Mawardi Ardi. Fakultas Hukum Universitas Antakusuma Pangkalan Bun Kalimantan Tengah Jalan Iskandar No. 63 Pangkalan Bun 74112

JUNI 2012, VOLUME 4 NOMOR 2

IMPLEMENTASI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) DIKAITKAN DENGAN PASAL 22 AYAT (i) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT Mawardi Ardi Fakultas Hukum Universitas Antakusuma Pangkalan Bun Kalimantan Tengah Jalan Iskandar No. 63 Pangkalan Bun 74112 Abstract: With the increasing development continuously that utilizing natural resources such as forests, mining and other development in increasing national income and revenue, would also lead to increased environmental impacts that have received less attention by all parties. It is inevitable that increased development would contain the risk of environmental damage and pollution. Environmental Impact Assessment (EIA) is an assessment of the significant impacts of a and`/or activities that are planned for development activities to be carried out no problems or damage to the environment is very big in the future. Besides, the EIA is a government document in the process of making decisions/appropriateness of the policy development activities were carried out. The results showed that the EIA is only done to the activities of private companies only, while the government's development activities are expected to cause significant impacts, and the reasons have not been implemented, and the public needs urgent time and funds for the EIA document is not available in the project. While the process of assessment and the EIA document creation takes 2 (two) to 3 (three) years. In this case the government must address planning and development activities in gradually by providing adequate funding for EIA document creation process. So the implementation of the development does not pose a great risk of environmental damage in the future. Kata kunci: analisis mengenai dampak lingkungan, pasal 22

PENDAHULUAN Pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Proses pelaksanaan pembangunan di satu pihak menghadapi permasalahan yaitu jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertambahan yang tinggi, tetapi dilain pihak ketersediaan sumber daya alam bersifat terbatas. Kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan meningkatkan permintaan atas sumber daya alam, sehingga

timbul tekanan terhadap sumber daya alam. Oleh karena itu pengunaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan harus disertai dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan demikian, bahwa pembangunan tersebut harus dilakukan dengan cara pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup dan berkelanjutan. Terlestarikannya fungsi lingkungan hidup yang merupakan tujuan pengeloaan lingkungan hidup menjadi tumpuan terlanjutnya pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu,

277

JURNAL SOCIOSCIENTIA KOPERTIS WILAYAH XI KALIMANTAN

sejak awal perencanaan usaha dan/atau kegiatan sudah harus diperkirakan perubahan rona lingkungan hidup akibat pembentukan suatu kondisi lingkungan hidup yang baru, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan, yang timbul sebagai akibat diselenggarakannya usaha dan/atau kegiatan pembangunan. Dengan meningkatnya pembangunan secara terus menerus yaitu memanfaatkan sumber daya alam baik berupa hutan, tambang, perkebunan, pertanian dan pembangunan lainnya dalam meningkatkan pendapatan nasional maupun pendapat daerah, tentu pula menyebabkan meningkatnya dampak terhadap lingkungan hidup yang selama ini kurang mendapat perhatian oleh semua pihak. Hal ini tidak dapat dihindari bahwa makin meningkat pembangunan tentu mengandung risiko kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan hidup, dimana struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup itu akan merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya. Seharusnya sejak awal perencanaan kegiatan pembangunan yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting, wajib dilakukan lebih dahulu studi kelayakan, atau dalam istilah saat ini disebut AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) adalah suatu kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan agar kegiatan pembangunan yang akan dilakukan tidak menimbulkan masalah atau kerusakan lingkungan yang sangat besar dikemudian hari. Disampinag itu pula AMDAL sangat diperlukan sebagai dokumen bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau suatu kegiatan oleh pemerintah. Selanjutnya apa yang disebut dengan dampak adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh

278

suatu usaha dan/atau kegiatan pembangunan. Karena itu, menurut Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup Nomor: 32 Tahun 2009 Pasal 22 Ayat (1) menetapkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) yang merupakan dokumen lingkungan bahwa usaha dan/atau kegiatan pembangunan tersebut sudah dilakukan kajian yang mendalam sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar dikemudian hari kerusakan lingkungan dapat diprediksi dan diantisipasi lebih lanjut kemungkinan yang akan terjadi yaitu merupakan bagian dari studi kelayakan untuk melaksanakan suatu usaha dan/atau kegiatan serta sebagai syarat untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan pembangunan, merupakan konsekuensi dari kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Konsekuensinya adalah bahwa syarat dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup harus dicantumkan sebagai ketentuan dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan. Namun kenyataannya di lapangan bahwa AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) hanya diberlakukan terhadap para pengusaha swasta saja. Sedangkan bagi kegiatan atau proyek-proyek pembangunan pemerintah yang berskala besar dan penting seperti pembukaan lahan untuk transmigrasi umumnya di Kalimantan Tengah dan khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat belum dilakukan studi kelayakan atau dilakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (1) Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah No-

IMPLEMENTASI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) DIKAITKAN DENGAN PASAL 22 AYAT (i) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DIKABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Mawardi Ardi


mor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) Berdasarkan data dari Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kotawaringin Barat menyatakan bahwa dari 20 (dua puluh) perusahaan yang mengajukan dokumen AMDAL, 15 (lima belas) perusahaan yang sudah mendapat persetujuan dari tim komisi penilai. Sedangkan untuk kegiatan proyekproyek pembangunan yang berskala cukup besar seperti pembuatan jalan, jembatan dan pembukaan lahan untuk transmigrasi yang wajib AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) belum dilaksanakan. Sedangkan kegiatan pembangunan yang berskala kecil sampai dengan sedang, seperti pembangunan pertokoan/bangunan rumah burung walet, pembangunan hotel dengan kamar di bawah 200 kamar serta pembangunan rumah sakit hanya cukup menggunakan dokumen UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) saja, karena dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan tersebut tidak besar dan penting, sehingga cukup dilakukan pemantau dan pengawasan secara berkala oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis mencoba melakukan penelitian mengapa proyek-proyek pembangunan pemerintah yang berskala besar yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting tidak dilakukan studi AMDAL (Analisis mengenai Dampak Lingkugan). Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup Pasal 22 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak penting wajib dianalisis dampak lingkungan (AMDAL), dengan maksud apakah layak atau tidak kegiatan tersebut dilaksanakan. Karena AMDAL merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan sebagai bahan perencanaan

pembangunan wilayah dan dokumen pemerintah dalam mengambil keputusan untuk penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan pembangunan. Sehingga disini terlihat bahwa Analisis Mengenai dampak Lingkungan (AMDAL) hanya diberlakukan terhadap para pengusaha swasta saja. Sedangkan terhadap proyek-proyek pemerintah yang berskala besar tidak diberlakukan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian hukum Sosiologis ( Sosio Legal Research) adalah penelitian yang menggunakan metode dan teknik yang lazim digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial (Mardalis, 1989, 37). Juga sering disebut studi hukum dalam aksi/tindakan yang berarti penelitian ini menyangkut hubungan timbal balik antara hukum dan institusi lain yaitu studi sosial lain non doktrinal, bersifat empiris artinya data ada di lapangan. Penelitian ini tidak hanya berhenti pada taraf melukiskan saja, tetapi juga memiliki keyakinan-keyakinan tertentu guna mengambil kesimpulan secara umum dari obyek masalahnya. Untuk memperoleh data yang diinginkan dalam penelitian ini yaitu: 1. Data sekunder, penulis melakukan studi kepustakaan melalui buku-buku literatur, Peraturan dan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), pendapat para ahli, serta dokumen-dokumen dinas/instansi pemerintah terkait yang dapat mendukung dalam penelitian ini. 2. Penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian dengan cara langsung ke lapangan dimana obyek itu berada dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut: (a) ob-

279


servasi yaitu pengumpulan data dengan cara penulis atau peninjauan secara langsung terhadap obyek yang akan diteliti baik terhadap perusahaan yang mengelola perkebunan kelapa sawit, maupun terhadap badan/dinas terkait yang menangani lingkungan hidup khususnya Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Kotawaringin Barat; (b) wawancara (interview), wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang dapat mewakili populasi dengan purposive sampling dengan anggapan bahwa populasi dapat terwakili oleh pihak-pihak yang dijadikan sampling dalam penelitian ini. Guna memudahkan dalam pengumpulan data yang diharapkan penulis mencatat gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian pada tempat, peristiwa, keadaan yang sedang terjadi. HASIL DAN PEMBAHASAN Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 telah diatur berbagai ketentuan tentang lingkungan hidup antara lain, asas dan tujuan perlindungan lingkungan hidup, ruang lingkup dan manfaat sumber daya alam serta pengendalian dan pencegahan perusakan lingkungan hidup. Disamping itu diatur pula mengenai sanksi pidana terhadap pelanggaran dan perusakan lingkungan hidup serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup baik melalui pengadilan maupun penyelesaian di luar pengadilan, termasuk juga masalah dokumen lingkungan hidup AMDAL. Sehingga jelas, setiap pelanggaran dapat disele-

280

saikan dengan ketentuan yang berlaku. Namun apa yang berjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat, pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) khususnya usaha dan/atau kegiatan pembangunan proyek-proyek pemerintah belum dilakukan, tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk mengetahui masalah tersebut disampaikan yaitu belum maksimalnya pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terhadap kegiatan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat, menurut Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009. Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Kotawaringin Barat adalah suatu Badan yang mengemban tugas membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi pencegahan, penanggulangan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup adalah tugas menangani masalah lingkungan hidup baik pengawasan terhadap aktivitas usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak lingkungan maupun dokumen lingkungan yang merupakan dokumen yang sangat penting sebagai bahan kebijakan pimpinan, dalam hal ini Bupati Kotawarimgin Barat dalam mengambil keputusan layak tidaknya diberikan izin prinsip untuk melaksanakan pembangunan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan. Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terhadap pengusaha yang akan melaksanakan kegiatan pembangunan yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting, terlebih dahulu mengajukan proposal yang sering disebut dengan KAANDAL (Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan) kepada Badan Lingkungan Hi-


Mawardi Ardi


dup Daerah, dilengkapi dengan persyaratanpersyaratan antara lain: 1. Tim Studi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) 2. Perizinan antara lain: (a) keputusan Bupati Kotawaringin Barat tentang persetujuan izin usaha pertambangan eksplorasi bagi kegiatan pertambangan, demikian juga dengan kegiatan perkebunan harus memiliki keputusan bupati; (b) peta lokasi kegiatan yang akan dilaksanakan; (c) keputusan Bupati Kotawaringn Barat tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan/perkebunan; (d) Akte Notaris Perusahaan yang bersangkutan; (e) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang bersangkutan; (f) Tanda Daftar Perusahaan Perseruan Terbatas; (g) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Domisili; dan lain-lain yang ada kaitannya dengan dokumen. 3. Dokumen KA-ANDAL (Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan) menjelaskan tentang: (a) lokasi Perkebunan/Pertambangan yang diusulkan; (b) nama perusahaan dan pemilik yang melaksanakan kegiatan tersebut; (c) uraian tentang latar belakang dilaksanakannya kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit atau pertambangan yang akan dilakukan; (d) deskripsi rencana kegiatan meliputi, tahap persiapan, tahap konstruksi, tahap operasi dan tahap pasca operasi; (e) ruang lingkup studi, mencakup telaah rencana kegiatan penyebab dampak yang akan ditimbulkan, lingkup wilayah studi yang akan dikaji batas wilayah, serta luasnya wilayah yang terkena dampak; dan, (f) kajian masalah rona lingkungan hidup, yang dikaji adalah masalah: geo-fisik–kimia yang mempengaruhi lingkungan hidup, biologi tentang tumbuh-tumbuhan, sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat apakah ada perubahan atau tidak termasuk ke-

sehatan masyarakatnya yang diperkirakan terkena dampak lingkungan. 4. Selanjutnya pemrakarsa (perusahaan) meminta kepada Tim Penilai KA-ANDAL untuk dilakukan kajian kembali apakah dokumen tersebut sudah lengkap atau belum. Bila sudah lengkap tim komisi penilai AMDAL yang akan memberikan rekomendasi kepada pemrakarsa untuk melanjutkan kajian dan analisis di lapangan. Hasil kajian dan analisis di lapangan dibuatlah dokumen yang disebut Dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkugan),yang kemudian diseminarkan kepada Tim Komisi Penilai Amdal (TKPA) untuk menilai apakah dokumen AMDAL tersebut sudah lengkap atau belum. Bila sudah lengkap dibuatlah rekomendasi kepada Bupati untuk diterbitkan Surat Keputusan tentang izin melaksanakan usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan. Dalam Pelaksanaan AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) terhadap usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak besar dan penting, sebagian besar sudah dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu yang mengajukan permohonan Dokumen AMDAL sebanyak 39 perusahaan dan yang sudah disetujui dokumen AMDALnya baru 15 perusahaan, sisa 24 perusahaan masih dalam proses pengkajian dan penyelesaiannya. Sedangkan untuk kegiatan pembangunan proyek-proyek pemerintah daerah khususnya di kabupaten Kotawaringin Barat belum dilaksanakan. Ini terlihat dari data hasil penelitian penulis dengan pihak Badan Lingkungan Hidup Daerah serta instansi terkait menunjukkan bahwa usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dam-pak lingkungan besar dan penting di Kabupaten Kotawaringin Barat yang sudah mendapat

281


persetujuan AMDALnya adalah sebagaimana tabel 1. Berdasarkan tabel 1. di atas menunjukkan bahwa yang memiliki dokumen AM-

DAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) hanya dikenakan pada perusahaan-peru-

Tabel 1. Perusahaan yang Sudah Mendapat Persetujuan Dokumen AMDAL No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

8.

9.

Nama dan Alamat Perusahaan PT Wahana Sawit Subur, Jakarta PT Indo Turuba Indah, Jakarta PT Satya Kisma Usaha, Jakarta PT Bangunan Jaya Alam Permai, Jakarta Selatan PT Putra Sandindo Raya, Jakarta Barat PT Gunung Sejahtera Indah, Jakarta Timur PT Sawit Sumbermas, Pangkalan Bun PT Gunung Sejahtera Ibu. P, Jakarta Timur PT Gunung Sejahtera Puti, Jakarta Timur

Luas (Ha)

Lokasi Kegiatan Kecamatan

Komiti Penilai

Nomor

Tanggal

Jenis Dokume n

17.500

Kumai

Pusat

-

-

AMDAL

10.000

P. Banteng

Pusat

-

-

AMDAL

7.500

Arsel

Kobar

-

-

AMDAL

Perkebunan Sawit

16.000

Kumai dan Aruta

Kobar

660/Bpdl/XI I/2003

20/12/2003

AMDAL

Pertambangan Pasir Zirkon

2.200

P. Banteng

Kobar

660/89/BPdl /2004

10/03/2004

AMDAL

Perkebunan Sawit

8.946

P. Banteng

Kobar

Ekbang/50/2 40/2005

21/07/2005

AMDAL

Perkebunan Sawit

19.842

Arsel dan Kolam

Kobar

660/Bpdl.2/2 008

28/02/2006

AMDAL

Perkebunan Sawit

6.979

Aruta dan P. Lada

Kobar

20/04/2006

AMDAL

Perkebunan Sawit

9.074

P. Banteng

Kobar

17/03/2007

AMDAL

17/03/2007

AMDAL

27/07/2007

AMDAL

01/12/2007

AMDAL

27/07/2007

AMDAL

17/01/2007

AMDAL

02/02/2008

AMDAL

Jenis Usaha Perkebunan Sawit Perkebunan Sawit Perkebunan Sawit

10.

PT Bumi Tama Guna Jaya, Jakarta

Perkebunan Sawit

18.000

Kolam

Kobar

11.

PT Surya Sawit, Pangkalan Bun

Perkebunan Sawit

18.000

P. Lada

Kobar

12.

PT Surya Sawit Jaya II, Pangkalan Bun

Perkebunan Sawit

9.000

Arsel

Kobar

13.

PT Zirkonia, Pangkalan Bun

Pertambangan Pasir Zirkon

870

Kolam

Kobar

Perkebunan Sawit

10.000

Arsel dan Aruta

Kobar

Perkebunan Sawit

7.860,5 5

Arut Utara

Kobar

14. 15.

PT M. Mendawai, Pangkalan Bun PT Surya Indah Sejati, Pangkalan Bun

Persetujuan

660/261/Bpd l.II.2/VI/200 6 660/150/Bpd l.II.2/III/200 7 660/151/Bpd lII.2/III/2007 660/362/BB dl/II.2/III/20 07 660/580/Bpd l/II.2/XII/20 07 660/359/Bpd l/II.2/XII/20 07 Ekobang/54 0/20/I/2007 660/34/Bpdl/ II.2/2008

Sumber data: Badan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2011.

282


Mawardi Ardi


sahan swasta saja, sedangkan bagi proyekproyek pemerintah belum ada satupun di Kabupaten Kotawaringin Barat ini yang memiliki dokumen AMDAL, seperti kegiatan pembangunan jalan, pembanguan jembatan, bandara dan lain-lain dengan dana yang cukup besar dan dampak kegiatannya juga berpengaruh terhadap lingkungan. Oleh karena itu, mengapa dokumen AMDAL tidak diberlakukan terhadap proyek-proyek pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Sub Bidang Pengkajian Analisis Lingkungan Hidup, yang khusus menangani dokumen AMDAL mengatakan bahwa Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pernah mengirim surat kepada badan/dinas/instansi masalah usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak lingkungan agar dibuat AMDALnya untuk mengetahui layak tidaknya pembangunan itu dapat dilaksanakan. Namun, sampai dengan penelitian ini pelaksanaannya belum ada tanggapan oleh badan/dinas/instansi yang bersangkutan. Kemudian dari hasil wawancara penulis dengan badan/dinas/instansi pemerintah yang memiliki proyek-proyek fisik yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak lingkungan dengan dana yang cukup besar antara lain seperti dinas pekerjaan umum daerah, dinas tenaga dan transmigrasi, dinas kehutanan, dan dinas pertanian, mengatakan bahwa: (a) selama ini belum ada teguran baik lisan maupun secara tertulis dari yang berwenang, mengenai perlunya dokumen AMDAL untuk kegiatan pembangunan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak lingkungan, apalagi sanksinya belum pernah diterapkan; dan, (b) disatu sisi untuk biaya kajian dan pembuatan dokumen AMDAL dan AMDAL tidak tersedia dalam anggaran badan/dinas/

instansi masing-masing, sedangkan disisi lain kegiatan pembangunan proyek-proyek pemerintah tetap dilaksanakan, karena menyangkut pembangunan yang mendesak untuk keperluan publik. Kurangnya Sosialisasi terhadap Undangundang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagaimana diketahui bahwa tugas pokok dan fungsi kepala badan lingkungan hidup daerah adalah mengemban tugas membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kualitas lingkungan meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup. Disini jelas bahwa tugas badan lingkungan hidup daerah, untuk menanggulangi dan pemulihan kualitas lingkungan perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait maupun kepada masyarakat baik itu menyangkut sosialisasinya maupun penyuluhan, yang merupakan kewajiban Badan Lingkungan Hidup Daerah dalam menyampaikan atau memberitahukan kepada publik mengenai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini penting karena lingkungan hidup bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Kita ketahui bersama bahwa setiap tahun pemerintah melaksanakan pembangunan baik pembangunan yang bersifat fisik maupun pembangunan lainnya yang memanfaatkan sumber daya alam seperti membuka lahan untuk perkebunan, pertambangan, pertanian dan lain sebagainya dalam meningkatkan pendapat nasional maupun daerah, tentu pula menyebabkan meningkatnya dampak terhadap lingkungan yang selama ini kurang

283


mendapat perhatian yang baik sebagian besar masyarakat kita. Memang tidak dapat dihindari bahwa makin meningkat pembangunan tentu mengandung risiko kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan. Disinilah pentingnya peranan Badan Lingkungan Hidup daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk berperan dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada badan/dinas/instansi yang akan melaksanakan kegiatan pembangunan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak lingkungan hidup. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Sub Bidang Pengkajian Analisis Lingkungan Hidup, membenarkan bahwa sosialisasi mengenai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kurang maksimalnya dilakukan. Hal ini dikarenakan: (a) terbatasnya dana untuk biaya sosialisasi dan penyuluhan; dan, (b) terbatasnya sumberdaya manusia yang profesional, terutama menyangkut tenaga-tenaga teknis analisis dampak lingkungan yang memerlukan pengetahuan khusus dibidang pengetahuan kimia, ilmu alam dan ilmu pasti lainnya. Belum Diterapkannya Sanksi yang Tegas terhadap Pelanggaran Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan yang Tidak Melaksanakan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung lingkungan dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial.

284

Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan dan asas keadilan. Selanjutnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Namun, kenyataannya pelanggaran terhadap Pasal 22 ayat (1) Undangundang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tetap dilakukan oleh badan/dinas/instansi pemerintah daerah yaitu tidak melaksanakan wajib AMDAL terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, belum dilakukan sanksi yang tegas terhadap badan/dinas/instansi dengan pertimbangan: (1) bahwa proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh badan/dinas/instansi adalah kebutuhan publik yang mendesak, dan waktunya relatif singkat, serta anggarannya hanya dibatasi dalam satu tahun, sehingga AMDAL dilaksanakan kemudian; dan (2) biaya untuk survei dan analisis di lapangan serta pembuatan dokumen AMDAL sampai dengan dokumen AMDAL tidak tersedia pada Masingmasing badan/dinas/instansi, sehingga AMDAL belum bisa dilaksanakan. Perlu diketahui bahwa proses pembuatan dokumen KA-ANDAL sampai dengan dokumen AMDAL memerlukan waktu antara 2 s.d. 3 tahun dengan biaya yang cukup besar pula. Belum adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang merupakan pejabat/petugas yang menanggani di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.


Mawardi Ardi


Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 22 Ayat (1) menyebutkan: setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Disini jelas bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan diwajibkan memiliki dokumen AMDAL yang merupakan persyaratan dalam mendapatkan izin melaksanakan kegiatan pembangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan uraian di atas belum diterapkan sanksi yang tegas terhadap badan/dinas/instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang tidak membuat AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) Undangundang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat disimpulkan pertama, bahwa proyek-proyek yang dilaksanakan oleh badan/dinas/instansi pemerintah adalah kebutuhan publik yang mendesak dan waktunya sangat singkat, sehingga Amdalnya dilaksanakan menyusul. Kedua, belum tersedianya anggaran untuk biaya AMDAL pada masing-masing badan/dinas/instansi. Ketiga belum adanya penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang merupakan pejabat/petugas yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Undang-undang Lingkungan hidup. Dari masalah tersebut pemecahannya adalah pertama, bagi kegiatan pembanguan yang belum memiliki AMDAL agar segera dibuatkan AMDALnya. Kedua, untuk biaya survey dan analisasi dokumen AMDAL agar diusulkan melalui Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketiga, untuk ke-

butuhan tenaga penyidik yang belum ada, perlu mengirim/mendidik tenaga-tenaga sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang profesional, agar masalah pelanggaran terhadap lingkungan hidup dapat segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian sanksi terhadap pelanggaran tersebut dapat dikenakan pada Pasal 109 dan Pasal 111 Undang-undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 sebagai berikut: a. Pasal 109 menyebutkan: setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah); b. Pasal 111 ayat (1) pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan AMDAL, dan UKP, UPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah); c. Ayat (2) pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). PENUTUP Simpulan Berdasarkan hasil penelitian yang melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terhadap kegiatan pembangunan yang dapat menimbulkan dampak

285


besar dan penting dari 24 perusahaan yang mengajukan permohonan hanya 15 perusahaan yang sudah mendapat persetujuan dokumen AMDAL, sedangkan sisanya masih dalam proses penyelesaian. Kemudian, untuk kegiatan pembangunan pemerintah yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting belum dilakukan AMDALnya, karena tidak tersedianya dana untuk membuat dokumen AMDAL, disamping proyek-proyek pemerintah sangat mendesak untuk publik dan terjadual hanya satu tahun anggaran saja sehingga belum bisa dilaksanakan AMDALnya. Selanjutnya kurangnya sosialisasi terhadap Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), disebabkan terbatasnya dana dan sumberdaya manusia yang profesional dalam menangani secara teknis tentang lingkungan hidup. Saran a. Untuk mengatasi belum dilaksanakannya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terhadap badan/ dinas/instansi di lingkungan pemerintah daerah, perlu dianggarkan dana yang cukup untuk kegiatan pembangunan yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Sehingga pembangunan yang dilaksanakan tidak menimbulkan bahaya atau risiko kerusakan lingkungan di kemudian hari, sehingga tidak ada alasan untuk membuat dokumen AMDALnya. b. Kurang maksimalnya pelaksanaan sosialisasi dan rendahnya sumberdaya manusia yang ada, perlu disediakan dana yang cukup untuk kegiatan sosialisasi/penyuluhan serta perlu ditingkatkan pula sumberdaya manusia melalui pendidikan dan latihan secara profesional.

286

DAFTAR PUSTAKA Hamdan, Muhammad, 2000. Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup, Bandar Maju, Medan. Kansil, 1980. Pokok-pokok Hukum Pidana, PT Prad Paramita, Jakarta. Mardalis, 1989. Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, PT Remaja, Jakarta. Moeljatno, 1993. Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999, tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Prakoso, Djoko, 1984. Studi Kasus Hukum Pidana, Gramedya, Jakarta. Reksodiputro, 1982. Tinjauan terhadap Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi, Seminar dalam Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat, Bina Cipta, Jakarta. Saleh, Ruslan, 1983. Mengadili sebagai Pergulatan Manusia, Aksara Baru, Jakarta. Santoso, Herry, 1982. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Restu Agung, Jakarta Pusat. Sosilo, R., 1979. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor. Sugandi, R. 1980. Penjatuhan Pidana atas Pelanggaran Hukum, Aksara Baru, Jakarta. Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Widodo, 1977. Kebijakan Polri dalam Penegakan Peraturan Perundangan-undangan Lingkungan Hidup, Makalah dalam Seminar Nasional Pengenalan Kejahatan Lingkungan Hidup dan Kebijakan Penyidikan Secara Integratif, Fak. Hukum USU, Kapolda Sumut.


Mawardi Ardi

Mawardi Ardi. Fakultas Hukum Universitas Antakusuma Pangkalan Bun Kalimantan Tengah Jalan Iskandar No. 63 Pangkalan Bun 74112

Recommend Documents