Likuiditas Valuta Asing

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Likuiditas Valuta Asing Transaksi Valuta Asing

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Likuiditas Valuta Asing Transaksi Valuta Asing

Tim Penyusun Ramlan Ginting Chandra Murniadi Gantiah Wuryandani Siti Astiyah Wahyu Yuwana Hidayat Komala Dewi Wirza Ayu Novriana Patrick A. Kapugu Sylvia Sazumi Pri Hartini Tresna Kholilah Safyra Primadhyta

Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES) Bank Indonesia Telp: 021-29817321 Fax: 021-2311580 email: [email protected] Hak Cipta © 2014, Bank Indonesia 2014

Likuiditas Valuta Asing

Transaksi Valuta Asing

DAFTAR ISI Paragraf

Halaman Hal. i – iv Hal. v Hal. vi

Daftar Isi Rekam Jejak Regulasi Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Rekam Jejak Regulasi Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank Rekam Jejak Regulasi Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah kepada Bank Rekam Jejak Regulasi Transaksi USD Repo Bank Terhadap Bank Indonesia Rekam Jejak Regulasi Transaksi Repurchase Agreement Chinese Yuan Terhadap Surat Berharga Rupiah Kepada Bank Indonesia Rekam Jejak Regulasi Pembelian Wesel Ekspor Berjangka oleh Bank Indonesia Rekam Jejak Regulasi Sistem Monitoring Valuta Asing Terhadap Rupiah Rekam Jejak Regulasi Transaksi Swap Lindung Nilai Rekam Jejak Regulasi Posisi Devisa Neto Dasar Hukum Regulasi Terkait Regulasi Bank Indonesia

Hal. vii Hal. viii Hal. ix Hal. x Hal. xi Hal. xii Hal. xiii Hal. xiv Hal. xiv – xv Hal. xv – xvi

Transaksi Lindung Nilai kepada Bank Ketentuan Umum Pengaturan Transaksi Sanksi

Par. 1 Par. 2 – 7 Par. 8

Hal. 1 Hal. 1 – 7 Hal. 7

Par. 9 Par. 10 – 18 Par. 19 – 20 Par. 21 – 22

Hal. 7 – 8 Hal. 8 – 15 Hal. 15 – 16 Hal. 16 – 17

Par. 23 Par. 24 Par. 25 – 27 Par. 28 – 30 Par. 31 – 35 Par. 36 – 37 Par. 38

Hal. 18 – 19 Hal. 19 Hal. 20 Hal. 21 – 23 Hal. 23 – 42 Hal. 42 – 43 Hal. 43 – 45

Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Ketentuan Umum Pengaturan Transaksi Sanksi Ketentuan Peralihan

Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank Ketentuan Umum Pelarangan, Pembatasan, dan Pengecualian Transaksi Bagi Bank Pelarangan Transaksi Pembatasan Transaksi Pengecualian terhadap Pelarangan dan Pembatasan Transaksi Dokumen Pendukung Sanksi

i



Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah kepada Bank Ketentuan Umum Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah kepada Bank Sanksi

Par. 39 Par. 40– 46 Par. 47

Hal. 45 Hal. 45 – 58 Hal. 58

Par. 48 Par. 49 – 65 Par. 66

Hal. 58 – 59 Hal. 59 – 64 Hal. 64

Par. 67 Par. 68 Par. 69 – 70 Par. 71 – 78 Par. 79 – 80 Par. 81 Par. 82 Par. 83 – 84

Hal. 64 – 65 Hal. 65 Hal. 65 – 67 Hal. 67 – 72 Hal. 72 – 74 Hal. 74 – 75 Hal. 75 Hal. 75 – 76

Par. 85 – 86 Par. 87 – 92 Par. 93 – 98 Par. 99 –108 Par. 109 Par. 110

Hal. 76 – 77 Hal. 77 – 78 Hal. 78 – 80 Hal. 80 – 83 Hal. 83 – 84 Hal. 84

Par. 111 Par. 112 – 113 Par. 114 – 116

Hal. 84 – 85 Hal. 85 Hal. 86

Par. 117 Par. 118 – 125 Par. 126 – 127 Par. 128 Par. 129 – 130 Par. 131 – 132

Hal. 87 Hal. 87 – 91 Hal. 91 – 93 Hal. 93 – 95 Hal. 95 – 98 Hal. 98 – 99

Par. 133 – 134 Par. 135 – 139

Hal. 100 Hal. 100 – 104

Transaksi USD Repurchase Agreement Bank kepada Bank Indonesia Ketentuan Umum USD Repo Sanksi

Transaksi Repurchase Agreement Chinese Yuan terhadap Surat Berharga Rupiah Bank kepada Bank Indonesia Ketentuan Umum Prinsip Dasar Pengajuan Kebutuhan CNY Bank kepada Bank Indonesia Transaksi CNY/IDR Bank kepada Bank Indonesia Penyelesaian Transaksi CNY/ IDR Repo Bank kepada Bank Indonesia Early Termination Peniadaan Window Time Sanksi

Transaksi Pembelian Wesel Ekspor Berjangka oleh Bank Indonesia Ketentuan Umum Persyaratan Instrumen Persyaratan Transaksi Tata Cara Pelaksanaan Pembelian WEB Pembatalan Transaksi Sanksi

Sistem Monitoring Valuta Asing terhadap Rupiah Ketentuan Umum Mekanisme Transaksi Valuta Asing Sanksi

Transaksi Swap Lindung Nilai Ketentuan Umum Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia Pelaksanaan Transaksi Dokumen Transaksi Setelmen Transaksi Sanksi

Posisi Devisa Neto Ketentuan Umum Perhitungan Posisi Devisa Neto

ii

Likuiditas Valuta Asing Pengecualian Posisi Sturktural Pelaporan Jangka Waktu Penyelesaian Pelanggaran Sanksi

Lampiran Lampiran 1 : Format Laporan Mingguan Transaksi Forward Beli Bank dengan Pihak Asing Lampiran 2 : Format Laporan Mingguan Transaksi Swap Beli Bank dengan Pihak Asing Lampiran 3 : Format Laporan Mingguan Transaksi Option Beli Bank dengan Pihak Asing Lampiran 4 : Format Laporan Mingguan Rekapitulasi Transaksi Derivatif Bank dengan Pihak Asing per Jenis Transaksi dan Tujuan Transaksi Lampiran 5 : Contoh Surat Permohonan Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah kepada Bank oleh PVA Bank dan PVA Bukan Bank Lampiran 6 : Contoh Perhitungan Net Jual Berdasarkan Data Transaksi Harian Jual Beli UKA antara PVA “XYZ” dengan Nasabah PVA Lampiran 7 : List of Pilot Enterprises Participating in RMB Cross-border Trade Settlement Lampiran 8 : Surat Permohonan Pledge Lampiran 9 : Surat Kuasa dan Khusus Lampiran 10 : Contoh Perhitungan Transaksi CNY/IDR Repo Perhitungan Nominal Surat Berharga yang di-repo-kan Perhitungan Nilai Pembelian Kembali (second leg) Contoh Penyelesaian Transaksi CNY/IDR Repo Jika Bank Tidak Menyerahkan Dana CNY pada Second Leg Contoh Perhitungan Jumlah Hari dalam Pengenaan Sanksi Kewajiban Membayar Lampiran 11 : Surat Pernyataan terkait Transaksi Pembelian Wesel Ekspor Berjangka oleh Bank Indonesia Lampiran 12 : Pedoman Umum dan Perhitungan Risiko Pasar terhadap Transaksi Option Pendahuluan Penggunaan Metode Standar Dalam Perhitungan KPMM Dengan Memperhitungkan RIsiko Pasar Perhitungan Aspek RIsiko Pasar Dengan Metode Standar 1. Umum 2. Perhitungan RIsiko Suku Bunga a. Ketentuan Umum b. Perhitungan Risiko Spesifik c. Perhitungan Risiko Umum d. Proses saling hapus untuk transaksi derivatif dalam perhitungan Risiko Spesifik dan Risiko Umum e. Perlakuan terhadap Transaksi Repo

Transaksi Valuta Asing Par. 140 Par. 141 – 143 Par. 144 – 145 Par. 146 – 148

Hal. 104 – 105 Hal. 105 – 106 Hal. 107 Hal. 107 – 108

Hal. 109 – 216 Hal. 109 Hal. 110 Hal. 101 Hal. 112

Hal. 113 – 114

Hal. 115

Hal. 116 – 125 Hal. 126 Hal. 127 – 128 Hal. 129 – 133 Hal. 129 Hal. 130 Hal. 130 Hal. 130 – 133 Hal. 133 Hal. 134 Hal. 135 – 195 Hal. 135 Hal. 135 – 171 Hal. 171 – 193 Hal. 171 – 173 Hal. 173 – 179 Hal. 173 – 174 Hal. 174 – 177 Hal. 177 – 184 Hal. 184 – 185 Hal. 185 – 186

iii

Likuiditas Valuta Asing f.

Perlakuan terhadap transaksi Reverse Repo dalam rangka kegiatan perdagangan

g.

Perlakuan terhadap Transaksi Reksadana

Transaksi Valuta Asing Hal. 186 Hal. 186 – 188

3.

Perhitungan Risiko NIlai Tukar

Hal. 188 – 189

4.

Pedoman Umum dan Perhitungan Modal terhadap Transaksi Option

Hal. 189 – 184

a.

Ketentuan Umum

Hal. 189 – 190

b.

Metode Simple Delta

c.

Option suku bunga

Hal. 191 – 192

d.

Option valuta asing

Hal. 192 – 193

Peralihan Pengenaan Sanksi Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

Lampiran 13 : Format Laporan Pelanggaran Lampiran 14 : Contoh Nilai Nominal Underlying yang Dinyatakan dalam Kontrak Lindung Nilai 1. 2. 3.

Kontrak Lindung Ni lai dengan Underlaying berupa Pinjaman Luar Negeri dengan Penarikan Pinjaman Secara Langsung Kontrak Lindung Ni lai dengan Underlaying berupa Pinjaman Luar Negeri Milik Bank dengan Penarikan Secara Bertahap Kontrak Lindung Nilai dengan Underlaying berupa Transaksi Swap Bank dengan Nasabah atas Pinjaman Luar Negeri Milik Nasabah yang Penarikannya Dilakukan Secara Bertahap

Lampiran 15 : Contoh Pernyataan Bank Mengenai Pemenuhan Persyaratan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia Lampiran 16 : Contoh Perhitungan Setelmen Netting untuk Nilai Nominal yang Sama pada Setiap Perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia Lampiran 17 : Contoh Perhitungan Setelmen Netting untuk Nilai Nominal yang Sama pada Setiap Perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia Lampiran 18 : Contoh Perhitungan Setelmen Netting untuk Nilai Nominal yang Lebih Kecil pada Setiap Perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia Lampiran 19 : Contoh Perhitungan Setelmen Netting untuk Nilai Nominal yang Lebih Kecil pada Setiap Perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia Lampiran 20 : Contoh Perhitungan Setelmen Netting untuk Nilai Nominal yang Sesuai dengan Nilai Outstanding Pinjaman Luar Negeri Bank pada Setiap Periode Perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia Lampiran 21 : Contoh Format Deal Conversation di RMDS

Hal. 190

Hal. 193 – 194 Hal. 194 Hal. 194 – 195

Hal. 196 Hal. 197 - 203 Hal. 197 Hal. 197 – 199 Hal. 199 – 203

Hal. 204

Hal. 205 – 206

Hal. 207 – 208

Hal. 209 – 210

Hal. 211 – 212

Hal. 213 – 214

Hal. 215 – 216

iv



Rekam Jejak Regulasi Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah

SE 15/42/DPM 2013 Angka 5 huruf b – f, angka 7, angka 8

Angka 1

Ketentuan angka 13: Huruf b dihapus, Huruf h dihapus, Huruf I dihapus, Huruf c diubah Huruf e diubah Huruf f diubah Huruf g diubah

15/8/PBI/2013 Transaksi Lindung Nilai kepada Bank SE 15/19/DPM 2013 Perubahan Kedua atas SE 10/48/DPD 2008 SE 11/12/DPD 2009 Perubahan atas SE 10/48/DPD 2008

Pasal 4 ayat (2) huruf b

11/14/PBI/2009 Perubahan atas 10/37/PBI/2008

SE 10/48/DPD 2008

Penjelasan Pasal 12 Ketentuan Pasal 13 dan 14

10/37/PBI/2008 Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah

- 14/18/PBI/2012 Kewajiban penyediaan Modal Minimum Bank Umum - 13/8/PBI/2011 Laporan Harian Bank Umum - 11/26/PBI/2009 Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Kegiatan Structured Product Bagi Bank Umum - 7/31/PBI/2005 Transaksi Derivatif - 9/13/PBI/2007 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar

Keterangan : Diubah Dicabut Terkait PBI Masih Berlaku SE Masih Berlaku Regulasi Terkait

v



Rekam Jejak Regulasi Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank

Ketentuan angka 6 Ketentuan angka 7 Ketentuan angka 8 Ketentuan angka 9 Ketentuan angka 10 Ketentuan angka 12

Ketentuan angka 5 huruf b Ketentuan angka 8 huruf d

SE 14/22/DPM 2012 Perubahan Kedua atas SE 7/23/DPD 2005 14/10/PBI/2012 Perubahan atas 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing Oleh Bank SE 7/44/DPD 2005 Perubahan atas SE 7/23/DPD 2005

Pasal 12 diubah, Pasal 13 dihapus, Pasal 14 diubah, Pasal 17 diubah

SE 7/23/DPD 2005

7/14/PBI/2005 Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing Oleh Bank

12/10/PBI/2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum

SE 3/5/DPD 2001 3/3/PBI/2001 Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank

Keterangan :

PBI Masih Berlaku PBI Tidak Berlaku

SE 11/03/UPK 1978 Pemberian Kredit kepada Perusahaan Asing dalam Bid. Perdagangan

SE Masih Berlaku

SE 08/28/UPK 1975 Pemberian Kredit kpd Perorangan ataupun para Pengusaha yg tidak Berdomisili di Indonesia

SE 06/29/UPK 1973 Pemberian Kredit kpd Perorangan/Perusahaan yg tidak Berdomisili di Indonesia (berlaku untuk BU Swasta Nasional, Bank Pembangunan Swasta, Bank Pembangunan Daerah, Bank Tabungan Swasta)

Dicabut Terkait

SE 28/182/UPG 1996 Penjelasan ttg Penggunaan Fasilitas Transaksi PUAB sehubungan dg Perubahan Jadwal Kliring

SE 06/28/UPK 1973 Pemberian Kredit kpd Perorangan/Perusahaan yg tidak Berdomisili di Indonesia (berlaku untuk BU Pemerintah)

Diubah

SE Tidak Berlaku Regulasi Terkait

SE 06/30/UPK 1973 Pemberian Kredit kpd Perorangan/ Perusahaan yg tidak Berdomisili di Indonesia (berlaku untuk Bank Asing di Jakarta)

vi



Rekam Jejak Regulasi Pembelian Valuta Asing terhadap Rupiah kepada Bank

SE 15/33/DPM 2013 Perubahan ketiga atas SE 10/42/DPD 2008 angka 4.a 7), butir 7.c.2)a), 7.c.2)d), 7.c.2)g) angka 9.b

SE 15/3/DPM 2013 Perubahan kedua atas SE 10/42/DPD 2008 angka 4 angka 7

menyisipkan angka 2a di antara angka 2 dan 3 butir 4.a.7) dihapus angka 6, 7, 8 dan 12

SE 14/11/DPM 2012 Perubahan atas SE 10/42/DPD 2008

SE 10/42/DPD 2008

10/28/PBI/2008 Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah Kepada Bank

11/26/PBI/2009 Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan Structured Product Bagi Bank Umum

Keterangan : Diubah Terkait PBI Masih Berlaku SE Masih Berlaku Regulasi Terkait

vii



Rekam Jejak Regulasi Transaksi USD Repo Bank kepada Bank Indonesia

11/4/PBI/2009 Transaksi USD Repurchase Agreement Bank kepada Bank Indonesia

12/10/PBI/2010 perubahan ketiga atas Peraturan Perbankan Indonesia Nomor5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum

Keterangan : Terkait PBI Masih Berlaku

Regulasi Terkait

viii



Rekam Jejak Regulasi Transaksi Repurchase Agreement Chinese Yuan terhadap Surat Berharga Rupiah Bank kepada Bank Indonesia

SE 12/22/DPS 2010 Perubahan atas SE 12/12/DPS 2010 Ketentuan Romawi I angka 1 dan Romawi II angka 3 SE 12/12/DPS 2010

12/6/PBI/2010 Transaksi Repurchase Agreement Chinese Yuan terhadap Surat Berharga Rupiah Bank kepada Bank Indonesia

13/11/PBI/2011 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

Keterangan : Diubah Terkait PBI Masih Berlaku SE Masih Berlaku Regulasi Terkait

ix



Rekam Jejak Regulasi Transaksi Pembelian Wesel Ekspor Berjangka Rupiah kepada Bank Indonesia

12/15/PBI/2010 Perubahan 10/34/PBI/2008 tentang Transaksi Wesel Ekspor Berjangka oleh Bank Indonesia

Pasal 19

10/34/PBI/2008 Transaksi Wesel Ekspor Berjangka oleh Bank Indonesia

- 9/17/PBI/2007 Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank - 8/13/PBI/2006 Batas Maksimum Pemberian Kredit Umum

3/6/PBI/2001 Pencabutan 30/138/KEP/DIR 1997, 30/ 193/KEP/DIR 1998, 30/194/KEP/DIR 1998, dan 31/187/KEP/DIR 1999

31/187/KEP/DIR 1999 Penjaminan Dan Atau Pembiayaan Letter Of Credit Melalui Penempatan Dana Bank Indonesia pada Bank Asing

30/193/KEP/DIR 1998 Jual Beli Devisa Hasil Ekspor untuk Eksportir dan Eksportir Tertentu

30/194/KEP/DIR 1998 Jual Beli Devisa Hasil Ekspor Yang Akan Datang untuk Eksportir Tertentu

Keterangan : 30/138/KEP/DIR 1997 Jual beli tagihan atas dasar surat berdokumen dalam Negeri kepada Bank Indonesia

Diubah Dicabut Terkait PBI/ KEP DIR Masih Berlaku PBI/ KEP DIR Tidak Berlaku Regulasi Terkait

x



Rekam Jejak Regulasi Sistem Monitoring Valuta Asing terhadap Rupiah

12/16/PBI/2010 Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah

Keterangan : PBI Masih Berlaku

xi



Rekam Jejak Regulasi Transaksi Swap Lindung Nilai

SE 16/2/DPM 2014 Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia

- 13/1/PBI/2011 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum - 9/17/PBI/2007 Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah - 9/1/PBI/2007 Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah

15/17/PBI/2013 Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia 7/36/PBI/2005 Transaksi Swap Lindung Nilai SE 28/5/UD 1995 Transaksi Swap Bank Indonesia dengan Bank

28/38/KEP/DIR 1995 Transaksi Swap Bank Indonesia dengan Bank SE 24/12/UD 1991 Swap Likuiditas dan Swap Investasi

24/51/KEP/DIR 1991 Swap Likuiditas dan Swap Investasi SE 23/25/UD 1991 Swap dan Swap Uang

SE 22/3/UD 1989 Swap Bank Devisa dan Lembaga Keuangan Bukan Bank serta Swap Pinjaman Subordinasi

23/85/KEP/DIR 1991 Swap dan Swap Ulang SE 21/16/UD 1988 Swap dan Swap Ulang

21/49/KEP/DIR 1988 Swap dan Swap Ulang SE 21/8/UD 1988 Perubahan Bentuk Kontrak Transaksi Swap SE 21/5/UD 1988 Kompensasi Bunga karena Keterlambatan Penyerahan Valuta Asing Swap SE 19/55/ULN 1987 Laporan Transaksi Swap dan Swap Ulang SE 19/7/UD 1986 Ketentuan-ketentuan Swap dan Swap Ulang

19/45/KEP/DIR 1986 Ketentuan-Ketentuan Tentang Swap dan Swap Ulang SE 15/15/UD 1983 Ketentuan-ketentuan Mengenai Transaksi Swap SE 11/215/UD 1979 Penutupan Transaksi Swap SE 5/38/ULN 1972 Laporan Penjualan dan Pembelian Devisa Umum SE 3/144/ULN/EXIM 1971 Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Transaksi Swap dan Transaksi Penjualan Forward

Bentuk Kontrak Pembayaran Kompensasi Bunga

Keterangan : Diubah Dicabut Terkait PBI/KEP DIR Masih Berlaku SE Masih Berlaku

PBI/KEP DIR Tidak Berlaku Regulasi Terkait

xii



Rekam Jejak Regulasi Posisi Devisa Neto

SE 14/21/DPNP 2012 Perubahan atas SE 9/33/DPNP 2007

SE 9/33/DPbS 2007 Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar

Lampiran 1 Bab II butir 2.a.3) diubah Lampiran 1 Bab II butir 2.b.4) diubah Lampiran 1 Bab II butir 2.e.2) diubah Lampiran 1 Bab II butir 2.f.1) diubah Lampiran 1 Bab III dihapus Formulir 1.a dalam Lampiran 2 diubah Diantara Bab IV dan Bab V disisipkan 2 (dua) Bab yakni Bab IVA dan Bab IVB Perhitungan KPMM secara konsolidasi dengan memperhitungkan risiko pasar

SE 8/27/DPNP 2006 Prinsip Kehati-hatian dan Laporan dalam rangka Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak

- 14/9/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat - 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah - 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum - 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah

12/10/PBI/2010 Per. III 5/13/PBI/2003 Ps 1, Ps 2 (1) huruf b, Ps 2 (3); Ps 3; Ps 7A; Ps 10, Ps 10A, Ps 10B

7/37/PBI/2005 Per.II 5/13/PBI/2003 Ps 1 angka 3 & 4; Ps 1A; Ps 2; Ps 3; Ps. 3A; Ps 7; Ps 7A; Ps 8

6/20/PBI/2004 Per. 5/13/PBI/2003 Ps 1 angka 1 dan 2; Ps 2; Ps 3; Ps 3A; Ps 7; Ps 7A; Ps 8; Ps 9A; Ps 10

SE 5/23/DPNP 2003 Pedoman Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar (Market Risk) dan Pedoman Perhitungan Posisi Devisa Neto Bank Umum

5/13/PBI/2003 Posisi Devisa Neto

31/178/KEP/DIR/1998

Posisi Devisa Neto

Keterangan :

24/50/KEP/DIR/1991 Posisi Devisa Neto

Diubah Dicabut Terkait PBI Masih Berlaku

23/75/KEP/DIR/1990 Penentuan Ketentuan Posisi Devisa Neto Bank Devisa dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

PBI/KEP DIR Tidak Berlaku SE Tidak Berlaku Regulasi Terkait

xiii



Dasar Hukum : - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 Regulasi Terkait : - Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/18/PBI/2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum - Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/9/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat - Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah - Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/11/PBI/2011 tentang Tingkat Kesehatan Bank Umum - Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/8/PBI/2011 tentang Laporan Harian Bank Umum - Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum - Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) - Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/10/PBI/2010 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum - Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/26/PBI/2009 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Kegiatan Structured Product Bagi Bank Umum - Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah - Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum - Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/17/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah - Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/13/PBI/2007 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar - Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah - Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 Tentang Terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum - Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/37/PBI/2005 Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum - Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif - Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/20/PBI/2004 Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum - Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/21/DPNP 2012 Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/33/DPNP 2007 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/3/DPM 2011 perihal Laporan harian Bank Umum

xiv

Likuiditas Valuta Asing -

-


Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/33/DPNP 2007 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/27/DPNP 2006 perihal Prinsip Kehati-hatian dan Laporan dalam rangka Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/45/DPD 2005 perihal Transaksi Derivatif Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/14/DPNP 2005 perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum

Regulasi Bank Indonesia : - Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 tentang Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia - Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/8/PBI/2013 tentang Transaksi Lindung Nilai kepada Bank - Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/10/PBI/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit dalam Valuta Asing oleh Bank - Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/16/PBI/2010 tentang Sistem Monitoring Valuta Asing terhadap Rupiah - Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/15/PBI/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/34/PBI/2008 Transaksi Pembelian Wesel Ekspor Berjangka oleh Bank Indonesia - Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/6/PBI/2010 tentang Transaksi Repurchase Agreement Chinese Yuan terhadap Surat Berharga Rupiah Bank kepada Bank Indonesia - Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/14/PBI/2009 Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/39/PBI/2008 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah - Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/4/PBI/2009 tentang Transaksi Repurchase Agreement Bank kepada Bank Indonesia - Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/37/PBI/2008 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah - Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/34/PBI/2008 tentang Transaksi Pembelian Wesel Ekspor Berjangka oleh Bank Indonesia - Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/28/PBI/2008 tentang Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah Kepada Bank - Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/36/PBI/2005 tentang Transaksi Swap Lindung Nilai - Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit dalam Valuta Asing oleh Bank - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/2/DPM 2014 perihal Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/42/DPM 2013 perihal Transaksi Lindung Nilai kepada Bank - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/33/DPM 2013 Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/42/DPD 2008 perihal Pembelian Valuta Asing terhadap Rupiah kepada Bank - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/19/DPM 2013 Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/48/DPD 2008 perihal Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/22/DPM 2012 Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/23/DPD 2005 perihal Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/11/DPM 2012 Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/42/DPD 2008 perihal Pembelian Valuta Asing terhadap Rupiah kepada Bank - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/22/DPD 2010 Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/12/DPD 2010 perihal Transaksi Repurchase Agreement Chinese Yuan terhadap Surat Berharga Rupiah Bank kepada Bank Indonesia - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/12/DPD 2010 perihal Transaksi Repurchase Agreement Chinese Yuan terhadap Surat Berharga Rupiah Bank kepada Bank Indonesia - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/12/DPD 2009 Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/48/DPD 2008 perihal Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah

xv

Likuiditas Valuta Asing -


Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/48/DPD 2008 perihal Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/42/DPM 2008 perihal Pembelian Valuta Asing terhadap Rupiah kepada Bank Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/44/DPD 2005 Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/23/DPD 2005 perihal Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/23/DPD 2005 perihal Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank

xvi

Likuiditas Valuta Asing Paragraf


Sumber Regulasi

1

BAB I Pasal 1 15/8/PBI/2013

2

BAB II Pasal 2 15/8/PBI/2013

Ketentuan

Moneter Likuiditas Valuta Asing Transaksi Lindung Nilai kepada Bank Ketentuan Umum 1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan Bank Umum Syariah serta Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 2. Lindung Nilai adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan. 3. Nasabah adalah: a. perorangan yang memiliki kewarganegaraan Indonesia; atau b. badan usaha selain Bank yang berbadan hukum Indonesia, berdomisili di Indonesia, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 4. Transaksi Lindung Nilai adalah transaksi yang dilakukan oleh Nasabah kepada Bank dalam rangka memitigasi risiko atau melindungi nilai suatu aset, kewajiban, pendapatan, dan/atau beban Nasabah terhadap risiko fluktuasi nilai mata uang di masa yang akan datang. 5. Transaksi Lindung Nilai Beli adalah transaksi pembelian valuta asing terhadap rupiah dalam rangka Lindung Nilai oleh Nasabah kepada Bank. 6. Transaksi Lindung Nilai Jual adalah transaksi penjualan valuta asing terhadap rupiah dalam rangka Lindung Nilai oleh Nasabah kepada Bank.

Pengaturan Transaksi (1) Nasabah dapat melakukan Transaksi Lindung Nilai kepada Bank. (2) Transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Transaksi Lindung Nilai Beli; dan/atau b. Transaksi Lindung Nilai Jual. (3) Transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah yang standar (plain vanilla) antara lain dengan cara transaksi forward dan transaksi swap. Transaksi derivatif yang termasuk plain vanilla adalah transaksi yang mempunyai satu underlying asset serta diterbitkan dengan fitur jatuh tempo, strike price, pembayaran (pay-off) yang sederhana atau standar, serta termasuk kombinasi dana pokok (notional amount) yang berimbang antara lain forward contract, swap dan option. Transaksi forward adalah transaksi jual/beli valuta asing terhadap rupiah yang penyerahan dananya dilakukan lebih dari 2 (hari) kerja setelah tanggal transaksi. Transaksi swap adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian/penjualan tunai (spot) dengan penjualan/pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan counterparty yang sama dan pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.

1

Likuiditas Valuta Asing Paragraf 3

Sumber Regulasi Pasal 3 15/8/PBI/2013

Transaksi Valuta Asing Ketentuan (1) Transaksi Lindung Nilai Beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a (Paragraf 2 ayat (2) huruf a dalam kodifikasi ini) wajib dilakukan berdasarkan underlying kegiatan ekonomi, antara lain berupa pembayaran utang dalam valuta asing, kegiatan ekspor impor, dan kegiatan investasi. Kegiatan investasi antara lain berupa pemberian kredit, penyertaan langsung, dan transaksi surat berharga. (2) Transaksi Lindung Nilai Beli wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah. (3) Transaksi Lindung Nilai Jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b (Paragraf 2 ayat (2) huruf b dalam kodifikasi ini) wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah. (4) Dalam melakukan Transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 2 dalam kodifikasi ini), Bank wajib menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko Bank. (5) Dalam melaksanakan Transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 2 dalam kodifikasi ini), Bank wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi derivatif.

4

Pasal 4 15/8/PBI/2013

(1) Transaksi Lindung Nilai Beli wajib didukung dokumen underlying ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Nilai nominal Transaksi Lindung Nilai Beli paling banyak sebesar nilai nominal underlying kegiatan ekonomi yang tercantum di dalam dokumen underlying. (3) Jangka waktu Transaksi Lindung Nilai Beli paling lama sama dengan jangka waktu underlying kegiatan ekonomi yang tercantum dalam dokumen underlying.

5

Pasal 5 15/8/PBI/2013 Ayat (1) – (3) b.1

(1) Penyelesaian Transaksi Lindung Nilai dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah. (2) Penyelesaian Transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diselesaikan dengan pemindahan dana pokok secara penuh. Yang dimaksud dengan “pemindahan dana pokok secara penuh” untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah adalah penyerahan dana secara riil untuk masing-masing transaksi jual dan/atau transaksi beli valuta asing terhadap rupiah sebesar nilai penuh nominal transaksi atau ekuivalennya. (3) Kewajiban penyelesaian dengan cara pemindahan dana pokok secara penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk: a. transaksi valuta asing terhadap rupiah dalam rangka Lindung Nilai oleh Bank dan/atau Nasabah yang mengalami kejadian luar biasa (force majeure) berdasarkan penilaian Bank dan didukung dengan bukti dokumen yang memadai;

2


Sumber Regulasi

Transaksi Valuta Asing Ketentuan

Yang dimaksud dengan “kejadian luar biasa (force majeure)” adalah suatu keadaan di luar kendali Bank dan/atau Nasabah yang menyebabkan Bank dan/atau Nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, angin topan, tanah longsor, kebakaran, kerusuhan massal, perang, aksi terorisme, pemogokan buruh, keterlambatan pengapalan/ pengiriman barang, dan/atau kegagalan sistem yang digunakan dalam bertransaksi. Yang dimaksud dengan ”penilaian Bank” antara lain mencakup kewajaran atas akibat yang ditimbulkan dari force majeure yang dialami terhadap transaksi valuta asing terhadap rupiah. Bukti dokumen yang memadai antara lain berupa dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah, media massa, atau media komunikasi lainnya. b. perpanjangan transaksi valuta asing terhadap rupiah untuk keperluan Lindung Nilai atas: 1. kegiatan ekspor atau impor apabila jangka waktu transaksi valuta asing terhadap rupiah tersebut paling singkat 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang dengan frekuensi perpanjangan dan jangka waktu yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi; SE 15/42/DPM 2013 Romawi I No.1 b

Dokumen perpanjangan transaksi valuta asing terhadap rupiah untuk keperluan Lindung Nilai (hedging) atas kegiatan ekspor atau impor paling kurang meliputi: 1) kontrak transaksi valuta asing terhadap rupiah dalam rangka Lindung Nilai yang diperpanjang; dan 2) fotokopi letter of credit (L/C), invoice, Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Pemberitahuan Impor Barang (PIB), salinan dokumen bill of lading (B/L), atau dokumen sejenis.

SE10/48/DPD 2008 No. 6

Pengecualian kewajiban pemindahan dana pokok secara penuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) termasuk untuk penyelesaian lebih awal transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dalam rangka Kegiatan Ekspor/Impor yang disebabkan karena penerimaan hasil ekspor yang datang lebih awal. Jangka waktu penyelesaian lebih awal paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum transaksi lindung nilai jatuh waktu. Penyelesaian transaksi tersebut wajib didukung dengan dokumen transaksi lindung nilai dan bukti adanya hasil ekspor yang datangnya lebih awal. Contoh : Pada tanggal 22 Desember 2008 PT A melakukan transaksi forward Jual USD/IDR 1 bulan dengan dengan tanggal valuta 22 Januari 2009 sebesar USD1.000.000 (satu juta US Dollar) dengan underlying. Kegiatan Ekspor/Impor yang hasilnya akan diterima pada tanggal 22 Januari 2009. Karena sesuatu hal, hasil ekspor diterima oleh PT A pada tanggal 20 Januari 2009, sehingga PT A mempercepat

3


Sumber Regulasi

Transaksi Valuta Asing Ketentuan penyelesaian transaksi forward jual diatas dengan melakukan transaksi swap USD/IDR dengan nilai nominal paling banyak sebesar USD1.000.000 (satu juta US Dollar) dan jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum transaksi lindung nilai jatuh waktu (swap tod/spot atau swap tom/next), dan transaksi forward jual awal tersebut dapat diselesaikan tanpa pergerakan dana pokok secara penuh.

SE 15/42/DPM 2013 Romawi I No. 2

Nilai nominal perpanjangan (rollover) transaksi valuta asing terhadap rupiah untuk keperluan lindung nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b (Paragraf 5 ayat (3) huruf b dalam kodifikasi ini) Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Lindung Nilai Kepada Bank paling banyak sebesar nilai nominal underlying dari transaksi dimaksud.

SE 15/42/DPM 2013 Romawi I No. 3

Frekuensi dan jangka waktu yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b (Paragraf 5 ayat (3) huruf b dalam kodifikasi ini) Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Lindung Nilai Kepada Bank adalah sesuai dengan jangka waktu underlying yang tercantum dalam bukti dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (Paragraf 5 ayat (3) huruf b dalam kodifikasi ini) Contoh: Pada tanggal 14 November 2013, PT. A melakukan ekspor barang ke luar negeri menggunakan L/C dengan nilai ekspor sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu US Dollar). Untuk melakukan Lindung Nilai atas penerimaan hasil ekspor tersebut, pada tanggal 13 Desember 2013 PT. A melakukan transaksi derivatif dengan Bank B melalui forward jual USD/IDR 1 bulan dengan nilai nominal sebesar hasil ekspor yang tertera di L/C USD500,000.00 (lima ratus ribu US Dollar) dan jatuh tempo pada tanggal 13 Januari 2014. Pada tanggal valuta, PT. A tidak dapat menyerahkan dana valuta asing yang diperjanjikan akibat importir tidak dapat melakukan pembayaran sesuai tanggal kesepakatan. Transaksi lindung nilai yang dilakukan antara PT. A dan Bank B tersebut dapat diperpanjang dengan nilai nominal yang sesuai dengan dokumen L/C yaitu paling banyak sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu US Dollar), dan frekuensi serta jangka waktu perpanjangan yang sesuai dengan kebutuhan pemenuhan kontrak transaksinya.

Pasal 5 15/8/PBI/2013 Ayat (3) b.2

2. dana usaha, modal disetor, laba ditahan, dan pinjaman subordinasi Bank yang diperhitungkan dalam kewajiban pemenuhan modal minimum Bank, apabila jangka waktu transaksi valuta asing terhadap rupiah tersebut paling singkat 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang dengan frekuensi perpanjangan dan jangka waktu yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi;

4


Sumber Regulasi SE 15/42/DPM 2013 Rom. I No.1 c

Transaksi Valuta Asing Ketentuan Dokumen perpanjangan transaksi valuta asing terhadap rupiah untuk keperluan Lindung Nilai atas dana usaha, modal disetor, laba ditahan, dan pinjaman sub-ordinasi Bank yang diperhitungkan dalam kewajiban pemenuhan modal minimum Bank, paling kurang meliputi: 1) kontrak transaksi valuta asing terhadap rupiah yang diperpanjang dan dokumen bukti setoran modal dari kantor pusat; 2) kontrak transaksi valuta asing terhadap rupiah yang diperpanjang dan laporan keuangan Bank; atau 3) kontrak transaksi valuta asing terhadap rupiah yang diperpanjang dan perjanjian pinjaman sub-ordinasi Bank;

Pasal 5 15/8/PBI/2013 Ayat (3) b.3

3. kegiatan penyertaan langsung di sektor riil dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun yang sumber dananya dalam valuta asing, apabila jangka waktu transaksi valuta asing terhadap rupiah tersebut paling singkat 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang dengan frekuensi perpanjangan dan jangka waktu yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi;

SE 15/42/DPM 2013 Rom. I No. 1 d

Dokumen perpanjangan transaksi valuta asing terhadap rupiah untuk keperluan Lindung Nilai atas kegiatan penyertaan langsung di sektor riil paling kurang meliputi: 1) kontrak transaksi valuta asing terhadap rupiah yang diperpanjang; dan 2) fotokopi bukti penyertaan langsung yang dilakukan oleh kantor pusat atau penanam modal (investor).

Pasal 5 15/8/PBI/2013 Ayat (3) b.4

4. pinjaman luar negeri dalam valuta asing dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun, apabila jangka waktu transaksi valuta asing terhadap rupiah tersebut paling singkat 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang dengan frekuensi perpanjangan dan jangka waktu yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi;

SE 15/42/DPM 2013 Rom. I No. 1 e

Dokumen perpanjangan transaksi valuta asing terhadap rupiah untuk keperluan Lindung Nilai atas pinjaman luar negeri dalam valuta asing paling kurang meliputi: 1) kontrak transaksi valuta asing terhadap rupiah yang diperpanjang; dan 2) fotokopi surat perjanjian kredit (loan agreement) dan/atau dokumen utang terkait lainnya.

Pasal 5 15/8/PBI/2013 Ayat (3) b.5

5. Surat Utang Negara, saham dan obligasi korporasi yang telah dimiliki paling singkat 3 (tiga) bulan, apabila jangka waktu transaksi valuta asing terhadap rupiah tersebut paling singkat 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang dengan frekuensi perpanjangan dan jangka waktu yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi;

5


Sumber Regulasi SE 15/42/DPM 2013 Rom. I No. 1 f

Pasal 5 15/8/PBI/2013 Ayat (4) – (6)

Transaksi Valuta Asing Ketentuan Dokumen perpanjangan transaksi valuta asing terhadap rupiah untuk keperluan Lindung Nilai atas Surat Utang Negara (SUN), saham dan obligasi korporasi paling kurang meliputi: 1) kontrak transaksi valuta asing terhadap rupiah yang diperpanjang dan fotokopi dokumen kepemilikan SUN; 2) kontrak transaksi valuta asing terhadap rupiah yang diperpanjang dan fotokopi dokumen kepemilikan saham; atau 3) kontrak transaksi valuta asing terhadap rupiah yang diperpanjang dan fotokopi dokumen kepemilikan obligasi korporasi. (4) Penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara netting. Contoh netting untuk kondisi force majeure Pada tanggal 21 Oktober 2013 Nasabah (PT A) melakukan Transaksi Lindung Nilai Jual kepada Bank atas penerimaan hasil ekspornya senilai USD1,000,000.00 (satu juta US Dollar) berupa forward jual USD/IDR 1 bulan pada tanggal valuta 21 November 2013 dengan kurs 1 USD = Rp10.100,00. Pada tanggal 11 November 2013 terjadi kondisi force majeure berupa keterlambatan pengapalan sehingga PT A dipastikan tidak dapat menerima dana hasil ekspor sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan. Atas hal tersebut, pada tanggal 14 November 2013 PT A melakukan transaksi forward beli USD/IDR 1 minggu untuk melakukan offset transaksi forward jual yang akan jatuh tempo pada tanggal valuta 21 November 2013 dengan kurs 1 USD = Rp10.200,00 dengan Bank yang sama. Penyelesaian transaksi tersebut dilakukan secara netting, dimana PT A melakukan pembayaran net sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Perhitungan tersebut berasal dari Rp100,00 x USD1,000,000.00. Contoh netting untuk transaksi perpanjangan Lindung Nilai. Pada tanggal 14 November 2013 PT B melakukan impor barang dari luar negeri sebesar USD 1,000,000.00 (satu juta US Dollar) dengan jatuh tempo pembayaran 2 bulan, yaitu tanggal 14 Januari 2014. Atas transaksi tersebut pada tanggal 13 Desember 2013 PT B melakukan Transaksi Lindung Nilai Beli dengan cara forward beli USD/IDR kepada Bank dengan jangka waktu 1 bulan pada tanggal valuta 13 Januari 2014 dengan kurs 1 USD = Rp11.000,00. Karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan, pada saat jatuh tempo pembayaran PT B tidak dapat melakukan pembayaran tagihan, sehingga jatuh tempo pembayaran tersebut diperpanjang selama 1 bulan. Atas dasar tersebut PT B melakukan perpanjangan transaksi forward beli USD/IDR kepada Bank dengan jangka waktu 1 bulan. Penyelesaian perpanjangan tersebut dapat dilakukan secara netting. (5) Perpanjangan transaksi valuta asing terhadap rupiah untuk keperluan Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didukung dengan bukti dokumen yang memadai. (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga untuk pihak yang menggunakan jasa Bank sebagaimana dimaksud pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah.

6


7

8

9


Transaksi Valuta Asing Ketentuan (1) Perlakuan akuntansi terhadap Transaksi Lindung Nilai tunduk pada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. (2) Nasabah dapat menerapkan akuntansi Lindung Nilai (hedge accounting) sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. (3) Keuntungan atau kerugian yang timbul dari Transaksi Lindung Nilai yang memenuhi kriteria akuntansi Lindung Nilai (hedge accounting) sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, merupakan pendapatan atau biaya dalam rangka Lindung Nilai.

Pasal 7 15/8/PBI/2013

Transaksi Lindung Nilai yang dilakukan Nasabah wajib dilaporkan Bank kepada Bank Indonesia melalui Laporan Harian Bank Umum (LHBU) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan harian bank umum.

BAB III Pasal 8 15/8/PBI/2013

Sanksi


(1) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) (Paragraf 3 ayat (1) dan ayat (2) dalam kodifikasi ini) dikenakan sanksi sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah. (2) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 5 (Paragraf 3 ayat (3) dan Paragraf 5 dalam kodifikasi ini) dikenakan sanksi sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah. (3) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (4) (Paragraf 3 ayat (4) dalam kodifikasi ini) dikenakan sanksi sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko Bank. (4) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (5) (Paragraf 3 ayat (5) dalam kodifikasi ini) dikenakan sanksi sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi derivatif. (5) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 4 (Paragraf 4 dalam kodifikasi ini) dikenakan sanksi sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank. (6) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 7 (Paragraf 7 dalam kodifikasi ini) dikenakan sanksi sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan harian bank umum.

Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Ketentuan Umum 1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 2. Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah adalah transaksi jual beli valuta asing terhadap rupiah dalam bentuk : a. transaksi spot, termasuk transaksi yang dilakukan dengan valuta today dan/atau valuta tomorrow;

7



Sumber Regulasi

Ketentuan b. transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah yang standar (plain vanilla) dalam bentuk forward, swap, option, dan transaksi lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu; 3. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank. 4. Kegiatan Ekspor/Impor adalah: a. mengirimkan barang dan/atau jasa ke luar wilayah Indonesia (ekspor); b. memasukan barang dan/atau jasa ke dalam wilayah Indonesia (impor); dan/atau c. kegiatan perdagangan dalam negeri terkait dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas. 5. Cerukan adalah saldo negatif pada rekening giro Nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari.

10

BAB II Pasal 2 10/37/PBI/2008 Ayat (1)

Pengaturan Transaksi (1) Bank dapat melakukan Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah dan/atau terhadap valuta asing lainnya untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah atas dasar suatu kontrak. Yang dimaksud dengan kontrak adalah konfirmasi tertulis yang menunjukan terjadinya transaksi yang antara lain berupa dealing conversation, SWIFT/Telex/tested fax confirmation, atau konfirmasi tertulis lainnya.

SE 10/48/DPD 2008 No. 1a – 1d

Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dan/atau terhadap valuta asing lainnya untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah atas dasar suatu kontrak diatur sebagai berikut : a. Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dan/atau terhadap valuta asing lainnya untuk kepentingan sendiri adalah apabila Bank berperan sebagai counterparty dalam bertransaksi dengan Nasabah, dimana kedudukan Bank dan Nasabah setara. Contoh : Bank A melakukan transaksi spot USD/IDR sebesar USD1.000.000 (satu juta US Dollar) dengan Nasabah X. Dalam hal ini, posisi Bank A sebagai counterparty dari Nasabah X. b. Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dan/atau terhadap valuta asing lainnya untuk kepentingan Nasabah adalah apabila Bank bertransaksi atas nama Nasabah, dimana Bank bertindak sebagai pihak yang mewakili kepentingan Nasabah. Contoh : Nasabah A meminta kepada Bank B untuk mewakili Nasabah A tersebut untuk melakukan transaksi dengan Bank X, Ltd di luar negeri. Dalam hal ini, transaksi yang terjadi adalah antara Nasabah A dengan Bank X, Ltd, dimana posisi Bank B hanya merupakan perantara. c. Kontrak yang terkait dengan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dan/atau terhadap valuta asing lainnya yang dilakukan Bank untuk kepentingan sendiri paling kurang berisi : 1) nomor kontrak; 2) tanggal transaksi dan tanggal valuta;

8


Sumber Regulasi

Transaksi Valuta Asing Ketentuan 3) nilai nominal transaksi; 4) nama counterparty; 5) mata uang (denominasi); dan 6) rekening Bank koresponden. d. Kontrak yang terkait dengan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dan/atau terhadap valuta asing lainnya yang dilakukan Bank untuk kepentingan Nasabah paling kurang berisi : 1) nomor kontrak; 2) hak dan kewajiban dari kedua belah pihak (Bank dan nasabah) dalam hal Bank diberi kewenangan untuk mewakili Nasabah; 3) tanggal transaksi dan tanggal valuta; 4) nilai nominal transaksi; 5) pagu Transaksi Valuta Asing Terhadap rupiah; 6) jenis valuta asing yang diperjualbelikan; 7) jenis transaksi yang digunakan; 8) besarnya komisi, dan rekening Bank koresponden 9) rekening Bank Koresponden

SE 15/19/DPD 2013 No. 1.e – g

Pasal 2 10/37/PBI/2008 Ayat (2) SE 10/48/DPD 2008 No. 2

e. Dalam hal kontrak yang dilakukan Bank atas Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah mencantumkan penggunaan acuan kurs dalam penyelesaian transaksi pada saat jatuh tempo, Bank harus mengacu pada kurs referensi yang diterbitkan Bank Indonesia. f. Kurs referensi yang diterbitkan Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) merupakan representasi harga spot US Dollar terhadap Rupiah dari transaksi antar Bank di pasar domestik termasuk transaksi Bank dengan bank di luar negeri, yang dilaporkan Bank melalui Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah (SISMONTAVAR). g. JISDOR yang diterbitkan Bank Indonesia diatur sebagai berikut: 1) Bank Indonesia menerbitkan JISDOR setiap hari kerja pada pukul 10.00 WIB melalui website Bank Indonesia dan/atau media lainnya. 2) Penggunaan JISDOR berlaku untuk transaksi US Dollar terhadap Rupiah. (2) Dalam melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah, Bank wajib memiliki pedoman internal secara tertulis. Pedoman internal dalam melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah sedikitnya meliputi : a. penetapan wewenang dan tanggungjawab untuk pelaksanaan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah; b. mekanisme penyelesaian Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang sesuai dengan PBI; c. penatausahaan dokumen terkait dengan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah; d. kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pelaksanaan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah; dan

9


Sumber Regulasi

Transaksi Valuta Asing Ketentuan e. hal-hal lain yang harus dicantumkan dalam pedoman internal yang terkait dengan pengaturan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam PBI.

11

Pasal 3 10/37/PBI/2008

Dalam melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan Nasabah bukan Bank, Bank wajib menggunakan kuotasi harga (kurs) valuta asing terhadap rupiah yang ditetapkan oleh Bank. Yang dimaksud dengan ”kuotasi harga (kurs) valuta asing terhadap rupiah” adalah harga (kurs) beli dan/atau harga (kurs) jual valuta asing terhadap rupiah yang ditetapkan oleh Bank dan menjadi dasar kesepakatan untuk melakukan transaksi. Pengertian Nasabah bukan Bank tidak termasuk Bank Indonesia.

12

SE 10/48/DPD 2008 No. 3

Contoh kewajiban penggunaan kuotasi harga valuta asing terhadap rupiah yang ditetapkan oleh Bank sebagai berikut : Bank A melakukan transaksi spot USD/IDR dengan Nasabah B yang bukan Bank. Dalam hal ini, Bank A wajib menggunakan kuotasi harga USD/IDR yang ditetapkan oleh Bank A, dan bukan berasal dari Nasabah B.

Pasal 4 10/37/PBI/2008 Ayat (1)

(1) Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah wajib diselesaikan dengan pemindahan dana pokok secara penuh. Yang dimaksud dengan ”pemindahan dana pokok secara penuh” untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah adalah penyerahan dana secara riil untuk masing-masing transaksi jual dan/atau transaksi beli valuta asing terhadap Rupiah sebesar nilai penuh nominal transaksi atau ekuivalennya.

SE 10/48/DPD 2008 No. 4

Kewajiban penyelesaian Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan pemindahan dana pokok secara penuh diatur sebagai berikut : a. pemindahan dana pokok secara penuh dilakukan secara riil atas nilai pokok masing-masing transaksi jual dan/atau transaksi beli yang disepakati pada awal transaksi tersebut. b. pemindahan dana pokok tersebut wajib didukung oleh tersedianya sejumlah dana riil yang cukup untuk membiayai transaksi dimaksud (good fund), dan bukan didasarkan pada aspek pencatatan dalam pembukuan (akuntansi). c. dana pokok tersebut wajib digunakan untuk proses setelmen Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah pada tanggal valuta, dan tercatat pada sistem treasury Bank, yang dapat dibuktikan dari urutan waktu setelmen. d. pemindahan dana riil yang dilakukan sebagian (partial delivery) tidak diperkenankan. Contoh 1 : Nasabah A melakukan transaksi pembelian spot USD terhadap Rupiah dengan Bank B sebesar USD1.000.000 (satu juta US Dollar) pada kurs spot USD/IDR Rp11.000,00. Pada tanggal jatuh tempo, Nasabah A wajib melakukan penyerahan dana IDR melalui pergerakan dana pokok secara

10


Sumber Regulasi

Transaksi Valuta Asing Ketentuan penuh sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) secara riil pada saat proses setelmen transaksi tersebut dilakukan, dan tercatat pada sistem treasury bank yang dapat dibuktikan berdasarkan urutan waktu setelmen. Disamping itu, Bank B wajib melakukan penyerahan dana USD melalui pergerakan dana pokok secara penuh sebesar USD1.000.000 (satu juta US Dollar) secara riil pada saat proses setelmen transaksi tersebut dilakukan, dan tercatat pada sistem treasury bank, yang dapat dibuktikan berdasarkan urutan waktu setelmen. Contoh 2 : PT X melakukan pembelian option (put) 1 bulan USD terhadap Rupiah dengan Bank Y sebesar USD125.000 (seratus dua puluh lima ribu US Dollar) pada kurs (strike price) USD/IDR Rp9.500,00. Dengan asumsi kurs USD di pasar pada tanggal valuta mencapai level USD/IDR Rp9.300,00 sehingga kontrak option tersebut dieksekusi (exercised). Untuk itu, pada tanggal valuta tersebut PT X wajib melakukan penyerahan dana USD melalui pergerakan dana pokok secara penuh sebesar USD125.000 (seratus dua puluh lima ribu US Dollar) secara riil pada saat proses setelmen transaksi option tersebut dilakukan, dan tercatat pada sistem treasury bank yang dapat dibuktikan berdasarkan urutan waktu setelmen. Disisi lain, Bank Y wajib melakukan penyerahan dana IDR melalui pergerakan dana pokok secara penuh sebesar Rp1.187.500.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara riil. Contoh 3 : Pada tanggal 19 Desember 2008, Nasabah V melakukan transaksi forward jual USD/IDR 1 bulan dengan Bank W sebesar USD500.000 (lima ratus ribu US Dollar) dengan tanggal valuta 19 Januari 2009 pada kurs Rp11.000,00. Pada tanggal 12 Januari 2009, Nasabah V melakukan transaksi forward beli USD/IDR sebesar USD500.000 (lima ratus ribu US Dollar) dengan tanggal valuta 19 Januari 2009 pada kurs USD/IDR Rp11.500,00 Pada tanggal valuta 19 Januari 2009, Bank W menyelesaikan masing-masing transaksi, yaitu : 1) Untuk transaksi forward jual tanggal 19 Desember 2008, Nasabah V wajib menyerahkan dana valuta asing kepada Bank W sebesar USD500.000 (lima ratus ribu US Dollar) secara riil, dan 2) Untuk transaksi forward beli tanggal 12 Januari 2009, Nasabah V wajib menyerahkan dana rupiah kepada Bank W sebesar Rp5.750.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara riil. Kedua transaksi diatas tidak diperkenankan untuk diselesaikan secara netting.

Pasal 4 10/37/PBI/2008 Ayat (2) a

(2) Kewajiban penyelesaian Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan pemindahan dana pokok secara penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk : a. Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang dilakukan oleh Bank dan/atau Nasabah yang mengalami kejadian luar biasa (force majeure), berdasarkan penilaian Bank dan didukung dengan bukti dokumen yang memadai;

11


Sumber Regulasi

Transaksi Valuta Asing Ketentuan Yang dimaksud dengan ”kejadian luar biasa (force majeure)” adalah suatu keadaan yang menyebabkan Bank dan/atau Nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak, yaitu: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, angin topan, tanah longsor, kebakaran, kerusuhan masal, perang, aksi terorisme, pemogokan buruh, keterlambatan pengapalan/pengiriman barang, dan/atau kegagalan sistem yang digunakan dalam bertransaksi. Yang dimaksud dengan ”penilaian Bank” antara lain mencakup kewajaran atas akibat yang ditimbulkan dari force majeure yang dialami terhadap Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah. Bukti dokumen yang memadai antara lain berupa dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah, media massa atau media komunikasi lainnya.

SE 15/42/DPM 2013 Rom. I No. 1 a

13

Pasal 5 10/37/PBI/2008 Ayat (1)

Dokumen transaksi valuta asing terhadap rupiah dalam rangka Lindung Nilai yang dilakukan oleh Bank dan/atau Nasabah yang mengalami kejadian luar biasa (force majeure) paling kurang meliputi: 1) kontrak transaksi valuta asing terhadap rupiah dalam rangka Lindung Nilai yang masih outstanding; dan 2) dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh pihak berwenang, yang menerangkan bahwa kejadian luar biasa tersebut dialami oleh Bank dan/atau Nasabah yang bertransaksi. Dokumen tersebut juga berlaku apabila transaksi valuta asing terhadap rupiah dalam rangka Lindung Nilai diperpanjang. (1) Bank dilarang melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah apabila transaksi atau potensi transaksi tersebut terkait dengan structured product. Yang dimaksud dengan “structured product” adalah produk yang merupakan kombinasi berbagai instrumen dengan transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah, untuk tujuan mendapatkan tambahan income (return enhancement), yang dapat mendorong transaksi pembelian dan/atau penjualan valuta asing terhadap rupiah untuk tujuan spekulatif dan dapat menimbulkan ketidakstabilan nilai rupiah. Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang dilakukan terkait dengan structured product diatur sebagai berikut :

SE 10/48/DPD 2008 No. 9

Pasal 5 10/37/PBI/2008 Ayat (2)

Bank dilarang melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang terkait dengan structured product apabila hasil transaksi tersebut diinvestasikan dalam structured product, atau sebaliknya structured product tersebut mengakibatkan adanya Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Bank sebagai penerbit structured product maupun Bank sebagai agen penjual structured product (selling agent). Termasuk Bank sebagai agen penjual dalam hal ini adalah penjualan structured product luar negeri (offshore product) yang terkait dengan valuta asing terhadap rupiah.

12


Sumber Regulasi Pasal 6 10/37/PBI/2008 Ayat (1)

Transaksi Valuta Asing Ketentuan (1) Bank dilarang memberikan kredit dalam valuta asing dan/atau dalam rupiah kepada Nasabah untuk kepentingan transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah. Yang dimaksud dengan ”kredit” adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang dan pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

SE 10/48/DPD 2008 No. 10a

Larangan pemberian kredit dalam valuta asing dan/atau rupiah kepada Nasabah tidak hanya untuk kredit yang diberikan Bank secara khusus untuk membiayai kegiatan transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah Nasabah, namun juga kredit yang ditujukan untuk membiayai kegiatan lain yang telah disetujui oleh Bank yang kemudian kredit dimaksud digunakan oleh Nasabah untuk membiayai transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah.

SE 10/48/DPD 2008 No. 10b

(2) Pelarangan pemberian kredit valuta asing dan/atau rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan dalam rangka Kegiatan Ekspor/Impor digunakan untuk melakukan transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah dengan tujuan lindung nilai atas Kegiatan Ekspor/Impor dimaksud. (3) Pemberian kredit valuta asing dan/atau rupiah untuk transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan dalam rangka Kegiatan Ekspor/Impor sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib didukung dengan bukti dokumen yang memadai. Dokumen pengecualian pelarangan pemberian kredit paling kurang meliputi: a. fotokopi dokumen surat perjanjian kredit (loan agreement); dan b. fotokopi dokumen L/C, invoice, PEB, PIB, salinan dokumen bill of lading (B/L), dan/atau dokumen sejenis lainnya.

SE 10/48/DPD 2008 No. 10c

15

Pasal 6 10/37/PBI/2008 Ayat (2)

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk pihak asing.

Pasal 7 10/37/PBI/2008 Ayat (1) SE 10/48/DPD 2008 No. 11

(1) Bank dilarang memberikan Cerukan kepada Nasabah dalam rangka Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah.

Yang dimaksud dengan “pihak asing” adalah pihak asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai pembatasan transaksi rupiah dan pemberian kredit dalam valuta asing oleh Bank.

Yaitu ketika Bank memberikan fasilitas pendanaan untuk penyelesaian Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan Nasabah yang memiliki rekening maupun yang tidak memiliki rekening pada Bank tersebut, namun pada akhir hari tanggal valuta, dana valuta asing atau dana rupiah yang diperjanjikan tidak dapat dilunasi oleh Nasabah.

13


Sumber Regulasi

Transaksi Valuta Asing Ketentuan Contoh 1 : PT A memiliki rekening valuta asing dan rekening rupiah di Bank C. Pada tanggal 19 Desember 2008, PT A melakukan transaksi forward beli USD/IDR 1 bulan dengan Bank C sebesar USD200.000 (dua ratus ribu US Dollar) pada kurs USD/IDR Rp11.500,00 . Pada saat jatuh tempo (tanggal 19 Januari 2009), saldo IDR pada rekening PT A di Bank C tidak cukup untuk membiayai secara penuh transaksi pembelian USD dimaksud, yaitu sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah). Setelah melakukan konfirmasi kepada PT A bahwa dana IDR akan diserahkan kepada Bank C sebelum akhir hari, Bank C melakukan penyerahan dana USD melalui pengkreditan rekening valuta asing PT A senilai USD200.000 (dua ratus ribu US Dollar). Namun dana IDR yang diperkirakan masuk sebelum akhir hari 19 Januari 2009 dalam rekening rupiah PT A tidak terjadi. Dengan demikian, Bank C telah memberikan Cerukan kepada PT A dalam rangka Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah. Contoh 2 : PT X tidak memiliki rekening valuta asing maupun rekening rupiah di Bank Y. Pada tanggal 23 Desember 2008, PT X melakukan transaksi forward jual USD/IDR 1 bulan dengan Bank Y sebesar USD2.000.000 (dua juta US Dollar) pada kurs USD/IDR Rp10.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 23 Januari 2009. Sesuai dengan informasi yang diperoleh dari PT X, PT X akan menerima dana hasil ekspor pada tanggal 23 Januari 2009 sebesar USD2.000.000 (dua juta US Dollar). Untuk itu Bank Y melakukan penyerahan dana IDR terlebih dahulu kepada PT X sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah), dengan harapan pada akhir hari tanggal valuta PT X akan menyerahkan dana sebesar USD2.000.000 (dua juta US Dollar). Namun demikian, sampai dengan akhir hari tanggal 23 Januari 2009, PT X tidak dapat memenuhi janjinya menyerahkan dana sebesar USD2.000.000 (dua juta US Dollar). Dengan demikian, Bank Y telah memberikan Cerukan kepada PT X dalam rangka Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah.

16

17

Pasal 7 10/37/PBI/2008 Ayat (2)

(2) Bank dilarang memberikan fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan Cerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah.

Pasal 8 10/37/PBI/2008

Bank wajib melengkapi dan menatausahakan dokumen pendukung atas pelaksanaan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6 (Paragraf 12 ayat (2), dan Paragraf 14 dalam kodifikasi ini).

SE 10/48/DPD 2008 No. 12

Jangka waktu penatausahaan dokumen disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai dokumen perusahaan.

Pasal 9 10/37/PBI/2008

Dalam rangka pelaporan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah, Bank berpedoman kepada ketentuan yang berlaku. Yang dimaksud dengan “ketentuan yang berlaku” adalah yang mengatur mengenai laporan harian bank umum.

14



Transaksi Valuta Asing Ketentuan Selain wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini, Bank yang melakukan Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah wajib tunduk pada ketentuan yang berlaku lainnya yang terkait. Yang dimaksud dengan ”ketentuan yang berlaku” antara lain ketentuan yang mengatur mengenai pembatasan transaksi rupiah dan pemberian kredit valuta asing oleh Bank dan ketentuan yang mengatur mengenai pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank.

19

20


Sanksi

Pasal 12 11/14/PBI/2009

(1) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 4, Pasal 5, Pasa; 6 dan/ atau Pasal 7 (Paragraf 12, Paragraf 13, Paragraf 14 dan/atau Paragraf 15 dalam kodifikasi ini), dikenakan sanksi kewajiban membayar masing-masing sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai nominal masing-masing transaksi yang dilanggar. (2) Perhitungan nilai nominal transaksi yang dilanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. Pelanggaran terhadap kewajiban pemindahan dana pokok secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (Paragraf 12 dalam kodifikasi ini), dihitung dari nilai nominal Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dimaksud; b. Pelanggaran terhadap Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (Paragraf 13 dalam kodifikasi ini), dihitung dari nilai nominal Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dimaksud; c. Pelanggaran terhadap larangan pemberian kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (Paragraf 14 dalam kodifikasi ini), dihitung dari nilai persetujuan kredit yang digunakan untuk transaksi 15derivatif valuta asing terhadap rupiah; d. Pelanggaran terhadap larangan pemberian Cerukan dan/atau fasilitas yang lain yang dapat dipersamakan dengan Cerukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (Paragraf 15 dalam kodifikasi ini), dihitung dari nilai Cerukan dan/atau fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan Cerukan yang diberikan Bank kepada Nasabah;

Bank yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 dan/ atau Pasal 8 (Paragraf 10 ayat (2), Paragraf 11 dan/atau Paragraf 16 dalam kodifikasi ini) dikenakan sanksi administratif berupa: (1) teguran tertulis; (2) penurunan tingkat kesehatan Bank; (3) pembekuan kegiatan usaha tertentu; (4) pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, pemegang saham dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemilik dan pengurus Bank; dan/atau (5) pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.

15



Sumber Regulasi

Ketentuan (3) Total sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar Rp 27.000.000.000 (dua puluh tujuh milyar rupiah) dalam 1 (satu) tahun kalender. (4) Penghitungan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (Paragraf 19 dalam kodifikasi ini) menggunakan kurs tengah dari kurs transaksi Bank Indonesia pada tanggal terjadinya pelanggaran. Kurs tengah Bank Indonesia dihitung dengan cara kurs jual transaksi ditambah kurs beli transaksi, dibagi 2 (dua).

21

BAB IV Pasal 13 11/14/PBI/2009 Ayat(1) dan (2)

Pasal 13 11/14/PBI/2009 Ayat (2) a SE 11/12/DPD 2009 No. 13.e

Pasal 13 11/14/PBI/2009 Ayat (2) b SE 11/12/DPD 2009 No. 13.f

Ketentuan Peralihan (1) Setiap Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/37/PBI/2008 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dapat diteruskan sampai dengan jatuh waktu kontrak. (2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masih outstanding dalam suatu kontrak yang jatuh waktu setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/37/PBI/2008 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dapat diselesaikan tanpa pergerakan dana pokok antara lain melalui: a. percepatan penyelesaian (early termination) atau penghentian (unwind) Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah; Penyelesaian transaksi tanpa pergerakan dana pokok melalui percepatan penyelesaian (early termination) atau penghentian (unwind) Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah, dapat dilakukan sepanjang: 1. penyelesaiannya tidak dilakukan dengan transaksi structured product; dan 2. wajib didukung dengan dokumen paling kurang berupa kontrak percepatan penyelesaian atau penghentian Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang bersangkutan. b. penyelesaian transaksi melalui restrukturisasi kontrak Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah; dan/atau Penyelesaian transaksi tanpa pergerakan dana pokok melalui restrukturisasi kontrak Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah diatur sebagai berikut: 1) restrukturisasi antara lain meliputi restrukturisasi yang terkait dengan nilai nominal, jangka waktu, dan syarat-syarat lainnya. 2) nilai nominal restrukturisasi paling banyak sebesar nilai nominal transaksi sebelumnya yang direstrukturisasi. 3) restrukturisasi tidak dilakukan dengan menggunakan transaksi structured product. 4) restrukturisasi hanya dapat dilakukan apabila didukung dengan dokumen paling kurang berupa kontrak restrukturisasi Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang bersangkutan.

16


Sumber Regulasi Pasal 13 11/14/PBI/2009 Ayat (2).c SE 11/12/DPD 2009 No. 13.g

SE 11/12/DPD 2009 No. 13.a, c, d

Transaksi Valuta Asing Ketentuan c. penyelesaian transaksi dengan menggunakan dana pinjaman dari Bank.

Penyelesaian transaksi tanpa pergerakan dana pokok dengan menggunakan dana pinjaman dari Bank, diatur sebagai berikut: a. pemberian dana pinjaman untuk penyelesaian transaksi merupakan penyediaan dana yang wajib dinilai kualitasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai penilaian kualitas aktiva bank umum dan diperhitungkan dalam batas maksimum pemberian kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum. b. pemberian dana pinjaman untuk penyelesaian transaksi dapat dilakukan apabila didukung dengan dokumen paling kurang berupa surat perjanjian pinjaman atau tagihan lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat perjanjian pinjaman yang memuat tujuan penggunaan pinjaman untuk penyelesaian Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang bersangkutan. c. pelaporan pemberian pinjaman tersebut dilaporkan melalui Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) pada pos ”tagihan lainnya”. Penyelesaian transaksi berlaku untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang dilakukan oleh Bank dengan Nasabah maupun Bank dengan Bank. Penyelesaian transaksi juga berlaku untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah terkait dengan structured product baik yang dilakukan dalam rangka Kegiatan Ekspor/Impor maupun yang dilakukan tidak dalam rangka Kegiatan Ekspor/Impor. Penyelesaian transaksi dapat dilakukan dengan cara kombinasi antara Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c (Paragraf 12 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c dalam kodifikasi ini).

22

Pasal 13 11/14/PBI/2009 Ayat (3) – (4)

(3) Penyelesaian transaksi dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang terdapat kesepakatan tertulis antara pihak yang melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah. (4) Penyelesaian transaksi dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sedapat mungkin menggunakan rupiah.

Pasal 14 11/14/PBI/2009

Ketentuan yang mengatur mengenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (Paragraf 19 dalam kodifikasi ini) berlaku pula terhadap Bank yang melakukan penyelesaian Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang tidak didukung dengan dokumen kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) (Paragraf 21 ayat (3) dalam kodifikasi ini).

17


23

Sumber Regulasi



Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank Ketentuan Umum 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia namun tidak termasuk kantor Bank berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri. 2. Pihak Asing adalah: a. warga negara asing; b. badan hukum asing atau lembaga asing lainnya; c. warga negara Indonesia yang memiliki status penduduk tetap (permanent resident) negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia; d. kantor Bank di luar negeri dari Bank yang berkantor pusat di Indonesia; e. kantor perusahaan di luar negeri dari perusahaan yang berbadan hukum Indonesia. 3. Warga Negara Asing adalah orang yang memiliki kewarganegaraan selain Indonesia, termasuk yang memiliki izin menetap atau izin tinggal di Indonesia. 4. Badan Hukum Asing atau lembaga asing lainnya adalah badan hukum atau lembaga asing yang didirikan di luar negeri, namun tidak termasuk : a. Kantor cabang bank asing di Indonesia; b. Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA); c. Badan hukum asing atau lembaga asing yang memiliki kegiatan yang bersifat nirlaba. 5. Transaksi Rupiah adalah transaksi yang dilakukan Bank dengan menggunakan mata uang Rupiah, termasuk transaksi antara mata uang Rupiah terhadap mata uang asing. 6. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga atau imbalan jasa, termasuk : a. cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari; b. pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang; c. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain. 7. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). 8. Penempatan adalah penanaman dana Bank pada bank lain dalam bentuk giro, interbank call money, deposito berjangka, sertifikat deposito, Kredit

18



Sumber Regulasi

Ketentuan

9.

10.

11.

12.

13. 14.

15.

24


atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, dan penanaman dana lainnya yang sejenis. Transfer Rupiah adalah pemindahan sejumlah dana rupiah yang ditujukan kepada penerima dana untuk kepentingan Bank maupun nasabah, baik melalui setoran tunai maupun pemindahbukuan antar rekening pada Bank yang sama atau Bank yang berbeda, yang menyebabkan bertambahnya saldo rekening rupiah penerima dana. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang, termasuk obligasi yang diterbitkan oleh lembaga multilateral atau supranasional yang seluruh dana hasil penerbitan obligasi tersebut digunakan untuk kepentingan pembiayaan kegiatan ekonomi di Indonesia. Tagihan Antar Kantor adalah semua tagihan yang dimiliki Bank terhadap kantor pusat atau kantor cabang di luar negeri baik untuk kepentingan Bank maupun nasabah, yaitu : a. bagi kantor cabang bank asing di Indonesia, tagihan adalah dari kantor cabang bank asing di Indonesia terhadap kantor pusat dan atau kantor cabang lain di luar negeri; b. bagi bank yang berkantor pusat di Indonesia, tagihan adalah dari kantor pusat dan atau kantor cabang di Indonesia terhadap kantor cabang di luar negeri. Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada bank dan perusahaan di bidang keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti perusahaan sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (convertible bonds) dengan opsi saham (equity option) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada bank dan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan lainnya. Penyertaan Langsung adalah penanaman dana dalam bentuk saham pada perusahaan yang tidak melalui pasar modal. Transaksi Derivatif adalah transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai tukar dalam bentuk transaksi outright forward, swap, option valuta asing terhadap rupiah dan transaksi lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Prime Bank adalah bank yang memiliki peringkat investasi tertentu dari lembaga pemeringkat dan total aset yang termasuk dalam 200 (dua ratus) besar dunia berdasarkan informasi yang tercantum dalam banker’s almanac.

Pelarangan, Pembatasan, dan Pengecualian Transaksi Bagi Bank Bank dilarang dan atau dibatasi dan atau dikecualikan melakukan transaksitransaksi tertentu dengan Pihak Asing.

19


25

Sumber Regulasi BAB III Pasal 3 7/14/PBI/2005 SE 7/23/DPD 2005 No. 1


Pelarangan Transaksi Transaksi-transaksi tertentu yang dilarang dilakukan Bank dengan Pihak Asing meliputi : a. Pemberian Kredit dalam rupiah dan atau valuta asing; Pelarangan pemberian Kredit dalam rupiah dan atau valuta asing kepada Pihak Asing tidak termasuk Kredit non tunai atau garansi yang terkait dengan kegiatan investasi di Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1) memperoleh counter guaranty (kontra garansi) dari bank di luar negeri yang bonafide. Dalam pengertian bank tersebut tidak termasuk cabang bank yang bersangkutan di luar negeri; atau 2) adanya jaminan setoran sebesar 100% (seratus persen) dari nilai garansi yang diberikan. b. Penempatan dalam rupiah; c. Pembelian Surat Berharga dalam rupiah yang diterbitkan oleh Pihak Asing; d. Tagihan Antar Kantor dalam rupiah; e. Tagihan Antar Kantor dalam valuta asing dalam rangka pemberian Kredit di luar negeri; f. Penyertaan Modal dalam rupiah; g. Transfer Rupiah ke rekening yang dimiliki Pihak Asing dan atau yang dimiliki secara gabungan (joint account) antara Pihak Asing dengan bukan Pihak Asing pada Bank di dalam negeri; Yang dimaksud dengan bukan Pihak Asing adalah pihak yang tidak termasuk Pihak Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 (Paragraf 23 angka 2 dalam kodifikasi ini). h. Transfer Rupiah ke rekening yang dimiliki Pihak Asing dan atau yang dimiliki secara gabungan (joint account) antara Pihak Asing dengan bukan Pihak Asing pada Bank di luar negeri. Yang dimaksud dengan bukan Pihak Asing adalah pihak yang tidak termasuk Pihak Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 (Paragraf 23 angka 2 dalam kodifikasi ini).

26

Pasal 4 7/14/PBI/2005

Bank dilarang melaksanakan Transfer Rupiah kepada bukan Pihak Asing di luar negeri. Yang dimaksud dengan bukan Pihak Asing adalah pihak yang tidak termasuk Pihak Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 (Paragraf 23 angka 2 dalam kodifikasi ini).

27

Pasal 5 7/14/PBI/2005

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 (Paragraf 25 dan Paragraf 26 dalam kodifikasi ini) berlaku pula terhadap transaksi sejenis berdasarkan Prinsip Syariah.

20


28

29

Sumber Regulasi BAB IV Pasal 6 7/14/PBI/2005


Pembatasan Transaksi Transaksi-transaksi tertentu yang dibatasi untuk dilakukan oleh Bank dengan Pihak Asing meliputi : (1) Transaksi Derivatif jual valuta asing terhadap rupiah; (2) Transaksi Derivatif beli valuta asing terhadap rupiah.

SE 7/23/DPD 2005 No. 13

Bank yang pada saat berlakunya Surat Edaran ini masih memiliki posisi (outstanding) Transaksi Derivatif, dan belum jatuh tempo maka posisi dari Transaksi Derivatif tersebut tetap dapat dilakukan sampai dengan jatuh tempo Transaksi Derivatif tersebut namun Transaksi Derivatif tersebut dilarang diperpanjang (roll over).

Pasal 7 7/14/PBI/2005 Ayat (1)

(1) Transaksi Derivatif jual valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a (Paragraf 28 huruf a dalam kodifikasi ini) yang dibatasi untuk dilakukan oleh Bank dengan Pihak Asing meliputi : a. Transaksi outright forward jual valuta asing terhadap rupiah; Yang dimaksud dengan transaksi outright forward jual valuta asing terhadap rupiah adalah penjualan valuta asing terhadap rupiah yang penyerahan dananya dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. Termasuk dalam transaksi ini adalah transaksi valuta tod, tom atau spot yang disintetiskan sebagai outright forward jual valuta asing terhadap rupiah. b. Transaksi swap jual valuta asing terhadap rupiah; Yang dimaksud dengan transaksi swap jual valuta asing terhadap rupiah adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian tunai dengan penjualan kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan counterparty yang sama dan pada tingkat harga yang disepakati pada tanggal transaksi dilakukan. Termasuk dalam transaksi ini adalah berbagai kombinasi dari transaksi valuta tod, tom, dan spot yang disintetiskan sebagai swap jual valuta asing terhadap rupiah; c. Transaksi jual call option valuta asing terhadap rupiah; Yang dimaksud dengan transaksi jual call option valuta asing terhadap rupiah adalah transaksi atas dasar perjanjian yang memberikan hak kepada Bank untuk menjual hak beli atas suatu transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan harga tertentu pada tanggal berakhirnya perjanjian atau tanggal tertentu dalam periode perjanjian transaksi. d. Transaksi beli put option valuta asing terhadap rupiah; Yang dimaksud dengan transaksi beli put option valuta asing terhadap rupiah adalah transaksi atas dasar perjanjian yang memberikan hak kepada Bank untuk membeli hak jual atas suatu transaksi valuta asing

21


Sumber Regulasi

Transaksi Valuta Asing Ketentuan terhadap rupiah dengan harga tertentu pada tanggal berakhirnya perjanjian atau tanggal tertentu dalam periode perjanjian transaksi.

SE 7/23/DPD 2005 No. 2 Pasal 7 7/14/PBI/2005 Ayat (2)

e. Transaksi Derivatif lainnya yang dapat dipersamakan dengan transaksitransaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d. Termasuk untuk transaksi Non-Deliverable Forward (NDF). (2) Transaksi Derivatif beli valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b (Paragraf 28 huruf b dalam kodifikasi ini) yang dibatasi untuk dilakukan oleh Bank dengan Pihak Asing meliputi : a. Transaksi outright forward beli valuta asing terhadap rupiah; Yang dimaksud dengan transaksi outright forward beli valuta asing terhadap rupiah adalah pembelian valuta asing terhadap rupiah yang penyerahan dananya dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. Termasuk dalam transaksi ini adalah transaksi valuta tod, tom atau spot yang disintetiskan sebagai outright forward beli valuta asing terhadap rupiah. b. Transaksi swap beli valuta asing terhadap rupiah; Yang dimaksud dengan transaksi swap beli valuta asing terhadap rupiah adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui penjualan tunai dengan pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan counterparty yang sama dan pada tingkat harga yang disepakati pada tanggal transaksi dilakukan. Termasuk dalam transaksi ini adalah berbagai kombinasi dari transaksi valuta tod, tom, dan spot yang disintetiskan sebagai swap beli valuta asing terhadap rupiah. c. Transaksi beli call option valuta asing terhadap rupiah; Yang dimaksud dengan transaksi beli call option valuta asing terhadap rupiah adalah transaksi atas dasar perjanjian yang memberikan hak kepada Bank untuk membeli hak beli atas suatu transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan harga tertentu pada tanggal berakhirnya perjanjian atau tanggal tertentu dalam periode perjanjian transaksi. d. Transaksi jual put option valuta asing terhadap rupiah; Yang dimaksud dengan transaksi jual put option valuta asing terhadap rupiah adalah transaksi atas dasar perjanjian yang memberikan hak kepada Bank untuk menjual hak jual atas suatu transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan harga tertentu pada tanggal berakhirnya perjanjian atau tanggal tertentu dalam periode perjanjian transaksi. e. Transaksi Derivatif lainnya yang dapat dipersamakan dengan transaksitransaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf, b, huruf c, dan huruf d.

22


30

31

Sumber Regulasi SE 7/23/DPD 2005 No. 2 Pasal 7 7/14/PBI/2005 Ayat (3)

Transaksi Valuta Asing Ketentuan Termasuk untuk transaksi Non-Deliverable Forward (NDF).

(3) Bank hanya dapat melakukan Transaksi Derivatif valuta asing terhadap rupiah dengan Pihak Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sampai batas maksimum nominal yaitu USD 1.000.000 (satu juta US Dollar) atau ekuivalen dari nilai dimaksud, baik untuk setiap transaksi individual maupun posisi (outstanding) masing-masing Transaksi Derivatif jual dan Transaksi Derivatif beli per Bank.

Pasal 8 7/14/PBI/2005

Pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (Paragraf 29 dalam kodifikasi ini) berlaku pula terhadap transaksi sejenis berdasarkan Prinsip Syariah.

BAB V Pasal 9 7/14/PBI/2005 Ayat (1).a

Pengecualian terhadap Pelarangan dan Pembatasan Transaksi (1) Larangan terhadap pemberian Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a (Paragraf 15 huruf a dalam kodifikasi ini) tidak berlaku terhadap : a. Kredit dalam bentuk sindikasi yang memenuhi persyaratan berikut : 1) mengikutsertakan Prime Bank sebagai lead bank; Yang dimaksud dengan lead bank adalah bank yang berperan sebagai koordinator bagi anggota sindikasi. 2) diberikan untuk pembiayaan proyek di sektor riil untuk usaha produktif yang berada di wilayah Indonesia; dan Yang dimaksud dengan sektor riil adalah sektor produksi dan perdagangan barang dan jasa, namun tidak termasuk sektor jasa keuangan seperti kegiatan jual beli Surat Berharga. 3) kontribusi bank asing sebagai anggota sindikasi lebih besar dibandingkan dengan kontribusi bank dalam negeri;

SE 7/23/DPD 2005 No. 3

Kredit dalam bentuk sindikasi merupakan Kredit yang diberikan oleh lebih dari satu bank. Apabila pemberian Kredit sindikasi beranggotakan Bank dan bank di luar negeri, maka kontribusi bank di luar negeri secara total harus lebih besar dari kontribusi Bank. Contoh : Kredit sindikasi oleh beberapa bank yang diberikan kepada PT. X sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berasal dari 3 (tiga) bank di luar negeri dan 2 (dua) Bank. Ketiga bank di luar negeri tersebut harus memberikan kontribusi paling sedikit sebesar Rp 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) dan kedua Bank tersebut memberikan kontribusi sebesar Rp 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah ). Dengan demikian, prosentase kontribusi 3 (tiga) bank di luar negeri harus paling sedikit sebesar 51% dan prosentase kontribusi 2 (dua) Bank dalam kredit sindikasi tersebut sebesar 49%.

23


Sumber Regulasi Pasal 9 7/14/PBI/2005 Ayat (1) b – d

Transaksi Valuta Asing Ketentuan b. kartu kredit; Termasuk jenis kartu kredit untuk pembelian barang produksi (procurement card). c. kredit konsumsi yang digunakan di dalam negeri; Kredit konsumsi yaitu pemberian Kredit untuk keperluan konsumsi di dalam negeri dengan cara membeli, menyewa, atau dengan cara lain, termasuk di dalamnya Kredit Pemilikan Rumah, Apartemen, Ruko, dan Rukan serta kredit pembelian kendaraan. d. cerukan intra hari rupiah dan valuta asing yang didukung oleh dokumen-dokumen yang bersifat authenticated yang menunjukkan konfirmasi akan adanya dana masuk ke rekening bersangkutan pada hari yang sama dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia; Yang dimaksud dengan dokumen yang bersifat authenticated adalah dokumen yang identitas pihak pengirim, isi pesan atau perintah, serta kode rahasia dokumen dimaksud telah disepakati para pihak sehingga hanya dapat dikonfirmasi atau diverifikasi oleh pihak penerima pesan atau perintah, secara individual.

SE 7/23/DPD 2005 No. 4

Yang dimaksud Cerukan intra hari rupiah dan valuta asing, diatur sebagai berikut : 1) Ketentuan pemberian cerukan intra hari Pemberian cerukan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : a) cerukan intra hari diberikan kepada penerima dana yang tercantum dalam dokumen konfirmasi, dan dilaksanakan pada tanggal valuta pembayaran yang tercantum dalam konfirmasi dimaksud; b) nilai dana yang akan diterima yang tercantum pada dokumen konfirmasi dimaksud, ditambah dengan saldo rekening penerima dana sekurang-kurangnya sama atau lebih besar dari nilai transaksi pembayaran yang dilaksanakan; c) transaksi pembayaran dilakukan setelah dokumen konfirmasi sebagaimana dimaksud pada huruf b) diterima terlebih dahulu; dan d) penerimaan dana sebagaimana tercantum dalam dokumen konfirmasi harus terealisasi pada tanggal pembayaran dilaksanakan. 2) Dokumen pendukung pemberian cerukan intra hari Dokumen konfirmasi yang bersifat authenticated yang menunjukkan akan adanya dana rupiah masuk ke rekening bersangkutan pada hari yang sama, meliputi : a) Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunication (SWIFT) yang berfungsi sebagai notice to receive, customer transfer, delivery versus payment (untuk Surat Berharga), atau dokumen SWIFT lainnya yang sejenis; atau

24


Sumber Regulasi

Transaksi Valuta Asing Ketentuan b) tested telex. Contoh : 1) Pada tanggal 1 Maret 2005, saldo awal rekening Pihak Asing adalah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). 2) Pada tanggal yang sama, yang bersangkutan akan melakukan pembayaran yang mengakibatkan pendebetan rekeningnya sebesar Rp Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga terjadi cerukan intra hari sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Cerukan intra hari ini diperkenankan apabila Bank telah menerima dokumen bukti akan adanya dana masuk dalam rekening Pihak Asing pada tanggal 1 Maret 2005. Dokumen tersebut dapat berupa SWIFT message yang berfungsi sebagai notice to receive, customer transfer, delivery versus payment, atau tested telex dengan jumlah nominal paling sedikit sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). e. cerukan dalam rupiah dan valuta asing karena pembebanan biaya administrasi; f. pengambilalihan tagihan dari badan yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola aset-aset bank dalam rangka restrukturisasi perbankan Indonesia oleh Pihak Asing yang pembayarannya dijamin oleh Prime Bank. Ketentuan ini tunduk kepada ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tentang prinsip kehati-hatian dalam rangka pembelian kredit oleh bank dari badan yang menangani penyehatan perbankan nasional.

32


(2) Prime Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Memiliki peringkat investasi yang diberikan oleh lembaga pemeringkat paling kurang : 1) BBB- dari lembaga pemeringkat Standard & Poors; 2) Baa3 dari lembaga pemeringkat Moody's; 3) BBB- dari lembaga pemeringkat Fitch; atau 4) Setara dengan angka 1), angka 2), dan atau angka 3), berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat terkemuka lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; berdasarkan penilaian terhadap prospek usaha jangka panjang (long term outlook) bank tersebut; dan b. Memiliki total aset yang termasuk dalam 200 (dua ratus) besar dunia berdasarkan informasi yang tercantum dalam banker’s almanac.

Pasal 10 7/14/PBI/2005

Larangan pembelian Surat Berharga dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c (Paragraf 25 huruf c dalam kodifikasi ini) tidak berlaku untuk : (1) pembelian Surat Berharga yang berkaitan dengan kegiatan ekspor barang dari Indonesia dan impor barang ke Indonesia serta perdagangan dalam negeri;

25


Sumber Regulasi


Yang dimaksud dengan pembelian Surat Berharga yang berkaitan dengan kegiatan ekspor barang dari Indonesia dan impor barang ke Indonesia adalah pembelian Wesel Ekspor dan Banker’s Acceptance atas dasar transaksi L/C maupun non-L/C. Yang dimaksud dengan pembelian Surat Berharga yang berkaitan dengan perdagangan dalam negeri adalah pembelian wesel atau Banker’s Acceptance atas dasar transaksi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). (2) pembelian bank draft dalam rupiah yang diterbitkan oleh bank di luar negeri untuk kepentingan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri dan dana rupiah tersebut diterima di dalam negeri oleh bukan Pihak Asing. 33

Pasal 11 7/14/PBI/2005 Ayat (1) dan (2)

(1) Larangan Transfer Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g (Paragraf 25 huruf g dalam kodifikasi ini) tidak berlaku apabila dilakukan : a. dalam rangka kegiatan ekonomi di Indonesia; atau Termasuk dalam kegiatan ekonomi di Indonesia antara lain transaksi Penyertaan Langsung di Indonesia, transaksi Surat Berharga, dan transaksi pembelian barang dan jasa di Indonesia. b. antar rekening yang dimiliki oleh Pihak Asing yang sama. (2) Cakupan kegiatan ekonomi di Indonesia diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

SE 7/23/DPD 2005 No. 5

Pengecualian atas pelarangan Transfer Rupiah ke rekening rupiah Pihak Asing, diatur sebagai berikut: a. Transfer Rupiah dalam rangka pembayaran kepada Pihak Asing dapat dilakukan apabila terdapat kegiatan ekonomi berupa : 1) divestasi Penyertaan Langsung Pihak Asing di Indonesia, dan atau pembagian dividen; 2) penjualan Surat Berharga dalam rupiah oleh Pihak Asing, termasuk penjualan Sertifikat Bank Indonesia (SBI), penjualan saham, pembagian dividen, dan atau pembayaran kupon; 3) penerimaan pembayaran piutang Pihak Asing dalam rupiah, termasuk dalam rangka restrukturisasi utang; 4) penjualan wesel ekspor Pihak Asing melalui transaksi Letter of Credit (L/C) dalam rupiah; 5) penjualan wesel atas dasar Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN); dan atau 6) penjualan barang dan jasa di Indonesia termasuk penerimaan penghasilan/gaji.

SE 7/44/DPD 2005 No. 1.b

b. Penerimaan Transfer Rupiah oleh Pihak Asing sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan nilai lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), baik satu transaksi maupun beberapa transaksi untuk Pihak

26


Sumber Regulasi

Transaksi Valuta Asing Ketentuan Asing yang sama dalam satu hari, Bank wajib memiliki jenis kegiatan ekonomi yang mendasari (underlying transaction) Transfer Rupiah tersebut dan dilengkapi dengan dokumen pendukung dari Pihak Asing, yang ditetapkan paling kurang sebagai berikut : 1) Untuk Transfer Rupiah dalam rangka divestasi Penyertaan Langsung di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir.a.1) adalah berupa bukti penjualan saham. 2) Untuk Transfer Rupiah dalam rangka penjualan Surat Berharga dalam rupiah oleh Pihak Asing termasuk penjualan SBI dan penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam butir a.2) adalah berupa bukti konfirmasi penjualan Surat Berharga, antara lain berupa SWIFT message, Tested Telex, Tested Fax, Reuters Monitor Dealing System (RMDS). 3) Untuk Transfer Rupiah yang terkait dengan pembagian dividen berupa bukti kepemilikan saham dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pembagian dividen. Untuk Transfer Rupiah yang terkait dengan pembayaran kupon dilengkapi dengan bukti kepemilikan Surat Berharga. 4) Untuk Transfer Rupiah yang terkait dengan penerimaan pembayaran piutang Pihak Asing dalam rupiah, termasuk dalam rangka restrukturisasi utang sebagaimana dimaksud dalam butir a.3) adalah bukti perjanjian kredit. 5) Untuk Transfer Rupiah yang terkait dengan penjualan wesel ekspor Pihak Asing melalui transaksi L/C dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam butir 5.a.4) antara lain berupa wesel, invoice, atau Bill of Lading (B/L); 6) Untuk Transfer Rupiah dalam rangka penjualan wesel atas dasar SKBDN sebagaimana dimaksud dalam butir a.5) antara lain berupa wesel, invoice, atau B/L antar pulau; 7) Untuk Transfer Rupiah dalam rangka penjualan barang dan jasa di Indonesia termasuk penerimaan penghasilan/gaji sebagaimana dimaksud dalam butir a.6) adalah bukti antara lain berupa faktur transaksi jual beli barang dan jasa atau perjanjian kontrak kerja

SE 7/23/DPD 2005 No. 5

Pasal 11 7/14/PBI/2005 Ayat (3)

c. Transfer Rupiah dalam rangka rencana pembelian Surat Berharga dapat dilakukan dengan pengaturan sebagai berikut : 1) terdapat dokumen yang menyatakan adanya pembelian Surat Berharga antara lain berupa SWIFT message, tested telex, tested fax, atau RMDS. 2) jangka waktu kepemilikan rupiah sebelum digunakan untuk pembelian Surat Berharga paling lama 2 (dua) hari kerja. 7) pada saat realisasi pembelian Surat Berharga, Bank wajib memiliki bukti pembelian Surat Berharga berupa bukti realisasi pembelian saham (receive versus payment). (3) Bank penerima dari suatu Transfer Rupiah yang ditujukan kepada Pihak Asing wajib melakukan verifikasi terhadap status pihak penerima dana dan kelengkapan dokumen kegiatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

27


Sumber Regulasi


Yang dimaksud dengan status penerima dana adalah status penerima dana sebagai Pihak Asing atau bukan Pihak Asing. 34

Pasal 12 14/10/PBI/2012 No. 1 Ayat (1)

(1) Pembatasan Transaksi Derivatif valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) (Paragraf 29 ayat (3) dalam kodifikasi ini) tidak berlaku dalam hal Transaksi Derivatif dilakukan untuk keperluan lindung nilai (hedging) dalam rangka kegiatan berikut: a. investasi di Indonesia yang berjangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu, yang dihitung sejak tanggal setelmen pembelian investasi sampai dengan tanggal setelmen penjualan investasi; b. ekspor barang dari Indonesia dan impor barang ke Indonesia; dan/atau Ekspor barang dari Indonesia dan impor barang ke Indonesia menggunakan cara pembayaran berdasarkan Letter of Credit (L/C) dan Non L/C. c. perdagangan dalam negeri yang menggunakan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai surat kredit berdokumen dalam negeri. Kegiatan investasi di Indonesia meliputi Penyertaan Langsung, pemberian Kredit, dan pembelian Surat Berharga, namun tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia.

Pasal 12 14/10/PBI/2012 No. 1 Ayat (2)

SE 14/22/DPM 2012 No. 2.7

(2) Investasi di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Penyertaan Langsung, pemberian Kredit, dan pembelian Surat Berharga, namun tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia

Underlying transaction dalam pengecualian pembatasan Transaksi Derivatif valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan untuk keperluan lindung nilai (hedging) diatur sebagai berikut: 1. Dalam hal investasi berupa pembelian Surat Berharga diatur sebagai berikut: a) underlying transaction untuk pembelian Surat Berharga dihitung berdasarkan total portofolio (basket of securities) atas dasar harga pasar (market value), sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai Surat Berharga yang bersangkutan; b) total nilai portofolio paling sedikit sama dengan nilai hedging pada saat awal transaksi hedging dilakukan; Apabila dalam jangka waktu hedging terdapat penurunan market value Surat Berharga yang digunakan sebagai underlying, maka tidak terdapat kewajiban topup atas nilai Surat Berharga dimaksud. c) apabila dalam jangka waktu hedging terdapat penambahan Surat Berharga dalam portofolio yang sama, dan Pihak Asing bermaksud untuk melakukan hedging atas penambahan Surat Berharga tersebut, maka Pihak Asing yang bersangkutan wajib membuka

28


Sumber Regulasi

Transaksi Valuta Asing Ketentuan kontrak hedging baru dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu dengan nilai hedging paling banyak sebesar penambahan Surat Berharga dimaksud; Contoh: Pihak Asing memiliki portofolio saham sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 1 Agustus 2012, dan pada tanggal yang sama dilakukan hedging dengan membuka Transaksi Derivatif sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan berjangka waktu 1 (satu) minggu. Pada tanggal 6 Agustus 2012, Pihak Asing tersebut melakukan pembelian obligasi SUN sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sehingga total nilai portofolio Pihak Asing menjadi sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Apabila Pihak Asing tersebut bermaksud untuk melakukan hedging atas tambahan obligasi SUN tersebut, maka Pihak Asing dimaksud harus membuka kontrak hedging baru di luar transaksi hedging sebelumnya dengan nilai hedging paling banyak sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu. d) dalam hal Pihak Asing telah menerima kupon dan/atau penghasilan lainnya atas Surat Berharga yang dimiliki, Pihak Asing dapat melakukan transaksi hedging dengan underlying kupon dan/atau penghasilan lainnya yang telah diterima dari investasi Surat Berharga dimaksud; e) dalam hal Pihak Asing akan menerima kupon dan/atau penghasilan lainnya atas Surat Berharga yang dimiliki yang dibuktikan dengan dokumen pendukung mengenai kepastian waktu dan jumlah yang akan diterima, Pihak Asing dapat melakukan transaksi hedging dengan underlying kupon dan/atau penghasilan lainnya yang akan diterima dari investasi Surat Berharga dimaksud; f) transaksi hedging yang dilakukan Pihak Asing paling banyak sebesar nilai kupon dan/atau penghasilan lainnya dari investasi Surat Berharga yang telah atau yang akan diterima. 2. Dalam hal investasi berupa pemberian Kredit diatur sebagai berikut: a) underlying transaction untuk pemberian Kredit dihitung berdasarkan nominal Kredit yang telah direalisasikan; b) underlying untuk pemberian Kredit dalam bentuk Kredit sindikasi, dihitung berdasarkan kontribusi Pihak Asing tersebut dalam Kredit sindikasi; Dalam hal terdapat Kredit sindikasi dengan Pihak Asing lebih dari 1 (satu), maka masing-masing Pihak Asing yang tergabung dalam Kredit sindikasi dapat melakukan hedging dengan nilai hedging paling banyak sebesar nilai kontribusi Pihak Asing yang bersangkutan dalam Kredit sindikasi tersebut. Contoh: Kredit sindikasi oleh 5 (lima) bank di luar negeri yang diberikan kepada PT. PQR adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Masing-masing bank di luar negeri tersebut memberikan kontribusinya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maka nilai hedging yang dapat dilakukan oleh masing-masing bank

29



Sumber Regulasi

Ketentuan

c)

d)

e)

f)

g)

di luar negeri tersebut paling banyak adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). dalam hal Pihak Asing telah menerima bunga atas pemberian Kredit oleh Pihak Asing yang bersangkutan, Pihak Asing dapat melakukan transaksi hedging dengan underlying pendapatan bunga dimaksud; dalam hal Pihak Asing telah menerima pengembalian Kredit oleh debitur, Pihak Asing dapat melakukan transaksi hedging dengan underlying dana yang berasal dari pengembalian Kredit dimaksud; dalam hal Pihak Asing akan menerima bunga atas pemberian Kredit oleh Pihak Asing yang bersangkutan yang dibuktikan dengan dokumen pendukung mengenai kepastian waktu dan jumlah yang akan diterima, Pihak Asing dapat melakukan transaksi hedging dengan underlying bunga yang akan diterima dimaksud; dalam hal Pihak Asing akan menerima pengembalian Kredit oleh debitur yang dibuktikan dengan dokumen pendukung mengenai kepastian waktu dan jumlah yang akan diterima, Pihak Asing dapat melakukan transaksi hedging dengan underlying pengembalian Kredit yang akan diterima dimaksud; transaksi hedging yang dilakukan Pihak Asing paling banyak sebesar nilai pendapatan bunga dan/atau nilai pengembalian Kredit yang telah atau yang akan diterima; Contoh 1: Pihak Asing memberikan Kredit kepada PT. STU pada tanggal 3 Desember 2012 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun. Pelunasan Kredit tersebut akan dilakukan pada akhir tahun ketiga yang jatuh waktu pada tanggal 3 Desember 2015. Pihak Asing berencana untuk melakukan hedging dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun atas pemberian Kredit yang telah dilakukan tersebut. Bank dapat memenuhi kebutuhan Pihak Asing untuk melakukan hedging melalui transaksi outright forward jual USD/IDR Bank kepada Pihak Asing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal transaksi 3 Desember 2012 dengan tanggal valuta 3 Desember 2015. Dalam hal Pihak Asing yang bersangkutan telah menerima pengembalian Kredit sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 3 Desember 2015, atas dana rupiah tersebut Pihak Asing yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi hedging lagi. Contoh 2: Pihak Asing memberikan Kredit kepada PT. VWX sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. Pembayaran Kredit tersebut dilakukan secara bertahap setiap tahunnya dengan angsuran pokok Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan bunga 10% (sepuluh per seratus) per tahun. Pembayaran angsuran I jatuh waktu pada 1 Oktober 2012 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan Pihak Asing berencana untuk melakukan transaksi hedging atas pendapatan bunga dan pengembalian Kredit yang telah diterima tersebut. Bank dapat memenuhi kebutuhan Pihak Asing untuk

30


Sumber Regulasi

Transaksi Valuta Asing Ketentuan melakukan hedging melalui transaksi outright forward jual USD/IDR Bank kepada Pihak Asing sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu. Dalam hal ini, transaksi dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2012 dengan tanggal valuta paling singkat 8 Oktober 2012. 3. Dalam hal investasi berupa Penyertaan Langsung diatur sebagai berikut: a) underlying transaction untuk Penyertaan Langsung adalah berupa setoran modal dan laba ditahan, namun tidak termasuk laba tahun berjalan; b) hedging atas Penyertaan Langsung paling banyak sebesar nilai underlying Penyertaan Langsung yang tercantum dalam dokumen pendukung; c) dalam hal Pihak Asing telah menerima dividen atas Penyertaan Langsung, Pihak Asing dapat melakukan transaksi hedging dengan underlying dividen yang telah diterima dimaksud; d) dalam hal Pihak Asing telah melakukan pencairan aset dalam rupiah yang dimiliki oleh Pihak Asing yang bersangkutan, Pihak Asing dapat melakukan transaksi hedging dengan underlying dana hasil pencairan aset rupiah dimaksud; e) dalam hal Pihak Asing akan menerima dividen atas Penyertaan Langsung yang dibuktikan dengan dokumen pendukung mengenai kepastian waktu dan jumlah yang akan diterima, Pihak Asing dapat melakukan transaksi hedging dengan underlying dividen yang akan diterima dimaksud; f) dalam hal Pihak Asing akan melakukan pencairan aset dalam rupiah yang dimiliki oleh Pihak Asing yang bersangkutan yang dibuktikan dengan dokumen pendukung mengenai kepastian waktu dan jumlah yang akan diterima, Pihak Asing dapat melakukan transaksi hedging dengan underlying dana pencairan aset rupiah yang akan diterima dimaksud; g) transaksi hedging yang dilakukan Pihak Asing paling banyak sebesar nilai pendapatan dividen dan/atau dana hasil pencairan aset rupiah yang telah atau yang akan diterima; Contoh: Pihak Asing melakukan Penyertaan Langsung kepada PT. XYZ yang merupakan perusahaan dalam negeri yang bergerak di bidang alatalat pertambangan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selama 3 (tiga) tahun ke depan. Pihak Asing berencana untuk melakukan hedging dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun atas Penyertaan Langsung tersebut. Bank dapat memenuhi kebutuhan Pihak Asing untuk melakukan hedging dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun. Dalam hal Pihak Asing yang bersangkutan melakukan pencairan aset atas Penyertaan Langsung di PT. XYZ sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada akhir tahun ketiga, atas dana hasil pencairan aset rupiah tersebut Pihak Asing yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi hedging lagi.

31


Sumber Regulasi

Transaksi Valuta Asing Ketentuan 4. Dalam hal kegiatan investasi masih dalam proses penyelesaian diatur sebagai berikut: a) underlying transaction untuk kegiatan investasi yang masih dalam proses penyelesaian dihitung berdasarkan rencana investasi yang meliputi Penyertaan Langsung di Indonesia, pemberian Kredit, dan pembelian Surat Berharga yang dibuktikan dengan dokumen pendukung; b) dan nilai hedging atas kegiatan investasi yang masih dalam proses penyelesaian paling banyak sebesar nilai rencana investasi pada saat awal transaksi hedging dilakukan yang dibuktikan dengan dokumen pendukung.

Pasal 12 14/10/PBI/2012 No. 1 Ayat (3) a

(3) Hedging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas suatu kegiatan investasi di Indonesia hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan berikut: a. terdapat realisasi investasi; Yang dimaksud dengan realisasi investasi adalah terjadinya aliran dana dari Pihak Asing untuk penyelesaian kegiatan investasi, termasuk investasi yang dalam proses penyelesaian.

SE 14/22/DPM 2012 Angka 1.6. Huruf a 1), 2), 5) – 9)a

Hedging atas realisasi investasi diatur sebagai berikut: 1) telah terjadi aliran dana dari Pihak Asing untuk setelmen kegiatan investasi dimaksud; 2) dalam hal kegiatan investasi masih dalam proses penyelesaian namun telah terjadi aliran dana dari Pihak Asing atas rencana investasi dimaksud, hedging dapat dilakukan atas aliran dana tersebut apabila Pihak Asing yang bersangkutan telah tercatat sebagai investor atas investasi dimaksud; 3) dalam hal kegiatan investasi masih dalam proses penyelesaian, nilai hedging paling banyak sebesar nilai rencana investasi yang tercantum dalam dokumen pendukung; 4) dalam hal kegiatan investasi masih dalam proses penyelesaian, jangka waktu hedging paling singkat 1 (satu) minggu dan paling lama sama dengan jangka waktu proses penyelesaian investasi dimaksud; 5) contoh hedging atas kegiatan investasi yang telah direalisasikan: Pihak Asing melakukan pembelian saham sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal transaksi 10 September 2012 dengan tanggal valuta 13 September 2012 dan berencana untuk melakukan hedging atas saham tersebut. Bank dapat memenuhi kebutuhan hedging Pihak Asing atas pembelian saham yang telah terealisasi tersebut dengan transaksi outright forward jual USD/IDR Bank kepada Pihak Asing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu, sepanjang saham dimiliki Pihak Asing paling singkat sampai dengan tanggal 20 September 2012. Dalam hal ini transaksi hedging dilakukan pada tanggal 13 September 2012 dengan tanggal valuta paling singkat 20 September 2012.

32


Sumber Regulasi

Transaksi Valuta Asing Ketentuan 6) contoh hedging atas kegiatan investasi yang masih dalam proses penyelesaian dimana Pihak Asing telah memiliki dana rupiah yang cukup untuk penyelesaian transaksi kegiatan investasi dimaksud: Contoh 1: Pihak Otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menyelenggarakan Initial Public Offering (IPO) Saham PT. JKL dengan persyaratan sebagai berikut: Tanggal efektif : 1 Oktober 2012 Tanggal penawaran : 8 s.d. 12 Oktober 2012 Tanggal penjatahan : 15 Oktober 2012 Tanggal pengembalian dana : 16 Oktober 2012 Tanggal distribusi : 16 Oktober 2012 Tanggal listing di bursa : 17 Oktober 2012 Pada tanggal penawaran, para investor dipersyaratkan untuk menyetor dana rupiah sebesar nilai penawaran yang diajukan. Berdasarkan informasi IPO tersebut, Pihak Asing melakukan penawaran saham PT. JKL sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Pada tanggal 9 Oktober 2012, Pihak Asing menyetor dana sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dalam rangka memenuhi persyaratan IPO dan berencana untuk melakukan hedging atas setoran dana tersebut. Bank dapat memenuhi kebutuhan hedging Pihak Asing atas setoran dana dimaksud dengan transaksi outright forward jual USD/IDR Bank kepada Pihak Asing sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu. Dalam hal ini, transaksi hedging dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2012 dengan tanggal valuta 16 Oktober 2012, dimana tanggal valuta tersebut merupakan tanggal penyelesaian transaksi pembelian saham tersebut. Contoh 2: Apabila dalam penawaran Pihak Asing sebagaimana dimaksud pada contoh 1, Pihak Asing dimaksud memperoleh saham sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), maka Pihak Asing yang bersangkutan harus menyediakan dana rupiah yang cukup untuk melakukan penyelesaian transaksi outright forward jual USD/IDR Bank kepada Pihak Asing sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang telah dilakukan sebelumnya. Contoh 3: Apabila dalam penawaran Pihak Asing sebagaimana dimaksud pada contoh 1, Pihak Asing dimaksud tidak memperoleh saham seluruhnya, dan kemudian Pihak Asing yang bersangkutan mendapatkan dana rupiahnya kembali pada tanggal 16 Oktober 2012. Dana rupiah tersebut dapat dipergunakan untuk menyelesaikan transaksi outright forward jual USD/IDR Bank kepada Pihak Asing sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang telah dilakukan sebelumnya. Contoh 4: Apabila dalam penawaran Pihak Asing sebagaimana dimaksud pada contoh 1, Pihak Asing dimaksud memperoleh saham hanya sebesar

33


Sumber Regulasi

Transaksi Valuta Asing Ketentuan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan kemudian Pihak Asing yang bersangkutan mendapatkan dana rupiahnya kembali sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 16 Oktober 2012. Pihak Asing yang bersangkutan harus menyediakan tambahan dana rupiah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk melakukan penyelesaian transaksi outright forward jual USD/IDR Bank kepada Pihak Asing sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang telah dilakukan sebelumnya. 7) contoh hedging atas kegiatan investasi yang masih dalam proses penyelesaian dimana hedging dilakukan untuk pendanaan kegiatan investasi yang bersangkutan: Pihak Asing melakukan pembelian Obligasi Negara tenor 5 (lima) tahun sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal transaksi 3 September 2012 dengan tanggal valuta 6 September 2012, dan akan dimiliki sampai dengan tanggal 8 Oktober 2012. Atas kepemilikan Obligasi Negara tersebut, Pihak Asing berencana untuk melakukan hedging. Bank dapat memenuhi kebutuhan hedging Pihak Asing atas pembelian Obligasi Negara tersebut melalui transaksi swap jual USD/IDR Bank kepada Pihak Asing (beli USD/IDR pada first leg dan jual USD/IDR pada second leg) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Dalam hal ini, transaksi dapat dilakukan pada tanggal 4 September 2012 dengan tanggal valuta (first leg) 6 September 2012 dan tanggal jatuh waktu (second leg) 8 Oktober 2012. Dana rupiah yang diperoleh pada tanggal 6 September 2012 dipergunakan untuk melakukan setelmen Obligasi Negara tersebut.

Pasal 12 14/10/PBI/2012 No. 1 Ayat (3) b – e

b. nilai hedging untuk investasi paling banyak sebesar nilai realisasi investasi yang tercantum dalam dokumen pendukung; c. nilai investasi yang dapat dilakukan hedging tidak termasuk future income yang belum dapat dipastikan jumlah dan waktu penerimaan dari investasi dimaksud; Future income antara lain capital gain, dividen, kupon dan bunga. d. jangka waktu hedging paling singkat 1 (satu) minggu yang dihitung berdasarkan tanggal dimulainya transaksi hedging sampai dengan tanggal valuta hedging, dan paling lama sama dengan jangka waktu investasi; dan e. transaksi hedging dilengkapi dengan dokumen hedging dan dokumen investasi yang bersangkutan.

Pasal 12 14/10/PBI/2012 No. 1 Ayat (4)

(4) Dalam hal terdapat penghasilan dari investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang jumlah dan waktu penerimaannya dapat dipastikan, dapat dilakukan hedging dengan ketentuan sebagai berikut: a. hedging hanya dapat dilakukan melalui transaksi outright forward jual valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing; b. penghasilan dari investasi meliputi penghasilan yang telah diterima maupun yang akan diterima;

34


Sumber Regulasi


Penghasilan dari investasi yang telah diterima maupun yang akan diterima antara lain dividen, kupon dan bunga. c. transaksi outright forward jual valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing atas penghasilan dari investasi yang telah diterima oleh Pihak Asing hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali transaksi dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu; d. transaksi outright forward jual valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing atas penghasilan dari investasi yang akan diterima oleh Pihak Asing hanya dapat dilakukan dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu dan jangka waktu paling lama sama dengan jangka waktu penerimaan penghasilan; e. nilai transaksi outright forward jual valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing atas penghasilan dari investasi sebagaimana dimaksud pada huruf b paling banyak sebesar nilai penghasilan dari investasi yang tercantum dalam dokumen pendukung; dan f. transaksi outright forward jual valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dilengkapi dengan dokumen pendukung.

SE 14/22/DPM 2012 Angka 1.6.b

Hedging atas penghasilan dari investasi, diatur sebagai berikut: 1. dana rupiah yang telah diterima oleh Pihak Asing; Contoh: Pihak Asing menerima dana rupiah yang berasal dari kupon Obligasi Pemerintah pada tanggal 25 September 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Bank dapat memenuhi kebutuhan Pihak Asing untuk melakukan repatriasi atas dana rupiah tersebut melalui transaksi outright forward jual USD/IDR Bank kepada Pihak Asing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu. Dalam hal ini, transaksi dilakukan pada tanggal 26 September 2012 dengan tanggal valuta paling singkat 3 Oktober 2012. 2. dalam hal dana rupiah belum diterima oleh Pihak Asing, harus terdapat kepastian atas jumlah dana rupiah yang akan diterima dan waktu penerimaan oleh Pihak Asing yang dibuktikan dengan dokumen pendukung; Contoh: Pihak Asing melakukan Penyertaan Langsung dalam PT. MNO yang bergerak pada usaha pertambangan di Indonesia. Sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 2 Agustus 2012, dividen akan dibagikan kepada Pihak Asing yang bersangkutan pada tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Berdasarkan dokumen hasil RUPS tersebut, Pihak Asing dapat melakukan repatriasi atas dana rupiah dari dividen yang akan diterima. Bank dapat memenuhi kebutuhan Pihak Asing untuk melakukan repatriasi melalui transaksi outright forward jual USD/IDR Bank kepada Pihak Asing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan

35


Sumber Regulasi

Transaksi Valuta Asing Ketentuan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu. Dalam hal ini, transaksi dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2012 dengan tanggal valuta 10 Agustus 2012.

Pasal 12 14/10/PBI/2012 No. 1 Ayat (5)

(5) Hedging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kegiatan ekspor/impor perdagangan internasional dan/atau perdagangan dalam negeri diatur sebagai berikut: Contoh: Eksportir akan menerima pembayaran dalam waktu 2 (dua) bulan ke depan. Dalam hal ini, eksportir dapat melakukan hedging dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan atau eksportir melakukan hedging dengan jangka waktu kurang dari 2 (dua) bulan, namun dengan tanggal jatuh waktu yang sama dengan tanggal jatuh waktu penerimaan pembayaran. a. jangka waktu hedging paling lama sesuai dengan jangka waktu kebutuhan pembayaran importir dan/atau penerimaan pembayaran eksportir; b. jatuh waktu hedging paling lama sama dengan jatuh waktu pembayaran importir dan/atau penerimaan pembayaran eksportir; c. nilai hedging paling banyak sebesar nilai ekspor/impor perdagangan internasional dan/atau perdagangan dalam negeri yang tercantum dalam dokumen pendukung; dan d. dilengkapi dengan dokumen hedging dan dokumen ekspor/impor perdagangan internasional dan/atau perdagangan dalam negeri yang bersangkutan.

SE 14/22/DPM 2012 No. 4.9

Dokumen pendukung atas hedging untuk kegiatan ekspor/impor perdagangan internasional, diatur sebagai berikut: a. Dokumen bersifat final. b. Dokumen yang memuat informasi paling kurang mengenai nilai ekspor/impor perdagangan internasional, identitas eksportir/importir, dan term of payment. c. Dokumen pendukung antara lain berupa wesel, invoice, Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Bill of Lading (B/L), dokumen Letter of Credit (L/C), dokumen Non L/C dan/atau surat kesanggupan membayar yang dibuat oleh importir. d. Dalam hal hedging yang dilakukan oleh Bank dengan Pihak Asing dalam rangka cover hedging Bank diatur sebagai berikut: 1) untuk cover hedging nasabah Bank dengan underlying milik nasabah yang bersangkutan, dokumen pendukung berupa bukti kegiatan ekspor/impor perdagangan internasional sebagaimana diatur pada huruf a sampai dengan huruf c; 2) untuk cover hedging Bank lain di dalam negeri kepada Pihak Asing (bank di luar negeri), dokumen pendukung berupa surat pernyataan dari Bank yang bersangkutan bahwa underlying untuk transaksi cover hedging tersebut telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (6) (Paragraf 34 ayat (6) dalam kodifikasi ini).

36


Sumber Regulasi

Transaksi Valuta Asing Ketentuan e. Transaksi Derivatif dalam rangka hedging yang dilakukan oleh Pihak Asing, disertai dengan dokumen pendukung berupa surat pernyataan yang bersifat authenticated yang dibuat oleh Pihak Asing yang bersangkutan, yang isinya paling kurang mencakup: 1) nama dan identitas Pihak Asing; 2) nama Bank; 3) nilai nominal Transaksi Derivatif yang dilakukan Pihak Asing dengan Bank dalam rangka hedging atas suatu underlying; dan 4) pernyataan tertulis dari Pihak Asing bahwa hedging atas underlying tidak digunakan sebagai underlying bagi Transaksi Derivatif lainnya baik dengan Bank yang sama maupun dengan Bank lain. Surat Pernyataan dimaksud disampaikan oleh Pihak Asing pada saat dilakukan hedging dan berlaku untuk 1 (satu) tahun kalender.

SE 14/22/DPM 2012 No. 5.10

Dokumen pendukung atas hedging untuk kegiatan perdagangan dalam negeri diatur sebagai berikut: a. Dokumen bersifat final b. Dokumen yang memuat informasi paling kurang mengenai nilai perdagangan dalam negeri, identitas buyer/seller dan term of payment c. Dokumen pendukung antara lain berupa wesel, invoice, B/L antar pulau, dokumen Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dan/atau surat kesanggupan membayar yang dibuat oleh buyer. d. Dalam hal hedging yang dilakukan oleh Bank dengan Pihak Asing dalam rangka cover hedging Bank diatur sebagai berikut: 1) untuk cover hedging nasabah Bank dengan underlying milik nasabah yang bersangkutan, dokumen pendukung berupa bukti kegiatan perdagangan dalam negeri sebagaimana diatur pada huruf a sampai dengan huruf c; 2) untuk cover hedging Bank lain di dalam negeri kepada Pihak Asing (bank di luar negeri), dokumen pendukung berupa surat pernyataan dari Bank yang bersangkutan bahwa underlying untuk transaksi cover hedging tersebut telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (6) (Paragraf 26 ayat (6) dalam kodifikasi ini). e. Transaksi Derivatif dalam rangka hedging yang dilakukan oleh Pihak Asing, disertai dengan dokumen pendukung berupa surat pernyataan yang bersifat authenticated yang dibuat oleh Pihak Asing yang bersangkutan, yang isinya paling kurang mencakup: 1) nama dan identitas Pihak Asing; 2) nama Bank; 3) nilai nominal Transaksi Derivatif yang dilakukan Pihak Asing dengan Bank dalam rangka hedging atas suatu underlying; dan 4) pernyataan tertulis dari Pihak Asing bahwa hedging atas underlying tidak digunakan sebagai underlying bagi Transaksi Derivatif lainnya baik dengan Bank yang sama maupun dengan Bank lain.

37


Sumber Regulasi

Transaksi Valuta Asing Ketentuan Surat Pernyataan dimaksud disampaikan oleh Pihak Asing pada saat dilakukan hedging dan berlaku untuk 1 (satu) tahun kalender.

SE 14/22/DPM 2012 No. 1.6.c – 1.6.d

Hedging atas kegiatan ekspor/impor perdagangan internasional harus memiliki jangka waktu paling lama sesuai dengan jangka waktu kebutuhan pembayaran importir dan/atau penerimaan pembayaran eksportir. Contoh: Pihak Asing yang merupakan importir di Indonesia mempunyai kewajiban pembayaran impor sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta US Dollar) yang jatuh waktu pada tanggal 14 September 2012 dan berencana melakukan hedging atas kewajiban pembayaran impor. Bank dapat memenuhi kebutuhan hedging Pihak Asing atas kewajiban pembayaran tersebut melalui transaksi outright forward jual USD/IDR Bank kepada Pihak Asing sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta US Dollar) pada tanggal transaksi 11 September 2012 dengan tanggal valuta 14 September 2012. Hedging atas kegiatan perdagangan dalam negeri harus memiliki jangka waktu paling lama sesuai dengan jangka waktu kebutuhan pembayaran kewajiban dan/atau penerimaan tagihan. Contoh: Pihak Asing mempunyai kewajiban pembayaran invoice dalam rangka kegiatan perdagangan antar pulau di Indonesia sebesar USD15,000,000.00 (lima belas juta US Dollar) yang jatuh waktu pada tanggal 7 September 2012 dan berencana melakukan hedging atas kewajiban pembayaran invoice. Bank dapat memenuhi kebutuhan hedging Pihak Asing atas kewajiban pembayaran tersebut melalui transaksi outright forward jual USD/IDR Bank kepada Pihak Asing sebesar USD15,000,000.00 (lima belas juta US Dollar) pada tanggal transaksi 3 September 2012 dengan tanggal valuta 7 September 2012.

Pasal 12 14/10/PBI/2012 No. 1 Ayat (6)

(6) Hedging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh Bank dengan Pihak Asing dalam rangka cover hedging Bank. Yang dimaksud dengan cover hedging adalah apabila Bank melakukan hedging kepada Pihak Asing (bank di luar negeri) atas hedging yang telah dilakukan nasabah Bank kepada Bank yang bersangkutan dengan underlying yang dimiliki oleh nasabah Bank dimaksud.

SE 14/22/DPM 2012 No. 1.6.e

Hedging yang dilakukan oleh Bank dengan Pihak Asing dalam rangka cover hedging Bank, diatur sebagai berikut: 1. Bank dapat melakukan hedging kepada Pihak Asing (bank di luar negeri) atas hedging yang telah dilakukan nasabah Bank kepada Bank yang bersangkutan dengan underlying yang dimiliki oleh nasabah Bank dimaksud; 2. Contoh cover hedging Bank kepada Pihak Asing atas hedging nasabah: PT. ABC memiliki kewajiban valuta asing terkait dengan transaksi impor perdagangan internasional yang akan jatuh waktu 1 (satu) minggu ke

38


Sumber Regulasi

Transaksi Valuta Asing Ketentuan depan. Perusahaan tersebut melakukan hedging melalui transaksi outright forward beli USD/IDR kepada Bank X dengan jangka waktu 1 (satu) minggu. Bank X dapat melakukan cover hedging dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu kepada Pihak Asing (bank di luar negeri) berdasarkan hedging yang dilakukan PT. ABC sepanjang underlying kewajiban valuta asing tersebut masih memiliki sisa jangka waktu 1 (satu) minggu. 3. Contoh cover hedging Bank kepada Pihak Asing atas cover hedging Bank lain: PT. DEF memiliki kewajiban valuta asing terkait dengan transaksi impor perdagangan internasional yang akan jatuh waktu 1 (satu) bulan ke depan pada tanggal 28 September 2012. Perusahaan tersebut melakukan hedging melalui transaksi outright forward beli USD/IDR kepada Bank Y di dalam negeri dengan tanggal transaksi 3 September 2012 dan tanggal valuta 28 September 2012. Selanjutnya Bank Y melakukan cover hedging kepada Bank Z di dalam negeri dengan tanggal transaksi 10 September 2012 dan tanggal valuta 28 September 2012. Karena keterbatasan credit limit di dalam negeri maka Bank Z di dalam negeri melakukan cover hedging kepada Pihak Asing (bank di luar negeri) dengan tanggal transaksi 1 September 2012 dan tanggal valuta 28 September 2012 berdasarkan hedging yang dilakukan PT. DEF dengan Bank Y.

Pasal 12 14/10/PBI/2012 No. 1 Ayat (7) – (8)

(7) Persyaratan hedging dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk transaksi outright forward beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing dalam rangka setelmen kegiatan investasi. (8) Transaksi outright forward beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing dalam rangka setelmen kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur sebagai berikut: Yang dimaksud dengan “transaksi outright forward beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing” adalah transaksi forward yang bukan berasal dari transaksi swap atau transaksi derivative lainnya. a. jangka waktu outright forward beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing sama dengan jangka waktu setelmen kegiatan investasi; b. tanggal dimulainya transaksi outright forward beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing maupun berakhirnya transaksi outright forward beli dimaksud sama dengan tanggal dimulainya dan berakhirnya setelmen kegiatan investasi; dan c. dilengkapi dengan dokumen pendukung setelmen kegiatan investasi yang bersangkutan.

SE 14/22/DPM 2012 No. 1.6.f

Transaksi outright forward beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing dalam rangka setelmen kegiatan investasi diatur sebagai berikut: 1) Tanggal transaksi outright forward beli valuta asing terhadap rupiah Bank

39


Sumber Regulasi

Transaksi Valuta Asing Ketentuan dengan Pihak Asing sama dengan tanggal transaksi pembelian investasi oleh Pihak Asing; 2) Tanggal valuta outright forward beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing sama dengan tanggal setelmen pembelian investasi oleh Pihak Asing; 3) contoh transaksi outright forward beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing dalam rangka setelmen pembelian saham: 3) Pihak Asing (global broker, atau global custody, atau pemodal asing) melakukan transaksi pembelian saham pada tanggal 27 Agustus 2012 untuk setelmen saham pada tanggal 30 Agustus 2012. Pihak Asing membutuhkan dana rupiah dalam rangka setelmen transaksi pembelian saham tersebut. Dalam hal ini, Bank dapat memenuhi kebutuhan Pihak Asing dengan melakukan transaksi outright forward beli valuta asing terhadap rupiah Bank kepada Pihak Asing pada tanggal transaksi 27 Agustus 2012 untuk jatuh waktu pada tanggal 30 Agustus 2012.

SE 14/22/DPM 2012 No. 3.8

(9) Dokumen pendukung dalam pengecualian pembatasan Transaksi Derivatif valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan untuk keperluan lindung nilai (hedging), diatur sebagai berikut: a. Dokumen kegiatan investasi bersifat final. b. Dokumen kegiatan investasi memuat informasi paling sedikit nilai investasi, identitas investor, dan term of payment. c. Dalam hal hedging untuk investasi berupa Penyertaan Langsung, dokumen pendukung antara lain berupa: 1) bukti Penyertaan Langsung yang didalamnya tercantum nilai nominal, identitas penyetor, identitas pihak penerima Penyertaan Langsung; 2) bukti pencairan aset; dan/atau 3) bukti setoran. d. Dalam hal hedging untuk investasi berupa pemberian Kredit, dokumen pendukung antara lain berupa: 1) bukti perjanjian Kredit; 2) bukti outstanding Kredit; 3) bukti realisasi pembayaran/penarikan Kredit; dan/atau 4) bukti pengembalian Kredit. e. Dalam hal hedging untuk investasi berupa pembelian Surat Berharga diatur sebagai berikut: 1) Dokumen pendukung berupa bukti pembelian Surat Berharga oleh Pihak Asing berupa SWIFT message yang berfungsi sebagai receive versus payment dan statement of holdings; dan/atau 2) Bagi nasabah yang tidak berlangganan SWIFT dapat menggunakan dokumen pengganti berupa laporan rekapitulasi kepemilikan Surat Berharga yang diterbitkan bank kustodian yang bersangkutan, untuk bukti kepemilikan Surat Berharga dimaksud. 3) Di dalam laporan rekapitulasi tersebut harus tercantum tanggal yang membuktikan bahwa pada saat dilakukan hedging sampai dengan jatuh waktu hedging, yang bersangkutan masih memiliki jumlah outstanding Surat Berharga yang nilainya paling sedikit sama dengan nilai hedging.

40



Sumber Regulasi

Ketentuan f.

Dalam hal hedging untuk investasi yang masih dalam proses penyelesaian, dokumen pendukung berupa: 1) Bukti bahwa Pihak Asing yang bersangkutan tercatat sebagai investor dari kegiatan investasi yang akan direalisasikan yang antara lain dapat berupa bukti masuk dalam short list; 2) Bukti pembayaran/setoran dana dalam rangka pemenuhan persyaratan kegiatan investasi dimaksud yang antara lain dapat berupa SWIFT message, invoice; dan/atau 3) Dokumen rencana investasi yang antara lain dapat berupa invoice, sale and purchase agreement. g. Dalam hal hedging yang dilakukan oleh Bank dengan Pihak Asing dalam rangka cover hedging Bank diatur sebagai berikut: 1) untuk cover hedging nasabah Bank dengan underlying milik nasabah yang bersangkutan, dokumen pendukung berupa bukti kegiatan investasi sebagaimana diatur pada huruf a sampai dengan huruf f; 2) untuk cover hedging Bank lain di dalam negeri kepada Pihak Asing (bank di luar negeri), dokumen pendukung berupa surat pernyataan dari Bank yang bersangkutan bahwa underlying untuk transaksi cover hedging tersebut telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (6) (Paragraf 26 ayat (6) dalam kodifikasi ini). h. Dalam hal hedging dengan transaksi outright forward beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing dalam rangka setelmen kegiatan investasi oleh Pihak Asing, diatur sebagai berikut: 1) untuk transaksi outright forward beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing dalam rangka setelmen pembelian Surat Berharga, dokumen pendukung berupa: a) konfirmasi pembelian saham dan/atau Surat Berharga yang disepakati oleh pembeli dan penjual, antara lain melalui sarana SWIFT message, pada saat tanggal transaksi outright forward beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing; dan b) bukti pembelian saham dan/atau Surat Berharga berupa authenticated SWIFT message yang berfungsi sebagai bukti realisasi pembelian (receive versus payment), pada saat tanggal valuta transaksi outright forward beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing. 2) untuk transaksi outright forward beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing dalam rangka setelmen Penyertaan Langsung, dokumen pendukung antara lain berupa bukti Penyertaan Langsung, sale and purchase agreement, dan/atau invoice; 3) untuk transaksi outright forward beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing dalam rangka pemberian Kredit, dokumen pendukung antara lain berupa bukti perjanjian Kredit, bukti outstanding Kredit, dan/atau bukti realisasi pembayaran/penarikan Kredit. i. Dalam hal hedging yang dilakukan Pihak Asing atas penghasilan dari investasi yang jumlah dan waktu penerimaannya dapat dipastikan, diatur sebagai berikut: 1) untuk dana rupiah yang telah diterima oleh Pihak Asing, dokumen

41



Sumber Regulasi

Ketentuan

j.

pendukung antara lain berupa bukti penerimaan penghasilan dari investasi, seperti kupon, bunga dan dividen; 2) untuk dana rupiah yang akan diterima oleh Pihak Asing, dokumen pendukung antara lain berupa notarial risalah RUPS yang mempunyai kekuatan hukum, bukti perjanjian Kredit, bukti kesanggupan pembayaran atas penghasilan investasi yang akan diterima Pihak Asing dari debitur. Transaksi Derivatif dalam rangka hedging yang dilakukan oleh Pihak Asing, disertai dengan dokumen pendukung berupa surat pernyataan yang bersifat authenticated yang dibuat oleh Pihak Asing yang bersangkutan, yang isinya paling kurang mencakup: 1) nama dan identitas Pihak Asing; 2) nama Bank; 3) nilai nominal Transaksi Derivatif yang dilakukan Pihak Asing dengan Bank dalam rangka hedging atas suatu underlying; dan 4) pernyataan tertulis dari Pihak Asing bahwa hedging atas underlying tidak digunakan sebagai underlying bagi Transaksi Derivatif lainnya baik dengan Bank yang sama maupun dengan Bank lain. Surat Pernyataan dimaksud disampaikan oleh Pihak Asing pada saat dilakukan hedging dan berlaku untuk 1 (satu) tahun kalender. Contoh: Apabila Pihak Asing melakukan transaksi hedging pada tanggal 6 Agustus 2012 maka Pihak Asing yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang bersifat authenticated yang dibuat oleh Pihak Asing yang bersangkutan pada tanggal 6 Agustus 2012 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2012. Apabila pada tanggal 7 Januari 2013 Pihak Asing tersebut akan melakukan transaksi hedging maka Pihak Asing dimaksud harus membuat surat pernyataan baru dan berlaku sampai tanggal 31 Desember 2013.

35

36

Pasal 14 14/10/PBI/2012 No. 3

Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 (Paragraf 31 sampai dengan Paragraf 34 dalam kodifikasi ini) berlaku pula terhadap transaksi sejenis berdasarkan Prinsip Syariah.

BAB VI Pasal 15 7/14/PBI/2005 Ayat (1)

Dokumen Pendukung

SE 7/23/DPD 2005 No. 9 – 10

(1) Dokumen pendukung yang diperlukan dalam ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Dokumen pendukung untuk kegiatan ekspor barang dari Indonesia dan impor barang ke Indonesia yang menggunakan L/C antara lain berupa wesel, invoice, dan B/L. Dokumen pendukung untuk kegiatan perdagangan dalam negeri yang menggunakan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) antara lain berupa wesel, invoice, dan B/L antar pulau.

42


37

Sumber Regulasi Pasal 15 7/14/PBI/2005 Ayat (2) Pasal 16 7/14/PBI/2005

Transaksi Valuta Asing Ketentuan (2) Bank wajib menatausahakan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pemeriksaan Bank Indonesia. Bank wajib menyampaikan laporan Transaksi Derivatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (Paragraf 28 dalam kodifikasi ini) kepada Bank Indonesia secara akurat, benar, dan lengkap sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai pelaporan transaksi devisa. Laporan Transaksi Derivatif dimaksud wajib disampaikan oleh kantor pusat Bank atau kantor cabang bank asing di Indonesia yang merupakan laporan konsolidasi dari seluruh kantor operasionalnya di Indonesia.

38

SE 7/23/DPD 2005 No. 11

Bank wajib menyampaikan seluruh laporan Transaksi Derivatif kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang pelaporan transaksi devisa secara akurat, benar, dan lengkap. Dalam hal belum tersedia sistem pelaporan yang dapat mengakomodasi pelaporan posisi Transaksi Derivatif beli Bank dengan Pihak Asing, Bank wajib menyampaikan laporan secara tertulis dengan menggunakan format sebagimana lampiran 1 sampai dengan lampiran 4 dalam bentuk hardcopy (Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 4 dalam kodifikasi ini).

BAB VII Pasal 17 14/10/PBI/2012 No. 4 Ayat (1) dan (2)

Sanksi (1) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 3 sampai dengan Pasal 12 (Paragraf 25 sampai dengan Paragraf 34 dalam kodifikasi ini) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari nominal transaksi yang dilanggar. (2) Total kewajiban membayar untuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) dalam 1 (satu) tahun kalender. Perhitungan tahun kalender adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan.

SE 14/22/DPM 2012 No. 6 Huruf b, d, dan e

(3) Sanksi diatur sebagai berikut : a. Besarnya sanksi kewajiban membayar dihitung per hari pelanggaran selama jangka waktu transaksi yang dilanggar. b. Pengenaan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran dilakukan dengan pendebetan rekening giro rupiah Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. c. Contoh: 1) Jika Pihak Asing melakukan Transaksi Derivatif berjangka waktu 1 (satu) minggu dengan tanggal transaksi 12 Oktober 2012 dan tanggal valuta 19 Oktober 2012 sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta US Dollar). Namun nilai underlying transaction hanya sebesar USD9,000,000.00 (sembilan juta US Dollar). Atas pelanggaran tersebut Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari USD1,000,000.00 (satu juta US Dollar), dikalikan 7 (tujuh) hari kalender.

43


Sumber Regulasi

Transaksi Valuta Asing Ketentuan 2) Jika Pihak Asing melakukan Transaksi Derivatif berjangka waktu 1 (satu) minggu dengan tanggal transaksi 3 September 2012 dan tanggal valuta 10 September 2012 sebesar USD3,000,000.00 (tiga juta US Dollar). Namun Pihak Asing yang bersangkutan tidak memiliki underlying transaction. Atas pelanggaran tersebut Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari USD3,000,000.00 (tiga juta US Dollar), dikalikan 7 (tujuh) hari kalender. 3) Bank melakukan pemberian cerukan intra-hari kepada Pihak Asing A sebanyak 3 (tiga) kali dengan nominal masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 4 September 2012, Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 6 September 2012 dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 10 September 2012. Nilai pelanggaran yang diperhitungkan dari pelanggaran cerukan intra-hari ini adalah sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), yaitu nilai kumulatif pelanggaran cerukan yang terjadi. Selain itu, Bank juga melakukan transaksi outright forward jual USD/IDR kepada Pihak Asing B sebesar USD5,000,000.00 (lima juta US Dollar) pada tanggal transaksi 17 September 2012 dengan tanggal valuta 24 September 2012. Namun Pihak Asing B yang bersangkutan tidak memiliki underlying transaction. Nilai pelanggaran Transaksi Derivatif tersebut adalah sebesar USD5,000,000.00 (lima juta US Dollar), dikalikan 7 (tujuh) hari kalender yaitu sebesar USD35,000,000.00 (tiga puluh lima juta US Dollar). Dengan asumsi kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Transaksi Derivatif dilakukan adalah sebesar Rp9.400,00 (sembilan ribu empat ratus rupiah) per USD maka nilai pelanggaran Transaksi Derivatif dimaksud adalah sebesar Rp329.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar rupiah). Atas pelanggaran tersebut Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) ditambah 10% (sepuluh per seratus) dari Rp329.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar rupiah) sehingga total sanksi kewajiban membayar adalah sebesar Rp32.906.500.000,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus enam juta lima ratus ribu rupiah). 4) Jika ditemukan adanya pelanggaran hedging yang dilakukan Pihak Asing sebesar USD3,000,000.00 (tiga juta US Dollar) berjangka waktu 4 (empat) hari dimana transaksi dilakukan pada tanggal 10 September 2012 dengan tanggal valuta 14 September 2012. Di samping itu, pada transaksi hedging yang sama ditemukan bahwa yang memiliki underlying transaction hanya sebesar USD1,800,000.00 (satu juta delapan ratus ribu US Dollar). Total nilai pelanggaran yang dilakukan Bank adalah sebesar USD3,000,000.00 (tiga juta US Dollar) ditambah USD1,200,000.00 (satu juta dua ratus ribu US Dollar). Atas pelanggaran tersebut Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari USD3,000,000.00 (tiga juta US Dollar) dikalikan 4

44


Sumber Regulasi

Transaksi Valuta Asing Ketentuan (empat) hari kalender, ditambah 10% (sepuluh per seratus) dari USD1,200,000.00 (satu juta dua ratus ribu US Dollar) dikalikan 4 (empat) hari kalender

Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah Kepada Bank Ketentuan Umum 39

Pasal 1 10/28/PBI/2008

40

Pasal 2 10/28/PBI/2008 Ayat (1)

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 2. Nasabah adalah : a. perorangan yang memiliki kewarganegaraan Indonesia; atau b. badan usaha selain Bank yang berbadan hukum Indonesia, berdomisili di Indonesia, dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 3. Pihak Asing adalah : a. warga negara asing; b. badan hukum asing atau lembaga asing lainnya c. warga negara Indonesia yang memiliki status penduduk tetap (permanent resident) negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia d. kantor Bank di luar negeri dari Bank yang berkantor pusat di Indonesia; atau e. kantor perusahaan di luar negeri dari perusahaan yang berbadan hukum Indonesia. 4. Warga Negara Asing adalah orang yang memiliki kewarganegaraan selain Indonesia, termasuk yang memiliki izin menetap atau izin tinggal di Indonesia. 5. Badan Hukum Asing atau lembaga asing lainnya adalah badan hukum atau lembaga asing yang didirikan di luar negeri . 6. Underlying transaksi adalah kegiatan yang mendasari pembelian valuta asing terhadap rupiah.

Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah kepada Bank

SE 10/42/DPD 2008 No. 1 – 2

(1) Nasabah atau Pihak Asing dapat melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank.

Pembelian valuta asing terhadap rupiah hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang tidak bersifat spekulatif. Pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank oleh Nasabah atau Pihak Asing sebagaimana dimaksud dalam angka 1, meliputi transaksi pembelian dalam denominasi seluruh valuta asing terhadap rupiah.

SE 10/42/DPD 2008 No. 5

Kegiatan spekulatif antara lain dapat berupa structured product yang diatur sebagai berikut: a. Yang dimaksud dengan structured product adalah produk yang dikeluarkan oleh Bank yang merupakan kombinasi suatu asset dengan derivatif dari mata uang valuta asing terhadap mata uang rupiah, untuk

45



Sumber Regulasi

Ketentuan tujuan mendapatkan tambahan income (return enhancement), yang dapat mendorong transaksi pembelian valuta asing terhadap rupiah untuk tujuan spekulatif, dan dapat menimbulkan ketidakstabilan nilai rupiah. b. Pembelian valuta asing terhadap rupiah tidak diperkenankan dilakukan dalam jumlah berapapun apabila pembelian tersebut atau potensi pembelian terkait dengan structured product. Contoh 1: Dual currency deposit. Dual Currency Deposit (DCD) merupakan deposito jangka pendek yang di dalamnya terdapat kemungkinan terjadi konversi antara valuta asing dengan mata uang rupiah, yang bunganya dihubungkan dengan pergerakan kurs dari dua mata uang tersebut. Pada saat jatuh tempo, nasabah akan menerima pokok dan bunga dalam mata uang penempatan deposito atau dalam mata uang pasangannya, tergantung mana yang lebih lemah dibandingkan dengan kurs konversi yang disetujui.  Jumlah deposito: IDR 1 milyar  Mata uang deposito: IDR  Mata uang pasangan: USD  Tenor: 1 bulan  Bunga: 15% pa  Strike level: 11.000 Pada saat jatuh tempo, Nasabah akan menerima pokok dan bunga dalam mata uang yang lebih lemah.

Kurs Spot Mata uang yang diterima Jumlah yang diterima

Skenario 1: Jika Kurs spot < Skenario 2: jika Kurs spot ≥ strike: 11.000 strike: 11.000 10.000 12.000 USD IDR 1milyar + (IDR 1Milyar*15%*30/360) = IDR 1.0125milyar/12000 = USD101,250

IDR IDR 1 milyar + (IDR 1Milyar *15%*30/360) = IDR 1.0125 milyar

Contoh 2: Callable forward. Callable forward adalah 46instrumen investasi yang dilakukan nasabah dengan melakukan kombinasi transaksi forward dan option, misalnya nasabah long forward and short call option, dengan harapan untuk memperoleh harga yang lebih baik dari harga pasar.  Nasabah melakukan kontrak forward dan option selama 3 bulan dengan Bank, dengan total 12 (dua belas) kontrak option, sejak 1 Desember 2008 sampai dengan 16 Februari 2009, dengan rincian sebagai berikut: o Volume: USD5.000.000 (lima juta US Dollar) o Kurs Spot Rate: 12.000 o Nasabah melakukan kontrak forward 3 bulan dengan cara melakukan:  buy call option : strike price = 12.300 Weekly exercise

46



Sumber Regulasi

Ketentuan  sell put option: strike price = 12.300 (1) Akibat dari pembelian valuta asing yang dilakukan melalui transaksi callable forward ini, Nasabah memperoleh keuntungan transaksi sebesar Rp19.500.000.000,00 (47sembilan belas miliar lima ratus juta rupiah) atau sekitar USD1.500.000 (satu juta lima ratus US Dollar), dari yang seharusnya hanya Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) atau ekuivalen USD270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu US Dollar), dengan rincian: o Rupiah terus mengalami pelemahan, dimana spot price pada tgl 16 Februari 2009 mencapai Rp13.000 (tiga belas ribu rupiah) per USD o Pada saat kurs melemah, yang terjadi adalah: a. Nasabah akan meng-exercise call option-nya sehingga Nasabah dapat membeli diharga Rp12.300, namun membiarkan put option-nya worthless, sehingga Nasabah menjual pada harga pasar. b. Kurs konversi yang digunakan juga dapat berbeda-beda tergantung kesepakatan Nasabah dengan Bank. Fixing #

Expiry Date

Spot Onshore

Strike*)

Volume

1

1-Dec

12,000

12,300

2

8-Dec

12,100

12,300

3

15-Dec

12,500

12,300

4

22-Dec

12,550

12,300

… 12

… 16-Feb

… 13000

… 12300

USD 5 juta USD 5 juta USD 5 juta USD 5 juta … USD 5 juta

Nasabah Buy to Bank (Rp Juta) 61,500

Nasabah Sell to Market (Rp Juta) 60,000

Profit/ Loss (Rp Juta) (1,500)

61,500

60,500

(1,000)

61,500

62,500

1,000

61,500

62,750

1,250

… 61,500

… 65,000

… 3,500

TOTAL

19,500

*) konversi dapat menggunakan strike price atau harga lain, tergantung kesepakatan. Contoh 3: Callable forward.  Nasabah PT X akan menerima export proceed dalam US Dollar, dan bermaksud untuk menjual US Dollar tersebut secara mingguan dalam 1 tahun ke depan (Total kontrak sebanyak 52 kontrak), melalui transaksi callable forward dengan harapan memperoleh rate yang lebih baik dari market rate, dengan rincian sebagai berikut: Deal date : 1 Desember 2008 Tenor : 1 tahun – jatuh tempo tanggal 1 Desember 2009 Spot rate : 12.000 Callable forward rate 1 year: 13.000 = strike price

47



Sumber Regulasi

Ketentuan 

Fixing #

Pasal 2 10/28/PBI/2008 Ayat (2)

Dalam transaksi callable forward, PT X melakukan ”Sell call” dengan nominal USD1.000.000 (satu juta US Dollar), dan melakukan ”Buy put” dengan nominal USD1.000.000 (satu juta US Dollar).

Expiry Date

Spot Onshore

Strike*)

1

1-Dec

12,000

13,000

2

8-Dec

12,100

13,000

3

15-Dec

12,500

13,000

4

22-Dec

12,550

13,000

5

29-Dec

12,600

13,000

… dst

… dst

… dst

… dst

Nominal Transaksi USD 1 Juta USD 1 Juta USD 1 Juta USD 1 Juta USD 1 Juta … dst

12,000

PT X Sell to Bank (Rp Juta) 13,000

Profit / Loss (Rp Juta) 1,000

12,100

13,000

900

12,500

13,000

500

12,550

13,000

450

12,600

13,000

400

… dst

… dst

… dst

PT X Buy to Market (Rp Juta)

(2) Pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Nasabah atau Pihak Asing kepada Bank di atas USD100.000 (seratus ribu US Dollar) atau ekuivalen per bulan per Nasabah atau per Pihak Asing hanya dapat dilakukan dengan underlying.

SE 14/11/DPM 2012 No. 1.2 a

Pembelian valuta asing terhadap rupiah hanya dapat dilakukan untuk jenis valuta asing yang sama dengan yang tercantum dalam dokumen underlying, kecuali untuk valuta asing yang likuiditasnya tidak tersedia di pasar keuangan domestik.

SE 10/42/DPD 2008 No. 3

Untuk pembelian valuta asing selain US Dollar terhadap rupiah menggunakan perhitungan kurs pasar sebagaimana yang lazim dilakukan di pasar valuta asing (misalnya: kurs Reuters atau Bloomberg) pada saat transaksi dilakukan, yaitu menggunakan kurs tengah ([kurs beli + kurs jual] / 2).

Pasal 2 10/28/PBI/2008 Ayat (3) SE 15/3/DPM 2013 No. 1.4.a

(3) Pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Nasabah atau Pihak Asing kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling banyak sebesar nominal underlying transaksinya. a. Untuk Nasabah perorangan, jenis underlying transaksi antara lain dapat berupa: 1) Kegiatan impor barang dan jasa; 2) Pembayaran jasa, seperti: a. Biaya sekolah di luar negeri; b. Biaya berobat ke luar negeri; c. Biaya perjalanan luar negeri untuk keperluan haji, perjalanan ibadah/wisata rohani, atau wisata lainnya;

48



Sumber Regulasi

Ketentuan

3) 4) 5)

SE 15/33/DPM 2013 No. 1.4.a.7) SE 15/3/DPM 2013 No. 1.4.b – c

41

Pasal 3 10/28/PBI/2008 Ayat (1)

6) 7)

d. Pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri; e. Pembayaran yang terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia Pembayaran utang dalam valuta asing; Pembayaran atas pembelian aset di luar negeri; Kegiatan usaha jual beli uang kertas asing (UKA) oleh pedagang valuta asing (PVA) Bank dan PVA bukan Bank yang memiliki ijin dari Bank Indonesia yang masih berlaku untuk memenuhi kebutuhan nasabah PVA, dengan ketentuan : a) Bank dapat memenuhi kebutuhan pembelian valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan PVA hanya dalam bentuk UKA; b) Penyerahan UKA dalam penyelesaian transaksi pembelian valuta asing terhadap rupiah dari Bank kepadan PVA harus dilakukan secara fisik; c) Penyerahan dana rupiah dalam penyelesaian transaksi pembelian valuta asing terhadap rupiah dapat dilakukan melalui pemindahbukuan rekening. Kegiatan usaha travel agent; Kegiatan ekspor barang dan jasa.

b. Nasabah yang merupakan penyelenggara transfer dana tunduk pada pengaturan pembelian valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan oleh Nasabah yang bukan merupakan PVA. c. Untuk Pihak Asing, underlying transaksi antara lain dapat berupa pencaraian asset atau investasi dalam rupiah yang dimiliki, termasuk repatriasi modal; pengembalian kredit oleh debitur; dan penghasilan dari investasinya, seperti capital gain, kupon, bunga dan dividen. (1) Pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Nasabah meliputi transaksi spot, transaksi forward, dan transaksi derivatif lainnya. Termasuk dalam pengertian transaksi spot adalah transaksi today dan tomorrow. Pengertian transaksi derivatif lainnya termasuk namun tidak terbatas pada transaksi options.

SE 14/11/DPM 2012 No. 3.6

Pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Nasabah yang meliputi transaksi spot, transaksi forward dan transaksi derivatif lainnya diatur sebagai berikut: a. Termasuk dalam pengertian transaksi spot adalah transaksi dengan valuta today dan valuta tomorrow, yang dilakukan melalui transaksi bank notes, transfer dari rekening rupiah ke rekening valuta asing, transaksi melalui kartu kredit, transaksi melalui sistem electronic banking, atau transaksi melalui sistem phone banking. b. Transaksi forward dan transaksi derivatif lainnya meliputi namun tidak terbatas pada transaksi swap dan option.

49


Sumber Regulasi Pasal 3 10/28/PBI/2008 Ayat (2)

Transaksi Valuta Asing Ketentuan (2) Apabila Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank diatas USD100.000 (seratus ribu US Dollar) atau ekuivalen per bulan per Nasabah, Nasabah wajib melampirkan dokumen sebagai berikut:

SE 15/3/DPM 2013 No. 2.7.b

a. dokumen underlying transaksi yang bisa dipertanggungjawabkan; Dokumen yang dipersyaratkan dilampirkan pada setiap transaksi berdasarkan tanggal transaksi. Dalam hal dokumen yang dipersyaratkan tidak dapat dilampirkan pada tanggal transaksi maka dokumen dapat disampaikan paling lambat pada tanggal valuta transaksi yang bersangkutan dengan mencantumkan tanggal transaksi.

SE 15/3/DPM 2013 No. 2.7.c.1)

Untuk Nasabah: 1) Untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Nasabah yang memiliki kriteria: a) pembelian valuta asing terhadap rupiah dilakukan secara reguler dengan jumlah pembelian yang relative tetap dari waktu ke waktu; b) pembelian valuta asing terhadap rupiah dilakukan secara bertahap untuk tujuan pembayaran kewajiban valuta asing dengan total jumlah pembelian paling banyak sebesar jumlah kebutuhan valuta asing yang tercantum dalam dokumen underlying; dan c) Nasabah telah dikenal baik oleh Bank dan Bank memiliki track record Nasabah yang bersangkutan, Nasabah melampirkan dokumen yang dipersyaratkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kalender atau jumlah pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Nasabah telah mencapai jumlah sebesar nominal underlying sebagaimana dimaksud dalam butir 4.a., yang mana lebih dahulu terjadi.

SE 15/3/DPM 2013 No. 2.7.c.2) SE 15/33/DPM 2013 No. 2 a)

2) Dokumen underlying transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain berupa bukti dokumen yang terkait dengan jenis underlying sebagaimana butir 4.a.: a) Untuk kegiatan impor barang dan jasa, dokumen antara lain berupa fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, Letter of Credit (L/C), invoice dengan masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal penerbitan invoice atau sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau list of invoices; (1) Dokumen underlying berupa list of invoices diatur sebagai berikut: (a) list of invoices ditandatangani oleh pihak berwenang dari Nasabah; dan (b) penyerahan list of invoices oleh Nasabah disertakan dengan invoices asli untuk kepentingan verifikasi oleh Bank dan untuk selanjutnya invoices asli tersebut dapat ditatausahakan oleh Nasabah;

50


Sumber Regulasi

Transaksi Valuta Asing Ketentuan (2) Dokumen underlying berupa proforma invoice diatur sebagai berikut: (a) proforma invoice bersifat tetap dan final, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan invoice final; (b) jumlah pembelian valuta asing terhadap rupiah dengan dasar dokumen proforma invoice paling banyak sebesar jumlah yang tercantum dalam proforma invoice; (c) jumlah pembelian valuta asing terhadap rupiah maksimal yang tercantum dalam invoice final, dan sudah termasuk jumlah yang tercantum dalam proforma invoice. (3) Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk menyediakan invoices asli sewaktu-waktu untuk kepentingan pemeriksaan Bank (post audit).

SE 15/3/DPM 2013 No. 2.7.c.2)b)–c)

SE 15/33/DPM 2013 No. 3 d) SE 15/3/DPM 2013 No. 2.7.c.2)e)–f)

b) Untuk pembayaran jasa, dokumen diatur sebagai berikut: (1) Untuk biaya sekolah di luar negeri, dokumen antara lain berupa perkiraan kebutuhan biaya sekolah dan biaya hidup di luar negeri; (2) Untuk biaya berobat ke luar negeri, dokumen antara lain berupa perkiraan kebutuhan biaya berobat dan akomodasi; (3) Untuk biaya perjalanan luar negeri, untuk keperluan haji, perjalanan rohani/wisata rohani, atau wisata lainnya, dokumen antara lain berupa perkiraan kebutuhan biaya perjalanan dan akomodasi; (4) Untuk pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, dokumen antara lain berupa fotokopi kontrak jasa konsultan; (5) Untuk pembayaran yang terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia, dokumen antara lain berupa fotokopi surat perjanjian kerja antara tenaga kerja asing yang bersangkutan dengan badan usaha. c) Untuk pembayaran utang valuta asing yang berasal dari kreditur dalam negeri atau kreditur luar negeri, dokumen antara lain berupa fotokopi surat perjanjian kredit (loan agreement), atau dokumen utang terkait lainnya; d) Untuk pembayaran atas pembelian aset di luar negeri, dokumen antara lain berupa proforma invoice, invoices atas pembelian aset di luar negeri; e) Untuk kegiatan usaha PVA Bank dan PVA bukan Bank yang memiliki ijin dari Bank Indonesia yang masih berlaku, dokumen antara lain berupa : (1) Fotokopi surat ijin usaha PVA dari Bank Indonesia yang masih berlaku; (2) Surat pernyataan bermaterai cukup yang ditandatangani pihak berwenang PVA yang berisi informasi mengenai kebenaran dokumen underlying dan informasi bahwa dokumen underlying hanya digunakan untuk pembelian

51


Sumber Regulasi

Transaksi Valuta Asing Ketentuan valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar nominal underlying dalam sistem perbankan di Indonesia; (3) Surat permohonan pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank dengan contoh surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I (Lampiran 5 dalam kodifikasi ini) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini, yang berisi informasi mengenai jumlah kebutuhan pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Jumlah kebutuhan pembelian valuta asing terhadap rupiah dihitung berdasarkan besarnya selisih antara total penjualan valuta asing dengan total pembelian valuta asing (net jual) PVA kepada nasabah selama 1 (satu) bulan terakhir dari bulan dilakukannya pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh PVA kepada Bank; Contoh: Tanggal 7 Mei 2013 PVA ”XYZ” melakukan pembelian valuta asing kepada Bank ”ABC” sebesar USD300,000.00 (tiga ratus ribu US Dollar) dengan menggunakan dokumen underlying berupa data net jual PVA ”XYZ” kepada nasabah bulan April 2013 sebesar USD 559,000.00 (lima ratus lima puluh Sembilan ribu US Dollar). Tanggal 23 Mei 2013 PVA ”XYZ” melakukan pembelian valuta asing lagi kepada Bank ”ABC” sebesar USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu US Dollar) dengan tetap menggunakan dokumen underlying berupa data net jual PVA ”XYZ” kepada nasabah bulan April 2013 sebesar USD 559,000.00 (lima ratus lima puluh sembilan ribu US Dollar). Sampai dengan akhir bulan Mei 2013, PVA ”XYZ” masih dapat melakukan pembelian valuta asing kepada Bank sepanjang tidak melampaui sisa plafon dokumen underlying berupa data net jual PVA ”XYZ” kepada nasabah pada bulan April 2013, yaitu sebesar USD109,000.00 (seratus sembilan ribu US Dollar). (b) Perhitungan net jual sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, tidak memperhitungkan transaksi jual beli UKA PVA dengan Bank dan/atau PVA lainnya; (c) Perhitungan net jual sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, dilengkapi dengan dokumen berupa fotokopi data rekapitulasi transaksi jual beli harian PVA dengan nasabah selama 1 (satu) bulan terakhir; (d) Dalam hal terdapat pembelian valuta asing oleh nasabah PVA kepada PVA dengan nilai nominal melebihi USD100,000.00 (seratus ribu US Dollar) atau ekuivalen selama 1 (satu) bulan terakhir, surat permohonan

52


Sumber Regulasi

Transaksi Valuta Asing Ketentuan pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank dilengkapi dengan dokumen underlying transaksi dari nasabah PVA atas pembelian valuta asing nasabah tersebut kepada PVA dan disertai fotokopi identitas nasabah; (e) Dokumen underlying transaksi dari nasabah PVA atas pembelian valuta asing yang dilakukan nasabah PVA kepada PVA sebagaimana pada huruf (d) antara lain sebagaimana dimaksud dalam butir 7.c.2).a), butir 7.c.2).b), butir 7.c.2).c), butir 7.c.2).d), dan/ atau butir 7.c.2).f). Contoh perhitungan jumlah kebutuhan pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh PVA kepada Bank sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini (Lampiran 6 dalam kodifikasi ini); f) Untuk kegiatan usaha travel agent, dokumen antara lain berupa proyeksi cashflow berdasarkan kebutuhan pengguna jasa travel agent dan cadangan yang dibutuhkan;

SE 15/33/DPM 2013 No. 4 g)

SE 15/3/DPM 2013 No. 2.7.c.3) Pasal 3 10/28/PBI/2008 Ayat (2) b SE 15/3/DPM 2013 No. 2.7.c.4)

g) Untuk kegiatan ekspor barang dan jasa, diatur sebagai berikut: (1) Pembelian valuta asing terhadap rupiah hanya dapat dilakukan oleh eksportir yang telah melakukan penjualan valuta asing atas hasil ekspor. (2) Valuta asing yang dibeli eksportir sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat digunakan antara lain untuk penempatan pada simpanan dalam valuta asing. (3) Dokumen untuk kegiatan ekspor barang dan jasa antara lain berupa dokumen penjualan valuta asing terhadap rupiah yang berasal dari penjualan valuta asing hasil ekspor. (4) Masa berlaku dokumen penjualan valuta asing yang dapat digunakan sebagai underlying paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal penerbitan dokumen penjualan valuta asing. (5) Nilai pembelian valuta asing terhadap rupiah maksimal sebesar nilai penjualan valuta asing yang tercantum di dalam dokumen penjualan valuta asing terhadap rupiah. 3) Penilaian atas kewajaran atau kelaziman nilai nominal underlying yang diajukan oleh Nasabah, dilakukan oleh Bank.

b. fotokopi dokumen identitas Nasabah dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan Fotokopi dokumen identitas Nasabah meliputi fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Ijin Mengemudi (SIM), dan NPWP perorangan untuk Nasabah perorangan; atau fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang dan fotokopi NPWP badan usaha untuk Nasabah badan usaha bukan Bank.

53


Sumber Regulasi Pasal 3 10/28/PBI/2008 Ayat (2) c

SE 15/3/DPM 2013 No. 2.7.c.5)

42

Pasal 4 10/28/PBI/2008 Ayat (1)

Transaksi Valuta Asing Ketentuan c. pernyataan tertulis bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari Nasabah mengenai kebenaran dokumen underlying sebagaimana dimaksud pada huruf a dan bahwa dokumen underlying hanya digunakan untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar nominal underlying dalam system perbankan di Indonesia. Pernyataan tertulis bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Nasabah yang bersangkutan untuk Nasabah perorangan, atau pihak yang berwenang dari Nasabah badan usaha bukan Bank, mengenai informasi kebenaran dokumen underlying dan informasi bahwa dokumen underlying hanya digunakan untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar nominal underlying dalam sistem perbankan di Indonesia. (1) Pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Pihak Asing meliputi transaksi spot outright. Transaksi forward dan transaksi 54derivatif lainnya diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai pembatasan transaksi rupiah dan pemberian kredit valuta asing oleh Bank. Termasuk dalam pengertian transaksi spot outright adalah transaksi today dan tomorrow, tidak termasuk transaksi derivatif dengan kombinasi transaksi spot.

SE 14/11/DPM 2012 No. 5.8.a Pasal 4 10/28/PBI/2008 Ayat (2) a

yang dilakukan melalui transaksi bank notes, transfer dari rekening rupiah ke rekening valuta asing, transaksi melalui system electronic banking, atau transaksi melalui sistem phone banking. (2) Apabila Pihak Asing melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank diatas USD100.000 (seratus ribu US Dollar) atau ekuivalen per bulan per Pihak Asing, Pihak Asing wajib melampirkan dokumen sebagai berikut: a. dokumen underlying transaksi yang bisa dipertanggungjawabkan; dan Dalam hal underlying adalah surat berharga, maka nilai nominal underlying yang digunakan untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah adalah sebesar nilai surat berharga ditambah kupon, capital gain, dan penerimaan terkait lainnya. Dalam hal underlying adalah pemberian kredit, maka nilai nominal underlying yang digunakan untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah adalah sebesar nilai pokok ditambah bunga dan penerimaan terkait lainnya. Dalam hal Pihak Asing melakukan repatriasi maka berlaku ketentuan yang mengatur mengenai penanaman modal.

SE 15/33/DPM 2013 No. 5.9.b

a. Dokumen yang dipersyaratkan wajib dilampirkan pada setiap transaksi berdasarkan tanggal transaksi. Dalam hal dokumen yang dipersyaratkan tidak dapat dilampirkan pada tanggal transaksi maka dokumen dapat disampaikan paling lambat pada tanggal valuta

54


Sumber Regulasi

Transaksi Valuta Asing Ketentuan transaksi yang bersangkutan dengan mencantumkan tanggal transaksi.

SE 10/42/DPD 2008 No. 9.c

Pasal 4 10/28/PBI/2008 Ayat (2) b

SE 10/42/DPD 2008 No. 9.d – f

b. Dokumen underlying transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain meliputi bukti dokumen yang terkait dengan jenis underlying, dan penilaian oleh Bank atas kewajaran atau kelaziman nilai nominal underlying yang diajukan. b. pernyataan tertulis bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari Pihak Asing atau pernyataan yang authenticated dari Pihak Asing mengenai kebenaran dokumen underlying sebagaimana dimaksud pada huruf a dan bahwa dokumen underlying hanya digunakan untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar nominal underlying dalam system perbankan di Indonesia, Pernyataan tertulis bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari Pihak Asing yang bersangkutan. Dalam hal Pihak Asing tidak dapat menyediakan dokumen pernyataan bermaterai, Pihak Asing wajib menyediakan pernyataan authenticated yang berisi informasi mengenai kebenaran dokumen underlying dan informasi bahwa dokumen underlying hanya digunakan untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar nominal underlying dalam sistem perbankan di Indonesia antara lain berupa SWIFT message, tested telex, tested fax, Reuters Monitoring Dealing System (RMDS), atau dokumen yang ditandatangani dan disampaikan secara elektronik kepada Bank. Khusus untuk Bank yang melakukan fungsi kustodian, pernyataan tertulis yang disampaikan oleh Pihak Asing untuk transaksi yang dilakukan sampai dengan USD100.000 (seratus ribu US Dollar) dan diatas USD100.000 (seratus ribu US Dollar) atau ekuivalen per bulan per Pihak Asing, dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun kalender. Bank yang melakukan fungsi kustodian bertanggungjawab terhadap penatausahaan dan kelengkapan dokumen underlying dan pernyataan tertulis tersebut.

SE 10/42/DPD 2008 No. 10

(3) Dalam hal Nasabah atau Pihak Asing melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah sampai dengan USD100.000 (seratus ribu US Dollar) secara berangsur dan mencapai nilai di atas USD100.000 (seratus ribu US Dollar) dalam satu bulan yang sama, maka dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (2) (Paragraf 41 ayat (2) dan Paragraf 42 ayat (2) dalam kodifikasi ini), wajib dilampirkan untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah yang melebihi USD100.000 (seratus ribu US Dollar). Contoh : Apabila pada tanggal 5 Desember 2008 Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah sebesar USD30.000 (tiga puluh ribu US

55


Sumber Regulasi

Transaksi Valuta Asing Ketentuan Dollar). Kemudian pada tanggal 12 Desember 2008 Nasabah yang sama melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah sebesar USD50.000 (lima puluh ribu US Dollar). Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2008 Nasabah kembali melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah sebesar USD60.000 (enam puluh ribu US Dollar), maka pada tanggal 19 Desember 2008 pembelian telah melampaui USD 100.000 (seratus ribu US Dollar). Nasabah wajib menyediakan dokumen lengkap sebagaimana yang dipersyaratkan untuk pembelian yang dilakukan pada tanggal 19 Desember 2008.

43

Pasal 5 10/28/PBI/2008

Pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Nasabah atau Pihak Asing kepada Bank tanpa underlying hanya dapat dilakukan paling banyak sebesar USD100.000 (seratus ribu US Dollar) atau ekuivalen per bulan per Nasabah atau per Pihak Asing. Pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Nasabah atau Pihak Asing kepada Bank tersebut dihitung secara gross dan bersifat kumulatif. Contoh 1: Apabila pada tanggal 3 Desember 2008 terdapat Nasabah A yang melakukan pembelian valas terhadap rupiah sebesar USD50.000 (lima puluh ribu US Dollar) kepada Bank X dan pada tanggal yang sama Nasabah tersebut juga melakukan penjualan valas terhadap rupiah sebesar USD25.000 (dua puluh lima ribu US Dollar), maka perhitungan jumlah pembelian valas yang telah dilakukan oleh Nasabah A pada Bank X adalah USD50.000 (lima puluh ribu US Dollar). Contoh 2: Apabila pada tanggal 3 Desember 2008 terdapat Nasabah X melakukan pembelian valas terhadap rupiah sebesar USD30.000 (tiga puluh ribu US Dollar) kepada Bank A, kemudian pada tanggal 5 Desember 2008 Nasabah X melakukan pembelian valas terhadap rupiah sebesar USD50.000 (lima puluh ribu US Dollar) kepada Bank B, maka pembelian valas Nasabah X pada bulan Desember 2008 adalah sebesar USD80.000 (delapan puluh ribu US Dollar).

SE 10/42/DPD 2008 No. 11

Pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah atau Pihak Asing kepada Bank tanpa underlying yang hanya dapat dilakukan paling banyak sebesar USD100.000 (seratus ribu US Dollar) atau ekuivalen per bulan per Nasabah atau per Pihak Asing diatur sebagai berikut : a. Perhitungan satu bulan didasarkan pada bulan kalender, yaitu sejak tanggal permulaan bulan kalender sampai dengan tanggal berakhirnya bulan kalender. Contoh : Jika pada bulan Januari 2009 Nasabah hanya melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah tanpa underlying satu kali pada tanggal 25 Januari 2009 sebesar USD100.000 (seratus ribu US Dollar), maka hal tersebut diperhitungkan sebagai maksimum jumlah yang telah digunakan dalam bulan Januari 2009. Nasabah dapat kembali menggunakan jumlah maksimum ekuivalen USD100.000 (seratus ribu US Dollar) tersebut selama periode Februari 2009.

56


Sumber Regulasi

Transaksi Valuta Asing Ketentuan b. Perhitungan nominal transaksi didasarkan pada tanggal transaksi. Contoh : Pada tanggal 9 Desember 2008, Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui transaksi spot beli sebesar USD40.000 (empat puluh ribu US Dollar). Kemudian Nasabah melakukan transaksi forward beli valuta asing terhadap rupiah pada tanggal 18 Desember 2008 sebesar USD50.000 (lima puluh ribu US Dollar) yang jatuh tempo tanggal 18 Februari 2009. Perhitungan transaksi pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Nasabah sampai dengan 18 Desember 2008 adalah USD 90.000 (sembilan puluh ribu US Dollar). c. Perhitungan nominal transaksi didasarkan pada akumulasi seluruh transaksi dalam 1 (satu) bulan kalender yang dilakukan oleh masing-masing Nasabah atau Pihak Asing secara individual baik secara tunai maupun non tunai dalam bentuk simpanan valuta asing. Contoh : Nasabah A melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah di Bank X secara tunai sebesar USD20.000 (dua puluh ribu US Dollar) pada tanggal 2 Desember 2008. Kemudian, pada tanggal 4 Desember 2008 Nasabah A melakukan konversi simpanan rupiah menjadi simpanan valuta asing (USD Dollar) di Bank X sebesar USD80.000 (delapan puluh ribu US Dollar). Perhitungan kumulatif transaksi yang dilakukan oleh Nasabah A adalah penjumlahan dari seluruh nominal transaksi Nasabah A di Bank X, yaitu sebesar USD100.000 (seratus ribu US Dollar). d. Untuk rekening gabungan (joint account), pembelian valuta asing terhadap rupiah tanpa underlying sampai dengan USD100.000 (seratus ribu US Dollar) didasarkan pada transaksi yang dilakukan oleh masing-masing Nasabah atau Pihak Asing yang memiliki rekening gabungan dimaksud.

SE 14/11/DPM 2012 No. 6.12

Untuk transaksi pembelian valas terhadap rupiah sampai dengan USD100,000.00 (seratus ribu US Dollar) atau ekuivalen per bulan per Nasabah atau per Pihak Asing, termasuk yang dilakukan melalui phone banking, e-banking, dan kartu kredit, secara keseluruhan wajib disertai dengan: a. surat pernyataan tertulis dari Nasabah yang bermaterai cukup atau pernyataan authenticated dari Pihak Asing, yang disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan kalender; atau b. pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat pula berupa surat elektronik resmi (official email), SWIFT message, tested telex, tested fax, Reuters Monitoring Dealing System (RMDS), atau negative confirmation dari Bank kepada Nasabah atau Pihak Asing yang bersangkutan, bagi yang sedang berada di luar negeri. Negative confirmation adalah konfirmasi yang disampaikan oleh Bank kepada Nasabah atau Pihak Asing, yang bila tidak ditanggapi dalam periode waktu tertentu, maka Nasabah atau Pihak Asing dianggap menyetujui isi konfirmasi tersebut.

57



Sumber Regulasi

Ketentuan Terhadap negative confirmation sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bank harus memastikan bahwa negative confirmation tersebut diterima oleh Nasabah atau Pihak Asing dalam bentuk tanda terima yang ditandatangani oleh Nasabah atau Pihak Asing yang bersangkutan atau pihak yang ditunjuk oleh Nasabah atau Pihak Asing.

44

45

46

Pasal 6 10/28/PBI/2008

Bank yang melayani pembelian valuta asing oleh Nasabah atau Pihak Asing sampai dengan USD100.000 (seratus ribu US Dollar) per bulan per Nasabah atau per Pihak Asing, wajib meminta surat pernyataan dari Nasabah atau dari Pihak Asing, bermaterai cukup atau pernyataan yang authenticated dari Pihak Asing yang menyatakan bahwa pembelian valuta asing terhadap rupiah tidak lebih dari USD100.000 (seratus ribu US Dollar) per bulan per Nasabah atau per Pihak Asing dari seluruh sistem perbankan di Indonesia.

SE 10/42/DPD 2008 No. 13

Surat pernyataan yang wajib disampaikan oleh Nasabah atau Pihak Asing kepada Bank untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah dengan nilai nominal sampai dengan USD100.000 (seratus ribu US Dollar), paling kurang memuat informasi tentang : a. Nama dan identitas Nasabah atau Pihak Asing; b. Nama Bank tempat dilakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah; c. Nilai nominal pembelian valuta asing terhadap rupiah; dan d. Pernyataan bahwa pembelian valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan tidak lebih dari USD100.000 (seratus ribu US Dollar) di seluruh sistem perbankan di Indonesia.

Pasal 7 10/28/PBI/2008

Bank wajib menatausahakan dokumen underlying transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 (Paragraf 41 dan Paragraf 42 dalam kodifikasi ini).

SE 10/42/DPD 2008 No. 14

Jangka waktu dokumen yang wajib ditatausahakan oleh Bank disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai penatausahaan dokumen.

Pasal 8 10/28/PBI/2008

Bank bertanggungjawab terhadap kelengkapan persyaratan yang disampaikan oleh Nasabah atau Pihak Asing.

Sanksi 47

Pasal 9 10/28/PBI/2008

Bank dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran atas Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5 (Paragraf 40 ayat (3), Paragraf 41 ayat (2), Paragraf 42, dan Paragraf 43 dalam kodifikasi ini).

Transaksi Repurchase Agreement Bank kepada Bank Indonesia Ketentuan Umum 48

Pasal 1 11/4/PBI/2009

1.

Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia.

58



Sumber Regulasi

Ketentuan 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

10. 11. 12. 13.

USD Repurchase Agreement yang selanjutnya disebut USD Repo adalah transaksi penjualan bersyarat surat berharga dalam mata uang USD oleh bank kepada Bank Indonesia dengan kewajiban membeli kembali sesuai harga dan jangka waktu yang disepakati. Surat Berharga adalah global bond yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia. Repo Rate adalah tingkat bunga yang dikenakan kepada bank terhadap dana USD dalam rangka USD repo. Haircut adalah faktor pengurang nilai surat berharga dalam USD repo yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam bentuk persentase. Tenor adalah jangka waktu USD repo. Window Time adalah waktu yang disediakan bagi bank untuk mengajukan USD repo kepada Bank Indonesia. Kustodian adalah bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk menyelenggarakan penatausahaan kegiatan yang terkait dengan aktivitas pengelolaan surat berharga. Bank Koresponden adalah bank tempat pemeliharaan rekening giro dalam rangka pembayaran dan/atau penerimaan dana ke atau dari bank, counterpart dan kustodian. Tanggal Transaksi adalah tanggal kesepakatan USD repo bank kepada Bank Indonesia. Tanggal Valuta adalah tanggal penyelesaian transaksi yang dihitung dari tanggal transaksi ditambah 3 (tiga) hari kerja. Tanggal Jatuh Tempo adalah tanggal berakhirnya USD repo. Nilai Pembelian Kembali adalah nilai nominal pembelian kembali surat berharga oleh bank yaitu nilai nominal USD repo ditambah dengan nilai nominal dari repo rate.

USD Repo 49

Pasal 2 11/4/PBI/2009

(1) (2)

(3)

Bank Indonesia membuka window USD Repo pada hari kerja paling lambat pada pukul 13.00 WIB. Bank Indonesia mengumumkan harga pasar Surat Berharga, Repo Rate, Haircut dan Tenor pada saat pembukaan window sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Reuters. Dalam hal terdapat gangguan terhadap Reuters, pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan sarana komunikasi lainnya. Sarana komunikasi lainnya antara lain sistem Laporan Harian Bank Umum (LHBU) dan Bloomberg.

50

Pasal 3 11/4/PBI/2009

(1)

(2)

Bank dapat mengajukan USD Repo kepada Bank Indonesia apabila memenuhi persyaratan paling kurang memiliki Peringkat Komposit 3 (PK3) dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai posisi devisa neto. Pengajuan USD Repo kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bilateral antara Bank dengan Bank Indonesia melalui sarana Reuters Monitoring Dealing System (RMDS).

59



Transaksi Valuta Asing Ketentuan (1) (2)

Surat Berharga yang dapat di-repo-kan kepada Bank Indonesia memiliki sisa jangka waktu paling singkat melebihi jangka waktu Tenor. Sisa jangka waktu Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Jatuh Tempo. Contoh: Pada tanggal 1 Juni 2009, Bank Indonesia mengumumkan USD Repo dengan Tenor 1 bulan dimana Tanggal Valuta pada 4 Juni 2009, dan Tanggal Jatuh Tempo pada 1 Juli 2009. Bank A, Bank B, dan Bank C mengajukan USD Repo kepada Bank Indonesia dengan sisa jangka waktu Surat Berharga sebagai berikut: a. Surat Berharga Bank A memiliki sisa jangka waktu 15 hari dengan maturity date pada tanggal 16 Juni 2009, b. Surat Berharga Bank B memiliki sisa jangka waktu 30 hari dengan maturity date pada tanggal 1 Juli 2009, c. Surat Berharga Bank C memiliki sisa jangka waktu 31 hari dengan maturity date pada tanggal 2 Juli 2009, maka hanya Surat Berharga Bank C yang dapat di-repo-kan kepada Bank Indonesia.

52

Pasal 5 11/4/PBI/2009

(1)

Bank mengajukan USD Repo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) (Paragraf 50 ayat (1) dalam kodifikasi ini) dengan mencantumkan nilai total nominal Surat Berharga yang di-repo-kan dengan perincian untuk masing-masing Surat Berharga sebagai berikut: a. identitas Surat Berharga; Yang dimaksud dengan “identitas Surat Berharga”, yaitu: 1. identitas sesuai dengan Committee on Uniform Securities Identification Procedures (CUSIP) dan/atau International Securities Identification Number (ISIN); 2. kupon; dan 3. maturity date. b. nominal Surat Berharga; c. sisa jangka waktu Surat Berharga; dan d. nomor rekening Bank pada Bank Koresponden dan Kustodian.

(2)

(3)

Dalam hal Surat Berharga yang di-repo-kan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) seri, maka pencantuman diurutkan dimulai dari sisa jangka waktu yang paling mendekati maturity date dari total keseluruhan Surat Berharga yang di-repo-kan oleh Bank. Harga pasar Surat Berharga mengacu pada harga marked to market yang berlaku di pasar keuangan internasional. Bank Indonesia menggunakan informasi harga pasar Surat Berharga yang diperoleh dari Clearstream pada 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Transaksi. Dalam hal informasi harga pasar (marked to market) Surat Berharga tidak dapat diperoleh dari Clearstream, maka akan digunakan Bloomberg price atau informasi harga pasar dari pihak lainnya yang

60



Sumber Regulasi

Ketentuan ditetapkan oleh Bank Indonesia. Clearstream merupakan salah satu Kustodian Surat Berharga Ayat (4)

Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan milik Bank yang mengajukan USD Repo.

53

Pasal 6 11/4/PBI/2009

Bank bertanggungjawab atas kebenaran data pengajuan USD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (Paragraf 52 dalam kodifikasi ini).

54

Pasal 7 11/4/PBI/2009

(1)

(2)

55

Pasal 8 11/4/PBI/2009

(1)

(2) (3) (4)

Repo

Bank melakukan pengajuan USD Repo kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) (Paragraf 50 ayat (1) dalam kodifikasi ini) melalui window pada pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB. Bank hanya dapat melakukan 1 (satu) kali pengajuan dalam window sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari yang sama.

Bank Indonesia melakukan pemrosesan terhadap pengajuan USD Repo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) (Paragraf 50 ayat (1) dalam kodifikasi ini). Bank Indonesia menetapkan Bank penjual Surat Berharga yang menerima USD Repo. Bank Indonesia menetapkan nominal USD yang diperoleh Bank penjual Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Bank Indonesia menyampaikan informasi penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melalui sarana RMDS paling lambat pukul 16.30 WIB pada Tanggal Transaksi. Bank Indonesia menginformasikan: a. besaran nominal jumlah USD yang diterima Bank penjual Surat Berharga; b. identitas Surat Berharga yang diterima Bank Indonesia; c informasi terkait Standar Instruksi Penyelesaian Transaksi (Standard Settlement Instruction); dan/atau d. informasi yang terkait lainnya,

56

Pasal 9 11/4/PBI/2009

Bank penjual Surat Berharga yang menerima USD Repo wajib mempergunakan nominal USD yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) (Paragraf 55 ayat (3) dalam kodifikasi ini) untuk memenuhi kebutuhan likuiditas USD Bank. Yang dimaksud dengan “kebutuhan likuiditas” antara lain kebutuhan untuk memenuhi permintaan nasabah dan/atau kebutuhan untuk membayar utang.

57

Pasal 10 11/4/PBI/2009

(1) Masa berlaku USD Repo dimulai pada Tanggal Valuta dan berakhir pada Tanggal Jatuh Tempo. (2) Bank wajib mengirimkan Surat Berharga ke rekening Bank Indonesia pada Kustodian yang ditunjuk oleh Bank Indonesia pada Tanggal Valuta.

61



Sumber Regulasi

Ketentuan (3) Bank Indonesia akan mengirimkan dana USD sesuai dengan USD Repo ke rekening Bank pada Bank Koresponden yang ditunjuk oleh Bank pada Tanggal Valuta.

58

Pasal 11 11/4/PBI/2009

(1) (2)

(3) (4)

Pada Tanggal Jatuh Tempo, Bank membeli kembali Surat Berharga sebesar Nilai Pembelian Kembali. Atas pembelian Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib mengirimkan dana USD sebesar Nilai Pembelian Kembali ke rekening Bank Indonesia pada Bank Koresponden yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Pada Tanggal Jatuh Tempo Bank Indonesia akan mengirimkan Surat Berharga kepada Bank yang bersangkutan. Bank harus menyampaikan konfirmasi pengiriman dana USD ke rekening Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum Tanggal Jatuh Tempo Konfirmasi dapat dikirimkan dalam bentuk swift message kepada Bank Indonesia yang mencantumkan informasi Tanggal Jatuh Tempo, Nilai Pembelian Kembali, identitas Surat Berharga, dan Standar Instruksi Penyelesaian Transaksi (Standard Settlement Instruction) dalam USD Repo yang telah disepakati.

59

Pasal 12 11/4/PBI/2009

Kupon Surat Berharga dalam periode USD Repo merupakan hak Bank penjual Surat Berharga.

60

Pasal 13 11/4/PBI/2009

(1) (2)

61

Pasal 14 11/4/PBI/2009

Repo Rate ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar Singapore Interbank Offered Rate (SIBOR) pada tanggal transaksi ditambah sejumlah margin.

Tenor ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jangka waktu Tenor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan.

Yang dimaksud dengan “margin” adalah tambahan tingkat bunga yang disesuaikan dengan kondisi pasar keuangan. 62

Pasal 15 11/4/PBI/2009

Haircut ditetapkan berdasarkan jangka waktu Surat Berharga.

63

Pasal 16 11/4/PBI/2009

(1)

(2)

Dalam hal Bank tidak dapat membayar dana USD pada saat Tanggal Jatuh Tempo sebesar Nilai Pembelian Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) (Paragraf 58 ayat (2) dalam kodifikasi ini), maka Bank Indonesia dapat menjual Surat Berharga Bank sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Dalam hal nilai Surat Berharga Bank pada saat USD Repo jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi Nilai Pembelian Kembali, maka Bank Indonesia akan membebankan kekurangan pembayaran dana pada rekening giro valuta asing Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia.

62



Sumber Regulasi

Ketentuan (3)

Dalam hal dana pada rekening giro valuta asing Bank di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas tidak mencukupi maka Bank Indonesia akan membebankan kekurangan pembayaran dana pada rekening giro rupiah Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Pembebanan kekurangan pembayaran dana USD kepada rekening giro rupiah Bank dilakukan dengan menggunakan Kurs Transaksi Jual Bank Indonesia pada hari yang bersangkutan.

(4)

(5)

Pembebanan pembayaran rekening giro valuta asing dan/atau rupiah Bank di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di atas dilakukan setelah Tanggal Jatuh Tempo. Bank dikenakan tambahan kewajiban membayar sebesar Jakarta Onshore Dollar Offer Rate (JODOR) dikalikan jangka waktu sejak Tanggal Jatuh Tempo sampai dengan tanggal pelunasan kewajiban USD Repo. Jangka waktu tambahan kewajiban membayar dihitung sejak Tanggal Jatuh Tempo sampai dengan tanggal pelunasan kewajiban USD Repo namun tidak termasuk tanggal pelunasan.

64

Pasal 17 11/4/PBI/2009

(6)

Dalam hal JODOR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih kecil daripada SIBOR, maka tambahan kewajiban membayar dihitung berdasarkan SIBOJODOR dan SIBOR yang digunakan adalah suku bunga pada tanggal pelunasan.

(7)

Dalam hal hasil penjualan Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi kewajiban membayar yang telah disepakati dalam USD Repo dan kewajiban Bank lainnya, akan dikembalikan kepada Bank yang bersangkutan.

(1)

Bank Indonesia dapat sewaktu-waktu melakukan early termination terhadap kesepakatan USD Repo apabila Bank yang bersangkutan mengalami penurunan Peringkat Komposit di bawah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) (Paragraf 50 ayat (1) dalam kodifikasi ini). Early termination merupakan proses mempercepat Tanggal Jatuh Tempo USD Repo oleh Bank Indonesia. Pemberitahuan early termination akan dilakukan secara bilateral kepada Bank yang bersangkutan oleh Bank Indonesia.

(2)

(3)

Dalam hal terjadi early termination sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bank melakukan pembelian kembali Surat Berharga tersebut mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (Paragraf 58 dalam kodifikasi ini). Dalam hal Bank tidak dapat membayar pembelian kembali Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Bank Indonesia dapat menjual Surat Berharga Bank mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (7) (Paragraf 63 ayat (1) dan ayat (7) dalam kodifikasi ini).

63



Sumber Regulasi

Ketentuan (4)

65

Pasal 18 11/4/PBI/2009

Dalam hal nilai Surat Berharga Bank pada saat USD Repo jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi Nilai Pembelian Kembali, maka pembelian kembali Surat Berharga tersebut mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) (Paragraf 63 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dalam kodifikasi ini).

Bank Indonesia dapat sewaktu-waktu meniadakan window transaksi USD Repo Bank kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) (Paragraf 49 ayat (1) dalam kodifikasi ini) dengan pengumuman melalui Reuters atau sarana komunikasi lainnya paling lambat pukul 13.00 WIB. Sarana komunikasi lainnya antara lain sistem Laporan Harian Bank Umum (LHBU) dan Bloomberg.

Sanksi 66

Pasal 19 11/4/PBI/2009

(1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (Paragraf 56 dalam kodifikasi ini), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Dalam hal Bank tidak mengirimkan Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) (Paragraf 57 ayat (2) dalam kodifikasi ini), USD Repo dengan Bank yang bersangkutan dinyatakan batal. (3) Bank yang tidak mengirimkan Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk karena settlement failure, dikenakan sanksi berupa: a. teguran tertulis; dan b. kewajiban membayar sebesar 10/00 (satu per seribu) dari nilai nominal transaksi yang dinyatakan batal atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per transaksi. Yang dimaksud dengan ”settlement failure” adalah tidak terjadinya penyelesaian transaksi pada tanggal valuta yang disebabkan oleh faktor factor teknis misalnya kesalahan pencantuman rekening, tanggal valuta, dan lain sebagainya. (4) Bank yang tidak dapat melakukan pembayaran atas pembelian Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) (Paragraf 58 ayat (2) dalam kodifikasi ini) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.

67


Transaksi Repurchase Agreement Chinese Yuan terhadap Surat Berharga Rupiah Bank kepada Bank Indonesia Ketentuan Umum 1.

Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

64



Sumber Regulasi

Ketentuan 2.

3.

4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12. 13.

14.

68


69


Repurchase Agreement Chinese Yuan terhadap Surat Berharga Rupiah yang selanjutnya disebut CNY/IDR Repo adalah transaksi penjualan bersyarat surat berharga dalam denominasi Rupiah oleh Bank kepada Bank Indonesia untuk memperoleh mata uang CNY, dengan kewajiban membeli kembali surat berharga tersebut sesuai harga dan jangka waktu yang disepakati dengan menggunakan mata uang CNY. Surat Berharga adalah Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) milik Bank yang tercatat pada rekening perdagangan (rekening aktif) dalam sarana Bank Indonesia – Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS). Repo Rate adalah tingkat bunga yang dikenakan kepada Bank terhadap dana CNY dalam rangka CNY/IDR Repo. Haircut adalah faktor pengurang nilai Surat Berharga dalam CNY/IDR Repo yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam bentuk persentase. Tenor adalah jangka waktu CNY/IDR Repo. Window Time CNY/IDR Repo adalah waktu yang disediakan bagi Bank untuk mengajukan permohonan CNY/IDR Repo kepada Bank Indonesia. Bank Koresponden adalah bank pemelihara rekening giro, dalam rangka pembayaran dan/atau penerimaan dana ke atau dari Bank, counterparty dan kustodian. Hari Kerja adalah hari kerja Jakarta dan Beijing. Tanggal Transaksi adalah tanggal kesepakatan CNY/IDR Repo Bank kepada Bank Indonesia dalam Window Time CNY/IDR Repo. Tanggal Valuta adalah tanggal penyelesaian transaksi CNY/IDR Repo yang dihitung dari Tanggal Transaksi ditambah 2 (dua) Hari Kerja. Tanggal Jatuh Tempo adalah tanggal pembelian kembali Surat Berharga oleh Bank yang telah disepakati. Nilai Pembelian Kembali adalah nilai nominal pembelian kembali Surat Berharga oleh Bank yaitu nilai nominal CNY/IDR Repo ditambah dengan nilai nominal dari Repo Rate. Chinese Yuan (CNY) adalah mata uang China yang dapat disebut juga dengan Renminbi (RMB).

Prinsip Dasar (1) Bank Indonesia dapat melaksanakan transaksi swap CNY terhadap Rupiah (CNY/IDR) dengan People’s Bank of China sesuai perjanjian Indonesian Rupiah/Chinese Yuan Bilateral Currency Swap Arrangement between Bank Indonesia and the People’s Bank of China . (2) Bank Indonesia melaksanakan transaksi swap CNY/IDR atas dasar pengajuan kebutuhan CNY dari Bank dan/atau kebutuhan IDR dari People’s Bank of China.

Pengajuan Kebutuhan CNY Bank kepada Bank Indonesia (1) Bank yang membutuhkan CNY dapat mengajukan CNY/IDR Repo kepada Bank Indonesia. (2) Bank yang akan mengajukan CNY/IDR Repo harus terlebih dahulu menyampaikan rencana kebutuhan CNY kepada Bank Indonesia.

65



Sumber Regulasi

Ketentuan (3) Bank dapat mengajukan kebutuhan CNY kepada Bank Indonesia apabila memenuhi persyaratan berikut: a. paling kurang memiliki Peringkat Komposit 3 (PK-3) berdasarkan penilaian Bank Indonesia; b. memiliki Surat Berharga yang memenuhi persyaratan untuk dapat direpo-kan kepada Bank Indonesia dengan nilai paling kurang sebesar ekuivalen dari nilai nominal kebutuhan CNY setelah diperhitungkan dengan Haircut; dan Yang dimaksud Surat Berharga yang dimiliki adalah Surat Berharga yang sepenuhnya merupakan milik Bank dan bukan Surat Berharga hasil sell & buy back. Surat Berharga yang di-repo-kan kepada Bank Indonesia dihitung dengan pembulatan ke atas pada jutaan Rupiah terdekat. c. memiliki underlying kegiatan perdagangan internasional yang didukung oleh dokumen yang memadai; Dokumen underlying kegiatan perdagangan internasional yang memadai antara lain meliputi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, Letter of Credit (L/C), invoice, atau kontrak jual-beli. (4) Rencana kebutuhan CNY dapat dipenuhi hanya untuk kebutuhan nasabah yang memiliki mitra perdagangan perusahaan China yang pada saat transaksi termasuk dalam The List of Pilot Enterprises. The List of Pilot Enterprises merupakan daftar perusahaan di China yang memiliki ijin dari Otoritas China untuk melakukan cross border Renminbi trade settlement. Daftar perusahaan China tersebut, termasuk perubahannya akan disampaikan melalui Surat Edaran Bank Indonesia. (lampiran 7 dalam kodifikasi ini). (5) Nilai nominal pengajuan kebutuhan CNY kepada Bank Indonesia paling sedikit sebesar CNY 1.000.000 (satu juta Chinese Yuan). (6) Bank wajib menggunakan CNY yang diperoleh dari transaksi CNY/IDR Repo untuk memenuhi kebutuhan pembayaran perdagangan internasional sebagaimana tercantum dalam dokumen underlying.

70


SE 12/22/DPM 2010 No. 1.1

(1)

Rencana kebutuhan CNY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) (Paragraf 69 ayat (2) dalam kodifikasi ini) disampaikan kepada Bank Indonesia melalui Reuters Monitoring Dealing System (RMDS) pada setiap hari Rabu pukul 09.00 WIB sampai dengan 11.00 WIB. Ditujukan kepada Direktorat Pengelolaan Moneter cq. Biro Operasi Moneter - Tim Operasi Moneter Valas (DPM cq. BOpM-Tim OMV), dengan dealing code BIRU.

66


Sumber Regulasi Pasal 4 12/6/PBI/2010 Ayat (2) – (5)

Transaksi Valuta Asing Ketentuan Dalam hal hari Rabu bukan merupakan Hari Kerja maka rencana kebutuhan CNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Bank Indonesia pada 1 (satu) Hari Kerja berikutnya. (3) Dalam menyampaikan rencana kebutuhan CNY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) (Paragraf 69 ayat (2) dalam kodifikasi ini), Bank harus mencantumkan informasi berikut: a. Identitas dokumen underlying; b. Nilai nominal kebutuhan CNY; c. Tenor CNY/IDR Repo; d. Nomor rekening Bank pada Bank Koresponden dan identitas Bank pada BI-SSSS; dan e. Nama perusahaan China sebagai mitra perdagangan yang termasuk dalam The List of Pilot Enterprises. (2)

Identitas dokumen underlying kegiatan perdagangan internasional meliputi informasi tentang nomor referensi dokumen antara lain L/C atau non L/C, nomor Pemberitahuan Impor Barang (PIB), nomor invoice, dan/atau nomor kontrak jual beli dari underlying kegiatan perdagangan internasional. (4) Rencana kebutuhan CNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat direvisi paling lambat 4 (empat) Hari Kerja setelah hari pengajuan pada pukul 11.00 WIB. Revisi nilai nominal rencana kebutuhan CNY hanya dapat dilakukan untuk nilai nominal yang lebih kecil dari rencana sebelumnya. Contoh: Rencana kebutuhan CNY disampaikan kepada Bank Indonesia pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2010 maka rencana tersebut dapat direvisi paling lambat pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2010 pada pukul 11.00 WIB. Nilai nominal hasil revisi yang disampaikan pada tanggal 16 Maret 2010 harus lebih kecil dari rencana kebutuhan yang disampaikan pada tanggal 10 Maret 2010. (5) Dalam hal rencana kebutuhan CNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka Bank Indonesia akan menyampaikan informasi dimaksud kepada Bank yang bersangkutan paling lambat pada 3 (tiga) Hari Kerja setelah hari pengajuan melalui RMDS dan/atau sarana komunikasi lainnya.

71

BAB IV Pasal 5 12/6/PBI/2010 Ayat (1) – (4)

Transaksi CNY/IDR Repo Bank kepada Bank Indonesia (1) Bank Indonesia membuka Window Time CNY/IDR Repo 5 (lima) Hari Kerja setelah hari pengajuan rencana kebutuhan CNY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) (Paragraf 70 ayat (1) dalam kodifikasi ini). Contoh: Rencana kebutuhan CNY disampaikan kepada Bank Indonesia pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2010 maka CNY/IDR Repo dilaksanakan pada Window Time CNY/IDR Repo hari Rabu tanggal 17 Maret 2010.

67


Sumber Regulasi

Transaksi Valuta Asing Ketentuan (2) Window Time CNY/IDR Repo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap hari Rabu pukul 13.00 – 14 .00 WIB. Dalam window tersebut Bank Indonesia juga melakukan konfirmasi atas: a. Nilai nominal CNY yang diterima Bank penjual Surat Berharga; b. identitas Surat Berharga yang diterima Bank Indonesia; c. informasi terkait Standar Instruksi Penyelesaian Transaksi (Standard Settlement Instruction); dan informasi yang terkait lainnya.

SE 12/12/DPD 2010 Romawi I No. 3a

(3) Dalam hal hari Rabu tersebut bukan merupakan Hari Kerja, Window Time CNY/IDR Repo dilaksanakan pada Hari Kerja berikutnya. (4) Bank Indonesia mengumumkan : a. Repo Rate dan Tenor transaksi CNY/IDR Repo melalui Reuters atau sarana komunikasi lainnya apabila Reuters mengalami gangguan; Pengumuman paling lambat pukul 12.00 WIB pada 5 (lima) Hari Kerja setelah hari pengajuan rencana kebutuhan CNY Bank. b. harga Surat Berharga dan Haircut, yang dapat dilihat pada BI-SSSS; c. kurs CNY/IDR, yang dapat dilihat pada Reuters page BIXY Sarana komunikasi lainnya antara lain sistem Laporan Harian Bank Umum (LHBU) dan Bloomberg. Pengumuman harga Surat Berharga dan Haircut, Kurs CNY/IDR diatur lebih lanjut pada Surat Edaran Bank Indonesia.

72

Pasal 5 12/6/PBI/2010 Ayat (5) dan (6)

(5) Bank yang telah mengajukan kebutuhan CNY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (Paragraf 70 dalam kodifikasi ini) wajib mengajukan transaksi CNY/IDR Repo pada saat pembukaan Window Time CNY/IDR Repo sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Bank yang telah mengajukan transaksi CNY/IDR Repo sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilarang membatalkan transaksi dan/atau mengubah informasi yang telah diajukan kepada Bank Indonesia, termasuk mengubah nilai nominal CNY/IDR Repo.

Pasal 6 12/6/PBI/2010

(1) Nilai nominal pengajuan CNY/IDR Repo kepada Bank Indonesia harus sama dengan jumlah pengajuan kebutuhan CNY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (Paragraf 70 dalam kodifikasi ini) dan paling banyak sebesar nilai nominal underlying kegiatan perdagangan internasional. (2) Pengajuan CNY/IDR Repo kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bilateral antara Bank dengan Bank Indonesia melalui sarana Reuters Monitoring Dealing System (RMDS). (3) Bank hanya dapat melakukan 1 (satu) kali pengajuan dalam Window Time CNY/IDR Repo pada hari yang sama untuk masing-masing Tenor. Bank dapat mengajukan beberapa Surat Berharga untuk di-repo-kan kepada Bank Indonesia dengan satu kali pengajuan dalam 1 (satu) hari untuk masing-masing Tenor.

68



Transaksi Valuta Asing Ketentuan Surat Berharga yang dapat di-repo-kan kepada Bank Indonesia memiliki sisa jangka waktu paling singkat melebihi Tenor dengan ketentuan sebagai berikut: a. Untuk SBI dan SBIS paling singkat 8 (delapan) hari kerja Jakarta setelah Tanggal Jatuh Tempo. b. SUN dan SBSN paling singkat 10 (sepuluh) hari kerja Jakarta setelah Tanggal Jatuh Tempo. Contoh 1: Pada tanggal 3 Agustus 2010, Bank Indonesia mengumumkan CNY/IDR Repo dengan Tenor 1 bulan dimana Tanggal Valuta pada 5 Agustus 2010, dan Tanggal Jatuh Tempo pada 3 September 2010. Bank A, Bank B, dan Bank C mengajukan CNY/IDR Repo kepada Bank Indonesia dengan sisa jangka waktu Surat Berharga sebagai berikut: a. Bank A memiliki SBI dengan sisa jangka waktu 15 (lima belas) hari dan maturity date tanggal 3 September 2010; b. Bank B memiliki SBI dengan sisa jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan maturity date tanggal 15 September 2010; c. Bank C memiliki SBI dengan sisa jangka waktu 32 (tiga puluh dua) hari dan maturity date tanggal 6 September 2010. SBI yang dapat di-repo-kan kepada Bank Indonesia adalah milik Bank B. Contoh 2: Pada tanggal 5 Oktober 2010, Bank Indonesia mengumumkan CNY/IDR Repo dengan Tenor 1 (satu) bulan dimana Tanggal Valuta pada 7 Oktober 2010, dan Tanggal Jatuh Tempo pada 5 November 2010. Bank A, Bank B, dan Bank C mengajukan CNY/IDR Repo kepada Bank Indonesia dengan sisa jangka waktu Surat Berharga sebagai berikut: a. Bank A memiliki SUN dengan sisa jangka waktu 15 (lima belas) hari dan maturity date tanggal 5 November 2010, b. Bank B memiliki SUN sisa jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan maturity date tanggal 19 November 2010, c. Bank C memiliki SUN dengan sisa jangka waktu 32 (tiga puluh dua) hari dan maturity date tanggal 8 November 2010 SUN yang dapat di-repo-kan kepada Bank Indonesia adalah milik Bank B

74

Pasal 8 12/6/PBI/2010 Ayat (1) – (2)a

(1) Bank yang mengajukan CNY/IDR Repo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) (Paragraf 69 ayat (3) dalam kodifikasi ini) harus mencantumkan nilai total nominal Surat Berharga yang di-repo-kan dengan rincian untuk masing-masing Surat Berharga sebagai berikut: a. identitas Surat Berharga; Identitas Surat Berharga meliputi informasi tentang: 1. identitas sesuai dengan Committee on Uniform Securities Identification Procedures (CUSIP) dan/atau International Securities Identification Number (ISIN); 2. nilai kupon; dan 3. maturity date.

69


Sumber Regulasi

Transaksi Valuta Asing Ketentuan b. nominal Surat Berharga; dan c. sisa jangka waktu Surat Berharga. (2) Bank yang mengajukan CNY/IDR Repo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) (Paragraf 69 ayat (3) dalam kodifikasi ini) wajib menyampaikan : a. Surat permohonan pledge Surat Berharga yang di-repo-kan (Lampiran 8 dalam kodifikasi ini).

SE 12/12/DPD 2010 Rom. I No. 6 - 8

1. Surat permohonan pledge dan surat kuasa disampaikan kepada Bank Indonesia yang dialamatkan kepada: Direktorat Pengelolaan Devisa - Bagian Penyelesaian Transaksi Devisa Bank Indonesia Gedung Sjafruddin Prawiranegara Lt.7 Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta Pusat 2. Bank melakukan pledge Surat Berharga paling lambat 1 (satu) hari kerja Jakarta sebelum Tanggal Valuta dan akan berlaku efektif pada Tanggal Valuta. 3. Jangka waktu pledge atas Surat Berharga sesuai dengan Tenor CNY/IDR Repo ditambah 6 (enam) hari kerja Jakarta.

Pasal 8 12/6/PBI/2010 Ayat (2)b

b. Surat Kuasa yang memberikan kuasa kepada Bank Indonesia untuk dapat melakukan penghentian pledge dan pemindahan Surat Berharga dari rekening Bank ke rekening Bank Indonesia, melakukan penjualan atas Surat Berharga Bank, melakukan redemption atas SBI atau SBIS Bank, melakukan pendebetan rekening giro valuta asing Bank di Bank Indonesia, dan/atau melakukan pendebetan rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia, apabila dalam jangka waktu kontrak CNY/IDR Repo Bank tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan transaksi Lampiran 3 (Lampiran 9 dalam kodifikasi ini).

Pasal 8 12/6/PBI/2010 Ayat (3) – (5)

(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada saat Window Time CNY/IDR Repo dan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja Jakarta berikutnya pukul 12.00 WIB sebagaimana contoh pada Lampiran 4 (Lampiran 10 dalam kodifikasi ini). (4) Surat permohonan pledge sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib ditandatangani oleh pejabat Bank yang mempunyai spesimen tanda tangan yang ditatausahakan di Bank Indonesia.. (5) Dokumen underlying kegiatan perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) (Paragraf 69 ayat (3) dalam kodifikasi ini) wajib ditatausahakan oleh Bank.

75

Pasal 9 12/6/PBI/2010

Bank bertanggungjawab atas kebenaran data pengajuan CNY/IDR Repo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (Paragraf 74 dalam kodifikasi ini).

76

Pasal 10 12/6/PBI/2010 Ayat (1) – (3)

(1) Masa berlaku CNY/IDR Repo dimulai pada Tanggal Valuta dan berakhir pada Tanggal Jatuh Tempo. (2) Bank Indonesia mengirimkan dana CNY ke rekening Bank pada Bank Koresponden yang ditunjuk oleh Bank pada Tanggal Valuta sesuai dengan kontrak CNY/IDR Repo.

70



Sumber Regulasi

Ketentuan (3) Bank wajib melakukan pledge Surat Berharga 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Valuta.

SE 12/12/DPD 2010 Romawi II No. 1, 4, dan 5

Nilai Surat Berharga yang diserahkan Bank pada Tanggal Valuta CNY/IDR Repo (first leg) dihitung sebagai berikut: Dana IDR = Dana CNY x Kurs Transaksi Jual CNY/IDR Bank Indonesia

Nilai Surat Berharga

Accrued Interest

Dana IDR x 100 = Harga Surat Berharga + Accrued Interest – Haircut = Jumlah hari accrued interest Jumlah hari dalam 1 tahun

x Kupon

x

100

Jumlah hari accrued interest dan jumlah hari dalam 1 (satu) tahun dihitung berdasarkan day count conventions yang berlaku untuk Surat Berharga yang di-repo-kan. Day count conventions antara lain ACT/ACT, ACT/360, ACT/365, dan 30/360. Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan antara Bank dengan Bank Indonesia, yang digunakan adalah hasil perhitungan Bank Indonesia. Dalam hal pada Tanggal Valuta terjadi kekurangan nilai Surat Berharga yang di-pledge oleh Bank , Bank harus menambah kekurangan dimaksud

77

78

Pasal 10 12/6/PBI/2010 Ayat (4) – (5)

(4) Bank yang tidak melakukan pledge Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan telah menerima dana CNY pada Tanggal Valuta wajib mengembalikan dana CNY ke rekening CNY Bank Indonesia di PBC paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah Tanggal Valuta. (5) Dalam hal Bank tidak mengembalikan dana ke rekening CNY Bank Indonesia di PBC dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank Indonesia akan melakukan pendebetan rekening giro valuta asing dan/atau rekening giro rupiah Bank di Bank Indonesia sebesar nilai transaksi dan kewajiban membayar lainnya.

Pasal 11 12/6/PBI/2010

Kupon Surat Berharga yang di-repo-kan dalam transaksi CNY/IDR Repo merupakan hak Bank yang melakukan transaksi CNY/IDR Repo.

SE 12/12/DPD 2010 Rom. III. A No. 4

Dalam hal terdapat pembayaran kupon atas Surat Berharga Bank yang di-repokan ke Bank Indonesia, maka Bank Indonesia akan melakukan pengkreditan rekening giro rupiah Bank di Bank Indonesia.

Pasal 12 12/6/PBI/2010 Ayat (1) SE 12/22/DPM 2010 No. 2.3

(1)

Bank Indonesia menetapkan Tenor, Repo Rate, dan Haircut.

Haircut Surat Berharga mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi repurchase agreement Bank dengan Bank Indonesia dalam denominasi rupiah.

71


79



(2)

BAB V

Penyelesaian Transaksi CNY/IDR Repo Bank kepada Bank Indonesia

Pasal 13 12/6/PBI/2010 Ayat (1)

Ketentuan

(3)

(1)

SE 12/12/DPD 2010 Romawi II No. 2

Tenor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) bulan dan/atau 3 (tiga) bulan. Repo Rate sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada Tanggal Transaksi CNY/IDR Repo.

Bank wajib menyelesaikan transaksi CNY/IDR Repo dengan membeli kembali Surat Berharga sebesar Nilai Pembelian Kembali pada Tanggal Valuta. Nilai Pembelian Kembali pada Tanggal Jatuh Tempo CNY/IDR Repo (second leg) dihitung sebagai berikut: Nilai Pembelian Kembali = Dana CNY pada Tanggal Valuta CNY/IDR Repo + (Dana CNY pada Tanggal Valuta CNY/IDR Repo x Repo Rate x act/360) a.

b.

Pasal 13 12/6/PBI/2010 Ayat (2) – (3)

(2)

(3)

Nilai nominal Repo Rate Nilai nominal Repo Rate = dana CNY pada tanggal valuta x (jumlah hari repo/360) x (Repo Rate) Nilai pembelian kembali Nilai pembelian kembali = Dana CNY pada tanggal valuta + Nilai nominal Repo Rate

Atas pembelian kembali Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib mengirimkan dana CNY sebesar Nilai Pembelian Kembali ke rekening Bank Indonesia pada Bank Koresponden yang ditunjuk oleh Bank Indonesia yaitu Peoples Bank of China Bank wajib menyampaikan konfirmasi mengenai pengiriman dana CNY ke rekening Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum Tanggal Jatuh Tempo. Konfirmasi dapat disampaikan dalam bentuk swift message kepada Bank Indonesia dengan mencantumkan pula informasi tentang Tanggal Jatuh Tempo, Nilai Pembelian Kembali, identitas Surat Berharga, dan Standar Instruksi Penyelesaian Transaksi (Standard Settlement Instruction) dalam CNY/IDR Repo yang telah disepakati.

SE 12/12/DPD 2010 Romawi III No. 2

80

Pasal 14 12/6/PBI/2010 Ayat (1) – (4)

Bank yang melakukan transaksi CNY/IDR Repo harus mengkonfirmasikan pengiriman instruksi penyelesaian pada BI-SSSS melalui telepon atau email kepada Bank Indonesia c.q. Direktorat Pengelolaan Devisa - Bagian Penyelesaian Transaksi Devisa. (1)

Dalam hal Bank tidak dapat mengembalikan dana CNY pada Tanggal Jatuh Tempo sebesar Nilai Pembelian Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) (Paragraf 79 ayat (2) dalam kodifikasi ini), Bank Indonesia menjual atau melakukan early redemption Surat Berharga Bank berdasarkan surat kuasa yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia

72



Sumber Regulasi

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) (Paragraf 74 ayat (2) dalam kodifikasi ini). Early redemption adalah pelunasan SBI sebelum SBI dimaksud jatuh waktu (2)

Penjualan atau early redemption Surat Berharga Bank oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada 3 (tiga) hari kerja Jakarta setelah Tanggal Jatuh Tempo sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Harga yang berlaku di pasar merupakan harga transaksi penjualan Surat Berharga Bank oleh Bank Indonesia. Contoh: Pada tanggal 5 November 2010, Bank tidak dapat membayar dana CNY sebesar CNY 1.000.000 (satu juta Chinese Yuan). Bank Indonesia menjual Surat Berharga Bank pada tanggal 10 November 2010 dengan harga transaksi penjualan ekuivalen sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu milliar tiga ratus juta rupiah) dengan kurs jual 1 CNY = Rp 1.300,00.

(3) (4)

SE 12/12/DPD 2010 Rom. IV.B No. 3

Surat Berharga tetap berada dalam penguasaan Bank Indonesia sampai dengan terjadinya penjualan atau early redemption Surat Berharga. Dalam hal hasil penjualan atau early redemption Surat Berharga Bank pada saat penjualan atau early redemption sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi Nilai Pembelian Kembali dan kewajiban membayar lainnya, Bank Indonesia membebankan kekurangan pembayaran tersebut pada rekening giro valuta asing Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Kewajiban a. Kewajiban Membayar Use of fund dikenakan biaya sebesar Repo Rate + 200 bps Nilai pembelian (Repo Rate + Use of 200 bps) x Jumlah hari fund = kembali x

360 b. Total Kewajiban Total kewajiban = Nilai pembelian kembali + Use of fund Harga Pasar SSB Harga pasar SSB = Nominal SSB yang di-repo-kan

x

Dirty price 100

Harga pasar Surat Berharga Harga pasar SSB dalam CNY

=

Kurs transaksi jual CNY/IDR Bank Indonesia

73




Ketentuan (5) Dalam hal nilai pembebanan rekening giro valuta asing Bank di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencukupi, Bank Indonesia membebankan kekurangan pembayaran tersebut pada rekening giro rupiah Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Pembebanan kekurangan pembayaran dana CNY kepada rekening giro rupiah Bank dilakukan dengan menggunakan Kurs Transaksi Jual Bank Indonesia pada hari yang bersangkutan. (6) Dalam hal hasil penjualan atau early redemption Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi kewajiban membayar yang telah disepakati dalam CNY/IDR Repo dan kewajiban Bank lainnya, selisih lebih tersebut akan dikembalikan kepada Bank yang bersangkutan.

SE 12/12/DPD 2010 Romawi IV.B No. 5

Karena total kewajiban lebih rendah dari harga pasar SSB dalam CNY maka dihitung jumlah rupiah yang dibutuhkan untuk membeli CNY dengan perhitungan sebagai berikut: Total kewajiban (rupiah) = Total Kewajiban x Kurs CNY/IDR Kelebihan hasil penjualan dikembalikan kepada Bank.

81

BAB VI Pasal 15 12/6/PBI/2010 Ayat (1) – (2)

SSB

sesuai

perhitungan

akan

Early Termination (1)

Bank Indonesia dapat sewaktu-waktu melakukan early termination terhadap kesepakatan CNY/IDR Repo apabila Bank yang bersangkutan mengalami penurunan Peringkat Komposit di bawah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) (Paragraf 77 ayat (3) dalam kodifikasi ini) dan/atau ditemukan adanya pelanggaran lain dalam ketentuan ini. Early termination merupakan proses mempercepat Tanggal Jatuh Tempo CNY/IDR Repo oleh Bank Indonesia. Pemberitahuan early termination akan dilakukan secara bilateral kepada Bank yang bersangkutan oleh Bank Indonesia. Pelanggaran lain dalam ketentuan ini antara lain apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian underlying atau mitra dagang nasabah Bank diluar “The List of Pilot Enterprises”.

(2)

Dalam hal terjadi early termination sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib menyelesaikan transaksi CNY/IDR Repo dengan melakukan pembelian kembali Surat Berharga dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 (Paragraf 79 dalam kodifikasi ini). Nilai Pembelian Kembali dalam hal terjadi early termination dihitung berdasarkan periode efektif CNY/IDR Repo yaitu sejak Tanggal Valuta Repo sampai tanggal early termination.

74



Sumber Regulasi SE 12/12/DPD 2010 Rom. IV.C No. 3 Pasal 15 12/6/PBI/2010 Ayat (3) – (4)

Ketentuan Bank Indonesia akan menyampaikan surat kepada Bank yang berisi pemberitahuan pemberlakuan early termination, tanggal penyetoran dan jumlah Nilai Pembelian Kembali yang wajib dibayar oleh Bank. (3)

(4)

82

BAB VII Pasal 16 12/6/PBI/2010

Dalam hal Bank tidak dapat melakukan pembelian kembali Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia dapat menjual Surat Berharga Bank dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) (Paragraf 80 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dalam kodifikasi ini). Dalam hal hasil penjualan Surat Berharga Bank tidak mencukupi Nilai Pembelian Kembali, maka pelunasan CNY/IDR Repo mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) (Paragraf 80 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dalam kodifikasi ini).

Peniadaan Window Time Bank Indonesia dapat sewaktu-waktu meniadakan Window Time CNY/IDR Repo dengan pengumuman melalui Reuters atau sarana komunikasi lainnya paling lambat pukul 13.00 WIB. Sarana komunikasi lainnya antara lain sistem Laporan Harian Bank Umum (LHBU) dan Bloomberg.

83

BAB VIII Pasal 17 12/6/PBI/2010 Ayat (1) – (2)

Sanksi (1)

(2)

SE 12/12/DPD 2010 Rom. V No. 2b

Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) (Paragraf 74 ayat (3) dalam kodifikasi ini) dan dana CNY belum diterima oleh Bank, dikenakan sanksi berupa teguran tertulis. Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) (Paragraf 74 ayat (3) dalam kodifikasi ini) dan telah menerima dana CNY dikenakan sanksi berupa: a. teguran tertulis; dan b. kewajiban membayar sebesar Repo Rate + 200 bps dikalikan nilai nominal transaksi dikalikan dengan jumlah hari sejak Tanggal Valuta sampai tanggal dikembalikannya dana CNY oleh Bank ke rekening CNY Bank Indonesia di PBC. Sanksi Kewajiban =

Nilai transaksi x

(Repo Rate + 200 bps) x

Jumlah hari 360

Membayar Perhitungan hari dalam pengenaan sanksi menggunakan hari kalender dimulai sejak Tanggal Valuta sampai tanggal pengembalian (tidak termasuk tanggal pengembalian). Pasal 17 12/6/PBI/2010 Ayat (3) – (4)

(3) (4)

Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam denominasi CNY. Bank yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (6), Pasal 5 ayat (6), Pasal 8 ayat (2) dan ayat (5) dan Pasal 13 ayat (3) (Paragraf 69 ayat (6), Paragraf 71 ayat (6), Paragraf 74 ayat (2) dan ayat (5), dan Paragraf 79

75



Sumber Regulasi

Ketentuan ayat (3) dalam kodifikasi ini) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

84

Pasal 18 12/6/PBI/2010

Bank yang tidak dapat membayar dana CNY pada Tanggal Jatuh Tempo atau pada tanggal valuta early termination sebesar Nilai Pembelian Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) (Paragraf 79 ayat (1) dan ayat (2) dalam kodifikasi ini) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Repo Rate + 200 bps dikalikan jumlah hari dengan nominal Nilai Pembelian Kembali sejak Tanggal Jatuh Tempo sampai tanggal pelunasan. Perhitungan jumlah hari dalam pengenaan sanksi menggunakan hari kalender.

SE 12/12/DPD 2010 Romawi V No. 3

Sanksi

Nilai

kewajiban = pembelian membayar kembali

x

(Repo Rate + 200 bps)

Jumlah hari

x 360

dimulai sejak Tanggal Jatuh Tempo sampai tanggal pelunasan (tidak termasuk tanggal pelunasan).

85


Transaksi Pembelian Wesel Ekspor Berjangka oleh Bank Indonesia Ketentuan Umum 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan dalam valuta asing. 2. Wesel Ekspor Berjangka (WEB) adalah wesel ekspor yang diterbitkan oleh eksportir, yang memiliki jangka waktu tertentu dan telah diakseptasi oleh bank pengaksep di luar negeri. 3. Akseptasi adalah pernyataan kesanggupan bank pengaksep untuk melakukan pembayaran atas suatu wesel berjangka yang diterbitkan eksportir, pada saat jatuh tempo wesel dimaksud. 4. Bank Pengaksep adalah bank di luar negeri yang melakukan akseptasi terhadap wesel ekspor berjangka. 5. Bank Penjual adalah bank yang melakukan penjualan wesel ekspor berjangka kepada Bank Indonesia. 6. Tingkat Diskonto adalah besaran diskonto yang mengacu pada suku bunga pasar untuk masing-masing valuta asing berdasarkan jangka waktu. 7. Hak Regres adalah hak Bank Indonesia untuk membebani rekening bank penjual di Bank Indonesia apabila terjadi penolakan atau kekurangan pembayaran oleh Bank Pengaksep pada tanggal jatuh tempo wesel ekspor berjangka. 8. Hari Kerja adalah hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh pemerintah. 9. Tanggal Transaksi adalah tanggal terjadinya kesepakatan transaksi pembelian wesel ekspor berjangka antara Bank Indonesia dengan bank penjual.

76



Sumber Regulasi

Ketentuan 10. Tanggal Valuta adalah tanggal penyelesaian atau setelmen transaksi pembelian wesel ekspor berjangka.

86

Pasal 2 10/34/PBI/2008

(1) Bank Indonesia berwenang membuka window pembelian WEB. (2) Bank Indonesia berwenang meniadakan window pembelian WEB sewaktu waktu.


Persyaratan Instrumen

88

Pasal 4 10/34/PBI/2008

WEB yang dapat dibeli Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (Paragraf 87 dalam kodifikasi ini) adalah WEB yang memiliki underlying perdagangan ekspor atas dasar transaksi Letter of Credit berjangka yang tidak dapat dibatalkan (irrevocable usance L/C). Letter of Credit yang mendasari pelaksanaan ekspor mengacu pada aturan Uniform Customs and Practices for Documentary Credit (UCPDC) yang berlaku.

89

Pasal 5 10/34/PBI/2008

Dokumen yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan pembelian WEB terdiri dari : a. asli bukti Akseptasi dari Bank Pengaksep;

87

(1) WEB yang dapat dibeli Bank Indonesia adalah WEB yang dibeli Bank secara langsung dari eksportir maupun dari Bank lain yang telah diakseptasi oleh Bank Pengaksep di luar negeri. (2) Nilai nominal WEB yang dapat dibeli oleh Bank Indonesia paling sedikit sebesar USD10.000,00 (sepuluh ribu US Dollar) atau setara dengan nilai USD10.000,00 (sepuluh ribu US Dollar).

Bukti Akseptasi dari Bank Pengaksep adalah pernyataan Bank Pengaksep melalui SWIFT untuk melakukan Akseptasi sebesar nilai nominal wesel dan membayarnya pada saat jatuh tempo. Apabila terdapat perbedaan antara nilai nominal Akseptasi dengan nominal yang dibayarkan pada saat jatuh tempo, maka Bank Indonesia akan membebankan selisihnya kepada Bank Penjual. b. asli surat pernyataan dari Bank Penjual yang berisi pernyataan kebenaran dan kesesuaian antar dokumen serta tanggung jawab terhadap pemenuhan syarat-syarat yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia ini; Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh pengurus Bank yang berwenang dan bermaterai cukup dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 (Lampiran 11 dalam kodifikasi ini); c. d. e. f. g. 90

Pasal 6 10/34/PBI/2008

fotokopi wesel; fotokopi Letter of Credit (L/C); fotokopi Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill; fotokopi invoice;dan nama lengkap dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) eksportir.

Bank Penjual wajib bertanggung jawab terhadap pemenuhan persyaratan dan kebenaran dokumen yang disampaikan oleh eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (Paragraf 89 dalam kodifikasi ini).

77



Sumber Regulasi

Ketentuan Pemenuhan persyaratan dan kebenaran dokumen ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (Paragraf 89 dalam kodifikasi ini) mengacu kepada UCPDC yang berlaku.

91

Pasal 7 10/34/PBI/2008

WEB yang dapat dibeli Bank Indonesia adalah WEB yang memiliki sisa jangka waktu paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

92

Pasal 8 10/34/PBI/2008

(1)

Pembelian WEB dilakukan Bank Indonesia dengan mekanisme valuta asing terhadap rupiah, atau valuta asing terhadap valuta asing yang sama. Mekanisme valuta asing terhadap rupiah, misalnya: Bank Indonesia membeli WEB dalam USD dan membayarkannya dengan cara mengkonversikan dalam valuta rupiah. Mekanisme valuta asing terhadap valuta asing yang sama, misalnya: Bank Indonesia membeli WEB dalam EUR dan membayarkannya dalam valuta EUR.

(2)

93


WEB yang dapat dibeli Bank Indonesia adalah WEB dalam valuta United States Dollar (USD), Japanese Yen (JPY), Great Britain Pound (GBP), Euro (EUR), Australian Dollar (AUD), dan/atau Swiss Franc (CHF).

Persyaratan Transaksi (1)

Bank Penjual harus menyampaikan konfirmasi kepada Bank Pengaksep mengenai kewajiban pembayaran WEB, sejak Tanggal Transaksi sampai dengan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo WEB dengan mencantumkan nomor rekening Bank Indonesia pada bank koresponden. Konfirmasi yang disampaikan kepada Bank Pengaksep mengenai kewajiban membayar WEB tersebut, diinformasikan kepada Bank Indonesia c.q. Direktorat Pengelolaan Devisa. Biaya konfirmasi atas pembayaran WEB pada saat jatuh tempo dibebankan kepada Bank Penjual.

(2)

(3)

94

Pasal 10 10/34/PBI/2008

Pada saat WEB jatuh tempo, jumlah nilai pembayaran yang dikreditkan ke rekening Bank Indonesia adalah sebesar nilai nominal WEB yang dijual kepada Bank Indonesia. Dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh Bank Pengaksep kurang atau lebih kecil dari nilai nominal WEB yang diaksep maka Bank Indonesia akan membebankan kekurangan atau selisih tersebut kepada Bank Penjual melalui pendebetan langsung rekening giro valuta asing Bank Penjual di Bank Indonesia.

(1) Bank Indonesia membeli WEB dengan Hak Regres. (2) Pelaksanaan Hak Regres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada 1 (satu) Hari Kerja berikutnya setelah tanggal jatuh tempo WEB dengan cara mendebet rekening giro valuta asing Bank Penjual di Bank Indonesia, disertai dengan pembebanan bunga keterlambatan sebesar tingkat diskonto ditambah administration fee.

78



Sumber Regulasi

Ketentuan Pelaksanaan Hak Regres dilakukan Bank Indonesia apabila pada saat jatuh tempo wesel, Bank Indonesia tidak menerima pembayaran dari Bank Pengaksep. Besarnya administration fee ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pelaksanaan pembebanan akan diinformasikan kepada Bank Penjual paling lambat pada pukul 14.00 WIB hari yang sama dengan pelaksanaan pendebetan rekening giro valuta asing Bank Penjual. (3) Pendebetan rekening giro valuta asing Bank Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap WEB yang menggunakan mata uang selain USD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) (Paragraf 92 ayat (2) dalam kodifikasi ini) dilakukan dengan mengkonversi mata uang selain USD dimaksud menjadi USD atas dasar kurs transaksi Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal pendebetan. (4) Apabila setelah dilakukan pendebetan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diketahui terdapat pembayaran dari Bank Pengaksep maka Bank Indonesia mengkreditkan kembali sejumlah nilai nominal wesel yang telah didebet.

95

Pasal 11 10/34/PBI/2008

Tingkat Diskonto yang berlaku untuk transaksi pembelian WEB ditetapkan oleh Bank Indonesia.

96

Pasal 12 10/34/PBI/2008

Kurs untuk transaksi pembelian WEB dengan mekanisme valuta asing terhadap rupiah, menggunakan kurs beli Kurs Transaksi Bank Indonesia pada Tanggal Transaksi.

97

Pasal 13 10/34/PBI/2008

(1)

Bank Pengaksep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) (Paragraf 87 ayat (1) dalam kodifikasi ini) harus memiliki short term credit rating paling rendah A-3 dari Standard & Poors (S&P) atau rating setara yang dikeluarkan oleh Moody’s Investor. Setelah transaksi pembelian WEB oleh Bank Indonesia dilakukan, dan apabila dikemudian hari rating Bank Pengaksep mengalami penurunan sehingga tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dipersyaratkan pada awal transaksi, hal ini tidak berakibat pada pembatalan transaksi.

(2)

Dalam hal terdapat perbedaan rating sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka yang digunakan adalah rating yang paling rendah. Bank yang dapat menjual WEB adalah Bank yang memiliki Peringkat Komposit (PK) paling rendah 2 (PK 2).

(3)

Yang dimaksud dengan “Peringkat Komposit” adalah peringkat akhir tingkat kesehatan Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Setelah transaksi pembelian WEB oleh Bank Indonesia dilakukan, dan apabila dikemudian hari Peringkat Komposit mengalami penurunan sehingga tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dipersyaratkan pada awal transaksi, hal ini tidak berakibat pada pembatalan transaksi.

79



Transaksi Valuta Asing Ketentuan (1)

Nilai outstanding transaksi penjualan WEB ke Bank Indonesia paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari modal Bank Penjual (Tier 1). Setelah transaksi pembelian WEB oleh Bank Indonesia dilakukan, dan apabila dikemudian hari modal bank mengalami penurunan sehingga outstanding transaksi melampaui batasan maksimal 20% (dua puluh per seratus) dari modal Bank Penjual (Tier-1), hal ini tidak berakibat pada pembatalan transaksi.

(2)

99

BAB IV Pasal 15 10/34/PBI/2008

Bank dapat menjual WEB yang berasal dari eksportir yang merupakan pihak terkait dengan Bank sepanjang memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Tata Cara Pelaksanaan Pembelian WEB (1) (2)

Bank Indonesia mengumumkan Tingkat Diskonto WEB melalui Reuters. Dalam hal terdapat gangguan Reuters maka akan digunakan sarana lainnya. Yang dimaksud dengan “sarana lainnya” antara lain Sistem Laporan Harian Bank Umum (LHBU) atau Bloomberg.

(3)

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada pukul 11.00 WIB.

100

Pasal 16 10/34/PBI/2008

(1) Bank yang akan menjual WEB kepada Bank Indonesia harus terlebih dahulu menyampaikan informasi mengenai WEB yang akan ditransaksikan, yang meliputi hal-hal sebagai berikut : a. nilai nominal; b. jenis valuta; c. tanggal valuta; d. tanggal jatuh tempo; e. sisa jangka waktu; f. nama dan credit rating Bank Pengaksep; dan g. mekanisme transaksi valuta asing terhadap rupiah atau valuta asing terhadap valuta asing. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Bank Penjual kepada Bank Indonesia melalui Reuters Monitor Dealing System (RMDS) dalam kurun waktu pukul 11.15 – 11. 45 WIB pada hari yang sama.

101

Pasal 17 10/34/PBI/2008

(1)

Bank Indonesia akan melakukan penelitian dan penilaian pemenuhan persyaratan terhadap: a. Credit rating Bank Pengaksep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) (Paragraf 97 ayat (1) dalam kodifikasi ini); b. Peringkat Komposit dan modal Bank Penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (1) (Paragraf 97 ayat (3) dan Paragraf 98 ayat (1) dalam kodifikasi ini); dan c. Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) (Paragraf 100 ayat (1) dalam kodifikasi ini).

80



Sumber Regulasi

Ketentuan (2)

(3)

102

Pasal 18 10/34/PBI/2008

(1)

(2)

103

Pasal 19 12/25/PBI/2010

(1)

(2)

Berdasarkan hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia menetapkan persetujuan atau penolakan terhadap pengajuan penjualan WEB oleh Bank Penjual. Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bank Indonesia kepada masing-masing Bank melalui RMDS pada pukul 13.00– 14.00 WIB pada hari yang sama. Bank yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) (Paragraf 101 ayat (2) dalam kodifikasi ini) harus menyampaikan konfirmasi kepada Bank Indonesia sebagai syarat terjadinya deal transaksi. Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hal-hal sebagai berikut: a. nilai nominal; b. jenis valuta; c. tanggal valuta; d. Tingkat Diskonto; e. nilai tunai; f. Kurs (untuk mekanisme valuta asing terhadap rupiah); g. tanggal jatuh tempo; h. sisa jangka waktu; i. nomor rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia atau nomor rekening USD di bank koresponden; j. nama dan credit rating Bank Pengaksep ; k. nomor, tanggal, dan nominal L/C; l. nomor dan tanggal B/L; m. nomor dan tanggal invoice; dan n. nama lengkap dan nomor NPWP eksportir. Bank Indonesia c.q Direktorat Pengelolaan Moneter – Biro Operasi Moneter melakukan transaksi pembelian WEB dengan Bank Penjual melalui sarana RMDS pada dealing room Bank. Dalam hal sarana RMDS mengalami gangguan maka transaksi pembelian WEB menggunakan sarana telepon dengan konfirmasi melalui SWIFT atau faksimili.

104

Pasal 20 10/34/PBI/2008

Bank Penjual yang telah melakukan deal transaksi dengan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (Paragraf 103 dalam kodifkasi ini) tidak dapat mengubah atau membatalkan transaksi dengan alasan apapun.

105

Pasal 21 10/34/PBI/2008

(1)

(2)

Bank Penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 (Paragraf 104 dalm kodifikasi ini) wajib menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (Paragraf 89 dalam kodifikasi ini) kepada Bank Indonesia – c.q Bagian Penyelesaian Transaksi Devisa, Direktorat Pengelolaan Devisa. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (Paragraf 89 dalam kodifikasi ini) dilakukan Bank Penjual pada hari yang sama setelah pengumuman persetujuan diperoleh hingga pukul 16.00 WIB atau paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Transaksi pada pukul 10.00 WIB.

81



Sumber Regulasi

Ketentuan (3)

(4)

(5)

(6)

106

Pasal 22 10/34/PBI/2008

Dalam hal Bank Penjual adalah Bank yang berkedudukan di luar wilayah Kantor Pusat Bank Indonesia maka dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (Paragraf 89 dalam kodifikasi ini) disampaikan melalui Kantor Bank Indonesia setempat pada hari yang sama setelah pengumuman persetujuan diperoleh hingga pukul 16.00 WIB atau paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Transaksi pada pukul 10.00 WIB. Apabila berdasarkan penelitian, dokumen yang disampaikan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (Paragraf 89 dalam kodifikasi ini) tidak lengkap dan/atau konfirmasi yang disampaikan Bank Penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 (Paragraf 102 dalam kodifikasi ini) tidak sesuai, maka transaksi dibatalkan. Pemberitahuan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diinformasikan kepada Bank Penjual pada pukul 14.00 – 16.00 WIB melalui RMDS pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah Tanggal Transaksi. Dalam hal sarana RMDS mengalami gangguan, maka pembatalan menggunakan sarana telepon dengan konfirmasi ulang melalui SWIFT atau faksimili.

Bank Penjual harus menyimpan dan menatausahakan seluruh dokumen yang terkait dengan transaksi jual beli WEB secara tertib dan bertanggung jawab guna kepentingan pemeriksaan Bank Indonesia. Jangka waktu penatausahaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai dokumen perusahaan.

107

Pasal 23 10/34/PBI/2008

(1) Setelmen untuk mekanisme valuta asing terhadap rupiah : a. Bank Indonesia menyerahkan nilai lawan rupiah kepada Bank Penjual, 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Transaksi dengan cara mengkredit rekening Giro Rupiah Bank Penjual pada Bank Indonesia. b. Pengkreditan nilai lawan rupiah oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas dasar perhitungan sebagai berikut:

NT = Nilai Tunai Nilai nominal N = wesel D = Tingkat diskonto pada tanggal transaksi Hari diskonto dihitung sejak Tanggal Valuta, H = sampai dengan tanggal jatuh tempo WEB k = Kurs beli, Kurs Transaksi Bank Indonesia (2) Setelmen mekanisme valuta asing terhadap valuta asing yang sama : a. Bank Indonesia menyerahkan nilai lawan valuta asing kepada Bank Penjual, 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Transaksi dengan cara mengkredit rekening Bank Penjual pada bank koresponden.

82



Sumber Regulasi

Ketentuan b. Pengkreditan nilai lawan valuta asing oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan atas dasar perhitungan sebagai berikut:

NT

= Nilai Tunai

N

= Nilai nominal wesel

D

= Tingkat diskonto pada tanggal transaksi Hari diskonto dihitung sejak Tanggal Valuta sampai = dengan tanggal jatuh tempo WEB

H 108

Pasal 24 10/34/PBI/2008

Bank Indonesia mengumumkan peniadaan pembelian WEB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) (Paragraf 86 ayat (2) dalam kodifikasi ini) melalui sarana Reuters atau sarana lainnya paling lambat pukul 11.00 WIB. Yang dimaksud dengan “sarana lainnya” antara lain Sistem Laporan Harian Bank Umum (LHBU) atau Bloomberg.

109

BAB V Pasal 25 10/34/PBI/2008

Pembatalan Transaksi (1)

Bank Indonesia dapat melakukan pembatalan transaksi pembelian WEB yang sudah dilakukan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui hal-hal sebagai berikut: Pemeriksaan ketidaksesuaian dan ketidakbenaran dokumen transaksi penjualan WEB serta kewajaran transaksi, dapat dilakukan Bank Indonesia melalui pemeriksaan umum ataupun pemeriksaan khusus. a. terdapat ketidaksesuaian data antar dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (Paragraf 89 dalam kodifikasi ini) dengan konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) (Paragraf 102 ayat (2) dalam kodifikasi ini) ; dan/atau b. terdapat ketidakbenaran dokumen ekspor yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (Paragraf 89 dalam kodifikasi ini) dengan konfirmasi yang disampaikan Bank Penjual kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) (Paragraf 102 ayat (2) dalam kodifikasi ini); dan/atau c. transaksi ekspor yang menjadi underlying terbitnya WEB dilakukan oleh pihak terkait dengan Bank yang tidak sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.

(2)

Dalam hal Bank Indonesia melakukan pembatalan transaksi pembelian WEB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia memberitahukan terlebih dahulu pembatalan transaksi dimaksud kepada Bank Penjual.

83



Sumber Regulasi

Ketentuan (3)

Atas pembatalan transaksi pembelian WEB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka : Perhitungan pengenaan bunga pembatalan transaksi dilakukan sejak tanggal pembelian (pengkreditan rekening Bank Penjual) sampai dengan waktu terjadinya pembatalan transaksi. a.

b.

110

BAB VI Pasal 26 10/34/PBI/2008

mekanisme transaksi valuta asing terhadap rupiah Bank Indonesia melakukan pendebatan rekening giro rupiah Bank Penjual sebesar nilai rupiah yang dikreditkan sebagaimana dalam Pasal 23 ayat (1) (Paragraf 107 ayat (1) dalam kodifikasi ini) ditambah dengan bunga sebesar Sertifikat Bank Indonesia lelang terakhir sesuai jangka waktu dan margin. mekanisme transaksi valuta asing terhadap valuta asing Bank Indonesia melakukan pendebetan rekening giro valuta asing Bank Penjual sebesar nilai valuta asing atau yang lainnya setara yang dikreditkan pada saat setelmen transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) (Paragraf 107 ayat (2) dalam kodifikasi ini) ditambah dengan bunga sebesar Tingkat Diskonto dan margin.

Sanksi (1)

(2)

Bank Penjual dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar apabila berdasarkan pemeriksaan terdapat : a. ketidaksesuaian data antar dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (Paragraf 89 dalam kodifikasi ini) dengan konfirmasi yang disampaikan Bank Penjual kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) (Paragraf 102 ayat (2) dalam kodifikasi ini), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per item ketidaksesuaian; dan/atau b. ketidakbenaran dokumen ekspor yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (Paragraf 89 dalam kodifikasi ini) dengan konfirmasi yang disampaikan Bank Penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) (Paragraf 102 ayat (2) dalam kodifikasi ini), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 10% dari nominal transaksi. Pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendebet rekening giro rupiah Bank di Bank Indonesia.

Sistem Monitoring Valuta Asing terhadap Rupiah Ketentuan Umum 111

Pasal 1 12/16/PBI/2010

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 2. Bank Devisa adalah Bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing.

84



Sumber Regulasi

Ketentuan 3. Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah yang selanjutnya disebut SISMONTAVAR adalah sistem pemantauan transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan antarbank secara real time. 4. Sistem Transaksi Valuta Asing (dealing system) adalah sistem yang digunakan oleh Bank untuk melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah. 5. Prosedur Konfirmasi adalah prosedur pengiriman informasi transaksi valuta asing terhadap rupiah secara elektronis ke aplikasi SISMONTAVAR. 6. Pialang Pasar Uang adalah pialang pasar uang yang memperoleh izin dari Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing.

Mekanisme Transaksi Valuta Asing 112

Pasal 2 12/16/PBI/2010

(1) Bank Indonesia menerapkan SISMONTAVAR atas transaksi asing terhadap rupiah yang dilakukan antarbank.

valuta

Transaksi valuta asing terhadap rupiah tidak termasuk jual beli uang kertas asing. (2) Penerapan SISMONTAVAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Bank Devisa yang telah menggunakan Sistem Transaksi Valuta Asing. 113

Pasal 3 12/16/PBI/2010

(1) Bank Devisa harus menyediakan perangkat pendukung SISMONTAVAR. Perangkat pendukung SISMONTAVAR antara lain berupa personal computer. (2) Bank Devisa wajib memelihara aplikasi SISMONTAVAR dalam kondisi on-line pada saat Bank melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah. Yang dimaksud dengan “kondisi on-line” adalah kondisi dimana sistem terhubung melalui jaringan komunikasi data dengan Bank Indonesia. (3) Bank Devisa wajib melakukan Prosedur Konfirmasi pada Sistem Transaksi Valuta Asing yang terhubung dengan aplikasi SISMONTAVAR segera setelah transaksi valuta asing terhadap rupiah selesai dilakukan (deal is done). (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku pula untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan dengan menggunakan jasa Pialang Pasar Uang. (5) Dalam hal terdapat kesalahan dalam informasi transaksi setelah Prosedur Konfirmasi dilakukan, Bank Devisa menyampaikan kepada Bank Indonesia koreksi atas informasi transaksi segera setelah diketahui adanya kesalahan. Koreksi transaksi yang disampaikan kepada Bank Indonesia dapat dilakukan melalui media facsimile

.

85



Paragraf

Sumber Regulasi

Ketentuan

114

Pasal 4 12/16/PBI/2010

(1) Bank Devisa yang tidak memelihara aplikasi SISMONTAVAR dalam kondisi online pada saat melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) (Paragraf 113 ayat (2) dalam kodifikasi ini) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Bank Devisa yang tidak segera melakukan Prosedur Konfirmasi setelah transaksi valuta asing terhadap rupiah selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) (Paragraf 113 ayat (3) dan ayat (4) dalam kodifikasi ini) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

115

Pasal 5 12/16/PBI/2010

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (Paragraf 114 dalam kodifikasi ini) tidak berlaku dalam kondisi: a. aplikasi SISMONTAVAR terkendala;

Sanksi

Yang dimaksud dengan “aplikasi SISMONTAVAR terkenda la” adalah kendala yang dialami oleh aplikasi SISMONTAVAR di Bank dan/atau di Bank Indonesia yang menyebabkan informasi transaksi tidak dapat tersampaikan kepada Bank Indonesia. b. jaringan data terganggu; Yang dimaksud dengan “jaringan data terganggu” antara lain adalah gangguan pada jaringan telekomunikasi yang menyebabkan aplikasi SISMONTAVAR tidak dapat terhubung secara on-line dengan Bank Indonesia. c. kegagalan Sistem Transaksi Valuta Asing; dan/atau Yang dimaksud dengan “kegagalan Sistem Transaksi Valuta Asing” adalah sistem Transaksi Valuta Asing tidak dapat dioperasikan. d. kejadian luar biasa (force majeure). Yang dimaksud dengan “kejadian luar biasa (force majeure)” adalah suatu keadaan yang menyebabkan Bank tidak dapat memenuhi kewajibannya, yaitu: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, angin topan, tanah longsor, kebakaran, kerusuhan massal, perang, aksi terorisme, dan/atau pemogokan buruh. 116

Pasal 6 12/16/PBI/2010

(1) Bagi Bank Devisa yang telah menggunakan Sistem Transaksi Valuta Asing namun pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini aplikasi SISMONTAVAR belum terpasang, tidak berlaku kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) (Paragraf 113 ayat (3) dan ayat (4) dalam kodifikasi ini). (2) Bagi Bank Devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) (Paragraf 113 ayat (3) dan ayat (4) dalam kodifikasi ini) mulai berlaku pada saat aplikasi SISMONTAVAR terpasang.

86



Sumber Regulasi

117


118


Ketentuan

Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia Ketentuan Umum Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan : 1. Bank adalah Bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, namun tidak termasuk kantor bank berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri. 2. Transaksi Swap adalah transaksi pertukaran dua valuta melalui pembelian atau penjualan tunai (spot) dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan Bank yang sama dan pada tingkat premi atau diskon dan kurs yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan. 3. Transaksi Swap Beli Bank adalah transaksi pertukaran dua valuta melalui penjualan tunai (spot) dengan pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan Bank Indonesia dan pada tingkat premi atau diskon dan kurs yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan. 4. Lindung Nilai adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan. 5. Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia adalah Transaksi Swap Beli Bank dalam valuta asing terhadap Rupiah, dalam rangka Lindung Nilai yang dilakukan antara Bank dengan Bank Indonesia. 6. Underlying Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Underlying Transaksi adalah kegiatan yang mendasari Transaksi Lindung Nilai kepada Bank Indonesia. 7. Pinjaman Luar Negeri adalah kewajiban Penduduk kepada Bukan Penduduk dalam valuta asing. 8. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri. 9. Investasi Langsung di Indonesia yang selanjutnya disebut Investasi Langsung adalah investasi jangka panjang secara langsung, yang tidak melalui pasar modal, dilakukan oleh investor asing untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia. 10. Kontrak Lindung Nilai adalah informasi dari Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia berisi rencana jangka waktu dan jumlah Underlying Transaksi yang digunakan sebagai dasar Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, melalui media komunikasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia (1) (2)

Bank dapat melakukan Transaksi Swap Lindung Nilai dengan Bank Indonesia. Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. dilakukan berdasarkan Underlying Transaksi yang dimiliki oleh Bank atau nasabah;

87



Sumber Regulasi

Ketentuan

(3)

(4)

b. jangka waktu Underlying Transaksi sama dengan atau lebih panjang dari jangka waktu Kontrak Lindung Nilai Bank kepada Bank Indonesia; dan c. nilai nominal Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia paling banyak sebesar nilai nominal Underlying Transaksi. Dalam hal Underlying Transaksi dimiliki oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ruang lingkup Underlying Transaksi meliputi Pinjaman Luar Negeri Bank dalam bentuk perjanjian kredit dan/atau penerbitan surat utang. Dalam hal Underlying Transaksi dimiliki oleh nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ruang lingkup Underlying Transaksi meliputi transaksi swap jual antara Bank dengan nasabah yang terkait dengan lindung nilai atas: a. Pinjaman Luar Negeri dalam bentuk perjanjian kredit dan/atau penerbitan surat utang; b. Investasi Langsung; c. Devisa Hasil Ekspor; d. investasi pada infrastruktur pembangunan sarana umum dan produksi; e. investasi pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau f. investasi pada kegiatan ekonomi lainnya. Yang dimaksud dengan investasi pada kegiatan ekonomi lainnya antara lain investasi untuk modal kerja pada perusahaan di Indonesia.

119

Pasal 3 15/17/PBI/2013

Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) (Paragraf 118 ayat (1) dalam kodifikasi ini) harus termasuk dalam klasifikasi Bank yang melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan Peringkat Komposit rendah 3 (tiga). Peringkat komposit mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang sistem penilaian tingkat kesehatan Bank yang berlaku.

120

Pasal 4 15/17/PBI/2013

(1) (2)

(3)

SE 16/2/DPM 2014 Butir B.4.b

Bank dapat menyampaikan Kontrak Lindung Nilai dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. Pelaksanaan Kontrak Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, atau 12 (dua belas) bulan. Penyampaian Kontrak Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dilakukan bersamaan dengan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

Pengajuan Kontrak Lindung Nilai 1) Pengajuan Kontrak Lindung Nilai dilakukan oleh Bank bersamaan dengan pengajuan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia melalui Reuters Monitoring Dealing System (RMDS) atau sarana komunikasi lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 2) Kontrak Lindung Nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 1) berlaku efektif pada tanggal valuta.

88



Sumber Regulasi

Ketentuan 3)

Kontrak Lindung Nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 1) meliputi informasi: a) nama Bank; b) jangka waktu Kontrak Lindung Nilai; c) Underlying Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir A.1 dan butir A.3 huruf a sampai huruf f; dan d) nilai nominal underlying yang dicantumkan dalam Kontrak Lindung Nilai. Contoh Kontrak Lindung Nilai untuk transaksi swap atas underlying milik nasabah Bank adalah sebagai berikut: Nama Bank : Bank A Jangka Waktu : 2 tahun Underlying : Kontrak transaksi swap Bank A dengan PT X atas Pinjaman Luar Negeri PT X Nilai Nominal : USD500 juta Contoh Kontrak Lindung Nilai untuk transaksi swap atas underlying milik Bank adalah sebagai berikut: Nama Bank : Bank A Jangka Waktu : 2 tahun Underlying : Kontrak Pinjaman Luar Negeri Bank Niai Nominal : USD500 juta Contoh nilai nominal underlying yang dinyatakan dalam Kontrak Lindung Nilai tercantum pada Lampiran I (Lampiran 14 Kodifikasi ini).

121

SE 16/2/DPM 2014 Butir B.4.c.11) B.4.c.12)

4)

Pasal 5 15/17/PBI/2013

Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia ditetapkan paling sedikit sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dan paling banyak sebesar nilai Underlying Transaksi, dengan kelipatan USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat).

SE 16/2/DPM 2014 Butir B.4.c.6) B.4.c.10)

1)

5)

2)

3)

Kontrak Lindung Nilai berakhir apabila Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan oleh Bank. Bank Indonesia dapat menolak pengajuan Kontrak Lindung Nilai dan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

Pengajuan nominal Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia paling kurang sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dan selanjutnya dengan kelipatan sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat). Dalam hal terjadi koreksi atas pengajuan transaksi, Bank hanya dapat mengajukan 1 (satu) kali koreksi untuk setiap Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang diajukan dalam window time Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia. Dalam hal dilakukan koreksi atas nilai nominal sebagaimana dimaksud dalam angka 7) (angka 2) Kodifikasi ini), nilai nominal dimaksud harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 6) (angka 1) Kodifikasi ini).

89



Sumber Regulasi

Ketentuan 4) 5)

122

Pasal 6 15/17/PBI/2013

(1) (2) (3)

(4)

(5) SE 16/2/DPM 2014 Butir C.1 – C.7

Bank bertanggung jawab atas kebenaran data Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang disampaikan kepada Bank Indonesia. Pengajuan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia tidak dapat dibatalkan oleh Bank. Bank dapat mengajukan perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia menerima perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang diajukan oleh Bank. Jangka waktu perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, atau 12 (dua belas) bulan. Bank wajib memenuhi persyaratan perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur sebagai berikut: a. menggunakan Kontrak Lindung Nilai yang masih berlaku; b. menggunakan jenis Underlying Transaksi yang sama sesuai dengan nomor referensi yang tercantum dalam Kontrak Lindung Nilai; c. dalam hal jenis Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf b dimiliki oleh Bank maka nilai nominal perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia paling banyak sebesar nilai outstanding Pinjaman Luar Negeri Bank; dan d. jangka waktu perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia paling lama sebesar sisa jangka waktu Kontrak Lindung Nilai. Setelmen perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dapat dilakukan secara netting.

Perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia 1. Bank dapat mengajukan perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia. 2. Bank Indonesia menerima perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang diajukan oleh Bank. 3. Jangka waktu perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia adalah 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, atau 12 (dua belas) bulan. 4. Bank yang akan mengajukan perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia diatur sebagai berikut: a. Bank harus memiliki Peringkat Komposit sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia (Paragraf 119 Kodifikasi ini). b. Bank wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia (Paragraf 122 ayat (4) Kodifikasi ini). 5. Bank yang akan mengajukan perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia melakukan transaksi perpanjangan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia jatuh waktu. 6. Bank yang mengajukan perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia melakukan prosedur yang sama dengan pengajuan pada

90



Sumber Regulasi

Ketentuan awal Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam butir B.4.c. angka 1) sampai dengan angka 3), dan angka 6) sampai dengan angka 10) (Paragraf 127 angka 1) sampai dengan angka 3), dan Paragraf 121 angka 1) sampai dengan angka 5) Kodifikasi ini). 7. Bank yang mengajukan perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia harus menginformasikan nomor referensi Kontrak Lindung Nilai sebagaimana dimaksud dalam butir B.4.c.5) (Paragraf 127 angka 1) Kodifikasi ini).

123

Pasal 7 15/17/PBI/2013

Bank dilarang menggunakan Underlying Transaksi yang sama lebih dari satu Kontrak Lindung Nilai dan satu Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

124

Pasal 8 15/17/PBI/2013

Bank Indonesia menetapkan dan mengumumkan tingkat premi atau diskon dari Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia

125

Pasal 9 15/17/PBI/2013

(1) Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dilakukan dalam valuta Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah. (2) Kurs spot Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah yang digunakan dalam Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia adalah kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR).

SE 16/2/DPM 2014 Butir B.1 – B.3

1.

2. 3.

126


Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dilakukan melalui Transaksi Swap Beli Bank kepada Bank Indonesia dalam Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah, dalam rangka Lindung Nilai yang dilakukan antara Bank dengan Bank Indonesia. Jenis valuta asing dalam Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia adalah Dolar Amerika Serikat. Kurs spot Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah yang digunakan dalam Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia adalah kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) pada tanggal transaksi.

Pelaksanaan Transaksi (1)

(2)

Bank Indonesia mengumumkan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia pada setiap hari kerja melalui sarana informasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia dapat meniadakan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, kecuali dalam rangka perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia akan mengumumkan ketiadaan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan transaksi antara lain melalui sarana informasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

SE 16/2/DPM 2014 Butir B.4.a

Pengumuman dan pelaksanaan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia 1) Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dilakukan pada setiap hari kerja.

91


Sumber Regulasi

Transaksi Valuta Asing Ketentuan 2) Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dapat memiliki jangka waktu 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, atau 12 (dua belas) bulan, yang dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu. 3) Bank Indonesia mengumumkan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) jam sebelum window time transaksi dibuka melalui sistem Laporan Harian Bank Umum (LHBU) atau sarana informasi lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 3) paling kurang meliputi: a) jangka waktu swap; b) premi swap; c) tanggal transaksi; d) window time transaksi; e) tanggal setelmen (tanggal valuta); dan f) kurs JISDOR. 5) Bank dapat melakukan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

127

SE 16/2/DPM 2014 Butir D

Peniadaan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia 1. Bank Indonesia dapat meniadakan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, kecuali dalam rangka perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia. 2. Pengumuman peniadaan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, akan diumumkan Bank Indonesia paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal peniadaan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia melalui sistem LHBU atau sarana informasi lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 11 15/17/PBI/2013

Pelaksanaan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia diatur sebagai berikut: a. Bank Indonesia mengumumkan tingkat premi atau diskon Transaksi Swap Lindung Nilai pada hari pelaksanaan Transaksi Swap Lindung Nilai, melalui sarana informasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. b. Bank dapat melakukan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia melalui media komunikasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. c. Pada setiap perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, Bank wajib mencantumkan pada deal conversation nomor referensi Kontrak Lindung Nilai yang sesuai. Bank Indonesia memberikan nomor referensi Kontrak Lindung Nilai kepada Bank setelah Bank Indonesia menerima Kontrak Lindung Nilai dari Bank. Nomor referensi Kontrak Lindung Nilai digunakan untuk mengidentifikasikan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dan kaitannya dengan dokumen Underlying Transaksi yang ditatausahakan oleh Bank maupun sebagai dasar bagi perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

92


128

Sumber Regulasi SE 16/2/DPM 2014 Butir B.4.c.1) B.4.c.5)

Transaksi Valuta Asing Ketentuan Pengajuan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia 1) Bank mengajukan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia secara langsung tanpa melalui lembaga perantara. 2) Pengajuan transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan melalui RMDS atau sarana komunikasi lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 3) Pengajuan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia paling kurang meliputi informasi: a) nama Bank; b) jangka waktu dan nominal Underlying Transaksi yang tercantum pada Kontrak Lindung Nilai; c) tanggal transaksi; d) tanggal valuta; e) jangka waktu Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia; f) tanggal jatuh waktu; g) nilai nominal; dan h) nomor rekening Bank di bank koresponden. 4) Setiap pengajuan Kontrak Lindung Nilai, sebagaimana dimaksud dalam butir 4.b (Paragraf 120 Kodifikasi ini) disertai juga dengan informasi yang berisi pernyataan Bank bahwa seluruh persyaratan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia telah dipenuhi. Contoh pernyataan Bank mengenai pemenuhan persyaratan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia tercantum pada Lampiran II (Lampiran 15 Kodifikasi ini). 5) Setelah diterimanya pengajuan Kontrak Lindung Nilai sebagaimana dimaksud dalam butir b.3) (butir 3) Paragraf 120 Kodifikasi ini) dan pengajuan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka 3), Bank Indonesia akan memberikan nomor referensi kepada Bank untuk setiap Kontrak Lindung Nilai.

SE 16/2/DPM 2014 Butir B.4.d

Konfirmasi atas Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia Bank Indonesia meminta Bank untuk melakukan konfirmasi atas pengajuan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang dilakukan oleh Bank melalui RMDS atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang meliputi: 1) nominal transaksi; 2) jangka waktu transaksi; 3) tanggal valuta dan tangga jatuh waktu; 4) kurs JISDOR; 5) kurs forward; 6) premi swap; 7) nomor rekening Bank di bank koresponden; dan 8) nomor rekening giro Bank di Bank Indonesia.

BAB IV Pasal 12 15/17/PBI/2013

Dokumen Transaksi (1) Bank wajib bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen asli Underlying Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dan dokumen fotokopi Underlying Transaksi swap jual antara Bank dengan nasabah.

93



Sumber Regulasi

Ketentuan (2) Dalam hal Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia didasarkan atas Underlying Transaksi yang dimiliki oleh nasabah maka dokumen Underlying Transaksi berupa kontrak swap jual antara Bank dengan nasabah. (3) Dalam hal Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia didasarkan atas Underlying Transaksi yang dimiliki oleh Bank maka dokumen Underlying Transaksi berupa dokumen Pinjaman Luar Negeri.

SE 16/2/DPM 2014 Huruf A

1.

Dokumen underlying milik Bank dalam Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia (Paragraf 118 ayat (3) Kodifikasi ini) diatur sebagai berikut: a. Dalam hal Underlying Transaksi berupa Pinjaman Luar Negeri Bank dalam bentuk perjanjian kredit maka dokumen underlying berupa perjanjian kredit (loan agreement) antara Bank dengan kreditur Bank. b. Dalam hal Underlying Transaksi berupa Pinjaman Luar Negeri Bank dalam bentuk penerbitan surat utang maka dokumen underlying antara lain berupa laporan penjualan surat utang yang dikeluarkan oleh global custody. 2. Dokumen underlying milik nasabah dalam Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Swap Lindung Nilai (Paragraf 118 ayat (4) Kodifikasi ini) kepada Bank Indonesia, berupa dokumen transaksi swap jual antara Bank dengan nasabah dalam bentuk deal ticket atau kontrak swap. 3. Dokumen underlying transaksi swap jual antara Bank dengan nasabah diatur sebagai berikut: a. Underlying transaksi berupa Pinjaman Luar Negeri dalam bentuk perjanjian kredit, maka dokumen underlying transaksi berupa perjanjian kredit (loan agreement) antara nasabah dengan kreditur nasabah. b. Underlying transaksi berupa Pinjaman Luar Negeri dalam bentuk penerbitan surat utang, maka dokumen underlying transaksi antara lain berupa laporan penjualan surat utang yang dikeluarkan oleh global custody. c. Underlying transaksi berupa Investasi Langsung, maka dokumen underlying transaksi antara lain berupa dokumen terkait dengan realisasi investasi. d. Underlying transaksi berupa Devisa Hasil Ekspor (DHE), maka dokumen underlying transaksi antara lain berupa Authenticated SWIFT message (MT910) yang berisi informasi penerimaan DHE. e. Underlying transaksi berupa investasi pada infrastruktur pembangunan sarana umum dan produksi, maka dokumen underlying transaksi berupa dokumen kegiatan investasi yang diatur sebagai berikut: 1) dalam hal pemilik proyek infrastruktur adalah pemerintah, maka dokumen kegiatan investasi antara lain berupa dokumen persetujuan proyek dari instansi yang berwenang;

94



Sumber Regulasi

Ketentuan 2)

dalam hal pemilik proyek infrastruktur adalah lembaga nonpemerintah, maka dokumen kegiatan investasi antara lain berupa dokumen persetujuan proyek dari lembaga pemilik proyek. f. Underlying transaksi berupa investasi pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka dokumen underlying transaksi antara lain berupa rencana dan bukti realisasi investasi pada Surat Berharga Negara. 4. Bank bertanggung jawab atas penatausahaan kelengkapan dokumen asli Underlying Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dan dokumen fotokopi underlying transaksi swap jual antara Bank dengan nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia (Paragraf 128 Kodifikasi ini). 5. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 4 diterima oleh Bank dari nasabah paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

129

BAB V Pasal 13 15/17/PBI/2013

Setelmen Transaksi (1) (2) (3)

SE 16/2/DPM 2014 Butir B.4.e

Bank bertanggung jawab atas setelmen Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia. Bank wajib menyerahkan dana Dolar Amerika Serikat pada first leg dari Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia pada tanggal valuta. Bank wajib menyediakan dana Rupiah pada tanggal valuta di rekening giro Bank pada Bank Indonesia pada second leg dari Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

Setelmen Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia 1) Setelmen first leg a) Bank Indonesia melakukan setelmen first leg paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, dengan mengkredit rekening giro Rupiah Bank sebesar nilai setelmen first leg. b) Nilai setelmen first leg dihitung sebesar nilai nominal Dolar Amerika Serikat yang diajukan dikalikan dengan kurs JISDOR. c) Bank wajib menyelesaikan transfer dana Dolar Amerika Serikat ke rekening Bank Indonesia di bank koresponden pada tanggal valuta (tanggal setelmen), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia (Paragraf 129 ayat (2) Kodifikasi ini). d) Dalam hal pada tanggal setelmen first leg, Bank tidak melakukan transfer dana Dolar Amerika Serikat sebesar nilai transaksi yang diajukan, maka Bank wajib menyelesaikan transfer dana Dolar Amerika Serikat sebesar nilai transaksi yang diajukan pada hari kerja berikutnya. e) Atas keterlambatan penyelesaian kewajiban setelmen sebagaimana dimaksud dalam huruf d), Bank dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b angka 1 Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank

95



Sumber Regulasi

Ketentuan

2)

3)

130

Indonesia (Paragraf 131 ayat (2) huruf a dan huruf b angka 1 Kodifikasi ini). Setelmen second leg a) Pada tanggal Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia jatuh waktu (second leg), Bank Indonesia melakukan transfer dana Dolar Amerika Serikat ke rekening Bank di bank koresponden sebesar nilai nominal Dolar Amerika Serikat pada setelmen first leg. b) Bank Indonesia mendebet rekening giro Rupiah Bank sebesar nilai nominal Dolar Amerika Serikat pada setelmen first leg dikalikan kurs setelmen second leg. c) Kurs setelmen second leg adalah kurs JISDOR saat tanggal transaksi ditambah premi swap yang dibayarkan Bank kepada Bank Indonesia. d) Bank wajib menyediakan dana Rupiah pada tanggal valuta (tanggal setelmen second leg) di rekening giro Rupiah Bank pada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia (Paragraf 129 ayat (3) Kodifikasi ini). e) Dalam hal pada tanggal setelmen second leg, Bank tidak memiliki dana Rupiah yang cukup untuk memenuhi kewajiban setelmen sebagaimana dimaksud dalam huruf d), maka Bank wajib menyediakan dana Rupiah yang cukup untuk memenuhi kewajiban setelmen pada hari kerja berikutnya. f) Pembayaran nominal Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf d) dilakukan melalui pendebetan Rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia. g) Atas keterlambatan penyelesaian kewajiban setelmen sebagaimana dimaksud dalam huruf e), Bank dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b angka 2 Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia (Paragraf 131 ayat (2) huruf a dan huruf b angka 2 Kodifikasi ini). Dalam hal setelah terjadinya Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan angka 2), tanggal setelmen first leg atau tanggal setelmen second leg ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah, pelaksanaan setelmen dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 14 15/17/PBI/2013

Setelmen secara netting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) (Paragraf 122 ayat (5) Kodifikasi ini) untuk perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, meliputi: a. netting untuk nilai nominal yang sama pada setiap perpanjangan; b. netting untuk nilai nominal yang lebih kecil pada setiap perpanjangan; atau c. netting untuk nilai nilai nominal yang sesuai dengan nilai outstanding Pinjaman Luar Negeri Bank pada setiap periode perpanjangan.

SE 16/2/DPM 2014 Butir C.8 – C.13

1. 2.

Setelmen perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dapat dilakukan secara netting. Bank Indonesia meminta Bank untuk melakukan konfirmasi atas pengajuan perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank

96



Sumber Regulasi

Ketentuan

3.

4.

Indonesia melalui RMDS atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang meliputi: a. nominal transaksi; b. jangka waktu transaksi; c. tanggal valuta dan tanggal jatuh waktu; d. kurs JISDOR; e. kurs forward; f. premi swap; g. nilai nominal netting baik dalam Dolar Amerika Serikat maupun dalam Rupiah; h. nomor rekening Bank di bank koresponden; dan i. nomor rekening giro Bank di Bank Indonesia. Setelmen secara netting untuk perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia meliputi: a. netting untuk nilai nominal yang sama pada setiap perpanjangan; b. netting untuk nilai nominal yang lebih kecil pada setiap perpanjangan; atau c. netting untuk nilai nominal yang sesuai dengan nilai outstanding Pinjaman Luar Negeri Bank pada setiap periode perpanjangan. Setelmen netting untuk nilai nominal yang sama pada setiap perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam butir 10.a (butir 3.a Kodifikasi ini) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: a. Nilai setelmen netting untuk nominal Rupiah dihitung sebagai berikut:

b.

5.

Dalam hal perhitungan dalam huruf a menghasilkan selisih negatif, maka Bank Indonesia akan mengkredit rekening giro Rupiah Bank sebesar hasil perhitungan dalam huruf a. c. Dalam hal perhitungan dalam huruf a menghasilkan selisih positif, maka Bank Indonesia akan mendebet rekening giro Rupiah Bank sebesar hasil perhitungan dalam huruf a. Contoh perhitungan setelmen netting untuk nilai nominal yang sama tercantum pada Lampiran III dan Lampiran IV (Lampiran 16 dan Lampiran 17 Kodifikasi ini). Setelmen netting untuk nilai nominal yang lebih kecil pada setiap perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam butir 10.b (butir 3.b Kodifikasi ini) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: a. Nilai setelmen netting untuk Dolar Amerika Serikat dihitung sebagai berikut:

b.

Bank Indonesia melakukan transfer dana Dolar Amerika Serikat ke rekening Bank di bank koresponden sebesar nilai setelmen netting dalam huruf a.

97



Sumber Regulasi

Ketentuan c.

Nilai setelmen netting untuk Rupiah dihitung sebagai berikut:

d.

Dalam hal perhitungan dalam huruf c menghasilkan selisih positif, maka Bank Indonesia akan mendebet rekening giro Rupiah Bank sebesar hasil perhitungan dalam huruf c. e. Dalam hal perhitungan dalam huruf c menghasilkan selisih negatif, maka Bank Indonesia akan mengkredit rekening giro Rupiah Bank sebesar hasil perhitungan dalam huruf c. Contoh perhitungan setelmen netting untuk nilai nominal yang lebih kecil pada setiap perpanjangan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran V dan Lampiran VI (Lampiran 18 dan Lampiran 19 Kodifikasi ini). 6. Setelmen netting untuk nilai nominal yang sesuai dengan nilai outstanding Pinjaman Luar Negeri Bank pada setiap periode perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam butir 10.c (butir 3.c Kodifikasi ini) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: a. Dalam hal Pinjaman Luar Negeri Bank dalam bentuk perjanjian kredit, maka nilai perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia disesuaikan dengan nilai outstanding Pinjaman Luar Negeri Bank yang telah berubah sesuai dengan jadwal pembayaran cicilan Pinjaman Luar Negeri Bank kepada kreditur. b. Dalam hal Pinjaman Luar Negeri Bank dalam bentuk penerbitan surat utang, maka nilai perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia disesuaikan dengan nilai outstanding surat utang yang diterbitkan Bank. c. Mekanisme perhitungan setelmen netting untuk nilai nominal yang sesuai dengan nilai outstanding Pinjaman Luar Negeri Bank pada setiap periode perpanjangan, mengacu pada mekanisme perhitungan setelmen netting untuk nilai nominal yang lebih kecil pada setiap perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam angka 12 (angka 5 Kodifikasi ini). Contoh perhitungan setelmen netting untuk nilai nominal yang sesuai dengan nilai outstanding Pinjaman Luar Negeri Bank pada setiap periode perpanjangan tercantum pada Lampiran VII (Lampiran 20 Kodifikasi ini). Contoh format deal conversation di RMDS terkait pengajuan Kontrak Lindung Nilai, Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, dan perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia tercantum pada Lampiran VIII (Lampiran 21 Kodifikasi ini).

131

BAB VI Pasal 15 15/17/PBI/2013

Sanksi (1)

Setiap pelanggaran Bank pada setiap Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7, Pasal 11 huruf c, Pasal 12 ayat (1) (Paragraf 118 ayat (2), Paragraf 122 ayat (4), Paragraf 123, Paragraf 127 huruf c, Paragraf 128 ayat (1) Kodifikasi ini), dikenakan sanksi: a. teguran tertulis; dan/ atau

98



Sumber Regulasi

Ketentuan b.

(2)

(3)

(4)

132

kewajiban membayar sebesar 1‰ (satu perseribu) dari nilai Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia dalam denominasi Rupiah dengan menggunakan kurs JISDOR pada tanggal transaksi dan paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia. Bank yang tidak memenuhi kewajiban setelmen transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) (Paragraf 129 ayat (2) dan (3) Kodifikasi ini) dikenakan sanksi: a. teguran tertulis; dan b. kewajiban membayar yang dihitung atas dasar : 1. rata-rata suku bunga Fed Fund yang berlaku selama periode keterlambatan ditambah 200 (dua ratus) basis point dikalikan nominal transaksi dikalikan hari keterlambatan dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh) untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta Dolar Amerika Serikat; 2. suku bunga kebijakan Bank Indonesia (BI rate) yang berlaku ditambah 200 (dua ratus) basis point dikalikan nominal transaksi dikalikan hari keterlambatan dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh) untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam Rupiah. Penyelesaian sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendebetan rekening giro Rupiah Bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia. Penyelesaian sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendebetan rekening giro valuta asing atau Rupiah Bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia.

SE 16/2/DPM 2014 Huruf E

Tata Cara Pengenaan Sanksi Dalam hal Bank dikenakan sanksi atas pelanggaran setiap Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dan/atau pelanggaran atas kewajiban setelmen Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia (Paragraf 131 Kodifikasi ini), mekanisme pengenaan sanksi diatur sebagai berikut: 1. Bank Indonesia mengenakan sanksi berupa teguran tertulis dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan. 2. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dan Pasal 15 ayat (2) huruf b Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia (Paragraf 131 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b Kodifikasi ini) dilakukan dengan mendebet rekening giro Rupiah atau rekening giro valuta asing Bank yang ada di Bank Indonesia.

Pasal 16 15/17/PBI/2013

Dalam hal ditemukan pelanggaran atas Pasal 2 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7, dan Pasal 12 ayat (1) (Paragraf 118 ayat (2), Paragraf 122 ayat (4), Paragraf 123, dan Paragraf 128 ayat (1) Kodifikasi ini) pada periode Kontrak Lindung Nilai maka Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia tidak dapat diperpanjang.

99



Sumber Regulasi

Ketentuan

Posisi Devisa Neto Ketentuan Umum 133

Pasal 1 12/10/PBI/2010

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang telah memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing. 2. Modal adalah modal inti dan modal pelengkap sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai kewajiban penyediaan modal minimum Bank Umum pada posisi akhir bulan sebelum bulan laporan. 3. Kurs Penutupan adalah kurs penutupan pada pukul 16.00 WIB setiap hari yang dapat dilihat pada informasi Laporan Harian Bank Umum yang dikelola Bank Indonesia.

134

Pasal 1A 7/37/PBI/2005

Bank wajib mengelola dan memelihara Posisi Devisa Neto sepanjang hari berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Perhitungan Posisi Devisa Neto 135

Pasal 2 12/10/PBI/2010

(1) Bank wajib mengelola dan memelihara Posisi Devisa Neto pada akhir hari kerja dengan ketentuan sebagai berikut: a. secara keseluruhan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari Modal. Modal yang digunakan adalah Modal setelah memperhitungkan faktor pengurang modal. (2) Posisi Devisa Neto secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari: a. selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing; ditambah dengan b. selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam rupiah. (3) Aktiva valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari kas, emas, giro (termasuk giro pada Bank Indonesia), deposit on call, deposito berjangka, sertifikat deposito, margin deposit, surat berharga, kredit yang diberikan, nilai bersih wesel ekspor yang telah diambil alih, rekening antar kantor aktiva dan tagihan lainnya, dalam valuta asing baik kepada penduduk maupun bukan penduduk. Nilai aktiva yang diperhitungkan adalah sebesar nilai buku yaitu nilai setelah diperhitungkan dengan penyisihan penghapusan yang dibentuk dalam valuta yang sama. Termasuk dalam pengertian tagihan lainnya antara lain adalah penyertaan dalam valuta asing, aktiva tetap kantor cabang di luar negeri (setelah

100


Sumber Regulasi

Transaksi Valuta Asing Ketentuan dikurangi depresiasi), pendapatan bunga yang masih harus diterima (accrued interest), tagihan akseptasi, transaksi reverse repo dan tagihan derivatif. Rekening antar kantor aktiva bagi kantor cabang bank asing adalah seluruh rekening antar kantor aktiva dengan kantor di luar negeri, termasuk yang diperhitungkan dalam komponen modal (Dana Usaha). (4) Pasiva valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari giro, deposit on call, deposito berjangka, sertifikat deposito, margin deposit, pinjaman yang diterima, jaminan impor, rekening antar kantor pasiva, pendapatan komprehensif lainnya dari surat-surat berharga valuta asing selain saham dan kewajiban lainnya dalam valuta asing baik terhadap penduduk maupun bukan penduduk. Termasuk dalam pengertian kewajiban lainnya antara lain adalah surat berharga yang diterbitkan bank, biaya yang masih harus dibayar (accrued expense), kewajiban akseptasi, transaksi repo dan kewajiban derivatif. Rekening antar kantor pasiva bagi kantor cabang bank asing adalah seluruh rekening antar kantor pasiva dari kantor-kantor di luar negeri, termasuk yang diperhitungkan dalam komponen modal (Dana Usaha). (5) Rekening administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah rekening dalam valuta asing yang dapat menimbulkan tagihan dan atau kewajiban di masa mendatang yang merupakan komitmen dan kontinjensi yang mencakup spot, bank garansi maupun L/C yang dipastikan menjadi kewajiban Bank setelah dikurangi margin deposit, serta transaksi derivatif antara lain transaksi forward, option, dan future maupun produk-produk lain yang sejenis baik terhadap penduduk maupun bukan penduduk. Nilai rekening administratif yang diperhitungkan adalah sebesar nilai buku, yaitu nilai setelah diperhitungkan dengan penyisihan penghapusan yang dibentuk dalam valuta yang sama.

136

Pasal 3 12/10/PBI/2010

(1) Selain wajib mengelola dan memelihara Posisi Devisa Neto pada akhir hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 135 dalam kodifikasi ini), Bank wajib mengelola dan memelihara Posisi Devisa Neto paling tinggi 20% dari Modal setiap 30 (tiga puluh) menit sejak sistem tresuri Bank dibuka sampai dengan sistem tresuri Bank ditutup. Waktu 30 (tiga puluh menit) dimaksudkan untuk memberikan waktu yang cukup bagi Bank untuk melakukan “squaring” atas posisi terbuka dari transaksi yang dilakukan. Contoh perhitungan setiap 30 (tiga puluh) menit sejak sistem tresuri dibuka adalah sebagai berikut: a. Bank A memiliki waktu pembukaan sistem tresuri pada pukul 08.00 WIB. Posisi Devisa Neto dengan batas maksimal 20% dari Modal setiap akhir jangka waktu 30 (tiga puluh) menit dihitung sejak pukul 08.00 WIB dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) menit yaitu:  Pukul 08.30 WIB : Posisi Devisa Neto paling tinggi 20% dari Modal

101



Sumber Regulasi

Ketentuan  

Pukul 09.00 WIB : Posisi Devisa Neto paling tinggi 20% dari Modal Pukul 09.30 WIB : Posisi Devisa Neto paling tinggi 20% dari Modal; dan  seterusnya hingga sistem tresuri ditutup. b. Bank B memiliki waktu pembukaan sistem tresuri pada pukul 07.45 WIB. Posisi Devisa Neto dengan batas maksimal 20% dari Modal setiap akhir jangka waktu 30 (tiga puluh) menit dihitung sejak pukul 07.45 WIB dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) menit yaitu:  Pukul 08.15 WIB : Posisi Devisa Neto paling tinggi 20% dari Modal  Pukul 08.45 WIB : Posisi Devisa Neto paling tinggi 20% dari Modal  Pukul 09.15 WIB : Posisi Devisa Neto paling tinggi 20% dari Modal; dan  seterusnya hingga sistem tresuri ditutup. (2) Perhitungan Posisi Devisa Neto setiap 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Kurs Penutupan pada hari kerja sebelumnya. (3) Posisi Devisa Neto setiap 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjumlahan antara Posisi Devisa Neto secara keseluruhan akhir hari kerja sebelumnya dengan posisi terbuka tresuri pada setiap akhir jangka waktu 30 (tiga puluh) menit. Posisi Devisa Neto secara keseluruhan akhir hari kerja sebelumnya merupakan Posisi Devisa Neto masing-masing valuta asing sebelum diabsolutkan. Contoh: (Dalam rupiah) USD JPY Total Posisi Devisa Neto secara keseluruhan pada 50 (40) akhir hari kerja sebelumnya Posisi terbuka tresuri setiap akhir jangka (10) 20 waktu 30 (tiga puluh) menit pada hari kerja berjalan Posisi Devisa Neto Setiap akhir jangka 40 (20) 20 waktu 30 (tiga puluh) menit Asumsi Modal = 100, maka Posisi Devisa Neto setiap akhir jangka waktu 30 (tiga puluh) menit = ( 20 / 100 ) x 100% = 20% (4) Posisi terbuka tresuri pada setiap akhir jangka waktu 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan selisih bersih antara transaksi beli dan jual valuta asing yang terkait dengan kegiatan tresuri Bank pada posisi akhir 30 (tiga puluh) menit yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “kegiatan tresuri” antara lain transaksi beli dan jual valuta asing yang dilakukan di dealing room.

102


Sumber Regulasi

Transaksi Valuta Asing Ketentuan (5) Perhitungan posisi terbuka tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk transaksi valuta asing yang telah dilakukan (deal done) namun belum dimasukkan ke dalam sistem tresuri. Contoh: Bank A memiliki waktu pembukaan sistem tresuri pada pukul 08.00 WIB. Apabila terjadi transaksi valuta asing pada pukul 08.20 WIB namun belum dimasukkan ke dalam sistem tresuri sampai dengan pukul 08.30 WIB, maka transaksi dimaksud termasuk dalam perhitungan Posisi Devisa Neto setiap akhir jangka waktu 30 (tiga puluh) menit pada pukul 08.30 WIB.

137


Pemeliharaan Posisi Devisa Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 135 dalam kodifikasi ini) dihitung secara gabungan yaitu: a. bagi Bank yang berbadan hukum Indonesia mencakup seluruh kantor cabang di dalam negeri maupun di luar negeri. b. Bagi kantor cabang bank asing mencakup seluruh kantor-kantornya di Indonesia.

138

Pasal 4 5/13/PBI/2003

(1) Dalam rangka menghitung Posisi Devisa Neto, bagi Bank yang tidak dapat menghitung nilai delta dari posisi option (delta based equivalent), posisi option yang diperhitungkan hanya posisi option yang diterbitkan Bank. (2) Seluruh atau sebagian posisi option yang diterbitkan Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan saling hapus dengan posisi option lainnya sepanjang identik. (3) Proses saling hapus untuk posisi option yang identik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah posisi option yang diterbitkan Bank dengan pos lawan posisi option yang dibeli Bank, yang memiliki persyaratan sama dalam: a. tanggal pelaksanaan (exercise date); b. harga yang disepakati (strike price); c. jenis valuta; d. transaksi yang mendasari (underlying transaction); dan e. jenis option. Contoh saling hapus untuk posisi yang identik antara lain posisi penjualan (sell) call option dengan posisi pembelian (buy) call option apabila keduanya memiliki persyaratan sama.

139

Pasal 5 5/13/PBI/2003

(1) Bagi Bank yang dapat menghitung nilai delta dari posisi option (delta based equivalent), posisi option yang diperhitungkan adalah seluruh posisi option Bank. Yang dimaksud dengan seluruh posisi option adalah posisi option yang diterbitkan Bank (Bank sebagai writer) dan posisi option yang dibeli Bank (Bank sebagai holder) (2) Perhitungan nilai delta dan posisi option sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia (lampiran 12 Kodifikasi ini).

103


Sumber Regulasi

Transaksi Valuta Asing Ketentuan (3) Seluruh atau sebagian posisi option Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat saling hapus dengan posisi option lainnya sepanjang simetris. Contoh posisi yang bersifat simetris, antara lain apabila Bank menerbitkan (sell) call option maka posisi simetris adalah posisi: 1. pembelian (buy) call option; atau 2. penerbitan (sell) put option. (4) Proses saling hapus untuk posisi option yang simetris sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hanya dapat dilakukan dengan perhitungan nilai delta dari posisi option (delta based equivalent)

Pengecualian Posisi Struktural 140

Pasal 6 5/13/PBI/2003

(1) Bank dapat mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk dapat mengecualikan posisi struktural dalam valuta asing dari perhitungan Posisi Devisa Neto. Pengajuan permohonan termasuk perubahan atas posisi struktural yang disebabkan penambahan atau pengurangan posisi struktural. Perubahan akibat depresiasi dilaporkan setiap 1 (satu) tahun. Tata cara pengajuan permohonan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia. (2) Posisi struktural sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah posisi yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria: a. bagian dan investasi strategis dan penting untuk operasional Bank atau posisi yang diwajibkan oleh otoritas; b. posisi tersebut merupakan investasi jangka menengah atau jangka panjang dan tidak digunakan untuk tujuan spekulatif; c. posisi tersebut telah disetujui oleh Direksi Bank. Termasuk posisi dalam ayat ini antara lain: a. penempatan dana yang bersifat permanen di kantor cabang di luar negeri yang diwajibkan oleh otoritas setempat; b. pembelian aktiva tetap untuk kantor cabang Bank di luar negeri; c. penyertaan dalam valuta asing, tidak termasuk penyertaan dalam rangka penyelamatan kredit; d. posisi lindung nilai yang dilakukan untuk melindungi nilai Modal yang ditempatkan dalam mata uang asing; e. posisi lindung nilai terhadap penempatan dana yang bersifat permanen di kantor cabang luar negeri; f. Dana Usaha kantor cabank bank asing di Indonesia yang diperhitungkan sebagai Modal; g. Pinjaman Subordinasi dan Modal Pinjaman yang diperhitungkan sebagai Modal. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Bank kepada Bank Indonesia, dengan alamat: a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, J1. MH. Thamrin No.2 Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau

104



Sumber Regulasi

Ketentuan b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia. (4) Dalam hal permohonan Bank untuk mengecualikan posisi struktural dalam valuta asing pada perhitungan Posisi Devisa Neto disetujui oleh Bank Indonesia maka Bank wajib menerapkan pengecualian posisi struktural dimaksud secara konsisten.

Lamp. 1 SE 9/33/DPNP 2007 butir II.3.d.2) dan 3)

(5) Dalam rangka memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia, Bank wajib menyampaikan dokumen pendukung yang terkait dengan status dari Posisi Struktural dan bukti pembukuan transaksi. Contoh: Posisi Struktural berupa aktiva tetap di luar negeri perlu didukung antara lain dengan dokumen yang berupa bukti kepemilikan, bukti pembayaran dan dokumen pembukuan. (6) Bank Indonesia dapat meminta tambahan dokumen kepada Bank untuk memastikan kelayakan dari suatu Posisi Struktural yang akan dikecualikan dari perhitungan Posisi Devisa Neto.

Pelaporan 141

Pasal 7 7/37/PBI/2005

(1) Bank wajib menyampaikan laporan Posisi Devisa Neto akhir hari kerja secara berkala dan benar kepada Bank Indonesia. (2) Tata cara mengenai penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan yang berlaku tentang Laporan Harian Bank Umum. (3) Bank wajib menyesuaikan Penyusunan Laporan Harian Bank Umum untuk Laporan Posisi Devisa Neto sesuai dengan ketentuan tentang Posisi Devisa Neto yang berlaku.

142

Pasal 7A 12/10/PBI/2010

(1) Bank wajib menatausahakan informasi yang mendukung pemantauan Posisi Devisa Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) (Paragraf 135 ayat (1) dan Paragraf 136 ayat (1) dalam kodifikasi ini). Informasi yang mendukung antara lain berupa deal conversation, deal confirmation, blotter, dan/atau informasi pendukung lainnya. (2) Bank Indonesia dapat meminta informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diperlukan. (3) Dalam hal terjadi pelanggaran kewajiban pengelolaan dan pemeliharaan atas Posisi Devisa Neto pada akhir hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) (Paragraf 135 ayat (1) dalam kodifikasi ini) dan Posisi Devisa Neto setiap 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) (Paragraf 136 ayat (1) dalam kodifikasi ini), Bank wajib menyampaikan laporan pelanggaran dimaksud kepada Bank Indonesia dengan format sebagaimana dalam Lampiran 1 Peraturan Bank Indonesia ini (Lampiran 13 dalam kodifikasi ini).

105


Sumber Regulasi

Transaksi Valuta Asing Ketentuan Penyampaian laporan dari Bank kepada Bank Indonesia dialamatkan kepada: a. Bank Indonesia cq. Direktorat Pengawasan Bank yang membawahi pengawasan bank yang bersangkutan, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berada di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia (DKI Jakarta, Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Tanggerang, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten Kerawang); b. Kantor Bank Indonesia yang mewilayahi, bagi Bank yang berada di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a. (4) Laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat pukul 16.00 WIB pada 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya pelanggaran. Contoh waktu pelaporan pelanggaran Posisi Devisa Neto yang melampaui batas paling tinggi 20% modal adalah sebagai berikut: a. Apabila pelanggaran Posisi Devisa Neto setiap 30 (tiga puluh) menit terjadi pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2010, maka Bank menyampaikan laporan pelanggaran paling lambat pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2010 pukul 16.00 WIB. b. Apabila pelanggaran Posisi Devisa Neto setiap 30 (tiga puluh) menit terjadi pada hari Jumat tanggal 17 September 2010, maka Bank menyampaikan laporan pelanggaran paling lambat pada hari Selasa 21 September 2010 pukul 16.00 WIB. c. Apabila pelanggaran Posisi Devisa Neto secara keseluruhan pada akhir hari kerja terjadi pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2010, maka Bank menyampaikan laporan pelanggaran paling lambat pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2010 pukul 16.00 WIB. d. Apabila pelanggaran Posisi Devisa Neto secara keseluruhan pada akhir hari kerja terjadi pada hari Jumat tanggal 17 September 2010, maka Bank menyampaikan laporan pelanggaran paling lambat pada hari Selasa 21 September 2010 pukul 16.00 WIB. (5) Laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani paling kurang oleh pejabat eksekutif Bank. Yang dimaksud dengan “pejabat eksekutif” adalah pejabat eksekutif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai Bank Umum dan Bank Umum Syariah.

143

Pasal 8 7/37/PBI/2005

(1) Bank wajib menyusun laporan Posisi Devisa Neto akhir hari kerja dengan menggunakan Kurs Penutupan. (2) Dalam hal Kurs Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk valuta asing tertentu tidak tersedia, Bank dapat menggunakan crossing rate pada waktu yang sama dengan Kurs Penutupan.

106


Sumber Regulasi

144

Pasal 9 5/13/PBI/2003


Jangka Waktu Penyelesaian Pelanggaran Bagi Bank yang melanggar kewajiban memelihara Posisi Devisa Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) (Paragraf 135 ayat (1) dalam kodifikasi ini) sebagai akibat perubahan cakupan aktiva valuta asing, pasiva valuta asing, dan rekening administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) (Paragraf 135 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dalam kodifikasi ini), yang berkaitan dengan posisi struktural diberikan waktu untuk menyelesaikan pelanggaran Posisi Devisa Neto dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya ketentuan tentang Posisi Devisa Neto yang berlaku. Dengan ketentuan ini pelanggaran Posisi Devisa Neto akibat adanya perubahan ketentuan yang terkait dengan posisi struktural tidak dikenalkan sanksi pelanggaran sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini. 145


Bagi Bank yang pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini memiliki Posisi Devisa Neto untuk neraca melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b (Paragraf 135 ayat (1) huruf b dalam kodifikasi ini) wajib menurunkannya sehingga selambat-lambatnya pada tanggal 1 September 2004 Posisi Devisa Neto neraca telah sesuai dengan ketentuan tentang Posisi Devisa Neto yang berlaku.

Sanksi 146

Pasal 10 12/10/PBI/2010

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A, Pasal 6 ayat (4), Pasal 7A ayat (1), dan Pasal 8 ayat (1) (Paragraf 134, Paragraf 140 ayat (4), Paragraf 142 ayat (1), dan Paragraf 143 ayat (1) dalam kodifikasi ini) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Bank yang melakukan pelanggaran Posisi Devisa Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) (Paragraf 135 ayat (1) dan Paragraf 136 ayat (1) dalam kodifikasi ini), dikenakan sanksi berupa: a. teguran tertulis; dan b. sanksi kewajiban membayar sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap hari pelanggaran atau paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dalam 1 (satu) tahun kalender. (3) Bank yang melakukan pelanggaran Posisi Devisa Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) (Paragraf 135 ayat (1) dan Paragraf 136 ayat (1) dalam kodifikasi ini) selama lebih dari 1 (satu) hari kerja dan tidak menyampaikan laporan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (4) (Paragraf 142 ayat (4) dalam kodifikasi ini), maka selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank juga dikenakan sanksi berupa penurunan 1 (satu) peringkat penilaian faktor manajemen dan peningkatan penilaian profil risiko untuk Risiko Kepatuhan pada penilaian tingkat kesehatan Bank dalam 2 (dua) periode penilaian setelah exit meeting.

147

Pasal 10A 12/10/PBI/2010

(1) Dalam hal Bank melakukan pelanggaran Posisi Devisa Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (10 (Paragraf 135 ayat (1) dan Paragraf 136 ayat (1) dalam kodifikasi ini) selama 5 (lima) hari kerja

107


Sumber Regulasi

Transaksi Valuta Asing Ketentuan secara berturut-turut atau 15 (lima belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun kalender, namun Bank telah menyampaikan laporan pelanggaran, maka selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) (Paragraf 146 ayat (2) dalam kodifikasi ini), terhadap pengurus dan/atau pejabat eksekutif yang bertanggung jawab dilakukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test). (2) Dalam hal Bank melakukan pelanggaran Posisi Devisa Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) (Paragraf 135 ayat (1) dan Paragraf 136 ayat (1) dalam kodifikasi ini) lebih dari 1 (satu) hari kerja dan Bank tidak menyampaikan laporan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (4) (Paragraf 142 ayat (4) dalam kodifikasi ini), maka selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) (Paragraf 146 ayat (2) dan ayat (3) dalam kodifikasi ini), terhadap pengurus dan/atau pejabat eksekutif yang bertanggung jawab dilakukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

146

Pasal 10B 12/10/PBI/2010

Sanksi terkait dengan tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) (Paragraf 146 ayat (3) dalam kodifikasi ini) dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (2) (Paragraf 147 ayat (2) dalam kodifikasi ini) tidak berlaku dalam hal pelanggaran Posisi Devisa Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) (Paragraf 135 ayat (1) dan Paragraf 136 ayat (1) dalam kodifikasi ini) lebih dari 1 (satu) hari kerja terjadi karena adanya koreksi perhitungan modal dari hasil pemeriksaan Bank Indonesia.

108

`Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/23/DPD Tanggal 8 Juli 2005

Lampiran 1 BANK …. LAPORAN MINGGUAN TRANSAKSI FORWARD BELI BANK DENGAN PIHAK ASING TANGGAL…..s.d…….BULAN…… (dalam ribu USD) Tanggal

No

…

1. 2. … 1. 2. …

Counterparty

Tujuan Transaksi

Jangka Waktu

Jumlah

… … … … … …

KETERANGAN 1. Kolom Tanggal diisi tanggal transaksi 2. Kolom Counterparty diisi dengan nama pihak lawan transaksi 3. Kolom Tujuan Transaksi diisi dengan: a. Investasi, dirinci dengan Penyertaan Langsung, Pemberian Kredit, dan Pembelian Surat-surat Berharga, Export atas dasar L/C, Perdagangan Dalam Negeri atas dasar SKBDN, atau b. Bukan Investasi 4. Kolom Jangka Waktu diisi dengan tenor transaksi 5. Kolom Jumlah diisi dengan nilai individual transaksi 6. Ekivalen valuta asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi dilakukan 7. Pihak Asing adalah warga negara asing, badan hukum asing atau lembaga asing lainnya, warga negara Indonesia yang memiliki status penduduk tetap negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia, kantor Bank di luar negeri dari Bank yang berkantor pusat di Indonesia, kantor perusahaan di luar negeri dari perusahaan yang berbadan hukum Indonesia.

94

109

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/23/DPD Tanggal 8 Juli 2005

Lampiran 2 BANK …. LAPORAN MINGGUAN TRANSAKSI SWAP BELI BANK DENGAN PIHAK ASING TANGGAL…..s.d…….BULAN…… (dalam ribu USD) Tanggal

No

…

1. 2. … 1. 2. …

Counterparty

Tujuan Transaksi

Jangka Waktu

Jumlah

… … … … … …

KETERANGAN 1. Kolom Tanggal diisi tanggal transaksi 2. Kolom Counterparty diisi dengan nama pihak lawan transaksi 3. Kolom Tujuan Transaksi diisi dengan: a. Investasi, dirinci dengan Penyertaan Langsung, Pemberian Kredit, dan Pembelian Surat-surat Berharga, Export atas dasar L/C, Perdagangan Dalam Negeri atas dasar SKBDN, ata u b. Bukan Investasi 4. Kolom Jangka Waktu diisi dengan tenor transaksi 5. Kolom Jumlah diisi dengan nilai individual transaksi 6. Ekivalen valuta asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi dilakukan 7. Pihak Asing adalah warga negara asing, badan hukum asing atau lembaga asing lainnya, warga negara Indonesia yang memiliki status penduduk tetap negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia, kantor Bank di luar negeri dari Bank yang berkantor pusat di Indonesia, kantor perusahaan di luar negeri dari perusahaan yang berbadan hukum Indonesia.

95

110

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/23/DPD Tanggal 8 Juli 2005

Lampiran 3 BANK …. LAPORAN MINGGUAN TRANSAKSI OPTION BANK DENGAN PIHAK ASING TANGGAL…..s.d…….BULAN…… (dalam ribu USD) Tanggal

No

…

1. 2. … 1. 2. …

Counterparty

Tujuan Transaksi

Jangka Waktu

Jumlah

… … … … … …

KETERANGAN 1. Kolom Tanggal diisi tanggal transaksi 2. Kolom Counterparty diisi dengan nama pihak lawan transaksi 3. Kolom Tujuan Transaksi diisi dengan: a. Investasi, dirinci dengan Penyertaan Langsung, Pemberian Kredit, dan Pembelian Surat-surat Berharga, Export atas dasar L/C, Perdagangan Dalam Negeri atas dasar SKBDN, atau b. Bukan Investasi 4. Kolom Jangka Waktu diisi dengan tenor transaksi 5. Kolom Jumlah diisi dengan nilai individual transaksi 6. Ekivalen valuta asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi dilakukan 7. Pihak Asing adalah warga negara asing, badan hukum asing atau lembaga asing lainnya, warga negara Indonesia yang memiliki status penduduk tetap negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia, kantor Bank di luar negeri dari Bank yang berkantor pusat di Indonesia, kantor perusahaan di luar

96

111

negeri dari perusahaan yang berbadan hukum Indonesia. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/23/DPD Tanggal 8 Juli 2005

Lampiran 4 BANK …. LAPORAN MINGGUAN REKAPITULASI TRANSAKSI DERIVATIF BANK DENGAN PIHAK ASING PER JENIS TRANSAKSI DAN TUJUAN TRANSAKSI TANGGAL…..s.d…….BULAN…… (dalam ribu USD) Forward Tanggal

Swap

Option

TOTAL

POSISI

Investasi

Bukan Investasi

Investasi

Bukan Investasi

Investasi

Bukan Investasi

Investasi

Bukan Investasi

Bukan Investasi

…

…

…

…

…

…

…

…

… … … … … …

…

KETERANGAN 1. Kolom Tanggal diisi tanggal transaksi 2. Kolom Posisi diisi dengan Posisi (outstanding) transaksi Bukan Investasi sampai dengan tanggal yang bersangkutan. Cara perhitungan: Posisi awal hari (+/-) 3. Ekivalen valuta asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi dilakukan 4. Pihak Asing adalah warga negara asing, badan hukum asing atau lembaga asing lainnya, warga negara Indonesia yang memiliki status penduduk tetap negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia, kantor Bank di luar negeri dari Bank yang berkantor pusat di Indonesia, kantor perusahaan di luar negeri dari perusahaan yang berbadan hukum Indonesia.

97

112

Lampiran LAMPIRAN 5 I5 SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/3/DPM TANGGAL 28 FEBRUARI 2013 PERIHAL PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 10/42/DPD PERIHAL PEMBELIAN VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH KEPADA BANK

CONTOH SURAT PERMOHONAN PEMBELIAN VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH KEPADA BANK OLEH PVA BANK DAN PVA BUKAN BANK

KOP SURAT PERUSAHAAN SURAT PERMOHONAN PEMBELIAN VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH Menunjuk Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/28/PBI/2008 tanggal 12 November 2008 tentang Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah kepada Bank , bahwa kami : Nama PVA : ................................................................................ No. KPmIU : ................................................................................ dengan ini menyatakan bahwa: 1. Selisih antara total penjualan dengan total pembelian (net jual) valuta asing terhadap rupiah yang kami lakukan dengan nasabah dalam 1 (satu) bulan terakhir adalah sebesar USD ........................... Jumlah ini merupakan dasar transaksi kami dalam melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank. Transaksi pembelian tersebut kami perlukan untuk memenuhi kebutuhan valuta asing kami dalam bertransaksi dengan nasabah kami.

2. Sebagai …

113

Lanjutan Lampiran 5

2. Sebagai pendukung pembelian valuta asing di atas, terlampir kami sampaikan fotokopi data rekapitulasi transaksi jual beli harian kami dengan nasabah selama 1 (satu) bulan terakhir. Demikian surat permohonan kami buat dengan sebenar-benarnya.

Tempat ..................., Tgl/Bulan/Tahun Hormat kami, PT ......................... Ttd. dan Cap Perusahaan

Nama Jelas (Direktur/Pimpinan Cabang)

KEPALA DEPARTEMEN PENGELOLAAN MONETER,

HENDAR

114

Lampiran 6 LAMPIRAN 6II SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/3/DPM TANGGAL 28 FEBRUARI 2013 PERIHAL PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 10/42/DPD PERIHAL PEMBELIAN VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH KEPADA BANK Contoh Perhitungan Net Jual Berdasarkan Data Transaksi Harian Jual Beli UKA antara PVA “XYZ” dengan Nasabah PVA Dalam US Dollar PEMBELIAN

Tanggal 1-Apr-13 2-Apr-13 4-Apr-13 8-Apr-13 9-Apr-13 10-Apr-13 12-Apr-13 15-Apr-13 16-Apr-13 18-Apr-13 22-Apr-13 23-Apr-13 24-Apr-13 29-Apr-13 30-Apr-13 Total Total Transaksi di luar Bank dan PVA

a Nominal 30,000 150,000 25,000 10,000 60,000 120,000 25,000 5,000 75,000 120,000 25,000 75,000 120,000 110,000 10,000 960,000 155,000

Nasabah A BANK ABC D PVA MNO J PVA PQR PVA JKL Q BANK KLM PVA JKL S BANK ABC PVA MNO BANK ABC A

PENJUALAN

1)

1)

1) 1)

1) 1)

1) 1) 1)

b Nominal 35,000 120,000 30,000 10,000 50,000 110,000 30,000 35,000 80,000 140,000 35,000 120,000 110,000 130,000 9,000 1,044,000

Nasabah B C PVA PQR I K L P PVA MNO R PT BTA PVA PQR PVA JKL PVA PQR PT DEF W

714,000

2) 1)

2)

1)

2) 1) 1) 1) 2)

NET JUAL DILUAR TRANSAKSI DENGAN PVA DAN BANK (b-a) Nominal 5,000 120,000 (25,000) 10,000 (10,000) 110,000 30,000 (5,000) 80,000 140,000 (25,000) 130,000 (1,000)

559,000

Keterangan: 1) Tidak termasuk dalam perhitungan net jual. 2) Nasabah wajib melampirkan dokumen underlying pembelian sesuai ketentuan pada butir 7.c.2).a), 7.c.2).b), 7.c.2).c), 7.c.2).d), dan/atau 7.c.2).f).


HENDAR

115

Lampiran 7 Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/12/DPD/ tanggal 8 April 2010 List of Pilot Enterprises Participating in RMB Cross-border Trade Settlement City

1

Name Of Company Guangdong Commercial Trading Import And Export Corporation

2

Guangdong Silique International Group Maufar Corp.,Ltd.

Guang Zhou

3

Guangdong Silique International Group Wintex Corp.Ltd

Guang Zhou

4

Guangdong Silique International Group Garment Co.,Ltd.

Guang Zhou

5

Guangdong Light Industrial Products Imp And Exp Holdings Corp.

Guang Zhou

6

Guangdong Foreign Trade Imp.And Exp. Corp.

Guang Zhou

7

Guangdong Foodstuffs Import & Export (Group) Corparation

Guang Zhou

8

Guangdong Native Produce I/E Corp. (Group).Ltd

Guang Zhou

9

China National Nonferrous Metals Imp.& Exp. Guangdong Corp.

Guang Zhou

10

Guanddong Stationary And Sporting Goods Imp And Exp Corp.

Guang Zhou

11

Guangzhou Henghao Chemical Science Co.Ltd.

Guang Zhou

12

Ho Yu Shoe Material Ltd

Guang Zhou

13

Gise Kam Kwan International Trade Ltd.

Guang Zhou

14

Guangzhou Flashlight Industrial Corporation

Guang Zhou

15

Guangzhou Automobile Trading Co Ltd

Guang Zhou

16

Htc Trade Co Ltd

Guang Zhou

17

Guangzhou Pearl River

18

Guangzhou Shunlung Industrial Corp.

Guang Zhou

19

Guangzhou Shun Lung Industrial Corp.

Guang Zhou

20

Guangzhou Lun Rigid New Material Corporation

Guang Zhou

21

Guangzhou Elec&Eltek Megenetic Integrated Connetors First Co.,Ltd

Guang Zhou

22

W & G Biaxial Materials Technology Corporation

Guang Zhou

23

Pan-Asia Pet Resin(Guangzhou)Co.,Ltd.

Guang Zhou

24

Guangdong Silkgroup Fortune Co.,Ltd.

Guang Zhou

25

Guangzhou Nypro Molding Plastics Products Co.,Ltd.

Guang Zhou

26

Telegoal (Guangzhou) Garment Company Limited

Guang Zhou

27

Guang Zhou Panyu Massway Stationnery & Gift Box Co.,Ltd.

Guang Zhou

28

Exquisite Knitters (Guangzhou) Ltd.

Guang Zhou

29

Guangzhou Huabao Glass Co.,Ltd

Guang Zhou

30

Guangzhou City Pan Yu Chun Fung Footwear Company Limited

Guang Zhou

31

Grg Banking Equipment Co.,Ltd.

Guang Zhou

32

Guangzhou Economic And Technical Development District Construction Import And Export Co. Ltd

Guang Zhou

33

Golden Ware Enterprise Limited

Guang Zhou

34

Guangdong Guangxin Trade Development Co.,Ltd Guangzhou Evervan Footwear Co.,Ltd.

Guang Zhou

35

Piano

Group Co., Ltd

Guang Zhou

Guang Zhou

Guang Zhou 36 Guangzhou Sunmile…

101 116

Lanjutan Lampiran 7 36 Guangzhou Sunmile Industries Co Ltd 37 Guangzhou Trademaster & Creation Ltd.

Guang Zhou

38 Hedy Holding Co.,Ltd 39 Guangdong Silk I/E Corp.(Group).Ltd

Guang Zhou

40 Guangzhou Grace Electron Corporation 41 Epoxy Base Electronic Material Co.,Ltd.

Guang Zhou

42 Guangzhou Panyu Southern Star Co. Ltd. 43 Guangzhou Huasheng Paints And Pigments Co., Ltd

Guang Zhou

44 Guangzhou Shipyard International Co. Ltd. 45 China National Aero-Technology Guangzhou Co.,Ltd

Guang Zhou

46 Eleceltek (Guangzhou ) Electronics Co.,Ltd 47 Lg Chemical (Guangzhou) Engineering Plastics Co.,Ltd.

Guang Zhou

48 Guangzhou Zhujiang Steel Co Ltd 49 Guangzhou Tws Electronics Limited

Guang Zhou

50 Pan Overseas (Guangzhou) Electronic Co.,Ltd 51 Guangzhou Malting Company Ltd

Guang Zhou

52 Guangzhou Yiguan Leather Products Co.,Ltd 53 Wells Electronic Material(Guangzhou)Co.,Ltd.

Guang Zhou

54 Guangzhou Starlite Environmental Friendly Center Limited 55 Guangzhou Jianyuan Material Trade And Logistics Co.Ltd

Guang Zhou

56 Kingfa Sci.& Tech.Co.,Ltd

Guang Zhou

57 Guangdong Petro＿Trade Development Corporation. 58 Tai-I Jiang Corp (Guangzhou) Co., Ltd

Guang Zhou

59 Tai-I Copper (Guangzhou) Co., Ltd 60 Huntsman Advanced Materials (Guangdong) Company Limited

Guang Zhou

61 Huntsman Textile Effects (China) Co.,Ltd. 62 Guangzhou Power Construct Trade Co. Ltd.

Guang Zhou

63 Panyu Metals And Minerals Imp And Exp Corp 64 Guangzhou Zhujiang Lianggua Footwear Co.,Ltd

Guang Zhou

65 High Sun Electrical Industrial Co., Ltd. 66 Ggec Thchnology Limited

Guang Zhou

67 Guoguang Electric Company Limited 68 First Audio Manufacturing Co.,Ltd.

Guang Zhou

69 Guangzhou Tiger Head Battery Group Co.,Ltd 70 Guangzhou Nansha Santis Substrates Ltd

Guang Zhou

71 Panyu Juda Car Audio Equipment Co.,Ltd 72 Guangzhou Kwangfeng Industrial Co.,Ltd.

Guang Zhou

73 Guangzhou Couger Metal Material Ltd. 74 Guangzhou Kam Hing Textile Dyeing Co Ltd

Guang Zhou

Guang Zhou Guang Zhou Guang Zhou Guang Zhou Guang Zhou Guang Zhou Guang Zhou Guang Zhou Guang Zhou Guang Zhou

Guang Zhou Guang Zhou Guang Zhou Guang Zhou Guang Zhou Guang Zhou Guang Zhou Guang Zhou Guang Zhou 75 Bogart …

102 117

Lanjutan Lampiran 7 75

Bogart Lingerie (Guangzhou) Limited

Guang Zhou

76

Guangzhou Panyu Pegasus Footwear Co.,Ltd.

Guang Zhou

77

Guang Zhou Chuang De Shoes Co.,Limited

Guang Zhou

78

Guangzhou Chuangyu Garment Co.,Ltd

Guang Zhou

79

Guangzhou City Panyu Ever Rich Knitting Garment Co.,Ltd.

Guang Zhou

80

Guangzhou Xingxiangweiye Development Co.,Ltd

Guang Zhou

81

Guangzhou Pule Packaging Container Co.,Ltd

Guang Zhou

82

Guangzhou Younibao Trade Co.,Ltd

Guang Zhou

83

Guangzhou Runtian Import And Export Co Ltd

Guang Zhou

84

Df Import & Export Corp.,Ltd

Guang Zhou

85

Tency Enterprise Ltd.

Guang Zhou

86

Sabic Innovative Plastics Co.,Ltd (China)

Guang Zhou

87

Guangzhou Textile Industry Union Import Export Corporation

Guang Zhou

88

Guangzhou Light Holdings Limited

Guang Zhou

89

Gree Electric Appliances, Inc. Of Zhuhai

Zhu Hai

90

Zhuhai Unicizers Industrial Co.,Ltd.

Zhu Hai

91

Philips Dap Company Ltd Zhuhai S.E.Z

Zhu Hai

92

New Ocean Energy Holdings Limited

Zhu Hai

93

Zhuhai Hansen Technology Co.,Ltd.

Zhu Hai

94

China Electronics

Zhu Hai

95

Zhuhai Yueyufeng Iron And Steel Co Ltd

Zhu Hai

96

Elec-Tech International Co.,Ltd.

Zhu Hai

97

Zhuhai Wonderful Electric Power Goods And Materdals Co.Ltd.

Zhu Hai

98

Yuhua Polyester Co.,Ltd Of Zhuhai

Zhu Hai

99

Zhuhai Founder Technology Multi-Layer Pcb Co.,Ltd.

Zhu Hai

100

Eastcom Peace Smart Card Co.,Ltd.

Zhu Hai

101

Intelligent Components Technology Zhuhai Ltd

Zhu Hai

102

V.S. Technology Industry Park(Zhuhai) Co.,Ltd

Zhu Hai

103

Zhuhai Chi Cheng Technology Co.,Ltd

Zhu Hai

104

Zhuhai Shi You Chemical Co.,Ltd

Zhu Hai

105

Zhuhai S.E.Z. Hongta Renheng Paper Co.,Ltd

Zhu Hai

106

Print-Rite. Unicorn Iwage Products Co.,Ltd Of Zhuhai

Zhu Hai

107

Jin Pin Electrical

Zhu Hai

108

Zhuhai Qinfa Trading Co.,Ltd

Zhu Hai

109

Taltex(Zhuhai) Ltd

Zhu Hai

110

Teck Soon Hong (Zhuhai) Flavours And Fragrances Ltd

Zhu Hai

111

Zhuhai Yinghao Electronic Technology Co Ltd

Zhu Hai

112

Zhuhai Sunland Trading Co.,Ltd. Guangdong Ronsen Super Micro-Wire Co.,Ltd

Zhu Hai

113

Zhuhai Co.,Ltd.

Co., Ltd Zhuhai S.E.Z.

Zhu Hai 114 Apollo …

103 118

Lanjutan Lampiran 7 114 Apollo Zhuhai Electronics Co.,Ltd 115 Zhuhai Lewaunion Woollen Mills Limited

Zhu Hai

116 Zhuhai Novel Spinning Knitting And Dyeing Co.,Ltd 117 Sing Hwa Garment Dlpt (Zhuhai) Ltd

Zhu Hai

118 Sunway Plastics And Electric(Zhuhai) Co.,Ltd 119 Kingtech (Zhuhai) Pcb Limited

Zhu Hai

120 Zhuhai Doree Electronic Co.,Ltd. 121 Zhuhai Lightex Woollen Mills Limited

Zhu Hai

122 Luen Fung (Zhuhai) Knitwear Ltd. 123 Zhuhai Lichen Medicine Co.,Ltd

Zhu Hai

124 Dai Cheong (Zhuhai) Concretepile Co.,Ltd 125 Zhuhai Golden Clothing Co.,Ltd

Zhu Hai

126 Guangdong Nam Kwong Industrial And Trading Corp. 127 Dongguan Fay Candle Co., Ltd

Zhu Hai

128 Dongguan Aall & Zyleman Baby Goods Ltd 129 Dongguan Datlywtn Watch Co., Ltd Dongguan Supreme Plastic And Metal Manufacturing Company 130 Limited 131 Dongguan Nine Dragons Paper Industries Co.,Ltd.

Dong Guan

132 Dongguan Texwinca Textile & Garment Ltd. 133 Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.,Ltd.

Dong Guan

134 Dongguan Xinya Electronic Technology Co.,Ltd 135 Dongguan Ming Hui Shoes And Garment Co.,Ltd

Dong Guan

136 Dongguan Wisetex Knitwear Manufactoring Ltd 137 Dongguan Walltes Decorative Material Co.,Ltd.

Dong Guan

138 Dongguan Piko Model Manufacturing Ltd. 139 Dongguan Win-Tech Plastic Materials Ltd

Dong Guan

140 Iriver China Co Ltd 141 Guangdong Shengyi Sci. Tech Co., Ltd

Dong Guan

142 Konica Minolta Business Technologies（Dongguan）Co Ltd 143 Dongguan Shung Chong Steel Products Co Ltd

Dong Guan

144 Fugang Electronic (Dongguan) Co.,Ltd 145 Topship Chemical Co., Ltd

Dong Guan

146 Foxlink Electronic (Dongguan) Co.,Ltd 147 Tatsin Furniture(Dongguan) Co.Ltd

Dong Guan

148 Dongguan Island Printing Co,Ltd 149 Dongguan Taifu Electronic Co.,Ltd

Dong Guan

150 Dongguan Senlin Textile Ltd 151 Guangdong Silver Age Sci And Tech. Co.,Ltd.

Dong Guan

Zhu Hai Zhu Hai Zhu Hai Zhu Hai Zhu Hai Zhu Hai Dong Guan Dong Guan Dong Guan Dong Guan Dong Guan Dong Guan Dong Guan Dong Guan Dong Guan Dong Guan Dong Guan Dong Guan Dong Guan Dong Guan 152 Dongguan Nova…

104 119

Lanjutan Lampiran 7 152 Dongguan Nova Furniture Co.,Ltd 153 Dongguan Sheng He Chemicals Co., Ltd.

Dong Guan

154 Dongguan Keystone Electric Wire And Cable Co.,Ltd 155 Dongguan Qifeng Foreign Trade Co.,Ltd

Dong Guan

156 Dongguan Gloss Mind Apparel Co.,Ltd 157 Dongguan Maugee Industril. Ltd

Dong Guan

158 Dongguan Jing Yi Knitted Garment Co.Ltd 159 Million Harvest Dongguan Co.Ltd

Dong Guan

160 Dongguan Xinlong Varnished Wire Co., Ltd 161 Good Prosperity Furniture(Dongguan)Company Ltd

Dong Guan

162 Dongguan City Xingye Industry Co.,Ltd. 163 Dongguan Universal Circuit Board Equipment Co.,Ltd

Dong Guan

164 Dongguan Fortune Furniture Ltd 165 Dongguan Nan Sing Plastics Ltd.

Dong Guan

166 Dongguan Aoyu Hardware And Plastic Co.,Ltd 167 Dongguan Yihui Trade Co.Ltd

Dong Guan

168 The Wing Fat Printing(Dongguan)Co.Ltd 169 Silver Age Engineering Plastics (Dongguan) Co.,Ltd.

Dong Guan

170 Dongguan Great Eastern Garment Limited 171 Dong Guan Wan Tai Rubber Co.,Ltd.

Dong Guan

172 Dongguan Lingqiao Metaland Plastic Manufacturing Ltd 173 Dongguan Huasheng Audio Products Co.,Ltd.

Dong Guan

174 Dongguan Aeon Tech Co.,Ltd. 175 Dongguan Land Dragon Paper Industries Co., Ltd

Dong Guan

176 Dongguan Sea Dragon Paper Industries Co., Ltd 177 Best System (Dg) Limited

Dong Guan

178 Dongguan Skywalk Sole Co.,Ltd 179 Dongguan Shingtak Shoes Company Ltd

Dong Guan

180 Dongguan Ming Hoi Dyeing ＆ Finishing Factory Co., Ltd. 181 Dongguan Janus Plastic Product Co Ltd

Dong Guan Dong Guan Dong Guan Dong Guan Dong Guan Dong Guan Dong Guan Dong Guan Dong Guan Dong Guan Dong Guan Dong Guan Dong Guan Dong Guan Dong Guan Dong Guan

182 Dongguan Yongqiang Vehicles Manufacturing Co.,Ltd 183 Ricoh Elemex (Shenzhen) Co., Ltd.

Dong Guan

184 Hung Hing Printing(China) Co., Ltd. 185 Shenzhen Vitasoy (Guangming) Foods And Beverage Co., Ltd

Shen Zhen

186 Shenzhen Globe Union Industrial Corp. 187 Haojia Electronic (Shenzhen) Ltd

Shen Zhen

188 Unimicron Technology (Shenzhen) Corp. 189 Z.China Paint Mist. Co.,(Shenzhen) Ltd 190 Shenzhen Jianyi Tower Electronic Co., Ltd

Shen Zhen

Shen Zhen Shen Zhen Shen Zhen Shen Zhen Shen Zhen 191 Action…

105 120

Lanjutan Lampiran 7 191 Action Technology (Shenzhen) Co.,Ltd 192 Shenzhen Huili Electronic Co.,Ltd

Shen Zhen

193 China Associate (Group) Co., Ltd. 194 Zte Kangxun Telecom Co.,Ltd

Shen Zhen

195 Shenzhen China Silk Enterprise Limited 196 Shekou Lam Soon Flour Mills Co., Ltd

Shen Zhen

197 Zte Corporation 198 Shenzhen Mindray Bio-Medical&Electronics Co.,Ltd

Shen Zhen

199 Shenzhen Huali Packing & Trading Co., Ltd 200 Konka Group Co., Ltd

Shen Zhen

201 Ce Lighting Ltd. 202 Byd Precision Manufacture Co., Ltd

Shen Zhen

203 Shenzhen Huawei Communication Technology Co.,Ltd 204 Shenzhen Konka Communication Technology Co.,Ltd

Shen Zhen

205 Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.,Ltd 206 China Electronics Shenzhen Company

Shen Zhen

207 Tianma Microelectronics Co., Ltd 208 Strongjet Technology Co., Ltd

Shen Zhen

209 Ykk Zipper (Shenzhen) Co., Ltd

Shen Zhen

210 Toshiba Tec Information Systems（Shen Zhen）Co.,Ltd 211 Ricoh Componenis Asia (Shenzhen) Co., Ltd

Shen Zhen

212 Timely Electronics (Shenzhen) Co., Ltd 213 Regina Miracle Intimate Apparel (Shenzhen) Co., Ltd

Shen Zhen

214 Simtai Optics (Shenzhen) Co., Ltd 215 Fuding Precision Components (Shenzhen) Co., Ltd

Shen Zhen

216 Sheng Longxing Electronics (Shenzhen) Co., Ltd 217 Merry Electronics (Shenzhen) Co., Ltd

Shen Zhen

218 Msi Computer (Shenzhen) Co., Ltd 219 Winner Industries (Shenzhen) Co.,Ltd.

Shen Zhen

220 Wei Chang Sing Electronics (Shenzhen) Co., Ltd 221 Apcb Electronics (Shen Zhen) Co., Ltd.

Shen Zhen

222 Shenzhen Yu Da Fu Electronic Co., Ltd 223 Sanmina-Sci Enclosure Systems (Shenzhen) Co., Ltd.

Shen Zhen

224 Chochuen Garment (Shenzhen) Co., Ltd 225 Shenzhen Baohing Electronic Wire&Cable Manufacture Co., Ltd

Shen Zhen

226 Nishoku Plastic Mold (Shenzhen)Co.,Ltd 227 Sharetronic Digital Electronic (Shenzhen) Co.,Ltd

Shen Zhen

228 Shenzhen Oriental Wanghe Industrial Co.,Ltd 229 Pantene Industrial Co., Ltd.

Shen Zhen

Shen Zhen Shen Zhen Shen Zhen Shen Zhen Shen Zhen Shen Zhen Shen Zhen Shen Zhen Shen Zhen

Shen Zhen Shen Zhen Shen Zhen Shen Zhen Shen Zhen Shen Zhen Shen Zhen Shen Zhen Shen Zhen Shen Zhen 230 Gode…

106 121

Lanjutan Lampiran 7 230 Gode Electronics (Shenzhen) Co.,Ltd 231 Starlite Printers (Shenzhen)Co.,Ltd

Shen Zhen

232 Embry (China) Garments Limited 233 Shenzhen Yuanxing Fruit Co., Ltd

Shen Zhen

234 Shenzhen Bada Logistics Co., Ltd. 235 Cnbmit Co.,Ltd

Shen Zhen

236 Clad Garments (SHENZHEN)Co.Ltd 237 SHENZHEN Harson Shoes.Limited

Shen Zhen

238 Southseas Oils&Fats Industrial (Chiwan) Co.,Ltd 239 Skyworth Multimedia (Shenzhen) Co., Ltd

Shen Zhen

240 A-Max Technology (China) Ltd. 241 Huike Electronics (Shenzhen) Co. Ltd

Shen Zhen

242 Epson Engineering (Shenzhen) Ltd. 243 Leefung-Asco Printers Holdings Limited

Shen Zhen

244 Wynne Wood Toys Industrial (Shenzhen) Co., Ltd. 245 Shenzhen Wanhe Pharmaceutical Co., Ltd

Shen Zhen

246 Shenzhen Sangfei Consumer Communications Co,Ltd. 247 Shenzhen Seastar Technology Co.,Ltd

Shen Zhen

248 Shenzhen Zowee Technology Co.,Ltd 249 Shenzhen Chuangwei-RGB Electronics Co., Ltd.

Shen Zhen

250 Shenzhen Diguang Electronics Co., Ltd. 251 Shenzhen Coship Electronics Co.,Ltd.

Shen Zhen

252 Emerson Network Power Co., Ltd. 253 Shenzhen Yifang Digital Technologies Co.,Ltd

Shen Zhen

254 Measurement Specialties (China) Ltd Shenzhen Southern Cimc Eastern Logistics Equipment Manufatore 255 Co., Ltd 256 Byd Company Ltd

Shen Zhen

257 Omron Electronic Components (Shenzhen) Ltd. 258 Shenzhen BAK Battery CO., LTD.

Shen Zhen

259 Join-One Electric(Shenzhen) Co.,Ltd 260 Huawei Technologies Co., Ltd

Shen Zhen

261 Monforts Fong's Textile Machinery(Shenzhen)Co.,Ltd 262 Shenzhen Ktc Computer Technology Co., Ltd

Shen Zhen

263 Cnb Technology Inc. 264 Mingle Metal (Shen Zhen) Co., Ltd

Shen Zhen

265 Shenzhen Excelstor Technology Ltd 266 Shenzhen Samsung Sdi Co., Ltd 267 Shenzhen Hi-Optel Technology Co., Ltd.

Shen Zhen

Shen Zhen Shen Zhen Shen Zhen Shen Zhen Shen Zhen Shen Zhen Shen Zhen Shen Zhen Shen Zhen Shen Zhen Shen Zhen Shen Zhen

Shen Zhen Shen Zhen Shen Zhen Shen Zhen Shen Zhen Shen Zhen Shen Zhen Shen Zhen

268 Shenzhen Aerospace…

107 122

Lanjutan Lampiran 7 268 Shenzhen Aerospace Guangyu Industry（Group）Corp. 269 Shenzhen Hongji Entertrises (Holdings) Ltd

Shen Zhen

270 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd. 271 Shenzhen Prolto Supply Chain Management Co. Ltd.

Shen Zhen

272 Tianji Electronics (Shenzhen) Co.,Ltd 273 Shenzhen Longgang Foreign Economic Development Co.,Ltd.

Shen Zhen

274 Baoshan Iron&Steel Co.,Ltd. 275 Sinochem Shanghai Co.,Ltd 276 Siic Shanghai Int'l Trade(Group) Co.,Ltd. 277 Shanghai Silk Groub Co.,Ltd

Shen Zhen Shen Zhen Shen Zhen Shang Hai Shang Hai Shang Hai Shang Hai

278 Shanghai Foreign Trade Enterprises Co.,Ltd. 279 Shanghai Foreign Trade Enterprises Pudong Co.,Ltd.

Shang Hai

280 Shanghai Flying Horse Imp.&Exp.Co.,Ltd. 281 Shanghai Metals & Minerals Imp&Exp Corp.

Shang Hai

282 Ikea(China)Investment Co.,Ltd 283 Sassin International Electric Shanghai Co.,Ltd

Shang Hai

284 Shanghai Baolong Sales Co.,Ltd. 285 Shanghai Electric Group Company Limited

Shang Hai

286 Shanghai Zhenhua Heavy Industry Co.,Ltd. 287 Shanghai Urban Construction Group

Shang Hai

288 China Building Material International Engineering Co.,Ltd. 289 Sinochem International Corporation

Shang Hai

290 Shanghai Zhongze International Trade Co.,Ltd. 291 Shanghai Electric International Economic & Trade Co.,Ltd.

Shang Hai

292 Shanghai Huanyu Import & Export Co.,Ltd. 293 Semiconductor Manufacturing International Corporation

Shang Hai

294 Shanghai Bell Co.,Ltd. 295 Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co., Ltd.

Shang Hai

296 Shanghai Hewlett-Packard Co.,Ltd 297 STATS Chippac Shanghai Co., Ltd

Shang Hai

298 Basf Auxiliary Chemicals Company Limited 299 Shanghai Michelin Warrior Tire Co.,Ltd.

Shang Hai

300 Shanghai Shipyard Co.,Ltd. 301 Orient International Holding Shanghai Knitwear I/E Co.,Ltd.

Shang Hai

302 Shanghai San Kai Imp. &Exp. Co.,Ltd.C46 303 Shanghai Bada Textile Printing And Dyeing Garment Co.,Ltd.

Shang Hai

China Shanghai (Group) Corporation For Foreign Economic & 304 Technological Cooperation , 305 China S Dongfeng Automobile Import & Export Co.,Ltd.

Shang Hai Shang Hai Shang Hai Shang Hai Shang Hai Shang Hai Shang Hai Shang Hai Shang Hai Shang Hai Shang Hai Shang Hai Shang Hai Shang Hai Shang Hai 306 Shanghai Win…

108 123

Lanjutan Lampiran 7 306 Shanghai Win-Wing Imp.&Exp. Co.,Ltd. 307 Shanghai Haicheng Economic & Trade Co.,Ltd

Shang Hai

308 Shanghai Dongyuan Enterprise Development Co.,Ltd. 309 Shanghai Jianpu Import & Export Co.,Ltd.

Shang Hai

310 Shanghai Jin Jiang International Trading Co.,Ltd. 311 Shanghai Atomic Energy Industry Co.,Ltd.

Shang Hai

312 Shanghai New World Corporation Ltd. 313 Shanghai Foodstuffs Imp.& Exp.Corp.

Shang Hai

314 Shanghai Minguang Imp.& Exp.Co.,Ltd. 315 Shanghai Light Industrial Prodocts Imp. & Exp.Co.,Ltd.

Shang Hai

316 Shanghai Hansen Investment Developing Co.,Ltd 317 Shanghai Lansheng Corporation

Shang Hai

318 Shanghai Shenda Imp.& Exp.Co.,Ltd. 319 Jiangnan Shipbuilding(Group)Co.,Ltd.

Shang Hai

320 China Mcc International Economic And Trade Co.,Ltd. 321 Shanghai Toys Imp.& Exp.Co.,Ltd.

Shang Hai

322 Shanghai Dragon (Group) Corporation(Sdc) 323 Sinosteel Shanghai Co.,Ltd.

Shang Hai

324 Shanghai Baoqing Asset Management Co.,Ltd. , 325 Shanghai Baolong Int L Trading Co.,Ltd.

Shang Hai

326 Shanghai Senlian Timber Industrail Development Co.,Ltd. 327 Shanghai Tunnel Engineering Co.,Ltd.

Shang Hai

328 China Haisum Engineering Co.,Ltd. 329 Shanghai Port Technology Engineer Service Co.,Ltd.

Shang Hai

330 Double Coin Holdings Ltd. 331 Shanghai Chemical Industry Supply & Sales Co.,Ltd.

Shang Hai

332 Shanghai Dongsong International Trading Co.,Ltd. 333 Shanghai Shenlong International Trading Co.,Ltd.

Shang Hai

334 Shanghai Vostosun Industrial Co.,Ltd. 335 Shanghai Wor-Biz. Trading Co.,Ltd.

Shang Hai

336 Shanghai Tiqiao Textile &Yarn Dyeing Co.,Ltd 337 Shanghai Povos Enterprise(Group)Co.,Ltd.

Shang Hai

338 Shanghai Sanweng International Trading Co.,Ltd. 339 Ningbo United Group Shanghai Imp.& Exp. Co.,Ltd.

Shang Hai

340 Shanghai Tianyuan International Trade Co.,Ltd. 341 Johnson & Johnson (China) Co.,Ltd.

Shang Hai

342 Shanghai Jinneng International Trade Co.,Ltd 343 Shanghai Shenlong Bus Co.,Ltd. 344 Shanghai Dynacast Electron Parts Co.,Ltd.

Shang Hai

Shang Hai Shang Hai Shang Hai Shang Hai Shang Hai Shang Hai Shang Hai Shang Hai Shang Hai Shang Hai Shang Hai Shang Hai Shang Hai Shang Hai Shang Hai Shang Hai Shang Hai Shang Hai Shang Hai Shang Hai 345 Shanghai Lansheng

109 124

Lanjutan Lampiran 7

345

Shanghai Lansheng Daewoo Corp.

Shang Hai

346

Evapco (Shanghai) Cooling Equipment Co.,Ltd.

Shang Hai

347

Shanghai Baoshan Taiping Container Co.,Ltd.

Shang Hai

348

Bayer (Shanghai) Polyurethane Co.,Ltd.

Shang Hai

349

Hannspree Technology (Shanghai) Co.,Ltd.

Shang Hai

350

Shanghai Taiping Int,L Container Co.,Ltd.

Shang Hai

351

Shanghai Singamas Container Holdings Co.,Ltd.

Shang Hai

352

Pulcra Chemicals (Shanghai) Co.,Ltd.

Shang Hai

353

Cognis Chemicals (China) Co.,Ltd.

Shang Hai

354

Shanghai Mitsubishi Elevator Co.,Ltd.

Shang Hai

355

Shanghai Fuji Xerox Co.,Ltd.

Shang Hai

356

Shanghai Eternal Information Technology Co.,Ltd.

Shang Hai

357

Shanghai Ab Food &Beverages Ltd.

Shang Hai

358

Mitsubishi Electric Shanghai Electric Elevator Co.,Ltd

Shang Hai

359

Cooltech Power(Shanghai)Ltd.&Shantou S.E.Z.Cooltech Power Ltd.

360 361

Shanghai Bcd Semiconductor Manufacturing Co.,Ltd.

Shang Hai Shang Hai Shang Hai

362 363

Salim Van (Shanghai) Enterprise Group Co.,Ltd. Bayer Paint Systems Shanghai Co.,Ltd. Bayer (Shanghai) Polymer Co.,Ltd.

364

Shanghai Kerry Food Industries Co.,Ltd.

Shang Hai

365

Shanghai Aotuolifu Automobile Security System Co.,Ltd.

Shang Hai

Shang Hai Shang Hai

110

125

Lampiran 8 Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/12/DPD/ tanggal 8 April 2010 SURAT PERMOHONAN PLEDGE Kepada Bank Indonesia – Direktorat Pengolaan Devisa Cq. Bagian Penyelesaian Transaksi Devisa Menara Sjafruddin Prawiranegara Lantai 7 Jl. MH Thamrin No.2 Jakarta 10350 Perihal: Permohonan Pledge Dalam Rangka Transaksi CNY/IDR Repurchase Agreement Sehubungan dengan rencana pengajuan transaksi CNY/IDR Repurchase Agreement (Repo) kami kepada Bank Indonesia dengan jangka waktu Repo selama................... (sebut dengan huruf) hari, dengan ini kami mengajukan permohonan pelaksanaan transaksi agunan (pledge) atas SBI/SUN/SBSN milik kami yang tercatat pada BI-SSSS sebagaimana terlampir. Nama Peserta : ............................................................... Member Code : ............................................................... Seri Surat Berharga : ............................................................... Nominal : ............................................................... Harga : ............................................................... Tanggal Setelmen : ............................................................... Tenor Pledge : ............................................................... Surat permohonan beserta lampiran tersebut diatas kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami membebaskan Bank Indonesia dari tuntutan hukum dan bertanggung jawab atas tuntutan hukum terhadap Penyelenggara dan tuntutan lainnya yang timbul terkait pelaksanaan pledge dimaksud. Demikian agar maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, ............................... Nama Perusahaan Tandatangan Pejabat berwenang dan stempel Perusahaan

111 126

Lampiran 9 Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/12/DPD/ tanggal 8 April 2010

SURAT KUASA Yang bertandatangan di bawah ini : ......(nama)......, .......(jabatan)......, bertempat tinggal di ....................., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili (Direksi/Perusahaan Perseroan PT. Bank......), berdasarkan karena itu ..................... dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Bank ...................., berdasarkan ............* (Pasal....Anggaran Dasar-nya yang dimuat dalam Akta Notaris ....., Nomor ....., tanggal ......) berkedudukan di .........., dan beralamat di ............ selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa. *) Jika Bank adalah Bank Asing, maka : ......(nama)......, .......(jabatan)......, bertempat tinggal di ....................., dalam hal ini bertindak ..... berdasarkan kekuatan Akta Power of Attorney tertanggal ..... Nomor .... dibuat di hadapan ......, Notaris di Jakarta, demikian bertindak untuk dan atas nama ..........................., cabang Indonesia, suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum ......(negara kantor pusat bank asing) .........., dan dalam hal ini bertindak melalui kantor cabangnya di Indonesia, berkedudukan di Jakarta, ..........(alamat)..........., selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa.

---- KHUSUS ---1) Untuk melakukan penjualan dan/atau melakukan early termination Surat Berharga Bank (....... identitas Surat Berharga......) yang diagunkan (pledge) dalam rangka penyelesaian transaksi CNY/IDR Repurchase Agreement. 2) Mendebit rekening giro valas Bank (....... nama Bank .......) di Bank Indonesia, dalam hal nilai hasil penjualan Surat Berharga tidak mencukupi Nilai Pembelian Kembali dan kewajiban Bank lainnya terkait transaksi CNY/IDR Repurchase Agreement. 3) Mendebit rekening giro valas Bank (....... nama Bank .......) di Bank Indonesia, dalam hal saldo rekening giro valas Bank (....... nama Bank .......) di Bank

112 127

Lanjutan Lampiran 9 Indonesia, tidak mencukupi untuk memenuhi kekurangan Nilai Pembelian Kembali dan kewajiban Bank lainnya terkait transaksi CNY/IDR Repurchase Agreement. dengan mengacu pada ketentukan PBI Nomor 12/ -- /PBI/2010 tentang Transaksi Repurchase Agreement Chinese Yuan Terhadap Surat Berharga Rupiah Bank Kepada Bank Indonesia.

Surat Kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan .................... Demikian Kuasa ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, ...............................

Penerima Kuasa

...........................

Pemberi Kuasa

..........................

113 128

Lampiran 10 Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/12/DPD/ tanggal 8 April 2010

Contoh Perhitungan Transaksi CNY/IDR Repo

----------------------------------------------------------Pada tanggal 28 Januari 2010, Bank “A” mengajukan CNY/IDR Repo sebesar CNY 1.000.000,00 selama 31 hari (jatuh tempo CNY/IDR Repo tanggal 28 Februari 2010) menggunakan SUN dengan karakteristik sebagai berikut: Kupon : 13,55% Clean Price : 104,83000% Accrued Interest : 2,78530% Dengan perhitungan sebagai berikut: Accrued Interest =74 x 13,55% x 100 = 2,79 360 Data lainnya pada tanggal transaksi: Kurs Transaksi Jual CNY/IDR Bank Indonesia : Rp1.500 per CNY Haircut : 5% Repo rate : 4% Perhitungan Nominal Surat Berharga yang di-repo-kan a. Jumlah dana CNY/IDR Repo dalam rupiah Jumlah pengajuan CNY/IDR Repo dalam rupiah = Jumlah dana CNY/IDR Repo x Kurs Transaksi Jual CNY/IDR Bank Indonesia = CNY1.000.000,00 x Rp1.500/CNY = Rp1.500.000.000,00 b. Nominal Surat Berharga yang di-repo-kan Nominal Surat Berharga yang = Jumlah dana CNY/IDR Repo dalam rupiah di-repo-kan Clean Price + Accrued Interest - Haircut = Rp1.500.000,00 = Rp1.461.770.320,80 104,83000% + 2,78530% - 5% ≈ Rp1.462.000.000,00

Perhitungan…

114 129

Lanjutan Lampiran 10

Perhitungan Nilai Pembelian Kembali (second leg) a. Nilai nominal repo rate Nilai Jumlah dana nominal = CNY/IDR x Jumlah hari repo x repo rate Repo 360

Repo rate

= CNY1.000.000,00 x 31 x 4% = CNY3.444,44 360 b. Nilai pembelian kembali Nilai pembelian = Jumlah dana x Nilai nominal Kembali CNY/IDR Repo repo rate

= CNY1.000.000,00 + CNY3.444,44 = CNY1.003.444,44

Contoh Penyelesaian Transaksi CNY/IDR Repo jika bank tidak menyerahkan dana CNY pada second leg ----------------------------------------------------------Jika pada contoh di atas Bank tidak dapat memenuhi kewajiban pengiriman Dana CNY pada Tanggal Jatuh Tempo maka Bank Indonesia melakukan penjualan Surat Berharga pada 3 (tiga) hari kerja Jakarta setelah Tanggal Jatuh Tempo. I.

Hasil penjualan Surat Berharga Bank tidak mencukupi Nilai Pembelian Kembali dan kewajiban lainnya

Pada Tanggal Jatuh Tempo, Kurs transaksi jual CNY/IDR Bank Indonesia sebesar 1.600 per CNY dan dirty price (clean price ditambah accrued interest) SUN Seri FR0011adalah 99,00000%. a.

Harga pasar Surat Berharga Harga pasar surat berharga

=

Nominal Surat Berharga yang di-repo-kan

x

Dirty price

= Rp1462.000.000,00 x 99,00000% = Rp1.447.380.000,00

b. Harga…

115 130


b. Harga pasar Surat Berharga dalam CNY Harga pasar Harga pasar surat berharga surat berharga = Kurs transaksi jual dalam CNY CNY/IDR Bank Indonesia = Rp1.447.380.000,00 = CNY904.612,50 Rp1.600/CNY

c. Sanksi kewajiban membayar Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Repo Rate ditambah 200 bps dikalikan jumlah hari dengan nominal Nilai Pembelian Kembali sejak Tanggal Jatuh Tempo sampai dengan pelunasan. Sanksi Nilai Jumlah hari Kewajiban = pembelian x (repo rate + 200bps) x 360 membayar kembali = CNY1.003.444,44 x (4% + 2%) x 5 = CNY836,20 360 d. Total kewajiban Total = Nilai Kewajiban pembelian Kembali

Sanksi + kewajiban membayar

= CNY1.003.444,44 + CNY836,20 = CNY1.004.280,64 Karena total kewajiban lebih besar dari harga pasar SSB dalam CNY maka terdapat kekurangan pembayaran sebesar CNY99.668,14 (CNY1.004.280,64 – CNY904.612,50) yang akan dibebankan ke rekening giro valuta asing Bank di Bank Indonesia. Apabila pada Tanggal Jatuh Tempo jumlah rekening giro valuta asing Bank A di Bank Indonesia hanya sebesar ekuivalen CNY50.000,00, maka sisanya sebesar CNY49.668,14 akan dibebankan pada rekening giro rupiah Bank A di Bank Indonesia.

II. Hasil…

116 131

Lanjutan Lampiran 10 II.

Hasil penjualan Surat Berharga Bank lebih besar dari Nilai Pembelian Kembali dan kewajiban lainnya Pada Tanggal Jatuh Tempo, Kurs transaksi jual CNY/IDR Bank Indonesia sebesar 1.400 per CNY dan dirty price (clean price ditambah accrued interest) SUN Seri FR0011adalah 109,00000%. a.

Harga pasar Surat Berharga Harga pasar = Nominal Surat surat berharga Berharga yang di-repo-kan

x

Dirty price

= Rp1462.000.000,00 x 109,00000% = Rp1.593.580.000,00 b. Harga pasar Surat Berharga dalam CNY Harga pasar Harga pasar surat berharga surat berharga = Kurs transaksi jual dalam CNY CNY/IDR Bank Indonesia = Rp1.593.580.000,00 = CNY1.138.271,43 Rp1.400/CNY c. Sanksi kewajiban membayar Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Repo Rate ditambah 200 bps dikalikan jumlah hari dengan nominal Nilai Pembelian Kembali sejak Tanggal Jatuh Tempo sampai dengan pelunasan. Sanksi Kewajiban = Membayar

Nilai pembelian x (repo rate + 200bps) x Jumlah hari kembali 360

= CNY1.003.444,44 x (4% + 2%) x 5 = CNY836,20 360 d. Total kewajiban Total Nilai Kewajiban = pembelian + Kembali

Sanksi kewajiban membayar

= CNY1.003.444,44 + CNY836,20 = CNY1.004.280,64

e. Total…

117 132

Lanjutan Lampiran 10 e. Total kewajiban dalam rupiah Total Total Kewajiban = kewajiban dalam rupiah

x

Kurs transaksi jual CNY/IDR Bank Indonesia

= CNY1.004.280,64 + Rp1.400/CNY = Rp1.405.992.901,18

Karena total kewajiban lebih rendah dari harga pasar SSB dalam CNY maka kelebihan hasil penjualan SSB sebesar Rp187.587.098,82 (Rp1.593.580.000,00 – Rp1.405.992.901,18) akan dikembalikan kepada Bank.

Contoh Perhitungan Jumlah Hari dalam Pengenaan Sanksi Kewajiban membayar ----------------------------------------------------------Tanggal Jatuh Tempo CNY/IDR Repo: 1 Februari 2010. Tanggal pelunasan dana CNY hasil eksekusi/penjualan Surat Berharga yang di-repo-kan: 8 Februari 2010. Jumlah hari pengenaan sanksi kewajiban membayar adalah 7 (tujuh) hari kalender (jumlah hari dihitung dari tanggal 1 sampai dengan 7 Februari 2010, tidak termasuktanggal pelunasan dana CNY 8 Februari 2010).

118 133

Lampiran 11 Peraturan Bank Indonesia No. 10/34/PBI/2008 tanggal 5 Desember 2008 No. *)Kepada Yth: Direktorat Pengelolaan Devisa Kantor Pusat Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.2 JAKARTA 10010

**)Kepada Yth. Pemimpin Bank Indonesia………….. Jl……………………. SURAT PERNYATAAN

Dengan hormat, Dengan ini kami………………………………(nama bank dan alamat) menyatakan bahwa seluruh dokumen yang kami serahkan dalam rangka penjualan Wesel Ekspor Berjangka kepada Bank Indonesia adalah benar dan telah sesuai sebagaimana yang dipersyaratkan dalam PBI No.10/ /PBI/2008 tanggal Desember 2008 tentang Transaksi Pembelian Wesel Ekspor Berjangka oleh Bank Indonesia. Apabila dikemudian hari setelah dilakukan pemeriksaan terbukti bahwa dokumen-dokumen tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam PBI No.10/ /PBI/2008 tanggal Desember 2008 tentang Transaksi Pembelian Wesel Ekspor Berjangka oleh Bank Indonesia maka kami bersedia untuk bertanggung jawab dan menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih. ............(nama kota), ……...(tanggal) (materai) (Nama Pengurus) (Jabatan) *)

Alamat Bank Indonesia untuk Kantor Pusat Bank Penjual yang berdomisili di JABOTABEK

**)

Alamat Bank Indonesia untuk Kantor Pusat Bank Penjual yang berdomisili di Wilayah Kerja Kantor Bank Indonesia

119

134

Lampiran 12

I.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/23/DPNP 2003 9/33/DPNP 2007 dan 14/21/DPNP 2012

PENDAHULUAN

1. Dalam dokumen Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market Risks 2005 yang merupakan penyempurnaan dari dokumen Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market Risks 1996, Basel Committee on Banking Supervision (Committee) merekomendasikan 2 pendekatan untuk mengukur

Risiko Pasar dalam perhitungan kecukupan modal yaitu Metode Standar dan Metode Internal. 2. Metode Standar menawarkan pendekatan pengukuran Risiko Pasar serta perhitungan kecukupan modal yang terstandardisir untuk seluruh Bank. Disamping relatif sederhana, standardisasi tersebut dapat mengurangi beban pelaporan oleh Bank serta memberikan acuan bagi pengawas dalam melakukan verifikasi. 3. Bank Indonesia telah mewajibkan Bank yang memenuhi kriteria tertentu untuk melakukan perhitungan Risiko Pasar dengan menggunakan Metode Standar sejak tahun 2003. Namun berdasarkan perkembangan dan tuntutan yang ada termasuk sejalan dengan perkembangan instrumen keuangan dan semakin kompleksnya usaha Bank, maka perlu dilakukan penyempu rnaan kembali terhadap ketentuan pelaksanaan penggunaan Metode Standar dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dengan memperhitungkan Risiko Pasar.

II.

PENGGUNAAN METODE STANDAR DALAM PERHITUNGAN KPMM DENGAN MEMPERHITUNGKAN RISIKO PASAR 1. Umum

a. Bank yang secara individual dan/atau secara konsolidasi memenuhi

kriteria tertentu untuk memperhitungkan Risiko Pasar dalam perhitungan KPMM wajib menggunakan Metode Standar. Dalam melakukan perhitungan Risiko Pasar dengan menggunakan Metode Standar, Bank wajib memenuhi standar minimum yang diatur dalam ketentuan ini.

b. Risiko Pasar dalam perhitungan KPMM mencakup Risiko Suku Bunga, Risiko Nilai Tukar, Risiko Ekuitas, dan/atau Risiko Komoditas.

c. Bank secara individual dan/atau secara konsolidasi dengan

Perusahaan Anak wajib memperhitungkan Risiko Suku Bunga dan/atau Risiko Nilai Tukar.

d. Bank secara konsolidasi sebagaimana dimaksud pada huruf a selain memperhitungkan risiko sebagaimana dimaksud pada huruf c, juga wajib memperhitungkan:

1) Risiko Ekuitas, apabila Bank memiliki Perusahaan Anak yang terekspos Risiko Ekuitas; dan/atau

2) R i s i k o K o m o d i t a s , a p a b i l a B a n k m e m i l i k i P e r u s a h a a n A n a k yang terekspos Risiko Komoditas.

120 135

LampiranLampiran 12 Lanjutan 12


2. Perhitungan Risiko Suku Bunga a. Ketentuan Umum 1) Perhitungan Risiko Suku Bunga dilakukan terhadap instrumen keuangan dalam Trading Book yang terekspos Risiko Suku Bunga, yang meliputi: a) Seluruh efek utang dengan suku bunga tetap atau mengambang dan seluruh instrumen keuangan yang memiliki karakteristik yang sejenis, termasuk sertifikat deposito yang dapat diperdagangkan ( Negotiable Certificates of Deposits) dan surat-surat berharga yang dijual oleh Bank dengan syarat dibeli kembali (Repo/Securities Lending); b) Instrumen derivatif yang terkait dengan surat-surat berharga atau suku bunga antara lain Bond Forward, Bond Option, Interest Rate

Swap, Cross Currency Swaps, Foreign Exchange Forward, Interest Rate Options, dan Forward Rate Agreements/FRAs.

2) Perhitungan beban modal untuk Risiko Suku Bunga meliputi:

a) Risiko Spesifik dari setiap efek atau instrumen keuangan, tanpa memperhatikan posisi long atau posisi short. Dengan demikian proses saling hapus (offset) tidak dimungkinkan kecuali posisi tersebut bersifat identik; b) Risiko Umum dari keseluruhan portofolio, dimana posisi long atau posisi short dalam efek atau instrumen keuangan yang berbeda dapat dilakukan saling hapus.

3) Nilai pasar surat berharga yang digunakan dalam perhitungan Risiko Spesifik dan Risiko Umum adalah dirty price, yaitu nilai pasar surat berharga (clean price) ditambah dengan present value dari pendapatan bunga yang akan diterima (accrued interest). Present value atas accrued interest dapat tidak dilakukan apabila berdasarkan jangka waktu pembayaran kupon, nilai present value tidak menimbulkan perbedaan yang material dengan nilai accrued interest. b. Perhitungan Risiko Spesifik

1) Perhitungan beban modal untuk Risiko Spesifik dirancang untuk melindungi

Bank dari risiko kerugian akibat perubahan harga dari setiap instrumen keuangan yang dimiliki akibat faktorfaktor yang berkaitan dengan penerbit instrumen keuangan (issuer). 2) Dalam perhitungan Risiko Spesifik, Bank hanya dapat melakukan proses saling hapus antara posisi long dan posisi short apabila posisi tersebut identik. Yang dimaksud dengan posisi yang identik dalam transaksi surat berharga dan transaksi derivatif, yaitu apabila terdapat kesamaan penerbit (issuer), tingkat bunga kupon (coupon rate), jatuh tempo, jenis valuta, call features, dan lainnya.

121 136

Lanjutan 12 LampiranLampiran 12


3) Dalam hal terdapat posisi long dan short yang identik sehingga dilakukan

proses saling hapus maka posisi tersebut tidak perlu dilaporkan kepada Bank Indonesia, tetapi Bank wajib melakukan dokumentasi yang memadai atas seluruh proses saling hapus. 4) Pembebanan Risiko Spesifik dibagi dalam kategori pembobotan seperti pada Tabel 1 di bawah ini. Tabel 1 Kategori Pembobotan untuk Risiko Spesifik Penerbit 1. Pemerintah Indonesia

Bobot 0,00%

2. Pemerintah Negara Lain a. peringkat AAA sampai dengan AA-

0,00%

b. peringkat A+ sampai dengan BBB- dengan:

sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 6 (enam) bulan

0,25%

sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan iii. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan

1,00%

c

peringkat . BB+ sampai dengan B-

8,00%

d

peringkat . kurang dari B-

i. ii.

e. tanpa peringkat

1,60%

12,00% 8,00%

3. Kualifikasi (Qualifying) a sisa . jangka waktu sampai dengan jatuh tempo kurang

dari atau sama dengan 6 (enam) bulan

0,25%

b sisa . jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih

1,00%

dari 6 (enam) bulan sampai dengan 24 (dua puluh c. sisa empat) bulanwaktu sampai dengan jatuh tempo lebih jangka dari 24 (dua puluh empat) bulan

1,60%

4. Lainnya a. korporasi dengan: i.

peringkat jangka pendek A-1

1,60%

ii.


4,00%

iii.


8,00%

iv. peringkat jangka pendek kurang dari A-3 v.

peringkat AAA sampai dengan AA-

vi. peringkat A+ sampai dengan A-

12,00% 1,60% 4,00%

122 137


Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/23/DPNP 2003 9/33/DPNP 2007 dan 14/21/DPNP 2012 Penerbit

vii. peringkat BBB+ sampai dengan BB-

Bobot 8,00%

viii. peringkat kurang dari BB-

12,00%

ix. tanpa peringkat

12,00%

b. bank yang tergolong: i.

Tagihan Jangka Pendek 1) peringkat jangka pendek kurang dari A-3 2) peringkat BB+ sampai dengan B3) peringkat kurang dari B4) tanpa peringkat

12,00% 4,00% 12,00% 4,00%

ii. Tagihan Jangka Panjang 1) peringkat jangka pendek kurang dari A-3 2) peringkat BB+ sampai dengan B3) peringkat kurang dari B4) tanpa peringkat c.entitas sektor publik dan bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional i.

peringkat BB+ sampai dengan B-

ii.

peringkat kurang dari B-

iii. tanpa peringkat

12,00% 8,00% 12,00% 8,00%

8,00% 12,00% 8,00%

Penjelasan Tabel 1 mengenai Kategori Pembobotan untuk Risiko Spesifik adalah sebagai berikut: a) Pemerintah Indonesia Yang termasuk kategori Pemerintah Indonesia adalah seluruh instrumen yang dikeluarkan, dijamin, atau dijamin dengan efek yang dikeluarkan oleh:

(1) Pemerintah Pusat Republik Indonesia; (2) Bank Indonesia; (3) Badan-badan dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya yang seluruh pendanaan operasionalnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pemerintah Republik Indonesia.

b) Pemerintah Negara Lain Yang termasuk kategori Pemerintah Negara Lain adalah seluruh instrumen yang dikeluarkan, dijamin, atau dijamin dengan efek yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau bank sentral negara lain. c) Kualifikasi (1) Yang termasuk kategori Kualifikasi (Qualifying) adalah:

123 138



(a) surat-surat berharga yang dikeluarkan, dijamin, atau dijamin dengan efek yang dikeluarkan oleh: i. Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah; ii. bank; iii. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai BUMN, yang tidak tergolong sebagai Bank; iv. bank pembangunan multilateral, yaitu World Bank Group yang terdiri dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan International Finance Corporation (IFC), Asian Development Bank (ADB), African Development Bank (AfDB), European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), InterAmerican Development Bank (IADB), European Investment Bank (EIB), European Investment Fund (EIF), Nordic Investment Bank (NIB), Caribbean Development Bank (CDB), Islamic Development Bank (IDB), dan Council of Europe Development Bank (CEDB); v. lembaga internasional yaitu Bank for International Settlements, International Monetary Fund (IMF), dan European Central Bank, yang memiliki peringkat investasi (investment grade) dari 1 (satu) lembaga pemeringkat sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia. Bank sebagaimana dimaksud pada angka ii mencakup bank yang beroperasi di Indonesia dan bank yang beroperasi di luar Indonesia, termasuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. (b) surat-surat berharga yang diterbitkan oleh pihak selain sebagaimana dimaksud dalam Bab.II butir 2.b.4).c).(1).(a), yang memiliki peringkat investasi (investment grade) dari paling sedikit 2 (dua) lembaga pemeringkat sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia. (2) Peringkat domestik digunakan untuk surat berharga dalam mata uang Rupiah. Peringkat internasional digunakan untuk surat berharga dalam valuta asing. d) Lainnya Yang termasuk kategori Lainnya adalah seluruh surat-surat berharga yang dikeluarkan, dijamin, atau dijamin dengan efek yang dikeluarkan oleh korporasi, bank, entitas sector publik, bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional yang tidak termasuk dalam kategori Pemerintah Indonesia, Pemerintah Negara Lain, dan Kualifikasi. Yang dimaksud dengan korporasi, bank, entitas sector publik, bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional adalah pihak-pihak yang termasuk dalam Tagihan Kepada Korporasi, Tagihan Kepada Bank, Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik, dan Tagihan Kepada Bank

124 139



Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pedoman perhitungan asset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar. 5) Pos Tagihan Derivatif yang timbul dari instrumen suku bunga (efek utang) dalam neraca Bank tetap terkena perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit sesuai ketentuan yang berlaku meskipun instrumen derivatif yang mendasari timbulnya pos tersebut telah diperhitungkan dalam Risiko Spesifik. Hal ini mengingat Risiko Spesifik memperhitungkan kredibilitas penerbit, sedangkan pos tagihan derivatif merupakan counterparty credit risk.

c. Perhitungan Risiko Umum

1)

Perhitungan beban modal untuk Risiko Umum dimaksudkan untuk melindungi Bank dari risiko kerugian akibat perubahan dalam suku bunga pasar.

2)

Risiko Umum dikenakan terhadap posisi surat berharga dan instru men derivatif yang terkait dengan surat berharga atau suku bunga dan tercatat pada Trading Book.

3)

Metode perhitungan yang dapat dilakukan untuk perhitungan Risiko Umum adalah dengan menggunakan Metode Jatuh Tempo (Maturity Method) atau Metode Jangka Waktu (Duration Method). Bank dapat menentukan pilihan terhadap 2 (dua) metode tersebut sepanjang dilakukan secara konsisten dan akurat. Bagi Bank yang menggunakan Metode Jangka Waktu (Duration Method), manajemen Bank harus dapat memastikan bahwa Bank memiliki kapasitas untuk menerapkan metode tersebut dengan berdasarkan prinsip kehatihatian.

4)

Bank harus memberitahukan secara tertulis kepada Direktorat Pengawasan Bank terkait atau Kantor Bank Indonesia setempat apabila Bank akan menggunakan Metode Jangka Waktu (Duration Method) dalam perhitungan Risiko Umum.

5)

Bank yang akan menggunakan Metode Jangka Waktu (Duration Method), dalam pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 4) harus dilengkapi dokumen dan informasi yang mencakup: a) kebijakan dan prosedur pelaksanaan Metode Jangka Waktu (Duration Method);

b) instrumen yang dihitung dengan Metode Jangka Waktu (Duration Method); c) sistem yang mendukung pelaksanaan prosedur perhitungan; d) proses dan prosedur pengendalian terhadap metode perhitungan;

125 140



e) validasi internal oleh pihak independen terhadap metode perhitungan Risiko Pasar yang digunakan.

6)

Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap Metode Jangka Waktu (Duration Method) yang digunakan Bank untuk memastikan kebenaran dokumen dan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 5).

7)

Perhitungan beban modal dalam Risiko Umum dilakukan dengan menjumlahkan 4 (empat) komponen sebagai berikut:

a) Suatu proporsi yang terkecil antara posisi long dan short yang matched pada setiap skala waktu (vertical disallowance); b) Suatu proporsi yang terbesar antara posisi long dan short yang matched dari keseluruhan skala waktu (horizontal disallowance); c) Posisi net short atau net long dari seluruh Trading Book yang telah dibobot;

d) Pembebanan atas matched option position (net). 8) Metode Jatuh Tempo (Maturity Method). Posisi long dan short dari seluruh posisi surat-surat berharga dan instrumen derivatif dipetakan ke dalam jenjang maturitas (maturity ladder) yang terdiri dari 13 atau 15 skala waktu (time band) sebagaimana tercantum pada Tabel 2 sesuai dengan suku bunga/ kupon instrumen keuangan. Yang dimaksud dengan jenjang maturitas adalah tabel yang disusun berdasarkan pengelompokkan sisa jatuh tempo atau jangka waktu sampai dengan penetapan suku bunga berikutnya dari suatu surat berharga atau instrument derivatif. Tabel 2 Skala Waktu dan Bobot Risiko (Maturity Method) Skala Waktu Kupon > 3% Kupon < 3%

Bobot Risiko (%)

< 1 bulan

< 1 bulan

>1– 3 bulan > 3 – 6 bulan > 6 – 12 bulan

> 1 – 3 bulan > 3 – 6 bulan > 6 – 12 bulan

0 0.2 0.4 0.7

> 1 – 2 tahun > 2 – 3 tahun > 3 – 4 tahun

>1 – 1,9 tahun > 1,9– 2,8 tahun > 2,8– 3,6 tahun

1.25 1.75 2.25

> 4 – 5 tahun > 5 – 7 tahun

> 3,6– 4,3 tahun > 4,3– 5,7 tahun

2.75 3.25

126 141


Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/23/DPNP 2003 9/33/DPNP 2007 dan 14/21/DPNP 2012 > 7 – 10 tahun > 10 – 15 tahun > 15 – 20 tahun > 20 tahun

> 5,7– 7,3 tahun > 7,3– 9,3 tahun > 9,3–1 0,6tahun > 10,6–12 tahun > 12 – 20 tahun > 20 tahun

3.75 4.50 5.25 6.00 8.00 12.50

b) Instrumen bersuku bunga tetap (fixed) dialokasikan sesuai dengan

sisa jatuh tempo, sedangkan instrumen bersuku bunga mengambang (variable) dialokasikan sesuai dengan jangka waktu sampai dengan saat penetapan suku bunga berikutnya (next

repricing date).

c) Proses perhitungan beban modal dengan metode ini dilakukan

sebagai berikut: (1) Vertical Disallowance, yaitu: Perhitungan posisi matched dalam setiap skala waktu dikalikan dengan bobot beban modal, yaitu sebesar 10%. Perhitungan posisi matched tersebut dilakukan dengan mempertemukan (matching) antara posisi short dan posisi long dalam setiap skala waktu, dimana posisi terkecil merupakan posisi matched. Selisih dari matching tersebut merupakan posisi residu (unmatched position), bai k long maupun short. (2) Horizontal Disallowance, yaitu:

(a) Dalam setiap zona (zona 1, zona 2, dan zona 3). Perhitungan posisi matched dalam setiap zona dikalikan

dengan bobot beban modal, yaitu sebesar 40% untuk zona 1, 30% untuk zona 2, dan 30% untuk zona 3 sesuai Tabel .3 Perhitungan posisi matched tersebut dilakukan dengan mempertemukan (matching) antara posisi res i d u (unmatched position) long dan short dari seluruh skala waktu, dimana posisi terkecil merupakan posisi matched dari zona tersebut. Selisih dari proses matching tersebut merupakan posisi residu (unmatched position), baik long maupun short dari zona tersebut.

(b) Antar Zona (zona 1 dan 2; zona 2 dan 3; serta zona 1

dan 3) Perhitungan posisi matched antar zona di kalikan dengan bobot beban modal, yaitu 40% untuk zona 1 dan 2 dan 40% untuk zona 2 dan 3, serta 100% untuk zona 1 dan 3 sesuai Tabel .3 Antar Zona 1 dan 2 Perhitungan posisi matched dilakukan dengan mempertemukan (matching) antara posisi residu (unmatched position) long dan short dari zon a 1 dan zona 2 tersebut diatas, dimana posisi terkecil merupakan posisi matched antara zona 1

127 142

Lampiran 12 Lanjutan Lampiran 12

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/23/DPNP 2003 9/33/DPNP 2007 dan 14/21/DPNP 2012 dan 2. Selisih dari proses matching tersebut merupakan posisi residu yang tersisa (remaining unmatched position) dalam zona 1 dan zona 2, baik long maupun short. Antar Zona 2 dan 3 Perhitungan posisi matched dilakukan dengan mempertemukan (matching) antara posisi long dan short dari posisi residu yang tersisa (remaining unmatched position) dari zon a 2 dengan posisi residu (unmatched position) dari zona 3, dimana posisi terkecil merupakan posisi matched antara zona 2 dan 3. Selisih dari proses matching tersebut merupakan posisi residu yang tersisa (remaining unmatched position) dalam zona 3, baik long maupun

short.

Antar Zona 1 dan 3 Perhitungan posisi matched dilakukan dengan mempertemukan (matching) antara posisi residu yang ters isa (remaining unmatched position) long dan short dari zona 1 dan zona 3, dimana posisi terkecil merupakan posisi matched antara zona 1 dan 3. Selisih dari proses matching antara zona 1 dan 3 tersebut merupakan posisi residu yang tersisa (remaining unmatched position) dari seluruh proses matching antar zona.

128 143


Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/23/DPNP 2003 9/33/DPNP 2007 dan 14/21/DPNP 2012 Tabel 3 Horizontal Disallowance

(3) Overall Net Open Position, yaitu: Perhitungan posisi residu yang tersisa (remaining unmatched position) baik long atau short dari se lu ru h proses matching antar zona sesuai uraian angka (2) dikalikan dengan bobot beban modal sebesar 100%. Dengan demikian perhitungan kebutuhan modal minimum untuk Risiko Umum adalah penjumlahan dari : 1

Vertical . Disallowance

Matched position antara posisi long X 10% dan posisi short dalam setiap

2

Horizontal . Disallowance

Matched position antara posisi long X 40% dan posisi short dalam zona 1 Matched position antara posisi long X 30% dan posisi short dalam zona 2 Matched position antara posisi long X 30% dan posisi short dalam zona 3

skala waktu

129 144



Matched position antara posisi long X 40% dan short dari posisi residu zona 1 dan posisi long dan short

dari posisi residu zona 2 Matched position antara posisi long X 40% dan short dari posisi residu yang tersisa zona 2 dan posisi long dan short dari posisi residu zona Matched position antara posisi long X 100% 3 dan short dari posisi residu yang tersisa zona 1 dan posisi long dan short dari posisi residu yang tersisa zona 3 Overall Net Open Jumlah netto dari bobot posisi 3. X 100% Position long atau posisi short 9) Metode Jangka Waktu (Duration Method)

a) Posisi long dan short dari seluruh posisi surat berharga dan instrumen derivatif dipetakan ke dalam jenjang durasi (duration ladder) yang terdiri dari 15 skala waktu (time band) sebagaimana tercantum pada

Tabel .4 Yang dimaksud dengan jenjang durasi adalah tabel yang disusun berdasarkan pengelompokkan durasi dari suatu surat berharga atau i nstru men derivatif. b) Dalam melakukan proses perhitungan beban modal dengan metode ini dilakukan dengan memperhatikan modified duration dan estimasi pergerakan harga dari setiap posisi serta memetakannya pada zona maturitas (maturity zones) yang sesuai dengan Tabel 4. Tabel 4 Skala Waktu dan Asumsi Perubahan Imbal Hasil Skala Waktu Zona 1 < 1 bulan > 1 – 3 bulan > 3 – 6 bulan > 6 – 12 bulan Zona 2 > 1– 1,9 tahun > 1,9– 2,8 tahun > 2,8– 3,6 tahun Zona 3 > 3,6– 4,3 tahun > 4,3– 5,7 tahun > 5,7– 7,3 tahun > 7,3– 9,3 tahun > 9,3–10,6tahun

Asumsi Perubahan Imbal Hasil (%) 1.00 1.00 1.00 1.00 0.90 0.80 0.75 0.75 0.70 0.65 0.60 0.60

130 145


Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/23/DPNP 2003 9/33/DPNP 2007 dan 14/21/DPNP 2012 > 10,6–12 tahun > 12 – 20 tahun > 20 tahun

c)

0.60 0.60 0.60

Proses perhitungan beban modal dengan Metode Jangka Waktu (Duration Method) pada prinsipnya sama dengan Metode Jatuh Tempo (Maturity Method), kecuali pengenaan bobot beban modal untuk Vertical Disallowance, yaitu 5% dari posisi matched dalam setiap skala waktu.

10) Instrumen derivatif baik dalam rangka trading maupun lindung nilai atas instrumen surat berharga dalam Trading Book dilaporkan dengan pendekatan two legged approach. Contoh: a) Pembelian (long position) Forward Rate Agreement (FRA) yang dilakukan pada akhir bulan April dan jatuh tempo akhir bulan Juni dengan suku bunga SBI 3 bulan harus dilaporkan sebagai posisi long dengan jangka waktu 5 bulan dan posisi short dengan jangka waktu 2 bulan. b) suatu transaksi interest-rate swap yang dilakukan Bank dengan menerima suku bunga mengambang (floating) dan membayar untuk suku bunga tetap (fixed) harus dilaporkan sebagai posisi long untuk instrumen suku bunga mengambang sesuai jangka waktu sampai dengan penyesuaian tingkat bunga berikutnya dan sebagai posisi short untuk instrumen suku bunga tetap sesuai sisa jatuh tempo transaksi swap tersebut. d. Proses saling hapus untuk transaksi derivatif dalam perhitungan Risiko Spesifik dan Risiko Umum: 1) Secara umum posisi long dan short dapat saling hapus sepanjang instrumen keuangan tersebut bersifat identik, yaitu terdapat kesamaan dalam hal penerbit, tingkat bunga kupon, jenis valuta, jatuh tempo, dan lain nya. 2) Dalam hal Bank melakukan proses saling hapus, maka posisi tersebut tidak perlu dilaporkan namun Bank wajib melakukan dokumentasi yang memadai atas seluruh proses saling hapus tersebut. 3) Transaksi forward dapat saling hapus dengan instrumen yang mendasarinya (underlying instrument). Namun posisi dengan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo kontrak forward tetap harus dilaporkan karena Bank masih memiliki eksposur suku bunga sampai pada saat surat berharga tersebut diserahkan kepada pihak pembeli. Dalam hal kontrak forward menggunakan berbagai jenis surat berharga pada saat penyelesaian transaksi, maka saling hapus hanya dapat dilakukan apabila Bank memiliki posisi long atas surat berharga dan posisi short forward berdasarkan underlying surat berharga dimaksud.

131 146


4)


Yang dimaksud dengan hal-hal lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang digunakan dalam menentukan posisi yang identik dalam proses saling hapus yaitu: a) Untuk transaksi swap dan forward rate agreement (FRA) adalah identik dalam hal referensi suku bunga (untuk posisi bersuku bunga mengambang, misalnya JIBOR dan LIBOR) dan perbedaan suku bunga/kupon setinggi-tingginya sebesar 0,15% (15 basis point); b) Untuk transaksi swap, forward rate agreement (FRA) dan forward adalah identik dalam hal tanggal penetapan suku bunga berikutnya, atau bagi instrumen dengan suku bunga tetap atau transaksi forward adalah sisa jangka waktu jatuh tempo dengan memenuhi batasan sebagai berikut: (1) jika sisa waktu sampai dengan jatuh tempo dari salah satu posisi transaksi derivatif sampai dengan 1 bulan, maka proses saling hapus hanya dapat dilakukan apabila sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo kedua posisi tersebut adalah sama; (2) jika sisa waktu sampai dengan jatuh tempo dari salah satu posisi transaksi derivatif lebih dari 1 bulan sampai dengan 1 tahun, maka proses saling hapus hanya dapat dilakukan apabila sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo dari masingmasing posisi tersebut adalah tidak lebih dari 7 hari; (3) jika sisa waktu sampai dengan jatuh tempo dari salah satu posisi transaksi derivatif lebih dari 1 tahun, maka proses saling hapus hanya dapat dilakukan apabila sisa waktu sampai dengan jatuh tempo kedua posisi tersebut tidak lebih dari 30 hari. c) Untuk posisi option, proses saling hapus adalah sebagaimana diatur dalam Bab.II.6 (Pedoman Umum dan Perhitungan Risiko Pasar terhadap Transaksi Option).

e. Perlakuan Terhadap Transaksi Repo

1)

2)

3)

Surat berharga yang diserahkan kepada counterparty sebagai collateral dalam transaksi Repo yang dicatat dalam Trading Book sesuai standar akuntansi yang berlaku, dicatat sebagai posisi long dalam perhitungan Risiko Spesifik dan Risiko Umum. Perhitungan Risiko Spesifik Perhitungan Risiko Spesifik ditentukan dari surat berharga ditentukan dari : a) kategori penerbit; dan b) peringkat dan/ atau sisa jatuh tempo Perhitungan Risiko Umum Perhitungan Risiko Umum didasarkan pada sisa jatuh tempo untuk surat berharga berbunga tetap atau sisa jangka waktu sampai

132 147



penyesuaian tingkat bunga berikutnya untuk surat berharga berbunga mengambang. f. Perlakuan Terhadap Transaksi Reverse Repo dalam rangka kegiatan perdagangan (trading) Apabila surat berharga yang menjadi agunan transaksi reverse repo diperdagangkan maka Bank harus membukukan transaksi tersebut sebagai posisi short dalam Trading Book, sehingga terekspos Risiko Pasar. 1) Perhitungan Risiko Spesifik

2)

Perhitungan Risiko Spesifik dari surat berharga ditentukan dari : a) kategori penerbit; dan b) peringkat dan/ atau sisa jatuh tempo. Perhitungan Risiko Umum Perhitungan Risiko Umum didasarkan pada sisa jatuh tempo untuk surat berharga dengan suku bunga tetap atau sisa jangka waktu sampai penyesuaian tingkat bunga berikutnya untuk surat berharga dengan suku bunga mengambang.

g. Perlakuan terhadap Transaksi Reksa dana

1)

2)

Perhitungan Risiko Pasar terhadap Reksadana yang tercatat dalam Trading Book yang meliputi Risiko Spesifik dan Risiko Umum, harus mencerminkan bobot risiko dari seluruh asset yang terkandung dalam unit reksa dana. Perhitungan Risiko Spesifik dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu berdasarkan:

a) Peringkat reksa dana Dalam hal reksa dana tersebut memiliki peringkat sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia, dikenakan bobot risiko 1,6%. b) Kategori penerbit dan/atau peringkat dari setiap aset dalam reksa dana Dalam menghitung Risiko Spesifik berdasarkan pendekatan ini, Bank harus memiliki informasi dari Manajer Investasi mengenai rincian aset-aset reksa dana tersebut berdasarkan penerbit dan/atau peringkat. Berdasarkan informasi tersebut, Bank dapat melaku kan langkah-langkah perhitungan untuk mendapatkan nilai yang akan dikenakan beban modal adalah sebagai berikut: (1) menghitung persentasi komponen dari setiap aset yang terkandung dalam reksa dana.

(2) nilai sebagaimana dimaksud pada angka (1) dikalikan dengan nilai pasar unit reksa dana yang dimiliki Bank.

(3) nilai sebagaimana dimaksud pada angka (2) dicatat sesuai kategori penerbit surat berharga.

133 148



3) Dalam hal ke-2 pendekatan sebagaimana dimaksud dalam angka 2)

tidak dapat dilakukan, maka surat berharga reksa dana akan digolongkan dalam kategori “Lainnya” dan dikenakan beban modal sebesar 8%. 4) Perhitungan Risiko Umum dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu berdasarkan: a) Sisa jatuh tempo dari setiap aset reksa dana. Dalam menghitung Risiko Umum berdasarkan pendekatan ini, Bank harus memiliki informasi dari Manajer Investasi mengenai rincian seluruh aset dari reksa dana tersebut berdasarkan sisa jatuh tempo. Proses perhitungan untuk mendapatkan nilai yang akan dikenakan beban modal adalah sebagai berikut:

(1) menghitung persentasi komponen dari setiap aset yang terkandung dalam reksa dana.

(2) nilai sebagaimana dimaksud pada angka (1) dikalikan dengan nilai pasar unit reksa dana yang dimiliki Bank.

(3) nilai sebagaimana dimaksud pada angka (2) dicatat sesuai skala waktu.

b) Rata-rata durasi (average duration) dari seluruh aset reksa dana Dalam menghitung Risiko Umum berdasarkan pendekatan ini, Bank harus memiliki informasi dari Manajer Investasi mengenai rata-rata durasi dari reksa dana. Penetapan rata-rata durasi aset reksa dana dilakukan dengan menghitung durasi dari setiap aset reksa dana dan dikalikan dengan besarnya pangsa/komposisi setiap aset reksa dana terhadap total aset reksa dana. 5) Apabila Bank menggunakan Metode Jatuh Tempo untuk menghitung Risiko Umum, sementara untuk reksa dana Bank hanya memiliki informasi dari Manajer Investasi mengenai rata-rata durasi dari aset reksa dana, maka Bank dapat menggunakan pendekatan rata-rata durasi tersebut untuk menghitung Risiko Umum reksa dana.

6) Dalam hal dua pendekatan sebagaimana dimaksud pada angka 5) tidak

dapat dilakukan, maka surat berharga reksa dana tersebut dianggap memiliki sisa jatuh tempo 10 – 15 tahun dan dikenakan bobot risiko sebesar 4,5%. 7) Informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih (liquidation value) reksa dana yang diperoleh dari Manajer Investasi harus merupakan Nilai Aktiva Bersih yang disesuaikan setiap hari. 8) Seluruh informasi mengenai reksa dana yang diperoleh dari Manajer Investasi, misalnya rincian aset reksa dana berdasarkan penerbit dan atau peringkat, sisa jatuh tempo dan rata-rata durasi dapat digunakan untuk periode 1 bulan. Contoh: Pada tanggal 15 Jan uari 200X, Manajer Investasi dapat menyediakan informasi mengenai sisa jatuh tempo atau rata-rata durasi dari

134 149



seluruh aset reksa dana. Informasi tersebut dapat digunakan oleh Bank untuk periode 1 bulan, khususnya untuk laporan perhitungan Risiko Pasar pada posisi 31 Januari 200X. Selanjutnya, laporan perhitungan Risiko Pasar posisi 28 Februari 200X harus menggunakan informasi yang tersedia maksimal satu bulan sebelumnya. 9) Seluruh informasi yang diperoleh dari Manajer Investasi wajib didokumentasikan oleh Bank untuk kepentingan jejak audit (audit trail). h. Perlakuan terhadap Derivatif Kredit (Credit Derivative)

1)

2)

Derivatif Kredit adalah kontrak antara dua pihak yang menggunakan instrumen derivatif untuk melaku kan li ndung nilai dengan mengalihkan risiko dari pihak pembeli proteksi (protection buyer) kepada penjual proteksi (protection seller) atas aset keuangan referensi (underlying reference asset) dalam bentuk surat berharga, kredit yang diberikan, atau tagihan lainnya. Kontrak Derivatif Kredit mengatur bahwa pengalihan risiko didasarkan pada terjadinya credit event atas kewajiban referensi (reference obligation) yang dimiliki entitas referensi (reference entity). Secara umum, Derivatif Kredit meliputi Credit Default Swap (CDS), Total Rate of Return Swap (TRS), dan Credit Linked Notes (CLN) atau instrumen serupa lainnya.

Transaksi Derivatif Kredit dapat diklasifikasikan sebagai Trading Book apabila: a) dilakukan untuk tujuan lindung nilai (hedge) dari posisi aset keuangan atau sekumpulan aset keuangan dalam Trading Book; dan/atau b) transaksi Derivatif Kredit (misalnya CLN) dilakukan oleh protection seller untuk tujuan diperdagangkan (trading). 4) Apabila Bank melakukan lindung nilai terhadap eksposur risiko kredit dalam Banking Book dengan menggunakan Derivatif Kredit dalam Trading Book melalui lindung nilai dari pihak internal, maka eksposur risiko kredit dalam Banking Book tersebut dianggap tidak dilindung nilai untuk tujuan perhitungan modal, kecuali jika Bank membeli Derivatif Kredit dari protection seller yang merupakan pihak eksternal. Jika proteksi kredit dari pihak eksternal tersebut dibeli dan diakui sebagai lindung nilai atas eksposur risiko kredit dalam Banking Book untuk tujuan perhitungan modal, maka Derivatif Kredit untuk lindung nilai baik dari pihak internal maupun pihak eksternal tidak dibukukan sebagai Trading Book. 5) Pelaporan Derivatif Kredit dilakukan dengan two legs approach, yaitu: a) sebagai posisi long atau short kepada entitas referensi untuk Risiko Spesifik dan posisi long atau short atas kewajiban referensi untuk Risiko Umum; dan 3)

b)

sebagai posisi long atau short untuk Risiko Umum dengan skala waktu sampai dengan jatuh tempo untuk suku bunga tetap atau sisa waktu sampai dengan penyesuaian tingkat bunga berikutnya

135 150



sesuai skala waktu dalam Tabel ,2 apabila kontrak Derivatif Kredit mempersyaratkan pembayaran premi atau bunga secara periodik. 6) Perhitungan beban modal untuk Risiko Pasar didasarkan pada jumlah notional dari kontrak Derivatif Kredit, kecuali CLN yang menggunakan nilai wajar dari surat berharga tersebut. 7) Perhitungan beban modal dilakukan sebagai berikut: a) Metode perhitungan Risiko Spesifik dan Risiko Umum adalah serupa dengan metode perhitungan yang digunakan pada instrumen-instrumen keuangan lainnya. b) Credit Default Swap

(1) Dalam

perhitungan Risiko Spesifik, protection buyer melaporkan sebagai posisi short dan protection seller melaporkan sebagai posisi long kepada entitas referensi. (2) Dalam perhitungan Risiko Umum atas Credit Default Swap tanpa pembayaran premi atau bunga secara periodik sesuai kontrak swap, protection seller maupun protection buyer tidak perlu menghitung dan mengalokasikan beban modal Risiko Pasar. Dalam hal Credit Default Swap mempersyaratkan pembayaran premi atau bunga secara periodik, protection seller melaporkan sebagai posisi long dan protection buyer melaporkan sebagai posisi short dengan skala waktu sampai dengan jatuh tempo untuk suku bunga tetap atau sisa waktu sampai dengan penyesuaian tingkat bunga berikutnya untuk suku bunga mengambang. c) Total Rate of Return Swap

(1) Dalam

perhitungan Risiko Spesifik, protection buyer melaporkan sebagai posisi short dan protection seller melaporkan sebagai posisi long kepada entitas referensi. (2) Dalam perhitungan Risiko Umum atas Total Rate of Return Swap tanpa pembayaran premi atau bunga secara periodik sesuai kontrak swap, protection seller maupun protection buyer tidak perlu menghitung dan mengalokasikan beban modal Risiko Pasar. Dalam hal Total Rate of Return Swap mempersyaratkan pertukaran arus kas secara periodik (premi dan/atau bunga), protection buyer melaporkan sebagai posisi long dengan skala waktu sampai dengan jatuh tempo untuk suku bunga tetap dan sisa waktu sampai dengan penyesuaian tingkat bunga berikutnya untuk suku bunga mengambang dan posisi short atas aset keuangan referensi. Sementara itu, protection seller melaporkan sebagai posisi short dengan skala waktu sampai dengan jatuh tempo untuk suku bunga tetap dan sisa waktu sampai dengan penyesuaian

136 151


Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/23/DPNP 2003 9/33/DPNP 2007 dan 14/21/DPNP 2012 tingkat bunga berikutnya untuk suku bunga mengambang dan posisi long atas aset keuangan referensi.

d) Credit Linked Note (CLN) (1) Dalam perhitungan Risiko Spesifik, protection buyer melaporkan sebagai posisi short dan protection seller melaporkan sebagai posisi long kepada entitas referensi. Disamping itu, protection seller juga melaporkan posisi long atas surat berharga yang diterbitkan protection buyer sebesar nilai wajar dari CLN. (2) Dalam perhitungan Risiko Umum, protection seller melaporkan sebagai posisi long dan protection buyer melaporkan sebagai posisi short atas surat berharga tersebut sebesar nilai wajar dari CLN. e) Derivatif Kredit dengan fitur first-to-default

(1) Dalam

perhitungan Risiko Spesifik, protection buyer melaporkan sebagai posisi short atas salah satu aset keuangan referensi dari sekumpu lan aset keuangan referensi (basket of underlying reference assets) yang menghasilkan perhitungan beban modal untuk Risiko Spesifik dengan jumlah tertinggi. (2) Selanjutnya, protection seller melaporkan sebagai posisi long atas setiap aset keuangan referensi dari sekumpulan aset keuangan referensi dengan jumlah maksimum beban modal untuk Risiko Spesifik sebesar nilai notional dari kontrak Derivatif Kredit. Untuk Derivatif Kredit dengan fitur first-to-default, beban modal dibentuk terhadap seluruh aset keuangan referensi yang terdapat dalam sekumpulan aset keuangan. Hal ini berarti bobot risiko dikenakan terhadap jumlah maksimum yang harus dibayarkan dalam kontrak untuk masing-masing aset keuangan referensi dimaksud. Dalam hal jumlah perhitungan beban modal atas setiap aset keuangan referensi lebih rendah dibandingkan dengan perhitungan beban modal atas nilai notional dari kontrak Derivatif Kredit, maka posisi yang dilaporkan adalah posisi setiap aset keuangan referensi atau posisi kontrak Derivatif Kredit yang menghasilkan perhitungan beban modal tertinggi. Contoh:

� Bank menerbitkan CLN sebesar Rp. 10 milyar dengan

3 aset referensi keuangan dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. CLN yang diterbitkan bank memenuhi kriteria kategori Kualifikasi sehingga dapat dilkenakan bobot risiko 1

137 152


Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/23/DPNP 2003 9/33/DPNP 2007 dan 14/21/DPNP 2012 .6%. Perhitungan beban modal atas 3 aset keuangan referensi tersebut adalah sebesar Rp. 0, yaitu Rp. 10 milyar x (3 x 0%) dan perhitungan beban modal atas CLN adalah sebesar Rp. 0,1 6 milyar, yaitu Rp, 10 milyar x 1 .6%. Dengan demikian, perhitungan beban modal yang digunakan adalah sebesar Rp. 0,1 6 milyar.

� Bank menerbitkan CLN sebesar Rp. 10 milyar dengan 3 aset keuangan referensi dalam bentuk tanpa peringkat yang diterbitkan oleh komersial. Perhitungan beban modal atas 3 referensi tersebut adalah sebesar Rp.2,4 [(Rp. 10 milyar x (3 x 100%)) x 8%].

surat berharga 3 perusahaan aset keuangan milyar, yaitu

� Bank menerbitkan CLN sebesar Rp. 10 milyar dengan 1

3 aset keuangan referensi dalam bentuk surat berharga tanpa peringkat yang diterbitkan oleh 13 perusahaan komersial. Perhitungan beban modal atas 13 aset keuangan referensi tersebut adalah maksimum sebesar beban modal atas nilai notional dari CLN yaitu Rp. 10 milyar dan bukan Rp. 10,4 milyar [(Rp. 10 milyar x (13 x 100%)) x 8%]. (3) Perhitungan Risiko Umum tidak berbeda dengan Derivatif Kredit lainnya. f) Derivatif Kredit dengan beberapa aset keuangan referensi

(1)

Dalam perhitungan Risiko Spesifik, protection buyer melaporkan sebagai posisi short dan protection seller melaporkan sebagai posisi long kepada seluruh entitas referensi secara proporsional. (2) Dalam hal instrumen CLN memenuhi kategori Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Tabel 1, protection buyer melaporkan sebagai posisi short dan protection seller melaporkan sebagai posisi long atas surat berharga (CLN) tersebut. g) Protection buyer dapat menggunakan instrumen Derivatif Kredit untuk melakukan saling hapus dengan aset keuangan referensi dalam perhitungan beban modal untuk Risiko Spesifik sepanjang memenuhi persyaratan berikut: (1) Dalam hal nilai aset keuangan referensi dan instrumen Derivatif Kredit selalu bergerak berlawanan arah dalam jumlah yang relatif sama besar yang dapat terjadi jika:

(a) aset keuangan referensi identik dengan kewajiban referensi; atau

(b) posisi long dari aset keuangan referensi di lindung nilai dengan oleh posisi short dari kontrak Derivatif Kredit (atau sebaliknya), dan terdapat kecocokan (match) antara aset keuangan referensi dan kewajiban referensi

138 153


Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/23/DPNP 2003 9/33/DPNP 2007 dan 14/21/DPNP 2012 (kecuali dalam hal jangka waktu dimana jatuh tempo kontrak Derivatif Kredit dapat lebih pendek dari aset keuangan referensi), maka Bank dapat melakukan saling hapus antara posisi aset keuangan referensi dan posisi instrumen Derivatif Kredit sehingga tidak perlu menghitung beban modal untuk Risiko Spesifik. (2) Dalam hal nilai dari aset keuangan referensi dan instrumen Derivatif Kredit selalu bergerak berlawanan arah dalam jumlah yang relatif tidak sama besar dengan kondisi dimana:

(a) Posisi long dari aset keuangan referensi di lindung nilai oleh posisi short dari kontrak Derivatif Kredit (atau sebaliknya), dan terdapat kecocokan (match) antara aset

keuangan referensi dan kewajiban referensi dalam hal syarat dan kondisi, jatuh tempo, serta jenis mata uang; (b) Definisi credit event dan mekanisme penyelesaian transaksi, serta aspek-aspek penting lainnya dalam kontrak Derivatif Kredit tidak menyebabkan pergerakan harga instrumen Derivatif Kredit berbeda secara signifikan dari pergerakan harga aset keuangan referensi; dan (c) Kontrak Derivatif Kredit dapat mengalihkan risiko secara efektif dimana tidak terdapat persyaratan dalam kontrak yang dapat membatasi realisasi pembayaran proteksi,

maka Bank dapat melakukan saling hapus antara pos aset keuangan referensi dan pos instrumen Derivatif Kredit sebesar 80% dalam perhitungan beban modal untuk Risiko Spesifik. Saling hapus diterapkan dengan memperhitungkan beban modal untuk Risiko Spesifik hanya sebesar 20% untuk satu posisi, yaitu posisi aset keuangan referensi atau posisi instrumen Derivatif Kredit yang menghasilkan perhitungan beban modal untuk Risiko Spesifik terbesar, sementara beban modal untuk posisi lain nya tidak akan diperhitungkan. (3) Dalam hal nilai dari aset keuangan referensi dan instrumen Derivatif Kredit umumnya bergerak berlawanan arah yang dapat terjadi jika: (a) posisi long dari aset keuangan referensi di lindung nilai oleh posisi short dari kontrak Derivatif Kredit (atau sebaliknya), dimana terdapat ketidaksesuaian (mismatch) antara aset keuangan referensi dan kewajiban referensi namun memenu hi persyaratan: i. kewajiban referensi bersifat sederajat (pari passu) dengan atau bersifat yunior terhadap aset keuangan referensi; dan

139 154


Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/23/DPNP 2003 9/33/DPNP 2007 dan 14/21/DPNP 2012 ii.

entitas referensi sama dengan obligor dari aset keuangan referensi dan terdapat klausula dalam kontrak Derivatif Kredit mengenai cross reference yaitu cross default atau cross acceleration sesuai ISDA Credit Derivatives Definitions yang berlaku. (b) aset keuangan referensi identik dengan kewajiban referensi, atau posisi long dari aset keuangan referensi di lindung nilai oleh posisi short dari kontrak Derivatif Kredit (atau sebaliknya) namun terdapat ketidaksesu aian (mismatch) antara aset keuangan referensi dan proteksi kredit dalam instrumen Derivatif Kredit dalam hal jenis mata uang; atau (c) posisi long dari aset keuangan referensi di lindung nilai oleh posisi short dari kontrak Derivatif Kredit (atau sebaliknya) dimana terdapat ketidaksesuaian (mismatch), yaitu aset keuangan referensi serupa tapi tidak identik dengan kewajiban referensi, namun aset keuangan referensi termasuk salah satu kewajiban referensi dalam kontrak Derivatif Kredit yang akan diserahkan kepada protection seller dalam hal penyelesaian dilakukan secara fisik

(physical settlement),

maka Bank dapat melakukan saling hapus antara posisi aset keuangan referensi dan posisi instrumen Derivatif Kredit sebesar 50% dalam perhitungan beban modal untuk Risiko Spesifik. Saling hapus diterapkan dengan memperhitungkan beban modal untuk Risiko Spesifik hanya sebesar 50% untuk satu posisi, yaitu posisi aset keuangan referensi atau instrumen Derivatif Kredit yang menghasilkan perhitungan beban modal untuk Risiko Spesifik terbesar, sementara beban modal untuk posisi lainnya tidak akan diperhitungkan. (4) Apabila kondisi sebagaimana pada angka (1), (2), dan (3) tidak terpenuhi, maka Bank wajib menghitung dan mengalokasikan beban modal untuk Risiko Spesifik atas posisi aset keuangan referensi dan posisi instrumen Derivatif Kredit.

h) Protection buyer dapat menggunakan instrumen Derivatif Kredit

i)

dengan fitur first-to-default untuk melakukan saling hapus dengan salah satu aset keuangan referensi dari sekumpulan aset keuangan referensi, yaitu dengan aset keuangan referensi yang menghasilkan perhitungan beban modal untuk Risiko Spesifik terendah. Dalam hal Bank melakukan proses saling hapus, maka Bank wajib melakukan dokumentasi yang memadai atas seluruh proses saling hapus.

140 155



3. Perhitungan Risiko Nilai Tukar

a. Perhitungan Risiko Nilai Tukar dilakukan terhadap posisi valuta asing dalam Trading Book dan Banking Book yang terekspos Risiko Nilai Tukar termasuk emas

dengan mengacu pada perhitungan Posisi Devisa Neto sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai posisi devisa neto. Posisi terhadap emas diperhitungkan sama dengan valuta asing dengan pertimbangan bahwa pergerakan harga emas hampir sama dengan pergerakan nilai tukar valuta asing dan Bank memperlakukan transaksi emas sama dengan transaksi valuta asing.

b. Posisi suatu instrumen yang memiliki denominasi dalam valuta asing selain terkena

Risiko Nilai Tukar, juga memungkinkan Bank terkena Risiko Suku Bunga (misalnya untuk cross-currency swaps). Dalam kasus tersebut maka eksposur Risiko Suku Bunga juga harus diperhitungkan sebagaimana dijelaskan dalam Bab.II.2 (Perhitungan Risiko Suku Bunga).

c. Perhitungan beban modal untuk Risiko Nilai Tukar dari posisi valuta asing dibebankan sebesar 8% terhadap Posisi Devisa Neto secara keseluruhan pada akhir hari.

d. Dalam perhitungan Risiko Nilai Tukar, Bank dapat mengecualikan Posisi

Struktural dari perhitungan Posisi Devisa Neto sepanjang memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai posisi devisa neto. 1) Bila Bank memilih untuk mengecualikan Posisi Struktural tersebut maka pengecualian tersebut harus dilakukan secara konsisten dan memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

2) Dalam rangka memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia, Bank wajib menyampaikan dokumen pendukung yang terkait dengan status dari Posisi Struktural dan bukti pembukuan transaksi. Contoh: Posisi Struktural berupa aktiva tetap di luar negeri perlu didukung antara lain dengan dokumen yang berupa bukti kepemilikan, bukti pembayaran dan dokumen pembukuan.

3) Bank Indonesia dapat meminta tambahan dokumen kepada Bank untuk

memastikan kelayakan dari suatu Posisi Struktural yang akan dikecualikan dari perhitungan Posisi Devisa Neto.

4. Perhitungan Risiko Ekuitas a. Perhitungan Risiko Ekuitas bagi Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak dilakukan terhadap posisi instrumen keuangan dalam Trading Book yang terekspos Risiko Ekuitas, yang meliputi:

1)

Saham biasa (common stocks) dengan atau tanpa hak suara (voting rights), surat berharga yang dapat dikonversi menjadi saham (convertible securities), atau instrumen keuangan lainnya yang memiliki karakteristik seperti saham,

141 156



namun tidak termasuk penyertaan saham di Perusahaan Anak dan penyertaan saham sementara dalam rangka penyelamatan kredit yang diperlakukan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan modal Bank, serta saham preferen yang tidak dapat di konversi (non-convertible preference shares); dan

2)

Kontrak derivatif berbasis ekuitas yang merupakan kontrak future, forward, swap, option, atau kontrak derivatif lainnya yang serupa dimana nilai kontrak tersebut dipengaruhi oleh saham atau indeks saham yang mendasari (underlying).

b. Dalam perhitungan Risiko Ekuitas, posisi kontrak derivatif berbasis ekuitas harus dikonversi ke dalam posisi nosional komoditas (notional equity positions) yang men dasari derivatif tersebut. 1) Kontrak futures dan forward yang terkait dengan saham individual dilaporkan berdasarkan nilai wajar dari saham tersebut; 2) Kontrak futures yang terkait dengan indeks saham dilaporkan berdasarkan nilai wajar dari portofolio saham yang mendasari kontrak futures tersebut; Kontrak swap saham diperlakukan berdasarkan two leg approach, yaitu sebagai 2 posisi nosional. Misalnya, swap saham dilaporkan sebagai posisi long atas jumlah yang diterima Bank berdasarkan perubahan nilai dari suatu saham atau indeks tertentu dan posisi short atas jumlah yang dibayar Bank berdasarkan perubahan nilai dari saham atau indeks lain. c. Dalam perhitungan Risiko Ekuitas, Bank dapat melakukan proses saling hapus antara posisi long dan short apabila posisi tersebut identik sehingga menghasilkan posisi ekuitas neto long atau short. Yang dimaksud dengan posisi yang identik yaitu apabila terdapat kesamaan emiten dan pasar keuangan. Contoh: 3)

Perusahaan Anak membeli saham PT. X di Bursa Efek Jakarta dan menjual kontrak berjangka (forward) saham PT. X di Bursa Efek Jakarta. Posisi yang timbul dari ke 2 transaksi tersebut dapat saling hapus karena memenuhi syarat identik. Dalam hal terdapat posisi long dan short yang identik sehingga dilakukan proses saling hapus, maka posisi tersebut tidak perlu dilaporkan kepada Bank Indonesia, tetapi Bank wajib melakukan dokumentasi yang memadai atas seluruh proses saling hapus.

d. Perhitungan beban modal untuk Risiko Ekuitas dalam Trading Book meliputi: 1) Risiko Spesifik dari posisi ekuitas bruto yang merupakan penjumlahan nilai absolut dari posisi long dan short dari setiap instrumen keuangan yang

terekspos Risiko Ekuitas yang diterbitkan oleh setiap emiten di setiap pasar keuangan (market by market basis). Dalam hal instrumen keuangan yang terekspos Risiko Ekuitas diperdagangkan di lebih dari satu pasar keuangan, maka instrumen keuangan tersebut diperlakukan sebagai posisi di pasar keuangan di mana instrumen keuangan dimaksud diperdagangkan secara utama (primary

listing).

2) Risiko Umum dari posisi ekuitas neto secara keseluruhan yang merupakan nilai

142 157

Lanjutan Lampiran 12 Lampiran 12


absolut dari selisih antara jumlah posisi long dan jumlah posisi short dari setiap instrumen keuangan yang terekspos Risiko Ekuitas di setiap pasar keuangan. e. Perhitungan Risiko Spesifik

1)

Perhitungan beban modal untuk Risiko Spesifik dirancang untuk melindungi Bank dari risiko kerugian akibat perubahan harga dari setiap instrumen keuangan yang yang terekspos Risiko Ekuitas akibat faktor-faktor yang berkaitan dengan emiten. Risiko yang terkait dengan pihak lawan dalam transaksi tersebut diperhitungkan tersendiri dalam perhitungan risiko pihak lawan

(counterparty credit risk).

2)

Perhitungan beban modal untuk Risiko Spesifik adalah sebesar 8% (delapan persen) dari posisi ekuitas bruto.

f. Perhitungan Risiko Umum

1)

Perhitungan beban untuk Risiko Umum dimaksudkan untuk melindungi Bank dari risiko kerugian akibat perubahan faktor pasar.

2)

Perhitungan beban modal untuk Risiko Umum adalah sebesar 8% (delapan persen) dari posisi ekuitas neto secara keseluruhan. Contoh: Perusahaan A B C D E

Jumlah Saham 10.000 2.000 15.000 5.000 10.000 20.000

Posisi

Long Short Short Short Short Long

Harga pasar/ Harga pasar saham Rp. 100 Rp. 1.000.000 Rp. 100 Rp. 200.000 Rp. 200 Rp. 3.000.000 Rp. 400 Rp. 2.000.000 Rp. 100 Rp. 1.000.000 Rp. 200 Rp. 4.000.000

Saling hapus antara posisi long dan posisi short pada Perusahaan A, yaitu (1 0.000 x Rp.100) – (2.000 x Rp.100) = Rp. 800.000 (Long) Jumlah posisi long = Rp. 800.000 + Rp. 4.000.000 = Rp. 4.800.000 Jumlah posisi short = Rp. 3.000.000 + Rp. 2.000.000 + Rp. 1.000.000 = Rp. 6.000.000 Risiko Spesifik = (Rp. 4.800.000 + Rp. 6.000.000) x 8% = Rp. 864.000 Risiko Umum = (Rp. 4.800.000 – Rp. 6.000.000) x 8% = Rp. 96.000 Risiko Ekuitas = Rp. 864.000 + Rp. 96.000 = Rp.960.000 Dari perhitungan tersebut, maka beban modal untuk Risiko Ekuitas adalah sebesar Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). g. Dalam hal kontrak forward, future, atau option tidak hanya berbasis saham, namun juga suku bunga atau nilai tukar, maka Bank juga wajib menghitung beban

143 158



modal untuk Risiko Suku Bunga atau Risiko Nilai Tukar. 5. Perhitungan Risiko Komoditas

a. Perhitungan Risiko Komoditas bagi Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak dilakukan terhadap posisi instrumen keuangan dalamTrading Book dan Banking Book yang terekspos Risiko Komoditas yang antara lain meliputi kontrak derivatif berbasis komoditas yang merupakan kontrak future, option, atau kontrak

derivatif lainnya yang serupa dimana nilai kontrak tersebut dipengaruhi oleh komoditas atau indeks komoditas yang mendasari (underlying). Yang termasuk sebagai komoditas antara lain produk fisik yang dapat diperdagangkan seperti produk agrikultur, mineral (termasuk minyak), dan logam berharga (precious metal), namun tidak termasuk emas. b. Risiko Komoditas yang harus diperhitungkan mencakup:

1)

Directional risk, yaitu risiko yang timbul dari perubahan harga spot atas posisi komoditas terbuka neto (net open positions), khususnya untuk posisi komoditas dari transaksi perdagangan spot atau perdagangan fisik.

2) 3)

Basis risk, yaitu risiko yang timbul dari pergerakan harga yang tidak

berkorelasi sempurna antara komoditas yang serupa namun tidak identik, yang antara lain dapat disebabkan oleh kualitas komoditas.

Forward gap risk dan interest rate risk, yaitu risiko yang timbul dari perubahan harga forward yang disebabkan oleh perbedaan j angka waktu (maturity mismatches);

c. Dalam perhitungan Risiko Komoditas, baik untuk posisi komoditas maupun kontrak derivatif berbasis komoditas, Bank wajib: 1) mengkonversi posisi bruto (yaitu penjumlahan posisi long dan short) untuk setiap komoditas (yang diukur dalam barrel, kilogram, atau unit pengukuran lainnya yang digunakan untuk komoditas) ke dalam satuan mata uang berdasarkan harga pasar terkini dari setiap komoditas tersebut; 2) mengkonversi posisi kontrak derivatif berbasis komoditas ke dalam posisi nosional komoditas (notional comodity positions) yang mendasari derivatif tersebut berdasarkan harga pasar terkini dari setiap komoditas tersebut dan sesuai jatuh tempo kontrak derivatif, khususnya apabila Bank menggunakan Metode Jatuh Tempo (Maturity Ladder Approach). a) Kontrak futures dan forward yang terkait dengan komoditas individual dilaporkan sebesar jumlah nosional dalam unit pengukuran (misalnya barrel atau kilogram) dikalikan dengan harga spot dari komoditas, dan berdasarkan jatuh tempo kontrak derivatif; b) Kontrak swap komoditas diperlakukan berdasarkan two leg approach, yaitu sebagai 2 posisi nosional dimana satu leg merupakan harga tetap dan leg lainnya merupakan harga pasar terkini. Setiap posisi dilaporkan sebesar jumlah nosional dan dipetakan pada jenjang maturitas yang sesuai. Bank melaporkan posisi long jika melakukan pembayaran secara tetap dan menerima pembayaran secara tidak tetap (floating), dan posisi

144 159



short jika menerima pembayaran secara fixed dan melakukan pembayaran secara tidak tetap (floating). d. Dalam perhitungan Risiko Komoditas, Bank dapat melakukan proses saling hapus antara posisi long dan short apabila bersifat identik, yaitu : 1) Komoditas yang men dasari sama; atau

2) Komoditas yang mendasari berbeda namun masuk dalam kelompok yang sama

e.

Metode perhitungan yang dapat dilakukan untuk perhitungan Risiko Komoditas adalah dengan menggunakan Metode Sederhana (Simplified Approach) atau Metode Jatuh Tempo (Maturity Ladder Approach). Bank dapat menentukan pilihan terhadap 2 (dua) metode tersebut sepanjang dilakukan secara akurat dan konsisten. f. Metode Sederhana (Simplified Approach) Beban modal untuk Risiko Komoditas adalah sebesar penjumlahan dari perhitungan berikut: 1) 15% dari posisi neto, baik long atau short, dari setiap posisi komoditas untuk mengantisi pasi directional risk; dan 2) 3% dari posisi bruto (penjumlahan dari nilai absolut posisi long dan short) dari setiap posisi komoditas untuk mengantisipasi basis risk, forward gap risk dan

interest rate risk.

g. Metode Jatuh Tempo (Maturity Ladder Approach) 1) Posisi dalam setiap jenis komoditas harus dilaporkan berdasarkan skala waktu dalam jenjang maturitas (maturity ladder) yang terpisah sesuai Tabel 5 berikut. Tabel 5 Skala Waktu dan Spread Rate Skala Waktu <1 > 1– > 3– > 6–

bulan 3 bulan 6 bulan 12 bulan

> 1– 2 tahun > 2– 3 tahun >3 tahun

Spread Rate 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

Posisi spot komoditas harus dipetakan dalam skala waktu < 1 < bulan. Posisi kontrak derivatif berbasis komoditas dipetakan berdasarkan jatuh tempo kontrak derivatif.

145 160

Lampiran 12 Lanjutan Lampiran 12 2)


Beban modal untuk Risiko Komoditas adalah sebesar penjumlahan dari perhitungan berikut:

a) 1,5 % (spread rate) dari jumlah posisi long dan posisi short yang matched dalam setiap skala waktu;

b) 0,6% dari posisi residu (unmatched position) yang berasal dari setiap skala waktu yang dikalikan dengan jumlah skala antara skala waktu sebelumnya dengan skala waktu berikutnya; dan c) 15% dari posisi residu yang tersisa (remaining unmatched position). Contoh: Perusahaan Anak menyepakati kontrak futures beli dan jual komoditas gula dengan jatuh tempo dan harga sebagai berikut: Kontrak futures

Jatuh tempo

Beli Jual Beli Jual

4 bulan 5 bulan 2,5 tahun 7 tahun

Skala waktu < 1 bulan > 1 – 3 bulan > 3 – 6 bulan

> 6 – 12 bulan > 1 – 2 tahun > 2 – 3 tahun

Posisi (Rp 000)

Long 800 Short 1.000

Harga (dalam Rp. 000) 800 1.000 600 600

Perhitungan Beban Modal

[800 (Long) + 800 (Short) (posisi matched)] x 1,5% 200 (Short) (posisi residu yang tersisa) yang diperhitungkan ke 3 skala waktu berikutnya yaitu skala waktu > 2- 3 tahun 200 X 3 x 0.6%

Long 600

[200 (Long) + 200 (Short) (posisi matched)] x 1,5% 400 (Long) (posisi residu yang tersisa) yang diperhitungkan ke 1 skala waktu berikutnya yaitu skala waktu > 3 tahun

> 3 tahun

Short 600

400 X 1 x 0.6% [400 (Long) + 400 (Short) (posisi matched) x 1,5%

200 (posisi residu yang tersisa) x15% Total Beban Modal

24

3.6

6

2.4 12

30 78

146 161

Lampiran Lanjutan 12 Lampiran 12


3) Dalam hal kontrak forward, future, atau option tidak hanya berbasis komoditas, namun juga suku bunga atau nilai tukar, maka Bank juga wajib menghitung beban modal untuk Risiko Suku Bunga atau Risiko Nilai Tukar. 6. Pedoman Umum dan Perhitungan Risiko Pasar terhadap Transaksi Option a. Ketentuan Umum

1) Bank yang melakukan transaksi option dengan tujuan trading atau

lindung nilai atas suatu instrumen tertentu yang berada dalam Trading Book (misalnya surat berharga yang masuk dalam Trading Book) wajib melaporkan posisi option beserta instrumen keuangan yang mendasari dan melakukan perhitungan beban modal untuk Risiko Pasar atas posisi option tersebut. 2) Perhitungan beban modal untuk Risiko Pasar terhadap transaksi option dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:

a) Metode Sederhana (Simplified Approach); atau b) Pendekatan Intermediate (Intermediate Approach). b. Metode Sederhana (Simplified Approach)

1) Metode Sederhana pada dasarnya digunakan hanya oleh Bank yang melakukan transaksi pembelian option. 2) D alam Me tode S ede rh an a, h as il perhitu n gan be ban modal untuk risiko option akan ditambahkan dengan perhitungan beban modal untuk kategori risiko yang sama dengan instrumen yang mendasari, misalnya Risiko Suku Bunga, Risiko Ekuitas, Risiko Nilai tukar, atau Risiko Komoditas.

3) Perhitungan beban modal berdasarkan Metode Sede rhana adalah sebagai berikut:

147 162



4) Bobot beban modal untuk risiko option adalah sebagai berikut:

148 163



Contoh: PT A (Perusahaan Anak dari Bank) memiliki 100 lembar saham PT X dalam rangka kegiatan trading. Nilai pasar dari 1 lembar saham tersebut adalah Rp. 1 .000.000,00. Selain itu, PT A juga memiliki opsi jual (put option) saham tersebut dengan strike price sebesar Rp. 1.100.000,00. Perhitungan beban modal untuk posisi tersebut adalah sebagai berikut: Rp. 16.000.000,001) – Rp. 10.000.000,002) = Rp.6.000.000,00

1) Rp 1 6.000.000,00 merupakan perkalian antara Nilai saham (100 lembar saham x Rp. 1.000.000,00 = Rp.1 00.000.000,00) dengan bobot beban modal untuk Risiko Ekuitas (8% untuk Risiko Spesifik + 8% untuk Risiko Umum = 1 6%)

2) Rp. 10.000.000,00 merupakan selisih nilai option pada posisi in the money [(Rp. 1.100.000,00 – Rp. 1.000.000,00) x 100 lembar saham]

Metodologi perhitungan yang serupa juga berlaku untuk option dengan instrumen keuangan yang terekspos Risiko Nilai Tukar, Risiko Suku Bunga, atau Risiko Komoditas.

5)

Untuk transaksi option valuta asing, instrumen yang mendasari adalah aset yang akan diterima apabila option dieksekusi. Dalam hal nilai wajar dari suatu instrumen yang mendasari adalah nol (misalnya caps and floors, swaptions), maka Bank harus menggunakan nilai notional dalam perhitungan Risiko Pasar.

c. Pendekatan Intermediate (Intermediate Approach) 1) Umum

a) Bank yang melakukan transaksi penjualan option wajib menerapkan Pendekatan Intermediate (Intermediate Approach) yang terdiri dari

149 164



Pendekatan Delta-Plus (Delta Plus Approach) dan Pendekatan Analisis Skenario (Scenario Analysis Approach). b) Perhitungan beban modal untuk risiko option dengan Pendekatan Intermediate meliputi perhitungan beban modal untuk Risiko Spesifik dan Risiko Umum. c) Beban modal untuk Risiko Spesifik dihitung dengan mengalikan nilai delta ekuivalen dari setiap posisi option dengan bobot risiko yang ditetapkan sesuai dengan kategori risiko dari instrumen yang mendasari option. Perhitungan beban modal untuk Risiko Umum . 2) Pendekatan Delta-Plus (Delta-Plus Approach) a) Bank yang melakukan transaksi penjualan option wajib paling kurang menggunakan Pendekatan Delta-Plus dalam menilai posisi option. Pendekatan ini menggunakan nilai delta ekuivalen dan parameter sensitivitas atau “Greek letters” yang terkait dengan option untuk mengukur Risiko Pasar. Nilai delta ekuivalen harus dilaporkan sebesar nilai wajar dari instrumen yang mendasari dikalikan dengan nilai delta.

b) Bila nilai delta tidak tersedia di pasar, Bank dapat memperhitungkan nilai delta dengan menggunakan option pricing model seperti standard Cox, Ross, Rubinstein atau a Black and Scholes type algorithm atau model lain yang dapat dibandingkan dan setara dengan algoritma.

c) Posisi option yang diperhitungkan dengan menggunakan nilai delta option adalah seluruh posisi option Bank, yaitu posisi option yang diterbitkan Bank (Bank sebagai writer) dan posisi option yang dibeli Bank (Bank sebagai holder). d) Seluruh atau sebagian posisi option sebagaimana dimaksud pada huruf c) dapat saling hapus dengan posisi option lainnya sepanjang memenuhi persyaratan berikut:

(1) memiliki underlying yang sama, yaitu mata uang yang sama; (2) bersifat simetris dengan posisi option yang akan dilindung nilai. Contoh posisi yang bersifat simetris adalah apabila Bank menerbitkan call option (Bank sebagai writer) maka posisi simetris adalah posisi : (a) pembelian call option (Bank sebagai holder); atau (b) penjualan put option (Bank sebagai writer). Contoh: Bank melakukan transaksi penjualan call option USD 50.000 dengan strike price Rp. 8.800,- yang akan jatuh tempo pada 31 Juli 200X (Bank sebagai writer). Sementara itu, Bank juga melakukan transaksi penjualan put option USD 40.000 dengan strike price Rp. 8.750,- yang akan jatuh tempo pada 31 Juli 200X (Bank sebagai writer) dan transaksi pembelian call option USD 20.000 dengan strike price Rp. 8.850,- yang akan jatuh tempo pada 31 Juli 200X (Bank sebagai holder). Berdasarkan perhitungan nilai delta, diasumsikan bahwa ketiga transaksi option tersebut masing-masi ng memiliki nilai delta 0,5 , 0,6 dan 0,8. Dengan demikian, perhitungan risiko option adalah sebagai berikut :

150 165

Lanjutan Lampiran 12 Lampiran 12


0,5 x USD 50.000 = USD 25.000 (short) 0,6 x USD 40.000 = USD 24.000 (long) 0,8 x USD 20.000 = USD 16.000 (long) USD 15.000 (long)

e)

f)

g)

Posisi long atau short yang timbul dari beberapa transaksi option (penjualan call dan put option maupun pembelian call dan put option) dapat saling hapus sepanjang bersifat identik, yaitu memiliki kesamaan dalam hal instrumen yang mendasari (underlying instrument), tanggal pelaksanaan (exercise date), harga yang disepakati (strike price), jenis option, serta jenis mata uang. Contoh: Bank melakukan transaksi penjualan put option atas suku bunga JIBOR 3 bulan yang akan jatuh tempo pada 31 Juli 200X. Sementara itu, Bank juga melakukan transaksi pembelian put option atas suku bunga JIBOR 3 bulan yang akan jatuh tempo pada 31 Juli 200X. Mengingat kedua transaksi yang menimbulkan posisi long dan short tersebut bersifat identik, maka dapat dipastikan memiliki nilai delta yang sama sehingga dapat dilakukan saling hapus. Beban modal untuk Risiko Umum dihitung berdasarkan nilai delta ekuivalen dari setiap option. Namun, karena nilai delta tidak cukup untuk mencakup seluruh risiko yang terkait dengan posisi option, Bank juga wajib mengukur sensitivitas gamma (mengukur tingkat perubahan delta) dan vega (mengukur sensitivitas harga option terhadap perubahan volatilitas dari instrumen yang mendasari option). Bank yang men ggunakan Pendekatan Delta-Plus diwajibkan menghitung risiko delta, risiko gamma, dan risiko vega untuk setiap posisi option (termasuk posisi lindung nilai). Pengukuran beban modal tersebut adalah sebagai berikut: (1) Perhitungan risiko delta (a) Beban modal untuk risiko delta dihitung berdasarkan nilai delta ekuivalen dengan surat berharga atau suku bunga sebagai instrumen yang mendasari sesuai skala waktu suku bunga, yaitu menggunakan pendekatan two-legged dengan cara yang sama dengan pelaporan transaksi derivatif lainnya, yaitu posisi pada saat kontrak berlaku dan posisi pada saat instrumen yang mendasari jatuh tempo. Contoh:





Pada bulan April, Bank membeli call option berjangka 2 bulan dengan underlying suku bunga 3 bulan. Pada akhir April, Bank melaporkan posisi long dan short masingmasing dengan jangka waktu 5 dan 2 bulan sesuai nilai delta ekuivalen. Pada bulan April, Bank membeli call option atas surat berharga yang akan diserahkan dalam jangka waktu 5 bulan. Pada akhir April, Bank melaporkan posisi long dengan jangka

151 166





waktu sesuai surat berharga dan posisi short dengan jangka waktu 5 bulan sesuai nilai delta ekuivalen. Pada bulan April, Bank menjual call option berjangka 2 bulan dengan underlying suku bunga 3 bulan. Pada akhir April bank melaporkan posisi long dan short masingmasing dengan jangka waktu 2 dan 5 bulan sesuai nilai delta ekuivalen.

(b) Beban modal untuk option atas posisi nilai tukar d an e m as din i l ai be r d as ar k a n n il ai de lta ekuivalen yang mengacu pada perhitungan Risiko Nilai Tukar.

(c) Beban modal untuk option saham dinilai berdasarkan nilai delta ekuivalen yang mengacu pada perhitungan Risiko Ekuitas. Untuk

tujuan perhitungan tersebut, pasar keuangan di setiap negara akan diperlakukan sebagai underlying yang berbeda. (d) Beban modal untuk option komoditas dinilai berdasarkan nilai delta ekuivalen yang mengacu pada perhitungan Risiko Komoditas. (2) Perhitungan risiko gamma

(a) Perhitungan risiko gamma untuk setiap posisi option adalah sebagai berikut:

Gamma impact = 1/2 x Gamma x VU² VU = perubahan/variasi dari instrumen yang mendasari option (b) VU dihitung sebagai berikut:

i. Untuk option suku bunga, apabila instrument yang mendasari adalah surat berharga, maka nilai wajar dari instrumen tersebut dikalikan dengan bobot risiko sesuai Tabel .2

ii. Untuk option valuta asing, nilai wajar dari instrumen yang mendasari dikalikan 8%;

iii. Untuk option saham dan indeks saham, nilai wajar dari instrumen yang mendasari dikalikan 8%;

iv. Untuk option komoditas, nilai wajar dari instrumen yang mendasari

dikalikan 15%. (c) Untuk tujuan perhitungan tersebut, posisi-posisi berikut harus diperlakukan sebagai option yang memiliki underlying yang sama: i. Untuk suku bunga: setiap skala waktu.

ii. Untuk valuta asing: setiap jenis valuta asing; iii. Untuk saham dan indeks saham: setiap pasar keuangan; iv. Untuk komoditas: setiap jenis komoditas (d) Setiap option dengan underlying kategori risiko yang sama akan menghasilkan perhitungan risiko gamma yang bernilai positif atau negatif. Hasil perhitungan

152 167



risiko gamma dalam setiap kategori risiko tersebut dijumlahkan sehingga menghasilkan angka risiko gamma neto untuk setiap kategori risiko baik bernilai positif atau negatif. Selanjutnya, hanya angka risiko gamma neto yang bernilai negatif dari setiap kategori risiko yang dikenakan perhitungan beban modal. (e) Total beban modal untuk risiko gamma merupakan penjumlahan atas nilai absolut dari angka risiko gamma neto yang bernilai negatif. (3) Perhitungan risiko vega

(a) Risiko vega merupakan risiko pergeseran volatilitas dari underlying secara proporsional sebesar ± 25%. Dalam perhitungan risiko vega, Bank wajib menghitung beban modal dengan mengalikan jumlah vega dari seluruh option dengan underlying yang sama dengan pergeseran secara proporsional dari asumsi sebesar ± 25%. Setiap option dengan underlying yang sama akan menghasilkan perhitungan vega yang bernilai positif atau negatif. Angka vega tersebut dijumlahkan sehingga menghasilkan angka neto vega untuk setiap underlying baik bernilai positif atau negatif. (b) Total beban modal untuk risiko vega merupakan penjumlahan atas nilai absolut dari angka neto vega yang diperoleh dari perhitungan untuk setiap option. Contoh: Volatilitas dari underlying sebesar 20% sedangkan hasil perhitungan vega sebesar 1,68. Dengan pergeseran proporsional sebesar 25%, maka perhitungan beban modal untuk risiko vega adalah sebagai berikut: 51) x 1,68 = 8,4 1)

Terdapat peningkatan volatilitas sebesar 5% yaitu dari 20% ke 25%

3) Pendekatan Analisis Skenario (Scenario Analysis Approach)

a) Bank dengan aktivitas transaksi option eksotis yang tinggi, atau memiliki strategi perdagangan option yang kompleks atau Bank yang telah

menggunakan Model Internal namun belum dapat menggunakan model tersebut untuk mengukur risiko option wajib menggunakan metode pengukuran dan pemantauan risiko option yang lebih komprehensif. Bank wajib mengukur beban modal untuk risiko option serta posisi lindung nilai yang terkait dengan menggunakan Pendekatan Analisis Skenario berdasarkan Matriks Skenario (Scenario Matrix Analysis). Dalam hal ini, Bank wajib menerapkan manajemen Risiko Pasar yang memadai dan skenario telah melalui proses validasi oleh pihak intern yang independen.

b) Pendekatan Analisis Skenario menggunakan teknik simulasi untuk mengukur perubahan nilai portofolio option karena perubahan tingkat dan

volatilitas instrumen keuangan yang mendasari. Dengan pendekatan ini, beban modal untuk Risiko Umum ditetapkan berdasarkan skenario “grid” (yaitu kombinasi dari perubahan faktor risiko yang mendasari option dan volatilitas dari faktor risiko tersebut) yang mengakibatkan kerugian terbesar. Bank harus menginformasikan kepada Bank Indonesia mengenai

153 168



latar belakang penetapan metode pengukuran volatilitas.

c) Pengukuran

berdasarkan:

volatilitas

dapat

dilakukan

dengan

2

metode,

yaitu

(1) estimasi dari data historis sekurang-kurangnya 1 tahun (250 hari

kerja). Estimasi dapat dilakukan menggunakan skim pembobotan (weighting scheme) seperti equal weight atau exponential weight.

(2) implied volatility dari model penetapan harga option (option pricing model). d) Pendekatan Analisis Skenario dilakukan dengan menetapkan suatu kisaran tertentu dari perubahan faktor risiko dalam portofolio option dan menghitung perubahan nilai portofolio option pada setiap sel dalam matriks. Matriks yang berbeda akan ditetapkan untuk setiap faktor ri s i ko. e) Dimensi pertama dari Matriks Skenario ditetapkan berdasarkan perubahan harga/suku bunga dari instrumen yang mendasari option, yang dapat mempengaruhi harga option dan/atau posisi lindung nilai yang terkait. Tingkat perubahan harga/suku bunga, harga ekuitas, nilai tukar, dan harga komoditas sekurang-kurangnya dibagi ke dalam 7 skenario (termasuk skenario tingkat suku bunga dan/atau harga saat ini) dengan interval yang sama. Option dan posisi lindung nilai yang terkait akan dievaluasi berdasarkan berbagai skenario perubanan suku bunga dan/atau harga tersebut, yaitu skenario perubahan dalam kisaran di atas maupun di bawah suku bunga dan/atau harga saat ini. (1) Untuk option berbasis suku bunga, kisaran perubahan suku bunga adalah -1 % sampai +1 %;

(2) Untuk option berbasis ekuitas, kisaran perubahan harga saham adalah - 8% sampai + 8%;

(3) Untuk option berbasis nilai tukar, kisaran perubahan nilai tukar dan emas adalah - 8% sampai + 8%; dan

(4) Untuk option berbasis komoditas, kisaran perubahan harga komoditas adalah - 15% sampai + 1 5%.

f)

Dimensi kedua dari matriks mencakup perubahan volatilitas dari suku bunga atau harga dari instrumen yang mendasari option yang dapat mempengaruhi harga option. Dalam hal ini, perubahan volatilitas dari suku bunga atau harga ditetapkan sebesar + 25% dan - 25%. Apabila dipandang perlu, Bank Indonesia dapat mempersyaratkan Bank untuk menggunakan perubahan volatilitas yang berbeda.

154 169


Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/23/DPNP 2003 9/33/DPNP 2007 dan 14/21/DPNP 2012 Matriks Skenario Faktor Risiko Suku Bunga

Matriks Skenario Faktor Risiko Ekuitas dan Nilai Tukar (termasuk emas)

Matriks Skenario Faktor Risiko Komoditas

155 170



g) Untuk tujuan menghitung beban modal, Bank harus menggabungkan transaksi option dengan underlying yang sama, serta melakukan penilaian kembali (revaluasi) posisi portofolio option terhadap perubahan faktor risiko mendasari option dan volatilitas faktor risiko tersebut secara simultan dengan menggunakan matriks tersebut. Revaluasi berdasarkan berbagai skenario dalam matriks tersebut akan menghasilkan data keuntungan atau kerugian neto dalam setiap sel. h) Beban modal untuk risiko option adalah sebesar jumlah kerugian terbesar yang dihasilkan oleh suatu skenario dalam matriks.

i)

Selain terekspos risiko delta, gamma, dan vega, transaksi option juga terekspos pada risiko lainnya, yaitu risiko rho (tingkat perubahan harga option yang terkait dengan suku bunga) dan risiko theta (tingkat perubahan harga option yang terkait dengan waktu). Bank yang melakukan transaksi option dalam jumlah yang signifikan wajib melakukan pemantauan terhadap risiko rho dan theta tersebut.

III. PERHITUNGAN ASPEK RISIKO PASAR DENGAN METODE STANDAR 1.

Umum a. Bank wajib menggunakan Metode Standar dalam perhitungan aspek Risiko Pasar dan memenuhi standar minimum yang diatur dalam Pedoman ini secara konsisten. Bank dapat menggunakan Internal Model hanya dalam rangka keperluan internal khususnya penerapan manajemen risiko. b. Perhitungan Risiko Suku Bunga dilakukan terhadap posisi Bank yang diklasifikasikan sebagai Trading Book sedangkan perhitungan Risiko Nilai Tukar dilakukan terhadap posisi Bank yang diklasifikasikan sebagai Trading Book maupun Banking Book. c. Pengelompokkan instrumen keuangan ke dalam Trading Book atau Banking Book harus dilakukan secara konsisten. d. Dalam perhitungan Risiko Pasar seluruh posisi dalam Trading Book (termasuk lindung nilai atas Trading Book) wajib dilakukan proses mark to market setiap hari. e. Proses mark to market sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilakukan dengan menggunakan nilai pasar sebagai berikut: 1)

nilai pasar (market value) instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar sekunder misalnya BES, NASDAQ, Dow Jones, Nikkei, Han Seng, Bloomberg dan Reuters;

2)

apabila nilai pasar sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak

156 171


Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/23/DPNP 2003 9/33/DPNP 2007 dan 14/21/DPNP 2012 tersedia maka digunakan nilai pasar sekunder yaitu nilai pasar sebagaimana dimaksud dalam angka 1) yang terbentuk dari transaksi yang terjadi paling lama dalam 10 (sepuluh) hari kerja terakhir;

3)

apabila nilai pasar sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan 2) tidak tersedia maka digunakan rata-rata quotation dari minimal 2 (dua) market maker atau broker.

f. Dalam hal nilai pasar tidak tersedia untuk melakukan proses mark to market sebagaimana dimaksud dalam huruf e maka penilaian posisi Bank dilakukan dengan menggunakan: 1)

metode present value dalam jangka waktu sampai dengan 30 (tiga puluh) hari;

2)

metode present value dan faktor deflator dalam jangka waktu setelah 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun.

g. Dalam hal setelah jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam huruf f angka 2) nilai pasar tetap tidak tersedia maka Bank wajib memindahkan posisi Trading Book ke Banking Book. h. Dalam hal tidak tersedia nilai pasar dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam huruf g namun Bank akan menggunakan instrumen keuangan surat berharga sebagai agunan dalam rangka memperoleh Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) maka instrumen keuangan tersebut tetap dibukukan dalam Trading Book dengan menggunakan metode sebagaimana dimaksud dalam huruf f angka 2). i. Dalam penggunaan metode present value sebagaimana dimaksud dalam huruf f, Bank harus menentukan terlebih dahulu tingkat diskonto (discount rate) yang akan digunakan secara prudent berdasarkan observasi terhadap instrumen-instrumen yang tersedia di pasar yang dapat digunakan sebagai benchmark, misalnya SBI, Obligasi Rekap, serta Surat Utang Negara lainnya. j. Posisi Trading Book adalah seluruh posisi perdagangan Bank (proprietary position) pada instrumen keuangan dalam neraca dan rekening administratif serta transaksi derivatif yang: 1)

dimaksudkan untuk dimiliki dan dijual kembali dalam jangka pendek;

2)

dimiliki untuk tujuan memperoleh keuntungan jangka pendek dari perbedaan secara aktual dan atau potensial atas nilai jual dan nilai beli atau dari harga lain atau dari perbedaan suku bunga;

3)

timbul dari kegiatan perantaraan (brokering) dan kegiatan pembentukan pasar (market making);atau

157 172

Lampiran 12 Lanjutan Lampiran 12 4)

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/23/DPNP 2003 9/33/DPNP 2007 dan 14/21/DPNP 2012 diambil untuk kegiatan lindung nilai (hedging) komponen Trading Book lain.

k. Instrumen di bawah ini yang dibukukan sebagai Trading Book atau bukan Trading Book (Banking Book), antara lain: 1)

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang dimiliki Bank tidak diperhitungkan dalam Risiko Pasar walaupun berdasarkan tujuan kepemilikan (intention) SBI tersebut termasuk kategori Trading Book;

2)

Obligasi Syariah tidak termasuk dalam Trading Book kecuali untuk tujuan kebutuhan likuiditas;

3)

Efek utang yang memiliki opsi untuk menjadi efek ekuitas yang dimiliki Bank misalnya Convertible Bonds tidak diperhitungkan sebagai komponen eksposur Risiko Pasar, mengingat posisi ini termasuk dalam definisi penyertaan Bank;

4)

Posisi dalam Trading Book yang digunakan untuk lindung nilai (hedging) posisi dalam Banking Book tidak termasuk dalam Trading Book, contohnya transaksi Swaps untuk lindung nilai posisi dalam Banking Book. Berkaitan dengan hal tersebut, posisi lindung nilai harus diidentifikasi dengan jelas pada saat transaksi;

5)

Surat berharga yang mengandung instrumen derivatif yang melekat (Embedded Derivative) misalnya obligasi yang mengandung call/put option dan dimaksudkan untuk diperdagangkan (Trading Book) diperhitungkan dalam risiko pasar;

6)

Surat-surat berharga yang dimiliki Bank dalam portofolio “Tersedia Untuk Dijual” (Available For Sale) termasuk dalam Trading Book;

7)

Surat berharga yang dijual melalui proses Repurchase Agreements (Repos) termasuk dalam Trading Book mengingat surat berharga tersebut digunakan sebagai agunan;

8)

Transaksi forward beli surat berharga secara outright yang merupakan kontrak berjangka pembelian dari transaksi penjualan surat berharga yang sama secara outright, termasuk dalam

Trading Book.

2.

Perhitungan Risiko Suku Bunga (Interest Rate Risk) a. Ketentuan Umum 1)

Perhitungan Risiko Suku Bunga dilakukan terhadap posisi efek utang (debt securities) dan instrumen lain yang terkait dengan suku bunga yang tercatat dalam Trading Book, yang meliputi:

158 173


Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/23/DPNP 2003 9/33/DPNP 2007 dan 14/21/DPNP 2012 a) Seluruh efek utang dengan suku bunga tetap atau mengambang dan seluruh instrumen yang memiliki karakteristik yang sejenis, termasuk sertifikat deposito yang dapat diperdagangkan (Negotiable Certificates of Deposits) dan surat-surat berharga yang dijual oleh Bank dengan syarat dibeli kembali (Repo/Securities Lending); b) Instrumen derivatif yang terkait dengan surat-surat berharga atau suku bunga antara lain Bond Forward, Bond Option, Interest Rate Swap, Cross Currency Swaps, Foreign Exchange Forward, Interest Rate Options, dan Forward Rate Agreements/FRAs.

2)

Perhitungan kebutuhan modal minimum dilakukan terhadap 2 (dua) faktor risiko yaitu: a) Risiko Spesifik (Specific Risk) dari setiap efek atau instrumen, tanpa memperhatikan posisi long atau posisi short. Dengan demikian proses saling hapus (offset) tidak dimungkinkan kecuali posisi tersebut bersifat identik; b) Risiko Umum (General Market Risk) dari keseluruhan portofolio, dimana posisi long atau posisi short dalam efek atau instrumen yang berbeda dapat dilakukan saling hapus.

3)

Nilai pasar surat berharga yang digunakan dalam perhitungan Risiko Spesifik dan Risiko Umum adalah dirty price, yaitu nilai pasar surat berharga (clean price) ditambah dengan present value dari pendapatan bunga yang akan diterima (accrued interest). Dalam perhitungan Risiko Spesifik, nilai pasar surat berharga (clean price) tersebut dikurangi pula dengan cadangan khusus Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) untuk Surat Berharga dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan atau Macet. Present value atas accrued interest dapat tidak dilakukan apabila berdasarkan jangka waktu pembayaran kupon nilai present value tidak menimbulkan perbedaan yang material.

b. Perhitungan Risiko Spesifik (Specific Risk) 1)

Perhitungan kebutuhan modal terhadap Risiko Spesifik dirancang untuk melindungi Bank dari risiko kerugian akibat perubahan harga dari setiap instrumen yang dimiliki dengan memperhatikan faktor kredibilitas dari penerbit instrumen (issuer).

2)

Dalam perhitungan Risiko Spesifik, Bank hanya dapat melakukan proses saling hapus terhadap posisi long atau posisi short apabila posisi tersebut identik. Yang dimaksud dengan posisi yang identik dalam transaksi surat berharga dan transaksi derivatif,

159 174


Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/23/DPNP 2003 9/33/DPNP 2007 dan 14/21/DPNP 2012 yaitu apabila terdapat kesamaan penerbit (issuer), coupon rate, jatuh tempo, jenis valuta, call features, dan hal lainnya.

3)

Dalam hal terdapat posisi long dan short yang identik maka posisi tersebut tidak perlu dilaporkan kepada Bank Indonesia, tetapi Bank wajib melakukan dokumentasi yang memadai atas seluruh proses saling hapus (off setting).

4)

Pembebanan Risiko Spesifik dibagi dalam 6 (enam) kategori pembobotan seperti pada Tabel 6 di bawah ini. Tabel 6 Penerbit 1. Pemerintah 2. Kualifikasi (Qualifying) a. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 6 bulan. b. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo antara 6 bulan sampai dengan 24 bulan. c. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 24 bulan. d. diterbitkan oleh Bank dengan jangka waktu awal (original maturity) kurang dari 24 bulan dan tidak memiliki rating. 3. Lainnya

Bobot 0,00% 0,25% 1,00% 1,60% 1,60% 8,00%

a) Yang termasuk kategori Pemerintah adalah seluruh instrumen yang dikeluarkan Pemerintah seperti Surat Utang Negara yang meliputi Obligasi Negara dan Surat Perbendaharaan Negara. Instrumen tersebut akan memperoleh bobot 0% untuk Risiko Spesifik apabila: (1)

dikeluarkan, dijamin, atau dijamin dengan efek yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia atau Bank Indonesia;

(2)

dikeluarkan, dijamin, atau dijamin dengan efek yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau Bank Sentral dari negara-negara lain dan diterbitkan dalam mata uang lokal negara penerbit, yang pendanaannya oleh Bank pelapor menggunakan mata uang yang sama.

b) Yang termasuk kategori Kualifikasi (Qualifying) adalah: (1)

Surat-surat berharga yang dikeluarkan, dijamin, atau dijamin dengan efek yang dikeluarkan oleh

160 175


Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/23/DPNP 2003 9/33/DPNP 2007 dan 14/21/DPNP 2012 Pemerintah Daerah, lembaga non departemen dan BUMN; (2)

Surat-surat berharga yang dikeluarkan, dijamin, atau dijamin dengan efek yang dikeluarkan oleh Bank pembangunan multilateral, seperti International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), InterAmerican Development Bank, Asian Development Bank (ADB), International Finance Corporation (IFC), European Investment Bank (EIB), Islamic Development Bank (IDB), Council of Europe Social

Development Fund (Council of Europe Resettlement Fund), Nordic Investment Bank, Caribbean Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), European Investment Fund, Inter-American Investment Corporation dan African Development Bank (AfDB);

(3)

Surat-surat berharga yang diterbitkan oleh Bank dengan jangka waktu awal (original maturity) kurang dari 2 (dua) tahun dan tidak memiliki peringkat, misalnya Negotiable Certificate Deposit (NCD);

(4)

Surat-surat berharga yang diterbitkan pihak selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b) angka (1),(2) dan (3) yang memenuhi kriteria: (a) Memiliki peringkat investasi (investment grade) dari sekurang-kurangnya 2 (dua) lembaga pemeringkat sebagaimana terdapat dalam Lampiran 3; atau (b) Memiliki peringkat investasi (investment grade) dari 1 (satu) lembaga pemeringkat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3 dan 1 (satu) lembaga pemeringkat yang setara berdasarkan persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. (c)

Peringkat yang bersifat local scale/ national scale dari lembaga pemeringkat sesuai Lampiran 3 hanya dapat digunakan untuk Surat-surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan lokal dalam mata uang Rupiah.

Yang dimaksud peringkat yang bersifat local scale/ national scale adalah peringkat yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat dengan membandingkan suratsurat berharga tersebut dengan surat-surat berharga sejenis di pasar lokal, tanpa memperhitungkan country

161 176



risk. c) Lainnya Surat-surat berharga yang tidak termasuk kategori Pemerintah dan Kualifikasi dicatat dalam kategori Lainnya. 5)

Pos Tagihan Derivatif yang timbul dari instrumen suku bunga (efek utang) dalam neraca Bank tetap terkena perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit sesuai ketentuan yang berlaku meskipun instrumen derivatif yang mendasari timbulnya pos tersebut telah diperhitungkan dalam risiko spesifik. Hal ini mengingat risiko spesifik memperhitungkan kredibilitas penerbit, sedangkan pos tagihan derivatif merupakan counterparty credit risk.

c. Perhitungan Risiko Umum (General Market Risk) 1)

Perhitungan kebutuhan modal untuk Risiko Umum dimaksudkan untuk melindungi Bank dari risiko kerugian akibat perubahan dalam suku bunga pasar.

2)

Risiko Umum dikenakan terhadap posisi surat-surat berharga dan instrumen derivatif yang terkait dengan surat berharga atau suku bunga dan tercatat pada Trading Book.

3)

Metode perhitungan yang dapat dilakukan untuk perhitungan Risiko Umum adalah dengan menggunakan Metode Jatuh Tempo (Maturity Method) atau Metode Jangka Waktu (Duration Method). Bank dapat menentukan pilihan terhadap 2 (dua) metode tersebut sepanjang dilakukan secara konsisten dan akurat. Bagi Bank yang menggunakan Metode Jangka Waktu (Duration Method), manajemen Bank harus dapat memastikan bahwa organisasi Bank memiliki kapasitas untuk menerapkan metode tersebut dengan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

4)

Bank harus memberitahukan secara tertulis kepada Direktorat Pengawasan Bank terkait atau Kantor Bank Indonesia setempat apabila Bank akan menggunakan Metode Jangka Waktu (Duration Method) dalam perhitungan Risiko Umum.

5)

Bank yang menggunakan Metode Jangka Waktu (Duration Method), dalam pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 4) harus dilengkapi dokumen dan informasi yang mencakup: a) kebijakan dan prosedur pelaksanaan Metode Jangka Waktu (Duration Method); b) instrumen yang dihitung dengan Metode Jangka Waktu (Duration Method);

162 177


Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/23/DPNP 2003 9/33/DPNP 2007 dan 14/21/DPNP 2012 c) sistem yang mendukung pelaksanaan prosedur perhitungan; d) proses dan perhitungan;

prosedur

pengendalian

terhadap

metode

e) penilaian secara independen oleh satuan kerja lain terhadap metode perhitungan Risiko Pasar yang digunakan. 6)

Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap Metode Jangka Waktu (Duration Method) yang digunakan Bank untuk memastikan kebenaran dokumen dan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 5).

7)

Perhitungan beban modal dalam Risiko Umum dilakukan dengan menjumlahkan 4 (empat) komponen sebagai berikut: a) Suatu proporsi yang terkecil antara posisi long dan short yang matched pada setiap skala waktu (vertical disallowance); b) Suatu proporsi yang terbesar antara posisi long dan short yang matched dari keseluruhan skala waktu (horizontal disallowance); c) Posisi net short atau net long dari seluruh Trading Book yang telah dibobot; d) Pembebanan atas matched option position (net).

8)

Metode Jatuh Tempo (Maturity Method) a) Posisi long dan short dari seluruh posisi surat-surat berharga dan instrumen derivatif dipetakan ke dalam jenjang maturitas (maturity ladder) yang terdiri dari 13 atau 15 skala waktu (time band) sebagaimana tercantum dalam Tabel 7 sesuai dengan suku bunga/ kupon instrumen. Yang dimaksud dengan jenjang maturitas adalah tabel yang disusun berdasarkan pengelompokkan sisa jatuh tempo atau jangka waktu sampai dengan penetapan suku bunga berikutnya dari suatu surat berharga atau instrumen derivatif. Tabel 7 Skala Waktu dan Bobot Risiko (Maturity Method) Skala Waktu Kupon > 3%

Kupon < 3%

Bobot Risiko (%)

< 1 bulan > 1 – 3 bulan

< 1 bulan > 1 – 3 bulan

0 0.2

163 178


Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/23/DPNP 2003 9/33/DPNP 2007 dan 14/21/DPNP 2012 > 3 – 6 bulan > 6 – 12 bulan

> 3 – 6 bulan > 6 – 12 bulan

0.4 0.7

> 1 – 2 tahun > 2 – 3 tahun > 3 – 4 tahun

> 1 – 1,9 tahun > 1,9– 2,8 tahun > 2,8– 3,6 tahun

1.25 1.75 2.25

> 4 – 5 tahun > 5 – 7 tahun > 7 – 10 tahun > 10 – 15 tahun > 15 – 20 tahun > 20 tahun

> 3,6– 4,3 tahun > 4,3– 5,7 tahun > 5,7– 7,3 tahun > 7,3– 9,3 tahun > 9,3–10,6tahun > 10,6–12 tahun > 12 – 20 tahun > 20 tahun

2.75 3.25 3.75 4.50 5.25 6.00 8.00 12.50

b) Instrumen bersuku bunga tetap (fixed) dialokasikan sesuai dengan sisa jatuh tempo, sedangkan instrumen bersuku bunga mengambang (variable) dialokasikan sesuai dengan jangka waktu sampai dengan saat penetapan suku bunga berikutnya (next repricing date). c) Proses perhitungan beban modal dengan metode ini dilakukan sebagai berikut: (1)

Vertical Disallowance, yaitu: Perhitungan posisi matched dalam setiap skala waktu dikalikan dengan bobot beban modal, yaitu sebesar 10%. Perhitungan posisi matched tersebut dilakukan dengan mempertemukan (matching) antara posisi short dan posisi long dalam setiap skala waktu, dimana posisi terkecil merupakan posisi matched. Selisih dari matching tersebut merupakan posisi residu (unmatched position), baik long maupun short.

(2)

Horizontal Disallowance, yaitu: (a) Dalam setiap zona (zona 1, zona 2, dan zona 3). Perhitungan posisi matched dalam setiap zona dikalikan dengan bobot beban modal, yaitu sebesar 40% untuk zona 1, 30% untuk zona 2, dan 30% untuk zona 3 sesuai Tabel 8. Perhitungan posisi matched tersebut dilakukan dengan mempertemukan (matching) antara posisi residu (unmatched position) long dan short dari seluruh skala waktu, dimana posisi terkecil merupakan posisi matched dari zona tersebut. Selisih dari proses matching tersebut merupakan posisi residu

164 179



(unmatched position), baik long maupun short dari zona tersebut.

(b) Antar Zona (zona 1 dan 2; zona 2 dan 3; serta zona 1 dan 3) Perhitungan posisi matched antar zona dikalikan dengan bobot beban modal, yaitu 40% untuk zona 1 dan 2 dan 40% untuk zona 2 dan 3, serta 100% untuk zona 1 dan 3 sesuai Tabel 8. Antar Zona 1 dan 2 Perhitungan posisi matched dilakukan dengan mempertemukan (matching) antara posisi residu (unmatched position) long dan short dari zona 1 dan zona 2 tersebut diatas, dimana posisi terkecil merupakan posisi matched antara zona 1 dan 2. Selisih dari proses matching tersebut merupakan posisi residu yang tersisa (remaining unmatched position) dalam zona 1 dan zona 2, baik long maupun short. Antar Zona 2 dan 3 Perhitungan posisi matched dilakukan dengan mempertemukan (matching) antara posisi long dan short dari posisi residu yang tersisa (remaining unmatched position) dari zona 2 dengan posisi residu (unmatched position) dari zona 3, dimana posisi terkecil merupakan posisi matched antara zona 2 dan 3. Selisih dari proses matching tersebut merupakan posisi residu yang tersisa (remaining unmatched position) dalam zona 3, baik long maupun short. Antar Zona 1 dan 3 Perhitungan posisi matched dilakukan dengan mempertemukan (matching) antara posisi residu yang tersisa (remaining unmatched position) long dan short dari zona 1 dan zona 3, dimana posisi terkecil merupakan posisi matched antara zona 1 dan 3. Selisih dari proses matching antara zona 1 dan 3 tersebut merupakan posisi residu yang tersisa (remaining unmatched position) dari seluruh proses matching antar zona.

165 180


Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/23/DPNP 2003 9/33/DPNP 2007 dan 14/21/DPNP 2012 Tabel 8 Horizontal Disallowance

Zona

Skala Waktu

Zona 1

< > > >

Zona 2

Zona 3

(3)

1 1 3 6

bulan – 3 bulan – 6 bulan – 12 bulan

> 1 – tahun > 2 – tahun > 3 – tahun

Dalam zona

Antar Zona Berurutan

Antar Zona 1 dan Zona 3

40% 40%

2 3

30%

100%

4

> 4 – 5 tahun > 5 – 7 tahun > 7 –10 tahun > 10–15 tahun > 15–20 tahun > 20 tahun

40%

30%

Overall Net Open Position, yaitu: Perhitungan posisi residu yang tersisa (remaining unmatched position) baik long atau short dari seluruh proses matching antar zona sesuai uraian angka (2) dikalikan dengan bobot beban modal sebesar 100%.

(4)

Pembebanan atas matched option position (net) sebesar 30%. Matched option position (net) diperoleh dari proses perhitungan sebagai berikut: (a) jumlah dari matched option position yang diperoleh

166 181


Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/23/DPNP 2003 9/33/DPNP 2007 dan 14/21/DPNP 2012 dari proses matching antara posisi setelah pembobotan dengan posisi option neto setelah pembobotan, dimana posisi terkecil antara long dan short merupakan posisi matched; (b) posisi setelah pembobotan maupun posisi option neto setelah pembobotan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) adalah selisih antara nilai long dan short. Dengan demikian perhitungan kebutuhan modal minimum untuk Risiko Umum adalah penjumlahan dari : 1. 2.

3.

Vertical Matched position antara X 10% Disallowance posisi long dan posisi short dalam setiap skala waktu Horizontal Matched position antara Disallowance posisi long dan posisi short dalam zona 1 Matched position antara posisi long dan posisi short dalam zona 2 Matched position antara posisi long dan posisi short dalam zona 3 Matched position antara posisi long dan short dari posisi residu zona 1 dan posisi long dan short dari posisi residu zona 2 Matched position antara posisi long dan short dari posisi residu yang tersisa zona 2 dan posisi long dan short dari posisi residu zona 3 Matched position antara posisi long dan short dari posisi residu yang tersisa zona 1 dan posisi long dan short dari posisi residu yang tersisa zona 3 Overall Net Jumlah netto dari bobot Open posisi long atau posisi short

X 40% X 30% X 30% X 40%

X 40%

X 100%

X 100%

Position

167 182


Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/23/DPNP 2003 9/33/DPNP 2007 dan 14/21/DPNP 2012 4.

Matched option position (net)

Matched option position (net) X 30% antara posisi long dan short dari posisi setelah pembobotan dengan posisi long dan short dari posisi

option neto 9)

Metode Jangka Waktu (Duration Method) a) Posisi long dan short dari seluruh posisi surat berharga dan instrumen derivatif dipetakan ke dalam jenjang durasi (duration ladder) yang terdiri dari 15 skala waktu (time band) sebagaimana tercantum dalam Tabel 9. Yang dimaksud dengan jenjang durasi adalah tabel yang disusun berdasarkan pengelompokkan durasi dari suatu surat berharga atau instrumen derivatif. b) Dalam melakukan proses perhitungan beban modal dengan metode ini dilakukan dengan memperhatikan modified duration dan estimasi pergerakan harga dari setiap posisi serta memetakannya pada zona maturitas (maturity zones) yang sesuai dengan Tabel 9. Tabel 9 Skala Waktu dan Assumed Changes in Yield Skala Waktu Zona 1 < 1 bulan > 1 – 3 bulan > 3 – 6 bulan > 6 – 12 bulan Zona 2 > 1 – 1,9 tahun > 1,9– 2,8 tahun > 2,8– 3,6 tahun Zona 3 > 3,6– 4,3 tahun > 4,3– 5,7 tahun > 5,7– 7,3 tahun > 7,3– 9,3 tahun > 9,3–10,6tahun > 10,6–12 tahun > 12 – 20 tahun > 20 tahun

Assumed Changes in Yield (%) 1.00 1.00 1.00 1.00 0.90 0.80 0.75 0.75 0.70 0.65 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60

168 183


Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/23/DPNP 2003 9/33/DPNP 2007 dan 14/21/DPNP 2012 c) Proses perhitungan beban modal dengan Metode Jangka Waktu (Duration Method) pada prinsipnya sama dengan Metode Jatuh Tempo (Maturity Method), kecuali pengenaan bobot beban modal untuk Vertical Disallowance, yaitu 5% dari posisi matched dalam setiap skala waktu.

10)

Instrumen derivatif baik dalam rangka trading maupun lindung nilai atas instrumen surat berharga dalam Trading Book dilaporkan dengan pendekatan two legged approach. Contoh: a) Pembelian (long position) Forward Rate Agreement (FRA) yang dilakukan pada akhir bulan April dan jatuh tempo akhir bulan Juni dengan suku bunga SBI 3 bulan harus dilaporkan sebagai posisi long dengan jangka waktu 5 bulan dan posisi short dengan jangka waktu 2 bulan. b) suatu transaksi interest-rate swap yang dilakukan Bank dengan menerima suku bunga mengambang (floating) dan membayar untuk suku bunga tetap (fixed) harus dilaporkan sebagai posisi long untuk instrumen suku bunga mengambang sesuai jangka waktu sampai dengan penyesuaian tingkat bunga berikutnya dan sebagai posisi short untuk instrumen suku bunga tetap sesuai sisa jatuh tempo transaksi swap tersebut.

d. Proses saling hapus untuk transaksi derivatif dalam perhitungan Risiko Spesifik dan Risiko Umum: 1)

Secara umum posisi long dan short dapat saling hapus sepanjang instrumen keuangan tersebut bersifat identik, yaitu terdapat kesamaan dalam hal penerbit (issuer), coupon rate, jenis valuta, jatuh tempo dan hal-hal lainnya.

2)

Dalam hal Bank melakukan proses saling hapus, maka posisi tersebut tidak perlu dilaporkan namun Bank wajib melakukan dokumentasi yang memadai atas seluruh proses saling hapus tersebut.

3)

Transaksi forward dapat saling hapus dengan instrumen yang mendasarinya (underlying instrument). Namun posisi dengan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo kontrak forward tetap harus dilaporkan karena Bank masih memiliki eksposur suku bunga sampai pada saat surat berharga tersebut diserahkan kepada pihak pembeli. Dalam hal kontrak forward menggunakan berbagai jenis surat berharga pada saat penyelesaian transaksi, maka saling hapus hanya dapat dilakukan apabila Bank memiliki posisi long atas surat berharga dan posisi short forward berdasarkan underlying surat berharga dimaksud.

169 184

LampiranLampiran 12 Lanjutan 12 4)

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/23/DPNP 2003 9/33/DPNP 2007 dan 14/21/DPNP 2012 Yang dimaksud dengan hal-hal lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 1) yang digunakan dalam menentukan posisi yang identik dalam proses saling hapus yaitu: a) Untuk transaksi swap dan forward rate agreement (FRA) adalah identik dalam hal referensi suku bunga (untuk posisi bersuku bunga mengambang, misalnya JIBOR dan LIBOR) dan perbedaan suku bunga/kupon setinggi-tingginya sebesar 0,15% (15 basis point); b) Untuk transaksi swap, forward rate agreement (FRA) dan forward adalah identik dalam hal tanggal penetapan suku bunga berikutnya, atau bagi instrumen dengan suku bunga tetap atau transaksi forward adalah sisa jangka waktu jatuh tempo dengan memenuhi batasan sebagai berikut: (1)

jika sisa waktu sampai dengan jatuh tempo dari salah satu posisi transaksi derivatif sampai dengan 1 bulan, maka proses saling hapus hanya dapat dilakukan apabila sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo kedua posisi tersebut adalah sama;

(2)

jika sisa waktu sampai dengan jatuh tempo dari salah satu posisi transaksi derivatif lebih dari 1 bulan sampai dengan 1 tahun, maka proses saling hapus hanya dapat dilakukan apabila sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo dari masing-masing posisi tersebut adalah tidak lebih dari 7 hari;

(3)

jika sisa waktu sampai dengan jatuh tempo dari salah satu posisi transaksi derivatif lebih dari 1 tahun, maka proses saling hapus hanya dapat dilakukan apabila sisa waktu sampai dengan jatuh tempo kedua posisi tersebut tidak lebih dari 30 hari.

c) Untuk posisi option, proses saling hapus adalah sebagaimana diatur dalam angka 4 (Pedoman Umum dan Perhitungan Modal terhadap Transaksi Option). e. Perlakuan Terhadap Transaksi Repo 1)

Surat berharga yang diserahkan kepada counterparty sebagai collateral dalam transaksi Repo dicatat dalam Trading Book karena masih berada dalam penguasaan Bank dan dicatat sebagai posisi long dalam perhitungan Risiko Spesifik dan Risiko Umum.

2)

Perhitungan Risiko Spesifik Perhitungan Risiko Spesifik ditentukan dari kategori penerbit surat berharga tersebut serta sisa jatuh tempo (khusus untuk kategori “qualifying”).

170 185

LampiranLampiran 12 Lanjutan 12 3)

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/23/DPNP 2003 9/33/DPNP 2007 dan 14/21/DPNP 2012 Perhitungan Risiko Umum Perhitungan Risiko Umum didasarkan pada sisa jatuh tempo untuk surat berharga berbunga tetap atau sisa jangka waktu sampai penyesuaian tingkat bunga berikutnya untuk surat berharga berbunga mengambang.

f. Perlakuan Terhadap Transaksi Reverse Repo dalam rangka kegiatan perdagangan (trading) Apabila surat berharga yang menjadi agunan transaksi reverse repo diperdagangkan maka Bank harus membukukan transaksi tersebut sebagai posisi short dalam Trading Book, sehingga terekspos Risiko Pasar. 1)

2)

Perhitungan Risiko Spesifik Perhitungan Risiko Spesifik ditentukan dari kategori penerbit surat berharga tersebut serta sisa jatuh tempo (khusus untuk kategori kualifikasi/”qualifying”). Perhitungan Risiko Umum Perhitungan Risiko Umum didasarkan pada sisa jatuh tempo untuk surat berharga dengan suku bunga tetap atau sisa jangka waktu sampai penyesuaian tingkat bunga berikutnya untuk surat berharga dengan suku bunga mengambang.

g. Perlakuan terhadap Transaksi Reksa dana 1)

Reksa dana dapat dilaporkan dalam Banking Book atau Trading Book, tergantung dari tujuan (intention) kepemilikannya.

2)

Perhitungan Risiko Spesifik dan Risiko Umum terhadap surat berharga reksa dana yang masuk dalam Trading Book harus mencerminkan bobot risiko dari seluruh aset yang terkandung dalam unit reksa dana.

3)

Perhitungan Risiko Spesifik dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu berdasarkan: a) Peringkat reksa dana Dalam hal reksa dana tersebut memiliki peringkat sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia, dikenakan bobot risiko 1,6%. b) Kategori penerbit dan/atau peringkat dari setiap aset dalam reksa dana Dalam menghitung Risiko Spesifik berdasarkan pendekatan ini, Bank harus memiliki informasi dari Manajer Investasi mengenai rincian aset-aset reksa dana tersebut berdasarkan penerbit dan/atau peringkat. Berdasarkan informasi tersebut, Bank dapat melakukan langkah-langkah perhitungan untuk

171 186


Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/23/DPNP 2003 9/33/DPNP 2007 dan 14/21/DPNP 2012 mendapatkan nilai yang akan dikenakan beban modal adalah sebagai berikut: (1)

menghitung persentasi komponen dari setiap aset yang terkandung dalam reksa dana.

(2)

nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dikalikan dengan nilai pasar unit reksa dana yang dimiliki Bank.

(3)

nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dicatat sesuai kategori penerbit surat berharga.

4)

Dalam hal ke-2 pendekatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3) tidak dapat dilakukan, maka surat berharga reksa dana akan digolongkan dalam kategori “Lainnya” dan dikenakan beban modal sebesar 8%.

5)

Perhitungan Risiko Umum dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu berdasarkan: a)

Sisa jatuh tempo dari setiap aset reksa dana. Dalam menghitung Risiko Umum berdasarkan pendekatan ini, Bank harus memiliki informasi dari Manajer Investasi mengenai rincian seluruh aset dari reksa dana tersebut berdasarkan sisa jatuh tempo. Proses perhitungan untuk mendapatkan nilai yang akan dikenakan beban modal adalah sebagai berikut: (1) menghitung persentasi komponen dari setiap aset yang terkandung dalam reksa dana. (2) nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dikalikan dengan nilai pasar unit reksa dana yang dimiliki Bank. (3) nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dicatat sesuai skala waktu.

b)

6)

Rata-rata durasi (average duration) dari seluruh aset reksa dana Dalam menghitung Risiko Umum berdasarkan pendekatan ini, Bank harus memiliki informasi dari Manajer Investasi mengenai rata-rata durasi dari reksa dana. Penetapan ratarata durasi aset reksa dana dilakukan dengan menghitung durasi dari setiap aset reksa dana dan dikalikan dengan besarnya pangsa/komposisi setiap aset reksa dana terhadap total aset reksa dana.

Apabila Bank menggunakan Metode Jatuh Tempo untuk menghitung Risiko Umum, sementara untuk reksa dana Bank hanya memiliki informasi dari Manajer Investasi mengenai ratarata durasi dari aset reksa dana, maka Bank dapat menggunakan pendekatan rata-rata durasi tersebut untuk menghitung Risiko Umum reksa dana.

172 187



7)

Dalam hal dua pendekatan sebagaimana dimaksud dalam angka 5) tidak dapat dilakukan, maka surat berharga reksa dana tersebut dianggap memiliki sisa jatuh tempo 10 – 15 tahun dan dikenakan bobot risiko sebesar 4,5%.

8)

Informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih (liquidation value) reksa dana yang diperoleh dari Manajer Investasi harus merupakan Nilai Aktiva Bersih yang disesuaikan setiap hari.

9)

Seluruh informasi mengenai reksa dana yang diperoleh dari Manajer Investasi, misalnya rincian aset reksa dana berdasarkan penerbit dan atau peringkat, sisa jatuh tempo dan rata-rata durasi dapat digunakan untuk periode 1 bulan. Contoh: Pada tanggal 15 Januari 200X, Manajer Investasi dapat menyediakan informasi mengenai sisa jatuh tempo atau rata-rata durasi dari seluruh aset reksa dana. Informasi tersebut dapat digunakan oleh Bank untuk periode 1 bulan, khususnya untuk laporan perhitungan Risiko Pasar pada posisi 31 Januari 200X. Selanjutnya, laporan perhitungan Risiko Pasar posisi 28 Februari 200X harus menggunakan informasi yang tersedia maksimal satu bulan sebelumnya.

10)

3.

Seluruh informasi yang diperoleh dari Manajer Investasi wajib didokumentasikan oleh Bank untuk kepentingan jejak audit (audit trail).

Perhitungan Risiko Nilai Tukar (Foreign Exchange Risk) a. Perhitungan Risiko Nilai Tukar dilakukan terhadap semua posisi Bank baik Trading Book dan Banking Book dalam valuta asing termasuk emas. Posisi terhadap emas diperhitungkan sama dengan valuta asing dengan pertimbangan bahwa pergerakan harga emas hampir sama dengan pergerakan nilai tukar valuta asing dan Bank memperlakukan transaksi emas sama dengan transaksi valuta asing. b. Posisi suatu instrumen yang memiliki denominasi dalam valuta asing selain terkena Risiko Nilai Tukar, juga memungkinkan Bank terkena Risiko Suku Bunga (misalnya untuk cross-currency swaps). Dalam kasus tersebut maka eksposur Risiko Suku Bunga juga harus diperhitungkan sebagaimana dijelaskan dalam angka 2 (Perhitungan Risiko Suku Bunga). c. Perhitungan beban modal untuk Risiko Nilai Tukar dari posisi valuta asing dibebankan sebesar 8% terhadap Posisi Devisa Neto yang dimiliki Bank. d. Posisi Devisa Neto adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari: 1)

Selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta

173 188


Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/23/DPNP 2003 9/33/DPNP 2007 dan 14/21/DPNP 2012 asing; ditambah dengan

2)

Selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontijensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing;

yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah. e. Perlakuan terhadap Posisi Struktural 1)

Bank dapat mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk dapat mengecualikan Posisi Struktural dalam valuta asing dari perhitungan Posisi Devisa Neto.

2)

Posisi Struktural adalah posisi yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum.

3)

Bila Bank memilih untuk mengecualikan Posisi Struktural tersebut maka pengecualian tersebut harus dilakukan secara konsisten dan memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

4)

Dalam rangka memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia, Bank wajib menyampaikan dokumen pendukung yang terkait dengan status dari Posisi Struktural dan bukti pembukuan transaksi. Contoh: Posisi Struktural berupa aktiva tetap di luar negeri perlu didukung antara lain dengan dokumen yang berupa bukti kepemilikan, bukti pembayaran dan dokumen pembukuan.

5)

4.

Bank Indonesia dapat meminta tambahan dokumen kepada Bank untuk memastikan kelayakan dari suatu Posisi Struktural yang akan dikecualikan dari perhitungan Posisi Devisa Neto.

Pedoman Umum dan Perhitungan Modal terhadap Transaksi Option a. Ketentuan Umum 1)

Bank yang melakukan transaksi option dengan tujuan trading atau lindung nilai atas suatu instrumen tertentu yang berada dalam Trading Book (misalnya surat berharga yang masuk dalam Trading Book) wajib melaporkan posisi option beserta underlying asset dan melakukan perhitungan kebutuhan modal atas posisi option tersebut.

2)

Bank yang akan melakukan transaksi option harus memiliki staf pelaksana dan pendukung seperti trading, back-office, risk management termasuk sistem pemantauan risiko dan accounting

174 189


Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/23/DPNP 2003 9/33/DPNP 2007 dan 14/21/DPNP 2012 yang dapat menangani transaksi option tersebut.

3)

Bank yang akan menerbitkan option harus mengukur setiap faktor risiko perubahan harga option yang tercermin pada parameter delta, gamma, vega, theta dan rho. Namun mengingat transaksi option yang dilakukan perbankan di Indonesia masih relatif sederhana (plain vanilla), maka faktor risiko yang dapat diperhitungkan oleh Bank adalah parameter delta.

4)

Bank harus memiliki batasan (limit) terhadap parameter faktor risiko tersebut.

5)

Uraian persyaratan pada angka 1) sampai dengan angka 4) di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Kebijakan dan Pedoman Trading Book.

6)

Perhitungan risiko dari transaksi option selain plain vanilla options, yang diperdagangkan di Over The Counter (OTC) ataupun di bursa, wajib dilakukan dengan menggunakan pendekatan deltaplus yaitu yang tercermin pada parameter delta, gamma, vega, theta dan rho.

b. Metode Simple Delta 1)

Bank wajib menggunakan Metode Simple Delta terhadap posisi option yang memiliki underlying asset berupa instrumen yang terkait dengan suku bunga (Trading Book) dan/ atau valuta asing (Banking Book dan Trading Book), sepanjang tidak dinyatakan lain oleh Bank Indonesia.

2)

Dalam metode sebagaimana dimaksud dalam angka 1), option diperhitungkan dengan cara melakukan perkalian antara nilai underlying asset dengan nilai delta option.

3)

Perolehan nilai delta option oleh Bank dilakukan sesuai dengan Romawi III.1.e.1) dan 2).

4)

Bila nilai delta option sebagaimana dimaksud dalam angka 3) tersebut tidak tersedia, Bank dapat memperhitungkan nilai delta option dengan menggunakan option pricing model seperti standard Cox, Ross, Rubinstein atau a Black and Scholes type algorithm atau model lain yang dapat dibandingkan dan setara dengan algoritma.

5)

Posisi option dapat saling hapus terhadap posisi yang bersifat identik dari suatu underlying asset sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam pedoman ini.

175 190



c. Option suku bunga 1)

Perhitungan Risiko Spesifik Bila underlying dari option adalah instrumen hutang/surat berharga, maka delta weighted position dari underlying tersebut harus dikalikan dengan bobot risiko sebagaimana dimaksud dalam Tabel 7.

2)

Perhitungan Risiko Umum a) Dalam perhitungan Risiko Umum, transaksi option yang tercatat pada Trading Book harus dilaporkan dengan pendekatan two legged approach, yaitu sebagai posisi long dan short dengan jangka waktu sampai saat penyerahan atau realisasi kontrak, ditambah dengan jangka waktu instrumen yang mendasari. Posisi option tersebut diperhitungkan berdasarkan skala waktu dalam jenjang maturitas. b) Transaksi option tersebut harus dilaporkan dengan menggunakan nilai wajar dari underlying instrument, serta nilai delta weighted, yaitu nilai wajar dari underlying instrument dikalikan dengan besarnya delta dari setiap posisi option tersebut. c) Posisi option yang diperhitungkan dengan menggunakan nilai delta option adalah seluruh posisi option Bank, yaitu posisi option yang diterbitkan Bank (Bank sebagai writer) dan posisi option yang dibeli Bank (Bank sebagai holder). d) Seluruh atau sebagian posisi option sebagaimana dimaksud dalam huruf c) dapat saling hapus dengan posisi option lainnya sepanjang memenuhi persyaratan berikut: a) memiliki underlying yang sama, yaitu mata uang yang sama; b) bersifat simetris dengan posisi option yang akan dilindung nilai. Contoh posisi yang bersifat simetris adalah apabila Bank menerbitkan call option (Bank sebagai writer) maka posisi simetris adalah posisi : (1)

pembelian call option (Bank sebagai holder); atau

(2)

penjualan put option (Bank sebagai writer).

e) Posisi long atau short yang timbul dari beberapa transaksi option (penjualan call dan put option maupun pembelian call dan put option) dapat saling hapus sepanjang bersifat identik, yaitu memiliki kesamaan dalam hal instrumen yang mendasari (underlying instrument), tanggal pelaksanaan (exercise date),

176 191


Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/23/DPNP 2003 9/33/DPNP 2007 dan 14/21/DPNP 2012 harga yang disepakati (strike price), jenis option, serta jenis mata uang. Contoh: Bank melakukan transaksi penjualan put option atas interest rate JIBOR 3 bulan yang akan jatuh tempo pada 31 Juli 2003. Sementara itu, Bank juga melakukan transaksi pembelian put option atas interest rate JIBOR 3 bulan yang akan jatuh tempo pada 31 Juli 2003. Mengingat kedua transaksi yang menimbulkan posisi long dan short tersebut bersifat identik, maka dapat dipastikan memiliki nilai delta yang sama sehingga dapat dilakukan saling hapus. f) Saling hapus dapat dilakukan antara posisi option dengan surat berharga dan derivatif lainnya, dimana posisi yang match pada saat saling hapus akan dikenakan beban modal, yaitu : (1)

sebesar 10% untuk posisi surat berharga dan derivatif (diluar option) yang mengacu kepada proses vertical disallowance;

(2)

sebesar 20% untuk posisi option yang diperdagangkan di bursa; dan

(3)

sebesar 30% untuk posisi option yang diperdagangkan secara Over the Counter (OTC).

g) Posisi match (matched position) didasarkan pada posisi terkecil antara surat berharga dan derivatif (di luar option) dengan posisi option. d. Option valuta asing 1) 2)

3)

Setiap posisi option long dan short yang dilaporkan wajib dikonversi dengan menggunakan nilai delta dan dilakukan saling hapus untuk memperoleh posisi option neto. Posisi option yang diperhitungkan dengan menggunakan nilai delta option adalah seluruh posisi option Bank, yaitu posisi option yang diterbitkan Bank (Bank sebagai writer) dan posisi option yang dibeli Bank (Bank sebagai holder). Seluruh atau sebagian posisi option sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dapat saling hapus dengan posisi option lainnya sepanjang memenuhi persyaratan berikut: a) memiliki underlying yang sama, yaitu mata uang yang sama; b) bersifat simetris dengan posisi option yang akan dilindung nilai. Contoh posisi yang bersifat simetris adalah apabila Bank menerbitkan call option (Bank sebagai writer) maka posisi simetris adalah posisi : (1)

pembelian call option (Bank sebagai holder); atau

(2)

penjualan put option (Bank sebagai writer).

177 192


Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/23/DPNP 2003 9/33/DPNP 2007 dan 14/21/DPNP 2012 Contoh: Bank melakukan transaksi penjualan call option USD 50.000 dengan strike price Rp. 8.800,- yang akan jatuh tempo pada 31 Juli 200X (Bank sebagai writer). Sementara itu, Bank juga melakukan transaksi penjualan put option USD 40.000 dengan strike price Rp. 8.750,- yang akan jatuh tempo pada 31 Juli 200X (Bank sebagai writer) dan transaksi pembelian call option USD 20.000 dengan strike price Rp. 8.850,- yang akan jatuh tempo pada 31 Juli 200X (Bank sebagai holder). Berdasarkan perhitungan nilai delta, diasumsikan bahwa ketiga transaksi option tersebut masing-masing memiliki nilai delta 0,5 , 0,6 dan 0,8. Dengan demikian, perhitungan risiko option adalah sebagai berikut : 0,5 x USD 50.000 = USD 25.000 (short) 0,6 x USD 40.000 = USD 24.000 (long) 0,8 x USD 20.000 = USD 16.000 (long) USD 15.000 (long)

4)

Selanjutnya, risiko option sebesar USD 15.000 tersebut harus dikonversikan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs penutupan, yaitu kurs tengah sesuai dengan Reuters pukul 16.00 WIB. Saling hapus dapat dilakukan antara posisi option dan posisi transaksi valuta asing (selain option), dimana posisi yang match pada saat saling hapus akan dikenakan beban modal yaitu: a) sebesar 8% untuk posisi surat berharga dan derivatif (diluar option); b) sebesar 20% untuk posisi option yang diperdagangkan di bursa; dan c) sebesar 30% untuk posisi option yang diperdagangkan secara Over the Counter (OTC).

IIIA. PERALIHAN 1. Selama pelaporan Risiko Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Formulir I.a Lampiran 4 ketentuan ini belum dapat dilakukan secara online melalui Laporan Berkala Bank Umum, laporan disampaikan secara offline. 2. Laporan secara offline sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan secara bulanan untuk posisi setiap akhir bulan dan disampaikan pada periode penyampaian I sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

178 193

LampiranLampiran 12 Lanjutan 12 3.

4.

5. a.

b.


Dalam hal tanggal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 jatuh pada hari Sabtu, Minggu, dan/atau hari libur, maka penyampaian laporan dilakukan pada hari kerja berikutnya. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan pertama kali untuk posisi akhir bulan Agustus 2012 yang disampaikan pada periode penyampaian I di bulan September 2012. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat: Departemen Pengawasan Bank terkait, Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau Kantor Perwakilan Bank Indonesia, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia, dengan tembusan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350.

IIIB. PENGENAAN SANKSI Dalam penyampaian secara offline sebagaimana dimaksud dalam Bab IIIA, Bank yang tidak menyampaikan laporan atau menyampaikan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. IV.

PERHITUNGAN (KPMM) 1.

KEWAJIBAN

PENYEDIAAN

MODAL

MINIMUM

Perhitungan KPMM dengan memperhitungkan Risiko Kredit dan Risiko Pasar dilakukan dengan formula sebagai berikut:

KPMM = (Tier 1+Tier 2+Tier 3)- Penyertaan = 8% (minimum) ATMR (Risiko Kredit) + 12,5 x beban modal untuk Risiko Pasar 2.

Sebelum mengalokasikan beban modal untuk Risiko Pasar sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Bank wajib memenuhi KPMM untuk Risiko Kredit yaitu minimal sebesar 8% sesuai ketentuan yang berlaku dengan formula: KPMM =

3.

(Tier 1+Tier 2)- Penyertaan ATMR (Risiko Kredit)

= 8% (minimum)

Dalam melakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam angka 1,

179 194



Bank harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a.

Menghitung Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit sesuai ketentuan yang berlaku.

b.

Menghitung jumlah beban modal untuk seluruh jenis Risiko Pasar yang terdiri dari Risiko Suku Bunga, Risiko Nilai Tukar termasuk Risiko perubahan harga option.

c.

Untuk menghindari duplikasi perhitungan Risiko terhadap surat berharga, eksposur yang termasuk dalam Trading Book yang telah diperhitungkan Risiko Spesifik untuk Risiko Suku Bunga, seperti obligasi yang diterbitkan oleh BUMN/Swasta dikeluarkan dari perhitungan ATMR berdasarkan Risiko Kredit.

d.

Menghitung eksposur tertimbang menurut Risiko Pasar (market risk-weighted exposures), dengan cara mengkonversikan jumlah beban modal untuk seluruh jenis Risiko Pasar sebagaimana dimaksud dalam huruf b menjadi ekuivalen dengan ATMR (dikalikan dengan angka 12,5, yaitu 100/8).

e. Menjumlahkan ATMR untuk Risiko tertimbang menurut Risiko Pasar. f.

Kredit

dengan

eksposur

Menghitung modal Bank yang terdiri atas Modal Inti (tier 1), Modal Pelengkap (tier 2), dan Modal Pelengkap Tambahan (tier 3) yang dialokasikan untuk menutup Risiko Pasar setelah dikurangi Penyertaan.

g. Membagi total modal sebagaimana dimaksud dalam huruf f dengan jumlah ATMR dan eksposur tertimbang sebagaimana dimaksud dalam huruf e, yang hasilnya dinyatakan dalam persentase. 4.

Modal Pelengkap Tambahan (tier 3) yang digunakan dalam perhitungan rasio KPMM adalah sebesar yang dibutuhkan untuk menutup Risiko Pasar.

5.

Modal Pelengkap Tambahan (tier 3) yang memenuhi persyaratan namun tidak digunakan dalam perhitungan rasio KPMM sebagaimana dimaksud dalam angka 4, dihitung sebagai rasio kelebihan Modal Pelengkap Tambahan (excess tier 3 capital ratio), dengan formula: Rasio kelebihan Modal Pelengkap Tambahan

6.

=

kelebihan Modal Pelengkap Tambahan ATMR (Risiko Kredit) + ATMR (Risiko Pasar)

Perhitungan KPMM dengan memperhitungkan Risiko Pasar berlaku efektif 18 bulan sejak Peraturan Bank Indonesia tentang KPMM Bank Umum dengan memperhitungkan Risiko Pasar (Market Risk) ditetapkan.

180 195

Lampiran Peraturan Bank Indonesia No.12/10/PBI/2010 tanggal 1 Juli 2010 Lampiran 13 No. Ref.

*) Kepada Yth: Direktorat Pengawasan Bank Kantor Pusat Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350

**)Kepada Yth: Pemimpin Bank Indonesia ................................. Jl. ..........................................

No. 1 2

Jam terjadinya pelanggaran

Nama Bank Tanggal Laporan Besarnya PDN Setiap 30 (tiga puluh) menit (dalam % Modal)

. . Nama Bank Tanggal Laporan No.

1 2

Jam terjadinya pelanggaran

Besarnya PDN Keseluruhan (dalam % Modal)

. . ............. (nama kota), ............. (tanggal)

(Nama Pejabat Eksekutif) (Jabatan) *) Alamat Kantor Bank Indonesia bagi Kantor Pusat Bank yang berada di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia **) Alamat Kantor Bank Indonesia bagi Kantor Pusat Bank yang berada di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia

181 196

LAMPIRAN I SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 16/2 /DPM TANGGAL 28 JANUARI 2014 PERIHAL TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA

Lampiran 14

Contoh Nilai Nominal Underlying yang Dinyatakan dalam Kontrak Lindung Nilai 1. Kontrak Lindung Nilai dengan Underlying berupa Pinjaman Luar Negeri dengan Penarikan Pinjaman Secara Langsung 0

1

USD10 juta

2

3

USD10 juta

USD10 juta

Bank yang memiliki Pinjaman Luar Negeri sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun akan mengajukan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dan akan melakukan perpanjangan setiap tahun dengan nilai nominal sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat)

pada

setiap perpanjangan, maka underlying yang dicantumkan dalam Kontrak Lindung Nilai adalah sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dengan jangka waktu Kontrak Lindung Nilai selama 3 (tiga) tahun. 2. Kontrak Lindung Nilai dengan Underlying berupa Pinjaman Luar Negeri Milik Bank dengan Penarikan Secara Bertahap Pinjaman Luar Negeri USD30 juta

Penarikan

KLN 1 Swap 1 KLN 2 Swap 2

0

USD10 juta

1

USD10 juta

2

USD10 juta

3

KLN 1 th USD10 USD 10juta KLN 1 th USD20 juta USD 20juta KLN 1 th USD30 juta

KLN 3

USD30 juta

Swap 3 Full movement

Full movement

Berdasarkan … 197

2


Berdasarkan skenario di atas, Bank A memiliki Pinjaman Luar Negeri senilai USD30,000,000.00 (tiga puluh juta dolar Amerika Serikat) dari kreditur X di luar negeri dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun. Penarikan pinjaman tersebut dilakukan setiap tahun dengan masing-masing nominal penarikan sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat). Bank A melakukan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia atas Pinjaman Luar Negeri tersebut dengan mekanisme sebagai berikut: Tahun ke-1

: Pada tanggal 3 Februari 2014 Bank A mengajukan Kontrak Lindung Nilai dengan underlying transaksi berupa Pinjaman Luar Negeri

yang

diterima dari

kreditur X sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dan akan jatuh waktu pada 5 Februari 2015 dengan setelmen secara full movement. Nilai nominal underlying yang dapat dinyatakan pada Kontrak

Lindung

Nilai

adalah

sebesar

USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dan jangka waktu Kontrak Lindung Nilai adalah 1 (satu) tahun. Tahun ke-2

: Pada bulan Januari 2015 Bank A melakukan penarikan di tahun ke-2 atas Pinjaman Luar Negeri yang diterima dari kreditur X sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat). Atas pinjaman tersebut Bank A mengajukan Kontrak Lindung Nilai pada tanggal 3 Februari 2015 dengan underlying transaksi berupa Pinjaman Luar Negeri yang diterima dari kreditur X sebesar

USD20,000,000.00

(dua

puluh

juta

dolar

Amerika Serikat) dan akan jatuh waktu pada 5 Februari 2016 dengan setelmen secara full movement. Nilai nominal Kontrak

underlying Lindung

yang

dapat

Nilai

dinyatakan adalah

pada

sebesar

USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) dan jangka waktu Kontrak Lindung Nilai adalah 1 (satu) tahun. Tahun ke-3

: Pada bulan Januari 2016 Bank A melakukan penarikan di … 198

3


di tahun ke-3 atas Pinjaman Luar Negeri yang diterima dari kreditur X sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat). Atas pinjaman tersebut Bank A mengajukan Kontrak Lindung Nilai pada tanggal 3 Februari 2016 dengan underlying transaksi berupa Pinjaman Luar Negeri yang diterima dari kreditur X sebesar

USD30,000,000.00

(tiga

puluh

juta

dolar

Amerika Serikat) dan akan jatuh waktu pada 6 Februari 2017 dengan setelmen secara full movement. Nilai nominal Kontrak

underlying

yang

Lindung

dapat

Nilai

dinyatakan adalah

pada

sebesar

USD30,000,000.00 (tiga puluh juta dolar Amerika Serikat) dan jangka waktu Kontrak Lindung Nilai adalah 1 (satu) tahun. 3. Kontrak Lindung Nilai dengan Underlying berupa Transaksi Swap Bank dengan Nasabah atas Pinjaman Luar Negeri Milik Nasabah yang Penarikannya Dilakukan Secara Bertahap PT B memiliki Pinjaman Luar Negeri senilai USD30,000,000.00 (tiga puluh juta dolar Amerika Serikat) dari kreditur Y di luar negeri dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun. Penarikan pinjaman tersebut dapat dilakukan setiap tahun dengan masing-masing nominal penarikan sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat). PT B melakukan transaksi swap beli kepada Bank C atas Pinjaman Luar Negeri tersebut. Selanjutnya Bank C melakukan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dengan underlying transaksi berupa swap jual antara Bank C dengan PT B, dengan mekanisme sebagai berikut:

Alternatif … 199


Alternatif 1 Pinjaman Luar Negeri USD30 juta

KLN 1 Swap 1

0

USD10 juta

1

USD10 juta

2

USD10 juta

3

KLN 1 th USD10 juta USD10 juta

KLN 2

KLN 1 th USD20 juta

Swap 2

USD 20 juta

KLN 1 th USD30 juta

KLN 3

USD30 juta

Swap 3 Full movement

Tahun ke-1

Full movement

: Pada tanggal 3 Februari 2014 Bank C mengajukan Kontrak Lindung Nilai dengan underlying transaksi berupa swap jual antara Bank C dengan PT B sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dan akan jatuh waktu pada 5 Februari 2015 dengan setelmen secara full movement. Nilai nominal underlying yang dapat dinyatakan pada Kontrak Lindung Nilai adalah sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dan jangka waktu Kontrak Lindung Nilai adalah 1 (satu) tahun.

Tahun ke-2

: Pada bulan Januari 2015 PT B melakukan transaksi swap beli kepada Bank C dengan underlying berupa penarikan di tahun ke-2 atas Pinjaman Luar Negeri yang diterima PT B sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat). Atas transaksi tersebut pada tanggal 3 Februari 2015 Bank C mengajukan Kontrak Lindung Nilai dengan underlying transaksi berupa swap jual antara Bank C dengan PT B sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) dan akan jatuh waktu pada 5 Februari 2016 dengan … 200

4


dengan setelmen secara full movement.

Nilai nominal

underlying yang dinyatakan pada Kontrak Lindung Nilai adalah sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) dan jangka waktu Kontrak Lindung Nilai adalah 1 (satu) tahun. Tahun ke-3

: Pada bulan Januari 2016 PT B melakukan transaksi swap beli kepada Bank C dengan underlying berupa penarikan di tahun ke-3 atas Pinjaman Luar Negeri yang diterima PT B sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat). Atas transaksi tersebut pada tanggal 3 Februari 2016 Bank C mengajukan Kontrak Lindung Nilai dengan underlying transaksi berupa swap jual antara Bank C dengan PT B sebesar sebesar

USD30,000,000.00

(tiga

puluh

juta

Dolar

Amerika Serikat) dan akan jatuh waktu pada 6 Februari 2017 dengan setelmen secara full movement. Nilai nominal underlying yang dinyatakan pada Kontrak Lindung Nilai adalah sebesar USD30,000,000.00 (tiga puluh juta dolar Amerika Serikat) dan jangka waktu Kontrak Lindung Nilai adalah 1 (satu) tahun. Alternatif 2 Pinjaman Luar Negeri USD30 juta

0

USD10 juta

1

USD10 juta

2

USD10 juta

3 KLN USD10 juta, 3 tahun

Roll-over

Roll-over

KLN USD10 juta, 2 tahun Roll-over

KLN USD10 juta, 1 tahun

Tahun ke-1

: Pada tanggal 3 Februari 2014 Bank C mengajukan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dengan underlying transaksi berupa swap jual antara Bank C dengan PT B sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dan akan jatuh waktu … 201

5

6


waktu pada 5 Februari 2015. Nilai nominal underlying yang dinyatakan pada Kontrak Lindung Nilai adalah sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dan jangka waktu Kontrak Lindung Nilai adalah 3 (tiga) tahun. Bank C dapat melakukan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dengan nilai USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap

tahun

setelmen

sampai

secara

dengan

netting.

Pada

tahun akhir

ke-3

dengan

tahun

ke-3

setelmen transaksi dilakukan secara full movement. Tahun ke-2

: Pada bulan Januari 2015 PT B melakukan transaksi swap beli kepada Bank C dengan underlying berupa penarikan di tahun ke-2 atas Pinjaman Luar Negeri yang diterima PT B sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat). Atas transaksi tersebut pada tanggal 3 Februari 2015 Bank C melakukan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dengan underlying transaksi berupa swap jual antara Bank C dengan PT B sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dan akan jatuh waktu pada 5 Februari 2016. Nilai nominal underlying yang dinyatakan pada Kontrak Lindung Nilai adalah sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dan jangka waktu Kontrak Lindung Nilai adalah 2 (dua) tahun. Bank C dapat melakukan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dengan nilai USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap

tahun

setelmen

sampai

secara

dengan

netting.

Pada

tahun akhir

ke-2

dengan

tahun

ke-2

setelmen transaksi dilakukan secara full movement. Tahun ke-3

: Pada bulan Januari 2016 PT B melakukan transaksi swap beli kepada Bank C dengan underlying berupa penarikan di tahun ke-3 atas Pinjaman Luar Negeri yang … 202

7


yang diterima PT B sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat). Atas transaksi tersebut pada tanggal 3 Februari 2016 Bank C melakukan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dengan underlying transaksi berupa swap jual antara Bank C dengan PT B sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dan akan jatuh waktu pada 6 Februari 2017. Nilai nominal underlying yang dinyatakan pada Kontrak Lindung Nilai adalah sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dengan jangka waktu Kontrak Lindung Nilai adalah 1 (satu) tahun. Bank C dapat melakukan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dengan nilai USD 10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) selama 1 (satu) tahun dengan setelmen secara full movement. KEPALA DEPARTEMEN PENGELOLAAN MONETER,

FILIANINGSIH HENDARTA

203

Lampiran 15 8 LAMPIRAN II SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 16/ 2 /DPM TANGGAL 28 JANUARI 2014 PERIHAL TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA Contoh Pernyataan Bank Mengenai Pemenuhan Persyaratan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia Bersama ini Bank D menyatakan bahwa Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia telah memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam ketentuan mengenai Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.



204

Lampiran 16 9 LAMPIRAN III SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 16/ 2 /DPM TANGGAL 28 JANUARI 2014 PERIHAL TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA

Contoh Perhitungan Setelmen Netting untuk Nilai Nominal yang Sama pada Setiap Perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia KONTRAK LINDUNG NILAI 1. Nominal Kontrak Lindung Nilai: USD20 juta. 2. Jangka waktu Kontrak Lindung Nilai: 2 tahun. TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA 1. Jangka waktu:12 bulan. 2. Nominal: USD20 juta. 3. Tanggal transaksi: 11 Februari 2014. 4. Tanggal valuta (setelmen 1st leg swap 1): 13 Februari 2014. 5. Kurs JISDOR 11 Februari 2014: Rp12.000,00. 6. Premi swap 12 bulan: Rp900,00. 7. Tanggal valuta jatuh waktu (setelmen 2nd leg swap 1): 13 Februari 2015. 8. Kurs setelmen 2nd leg swap 1: Rp12.900,00. PERPANJANGAN TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA 1. Jangka waktu perpanjangan: 12 bulan. 2. Nominal: USD20 juta. 3. Tanggal transaksi perpanjangan: 11 Februari 2015. 4. Tanggal valuta perpanjangan (setelmen 1st leg swap 2): 13 Februari 2015. 5. Kurs JISDOR 11 Februari 2015 : Rp12.500,00. 6. Premi swap 12 bulan: Rp950,00. SETELMEN INDONESIA

TRANSAKSI

SWAP

LINDUNG

NILAI

KEPADA

BANK

Perhitungan Setelmen 1. Saat Transaksi Swap jatuh waktu, perhitungan setelmen 2nd leg swap 1 pada tanggal 13 Februari 2015: a. Bank Indonesia akan mengembalikan ke Bank: USD20 juta. b. Bank akan mengembalikan ke Bank Indonesia: (Rp12.000,00 + Rp900,00) x USD20 juta = Rp258 milyar. 2. Saat perpanjangan Transaksi Swap, perhitungan setelmen 1st leg swap 2 pada tanggal 13 Februari 2015: a. Bank Indonesia akan menerima transfer dari Bank: USD20 juta. b. Bank akan menerima dari Bank Indonesia: Rp12.500,00 x USD20 juta = Rp250 milyar. Setelmen Transaksi Setelmen netting pada tanggal 13 Februari 2015: a. Setelmen USD = USD20 juta – USD20 juta = USD0. b. Setelmen Rp = Rp258 milyar – Rp250 milyar = Rp8 milyar. Berdasarkan … 205


Berdasarkan hasil perhitungan setelmen secara netting, maka Bank Indonesia akan mendebet rekening giro Rupiah Bank pada tanggal 13 Februari 2015 sebesar Rp8 milyar. KEPALA DEPARTEMEN PENGELOLAAN MONETER,


206

10

Lampiran 1711 LAMPIRAN IV SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 16/2 /DPM TANGGAL 28 JANUARI 2014 PERIHAL TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA Contoh Perhitungan Setelmen Netting untuk Nilai Nominal yang Sama pada Setiap Perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia KONTRAK LINDUNG NILAI 1. Nominal Kontrak Lindung Nilai: USD20 juta. 2. Jangka waktu Kontrak Lindung Nilai: 2 tahun. TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA 1. Jangka waktu:12 bulan. 2. Nominal: USD20 juta. 3. Tanggal transaksi: 11 Februari 2014. 4. Tanggal valuta (setelmen 1st leg swap 1): 13 Februari 2014. 5. Kurs JISDOR 11 Februari 2014 : Rp12.000,00. 6. Premi swap 12 bulan: Rp900,00. 7. Tanggal valuta jatuh waktu (setelmen 2nd leg swap 1): 13 Februari 2015. 8. Kurs setelmen 2nd leg swap 1: Rp12.900,00. PERPANJANGAN TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA 1. Jangka waktu perpanjangan: 12 bulan. 2. Nominal: USD20 juta. 3. Tanggal transaksi perpanjangan: 11 Februari 2015. 4. Tanggal valuta perpanjangan (setelmen 1st leg swap 2): 13 Februari 2015. 5. Kurs JISDOR 11 Februari 2015: Rp13.000,00. 6. Premi swap 12 bulan: Rp950,00. SETELMEN INDONESIA

TRANSAKSI

SWAP

LINDUNG

NILAI

KEPADA

BANK

Perhitungan Setelmen 1. Saat Transaksi Swap jatuh waktu, perhitungan setelmen 2nd leg swap 1 pada tanggal 13 Februari 2015: a. Bank Indonesia akan mengembalikan ke Bank: USD20 juta. b. Bank akan mengembalikan ke Bank Indonesia: (Rp12.000,00 + Rp900,00) x USD20 juta = Rp258 milyar. 2. Saat perpanjangan Transaksi Swap, perhitungan setelmen 1st leg swap 2 pada tanggal 13 Februari 2015: a. Bank Indonesia akan menerima transfer dari Bank: USD20 juta. b. Bank akan menerima dari Bank Indonesia: Rp13.000,00 x USD20 juta = Rp260 milyar. Setelmen Transaksi Setelmen netting pada tanggal 13 Februari 2015: a. Setelmen USD = USD20 juta – USD20 juta = USD0. b. Setelmen Rp = Rp258 milyar – Rp260 milyar = (Rp2 milyar).

Berdasarkan … 207

12


Berdasarkan hasil perhitungan setelmen secara netting, maka Bank Indonesia akan mengkredit rekening giro Rupiah Bank pada tanggal 13 Februari 2015 sebesar Rp2 milyar. KEPALA DEPARTEMEN PENGELOLAAN MONETER,


208

Lampiran 1813 LAMPIRAN V SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 16/ 2 /DPM TANGGAL 28 JANUARI 2014 PERIHAL TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA Contoh Perhitungan Setelmen Netting untuk Nilai Nominal yang Lebih Kecil pada Setiap Perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia KONTRAK LINDUNG NILAI 1. Nominal Kontrak Lindung Nilai: USD20 juta. 2. Jangka waktu Kontrak Lindung Nilai: 2 tahun. TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA 1. Jangka waktu:12 bulan. 2. Nominal: USD20 juta. 3. Tanggal transaksi: 11 Februari 2014. 4. Tanggal valuta (setelmen 1st leg swap 1): 13 Februari 2014. 5. Kurs JISDOR 11 Februari 2014: Rp12.000,00. 6. Premi swap 12 bulan: Rp900,00. 7. Tanggal valuta jatuh waktu (setelmen 2nd leg swap 1): 13 Februari 2015. 8. Kurs setelmen 2nd leg swap 1: Rp12.900,00. PERPANJANGAN TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA 1. Jangka waktu perpanjangan: 12 bulan. 2. Nominal: USD15 juta. 3. Tanggal transaksi perpanjangan: 11 Februari 2015. 4. Tanggal valuta perpanjangan (setelmen 1st leg swap 2): 13 Februari 2015. 5. Kurs JISDOR 11 Februari 2015: Rp12.500,00. 6. Premi swap 12 bulan: Rp950,00. SETELMEN INDONESIA

TRANSAKSI

SWAP

LINDUNG

NILAI

KEPADA

BANK

Perhitungan Setelmen 1. Saat Transaksi Swap jatuh waktu, perhitungan setelmen 2nd leg swap 1 pada tanggal 13 Februari 2015: a. Bank Indonesia akan mengembalikan ke Bank: USD20 juta. b. Bank akan mengembalikan ke Bank Indonesia: (Rp12.000,00 + Rp900,00) x USD20 juta = Rp258 milyar. 2. Saat perpanjangan Transaksi Swap, perhitungan setelmen 1st leg swap 2 pada tanggal 13 Februari 2015: a. Bank Indonesia akan menerima transfer dari Bank: USD15 juta. b. Bank akan menerima dari Bank Indonesia: Rp12.500,00 x USD15 juta = Rp187,5 milyar. Setelmen Transaksi Setelmen netting pada tanggal 13 Februari 2015: a. Setelmen USD = USD20 juta – USD15 juta = USD5 juta. b. Setelmen Rp = Rp258 milyar – Rp187,5 milyar = Rp70,5 milyar. Berdasarkan hasil perhitungan setelmen secara netting, maka: a. Bank … 209

14


a. Bank Indonesia akan mentransfer ke rekening Bank di bank koresponden sebesar USD5 juta. b. Bank Indonesia mendebet rekening giro Rupiah Bank sebesar Rp70,5 milyar.



210

Lampiran 1915 LAMPIRAN VI SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 16/ 2 /DPM TANGGAL 28 JANUARI 2014 PERIHAL TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA Contoh Perhitungan Setelmen Netting untuk Nilai Nominal yang Lebih Kecil pada Setiap Perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia KONTRAK LINDUNG NILAI 1. Nominal Kontrak Lindung Nilai: USD20 juta. 2. Jangka waktu Kontrak Lindung Nilai: 2 tahun. TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA 1. Jangka waktu:12 bulan. 2. Nominal: USD20 juta. 3. Tanggal transaksi: 11 Februari 2014. 4. Tanggal valuta (setelmen 1st leg swap 1): 13 Februari 2014. 5. Kurs JISDOR 11 Februari 2014: Rp12.000,00. 6. Premi swap 12 bulan: Rp900,00. 7. Tanggal valuta jatuh waktu (setelmen 2nd leg swap 1): 13 Februari 2015. 8. Kurs setelmen 2nd leg swap 1: Rp12.900,00. PERPANJANGAN TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA 1. Jangka waktu perpanjangan : 12 bulan. 2. Nominal: USD19 juta. 3. Tanggal transaksi perpanjangan: 11 Februari 2015. 4. Tanggal valuta perpanjangan (setelmen 1st leg swap 2): 13 Februari 2015. 5. Kurs JISDOR 11 Februari 2015: Rp14.000,00. 6. Premi swap 12 bulan: Rp950,00. SETELMEN INDONESIA

TRANSAKSI

SWAP

LINDUNG

NILAI

KEPADA

BANK

Perhitungan Setelmen 1. Saat Transaksi Swap jatuh waktu, perhitungan setelmen 2nd leg swap 1 pada tanggal 13 Februari 2015: a. Bank Indonesia akan mengembalikan ke Bank: USD20 juta. b. Bank akan mengembalikan ke Bank Indonesia: (Rp12.000,00 + Rp900,00) x USD20 juta = Rp258 milyar. 2. Saat perpanjangan Transaksi swap, perhitungan setelmen 1st leg swap 2 pada tanggal 13 Februari 2015: a. Bank Indonesia akan menerima transfer dari Bank: USD19 juta. b. Bank akan menerima dari Bank Indonesia: Rp14.000,00 x USD19 juta = Rp266 milyar. Setelmen Transaksi Setelmen netting pada tanggal 13 Februari 2015: a. Setelmen USD = USD20 juta – USD19 juta = USD1 juta. b. Setelmen Rp = Rp258 milyar – Rp266 milyar = (Rp8 milyar). Berdasarkan hasil perhitungan setelmen secara netting, maka: a. Bank … 211


a. Bank Indonesia akan mentransfer koresponden sebesar USD1 juta.

ke

rekening

Bank

di

bank

b. Bank Indonesia mengkredit rekening giro Rupiah Bank sebesar Rp8 milyar. KEPALA DEPARTEMEN PENGELOLAAN MONETER,


212

Lampiran 20 17 LAMPIRAN VII SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 16/ 2 /DPM TANGGAL 28 JANUARI 2014 PERIHAL TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA Contoh Perhitungan Setelmen Netting untuk Nilai nominal yang sesuai dengan nilai outstanding Pinjaman Luar Negeri Bank pada setiap periode perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia KONTRAK LINDUNG NILAI 1. Jadwal pembayaran cicilan Pinjaman Luar Negeri Bank: USD10 juta setiap tahun selama 2 tahun. 2. Nominal Kontrak Lindung Nilai: a. USD20 juta untuk tahun pertama. b. USD10 juta untuk tahun kedua. 3. Jangka waktu Kontrak Lindung Nilai: 2 tahun. TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA 1. Jangka waktu: 12 bulan. 2. Nominal: USD20 juta. 3. Tanggal transaksi: 11 Februari 2014. 4. Tanggal valuta (setelmen 1st leg swap 1): 13 Februari 2014. 5. Kurs spot 11 Februari 2014: Rp12.000,00. 6. Premi swap 12 bulan: Rp900,00. 7. Tanggal valuta jatuh waktu (setelmen 2nd leg swap 1): 13 Februari 2015. 8. Kurs setelmen 2nd leg swap 1: Rp12.900,00. PERPANJANGAN TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA 1. 2. 3. 4.

Jangka waktu perpanjangan: 12 bulan. Nominal: USD10 juta. Tanggal transaksi perpanjangan: 11 Februari 2015. Tanggal valuta perpanjangan (setelmen 1st leg swap 2): 13 Februari 2015. 5. Kurs spot 11 Februari 2015: Rp12.500,00. 6. Premi swap 12 bulan: Rp950,00. SETELMEN TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA Perhitungan Setelmen 1. Saat Transaksi Swap jatuh waktu, perhitungan setelmen 2nd leg swap 1 pada tanggal 13 Februari 2015: a. Bank Indonesia akan mengembalikan ke Bank: USD20 juta. b. Bank akan mengembalikan ke Bank Indonesia: (Rp12.000,00 + Rp900,00) x USD20 juta = Rp258 milyar. 3. Saat perpanjangan Transaksi Swap, perhitungan setelmen 1st leg swap 2 pada tanggal 13 Februari 2015: a. Bank Indonesia akan menerima transfer dari Bank: USD10 juta. b. Bank akan menerima dari Bank Indonesia: Rp12.500,00 x USD10 juta = Rp125 milyar. Setelmen … 213

Lanjutan Lampiran 20 18

Setelmen Transaksi Setelmen netting pada tanggal 13 Februari 2015: a. Setelmen USD = USD20 juta – USD10 juta = USD10 juta. b. Setelmen Rp = Rp258 milyar – Rp125 milyar = Rp133 milyar. Berdasarkan hasil perhitungan setelmen secara netting, maka: a. Bank Indonesia akan mentransfer ke rekening Bank di bank koresponden sebesar USD10 juta. b. Bank Indonesia mendebet rekening giro Rupiah Bank sebesar Rp133 milyar.



214

Lampiran 21 19 LAMPIRAN VIII SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 16/ 2 /DPM TANGGAL 28 JANUARI 2014 PERIHAL TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA Contoh Format Deal Conversation di RMDS Pengajuan Kontrak Lindung Nilai dan Transaksi Swap Awal BERSAMA INI BANK XXXX MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA TELAH MEMENUHI SELURUH PERSYARATAN YANG DIATUR DALAM KETENTUAN MENGENAI TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA KONTRAK LINDUNG NILAI A. NAMA BANK BANK XXXX B. JANGKA WAKTU 2 TAHUN C. UNDERLYING KONTRAK TRANSAKSI SWAP BANK XXXX DENGAN PT XYZ ATAS PINJAMAN LUAR NEGERI PT XYZ D. NILAI NOMINAL USD500 JUTA TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI A. NAMA BANK BANK XXXX B. KONTRAK LINDUNG NILAI 2 TAHUN UNTUK USD500 JUTA C. TANGGAL TRANSAKSI 14 FEBRUARI 2014 D. TANGGAL VALUTA 18 FEBRUARI 2014 E. JANGKA WAKTU 12 BULAN F. TANGGAL JATUH WAKTU 18 FEBRUARI 2015 G. NILAI NOMINAL USD100 JUTA H. NOMOR

REKENING

USD

FED

RESERVE

BK

OF

NY,

NY

AC

02108XXXXX BIC CODE FRNYUSXX Selanjutnya Bank Indonesia akan memberikan nomor referensi Kontrak Lindung Nilai kepada Bank NOMOR REFERENSI XXXX14021415B-0001 Contoh Pengajuan Perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai PERPANJANGAN TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI A. NAMA BANK BANK XXXX B. KONTRAK … 215

20


B. KONTRAK LINDUNG NILAI 2 TAHUN UNTUK USD500 JUTA C. TANGGAL TRANSAKSI 14 FEBRUARI 2014 D. TANGGAL VALUTA 18 FEBRUARI 2014 E. JANGKA WAKTU 12 BULAN F. TANGGAL JATUH WAKTU 18 FEBRUARI 2015 G. NILAI NOMINAL USD100 JUTA H. NOMOR

REKENING

USD

FED

RESERVE

BK

OF

NY,

NY

AC

02108XXXXX BIC CODE FRNYUSXX I.

NOMOR REFERENSI XXXX14021415B-0001



216

Likuiditas Valuta Asing

Recommend Documents