LIST PERATURAN NASIONAL 1. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

LIST PERATURAN NASIONAL UNDANG UNDANG DASAR 1945 1. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 2. PERUBAHAN PERTAMA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 3. PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 4. PERUBAHAN KETIGA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 5. PERUBAHAN KEEMPAT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 KETETAPAN MPR 1. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1998 PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH, PENGATURAN, PEMBAGIAN, DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA NASIONAL, YANG BERKEADILAN; SERTA PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 2. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2000 SUMBER HUKUM DAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN 3. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2000 REKOMENDASI KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH 4. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09 TAHUN 2001 PEMBARUAN AGRARIA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

UNDANG UNDANG 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1954 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PEMINDAHAN HAK TANAH-TANAH DAN BARANG-BARANG TETAP YANG LAINNYA YANG BERTAKLUK KEPADA HUKUM EROPAH (UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 1 TAHUN 1952) SEBAGAI UNDANG UNDANG 2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 1958 PENGHAPUSAN TANAH-TANAH PARTIKELIR 3. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 1960 PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA 4. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1961 PERSETUJUAN ATAS TIGA KONVENSI JENEWA TAHUN 1958 MENGENAI HUKUM LAUT 5. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1961 PENCABUTAN HAK-HAK ATAS TANAH DAN BENDA-BENDA YANG ADA DIATASNYA 6. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 1964 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 05 TAHUN 1963 TENTANG SURAT HUTANG LANDREFORM (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 NOMOR 63) MENJADI UNDANG-UNDANG 7. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1964 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 PRP. TAHUN 1960 TENTANG PENGGUNAAN DAN PENETAPAN LUAS TANAH UNTUK TANAMAN-TANAMAN TERTENTU 8. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 1967 KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEHUTANAN 9. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1967 KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN 10. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1985 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 11. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1985 PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA BANGSA TENTANG HUKUM LAUT) 12. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 1990 KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 13. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1992 SISTEM BUDIDAYA TANAMAN

14. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1992 PENATAAN RUANG 15. UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 1994 PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA BANGSA MENGENAI KEANEKARAGAMAN HAYATI) 16. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1994 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 17. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 1995 PERSEROAN TERBATAS 18. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 1996 HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH 19. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 1996 PERAIRAN INDONESIA 20. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1997 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 21. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1999 KEHUTANAN 22. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2000 PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN 23. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2003 MAHKAMAH KONSTITUSI 24. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2003 PANAS BUMI 25. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07 TAHUN 2004 SUMBER DAYA AIR 26. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2004 PERKEBUNAN 27. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2004 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN MENJADI UNDANG-UNDANG

PERATURAN PENGGANTI UNDANG UNDANG 1. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 1960 PERTAMBANGAN 2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 1960 LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA 3. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 56 TAHUN 1960 PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN 4. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 1962 POKOK-POKOK PERUMAHAN 5. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 05 TAHUN 1963 SURAT HUTANG LANDREFORM 6. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 01 TAHUN 2004 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN PERATURAN PEMERINTAH 1. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08 TAHUN 1953 PENGUASAAN TANAH-TANAH NEGARA 2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 1957 PENYERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT DILAPANGAN PERIKANAN LAUT, KEHUTANAN DAN KARET RAKYAT KEPADA DAERAH-DAERAH SWATANTRA TINGKAT I 3. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1961 PENDAFTARAN TANAH 4. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1961 PENDIRIAN PERUSAHAAN KEHUTANAN NEGARA JAWA TENGAH 5. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1961 PENDIRIAN PERUSAHAAN KEHUTANAN NEGARA JAWA BARAT

6. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1964 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 224 TAHUN 1961 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN 7. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1967 IURAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN DAN IURAN HASIL HUTAN 8. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1969 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1969 TENTANG KETENTUANKETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1967 NO 22, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO. 2831) 9. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 1970 PERENCANAAN HUTAN 10. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1980 PENGGOLONGAN BAHAN-BAHAN GALIAN 11. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1982 TATA PENGATURAN AIR 12. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1985 PERLINDUNGAN HUTAN 13. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07 TAHUN 1990 HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI 14. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1990 PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR 15. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1994 PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI ZONA PEMANFAATAN TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA, DAN TAMAN WISATA ALAM 16. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 1994 PENGHUNIAN RUMAH OLEH BUKAN PEMILIK 17. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1996 HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNANAN HAK PAKAI ATAS TANAH 18. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1996 PEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI IND0NESIA 19. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1997 PENDAFTARAN TANAH

20. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1997 RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL 21. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1998 PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR 22. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 1998 PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH DI BIDANG KEHUTANAN KEPADA DAERAH 23. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 1998 KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM 24. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 1999 PENGUSAHAAN HUTAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI 25. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07 TAHUN 1999 PENGAWETAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA 26. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08 TAHUN 1999 PEMANFAATAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR 27. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1999 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LAUT 28. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1999 ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP 29. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 1999 PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA (PERUM PERHUTANI) 30. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 1999 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 1998 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 31. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 2000 PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA WARIS DAN HIBAH WASIAT 32. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2000 PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN 33. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2000 PENENTUAN BESARNYA NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

34. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 2000 PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 1997 TENTANG PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH 35. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142 TAHUN 2000 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN 36. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2000 LEMBAGA PENYEDIA JASA PELAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN 37. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2001 PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN ATAU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKAITAN DENGAN KEBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN 38. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2001 PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA (PERUM PERHUTANI) MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) 39. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2001 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1969 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUANKETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN 40. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2001 IRIGASI 41. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2001 PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR 42. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2002 PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF 43. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2002 TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, PEMANFAATAN HUTAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN 44. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2002 DANA REBOISASI 45. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2002 USAHA PERIKANAN 46. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2002 HUTAN KOTA

47. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2003 PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA (PERUM PERHUTANI) 48. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2004 PENATAGUNAAN TANAH 49. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2004 PERENCANAAN KEHUTANAN 50. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2004 PERLINDUNGAN HUTAN 51. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2005 KEAMANAN HAYATI PRODUK REKAYASA GENETIK PERATURAN PRESIDEN 1. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 1966 PENGHAPUSAN PENGADILAN ADAT/SWAPRAJA DAN PEMBENTUKAN PENGADILANPENGADILAN NEGERI DI IRIAN BARAT 2. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2005 PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM KEPUTUSAN PRESIDEN 1. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1978 CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA 2. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 1987 PENGESAHAN AMANDEMEN 1979 ATAS CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA, 1973 3. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 1988 BADAN PERTANAHAN NASIONAL 4. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1990 PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG 5. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1991 KONSERVASI ENERGI

6. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1991 PENGESAHAN CONVENTION ON WETLANDS OF INTERNATIONAL IMPORTANCE ESPECIALLY AS ATERFOWL HABITAT 7. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1992 PENGESAHAN VIENNA CONVENTION FOR THE PROTECTION OF THE OZONE LAYER DAN MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER AS ADJUSTED AND AMENDED BY THE SECOND MEETING OF THE PARTIES LONDON, 27 - 29 JUNE 1990 8. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 1993 PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM 9. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 1994 BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN 10. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 1995 PENJUALAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI 11. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1995 PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN HUTAN TERPADU 12. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 1996 KETENTUAN POKOK PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA 13. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 1996 PEMBANGUNAN KELOMPOK HUTAN SISINEMI-SANAM SEBAGAI TAMAN HUTAN RAYA PROF. IR. HERMAN JOHANNES 14. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 1997 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 1990 TENTANG DANA REBOISASI SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 1997 15. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 1998 PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM LEUSER 16. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1999 TIM PENGKAJIAN KEBIJAKSANAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN LANDREFORM 17. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2000 BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN 18. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2000 BADAN PERTANAHAN NASIONAL

19. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2001 PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI BIDANG PERTANAHAN 20. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123 TAHUN 2001 TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 21. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2002 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGUSAHAAN PASIR LAUT 22. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2003 KEBIJAKAN NASIONAL DI BIDANG PERTANAHAN 23. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 PERIZINAN ATAU PERJANJIAN DI BIDANG PERTAMBANGAN YANG BERADA DI KAWASAN HUTAN INSTRUKSI PRESIDEN 1. INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1964 MENCEGAH PENDUDUKAN-PENDUDUKAN BARU ATAS TANAH-TANAH NEGARA YANG DILAKUKAN SECARA TIDAK MENURUT HUKUM 2. INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09 TAHUN 1973 PELAKSANAAN PENCABUTAN HAK-HAK ATAS TANAH DAN BENDA-BENDA YANG ADA DI ATASNYA 3. INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 1976 SINKRONISASI PELAKSANAAN TUGAS BIDANG KEAGRARIAAN DENGAN BIDANG KEHUTANAN, PERTAMBANGAN, TRANSMIGRASI DAN PEKERJAAN UMUM 4. INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1998 PEMULIHAN KEWENANGAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI DALAM PEMBERIAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN PASIR LAUT DI DAERAH LEPAS PANTAI PERAIRAN PULAU BATAM DAN SEKITARNYA 5. INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2000 KOORDINASI PENANGGULANGAN MASALAH PERTAMBANGAN TANPA IZIN 6. INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 2001 PEMBERANTASAN PENEBANGAN KAYU ILLEGAL (ILLEGAL LOGGING) DAN PEREDARAN HASIL HUTAN ILLEGAL DI KAWASAN EKOSISTEM LEUSER DAN TAMAN NASIONAL TANJUNG PUTTING 7. INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2002 PENGENDALIAN PENAMBANGAN PASIR LAUT

8. INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2005 PEMBERANTASAN PENEBANGAN KAYU SECARA ILEGAL DI KAWASAN HUTAN DAN PEREDARANNYA DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI 1. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 39 TAHUN 1989 PEMBAGIAN WILAYAH SUNGAI 2. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 45 TAHUN 1990 PENGENDALIAN MUTU AIR PADA SUMBER SUMBER AIR 3. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 48 TAHUN 1990 PENGELOLAAN ATAS AIR DAN ATAU SUMBER AIR PADA WILAYAH SUNGAI 4. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 49 TAHUN 1990 TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN PENGGUNAAN AIR DAN ATAU SUMBER AIR 5. PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 02 TAHUN 1999 IZIN LOKASI 6. PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 03 TAHUN 1999 PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN DAN PEMBATALAN KEPUTUSAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA 7. PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 05 TAHUN 1999 PEDOMAN PENYELESAIAN MASALAH HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT 8. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 01 TAHUN 2004 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETEMPAT DI DALAM DAN ATAU SEKITAR HUTAN DALAM RANGKA SOCIAL FORESTRY 9. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 159 TAHUN 2004 RESTORASI EKOSISTEM DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI 10. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 02 TAHUN 2005 PETUNJUK PELAKSANAAN PELELANGAN TERHADAP HASIL HUTAN TEMUAN, SITAAN DAN RAMPASAN 11. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 03 TAHUN 2005 PEDOMAN VERIFIKASI IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM DAN ATAU PADA HUTAN TANAMAN YANG DITERBITKAN OLEH GUBERNUR ATAU BUPATI/WALIKOTA

12. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 07 TAHUN 2005 PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 317/KPTSII/1999 TANGGAL 7 MEI 1999 TENTANG HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PADA AREAL HUTAN PRODUKSI 13. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 18 TAHUN 2005 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 126/KPTS-II/2003 TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN 14. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 20 TAHUN 2005 KERJASAMA OPERASI (KSO) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN 15. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 21 TAHUN 2005 PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN 16. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 22 TAHUN 2005 TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGGABUNGAN PERUSAHAAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS (PT) 17. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 26 TAHUN 2005 PEDOMAN PEMANFAATAN HUTAN HAK 18. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 14 TAHUN 2006 PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI 1. SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR KEP35/MENLH/10/1993 AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR 2. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 618/KPTS-II/1996 TATA CARA PENGENDALIAN PELEDAKAN POPULASI SATWA LIAR YANG TIDAK DILINDUNGI 3. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 326/KPTS-II/1997 KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) MENYEDIAKAN DAN MENJUAL SEBAGIAN HASIL PRODUKSINYA UNTUK KEPERLUAN MASYARAKAT 4. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 335/KPTS-II/1997 RENCANA KARYA PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI (RKPHTI)

5. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 348/KPTS-II/1997 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NO. 446/KPTS-II/1996 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN, PEMBERIAN DAN PENCABUTAN IZIN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM 6. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 435/KPTS-II/1997 SISTEM SILVIKULTUR DALAM PENGELOLAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI 7. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 31/KPTS - II/1998 PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PROYEK PINJAMAN DAN ATAU HIBAH LUAR NEGERI 8. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 47 / KPTS-II / 1998 PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS SELUAS ± 29.000 (DUA PULUH SEMBILAN RIBU) HEKTAR DI KELOMPOK HUTAN PESISIR, DI KABUPATEN DATI II LAMPUNG BARAT, PROPINSI DATI I LAMPUNG, YANG TELAH MERUPAKAN REPONG DAMAR DAN DIUSAHAKAN OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT, SEBAGAI KAWASAN DENGAN TUJUAN ISTIMEWA. 9. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 376/KPTSII/1998 KRITERIA PENYEDIAAN AREAL HUTAN UNTUK PERKEBUNAN BUDIDAYA KELAPA SAWIT 10. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 508/KPTSIV/1998 BESARNYA PROVISI SUMBERDAYA HUTAN (PSDH) PER SATUAN HASIL HUTAN KAYU 11. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 521/KPTS11/1998 PEMBENTUKAN KOMITE REFORMASI PEMBANGUNAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN (KOMITE RPKP) 12. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 582/KPTSII/1998 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 150/KPTSII/1998 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN EKSPOR KAYU BULAT DAN BAHAN BAKU SERPIH 13. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 620/KPTSII/1998 PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 684/KPTS-II/1993 TENTANG BENTUK PEMILIKAN DAN KETERKAITAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN DENGAN INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU HULU

14. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 625/KPTSII/1998 SISTEM SILVIKULTUR TERBANG PILIH DAN TANAM JALUR (TPTJ) DALAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI ALAM 15. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 677/KPTSII/1998 HUTAN KEMASYARAKATAN 16. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 728/KPTSII/1998 LUAS MAKSIMUM PENGUSAHAAN HUTAN DAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK BUDIDAYA PERKEBUNAN 17. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 731/KPTSII/1998 TATA CARA PELELANGAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN 18. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 732/KPTSII/1998 PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBAHARUAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN 19. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 734/KPTSII/1998 TIM PERSIAPAN PELELANGAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN 20. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 735/KPTSII/1998 PANITIA PELAKSANA PELELANGAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN 21. SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 278/MPP/KEP/6/1998 KETENTUAN EKSPOR KAYU GERGAJIAN 22. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 317/KPTSII/1999 TAHUN 1999 HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PADA AREAL HUTAN PRODUKSI 23. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 279/KPTSII/1999 PEMBINAAN WILAYAH DI BIDANG KEHUTANAN 24. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 865/KPTSII/1999 PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 677/KPTS-II/1998 TENTANG HUTAN KEMASYARAKATAN

25. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 11.1/KPTS-II/2000 KRITERIA DAN STANDAR TARIF DANA REBOISASI 26. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 213/KPTSVIII/2000 RENCANA STRATEJIK DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2001 - 2005 27. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 59/KPTS-II/2000 PEMBENTUKAN TIM TINDAK LANJUT RENCANA AKSI INTER DEPARTMENTAL COMMITEE FORESTRY (IDCF) 28. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 054/KPTSII/2000 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 704/KPTSII/1999 TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 29. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 055/KPTSII/2000 PERLINDUNGAN IKAN RAJA LAUT (LATIMERIA MENADOENSIS) SEBAGAI SATWA YANG DI LINDUNGI 30. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 063/KPTSII/2000 TATA HUBUNGAN KERJA INSTANSI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DI WILAYAH DENGAN UNIT PERUM PERHUTANI 31. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 070/KPTSII/2000 PENUNJUKAN PULAU PIEH DAN PERAIRAN DISEKITARNYA SELUAS ± 39.900 (TIGA PULUH SEMBILAN RIBU SEMBILAN RATUS) HEKTAR, YANG TERLETAK DI KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PADANG PARIAMAN, PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT MENJADI KAWASAN PELESTARIAN ALAM DENGAN FUNGSI TAMAN WISATA ALAM 32. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 084/KPTSII/2000 PENANGGUHAN PEMBERLAKUAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 310/KPTS-II/1999 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN 33. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 104/KPTSII/2000 TATA CARA MENGAMBIL TUMBUHAN LIAR DAN MENANGKAP SATWA LIAR

34. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 132/KPTSII/2000 PEMBERLAKUAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH) SEBAGAI PENGGANTI DOKUMEN SURAT ANGKUTAN KAYU BULAT (SAKB), SURAT ANGKUTAN KAYU OLAHAN (SAKO) DAN SURAT ANGKUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (SAHHBK) 35. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 146/KPTSII/2000 EVALUASI DAN TINDAK LANJUT PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN 36. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 151/KPTSII/2000 PENETAPAN JENIS KOMODITAS TANAMAN PERKEBUNAN 37. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 210/KPTSII/2000 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 146/KPTS-II/2000 TENTANG EVALUASI DAN TINDAK LANJUT PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN 38. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 518/KMK. 04/2000 TAHUN 2000 PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 39. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 41 TAHUN 2000 PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL YANG BERKELANJUTAN DAN BERBASIS MASYARAKAT 40. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 123 TAHUN 2001 ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KEHUTANAN 41. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 127/KPTS-V/2001 PENGHENTIAN SEMENTARA (MORATORIUM) KEGIATAN PENEBANGAN PERDAGANGAN RAMIN (GONYTYLUS SPP) 42. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 20/KPTS-II/2001 POLA UMUM DAN STANDAR SERTA KRITERIA REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 43. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 31/KPTS-II/2001 PENYELENGGARAAN HUTAN KEMASYARAKATAN 44. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 32/KPTS-II/2001 KRITERIA DAN STANDAR PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN

DAN

45. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 6887/KPTS-II/2002 TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN, IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN DAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN 46. SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 01 TAHUN 2003 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 09 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEREDARAN KAYU DAN HASIL HUTAN IKUTAN 47. SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 93 TAHUN 2003 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR YANG DIGUNAKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH YANG MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK, PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM 48. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 446/KPTS-II/2003 TAHUN 2003 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 128/KPTS-II/2003 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN DANA REBOSISASI (DR) 49. SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 78 TAHUN 2003 TATA CARA PENGELOLAAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 50. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK.135/MENHUT-II/2004 PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN LINDUNG DAN TAMAN WISATA ALAM PADA KELOMPOK HUTAN GUNUNG MERBABU SELUAS + 5.725 (LIMA RIBU TUJUH RATUS DUA PULUH LIMA) HEKTAR, YANG TERLETAK DI KABUPATEN MAGELANG, SEMARANG DAN BOYOLALI, PROVINSI JAWA TENGAH MENJADI TAMAN NASIONAL GUNUNG MERBABU 51. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK. 207/MENHUT-II/2004 TAHUN 2004 PENETAPAN JATAH PRODUKSI HASIL HUTAN KAYU SECARA NASIONAL UNTUK PERIODE TAHUN 2005 YANG BERASAL DARI PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI ALAM 52. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK. 43/MENHUT-II/2004 PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 8678/KPTS-II/2002 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 4895/KPTS-II/2002 TENTANG KRITERIA DAN INDIKATOR PENILAIAN KELANGSUNGAN USAHA PERUSAHAAN HTI PATUNGAN DAN HTI BUMN 53. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK. 44/MENHUT-II/2004 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 33/KPTS-II/2003 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN ALAM ATAU HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN YANG TELAH MENDAPAT PERSETUJUAN PRINSIP BERDASARKAN PERMOHONAN

54. SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 09 TAHUN 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN WONOSOBO 55. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 02 TAHUN 2005 PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KE II ATAS NAMA PT. WANA AGUNG ASA UTAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 56. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK.322/MENHUT-II/2005 PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 187/KPTSII/2000 TANGGAL 29 JUNI 2000 TENTANG PELEPASAN SEBAGIAN KAWASAN HUTAN DARI KELOMPOK HUTAN S. KERAYAAN - S. SUSUK, UNTUK USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SELUAS 28.317,50 (DUA PULUH DELAPAN RIBU TIGA RATUS TUJUH BELAS, LIMA PULUH PER SERATUS) HEKTAR, ATAS NAMA PT. GMELINA LESTARI HUTANI, YANG TERLETAK DI KABUPATEN KUTAI, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 57. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 357 TAHUN 2005 PENETAPAN RENCANA PRODUKSI HASIL HUTAN KAYU SECARA NASIONAL PERIODE TAHUN 2006 YANG BERASAL DARI PEMANFAATAN HUTAN ALAM PRODUKSI YANG DIBEBANI IUPHHK YANG SAH 58. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 44 TAHUN 2005 PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA SELUAS ± 3.742.120 (TIGA JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU SERATUS DUA PULUH) HEKTAR 59. SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 45 TAHUN 2005 PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL) DAN RENCANA PEMANTAPAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL) 60. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 01 TAHUN 2006 PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KE II ATAS NAMA PT. YAKIN TIMBER JAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 61. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 07 TAHUN 2006 PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KE II ATAS NAMA PT. GAUNG SATYAGRAHA AGRINDO PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 62. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 09 TAHUN 2006 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : SK.318/MENHUT-VI/2004 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN DEWAN PERTIMBANGAN VERIFIKASI PADA KEGIATAN PENILAIAN KINERJA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU OLEH LPI MAMPU

63. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 111 TAHUN 2006 PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KE VIII ATAS NAMA PT. SIMA AGUNG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 64. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 152 TAHUN 2006 PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KE IV ATAS NAMA PT. SUMALINDO LESTARI JAYA IV (d/h PT. MADYAKARA PACIFIC RAYA) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 65. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 171 TAHUN 2006 PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KE VI (2006-2010) ATAS NAMA PT. TIMBER DANA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 66. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 178 TAHUN 2006 PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KE II ATAS NAMA PT. RINANDA INTI LESTARI PROPINSI KALIMANTAN TENGAH 67. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 18 TAHUN 2006 PENETAPAN JATAH PRODUKSI HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI USAHA PEMANFAATAN HUTAN TANAMAN DALAM WILAYAH KERJA PERUM PERHUTANI DI PULAU JAWA UNTUK PERIODE TAHUN 2006 68. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 248 TAHUN 2006 PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KE II TAHUN 2006-2010 ATAS NAMA PT. KIANI LESTARI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 69. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 251 TAHUN 2006 PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KE VIII ATAS NAMA PT. TELAGA MAS KALIMANTAN COMPANY PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 70. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 299 TAHUN 2006 PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KE II ATAS NAMA PT. BARITO PUTERA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI 1. SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI DAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 969.K/05/M.PE/1989 DAN NOMOR 429/KPTS/II/1989 PEDOMAN PENGATURAN PELAKSANAAN USAHA PERTAMBANGAN DAN ENERGI ALAM KAWASAN HUTAN 2. SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI DAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 1101 K/702/M.PE/1991 DAN 436/KPTS-II/1991 PEMBENTUKAN TEAM KOORDINASI TETAP DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI DAN DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERUBAHAN TATACARA PENGAJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN ENERGI DALAM KAWASAN HUTAN 3. SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI, MENTERI KEHUTANAN DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1385 K/03/M.PE/1988, NOMOR 504/KPTS-II/1988 DAN NOMOR 47 TAHUN 1988 PENGGUNAAN SARANA PERTAMBANGAN DAN ENERGI DAN SARANA KEHUTANAN 4. SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 495.1/MPP/KEP/9/2004 DAN NOMOR SK.335.1/MENHUTI/2004 PERUBAHAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 803/MPP/KEP/12/2002 DAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 10267/KPTS-II/2002 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN REVITALISASI INDUSTRI KEHUTANAN SURAT EDARAN MENTERI 1. SURAT MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR 3677/03/SJ.H/1995 TAHUN 1995 PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT 2. SURAT EDARAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR S.75/MENHUT-II/2004 TAHUN 2004 SURAT EDARAN MASALAH HUKUM ADAT DAN TUNTUTAN KOMPENSASI/GANTI RUGI OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT SURAT KEPUTUSAN SEKJEN DEPARTEMEN 1. SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUSAHAAN HUTAN NOMOR 135/KPTS/IV-PPHH/1998 PETUNJUK PELAKSANAAN KETENTUAN EKSPOR KAYU BULAT DAN BAHAN BAKU SERPIH 2. SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUSAHAAN HUTAN NOMOR 136/KPTS/IV-PPHH/1998 PETUNJUK PELAKSANAAN KETENTUAN EKSPOR KAYU GERGAJIAN DAN KAYU OLAHAN

3. SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 22/KPTS/II-KUM/2000 PEMBENTUKAN TIM PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TINDAK LANJUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN 4. SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 35/KPTS/II-KUM/2000 PEMBENTUKAN TIM PENYEMPURNAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PROGRAM REFORMASI SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN 1. SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 01 TAHUN 1998 PERLUASAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK RSS/RS MENURUT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN NOMOR 09 TAHUN 1997 2. SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 02 TAHUN 2003 NORMA DAN STANDAR MEKANISME KETATALAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DI BIDANG PERTANAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH KEBUPATEN/KOTA