Kurikulum 2006/2013
Kel a s
Sejarah
XII
ORGANISASI GLOBAL DAN REGIONAL SEMESTER 2 KELAS XII SMA/MA/SMK/MAK – KTSP 2006 dan K-13 Peminatan Standar Kompetensi 3.
Kompetensi Dasar
Menganalisis perkembangan sejarah dunia sejak Perang Dunia II sampai dengan perkembangan mutakhir.
1.3 3.4
Menganalisis perkembangan mutakhir sejarah dunia. Menganalisis sejarah organisasi regional dan global.
Tujuan Pembelajaran Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mempunyai kemampuan sebagai berikut. 1. Memahami organisasi-organisasi global. 2. Memahami organisasi-organisasi regional.
A. Konferensi Asia-Afrika Konferensi Asia-Afrika (KAA) adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika, yang sebagian besar baru memeroleh kemerdekaan. KAA dipelopori oleh Indonesia, Srilanka, Pakistan, Myanmar, dan India.
1.
Latar Belakang Pembentukan KAA didasari oleh perlunya kerja sama antara negara-negara Asia-Afrika. Secara umum, berikut ini adalah latar belakang pembentukan KAA. a.
Kedua benua saling berdekatan letaknya.
b.
Kedua benua mempunyai persamaan dalam bidang kebudayaan, agama, budi pekerti, dan bahasa orang Timur.
c.
Kedua benua mempunyai persamaan nasib sebagai bekas jajahan bangsa Barat.
d.
Kemerdekaan bangsa Asia-Afrika setelah Perang Dunia II.
e.
Banyaknya permasalahan yang timbul yang harus diatasi bersama setelah bangsa Asia-Afrika merdeka, misalnya masalah di bidang ekonomi, pembangunan, sosial, dan budaya.
f.
Perlunya suatu wadah organisasi sebagai sarana untuk saling membantu antara bangsa Asia dan Afrika. Secara kronologi, pembentukan KAA terlihat dalam peristiwa berikut.
a.
23 Agustus 1953, Perdana Menteri Ali Sastroamijoyo di Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) mengusulkan perlunya kerja sama antara negara-negara di Asia dan Afrika dalam perdamaian dunia.
b.
25 April–2 Mei 1954, berlangsung konferensi Kolombo di Sri Lanka. Hadir dalam pertemuan tersebut para pemimpin dari Indonesia, Myanmar, Pakistan, dan India. Dalam konferensi ini, Indonesia memberikan usulan perlunya KAA.
c.
28-29 Desember 1954, diselenggarakan pertemuan di Bogor untuk mematangkan persiapan mengenai pembentukan KAA.
d.
18-24 April 1955, KAA berlangsung di Gedung Merdeka, Bandung. Persidangan ini diresmikan oleh Presiden Soekarno dan diketuai oleh Perdana Menteri Ali Sastroamijoyo. Hasil persidangan dari KAA pertama dinamakan Dasasila Bandung.
Pembentukan KAA dipelopori oleh: a.
Indonesia yang diwakili Ali Sastroamijoyo;
b.
Srilanka yang diwakili oleh John Kotelawala;
c.
Pakistan yang diwakili oleh Muhammad Ali Bogra;
d.
Myanmar yang diwakili oleh U Nu;
e.
India yang diwakili oleh Jawaharlal Nehru.
Usulan pembentukan KAA dimulai saat Konferensi Kolombo dan penyelenggaraan KAA pertama kali dimulai pada 18 April 1955.
2
Tujuan pembentukan KAA pada dasarnya sesuai dengan tujuan PBB, yaitu menciptakan perdamaian dan ketenteraman hidup bangsa, hanya saja ruang lingkupnya berbeda, yaitu berfokus di Asia Afrika. Adapun tujuan KAA adalah sebagai berikut.
2.
a.
Memajukan kerja sama antara bangsa-bangsa Asia dan Afrika untuk menyelenggarakan kepentingan bersama.
b.
Kerja sama dalam bidang sosial, ekonomi, kebudayaan di antara bangsa-bangsa Asia-Afrika.
c.
Memecahkan pemasalahan bagi bangsa-bangsa Asia-Afrika, seperti kedaulatan, diskriminasi ras, dan penjajahan.
d.
Memperbesar peranan Asia-Afrika di dunia dan ikut serta mengusahakan perdamaian dunia.
Sejarah Pertemuan a.
Pertemuan Pertama (18 – 24 April 1955) Penyelenggaraan KAA pertama kali dibuka pada 18 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung. KAA dihadiri oleh 29 negara (termasuk negara pendiri) sebagai berikut. 1.)
Indonesia
16.) Suriah
2.)
Afghanistan
17.) Thailand
3.)
Kamboja
18.) Turki
4.)
Republik Rakyat Tiongkok
19.) Iran
5.)
Mesir
20.) Irak
6.)
Ethiopia
21.) Sudan
7.)
India
22.) Laos
8.)
Filipina
23.) Libanon
9.)
Myanmar
24.) Liberia
10.) Pakistan
25.) Thailand
11.) Srilanka
26.) Ghana
12.) Vietnam Utara
27.) Nepal
13.) Vietnam Selatan
28.) Yordania
14.) Saudi Arabia
29.) Jepang
15.) Yaman
3
Hasil KAA di Bandung berisi 10 hal kesepakatan yang disebut Dasasila Bandung. Berikut isi Dasasila Bandung. 1.)
Menghormati hak-hak dasar manusia, tujuan-tujuan, serta asas-asas yang termuat di dalam piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).
2.)
Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa.
3.)
Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, besar maupun kecil.
4.)
Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soalan-soalan dalam negeri negara lain.
5.)
Menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian ataupun kolektif yang sesuai dengan Piagam PBB.
6.)
Tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukannya terhadap negara lain.
7.)
Tidak melakukan tindakan-tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara.
8.)
Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrasi (penyelesaian masalah hukum), ataupun cara damai lainnya, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB.
9.)
Memajukan kepentingan bersama dan kerja sama.
10.) Menghormati hukum dan kewajiban–kewajiban internasional. b.
Pertemuan Kedua (2005) Konferensi Asia-Afrika kembali diselenggarakan pada 19 -- 24 April 2005 di Jakarta Convention Center dan Gedung Merdeka, Bandung. Secara resmi, KAA dibuka pada 22 April 2005 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Peserta dalam KAA 2005 dihadiri oleh 89 perwakilan negara Asia Afrika, 10 perwakilan organisasi regional, dan 11 organisasi internasional. Sekjen PBB, Kofi Annan ikut serta dalam KAA. Hasil dari KAA 2005 dikenal dengan nama Nawasila yang terdiri dari Sembilan prinsip, yaitu: 1.)
Dasasila Bandung yang dihasilkan dari KAA 1955;
2.)
pengakuan atas keanekaragaman antara dan di dalam wilayah, termasuk sistem ekonomi dan sosial, dan tingkatan pembangunan;
4
c.
3.)
komitmen pada dialog terbuka, berlandaskan saling menghormati dan keuntungan bersama;
4.)
memajukan kerja sama non-eksklusif dengan melibatkan seluruh stakeholders;
5.)
pencapaian kerja sama praktis dan berkelanjutan berlandaskan keuntungan komparatif, kemitraan sejajar, visi dan pemilikan bersama, dan juga tekad bersama yang kuat untuk menangani tantangan-tantangan bersama;
6.)
memajukan kemitraan berkelanjutan melalui, melengkapi atau membangun inisiatif regional atau subregional yang sudah ada di Asia dan Afrika;
7.)
memajukan masyarakat yang adil, demokratik, terbuka, bertanggung jawab, dan harmonis;
8.)
memajukan dan melindungi hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental, termasuk hak untuk membangun;
9.)
memajukan upaya-upaya kolektif dan terpadu dalam forum-forum multilateral.
Pertemuan Ketiga (2015) Penyelenggaraan KAA ketiga dilaksanakan pada 19 – 24 April 2015. Secara resmi, KAA dibuka pada 22 April 2015 oleh Presiden Joko Widodo. Tempat penyelenggaraan KAA 2015 dilaksanakan di dua tempat, yaitu: 1.)
Jakarta Convention Center, Jakarta;
2.)
Gedung Merdeka, Bandung.
Peserta KAA 2015 terdiri dari 109 perwakilan negara Asia-Afrika, 17 negara pengamat, 20 Organisasi Internasional. Hasil dari KAA 2015 adalah Pesan Bandung 2015 (Bandung Message), Deklarasi Penguatan Kemitraan Strategis Baru Asia-Afrika (NAASP), dan Deklarasi kemerdekaan Palestina.
B. Gerakan Non-Blok Gerakan Non-Blok (GNB) merupakan organisasi yang terdiri dari negara-negara yang tidak memihak Blok Barat maupun Blok Timur. Penyelenggaraan GNB dimulai pada 1 September 1961 di Beograd, Yugoslavia. GNB wujud dari Dasasila Bandung yang telah disepakati dalam KAA di Bandung pada 1955.
5
1.
Latar Belakang Berikut adalah latar belakang pembentukan GNB. a.
Diilhami KAA di Bandung tahun 1955 yang menyatakan perlunya penggalangan solidaritas untuk melenyapkan segala bentuk kolonialisme.
b.
Meningkatnya ketegangan Blok Barat dan Timur pada peristiwa Krisis Rudal Kuba.
c.
Kemerdekaan negara-negara terancam akibat dampak Perang Dingin.
d.
Perlunya wadah persatuan negara-negara netral untuk menghadapi intervensi negara-negara Blok Barat dan Blok Timur.
Oleh sebab itu, GNB dibentuk dengan diprakarsai oleh 5 pemimpin negara netral, yaitu: a.
Presiden Indonesia, yaitu Soekarno;
b.
Presiden Yugoslavia, yaitu Josep Broz Tito;
c.
Presiden Mesir, yaitu Gamal Abdul Nasser;
d.
Presiden Ghana, yaitu Kwame Nkrumah;
e.
Perdana Menteri India, yaitu Jawaharlal Nehru.
Tujuan GNB adalah untuk meredakan ketegangan dunia sebagai akibat pertentangan antara Blok Barat dan Blok Timur. Pada awalnya, GNB beranggotakan 25 negara, saat ini GNB telah mencapai 120 negara anggota.
2.
Lima Prinsip GNB GNB memiliki lima prinsip yang diucapkan pertama kali oleh Jawaharlal Nehru dalam konferensi Kolombo di Srilanka pada 1954. Dalam pidato ini, Nehru juga menggunakan istilah “non-alignment” atau tidak memihak. Kelima prinsip GNB adalah sebagai berikut. a.
Saling menghormati kedaulatan teritorial.
b.
Saling tidak melakukan agresi.
c.
Saling tidak mencampuri urusan dalam negeri.
d.
Setara dan saling menguntungkan.
e.
Berdampingan dengan damai.
6
3.
Pertemuan GNB Pertemuan GNB dilaksanakan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT). Sejak 1961 - 2006 telah dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan. a.
KTT I GNB (1 – 6 September 1961) Dilaksanakan di Beograd, Yugoslavia, Pelaksanaan KTT I GNB ini didorong oleh adanya krisis Kuba. Konferensi ini dihadiri oleh 25 negara. KTT I GNB membahas diskriminasi ras, bantuan untuk kemajuan, dan perkembangan serta pelucutan senjata.
b.
KTT II GNB (5 – 10 Oktober 1964) Dilaksanakan di Kairo, Mesir. Pada KTT II GNB ini diikuti oleh 48 negara peserta serta 10 negara pengamat yang kebanyakan berasal dari Amerika Latin. Dalam KTT GNB II terlihat adanya pertentangan antara kelompok moderat yang dipimpin Jawaharlal Nehru dengan kelompok radikal yang dipimpin Soekarno dan Kwame Nkrumah.
c.
KTT III GNB (8 – 10 September 1970) Dilaksanakan di Lusaka, Zambia. Negara peserta yang hadir ada 53 negara. Dalam KTT III dibahas permasalahan diskriminasi kulit hitam di Afrika Selatan.
d.
KTT IV GNB (5 – 9 September 1973) Dilaksanakan di Algiers, Aljazair. Negara peserta yang hadir sebanyak 75 negara. KTT IV GNB ini membahas tentang peningkatan kerja sama dan saling pengertian antara negara-negara yang sedang berkembang untuk mengatasi kemiskinan dan rumusan untuk menasionalisasikan perusahaan asing.
e.
KTT V GNB (16 – 19 September 1976) Dilaksanakan di Kolombo, Srilanka. KTT V GNB membahas tentang kerja sama ekonomi negara-negara nonblok dan penyelamatan dunia dari ancaman perang nuklir.
f.
KTT VI GNB (3 – 9 September 1979) Dilaksanakan di Havana, Kuba. KTT VI diikuti 94 negara anggota. Dalam KTT VI dirumuskan penyataan sikap tegas negara-negara nonblok terhadap dominasi asing yang merugikan negaranya, permasalahan masuknya Blok Timur ke negara GNB, dan mencegah pertikaian antaranggota.
g.
KTT VII GNB (7 – 12 Maret 1983) Dilaksanakan di New Delhi, India. Awalnya akan dilaksanakan di Bagdad, tapi karena adanya Perang Irak – Iran, pertemuan pun dipindahkan ke India. Pembahasan
7
dalam KTT VII GNB adalah cara menyelesaikan persengketaan yang timbul di antara anggota GNB, akibat perang saudara, dan pengaruh kekuatan asing. Hasil “The New Delhi Message”, Pesan New Delhi, yaitu sebagai berikut.
h.
1.)
Menghimbau agar negara-negara besar menghilangkan kecurigaan dan mengadakan perundingan secara jujur.
2.)
Mendukung perjuangan rakyat Palestina dan Namibia.
3.)
Menghimbau agar negara-negara besar dan maju menghilangan politik proteksionisme, sebab dapat menghambat perdagangan internasional.
KTT VIII GNB (1 – 6 September 1986) Dilaksanakan di Harane, Zimbabwe. KTT VII dihadiri 102 negara dan membahas permasalahan kedamaian dunia dan penyelesaian sengketa Irak-Iran.
i.
KTT IX GNB (4 – 7 September 1989) Dilaksanakan di Beograd, Yugoslavia. Pembahasan KTT IX adalah permasalahan antara Irak dengan Kuwait. Dalam KTT IX tidak tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan konflik Irak dan Kuwait sehingga memicu terjadinya Perang Teluk.
j.
KTT X GNB (1 – 6 September 1992) Dilaksanakan di Jakarta, Indonesia. KTT ini dihadiri oleh 108 negara. Pembahasan dalam KTT X adalah permasalahan Israel-Palestina dan dukungan terhadap perjuangan Palestina.
k.
KTT XI GNB (16 – 22 Oktober 1995) Dilaksanakan di Cartagena, Kolombia. KTT ini dihadiri oleh 113 Negara yang membahas kerja sama Utara-Selatan.
l.
KTT XII GNB (1 – 6 September 1998) Dilaksanakan di Durban, Afrika Selatan. KTT XI GNB ini dihadiri oleh 113 negara, bertujuan memperjuangkan demokratisasi dalam hubungan internasional di negaranegara dunia ketiga.
m.
KTT XIII GNB (Februari 2003) Dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia. Pembahasannya tentang penyelesaian masalah Irak agar tidak memicu terjadinya perang.
8
C. ASEAN 1. Latar Belakang ASEAN merupakan akronim dari Association of South East Asia Nations atau diartikan menjadi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN merupakan organisasi regional yang didirikan untuk kepentingan negara-negara Asia Tenggara. Adapun latar belakang pembentukan ASEAN adalah sebagai berikut. a.
Persamaan letak geografis, yaitu di Kawasan Asia Tenggara.
b.
Persamaan nasib dan sejarah, negara-negara Asia Tenggara pernah menjadi jajahan imperialisme Barat kecuali Thailand.
c.
Persamaan kepentingan, yaitu sebagai kawasan negara berkembang maka diperlukan kerja sama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.
d.
Persamaan budaya, negara-negara Asia Tenggara berasal dari rumpun Austronesia.
ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Pembentukan ASEAN dipelopori oleh: a.
Adam Malik sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia;
b.
Tun Abdul Razak sebagai Wakil Perdana Menteri Malaysia;
c.
S. Rajaratnam sebagai Menteri Luar Negeri Singapura;
d.
Narciso Ramos sebagai Menteri Luar Negeri Filipina;
e.
Thanat Khoman sebagai Menteri Luar Negeri Thailand.
SUPER "Solusi Quipper" Tokoh-tokoh yang memelopori pembentukan ASEAN bisa kita ingat dengan: Adam Raja Narsis dengan Abdul Razak di Thaman. Pertemuan kelima negara tersebut kemudian menghasilkan Deklarasi Bangkok yang menjadi dasar pembentukan ASEAN. Adapun tujuan pembentukan ASEAN yang tertuang dalam Deklarasi Bangkok adalah sebagai berikut. a.
Mempercepat pertumbuhan, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara.
b.
Memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum dan hubungan antara negara-negara di Asia Tenggara.
c.
Meningkatkan kerja sama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi.
9
d.
Saling memberikan bantuan dalam bidang fasilitas latihan dan penelitian pada bidang pendidikan, kejuruan, teknik, dan administrasi.
e.
Bekerja sama lebih efektif untuk mencapai daya guna lebih besar dalam bidang pertanian, industri dan perkembangan perdagangan termasuk studi dalam hal perdagangan komoditas internasional, perbaikan pengangkutan, dan fasilitas komunikasi serta meningkatkan taraf hidup rakyat.
f.
Meningkatkan studi tentang masalah-masalah di Asia Tenggara.
g.
Memelihara kerja sama yang erat dan bermanfaat dengan berbagai organisasi internasional dan regional lain yang mempunyai tujuan sama serta mencari kesempatan untuk menggerakkan kerja sama dengan mereka.
Selanjutnya, ASEAN semakin berkembang. Hal ini terlihat dari bertambahnya negaranegara Asia Tenggara yang ikut dalam keanggotaan ASEAN. a.
Brunei Darussalam bergabung pada 7 Januari 1984.
b.
Vietnam bergabung pada 29 Juli 1995.
c.
Laos dan Myanmar bergabung pada 23 Juli 1997.
d.
Kamboja bergabung pada 30 April 1999 di Hanoi.
Timor Leste sudah mendaftarkan diri pada 2011 dan status keanggotaannya masih menjadi pembahasan negara-negara anggota ASEAN lainnya.
2.
Prinsip ASEAN ASEAN mempunyai prinsip-prinsip seperti yang tertuang dalam Piagam ASEAN yang disepakati pada 2007 dan secara resmi mulai dijalankan pada 16 Desember 2008. Prinsipprinsip tersebut antara lain sebagai berikut. a.
Menekankan sentralitas ASEAN dalam kerja sama regional.
b.
Menghormati prinsip-prinsip teritorial, kedaulatan, integritas wilayah, dan identitas nasional anggota ASEAN.
c.
Berkomitmen menjaga perdamaian regional dan identitas, permukiman damai perselisihan melalui dialog dan konsultasi, dan menolak agresi.
d.
Penegakan hukum internasional sehubungan dengan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan perdagangan multilateral.
e.
Mendorong integrasi regional perdagangan.
f.
Penunjukan Perwakilan Sekretaris Jenderal dan Tetap ASEAN.
g.
Pembentukan badan hak asasi manusia dan mekanisme sengketa yang belum terselesaikan, akan diputuskan di Puncak ASEAN.
10
3.
h.
Pengembangan hubungan eksternal ramah dan posisi dengan PBB (seperti Uni Eropa).
i.
Peningkatan jumlah KTT ASEAN ke dua kali setahun dan kemampuan untuk mengadakan untuk situasi darurat.
j.
Mengulangi penggunaan bendera ASEAN, lagu kebangsaan, lambang dan hari ASEAN pada 8 Agustus.
Kerja Sama dengan Negara Luar a.
Kerja Sama Ekonomi Usaha meningkatkan perekonomian di negara anggota ASEAN dibentuk ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada 1992. Tujuan AFTA a.
Menghilangkan kendala perdagangan di antara negara-negara anggota ASEAN.
b.
Meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN.
1.)
Kerja sama ASEAN dengan India Kerja sama ASEAN dalam bidang ekonomi juga dibuka dengan negara luar anggota ASEAN. Kerja sama ini sudah dimulai dengan membuka hubungan kerja sama dengan India sejak India berstatus Mitra Wicara Sektoral pada 1992, Mitra Wicara penuh pada 1995. Kemudian pada 2002, komitmen kerja sama ASEAN dan India dipertegas dalam bidang perdagangan dan investasi, pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi informasi.
2.)
ASEAN + 3 ASEAN + 3 adalah kerja sama antara ASEAN dengan Jepang, RRT, dan Korea Selatan yang bertujuan untuk meningkatkan potensi perdagangan, investasi lingkungan, keuangan, pertanian, energi, pariwisata, dan lain-lain. Kemudian, kerja sama ASEAN + 3 diperluas di bidang budaya, ilmu pengetahuan, keamanan, dan penanggulangan kejahatan transnasional. Dasar adanya kerja sama di ketiga negara ini adalah Jepang, RRT, dan Korea merupakan negara yang perekonomiannya stabil dan diharapkan mampu mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan. ASEAN juga mengembangkan kerja sama dengan Australia, Kanada, Selandia Baru, Rusia, dan Amerika Serikat. Selain dengan negara, ASEAN juga menjalin kerja sama dengan Organisasi Internasional seperti PBB dan Uni Eropa.
11
b.
Kerja Sama Politik dan Keamanan Dalam rangka mewujudkan kawasan yang damai, ASEAN mengadakan kerja sama di bidang politik dan keamanan. Kerja sama ASEAN di bidang politik dan keamanan meliputi: 1.)
konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme;
2.)
mewujudkan perdamaian dan stabilitas kawasan ASEAN;
3.)
berusaha menyelesaikan sengketa Laut Tiongkok Selatan secara damai;
4.)
upaya pemberantasan kejahatan lintas negara.
D. Organisasi Konferensi Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI) merupakan organisasi kerja sama antara negaranegara berpenduduk Islam yang dibentuk pada 25 September 1969. Pada 2011, OKI mengubah kepanjangan namanya menjadi Organisasi Kerja sama Islam.
1.
Latar Belakang Pendirian OKI dilatarbelakangi oleh adanya keprihatinan terhadap berbagai masalah yang dihadapi umat Islam seperti Perang Arab-Israel pada 1967. Secara khusus penyebab terbentuknya OKI adalah pembakaran Masjid Al Aqsa pada 21 Agustus 1969 di Yerusalem yang menyebabkan semangat solidaritas umat Islam meningkat. Pembentukan OKI diawali dengan pertemuan pemimpin dari negara-negara yang mayoritas berpenduduk Islam di Rabat, Maroko pada 22 – 25 September 1969. Pertemuan ini diprakarsai oleh Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hassan II dari Maroko. Secara kronologi, gagasan untuk membentuk OKI adalah sebagai berikut. a.
Pada 1964 dalam KTT Arab di Mogadishu, Somalia, muncul ide pertama kali untuk menghimpun kekuatan Islam di dunia dalam satu wadah.
b.
Pada 1965 dalam sidang Liga Arab di Jeddah, Arab Saudi, dicetuskan ide untuk menjadikan umat Islam sebagai kekuatan yang menonjol yang mampu menggalang solidaritas Islamiyah untuk melindungi umat Islam dari Zionisme.
c.
Pada 1968 Raja Faisal dari Arab Saudi mengadakan kunjungan ke beberapa negara Islam untuk menjajaki kemungkinan pembentukan suatu organisasi Islam Internasional. Hal ini merupakan reaksi setelah pecahnya perang Arab-Israel pada tahun 1967.
12
Saat ini, OKI telah memiliki anggota sebanyak 57 negara. Bahasa resmi yang digunakan OKI adalah Bahasa Arab, Prancis, dan Inggris.
2.
Tujuan Pendirian Tujuan pendirian OKI dibagi menjadi dua. a.
Secara umum, tujuan pendirian OKI adalah untuk mengumpulkan sumber daya dunia Islam dalam memajukan perdamaian dan keamanan umat Islam.
b.
Secara khusus, tujuan pendirian OKI adalah untuk memperkokoh solidaritas di antara negara-negara anggota OKI dan memperkuat kerja sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta IPTEK.
Tujuan OKI dijabarkan secara lengkap dalam Piagam OKI yang dihasilkan pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) III OKI pada 1972. Tujuan OKI seperti yang tercantum dalam Piagam OKI, antara lain: a.
memperkokoh solidaritas dan kerja sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan IPTEK;
b.
mendukung perjuangan umat Islam untuk melindungi kehormatannya;
c.
melindungi tempat-tempat suci umat Islam;
d.
mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk memperjuangkan daerahnya;
e.
menentang diskriminasi rasial dan segala bentuk penjajahan;
f.
menciptakan suasana yang kondusif di antara negara-negara anggota OKI dan negara lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, OKI menetapkan lima prinsip, yaitu:
a.
menghargai persamaan mutlak antara negara anggota;
b.
menghormati hak untuk menentukan nasib sendiri dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain;
c.
menghormati kemerdekaan dan kedaulatan setiap negara;
d.
menyelesaikan setiap sengketa dengan cara-cara damai;
e.
abstain dari ancaman atau penggunaan kekerasaan terhadap integritas wilayah, kesatuan nasional, dan kemerdekaan.
OKI juga berusaha meredam isu Islamophobia melalui gagasan Indonesia mengenai perlunya mengajak pihak negara Barat untuk berdialog mengenai isu lintas agama dan kebudayaan. Hal ini bertujuan untuk memperkecil timbulnya pemahaman yang keliru tentang Islam dan sekaligus mengenalkan Islam adalah agama yang menjunjung tinggi perdamaian dan toleransi.
13
E.
Uni Eropa Uni Eropa merupakan organisasi regional antarnegara di wilayah Eropa. Sebelumnya, Uni Eropa dikenal dengan nama Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE).
1.
Latar Belakang Uni Eropa sebelumnya bernama Masyarakat Ekonomi Eropa. Awal munculnya gagasan mengenai kerja sama antara negara-negara Eropa berasal dari Prancis dan Jerman Barat. Selain untuk meningkatkan perekonomian, kerja sama ini diharapkan mampu mencegah terulangnya perang antarnegara Eropa. Adapun latar belakang munculnya gagasan mengenai kerja sama antarnegara Eropa adalah keterpurukan ekonomi Eropa akibat Perang Dunia II. Kerja sama antarnegara Eropa diawali dengan pembentukan Europan Coal and Steel Community (ECSC) oleh negara Prancis, Jerman Barat, Belanda, Belgia, Luksemburg, dan Italia dalam Perjanjian Paris yang ditandatangani bulan April 1951. Keenam negara tersebut, kemudian berkeinginan untuk membentuk pasar bersama. Pada 1 Juni 1955, Paul Henri Spaak, Menteri Luar Negeri Belgia ditunjuk untuk menyusun laporan tentang kerja sama Eropa. Laporan ini merekomendasikan 2 hal, yaitu: a.
membentuk Masyarakat Ekonomi Eropa (European Economic Community);
b.
membentuk Badan Tenaga Atom Eropa (European Atomic Energy Community).
Laporan ini disetujui dalam Perjanjian Roma pada 25 Maret 1957. Perjanjian Roma mulai berlaku secara efektif pada 1 Januari 1958 yang ditetapkan sebagai tanggal berdirinya MEE. Anggota MEE secara resmi berjumlah 12 negara. Adapun tujuan pembentukan MEE adalah sebagai berikut. a.
Mewujudkan integrasi Eropa dengan menjalin kerja sama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja.
b.
Memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antarnegara anggota.
c.
Menghapus semua rintangan yang menghambat perdagangan internasional.
d.
Menjalin hubungan dengan negara-negara non-MEE.
Untuk mewujudkan tujuan MEE, dibentuklah pasar bersama. Pada tahun 1993 MEE berganti nama menjadi Masyarakat Eropa (ME) melalui perjanjian Maastrich yang
14
ditandatangani pada 1992. Pada 1999, secara giral, anggota ME menggunakan satu mata uang, yaitu Euro. Namun, secara fisik Euro baru digunakan pada 2002. ME kemudian menjadi pilar dari Uni Eropa. Kemudian pada 2009, dalam perjanjian Lisbon, ME dilebur dalam Uni Eropa. Perubahan ini menunjukkan bahwa kerja sama negara-negara Eropa tidak lagi sekadar kerja sama ekonomi, tapi juga telah membentuk kesatuan politik. Hal ini terlihat dari institusi yang berada di bawah Eropa, antara lain: a.
Parlemen Eropa,
b.
Dewan Uni Eropa,
c.
Komisi Eropa,
d.
Dewan Eropa,
e.
Bank Sentral Eropa,
f.
Mahkamah Eropa,
g.
Mahkamah Audit Eropa.
Adapun pembagian tugasnya antara lain: wewenang legislatif dibagi antara Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa, sementara tugas eksekutif ditangani oleh Komisi Eropa dan Dewan Eropa. Kebijakan moneter diatur oleh Bank Sentral Eropa. Penafsiran dan penerapan hukum Uni Eropa oleh Mahkamah Eropa. Mengawasi penggunaan anggaran Uni Eropa dengan benar oleh Mahkamah Audit Eropa. Hingga 2014, anggota Uni Eropa berjumlah 28 Anggota. Adapun syarat menjadi anggota Uni Eropa adalah:
2.
a.
berada di kawasan Eropa;
b.
harus menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, penegakan hukum, menjunjung HAM, bersedia menjalankan peraturan perundang-undangan Eropa.
Maastricht Treaty Perjanjian Maastricht ditandatangani pada 7 Februari 1992 oleh Masyarakat Eropa di Maastricht, Belanda. Perjanjian Maastrich menjadi dasar pembentukan Uni Eropa dan mendorong pembentukan mata uang EURO. Perjanjian Maastrich menghasilkan 3 pilar Uni Eropa, yaitu: a.
masyarakat Eropa;
b.
kebijakan luar negeri dan keamanan bersama;
c.
urusan keadilan dan dalam negeri.
15
Pada pilar pertama terdapat institusi Uni Eropa, yaitu Komisi, Parlemen Eropa, dan Mahkamah Eropa yang mempunyai pengaruh besar dalam komunitas Eropa. Selain itu, penghapusan kata “ekonomi” menunjukkan bahwa kerja sama Masyarakat Eropa telah diperluas tidak hanya mencakup permasalahan ekonomi.
3.
Krisis Ekonomi Yunani Krisis Ekonomi Yunani dimulai pada akhir 2009 dan merupakan negara Zona Euro pertama yang mengalami krisis. Hal ini kemudian berdampak pada perekonomian Eropa terutama negara-negara yang bergabung dengan Uni Eropa. Krisis ekonomi Yunani diyakini dilatarbelakangi oleh dua hal, yaitu: a.
kelemahan struktural ekonomi Yunani;
b.
utang yang terlalu tinggi.
Hal ini berdampak pada menurunnya kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Yunani sebab mereka meyakini pemerintah Yunani tidak mampu melunasi hutang-hutangnya. Anggapan mereka didasarkan oleh data tingkat utang dan defisit dari tahun ke tahun dipalsukan pemerintah. Adapun dampak dari krisis ekonomi Yunani: a.
melonjaknya angka pengangguran di Yunani;
b.
merosotnya nilai tukar Euro;
c.
adanya penularan krisis Yunani ke negara-negara Eropa yang bergabung dengan Uni Eropa. Dampak paling terasa di negara Portugal, Irlandia, dan Spanyol. Akibatnya, muncul gagasan untuk mengeluarkan Yunani dari Uni Eropa. Upaya untuk mengatasi krisis Yunani adalah sebagai berikut.
a.
Pada 23 April 2010, pemerintah Yunani meminta paket talangan dari Uni Eropa atau IMF diaktifkan. Paket talangan senilai 45 miliar Euro ini akan memungkinkan Yunani mencukupi kebutuhan keuangannya sampai akhir tahun 2010.
b.
Pada 3 Mei 2010, Bank Sentral Eropa (ECB) menangguhkan batas minimal utang Yunani.
c.
Pada 27 Juni 2015 hingga 7 Juli 2015, pemerintah Yunani menutup bank-bank agar rakyat Yunani tidak mengambil uangnya secara besar-besaran.
d.
Diadakan referendum untuk membahas dana talangan dari tiga lembaga, yaitu IMF, Bank Sentral Eropa, dan Komisi Uni Eropa yang dikenal sebagai TROIKA. Pada 25 Juni 2015, hasil referendum yang diumumkan Partai Syriza menyatakan “tidak”, tapi seminggu kemudian Partai Syriza mengubah hasil referendum menjadi “Ya” sehingga memungkinkan Yunani mendapatkan dana talangan sebesar 86 miliar Euro. Walaupun demikian, hal ini diikuti dengan pemotongan anggaran publik, penjualan aset negara, dan liberalisasi pasar.
16
F.
APEC APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) atau Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik yang didirikan pada 1989.
1.
Latar Belakang Pendirian APEC berawal dari gagasan Perdana Menteri Australia pada Januari 1989, yaitu Bob Hawke dalam sebuah pidatonya di Seoul, Korea Selatan. Bob Hawke mengusulkan didirikannya kerja sama ekonomi untuk kawasan Asia-Pasifik. Gagasan ini kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan 12 negara di Canberra, Australia pada 6 - 7 November 1989. Pertemuan ini dianggap sebagai pertemuan pertama APEC yang menghasilkan kesepakatan pembentukan kerja sama Asia-Pasifik dan mengadakan pertemuan rutin setiap tahun. Pada pertemuan pertama pada tahun 1989, APEC beranggotakan 12 negara, kemudian hingga 2013 anggota APEC sudah berjumlah 22 negara, yaitu sebagai berikut. No.
Negara
Tahun Diterima
1
Australia
1989
2
Brunei Darussalam
1989
3
Kanada
1989
4
Indonesia
1989
5
Jepang
1989
6
Korea Selatan
1989
7
Malaysia
1989
8
Selandia Baru
1989
9
Filipina
1989
10
Singapura
1989
11
Thailand
1989
12
Amerika Serikat
1989
13
Republik Tiongkok (Taiwan) 1991
14
Hongkong
1991
15
RRT
1991
17
No.
Negara
Tahun Diterima
16
Meksiko
1993
17
Papua Nugini
1993
18
Chili
1994
19
Peru
1998
20
Rusia
1998
21
Vietnam
1998
22
Mongolia
2013
Kerja sama APEC adalah kerja sama ekonomi terutama dalam hal perdagangan dan bersifat nonpolitis. Hal ini terlihat dengan bergabungnya Taiwan, RRT, dan Hongkong yang memiliki masalah politik. Akibatnya, APEC menggunakan istilah “ekonomi anggota” untuk penyebutan negara anggota. Anggota APEC menjalin kerja sama melalui dialog-dialog dalam pertemuan rutin dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT). Beberapa hal penting yang terjadi. Indonesia pertama kali menjadi tuan rumah KTT APEC pada 1994 yang menghasilkan Deklarasi Bogor yang berisi usaha penurunan beacukai hingga nol dan lima persen di lingkungan Asia-Pasifik untuk negara maju paling lambat 2010 dan untuk negara berkembang selambat-lambatnya 2020. Dalam perkembangannya, APEC telah menjadi salah satu forum kerja sama ekonomi regional yang penting. Hal ini terlihat dari sembilan anggota APEC merupakan anggota G-20, yaitu kelompok negara-negara yang memiliki perekonomian yang kuat.
2.
Tujuan Pendirian Pembentukan APEC memiliki tujuan sebagai berikut. a.
Meningkatkan pertumbuhan perekonomian Asia-Pasifik demi kesejahteraan bersama di kawasan Asia-Pasifik.
b.
Meningkatkan kerja sama dalam hal pengembangan perdagangan dan investasi.
c.
Memperjuangkan kepentingan ekonomi Asia-Pasifik di forum internasional.
18
d.
Mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan untuk kemakmuran AsiaPasifik.
e.
Mengembangkan sumber daya manusia dalam administrasi bisnis, inovasi, manajemen proyek, perencanaan, dan pelatihan industri.
Untuk mewujudkan tujuannya, APEC melakukan kerja sama dalam tiga ruang lingkup yang disebut Tiga Pilar Kerja Sama APEC, yaitu: a.
fasilitasi usaha;
b.
liberalisasi perdagangan dan investasi;
c.
kerja sama ekonomi.
Kemudian, APEC juga memiliki beberapa prinsip untuk mempertahankan kelanggengan kerja samanya sebagai berikut. a.
Consensus artinya semua keputusan APEC harus bermanfaat dan disepakati oleh seluruh ekonomi anggota.
b.
Voluntary and nonbinding artinya kesepakatan dilakukan secara sukarela dan tidak mengikat.
c.
Concerted and unilateralism artinya keputusan dilakukan secara bersama-sama dan sesuai dengan kemampuan ekonomi anggota.
d.
Differential time frame artinya ekonomi anggota yang maju diharapkan melakukan liberalisasi terlebih dahulu.
G. OPEC OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) atau Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak didirikan pada 14 September 1960.
1.
Latar Belakang OPEC didirikan pada 14 September 1960 di Baghdad, Irak oleh negara-negara penghasil minyak seperti Venezuela, Arab Saudi, Irak, Iran, dan Kuwait. Kemudian pada 1965, markas OPEC dipindahkan ke Wina, Austria. Latar belakang pembentukan OPEC adalah sebagai berikut. a.
Ide dari Venezuela yang menginginkan adanya kerja sama antara negara-negara penghasil minyak.
19
b.
Keputusan sepihak dari tujuh perusahaan minyak yang dikenal dengan nama The Seven Sisters pada 1959/1960 yang menguasai industri minyak dan menetapkan harga di pasar internasional. Anggota The Seven Sisters, antara lain: 1.)
Anglo-Persian Oil Company (sekarang BP),
2.)
Gulf Oil,
3.)
Royal Dutch Shell,
4.)
Texaco,
5.)
Standard Oil of California (SoCal),
6.)
Standard Oil of New Jersey (Esso),
7.)
Standard Oil of New York.
Kemudian, pada 1970 diadakan perjanjian “The Tripoli-Teheran Agreement” antara OPEC dan The Seven Sisters yang menghasilkan OPEC secara penuh dalam menetapkan pasar minyak internasional. Anggota OPEC berjumlah 12 negara termasuk negara pendiri adalah sebagai berikut. a.
Venezuela (1960)
h.
Indonesia (1962)
b.
Arab Saudi (1960)
i.
Uni Emirat Arab (1967)
c.
Irak (1960)
j.
Aljazair (1969)
d.
Iran (1960)
k.
Nigeria (1971)
e.
Kuwait (1960)
l.
Ekuador (1973)
f.
Qatar (1961)
m.
Gabon (1975)
g.
Libya (1962)
n.
Angola (2007)
Namun dalam perkembangannya, beberapa negara OPEC mengundurkan diri, seperti: a.
Ekuador yang keluar pada 1995, namun kembali masuk pada 2007;
b.
Gabon, yang mengundurkan diri pada 1995;
c.
Indonesia yang mengundurkan diri pada 2008, namun kemudian masuk lagi pada 2014.
Alasan Indonesia keluar dari OPEC adalah Indonesia telah menjadi negara importir minyak sejak 2003 dan tidak mampu memenuhi kuota produksi yang telah ditetapkan. Pada 2014, Indonesia kembali menjadi anggota OPEC, namun pada 2016, Indonesia keluar kembali dari OPEC dengan alasan kebijakan OPEC untuk menurunkan produksi minyak Indonesia sebanyak 37.000 barel per hari dengan tujuan menghentikan penurunan harga minyak.
2.
Tujuan Pendirian Secara umum tujuan pendirian OPEC adalah untuk menjaga kestabilan harga minyak dan
20
pembagian keuntungan yang adil bagi para negara produsen minyak. Namun, selain itu OPEC memiliki tujuan lain sebagai berikut. a.
Mencegah persaingan yang tidak sehat antarnegara penghasil minyak.
b.
Menyatukan kebijakan negara-negara penghasil minyak.
c.
Membantu memenuhi kebutuhan minyak di dunia.
d.
Melakukan kebijakan untuk melindungi negara anggota.
Dalam kelanjutannya, OPEC memegang peranan penting dan cukup memengaruhi dalam bidang ekonomi dan politik. a.
Bidang Ekonomi OPEC menguasai 55% minyak dunia. Hal ini menyebabkan OPEC dapat mengatur harga minyak. Selain itu, OPEC juga aktif dalam usaha peningkatan perdagangan internasional dan konservasi lingkungan.
b.
Bidang Politik OPEC mengembargo Amerika Serikat dan Sekutunya untuk pergi dari Timur Tengah karena Amerika Serikat membantu Israel dalam upaya melawan Mesir dan Suriah pada 1970-an. Dampak dari embargo ini adalah AS mengalami inflasi dan kelangkaan bahan bakar.
H. PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi global yang didirikan pada 24 Oktober 1945. PBB merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa (LBB) yang didirikan setelah Perang Dunia II untuk mencegah terjadinya konflik serupa.
1.
Latar Belakang Pendirian Pembentukan PBB dilatarbelakangi oleh kegagalan LBB dalam mencegah terjadinya Perang Dunia II. Kegagalan LBB disebabkan oleh hal-hal berikut ini. a.
Tidak adanya peraturan yang bersifat mengikat keanggotaan. Liga Bangsa-Bangsa bersifat sukarela.
b.
Tidak mempunyai kekuasaan yang nyata untuk menindak negara anggota yang melakukan pelanggaran terutama negara-negara besar.
c.
Digunakan sebagai alat politik negara-negara besar dalam memaksakan kepentingannya.
d.
Adanya pergeseran tujuan pendiriannya dari masalah perdamaian internasional menjadi masalah politik internasional.
21
Kemudian setelah berakhirnya Perang Dunia II, tercetus ide dari Franklin D. Roosevelt dari Amerika Serikat dan Winston Churcil dari Inggris untuk membentuk kerja sama antarbangsa yang disebut “United Nations” untuk menata dunia setelah Sekutu memenangi Perang Dunia II. Kerja sama ini dideklarasikan dalam Piagam Atlantik yang kemudian ditandatangani pada 1 Januari 1942. Berdasarkan Piagam Atlantik kemudian PBB dibentuk. PBB didirikan di San Fransico, Amerika Serikat setelah penyusunan Piagam PBB pada 24 April 1945 yang dihadiri oleh 50 Negara. Pada 24 Oktober 1945, Piagam PBB disahkan oleh lima anggota tetap dewan keamanan PBB yang telah dibentuk sebelumnya dalam konferensi Yalta di bulan Februari 1945. Lima anggota tetap dewan keamanan PBB itu adalah: a.
Amerika Serikat,
b.
Inggris,
c.
Prancis,
d.
Uni Soviet (kemudian Rusia),
e.
Republik Rakyat Tiongkok.
Anggota PBB sudah berjumlah 193 negara dengan Sudan Selatan sebagai anggota termuda karena baru masuk pada 14 Juli 2011. Adapun syarat menjadi anggota PBB adalah negara yang berdaulat dan PBB memiliki peraturan keanggotaan sebagai berikut. a.
Keanggotaan di PBB terbuka untuk semua negara cinta damai lainnya yang menerima kewajiban yang termuat dalam Piagam ini dan, menurut penilaian organisasi, mampu, dan mau melaksanakan kewajiban-kewajiban ini.
b.
Penerimaan dari negara tersebut kepada keanggotaan di PBB akan dipengaruhi oleh keputusan Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan.
Indonesia tercatat sebagai negara yang pernah masuk PBB pada 28 September 1950, kemudian keluar dari PBB pada 20 Januari 1965 dan masuk kembali pada 19 September 1966.
2.
Tujuan Pendirian Tujuan PBB tercantum dalam Piagam PBB, yaitu: a.
mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional secara bersama-sama dan menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang mengancam perdamaian;
22
b.
mempererat hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa, yang didasarkan kepada persamaan hak;
c.
meningkatkan kerja sama dalam menyelesaikan masalah-masalah internasional, baik di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, perikemanusiaan, dan menghargai hak-hak asasi manusia. Asas-asas PBB yang tercantum dalam Pasal 2 Piagam PBB, sebagai berikut.
3.
a.
Berdasarkan atas prinsip persamaan kedaulatan bagi segenap anggota.
b.
Segenap anggota harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan piagam PBB.
c.
Menyelesaikan perselisihan internasional dengan jalan damai.
d.
Setiap anggota PBB tidak boleh membantu negara yang sedang ditindak oleh PBB.
e.
PBB harus menjamin supaya negara-negara bukan anggota PBB bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip PBB selama menyangkut perdamaian dan keamanan internasional.
Struktur Organisasi PBB memiliki struktur organisasi untuk menjalankan tugas sehari-hari. Struktur organisasi PBB adalah sebagai berikut. a.
Majelis Umum (General Assembly) Majelis Umum mempunyai tujuh komite utama dengan bidang tugas:
b.
1.)
politik dan keamanan, termasuk soal persenjataan;
2.)
khusus untuk politik;
3.)
ekonomi dan keuangan;
4.)
sosial, kemanusiaan, dan kebudayaan;
5.)
dekolonisasi;
6.)
administrasi dan anggaran;
7.)
hukum.
Dewan Keamanan Dewan Keamanan terdiri dari lima anggota tetap dan sepuluh anggota tidak tetap yang dipilih dua tahun sekali. Fungsi Dewan Keamanan di antaranya: 1.)
mengusulkan anggota baru PBB;
2.)
mengadakan aksi militer untuk mempertahankan kedamaian;
3.)
menyelidiki sengketa dan situasi yang mengancam keamanan internasional.
23
c.
Dewan Ekonomi dan Sosial Dewan Ekonomi dan Sosial terdiri dari 54 anggota yang dipilih Majelis Umum dengan masa jabatan tiga tahun. Fungsi Dewan Ekonomi dan Sosial di antaranya:
d.
1.)
bertanggung jawab di bawah Majelis Umum bagi kegiatan ekonomi dan sosial di PBB;
2.)
melakukan penyelidikan, laporan, dan rekomendasi tentang masalah ekonomi internasional.
Dewan Perwalian Bertugas untuk mengatur pemerintahan daerah atau wilayah yang ditempatkan di bawah pengawasan PBB, tetapi saat ini Dewan Perwalian tidak aktif.
e.
Mahkamah Internasional Mengurus segala persoalan yang diserahkan kepadanya oleh negara-negara dan segala materi yang ditentukan dalam piagam PBB dan dalam perjanjian atau konvensi internasional.
f.
Sekretariat Tugas sekretariat adalah mengurus masalah administrasi organisasi sehingga PBB dan badan-badan yang bernaung di bawahnya dapat berfungsi dan menjalankan tugasnya dengan lancar. Sekretariat PBB dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Berikut adalah Sekretaris Jenderal PBB dari masa ke masa. No
Nama
Asal Negara
Periode
1
Trygve Lie
Norwegia
1946 - 1952
2
Dag Hammarskjold
Swedia
1953 – 1961
3
U Thant
Myanmar
1961 – 1972
4
Kurt Waldheim
Austria
1972 – 1982
5
Javier Perez de Cuellar
Peru
1982 – 1992
6
Boutros-Boutros Ghali
Mesir
1992 – 1997
7
Kofi Annan
Ghana
1997 – 2007
8
Ban Ki-moon
Korea Selatan
2007 – 2017
9
Antonio Guteres
Portugal
2017 - Sekarang
24
4.
Pendanaan PBB dibiayai dari sumbangan yang bersifat sukarela dari anggotanya. Majelis Umum menyetujui anggaran rutin dan menentukan sumbangan untuk setiap anggota. Hal ini berdasarkan kemampuan membayar dari tiap-tiap negara yang diukur dari Pendapatan Nasional Bruto (PNB), utang luar negeri, dan pendapatan per kapita. Negara penyumbang PBB yang tertinggi adalah: a.
Amerika Serikat,
f.
Italia,
b.
Jepang,
g.
Kanada,
c.
Jerman,
h.
Spanyol,
d.
Inggris,
i.
RRT (Republik Rakyat Tiongkok),
e.
Prancis,
j.
Meksiko.
Sebagian besar dari pengeluaran PBB adalah untuk misi inti PBB, yaitu perdamaian dan keamanan dunia.
25
