masa kepemimpinan Indonesia ( ) di awal pasca Perang Dingin berlalu

Erika . 0706291243 . Jurusan Ilmu Hubungan Internasional . Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Indonesia. Catatan yang dibuat oleh I Gede Wisura untuk mata kuliah Diplomasi Indonesia, Departemen Hubungan Internasional, FISIP UI.

GERAKAN NON BLOK Sejak pendiriannya pada KTT ke-1 di Beograd tanggal 1-6 September 1961 yang dihadiri oleh 25 negara, GNB terus berupaya memberikan sumbangan ke arah tegaknya suatu tatanan dunia yang bersendikan perdamaian dan keamanan serta kerja sama damai antar bangsa. Dari sudut pandang Indonesia, GNB merupakan wadah yang tepat bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya dan untuk itu Indonesia senantiasa berusaha secara konsisten dan aktif membantu sebagai upaya ke arah pencapaian tujuan dan prinsip-prinsip GNB. GNB mempunyai arti yang sangat khusus bagi Bangsa Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai negara non-blok. Bahkan sebelum istilah “Non Alignment”, Indonesia telah terkait pada jiwa non-blok baik dalam arti falsafah maupun kebijakan. Dalam Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa “kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Selain itu “melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.” Juga “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Kedua mandat tersebut juga merupakan falsafah dasar GNB, yang tidak dapat disangkal menjiwai tindakan-tindakannya hingga kini. Dikaitkan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif sejalan dengan prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan GNB yang mengandung nilai-nilai universal, antara lain nilai-nilai universal mencakup penghormatan kepada persamaan kedaulatan negara, kemerdekaan nasional, integritas wilayah, non-agresi, tidak campur dalam urusan dalam negeri, hidup berdampingan secara damai, dan peningkatan kerja sama di antara bangsa-bangsa. Selain itu pada KAA di Bandung pertama kali dikumandangkan kepada dunia prinsip dan pandangan bangsa-bangsa di Asia dan Afrika dalam perjuangan emansipasi politik mereka yang dirumuskan dalam “Dasa Sila Bandung”. Sepuluh prinsip tersebut kemudian menjiwai dan mengilhami terbentuknya GNB pada tahun 1961. Dalam sejarah GNB, Dasa Sila Bandung telah menjadi sumber inspirasi dan pedoman dalam menghadapi tantangan-tantangan, baik di masa Perang Dingin maupun pada era pasca Perang Dingin. Sebagai pengejawantahan Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas aktif itu, sebagai salah satu negara pendiri GNB, Indonesia senantiasa setia dan commited pada prinsip-prinsip dan aspirasi GNB. Sikap ini secara konsekuen dilaksanakan oleh Indonesia dalam kiprahnya pada Page | 1


masa kepemimpinan Indonesia (1992-1995) di awal pasca Perang Dingin berlalu. Pada masa kepemimpinannya, Indonesia telah berhasil membawa GNB dalam menentukan arah dan secara dinamis menyesuaikan diri pada setiap perubahan yang terjadi dengan menata prinsip-prinsip lama, menentukan prioritas, dan menetapkan orientasi serta pendekatan yang baru. GNB pada masa kepemimpinan Indonesia tidak hanya sekedar penonton dan membiarkan dirinya dikesampingkan dalam arus perubahan sejarah, dan mempertegas relevansi GNB ketika konfrontasi Timur-Barat sudah berakhir. Ikut serta dalam menata hubungan Utara-Selatan pada pasca Perang Dingin. Dalam “Pesan Jakarta” yang dihasilkan KTT GNB ke-10 di Jakarta pada tahun 1992 terkandung visi GNB yang disepakati bersama, antara lain : 1. Hilangnya keraguan sementara anggota khususnya mengenai relevansi GNB setelah berakhirnya Perang Dingin dan ketetapan hati untuk meningkatkan kerja sama yang konstruktif serta sebagai komponen integrasi dalam arus utama hubungan internasional. 2. Arah GNB yang lebih menekankan pada kerja sama ekonomi internasional dengan mengisi kemerdekaan yang telah berhasil dicapai melalui cara-cara politik yang menjadi ciri menonjol perjuangan GNB sebelumnya. 3. Adanya kesadaran untuk semakin meningkatkan potensi ekonomi negara-negara anggota melalui peningkatan kerja sama Selatan-Selatan. Selama kepemimpinan GNB selama 3 tahun (1992-1995), Indonesia telah berhasil membawa GNB dengan pendekatan baru berupa kemitraan, dialog dan kerja sama serta meninggalkan sikap konfrontasi dan retorika. Dengan sikap dan pendekatan baru ini, GNB mampu berkiprah secara konstruktif dalam percaturan dunia dewasa ini terutama dalam interaksi baik dengan negara-negara maju maupun dengan/dalam organisasi internasional. GNB juga tetap menggunakan PBB yang merupakan payung universal dalam era globalisasi guna memberi peluang untuk menjadi instrumen pokok dan kolektif bagi perwujudan tata dunia baru yang adil, damai dan seimbang. Dukungan para anggota GNB dan masyarakat internasional pada umumnya terhadap langkah-langkah dan prakarsa-prakarsa yang diambil Indonesia selaku ketua GNB membuktikan kebenaran dari cara dan pendekatan yang ditempuh oleh Indonesia, menandakan bahwa pelaksanaan politik luar negeri bebas-aktif Indonesia menjadi semakin kokoh dan mantap.

Page | 2


KONFERENSI ASIA-AFRIKA

Ide awal dari penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika sebenarnya datang dari Pemerintah Indonesia yang dicetuskan oleh PM Mr. Ali Sastroamidjojo, saat berbicara di depan Parlemen pada 25 Agustus 1954. PM Ali Sastroamidjojo menyatakan pentingnya membangun kerja sama di antara bangsa-bangsa Asia Afrika, yang diharapkan dapat memperkuat upaya untuk menciptakan perdamaian dunia. Di samping itu, kerja sama di antara negara-negara di kedua kawasan tersebut juga berlandaskan pada aturan main yang telah dirumuskan PBB melalui Piagam PBB pada tahun 1945  dengan dasar persamaan kedudukan dan hak pada seluruh negara di dunia. Sangat penting mewujudkan kerja sama di tingkat regional, yang dapat membantu terwujudnya cita-cita dalam Piagam PBB tersebut. Pernyataan tersebut dianggap merupakan pencerminan harapan Indonesia untuk dapat memperkuat kerja sama di antara negara-negara Asia Afrika. Pemikiran yang sama muncul juga di Sri Lanka diikuti dengan sebuah langkah konkrit ketika di awal tahun 1954, PM Sri Lanka Sir John Kotelawala secara resmi mengundang PM Burma Unu, PM India Jawaharlal Nehru, PM Indonesia Ali Sastroamidjojo dan PM Pakistan Mohammad Ali dalam sebuah pertemuan informal di Kolombo, Sri Lanka. Undangan tersebut mendapat respon yang positif dari kelima PM yang kemudian sepakat untuk hadir dalam Pertemuan Kolombo yang berlangsung dari tanggal 28 April sampai dengan 2 Mei 1954. Pertemuan Kolombo dikenal sebagai “Konferensi Kolombo”, yang tercatat sebagai langkah awal dimulainya rencana untuk melaksanakan Konferensi Asia-Afrika. Dalam/selama Konferensi Kolombo, banyak didiskusikan awal Perang Dingin, Perang Korea, Perang Vietnam, politik Apartheid di Afrika, dan sebagainya. Dalam hal ini PM Ali Sastriamidjojo memunculkan pertanyaan, “Peran apa yang dapat dimainkan oleh Bangsa Asia Afrika sebagai bangsa yang baru merdeka dalam upaya mengantisipasi berbagai tantangan yang muncul pada pertengahan dekade 50-an?” PM Ali Sastoamidjojo mencoba meyakinkan peserta konferensi bahwa untuk menjawab tantangan tersebut dibutuhkan suatu pertemuan besar yang melibatkan negara-negara di kawasan Asia dan Afrika. Dalam hal ini, Indonesia sekaligus menyatakan kesediaan untuk menjadi tuan rumah konferensi tersebut. Jawaban ini menjadi titik awal munculnya rencana untuk menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika untuk pertama kalinya. Berdasarkan hasil Konferensi Kolombo, maka dimulailah persiapan penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika oleh Pemerintah Indonesia. Langkah pertama adalah melakukan Page | 3


pendekatan secara diplomatis kepada 18 negara di negara-negara Asia Afrika dalam upaya memperoleh pandangan dan sekaligus kesempatan bagi Indonesia untuk menjelaskan tujuan dari penyelenggaraan konferensi, yaitu membahas kepentingan umum negara-negara Asia Afrika, mengupayakan penciptaan perdamaian dunia, dan mempromosikan Indonesia sebagai tuan rumah Konferensi. Setelah memperoleh dukungan dari 18 negara ditambah 5 peserta Konferensi Kolombo, maka timbul keyakinan Konferensi Asia Afrika dapat dilaksanakan. Dengan berbekal dukungan serta keyakinan dari sejumlah besar negara-negara di kawasan Asia Afrika, Pemerintah Indonesia mulai menyusun aturan main dalam penyelenggaraan konferensi. Untuk keperluan tersebut, maka Indonesia kembali mengundang peserta Konferensi Kolombo dalam Konferensi Panca Negara di Bogor 28-29 Desember 1954, untuk membahas secara lebih detail mengenai persiapan penyelenggaraan KAA yang meliputi : 1. Upaya untuk membangun keinginan positif untuk bekerja sama di antara bangsa-bangsa Asia Afrika dalam rangka mendalami dan mempromosikan kepentingan bersama dan menciptakan serta mempromosikan persahabatan dan hubungan bertetangga baik. 2. Membahas masalah-masalah serta hubungan pada sektor sosial, ekonomi, dan kebudayaan. 3. Membahas masalah-masalah spesifik yang berkaitan dengan kedaulatan nasional, rasialisme, dan kolonialisme. 4. Melakukan observasi terhadap posisi bangsa Asia Afrika di dunia internasional serta apa yang dapat mereka sumbangkan dalam upaya mempromosikan perdamaian dan kerja sama dunia. Dalam Konferensi Bogor kemudian juga ditetapkan 25 negara yang akan diundang mengikuti KAA menurut abjad : Afghanistan, Kamboja, Federasi Asia Tengah, RRC, Mesirm Ethiopia, Pantai Gading, Iran, Irak, Jepang, Jordania, Laos, Lebanon, Liberia, Libya, Nepal, Filipina, Saudi Arabia, Sudan, Siria, Thailand, Turki, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, dan Yamen. Dalam mempersiapkan penyelenggaraan KAA, Indonesia membentuk Sekretariat Konferensi yang diwakili oleh para negara sponsor. Pemerintah Indonesia menunjuk dan menetapkan Bapak Roesland Abdul Gani yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Jendral Kementrian Luar Negeri sebagai Ketua Sekretariat. Anggota sekretariat terdiri dari kepala perwakilan empat negara sponsor, yaitu M Uya dari Burma (Myanmar), M. Saravanamutu dari Sri Lanka, B FHB Tyobi dari India, dan Choundri Khaliqu-Zamman dari Pakistan. Di samping sekretariat, Pemerintah Indonesia juga membentuk Panitia Pelaksana di tingkat lokal yang merupakan kerja sama antar departemen dalam upaya mempersiapkan hal-hal yang lebih bersifat teknis, termasuk mempersiapkan tempat pertemuan yang semula diputuskan Gedung Concordia dan Gedung Dana Pensiun. Namun dalam tahap akhir persiapan di Bandung tanggal 17 April 1955, Presiden Soekarno Page | 4


memutuskan untuk merubah tempat penyelenggaraan konferensi menjadi Gedung Merdeka dan Gedung Dwiwarna. Sementara dari 25 peserta yang diundang hanya satu peserta yang tidak hadir yaitu Republik Afrika Tengah. Dalam KAA, PM Indonesia dipilih sebagai Ketua Konferensi. Dalam KAA dibentuk tiga komite, yaitu Komite Politik yang diketuai oleh PM Indonesia Ali Sastroamidjojo, Komite Ekonomi yang diketuai Prof. Ir. Rerseno yang saat itu menjabat sebagai Menteri Ekonomi, dan Komite Kebudayaan yang diketuai oleh Menteri Pendidikan, pengajaran dan Kebudayaan Indonesia Prof. Moh. Yamin. KAA yang diselenggarakan dari tanggal 18-24 April 1955 menghasilkan Communique di bidang kerja sama secara lebih erat baik di bidang ekonomi, budaya, maupun politik yang lebih dikenal sebagai Dasasila Bandung. Secara lengkap, isi Dasasila Bandung : 1. Penghormatan terhadap hak azasi manusia secara fundamenta, dan juga tujuan serta prinsip-prinsip dalam Piagam PBB. 2. Penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas territorial seluruh bangsa di dunia. 3. Pengakuan terhadap persamaan semua ras dan juga persamaan antara negara besar dan negara kecil. 4. Penghormatan terhadap hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendiri maupun kolektif merujuk pada isi Piagam PBB. 5. Mengadopsi keputusan dari Pertemuan Tingkat Tinggi Asia Afrika. 6. a. Penolakan untuk menggunakan kekuatan militer secara kolektif dalam kaitannya dengan upaya untuk melayani kepentingan negara besar mana pun. b. Penolakan terhadap tindakan dari negara manapun yang bertujuan menekan negara lain. 7. Penolakan terhadap penggunaan ancaman melalui agresi atau menggunakan kekuatan bersenjata yang mengancam integritas teritorial dan kemerdekaan politik dari negara manapun. 8. Penyelesaian segala bentuk perselisihan melalui cara-cara damai seperti negosiasi, konsiliasi, arbitrasi atau langkah-langkah penyelesaian secara hukum termasuk cara-cara damai yang dipilih, merujuk pada kesepakatan dalam Piagam PBB. 9. Mempromosikan kepentingan bersama dan kerja sama 10. Menghargai keadilan dan kewajiban-kewajiban internasional. Yang perlu dilihat di sini adalah peran dari diplomasi Indonesia ketika diundang menghadiri Konferensi Kolombo yang dibuka pada tanggal 28 April 1954. Sebelum berangkat ke Kolombo, tepatnya di Bandara Kemayoran, PM Ali Sastroamidjojo memberikan pernyataan sebagai berikut : “Saya akan mengusulkan untuk membicarakan kemungkinan mengadakan konferensi yang lebih luas antara negara-negara Asia Afrika. Dalam pada itu, saya dapat menerangkan dengan tegas bahwa saya pergi ke Kolombo dengan membawa pegangan teguh bagi Indonesia, yaitu politik luar negeri bebas aktif yang bersandarkan atas kepentingan rakyat.” Page | 5


Dalam pidato sambutan pada pembukaan Konferensi Kolombo, PM Ali Sastroamidjojo selaku Delegasi Indonesia dalam pidatonya menyinggung “Munculnya kembali politik kekuatan internasional yang membawa bahaya akan timbulnya kembali kolonialisme dalam bentuk yang lama maupun yang baru”. Dalam hubungan ini, PM Ali Sastroamidjojo mengajukan pernyataan sebagai berikut : “Di manakah kita Bangsa Asia berdiri sekarang? Apakah kita akan mau diseret dalam persengketaan yang sebetulnya dilakukan untuk merebut kekuasaan? Kita sekarang sudah sungguh-sungguh berada di persimpangan jalan sejarah umat manusia.” Sebagai jawaban sementara, PM Ali Sastroamidjojo mengusulkan agar diadakan suatu konferensi yang lebih luas, sebagaimana disampaikan oleh PM Ali Sastroamidjojo. Juga disampaikan bahwa soal-soal dunia tidak saja dihadapi oleg bangsa-bangsa Asia saja, melainkan oleh bangsa-bangsa Afrika juga. Usul yang dikemukakan Indonesia telah menarik perhatian pers Sri Lanka dan surat kabar negeri. PM Ali Sastroamidjojo mendapat kesempatan mengajukan usul tersebut seutuhnya dalam sidang konferensi ke-6 pada tanggal 30 April 1954. Tanggapan terhadap Ali Sastroamidjojo dingin dan gagasan tidak ditolak. Menurut PM Nehru dari India, usul Indonesia dapat disetujui namun pelaksanaannya akan menghadapi banyak kesulitan. Terutama akan terjadi perbedaan-perbedaan di antara mereka/peserta, sehingga sukar untu mencapai persetujuan tentang masalah-masalah yang akan dibicarakan. PM Nehru tidak bermaksud untuk menolak usul Indonesia, melainkan bila usul tersebut disetujui, jangan sampai gagal di tengah perjalanan. Perlu persiapan yang mantap. Sambutan dari PM yang lain sesuai saran PM Nehru, konferensi menyetujui untuk memberikan dukungan moril sepenuhnya kepada Indonesia. Dalam Ps. 14 Komunike terakhir Konferensi Kolombo tercantum “Para PM membicarakan tentang kemungkinan mengadakan konferensi negara Asia-Afrika dan menyokong usul supaya PM Indonesia dapat menjajaki kemungkinan diadakannya konferensi yang demikian.” Susunan kalimat dalam bahasa diplomatik tersebut meragukan kemampuan Indonesia dalam melaksanakan Konferensi Asia Afrika. Hal ini diakui oleh PM Ali Sastroamidjojo sebagai berikut : “Mungkin keempat PM tidak percaya bahwa Pemerintah Indonesia akan sanggup mewujudkan usulnya dengan alasan bahwa keadaan Indonesia waktu itu belum tentram dan stabil. Ekonominya belum sehat. Jadi mereka menganggap tidak mungkin Pemerintah Indonesia dalam keadaan dalam negeri yang begitu lemah akan bisa menyelenggarakan suatu konferensi internasional yang begitu besar. Wajarlah keragu-raguan tersebut.” PM Ali Sastroamidjojo benar-benar mengerti bahwa “kekuatan dan pengaruh Indonesia di hubungan internasional dan diplomasi terbatas”. Tanpa bantuan negara-negara Kolombo dan dukungan yang menentukan dari PM Nehru, Page | 6


usaha ini akan gagal. Oleh karena itu, PM Ali Sastroamidjojo berusaha membujuk PM Nehru untuk mendukung penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika. Untuk itu, PM Ali Sastroamidjojo akan berkunjung ke New Delhi dengan tujuan membicarakan soal konferensi itu secara lebih mendalam dan menyeluruh. Tujuan Indonesia sebagai pelaksana Konferensi Asia-Afrika adalah untuk penjabaran Politik Bebas-Aktif. Sebagaimana diketahui Pemerintah Indonesia, secara jujur harus diakui bahwa dalam masa perjuangan fisik (1945-1950) Indonesia tidak dapat menjalankan politik luar negeri di forum internasional. Perhatian dicurahkan untuk mempertahankan kemerdekaan yang terancam oleh keinginan Belanda menjajah/menghancurkan RI. Diplomasi Indonesia lebih banyak diwujudkan ke dalam negeri daripada ke luar negeri. Di dalam negeri, Indonesia banyak tertinggal terutama dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, dalam negeri lebih banyak mendapat perhatian. Baru ketika Ali Sastroamidjojo menjadi PM, politik bebas-aktif keluar dengan tekad baru : ingin memainkan peranan aktif dalam diplomasi dunia. PM Ali Sastroamidjojo saat itu berlatar belakang sebagai Duta Besar di AS. Namun dalam usaha menggoalkan penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika maka restu PM Nehru sangat penting karena waktu itu pengaruhnya sangat besar. Sedikit banyak sikap Nehru diperlukan dalam mempengaruhi negara-negara Asia untuk mendukung usaha Pemerintah Indonesia agar gagasan tentang Konferensi Asia-Afrika itu menjadi kenyataan.

Page | 7


Konferensi

Hoge Valuwe dan Perjanjian Linggarjati

Prakata Di Indonesia awal diplomasi dimulai pada saat adanya Vacuum of Power di Asia Tenggara, sewaktu menyerahnya Jepang. Kemudian Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya. Sesuai teori berdirinya sebuah negara, maka harus ada warga negara, wilayah, pemerintah, dan pengakuan dari negara lain. Ketiga unsur pertama sudah ada, tinggal pengakuan dari negara lain. Maka Indonesia mencari pengakuan dari negara-negara Timur Tengah seperti Mesir dan Afganistan. Bahan Slide I Gede Wisura Pada awalnya perjuangan diplomasi adanya vakum kekuasaan (Vacuum of Power) di Asia Tenggara/Hindia Belanda dengan menyerahnya Jepang. Hal ini di luar dugaan sekutu sebelum berada di Hindia Belanda/Indonesia. Sementara itu tentara Jepang ditugasi oleh Sekutu untuk menjaga ketertiban dan keamanan sampai tentara Sekutu tiba di Indonesia. Sebelum Sekutu berada di Indonesia ini dimanfaatkan oleh para pemimpin-pemimpin di Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Menurut ketentuan Hubungan Internasional bahwa setiap negara-negara yang merdeka perlu mendapatkan pengakuan. Indonesia sudah memperoleh pengakuan dari Mesir, Afganistan, dan negara-negara di Timur-tengah. Negara-negara Sekutu seperti Inggris, Amerika, sebagai negara pemegang Perang Dunia II masih belum bersedia mengakui kemerdekaan/ kedaulatan Indonesia. Rupanya Belanda berhasil meyakinkan bahwa rakyat Hindia Belanda masih setia kepada Ratu Wihelmina, dan negara Indonesia yang baru merdeka/lahir ini adalah buatan Jepang dan dipimpin oleh golongan extremis. Di luar Jawa, tentara Sekutu tidak mengalami kesulitan. Wilayah seperti Kalimantan, Irian, dan sebagainya didarati dan idak mengalami kesulitan, yang kemudian oleh Sekutu di serahkan kepada NICA (Nederlandes Indies Civil Administratie). Melalui NICA pemerintah Belanda berusaha ingin menghidupkan kembali pemerintah jajahannya di Indonesia. Sebenarnya tugas Sekutu sebagai Recovery of Allied Prisoners of War Internees (RAPWI). Pada tanggal 15 September 1945 rombongan RAPWI berlabuh di Tanjung Priok, namun Page | 8


rombongan tersebut terpaksa harus tinggal di kapal selama dua minggu karena penduduk atau warga indonesia memusuhi mereka, walaupun kedatangan mereka hanya mengunjungi kamp-kamp tawanan perang. Mereka menyaksikan sendiri bahwa Republik Indonesia malah menjadi kenyataan dan sudah merdeka dan bendera Merah Putih berkibar di gedung-gedung, berkibar bersama bendera Inggris dan bendera Amerika Serikat. Inggris dan Amerika melaksanakan tugasnya harus bekerjasama bersama pemerintah yang baru dalam melucuti tentara Jepang. Inggris dibawah Jendral Sir Philip Christison pimpinan AFNEI (Allied Forces In the Nederland East Indies). Dalam menjalankan tugasnya melucuti tentara Jepang, meminta bantuan

para pemimpin Indonesia sebenarnya dianggap bertentangan

dengan

instruksi yang diberikan/diperoleh, yaitu jadinya mengakui Indonesia sebagai negara yang legal/merdeka. Bagi Christison menjalankan tugasnya (RAPWI) selalu mengakui RI mempunyai posisi de Facto dalam Hukum Internasional. Dalam posisinya sebagai Panglima tentara Sekutu di Asia Tenggara agar menasehati Van Mook untuk mengakui kenyataan RI. Dalam kenyataan tentara Sekutu belum berani membawa pasukan Belanda secara terang-terangan karena posisi pemerintah Indonesia dianggap kuat. Orang-orang Belanda menyamar sebagai anggota tentara Sekutu dan berbahasa Inggris, serta masuk ke dalam RAPWI. Orang-orang Belanda yang menyamar tersebut lambat laun menyusun kekuatan di Intermiran (kamp-kamp tahanan) untuk merebut kekuasaan dari tentara Jepang secara perlahan-lahan menguasai gedung yang menimbulkan insiden-insiden diantaranya menurunkan bendera Merah Putih dan saling berebut gedung pemerintahan, alat-alat angkutan, saling tangap, dan sebagainya. Berbagai konflik fisik melanda kota-kota besar di pulau Jawa dan Sumatera. Konflik terjadi antara RI maupun tentara pendudukan Inggris dan Belanda yang sama-sama ingin menguasai wilayah dengan harapan penguasaan wilayah oleh Belanda secara efektif dapat menghilangkan eksistensi Republik Indonesia. Namun atas jasa wartawan asing yang ingin meliput kejadian di Indonesia melihat kenyataan dengan berhubungan dengan pemerintah Republik Indonesia, memungkinkan masuk ke wilayah konflik/Republik Indonesia. Dalam memjalankan tugasnya tentara Inggris tidak hanya melakukan tugas RAPWI (khususnya di Surabaya), tetapi juga menduduki Page | 9


gedung-gedung resmi serta membiarkan berkibarnya kembali bendera Belanda. Tak dapat dihindari pertempuran pecah karena rakyat Surabaya tidak menghendaki kembalinya Belanda ke kota mereka. Perlawanan rakyat Indonesia telah menyebabkan tentara Inggris terdesak dan meminta perantaraan presiden Soekarno supaya menghentikan pertempuran. Namun adanya perang dengan tentara Inggris dengan Indonesia memperlihatkan kedaulatan Indonesia ke dunia luar sebagai subjek hukum internasional. Selain itu juga adanya prlawanan dengan dengan pasukan/tentara Indonesia dimana dimungkinkan dilangsungkan perundingan antara Indonesia dan Belanda pada tahun 1946 dan permulaan tahun 1947. Disamping itu keluarnya keluarnya pernyataan resmi dari Republik Indonesia yang dikenal sebagai Maklumat Politik tertanggal 1 November 1945, yang dinyatakan Belanda begitu mudahnya menyerahkan nasib bangsa Indonesia kepada kekuasaan Jepang, dimana belanda dianggap tidak bermoral untuk kembali begitu saja ke Indonesia untuk menjajah kembali. Klaim Belanda untuk mengembalikan Indonesia sebagai jajahannya, di indonesia tidak dapat diterima karena dianggap bertentangan dengan piagam PBB dikaitkan dengan gagasan Self of Determination. Akhirnya diadakan perundingan Van Mook dan perdana mentri Syahrir secara non formal dalam bulan Oktober 1945 kemudian dilanjutkan secara formal pada tanggal 17 November 1945 di kantor Jenderal Christison. Pada masa-masa menjelang perundingan Hoge Valuwe muncul berbagai dilema, yaitu dilema

yang

harus

dihadapi

para

diplomat

Indonesia,

maupun

Belanda

dari

tekananlangsung/tidak langsung dari kaum politisi di negaranya masing-masing. Tekanan dari golongna pendukung perundingan dan golongan yang ingin menyelesaikan secepatnya di medan pertempuran. Inggris sendiri sebagai penengah antara Belanda dan Indonesia, sebenarnya Inggris terlibat mempunyai keinginan mendukung Belanda sebagai Sekutu dalam Perang Dunia II. Namun Inggris di lain pihak ingin segera keluar dari gerakan persengketaan, serta secepatnya mengupayakan proses perundingan Indonesia-Belanda agar berhasil. Selain itu juga faktor penting yang berpengaruh adalah proses dekolonialisasi yang sedang melanda jajahan Inggris, pada saat itu adalah India dan Burma. Inggris tidak mungkin memberikan prioritas untuk menyelesaikan melalui kekuatan senjata karena sebagian besar tentaranya Page | 10


terdiri dari orang-orang India dan pasukannya ini dalam keadaan kalah perang, kemudian didesak pula oleh para penguasa India untuk segera kembali. Hal ini turut berpengaruh disaat-saat menjelang perundingan Hoge Valuwe. Soekarno-Hatta-Syahrir adalah penggagas diplomasi perjuangan menghadapi dua front: I. Dari Belanda yang meragukan terhadap Republik Indonesia yang sungguh-sungguh ingin merdeka. Negara Republik Indonesia merdeka dianggap sebagai buatan Jepang. Diplomasi perjuangan ini berlandaskan isi mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, maupun keputusan badan pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) tanggal 17 Oktober 1945, serta Maklumat Politik Republik Indonesia 1 November 1945yang paling ditekankan dalam perjuangan diplomasi adalah pengakuan eksistensi Republik Indonesia. Tidak saja oleh Belanda termasuk juga masyarakat internasional yang tergabung dalam PBB. II. Tekanan dari unsur-unsur Revolusioner di dalam negri yang tergabung dalam persatuan perjuangan dipimpin oleh Tan Malaka. Dianggap apa yang diperjuangkan melalui diplomasi perjuangan sangat lamban dan terlalu kompromistis. Kritikan yang dilakukan oleh persatuan perjuangan hampir saja menggagalkan proses perundingan diplomasi perjuangan

yang

tengah

berlangsung.

Kritikan

sebenarnya

ditujukan

kepada

Soekarno-Hatta sebagai Kolaborator Jepang. Dan kepada Sutan Syahrir dan kawan-kawan sebagai antek Belanda. Upaya menggagalkan diplomasi perjuangan umumnya datang lebih banyak dari pihak Belanda dengan Devide et Impera. Motivasi diplomasi Belanda dengan tujuan mengembalikan Hindia Belanda dalam bentuk baru: 1. Indonesia akan dijadikan negara gemeenebest (Anggota Persemakmuran) berbentuk Federasi yang memiliki pemerintahan sendiri di dalam lingkungan kerajaan Belanda (termasuk Suriname dan Curacao). 2. Masalah dalam negeri diurus oleh Indonesia sedang urusan luar negeri diurus oleh pemerintah Belanda. 3. Sebelum membentuk Gemeenbest akan diadakan suatu pemerintah peralihan selama 10 tahun. Page | 11


4. Indonesia akan dijadikan anggota PBB. Apabila Indonesia memiliki tokoh trio pelaksana utama diplomasi perjuangan (Soekarno-Hatta-Syahrir), sedangkan Belanda menjelang perundingan Hoge Valuwe adalah Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Dr. H.J. Van Mook. Menjelang perundingan Hoge Valuwe yaitu adanya pertempuran di Semarang dan di Surabaya sebagai akibat pendaratan tentara Sekutu yang dicurigai membawa pasukan NICA, akhirnya disudahinya gencatan senjata yang dilanjutkan dengan perundingan antara Indonesia dan Belanda di Jakarta di Paviliun kediaman Letnan Jenderal Inggris Christison pada tanggal 23 Oktober 1945. Semula Belanda enggan melakukan kontak dengan pihak Republik karena paksaan Inggris karena serta opini dunia, Belanda dengan berat hati terpaksa menghadapi Indonesia di meja perundingan. Hal ini merupakan kemenangan bagi diplomasi Indonesia. Namun pertemuan tidak membuahkan hasil, terjadi lagi pertempuran sehingga pemerintah dipindahkan ke Yogyakarta. Konflik bersenjata diselesaikan di meja perundingan.

Page | 12

masa kepemimpinan Indonesia ( ) di awal pasca Perang Dingin berlalu

Recommend Documents