Madrasah Program MEDP. Madrasah Education Development Project (MEDP) ADB Loan No INO (SF)

Pedoman Advokasi Madrasah Program MEDP

Madrasah Education Development Project (MEDP) ADB Loan No. 2294 – INO (SF)

DIREKTORAT PENDIDIKAN MADRASAH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI TAHUN 2010 Pedoman Advokasi Madrasah Program MEDP

i

Membangun Madrasah Berbasis Perencanaan Pengembangan Madrasah ii


Kata Pengantar DIREKTUR PENDIDIKAN MADRASAH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI

KUALITAS Sumber Daya Manusia Indonesia saat ini masih sangat rendah jika dibandingkan dengan Negara lain bahkan dengan sesama negara anggota ASEAN. Salah satu faktor utama rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia ini tentu berhubungan dengan dunia pendidikan nasional. Program pendidikan nasional merupakan tulang punggung arah perjalanan ke depan suatu bangsa. Tidak ada kemajuan yang diraih satu bangsa di dunia ini melainkan mereka menempatkan pendidikan sebagai elemen yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Madrasah sebagai bagian dari pendidikan nasional memiliki tanggung jawab yang besar dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan nasional. Peningkatan kualitas madrasah harus selalu ditingkatkan dan diperbaiki secara terus menerus. Perbaikan dari segi kurikulum dan managemen pendidikan madrasah menjadi sangat krusial untuk memacu ketertinggalan madrasah dari lembaga pendidikan yang lain. Dalam hal ini, pembangunan kapasistas (capacity building) pengelola madrasah menjadi satu program yang patut untuk dikembangkan secara berkelanjutan agar madrasah menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas. Pedoman Advokasi Madrasah Program MEDP

iii

Terkait dengan eksistensi madrasah, sejarah mencatat bahwa peran serta masyarakat memiliki peran besar. Madrasah ada adalah karena masyarakat dan untuk masyarakat. Secara historis, madrasah adalah lembaga pendidikan asli tanah air yang didirikan secara mandiri oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dari generasi ke generasi. Berhubungan dengan hal di atas, Kementerian Agama RI melalui Madrasah Education Development Project (MEDP) mengadakan pelatihan advokasi madrasah sebagai bagian integral dari usaha perbaikan dan pengembangan madrasah yang terus menerus. Modul yang ada di tangan pembaca ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan di atas. Secara umum, modul ini berbicara mengenai konsep advokasi madrasah. Advokasi menjadi satu materi penting dalam pelatihan ini karena masyarakat yang bersentuhan dengan madrasah di lapangan perlu mendapat wawasan dan bekal kemampuan yang memadai tentang bagaimana mengawal madrasah agar tetap survive dan lebih berkualitas ke depannya. Akhirnya saya menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan modul ini. Semoga madrasah menjadi lebih maju seiring dengan meningkatnya kemampuan advokasi stakeholder-nya. Jakarta, Agustus 2010 a.n. Dirjen Pendidikan Islam Direktur Pendidikan Madrasah

Drs. H. Firdaus, M.Pd. NIP: 195009111967121001

iv


Kata Pengantar KETUA CENTRAL PROJECT MANAGEMENT UNIT (CPMU) MADRASAH EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT (MEDP)

SEBAGAI realisasi program Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan Madrasah, CPMU–MEDP menyelenggarakan berbagai program pendidikan dan pelatihan yang bertujuan meningkatkan kualitas dan kinerja manajemen Madrasah. Salah satu program CPMU tahun 2010 adalah menyelenggarakan pelatihan advokasi pendidikan Madrasah. Untuk kepentingan itu disusun modul sebagai rujukan dalam pengembangan program di Madrasah. Hal demikian dipandang sangat mendesak mengingat fakta di lapangan menunjukkan bahwa kondisi berbagai permasalahan yang dihadapi Madrasah sangatlah bervariasi dan berbeda-beda antara Madrasah yang satu dengan yang lainnya. Modul pelatihan ini diharapkan menjadi sumber pokok sekaligus sebagai bahan acuan bagi perumusan permasalahan dan penyusunan program-program di madrasah. Dengan demikian, diharapkan pengembangan program di madrasah bisa dilakukan secara lebih sistematis, didasarkan pada pemikiran-pemikiran yang komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai kondisi kontekstual yang dihadapi masing-masing Madrasah. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pedoman Advokasi Madrasah Program MEDP

v

Berkenaan dengan tanggung jawab bersama ini advokasi pada lembaga pendidikan merupakan satu tema yang sangat penting untuk diperhatikan. Sehubungan dengan itu, Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Madrasah berupaya untuk menyediakan berbagai kebijakan yang sejalan dan beriringan dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di bawahnya yang relevan dengan pengembangan madrasah. Modul ini diterbitkan dengan mengacu pada kerangka berfikir tersebut. Materi dalam modul ini adalah mengenai Advokasi Madrasah. Modul ini memaparkan konsep-konsep dasar tentang pengembangan madrasah, strategi pendampingan atau advokasi yang diperlukan agar pendidikan Madrasah semakin memiliki kualitas, relevansi dan keterkaitan strategis dengan pengembangan pendidikan secara nasional. Selain itu, merupakan sebuah amanat perundang-undangan pula bahwa pendidikan Madrasah harus dapat merespon dinamika perkembangan dan perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang dilayaninya sehingga kehadiran pendidikan Masayarakat semakin memberi kontribusi yang signifikan bagi masyarakat tersebut. Selanjutnya, semoga modul pelatihan ini dapat dijadikan sumber yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di madrasah sasaran MEDP untuk selanjutnya bisa diambil manfaatnya bagi semua madrasah secara umum. Akhirnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyiapan buku ini.

Jakarta, Agustus 2010 Ketua CPMU - MEDP

Dr. Saefudin A. Syafii, M. Ed NIP: 196211271992031003

vi


Daftar Isi

Kata Pengantar Direktur Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iii Kata Pengantar Ketua Central Project Management Unit (CPMU) Madrasah Education Development Project (MEDP). . . . . . . . . . . . . . . . . . .v Daftar Isi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii Bab I

: Pendahuluan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 A. Latar Belakang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 B. Tujuan Dan Target . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 C. Sasaran Advokasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Bab II

: Wawasan Advokasi Madrasah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 A. Pengertian Advokasi Madrasah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 B. Prinsip-Prinsip Advokasi Madrasah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 C. Strategi Advokasi Madrasah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 D. Metode Advkasi Madrasah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 E. Materi Dan Media Advokasi Madrasah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Pedoman Advokasi Madrasah Program MEDP

vii

Bab III : Desain Dan Implementasi Advokasi Madrasah . . . . . . . . . . . . . . . 23 A. Desain Advokasi Madrasah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 B. Implementasi Advokasi Madrasah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Bab IV

: Monitoring dan Evaluasi Advokasi (Monev) Program Advokasi Madrasah MEDP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 A. Tujuan Monitoring Evaluasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 B. Prinsip-Prinsip Monitoring Evaluasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 C. Penanggung Jawab Monev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 D. Metode Monitoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 E. Metode Evaluasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 F. Metode Pelaporan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 G. Alur Pelaporan Monev Advokasi Madrasah. . . . . . . . . . . . . . . 40 H. Indikator Dan Parameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Lampiran-lampiran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

viii


Bab I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang MADRASAH dituntut untuk adaptif dengan perubahan dan perkembangan zaman. Di sisi lain, madrasah tetap dituntut untuk tetap menjaga tradisi dan ciri khas kemadrasahannya. Kedua hal ini menjadi persoalan penting bagi eksistensi madrasah saat ini. Permasalahan madrasah yang sangat jelas terlihat saat ini adalah, masih rendahnya mutu dan kualitas pendidikan madrasah. Sementara itu, pandangan masyarakat masih memberikan image kurang baik pada madrasah, yakni sebagai lembaga pendidikan kelas dua dibanding dengan pendidikan di sekolah umum. Dari sisi pengelolaan, madrasah mayoritas dikelola pihak swasta yang seringkali tidak memperhatikan dan mengutamakan asas-asas manjemen dan kualitas. Ini dibuktikan dengan banyaknya madrasah yang masih mengutamakan pendekatan kekeluargaan ketimbang pola pengelolaan yang profesional. Secara umum, persoalan madrasah dapat di kelompokkan ke dalam dalam dua persoalan besar, yakni persoalan yang terjadi di internal madrasah, Bab I: Pendahuluan

1

seperti: kelemahan infrastruktur, rendahnya sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan, rendahnya kualitas calon siswa, problem kurikulum, problem proses pembelajaran, dan problem manajemen kelembagan. Sedangkan persoalan eksternal yang ada yang harus direspon juga tidak kalah sedikit, di antaranya kurang baiknya citra madrasah, tertinggalnya mutu dan kualitas madrasah, dan melunturnya ikatan emosional madrasah dengan masyarakat. Di balik situasi madrasah yang memprihatinkan di atas, hadirnya UU No. 20 Tahun 2003 cukup memberikan angin segar bagi madrasah untuk meningkatkan mutu, baik pada tataran input, proses maupun outputnya. UU ini menjadi legitimasi yuridis bagi positioning madrasah yang dipandang setara dengan sekolah-sekolah pada umumnya yang berada di bawah binaan Kementerian Pendidikan Nasional. UU ini tentunya menjadi peluang dan sekaligus tantangan bagi madrasah. Landasan yuridis inilah yang kemudian diikuti dengan lahirnya sejumlah regulasi pendidikan yang tentu saja menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan secara umum, termasuk madrasah. Salah satu regulasi yang paling penting terkait upaya peningkatan mutu pendidikan secara nasional adalah lahirnya PP No. 19 tahun 2005 yang menetapkan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dengan kondisi obyektif di atas, kiranya madrasah harus melakukan perubahan-perubahan mendasar guna menghadapi persoalan dan mengejar ketertinggalannya. Pertama, yang harus dilakukan madrasah adalah pembenahan internal madrasah, yaitu pada persoalan lemahnya infrastruktur, rendahnya sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan, rendahnya kualitas calon siswa, problem kurikulum, problem proses pembelajaran, dan problem manajemen kelembagan harus segera diatasi. Kedua, pencitraan madrasah harus segera dilakukan agar image negatif yang selama ini melekat pada madrasah segera digeser dengan image positif madrasah. Ketiga, madrasah perlu mengadvokasi diri, mereposisi diri, dan mendesain diri dalam mengadapi situasi dan tuntutan zaman yang terus berkembang. Keempat, madrasah tidak boleh menutup diri, sekaligus mencari dukungan untuk kemajuan madrasah. Dukungan tersebut bisa didapatkan dari kelompok-kelompok strategis, memperjuangkan Anggaran

2


Pemerintah APBN/APBD agar sama dengan sekolah lain, dan dukungan pihak swasta. Dalam rangka mengawal upaya peningkatan mutu madrasah, Kementerian Agama melakukan pembinaan yang intensif melalui program MEDP. MEDP (Madrasah Education Development Project) atau Program Pengembangan Pendidikan Madrasah adalah program pengembangan mutu pendidikan madrasah mulai dari MI, MTs, sampai MA dengan menggunakan dana Loan dari Asian Development Bank (ADB) dan APBN yang diperuntukkan guna meningkatkan pengembangan mutu pendidikan madrasah. Penyaluran dana bantuan (Block Grant) tersebut dilakukan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu kepada madrasah-madrasah yang terpilih. Block grant tersebut dipergunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang mencakup: 1. Peningkatan profesionalisme guru madrasah sesuai dengan standar pendidikan nasional, komponennya terdiri dari; peningkatan kualifikasi guru dan sertifikasi guru, pelatihan peningkatan penguasaan materi ajar dan metodologi pembelajaran, pemberian dukungan terhadap kesinambungan pengembangan profesional dan pembimbingan terhadap guru, kompetisi karya terbaik. 2. Peningkatan sumberdaya dan fasilitas pembelajaran sesuai dengan standar nasional pendidikan, komponennya terdiri; penambahan buku teks dan material pendukung pembelajaran; peningkatan fasilitas, peralatan, perangkat lunak dan perabot, pengembangan desain dan pelaksanaan sistem pemeliharaan fasilitas pembelajaran, peningkatan. 3. Peningkatan efisiensi madrasah sasaran untuk memenuhi standar nasional pendidikan, meliputi beberapa komponen, yaitu program remedial, program transisi, pengembangan kapasitas partisipasi (penambahan jumlah siswa) madrasah. 4. Penguatan tata kelola, pengelolaan, dan keberlanjutan pendidikan madrasah sasaran untuk memenuhi standar nasional pendidikan,

Bab I: Pendahuluan

3

meliputi beberapa komponen, yaitu pengenalan sistem dan prosedur manajemen berbasis hasil, peningkatan sistem dan prosedur tata kelola, pengelolaan dan akuntabilitas. Pelaksanaan program MEDP dikelola oleh lima struktur organ yang berperan berbeda, tetapi memiliki tanggung jawab bersama. Pada prinsipnya organ tersebut bekerja secara integral dalam mengembangkan mutu sasaran program. Lima organ tersebut adalah, sbb: 1. Madrasah sebagai sasaran program MEDP; 2. District Coordinator Unit (DCU) di Kantor Kemenag Kab./Kota; 3. Provincial Coordinator Unit (PCU) di Kanwil Kemenag; 4. Central Project Management Unit (CPMU) di Pusat; 5. Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam , Kementerian Agama RI. Mencermati program MEDP seperti pada gambaran di atas, maka perlu disusun sistem advokasi yang secara menyeluruh dan integral mampu mensosilisasikan, mengawal dan mendampingi program MEDP, sekaligus menciptakan sistem evaluasi yang mampu mengukur efektifitas program advokasi madrasah dalam pelaksanaan program MEDP.

B. Tujuan Dan Target 1. Tujuan Program Advokasi Madrasah Tujuan umum dilakukannya program advokasi madrasah adalah agar terbentuknya sistem advokasi secara menyeluruh dan integral, sekaligus menciptakan sistem evaluasi yang mampu mengukur efektifitas pelaksanaan program MEDP di sejumlah madrasah sasaran program MEDP. Sedangkan tujuan khusus program advokasi madrasah adalah: a. Tersusunnya desain program advokasi dan materi media yang digunakan dalam program advokasi madrasah.

4


b. Tersusunnya desain evaluasi program yang mampu mengukur efektifitas program advokasi madrasah. c. Terwujudnya relasi media yang mampu mendukung kesuksesan program advokasi madrasah. d. Terbentuknya tim kerja advokasi ditingkatan madrasah yang mampu mendukung pelaksanaan advokasi di masing-masing madrasah. e. Terlaksananya pelatihan advokasi madrasah dalam rangka mendukung pelaksanaan program advokasi madrasah. f. Tersedianya tenaga advokator di setiap madrasah yang mampu menjalankan dan mengawal pelaksanaan program advokasi sampai pada sasaran. 2. Target Program Advokasi Madrasah Target yang ingin dicapai dalam program advokasi madrasah adalah: a. Terlaksananya kegiatan advokasi di berbagai tingkatan dalam rangka mendukung pelaksanaan program MEDP. b. Tersedianya tenaga advokator di setiap madrasah yang mampu mengawal pelaksanaan program advokasi madrasah sampai pada sasaran yang dikehendaki program MEDP.

C. Sasaran Advokasi Sasaran program advokasi adalah madrasah sasaran program MEDP yang berjumlah 500 madrasah, terdiri dari 206 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 236 Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 58 Madrasah Aliyah (MA) yang tersebar di tiga Provinsi, yaitu Jawa Tengah (10 kabupaten), Jawa Timur (12 kabupaten), dan Sulawesi Selatan (5 kabupaten). Dari 500 madrasah yang tersebar di tiga provinsi ini diharapkan advokasi yang dilakukan mampu meng-cover, mendampingi program advokasi madrasah, dan mampu menjawab/memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan selama program berlangsung. Pelaksanaan Bab I: Pendahuluan

5

advokasi terhadap sejumlah madrasah tersebut, diharapkan dapat menjangkau masyarakat secara umum, khususnya masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan dan peningkatan mutu kualitas madrasah. Hal ini diharapkan agar advokasi mampu menggerakkan masyarakat agar lebih peduli dan mendukung kemajuan madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

6


Bab II WAWASAN ADVOKASI MADRASAH

A. Pengertian Advokasi Madrasah Advokasi dalam program advokasi madrasah merangkum banyak aspek, terkait di dalamnya aspek pembelaan, penyampaian (sosialisasi), penciptaan, pendampingan, dan tentu saja upaya melakukan perubahan. Aspek-aspek tersebut terangkum dalam aspek-aspek sosialisasi dan pendampingan program atau advokasi. Advokasi yang dimaksud dalam advokasi madrasah adalah bagaimana advokasi madrasah mampu mensosialisasikan ide, wacana, gagasan, atau ideologi terkait madrasah. Selain itu, advokasi juga dilakukan dalam upaya mengangkat dan mendampingi kasus-kasus kongkret tertentu terkait isu-isu madrasah. Pada sisi yang lain, advokasi madrasah diharapkan juga menjadi sistem yang mampu mengawal dan mendampingi pencitraan madrasah, peningkatan peranserta masyarakat (stakeholder) dalam peningkatan mutu madrasah. Advokasi madrasah juga merupakan proses penyadaran, yaitu penyadaran terkait bagaimana meningkatkan citra madrasah, meningkatkan peranserta stakeholder madrasah terkait pamahaman peningkatan mutu dan kualitas madrasah, yang disertai upaya-upaya menfasilitasi perubahan perilaku. Dengan demikian advokasi madrasah adalah program-program yang dirancang untuk membawa perubahan (perbaikan), baik di dalam Bab II: Wawasan Advokasi Madrasah

7

madrasah sendiri maupun dalam organisasi dan lingkungannya (lingkungan fisik, sosial budaya, politik dan sebagainya). Atau dengan kata lain advokasi madrasah tidak hanya mengaitkan diri pada peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku terkait peningkatan mutu dan kualitas madrasah saja, tetapi juga meningkatkan atau memperbaiki lingkungan (fisik dan nonfisik) dalam rangka memelihara dan meningkatkan pemahaman, mutu dan kualitas madrasah dan masyarakat. Secara umum setidaknya ada empat faktor yang mempengaruhi masyarakat agar merubah perilakunya dalam mengawal perubahan di tubuh madrasah dan lingkungannya, yaitu: 1. Fasilitasi, yaitu bila perilaku yang baru membuat hidup masyarakat yang melakukannya menjadi lebih mudah; 2. Pengertian, yaitu bila perilaku yang baru masuk akal bagi masyarakat dalam konteks pengetahuan lokal; 3. Persetujuan, yaitu bila tokoh panutan (seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat) setempat menyetujui dan mempraktekkan perilaku yang di anjurkan; dan 4. Kesanggupan untuk mengadakan perubahan.

B. Prinsip-Prinsip Advokasi Madrasah Dalam pelaksanaan advokasi, termasuk program advokasi madrasah akan selalu ada resistensi, oposisi dan konflik. Tidak ada faktor tunggal yang menjamin keberhasilan advokasi. Karena itu perlu dipahami prinsip-prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam advokasi yang sukses. Prinsip-prinsip tersebut di ntaranya adalah: a. Realistis. Advokasi yang berhasil bersandar pada isu strategis dan agenda yang spesifik, jelas dan terukur (measurable). Karena tidak mungkin melakukan segala hal, maka dalam advokasi harus dilakukan seleksi pilihan-pilihan dan membuat keputusan prioritas. Maka dari itu dalam advokasi madrasah sebaiknya dipilih agenda dan isu yang realistis dan

8


dapat dicapai (achievable) dalam kurun waktu (time-bound) tertentu. Dalam advokasi tidak perlu membuang banyak energi dan waktu dengan pilihan yang tidak mungkin dicapai. b. Sistematis. Advokasi memerlukan perencanaan akurat. “If we fail to plan, we plan to fail”, artinya jika advokator gagal merencanakan, maka advokator sedang merencanakan kegagalan. Informasi harus disusun semenarik mungkin, di samping tentu diperlukan ada pelibatan media secara efektif. Proses advokasi dapat dimulai dengan memilih dan mendefinisikan isu strategis, membangun opini dan mendukungnya dengan fakta, memahami sistem kebijakan publik, membangun koalisi, merancang sasaran dan taktik, mempengaruhi pembuat kebijakan, memantau, dan menilai gerakan/program yang dilakukan. c. Taktis. Yang perlu diingat dalam advokasi adalah bahwa advokator tidak bekerja sendirian. Advokator harus membangun koalisi, aliansi atau sekutu dengan pihak lain. Aliansi dibangun berdasarkan kesamaan kepentingan dan saling percaya (trust). Sekutu terdiri sekutu dekat dan sekutu jauh. Sekutu dekat dinamakan lingkar inti, yakni kumpulan orang atau organisasi yang menjadi penggagas, pemrakarsa, penggerak, dan pengendali seluruh kegiatan advokasi. Sekutu jauh adalah pihak-pihak lain yang mendukung advokator, namun tidak terlibat dalam gerakan advokasi secara langsung. Lingkar inti biasanya disatukan atau bersatu atas dasar kesamaan visi atau ideologis. Organisasi lingkar inti biasa di bagi tiga berdasarkan fungsinya. 1. Divisi garis depan (frontline unit), yaitu unit yang melaksanakan fungís juru bicara, perunding, pelobi, terlibat dalam proses legislasi, dan menggalang sekutu. 2. Divisi kerja pendukung (supporting unit), yaitu unit yang menyediakan dukungan dana, logistic, informasi, data dan akses. 3. Divisi kerja basis (ground atau underground unit), yaitu unit yang merupakan dapur gerakan advokasi. Kerja basis yang dilakukan di antaranya dengan membangun basis massa, pendidikan politik kader, dan memobilisasi aksi. Bab II: Wawasan Advokasi Madrasah

9

d. Strategis. Advokasi melibatkan penggunaan kekuasaan atau power. Ada banyak tipe kekuasaan. Adalah penting untuk mempelajari diri advokator, lembaga advokator dan anggotanya untuk mengetahui jenis kekuasaan yang dimiliki. Kekuasaan intinya menyangkut kemampuan untuk mempengaruhi dan membuat orang berperilaku seperti yang diharapkan. e. Berani. Dalam advokasi, keberanian membuat perubahan meskipun kecil dan bertahab sangat diperlukan. Advokasi akan menyentuh perubahan dan rekayasa sosial secara bertahap. Isu dan strategi harus dijadikan motor gerakan, namun harus tetap berpijak pada agenda bersama.

C. Strategi Advokasi Madrasah Advokasi adalah suatu cara untuk mencapai tujuan tertentu. Advokasi juga merupakan suatu usaha yang sistematik dan terorganisasi untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan kebijakan publik secara bertahan maju, melalui semua saluran yang diperlukan. Relevansi advokasi dengan program advokasi madrasah adalah bahwa metode advokasi dapat dimanfaatkan untuk mempercepat proses penanganan percepatan dan penanganan masalah-masalah yang muncul, terutama masalahmasalah yang kadang tidak mendapatkan perhatian. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam advokasi madrasah, di antaranya adalah: 1. Membentuk Lingkar Inti Untuk membuat gerakan advokasi yang terorganisasi diperlukan beberapa orang yang menjadi koordinator dan motivator sebagai lingkar inti. Orang-orang inilah yang bertugas menyusun strategi, mengorganisasi dan mendorong berbagai pihak terkait untuk terlibat dalam melaksanakan advokasi. Dalam program advokasi madrasah, pihak-pihak yang memungkinkan dijadikan organ lingkar inti adalah pelaku-pelaku yang setiap hari bergulat dengan madrasah.

10


2. Pengumpulan Data dan Informasi Sebelum melaksanakan advokasi, sebisa mungkin dikumpulkan data dan informasi mengenai hal yang akan di advokasi, bagaimana progresnya, dan mengapa perlu di advokasi. 3. Menganalisis Data Berdasarkan data yang terkumpul, dilakukan apa dan mengapa terjadi stagnasi proses yang tidak sesuai sebagai dasar penyusunan langkah lebih lanjut. 4. Membangun Basis/Melibatkan Masyarakat Tahap ini dapat dilakukan sejak awal, yaitu mengupayakan pelibatan semua stakeholders dan masyarakat umum jika dimungkinkan di setiap tahapan proses pelaksanaan program advokasi. 5. Membangun Relasi/Jejaring Agar advokasi dapat berjalan efektif, diperlukan jaringan seluasluasnya untuk dapat bekerja bersama melancarkan advokasi, sekaligus pembagian tugas. Biasanya, dalam tahap ini jaringan dibentuk dari multy-background, dapat terdiri dari organisasi non politik dan media massa. Dalam advokasi madrasah, semua organ yang terkait madrasah bisa dilibatkan dalam pembentukan jaringan ini. 6. Melancarkan Tekanan Advokasi dapat dilakukan dengan cara melakukan tekanan ke berbagai pihak dengan berbagai cara, mulai yang bersifat lunak, misalnya dengan mempengaruhi pendapat umum dengan tulisan di media massa, dengan surat menyurat dengan instansi terkait, sampai dengan caracara yang lebih atraktif, seperti demonstrasi. 7. Mempengaruhi Pembuat dan Pelaksana Kebijakan Dalam tahapan ini, advokasi dilakukan melalui pendekatan persuasif, yaitu dengan mengajak diskusi atau proaktif menginformasikan kepada pembuat kebijakan arti penting penanganan persoalan yang sedang dihadapi. Di samping itu juga dapat dilakukan dengan mulai merintis Bab II: Wawasan Advokasi Madrasah

11

jaringan dengan aparat dan kelompok-kelompok pro perubahan, tentunya dalam hal ini yang peduli dengan madrasah. 8. Melakukan Pembelaan Pembelaan merupakan salah satu contoh dalam tahap melancarkan tekanan, yang dapat dilakukan dengan mendampingi penerima program dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

D. Metode Advokasi Madrasah 1. Dasar-dasar Pertimbangan Pemilihan Metode Advokasi Madrasah Pertimbangan-pertimbangan pemilihan metode advokasi pada dasarnya dapat digolongkan dalam 2 (dua) kategori, yaitu dari segi sasaran, dan lingkungan/keadaan daerah. a. Sasaran Yang perlu dipertimbangkan oleh advokator dari segi sasaran antara lain: 1) Tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap dari sasaran advokasi. Hal ini erat kaitannya dengan tingkat pendidikan masyarakat, apakah di satu daerah banyak buta huruf atau rata-rata sudah tinggi tingkat pendidikannya. Kalau banyak yang buta huruf, tentu tidak dapat menggunakan metode penyebaran bahan tulisan dan media cetak berupa tulisan. Hal ini akan mempengaruhi jenis metode advokasi yang akan dilakukan. 2) Sosio-kultur. Pertimbangan lain dalam kondisi sasaran adalah keadaan sosial dan budaya lingkungan masyarakat sasaran advokasi. Advokator harus mengetahui adat kebiasaan masyarakat sasaran, norma-norma yang berlaku dan status kepemimpinan yang ada. Hal ini penting, bukan saja dalam pemilihan metode advokasi, tetapi juga dalam menentukan teknik-teknik advokasinya. Sebagai contoh, ada suatu daerah yang melarang adanya kegiatan di hari Jumat.

12


b. Keadaan Daerah Dalam pemilihan metode advokasi, khususnya dalam pelaksanaannya, keadaan dan kondisi daerah harus menjadi perhatian. Pada setiap daerah biasanya mempunyai kegiatan-kegiatan rutin yang berulang terus menerus setiap tahunnya. Oleh sebab itu, advokator perlu memperhatikan waktu-waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan advokasi madrasah. 2. Metode Advokasi Madrasah Metode advokasi madrasah dapat digolongkan sebagai berikut: a. Berdasarkan Teknik Komunikasi 1) Metode tatap muka langsung. Dalam hal ini para advokator langsung berhadapan atau bertatap muka dengan sasaran. Termasuk di sini antara lain: kunjungan rumah, pertemuan diskusi (FGD), pertemuan di lokasi, dan pertemuan-pertemuan lain yang biasanya dilakukan di tengah masyarakat sasaran advokasi. 2) Metode tidak langsung. Dalam hal ini para advokator tidak langsung berhadapan secara tatap muka dengan sasaran, tetapi ia menyampaikan pesannya melalui perantara, misalnya dengan tulisan yang dimuat di media lokal. Cara penyebaran informasi lainnya bisa dalam bentuk media cetak, lefleat, brosur, dan pertunjukan film. b. Berdasarkan Jumlah Sasaran yang Dicapai 1) Metode berdasarkan pendekatan perorangan Advokator berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan sasaran secara perorangan, misalnya dengan mengadakan kunjungan rumah, hubungan telepon, dll. 2) Metode berdasarkan pendekatan kelompok Advokator berhubungan dengan sekolompok sasaran. Beberapa

Bab II: Wawasan Advokasi Madrasah

13

metode advokasi yang masuk dalam ketegori ini antara lain adalah pertemuan, demonstrasi, diskusi kelompok (FGD), dll. 3) Metode berdasarkan pendekatan masal Advokator menyampaikan pesannya secara sekaligus kepada sasaran yang jumlahnya banyak. Beberapa metode yang masuk dalam golongan ini adalah pertemuan umum/saresehan, pertunjukan kesenian, penyebaran tulisan/poster/media cetak lainnya, pemutaran film, dll. c. Berdasarkan Indera Penerima 1) Metode yang dilaksanakan dengan jalan “memperhatikan”. Dalam hal ini pesan diterima sasaran melalui indera penglihatan, seperti : •

Penempelan poster

•

Pemasangan gambar/photo

•

Pemasangan koran dinding

•

Pemutaran film, dll.

2) Metode yang disampaikan melalui “pendengaran”. Pesan diterima oleh sasaran melalui indera pendengar, umpamanya: •

Penyuluhan lewat radio

•

Pidato

•

Ceramah keagamaan, dll.

•

Metode yang diterima sasaran melalui beberapa macam indera secara “kombinasi”, di antaranya adalah demonstrasi cara (dilihat, didengar, dicium, diraba dan dicoba)

E. Materi Dan Media Advokasi Madrasah Dalam setiap advokasi tentu ada materi, media dan program-program yang digunakan sebagai sarana pelaksanaan advokasi di lapangan. Dalam

14


advokasi madrasah, materi media dan program tidak harus terpaku pada rumusan pokok. Materi, media dan program advokasi dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dan budget yang dimiliki. Namun demikian, tidak boleh juga materi, media dan program advokasi dibuat apa adanya atau cenderung asal-asalan. Advokasi adalah sistem yang dinamis, sehingga advokasi dapat lentur mengikuti situasi dan kondisi yang ada. Sebagai panduan guna pelaksanaan advokasi madrasah, di sini akan diuraikan beberapa materi, media dan program advokasi yang memungkinkan untuk dilakukan. Sekali lagi, materi, media dan program advokasi ini berlaku dinamis, boleh ditambahkan dan boleh dikurangkan dengan program-program yang dianggap lebih tepat dan cocok untuk kondisi yang ada. 1. Newsletter Newsletter adalah format pemberitaan sebagai bahan informasi dan sekaligus bahan panduan berita yang berisi tentang program advokasi madrasah. Newsletter ini dapat berisi tentang informasi apa dan bagaimanakah program MEDP, siapa saja dan instansi mana yang terlibat dalam program MEDP, apa kontribusi MEDP, jika ada permasalahan diadukannya kepada siapa dan ke mana, dan informasi-informasi lainnya yang dianggap perlu. Asumsi hasil yang dapat diraih dalam pengadaan newsletter adalah, diharapkan newsletter ini mampu menjadi corong pemberitaan advokasi, menjelaskan kepada pemangku program, madrasah dan pihak terkait tentang program advokasi madrasah dan sekaligus progressnya. 2. Buku Panduan Buku panduan ini merupakan salah satu materi media yang penting untuk advokasi madrasah. Dari buku panduan ini diharapkan dapat dipakai sebagai buku pegangan bagi para advokator yang isinya adalah materimateri terkait apa dan bagaimana yang harus diketahui dan dipahami sebagai seorang advokator dalam advokasi madrasah. Buku panduan ini Bab II: Wawasan Advokasi Madrasah

15

diharapkan dapat menjadi buku pokok yang akan menjadi pedoman bagi pelaksana program advokasi dan berguna untuk mempermudah pihakpihak terkait terutama pemangku program dalam memahami bagaimana mengadvokasi madrasah. Implikasi buku panduan ini bagi tim advokasi madrasah adalah menjadi petunjuk yang akhirnya mempermudah dalam penyampaian program kepada pihak-pihak yang menjadi sasaran advokasi. 3. Poster Poster juga merupakan materi media yang berfungsi mensosilisasikan program advokasi madrasah. Poster dapat dijadikan selebaran sebagai panduan informasi program advokasi madrasah sekaligus disisipkan informasi pengaduan permasalahan-permasalahan yang terjadi selama program advokasi berlangsung. Poster sangat efektif sebagai bahan sosialisasi yang bisa diletakkan di tempat yang mudah terjangkau. Poster dapat dipasang di madrasah atau tempat umum yang memungkinkan mudah dilihat orang. Melalui poster diharapkan mampu menyampaikan pesan program advokasi madrasah melalui tempat-tempat strategis. 4. CD Interaktif CD interaktif merupakan CD panduan yang berisi kumpulan materimateri dalam bentuk softcopy tentang program MEDP, diformat dengan metode mudah dan komunikatif. CD interaktif ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang mudah dipahami bagi pelaku program, pihak-pihak terkait termasuk para sasaran advokasi. 5. Pusat Informasi & Pengaduan Pengelolaan Pengaduan dan Masalah (PPM) merupakan bagian dari tindak lanjut hasil kegiatan sosialisasi, pemantauan, dan pengawasan. Setiap pengaduan dan masalah dari masyarakat atau pihak manapun yang kompeten melakukan pemantauan dan pengawasan harus ditanggapi secara serius dan proposional serta cepat. Munculnya pengaduan terhadap pelaksanaan advokasi madrasah dapat dilakukan melalui:

16


a. Surat/berita langsung/sms/email kepada fasilitator di tiap kabupaten/ provinsi; b. Surat/berita langsung/sms/email kepada CPMU, PCU, DCU dan Madrasah Development Forum di tingkat kabupaten; dan c. Pemantau kegiatan MEDP yang lain, termasuk wartawan dan jurnalis media. Penanganan setiap pengaduan dan permasalahan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip berikut: a. Rahasia, yaitu identitas yang melaporkan (pelapor) pengaduan harus dirahasiakan. b. Berjenjang, yaitu semua pengaduan ditangani pertama kali oleh fasilitator. Pelaku di atasnya memantau perkembangan penanganan. Bila pelaku di tempat tidak berhasil menangani pengaduan, maka pelaku di jenjang atasnya memberi rekomendasi penyelesaian atau bahkan turut memfasilitasi proses penyelesiannya. c. Transparan dan partisipatif, yaitu sejauh mungkin masyarakat harus diberitahu dan dilibatkan dalam proses penanganan pengaduan terhadap masalah yang ada di wilayahnya dengan difasilitasi oleh fasilitator (advokator). Pelaku utama program advokasi madrasah harus disadarkan untuk selalu mengendalikan jalannya kegiatan. d. Proporsional, yaitu penanganan sesuai dengan cakupan kasusnya. Jika kasusnya hanya berkaitan dengan prosedur, maka penangannanya pun harus pada tingkatan sebatas prosedur. Jika permasalahannya berkaitan dengan prosedur dan pengaduan lain, maka masalah atau kasus yang ditangani tidak hanya masalah prosedur, tetapi juga permaslahan lain yang diadukan. e. Objektif, yaitu sedapat mungkin dalam penanganan pengaduan ditangani secara obyektif. Artinya, pengaduan-pengaduan yang muncul harus diuji kebenarannya melalui mekanisme uji ulang. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan sesuai dengan data yang sebenarnya. Tindakan yang dilakukan bukan berdasarkan pemihakan salah satu pihak. Pemihakan Bab II: Wawasan Advokasi Madrasah

17

hanya dilakukan pada prosedur yang seharusnya. f. Akuntabilitas, yaitu proses kegiatan pengeloaan pengaduan dan masalah serta tindak lanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan pada institusi terkait, sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. g. Kemudahan, yaitu setiap komponen harus mudah menyampaikan pengaduan/masalah. Pengadu/pelapor dapat melakukan pengaduan ke jenjang yang paling mudah dijangkau dengan media/saluran yang telah dibangun oleh program. h. Cepat dan akurat, yaitu setiap pengaduan dan permasalahan perlu ditangani/ditanggapi secara cermat dengan menggunakan informasi yang akurat. Untuk itu penanganan pengaduan dan masalah diupayakan penyelesainnya pada tingkat yang terdekat. Bagan berikut ini menjelaskan alur pengaduan dalam pelaksanaan program MEDP: Rgpicfwcp"Ocucncj

Rgncmw"rcfc"lgplcpi" ocucncj

Dgpct

Wlk"ukncpi"1" Mnctkhkmcuk

Vkfcm" Vwtwp

Lgplcpi"rgncmw" fk"cvcup{c

Ugnguck

Vkfcm" Ugnguck

Uqnwuk"Jcukn"Ocucncj" mgrcfc"Ocftcucj

18


Vkfcm Dgpct

6. Website Website merupakan media komunikasi on-line yang akan digunakan sebagai media komunikasi program MEDP. Website ini akan menggambarkan dan menjelaskan secara umum tentang program, pihak-pihak yang terlibat dalam program, dan tentu saja sebagai sarana untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan program melalui sejumlah aplikasi dan database. Website juga dapat berfungsi sebagai media informasi publik, yaitu media yang dapat diakses siapapun yang berkepentingan terhadap program MEDP. Website diharapkan juga dapat mem-back-up pemberitaan-pemberitaan terkait program advokasi madrasah. Website juga mampu menampung informasi terbaru serta progress yang telah dilakukan dalam program advokasi madrasah. 7. Buletin Buletin merupakan media informasi berkala yang terbit secara rutin yang berfungsi memuat dan memberitakan program MEDP kepada masyarakat secara umum, khususnya pihak-pihak yang berkepentingan dengan kemajuan pelaksanaan program. Dengan model terbit rutin, buletin akan memberikan informasi tentang perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam program MEDP. Buletin juga dapat digunakan sebagai media pendukung advokasi madrasah. 8. Majalah Majalah juga merupakan salah satu media informasi yang efektif dalam program MEDP. Majalah dapat memberikan informasi dalam bentuk berita tentang program MEDP. Majalah diterbitkan secara berkala sesuai dengan perkembangan program MEDP. Materi/isi dalam majalah mengikuti progress program yang dilaksanakan. Di dalam majalah juga dapat diselipkan informasi-informasi terkait advokasi madrasah. 9. Materi media lain yang disusun oleh madrasah Madrasah sebagai institusi yang menjadi sasaran advokasi juga perlu menyusun materi media, materi-materi media yang sederhana, murah dan Bab II: Wawasan Advokasi Madrasah

19

terjangkau sangat banyak dan sangat mungkin dilakukan. Di sini peran advokator yang tinggal di madrasah sangatlah penting. Kreatifitas mereka dalam menciptakan materi-materi media untuk advokasi sangat diharapkan. Sebagai contoh, materi-materi media yang dapat disusun oleh madrasah adalah majalah dinding, poster sederhana, tulisan-tulisan advokator di media lokal, dan lain sebagainya. Secara garis besar materi media yang akan dipakai dalam advokasi program madrasah dapat diperhatikan pada tabel di bawah ini: Tabel 1 : Pengaduan Pelaksanaan Program MEDP NO 1

20

KEGIATAN Newsletter

DESKRIPSI

ASUMSI HASIL

PELAKSANA

Selebaran sebagai informasi dan Panduan Tentang Program MEDP

Mampu menjelaskan kepada pemangku program, Madrasah dan pihak terkait tentang Program MEDP, sekaligus advokasi madrasah.

CPMU

VOLUME Menyesuaikan, Diharapkan sampai menyentuh 500 madarasah sasaran dan tersosilaisasi didaerah sasaran madrasah tersebut.

2

Buku Panduan

Buku yang mudah dibawa, berkonsep mudah dipahami, sebagai Paduan Tentang Program advokasi madrasah

Mampu mempermudah pihak2 terkait terutama pemangku program dalam memahami dan penyampaian program.

CPMU

Menyesuaikan, diharapkan sampai menyentuh 500 madrasah sasaran dan tersosialisasi didaerah sasaran madarsah tersebut.

3

Poster

Selebaran sebagai Panduan tentang program MEDP yang dipasang disekolah2 atau tempat umum yang memungkinkan.

Mampu menyampaikan pesan program advokasi melalui tempat-tempat strategis

CPMU

Menyesuaikan, paling tidak cukup untuk 500 madrasah dan tempat-tempat strategis yang memungkinkan.


NO

KEGIATAN

DESKRIPSI

ASUMSI HASIL

PELAKSANA

VOLUME

4

CD Interaktif

Kumpulan Materimateri soft copy tentang Program MEDP diformat dengan mudah dan komunikatif

Mampu menjadi panduan terkait keseluruhan program MEDP dan advokasi madrasah

CPMU

Menyesuaikan, paling tidak mencakup 500 madrasah dan para pelaku program.

5

Pusat Pengaduan

Kotak surat dengan alamat lengkap yang menampung permasalahan yang terjadi pada Program MEDP

Menjadi penampung permasalahan yang ada pada program advokasi yang tidak dapat di cover website.

CPMU

1 alamat nasional, 3 alamat provinsi, 27 alamat kab/ kota.

6

Website

Media komunikasi on-line program MEDP

Media informasi publik terkait program, advokasi, progress, dsb.

CPMU

1 alamat nasional

7

Buletin.

Informasi dalam bentuk pemberitaan rutin tentang Program MEDP

Media informasi program MEDP dan advokasi madrasah

CPMU


8

Majalah

Informasi dalam bentuk pemberitaan rutin tentang Program MEDP

Media informasi program MEDP dan advokasi madrasah

CPMU


9

Materi media yang disusun oleh madrasah, misal; majalah dinding, poster sederhana, tulisan advokator di media local dsb.

Materi media yang disusun oleh advokator dan pihak madrasah

Media informasi sederhana guna menunjang program advokasi madrasah

Advokator madrasah dan madrasah

Disesuaikan dengan kemampuan advokator dan madrasah

Bab II: Wawasan Advokasi Madrasah

21

Membangun Madrasah Berbasis Perencanaan Pengembangan Madrasah 22


Bab III DESAIN DAN IMPLEMENTASI ADVOKASI MADRASAH

A. Desain Advokasi Madrasah DALAM program advokasi madrasah digunakan beberapa program kegiatan yang akan menjembatani terwujudnya sistem advokasi madrasah dengan program MEDP. Program kegiatan yang dilakukan dalam rangka advokasi di madrasah sasaran di antaranya adalah: 1. Sarasehan Kegiatan sarasehan merupakan forum atau media untuk saling bertukar pendapat dan pandangan, sekaligus memberikan kesaksian tentang suatu kejadian. Sarasehan dalam program advokasi madrasah dimaksudkan untuk memperkenalkan program advokasi madrasah serta pelaksanaan kegiatan programnya kepada semua stakeholder di wilayah bersangkutan. Sarasehan ini dilaksanakan dengan mengumpulkan para pengelolan madrasah dan kelompok masyarakat yang relevan terlibat dengan sosialisasi dan pelaksanaan advokasi madrasah. Sarasehan dilakukan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai program MEDP, dan rencana aksi pelaksanaan advokasi madrasah. Sarasehan juga bertujuan sekaligus pengembangan mitra kontrol sosial pelaksanaan advokasi madrasah.

Bab III: Desain dan Implementasi Advokasi Madrasah

23

2. Training Advokasi untuk Fasilitator dan Koordinator Fasilitator Prinsip kegiatan training advokasi untuk fasilitator adalah memberikan pembekalan kepada fasilitator/koordinator fasilitator tentang kegiatan advokasi madrasah. Melalui kegiatan ini diharapkan adviser dan fasiliator memiliki bekal wawasan dan keterampilan teknis yang memadai, sehingga dapat aktif mengawal pelaksanaan advokasi madrasah di lapangan. Maksud dari kegiatan pelatihan fasilitator ini adalah untuk memberikan gambaran yang utuh tentang program advokasi madrasah, memberikan persepsi yang sama bagi fasilitator/koordinator fasilitator tentang bagaimana metode pendampingan yang efektif dan efisien dalam mendukung pelaksanaan advokasi madrasah, sekaligus meningkatkan kapasitas fasilitator/koordinator fasilitator dalam mendukung kegiatan program advokasi madrasah. Secara umum, training fasilitator dan koordinator fasilitator bertujuan untuk: a. Memberikan pengetahuan kepada para fasilitator/koordinator fasilitator agar mempunyai pemahaman sama tentang program advokasi madrasah dan bagaimana selanjutnya cara mengkomunikasikan, mensosialisasikan dan mendampingi program advokasi madrasah kepada madrasah dan stakeholders terkait; b. Menambah keterampilan fasilitator/koordinator fasilitator dalam melakukan komunikasi dan advokasi program advokasi madrasah dengan tersusunnya rencana kegiatan dari masing-masing fasilitator/ koordinator fasilitator. c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar stakeholder pelaksana kegiatan advokasi madrasah. 3. Training Advokasi Madrasah Mengingat begitu pentingnya advokasi dalam rangka memperkuat kapasitas dan sumber daya madrasah, perlu dilaksanakan kegiatan pelatihan advokasi bagi pihak madrasah. Pelatihan ini berguna untuk menindaklanjuti

24


dan menguatkan kapasitas peserta pelatihan, selanjutnya kemudian bagaimana mereka mensosialisasikan dan mengadvokasi madrasah kepada masyarakat umum (multistakeholder), serta bagaimana selanjutnya tindak lanjut memajukan madrasah setelah program selesai. Training advokasi madrasah bertujuan untuk: a. Memberikan pengetahuan kepada para peserta/advokator agar mempunyai pemahaman sama tentang advokasi terkait meningkatkan citra madrasah, meningkatkan peranserta masyarakat (stakeholder) terkait mobilisasi advokasi dalam peningkatan mutu madrasah. b. Menambah keterampilan peserta dalam melakukan advokasi, terutama bagaimana cara mengadvokasi multi stakeholder dan masyarakat umum agar terlibat secara aktif dalam upaya peningkatan mutu madrasah. c. Tersusunnya rencana kegiatan advokasi madrasah dari masing-masingmasing peserta di masing-masing komponen pelatihan. 4. Focus Group Discussion (FGD) Focus Group Discussion atau diskusi kelompok terarah adalah media bagi sekelompok orang untuk mendiskusikan satu topik tertentu secara relatif mendalam. Biasanya diskusi kelompok ini mencakup 7 sampai 9 orang peserta untuk mengkaji topik-topik atau program tertentu. Di dalamnya terdapat seorang moderator yang akan memandu peserta untuk mendiskusikan beberapa pertanyaan sesuai dengan topik yang dibicarakan. Diskusi kelompok terarah berbeda dengan diskusi kelompok informal, karena pembicaraan dalam diskusi kelompok terarah dipandu oleh moderator dan pertanyaan dan pembicaraan yang berlangsung ditulis secara cermat. Artinya, di dalam diskusi kelompok terarah seharusnya tersedia buku catatan dan atau tape recorder yang digunakan untuk membuat semacam deskripsi dan analisa setelah diskusi berakhir. Berbagai langkah dan kegiatan advokasi secara umum dapat diperhatikan pada tabel di bawah ini:

Bab III: Desain dan Implementasi Advokasi Madrasah

25

Tabel 2 : Deskripsi Kegiatan Program Advokasi:

NO 1

2

KEGIATAN Sarasehan

Training Advokasi untuk Fasilitator dan Adviser/ Koordinator Fasilitator

DESKRIPSI

ASUMSI HASIL

Pertemuan dengan mengundang para Pengambil Kebijakan guna sosialisasi dan advokasi program MEDP

• Terwujudnya partisipasi dan situasi kondusif dalam proses pelaksanaan & penerimaan anggaran MEDP.

Pelatihan yang melibatkan pemangku program guna menjelaskan program advokasi secara umum, advokasi madrasah dan pemberian tugas kepada fasilitator terkait pelaksanaan program.

• Terbentuknya pengetahuan pemangku program agar mempunyai pemahaman sama tentang Program advokasi dan cara mengkomunikasikan program.

• Terbentuknya mitra kontrol sosial terkait persoalan2 dalam program MEDP.

PELAKSANA & VOLUME TEMPAT PCU, DCU, Fasilitator Provinsi, Fasilitator Kab/kota.

3 kali di Provinsi,

PCU, DCU, Fasilitator Provinsi, Fasilitator Kab/kota.

3 kali di Provinsi

Advokator di tingkatan madrasah

Di tiap madrasah, atau minimal di 27 Kab/ Kota.

27 kali di kab.

• bertambahnya keterampilan pemangku program dalam melakukan komunikasi dan advokasi program dan tersusunnya rencana kegiatan advokasi secara menyeluruh sampai level bawah. • Meningkatnya koordinasi dan kerjasama antar stakeholder pelaksana program advokasi.

3

26

Training Advokasi Madrasah

Pelatihan yang melibatkan advokator ditingkat madrasah guna menjelaskan program advokasi madrasah secara keseluruha dan pemberian tugas kepada advokator terkait pelaksanaan program

• Terbangunnya pengetahuan para peserta/advokato tentang advokasi terkait meningkatkan citra madrasah, meningkatkan peran serta masyarakat (stakeholder madrasah) terkait mobilisasi advokasi dalam peningkatan mutu dan kualitas madrasah.


NO

KEGIATAN

DESKRIPSI

ASUMSI HASIL

PELAKSANA & VOLUME TEMPAT

• Bertambahnya keterampilan peserta dalam melakukan advokasi terutama bagaimana cara mengadvokasikannya kepada multi stakeholder (stakeholder madrasah) dan masyarakat umum agar terlibat secara aktif dalam upaya peningkatan mutu dan kualitas madrasah. • Tersusunnya rencana kegiatan advokasi madrasah dari masing-masing-masing peserta di masing-masing komponen pelatihan. 4

Focus Group Discussin (FGD)

• Terkumpulnya masukan2 dari berbagai pihak terkait program advokasi

Diskusi terbatas dan terarah dengan mengundang pihak2 yang terlibat program advokasi

• Salah satu sarana pengumpulan data monev.

PCU, DCU, Fasilitator & Koordinator Fasilitator

3 kali provinsi, 27 kali kab.

B. Implementasi Advokasi Madrasah 1. Pembentukan Tim Kerja Tim kerja merupakan syarat mutlak dalam pelaksanaan advokasi. Tanpa tim kerja, advokasi tidak akan efektif, atau tidak akan ada pembagian kerja yang baik. Tim kerja dapat dibentuk setelah sarasehan dilaksanakan atau setelah training fasilitator. Tim kerja dibentuk dari fasilitator dan koordinator, dengan melibatkan pihak lain, seperti kelompok strategis/ MDF, yayasan/kyai, dan media. Tim advokasi ini dibentuk bertingkat dari kabupaten, provinsi hingga pusat. Tim pelaksana dibagi menjadi 3 kelompok besar, yakni: a. Tim Advokasi, sebagai unit yang bekerja digaris depan, berperan dan bertanggung jawab dalam proses komunikasi politik melalui berbagai strategi dan pendekatan seperti lobi, audiensi, membentuk aliansi, Bab III: Desain dan Implementasi Advokasi Madrasah

27

serta mencari dukungan untuk mencapai tujuan advokasi. Anggota tim ini adalah advokator di tiap-tiap madrasah, fasilitator/koordinator fasilitator. b. Tim Komunikasi, merupakan unit pendukung yang berperan dalam mempersiapkan media kampanye, pendidikan, serta bahan pendukung lain yang memungkinkan tim advokasi dan pengorganisasian masyarakat dapat bekerja secara optimal. Mereka juga akan terlibat dalam kampanye untuk pemahaman program advokasi. c. Tim Mobilisasi Sosial, unit ini bekerja di tingkat basis dan berperan dalam melakukan mobilisasi sosial melalui pemberdayaan madrasah dan masyarakat yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, dan mempermudah akses terhadap pusat pengaduan. Anggota tim ini terdiri fasilitator, MDF, kyai, tokoh masyarakat. 2. Pelaksanaan Kerja Advokasi Langkah awal kerja advokasi dimulai dengan sosialisasi. Data-data/ media sosialisasi tentang advokasi madrasah yang telah disusun, digunakan sebagai media mengenalkan advokasi kepada komponen-komponen yang dianggap perlu untuk advokasi. Data seperti newsletter, buku saku, CD interaktif, poster, pusat informasi dan pengaduan masalah, website, buletin, dan majalah digunakan sebagai panduan advokasi. Panduan ini kemudian menjadi materi presentasi yang akan disampaikan dalam pertemuanpertemuan dengan pemangku kebijakan dalam serangkaian kegiatan sosialisasi, lobi dan kegiatan lain terkait advokasi madrasah. Selanjutnya training fasilitator dan koordinator fasilitator dilaksanakan di tiga provinsi dan menghadirkan seluruh fasilitator provinsi dan kabupaten yang nantinya akan diproyeksikan sebagai advokator/ujung tombak advokasi di level struktural. Dalam training fasilitator ini akan diberikan pembekalan kepada fasilitator/koordinator fasilitator tentang kegiatan program advokasi dan nantinya diharapkan mereka secara aktif mampu mengawal pelaksanaannya di lapangan.

28


Selain itu, dalam training fasilitator juga diharapkan mampu menambah keterampilan fasilitator/koordinator fasilitator dalam melakukan sosialisasi dan advokasi program, sekaligus dalam training fasilitator juga ditargetkan tersusunnya rencana kegiatan advokasi dari masing-masing fasilitator/ koordinator fasilitator, dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar stakeholder pelaksana kegiatan advokasi. Setelah training fasilitator, kemudian dilaksanakan training advokasi madrasah, yang melibatkan advokator-advokator yang ditunjuk madrasah untuk mengikuti pelatihan tersebut. Pelatihan ini berguna untuk membekali advokator dalam melaksanakan advokasi madrasah. Langkah selanjutnya yang dilakukan tim advokasi adalah menyusun kegiatan sarasehan dan FGD, sebagai dasar untuk menjadikan advokasi sebagai prioritas, menentukan langkah tepat dan kebijakan yang diperlukan untuk mendukung program advokasi madrasah. Kajian tersebut menghasilkan data untuk digunakan sebagai bahan utama dalam pertemuanpertemuan dengan instansi pengambil kebijakan. Sarasehan dilaksanakan di tiga provinsi (Jateng, Jatim dan Sulsel), kemudian dilanjutkan sarasehan di 27 kabupaten/kota yang menjadi sasaran program advokasi. Sarasehan ini digunakan sebagai sarana sosialisasi advokasi program kepada pemangku program dan stakeholder di luar pemangku program agar terjadi kesamaan pandangan tentang program advokasi. Dalam sarasehan ini diundang wakil masyarakat, wakil kelompok kepentingan, seperti LSM, wakil mahasiswa, Forum Pengembangan Madrasah (MDF), tokoh agama/kyai, tokoh masyarakat, media, dll. Dalam sarasehan tersebut sekaligus dikenalkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam advokasi madrasah, serta dikenalkan pula materi media yang dipakai dalam pelaksanaan advokasi. Selanjutnya Focus Group Discussion (FGD). FGD dilaksanakan dengan tujuan mengumpulkan data guna meningkatkan pemahaman permasalahan dalam program advokasi, menggali tanggapan dan pendapat masyarakat terhadap materi advokasi program, melakukan evaluasi advokasi program, serta mengevaluasi pelaksanaan dan dampak program. Bab III: Desain dan Implementasi Advokasi Madrasah

29

Dalam FGD ini, selain madrasah juga diundang kelompok-kelompok terkait yang terlibat dalam advokasi, seperti wakil masyarakat, wakil kelompok kepentingan, seperti LSM, wakil mahasiswa, Forum Pengembangan Madrasah (MDF), tokoh agama/kyai, tokoh masyarakat, media, dll. Pada prinsipnya, advokasi adalah pendampingan bagi sasaran advokasi, yaitu madrasah, terutama madrasah-madrasah menjadi sasaran program MEDP. Sejumlah kegiatan seperti yang dijelaskan di atas adalah tahapan persiapan untuk mengawali pelaksanaan advokasi. Oleh karena itu, setelah sejumlah kegiatan tersebut dilaksanakan, selanjutnya yang dilakukan adalah pendampingan secara terus menerus dan simultan hingga keseluruhan program selesai. Tujuan utamanya adalah, agar terjadi penyadaran bagi pihak pengelolan madrasah sendiri, dan stakholders madrasah secara umum untuk berperanserta dalam mengawal perubahan madrasah agar dapat meningkatkan mutunya. Berikut ini tahapan-tahapan persiapan yang perlu dilakukan sebelum melakukan advokasi madrasah: a. Persiapan diri seorang advokator Berhasilnya usaha kegiatan advokasi bukan hanya tergantung pada penguasaan teknik semata dari seorang advokator, melainkan pula pada caranya bergaul dengan sasaran serta cara memberi anjuran, di mana cara yang dianjurkan tersebut diupayakan tepat dan dapat dilaksanakan (aplicable). Oleh karena itu, seorang advokator selain harus memahami tentang tujuan program, juga harus memahami tentang stakeholder madrasah dan masyarakat. b. Apa yang harus di lakukan? Kegiatan-kegiatan advokasi madrasah yang dilakukan biasanya digolongkan dalam beberapa macam, seperti : 1. Menarik perhatian masyarakat 2. Menggugah hati masyarakat

30


3. Meyakinkan masyarakat 4. Menggerakkan masyarakat c. Di mana dilakukannya? Kegiatan-kegiatan advokasi dilakukan pada dasarnya adalah di tempat-tempat di mana madrasah berada/masyarakat terlibat berada. d. Kapan melakukannya? Secara prinsip selalu diterangkan bahwa waktu kegiatan-kegiatan advokasi madrasah harus sesuai dengan keperluan atau kondisi madrasah penerima program. Karena itu, yang terpenting adalah dengan menyusun jadwal advokasi yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam pelaksanaannya, penyusunan jadwal advokasi perlu memperhatikan adat istiadat masyarakat sasaran, terutama berkaitan dengan rencana pertemuan dengan pihak stakeholders. e. Oleh siapa dilakukannya? Banyak pihak yang dapat berperan dalam advokasi madrasah. Kerjasama dengan pihak-pihak lain harus dilakukan untuk memperlancar dan meningkatkan kualitas dari kegiatan advokasi madrasah. Pihakpihak lain tersebut, misalnya MDF, tokoh agama/kyai, kader lokal, guru, LSM Pendidikan, tokoh masyarakat, media massa, dan lain-lain. f. Bagaimana melakukannya? Untuk dapat memperoleh hasil sebesar-besarnya, pelaksanaan advokasi madrasah harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut: 1) Sesuai dengan keadaan dan masalah masyarakat; 2) Tepat mengenai sasaran dan pada waktunya; dan 3) Informasi harus mudah diterima dan dimengerti. Bab III: Desain dan Implementasi Advokasi Madrasah

31

Membangun Madrasah Berbasis Perencanaan Pengembangan Madrasah 32


Bab IV MONITORING DAN EVALUASI ADVOKASI (MONEV) PROGRAM ADVOKASI MADRASAH MEDP

KERJA advokasi adalah proses yang sangat dinamis, bahkan selalu mengikuti ritme dan gerak perubahan yang terjadi setiap saat sepanjang prosesnya. Suatu rancangan strategi advokasi yang telah dipersiapkan secermat apapun, bisa berubah di tengah jalan karena perubahan-perubahan keadaan dan situasi yang memang menghendakinya. Karena itu, pemantauan terus-menerus terhadap keseluruhan proses advokasi menjadi penting, terutama untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan perubahan keadaan dan situasi yang menuntut perubahan strategi advokasi yang dijalankan. Jika tidak, advokasi bisa menjadi tidak efektif atau bahkan kontraproduktif dengan program inti yang sedang diimplementasikan. Monitoring dan evaluasi ini memusatkan asas dan fungsi pemantauan dalam keseluruhan proses advokasi, termasuk dalam pemantauan hasil dan dampaknya. Untuk mengukur efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program advokasi, maka perlu dilakukan upaya monitoring dan evaluasi secara berkala. Monev agar dapat melakukan pendataan dan analisis yang tepat dan akurat.

Bab IV: Monitoring dan Evaluasi Edvokasi (Monev).....

33

A. Tujuan Monitoring Evaluasi 1. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan; 2. Memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan untuk setiap kegiatan; 3. Membantu pelaksana kegiatan melakukan perbaikan sedini mungkin dalam proses pelaksanaan kegiatan agar mutu dan capaian program dapat terjaga; dan 4. Mendokumentasikan seluruh pelaksanaan kegiatan, baik yang berhasil dan tidak berhasil, untuk menjadi masukan dalam perencanaan/desain program selanjutnya.

B. Prinsip-Prinsip Monitoring Evaluasi Pelaksanaan monev perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Obyektif dan profesional; pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara profesional berdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat agar menghasilkan penilaian secara obyektif dan masukan yang tepat terhadap pelaksanaan program, baik yang dampaknya langsung bagi madrasah maupun dampak tidak langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. 2. Transparan; pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara terbuka dan dilaporkan secara luas melalui berbagai media yang ada agar masyarakat dapat mengakses dengan mudah tentang informasi dan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi, dan terutama perkembangan pelaksanaan program MEDP. 3. Partisipatif; pelaksanaan kegiatan montoring dan evaluasi dilakukan dengan melibatkan secara aktif dan interaktif para pelaku program dan stakeholders. 4. Akuntabel; pelaksanaan monitoring dan evaluasi harus dapat dipertang-

34


gungjawabkan secara internal maupun eksternal. 5. Tepat waktu; pelaksanaan monitoring dan evaluasi harus dilakukan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. 6. Berkesinambungan; pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkesinambungan agar dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang. 7. Berbasis indikator kinerja; pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria atau indikator kinerja, baik indikator masukan, proses, keluaran, manfaat maupun dampak.

C. Penanggung Jawab Monev Penanggung jawab utama monev adalah Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI selaku penanggung jawab pelaksana program. Adapun seluruh pelaku-pelaku yang secara langsung terlibat dan berperan/bertanggung jawab terhadap monev adalah sebagai berikut: a. Pelaksana Program Monev Advokasi Pelaku

Peran dan Tanggung Jawab

Tingkat Pusat / Nasional Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

• Melakukan evaluasi dampak program advokasi terhadap kinerja pelaksana program di lapangan, sebagai bagian dari pelaksanaan advokasi. • Melakukan evaluasi dampak terhadap pencitraan madrasah di masyarakat umum, khususnya masyarakat yang bersinggungan langsung dengan kelompok madrasah

CPMU

• Melakukan persetujuan terhadap seluruh desain kegiatan, termasuk Monev • Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program advokasi. • Bersama PCU, DCU memecahkan dan mencari solusi terbaik terhadap masalah yang timbul


35

Pelaku

Peran dan Tanggung Jawab • Memberikan masukkan terhadap evaluasi program advokasi yang dilakukan. • Berdasarkan laporan dan hasil evaluasi PCU, DCU, menyampaikan laporan kepada Kemenag.

Tim Konsultan Program advokasi

• Membantu melakukan pemantapan data Koordinator dan Fasilitator dan Memberikan pelatihan kepada mereka untuk dapat melaksanakan kegiatan Monev. • Menyusun desain Monev beserta tolok ukur keberhasilan program • Membangun sistem pemantauan dan evaluasi program. • Membantu memantau dan mengevaluasi seluruh kegiatan yang dilaksanakan. • Membantu pengujian silang hasil pemantauan yang dilaksanakan oleh koordinator fasilitator dan Fasilitator, bila diperlukan. • Secara Berkala, membantu menyusun dan mengevaluasi laporan yang disampaikan oleh Koordinator Fasilitator untuk kemudian menyampaikannya ke CPMU.

Tingkat Provinsi PCU

• Memantau kinerja pelaksanaan program advokasi yang dilaksanakan di wilayah kerjanya. • Memberikan informasi kepada CPMU bila terjadi masalah dalam pelaksanaan kegiatan advokasi di wilayah kerjanya. • Membantu CPMU dan memberikan masukkan dalam memecahkan masalah yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan advokasi.

Koordinator Fasilitator

• Membantu PCU dalam Memantau pelaksanaan kegiatan diwilayah kerjanya. • Melakukan koordinasi kegiatan monev yang dilakukan oleh Fasilitator. • Bersama dengan PCU membantu DCU dalam memecahkan masalah yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan advokasi, menyusun laporan yang diterima oleh fasilitator untuk kemudian secara berkala disampaikan kepada PCU.

Tingkat Kabupaten/Kota DCU

• Mensupervisi dan memantau kinerja pelaksanaan program advokasi yang dilaksanakan di wilayah kerjanya. • Memberikan informasi kepada PCU bila terjadi masalah dalam pelaksanaan kegiatan advokasi di wilayah kerjanya.

36


Pelaku

Peran dan Tanggung Jawab • Membantu PCU dan memberikan masukkan dalam memecahkan masalah yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan advokasi.

Fasilitator

• Melakukan kegiatan monev terhadap pelaksanaan kegiatan di wilayah kerjanya. • Bersama dengan DCU, membantu memecahkan masalah yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan advokasi. • Memberikan laporan monev secara berkala kepada Koordinator di tingkat Provinsi.

Advokator ditingkat Madrasah

• Melakukan kegiatan monev terhadap pelaksanaan kegiatan di wilayah kerjanya. • Berkoordinasi dengan fasiliatator dan DCU, terkait memecahkan masalah yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan monev advokasi. • Memberikan laporan terkait pelaksanaan monev advokasi secara berkala kepada Fasilitator dan DCU.

Kelompok Strategis (MDF,Tokoh Agama/Kyai, Tokoh Masyarakat, Media, LSM Pendidikan dll.)

• Mensupervisi dan memantau program secara independen dan memberikan masukkan kepada Tim Pelaksana Advokasi melalui saluran – saluran komunikasi yang ada dengan memberikan identitas yang jelas dan data lengkap mengenai lokasi yang bermasalah • Ikut serta dalam proses evaluasi dampak kegiatan advokasi melalui kegiatan kelompok diskusi terfokus (Focus Group Discussion / FGD) yang dilaksanakan baik oleh PCU dan DCU

D. Metode Monitoring Monitoring yang akan dilaksanakan meliputi dua aspek, yaitu: 1. Kegiatan berbasis event Monitoring dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan berbasis event yang dilakukan sejak persiapan hingga pelaksanaan. Aspek yang dimonitor adalah ketersediaan TOR dalam setiap kegiatan advokasi, pembentukan tim advokasi, kesiapan tempat penyelenggaraan kegiatan, narasumber, dan peserta, serta ketersediaan materi/bahan yang diperlukan dan rekaman penyelenggaraan kegiatan. Monitoring dilakukan terutama oleh advokator sebagai pelaksana kegiatan. Adviser/koordinator fasilitator, dan fasilitator sebagai pendamping serta CPMU, PCU, DCU juga bisa dilibatkan untuk


37

melakukan monitoring di lapangan. 2. Kegiatan berbasis materi media Monitoring dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan berbasis materi media yang dilakukan sejak persiapan hingga pelaksanaan. Aspek yang dimonitor adalah ketersediaan materi. Monitoring dilakukan oleh advokator sebagai pelaksana kegiatan. Adviser/koordinator fasilitator, fasilitator sebagai pendamping, CPMU, PCU, dan DCU. Adapun variabel yang akan dimonitoring adalah: (a) Luas penyebaran materi media (b) Kedalaman materi media (c) Wilayah jangkauan kegiatan (d) Arah isu yang muncul (positif, negatif, atau netral)

E. Metode Evaluasi Evaluasi yang akan dilakukan terdiri dari: 1. Evaluasi Kinerja Evaluasi dilakukan untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan kegiatan dan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya evaluasi kinerja faktor-faktor hambatan/penyebab masalah dalam penyelenggaraan dapat segera dikenali dan diatasi sedini mungkin. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala oleh advokator, adviser dan fasilitator, kemudian dilaporkan kepada DCU, PCU, dan CPMU. 2. Evaluasi Dampak Evaluasi dampak ditujukan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilakukan dapat meningkatkan pemahaman kelompok sasaran

38


mengenai konsep, tujuan, dan mekanisme pelaksanaan advokasi madrasah yang pada akhirnya dapat meningkatkan dukungan atau reaksi positif terhadap pelaksanaan program MEDP secara keseluruhan. Evaluasi dampak dilakukan melalui dua cara, yaitu: a. Menyebarkan lembar evaluasi akhir pada setiap kegiatan berbasis event oleh advokator; dan b. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh adviser, fasilitator, DCU, PCU, dan CPMU.

F. Metode Pelaporan Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai kegiatan dalam bentuk perkembangan, kendala dan hal terkait lainnya. Wujud konkret pelaporan ini harus memenuhi standar baku pengaturan sebuah pelaporan yang baik. Pelaporan yang disusun terdiri dari: (1) laporan monitoring dan evaluasi kinerja, dan (2) laporan Evaluasi Dampak. Laporan monev kinerja dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga Pusat dengan menggunakan format isian laporan untuk mempermudah evaluasi. Prosedur pelaporan adalah sebagai berikut: 1. Advokator di masing-masing madrasah didampingi fasilitator akan melakukan pengisian lembar laporan di lapangan untuk kemudian diserahkan ke adviser/koordinator fasilitator; 2. Adviser/koordinator fasilitator melakukan rekapitulasi dan analisis terhadap laporan fasilitator dan melaporkan hasilnya ke CPMU; 3. CPMU akan merekapitulasi seluruh laporan dari koordinator dan menginput data ke sistem database yang ada, lalu melakukan evaluasi kinerja secara menyeluruh, hasil laporan akan diserahkan ke Direktur Pendidikan Madrasah Dirten Pendidikan Islam Kementerian Agama secara berkala (mengikuti jadwal pelaporan yang telah ditetapkan); dan Bab IV: Monitoring dan Evaluasi Edvokasi (Monev).....

39

4. Hasil laporan CPMU dievaluasi dan diuji silang, kemudian hasilnya disampaikan ke Direktur Pendidikan Madrasah.

G. Alur Pelaporan Monev Advokasi Madrasah Alur pelaporan monitoring dan evaluasi advokasi madrasah disusun dalam struktur berjenjang, dari tingkatan paling bawah (madrasah) hingga jenjang tingkatan paling atas (CPMU). Lembar pelaporan dari madrasah di kumpulkan pada tingkat DCU dengan bantuan para fasilitator di kabupaten/ kota, kemudian laporan-laporan dari masing-masing fasilitator kabupaten/ kota disampaikan kepada PCU dengan dibantu oleh koordinator fasilitator yang berada di tingkatan provinsi. Setelah laporan terkumpul di tingkat provinsi, rekap pelaporan disampaikan ke tingkat pusat (CPMU). Hasil pelaporan ditingkat CPMU direkap dan diolah, kemudian dievaluasi guna ditemukannya hasil akhir monitoring dan evaluasi program. Bagan berikut ini sekilas dapat menjelaskan alur pelaporan pelaksanaan monev:

40


Pcukqpcn""

RGNCRQTCP"CMJKT" Tgmcrkvwncuk"Rgncrqtcp" fctk"hcuknkvcvqt"fcp""jcukn" gxcnwcuk"mkpgtlc" EROW

Rtqxkpuk

" Hcuknkvcvqt"Rtqxkpuk" "

Ngodct"Rgncrqtcp"" fctk"hcuknkvcvqt"fcp""jcukn" Tgmcrkvwncuk" REW

Mcdwrcvgp1Mqvc" Ngodct"Rgncrqtcp" Hcuknkvcvqt"Mcdwrcvgp"

FEW

OCFTCUCJ Mgvgtcpicp<" Cnwt"Rgncrqtcp" Cnwt"Uwrgtxkuk"Ncrcpicp"

H. Indikator dan Parameter Indikator dan parameter merupakan alat ukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan program yang dijalankan, baik terhadap keberhasilan advokasi, dan terutama tingkat ketercapaian program MEDP. Indikator Bab IV: Monitoring dan Evaluasi Edvokasi (Monev).....

41

dibagi menjadi indikator kinerja dan indikator dampak. Indikator kinerja untuk kegiatan berbasis event, sedangkan kegiatan berbasis media sedikit berbeda mengingat adanya perbedaan karakter di antara ke dua kegiatan tersebut. 1. Berkaitan dengan kinerja a. Kegiatan berbasis event 1) Kegiatan dilaksanakan tanpa masalah teknis 2) Kehadiran narasumber sesuai rencana 3) Kehadiran peserta sesuai rencana 4) Ketersediaan materi/bahan pendukung advokasi 5) Ketersediaan rekaman proses b. Kegiatan berbasis materi media 1) Kegiatan dilaksanakan tanpa masalah teknis 2) Jumlah dan jenis media yang terlibat sesuai dengan rencana 3) Ketersediaan materi/bahan advokasi 4) Ketersediaan rekaman proses 5) Penempatan materi advokasi sesuai dengan target yang telah ditentukan 6) Cakupan wilayah sesuai dengan lokasi sasaran program advokasi 7) Arah isu yang tampil dalam materi media sesuai dengan target program Adapun penilaian yang dilakukan didasari oleh skala penilaian sebagai berikut: 1) Istimewa : > 90% total poin tuntutan terpenuhi 2) Bagus

42

: 75% - 90% total poin tuntutan terpenuhi


3) Biasa

: 50% - 75% total poin tuntutan terpenuhi

4) Jelek

: < 50% total poin tuntutan terpenuhi

2. Berkaitan dengan dampak Dampak yang diharapkan dapat dirumuskan dalam bentuk indikator. Indikator yang diharapkan adalah sebagai berikut: a. Terciptanya pemahaman yang komprehensif terhadap prinsip, mekanisme dan prosedur program, khususnya bagi madrasah dan instansi pendukung terkait; b. Terwujudnya kolaborasi efektif antar pemangku program terkait; c. Terciptanya dukungan yang kuat dari berbagai pihak lain yang terkait secara langsung maupun tidak langsung; d. Mulai terjadinya proses perubahan sikap dan perilaku, baik oleh beneficiaries, stakeholders maupun masyarakat umum secara bertahap; e. Terciptanya penerimaan total dan baik disertai rasa adil atas program oleh semua pihak; dan f. Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat akan program peningkatan pendidikan madrasah di Indonesia dan perlunya kerjasama serta dukungan yang luas untuk pelaksanaannya.


43

Lampiran -lampiran

Struktur dan Alur Program Advokasi MEDP Pcukqpcn"" Fktlgp"Rgpf0"Kunco" MGOGPCI"TK" Rgpfcorkpicp" (" Rgpcpicpcp"Ocucncj"

EROW"

Rtqxkpuk" Rgpfcorkpicp" (" Rgpcpicpcp"Ocucncj" Hcuknkvcvqt"Rtqxkpuk" REW"

Mcdwrcvgp"1"Mqvc"

Rgpfcorkpicp"" Rgpcpicpcp"Ocucncj"

Hcuknkvcvqt"Mcdwrcvgp"

CFXQMCVQT"1"OCFTCUCJ" Mgvgtcpicp<" Cnwt"Rgpcpicpcp"Ocucncj" Cnwt"Rgpfcorkpicp"ncrcpicp""

44


FEW"

Madrasah Program MEDP. Madrasah Education Development Project (MEDP) ADB Loan No INO (SF)

Recommend Documents