P€RAruRAH THALIKOTA PAYAKU M BUH
lkvpr:
Tahun 2010 TENTANG
PELAKSANAAN F€MS€RIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PENGGANTI DINGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH, t 1---r-r
a.
bahwa kondisi nyata yang ada pada saat ini masih banyak bangunan-bangunan yang sudah didirikan tanpa terlebih dahulu memiliki lzin Mendirikan Bangunan dari Walikota Payakumbuh, dan sebagian secara planologis dapat diterbitkan izinnya;
b.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang nornor 28 Tahun 2002 serta Peraturan Daerah Kota Payakumbuh nomor 09 tahun l-996 tentang Bangunan, perlu diberikan batas yang tegas dan jelas terhadap kondisi yang telah ada dengan
peraturan yang akan dilaksanakan lebih menyeluruh dan konsisten dimasa selanjutnya; c.
bahwa untuk memenuhi amanat pasal 48 ayat (3) Undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, pasal 118 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang nomor 28 Tahun 2002 serta Peraturan Daerah Kota Payakumbuh nomor 09 tahun 1996 tentang Bangunan, harus dilaksanakan pemberian lzin Mendirikan Bangunan Pengganti
d.
.
bahwa pada tahun angaran 2010 telah disediakan anggaran untuk kegiatan c, pada DPA Dinas Tata Ruang dan Kebersihan
sebagaimana dimaksud huruf Nomor 1.05. 1.05.01 .16.O4.5.7.;
e. bahwa untuk tertib pelaksanaan pemberian lzin Mendirikan Bangunan Penganti perlu ditetapkan sistem dan mekanismenya dengan Peraturan Walikota Payakumbuh.
Mengingat
Nomor STahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, jo. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1956 Nomor 19);
1. Undang-Undang
2.
3.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ilembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 nomor 134, Tambahan Lenbaran Negara Republik lndonesia nomor a247\; Undang-Undang nomor 10 Tahun Tahun 20&1 tentang Penrbeniuxai: rers:uran Perundang-Undangan {Lembaran Negara Republik lnijceesla T:f,-- ll=---l ':-:' 53, Tambahan Lembaran Negara Repubi:i lr'icces:a lisr'3r ':389,:
4. Undang- Undang Nomor 32 Tahun
Negara Republik lndonesia Tah-r,
Negera ReDu=, i.
-::,-:;
Reor.;biik :|1d.l-:i-: rr:,-
?-
3r
j:-:'u-
-1t!
li-TJ
lit-l
l-r-i -,:'-:' lli -=-:;--';-
j, -'::::.--=- ?=-::r.i3h rJ:r--=i' 35 :a;:::r3 --:-:_r=- ::;.-!;-=,3=i:-i lfj -CF3' ls l:n;: 23c'2 tenranS E:r3,-a: ,3e:,-: _?*=.=-a--::-:--.3a.8 '.=g;.=-tac:c;i* inior:e*a Tahur': 2GOl Nor:or 83, Tarbai-'ac ;-er.cai.ar, ti=i:= "1:=;3;, l. ; ::OOnesia lriorCr 4532i;
i.
Pera:;:an #enieri Pekerlaan Unrurn Nomor 29/PRTl!'li2oof tentang pe:cr-:Pe:s',,=ratan Teknis Bangunan Gedung;
?, P:raiuran Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang
pedcr-:.
Tetnis Fasilitas dan Aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan;
8. Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor ]6/PRT/M/2007 tentang pedonan Urnum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
9. Peraturan Menteri
Pekerjaan umum Nomor Ls/pRT/M/2007 tentang pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
l0.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRr/M/2007 tentang pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung.
Li..Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 03-D3); 12.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dilingkungan Pemerintah Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2OO8 Nomor 05 s);
Kota
seri
D-
L3.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh nomor Ogtahun 1996 tentang Bangunan {Lembaran Daerah Tahun l-997 nomor 9 Seri D ); 14.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh nomor lL Tahun 2008 tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan (Lembaran DaerahKota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor LL Seri 94).
MEMUTUSKAN: MCNETAPKAN
:
PERATURAN WATIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PETUNJUK PETAKSANAAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PENGGANTI.
---
BAB.
I
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan
:
1.
lzin Mendirikan Bangunan Penganti adalah lzin Mendirikan Bangunan yang diberikan sebagai pengganti terhadap bangunan yang sudah didirikan namun belum memiliki lzin Mendirikan Bangunan.
2.
Lurah adalah Kepala Kelurahan dimana bangunan yang akan mengajukan permohonan Bangunan Pengganti berlokasi.
3.
Camat adalah Camat diwilayah kelurahan dimana bangunan yang akan mengajukan pernohonan lzin Mendirikan Bangunan Pengganti berlokasi.
4.
Dinas Tata Ruang adalah Dinas Tata Ruang dan Kebersihan adalah Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kota Payakumbuh.
5.
Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
6.
Pendataan adalah pendataan yang dilaksanakan terhadap bangunan yang beiur- r-errili(! Mendirikan Bangunan.
7.
Persyaratan planologis adalah persyaratan Rencana Tata Ruang Kota yang ditetapkan dengaDaerah sampai Rencana Rinci dan Rencana Teknik Ruang.
lzin Mendirikan
a
ffi€i &*a= *t a;gr=f-*;r'3;-g,:.3. g?ry :T. LE€**:i-+;- -=-;-'::rffi.*
-,'i:a--i,=
>1q;;;_;-
--+e"=-
Lrl -3-'-'^-='
-- -:{':
BAB II PEHGERTIAN MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Pertama
Pengertian Pasal 2
:-. !-'=i-*ciixan Bangunan Pengganti adalah lzin Mendirikan Bangunan yang diberikan sebagai :€.:-ani ter-hadap bangunan yang sudah didirikan sampai dengan 2 (dua) bulan sebelum
::iaxsanakannya Pemberian lzin Mendirikan Bangunan Pengganti berdasarkan peraturan ini, termasuk pe:'ubahan dan atau penambahan bengunan;
tzin Mendirikan Bangunan Pengganti diberikan terhadap bangunan permanent yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah Kota payakumbuh nomor 09 tahun l-996 tentang Bangunan, dan memenuhi persyaratan planologis berdasarkan Rencana Tata Ruang Kota.
:
Bagian Kedua Maksud dan Tujuan
=
Pasal 3 {1)
{2)
Maksud pelaksanaan pemberian lzin Mendirikan Bangunan Pengganti adalah untuk dapat diberi batasan yang tegas dan jelas tehadap pelaksanaan Penertiban Bangunan berdasarkan ketentuan yang ada, sehingga pelaksanaan penertiban Bangunan selanjutnya tidak lagi mempunyai ganjalan; Tujuan pelaksanaan pemberian lzin Mendirikan Bangunan Pengganti adalah untuk memberikan legalitas terhadap bangunan-bangunan yang telah dibangun, namun belum memiliki lzin Mendirikan Bangunan baik yang disebabkan kelalaian pemilik bangunan maupun yang disebabkan kurang terlaksananya Penertiban Bangunan, serta melaksanakan amanat undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung dan Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan.
BAB. III
.
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB LURAH, CAMAT, DINAS TATA RUANG DAN KEBERSIHAN Bagian Pertama
Lurah Pasal 4 (1)
bangunan permanent dan semi permanent yang ada diwitayahnya hingga waktu 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan lzin Mendirikan
Lurah beserta jajarannya melakukan pendataan terhadap
Bangunan pengganti tidak memiliki lzin Mendirikan Bangunan, termasuk penambahan perubahan bangunan, sesuai dengan daftar isian yang disediakan oleh Dinas Tata Ruang
dan dan
Kebersihan. (2)
(3)
pelaksanaan pendataan yang dilaksanakan oleh Lurah seperti dimaksud ayat (1) diatas dengan mengisi daftar isian yang disediakan oJeh Dinas Tata Ruang dan Kebersihan bagi bangunan vang dibangun sampai dengan 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan lzin Mendirikan Bangunan Pengganii. dan yang belum memiliki lzin Mendirikan Bangunan berdasarkan peraturan yang berlaku. Lurah menyampaikan laporan kepada Walikota Payakumbuh yang dalam hal ini keoac: l,ra; Tata Ruang dan Kebersihan melalui camat masing-masing terhadap hasil pendataan '!'a^3 c'iaK'Jkan7/J sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, paling lama L {satu) bulan ier*:J'3 :a-eet/
pendataan.
4
Bagian Kedua Camat Pasal 5 Camat memberikan petunjuk dan pengawasan terhadap pelaksanaan pendataan yang dilakukan oleh Lurah diwilayahnya sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan (2) pasal 3 diatas. (2)
Camat menyampaikan hasil laporan lurah diwilayahnya kepada Walikota Payakumbuh yang dalam hal ini Dinas Tata Ruang dan Kebersihan.
Bagian Ketiga Dinas Tata Ruang Dan Kebersihan Pasal 6 (1)
Dinas Tata Ruang dan Kebersihan memberikan petunjuk atas nama Walikota Payakumbuh kepada Camat dan Lurah tentang Pelaksanaan Pemberian lzin Mendirikan Bangunan Pengganti berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota.
(2)
Dinas Tata Ruang dan Kebersihan melaksanakan Pemberian lzin Mendirikan Bangunan Pengganti berpedoman sepenuhnya kepada Undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung dan Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan serta dan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh nomor 09 tahun 1996 serta Tata Ruang Kota mulai Rencana Umum Tata Ruang Kota sampai dengan Rencana Teknik Ruang Kota.
:--
t5l
Dinas Tata Ruang dan Kebersihan melaksanakan Pemberian lzin Mendirikan Bangunan Pengganti harus membagi dan mengelompokkan kelurahan, menyusun jadwal/Schedulle bagi masing-masing kelompok sehingga pelaksanaan pemberian lzin Mendirikan Bangunan Pengganti dapat terlaksana sesuai jadwal/schedulle yang ditetapkan.
(4)
Kepala Dinas Tata Ruang dan Kebersihan atas nama Walikota Payakumbuh menanda tangani Surat
Keputusan Pemberian lzin Mendirikan Bangunan Pengganti dan menada tangani Kutipan lzin Mendirikan Bangunan Pengganti. (s)
Dinas Tata Ruang dan Kebersihan menyampaikan lzin Mendirikan Bangunan Pengganti dan memungut
biaya yang ditetapkan terhadap lzin Mendirikan Bangunan Pengganti yang telah mendapat persetujuan dari Walikota Payakumbuh kepada pemiliklKuasa pemilik dikantor Kelurahan masing-masing. (6)
Dinas tata Ruang dan Kebersihan Menyetorkan biaya lzin Mendirikan Bangunan Pengganti ke Kas Daerah sebagaimana penyetoran terhadap biaya lzin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan secara rutin.
(7)
Dinas Tata Ruang dan Kebersihan menyampaikan laporan kepada Walikota Payakurnbuh terhadap/l perkembangan dan kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pemberian lzin Mendirikan Bangunay'/ pengganti setiap 2 {dua ) bulan
sekati.
I
8AB-IV PELAKSANAAN PEMBERIAH IZIH MENDIRIKAI\I BEN€UNAN PENGGAHTI Bagian Pertama Pendataan Pasal 7
seterD3: Pendataan Bangunan yang belum memiliki lzin Mendirikan Bangunan dilakukan oleh Lurah dan Ruang Tata Dinas oleh yang disediakan beserta jajarannya dengan mengisi formulir isian Kebersihan (2)
(3)
(4)
(s)
(6)
sebagaimana
.
: Peraturan ini'
pendataan yang dilkukan oleh Lurah beserta jajarannya paling lama 1 {satu) bulan terhitung tanggai penerimaan formulir isian. jajarannya disampaikan ke Dinas Formulir lsian pendataan yang telah diisi lengkap oleh Lurah beserta untuk Tata Ruang dan Kebersihan melalui Camat setempat sebanyak 2 (dua) rangkap, 1{satu) rangkap Dinas Tata Ruang dan Kebersihan dan 1 (satu) rangkap untuk camat. (lima) hari setelah masa Formulir lsian pendataan yang diterima oleh Camat setempat paling lama 5 waktu pendataan berakhir oleh Lurah. dan Formulir lsian pendataan yang diterima oleh Camat, selanjutnya diteruskan ke Dinas Tata Ruang Kebersihan paling lama 2 (dua) hari setelah penerimaan oleh Camat dari masing-masing kelurahan. Dinas Setiap penyerahan Formulir Pendataan mulai dari Lurah kepada Camat dan dari Camat kepada Tata Ruang dan Kebersihan harus dibuatkan tanda terimanya'
Bagian Kedua Pengajuan Permohonan Pasal 8
: :
(1)
pengajuan permohonan lzin Mendirikan Bangunan Pengganti oleh masyarakat ke Dinas Tata Ruang dan Kebersihan dengan mengisi Formulir lsian yang disediakan'
(2)
Formulir lsian permohonan disediakan oleh Dinas Tata Ruang dan Kebersihan melalui Lurah setempat berdasarkan jumlah pendataan yang telah dilakukan'
(3)
Formulir lsian permohonan diberikan kepada masyarakat secara cuma-cuma tanpa dibebani biaya apapun.
(4)
Bentuk dan format Formulir lsian Permohonan sebagaimano
I
".' ,:' . peraturan ini'
Pasal 9 (1)
(2)
(3)
Formulir lsian permohonan lzin Mendirikan Bangunan Pengganti beserta
kelengkapannya setempat' Lurah melalui dan Kebersihan disampaikan oleh masyarakat ke Dinas Tata Ruang
pernohonan lzin Lurah memberikan tanda terima kepada masyarakat yang telah menyampaikan Mendirikan Bangunan Pengganti secara lengkap. Lurah menyampaikan seluruh berkas permohonan lzin Mendirikan Bangunan Pengganti vang peneiir'";an. diterimanya ke Dinas Tata Ruang dan Kebersihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Bagian Ketiga
Pemberian Keputusan Pasal 10 {1)
Dinas Tata Ruang dan Kebersihan wajib memeriksa persyaratan administrasi cja:r Permohonan lzin Mendirikan Bangunan Pengganti'
*e';.a'::3-
=
l,nas Tata ,Ruanfr 3ei '.3=ei;.n:. -e-DEniahu(an Sec-o13 l€iT-;,! (e3ct; -zs.:'e..:: -3 3:, -'3^ seteFpat rengenai Per=ohonan iz'n fulendirikan Bangunan Penggant rang o€!.j!'- -ere|'l!.: persyaratan.
Pasal 11 (1i
Dinas Tata Ruang dan Kebersihan menyampaikan keputusan kepada Pemohon selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Permohonan lzin Mendirikan Bangunan Pengganti diterima, apakah permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak.
(21
Permohonan lzin Mendirikan Bangunan Pengganti dapat ditolak apabila
:
a.
bangunan yang diajukan lzin Mendirikan Bangunan Pengganti tidak memenuhi syarat Planologis berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dan Rencana Teknik Tata Ruang Kota (RTRK), yang dibuktikan dengan Keterangan Rencana kota (KRK)/ Advice Planning {AP) ;
b. c.
dalam penelitian ternyata tanah tempat dimana bangunan berdiri dalam sengketa;
d.
bangunan yang diajukan lzin Penggantinya secara teknis tidak lagi layak huni.
pemilik bangunan bukan pemilik tanah yang sah secara hukum yang berlaku, sementara pemilik tidak dapat mengajukan bukti-bukti atas izin pemakaian tanah dari pemilik yang sah; dan
(3)
Penyampaian Keputusan lzin Mendirikan Bangunan Pengganti dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Kebersihan kepada masyarakat dikantor Lurah setempat.
(4)
Penyerahan keputusan dapat dilaksanakan apabila pemohon lzin Mendirikan Bangunan Pengganti telah melunasi segala biaya yang ditetapkan yang tertera dalam lzin Mendirikan Bangunan Pengganti tersebut.
(s)
Bentuk dan Format Keputusan, Kutipan Keputusan beserta lampirannya sebagaiman peraturan ini.
-_-
Bagian Keempat
Biaya Pasal 12 t1)
Biaya lzin Mendirikan Bangunan Pengganti dihitung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh yang ditetapkan untuk itu.
l)\
Biaya lzin Mendirikan Bangunan Pengganti yang dipungut oleh Dinas tata Ruang dan Kenersihan disetorkan langsung ke Kas Daerah oleh Pemegang Kas Dinas Tata Ruang dan Kebersihan sebagaimana pelaksanaan penyetoran Biaya lzin Mendirikan Bangunan yang dilaksanakan secara rutin oleh Dinas Tata Ruang dan Kebersihan.
BAB V PERSYARATAN KELENGKAPAN PERMOHONAN
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PENGGANTI Bagian Pertama Persyaratan Administrasi Pasal 13 (1)
Rekomendasi Lurah setempat terhadap status kepemilikan dan pemakaian tanah.
(2)
Surat-surat tanah sebagai kelengkapan Permohonan lzin Mendirikan Bang,;n;r
berikut
a. b.
::--=-: !=::ig
:
dan atau Copv Akta untuk status keperrilri
;::ffi::l-at Surat Pernyataan (eoai a',',='s i ,ir2t^. a.2.
i;-;:
Se::-:::
.a-g
;11
!i'
'| r=-
:--- -.' l--.
n
: r.3::^- ::- .:3:: r.:-- .a-==.='3'l-: *r- lr--= ! **
:=-.i- -
r | !--
J,
c.
t4/
Surat Keierangan iurzh yang arire:aa:- 3i3n la-a: terdaftar berdasarkan ketentuan yang cerlaku-
-:er-D:: rniri 9:3:-::;t3-: -:. -
r.
ri _-
Untuk tanah yang status kepemilikkannya bukan atas nama pemilik bangunan, surat-sufa: dilengkapi dengan Surat Kuasa dari pemilik yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.
:a-:-
Bentuk dan format Rekomendasi Lurah, Surat Pernyataan Kepala Waris , Surat Keterangan Lurah =ar Surat Kuasa sebagaimana dimaksud ayat (Li, (2) dan (3) diatas sebagaimana
Pasal 14 (1)
Bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan {PBB). Sekurang-kurangnya yang dilampirkan tahun terakhir saat pelaksanaan Pemberian lzin Mendirikan Bangunan Pengganti.
(71
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutane {SPPT) PBB. Yang dilampirkan adalah SPPT PBB tahun terakhir pada saat pelaksanaan Pemberian lzin Mendirikan Bangunan Pengganti.
Bagian Kedua Persyaratan Teknis Pasal 15
t1)
Gambar yang merupakan persyaratan teknis Permohonan lzin Mendirikan Bangunan Pengganti adalah Gambar Teknik Bangunan baik untuk bangunan lantai satu maupun untuk bangunan bertingkat, dengan ukuran dan keterangan gambar lengkap.
(2)
Gambar yang dipersyaratkan terdiri dari gambar denah, dan ditambah dengan photo bangunan dari depan dan samping.
(3)
Khusus untuk bangunan bertingkat ditambah dengan Surat Pernyataan dari pemilik bangunan yang menyatakan bahwa kekuatan Konstruksi dan struktur merupakan tanggungjawab pemilik bangunan, sebagaimana Peraturan ini.
(4)
Gambar Bangunan dilengkapi dengan Gambar Situasi lokasi bangunan guna memudahkan pemeriksaan lapangan oleh petugas.
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal l-6
(1i
Bangunan yang sedang dalam pelaksanaan dan atau dalam penyelesaian sampai dengan 2 (dua) bulan
sebelum pelaksanaan Pemberian lzin Mendirikan Bangunan Pengganti, tidak dapat diberikan lzin Mendirikan Bangunan Pengganti sebagaimana dimaksud Keputusan ini .
{2)
Terhadap Bangunan sebagaimana dimaksud ayat {1} pasal ini, tetap diberlakukan lzin Mendirikan Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Bangunan yang ditetapkan pada saat itu.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal L7
(1)
Dinas Tata Ruang dan Kebersihan menyusun schedulle Mendirikan Bangunan Pengganti .
t2)
Hal-hal yang belurn diatur dalam Peraturan Walikota !ni seoan:acg -=-:-= diatur lebih lanjut dengan Keputusan kepala Dinas Tata R,rang car (eier; -=-
/
penjadvraian
cei:r::'=:-
--=-=+-
:=.=--;-.:-:-,-.
Pasal 18
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tangal ditetapkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh
Diundangkan di Payakumbuh Pada Tanggal...?..tl'l
*LIl...:ct
il
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYT(UWIEUH
RWANDI BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2010 NOMOR ....lt............
