LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN Good Corporate Governance (GCG) Implementation Transparancy Report Tahun 2012

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN Good Corporate Governance (GCG) Implementation Transparancy Report Tahun 2012

PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk. selanjutnya disebut Bank BNP mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) sebagai pedoman pengelolaan perusahaan dan sebagai mekanisme pengendali (diciplinary forces) yang dapat menyelaraskan kepentingan manajemen dan perlindungan kepada pemegang saham, serta dapat meningkatkan nilai perusahaan (corporate value) yang berkesinambungan untuk mencapai visi dan misi perusahaan dengan memperhatikan hak-hak seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). Penilaian terhadap penerapan prinsip-prinsip dasar GCG seperti keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independen (independency), dan kewajaran (fairness) tersebut dikelompokkan dalam suatu governance system yang terdiri dari 3 (tiga) aspek governance, yaitu governance structure yang bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur; governance process yang bertujuan untuk menilai efektifitas proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur; dan governance outcome yang bertujuan untuk menilai kualitas outcome yang memenuhi harapan stakeholder Bank BNP yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank. Upaya berkelanjutan bagi peningkatan kualitas pelaksanaan GCG memberikan dampak positif bagi dukungan dan kinerja Bank secara keseluruhan yang semakin baik, dan peningkatan kualitas tingkat kesehatan bank yang membaik pula. Evaluasi dan review yang dilakukan secara mandiri (self assesment) dapat menjadi dasar yang kuat bagi penilaian dan langkah perbaikan yang dilakukan agar arah pelaksanaan GCG Bank BNP tidak terlepas dari tujuan awalnya yaitu

Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2012

1

pencapaian visi dan misi Bank BNP untuk menjadi salah satu bank ritel pilihan yang berskala nasional yang sehat, handal dan terpercaya dalam menjalankan aktivitas perbankan dan jasa keuangan. Berikut Laporan Tranparansi Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance (GCG)) Bank BNP Tahun 2012 yang mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yaitu Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 menggantikan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. Laporan ini kami sampaikan dalam 3 (tiga) bagian yaitu : 1. Bagian I adalah Laporan Penilaian Sendiri Self Assessment) Pelaksanaan Good Corporate Gopernance Bank BNP Tahun 2012 yang merupakan Penetapan Peringkat Faktor GCG yang dilakukan dengan berpedoman pada Matrik Peringkat Faktor GCG, (Lampiran IV dari Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 Perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum) 2. Bagian II adalah Pelaksanaan Penerapan 5 (lima) Prinsip Dasar GCG terhadap 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG dan Informasi Lainnya yang Terkait dengan Penerapan GCG Bank BNP Tahun 2012, 3. Bagian III adalah Kertas Kerja Penilaian Sendiri Self Assessment) Pelaksanaan Good Corporate Gopernance Bank BNP Tahun 2012, (Lampiran II dari Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 Perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum).


2

LAMPIRAN IV

Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP Perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) Nama Bank Posisi

: PT Bank Nusantara ParahyanganTbk., : Tahun 2012

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG Peringkat Individual Konsolidasi

Definisi Peringkat

2 -

Baik Analisis

Penerapan prinsip-prinsip GCG yang berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar yang dikelompokkan dalam suatu governance system yang terdiri dari 3 (tiga) aspek governance pada Bank BNP secara umum telah dilakukan dengan Baik. Penilaian terhadap kecukupan struktur dan infrastrutur tata kelola Bank terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris, Direksi, Komite dan satuan kerja pada Bank, ketersediaan kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah mencukupi dan dilaksanakan dengan efektif (aspek governance process) yang tercermin dari kualitas outcome mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif berupa kecukupan transparansi laporan keuangan maupun non keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, perlindungan terhadap nasabah, kinerja Bank berupa rentabilitas, efisiensi, dan permodalan senantiasa terjaga dengan baik serta peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku tercermin dalam periode pelaporan tidak terdapat fraud, pelanggaran maupun pelampauan BMPK. Walaupun terdapat kelemahan ataupun pengenaan sanksi dari regulator namun hal tersebut tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan yang cukup oleh manajemen Bank BNP.


3

A. PENGUNGKAPAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI : 1.1 PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

a. JUMLAH, KOMPOSISI, KRITERIA, DAN INDEPENDENSI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS : Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tahun buku 2012, susunan keanggotaan Dewan Komisaris PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk. mengalami perubahan, semula: Presiden Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen

: Yasuo Uonomi : Tatang Hermawan : Karel Tanok : Abdul Malik Sugiarto : Bachtiar Alam

Berubah menjadi : Presiden Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen

: Yasuo Uonomi : Tatang Hermawan : Karel Tanok : Bachtiar Alam

Perubahan ini dikarenakan salah seorang Komisaris Independen yaitu Sdr. Abdul Malik Sugiarto meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2012. Dengan berkurangnya 1 (satu) anggota Komisaris Independen, Perusahaan memandang bahwa jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris yang semula 5 (lima) orang menjadi 4 (empat) orang dengan komposisi 2 (dua) Komisaris non Independen dan 2 (dua) Komisaris Independen masih memadai sesuai dengan pengaturan dalam PBI No.8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas PBI No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bagi Bank Umum.


4

Ketentuan yang mengatur tentang jumlah dan komposisi Dewan Komisaris, antara lain: 1. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. 2. Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia. 3. Jumlah Komisaris Independen paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. 4. Lebih dari 50% anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan Indonesia. 5. Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan baik sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada Lembaga/Perusahaan bukan Lembaga Keuangan Lain/Bukan Bank atau sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Pengawasan pada Perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). Komisaris Independen Bank BNP adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau dengan pemegang saham mayoritas atau hubungan lainnya dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan dalam bertindak independen. PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk. memiliki 2 (dua) orang anggota Komisaris Independen. Masing-masing Komisaris Independen mengetuai Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris.

b.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan PBI No 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum dan perubahannya No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kewajiban Memastikan Terselenggaranya Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2012

5

pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, serta wajib melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi, maka Dewan Komisaris : 1. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional Bank BNP 2. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan memberi masukan kepada Direksi untuk kepentingan Bank BNP 3. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan melakukan rapat Dewan Komisaris, maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi 4. Memberikan arahan, melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank BNP. c.

PENGAWASAN DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2012, Dewan Komisaris telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat internal dewan dan

4 (empat) kali

pertemuan dengan Direksi melalui rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Pengawasan atas kebijakan kepengurusan yang dilakukan Dewan Komisaris, antara lain:

Perihal

Tertuang Dalam Dokumen

Merekomendasikan usulan perubahan susunan Dewan Komisaris dikarenakan meninggalnya salah seorang anggota Dewan Komisaris

Surat Keputusan Dewan Komisaris NOKEP : 001 – KOM/KEP/05/2012

Merekomendasikan usulan kenaikan gaji karyawan tahun 2012

Surat Komite Remunerasi & Nominasi No. 012-KOM/KRN/2012, dan Surat Dewan Komisaris No. 013-KOM/2012


6

Perihal

d.

Tertuang Dalam Dokumen

Merekomendasikan perubahan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris serta pemberian tantiem/bonus atas Laba Perseroan Tahun Buku 2011


Merekomendasikan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan untuk Tahun Buku 2011 yaitu Kantor Akuntan Publik Gani Mulyadi & Handayani (Member of Grant Thornton).

Surat Komite Audit No. 026-KOM/KA/2012, dan Surat Dewan Komisaris No. 027-KOM/2012

Merekomendasikan usulan calon Direktur Perencanaan & Keuangan yang baru sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Direktur Perencanaan & Keuangan yang lama.


ASPEK TRANSPARANSI DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank, tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pemberian bonus/tantiem kepada anggota Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

1.2 PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI a. JUMLAH, KOMPOSISI, KRITERIA, DAN INDEPENDENSI DIREKSI : Bank BNP memiliki 5 (lima) orang Direksi, sesuai dengan keputusan RUPS Tahunan tanggal 27 Juni 2011.


7

Susunan Direksi PT Bank Nusantara ParahyanganTbk. adalah sebagai berikut : 1. Presiden Direktur : 2. Direktur Bisnis : 3. Direktur Perencanaan dan Keuangan : 4. Direktur Operasional dan IT : 5. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko :

Ritsuo Ando Budi Tjahja Halim Koji Sawada Markus Sugiono Afandi

Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali (ACOM Co.,Ltd). Seluruh anggota Direksi Bank BNP telah memenuhi beberapa kriteria sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain : 

Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia;



Telah lulus Fit and Proper Test serta telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia;



Anggota Direksi tidak merangkap jabatan baik sebagai anggota dewan Komisaris, Direksi, ataupun sebagai Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain;



Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota dewan Komisaris;



Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

b.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance(GCG) Bagi Bank Umum dan kewajiban memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG, maka anggota Direksi memiliki tugas dan tanggungjawab atas terselenggaranya kegiatan bisnis Bank BNP dengan baik sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya dan memenuhi


8

sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank serta amanat yang dituangkan dalam RUPS, bertanggungjawab dan terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan operasional. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)Direksi telah membentuk: 1. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) 2. Divisi Manajemen Risiko 3. Divisi yang membawahi Fungsi Kepatuhan 4. Komite Manajemen Risiko 5. Komite Kepatuhan 6. Komite Pengarah Teknologi Informasi 7. Komite Kebijakan Perkreditan 8. Komite Produk dan Aktivitas Baru 9. Komite Asset Liabilities Committee (ALCO) 10. Komite Strategi Anti Fraud 11. Komite Pemutus Kredit Setiap hasil temuan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Audit Eksternal, maupun hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain ditindaklanjuti dan dimonitor oleh Direksi. Direksi melaksanakan tugasnya berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan Perbankan, Undang-Undang Pasar Modal serta Peraturan Bank Indonesia, dan memperhatikan pembagian tugas & tanggung jawab (job desciption) Direksi. Direksi menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.


9

Kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian dikomunikasikan melalui media yang mudah diakses seperti media elektronis (internet/internal web), dan media tertulis (Internal Memorandum/Surat Keputusan/Surat Edaran Direksi). Dalam hal Direksi menggunakan penasihat peorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan, maka pemilihan dan penentuan konsultan didasari bahwa konsultan adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi tertentu. Kerja sama ini dituangkan kedalam dokumen kontrak yang jelas dengan cakupan lingkup kerjasama, biaya, dan hal-hal lain sebagaimana dokumen kontrak kerjasama. c.

RAPAT DIREKSI

Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlepas dari fungsi manajerial terhadap semua aspek organisasi yaitu dengan menyelenggarakan rapat-rapat Direksi secara berkala, yaitu 1 (satu) kali dalam satu bulan dimana merupakan rapat formal rutin dilengkapi dengan notulen atau berita rapat, rapat gabungan bersama dengan Dewan Komisaris, maupun rapat secara insidentil sesuai kebutuhan dengan mengundang Pejabat Eksekutif maupun Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2012 telah diselenggarakan 12 (dua belas) kali Rapat Direksi rutin yang dihadiri oleh Anggota Direksi, dengan mekanisme pengambilan keputusan rapat berdasarkan pada musyawarah dan mufakat. Apabila tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dan dalam hal terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinions) dalam rapat Direksi maka hal tersebut akan dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. Hasil pembicaraan dituangkan dalam Risalah Rapat yang didokumentasikan dengan baik. Risalah Rapat didistribusikan kepada seluruh Anggota Direksi dan setiap Keputusan Rapat Direksi dapat diimplementasikan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku. Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2012

10

Rapat rutin (bulanan) Direksi selama tahun 2012 seperti dalam tabel dibawah ini :

Pelaksanaan Rapat

Agenda Rapat

Kehadiran Direksi

Selasa, 10 Januari 2012

- Laporan kinerja akhir tahun 2011 - Pembuatan buku Annual Report dalam satu bahasa - Rencana pergantian logo - Wacana mengenai gedung Kantor Pusat - Laporan bulanan Manajemen Risiko data bulan Desember 2011 - Anti-fraud Management - ALCO - Lain-lain

5

Selasa, 14 Februari 2012

- Laporan kinerja bulan Januari 2012 - Laporan bulanan Manajemen Risiko data bulan Januari 2012 - ALCO - Lain-lain

4

Senin, 12 Maret 2012

- Laporan kinerja bulan Februari 2012 - Koreksi PPA atas AYDA dan Transaksi Rekening administratif (TRA) atas audit tahun buku 2011 (oleh KaDiv. Keuangan & Akuntansi) - Laporan bulanan Manajemen Risiko data Februari2012 - ALCO - Lain-lain

5

Rabu, 11 April 2012

- Laporan kinerja bulan Maret 2012 - Laporan bulanan Manajemen Risiko data Maret 2012 - ALCO - Lain-lain

5

Senin, 14 Mei 2012

- Laporan kinerja bulan April 2012 - Laporan bulanan Manajemen Risiko data April 2012 - ALCO - Lain-lain

5


11

Pelaksanaan Rapat

Agenda Rapat

Kehadiran Direksi

Selasa, 19 Juni 2012

- Laporan kinerja bulan Mei 2012 -Summary Laporan Monitoring Realisasi BiayaOperasional selain Bunga bulan Mei 2012 - Laporan bulanan Manajemen Risiko data April 2012 - Presentasi Rencana Co-Branding Credit Card - ALCO - Lain-lain

5

Senin, 16 Juli 2012

- Laporan kinerja bulan Juni 2012 - Laporan bulanan Manajemen Risiko data bulan Juni 2012 - ALCO - Lain-lain

5

Senin, 13 Agustus 2012

- Laporan kinerja bulan Juni 2012 - Laporan bulanan Manajemen Risiko data bulan Juni 2012 - Rencana Penambahan Modal - ALCO - Lain-lain

5

Senin, 17 September 2012

- Laporan kinerja bulan Agustus 2012 - Penyusunan Rencana Bisnis Bank - Laporan bulanan Manajemen Risiko data bulan Agustus 2012 - ALCO - Lain-lain

5

Kamis, 25 Oktober 2012

- Laporan kinerja bulan September 2012 - Penyusunan Rencana Bisnis Bank 2013-2015 - Rencana Penambahan Modal - Laporan Manajemen Risiko data bulan September 2012 - ALCO - Lain-lain

5


12

Pelaksanaan Rapat

Senin, 19 November 2012

Senin, 10 Desember 2012

Senin, 19 November 2012

Senin, 10 Desember 2012

d.

Agenda Rapat

Kehadiran Direksi

- Laporan kinerja bulan Oktober 2012 - Penyusunan Rencana Bisnis Bank 2013-2015 - Rencana Penambahan Modal - Laporan Manajemen Risiko data bulan Oktober 2012 - ALCO - Lain-lain

4

- Laporan kinerja bulan November 2012 - Rencana Penambahan Modal - Laporan Manajemen Risiko data bulan November 2012 - ALCO - Lain-lain

5

- Laporan kinerja bulan Oktober 2012 - Penyusunan Rencana Bisnis Bank 2013-2015 - Rencana Penambahan Modal - Laporan Manajemen Risiko data bulan Oktober 2012 - ALCO - Lain-lain

4

- Laporan kinerja bulan November 2012 - Rencana Penambahan Modal - Laporan Manajemen Risiko data bulan November 2012 - ALCO - Lain-lain

5

ASPEK TRANSPARANSI DIREKSI

Seluruh anggota Direksi tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan diputuskan pailit berdasarkan ketetapan Pengadilan. Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2012

13

Seluruh anggota Direksi tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya dan/atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu atau tindak pidana kejahatan, serta tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pengurus bank, sebagaimana diatur dalam ketentuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai komisaris, direksi, atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain baik di dalam negeri maupun diluar negeri. Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama Anggota Direksi, atau Anggota Dewan Komisaris, atau dengan Pemegang Saham Pengendali Bank BNP. Seluruh Anggota Direksi tidak memanfaatkan Bank BNP untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank BNP, tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank BNP selain yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali (ACOM Co., Ltd). Sesuai ketentuan yang berlaku seluruh anggota Direksi Bank BNP : -

tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi;

-

tidak memiliki saham pada Bank BNP;

-

berdomisili di Indonesia.


14

2. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE – KOMITE 2.1 KOMITE – KOMITE PENUNJANGDIBAWAH PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

a. STRUKTUR, KEANGGOTAAN, KEAHLIAN, DAN INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris membentuk 3 (tiga) Komite, yaitu : 1. Komite Audit, 2. Komite Pemantau Risiko, dan 3. Komite Remunerasi dan Nominasi Masing-masing Komite diketuai oleh Komisaris Independen. Jabatan Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Pemantau Risiko dirangkap oleh Sdr. Karel Tanok yang sebelumnya Ketua Komite Audit dijabat oleh Sdr. Abul Malik Sugiarto. (Almarhum) Masing-masing anggota komite tersebut berasal dari pihak independen. Melalui komite-komite tersebut, Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Komposisi dan keanggotaan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris meliputi : 1. Komite Audit Diketuai oleh seorang Komisaris Independen dengan 2 (dua) orang anggota komite dari Pihak Independen. Susunan keanggotaan Komite Audit per Desember 2012 adalah: Ketua Komite

: Karel Tanok

Anggota Komite

: Pilipus Azarjah

Anggota Komite

: Arifin S Haris

2. Komite Pemantau Risiko Diketuai oleh seorang Komisaris Independen dengan 2 (dua) orang anggota Komite dari Pihak Independen.


15

Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko per Desember 2012 adalah: Ketua Komite

: Karel Tanok

Anggota Komite

: Arifin S Haris

Anggota komite

: Pilipus Azarjah

3. Komite Remunerasi Dan Nominasi Diketuai oleh seorang Komisaris Independen dengan anggota seluruh anggota Dewan Komisaris dan seorang Kepala Divisi Sumber Daya Manusia. Ketua Komite

: Bachtiar Alam (Komisaris Independen)

Anggota Komite

: Yasuo Uonomi (Presiden Komisaris)

Anggota Komite

: Tatang Hermawan (Komisaris)

Anggota Komite

: Karel Tanok (Komisaris Independen)

Anggota Komite

: Agung Subagyo (Kepala Divisi SDM)

Keahlian Anggota Komite : Anggota Komite Audit dan Angota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen memiliki pengetahuan dan pengalaman bekerja dibidang keuangan atau akuntansi, perbankan, dan di bidang manajemen risiko, seperti yang diuraikan di bawah ini :  Drs. Pilipus Azarjah (Anggota Komite Audit & Anggota Komite Penatau Risiko) : Menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Bank BNP sejak Maret 2009. o

Latar belakang pendidikan Sarjana Ilmu Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Pajajaran Bandung tahun 1975.

o

Pengalaman bekerja sebagai manager Kantor Akuntan Publik Hananta Budianto & Rekan (2009- sekarang), di Kantor Akuntan Publik Hananta Yogi Ferdinand & Associates (2008-2009), Manager di KAP Kanaka Puradiredja, Robert Yogi,


16

Suhartono (2006-2008), Manager di Kantor Akuntan Publik Tanubrata Yogi Sibarani Hananta (2004-2006), sebagai Manager di KAP Drs. Robert Yogi (1994-2004), Kepala Akunting Pajak di PT. Sayap Rajawali Raya (1994-1994), Manager di Kantor Akuntan Publik Drs. Karel, Widyarta (1982-1994), sebagai Akuntan di Direktorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara (1976-1982) dan memulai karirnya sebagai Staff Pemeriksa di Kantor Administrasi Analisa (1964-1976).  Arifin S. Haris(Anggota Komite Audit & Anggota Komite Penatau Risiko) : Menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Bank BNP sejak Maret 2009. o

Latar belakang pendidikan Sarjana Muda dari Universitas Gajah Mada dan Sarjana Ilmu Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah pada tahun 1972.

o

Pengalaman bekerja lebih dari 15 tahun di bidang keuangan dan manajemen perbankan khususnya Manajemen Risiko, sebagai Manager di Bank American Express (1976-1988), Manager di Bank BSB Jakarta (1988-1991), Direktur Risk Management PT. ING Bank Jakarta (1996-1998), Direktur Manajemen Resiko di PT. BNN Tbk (1998-1999), sebagai Technical Advisor di PT. BFC Tbk (1999), Managing Director di AAJ Batavia (2000-2002), Deputy Chief Risk Officer di Bank Commonwealth Indonesia (2006-2007), sebagai anggota dari Komite Pemantau Risiko di Bank Bumiputera Indonesia (2007 – sekarang). Memiliki sertifikat Instruktur Manajemen Risiko dan Manajemen Risiko dari BSMR (2006). Saat ini sebagai Partner dari Mitra Interjasa Advisory Group.

Keanggotaan komite Remunerasi dan Nominasi yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen merangkap sebagai Ketua, 3 (tiga) orang Komisaris, dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif (Kepala Divisi) yang membawahkan sumber daya manusia, memiliki pengetahuan mengenai sistem nominasi dan succession plan bank.


17

Independensi Anggota Komite : Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko tidak berasal dari Direksi pada Bank yang sama maupun Bank lain, tidak merangkap jabatan pada Bank yang sama, Bank dan/atau Perusahaan lain, tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank.

b.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGUNG JAWAB KOMITE

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) Komite dengan tugas sebagai berikut: 1. Komite Audit Komite Audit bertugas

memberikan pendapat secara profesional dan independen kepada Dewan Komisaris

terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan membantu Dewan Komisaris dalam hal : -

Pengkajian atas rencana kerja Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), memonitor pelaksanaannya dan melakukan evaluasi atas hasil kerjanya

-

Pemantauan kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;

-

Pemantauan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku

-

Memastikan terlaksananya tindak lanjut hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia oleh Direksi secara tepat waktu guna mendapatkan informasi yang digunakan sebagai rekomendasi kepada Dewan Komisaris

-

Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan Bank, kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS


18

-

Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan evaluasi penilaian kinerja fungsi SKAI dan fungsi audit intern atas penggunaan TI.

2. Komite Pemantau Risiko Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko meliputi: - Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko; - Memastikan ketersediaan informasi dan implementasi dari standar, kontrol, batasan, pedoman dan kebijakan sehubungan dengan pengukuran dan pengelolaan risiko terhadap risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko reputasi, risiko strategis, risiko hukum dan risiko kepatuhan. 3. Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi meliputi : a.

Terkait dengan kebijakan Remunerasi : - Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; dan - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai : o Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS; o kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

b. Terkait dengan kebijakan Nominasi : - Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada BOC untuk disampaikan kepada RUPS Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2012

19

- Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS - Memberikan rekomendasi Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite sebagaimana yang dipersyaratkan kepada Dewan Komisaris. c. Wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan: - Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur. dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Prestasi kerja individual; - Kewajaran dengan bank lain yang setara (peer group) dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank BNP. c.

FREKUENSI RAPAT KOMITE

Selama tahun 2012, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali, dan Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali. Efektivitas Rapat Komite : -

Rapat Komite terselenggara sesuai dengan kebutuhan Bank, dihadiri sekurang-kurangnya oleh 51% (lima puluh satu perseratus) dari seluruh anggota Komite termasuk Komisaris Independen dan pihak Independen;

-

Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat, apabila tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dan segala keputusan rapat Komite bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite. Hasil keputusan rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan


20

pendapat yang terjadi dalam rapat komite beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris. Pelaksanaan Rapat-Rapat Komite : 1. Komite Audit Selama tahun 2012 Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali, dengan rincian sbb: Tanggal

Agenda Rapat

17 Januari 2012

1. Pembahasan Laporan Realisasi Program Kerja Komite Audite Semester II Tahun 2011 2. Pembahasan Rencana Kerja / Rapat Komite Audit 2012

16 Februari 2012

Pembahasan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan SKAI Triwulan IV Tahun 2011

28 Maret 2012

Exit Meeting dengan Kantor Akuntan Publik Gani Mulyadi & Handayani

26 April 2012

Pembahasan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan SKAI Triwulan I Tahun 2012

10 Juli 2012

Pemeriksaan Laporan Audit SKAI dalam Rangka Pelaksanaan Risk Based Audit

11 Juli 2012

Joint Meeting Komite Pemantau Risiko & Komite Audit : Pending matter rapat Komite Pemantau Risiko Presentasi Laporan Bulanan Manajemen Risiko, Data Mei 2012

27 Juli 2012

Presentasi Realisasi Rencana Hasil Triwulan II Tahun 2012

14 September 2012

1. Pembahasan Khusus Mengenai Tindak Lanjut Fraud Bisnis Mikro 2. Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bank Indonesia

19 November 2012

Joint Meeting BOD, BOC, & Komite Audit : 1. Laporan Kinerja Q3 Tahun 2012 2. Rencana Bisnis Bank Tahun 2013-2015

17 Desember 2012

Pembahasan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan SKAI Triwulan III


21

2. Komite Pemantau Risiko Selama tahun 2012 Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali, dengan rincian sbb: Tanggal 25 Januari 2012

27 Maret 2012

Agenda Rapat 1. Pembahasan pending matters rapat Komite Pemantau Risiko 2. Presentasi Laporan Bulanan Manajemen Risiko, data Desember 2011 1. Pending matters rapat Komite Pemantau Risiko tgl.25 Januari 2012 2. Presentasi laporan Bulanan Manajemen Risiko, Data Januari dan Februari 2012 3. Presentasi RBBR

22 Mei 2012

1. Pending matters rapat Komite Pemantau Risiko sebelumnya 2. Presentasi laporan Bulanan Manajemen Risiko, data Maret dan April 2012

11 Juli 2012

1. Pending matters rapat Komite Pemantau Risiko sebelumnya 2. Presentasi laporan Bulanan Manajemen Risiko, Data Mei 2012

27 Juli 2012

Presentasi Realisasi Rencana Hasil Triwulan II Tahun 2012

29 Agustus 2012 28 September 2012

30 November 2012

1. Pending matters rapat Komite Pemantau Risiko sebelumnya 2. Presentasi laporan Bulanan Manajemen Risiko, Data Juni & Juli 2012 1. Pending matters rapat Komite Pemantau Risiko sebelumnya 2. Presentasi laporan Bulanan Manajemen Risiko, Data Agustus 2012 3. Presentasi Pengkinian SOP oleh Divisi Kepatuhan 1. Pending matters rapat Komite Pemantau Risiko sebelumnya 2. Presentasi laporan Bulanan Manajemen Risiko, Data September & Oktober 2012 3. Presentasi Profil Risiko Triwulanan III Tahun 2012 oleh Divisi Manajemen Risiko 4. Presentasi Pengkinian SOP oleh Divisi Kepatuhan

3. Komite Remunerasi dan Nominasi Selama tahun 2012 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali, dengan rincian sbb :


22

Tanggal

Agenda Rapat

20 Januari 2012

1. Rencana Kerja KRN Tahun 2012 2. Usulan Kenaikan salary Tahun 2012

17 Februari 2012

1. Pembahasan Usulan Kenaikan Gaji Karyawan Tahun 2012 2. Pembahasan Pension Fund Karyawan

30 Maret 2012

1. Pembahasan Program Asuransi DOL & Pension BOD & BOC 2. Pembahasan Pelatihan / Training Karyawan Tahun 2012 3. Pembahasan Struktur Organisasi Perusahaan

13 April 2012

1. Pembahasan Program Asuransi DOL & Pension BOD & BOC (II) 2. Pembahasan Pelatihan / Training Karyawan Tahun 2012 (II) 3. Pembahasan Struktur Organisasi Perusahaan (II)

04 Mei 2012

Pembahasan Gaji & Tantiem BOC & BOD

22 Mei 2012


01 Juni 2012


25 Juni 2012


20 Juli 2012

Pembahasan Tunjangan Dinas & Kesejahteraan BOD, BOC, dan Karyawan

07 September 2012 19 Oktober 2012

Pembahasan Program Jalur Karier Karyawan Pembahasan Carier Management, Salary Management, Turn Over & Pengelolaan Outsourcing di Bank BNP

19 November 2012

Performance Management dan Bonus Tahun 2012

21 Desember 2012

Rencana Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2013


23

d. REALISASI PROGRAM KERJA KOMITE Komite Audit telah melaporkan kepada Dewan Komisaris, dan Komite Audit mengenai tugasnya secara profesional serta independen dalam membantu Dewan Komisaris, seperti yang tercermin dalam beberapa hal yang telah dilakukan oleh Komite Audit selama tahun 2012 berikut ini: 1. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi mengenai Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan untuk Tahun Buku 2012, yaitu Kantor Akuntan Hendrawinata Gani dan Hidayat (member of Grant Thornton International); 2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) secara intensif dan berkala; 3. Memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan; 4. Memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku; 5. Melakukan

pengawasan

atas

penyusunan

laporan

keuangan untuk memastikan terpenuhinya standar dan

kebijakan akuntansi yang berlaku. Hasil evaluasi Komite Audit menunjukkan bahwa seluruh proses kegiatan yang dilakukan Bank BNP telah mampu mendukung pelaksanaan manajemen risiko dan penerapan Good Corporate Governance (GCG). Demikian pula hasil review terhadap Laporan Keuangan Tahun Buku 2012 yang disajikan oleh Kantor Akuntan Publik, sesuai dengan StandarAkuntansi Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku. Independensi dan objektivitas Kantor Akuntan Publik dalam mengaudit Laporan Keuangan Bank BNP telah mengacu pada standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).


24

Komite Pemantau Risiko telah bertugas membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap Direksi beserta jajarannya dalam aspek penerapan manajemen risiko. Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam melakukan kajian sistem manajemen risiko dan perbaikan kebijakan manajemen risiko di Bank, Komite Pemantau Risiko melaksanakan tugas-tugas antara lain: 1. Menelaah Kecukupan Kebijakan Manajemen Risiko; 2. Melakukan penelaahan atas berfungsinya manajemen risiko; 3. Melakukan penelaahan atas kualitas informasi Laporan Profil Risiko yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia; 4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko; 5. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Kebijakan Manajemen Risiko dan pelaksanaannya. Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2012 telah melaksanakan 13 (tiga belas) kali rapat, dimana seluruh hasil rapat yang memerlukan keputusan dari pemegang saham akan direkomendasikan untuk diagendakan dalam pelaksanaan RUPS dan terdokumentasikan dengan baik. 2.2 KOMITE – KOMITE YANG BERADA DIBAWAH TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi membentuk komite-komite yang berada di bawah tanggung jawabnya untuk mendukung peran serta tugas keseharian Direksi, yaitu : 1. Komite Kredit 2. Komite Asset Liabilities Committee (ALCO) 3. Komite Manajemen Risiko Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2012

25

4. Komite Produk dan Aktifitas Baru 5. Komite Kepatuhan 6. Komite Pengarah Teknologi Informasi (Information Technology Steering Committee) 7. Komite Kebijakan Perkreditan 8. Komite Strategi Anti Fraud SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE-KOMITE

1. Komite Kredit Diketuai oleh Presiden Direktur, dengan anggotanya terdiri dari beberapa Direksi dan beberapa Kepala Divisi terkait. Tugasnya meliputi pemberian keputusan dalam pemberian kredit, penghapusan, penentuan kualitas kredit dan lain sebagainya yang diselenggarakan di Kantor Pusat. 2. Komite Asset Liabilities Committee (ALCO) Berdasarkan Surat Keputusan NOKEP: 072-DIR/RISK/10/2010, diketuai oleh Presiden Direktur, anggota tetap adalah seluruh Direktur, dan anggota tidak tetap terdiri dari beberapa Kepala Divisi terkait. Mempunyai tugas untuk mengelola kebijakan dan strategi dalam mengkoordinasikan sumber dana dan penggunaan dana secara efektif dan efisien untuk mencapai maksimalisasi profit. Rapat ALCO dilaksanakan pada setiap bulan baik secara khusus dalam Rapat Tim ALCO Support maupun bersamaan dengan jadwal Rapat Direksi rutin secara bulanan. 3. Komite Manajemen Risiko Berdasarkan Surat Keputusan NOKEP: 090-DIR/RM/11/2011 yang merupakan perubahan atas Surat Keputusan sebelumnya yang dikeluarkan tahun 2009. Komite ini diketuai oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, anggota tetap adalah seluruh Direktur, dan anggota tidak tetap terdiri dari beberapa Kepala Divisi terkait.


26

Bertugas untuk melakukan pengkajian atas kemungkinan-kemungkinan risiko yang mungkin timbul sebagai akibat analisa atau self assesment yang dilakukan sekaligus memberikan rekomendasi kepada Presiden Direktur. Rapat Komite Manajemen Risiko selama tahun 2012 : Tanggal

Agenda Rapat

27 Juli 2012

Presentasi Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (RBBR) Semester I Tahun 2012

4. Komite Produk dan Aktifitas Baru Berdasarkan Surat Keputusan nomor: NoKep.009-DIR/COMP/03/2010, diketuai oleh Direktur Perencanaan & Keuangan, anggota tetapnya terdiri dari Kepala Divisi Kepatuhan, Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Kepala Divisi IT, anggota tidak tetap adalah Kepala Divisi lain / Unit Kerja yang terkait dengan pengembangan produk dan aktifitas baru Bank BNP. Bertugas melakukan persiapan dan pengkajian terhadap seluruh aktivitas dan rencana peluncuran Produk dan Aktivitas yang Baru (PAB). Rapat Komite Produk dan Jasa Baru selama tahun 2012 : Tanggal

Agenda Rapat

14 Feb 2012

Transaksi Derivatif dan Penerbitan Obligasi

21 Feb 2012

Katana Bisnis

21 Mar 2012

Bancassurance Bank BNP

16 Mei 2012

Bancassurance Bank BNP

20 Sept 2012

Co-Branding Credit Card Bank BNP

6 Des 2012

BNP Call


27

5. Komite Kepatuhan, Sesuai Surat Keputusan nomor: NOKEP: 036-DIR/10/2009, komite ini diketuai oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, anggota tetap adalah seluruh Direktur, dan anggota tidak tetap terdiri dari seluruh Kepala Divisi terkait. Bertugas melakukan analisa penerapan kepatuhan diseluruh bidang aktivitas Bank dan membahas peraturan-peraturan baru dari instansi berwenang termasuk Bank Indonesia dan memberikan rekomendasi kepada Presiden Direktur. Selama tahun 2012 Komite Kepatuhan telah mengadakan rapat, sbb di bawah ini: Tanggal 27 Nov 2012

Agenda Rapat Sosialisasi Ketentuan Bank Indonesia Terbaru

6. KomitePengarahTeknologi Informasi (Information Technology Steering Committee), Ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi, saat ini Surat Keputusannya yang terakhir adalah NOKEP: 032DIR/IT/03/2011 yang merupakan perubahan atas Surat Keputusan sebelumnya. Komite diketuai oleh Direktur yang membawahi IT yaitu Direktur Operasional & IT, dengan anggota tetap seluruh anggota Direksi dan Kepala Divisi yang membidangi IT, anggota tidak tetap adalah seluruh Kepala Divisi. Bertugas memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait dengan rencana strategis IT, pengembangan dan evaluasi sistem IT yang digunakan dan yang akan digunakan kemudian dan lain-lain. Selama tahun 2012 Komite Pengarah IT telah mengadakan rapat rutin bulanan sebanyak 9 (sembilan) kali, sbb: Tanggal 10 Jan 2012

Agenda Rapat Rencana pemisahan KPO dan KPNO by Sistem , Internet Banking, Secure Sockrt Layer, Bandwidth Management, Switching Provider, DR-Site, Back Up Link ke Cabang-Cabang Aplikasi Teradata,CKPN, PDN dan Back to Back


28

Tanggal

Agenda Rapat

06 Feb 2012

Internet Banking, Implementasi Biaya Payroll, Back Up Link ke Cabang-Cabang

13 Mar 2012

Switching Provider, Internet Banking, Back Up Link ke Cabang-Cabang DR-Site, RTGS, Mesin ATM, Penyimpanan Data History

01 Mei 2012

Switching Provide, Internet Banking, Call Center, Back Up Link ke Cabang-Cabang DR-Site, ATM, Western Union

22 Juni 2012

Switching Provider, Internet Banking, Back Up Link ke Cabang-Cabang, DR-Site Western Union, PABX/ Avaya/ Call Center, Single Journal

25 Juli 2012

Switching Provider, Internet Banking, Back Up Link ke Cabang-Cabang, PABX/ Avaya/ Call Center, Western Union, Server, Direct Journal

13 Sept 2012

Server, Western Union,Mobil Kas Keliling, PABX/ Avaya/ Call Center, Internet Banking Switching Provider, RTGS Generasi II, Back Up Link ke Cabang-Cabang, Co-Branding OXXYWELL, Co-Branding Credit Card BRI, Visa Money Transfer, Indirect Journal

30 Okt 2012

Switching Provider, Internet Banking, Back Up Link ke Cabang-Cabang, PABX/ Avaya/ Call Center, RTGS Generasi II, Indirect Journal, Co-Branding OXXYWELL,Co-Branding Credit Card BRI, Visa Money Transfer, DR-Site Testing, Storage Consolidation, Scoring Mode Brainchild

10 Nov 2012

Pemisahan KPO dan KPNO by Sistem , Internet Banking, Secure Sockrt Layer, Bandwidth Management, Switching Provider, DR-Site, Back Up Link ke Cabang-Cabang Aplikasi Teradata,CKPN, PDN dan Back to Back

7. Komite Kebijakan Perkreditan Ditetapkan berdasarkan Surat keputusan NOKEP: 021-DIR/COMP/06/2012. Diketuai oleh Presiden Direktur dengan anggota tetap seluruh anggota Direktur dan beberapa Kepala Divisi terkait. Komite ini berfungsi untuk memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsipprinsip kehati-hatian dalam perkreditan, mengawasi agar KPB dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2012

29

konsisten, serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan / kendala dalam penerapannya, melakukan pengkajian secara berkala serta memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan / perbaikan terhadap KPB tersebut. 8. Komite Strategi Anti Fraud Ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan NOKEP: 015-DIR/COMP/1/2012, dengan struktur keanggotaannya adalah diketuai oleh Kepala Divisi Human Resources dengan anggota tetap beberapa Kepala Divisi terkait, dan anggota tidak tetap adalah Kepala Divisi / Kepala Departemen / Manager dari Unit Kerja terkait. Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Komite ini adalah: o

fungsi pelaksana, bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dan memiliki hubungan komunikasi serta pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris;

o

membantu manajemen dalam rangka pengembangan budaya dan kepedulian terhadap anti fraud pada seluruh jenjang organisasi dilingkungan Bank BNP dengan peningkatan awareness dan pengendalian fraud, serta pemahaman kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur pengendalian fraud;

o

Mengusulkan kode etik dan strategi anti fraud secara menyeluruh kepada manajemen serta melakukan pengawasan terhadap penerapannya;

o

Melakukan pemantauan, evaluasi, penilaian terhadap laporan atas kejadian-kejadian fraud serta penetapan tindak lanjut.

3. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN, DAN AUDIT EKSTERN 3.1 PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN Bank BNP berkomitmen penuh melakukan pengelolaan risiko kepatuhan (Compliance Risk Management) berjalan dengan baik. Agar hal tersebut tercapai maka pelaksanaan fungsi kepatuhan di lingkungan Bank BNP dikoordinasikan langsung Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2012

30

oleh Direktur Kepatuhan yang didukung oleh Divisi Kepatuhan dengan melibatkan seluruh karyawan dan unit kerja yang ada di Bank BNP. Mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, kerangka kerja pengelolaan budaya dan risiko kepatuhan Bank BNP mengacu pada “the three lines of defense model” sebagai kerangka kerja pengelolaan pengendalian internal, dimana lini pertahanan pertama (first line of defense) berada pada seluruh karyawan dari unit kerja yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan kegiatan operasional dan usaha bank dimana setiap pelaksanaan tugas tersebut senantiasa dilakukan dalam koridor kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku serta kebijakan, sistem dan prosedur yang telah ditetapkan. Penerapan Fungsi Kepatuhan dalam rangka peningkatan budaya kepatuhan dilakukan dengan menyusun kerangka kerja dan kebijakan kepatuhan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak, serta untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan implementasi baik itu terhadap ketentuan Kehati-Hatian (Prudential Banking), Ketentuan Kelembagaan dan Kepengurusan, Ketentuan Self Regulatory Banking (SRB), Ketentuan Pembiayaan, maupun terhadap ketentuan lainnya; serta secara simultan didukung oleh peningkatan kualitas infrastruktur/pendukung agar tujuan meningkatkan budaya kepatuhan dapat terwujud. Realisasi atau pelaksanaan atas kebijakan yang telah dirumuskan diimplementasikan dan dilakukan melalui unit kerja pendukung pada level departemen dalam Divisi Kepatuhan yang terdiri dari 4 (empat) Department, yaitu : a.

Regulatory Compliance Department Melakukan advise, sosialisasi dan edukasi peraturan eksternal dengan melaksanakan identifikasi dan pemantauan serta pelaporan risiko kepatuhan, demikian juga dengan memfokuskan area regulasi yang memiliki peran strategis meliputi :


31

 Pelaksanaan prinsip kehati-hatian (Prudential Banking) seperti BMPK, GWM, PDN, Transparansi Kondisi Keuangan Bank, sertaTranparansi & Informasi Produk Bank;  Pemantauan atas transaksi yang memiliki risiko kepatuhan tinggi;  Pemantauan/ monitoring laporan-laporan wajib kepada pihak regulator & pihak eksternal lain sesuai ketentuan yang berlaku;  Melakukan monitoring pemenuhan dan pelaksanaan komitmen Bank kepada Bank Indonesia dan kepada pihak regulator lainnya. b.

Operational System & Procedure Department Menyediakan dan melakukan pengembangan atas sistem dan prosedur internal, antara lain meliputi: memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Produk atau Aktivitas Baru (PAB), Implementasi PSAK 50/55, dan berbagaikebijakan operasional dan usaha bank lainnyaserta melaksanakan sosialisasi terhadapberbagai ketentuan/ kebijakan internal baik yang merupakan revisi / perubahan maupun yang baru diterbitkan.

c.

Anti Money Laundering / Combating the Financing Terrorism (AML/CFT) Department Sesuai dengan Undang-Undang tentang TindakPidana Pencucian Uang No. 15/2002 jo UU25/2003, maka Bank BNP sebagai bagian dari komunitas dunia turut aktif dalam memberantas kegiatan/ praktek-praktek pencucian uang yang marak terjadi. Bank BNP melakukan upaya untuk terlebih dahulu mengenal nasabah sebelum melakukan hubungan transaksi dengan Bank BNP melalui penerapan Know Your Customer (KYC). Departmen ini bertugas untuk memastikan pelaksanaan pengkinian data/dokumentasi nasabah berjalan dengan baik dan melakukan upaya untuk pengembangan aplikasi pendukung dan set up parameter (red flag) untuk menentukan Customer Due Diligence (CDD) dan Enhance Due Diligence (EDD) sesuai PBI terbaru tentang AML/ CFT. Seluruh


32

kegiatan pemantauan program Anti Pencucian Uang yang dilaksanakan di Bank BNP dikoordinasikan dan dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan prosedur operasional yang telah disusun dan disetujui oleh Direksi. d.

Credit Policy & Procedure Department Memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan, meriview dan mengembangkan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) yang telah berlaku di Bank BNP termasuk memberikan dukungan pengembangan kebijakan kredit yang dikembangkan oleh unit terkait perkreditan, pengajuan Produk dan Aktivitas Baru (PAB), melakukan sosialisasi kepada user agar memiliki pemahaman terhadap prosedur dan regulasi perkreditan, memastikan pelaksanaan kredit telah sesuai dengan KPB serta mengkoordinasikan terselenggaranya Komite Kebijakan Perkreditan (KKP).

Selain berfungsi sebagai pengelolaan kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Divisi Kepatuhan dalam tahun 2012 juga menitikberatkan kepada pengembangan pelaksanaan Tata Kelola Perusaahan yang Baik (Good Corporate Governance). Dimana pengembangan ini bertujuan untuk lebih meningkatkan nilai perusahaan (corporate value) yang berkesinambungan untuk mencapai visi dan misi Bank BNP dengan memperhatikan hakhak seluruh pemangku kepentingan. Pengaturan dan implementasi GCG merupakan komitmen seluruh jajaran organisasi, baik Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan seluruh karyawan dalam berbagai tingkatan. Pelaksanaannya dimulai dari penetapan kebijakan dasar (stategic policy) dan kode etik yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak. Fungsi kepatuhan turut mendukung pelaksanaan GCG dan mengupayakan prinsip-prinsip tersebut dalam berbagai aspek kegiatan di Bank BNP seperti pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan, penerapan fungsi Audit Intern, penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian intern, penerapan fungsi audit ekstern, penyediaan dana kepada pihak


33

terkait dan debitur besar, transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, serta rencana strategis bank. Seluruh aspek tersebut senantiasa dilakukan evaluasi, review dan perbaikan diri (self emprovement) dari waktu ke waktu yang akan menjadikannya sebagai tolak ukur bagi keberhasilan pencapaian palaksanaan GCG di Bank BNP yang lebih baik. Upaya yang berkelanjutan bagi peningkatan kualitas pelaksanaan GCG memberikan dampak positif bagi dukungan dan kinerja Bank BNP secara keseluruhan yang semakin baik, dan peningkatan kualitas tingkat kesehatan bank yang membaik pula. Evaluasi dan review yang dilakukan secara mandiri (self assessment) dapat menjadi dasar yang kuat bagi penilaian dan langkah perbaikan yang dilakukan agar arah pelaksanaan GCG Bank BNP tidak terlepas dari tujuan awalnya serta kepatuhan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip utama GCG. Penerapan fungsi kepatuhan terus menerus dilakukan baik terhadap aktivitas operasional maupun terhadap usaha Bank agar senantiasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta meminimalisasi pelanggaran, hal ini terlihat dari hasil pemeriksaan umum posisi 31 Maret 2012 yang tidak terdapat pelanggaran yang signifikan serta pemenuhan setiap komitmen yang telah dibuat 3.2 PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Pelaksanaan fungsi audit intern Bank BNP dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) : o

Audit Intern dilaksanakan pada beberapa kantor Cabang dan unit kerja yang ada sesuai dengan struktur Bank BNP. Ruang lingkup pemeriksaan mencakup seluruh aspek dan kegiatan bank yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kualitas pelaksanaannya. Audit Intern

dilaksanakan secara independen untuk

menilai efektivitas dan struktur pengendalian intern, kualitas pelaksana dari manajemen risiko, sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan proses tata kelola. Audit Intern erat bekerja sama dengan Divisi Manajemen Risiko untuk meninjau proses implementasi manajemen risiko secara keseluruhan.


34

o

Untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan, SKAI akan memantau dan menganalisis pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan oleh Auditee.

o

SKAI bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Direktur dan apabila diperlukan Komite Audit dapat meminta SKAI untuk melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang menjadi perhatian Komite Audit secara independen dan memberikan konsultasi atas proses pemeriksaan yang dilakukan. Secara teratur SKAI melakukan rapat dengan Komite Audit dan Manajemen untuk memastikan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi SKAI yang tertuang pada Laporan Hasil Pemeriksaan telah dilaksanakan dengan benar dan diselesaikan tepat pada waktunya.

o

SKAI mengimplementasikan sebuah metoda pendekatan audit berdasarkan risiko (risk based audit), di mana kegiatan audit diprioritaskan menurut penilaian dari potensi eksposur terhadap risiko, termasuk delapan tipe risiko perbankan yang dirumuskan oleh Bank Indonesia. Tahun 2012 Operational Risk Based mulai diimplementasikan sementara terhadap Credit Risk Based masih dalam proses penyusunan.

o

Dalam melaksanakan kegiatan audit, Satuan Kerja Audit Intern berpedoman pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), yang merupakan bagian dari Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tanggal 29 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum dan juga praktik perbankan internasional yang terbaik, sehingga diharapkan kualitas audit dapat memenuhi standar praktik profesional audit internal.

Selama tahun 2012, dari 48 kegiatan pemeriksaan yang telah dijalankan, terdapat 658 temuan dengan rincian sbb : o

17 temuan dengan katagori risiko High (H)

o

397 temuan dengan katagori risiko Medium (M)

o

244 temuan dengan katagori risiko Low (L)


35

Hingga posisi 31 Desember 2012, temuan tersebut telah ditindaklanjuti lebih kurang 82% oleh Auditee. Dalam Struktur Organisasi SKAI dibagi dalam 3 (tiga) Departemen yaitu : 1.

Credit Audit Departement

2.

Operational Audit Departement

3.

IT & Quality Assurance Departement

Untuk mengembangkan kemampuan dari para Auditor internal BNP, Divisi SKAI mempunyai komitmen untuk secara konsisten menjalankan program-program pelatihan internal ataupun eksternal.

3.3 PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Dalam RUPS tahunan, Dewan Komisaris menugaskan Direksi untuk mencalonkan akuntan publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Bank BNP tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2012. Penetapan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit independen direkomendasi oleh Komite Audit yang kemudian

ditetapkan dalam RUPS tahunan. Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dewan Komisaris Nomor 027-

KOM/2012 telah disetujui Kantor Akuntan Publik (KAP) yakni Gani Mulyadi & Handayani (member of Grant Thornton International) untuk melakukan pemeriksaan umum untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2012. Kriteria penetapan Kantor Akuntan Publik Gani Mulyadi & Handayani (member of Grant Thornton International) adalah : a. KAP yang terdaftar sebagai auditor bank di Bank Indonesia; b. KAP independen, yang mengacu kepada Surat keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP20/PM/2002 Tentang Independensi akuntan yang Memberikan Jasa Audit di Pasar Modal : a)

Tidak memiliki kepentingan keuangan langsung maupun tidak langsung yang material dengan Bank BNP;

b)

Tidak mempunyai hubungan pekerjaan/usaha secara langsung maupun tidak langsung yang material, atau dengan karyawan kunci yang bekerja di Bank BNP atau dengan pemegang saham utama.


36

4.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN 4.1 PENERAPAN STRATEGI MANAJEMEN RISIKO

a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Sesuai dengan fungsinya sebagai Komite Pemantau Risiko, Dewan Komisaris secara aktif dan reguler melakukan monitoring jalannya penerapan manajemen risiko dengan mengundang Divisi Manajemen Risiko, Divisi Kepatuhan, Divisi IT dan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) (tentatif) untuk membahas masalah-masalah pengelolaan risiko dan keterkaitannya dengan unit kerja lain. Dalam implementasi strategi manajemen risiko, selain memberikan persetujuan dan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko, Dewan Komisaris juga mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang terkait dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris seperti pemberian atau penyediaan dana kepada pihak terkait harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Selain Komite Pemantau Risiko yang menjadi media bagi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan strategi manajemen risiko, Direksi sebagai anggota dalam Komite Manajemen Risiko menggunakan media ini sebagai agenda dalam memonitor pelaksanaan strategi manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan. Direksi Manajemen Risiko membantu Dewan Direksi dalam menyusun kebijakan manajemen risiko dan memberikan rekomendasi berkaitan dengan manajemen risiko secara periodik dalam forum meeting Board of Director (BOD). Review terhadap kecukupan penerapan Manajemen Risiko dilakukan secara berkala yang dilakukan melalui rapat rutin Board of Director (BOD) dan Komite Manajemen Risiko yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Nokep. 035-DIR/10/2009 tentang Pengangkatan Komite Manajemen Risiko. Monitoring yang dilakukan oleh BOD dalam rapat rutin BOD di antaranya mencakup: Perkembangan rasio NPL, Kosentrasi kredit, Pelaksanaan Disaster Recovery Site


37

(DRS), Perkembangan Kesalahan (error) rasio operasional (Orient), Simulasi Call Tree, Masalah Operational Risk Event (Orient) yang signifikan, Progres Keluhan Nasabah & Penyelesaiannya, Progres Gugatan Hukum (bila ada) & Penyelesaiannya; Progres Perkembangan Persiapan Produk & Aktivitas Baru; Pemetaan Penggunaan Sumber Dana dengan Conversion of Funds Approach, Efektifitas penggunaan sumber dana (excess liquidity), Perkembangan rasio NPL, LDR Valas, dll. b.

Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit Beberapa aspek penting dalam hal pengelolaan risiko yang dilakukan oleh Perseroan dalam tahun 2012 antara lain: • Adanya komitmen dan peran aktif dari Perseroan dimulai dari jajaran Dewan Komisaris dan Direksi; • Pembuatan kebijakan, sistem, dan prosedur kerja standar yang merupakan bagian dari metodologi pengelolaan risiko; • Dimilikinya sumber daya manusia yang memiliki pemahaman yang memadai mengenai berbagai risiko yang terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sehari-hari; • Mengembangkan kerangka Manajemen Bank Berbasis Risiko dalam mengantisipasi implementasi BASEL III mendatang; • Proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko dilaksanakan secara efektif dengan mengacu kepada kecukupan sistem informasi mengenai risiko; • Penerapan dan pengendalian internal yang memadai diantaranya: -

Mengembangkan budaya sadar risiko pada lingkungan kerja dan SDM

-

Pengendalian dan pengawasan melekat yang memadai dalam setiap aktivitas.

Selama tahun 2012, beberapa kebijakan, prosedur, dan penetapan limit yang telah disetujui oleh Dewan Direksi dan/atau Dewan Komisaris diantaranya : Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2012

38

o

“Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas (Liquidity Risk Management Policy)” dengan tujuan memastikan proses pengelolaan likuiditas dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan memastikan kecukupan dana secara harian baik pada saat kondisi normal maupun kondisi krisis untuk pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga dengan sumber dana yang tersedia termasuk memastikan ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi.

o

“Kebijakan & Prosedur Pengelolaan Data Risiko Operasional” pada bulan Agustus 2012 serta “Manual Pengisian Data Risiko Operasional Pada Orient Resyst_1” dengan tujuan memberikan arahan dalam membangun dan memelihara data historis risiko operasional secara akurat, lengkap, sistematis, terkini serta memfungsikan data risiko operasional sebagai sumber data dan informasi dalam mencari akar masalah atas kejadian risiko operasional yang terjadi dan perancangan upaya perbaikan yang tepat dan efektif.

o

Kebijakan lainnya setingkat Surat Keputusan (SK) Direksi terkait pengelolaan risiko diantaranya tentang : “Standarisasi Kewenangan Otorisasi Berdasarkan Pendefinisian Group Unit Kerja”; “Addendum Dasar Penentuan Bobot Risiko Inheren pada Profil Risiko”.

Sesuai dengan regulasi perbankan yang mengatur bahwa Bank Umum dengan total asset dibawah Rp 10 triliun wajib menerapkan Pengelolaan Risiko pada aktifitas fungsional (Risiko Inherent) secara efektif, mencakup pengelolaan Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum dan Reputasi, serta Risiko Strategis dan Risiko Kepatuhan. Organisasi Divisi Manajemen Risiko Organisasi Divisi Manajemen Risiko dipimpin oleh seorang Direktur yaitu Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, yang organisasinya disesuaikan dengan kompleksitas kegiatan usaha Bank BNP. Dalam pelaksanaan tugasnya Direktur yang membawahi Divisi Manajemen Risiko dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Divisi dan 3 (tiga) orang Kepala Departemen Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2012

39

yang keseluruhan sumber daya manusianya didukung dengan pengalaman bekerja minimal 4 (empat) tahun sampai dengan berpengalaman diatas 10 (sepuluh) tahun di bidang perbankan dari berbagai Bank Umum. 3 (Tiga) department dalam organisasi Divisi Manajemen Risiko adalah : 1. Operational Risk Department Bertanggungjawab dalam memastikan “Life Cycle Risk Management” dalam kegiatan operasional, telah berjalan sesuai dengan kebijakan agar resiko operasional dapat terukur, termonitor dan terkendali dalam tingkatan yang aman. 2. Credit & Market Risk Department Bertanggungjawab dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengendalikan serta mengelola tingkat resiko kredit secara keseluruhan dengan baik dan tepat dalam usaha meminimalisir probabilitas potensi kerugian risiko pasar. 3. Information Technologi Department Bertanggungjawab dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengendalikan serta mengelola tingkat resiko terkait dengan pengelolaan dan penggunaan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi secara keseluruhan dengan baik dan tepat risiko dalam rangka peningkatan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Bank. Peningkatan SDM pada Divisi Manajemen Risiko senantiasa dilakukan pengembangan dari segi hard skill dan soft skill guna mengimbangi pergerakan arah bisnis dan peningkatan aktivitas operasional harian bank yang tumbuh semakin kompleks. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern secara menyeluruh dilakukan dengan:


40



Penerapan Budaya Sadar Risiko Budaya sadar risiko dilakukan dengan berbagai cara dan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh Manajemen melalui Divisi Manajemen Risiko. Menanamkan budaya sadar risiko bukan merupakan hal yang mudah, perlu usaha dan perhatian secara bersama serta bertahap agar kesadaran akan risiko tumbuh dengan baik di lingkungan Bank BNP. Upaya yang dilakukan untuk menanamkan dan mengembangkan budaya sadar risiko diantaranya dengan memberikan pemahaman melalui berbagai training diantaranya training BSMR, inhouse training untuk berbagai fungsi seperti forum SODP, MEDP, Teller, Customer Service, dll. Langkah lainnya adalah melalui sharing informasi terkait risiko melalui meeting internal antar unit kerja, publikasi risk management news, compliance news, dll.



Proses Manajemen Risiko (Pengelolaan 8 Risiko) Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, proses manajemen risiko di Bank BNP juga telah melalui beberapa tahap yaitu mulai dari pengindentifikasian, pengukuran risiko, pemantauan serta pelaporan risiko kepada Manajemen Senior dan Direksi Bank. Beberapa laporan yang dikeluarkan oleh Divisi Manajemen Risiko dan digunakan sebagai alat untuk monitoring, yaitu : a)

Pengelolaan Risiko Kredit Tingkat kolektibilitas dan NPL melalui weekly monitoring dengan konsentrasi pada debitur dengan kolektibilitas (Special mention) sebagai tindakan preventif agar tidak masuk dalam kategori NPL, Top 50 dan 100 debitur, 15 debitur inti diluar pihak terkait, Rasio data agunan kredit, Sektor ekonomi, Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK), Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP); Agunan Yang Diambil Alih (AYDA). Turut membantu peran ALCO dalam melakukan evaluasi terhadap Suku Bunga Dasar Kredit, maka Divisi Manajemen Risiko melakukan simulasi perhitungan SBDK sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membuat metode dan melakukan simulasi pengukuran risiko kredit terkait dengan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan


41

Nilai (CKPN). Selain itu Divisi Manajemen Risiko turut serta dalam Komite Kebijakan Perkreditan, dalam meeting komite tersebut terdapat usulan terhadap perubahan Kebijakan Perkreditan Bank antara lain : Penetapan Segmentasi Bisnis secara internal untuk Usaha Korporasi, Komersil, Ritel (usaha Menengah, Kecil dan Mikro), serta memberikan Kajian Dampak Ekonomi Global

(Krisis Eropa dan Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Amerika

Serikat), Industri Risk Analysis untuk sektor Industri Tekstil, Property (Komersial, Residential, Perhotelan). b) Pengelolaan Risiko Pasar & Likuiditas Bank BNP telah melakukan analisis atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap risiko pasar & risiko likuiditas antara lain Perhitungan KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit & risiko pasar, Posisi PDN & GWM, Rasio LDR, Rasio Komposisi Deposan Inti terhadap DPK, Rasio Komposisi Antar Bank Passiva terhadap Total Dana, Rasio Komposisi One Month Maturity Mismatch, Rasio Kemampuan Likuiditas, Stress Test Likuiditas, Interest Rate Sensitivity Analysis, dll. Selain itu Divisi Manajemen Risiko melalui Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko dalam rapat bulanan BOD selama tahun 2012 telah memberikan kajian risiko likuiditas berupa usulan seperti: o

Simulasi perhitungan KPMM dengan asumsi Subordinated Loan untuk mendukung RBB sampai dengan tahun 2013;

o

Memberikan informasi Liquidity Maturity Gap dalam kondisi bisnis normal, dan melakukan stress testing dalam kondisi ekstrim.

c)

Pengelolaan Risiko Operasional Secara rutin melakukan proses identifikasi risiko operasional melalui data Operational Risk Event (ORient), mengolah dan memonitoring prosentase kesalahan operasional yang terjadi termasuk data kerugian finansial yang terjadi serta memberikan usulan mitigasi risiko kepada manajemen. Mitigasi risiko ditindaklanjuti bekerjasama dengan unit kerja


42

terkait (related division). Memberikan edukasi mengenai pemahanan risiko operasional dalam aktivitas harian bank yang ditujukan bagi : •

Program SODP angkatan ke-2 pada bulan April 2012

•

Program TELLER & CSO pada bulan Mei & Juni 2012

•

Program CSO pada bulan September 2012.

Melakukan sosialisasi tentang “Kebijakan & Prosedur Pengelolaan Data Risiko Operasional” serta “Manual Pengisian Data Risiko Operasional pada ORIENT RESYS”. Pemberian sosialisasi ini ditujukan kepada seluruh user di seluruh kantor cabang utama, kantor cabang pembantu dan kantor kas. Divisi Manajemen Risiko telah membuat tools sistem pengiriman self assessment report dari seluruh user yang semula dilakukan paperbased saat ini sudah dilakukan paperless menggunakan Orient Report System (Orient Resys). Divisi Manajemen Risiko memprakarsai dalam beberapa meeting internal dalam rangka tindaklanjut dan peningkatan pengendalian internal dengan divisi lain seperti Divisi Operasional Support & Service, Divisi IT, dan Divisi Kepatuhan dalam membahas proses operasional harian Bank, serta meeting Produk & Aktivitas Baru. Selain hal tersebut diatas, Divisi Manajemen risiko melakukan penyusunan “Kebijakan Manajemen Risiko Teknologi Sistem Informasi” ini dibuat untuk mengevaluasi kondisi Teknologi Sistem Informasi Bank BNP yang meliputi 5 (lima) area yaitu: •

Tata Kelola Teknologi Informasi

•

Manajemen Risiko Teknologi Informasi

•

Kerangka kerja Pengelolaan Keamanan Informasi

•

Pengelolaan Aset Informasi

•

Teknologi Keamanan Informasi

Area evaluasi ini akan disempurnakan sesuai dengan kepedulian dan kematangan tata kelola organisasi Teknologi Sistem Informasi di Bank BNP. Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2012

43

Proses Manajemen Risiko Teknologi Informasi mengacu kepada model PLAN-DO-CHECK-ACT (PDCA) diterapkan terhadap struktur keseluruhan proses Manajemen Risiko Teknologi Informasi. Dalam model PDCA, keseluruhan proses Manajemen Risiko Teknologi Informasi dapat dipetakan sebagai berikut: o Plan (Perencanaan) Menetapkan kebijakan Manajemen Risiko Teknologi Informasi, sasaran, proses dan meningkatkan keamanan informasi agar memberikan hasil yang sesuai dengan kebijakan dan sasaran Bank BNP. o Do (Pelaksanaan) Menerapkan dan mengoperasikan kebijakan Manajemen Risiko Teknologi Informasi, kontrol, proses dan prosedurprosedur. o Check (Pengkajian) Mengkaji dan mengukur kinerja proses terhadap kebijakan, sasaran, praktek-praktek dalam menjalankan Manajemen Risiko Teknologi Informasi dan melaporkan hasilnya kepada manajemen untuk ditinjau efektifitasnya. o Act (Tindakan Perbaikan) Melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan, berdasarkan hasil evaluasi, Audit internal dan tinjauan manajemen tentang Manajemen Risiko Teknologi Informasi atau kegiatan pemantauan lainnya untuk mencapai peningkatan yang berkelanjutan. Divisi Manajemen Risiko terlibat dalam penyusunan Kebijakan terkait penggunaan Teknologi Informasi dilingkungan Bank BNP adalah sebagai berikut: o Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi o Kebijakan Jaringan Komunikasi Data


44

d) Pengelolaan Risiko Reputasi Pengelolaan resiko reputasi dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko dengan melibatkan beberapa unit kerja terkait dimana data keluhan nasabah ditangani dan dimonitor oleh masing-masing bagian sesuai dengan sumber keluhan tersebut diterima. Secara periodik (bulanan) data keluhan nasabah diidentifikasi dan dipantau berdasarkan sumber dari Compliance Division dan Corporate Planning & Secretary Division. “Kebijakan dan Prosedur Penanganan & Penyelesaian Pengaduan Nasabah” disiapkan untuk mengakomodir keluhan nasabah sampai keluhan tersebut dapat diselesaikan termasuk proses monitoring dan kewajiban pelaporan kepada Bank Indonesia. Untuk menjaga dari pemberitaan dan persepsi negatif, Bank BNP rutin melakukan pemantauan berita yang berhubungan dengan Bank BNP dalam berbagai media yang dilakukan oleh Corporate Planning & Secretary Division untuk menghindari terulangnya kasus serupa. Selain itu, mengingat risiko reputasi ini bukan merupakan risiko yang dikelola secara terpisah dari risiko-risiko lainnya, maka pengelolaan setiap aktivitas fungsional Bank sedapat mungkin terintegrasi ke dalam suatu sistem dan proses manajemen risiko yang akurat dan komprehensif. e)

Pengelolaan Risiko Hukum Selama tahun 2012, Bank BNP tidak terekspos risiko hukum yang signifikan, dimana proses pengelolaan risiko hukum di lakukan oleh Divisi Manajemen Risiko bekerja sama dengan Corporate Legal Departement dan Remedial dan/atau Legal Credit Departement dibawah tanggung jawab Credit Support Division. Monitoring secara periodik terhadap risiko hukum yang dapat timbul dari tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko berdasarkan sumber data dari related division. Risiko hukum dikelola untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dan hubungan kegiatan usaha Bank Nusantara Parahyangan dengan pihak ketiga telah didasarkan pada aturan dan persyaratan yang dapat melindungi kepentingan Bank BNP dari segi hukum.


45

f)

Pengelolaan Risiko Strategik Pengelolaan risiko strategik dengan mempertimbangkan beberapa faktor penting terkait kinerja keuangan, kebijakan dan strategi manajemen, serta rencana strategis lainnya di pantau tingkat pencapaian serta deviasinya sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (RBB). Proses realisasi pencapaian rencana bisnis dianalisis dan dimonitoring oleh Corporate Planning & Secretary Division. Kerjasama antara Divisi yang bertanggung jawab dalam menganalisis & memonitoring Rencana Bisnis Bank dengan Divisi Manajemen Risiko dilakukan secara periodik untuk memastikan kesesuaian dan realisasinya. Bank BNP mengelola risiko strategis melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan secara kolektif dan komprehensif yang diperkirakan dapat mempengaruhi dan berdampak pada langkah-langkah bisnis yang akan diambil pada kerangka kebijakan dan arah yang telah ditetapkan.

g) Pengelolaan Risiko Kepatuhan Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan bersama dengan Compliance Division melalui serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh Compliance Division untuk memastikan tingkat kepatuhan seluruh unit kerja terhadap regulasi internal & eksternal yang berlaku. Dalam “Kebijakan Kepatuhan” yang telah diterbitkan, Compliance Division berperan aktif memantau kesesuaian seluruh kegiatan di lingkungan Bank BNP dengan peraturan dan perundangan eksternal serta prosedur internal. Proses identifikasi dan monitoring dilakukan secara periodik dengan memastikan tidak terdapat pelanggaran regulasi yang signifikan dilakukan oleh Bank BNP. Risiko kepatuhan, jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi pada pengenaan denda, hukuman, atau rusaknya reputasi sebagai akibat ketidakmampuan Bank memenuhi ketentuan -ketentuan yang berlaku, seperti kecukupan modal, rasio NPL, Batas Maksimum Pemberian Kredit, batasan nilai tukar mata uang, dan


46

lain-lain. Selain itu, fungsi pemantauan kepatuhan Bank BNP juga menjadi tanggungjawab Direktur Kepatuhan, SKAI, dan Manajemen Risiko.

5. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) & PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE) Dalam kegiatan penyediaan dana, khususnya pemberian pinjaman, Bank BNP wajib melaksanakan ketentuan kehati-hatian (prudential banking) berupa penetapan persentase tertentu / batas yang diperkenankan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bagi Bank Umum, dimana Bank wajib memiliki dan menatausahakan daftar rincian Pihak Terkait dengan Bank. Selama tahun 2012 dan tahun-tahun sebelumnya Bank BNP tidak pernah melanggar atau melampaui BMPK. Adapun penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan debitur / group inti pada posisi 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

No. 1. 2.

Jumlah

Penyediaan Dana Debitur

Nominal (dalam jutaan Rp)

Kepada Pihak Terkait

24

20.034

Kepada Debitur Inti :

15

966.058

a. Individu

2

134.625

b. Group

13

831.433


47

6. RENCANA STRATEGIS BANK Bank BNP pada tahun 2012 menetapkan rencana strategis bank untuk rencana jangka panjang (corporate plan) dan rencana jangka menengah dan pendek (business plan) seperti tercantum dalam tabel dibawah ini :

AKTIVITAS

JANGKA PENDEK

JANGKA MENENGAH

JANGKA PANJANG

1 TAHUN

3 TAHUN

5 TAHUN

STRATEJIK VISI

Retail Banking

Small, Medium, Enterprises

Small, Medium, Enterprises

Logo & Nama Tetap

Logo dan Nama Tetap diwacanakan mengalami perubahan

Logo dan Nama diperkirakan akan mengalami perubahan

Memiliki organisasi yang efisien dan efektif, mampu menjawab tantangan dari perkembangan makro dan pasar bisnis dengan system organisasi Matrix

Memiliki organisasi yang efisien dan efektif, mampu menjawab tantangan dari perkembangan makro dan pasar bisnis dengan system organisasi Full Matrix

MISI CORPORATE IDENTITY STRUKTUR ORGANISASI

Semi Matrix

STRATEJIK BANK POSITIONING

Memposisikan sebagai Bank Menjadi Bank dengan usaha ritel Menjadi Bank dengan orientasi usaha dengan usaha ritel yang dalam yang secara bertahap menuju pada SME yang berskala Nasional proses mempertahankan Retail small bisnis bank berskala nasional bisnis bank dengan berskala nasional

MANAJEMEN MAN POWER KOMPETENSI DEVELOPMENT

&

Menjaga Turnover dan meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM dengan pertumbuhan SDM sebesar 15%

Menjaga Turnover dan Menjaga Turnover dan meningkatkan meningkatkan kualitas dan kualitas dan kompetensi SDM dengan kompetensi SDM dengan pertumbuhan SDM sebesar 12,5% pertumbuhan SDM sebesar 12,5%


48

AKTIVITAS

JANGKA PENDEK

JANGKA MENENGAH

JANGKA PANJANG

1 TAHUN

3 TAHUN

5 TAHUN

BISNIS AKSELERASI SEGMENTASI USAHA

Employed: : Mass Segment : Midle Segment : Professional : Hight Net Worth Individual Self Employed : : Micro : Small : Medium : Commercial & Corporate PERTUMBUHAN USAHA 25% ASSET 10 T

Employed: : Mass Segment : Midle Segment : Professional : Hight Net Worth Individual Self Employed : : Small : Medium : Commercial & Corporate

PRODUK & AKTIVITAS

Mengcreate : Product Champion; Virtual Banking, dll

20% di atas

Product: Electronic Channel Development; Derivatif Transaction; ATM International Acquiring (Mastercard) Aktivitas : Co Branding; Internet Banking; Remittance ke RRC; Call Center; BPR Linkage; Mobile Wallet; Visa Money Transfer

DISTRIBUSI CHANNEL JARINGAN KANTOR Menjangkau wilayah diluar Jawa dan Bali

Employed: : Mass Segment : Midle Segment : Professional : Hight Net Worth Individual Self Employed : : Small : Medium : Commercial & Corporate

Beberapa wilayah Indonesia & memaksimalkan potensi Kantor Cabang di Kota-kota besar di Indonesia


23% 23 T

Memiliki Produk Unggulan untuk Pinjaman dan Simpanan

Memiliki Jaringan diseluruh Wilayah strategis di Nusantara

49

AKTIVITAS

JANGKA PENDEK

JANGKA MENENGAH

JANGKA PANJANG

1 TAHUN

3 TAHUN

5 TAHUN

DISTRIBUSI CHANNEL KANTOR PUSAT

Bandung/ Gedung Sewa

JARINGAN KANTOR CABANG

70

Bandung/Penjajagan Sendiri 100

PERMODALAN MODAL 1T PENERAPAN GCG/ KEPATUHAN MENJAGA & Menjaga dan mempertahankan MENINGKATKAN PENILAIAN Nilai Minimal Nilai Komposit 2 KOMPOSIT PELAKSANAAN dengan melengkapi seluruh GCG ketentuan pelaksanaan GCG MANAJEMEN RISIKO PROFIL RISIKO Menjaga dan mempertahankan Profil Risko pada angka 2 (sehat) dengan menjaga dan meningkatkan Risk Control System dan Inherent risk 7.

TRANSPARANSI

Gedung

Bandung/ Gedung Sendiri

1,5 T

120 2T

Meningkatkan improvement Mendapatkan Nilai Komposit pelaksanaan GCG yang semakin baik Pelaksanaan GCG 1 sebagai effort untuk meraih Nilai Komposit menjadi 1 Meningkatkan improvement Mendapatkan pelaksanaan Manajemen Risiko yang Risiko 1 semakin baik sebagai effort untuk meraih Nilai Profil Risiko 1

KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK YANG BELUM

Nilai

Profil

DIUNGKAP DALAM

LAPORAN LAINNYA Bank BNP telah melaksanankan transparansi kondisi keuangan yang dituangkan dalam : a.

Laporan Tahunan Laporan Tahunan mengacu kepada PBI No.14/14/PBI/2012 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/35/DPNP Perihal Laporan Tahunan Bank Umum dan Laporan Tahunan Tertentu yang Disampaikan Kepada Bank Indonesia, dengan cakupan :


50

a) Informasi umum: yang meliputi antara lain kepengurusan, rincian kepemilikan saham, perkembangan usaha Bank dan Kelompok usaha Bank BNP, strategi dan kebijakan manajemen dalam pengembangan usaha Bank, laporan manajemen yang memuat informasi mengenai pengelolaan Bank oleh Pengurus dalam rangka good corporate governance dengan menginformasikan beberapa cakupan yang telah ditentukan dalam ketentuan tersebut. b) Laporan Keuangan Tahunan: yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di Bank Indonesia yang menyajikan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan catatan atas Laporan Keuangan termasuk informasi mengenai komitmen dan kontijensi; dan dibuat untuk 1 (satu) tahun buku yang disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya. c) Opini Akuntan Publik antara lain memuat pendapat atas Laporan Keuangan Tahunan Bank BNP. d) Jenis risiko dan potensi kerugian (risk exposures) yang dihadapi Bank BNP serta praktek manajemen risiko yang diterapkan terhadap permodalan Bank. e) Seluruh aspek transparansi dan informasi yang diwajibkan untuk Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan. f)

Aspek pengungkapan yang terkait dengan kelompok usaha.

g) Aspek pengungkapan sesuai Standar Akuntansi Keuangan. h) Informasi lainnya. Laporan Tahunan Bank BNP dibuat dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dipublikasikan dalam website bank BNP (www.bankbnp.com), dan disampaikan kepada pemegang saham, Bank Indonesia, lembaga lain yang berkepentingan terhadap usaha Bank BNP, serta pihal-pihak lain sesuai ketentuan. b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan telah disesuaikan cakupannya dengan mengacu kepada PBI No.14/14/PBI/2012 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, yang memuat: Laporan Keuangan, Komitmen dan Kontijensi, Transaksi spot, jumlah dan kualitas aset produktif, perhitungan KPMM, rasio kepatuhan Bank Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2012

51

terhadap pengelolaan BMPK, rasio GWM dan rasio PDN, serta informasi lain. Laporan ini disajikan dalam bentuk perbandingan dengan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan tahun sebelumnya, ditandatangani oleh 2 (dua) orang Anggota Direksi yang pengumumannya dilakukan dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank BNP, dipublikasikan dalam website bank BNP (www.bankbnp.com) serta telah mengirimkan softcopy laporan tersebut kepada Bank Indonesia. c. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Bank BNP memuat: Laporan Posisi Keuangan (Neraca), komitmen dan kontijensi, perhitungan KPMM, kualitas aset produktif dan informasi lain berupa jumlah penyediaan dana, kredit kepada debitur UMKM, kredit yang memerlukan perhatian khusus, dan informasi cadangan penyisihan kerugian. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan bulanan dalam format Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) sesuai dengan peraturan dari Bank Indonesia dan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Selanjutnya, laporan tersebut dijadikan sebagai dasar oleh Bank Indonesia untuk mempublikasikan laporan keuangan bulanan di website Bank Indonesia. d. Laporan Non Keuangan Bank Memberikan informasi mengenai produk Bank BNP secara jelas, akurat dan terkini yang dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah seperti melalui media website Bank BNP (www.bankbnp.com), leaflet, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap Kantor Cabang Bank BNP pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah. Selain itu, Bank BNP menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia, berupa : a)

permohonan izin terhadap setiap rencana penerbitan / pelaksanaan Produk Akttivitas Baru secara partial (per produk / aktivitas baru)

b)

permohonan izin dan/atau melaporkan rencana pembukaan dan/atau pemindahan jaringan kantor.


52

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka tidak ada kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lainnya. Bank BNP memenuhi kewajiban dalam : a. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tatacara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank b. Melaksanakan dan menginformasikan tentang tatacara Pengaduan Nasabah yang dapat disampaikan langsung melalui petugas Customer Service disetiap kantor cabang terdekat, ataupun melalui sarana elektonik yang disampaikan melalui email [email protected]; serta penyelesaian Sengketa kepada Nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan. c. Pemenuhannya sebagai badan usaha publik untuk menyediakan dan menyampaikan informasi publik kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dengan media www.bankbnp.com d. Pengunaan Tenaga Kerja Asing dan Konsultan. Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/8/PBI/2007,tanggal 13 Juni 2007, tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan, maka Bank BNP mempekerjakan 6 (enam) orang tenaga kerja asing yang berasal dari negara Jepang dan telah mendapatkan ijin bekerja dari Departemen Tenaga Kerja; masing-masing bertindak sebagai manajemen yaitu Presiden Komisaris (Yasuo Uonomi), Presiden Direktur (Ritsuo Ando) dan Direktur (Koji Sawada) dengan masa kerja sesuai batas waktu pengangkatannya melalui hasil Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam mengembangkan bisnis khususnya untuk Kredit Tanpa Agunan (KTA) juga telah menggunakan 2 (dua) orang tenaga asing dari Jepang yaitu Hitoshi Yokohama dan Tetsuji Sakioka sebagai senior advisor & advisor, serta seorang pejabat eksekutif (Shigeo Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2012

53

Morimoto) yang bertugas sebagai Kepala Divisi Manajemen Risiko. Penggunaan ketiga tenaga asing tersebut berkaitan dengan kebutuhan Bank BNP saat ini yang masih memerlukan arahan dan alih pengetahuan atas kegiatan tersebut diatas.

8. INFORMASI LAIN TERKAIT DENGAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) Bank BNP dalam penerapan prinsip-prinsip good corporate governance tidak terdapat intervensi dari pemegang saham, tidak terjadi perselisihan dalam internal, ataupun tidak terdapat permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi yang ditetapkan kepada Bank BNP.

B. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG MENCAPAI 5% ATAU LEBIH DARI MODAL DISETOR B.1 KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM PADA PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN,. Tbk

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:


54

Nilai Nominal Rp.500,00 per saham Keterangan Jumlah Saham

Modal Dasar

Jumlah Nominal

Percentage (%)

1.000.000.000

500.000.000.000

251.180.469

125.590.234.500

60,31

- The Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd

63.310.000

31.655.000.000

15,20

- PT Hermawan Sentral Investama

38.736.130

19.368.065.000

9,30

- PT Hermawan Ladang Arta

23.741.500

11.870.750.000

5,70

- Masyarakat/Lainnya <5%

39.545.059

19.772.529.500

9,49

416.513.158

208.256.579.000

100,00

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - ACOM CO.,LTD

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

No.

Ultimate Shareholders

Pemegang Saham Pengendali

1.

Keluarga Kinoshita

ACOM CO., LTD.

2.

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.

The Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ. Ltd.

C. HUBUNGAN KEUANGAN & HUBUNGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS & DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARISMLAINNYA, DIREKSI LAINNYA DA/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK BNP Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank dapat digambarkan pada tabel dibawah ini : Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2012

55

Dewan Komisaris

Posisi: 31 Desember 2012

KEPEMILIKAN SAHAM > 5% DARI MODAL DISETOR Nama

1. Yasuo Uonomi

Jabatan

Presiden Komisaris

Bank BNP

Lembaga Keuangan Bukan Bank

Bank Lain

Perusahaan Lainnya Dalam dan Luar Negeri

dalam lembar

Nama Bank

Jumlah Saham

Nama Perusahaan

Jumlah Saham

Nama Perusahaan

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2. Tatang Hermawan

Komisaris

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

PT. Hermawan Sentral Investama PT. Hermawan Ladang Arta PT. Lembang Asri PT. Hermawan Megah Sentral PT. Bina Nusantara Prima

3. Karel Tanok

Komisaris Independen

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

4. Bachtiar Alam

Komisaris Independen

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Jumlah saham

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 27,50%

Direksi KEPEMILIKAN SAHAM > 5% DARI MODAL DISETOR Nama

Jabatan

Bank BNP dalam lembar

Bank Lain Nama Bank

Jumlah Saham

Lembaga Keuangan Bukan Bank Nama Jumlah Perusahaan Saham

Perusahaan Lainnya Dalam dan Luar Negeri Nama Jumlah Perusahaan Saham

1. Ritsuo Ando

Presiden Direktur

N/A

N/A

N/A

N/A

2. Budi T Halim

Direktur Bisnis

N/A

N/A

N/A

N/A

3. Koji Sawada

Direktur Perencanaan & Keuangan

N/A

N/A

N/A

N/A

4. Markus Sugiono

Direktur Operasional & IT

N/A

N/A

N/A

N/A

5. Afandi

Direktur Kepatuhan & Manajemen Resiko

N/A

N/A

N/A

N/A


56

Hubungan kepengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham : Nama

Perseroan

ACOM

BTMU

HSI

HLA

PK

-

√

-

-

Tatang Hermawan

K

-

-

√

√

Karel Tanok

KI

-

-

-

-

Bachtiar Alam

KI

-

-

-

-

Ritsuo Ando

PD

-

-

-

-

Koji Sawada

D

-

√

-

-

Budi Tjahja Halim

D

-

-

-

-

Markus Sugiono

D

-

-

-

-

Afandi

D

-

-

-

-

Yasuo Uonomi

Keterangan: -

ACOM BTMU HSI HLA PK KU K KI PD DU D

: : : : : : : : : : :

ACOM, CO. LTD. The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. PT Hermawan Sentral Investama PT Hermawan Ladangarta Presiden Komisaris Komisaris Utama Komisaris Komisaris Independen Presiden Direktur Direktur Utama Direktur


57

Pejabat Eksekutif

Posisi: 31 Desember 2012


Jabatan

BNP

Bank Lain

dalam lembar

Nama Bank

Jumlah Saham


Perusahaan Lainnya Dalam & Luar Negeri

Nama Perusahaan

Jumlah Saham

Nama Perusahaan

1. Maria Ida Ratnawati R.

Ka.Div.Kredit Tanpa Agunan

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2. Kevin Cahyadi Tatang

Ka.Div.Penjualan & Distribusi I

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

3. Lius B. Nugroho

Ka.Div.Penjualan & Distribusi II

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

4. Sintawati Luswanto

Ka.Div.Penjualan&Distribusi IV

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

5. Mario Yahya

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

6. Yanto Setiawan

Kab.Div. Perencanaan & Sekretaris Perusahaan Ka.Div. Administrasi Kredit

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

7. Hardi Widjaja

Ka.Div. Treasury

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

8. Agung Subagiyo

Ka.Div. SDM

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

9. Tjie Khong Fen

Ka.Div. IT

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

10. Franciskoes Heri

Ka.Div. Akuntansi & Keuangan

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

11. Bonny Wahyudi

Ka.Div. Pengembangan Bisnis

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

12. Gina Dharma

Ka.Div. Bisnis Konsumer

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A


Jumlah Saham

58


Jabatan

BNP


Bank Lain

dalam lembar

Nama Bank

Jumlah Saham

Perusahaan Lainnya Dalam & Luar Negeri

Nama Perusahaan

Jumlah Saham

Nama Perusahaan

13. Tomas Sugiono

Ka.Div. Bisnis Mikro

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

14. Susiliana

Ka. Div. Operasional

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

15. Gagan Gunawan

Ka. SKAI

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

16. Purbaji Basuki

Ka. Div. Kepatuhan

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

17. Shigeo Morimoto

Ka. Div. Manajemen Risiko

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

18. Budijanto Suryadi

Ka. Div. Service

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Jumlah Saham

D. PAKET / KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI Paket / kebijakan remunerasi dalam bentuk non natura dan fasilitas lain dalam bentuk natura / non natura bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank BNP tahun 2012 yang ditetapkan dalam RUPS seperti yang tercantum dalam tabel dibawah ini :

Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun

Jenis Remunerasi & Fasilitas Lain

1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, & fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)

Dewan Komisaris

Direksi

orang

Jutaan Rp

orang

Jutaan Rp

4

1.755

5

11.784


59

Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun Jenis Remunerasi & Fasilitas Lain

Dewan Komisaris

Direksi

orang

Jutaan Rp

orang

Jutaan Rp

a. Dapat dimiliki

4

106

5

1.741

b. Tidak dapat dimiliki

-

-

-

-

8

1.861

10

13.525

2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dsb) yang *) :

TOTAL *) dinilai dalam ekuivalen Rupiah

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan, seperti dalam tabel dibawah ini : (satuan orang) Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun *)

Jumlah Direksi

di atas Rp 2 miliar

2

di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar

3

Jumlah Komisaris

di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar

2

Rp 500 juta ke bawah

2

*) yang diterima secara tunai


60

E.

SHARE OPTION Bank BNP tidak terdapat opsi (share option) untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif Bank dan yang telah diputuskan dalam Rapat Pemegang Saham dan / atau Anggaran Dasar Bank BNP.

F.

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan ditampilkan dalam tabel dibawah ini : Rasio

Rasio Gaji Tertinggi & Terendah Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah

28,67

Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah

3,20

Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah

1,52

Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi

3,72

Keterangan *)

Gaji Terendah

Rasio

43.000.000

1.500.000

28,67

160.000.000

50.000.000

3,20

Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah

38.000.000

25.000.000

1,52

Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi

160.000.000

43.000.000

3,72

Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah

Gaji Tertinggi

*) Jenis & jumlah remunerasi diambil dari tabel gaji dan fasilitas Komisaris & Direksi


61

G. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS Selama tahun 2012, Dewan Komisaris telah melakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali. Mekanisme pengambilan keputusan rapat dilaksanakan berdasarkan musyawarah dan mufakat serta dituangkan dalam Risalah Rapat yang didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris untuk selanjutnya didokumentasikan dengan baik. Apabila tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Apabila terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinions) dalam rapat Dewan Komisaris dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. Agenda pembahasan dalam rapat serta kehadiran Dewan Komisaris dalam tahun 2012, disampaikan pada tabel dibawah ini : Tanggal

25 Januari 2012

08 Februari 2012

Agenda Pembahasan -

22 Mei 2012

25 Juni 2012

Perusahaan rating dari Pefindo Rencana Bank BNP untuk mengundang perusahaan-perusahaan securities dalam proses right issue Nilai atau jumlah right issue Hasil rating Pefindo Informasi fee jasa KRESNA Securities & CIMB Securities Memberikan masukan kepada Corplan & Direksi terkait persiapan proses right issue Rencana RUPSLB yang akan mengagendakan right issue dan penggatian pengurus (Direktur Perencanaan & Keuangan) yang akan pensiun

Jumlah Kehadiran 4/4

4/4

-

Usulan gaji dan tantiem BOC & BOD Pertimbangan mengenai fasilitas softloan untuk BOD & BOC

4/4

-

Finalisasi gaji & tantiem BOC & BOD Diskusi nominasi calon BOD & BOC sehubungan rencana pelaksanaan RUPS pada bulan Juni 2013

4/4


62

H. PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD) Bank BNP menetapkan pengertian fraud mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yaitu Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP Perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum, maka penerapan ketentuan ini telah ditindaklanjuti dengan penetapan fungsi pengelolaan penerapan strategi anti fraud yaitu dengan membentuk Komite Strategi Antri Fraud, ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan NOKEP: 015-DIR/COMP/1/2012, dengan struktur keanggotaannya adalah diketuai oleh Kepala Divisi Human Resources dengan anggota tetap beberapa Kepala Divisi terkait, dan anggota tidak tetap adalah Kepala Divisi / Kepala Departemen / Manager dari Unit Kerja terkait.

Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh Internal Fraud dalam tahun 2012 (nilai fraud lebih dari Rp 100 juta)

Anggota Dewan Komisaris & Anggota Direksi

Pegawai Tetap

Pengawai Tidak Tetap

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2011

Tahun 2012

Total fraud

-

-

-

-

-

-

Telah diselesaikan

-

-

-

-

-

-

Dalam proses penyelesaian di internal Bank

-

-

-

-

-

-

Belum diupayakan penyelesaian

-

-

-

-

-

-

Telah ditindaklajuti oleh proses hukum

-

-

-

-

-

-

Selama periode tahun 2012 tidak terjadi penyimpangan internal (internal fraud) baik penyimpangan bernilai lebih dari Rp 100 juta (seratus juta Rupiah). Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2012

63

I.

PERMASALAHAN HUKUM Permasalahan hukum yang dimaksud adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Bank selama periode tahun pelaporan dan telah diajukan melalui proses hukum. Dalam periode tahun 2012 Bank BNP tidak terdapat permasalahan hukum baik terkait dengan hukum perdata maupun terhadap hukum pidana, sebagaimana ditampilakan dalam tabel dibawah ini :

Permasalahan Hukum Tahun 2012

Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap

-

-

Dalam proses penyelesaian

-

-

NIHIL

NIHIL

Total

J.

Jumlah Kasus Perdata Pidana

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN Transaksi-transaksi yang berkaitan dengan para pihak terafiliasi dengan Bank BNP diantaranya adalah: transaksi yang berkaitan dengan kegiatan utama Bank BNP seperti pemberian kredit, simpanan, sewa menyewa beberapa gedung perkantoran yang digunakan untuk kegiatan usaha Bank BNP sehari-hari ; dimana seluruh transaksinya berkaitan dengan kegiatan utama (core business) Bank BNP, dan apabila transaksi tersebut dikategorikan transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan, maka telah mendapat persetujuan RUPS sebagaimana ketentuan yang mengaturnya. Guna menjaga agar transaksi-transaksi tersebut tidak menyimpang dari ketentuan hukum maupun praktek tata kelola perusahaan yang baik, seluruh ketentuan dan persyaratan yang dikenakan berlaku umum dan tidak ada pengecualian, termasuk juga secara nilai tidak memenuhi unsur transaksi yang bersifat material.


64

K. BUY BACK SHARES DAN/ATAU BUY BACK OBLIGASI BANK Bank BNP tidak melakukan buy back shares maupun buy back obligasi bank dalam upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan Bank BNP yng dilakukan dengan cara membeli kembali saham atau obligasi yang diterbitkan.

L.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN/ATAU KEGIATAN POLITIK Selama tahun 2012 Bank BNP telah melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) seperti diuraikan pada tabel dibawah ini : Pelaksanaan

No

Pelaksana

Partisipasi

Program CSR Hari/Tanggal

1

Bank BNP KC Gunung Sabeulah & KCP Cikurubuk Tasikmalaya

Kunjungan ke Panti Jompo Welas Asih, Tasikmalaya.

2

Bank BNP bekerjasama dengan Hotel Grand Sahid Jaya

Bedug Hitting Ceremony

3

Bank BNP bekerjasama dengan Pasteur Hyper Point

Ngabuburit bareng Panti Yatim Indonesia

Lokasi

Bentuk Partisipasi

Jumlah Dana

Jl.Kampung Pengkolan RT.05,RW.01, Desa Cikadongdong, Kec.Singaparna, kab.Tasikmalaya.

Pemberian makanan berupa beras dan mie instan

Rp. 1.500.000,-

Senin, 18 Juli 2012

Mesjid Sahid Nurul Iman, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta

Pemberian Alat tulis

Rp. 1.750.000,-

Sabtu, 4 Agustus 2012

Pasteur Hyper Point

Pemberian Alat Tulis & Tajil

Rp. 3.000.000,-

Kamis, 26 April 2012


65

Pelaksanaan No

Pelaksana

Partisipasi

Program CSR Hari/Tanggal

Lokasi

Bentuk Partisipasi

Jumlah Dana

Rp. 54.568.560,-

Rp. 5.000.000,-

4

Bank BNP bekerjasama dengan Medicuss Group

Bakti Sosial Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan Gratis

Sabtu, 29 September 2012

BNP Soreang

Pengobatan Gratis dan Pemberian Alat Kesehatan untuk Puskesmas setempat

5

Bank BNP bekerjasama dengan Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Jawa Barat

Bantuan Kepada Korban Bencana Banjir di Wilayah Soreang dan Ciwidey

Jumat, 23 November 2012

Desa Cincin dan Desa Pamentasan

Pemberian air mineral, selimut, makanan, alat mandi, dsb

 Selama tahun 2012 Bank BNP tidak memberikan dana yang bertujuan untuk kegiatan politik baik secara nasional, daerah, maupun organisasi politik di sekitar wilayah setempat.  Selain melaksanakan CSR, Bank BNP berperan aktif dalam kegiatan Edukasi Perbankan dan Sosialisasi Produk Tabunganku, seperti yang tertera pada tabel dibawah ini : No

Tanggal

Nama Sekolah

Siswa Peserta

Jumalah Peserta

1

5 Juni 2012

SDK 6 BPK Penabur Bandung

Kelas 4-6

250 orang

2

23 Okt’ 2012

SD+ dan SMP+ BPK Penabur Cirebon

Kelas 4-7

110 orang

3

23 Okt’ 2012

SD BPK Penabur Jamblang

Kelas 4-6

75 orang

Materi

Jumlah Biaya

1. Budaya Menabung Sejak Dini 2. TabunganKu

Rp. 2.226.000,-

1. Budaya Menabung Sejak Dini 2. TabunganKu

Rp. 1.600.000


66

Demikian Laporan Tranparansi Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) Bank BNP Tahun 2012 ini kami sampaikan.

Bandung, Mei 2013 PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk., Direksi

Ritsuo Ando Presiden Direktur

Afandi Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko


67

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN Good Corporate Governance (GCG) Implementation Transparancy Report Tahun 2012

Recommend Documents