KEUANGAN llilENTERl INDONESIA BEPUBLIK
SALINAN PERATURAN MENTERIKEUANGAN NOMOR
45 tPMK.05t2007 TENTANG
PERJALANAN DINASJABATANDALAMNEGERIBAGIPEJABATNEGAM, PEGAWAINEGERI,DANPEGAWAITIDAKTETAP MENTERIKEUANGAN, Menimbang:
a. bahwapembiayaan untukperjalanan dinasharussesuaidengankebutuhan pengelolaan nyata,dan memenuhikaidah-kaidah keuangannegara; b. bahwa MenteriKeuangantelah menetapkanPeraturanlvlenteriKeuangan
q.
Mengingat:
Nomor96/PMK.02/2006 tentangStandarBiayaTahunAnggaran2007; bahwa ketentuan yang menyangkutbiaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor7 /KMK.022003tentangPerjalanan DinasDalamNegeribagiPejabat Pegawai Tidak Tetap,perluditinjaukembali Negara,PegawaiNegeri,dan dandisesuaikan denganstandarbiayatersebutpadahurufb; pertimbangan bahwaberdasarkan sebagaimana dimaksudpada hurufa, b, perlu dan c, meneiapkanPeraturanMenteriKeuangantentangPerjalanan Dinas JabatanDalam Negeribagi PejabatNegara,PegawaiNegeri,dan PegawaiTidakTetap;
'1. Undang-Undang Nomor I
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 1974 Nomor ss,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) '1999 sebagaimana telahdiubahdenganUndang-UndangNomor43 Tahun (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1999Nomor'169,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3890);
2 . Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2003 Nomor47, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4286); Negara 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4355); Pengelolaan 4. Undang-Undang Nomor15 Tahun2004 tentangPemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor66, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor4400);
KeputusanPresidenNomor42 Tahun2002tentangPedomanPelaksanaan AnggaranPendapatandan BelanjaNegara (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2002 Nomor73, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 42'14),sebagaimanatelah diubah dengan Keputusan PresidenNomor 72 Tahun 2OM (LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor92, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4418); 6 . KeputusanPresidenNomor20/PTahun2005;
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINOONESIA
MEMUTUSKAN: Menetaokan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERJALANANDINAS JABATANDALAM NEGERIBAGI PEJABATNEGAM, PEGAWAINEGERI, DANPEGAWAITIDAKTETAP, BAB I KETENTUAN UMUM Pasal'l DalamPeraturanMenteriKeuanganini,yangdimaksuddengan: 1. PejabatNegara,PegawaiNegeriSipil, dan PegawaiTidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap Nomor 43 Tahun 1999 sebagaimanadimaksuddalam Undang-L,ndang perubahan Nomor 8 Tahun 1974 tentang Undang-Undang tentang atas Pokok-pokok Kepegavraian; 2. PegawaiNegeriadalah PegawaiNegeri Sipil, AnggotaTentara Nasional NegaraRepublikIndonesia(Polri) Indonesia(TNl),danAnggotaKepolisian 3. PegawaiTidak Tetap adalahPegawaiyang diangkatuntukjangka waktu yang dan pembangunan tugas pemerintahan tertentuguna melaksanakan bersifatteknis profesionaldan adminislrasisesuaidengankebutuhandan kemampuanorganisasidalam kerangkasistem kepegawaian,yang tidak berkedudukan sebagaipegawainegeri. 4. Pejabat yang Berwenangadalah PenggunaAnggaran/KuasaPengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementeian Negara/Lembaga, 5. Perjalanandinas dalam negeriyang selanjutnyadisebutperjalanandinas adalah perjalananke luar tempatkedudukanbaik perseoranganmaupun 5 (lima)kilometerdari secarabefsamayangjaraknyasekurang-kurangnya batas kota, yang dilakukandalam wilayah Republik Indonesiauntuk kepentinganNegara atas perintahPejabat yang Berwenang,lermasuk Indonesiauntuk perjalanandaritempatkedudukanke tempatmeninggalkan bertoiakke luar negeridan dari tempattiba di Indonesiadari luar negerike tempatyangditujudi dalamnegeri. sekaligus. 6. Lumpsumadalahuangyangdibayarkan 7. BiayaRiil adalahbiayayang dikeluarkansesuaidenganbuktipengeluaran yangsah. 8. PerhitunganRampungadalahperhitunganbiayaperjalananyang dihitung ketentuanyangberlaku. sesuaikebutuhanriil berdasarkan L Surat PerintahPerjalananDinas yang selanjutnyadisebutSPPD adalah suratperintahkepadaPejabatNegara,PegawaiNdgeri,dan PegawaiTidak perjalanan dinas Tetapuntukmelaksanakan lugas. 10.WilayahJabatanadalahwilayahkerjadalammenjalankan kerjaberada. 1'l. TempatKedudukan adalahtempavkotakantor/satuan
I\,4ENTERI KEUANGAN REPUBLIKINDON€SIA
'12.TempatBertolakadalahtempavkotamelanjutkan perjalanan dinaske tempat uJuan. '13.TempatTujuanadalahtempavkota yangmenjaditujuanperjalanan dinas. '14.Detasering adalahpenugasan sementara waktu. Pasal2 Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah atasannya. Pasal3 (1) Dalampenerbitan harusmemperhatikan hal-halsebagaiberikut: SPP*D perintahperjalanan a. Pejabatyang Berwenanghanyadapatmemberikan djnasuntukperjalanan dinasdalamWilayahJabatannya; b. dalam hal perjala;andinas ke luar WilayahJabatannya,Pejabatyang persetujuan/perintah Berwenang harusmemperoleh atasannya. (2) Dalam hal Pejabatyang Berwenangakan melakukanperjalanandinas, SPPDditandatangani oleh: a. alasan langsungnyasepanjangPejabatyang Berwenangsatu Tempat Kedudukan denganatasanlangsungnya; b. dirinyasendiriatas namaatasanlangsungnya dalamhal pejabattersebut merupakanpejabat tertinggipada Tempat Kedudukanpejabat yang persetujuan/perintah atasannya. bersangkutan setelahmemperoleh BAB II PERJALANAN DINASJABATAN
Pasal4 (1) Perjalanandinas jabatan merupakanperjalanan dinas dari Tempat Kedudukan ke tempatyang ditujudan kembali ke TemDatKedudukan semula. (2) Dalamperjalanandinasjabatansebagaimana dimaksudpada ayat (', pula perjalanan termasuk yangdilakukan dalamhal: a. detasering diluarTempatKedudukan; jabatanyangdiadakan b. ditugaskan di ujiandinas/ujian untukmenempuh luarTempatKedudukan; c. diharuskan Pegawai Negeriatamenghadap MajelisPengujiKesehatan penguji yang menghadap kesehatan ditunjukyang seorangdokter beradadi luarTempatKedudukan, untukmendapatkan suratketeralgan jabatan; gunakepentingan doktertentangkesehatannya pengobatan berdasarkan d. untukmendapatkan di luarTempatKedudukan keputusan Pegawai Negeri; MajelisPengujiKesehatan
MENTEBIKEUANGAN INDONESIA REPUBLIK
pengobatan harusmemperoleh di luar TempatKedudukanberdasarkan sural keterangandokter karenamendapatcederapada waktu/karena melakukan tugas;
t. ditugaskanmengikutipendidikandinasdi luarTempatKedudukan; menjempuumengantarkan ke tempat pemakamanjenazah pejabat negara/pegawainegeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; n . menjempuvmengantarkan ke tempat pemakamanjenazah pejabat negara/pegawai negeriyang meninggaldunia dari TempatKedudukan yangterakhirke kotatempatpemakaman. BABIII BIAYAPERJALANAN DINASJABATAN Pasal5 (1) Biaya perjalanandinas jabatan sebagaimanadimaksuddalam Pasal 4 ayat('t),terdid: a. uangharianyangmeliputiuangmakan,uangsaku,dantransportlokal; b. biayatransportpegawai; c, biayapenginapan; (2) Khususuntuk keperluansebagaimanadimaksuddalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dan h, selain biaya sebagaimanadimaksudpada ayat ('1)juga jenazah,terdiri: diberikanbiayamenjempuvmengantar a. biayapemetian; b. biayaangkutanjenazah. (3) Biayaperjalanandinas sebagaimana dimaksudpadaayat (1), digolongkan dalam6 (enam)tingkat,yaitu: a. Tingkat A untuk Pejabat Negara (Ketua,r/yakil Ketua dan Anggota LembagaTinggiNegara,Menteridan setingkatMenteri); b. TingkatB untukPejabatNegaraLainnyadan PejabatEselonl; c. TingkalC untukPejabatEselonll; d. TingkatD untukPejabatEselonlll/Gol.lV; e. TingkatE untukPejabatEselonlv/Gol.lll; f. TingkatF untukPNSGol.lldan L (4) Penyetaraantingkatbiaya perjalanandinas sebagaimanadimaksudpada ayat (3) di lingkunganKementerian oleh Menteri Pertahanan/TNl .ditetapkan Pertahanandan di lingkunganKepolisianNegaraRepublikIndonesiaoleh KepalaKepolisianRepublikIndonesia, setelahberkoordinasi denganMenteri Keuangan.
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
(5) Biaya perjalanandinas sebagaimanadimaksudpada ayat (1) dan (2) diberikanberdasarkantingkat perjalanandinas sebagaimanadimaksud padaayat(3),denganpengaturan sebagaiberikut: a. UangHarian,sebagaimana tercantumpadaLampiranl; b. FasilitasTransport, sebagaimana tercantumpadaLampiranIl; c. Fasilitas dan Kelas Penginapan, sebagaimana tercantum pada Lampiran lll; d. Biaya Pemetiandan AngkutanJenazah,termasukyang berhubungan jenazah, sebagaimana tercantum dengan pengruktian/pengurusan padaLampiranlV; e. Perkiraan Biaya PenginapanBerdasarkanTarif Rata-rata Hotel, sebagaimana tercantumpadaLampiranV. Pasal 6 (1) Biaya perjalanandinas jabatandibebankanpada anggarankantor/satuan kerjayangmengeluarkan SPPDbersangkutan. (2) Pejabat yang Berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikanketersediaandana yang diperlukanuntuk melaksanakan perjalanan tersebutdalamanggarankantor/satuan kerjaberkenaan. Pasal 7 PejabatNegara,PegawaiNegeri,dan PegawaiTidakTetapdilarangmenerima biayaperjalanandinasjabatanrangkap(dua kali atau lebih) untuk perjalanan djnasyangd'lakukandalamwaktuyangsama. Pasal 8 Perjalanandinas jabatan sebagaimanadimaksuddalam Pasal 4 ayat (1) diberikanbiaya-biaya sebagaiberikut: 1. uang harian, biaya lransport pegawai, dan biaya penginapanuntuk perjalanan dinassebagaimana dimaksuddalamPasal4 ayat(1) dan ayal(2) hurufa, b, c, dane; 2. Biaya transportpegawai,untuk per.ialanan dinas sebagaimanadimaksuo pada Pasal 4 ayat (2) huruf d dan f, dengan uang harian yang dapat diberikansetinggi-tingginya 30% (tigapuluhpersen)dari Uang Harianbagi yangditugaskanmengikutipendidjkan dinasdi luarTempatKedudukan; 3. uang hadan, biaya transport pegawai/keluarga, dan biaya penginapan sebanyak-banyaknya 4 (empat)orang,serta biayapemetiandan angkutan jenazah untuk perjalanandinas sebagaimanadimaksuddalam Pasal 4 ayat(2) hurufg danh. PasalI Uanghariandalamrangkaperjalanan dinasjabatandan biayapemetianjenazah sebagaimanadimaksuddalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) dibayarkansecara lumpsumdanmerupakanbatastertinggr.
MENIEBIKEUANGAN NEPUBLIK INDONESIA
Pasal10 Biaya transport pegawai dan biaya penginapandalam rangka perjalanan dinas jabatan serta biaya angkutanjenazah sebagaimanadimaksuddalam Pasal5 ayat('1)dan (2)dibayarkan sesuaidenganBiayaRiil. Pasal1 I (1) Uanghariandanbiayapenginapan perjalanan dinasjabatan diberikan: a. untuk perjalanandinas yang memerlukanwaktu sekurang-kurangnya jam; 6 (enam) b. menurutbanyakhari yang digunakanuntuk melaksanakan perjalanan olnas; c. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggupengangkutanlanjutan dalamhal harusberpindahke alal angkutanlain; d. selama-lamanya 3. (tiga) hari di Tempat Bertolakke/datangdari luar negefl; jatuh e. selamalamanya10 (sepuluh)hari di tempatyang bersangkutan sakivberobatdalam hal pegawai yang sedangmelakukanperjalanan dinasjatuhsakit; f. selamalamanya90 (sembilanpuluh)haridalamhal pegawaimelakukan ru9aJ
ustdsEIIg,
g. selama-lamanya7 (tujuh) hari setelah diterima keputusantentang perubahan menjadipenugaspindahan; detasering h. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan jenazahdalam hal selamajamanya3 (tiga)hari di tempatpemakaman jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan pejabat almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk yangmeninggalsaatmelaksanakan perjalanan negara/pegawai dinas; i. selamalamanya3 (tiga) ha di tempat pemakamanjenazah pejabat yang meninggaldan dimakamkantidak di tempat negara/pegawai yangbersangkutan. kedudukanalmarhurn/almarhumah (2) Dalamhal perjalanandinasjabatandilakukansecarabersama-sama untuk melaksanakansuatu kegiatantertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabatnegara/pegawai yangsama, dapatmenginappadahotel/penginapan yang telah ditetapkanuntuk sesuai dengankelas kamarpenginapan/hotel pejabatnegara/pegawai masing-masing negeri. (3) Perjalanandinas jabatan pulangdan pergi yang memakanwaktu kurang dari 6 (enam) jam, diberikanbiaya perjalanandinas setinggi-tingginya sebesar60% (enampuluhpersen)dari uanghariansebagaimana tercantum dalamLampiranI PeraturanMenteriKeuanganini. Pasal12 Dalamhal perjalanan kapallauusungaiuntukwaktu dinasjabatanmenggunakan jam puluh sekurang-kurangnya (dua 24 empat) jam, maka selama waklu transportasitersebutkepada PejabatNegara/Pegawai hanya diberikanuang hanan.
I\4ENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Pasal'13
(1) SelainPejabatNegara,PegawaiNegeri,dan PegawaiTidak Tetap, dapat melakukan perjalanandinas atas perintah Pejabat yang Berwenang, dan biaya perjalanandinasnyadigolongkandalam tingkat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (3) menuruttingkat pendidikan/kepatutan/ tugasyangbersangkutan. (2) PegawaiNegeriGolonganI dapat melakukanperjalanandinas dalam hal mendesaUkhusus, sepertidalamhal tenagateknistidakdiperolehdi tempat bersangkUtan. (3) PegawaiTidakTetapyang melakukanperjalanandinas untuk kepentingan negara,digolongkandalamtingkatsebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 (3) yang ayat di atas oleh Pejabat Berwenangsesuai dengan tingkat pendidikan/tugas yang'iersangkutan. -- Pasal14 (1) Biaya perjalanandinas dibayarkansebelum perjalanandinas jabatan dilaksanakan. (2) Dalamhal perjalanandinasjabatanharussegeradilaksanakan, sementiara biaya perjalanandinas belum dapat dibayarkan,maka biaya perjalanan dinasdapatdibayarkan setelahperjalanan dinasselesai. Pasal15 (1) Dalamhaljumlahhad perjalanan hari dinasjabatanternyatameiebihijumlah yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang beMenang dapat mempertimbangkan tambahanuanghariandan biayapenginapan sepanjang pejabatnegara/ kelebihantersebutbukandisebabkankesalahan/kelalaian pegawainegeribersangkutan. (2) Tambahanuang harian dan biaya penginapansebagaimanadimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalamPasal11ayat(1)hurufd, e, f, g, h dani. (3) Dalam hal jumlah hari menunggusambungandenganalat angkutanlain ternyatalebih dari 2 (dua) hari sebagaimanadimaksuddalam Pasal 11 ayat (1) hurufc, maka Pejabatyang BeMenangdapatmempertimbangkan pemberian tambahan uang harian dan biaya penginapansepanjang pejabatnegara/ kelebihantersebutbukan disebabkankesalahan/kelalaian pegawainegeribersangkutan. (4) Dalam hal jumlah hari perjalanandinas ternyatakurangdari jumlah hari yang ditetapkandalam SPPD, maka pejabatnegara/pegawai negeriyang bersangkutan wajib menyetorkan kembalikelebihanuang hariandan biaya penginapan yangtelahditerimanya. (5) Ketentuanpenyetoran kembalikelebihanuanghariandan biayapenginapan sebagaimanadimaksudpada ayat (4) di atas tidak berlakuuntuk hal-hal sebagaimana dimaksuddalamPasal11 ayat(1) hurufg.
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BAB IV PELAKSANMNDANPERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINASJABATAN Pasal16 (1) Perjalanandinasdilakukanberdasarkan SPPDyangditerbitkan oleh Pejabat yang BeMenangmenu.utconlohsebagaimana tercantumpadaLampiranVl PeraturanMenteriKeuanganini. (2) Pejabatyang BeMenanghanyadapatmenerbitkan SPPDuntukperjalanan yang pada yang dinas biayanyadibebankan anggaran tersediapadakantor/ satuankerjaberkenaan. (3) Dalam hal SPPD diEndatanganioleh atasan langsung pejabat yang berwenangsebagaimana dimaksuddalam Pasal3 ayat (2) huruf b, maka pembiayaanperjalanandinas dapat dibebankanpada kantor/satuan kerja PejabatyangBerwenmgtersebut. (4) Pejabatyang Berwenangdalammenerbitkan SPPDsekaligusmenetapkan tingkatgolonganperjalanandinasdan alat transportyang digunakanuntuk melaksanakanperjalananyang bersangkutandengan memperhatikan kepentingan sertatujuanperjalanan dinastersebut. pasal17 (1) Perkiraanbesamyajumlahbiayaperjalanandinasdituangkandalamrincian biayaperjalanan tercantumpadaLampiranVll Peraturan dinassebagaimana MenteriKeuangan ini. (2) Penyusunan rincianperjalanan dinassebagaimana dimaksudpadaayat (1), dilakukan dengan mempedomaniketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal5 ayat(5). Pasal18 PejabavPegawaiyang melakukan perjalanandinas wajib menyampaikan dokumenpertanggungjawabanbiaya. Pasal19 Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksudpada Pasal 18 terdiridari SPPD besertabukti pengeluaranuntuk biaya transportdan bjaya pengrnapan. Pasal20 (1) Pejabatyang Berwenangbertanggungjawab atas ketertibanpelaksanaan PeraturanMenteriKeuanganini dalam lingkunganKementerian/Lembaga masrng-mastng. (2) Pejabatyang BeMenangwajib membatasipelaksanaanperjalanandinas prioritastinggidan penlingsertamengadakan untukhalhal yangmempunyai penghematandenganmengurangifrekuensi,jumlah orang, dan lamanya perlalanan.
MENTERIKEUANGAN INDONESIA NEPUBLIK
yang melakukanperjalanan (3) Pejabatyang BeMenangdan PejabayPegawai jawab yang diderita oleh kerugian dinas bertanggung sepenuhnyaatas negara sebagai akibat dari kesalahan,kelalaianatau kealpaan yang bersangkutan denganperjalanan dinasdimaksud. dalamhubungannya (4) Terhadap kesalahan,kelalaian,dan kealpaan sebagaimanadimaksud padaayat(3) dapatdikenakantindakanberupa: yang a. tuntutanganti rugi sesuaidenganketentuanperundang-undangan berlaku; b. hukumanadministratif lainnyamenurutketentuan dan tindakan-tindakan yangberlaku. BABV IAAIN* LAIN Pasal2l .. (1) Ketentuan-ketentuan lainnya bagi PejabatNegara,PegawaiNegeri,dan PegawaiTidak Tetap yang melaksanakanperjalanandinas pindah dari Tempat Kedudukanyang lama ke Tempat Kedudukanyang baru, diatur denganPeraturanlrenteriKeuangantersendiri. (2) Ketentuan-ketentuan bagi PegawaiNegeriyang karenajabatannyaharus perjalanan melakukan dinas tetap dalam Wilayah Jabatannyadiberikan tunjanganperjalanandinas tetap, yang diatur dengan PeraturanMenteri Keuangantersendiri. Pasal22 ('1)Ketentuan-ketentuan dalam PeraturanMenteriKeuanganini berlakuuntuk perjalanandinas dalamnegeriyang dibiayaidari APBN yang belumdiatur denganketentuanyanglebihtinggidariPeraturanMenteriKeuanganini. (2) Pengaturan lebih lanjut yang diperlukandalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. Pasal23 Padasaat PeraturanMenteriKeuanganini mulaiberlaku,Keputusan Menteri sepanjangmenyangkutperjalanandinas KeuanganNomor 7|KMK,OZ2OO3 jabatan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan PegawaiTidak tetap, dinyatakan tidakberlaku. BABVI PENUTUP Pasal24 PeraturanMenteriKeuanganini mulaibedakupadatanggalditetapkan.
I\,{ENTEBI KEUANOAN REPUBLIKINDONESIA
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengumumanPeraturan penempatannya MenteriKeuanganini dengan dalam BeritaNegaraRepublik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta padatanggal25 ApriL
2007
MENTERI KEUANGAN dengaoaslinya, Salinansesuai Biro Umrlm
ttd SRI M1JLYAN1INDRAWATI
T.U. DcDa.temen 5
-/'
IAMPIFAN I PERATUBAX t\ Nrr Rr KEUANGA\ NOMOR'I) /PIMKO5/2OO/ TENTANCPLRJALANAN OINASJABAIAN DALAI\,INEGERIBAGI PEJABAT NEGAAAPEGAWAINEGERIDANDI GAWAITIDA^
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA UANG HARIAN PERJALANANDINASJABATANDALAI\4NEGERI
PROVINSI
NO
UANGHARIAN
2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. '18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
3 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 350.000 450.000 300.000 350.000 350.000 400.000 350.000 350.000 300.000 300.000 300.000 350.000 300.000 300.000 300.000 350.000 300.000 300.000 300.000 300000 450.000 400.000
NANGGROEACEH DARUSSALAI\4 SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERABARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNGd BANTEN D.K.I.JAKARTA JAWATENGAH D.I.YOGYAKARTA JAWATII\4UR BALI NUSATENGGARA BARAI NUSATENGGARA TIMUR KALIIV]ANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESIUTARA GORONTALO SULAWESIBARAT SULAWESISELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESITENGGARA IVIALUKU MALUKUUTARA IRIANJAYABARAT
MENTERI KNUANGAN sesuaidenganasliny4 &i.roUmum
ttd SRI MULYANI INDRAWATI
T.U.Dcpartemen
. LAMPIRANII KEUANGAN MENTERI PERATURAN PERJAIANAN TENTANG NOMOR45 /PIUK.O5/2007 . DINASJABATANDALAMNEGERIBAGI PEJAMT NEGARAPEGAWAINEGERI,OANPEGAWAIT1DAK
MENTEBIKEUANGAN INDONESIA REPUBLIK
") FASILITAS TMNSPORT BAGIPEJABATNEGAM, DANKELUARGA
NO
PEJABATNEGARA
TINGKAT PERJALANAN OINAS
PESAWAT UDARA
3
2
1
I\4ODA TRANSPORTASI
dan WakilGubernur, Gubernur, PejabatLainnyaYangSetara
3
PejabatNegaraLainnya
B
KERETA LAINNYA APVBUS 7 6
KelasI A
Sesuai Spesial/ Eksekulif Kenyataan
Bisnis
KelasI B
Eksekutif
Sesuai Kenyataan
Ekonoml
KelasI B
Eksekutif
Sesuai Kenyataan
Bisnis
KetuaMakilKetuadanAnggota LembagaTinggiNegara,I\/lenleri sertasetingkatMenteri
2
LAUT 5
BAGIPEGAWAI,DANKETUARGA) FASILITAS TRANSPORT
NO
ESELON.PANGKAT/GOL
TINGKAT PERJALANAN DINAS
2
1
TRANSPORTASI I\4ODA
3
PESAWAT UDARA 4
KAPAL LAUT 5
KERETA LAINNYA APUBUS 7 6
1
EselonL
B
Bisnis
KelasI B
Eksekutif
2
Eselonll.
c
Ekonomi
KelasI B
Eksekutif
3
lV Eselonlll/Golongan
D
Ekonomi Kelasll A
Eksekutif
4
lll EselonlV/Golongan
Ekonomi K e l a sl l A
Eksekutif
5
ll danI PNSGolongan
Ekonomi K e l a sl l A
Eksekutif
F
") Keluarga sebagaimana dimaksud untukkeperluan dalampasal4ayat(2) hurufgdan h.
MENTEzuKEUANGAN, .
Salinansesuaidenganaslinya, iro Umum '.U. Departe:nen
lld
SzuML,'LYANIINDRAWATI
Sesuai Kenyataan Sesuai Kenyataan Sesuai Kenyataan Sesuai Kenyataan Sesuai Kenyataan
MENTERI
NOMOR45 /P[4KO5/2ooz'IEN]ANG PTRJALANAI! DINAS JABATAN DALAM NECERI BAGI PEJABAT NFGARAPFGAWAINEGFRI,DANPTGAWAITIDAK
KEUANGAN I\,{ENTEBI INDONESIA REPUBLIK
FASILITASDANKETASPENGINAPAN BAGIPEJABATNEGARA,DANKELUARGA) NO
PEJABATNEGARA.
TINGKATPERJALANAN DINAS
FASILITAS HOTEL
KELAS
2
4
5
KetuaMakilKetuadanAnggota Lembaga TinggiNega.a,Ivlenteri serta setingkatl\4enteri.
BintangLima
Suite
Bintang Empat
Deluxe
Bintang Empat
Deluxe
1
2
Gubernur, WakilGubernuf,dan Pejabai LainnyaYangSetara
3
PejabatNegafaLainnya.
B
15
Kelerangan: UntukPejabatNegara(KetuaMakilKetuadan AnggotaLembagaTinggi Negara,Ivenleriserta setingkatlvenlei) dibedkanfasilitasHotelEinlangLimaKelasSurte.ApabiladalamPrcvinsitersebuttidaklerdapalHotelBinlangLima, makakepadaPejabatNegaratercebutdapatdiberikan ta fkamafhoteltertinggiyangadadi provinsilersebut.
") BAGIPEGAWAI.DANKELUARGA FASILITASDANKELASPENGINAPAN NO
ESELON,PANGKAT/GOL.
TINGKATPERJALANAN DINAS
FASILITAS HOTEL
2
4
1 . EselonL
KELAS 5
BiniangEmpat
Deluxe
2.
Eselonll.
c
Empat Eintang
Deluxe
3.
Eselon lll/ Golongan lV.
D
Bintang Tiga
Standar
4.
EselonlV/ Golongan lll.
E
Dua Bintang
Standar
5.
PNSGolongan ll danL
F
Bintang Satu
Standar
') Kebaryaunlukkeperluan sebagaimana dimaksud dalampasal4ayat(2)hurufgdanh.
beq-sesuaidenganaslinya,
Umum T.U. Deqanernen
ano Ll0?
' MENTERIKEUANGAN, ttd SRIML,'LYANIINDRAWAII
w
LAMPIRANIV KEUANGAN IVIENTERI PEMTURA{ PERJALANAN TENTANG NOMOR .I) /PNIK.O5/2007 OINAS JABATAN DALAI"I NEGERI BAGI PEJABAT TIDAK NEGAM, PEGqWAINEGERIDAN PEOAWAI TETAP
MENTEBIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
BIAYAPEMETIANDANANGKUTANJENAZAH
NO.
URAIAN
1 BiayaPemetian
A Tingkat
TingkatB
4.500.000
4.0c0.000
TinqkatPeqawai D TingkatC Tingkat
3.000.000
2.500.000
TingkatE
2.500.000
l\4enurut tarifyangberlakudan alatangkutyangdigunakan
2 Pengangkutan
IUENIERI KEUANCAN Salinansesuaidenganaslinya, BiroUmum Ke'pala u.b. agianT.U Departemen
t
--s-."*\-@
ttd SRI MULYANI INDRAWATI
LAMPIRANV (EUANGAN OEOA]IIRAN MENTERI PERJALANAN TENIaNG iririon 45 erutn.os,zooT 6r es J,qe rnN DALAIv NEGER' aqGI PFJAaAT I'IiONNE, PCCIWEI NEGERI.DAN PEGAWAITIDAK
MENTERIKEUANGAN BEPUBLIKINDONESIA
TARIFRATA'RATAHOTEL BERDASARKAN PERKIRr'ANBIAYAPENGINAPAN TEAN NET,q-RTEIOTEL KELASSTANDAR/ DELUXENON SU]TE BINTANG E[NPAT
ACEH DARUSSALAI!4 875.000 650.000 NANGGROE 3.930.000 800.000 UTARA SUT'AT€RA 2.670.000 800.000 RIAU 3.100.000 700.000 RIAU KEPULAUAN f 13.000 600.000 5. J A I V B I 2.670.000 850-000 6 . SUI\,{ATEMBARAT 1.440.000 750.000 SELATAN 7 . SUMATERA 550.000 ?.22O.O0O 8. LAMPUNG 600.000 650000 9. BENGKULU 550.000 975.000 10. BANGKABELITUNG 700.000 2.750.O00 B A N T E N 11. 1.630.000 800.000 '1.200.000 7.920.000 13. D.K.I.JAKARTA 800.000 3.232.000 14. JAWATENGAH 750.000 3.722.000 1 5 . D.I,YOGYAXARTA 800.000 4.770.000 16. 7.233.000 1.500.000 17. B A L I 4.650.000 750000 BARAT 1 8 . NUSATENGGARA 1.625.000 600.000 TIIVIUR 1 9 . NUSATENGGARA 682.000 700.000 BARAT 20. KALIMANTAN 622.000 650.000 TENGAH KALIMANTAN 2'1_ '1.800.000 650.000 SELATAN 22. KALIIT,IANTAN 5.250.000 800.000 TIIVUR 23. KALIIVANTAN 2.380.000 750.000 24_ SULAWESIUTARA 796.000 650.000 25. GORONTALO 198.000 600.000 BARAT 26. SULAWESI 2.500.000 800.000 SELATAN 27. SULAWESI 900.000 700.000 24. SULAWESITENGAH 340.000 700.000 TENGGARA 29. SULAWESI 600.000 650.000 30. I\,IALUKU 600.000 200.000 UTARA 3 1 . IVALUKU 1.220.000 850.000 32. 960.000 650.000 33. IRIANJAYABARAT 1. 2. 3.
500.000 350.000 250.000 550.000 400.000 300.000 550.000 400.000 300.000 450.000 350.000 200.000 500.000 300.000 200.000 600.000 400.000 300.000 500.000 350.000 250.000 400.000 350.000 300.000 400.000 350.000 300.000 400.000 350-000 250.000 500.000 400.000 300.000 600.000 450.000 350.000 700.000 550.000 400.000 600.000 450.000 350.000 550-000 400.000 300.000 600.000 450.000 350.000 1.100.000850.000 700.000 600.000 450 000 300.000 500.000 350.000 250.000 500.000 350.000 250.000 500.000 350.000 250.000 500.000 400.000 250.000 650.000 500.000 350.000 600.000 500.000 350.000 500.000 450.000 300.000 500.000 400.000 300.000 650.000 500.000 350.000 500.000 400.000 300.000 500.000 400.000 300.000 450.000 300.000 200.000 450.000 300.000 200.000 600.000 450.000 350.000 500.000 400.000 300.000
MENTERI KEUANGAN Salinansesuaidenganaslinya,
{;$ f{
no SRIMT'LYANIINDRAWATI
200.000 200.000 200.000 150.000 150.000 250.000 200.000 200.000 200.000 150.000 200.000 250.000 300.000 250.000 200.000 250.000 450.000 200.000 200.000 200.000 200.000 150.000 200.000 200.000 150.000 150.000 200.000 150.000 200.000 150.000 150.000 250.000 200.000
.d.ffi;; PERAIURAN
I{ENIERI
NOMOR45 /PMK.O5/2007 lCNIANC PLRJALANAN DINAS JABATAN DAIAM NEGERI BAGI PEJA&AT NLGARA.PEGAWAINEGERIDANPEGAWAITIOAK
MENTERIKEUANGAN FEPUBLIK INDONESIA
LembarKe KodeNo. Nomof
Kementerian Negara/Lembaga:
Dinas SuratPerintahPerialanan 1
2 3
5 6 7
I
9
iabatbeMenanqvanqmemberiperintah Nama/NlPPeoawaivanqdioerintahkan a. Pangkaldan Golonganruanggaji menurut PP No.6 Tahun1997 b. Jabatan/lnstansi c. TinqkatBiavaPerialanan Dinas{ lvlaksudPerialanan Dinas Alatanqkutanvanqdiperqunakan a. Tempatberangkat b. TempatTuiuan a. LamanyaPerjalanan Dinas b. Tanggalbe.angkat c. Tanggalharuskembali/tiba di tempatbaru*) Penqikut: Nama 1. 2. 3. 5. Pembebanan Anggaran a. lnslansl b. MataAnooaran
b.
c.
b. b. c.
TanoqalLahir
Keteranqan
b.
lainlain 1 0 Keteranqan coretyangtidakperlu
di Dikeluarkan Tanggal
:
(PeiabatYang Bsrwonang)
(......................... NIP
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR45 /PMK.O5/2007 TENTANGPERJALANAN OINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI P€JAEAT NEGAM, PEGAWAINEGERIDAN PEGAWAITIDAK
MENTERIKEUANGAN INDONESIA REPUBLIK
i.
Bemngkat dari (TempatKedudukan) PadaTanssal Kepala
ll.
T i b ad i Pada Tanggal Kepala
V.
Vi.
PadaTanggal
NIP Tibadi PadaTanggal Kepala
lll.
lV.
(............... NIP Betangkal dari
NIP Bemngkaldari PadaTanggal Kepala
NIP Tibadi PadaTanggal Kepala
NIP Berangkat da PadaTanggal
NIP
NIP
Tib€ di Pada Tanggal Kepala
Eerangkaldari
NIP
NIP Telahdiperiksa denganketerangan bahwapetalanan tersebutataspedntahnya dansemala-mata unluk jabatandalamwakluyangsesingkat kepentingan singkalnya. PejabatYangBe&enang/ Pejaballajnnyayangditunjuk
Pada Tanggal Kepala
Tiba di Oempat Kedudukan) Pada Tanggal
:
PejabatYang BeNenang/ Pejaballainnyayang ditunjuk
I
VIII
NIP NIP CatalanLain,Lain PERHATIAN: PejabalYang BeRenangmenebitkanSPPD,pegawaiyang melakukanperjatanan dinas,para pejabal yang mengesahkanlanggal berangkatiba, serla bendaharawanbertanggungjawab berdasarkan peraluran-peraluran KeuanganNegaraapabilanegaramendeita.ugi akibal kesatahan,ketalaian,dan
PEFATUMN IVIENTERI KEUANGAN NOMOR45 /PMK.Os/2OO? TFNTANG PFRJALAMN DINASJABATANOATAMNEGERIBAGI PEJABAT NEGAM PEGAWAI NEGERI.DANPEGAWAI TIDA\
MENTERIKEUANGAN INDONESIA BEPUBLIK
RINCIANBIAYAPERJALANANDINAS Lampiran SPPDNomor Tanggal
Telahdibayafsejumlah Rp........................ Bendahara
( . .. . . NIP
jumlahuangsebesar Telahmenerima
YangN,lenerima
(.. NIP
.....)
SPPDRAMPUNG PERHITUNGAN
Ditetapkan sejumlah Yangtelahdibayar semula Sisakurang/lebih
:Rp............................... : R p . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . . . . : R p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PejabatYang Beffenang/Pejabatlain yang dilLrnjuk
