MATRIKS RENSTRA KONDISI AWAL % 94% 95% 89% 94% 95%

MATRIKS RENSTRA 2015-2019

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

SASARAN

KET KONDISI AWAL 2014

2015

2016

2017

2018

2019

4 10%

5 25%

6 35%

7 50%

8 80%

9 98%

Akuntabilitas Persentase SKPD Jumlah SKPD yang patuh/baik terhadap SPI dalam pemenuhan peraturan Keuangan yang patuh/baik perundang-undangan Pemerintah Kota dan terhadap SPI x 100% Kepatuhan terhadap dalam pemenuhan Jumlah SKPD Peraturan Perundang- peraturan Undangan perundangundangan.

76%

80%

85%

90%

95%

98%

Persentase TLHP Jumlah rekomendasi BPK yang selesai ditindaklanjuti BPK yang selesai Jumlah rekomendasi temuan di seluruh SKPd x 100% ditindaklanjuti

89%

94%

95%

96%

98%

99%

Persentase TLHP Inspektorat yang selesai ditindaklanjuti

89%

94%

95%

96%

98%

99%

URAIAN 1 Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kota Probolinggo.

INDIKATOR

FORMULASI PENGHITUNGAN/PENJELASAN

2 3 Persentase SKPD Jumlah SKPD yang Memperoleh nilai SAKIP B ke atas yang memperoleh Jumlah seluruh SKPD nilai SAKIP B ke atas

Jumlah rekomendasi Inspektorat yang selesai ditindaklanjuti Jumlah rekomendasi temuan di seluruh SKPd

x 100%

x100%

STRATEGI KEBIJAKAN 10 1, Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui kegiatan pengawasan, evaluasi kinerja dan pengelolaan keuangan instansi pemerintah. 2. Memberikan kesempatan seluasluasnya kepada aparatur pengawas untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuannya. 3. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

PROGRAM 11 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian Kebijakan KDH

12

1.1

Latar Belakang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2015-2019 merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota/Wakil Walikota Probolinggo, yang terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Walikota Tahun 2013. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Probolinggo tersebut disusun RPJMD Kota Prbolinggo Tahun 2015-2019 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta memperhatikan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. RPJMD Kota Probolinggo tahun 2015-2019 adalah tahapan 5 (lima) tahunan ketiga dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Probolinggo 2005 – 2025 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera Dalam Pembangunan Berkelanjutan”, sehingga Visi RPJM Daerah 2015 – 2019 sebagai rangkaian dalam perwujudan Visi RPJP Daerah 2005 - 2025. penyusunan

Dalam

RPJM Daerah didasarkan pada pertimbangan objektif sesuai dengan

karakteristik wilayah yang meliputi berbagai potensi yang dimiliki serta permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai dasar untuk menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan selama tahun 2015-2019. RPJM Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kemudian akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Sejalan dengan RPJMD diatas maka Inspektorat Kota Probolinggosebagai Aparat Pengawas internal Pemerintah Kota Probolinggodalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Hal ini sejalan dengan tugas

untuk

melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan merupakan persyaratanguna mewujudkan aspirasi masyarakat dalam pencapaian tujuan berbangsa bernegara. Good Governance merupakan suatu sistem pengelolaan pemerintah yang didasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabel. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa setiap bagian dalam organisasi pemerintahan harus dapat menyajikan kinerja yang dapat diukur dan dinilai oleh segenap komponen masyarakat yang bersifat transparan, dapat dipertanggung jawabkan, efektif dan efisien. 1

Dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berintegritas maka kriteria penilaian kinerja akan berperan dengan baik yang terindikasi dengan tercapainya birokrasi yang tangguh, terciptanya pelayanan prima dan pemberdayaan masyarakat. Menyikapi tuntutan penyelenggaraan pemerintahan tersebut, maka perlu dilakukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimasi. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Inspektorat Kota Probolinggo sebagai unit organisasi pemangku tugas pengawasan dalam rangka melaksanakan tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel yang dapat dicapai melalui penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran pengawasan sesuai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Inspektorat Kota Probolinggo Tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima tahun sebagai acuan pelaksanaan bagi aparat internal pemerintah Kota Probolinggo, khususnya dalam melakukan kegiatankegiatan dibidang pengawasan. Penyusunan Renstra ini merupakan bagian dari akuntabilitas atas RPJMD yang telah dibuat dan nantinya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan Inspektorat( Rencana Kerja Tahunan). 1.2. Landasan Hukum.

Landasan konstitusional Renstra Inspektorat Kota Probolinggo adalah Pancasila, dan UUD 1945, selanjutnya, landasan operasionalnya adalah ketentuan perundangundangan yang berlaku sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).

3.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);

2

4.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);

5.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);

10. Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009; 12. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 – 2025. 14. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 33 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Probolinggo. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Kota Probolunggo Tahun 2015 2019 adalah sebagai berikut: (1)

Menjabarkan visi dan misi Inspektorat Kota Probolinggo ke dalam program dan kegiatan pengawasan yangterinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2015 s/d 2019.

(2)

Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh PNS Inspektorat Kota Probolinggo dalam menentukan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kota Probolinggo.

3

(3)

Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat

dalam

pelaksanaan tugas – tugas pengawasan. (4)

Menyediakan tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja Inspektorat Kota Probolinggo.

(5)

Meningkatkan kerjasama serta kemitraan antara Aparat Pengawas Internal, Eksternal dan SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

1.4.

Sistematika Penulisan Dokumen Renstra Inspektorat Kota Probolinggo Tahun 2015 - 2019 disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut: 1. Pada Bab I Pendahuluan: berisi uraian pendahuluan yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan penyusunan Renstra. 2. Pada Bab II Gambaran Pelayanan SKPD: berisi uraian gambaran pelayanan SKPD terhadap keberadaan Satuan Kerja Perangkat Daerah,yakni Inspektorat Kota Probolinggo, yang terdiri atas uraian tugas , fungsi dan struktur organisasi SKPD, gambaran sumber daya SKPD, kinerja pelayanan SKPD dan adanya tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD dilingkungan internal organisasi. 3. Pada Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD: berisi uraian gambaran permasalahan SKPD, gambaran visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam rangka tercapainya pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2015 – 2019. 4. Pada Bab IV Visi, Misi, Tujuandan Sasaran Strategi dan KebijakanSKPD : berisi tentang visi Inspektorat Kota Probolinggo yang akan dicapai dan dilaksanakan dengan tujuan dan sasaran serta arah kebijakankan dan strategi pembangunan yang akan dilaksanakan

oleh seluruh komponen Inspektorat Kota Probolinggo dalam kurun

waktu tahun 2015 – 2019. 5. Pada Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif : berisiuraian tentang data capaian program dan kegiatan pada tahun awal perencanaan sampai dengan kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKPD.

4

6. Pada Bab VI

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD : Beris uraian tentang indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD mulai dari kondisi awal sampai dengan kondisi kinerja pada akhir priode RPJMD Kota Probolinggo. 7. Pada Bab VII Penutup : Berisi uraian tentang kaidah pelaksanaan Renstra Inspektorat Kota Probolinggo Tahun 2015 – 2019, khususnya arahan agar Renstra dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan dan sebagai dasar untuk evaluasi kinerja SKPD.

5

2.1.

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kota Probolinggo mempunyai tugas pokok dan fungsi organisasi dengan tata kerja sebagai berikut : 1. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan. 2.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,

Inspektorat

mempunyai fungsi : a. Perencanaan program pengawasan; b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; c. Pemeriksaaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan dan d. Pelaksaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Susunan organisasi Inspektorat Kota Probolinggo berdasarkanPeraturan Daerah Kota Probolinggo nomor 4 tahun 2012 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah terdiri atas : a. Inspektur b.

sekretaris, membawahi : 1) Sub Bagian Administrasi dan Umum 2) Sub Bagian Perencanaan dan ; 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

c. Inspektur Pembantu Wilayah I , membawahi : 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan I; 2) Seksi pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan I dan 3) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan I d.

Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi : 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan II; 2) Seksi pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan II; dan 3) Seksi Pengawasan pemerintah bidang Kemasyarakatan

6

e. Inspektur Pembantu wilayah III, membawahi : 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan III 2) Seksi pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan III; dan 3) Seksi Pengawasan pemerintah bidang Kemasyarakatan III f. Kelompok Jabatan fungsional. Lebih jelasnya struktur Inspektorat Kota Probolinggo adalah sebagai berikut : Inspektur

Kelompok jabatan fungsional

Sekertaris

Sub Bagian Perencanaan.

Inspektur Pembantu Wilayah I

2.2.

Inspektur Pembantu Wilayah II

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Sub BagianAdm inistrasi danUmum

Inspektur Pembantu Wilayah III

Sek. Pengawas Pem. Bid. Pemb I

Sek. Pengawas Pem. Bid. Pemb II

Sek. Pengawas Pem. Bid. Pemb III

Sek. Pengawas Pem. Bid. Pemrt I

Sek. Pengawas Pem. Bid. Pemrt II

Sek. Pengawas Pem. Bid. Pemrt III

Sek. Pengawas Pem. Bid. Kemasy I

Sek. Pengawas Pem. Bid. Kemasy II

Sek. Pengawas Pem. Bid. Kemasy III

Sumber Daya SKPD Sumber DayaAparatur Inspektorat Kota Probolinggo sejumlah 45 orang dengan rincian sebagai berikut : Jabatan No

Pangkat

Jumlah

Pendidikan

1 Inspektur

IV/c

1

S-2

2 Sekretaris

IV/b

1

S-2

I.

Jabatan Struktural

7

3 Irban I

IV/b

1

S-2

4 Irban II

IV/b

1

S-2

5 Irban III

IV/b

1

S-2

6 Kasubag.Administrasi dan Umum

III/c

1

S-1

7 Kasubag. Perencanaan

III/c

1

S-1

8 Kasubag. Evaluasi dan Pelaporan

III/d

1

S-2

Bidang III/c

1

S-1

Pemerintah -

NIHIL

-

Pemerintah III/d

1

S-2

Bidang III/d

1

D-3

9 Seksi

Pengawas

Pemerintah

Pembangunan I 10 Seksi

Pengawas

BidangPemerintahan I 11 Seksi

Pengawas

BidangKemasyarakatan I 12 Seksi

Pengawas

Pemerintah

Pembangunan II 13 Seksi

Pengawas

Pemerintah -

NIHIL

Pemerintah III/b

1

BidangPemerintahan II 14 Seksi

Pengawas

S-1

BidangKemasyarakatan II 15 Seksi

Pengawas

Pemerintah

Bidang -

NIHIL -

Pembangunan III Pengawas 16 Seksi BidangPemerintahan III

Pemerintah

Pengawas 17 Seksi BidangKemasyarakatan III

Pemerintah

II

Jabatan Fungsional

1

Auditor Madya

2

Auditor Muda

3

Auditor Pertama

4

Auditor Pertama

5

Auditor Pertama

-

-

NIHIL -

III/d

1 S-1

IV/a

1

III/c

1

III/b

1

III/b

3

III/a

11

S-1 S-2 S-2 S-1 S-1

III

Staf

II/c

1

SLTA 8

II/b IV

Tenaga Harian Lepas/Magang

5

SLTA

1

S-1

8

SLTA

Guna menunjang kelancaran tugas-tugas pengawasan di bidang pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.Sarana dan prasarana yang ada juga harus dipersiapkan untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan teknologi. Berikut data sarana dan prasarana yang ada pada Inspektorat Kota Probolinggo : 

Prasarana :

1.

Luas Tanah

-

M2

2.

Luas Gedung

-

M2



Sarana :

1. Kendaraan Bermotor 

Kendaraan Bermotor roda empat

2Buah



Kendaraan Bermotor roda dua

10 Buah

5. Meja Meja Kerja

45 buah

Meja Komputer

3 buah

Meja Rapat

2 buah

Meja Kecil

1 buah

Meja TV

1 buah

Kursi putar

11 buah

Kursi tamu

3 set

Kursi lipat

5 buah

Kursi rapat

30 buah

Kursi kayu

27buah

Buah

6. Kursi

4. Lemari Lemari Besi

1 buah

Lemari Pustaka

1buah

Lemari kaca

2 buah

Lemari kay

7 buah

5. Computer

2 Unit

6. Printer

9 Unit 9

7. Laptop

9 Buah

8. Dispenser

1 Buah

9. Mesin Tik

2 Buah

10. Buku-Buku Perpustakaan

25 buku

11. Filing Kabinet

9 buah

12. AC

15 buah

13. Kipas Angin 2 buah 14. Wireless

1 buah

15.Jam dinding

5 buah

16. Telivisi

3 buah

17. Faximail

1

buah

18.Telphon

1

buah

19. Aiphon

6 buah

20. Papan Tulis

4 buah

21. Papan Pengumuman

1 buah

22. Kamera

2 buah

23. Tangga

1 buah

24. Proyektor

1 buah

25. Wifi

1 buah

26. Tangga

1 buah

27. Karpet

2 buah

28. Gorden

5 buah

29.Rak Buku/TV

1 buah

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Berdasarkan penjelasan

dalam hal perangkat daerah yang tertuang dalam

penjelasan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam lembaga sekretariat, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan

10

kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah urusan pemerintahan yang perlu ditangani.Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri.Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan factor-faktor antara lain : a.

Kemampuan keuangan

b.

Kebutuhan daerah

c.

Cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan

d.

Jenis dan banyaknya tugas

e.

Luas wilayah kerja dan kondisi geografis

f.

Jumlah dan kepadatan penduduk

g.

Potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani

h.

Sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing

daerah tidak senantiasa sama atau seragam. Tata cara dan prosedur, persyaratan, kriteria pembentukan suatu organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam peraturan daerah yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan Pemerintah. Inspektorat Kota Probolinggo dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 33 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat , yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Seiring dengan arah kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Probolinggo, Inspektorat Kota Probolinggo akan memfokuskan secara cermat obyek dan sasaran pengawasan yang bersifat kebijakan strategis atas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakat, meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo melalui upaya

koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan

pengawasan masyarakat serta mengoptimalkan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional dan penanganan pengaduan masyarakat. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Probolinggo sebagai instansi pengawasan di daerah, maka gambaran umum pelayanan yang diberikan Inspektorat Kota Probolinggo adalah sebagai berikut : 1.

Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;

2.

Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja dibidang pengawasan yang meliputi Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilaah II dan Inspktur Wilayah III. 11

3.

Pemeriksaan kinerja / audit kinerja terhadap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo

4.

Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Asset.

5.

Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan SKPD dalam rangka menuju dan /atau mempertahankan opini “ Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

6.

Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

7.

Penanganan Pengaduan Masyarakat.

8.

Pengawasan terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan PNPM-MP yang dilakukan secara joint audit oleh BPKP.

9.

Evaluasi Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk mengetahui penerapan akuntabitas kinerja instansi pemerintah dan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

10. Review Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 10. Melakukan pengawasan tertentu bersama-sama dengan instansi terkait. 11. Monitoring dan Evaluasi / Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, baik internal maupun eksternal. 12. Pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan yang bersumber dari masyarakat maupun

instansi

pemerintah

dalam

rangka

membangun

kepekaan

terhadap

perkembangan isu-isu aktual untuk tujuan Nasional dan Pemerintah Daerah. 13. Perencanaan atas Program dan Kegiatan Pengawasan. 14. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan / Pengawasan. 15. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Urusan Rumah Tangga Inspektorat. 16. Pembinaan Disiplin Pengawai Inspektorat. 17. Pemberian advis yang berkaitan dengan permasalahan pengawasan. 18. Pemberdayaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan 19. Rencana Aksi Daerah – Pencegahan Pembrantasan Korupsi (RAD-PPK) 20. Audit Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). 21. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Berkenaan dengan gambaran umum pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Kota Probolinggo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka dituntut adanya sumber daya manusia/ aparatur di bidang pengawasan yang memiliki kompetensi, pengalaman, komitmen dan berpengetahuan serta berintegritas tinggi dalam rangka mewujudkan berhasilnya tugas-tugas di bidang pengawasan dalam rangka tercapainya pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, efektif dan efisien serta bertanggung jawab.

12

2.4.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Tindakan yang akan dilakukan oleh Inspektorat Kota Probolinggo dalam melakukan pengembangan Pelayanan SKPD harus dapat mengenal kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya dapat dikuasai yang berguna untuk mengetahui factorfaktor tantangan dan peluang organisasi dalam menentukantingkat urgensi dan dampak potensi serta skala prioritasnya. Dengan pencermatan terhadaplingkungan organisasi dapat diketahuitantangan dan peluang pada Inspektorat Kota Probolinggo sebagai berikut : Tantangan 1.

Sering terjadi perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

2.

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap peran Inspektorat dalam pembangunan yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan.

3.

Rendahnya pemahaman dan animo SKPD / Auditan dalam melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

4.

Belum terpadunya sistem pengawasan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan.

5.

Kurangnyasinergitas program dan kegiatan pengawasan dengan Pemerintah Provinsidan Pemerintah Pusat.

Peluang 1.

Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Inspektorat dalam pengawasan pemerintah daerah.

2.

Adanya dukungan yang kuat dari pemerintah daerah terhadap keberadaan Inspektorat.

3.

Bekembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung Inspektorat.

4.

Tingginya animo pengetahuan dan apresiasi para pemangku kepentingan terhadap peran Inspektorat dalam pengawasan pemerintah daerah.

5.

Tingginya dinamika kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya daerah terhadap pengawasan

13

3.1

Identifikasi Permasalahan SKPD Inspektorat Kota Probolinggodalam mengidentifikasi permasalahan dilingkungan internal organisasisenantiasa memperhatikan factor-faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Inspektorat Kota Probolinggo yang terdiri atas factor kekuatan organisasi dan kelemahan organisasi. Faktor Kekuatan Organisasi : 1. Tersedianya jumlah sumber daya manusia 2. Tersedianya prasarana dan sarana 3. Tinggginya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerjanya 4. Banyaknya pengalaman dalam melaksanakan pengawasan 5. Komitmen pimpinan dalam rangka peningkatan peranan pengawasan. 6. Tersedianya Anggaran yang tepat guna. Faktor Kelemahan organisasi : 1. Terbatasnya pejabat fungsional pengawas 2. Kurangnya pemeliharaan sarana prasarana 3. Kurangnya kompetensi Pejabat fungsional Pengawasan 4. Terbatasnya jumlah, cangkupan dan kelengkapan data dan sistem informasi pengawasan 5. Belum tertatanya manejemen penganggaran untuk pengawasan

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota A.Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 adalah merupakan tahap ke tiga dari Rencana Pembangnan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 yaitu tahap pemantapan pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Kota Probolinggo.

14

Pengertian visi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Hal ini berarti Visi Pembangunan Kota Probolinggo yang tercantum dalam RPJMD Kota Probolinggo ini adalah merupakan keadaan yang ingin diwujudkan pada tahun 2019 mendatang. Dengan memperhatikan proses perencanaan politik, maka sesuai ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 perumusan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2015-2019 ini harus menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJM Nasional. Oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan tersebut serta mempertimbangkan pula potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi, maka Visi Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2015-2019 dirumuskan sebagai berikut : “ ProbolinggoKota Jasa Berwawasan Lingkungan Yang Maju, Sejahtera dan Berkeadilan ” Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : Maju

: Adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal, ditopang oleh ketahanan ekonomi dan sosial. Dengan demikian kondisi masyarakat yang maju akan bermakna kondisi masyarakat Kota Probolinggo yang semakin berkualitas yang didukung dengan penerapan nilai-nilai dan norma agama serta pengamalan nilai-nilai 4 (empat) pilar kebangsaan.Kondisi masyarakat yang maju dengan rumusan demikian itu sangat diperlukan untuk mampu mendukung upaya terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo sebagaimana arah visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Sejahtera

: Adalah sikap dan kondisi masyarakat kota Probolinggo yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman, tenteram dan makmur dalam menjalani kehidupan. Masyarakat kota Probolinggo yang terwujud kesejahteraannya karena keberhasilan upaya pemantapan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Sikap dan kondisi masyarakat demikian tadi selaras dengan tuntutan Kota Probolinggo yang terus berusaha untuk mewujudkan peningkatan derajat kesejahteraannya. Sejahtera menggambarkan derajat kehidupan warga Kota Probolinggo yang meningkat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, terbukanya kesempatan kerja dan berusaha, serta lingkungan fisik, sosial dan religius sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang sejahtera.

15

Berkeadilan

: Adalah kondisi dimana hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat Kota Probolinggo. Pembangunan berkeadilan adalah pembangunan untuk semua, dengan orientasi pada pemeratan distribusi hasil pembangunan, yang ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan. Berkeadilan berarti tercipta kondisi yang adil di segala bidang kehidupan yang pasti didambakan oleh seluruh masyarakat warga Kota Probolinggo. Berkeadilan berarti dapat diberikannya hak bagi siapapun yang telah melaksanakan kewajibannya, berarti juga terwujudnya kesetaraan posisi semua warga masyarakat dalam bidang hukum dan pemerintahan. Pembangunan yang berkadilan juga bermakna pembangunan yang tidak hanya dinikmati hasilnya pada masa sekarang saja tetapi juga dapat terus terjaga keberlanjutannya sehingga dapat bermanfaat pula bagi masyarakat di masa mendatang. Pembangunan yang demikian mensyaratkan adanya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana arah visi Kepala Daerah terpilih.

Adalah konsep untuk mewujudkan Probolinggo sebagai kota yang akselerasi pertumbuhan arus perdagangan barang danjasa dalam skala regional maupun internasional serta memadukan wilayah pengembangan kota dalam suatu sistem tata ruang yangterintegrasi didukung infrastruktur, sistem transportasi dan sistem teknologi Informasi yang memadai. Kota jasa (sebagaimana arah dari visi Walikota Kota

dan Wakil Walikota terpilih) mengandung arti bahwa Kota Probolinggo mendasarkan

Jasa

Berwawasan

bentuk aktivitasnya pada pengembangan ekonomi sesuai dengan karakteristik kota,

Lingkungan

yang didalamnya melekat penyelenggaraan fungsi jasa yang menjadi tulang punggung : pembangunan (dengan tidak meninggalkan potensi lainnya) dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kota secara keseluruhan. Dalam konteks ini secara khusus yang menjadi arah visi adalah kota jasa yang berwawasan lingkungan, artinya aspek kelestarian lingkungan hidup menjadi perhatian utama dan sekaligus pengendali dalam operasionalisasi kegiatan perdagangan, jasa dan investasi.

B. Misi Dalam rangka pencapaian Visi Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2015-2019 tersebut, maka dalam RPJMD ini ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang rumusannya dapat dielaborasi sebagai berikut : Misi Pertama

: Membangun Masyarakat Kota Probolinggo Yang Semakin Berkualitas dan Berdaya Saing. Misi ini adalah untuk menciptakan sosok masyarakat Kota Probolinggo tahun 2019 yang berkualitas dan berdaya saing, yakni masyarakat yang agamis, berakhlak 16

mulia, sehat, cerdas, bermoral, memiliki spirit membangun dan siap untuk berkompetisi dan memiliki kesiapan untuk menghadapi era globalisasi bidang politik-keamanan, ekonomi dan sosial budaya(Asean Community). Misi Kedua

: Membangun Perekonomian Kota Probolinggo Yang Kompetitif, Kokoh dan Berkeadilan. Misi ini adalah untuk menciptakan sosok perekonomian Kota Probolinggo tahun 2019 yang kokoh dan berkeadilan, yakni sosok perekonomian kota yang kompetitif dengan memanfaatkan keunggulan komparatifnya, kokoh dan kuat dalam menghadapi berbagai turbulansi perekonomian namun tetap berorientasi pada perekonomian yang berkeadilan.

Misi Ketiga

: Meningkatkan

Kinerja

Pemerintahan

Kota

Probolinggo

Didukung

Akuntabilitas, Profesionalitas dan Perluasan Patisipasi Publik Misi ini adalah untuk menciptakan sosok Pemerintahan Kota Probolinggo Tahun 2019, yakni sosok pemerintahan yang berkinerja tinggi, profesional, amanah dan bertanggungjawab dalam bingkai tatakelola pemerintahan yang baik guna melaksanakan fungsi pelayanan, pengaturan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, amanah dan demokratis. Misi Keempat

: Mewujudkan Kota Probolinggo Sebagai Kota Jasa Yang Ramah Lingkungan Dengan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Yang Berkelanjutan. Misi ini untuk menciptakan sosok Kota Probolinggo Tahun 2019 yang telah terpenuhi infrastruktur kota yang mampu dan siap untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Misi Kelima

: Memperkokoh Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Kota Probolinggo Dalam Bingkai Kearifan Lokal. Misi ini untuk menciptakan sosok kehidupan sosial kemasyarakatan Kota Probolinggo Tahun 2019 yang harmonis melalui peningkatan peran generasi muda, pembinaan olah raga, pengembangan seni dan budaya serta pengembangan rasa kesetiakawanan sosial terutama bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Selanjutnya diperlukan pula upaya untuk merangkai hubungan keterkaitan antara

Visi dan Misi Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2015-2019 dengan isu-isu strategis yang merupakan hasilanalisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis pembangunan daerah. Rangkaian hubungan keterkaitan antara Visi dan Misi Pembangunan dengan isu-isu strategis pembangunan daerah tahun2015-2019 dapat ditampilkan sebagaimana tabel berikut :

17

Tabel 3.1 Keterkaitan Antara Visi dan Misi Dengan Isu-Isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Visi :

Probolinggo Kota Jasa Berwawasan Lingkungan YangMaju, Sejahtera dan Berkeadilan

Misi

Isu Strategis

 Kualitas layanan dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan. Membangun masyarakat Kota  Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Probolinggo yang semakin berkualitas dan berdaya saing  Iklim investasi dan daya saing daerah. Misi Kedua :  Perkembangan industri, perdagangan dan jasa serta Membangun perekonomian usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi Kota Probolinggo yang  Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran kompetitif, kokoh dan berkeadilan  Reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan Misi Ketiga : tatakelola pemerintahan yang baik. Meningkatkan kinerja pemerintahan Kota  Modernisasi penyelenggaraan pemerintahan Probolinggo didukung didukung aparatur profesional dan amanah. akuntabilitas, profesionalitas dan perluasan patisipasi publik  Peningkatan kualitas pelayanan publik.  Pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan Misi Pertama :

Misi Keempat :

 Ketersediaan infrastruktur dan utilitas perkotaan.

Mewujudkan Kota  Kualitas lingkungan hidup perkotaan. Probolinggo sebagai kota jasa yang ramah lingkungan dengan  Pengendalian pemanfaatan ruang kota untuk pembangunan infrastruktur pembangunan. perkotaan yang berkelanjutan  Kesejahteraan dan kesetiakawanan sosial. Misi Kelima :  Pengembangan pariwisata, seni dan budaya lokal. Memperkokoh kehidupan sosial kemasyarakatan Kota  Peran pemuda dan pengembangan olah raga. Probolinggo dalam bingkai kearifan lokal

C. Program Walikota dan Wakil Walikota Sesuai pedoman yang diberikan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 maka pada Bab ini akan diuraikan kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan strategi pembangunan yang dipilih dihubungkan dengan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama kurun waktu pelaksanaan RPJMD Kota Probolinggo yakni Tahun 2015 – 2019. Uraian secara rinci Program Pembangunan Daerah sesuai dengan arahan masingmasing misi dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut ini : 18

Tabel 3.2 Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 -2019 Misi 1 : Membangun masyarakat Kota Probolinggo yang semakin berkualitasdan berdaya saing Strategi Pembangunan Strategi Pembangunan Bidang Pendidikan

Arah Kebijakan Memfasilitasi perluasan akses penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang inklusif, berkualitas dan berkeadilan sehingga masyarakat Kota Probolinggo dapat meningkat derajat pendidikannya.

StretegiPembangunan Bidang Perpustakaan.

Strategi Pembangunan Bidang Kesehatan

Memfasilitasi penyediaan dan perluasan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau, merata, berkualitas dan berkeadilan sehingga masyatakat Kota Probolinggo dapat meningkat derajat kesehatannya

Program Pembangunan Daerah 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3. Program Pendidikan Menengah 4. Program Pendidikan Non Formal dan Informal 5. Program Pendidikan Luar Biasa Insklusif 6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 8. Program pendidikan kesetaraan dan keaksaraan buta huruf. 9. Program Wawasan Wiyata Mandala. 1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 2. Program Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP) dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD 3. Perbaikan Sistem Administrasi Perkantoran 4. Penyelamatan dan Pelestraian Dokumen/Arsip Daerah 5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana & Prasarana Kearsipan 1. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 2. Program Peningkatan Kapasitas dan kapasitas SDM Pukesmas/Pustu & Jaringannya 3. Program Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana RS 4. Program Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM RS 5. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas manajemen RS 6. Program Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 7. Program Penataan tarif RS 8. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 9. Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 10. Program peningkatan kuantitas dan kualitas publik 11. Program perbaikan gizi masyarakat 12. Program pengembangan lingkungan kesehatan 13. Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan 14. Peningkatan mutu Pelayanan rumah sakit 15. Program Peningkatan mutu lingkungan RS

19

16. Program Pencegahan dan penaggulangan penyakit Menular 17. Program upaya kesehatan keluarga 18. Program Pengadaan , peningkatan dan perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Pustu dan Jaringannya Strategi Pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Memfasilitasi perluasan akses perempuan dan anak terhadap ketersediaan sumber daya ekonomi produktif, politik dan sosial budaya sehingga perempuan dan anak mampu meningkatkan derajat peran sertanya dalam pembangunan keluarga, bangsa dan negara.

Strategi Pembangunan Bidang Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera

Memfasilitasi upaya mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS)

Strategi Pembangunan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Memfasilitasi upaya peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil

1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 2. Program Peningkatnan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 3. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 4. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 5. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender Anak 1. Program Keluarga Berencana 2. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Mandiri 3. Program Pelayanan Kontrasepsi 1. Program Peningkatan Pelayanan dan Sarana Prasarana Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2. Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3. Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Misi2 : Membangun Perekonomian Kota Probolinggo Yang Kokoh dan Berkeadilan. Strategi Pembangunan Strategi Pembangunan Bidang Penanaman Modal

Stretegi Pembangunan Bidang Perdagangan

Arah Kebijakan

Program Pembangunan Daerah

 Memberikan insentif bagi upaya mendorong pertumbuhan angka investasi dan penanaman modal di daerah serta meningkatkan daya saing daerah.  Mendorong pengembangan sektor riil dan pelaku ekonomi kreatif serta wira usaha baru Mengefektifkan dan mendorong upaya memperkuat daya saing produk lokal dipasar nasional dan internasional dan upaya perlindungan terhadap keberadaan pasar tradisional.

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 2. Program Peningkatan Investasi dan Perbedayaan UMKM 3. Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi investasi

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 2. Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport 3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 4. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

20

Strategi Pembangunan Bidang Koperasi dan UKM

Strategi Pembangunan Bidang Perindustrian

Strategi Pembangunan Bidang Pertanian

 Memberikan bantuan pengembangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, permodalan, perkuatan kelembagaan, manajemen dan pemasaran, untuk mewujudkan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, menengah dan Koperasi.  Memperkuat upaya pemberian perlindungan dan dukungan pengembangan usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi. Mendorong pengembangan pola kemitraan guna meningkatkan usaha industri kecil dan menengah disertai penciptaan iklim yang kondusif bagi berkembangnya industri unggulan dan kreatif

Mengatasi adanya kecenderungan penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan pertanian dan keterbatasan ketersediaan infrastruktur penunjang pertanian.

1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif usaha kecil menengah 2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 4. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial 3. Program peningkatan pemanfaatan garam beryodium 4. Program Pengembangan Lingkungan Industri 5. Program Pembinaan dan Pengawasan bidang Pertambangan 6. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Peternak 2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan 3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Budidaya Pertanian/Perkebunan/ Peternakan 4. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 5. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan 6. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 7. Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Ternak 8. Program Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 9. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 10. Program Pemanfaaan Potensi Sumber Daya Hutan 11. Program Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Produk Pangan Asal Hewan yang ASUH dan Produk Non Pangan yang Berkualitas 12. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tembakau 13. Progaram Pembinaan Lingkungan Sosial 14. Program pemberdayaan masyarakat tani 15. Program penguatan kelompok Petani tembakauProgram Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 16. Program pemberdayaan masyarakat tani 17. Program penguatan kelembagaan kelompok petani tembakau 18. Pogram perencanaan & pengembangan petani 19. Program pembibitan mangrove 20. Pogram pengembangan Agrobisnis peternakan.

21

Strategi Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan

Strategi Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan

Strategi Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Memenuhi kebutuhan masyarakat akan ketersediaan pangan yang cukup dan merata dengan harga yang terjangkau. Mendorong keberhasilan pembangunan perikanan dan kelautan melalui upaya memajukan usaha dan meningkatkan produksi perikanan dan kelautan, serta meningkatkan hasil pengolahan dan nilai tambah produk perikanan dan kelautan.

Pengembangan informasi tenaga kerja dan bursa tenaga kerja, peningkatan kualitas pelatihan tenaga kerja yang mengarah pada penyediaan tenaga kerja terampil dan kompetitif di pasaran kerja dan tenaga kerja yang siap kerja sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 2. Program pembinaan Lingkungan Sosial 1. Program Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2. Program Peningkatan Produksi Perikanan 3. Program pengembangan kewirausahaan dan pemberdayaan 4. Program Pengembangan Perikanan tangkap 5. Program Revitalisasi pembangunan kelautan dan perikanan 6. Program Pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir 7. Program pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi 8. Program peningkatan pengawasan SDKP dan pengembangan sarana dan prasarana serta SDM Pengawasan 9. Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 10. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 11. Program optimalisasi perijinan usaha perikanan 12. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 13. Program peningkatan budaya kelautan dan wawasan Maritim Kepada Masyarakat 14. Program jejaring Kerjasama bidang Kelautan dan Perikanan 15. Program peningkatan ekonomi masyarakat pesisir 1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 3. Program Jejaring Kerja Sama Bidang Ketenagakerjaan 4. Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja 5. Program Pengembangan Lingkungan Perusahaan Sehat 6. Program Pengembangan Hubungan Industrial

Misi 3 : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Kota Probolinggo Didukung Akuntabilitas, Profesionalitas danPerluasan Partisipasi Publik Strategi Pembangunan Strategi Pembangunan Bidang Pemerintahan Umum ,Otonomi Daerah, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Kearsipan.

Arah Kebijakan

Program Pembangunan Daerah

 Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN(Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).  Mewujudkan aparatur birokrasi yang mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi,

1. Program Pengurangan Resiko Bencana dan Kesiapsiagaan Pra Bencana 2. Program Pengelolaan Informasi Bencana 3. Program Tanggap Darurat Saat Bencana 4. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 5. Prosentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

22

dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etikaparatur negara.

Kepala Daerah 6. Program Peningkatan, Penjenjangan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 7. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 8. Program Peningkatan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah 9. Program Pengolahan dan Penyajian Data Informasi 10. Program Pemantapan Otonomi Kota 11. Program Perencanaan Pengembangan Kota Kota Menengah dan Besar 12. Program Penataan dan Penyusunan Peraturan Perundang Undangan 13. Program Peningkatan Bantuan Hukum, Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia 14. Program Pengembangan Budaya Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat 15. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 16. Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik 17. Program Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat 18. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 19. Program Koordinasi Kebijakan Sosial dan Bina Mental 20. Program Perumusan Kebijakan Bina dan Fasilitas Sarana Keagamaan 21. Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agaman Dalam Kehidupan Bermasyarakat 22. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif bagi UKM 23. Program Pengembangan System Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 24. Program Peningkatan Pengembangan Sarana Perekonomian 25. Program Koordinasi dan Inventarisasi Potensi Sumber Daya Daerah 26. Program Pengembangan Data/ Informasi 27. Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 28. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 29. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 30. Program Reformasi Birokrasi 31. Program Sosialisasi Kebijakan dan Pembangunan Pemerintah Daerah Dengan Media Massa 32. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 33. Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan 34. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 35. Program peningkatan Sistem

23

Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 36. Program Peningkatan Profesionalitas Tenaga Pemerintah dan Aparatur Pengawasan 37. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 38. Program Peningkatan Penjenjangan, dan Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 39. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan kinerja keuangan. 40. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 41. Program Peningkatan Sarana Penerangan Jalan Kota, Kecamatan dan Kelurahan 42. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa 43. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan 44. Program Lingkungan Sehat 45. Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan 46. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan 47. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban 48. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 49. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 50. Program Peningkatan Penerimaan Daerah 51. Program Pengembangan Kapasitas Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan 52. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 53. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 54. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 55. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 56. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 57. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban kota 58. Program Pemeliharaan ketrantibnas dan pencegahan tindak kriminal 59. Pemberdayaan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan 60. Pemantapan Otonomi Kota 61. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 62. Pengembangan Potensi Kelurahan 63. Penataan Administrasi Kependudukan 64. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) 65. Pengembangan Kapasitas dalam rangka Pengentasan Kemiskinan 66. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

24

67. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 68. Pengembangan Lingkungan Sehat 69. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 70. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 71. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 72. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 73. Peningkatan Penerimaan Daerah 74. Pembangunan Infrastruktur Kelurahan 75. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 76. Peningkatan Sarana Jalan Kota, Kecamatan dan Kelurahan 77. Perencanaan Pembangunan Daerah 78. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 79. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Kota 80. Program peningkatan kapasitas kelembagaan 81. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 82. Program Kemitraan Pengembangan wawasan Kebangsaan 83. Program Peningkatan Penerimaan Daerah 84. Program Peningkatan Administrasi Keuangan Daerah 85. Program Peningkatan dan Pengembangan Aset Daerah 86. Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah 87. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah 88. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 89. Program pelatihan peningkatan profesionalitas tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 90. Program peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan keuangan daerah Stretegi Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika.

 Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.  Mengembangkan sistem informasi manajemen pemerintahan untuk meningkatkan aksesibilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

1. Program Pengembangan Komunkasi dan Informasi Publik 2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 3. Program Peningkatan Pelayanan Jasa Postel, Sarana dan Prasarana Pertelekomunikasian 4. Program Optimalisasi Pemanfatan Perangkat Lunak dan Keras TIK 5. Program Implementasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik 6. Program Peningkatan Pelayanan Barang, Jasa dan Administratif Dengan Dukungan TIK 7. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

25

Strategi Pembangunan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Memfasilitasi upaya pemantapan 4 (empat) pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Binneka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Strategi Pembangunan Bidang Perencanaan Pembangunan

Mensinergikan perencanaan pembangunan partisipatif dengan perencanaan pembangunan politik dan teknokratik untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berbasis pemberdayaan masyarakat.

8. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi 9. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 10. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa 11. Program Pengolahan dan Penyajian Data Informasi 12. Program Sosialisasi Kebijakan dan Pembangunan Pemerintah Daerah Dengan Media Massa 13. Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik 14. Program Peningkatan Pelayanan Persandian 15. Program Peningkatan Pengelolaan Pos dan Telekomunikasi 16. Program Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika 17. Program Pengembangan Aplikasi Informatika 18. Program Penataan, Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi 19. Program Peningkatan dan Pelayanan Bidang Pos dan Telekomunikasi 20. Program Pengmbangan data dan sistem informasi 1. Program Penataan Hubungan Pemerintah dan Masyarakat 2. Program Pendidikan Politik masyarakat 3. Porgram Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum 4. Program peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan 5. Program Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Nasional ( RANHAM ) 6. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 7. Program pemeliharaan kantrantbmas dan pencegahan tindak krimanal 8. program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) 9. program penataan hubungan pemerintah dan masyarakat 10. program pencegahan dan penanggulangan konflik 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 3. Program perencanaan pembangunan ekonomi 4. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 5. Program perencanaan sosial dan budaya 6. Program pengembangan data/Informasi 7. Program kajian Perencanaan & Kebijakan Pembangunan daerah 8. Program Pengembangan penelitian / kajian masyarakat 9. Program Pengembangan Kelembagaan Penelitian Daerah.

26

Strategi Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Mengefektifkan pelaksanaan kebijakan pembangunan berbasis masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

1. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 2. Program lingkungan sehat perumahan 3. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 4. Program pengembangan usaha ekonomi mendukung usaha sektor informal 5. Program pendampingan pengentasan kemiskinan 6. Program perencanaan pembangunan ekonomi 7. Program pengembangan srana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan 8. Program pemantapan dan penerapan teknologi tepat guna (TTG) 9. Program peningkatan minat baca dan melek teknologi masyarakat 10. Program penyehatan lingkungan kelurahan 11. Program peningkatan pelayanan perpustakaan di kelurahan 12. Program pemberdayaan masyarakat

Misi 4 : Mewujudkan Kota Probolinggo sebagai kota jasa yang ramah lingkungan dengan pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan. Strategi Pembangunan

Arah Kebijakan

Program Pembangunan Daerah

Strategi Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup

 Mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan, disertai upaya penegakan hukum secara konsisten kepada pencemar lingkungan  Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup.  Menigkatkan penyediaan sarana prasarana pengelolaan Lingkungan hidup  Membangun Sinergitas dengan swasta dan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah

Stretegi Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum.

 Meningkatkan Penyediaan infrastruktur dan utilitas perkotaan terutama infrastruktur dan utilitas dasar ,  Mewujudkan ketesediaan prasarana dan sarana kota yang merata bagi seluruh warga dan infrastruktur strategis untuk menunjang aktivitas perekonomian kota dan menunjang pusat-pusat kegiatan dan pengembangan kota jasa dan invesasi.

1. Program pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup 2. Program Penigkatan Pengedalian polusi 3. Program mitigasi dan Adaptasi 4. Program Perlindungan dan konservasi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam 5. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 6. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pegelolaan Lingkungan Hidup 7. Program Peningkatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota 8. Program Pengelolaan Sarana Keindahan Kota, Pertamanan dan Pemakaman 9. Progam Pengembangan kinerja Pengelolaan Persampahan 10. Program Peningkatan Sarana Penerangan Jalan Umum 1. Program Peningkatan Sarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum serta Pelayanan Publik 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Beragama 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan 6. Program Pemanfaatan Ruang 7. Program Pengendalian Pemanfaatan

27

Ruang 8. Program Pembangunan Gedung dan Lingkungan 9. Program Pembinaan Pembangunan Gedung dan Lingkungan 10. Program Pengawasan Bangunan Gedung dan Lingkungan 11. Program Pengaturan Pembangunan Gedung dan Lingkungan 12. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 13. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 14. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 15. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 16. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 17. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran 18. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi 19. Program Pengawasan Jasa Konstruksi Strategi Pembangunan Bidang Perhubungan.

Penyediaan moda transportasi angkutan kota yang dapat menunjang aktivitas sosial ekonomi warga kota, dan menyediaan sarana dan prasarana dasar perhubungan dalam rangka mewujudkan kota jasa dan investsi.

Strategi Pembangunan Bidang Perumahan

Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan menangani kondisi lingkungan permukiman kumuh yang masih ada di perkotaan.

Strategi Pembangunan Bidang Kehutanan.

Memfungsikan lahan-lahan yang memungkinkan untuk perluasan perhutanan kota dan keberfungsian ruang terbuka hijau kotaguna memenuhi rasio ketersediaan paruparu kota dengan luas wilayah kota.

Strategi Pembangunan Bidang Penataan Ruang

Peningkatan ketaatan pemanfaatan ruang kota sesuai dengan arahan peruntukan lahannya (land use) sesuai rencana tata ruang kota.

Strategi Pengembangan Energi, Geologi, Ketenagalistrikan dan Sumber Daya Mineral

Pengembanganenergy, geologi, ketenagalistrikan dan sumber daya mineral dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan bagi generasi yang akan datang.

1. ProgramPembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2. Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan 3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 4. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 5. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 1. Program Lingkungan Sehat Perumahan 2. Program Pengembangan Perumahan 3. Program Pengembangan Lingkungan 1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 3. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 4. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan 5. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 6. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 1. Program perencanaan tata ruang 2. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam. 3. Program Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana 4. Program Kerjasama Pembangunan 5. Program perencanaan pengembangan kota–kota menengah dan besar 1. Program Pembinaan dan Pengawasan bidang Pertambangan 2. Program Pembinaan dan Pengembangan bidang Ketenagalistrikan

28

Misi 5 :

Memperkokoh kehidupan sosial kemasyarakatan Kota Probolinggo dalam bingkai kearifan lokal.

Strategi Pembangunan

Arah Kebijakan

Program Pembangunan Daerah

Strategi Pembangunan Bidang Sosial

 Merasionalkan pemberian pelayanan perlindungan dan santunan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.  Memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan mata perncaharian kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagai bekal hidup mandiri.  Mendukung pemberian santunan kepada keluarga pahlawan yang sangat membutuhkan serta memelihara nilai-nilai keperintisan kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial.

Strategi Pembangunan Bidang Kebudayaan.

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, komunitas Adat Terpecil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. 2. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 3. Pembinaan keterampilan bagi masyarakat di lingkungan bahan baku tembakau. 4. Program Pembinaan Eks Penyakit Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya). 5. Program Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Jaminan Sosial 6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteaan Sosial 7. Program Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Jaminan Sosial 8. Program peningkatan pemberdayaan masyarakat. 1. Program pengelolaan Keragaman Budaya 2. Program Pengembangan Nilai Budaya 3. Program pengelolaan Kekayaan Budaya

 Mengembangkan budaya daerah berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal yang telah tumbuh dan berkembang di masyarakat.  Memfasilitasi perkembangan gelar karya dan kreativitas seni budaya daerah dalam bentuk pemberian dukungan sumber daya yang diperlukan.  Mengembangkan Cagar Budaya  Pengembangan kepariwisataan yang berbasis kebudayaan  Penyediaan sarana dan prasarana 1. untuk aktivitas kepemudaan dalam rangka perwujudan 2. pemuda mandiri, dengan menumbuhkan peranserta 3. masyarakat dan dunia usaha sebagai domain governance.  Pemberian kesempatan dan dukungan sumber daya dalam bentuk aktivitas peningkatan kemampuan pemuda untuk mewujudkan kemandirian pemuda dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  Memfasilitasi upaya mewujudkan kualitas dan kuantitas olahragawan berprestasi secara berkelanjutan melalui intensitas pembinaan dan dukungan sumber daya organisasi olah raga.  Mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam ikut memenuhi kebutuhan sarana dan parasarana olah raga  Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga

Strategi Pembangunan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga.

Program peningkatan peran serta kepemudaan Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Program peningkatan Sarana dan Prasarana olahraga

29

Strategi Pembangunan Bidang Pariwisata

Strategi Pembangunan Bidang Keagamaan.

 Penguatan sektor pariwisata melalui pengembangan dan pemanfaatan potensi-potensi wisata dengan dukungan lintas sektor danlintas program

1.

 Menciptakan suasana kehidupan keagamaan yang kondisif dalam hubungan antar umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah.  Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat.  Meningkatkan peran lembagalembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan.

1. Program Penciptaan Kerukunan Antar Umat Beragama, Internal Umat Beragama dan Antara Umat Beragama Dengan Pemerintah 2. Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama Dalam Kehidupan Bermasyarakat 3. Program Pemberdayaan LembagaLembaga Sosial Keagamaan 4. Program Peningkatan Kualitas kerukunan Hidup beragama 5. Program Bina dan Fasilitasi Sarana Keagamaan

2. 3.

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program pengembangan kemitraan

Adapun program-program bersama yang merupakan program rutin di SKPD Se-Kota Probolinggo diantaranya: 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4.

Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS

5.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

6.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

7.

Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik

8.

Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah.

3.3.

Penentuan Isu-Isu Strategis. Dengan memperhatikan berbagai faktor – faktor kunci keberhasilan di bidang pengawasan tersebut, maka dapat disampaikan beberapa isu-isu strategis dalam rangka peningkatan peranan pengawasan antara lain : 1.

Belum optimalnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah yang disebabkan oleh belum profesionalnya aparatur pemerintahan daerah, aparat pengawasan dan dukungan peraturan perundangundangan.

2.

Belum sinerginya sistem pengawasan internal pemerintahyang menyebabkan sering terjadinya tumpang tindih pemeriksaan / pengawasan. Hal ini perlu adanya koordinasi diantara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.

3.

Masih terbatasnya tenaga

yang professional dibidang pengawasan yang

berhubungan dengan Jabatan Fungsional Auditor, dimana masih adanya kesulitan dalam tingkat kelulusan yang masih tergantung dari rekomendasi dari BPKP. 30

4.

Belum sinerginya peraturan perundangan pusat dan daerah dalam pelaksanaan dalam bidang pengawasan. Hal ini disebabkan oleh dinamika dalam masyarakat.

5.

Masih rendahnya tingkat pengetahuan atas peraturan – peraturan yang berhubungan dengan penyelengaraan pemerintahan daerah, yang menyebabkan terjadinya temuan-temuan yang sifatnya berulang-ulang.

6.

Belum optimalnya tingkat penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh obyek pemeriksaan. Hal ini berakibat masih rendahnya tingkat penyelesaiannya.

7.

Masih kurangnya kesadaran obyek yang diperiksa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan secara tepat waktu.

8.

Pengawasan yang bertujuan untuk mencari kesalahan.

9.

Bagaimana upaya dan komitmen Pemerintah Daerah dan Inspektorat dalam rangka pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan KKN.

31

4.1. Visi dan Misi SKPD Inspektorat Kota Problinggo sebagai lembaga Pengawasan Fungsional Pemerintah Kota Probolinggo, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan kerja perangkat daerah sebagai mitra kerja yang bersifat konsultatif dan sebagai quality assurance serta consulting. Dalam melaksanakan tugas tersebut Aparat Pengawas berpegang teguh kepada prinsip independensi serta menjunjung tinggi etika dan moral.Dengan demikian diharapkan Aparat Pengawas dapat bertindak objektif. Guna mencapai hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, harus didukung oleh Aparat Pengawas yang ahli dalam bidangnya ( profesional ). Dengan demikian akan tercipta Aparat Pemerintah Kota Probolinggo yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat ini dan mengantisipasi perubahan dimasa yang akan datang, maka Visi Inspektorat Kota Probolinggo dirumuskan sebagai berikut : “ MENJADI LEMBAGA PENGAWASAN INTERNAL YANG PROFESIONAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK “

Untuk mewujudkan visi Inspektorat Kota Probolinggo, maka dirumuskan Misi sebagai berikut :

MENINGKATKAN EFEKTIVITAS HASIL PENGAWASAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAN AKUNTABILITAS KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.(SKPD)

32

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

No (1) 1

2

Tujuan (2) Good Governance pemerintah Kota Probolinggo

Peningkatan Kapasitas Inspektorat Kota Probolinggo

Indikator Kinerja (3) (4) Meningkat Persentase nya Kinerja SKPD yang Pemerintah memperoleh Kita nilai SAKIP Probolinggo B ke atas Sasaran

Akuntabili tas Keuangan Pemerintah Kota dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan

Prosentase SKPD yang patuh/baik terhadap SPIP dalam pemenuhan peraturan perundangundangan

Prosentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) BPK yang selesai ditindaklanjuti Prosentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Inspektorat yang selesai ditindaklanjuti

2015 (5)

Target Kinerja Pada tahun 2016 2017 2018 (6) (7) (8)

2019 (9)

25%

35%

50%

80%

98%

80 %

85%

90%

95%

98%

94%

95%

96%

98%

99%

94%

95%

96%

98%

99%

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD Strategi yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Probolinggo Tahun 2015 – 2019 dalam rangka mencapai tujuan dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut : 1. Melaksanakan kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Atas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Instansi Pemerintah. 2. Meningkatkan potensi SDM Aparatur Pengawasan melalui Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi /Workshop. Dalam kerangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Probolinggo, maka kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 – 2019 sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategis yang telah ditetapkan lebih difokuskan kepada pelaksanaan kegiatan

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

meliputi :

33

1. Pelaksanaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui kegiatan Pengawasan , Evaluasi Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Instansi Pemerintah. 2. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Aparatur Pengawasan untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuannya. 3. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

34

5.1.

Pengantar Sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Probolinggo telah merumuskan rencana 5 tahun ( 2015 – 2019 ) dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ). Rumusan Program dan

Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan

Pendanaan Indikatif didasarkan atas peran serta Inspektorat Kota Probolinggo untuk menciptakan Kota Probolinggo yang Aman, Demokratis dan Dinamis didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa serta bebas dari KKN. Guna menindaklanjuti agenda sebagaimana dimaksud dalam RPJMD disinilah peran tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta Island Integrity. 5.2.

Rencana Program dan Kegiatan

35

Tujuan

1 Pening katan Kapasi tas Inspekt orat Kota Proboli nggo

Pening katan Kapasi tas Inspekt orat Kota Proboli nggo Pening katan Kapasi tas Inspekt orat Kota Proboli nggo

Pening katan Kapasi tas Inspekt orat Kota Proboli nggo Pening katan Kapasi tas Inspekt orat Kota Proboli nggo

sasaran

Indikator sasaran

kode

4

Program

5 Program peningkatan dan pengembang an pengelolaan keuangan daerah

kegiatan

2 Akuntabili tas Keuangan Pemerintah Kota dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan

3 Prosentase SKPD yang patuh/baik thd SPI dalam pemenuhanpe raturan perundangundangan

6

Akuntabili tas Keuangan Pemerintah Kota dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan Akuntabili tas Keuangan Pemerintah Kota dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan

Prosentase SKPD yang patuh/baik thd SPI dalam pemenuhanpe raturan perundangundangan

Akuntabili tas Keuangan Pemerintah Kota dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan Meningkat kan Kapasitas Inspektorat Kota Probolinggo

Prosentase SKPD yang patuh/baik thd SPI dalam pemenuhanpe raturan perundangundangan

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Prosentase SDM yang mempunyai sertifikat dibidangnya

Bimtek sistem pengendalian intern Pemerintah (SPIP)

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 7 Meningkatnya sistem pengendalian manajemen pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah

Data Capaian pada Tahun awal Perencana an 8

tahun-1

tahun-2

tahun-3

tahun-4

tahun -5

Unit Kinerja SKPD Penanggu ng Jawab

Lokasi

target

Rp

target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

315.300 000

-

-

-

-

-

-

-

-

315.300. 000

Irban I,II dan III

Kota Probolinggo

315.300. 000

Irban I,II dan III

Kota Probolinggo

Irban I,II dan III

Kota Prob.

456.000. 000

Irban I,II dan III

Kota Probolinggo

42.000.0 00

Sekretaria t

98% 76%

Prosentase SKPD yang patuh/baik thd SPI dalam pemenuhanpe raturan perundangundangan

Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Pengawasan, Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan APBD

Pengawasan, Pembinaan dan Evaluasi Pelaksnaan APBD

315.300 000 76%

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalia n Pelaksanaan Kebijakan KDH

80%

-

-

-

-

-

-

98%

80%

Meningkatnya sistem pengendalian manajemen pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah

762.000 .000 76%

-

80%

853.000. 000

952.000. 000 90%

85%

1.050.00 0.000 95%

1.176.00 0.000 98%

98%

1.176.00 0.000

Pengawasan Internal secara Berkala 312.000 .000 76%

80%

40%

50%

Bimtek sistem pengendalian intern pemerintah

343.000. 000 85%

25.000. 000

55%

377.000. 000 90%

30.000.0 00

55%

415.000. 000 95%

37.000.0 00

60%

456.000. 000 98%

40.000.0 00

65%

98%

42.000.0 00

65%

Kota Probolinggo

Pening katan Kapasi tas Inspekt orat Kota Proboli nggo Pening katan Kapasi tas Inspekt orat Kota Proboli nggo Peningk atan Kapasit as Inspekt orat Kota Proboli nggo

Pening katan Kapasi tas Inspekt orat Kota Proboli nggo Good Govern ance pemerin tah Kota Proboli nggo

Akuntabili tas Keuangan Pemerintah Kota dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan Akuntabili tas Keuangan Pemerintah Kota dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan Akuntabili tas Keuangan Pemerintah Kota dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan

Prosentase SKPD yang patuh/baik thd SPI dalam pemenuhanpe raturan perundangundangan

Monitoring Implementasi Sistem pengendalian Intern pemerintah (SPIP)

Prosentase SKPD yang patuh/baik thd SPI dalam pemenuhanpe raturan perundangundangan

Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah kota

Penanganan kasus pengaduan

Prosentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) yang selesai ditindaklanjut i

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan

Prosentase Akuntabili SKPD yang tas patuh/baik Keuangan thd SPI Pemerintah dalam Kota dan pemenuhanpe kepatuhan raturan terhadap perundangperaturan undangan perundangundangan Meningkat Persentase nya Kinerja SKPD yang Pemerintah memperoleh Kita nilai SAKIP Probolinggo B ke atas

Mmonitoring Implementasi SPIP 15.400. 000 76%

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

Gelar pengawasan

gelar pengawasan

Evaluasi dan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah( LKIP)

80%

40.000.0 00 85%

45.000.0 00. 90%

50.000.0 00 95%

55.000.0 00

55.000.0 00

Irban I,II dan III

Kota Probolinggo

98%

98%

10

10 kasus

14.400. 000

15 kasus

15.000.0 00

20 kasus

25.000.0 00

25 kasus

35.000.0 00

30 kasus

40.000.0 00

30 kasus

40.000.0 00

Irban I,II dan III

Kota Probolinggo

89%

94%

34.000. 000

95%

89.662.5 00

96%

95.000.0 00

98%

100.000. 000

99%

105.000. 000

99%

105.000. 000

Irban I,II dan III

Kota Probolinggo

40 temuan

40 temuan

16.300. 000

-

-

-

-

-

-

-

-

40 temuan

16.300.0 00

Irban I,II dan III

Kota Probolinggo

38.900. 000

-

-

-

-

-

-

-

-

38.900.0 00

Irban I,II dan III

40.000.0 00

Irban I,II dan III

76%

80%

10%

25%

Kota Probolinggo

80%

Evaluasi dan Reviu LKIP 4.999.9 00

35%

16.000.0 00

50%

25.000.0 00

80%

30.000.0 00

98%

35.000.0 00

98%

37

Kota Probolinggo

Pening katan Kapasi tas Inspekt orat Kota Proboli nggo Peningk atan Kapasit as Inspekt orat Kota Proboli nggo Peningk atan Kapasit as Inspekt orat Kota Proboli nggo Peningk atan Kapasit as Inspekt orat Kota Proboli nggo Peningk atan Kapasit as Inspekt orat Kota Proboli nggo

Akuntabili tas Keuangan Pemerintah Kota dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan Akuntabili tas Keuangan Pemerintah Kota dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan Meningkat kan Kapasitas Inspektorat Kota Probolinggo

Prosentase SKPD yang patuh/baik thd SPI dalam pemenuhanpe raturan perundangundangan

Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Prosentase SKPD yang patuh/baik thd SPI dalam pemenuhanpe raturan perundangundangan Prosentase SDM yang mempunyai sertifikat dibidangnya

Ekspos Pengawasan

Meningkat kan Kapasitas Inspektorat Kota Probolinggo

Prosentase SDM yang mempunyai sertifikat dibidangnya

Pelatihan pengembang an tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Meningkat kan Kapasitas Inspektorat Kota Probolinggo

Prosentase SDM yang mempunyai sertifikat dibidangnya

Bimbingan teknis

Bimbingan teknis

Data LKPD yang direviu

16.337. 500 76%

Program pelatihan peningkatan Profesionalit as tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Program pelayayanan Administras i perkantoran

30.000.0 00 85%

80%

45.000.0 00. 90%

50.000.0 00 95%

55.000.0 00

55.000.0 00

Irban I,II dan III

Kota Probolinggo

98%

98%

Ekspos pengawasan

Peningkatan keterampilan dan SDM tenaga pemeriksa

Memperlancar Operasional kantor

76%

80%

89.000. 000

85%

92.000.0 00

90%

95.000.0 00

95%

97.000.0 00

98%

100.000. 000

98%

100.000. 000

Sekretaria t dan Irban I, II, III

Kota Probolinggo

40%

50%

135.000 .000

55%

257.500. 000

55%

525.000. 000

60%

600.000. 000

65%%

700.000. 000

65%%

700.000. 000

Sekretaria t dan Irban I, II, III

Kota Probolinggo

80%

80%

135.000 .000

55%

257.500. 000

55%

275.000. 000

55%

300.000. 000

65%%

350.000. 000

65%%

350.000. 000

Sekretaria t dan Irban I, II, III

Kota Probolinggo

-

-

-

-

-

55%

250.000. 000

55%

300.000. 000

65%%

350.000. 000

65%%

350.000. 000

Secretariat dan Irban I, II, III

Kota Probolinggo

12 kali

12 kali

459.610 .000

12 kali

470.000. 000

12 kali

490.000. 000

12 kali

520.000. 000

12 kali

550.000. 000

12 kali

580.000. 000

Sekretaria t

Kota Probolinggo

38

Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listirk. Rapat –rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Penunjang administrasi dan operasi rutin kantor kedinasan Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

Rekening telepon, rekening air dan rekening listrik

12 kali

12 kali

68.400. 000

12 kali

70.000.0 00

12 kali

72.500.0 00

12 kali

75.0000 00

12 kali

77.5000 00

12 kali

80.0000 00

Sekretariat

Kota Probolinggo

36 kali

36 kali

145.000 .000

36 kali

150.000. 000

36 kali

160.000. 000

36 kali

165.000. 000

36 kali

170.000. 000

36 kali

175.000. 000

Sekretariat

Kota Probolinggo

12 kali

12 kali

246.210 .000

12 kali

250.000. 000

12 kali

255.000. 000

12 kali

230.000. 000

12 kali

235.000. 000

12 kali

240.000. 000

Sekretariat

Kota Probolinggo

12 kali

12 kali

182.000 .000

12 kali

209.000. 000

12 kali

229.000. 000

12 kali

250.000. 000

12 kali

275.000. 000

12 kali

275.000. 000

Sekretaria t

Kota Probolinggo

12 kali

12 kali

60.000. 000

12 kali

65.000.0 00

12 kali

70.000.0 00

12 kali

75.000.0 00

12 kali

80.000.0 00

12 kali

80.000.0 00

Sekretaria t

Kota Probolinggo

12 kali

12 kali

20.000. 000

12 kali

25.000.0 00

12 kali

30.000.0 0

12 kali

35.000.0 00

12 kali

40.000.0 00

12 kali

40.000.0 00

Sekretaria t

Kota Probolinggo

1 kendaraan

1 kendaraa n

15.710. 000

1 kendaraa n

20.000.0 00

1 kendaraa n

25.000.0 00

1 kendara an

30.000.0 00

1 kendaraa n

35.000.0 00

1 kendaraa n

35.000.0 00

Sekretaria t

Kota Probolinggo

11 kendaraan dinas

11 kendaraa n dinas

20.940. 000

12 kendaraa n dinas

22.000.0 00

14 kendaraa n dinas

25.000.0 00

16 kendara an dinas

27.500.0 00

18 kendaraa n dinas

30.000.0 00

18 kendaraa n dinas

30.000.0 00

Sekretaria t

Kota Probolinggo

0

-

-

1 kali

20.000.0 00

1 kali

22.000.0 00

1 kali

25.000.0 00

1 kali

30.000.0 00

1 kali

30.000.0 00

Sekretaria t

Kota Probolinggo

12 kali

12 kali

29.400. 000

12 kali

35.000.0 00

12 kali

37.000.0 00

12 kali

40.000.0 00

12 kali

45.000.0 00

12 kali

45.000.0 00

Sekretaria t

Kota Probolinggo

Perjalanan dinas ke luar daerah

Penunjang operasional rutin kantor/kedinasa n Membantu kelancaran operasional kantor

Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga Komputer dan lain lain Pemeliharaan Rutin/Berkal a Gedung Kantor

Pengadaan alat kantor , alat rumahtangga, alat studio dan komunikasi

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan

Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan dinas/Operasi onal Pemeliharaan rutin/berkala meubeler Pemeliharaan Rutin / Berkala alat kantor, Alat Rumah tangga,comp uter dll

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

Pemeliharaan gedung

Pemeliharaan sofa/kursi tamu dan kursi kerja Pemeliharaan alat kantor, Alat Rumah tangga alat studio dan komunikasi

39

Pemeliharaan Rutin /Berkala taman Program peningkatan Disiplin aperatur

Peningk atan Kapasit as Inspekt orat Kota Proboli nggo Peningk atan Kapasit as Inspekt orat Kota Proboli nggo Peningk atan Kapasit as Inspekt orat Kota Proboli nggo

Taman inspektorat diwilayah Kota Probolinggo Keseragaman karyawankaryawati

10 taman

10 taman

20.950. 000

10 taman

22.000.0 00

10 taman

24.000.0 00

10 taman

26.000.0 00

10 taman

27.000.0 00

10 taman

27.000.0 00

Sekretaria t

Kota Probolinggo

0

45 stel

123.300 .000

45 stel

133.000. 000

45 stel

144.000. 000

45 stel

156.000. 000

45 stel

165.000. 000

45 stel

165.000. 000

Sekretaria t

Kota Probolinggo

Pengadaan pakaian dinas berserta Kelengkapan nya Pengadaan pakaian KORPRI Pengadaan pakaian khusus Harihari tertentu

Pakaian dinas harian beserta kelengkapannya

0

45 stel

18.900. 000

45 stel

20.000.0 00

45 stel

22.000.0 00

45 stel

25.000.0 00

45 stel

27.000.0 00

45 stel

27.000.0 00

Sekretaria t

Kota Probolinggo

Pakaian KORPRI

0

45 stel

18.900. 000

45 stel

20.000.0 00

45 stel

22.000.0 00

45 stel

25.000.0 00

45 stel

27.000.0 00

45 stel

27.000.0 00

Sekretaria t

Kota Probolinggo

Pakaian khusus hari-hari tertentu

0

90 stel

40.000. 000

90 stel

42.000.0 00

90 stel

45.000.0 00

90 stel

47.000.0 00

90 stel

50.000.0 00

90 stel

50.000.0 00

Sekretaria t

Kota Probolinggo

Pengadaan pakaian olah raga

Pakaian Olah raga

45 stel

35.000.0 00

Sekretaria t

Pengembang an Budaya Kerja

0

45 stel

24.000. 000

45 stel

27.000.0 00

Pengembangan budaya kerja

0

-

-

1 kali

17.500.0 00

Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

0

80%

54.250. 000

85%

62.320.0 00

-

-

-

-

-

-

85%

116.570. 000

0

80%

29.250. 000

-

-

-

-

-

-

-

-

80%

29.250.0 00

Sekretaria t

Kota Probolinggo

0

80%

25.000. 000

-

-

-

-

-

-

-

-

80%

25.000.0 00

Sekretaria t

Kota Probolinggo

Meningkat kan Kapasitas Inspektorat Kota Probolinggo

Prosentase SDM yang mempunyai sertifikat dibidangnya

Meningkat kan Kapasitas Inspektorat Kota Probolinggo

Prosentase SDM yang mempunyai sertifikat dibidangnya

Bimbingan Teknis sistem Informasi Management Keuangan daerah (SIMDA)

Bimtek SIMDA keuangan Daerah

Meningkat kan Kapasitas Inspektorat Kota Probolinggo

Prosentase SDM yang mempunyai sertifikat dibidangnya

Sosialisasi /workshop Penatauhsaha an keungan dan pelaporan

Sosialisasi penatausahaan keuangan dan pelaporan

Program peningkatan kapasitas sumer daya Aparatur

45 stel

30.000.0 00

45 stel

32.000.0 00

45 stel

35.000.0 00

Sekretaria t

40

Kota Probolinggo

Kota Probolinggo

Peningk atan Kapasit as Inspekt orat Kota Proboli nggo Peningk atan Kapasit as Inspekt orat Kota Proboli nggo Peningk atan Kapasit as Inspekt orat Kota Proboli nggo

Meningkat kan Kapasitas Inspektorat Kota Probolinggo

Prosentase SDM yang mempunyai sertifikat dibidangnya

Bimtek Evaluasi LAKIP

Meningkat kan Kapasitas Inspektorat Kota Probolinggo

Prosentase SDM yang mempunyai sertifikat dibidangnya

Bimtek Reviu laporan keuangan pemerintah daerah

Bimtek Reviu laporan keuangan pemerintah daerah

Meningkat kan Kapasitas Inspektorat Kota Probolinggo

Prosentase SDM yang mempunyai sertifikat dibidangnya

Bimtek Elektronik monitoring evaluasi

Bimtek Elektronik monitoring evaluasi

Kuantitas dan kualitas Pelayanan PublikPenin gkatan

Bimtek Evaluasi LAKIP 0

-

-

85%

21.660.0 00

-

-

-

-

-

-

85%

21.660.0 00

0

-

-

85%

24.660.0 00

-

-

-

-

-

-

85%

24.660.0 00

0

-

-

85%

16.000.0 00

-

-

-

-

-

-

85%

16.000.0 00

0

12 kali

1.000.0 00

12 kali

1.200.00 0

12 kali

1.400.00 0

12 kali

1.60000 0

12 kali

1.800.00 0

12 kali

1.800.00 0

0

12 kali

1.000.0 00

12 kali

1.200.00 0

12 kali

1.400.00 0

12 kali

1.60000 0

12 kali

1.800.00 0

12 kali

1.800.00 0

0

5 dokume n

12.500. 000

5 dokume n

13.500.0 00

5 dokume n

15.000.0 00

5 dokume n

16.000.0 00

5 dokume n

17.500.0 00

5 dokume n

0

1 Dokume n

2.500.0 00

1 Dokume n

2.700.00 0

1 Dokume n

3.000.00 0

1 Dokume n

3.200.00 0

1 Dokume n

3.500.00 0

1 Dokume n

Sekretaria t

Sekretaria t

Sekretaria t

Kota Probolinggo

Kota Probolinggo

Kota Probolinggo

Kelancaran bahan informasi

Pengelolaan Informasi dan Data

Peningkatan pengemban gan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Sekretaria t

Pengelolaan informasi dan data

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

17.500.0 00

3.500.00 0

Sekretaria t

Sekretaria t

Sekretaria t

41

Kota Probolinggo

Kota Probolinggo

Kota Probolinggo

Kota Probolinggo

Penyusunan RKA dan RAPBD

Tersusunnya RKA dan RAPBD

Penyusunan DPA

Tersusunnya DPA

Penyusunan LAKIP

Penyusunan LKPJ

0

1 Dokume n

2.500.0 00

1 Dokume n

2.700.00 0

1 Dokume n

3.000.00 0

1 Dokume n

3.200.00 0

1 Dokume n

3.500.00 0

1 Dokume n

3.500.00 0

0

1 Dokume n

2.500.0 00

1 Dokume n

2.700.00 0

1 Dokume n

3.000.00 0

1 Dokume n

3.200.00 0

1 Dokume n

3.500.00 0

1 Dokume n

3.500.00 0

0

1 Dokume n

2.500.0 00

1 Dokume n

2.700.00 0

1 Dokume n

3.000.00 0

1 Dokume n

3.200.00 0

1 Dokume n

3.500.00 0

1 Dokume n

3.500.00 0

0

1 Dokume n

2.500.0 00

1 Dokume n

2.700.00 0

1 Dokume n

3.000.00 0

1 Dokume n

3.200.00 0

1 Dokume n

3.500.00 0

1 Dokume n

3.500.00 0

Tersusunnya LAKIP

Tersusunnya LKPJ

Sekretaria t

Sekretaria t

Sekretaria t

Sekretaria t

42

Kota Probolinggo

Kota Probolinggo

Kota Probolinggo

Kota Probolinggo

6.1 Pengantar Mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Inspektorat Kota Probolinggo pada periode 5 (lima) tahun, telah menetapkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selaku Instansi Pengawasan di daerah. Indikator – Indikator Kinerja yang telah ditetapkan telah disesuaikan pula dengan target-target capaian yang akan dicapai setiap tahunnya sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang.

6.2 Indikator Kinerja SKPD NO

1 1

2

3

4

INDIKATOR

2

Persentase SKPD yang memperoleh nilai SAKIP B ke atas Prosentase SKPD yang patuh/baik dalam pemenuhan peraturan perundangundangan

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD.

3

10%

76%

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD

Tahun 2015 4

Tahun 2016 5

Tahun 2017 6

Tahun 2018 7

Tahun 2019 8

25%

35%

50%

80%

98%

98%

80%

85%

90%

95%

98%

98%

9

Prosentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) BPK yang selesai ditindaklanjuti

89%

94%

95%

96%

98%

99%

99%

Prosentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Inspektorat yang selesai ditindaklanjuti

89%

94%

95%

96%

98%

99%

99%

43

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 - 2025, dalam rangka pencapaian akuntabiltas kinerja instansi pemerintah yang diawali dengan penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan jangka menengah lima tahunan, yang diimplemnetasikan dalam Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) untuk dievaluasi melalui LAKIP Tahunan. Renstra Inspektorat Kota Probolinggo Tahun 2015 – 2019 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima tahunan sebagai acuan pelaksanaan bagi aparat pengawasan internal pemerintah, khususnya Aparatur Pengawasan yang ada di Inspektorat Kota Probolinggo dalam melakukan kegiatan-kegiatan dibidang pengawasan yang merupakan bagian awal dari kegiatan Inspektorat Kota Probolinggo. Penyusunan Renstra ini merupakan bagian dari akuntabilitas dari penjabaran RPJMD Kota Probolinggo dan diharapkan Renstra tahun 2015 – 2019 yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan serta dipergunakan sebagai pedoman bagi pimpinan dan stakeholder lainnya dalam penyusunan program dan kegiatan serta penetapan kinerja tahunan sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Probolinggo Tahun 2015 – 2019 yang konsisten dan berkomitmen serta bertanggung jawab. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Inspektorat Kota Probolinggoakan mengambil langkah-langkah dalam mengimplementasikan Rensta ini sesuai visi, misi dan fungsi serta tugas pokoknya. Demikian Renstra Inspektorat Kota Probolinggo ini dibuat dan disampaikan untuk menjadi bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJMD ) Kota Probolinggo Tahun 2015 – 2019 dan RKPD pada setiap tahunnya.

Probolinggo,

Juni 2016

INSPEKTUR KOTA PROBOLINGGO

Drs.SUNARDI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19561008 198503 1 014

44