｀ヽ
ち
Ⅵ 知 LImDl眈
BANJABARU
KEPUTUsAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 21 TAHUN2012 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA ttT LAYANAN PENGADAAN KOTA BANJARBARU TttuN 2012 WALIKOTA BANJARBARU, Menimbang:
a.
bahwa dalam rangka memenuhi hmfutan akan kebutuhan
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
/｀ 、 フ
dan kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan p rin s i p-pri ns i p pe n gadaan- ai. iin gtcungan p em erintah rt.o ta B anj arbaru Tahun Anggaran zor2, perlu meneLpkan p.ng.totu urrit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Banjarbaru Tahun ZCitZ;-
perlu menetapkan dengan Keputusan
Mengingat
:
a
l. U,dang'Undang Nomor g Tahun 1999 tentang pembenhrkan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru o"ilu** Negara Republik lndonesia Tahun r999 Nomor 43, Tambahan Lembaran つ４ ， Ｄ
r
WJitota;
4.
7.
Negara Republik lndonesia Nomor 3S2Z);
Undang-undang Nomor 1g rahun r 999 tcntang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun "1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik rndonesia Nomor 3g33); undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyerenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolu-si a.r, x"potisrne Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, llelbyn,Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3t!5 r ); undang'rJndang Nom or 17 Tahun 2003 tcntang Keuangan Negara (Lembaran_ Negara Repubrik Lndonesia Tahd 2003 irromor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42g6); Undang-undang Nomor 32 rahun zoo4 tentang pemerintahan D-aerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahtr 2004 Nornor 125, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia No.no, 413i\ sebagaimnna telah_diubah beLerapa iuti t"*tH. a"ng;^'u";;;l Undang Nomor 12 Tahun 200g tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 rahun zooq tentang pemerintaha. Daerah (Lembaran l.Iegara Republik Indonesia Tahun 200g Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4ga4); Undang'Undang Nomor 33 Tah,n 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Non,o, +q3bl; Undang-Undang Nomor 1l rahun 200g tentang Informasi dzin Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Repubrik -rndonesia Tahu' 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaian Negara nepuuii[ lndonesia Nomor 4843);
8.
Peraturan Pemerintatr Nomor 28 Tahun 2000 tentang usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (l-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955), sebagaimana telah diubah derigan Perahrran Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang perubahan Kcdua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2g rahun t000 tentang usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negar; Republik L:ndonesia Tahun 2010 Nomor 157);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor
30 Tahun 2000 tentang Penyelenggarann Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Nega.I Republik lndonesia Tahun 20cr0 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3957);
10. Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578);
ll.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan Antara pemerintah, pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah KabupateruKota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun zooT }.io-o, g2. Tambahin Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor aT7); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 4l rahun 2007 tentang organisasi Perangkat f)aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a74t); 13,
Peratrran Presiden Republik lndonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
14, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubatran Atas perahran Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 301);
15.
Pcraturan Menteri Keuangan Nomor 84/?MK.02l20ll tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;
16,
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LI(PP) Nomor 002/PRT/IG/VIV2009 tantang pedoman Pembentukan unit Layanan Pengadaan OJLP) Barang/Jasa Pemerintah;
MEIVTLITUSKA].I
:
Menetapkan
KESATU
Keputusan walikota Banjarbaru tentang penetapan pengel.ola unit Layanan Pengadaan Kota Banjarbaru Tahun 2012 deng* ,urunon pengelola tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
KEDUA
Pengelola unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada diknun KESATU dalam bentuk Seketariat terdiri dari unsur:
a.
Koordinator disebut Kepala ULP;
b, Scketaris ULP; c. Kelompok Kerja (Pokja) ULp; d. Pejabat Pengadaan IJLp; e. sub Koordinator disebut staf reknis ulp
1.
2. 3. 4.
f. KETIGA
Staf Staf Staf Staf
yang terdiri dari
:
Teknis Keuangan; Teknis Logistik; Teknis Dokumen dan Arsip; Tehris 6uu1uasi.
Staf Sekretariat ULP.
Unsur Pengelola ULP sebagaimana dimaksud diktum KEDUA
memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut a. Koondinator4(epalaULP.
:
Koordinator/I(epala ULP memiliki rugas dan fungsi
1.
men)usun rencana kegiatan dan penganggaran ULp; men),usun anggota Pokja dan pejabar pengadaan;
2. 3. menyusun dan
ブ
:
mendistribusikan paket-paket
pengadaan kepada Pokja dan pejabat pengadaan;
4, 5.
menyampaikan hasil evaluasi dan penyedia/pemenang dari Pokja kepada SKPDAJnit Kerja pemilik paket pekerjaan;
mengawasi, mengatur pengelola ULP;
6.
pekery'aan
dan mengendalikan semu
unsur
melaporkan hasil dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan ULp secara periodik dan atau sewaktu waktu diperlukan kepada
Walikota Banjarbaru melalui Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala ULp memiliki fungsi
:
1.
melalnrkan pengawasan dan pengendalian terhadap sernua unsru pengelola ULP;
2,
koordinator persiapan proses pengadaan (pemilihan penyedia barang/jasa) antara SKPDrunit Kerja dengan Pokja dan atau dengan Lemhaga Pengadaan Secara Elekuonik (LPSE) Kota Banjarbaru selaku pengelola portal e-procurement terkait proses pengadnan secara
elektonik;
3. koordinator don fasilitator persiapan dan proses pengadaan yang dilaksanakan oleh Pokja, sampai pada penetapan pemenan g termasuk didalamnya penanlanan san g gahan.
b.
Sekretaris ULP. Sekretaris ULP memiliki tugas
l.
:
pcngclolaan kepegawaian, administrasi surat men).urat, perlengkapan dan nrmah tangga;
2, mengelola
penyediaan logistik, safima kebutuhan operasional ULP;
3.
dan
prasarana
menghimpun dan menyiapkan bahan peraturan perundangudangan terkait proses pengadaan;
4.
mengevahu$i dan menyusun ketentuan ketentuan teknis
mekanisme proses pemi I ihan penyed i a baran g/j
as
a;
5, rnembanfu Kepala ULp. Untuk melaksanakan tugas dimaksud sekretaris ULp memiliki fungsi mernimpin sekretadat ULp. C.
Pokja ULP. Pokja ULP merniliki tugas
l, 2. 3. 4,
:
menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa; menetapkan dokumen pengadaan; menetapkan besaran nominal Jaminan penawaran;
mc*gumr:rnkan- pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website WLtD/l masing-masing dan papan p.nf,.,r*urn* resmi rurtuk masyarakat serta menyumpuiliun rci Lp-sp untuk diumumkan dalam Portal pengadaan l.iasional;
5, menilai kualifikasi
ノ
6.
penyedia barang/jasa melalui
prakualifi kasi atau pascakualifi kasi ;
melakukan 6v4l'asi administrasi, teknis dan harga terhadap
. penawaran yang masuk;
7, 8.
menjawab sanggahan; maretapkan penyedia barangZjasa untuk
a)
:
pelelangan *uu penunjukkan langsung unruk paket pengadaan. barandpekcrjaan konJtrut<si,z.lasa lainnya
yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah): atau
b)
9.
seleksi atau penunjukkan langsung unruk
paket pengadaan kosultansi yang bernilai paling iinggl i5g Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
menyerahkan salinan dokumen pemilihan pcnyedia barang/jasa kepada Pengguna Anggaran (pA),{(uasa Peng grura An ggaran
(KpA)
;
10. menyimpan dokumen asli pemirihan penyedia barang/jasa;
untuk melaksanakan tugas dimaksud pokja [ri,p memiliki fungsi sebagai. panitia pengadaan yang melaksanakan proses pemilihan penyedia barangzjasa; d,
Pejabat Pengadaan ULp. Pejabat Pengadaan memiliki tugas
:
l. mcnyusun rcncana pemilihan penyedia barang/jasa; 2. menetapkan dokumen pengadaan; 3. menetapkan bcsaran nominal Jaminan penawaran; 4. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifi kasi atau pascakualifikasi
;
5.
melalatan evah.rasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
6.
7.
menetapkan penyedia barangljasa trntuk
:
a)
penunjukkan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau
b)
penunjukkan langsturg atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
menyampaikan hasil proses pemilihan penyedia barang/jasa kepada Pengguna Anggaran (PA)4(uasa Pengguna Anggaran (KPA);
Untuk melaksanakan tugas dimaksud Pejabat Pengadaan memiliki fungsi sebagai Pejabat Pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku.
e.
r
Staf Teknis ULP.
l.
staf Teknis Keuangan bertugas melaksanakan administrasi keuangan ULP.
2.
stsf Teknis Logistik bertugas mclaksanakan penyediaan logistik sarana dan prasarana keperluan lelang.
3.
staf Teknis Dokumen dan Arsip bertugas melaksanakan penyiapan, penyusunan dan pengarsipan dokumen lelang.
4,
staf Teknis Evaluasi berlugas melaksanakan pengadaan data informasi bahan penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri),
Untuk melaksanakan tugas dimaksud Staf Teknis memiliki fungsi sebagai Staf Teknis Kepala ULP dalam mengkoordihir proses lelang yang dilaksanakan oleh Pokja ULP.
f.
Staf Sekretariat ULP.
Staf Sekretariat memiliki tugas membantu Sekretaris ULP dalam melaksanakan tugas dan fungsi memimpin sekretariat ULP,
KEEヽ 4PAT
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya" Kepala ULP, Seketaris ULP, Staf Teknis ULP dan Staf Seloetariat ULP diberikan honor selama 12 (dua belas) bulan dengan besaran honor masing-ma.sing tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran II Keputusan ini.
KELIレ lA
I'ejabat Pengadaan dan Pokja ULP dalam melaksanakan tu6las dan fungsinya diberikan honor dengan rincian sebagai berikut :
a.
Pejabat Pengadaan untuk paket pengadaan Rp, 10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah) sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket pengadaan;
b.
Pejabat Pengadaan untuk paket pengadaan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebesar Rp. 250,000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket pengadaan;
c.
Pcjabat Pengadaan untuk paket pengadaan konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp. 50,000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket pengadaan;
d. Pokja ULP dengan nilai paket pengadaan
konsultansi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100,000.000,00 (seratus juta rupiah) :
l.
Ketua Rp. 275.000,00 (dua ratus tujuh puiuh lima ribu rupiah) per paket pengadaan;
2.
Sekretaris Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket pengadaan;
3.
Anggota
Rp 175.000,00 (seratus rupiah) pcr paket pcngadaan.
tujuh puluh lima ribu
e. Po$a ULP dengan nilai paket pengadaan diatas Rp. 100.000.000,00' (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
l. 2.
:
Ketua Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per paket pengadaan; Sekretaris Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per paket pengadaan;
3,
Anggota Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per paket pengadaan.
f. Pokja ULP dengan nilai paket pengadaan Rp. 300.000,000,00 (tiga rahs juta rupiah) sampai Rp. 500.000.000,00 (lima rahs juta rupiah)
diatas dengan
:
l.
Ketua Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per paket pengadaan;
2.
Selcretaris Rp. 500.000,00 pengadaan;
3.
Anggota Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu nrpiah) per paket pengadaan;
(lima ratus ribu rupiah) per paket
g, Pokja ULP dengan nilai paket pengadaan
diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) :
l.
Ketua Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per paket pengadaan;
h.
2.
Sekretaris Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per paket pengadaan;
3.
Anggota Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per paket pengadaan;
Pokja ULP dengan nilai paket pengadaan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) :
l.
Kelua Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per paket pengadaan;
2.
Sekretaris Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh rihru rupialt) per paket pengadaan;
3.
Anggota Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per paket pcngadaan.
i.
Pokja ULP dengan ailai paket pengadaan 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratrx juta rupiah) sampai dengan 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiatr) :
l.
Ketua Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per paket pengadaan;
2.
Sekretaris Rp. 850.000,00 (delapan rafus lima puluh ribu rupiah) per paket pengadaan;
3.
Anggota Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per paket pengadaan.
j.
Pokja ULP dengan nilai paket pengadaan 5.000,000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan 10.000.000,000,00 (sepuluh milyar rupiah)
1.
Ketua Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per paket pengadaan;
2.
Sekretaris Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per paket pengadaan;
3,
Anggota Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiair) per paket pengadaan
旺
ENA卦 /1
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dib€banlen pada Dokumen Pelaksanaan Angga-ran (DPA) Unit Layanan Pengadaan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2012 melalui kegiatan Fasilitasi kerj asama den gan Dunia Usaha/Lembaga.
KETU」 LIH
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari 1.1dapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Banj arbanr pada tanggal )o )anuqpi 2012
WAT,iTOTA BANJARBARU, ´
″
｀ :
ⅣIoRUttDIN
N00R
Tcrnbusan disampaikan dengan hormat kepada : l. Wakil Walikota Banjarbanr di Banjarbanr. 2. Sekreuris Daerah Kota Banjarbanr di Banjarbaru. 3, Inspekur Kota Banjrubaru di Banjarbaru. 4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru di Banjarbaru. 5. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru di Banjarbaru. 6, Anggota Pengelola ULP Kota Banjarbanr di Banjarbaru.
Lampiran
I
: Keputusan
Nomor Tanggal SUSLI-NAN PEN G ELOLA
| :
Walikota Banjarbaru *l Tahun 2012 2O )Anuari 2012
I.'MT PELAYANAN PENG A NAAN
KOTA BANJARBARU TAHI,JN 2012
JABATAN DALAM INSTANSI
JABATAN DALA夕 1 PENGELOLA ULP
2 Staf Ahli Walikota Bidang PemerintaharL Pembangunan dan Kemasvarakatan Kabag Pembangunan Setdako Banj arbanr
3
NO 1 1
KOORDI10ATOR/KEPALA
つ４
SEKRETARIS
3.
Kasubbag. Bina Adm. Pekerjaan Umum dan Penataan Kota Bag. Pembangunan Setdako Banjarbaru
STAF TEKNIS EVALUASI
4
Kasubbag. Bina Adm. Perhubungan dan Informatika Bag, Pembangunan Setdako Banjarbaru
STAF TEKNIS KEUANGAN
`
NAMA
NO
1
JABATAN DALAM INSTANSI
JABATAN DALA卜 PENGELOLA ULP
う４
2
3
4
Herry Nispu Yanto, S.Pt
Pelaksana Bina Adrn. Perhubungan dan lnformatika Bag. Pembangunan Setdako Baniarbaru
STAF TEttIS LOGISTIK
Pclttana Sckrctariat Ditt PekcDaan
STAF TEKNIS DOKLIMEN DAN ARSIP STAF SEKRETARIAT
Sutikno
Umum Kota Baniarbaru ， ｐ
Nadia Salehヽ
SP
Firdaus,A.Md
4.
M・
5.
Rarna Fajar Wati, A.Md
Pelaksana Bina Adm Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluas i Pembangunan Bag. Pembangunan Setdako Bani arbaru Pelaksana Eina Adm Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Bag. Pembangunan Setdako Bani arbaru Pelaksarla Bina Adm Perencaraan, Pelaksanaan dan Evaluas i Pemban gunzur
STAF SEKRETARIAT
STAF SEKRI]TARIA′
Bag. Pembangunan Setdako Bani arbaru
PEJABAT PENGADAAN N0 1 1
1
NANIA
lINIT KERJA
2
3
つ４
H.M.Ⅳ 【 aulam■ ST
Bagian Pembangunan Setdako Banj arbaru
Suprapto, S. Hut
Bagian Pembangunan Setdako Banj arbaru
巧 .Amawai Sunatln,sP
4
Rusna Apriani, ST
Dinns Pekerjaan Umum Kota Banjarbaru
Rdlnat Juliani,ST
Bagian Pembangunan Setdako Banj arbaru
て０
3
Ba」 an Umm sctdako B〔 呵arbaru
6
Sub五 anto,ST
Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarbaru
7
Fathurrahman, ST
Dinas Pekerl'aan Umum Kota Banjarbaru
I｀
POKJA I
NttA
N0
UNIT KERJA
Fathr.urahman, ST
3 Dinas PU Kota Banjarbaru
Ketua
Henny Rachmaniar, ST
Dinas PU Kota Banjarbaru
Sekretaris
M, Fahrian Rozany, ST
Dinas PU Kota Bttarbaru
Anggota
2
1
つ４
3.
KEDUDUKAN DALANI POKJA 4
POKJA II NAⅣ 風
N0
1 う乙
3.
UNIT KERJA
KEDUDUKAN DttAM POKJA
2 AclШlad Rizani,ST.
3 Dinas PU Kota Banjarbaru
Ketua
Reny Yudiarni,ST
Dinas PU Kota Banjarbaru
Sckretaris
TA Rudiaに oA.A,MD・
Dinas PU Kota Banjarbaru
Anggour
4
POKtttA III
NANIA
N0
Ш
つ´
1
KEDUDUKAN DALAM POKJA
3
4
Bagian Pembangwran Setdako
M. Deny Pramudji, ST
l
T KERJA
Ketua Banjarbaru
つ４
Hj. Arnawati Sufiatin,
Bagian Umum Setdako Sekretaris
SP
Banjarbaru 3
Atrkasi R」 dha,A.卜 /1d
BP2T Kota Banjarbaru
Anggota
UNTr KERJA
KEDUDUKAN DALA卜I POKJA
3
4
POKtIA IV NO
￨
つん
1
NA卜lA
M,卜 laulanヽ ST
Bag. Pernbangunan Setdako Ketr:a Banjarbaru
つ
Rahmat」 uliani,ST
Bag, Pernbanguran Setdako S
Banjarbaru
ekretari
Bago Pcmbangtman Setdよ o 3
Rachmat Hidayat, SH
B輌 缶baru
Anggota
s
POKJA V N0
NAMA
Ш
T KERJA
KEDUDUKAN DALAPI POKIA
Bago Pembangunan Sctdako 1
Suprapto, S.Hut
うる
Teddy Endar Sukmana, ST
Kefua
B可 田baru Bag. Pembangunan Setdako
Sekretari.s
Banjarbaru つ０
Subhan,S,Sos,MAP
BAPPEDA dan PM Kota Anggota
Baniarbaru
η/ALIKOTA
「
BANJARBARU,
｀ サ MoRUZAIDIN N00R
Lampiran
II : Keputusan Walikota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor : Zl 2.O Tanggal : Januari 2012
BESARAN HONOR PENGELOLA IINIT PELAYANAN PENGADAArV(ULP) KOTA BANJARBARU TAI‐ IUN 2012 耶
Sィ
姐陽リド耳ONOR θぽ)/BULAN う０
KEDUDUKAN DALAM ULP つろ
NO 1
1
KOORDNATO鮨
KEPALA
2.500,000,‐ 2.000.000,‐
２
STAF TEKNIS
1.500.000,‐
，
つ‘
SECTAttS
4
STAF SEKRETARIA「
500.000,‐
, `´
WALIKOTA BANJARBARU,
M.RUZAIDI10 N
