Invest in remarkable indonesia Invest in indonesia Invest in remarkable indonesia Invest in remarkable indonesia Invest in Invest in remarkable indonesia Invest in indonesia Invest in remarkable indonesia Invest in remarkable indonesia Invest in indonesia
remarkable indonesia able indonesia Invest
LAYANAN CEPAT INVESTASI Oktober 2015
invest in Invest in remarkable indonesia
Invest in
© 2012 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved
Outline
1
Izin Investasi 3 Jam
2
Izin Investasi Langsung Konstruksi
2
I. IZIN INVESTASI 3 JAM
Pendirian badan hukum Indonesia dengan proses cepat (Maksimal 3 Jam)
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
3
RUANG LINGKUP LAYANAN CEPAT INVESTASI Produk yang diterbitkan : 1. Izin Investasi 2. Akta Pendirian dan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai Badan Hukum Indonesia 3. NPWP
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
4
UNSUR YANG TERLIBAT 1. PTSP Pusat di BKPM 2. Notaris 3. Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham 4. Pejabat Kantor Ditjen Pajak
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
5
KRITERIA YANG DAPAT MEMANFAATKAN LAYANAN CEPAT INVESTASI 1.
Rencana Investasi paling sedikit Rp. 100.000.000.000,00 dan / atau 2. penggunaan tenaga kerja Indonesia di atas 1.000 orang. 3. Disampaikan langsung oleh calon pemegang saham ke PTSP Pusat di BKPM atau satu calon pemegang saham yang diberi kuasa 4. Dapat berlokasi di: a. Kawasan Industri tertentu dan atau Kawasan Berikat tertentu b. Diluar kawasan Industri/Kawasan Berikat tertentu The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
6
PERSYARATAN ADMINISTRASI YANG HARUS DIPENUHI UNTUK IZIN INVESTASI 1. 2.
Dokumen persyaratan dalam bentuk softcopy (PDF) Jenis – jenis persyaratan : a. Paspor yang masih berlaku (Bagi Calon pemegang saham WNA) b. Article of Association (Bagi Calon pemegang saham Perusahaan Asing) c. KTP yang masih berlaku dan NPWP (Bagi Calon pemegang saham WNI) d. Akta dan pengesahan dan NPWP Perusahaan (Bagi Calon pemegang saham Perusahaan Indonesia) e. Flowchart proses produksi untuk bidang usaha industri The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
7
ALUR PROSES LAYANAN CEPAT INVESTASI DI PTSP Pusat di BKPM
BKPM
NOTARIS
PESAN NAMA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DITJEN PAJAK
PERSETUJUAN PESAN NAMA
DRAFT AKTA Investor
IZIN INVESTASI
AKTA
PENGESAHAN AKTA
NPWP
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
8
2. IZIN INVESTASI LANGSUNG KONSTRUKSI Syarat izin Investasi Langsung Konstruksi: 1) Perusahaan Industri Berlokasi di Kawasan Industri dan/atau Kawasan Berikat tertentu 2) Penetapan Kawasan Industri dan/atau Kawasan Berikat tertentu oleh Kepala BKPM 3) Setelah memperoleh Izin Investasi/Izin Prinsip Penanaman Modal, Perusahaan dapat langsung melaksanakan kegiatan konstruksi, secara pararel mengurus perizinan pelaksanaan lainnya denga memenuhi standar dan norma: a) Pendirian bangunan b) Lingkungan hidup c) Pengelolaan Industri yang baik d) Manajemen/Pengelolaan sumber daya manusia e) Peraturan Perundang-Undangan Lainnya
4) Investasi dapat dibawah Rp. 100 Milyar dan/atau TKI dibawah 1. 000 orang The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
9
Alur Izin Investasi 3 Jam dan Izin Investasi Langsung Konstruksi PTSP Pusat di BKPM (terbit dalam 3 jam)
Izin Investasi Akte Pendirian dan Pengesahan NPWP Langsung Dapat Konstruksi
Perusahaan Industri berlokasi di Kawasan Industri dan/atau Kawasan Berikat tertentu
1. 2.
3. 4.
Di PTSP Pusat di BKPM disediakan in-house Notaris Pengurusan pengesahan Akta Pendirian Perusahaan dan pengurusan NPWP dilakukan secara on-line melalui PTSP Pusat di BKPM. Rencana Investasi paling sedikit Rp 100 Milyar dan/atau rencana penggunaan TKI paling sedikit 1.000 orang. Dapat berlokasi di : a. Kawasan Industri tertentu dan/atau Kawasan Berikat tertentu, atau b. di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat tertentu
Mengurus Perizinan Paralel : PTSP Pusat 1. Angka Pengenal Impor 2. Keputusan faslitas Mastelist Barang Modal 3. Fasilitas Pajak Penghasilan Tax Allowance atau Tax Holiday 4. Perizinan tenaga kerja asing BPMPTSP Provinsi atau Kabupaten/Kota *) 1. Izin Mendirikan Bangunan 2. Izin Lingkungan dan Pengesahan UKL/UPL 3. Tanda Daftar Perusahaan 4. Wajib Lapor Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan BPJS Kesehatan
*) 1. Perlu adanya komitmen/persetujuan dari Gubernur dan/ atau Bupati/Walikota lokasi Kawasan Industri dan/atau Kawasan Berikat tertentu mengenai boleh langsung konstruksi dengan pengurusan perizinan pelaksanaan secara paralel tersebut. 2. Tidak ada pemeriksaan dari SKPD teknis mengenai pelaksanaan konstruksi sambil mengurus IMB dan Izin Lingkungan, dll tsb 3. Kawasan Industri dan/atau Kawasan Berikat tertentu ditetapkan oleh Kepala BKPM
10
TERIMA KASIH CONTACT US BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190 P.O. Box 3186, Indonesia P : +62 21 5292 1334 F : +62 21 5264 211 E :
[email protected] © 2011 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved
Invest in...
