LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Nomor Lampiran Perihal
Gedung LKPP, KompleksRasuna Epicentrum, Jl. EpicentrumTengah Lot 11B Kuningan, Jakarta Selatan 12940 www.lkpp.go.id
: 2221/D.I.2/03/2016 : 5 (lima) lembar : Undangan Sosialisasi dan Pendampingan
28 Maret 2016
Yth. (daftar terlampir)
Untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga hasil Pengadaan Barang/Jasa dapat bermanfaat dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat, diperlukan Peraturan Bupati/Walikota tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Hal tersebut sesuai Pasal 126 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan “Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa di Desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh LKPP”. Selanjutnya, dalam rangka percepatan penyusunan rancangan peraturan Bupati/Walikota tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, LKPP akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 jo. Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Pendampingan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada: Hari, Tanggal Tempat Waktu
: Senin, 18 April 2016 : Kota Surabaya 1. Sesi I Pukul 08.00 – 11.45 WIB : 2. Sesi II Pukul 13.00 – 17.00 WIB
Untuk itu, diharapkan Saudara dapat menugaskan paling banyak 3 (tiga) personil masing-masing 1 (satu) orang dari bagian hukum, SKPD yang menangani Pemerintahan Desa, dan Unit Layanan Pengadaan (ULP). Adapun jumlah peserta paling banyak 75 (Tujuh Puluh Lima) peserta tiap Sesi. Konfirmasi peserta dapat disampaikan paling lambat tanggal 8 April 2016 pukul 12.00 WIB. Pendaftaran akan ditutup bila kuota peserta sudah terpenuhi. Peserta diprioritaskan dari Kabupaten/Kota yang belum/sedang menyusun Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Segala biaya perjalanan dinas peserta ditanggung oleh masing-masing instansi peserta.
Berkenaan dengan hal tersebut, untuk koordinasi dan komunikasi diharapkan Saudara/i dapat menugaskan 1 (satu) orang staf sebagai contact person untuk berkomunikasi dengan staf LKPP sdr. Pascalis Jiwandono melalui HP 081247225871 dan email
[email protected] atau
[email protected]. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.
Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
TTD
G.A.A Diah Ambarawaty
Tembusan: Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP
Lampiran I Nomor Tanggal
: 2221/D.I.2/03/2016 : 28 Maret 2016
Daftar Undangan : 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan; 2 Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai; 3 Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan; 4 Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan; 5 Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara; 6 Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng; 7 Sekretaris Daerah Kabupaten Batubara; 8 Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang; 9 Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar; 10 Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor; 11 Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow; 12 Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; 13 Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; 14 Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana; 15 Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan; 16 Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara; 17 Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis; 18 Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur; 19 Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon; 20 Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya; 21 Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang; 22 Sekretaris Daerah Kabupaten Garut; 23 Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo; 24 Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara; 25 Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa; 26 Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik; 27 Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas; 28 Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan; 29 Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah; 30 Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur; 31 Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara; 32 Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur; 33 Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri; 34 Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal; 35 Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang; 36 Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai; 37 Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa 38 Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe 39 Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula; 40 Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud; 41 Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci; 42 Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe; Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan; Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan; Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara; Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat; Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kertanegara; Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat; Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong; Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota; Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun; Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka; Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah; Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari; Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari Selatan; Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat; Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah; Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto; Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali; Sekretaris Daerah Kabupaten Muna; Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat; Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas; Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk; Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan; Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan; Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat; Sekretaris Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak; Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat; Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato; Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai; Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Taliabu; Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga; Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta; Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong; Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang; Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau; Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang; Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai; Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong; Sekretaris Daerah Kabupaten Subang; Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar; Sekretaris Daerah Kabupaten Tambrauw; Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung; Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu; Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar; Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni; Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama; Sekretaris Daerah Kabupaten Toli-toli;
90 91 92 93 94 95 96
Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban; Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang; Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung; Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi; Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan; Sekretaris Daerah Kota Batu; dan Sekretaris Daerah Kota Jayapura.
Lampiran II Nomor Tanggal
: 2221/D.I.2/03/2016 : 28 Maret 2016 FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA
Sehubungan dengan pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 jo. Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Dan Pendampingan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota Tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Desa pada:
Hari, Tanggal Tempat Waktu
: Senin, 18 April 2016 : Kota Surabaya 1. Sesi I Pukul 08.00 – 11.45 WIB : 2. Sesi II Pukul 13.00 – 17.00 WIB
dengan ini menyatakan kesediaan untuk mengikuti acara tersebut sebagai berikut: NO.
NAMA
NIP
PANGKAT/ GOLONGAN
JABATAN/ INSTANSI
TELP KANTOR
NO. HP
ALAMAT EMAIL
PILIHAN SESI (I atau II)
1 2 3 .........................., ........................................ 2016
(___________________________________)
Catatan: 1. Konfirmasi kami terima paling lambat Jumat, 8 April 2016 dengan mengirimkan Formulir Pendaftaran Peserta melalui email
[email protected] atau
[email protected] dengan subject: Konfirmasi Sosialisasi Surabaya. Bila konfirmasi tidak kami terima sampai dengan tanggal tersebut, maka kami akan mengganti dengan peserta dari intansi lain. 2. LKPP hanya membiayai kegiatan meeting fullday di hotel. Adapun biaya penginapan, uang harian, taxi, perjalanan dinas pulang-pergi dan biaya lainnya ditanggung oleh masing-masing peserta. 3. Pendaftaran peserta ditutup bila kuota peserta sudah mencapai 75 (Tujuh Puluh Lima) orang pada masing-masing Sesi. 4. Lokasi acara akan diinformasikan kemudian oleh LKPP. 5. Nama-nama peserta yang berhak mengikuti kegiatan ini akan diumumkan di website LKPP paling lambat tanggal 11 April 2016.
Lampiran III Nomor Tanggal
: 2221/D.I.2/03/2016 : 28 Maret 2016
AGENDA ACARA SOSIALISASI PERATURAN KEPALA LKPP NOMOR 13 TAHUN 2013 jo. PERATURAN KEPALA LKPP NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA DAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
TANGGAL/JAM
ACARA
KOORDINATOR
NARASUMBER
Registrasi Peserta Pembukaan dan Sosialisasi Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 jo. Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Pendampingan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Diskusi Panel
Panitia
-
Moderator
LKPP
Moderator
LKPP
Panitia
-
Moderator
LKPP
Moderator
LKPP
KUOTA PESERTA (ORANG)
SESI I 08.00 – 08.30 08.30 – 09.30
09.30 – 10:30
10.30 – 11:45
SESI II
13.00 – 13.30 13.30 – 14.30
14.30 – 15.30
15.30 – 17.00
Registrasi Peserta Pembukaan dan Sosialisasi Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 jo. Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Pendampingan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Diskusi Panel
Moderator
Moderator
75
LKPP
LKPP
75
