PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH Nomor : 20 Tahun 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI KEGIATAN PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
WALIKOTA PAYAKUMBUH,
Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya Kegiatan Pembangunan dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh untuk tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setiap unsur pelaksana kegiatan perlu sekali dibekali dengan petunjuk dan pedoman pelaksanaan administrasi kegiatan yang baku dalam suatu paket yang utuh berupa Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Administrasi Kegiatan Pembangunan; b. bahwa untuk memberikan landasan yang kuat dari segi aspek hukum terhadap Petunjuk Pelaksanaan ( Juklak ) Pengendalian Administrasi Kegiatan Pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Payakumbuh. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
1
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43 Tahun 2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi. 12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 02); 13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 03); 14. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 04); 2
15. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 05); 16. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 06); 17. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 19 Tahun 2009 tentang Implementasi Sistem e-Procurement di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2009 Nomor 19); 18. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Pemerintah Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2009 Nomor 21);
MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI KEGIATAN PEMBANGUNAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2.
Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.
Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Daerah.
4.
Kepala Daerah adalah Walikota Payakumbuh.
5.
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. 3
6.
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah.
7.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.
Peraturan Daerah adalah Peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang membawahi beberapa unit kerja.
10. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program. 11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya, dalam hal ini adalah Kepala SKPD. 12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran pada SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa Kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 15. Unit Layanan Pengadaan adalah satu unit yang terdiri dari pegawai – pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Walikota yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah. 16. E-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). 17. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat Unit LPSE adalah unit Pelaksana Teknis yang melayani proses pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan sistem dan domain e-procurement pada Pemerintah Kota Payakumbuh. 18. UserID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari Pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam sistem e-Procurement. 4
19. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi User ID kepada sistem e-Procurement. 20. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah. 21. Pejabat Pengadaan adalah 1 ( satu ) orang personil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ). 22. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang / layanan jasa. 23. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh Penyedia barang/jasa. 24. Pemilihan Penyedia Barang / Jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan. 25. Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa sebelum memasukkan penawaran. 26. Pascakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa setelah memasukan penawaran. 27. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Pengguna Anggaran. 28. Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Pengguna Anggaran dan proses serta pelaksanaannnya diawasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen. 29. Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Pengguna Anggaran. 30. Jasa Lainnya adalah segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konstruksi, jasa pemborongan dan pemasokan barang. 31. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang diperoleh melalui Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Nasional dan untuk memenuhi persyaratan seseorang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen atau Panitia / Pejabat Pengadaan atau anggota Unit Layanan Pengadaan. 5
32. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang disiapkan oleh Panitia / Pejabat Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia barang/jasa serta pedoman evaluasi penawaran oleh Panitia / Pejabat Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan. 33. Kontrak adalah perikatan antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 34. Usaha kecil termasuk koperasi kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. 35. Surat Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan bank umum / lembaga keuangan lainnya yang diberikan oleh penyedia barang/jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk menjamin terpenuhinya persyaratan / kewajiban penyedia barang/jasa. 36. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi dan/atau mempunyai risiko tinggi dan/atau menggunakan peralatan didesain khusus dan/atau bernilai diatas Rp. 50.000.000.000,00 ( lima puluh miliar rupiah ). 37. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
BAB II PRINSIP DASAR Pasal 2 Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip–prinsip : a. Efisien, pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat–singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. b.
Efektif, pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
c.
Bersaing, pengadaan barang/jasa dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
d.
Transparan, semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya. 6
e.
Adil / tidak diskriminatif, memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.
f.
Bertanggung jawab, harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.
BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN Pasal 3 (1) Maksud Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Administrasi Kegiatan Pembangunan ini dimaksudkan sebagai bahan acuan, sekaligus sebagai alat pengendalian bagi setiap unsur pimpinan pada masing-masing SKPD dalam pengelolaan APBD Kota Payakumbuh setiap tahun anggaran, khususnya terhadap belanja modal, sesuai azas pengelolaan keuangan daerah, yaitu efisien, efektif, transparan dan dapat di pertanggungjawabkan dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan. (2) Tujuan a. Terciptanya pemahaman dan persamaan persepsi dalam pengelolaan anggaran. b. Untuk menghindari tumpang tindih pembebanan biaya antar program dan kegiatan. c. Memudahkan pengukuran kinerja organisasi. d. Terlaksananya anggaran yang rasional, transparan, ekonomis dan efisien. (3) Sasaran a. Terlaksananya kegiatan secara terencana dan baik. b. Adanya petunjuk dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
kegiatan
BAB IV PERSYARATAN DAN TUGAS POKOK PARA PIHAK Bagian Pertama Pengguna Anggaran Pasal 4 Pejabat Pengguna Anggaran mempunyai tugas : a.
Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD; 7
b.
Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD;
c.
Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
d.
Melaksanakan Anggaran SKPD yang dipimpinnya;
e.
Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
f.
Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
g.
Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
h.
Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
i.
Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
j.
Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
k.
Menyusun dan menyampaikan laporan Keuangan SKPD yang dipimpinnya;
l.
Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
m.
Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
n.
Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Kuasa Pengguna Anggaran Pasal 5 (1) Pejabat Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 dapat melimpahkan sebahagian kewenangannya kepada unit kerja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran. (2) Pelimpahan sebahagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1), berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah bersama SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. (3) Pelimpahan sebahagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul SKPD. (4) Pelimpahan sebahagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. b. c.
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 8
d. e. f.
mengadakan ikatan / perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; menandatangani SPM LS dan SPM TU. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya.
(5) Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran. (6) Dalam hal pelaksanaan tugas ” mengadakan ikatan / perjanjian ” kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan, Kuasa Pengguna Anggaran dapat ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen melalui Keputusan Pengguna Anggaran tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. (7) Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pembuat Komitmen harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007. (8) Dalam hal Kuasa Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (7), maka Pengguna Anggaran dapat menunjuk pejabat lain yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga Pejabat Pembuat Komitmen Pasal 6 (1) Pejabat Pengguna Anggaran dalam mengendalikan kegiatan dapat mengusulkan pejabat pada unit kerja SKPD sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran. (2) Syarat-syarat Pejabat Pembuat Komitmen adalah : a.
Telah mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa.
b.
Memiliki integritas moral;
c.
Memiliki disiplin tinggi;
d.
Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya;
e.
Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dalam sikap dan perilaku serta tidak terlibat KKN.
(3) Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen : a.
secara umum : 1)
Membuat Rencana Operasional Kegiatan;
2)
Memproses pelaksanaan kegiatan;
3)
Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan; 9
b.
4)
Membuat laporan kemajuan fisik dan keuangan;
5)
Mempertanggungjawabkan pelaksanaan fisik dan keuangan;
6)
Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
7)
Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
8)
Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
secara khusus : 1)
Menyusun Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
2)
Menetapkan paket-paket pekerjaan;
3)
Menetapkan dan mengesahkan HPS, jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh Panitia Pengadaan / Pejabat Pengadaan;
4)
Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan Panitia Pengadaan / Pejabat Pengadaan;
5)
Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang / jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
6)
Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
7)
Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
8)
Mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak;
9)
Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Walikota dengan Berita Acara Penyerahan ( BAP );
10) Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dimulai. (4) Segera setelah pengangkatannya, Pejabat Pembuat Komitmen menyusun organisasi, uraian tugas dan fungsi secara jelas, kebijakan pelaksanaan, rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja, sasaran yang harus dicapai, tata laksana dan prosedur kerja secara tertulis disampaikan kepada atasan langsung dan Inspektorat Kota Payakumbuh. (5) Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaaan barang/jasa yang dilaksanakannya. (6) Pejabat Pembuat Komitmen wajib melakukan pencatatan, pelaporan keuangan dan hasil kerja pada setiap kegiatan, baik kemajuan maupun hambatan dalam pelaksanaan tugasnya dan disampaikan kepada atasan langsung serta Inspektorat Kota Payakumbuh. (7) Pejabat Pembuat Komitmen dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia. 10
(8) Pejabat Pembuat Komitmen dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sebelum DPA disahkan sepanjang anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan telah dialokasikan, dengan catatan penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan setelah DPA untuk kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (7) disahkan. (9) Pejabat Pembuat Komitmen wajib menyimpan dan memelihara seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk berita acara proses pelelangan / seleksi.
Bagian Keempat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pasal 7 (1) Pejabat Pengguna Anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi dan atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. (3) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Aanggaran. (4) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tugas : a.
Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
b.
Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
c.
Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
(5) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
Bagian Kelima Panitia/Pejabat Pengadaan Pasal 8 (1) Penunjukan Panitia / Pejabat Pengadaan ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran / Pimpinan SKPD masing-masing.
11
(2) Pembentukan Panitia / Pejabat Pengadaan diatur dengan ketentuan sebagai berikut : a.
Panitia Pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ).
b.
Untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) dilaksanakan oleh Panitia atau Pejabat Pengadaan.
c.
Panitia Pengadaan beranggotakan unsur-unsur yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan / kegiatan yang bersangkutan, hukumhukum perjanjian/kontrak dan bidang lain yang diperlukan, berjumlah gasal ( ganjil ) beranggotakan sekurang-kurangnya : 1)
3 (tiga) orang, untuk pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya sampai dengan nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau untuk pengadaan jasa konsultansi sampai dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
2)
5 (lima) orang, untuk pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
d.
Pejabat Pengadaan hanya 1 ( satu ) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan / kegiatan yang bersangkutan, hukumhukum perjanjian/kontrak dan bidang lain yang diperlukan.
e.
Anggota Panitia Pengadaan / Pejabat Pengadaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi teknis lainnya.
(3) Panitia / Pejabat Pengadaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a.
Memiliki integritas moral, melaksanakan tugas;
disiplin
dan
tanggung
jawab
dalam
b.
Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;
c.
Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Panitia / Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;
d.
Memahami isi dokumen pengadaan / metoda dan prosedur pengadaan berdasarkan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2007;
e.
Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai Panitia / Pejabat Pengadaan;
f.
Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang / jasa Pemerintah.
(4) Tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia / Pejabat Pengadaan adalah sebagai berikut : a.
Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta pengadaan;
b.
Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
c.
Menyiapkan dokumen pengadaan;
lokasi
12
d.
Mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar nasional dan/atau propinsi dan/atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan diupayakan diumumkan di website pengadaan nasional;
e.
Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
f.
Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
g.
Mengusulkan calon pemenang;
h.
Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau pejabat yang mengangkatnya;
i.
Menandatangani pakta barang/jasa dimulai.
integritas
sebelum
pelaksanaan
pengadaan
(5) Dilarang duduk sebagai Panitia / Pejabat Pengadaan : a.
Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, bendahara dan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD.
b.
Pegawai pada Inspektorat kecuali menjadi Panitia / Pejabat Pengadaan untuk pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan instansinya.
c.
Pejabat yang bertugas melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran dan/atau pejabat yang bertugas menandatangani surat perintah membayar.
Bagian Keenam Unit LPSE Pasal 9 (1)
Pembentukan unit LPSE bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
(2)
LPSE bertugas mengelola sistem e-Procurement di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh dan mempunyai fungsi : a. b.
c. d.
melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka implementasi LPSE Kota Payakumbuh; mengoperasikan dan memelihara sistem aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Payakumbuh serta menfasilitasi penyelenggaraan proses pelelangan pekerjaan dengan menggunakan aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik; melakukan registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa untuk memastikan penyedia barang/jasa memenuhi persyaratan yang berlaku; melakukan sosialisasi, pelatihan/training kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa, PPK/KPA dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai aplikasi sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
13
e.
f.
g. (3)
sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (Help Desk) yang melayani Panitia Pengadaan Barang/Jasa, PPK/KPA dan penyedia barang/jasa yang memerlukan panduan untuk mengikuti tahapan pengadaan barang/jasa secara elektronik; menyusun aturan-aturan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, melalui koordinasi serta penyediaan data dan informasi berkaitan dengan LPSE. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Proses e-procurement di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh yang diselenggarakan oleh unit LPSE Kota Payakumbuh dilakukan melalui aplikasi www.lpse.payakumbuhkota.go.id
Bagian Ketujuh Tim PHO / FHO Pasal 10 (1) Penunjukan Tim PHO / FHO ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran / Pimpinan SKPD masing-masing. (2) Penunjukan Tim PHO/FHO sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat melibatkan personil dari instansi teknis terkait, yaitu Bagian Dalminbang, Dinas PU dan DPPKA. (3) Tugas dan tanggung jawab Tim PHO / FHO : a.
Meneliti keabsahan seluruh dokumen kegiatan fisik / swakelola fisik seperti kontrak, addendum, kelengkapan administrasi kegiatan dan lain–lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b.
Meneliti pelaksanaan fisik di lapangan dengan mempedomani dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dalam kontrak serta back up data;
c.
Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan tembusannya disampaikan kepada Kepala SKPD masing-masing untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
Bagian Kedelapan Tim Pemeriksa dan Penerima Barang Pasal 11 (1) Tim Pemeriksa dan Penerima Barang ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran / Pimpinan SKPD masing-masing. 14
(2) Tugas dan tanggung jawab Tim Pemeriksa dan Penerima Barang : a.
Meneliti dan memeriksa seluruh dokumen pengadaan barang, kontrak, administrasi kegiatan dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksananaan kegiatan;
b.
Meneliti keadaan barang dengan berpedoman kepada spesifikasi yang tercantum dalam dokumen pengadaan barang;
c.
Menerima barang apabila telah sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen pengadaan barang;
d.
Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan tembusannya disampaikan kepada Kepala SKPD masing-masing untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
Bagian Kesembilan Penyedia Barang/Jasa Pasal 12 (1) Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah sebagai berikut : a.
Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;
b.
Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
c.
Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
d.
Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
e.
Sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotokopi bukti tanda terima penyampaian SPT PPh tahun terakhir, dan fotokopi SSP PPh pasal 29;
f.
Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
g.
Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
h.
Tidak masuk dalam daftar hitam;
i.
Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos;
j.
Tidak terkait Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang dibuktikan dengan Rekomendasi Bebas TLHP dari Inspektorat Kota Payakumbuh. 15
k.
Khusus untuk penyedia barang/jasa orang perseorangan persyaratannya sama dengan diatas kecuali huruf f.
(2) Tenaga ahli yang akan ditugaskan dalam melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a.
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak;
b.
lulusan perguruan tinggi negeri/swasta yang telah diakreditasi oleh instansi yang berwenang atau yang lulus ujian negara, atau perguruan tinggi luar negeri yang ijazahnya telah disahkan/diakui oleh instansi yang berwenang di bidang pendidikan tinggi;
c.
mempunyai pengalaman dibidangnya.
(3) Dilarang ikut sebagai peserta : a.
Pegawai negeri, pegawai BI, pegawai BHMN/ BUMN/BUMD kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan negara;
b.
Mereka yang dinyatakan pailit;
c.
Penyedia barang/jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest);
d.
Penyedia barang/jasa yang belum melengkapi administrasi atas pekerjaan sebelumnya di Kota Payakumbuh (laporan, PHO/FHO, dan lain-lain);
e.
Penyedia barang/jasa yang belum menyelesaikan TLHP kepada Pemerintah Kota Payakumbuh.
BAB V SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA Bagian Pertama Metoda Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pasal 13 (1) Metoda pemilihan penyedia barang/jasa untuk pengadaan jasa pemborongan / jasa lainnya dilakukan dengan cara : a.
Pelelangan umum;
b.
Pelelangan terbatas;
c.
Pemilihan langsung;
d.
Penunjukan langsung.
(2) Metoda pemilihan penyedia barang/jasa untuk pengadaan jasa konsultansi dilakukan dengan cara : a.
Seleksi Umum;
b.
Seleksi terbatas; 16
c.
Seleksi langsung;
d.
Penunjukan Langsung.
Bagian Kedua Prosedur Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paragraf Pertama Pelelangan Umum/Seleksi Umum Pasal 14 (1) Merupakan metoda pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka. (2) Dilaksanakan dengan proses : a.
b.
Prakualifikasi : 1)
wajib dilaksanakan untuk pengadaan jasa konsultansi;
2)
dapat dilaksanakan untuk pelelangan umum pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya yang bersifat kompleks.
Pascakualifikasi, wajib dilaksanakan untuk pelelangan umum pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya secara adil, transparan dan mendorong terjadinya persaingan yang sehat dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya penyedia barang / jasa.
(3) Diumumkan secara luas sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi dan diupayakan pula melalui website pengadaan nasional.
Paragraf Kedua Pelelangan Terbatas/Seleksi Terbatas Pasal 15 (1) Merupakan metoda pemilihan penyedia barang/jasa untuk pekerjaan yang komplek dan diyakini jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut jumlahnya terbatas. (2) Dilaksanakan dengan proses prakualifikasi. (3) Diumumkan secara luas sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang mampu guna memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi. (4) Pengumuman pemilihan penyedia barang/jasa selain dilakukan melalui surat kabar, diupayakan pula melalui website pengadaan nasional. 17
Paragraf Ketiga Pemilihan Langsung/Seleksi Langsung Pasal 16 (1) Merupakan metoda pemilihan penyedia barang/jasa untuk pekerjaan dengan nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). (2) Dilaksanakan dengan proses prakualifikasi dan dilakukan dengan cara membandingkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi. (3) Diumumkan pada papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja. (4) Pengalokasian waktu dalam proses pemilihan langsung diserahkan sepenuhnya kepada pengguna anggaran/Pimpinan SKPD.
Paragraf Keempat Penunjukan Langsung Pasal 17 (1) Merupakan metoda pemilihan penyedia barang/jasa dengan menunjuk satu penyedia barang/jasa yang memenuhi kualifikasi. (2) Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut : a.
b.
Keadaan tertentu, yaitu : 1)
Penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat; dan/atau
2)
Pekerjaan yang perlu dirahasiakan; dan/atau
3)
dengan nilai Pekerjaan yang berskala kecil Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; dan/atau
4)
Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat izin.
maksimum
Keadaan khusus, yaitu : 1)
Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau
2)
Pekerjaan / barang yang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa; atau
3)
Merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil; atau
18
c.
4)
Pekerjaan kompleks yang hanya pengunaan teknologi khusus; atau
dapat
dilaksanakan
dengan
5)
Pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan.
Pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungjawabannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipisahkan dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya setelah mendapat pertimbangan / saran teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan mendapat persetujuan Walikota Payakumbuh. Pekerjaan lanjutan tidak termasuk paket yang merupakan pekerjaan tahun jamak (multi years contract) yang sudah diprogramkan.
Bagian Ketiga Swakelola Pasal 18 (1) Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri dan/atau tenaga dari luar tetapi tidak boleh melebihi 50% dari tenaga sendiri. (2) Swakelola dapat dilaksanakan oleh :
(3)
a.
Instansi yang bersangkutan;
b.
Instansi pemerintah lain;
c.
Kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat penerima hibah.
Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola : a.
Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis Sumber Daya Manusia instansi pemerintah yang bersangkutan dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya;
b.
Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyarakat setempat;
c.
Pekerjaan yang tidak diminati penyedia barang/jasa;
d.
Pekerjaan yang tidak dapat dihitung / ditentukan terlebih dahulu, sehingga beresiko besar;
e.
Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan;
f.
Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi / metode kerja;
g.
Pemprosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi / lembaga ilmiah pemerintah;
h.
Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi yang bersangkutan. 19
BAB VI PELAKSANAAN PEKERJAAN Bagian Pertama Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Paragraf Pertama Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pasal 19 (1) Pengguna Anggaran wajib menentukan sistem pengadaan barang/jasa sesuai dengan aturan yang berlaku. (2) Pengguna Anggaran segera menetapkan penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan panitia/pejabat pengadaan. (3) Pengguna Anggaran wajib mengumumkan secara luas paket-paket pekerjaan dan rencana pelaksanaan pengadaan sebelum proses pemilihan penyedia barang/jasa dimulai untuk seluruh kegiatan yang dikelola oleh SKPD yang bersangkutan.
Paragraf Kedua Perencanaan Teknis Pasal 20 (1) Bagi SKPD yang mempunyai perencanaannya harus diverifikasi Payakumbuh selaku Pembina Payakumbuh. (2) Guna percepatan pelaksanaan konstruksi, setiap perencanaan sebelumnya.
perencanaan fisik konstruksi, dokumen dan mendapat legalitas dari Dinas PU Kota Teknis Kegiatan Fisik Konstruksi Kota kegiatan pembangunan khususnya fisik teknis agar dianggarkan pada tahun
Paragraf Ketiga Penghapusan / Pembongkaran Aset Daerah Pasal 21 Pelaksanaan pekerjaan yang memerlukan pembongkaran / penghapusan aset daerah agar berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Payakumbuh.
20
Bagian Kedua Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Paragraf Pertama Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pasal 22 Untuk pelaksanaan pekerjaan yang membutuhkan proses pemilihan penyedia barang/jasa baik untuk jasa pemborongan, jasa konsultansi, pengadaan barang dan jasa lainnya agar mempedomani peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Paragraf Kedua Pelaksanaan Lelang Secara Elektronik Pasal 23 (1) Untuk implementasi pelaksanaan e-Procurement, Pengguna Anggaran masingmasing SKPD agar menetapkan paket-paket pekerjaan yang akan diproses menggunakan e-Procurement. (2) Pengguna Anggaran masing-masing SKPD agar melaporkan paket-paket sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada LPSE Kota Payakumbuh dengan melampirkan Keputusan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk mendapatkan UserID dan Password aplikasi eProcurement. (3) Untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan e-Procurement, Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa masing-masing SKPD harus melakukan koordinasi dengan LPSE Kota Payakumbuh.
Bagian Ketiga Kontrak Paragraf Pertama Bentuk Kontrak Pasal 24 (1) Untuk pengadaan dengan nilai dibawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bentuk kontrak cukup dengan kwitansi pembayaran dengan materai secukupnya. (2) Untuk pengadaan dengan nilai diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bentuk kontrak berupa Surat Perintah Kerja (SPK) tanpa jaminan pelaksanaan. 21
(3) Untuk pengadaan dengan nilai diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bentuk kontrak berupa kontrak pengadaan barang/jasa (KPBJ) dengan jaminan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh bank umum atau lembaga keuangan lainnya.
Paragraf Kedua Penandatanganan Kontrak Pasal 25 (1) Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa ( SPPBJ ) dan setelah penyedia barang / jasa menyerahkan : a.
Jaminan pelaksanaan (kecuali untuk jasa konsultansi);
b.
Bukti setoran keikutsertaan Jamsostek (khusus untuk jasa pemborongan).
(2) Para pihak yang menandatangani kontrak :
(3)
a.
Dilingkungan Kantor, kontrak ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen, penyedia barang/jasa dan diketahui oleh Pengguna Anggaran.
b.
Dilingkungan Badan, Dinas dan Sekretariat, kontrak ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen, penyedia barang/jasa dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
c.
Kontrak untuk pekerjaan pengadaan barang/jasa yang bernilai diatas Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen, penyedia barang/jasa dan disetujui oleh Sekretaris Daerah.
Batas akhir kontrak pengadaan barang/jasa yang memakai penyedia barang/jasa paling lambat tanggal 30 September, kecuali untuk kegiatan – kegiatan khusus setelah mendapat persetujuan dari Walikota Payakumbuh.
Paragraf Ketiga Addendum Kontrak Pasal 26 (1)
Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan Pejabat Pembuat Komitmen disetujui oleh Pengguna Anggaran dan penyedia barang/jasa apabila terjadi perubahan volume pekerjaan, metoda kerja atau waktu pelaksanaan, sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, dan harus dibuatkan kajian teknis maupun non teknis serta didukung dengan data yang akurat. 22
(2)
Perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : a.
b.
Perubahan kegiatan / pekerjaan 1)
Untuk kepentingan pemeriksaan, Pengguna Anggaran membentuk panitia/pejabat peneliti pelaksanaan kontrak.
dapat
2)
Apabila terjadi perbedaan yang signifikan, maka Pengguna Anggaran bersama penyedia barang/jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi : −
Menambah atau mengurangi volume pekerjaan;
−
Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
−
Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;
−
Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
3)
Perintah perubahan pekerjaan dibuat secara tertulis oleh Pengguna Anggaran kepada penyedia Barang/Jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.
4)
Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan addendum kontrak.
Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan. 1)
Dapat diberikan kepada Penyedia Barang / Jasa atas pertimbangan yang layak dan wajar antara lain : −
Pekerjaan tambah;
−
Perubahan desain;
−
Keterlambatan yang disebabkan oleh pihak Pengguna Anggaran;
−
Masalah yang timbul diluar kewenangan penyedia barang/jasa;
−
Keadaan kahar, genting (force majore);
−
Bencana alam.
2)
Pengguna Anggaran dapat menyetujuinya setelah melakukan penelitian dan evaluasi terhadap usulan tertulis perpanjangan waktu yang diajukan oleh penyedia barang/jasa.
3)
Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam addendum kontrak.
23
Paragraf Keempat Kontrak Kritis Pasal 27 (1)
(2)
Apabila penyedia barang/jasa terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat Pembuat Komitmen harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis. Kriteria penilaian kontrak kritis ditentukan sebagai berikut : a. b. c.
Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana. Rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.
(3) Penanganan terhadap kontrak kritis dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.
Bagian Keempat Surat Perintah Mulai Kerja dan Pre Construction Meeting Pasal 28 (1) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan kontrak. (2) SPMK ditandatanganani oleh Pejabat Pembuat Komitmen. (3) Pejabat Pembuat Komitmen harus menyelenggarakan rapat persiapan (Pre Construction Meeting / PCM ) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK. (4) Beberapa hal yang dibahas dalam rapat PCM : a.
organisasi kerja;
b.
tata cara pengaturan pekerjaan;
c.
jadwal pelaksanaan pekerjaan;
d.
jadwal pengadaan bahan, mobilisasi peralatan dan personil;
e.
penyusunan rencana pemeriksaan lapangan;
f.
sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat;
g.
penyusunan program mutu.
24
Bagian Kelima Penggunaan Dana Sisa Tender Pasal 29 Pengguna Anggaran dilarang menggunakan dana sisa tender/lelang terhadap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
Bagian Keenam Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) Pasal 30 (1) Serah terima pertama pekerjaan (PHO) dapat dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dengan permintaan tertulis dari penyedia jasa kepada PPK, dengan persyaratan melampirkan : a. Kontrak; b. Buku instruksi; c. Buku tamu; d. Laporan harian; e. Laporan mingguan; f. Laporan bulanan; g. Hasil pengujian mutu; h. Actual check / back up data; i. Foto dokumentasi; j. As built drawing; k. Bukti pembayaran pajak galian c dan retribusi Pengantian Biaya Cetak Gambar Exeting Dokumen Tender; l. Bukti pembayaran iuran asuransi Jamsostek Program Jasa Konstruksi. (2) Setelah serah terima pertama (PHO), penyedia jasa wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan. (3) Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia jasa mengajukan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima akhir (FHO), dengan persyaratan melampirkan : a. Laporan pemeliharaan b. Foto-foto pemeliharaan (4) PHO/FHO tidak dapat dilaksanakan apabila persyaratan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak lengkap.
25
Bagian Ketujuh Pencairan Dana Pasal 31 (1) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang/jasa untuk diserahkan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran. (2) Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a.
Surat pengantar SPP-LS;
b.
Ringkasan SPP-LS;
c.
Rincian SPP-LS; dan
d.
Lampiran SPP-LS
(3) Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang/jasa dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup :
sebagaimana
a.
Salinan SPD;
b.
Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait
c.
SPP disertai faktur pajak (PPn dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut dan telah disetorkan melalui bank atau Kantor Pos yang dibuktikan dengan tanda tangan dan cap petugas penerima setoran pada bank dan Kantor Pos;
d.
Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara Pengguna Anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
e.
untuk permintaan pembayaran termeyn/mc agar melampirkan : Surat Permohonan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Laporan Harian / Mingguan / Bulanan, back up data kondisi terakhir dan foto dokumentasi;
f.
Berita acara penyelesaian pekerjaan;
g.
Berita acara serah terima barang/jasa;
h.
Berita acara pembayaran;
i.
Kwitansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran;
j.
Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
k.
Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
26
l.
Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak rekanan serta unsur panitia pemeriksa barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
m.
Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan diluar wilayah kerja;
n.
Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
o.
Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan / penyelesaian pekerjaan;
p.
Potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau surat pemberitahuan jamsostek);
q.
bukti lunas pembayaran retribusi IUJK dan retribusi biaya pengganti cetak gambar exeting dokumen tender untuk permintaan pembayaran uang muka;
r.
Bukti lunas pembayaran retribusi IMB dan Pajak Galian C;
s.
Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pantahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan / pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.
(4) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai peruntukannya. (5) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPPLS pengadaan barang/jasa kepada PPTK untuk dilengkapi. (6) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengguna Anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD.
Bagian Kedelapan Pemungutan Retribusi / Pajak Daerah Pasal 32 (1)
Retribusi atas Pengantian Biaya Cetak Gambar Exeting Dokumen Tender disetorkan oleh setiap penyedia barang/jasa yang mengikuti proses pemilihan penyedia barang/jasa di Kota Payakumbuh kepada bendaharawan penerima Dinas PU Kota Payakumbuh.
27
(2)
Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), diatur dengan ketentuan : a.
Setiap badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili didalam Kota Payakumbuh diwajibkan memiliki surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang lagi dengan kewajiban untuk dilegalisasi ulang setiap tahunnya;
b.
Setiap badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili diluar Kota Payakumbuh yang akan mengikuti proses pemilihan penyedia barang/jasa yang diadakan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh, diwajibkan untuk meregistrasi IUJKnya dengan masa berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran;
c.
Retribusi IUJK disetorkan oleh penyedia barang / jasa kepada Pembantu Bendahara Penerima pada Bagian Dalminbang Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh.
(3)
Pajak Galian C disetorkan oleh penyedia barang/jasa kepada bendaharawan penerima DPPKA Kota Payakumbuh.
(4)
Besarnya tarif Retribusi dan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(5)
Panitia/pejabat pengadaan barang/jasa agar meneliti dokumen penyedia barang/jasa yang akan mengikuti proses pemilihan penyedia barang/jasa telah memenuhi kewajiban berkaitan dengan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) berupa legalisasi ulang ataupun registrasi luar kota baik untuk jasa pemborongan maupun jasa konsultansi.
(6)
Penyedia barang/jasa yang mengikuti proses tender/lelang secara elektronik melalui LPSE tidak dikenakan Retribusi Pengantian Biaya Cetak Gambar Exeting Dokumen Tender dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) untuk Registrasi Badan Usaha Luar Kota Payakumbuh.
BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Bagian Pertama Monitoring dan Evaluasi Pasal 33 (1) Monitoring dan evaluasi Kegiatan Pembangunan Kota Payakumbuh dilaksanakan dengan maksud dan tujuan : a.
Mengevaluasi sejauhmana realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam batas waktu tertentu sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan;
b.
Menghimpun permasalahan atau kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan, baik dari segi administrasi, keuangan maupun pelaksanaan dilapangan; 28
c.
Untuk pemecahan masalah atau solusi sebagaimana yang terkait dengan huruf a dan b diatas.
(2) Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap bulan dengan jadwal ditentukan kemudian. (3) Monitoring dan evaluasi wajib dihadiri oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen dan didampingi Kepala Bidang Program / Perencanaan atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha dari masing–masing SKPD . (4) Peserta monitoring dan evaluasi diharuskan membawa laporan realisasi pelaksanaan kegiatan keadaan bulan berjalan berpedoman kepada format terlampir. (5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dihadiri oleh unsur-unsur terkait terdiri dari Bagian Dalminbang, DPPKA, Bappeda dan Inspektorat.
Bagian Kedua Pelaporan Pasal 34 (1) Pelaporan bertujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Tugas Pembantuan, Dana Dekonsentrasi dan dana lainnya, sekaligus untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan fisik serta keuangan. (2) Seluruh SKPD diharuskan membuat laporan bulanan dengan ketentuan : a.
Berpedoman kepada format terlampir terdiri dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Permasalahan sesuai dengan sumber dana yang dikelola terdiri dari : 1)
Dana Alokasi Umum (DAU);
2)
Dana Alokasi Khusus (DAK);
3)
Dana Tugas Pembantuan;
4)
Dana Dekonsentrasi;
5)
Dan dana lain-lainya.
b.
Laporan dibuat dan dihimpun dalam satu format ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, khusus untuk bagian di Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
c.
Laporan disampaikan kepada Walikota Payakumbuh cq. Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan (Bagian Dalminbang) Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh.
d.
Laporan paling lambat diterima setiap tanggal 5 bulan berikutnya dari bulan yang dilaporkan. 29
e.
Kegiatan yang melibatkan penyedia barang/jasa (rekanan) dan memakai kontrak/SPK agar diuraikan sub – sub kegiatannya sebagai berikut : 1) Biaya Umum (atk, photo copy, biaya rapat, dokumentasi, biaya administrasi tender) 2) Perencanaan teknis 3) Pengawasan teknis 4) Belanja Modal (pengadaan barang dan fisik konstruksi)
(3) Seluruh SKPD diharuskan membuat laporan triwulanan dengan ketentuan : a.
Berpedoman kepada format terlampir, melaporkan pelaksanaan Program / Kegiatan sesuai dengan sumber dana yang dikelola terdiri dari : 1)
Dana Alokasi Umum (DAU);
2)
Dana Alokasi Khusus (DAK);
3)
Dana Tugas Pembantuan;
4)
Dana Dekonsentrasi;
5)
Dan dana lain-lainya.
b.
Laporan disampaikan kepada Walikota Payakumbuh cq. Bappeda Kota Payakumbuh.
c.
Laporan disusun dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah triwulan berakhir. Bagian Ketiga Berita Acara Serah Terima Pasal 35
(1)
(2)
Setiap akhir tahun pelaksanaan, pengelola kegiatan wajib membuat Berita Acara Serah Terima Kegiatan dengan ketentuan : a.
Untuk kegiatan fisik dan pengadaan barang, berita acara dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada Walikota diketahui oleh Pengguna Anggaran dengan melampirkan Kontrak/SPK dengan penyedia barang/jasa, Laporan Tahunan Hasil Pelaksanaan Kegiatan, Berita Acara PHO/FHO atau Berita Acara Serah Terima Barang;
b.
Untuk kegiatan non fisik, berita acara dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kepada Walikota diketahui oleh Pengguna Anggaran dengan melampirkan Laporan Tahunan Hasil Pelaksanaan Kegiatan;
c.
Berita Acara Serah Terima dari Walikota kepada SKPD pemakai;
Berita acara diserahkan melalui Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan (Bagian Dalminbang) Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh sesuai format terlampir, dalam rangkap : a.
Untuk kegiatan fisik dan pengadaan barang sebanyak 3 (tiga) rangkap;
b.
Untuk kegiatan non fisik sebanyak 2 (dua) rangkap. 30
BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Pertama Pembinaan Pasal 36 (1) Instansi Pemerintah wajib mensosialisasikan dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada semua pejabat perencana, pelaksana dan pengawas dilingkungan instansinya yang terkait. (2) Pemerintah melakukan pembinaan jasa konstruksi dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan. (3) Pemerintah Kota Payakumbuh menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi dengan cara melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi, melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan, menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi, dan melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.
Bagian Kedua Pengawasan Pasal 37 (1) Instansi pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia/Pejabat Pengadaan di lingkungan instansi masingmasing, dan menugaskan kepada aparat pengawasan fungsional untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Unit pengawasan intern pada instansi pemerintahan melakukan pengawasan kegiatan, menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah atau penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta melaporkan hasil pemeriksaannya kepada pimpinan instansi yang bersangkutan. (3) Pengawasan dan pemeriksaan atas pengadaan barang / jasa dimaksudkan untuk mendukung usaha pemerintah guna : a.
Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah, mewujudkan aparatur yang profesional, bersih dan bertanggung jawab.
b.
Memberantas penyalahgunaan wewenang dan praktek KKN.
c.
Menegakkan peraturan yang berlaku dan mengamankan keuangan negara dan keuangan daerah.
31
(4) Untuk mengantisipasi penyalahgunaan wewenang, pemborosan terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kota Payakumbuh, dilakukan pengawasan oleh: a.
Atasan langsung dari Pejabat Pembuat Komitmen yang bersangkutan.
b.
Pengguna Anggaran / Kepala SKPD yang bersangkutan.
c.
Inspektorat Kota Payakumbuh.
d.
DPRD Kota Payakumbuh terhadap kebijakan Pemerintah Daerah
e.
Lembaga Independen Masyarakat dan Pers.
(5) Dalam pelaksanaan pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Payakumbuh agar dapat menjalankan fungsinya secara profesional dalam rangka pembinaan.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 38 (1) Kepada seluruh Pengelola Kegiatan Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh agar mempedomani petunjuk pelaksanaan ini dan kepada Pengguna Anggaran agar melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Kegiatan Pembangunan pada SKPD masing-masing dengan mempedomani Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Administrasi Kegiatan Pembangunan. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini yang menyangkut dengan pelaksanaan kegiatan, agar mempedomani Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan ketentuan lain yang berlaku.
32
Pasal 39 Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.
,!*,
Ditetapkan dili Payakumbuh Ia pada tanggal v{tawt- zo w\awt){0 2a0 WALIKOTA FPAYAKUMBUI AKUMBUH,
g
br"t.ff /t .r*enr-
zAIN
/tr
"r
i-,k,o
Diundangkan di Payakumbuh pada tanggal/4 ltAnrcf lu ro SEKRETARIS DAERAH IQTFDAYAKUMBUH,
RWAlIDI BERITA DAEMH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2O1O NOMOR
"ZD
33
