LAPORAN PELAKSANAAN IMPLEMENTATION REPORT TATAA KELOLA PERUSAHAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

LAPORAN PELAKSANAAN IMPLEMENTATION REPORT

TATA KELOLA PERUSAHAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2012

Jakarta, 24 Mei 2013

David H. L. Yong Direktur Utama

Stephen Mitchell Presiden Komisaris

Bank Andara Laporan GCG 2012

Tata Kelola Perusahaan Tata Kelola Perusahaan yang baik memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan dan kepuasan nasabah Bank Andara dan masyarakat, seiring pertumbuhan usaha Bank yang dinamis dalam memperkokoh visi dan misi dalam membantu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di seluruh Indonesia serta mampu menghadapi berbagai risiko yang dihadapi. Bank terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerjanya dan pengelolaan usaha secara maksimal yang senantiasa sesuai dengan etika dan praktik perbankan yang sehat, dan juga menjunjung tinggi nilainilai perusahaan yang selalu ditanamkan dan diterpakan dalam setiap tingkatan organisasi perusahaan. Kepatuhan Bank terhadap regulasi, penerapan manajemen risiko, dan pengendalian internal yang memadai dan efektif juga menjadi faktor yang sangat penting dalam rangka penyempurnaan dan kualitas pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) di Bank Andara. Untuk mewujudkan penyempurnaan dan kualitas tersebut, Bank menerapkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bagi Bank Umum, yaitu: keterbukaan (transparency) dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif, tanggung jawab (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat, independensi (independency) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank, dan kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan atas kelima prinsip dasar tersebut diterapkan dalam setiap aspek kegiatan operasional yang diwujudkan antara lain sebagai berikut: 1. Menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Bank Indonesia (BI), PPATK, dan regulator lainnya. 2. Menyusun dan menetapkan rencana bisnis bank secara realistis dan akurat disesuaikan dengan berbagai aspek yang mendukung pencapaian atas rencana bisnis bank. Selama tahun 2012, Bank telah melaksanakan rencana bisnis bank sesuai dengan target dan proyeksi dalam rencana bisnis. 3. Penerapan fungsi kepatuhan, manajemen risiko, dan pengendalian internal secara efektif dalam setiap pengambilan keputusan bisnis dengan berdasarkan penerapan prinsip kehati-hatian bank. Berikut ini adalah Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2012 sebagai pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Page 1 of 27


Rapat Umum Pemegang Saham Di sepanjang tahun 2012, Bank telah menyelenggarakan 2 (dua) kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Berikut informasi terkait masing-masing RUPS tersebut.

RUPSLB 19 Maret 2012 Rapat dihadiri oleh 74,45% dari pemegang saham yang mewakili seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Keputusan yang diambil meliputi: 1. Persetujuan penunjukan kembali Stephen Mitchell sebagai Presiden Komisaris. 2. Persetujuan rencana peningkatan modal di tahun 2012. 3. Persetujuan remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun 2012.

RUPST 22 Juni 2012 Rapat dihadiri oleh 74,45% dari pemegang saham yang mewakili seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Keputusan yang diambil meliputi: 1. Persetujuan laporan tahunan dan laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku 2011. 2. Persetujuan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tanggung jawab terhadap tugas dan pengurusan dan tugas pengawasan selama tahun buku 2011. 3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Suherman & Surja (Ernst and Young) sebagai auditor Bank dan memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium bagi KAP tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan KAP tersebut.

RUPSLB 22 Juni 2012 Rapat dihadiri oleh 74,45% dari pemegang saham yang mewakili seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Keputusan yang diambil meliputi: 1. Persetujuan pembebasan dan pelunasan (acquit at de charge) kepada Irene Hamidjaja selaku Direktur Kepatuhan per 3 Juni 2012. 2. Persetujuan untuk menunjuk Chisca Mirawati sebagai Direktur Kepatuhan terhitung efektif setelah disetujui oleh Bank Indonesia. 3. Persetujuan atas pedoman Long Term Incentive Cash Plan 2012 untuk Direksi dan karyawan yang direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. 4. Persetujuan penegasan kembali David H.L. Yong sebagai Direktur Utama berdasarkan persetujuan dari Bank Indonesia.

Page 2 of 27


Dewan Komisaris dan Komite-Komite Dewan Komisaris Dewan Komisaris Di tahun 2012, terjadi pergantian Komisaris dimana William Charles Haworth selaku Komisaris mengundurkan diri dan telah dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia melalui surat No. 349/BA/XII/JKT/2012 tanggal 6 Desember 2012. Adapun komposisi Dewan Komisaris Bank per 31 Desember 2012 adalah: 1. Stephen Mitchell, Presiden Komisaris 2. Ari R.P. Ariwibowo, Komisaris Independen 3. Crescentia Delima Kiswanti, Komisaris Independen

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bagi Bank Umum, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi. 3. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. 4. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi auditor internal, auditor eksternal, Bank Indonesia, dan otoritas lain. 5. Memberitahukan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

Pelaksanaan Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris Pelaksanaan Pengawasan Selama tahun 2012, Dewan Komisaris telah melaksanakan pemantauan dan pengawasan yang antara lain mencakup: a. Kinerja Bank, sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Bisnis Bank yang juga telah disampaikan ke BI. b. Kecukupan permodalan Bank. c. Kualitas aktiva produktif. d. Likuiditas Bank. e. Tingkat kesehatan dan profil risiko Bank. f. Pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. g. Tindak lanjut hasil temuan audit internal, kualitas dan pengembangan operasional dan teknologi informasi Bank. h. Penerapan GCG dan Manajemen Risiko serta kepatuhan Bank terhadap Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan peraturan perundangan lainnya. i. Penerapan prinsip pengenalan nasabah (Know Your Customer/KYC) dan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Page 3 of 27


Rekomendasi Dewan Komisaris Terkait dengan pengembangan usaha Bank, Dewan Komisaris telah memberikan beberapa rekomendasi kepadaDireksi, yaitu agar Direksi memberikan perhatian khusus dan melakukan perbaikan-perbaikan antara lain terhadap: a. Meningkatkan kinerja Bank agar target yang telah ditetapkan dan disetujui dalam Rencana Bisnis dapat dicapai termasuk target pencapaian break even point di tahun 2012. b. Meningkatkan Risk Control System dan Risk Awareness dalam penyaluran kredit secara komprehensif, mulai dari pengajuan kredit hingga pelunasan kredit. c. Pengembangan penerapan manajemen risiko dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan organisasi dengan semakin berkembangnya skala organisasi dan jangkauan usaha Bank.

Rapat Dewan Komisaris Di sepanjang tahun 2012, Dewan Komisaris Bank Andara telah melakukan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali dengan 8 (delapan) kali rapat yang memenuhi kuorum, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut: Kehadiran di No. Nama tempat Teleconference Rapat 1 Stephen Mitchell 6 3 2 Ari R.P. Ariwibowo 7 3 Crescentia Delima Kiswanti 8 1 4 William Charles Haworth*) 2 3 *) efektif mengundurkan diri tanggal 4 Desember 2012

Total Kepesertaan Rapat (%) 100 77,77 100 55,55

Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Dewan Komisaris Berdasarkan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bagi Bank Umum, Dewan Komisaris wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Dewan Komisaris. Remunerasi dan fasilitas yang diperoleh Dewan Komisaris untuk periode tahun 2012 adalah sebagai berikut : Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain

Jumlah Diterima dalam Setahun Orang Rp Juta 3 910

Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dan bentuk non-natura) Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang: a. Dapat dimiliki b. Tidak dapat dimiliki Total 3 910 *) jumlah anggota Dewan Komisaris tidak memperhitungkan William C. Haworthyang sudah efektif mengundurkan diri sejak tanggal 4 Desember 2012

Page 4 of 27


Jumlah Remunerasi Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 Tahun Di atas Rp 2 milyar Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar

Jumlah Komisaris -

Di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 miliar Rp 500 Juta ke Bawah

3

Fasilitas Lain Nama Fasilitas Yang Digunakan Dewan Komisaris *) jumlah anggota Dewan Komisaris tidak memperhitungkan William C. Haworthyang sudah efektif mengundurkan diri sejak 4 Desember 2012.

Kepemilikan Saham oleh Dewan Komisaris Per 31 Desember 2012, kepemilikan saham Dewan Komisaris pada Bank Andara adalah sebagai berikut: Nama Stephen Mitchell Ari R. P. Ariwibowo Crescentia Delima Kiswanti

Jabatan Presiden Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen

Kepemilikan Saham Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

Persentase % -

Kepemilikan Saham Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor pada Perusahaan Lain Saham di Nama Jabatan Perusahaan Persentase % Lain Presiden Stephen Mitchell Tidak Ada Komisaris 50% PT Fairways Capital, 25% PT Komisaris Ari R. P. Ariwibowo Ada Fairways Property Perkasa, 25% PT Independen Titipan Mas, 15% PT Mataair Raya Crescentia Delima Komisaris Tidak Ada Kiswanti Independen

Komite-Komite Dewan Komisaris Hingga akhir tahun 2012, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris Bank Andara dibantu oleh Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

Komite Pemantau Risiko Wewenang Komite ini mempunyai wewenang untuk melakukan kaji ulang dan memantau risiko, termasuk memantau dan mengendalikan eksposur risiko Bank secara keseluruhan. Selain itu, komite ini juga menerima laporan rekomendasi dari manajemen Bank dan menyampaikan rekomendasi atas penerapan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris.

Page 5 of 27


Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko Komite ini dipimpin oleh Ari R.P. Ariwibowo (Komisaris Independen). Selama tahun 2012, Komite telah mengadakan 3 (tiga) kali rapat, namun demikian hanya 2 (dua) kali rapat yang memenuhi kuorum. Adapun susunan anggota Komite Pemantau Risiko dan tingkat kehadiran dalam rapat adalah sebagai berikut: No. 1 2 3 4 5

Nama Ari R.P. Ariwibowo Crescentia Delima Kiswanti Stephen Mitchell Gottfried Tampubolon Daniel F. Iskandar

Jabatan Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota

Kehadiran Rapat 2 2 3 2 2

Persentase % 66,66 66,66 100 66,66 66,66

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut: 1. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris atas evaluasi terhadap konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dengan penerapannya, juga pemantauan dan penilaian atas penerapan keputusan Komite Manajemen Risiko. 2. Mengkaji ulang kebijakan Perusahaan untuk mengatur proses evaluasi dan pengelolaan risiko pasar, risiko suku bunga, risiko investasi, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko reputasi, dan risiko lainnya yang dapat muncul di masa depan. 3. Melakukan review atas implementasi Social and Environmental Management System (SEMS) secara berkala. 4. Menerima dan mengkaji ulang laporan dari manajemen sehubungan dengan “kegiatan yang dikecualikan”. 5. Melakukan evaluasi kinerja tahunan Komite Manajemen Risiko.

Program Kerja dan Realisasi Komite Pemantau Risiko Komite Pemantau Risiko, selama tahun 2012 telah melakukan kajian-kajian sebagai berikut: 1. Memantau kesesuaian pelaksanaan manajemen risiko dengan melakukan kajian atas laporan profil risiko dan mengevaluasi pengkinian kebijakan manajemen risiko. 2. Memantau mitigasi terhadap profil risiko dengan melakukan identifikasi atas profil risiko (high) untuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko strategis, dan risiko reputasi. 3. Menetapkan large exposure limits untuk risiko kredit.

Komite Audit Wewenang Komite Audit memiliki wewenang sebagai berikut: 1. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris atas laporan keuangan dan atau hal-hal lain yang disampaikan oleh Direksi. 2. Melakukan komunikasi dengan Kepala Unit/Divisi dan pihak lainnya di Bank Andara serta Kantor Akuntan Publik yang memeriksa Bank Andara untuk mendapatkan informasi, klarifikasi dan dokumen yang diperlukan serta laporan. 3. Meminta laporan hasil audit dari auditor internal dan atau auditor eksternal serta lembaga pengawasan atau audit. Page 6 of 27


4. Mengakses catatan atau informasi mengenai karyawan, dana, aset dan sumber daya lain milik Bank yang berkaitan dengan tugasnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Sementara tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah: 1. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 2. Memantau kecukupan pengendalian internal, kecukupan dan kebenaran proses dalam mempersiapkan laporan keuangan, efektivitas kerja dari auditor internal dan eksternal, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, mempersiapkan konsep dan analisa yang berkaitan dengan fungsi Komite Audit, dan melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris. 3. Melakukan pemantauan dan penilaian atas penerapan tindak lanjut audit yang dilakukan oleh Direksi berdasarkan hasil temuan dari Internal Audit, Akuntan Publik dan hasil Pengawasan oleh Bank Indonesia dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Susunan Anggota Komite Audit Komite ini diketuai oleh Delima Kiswanti (Komisaris Independen) dan selama 2012 telah mengadakan 6 (enam) kali rapat, namun demikian hanya ada 3 (tiga) rapat yang memenuhi kuorum. Adapun susunan anggota Audit Komite dan tingkat kehadiran dalam rapat adalah sebagai berikut: No. 1 2 4 5

Nama Crescentia Delima Kiswanti Ari R.P. Ariwibowo Gottfried Tampubolon Daniel F. Iskandar

Jabatan Ketua Anggota Anggota Anggota

Kehadiran 6 3 2 6

Persentase (%) 100 50 33,33 100

Program Kerja dan Realisasi Komite Audit Komite Audit telah melakukan aktivitas di tahun 2012 sebagai berikut: 1. Melakukan penelaahan atas hasil audit keuangan oleh Akuntan Publik. 2. Melakukan penelaahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Auditor Internal (SKAI) perihal tindak lanjut dan dokumennya, penelaahan kinerja SKAI versus pelaksanaan SPFAIB, Rencana Kerja dan LHP. 3. Menelaah Laporan Hasil Pemeriksaan BI perihal tindak lanjut dan dokumennya. 4. Menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil audit keuangan oleh Akuntan Publik di 2012. 5. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris.

Komite Renumerasi dan Nominasi Wewenang Komite ini berwenang untuk: 1. Menyiapkan, melaksanakan, dan menganalisa kriteria dan prosedur nominasi bagi calon Komisaris dan Direksi. 2. Mengidentifikasi calon Direksi dan Komisaris untuk dicalonkan/ditunjuk sebagai Direksi atau Komisaris. 3. Menyiapkan kriteria evaluasi kinerja Direksi. Page 7 of 27


4. Menyiapkan, melaksanakan, dan menganalisa kriteria dan prosedur pemberhentian Komisaris dan Direksi. 5. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan suatu sistem remunerasi yang tepat bagi Komisaris dan Direksi.

Susunan Anggota Komite Renumerasi dan Nominasi Komite Remunerasi dan Nominasi di tahun 2012 telah melaksanakan 7 (tujuh) kali pertemuan. Susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi serta tingkat kehadiran rapat di tahun 2012 adalah sebagai berikut: No. Nama Jabatan 1 Ari R.P. Ariwibowo Ketua 2 Crescentia Delima Kiswanti Anggota 3 Stephen Mitchell Anggota 4 HR Manager, Ari Wibawa*) Anggota 5 Kepala Divisi HR, Wakky Antonio**) Anggota 6 William Charles Haworth***) Anggota *) efektif mengundurkan diri tanggal 25 Juli 2012 **) efektif menjabat tanggal 8 November 2012. ***) efektif mengundurkan diri tanggal 4 Desember 2012

Kehadiran Rapat 7 7 6 3 1 2

Persentase % 100 100 85,71 42,85 14,29 28,57

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Mempersiapkan konsep dan analisis yang berkaitan dengan fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi. 2. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi. 3. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi sepadan dengan kinerja internal dan eksternal serta perbandingannya. 4. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi. 5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi atas: a. Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan pada RUPS; dan b. Pejabat eksekutif dan karyawan untuk disampaikan kepada Direksi. 6. Mempersiapkan dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur untuk seleksi dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris yang disampaikan kepada RUPS. 7. Menyampaikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada RUPS. 8. Menyampaikan rekomendasi atas pihak independen yang akan menjadi anggota komite kepada Dewan Komisaris. Program Kerja dan Realisasi Komite Remunerasi dan Nominasi Selama tahun 2012, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan kajian-kajian sebagai berikut: 1. Perubahan remunerasi bagi Direksi dan karyawan Bank. 2. Rekomendasi Pencalonan Direktur Kepatuhan Bank kepada Dewan Komisaris.

Page 8 of 27


Pihak Independen Pihak independen efektif berfungsi dalam posisinya pada Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit. Berikut ini adalah profil singkat kedua Pihak Independen tersebut: 1. Daniel F. Iskandar Praktisi keuangan dan perbankan dengan pengalaman kerja di berbagai institusi keuangan dalam dan luar negeri selama 30 tahun. Hingga saat ini, beliau masih aktif sebagai Presiden Komisaris PT. Overseas Securities (Jakarta). 2. Gottfried Tampubolon Praktisi perbankan dengan pengalaman kerja sebagai Direktur Tresuri di Bank CIMB Niaga dan Direktur Keuangan Bank Lippo. Selain itu, beliau juga aktif dalam Dewan Kepengurusan KADIN sebagai WKU bidang UMKM, Koperasi, dan Industri Kreatif.

Direksi dan Komite-Komite Pendukung Susunan Direksi Bank Andara Susunan anggota Direksi Bank Andara di tahun 2012 mengalami perubahan sebagai berikut: 1. Irene Hamidjaja sebagai Direktur Kepatuhan efektif mengundurkan diri 3 Juni 2012 dan digantikan oleh Chisca Mirawati yang efektif menjabat tanggal 26 Desember 2012. 2. Don Edwin Johnston Jr. sebagai Direktur Bisnis efektif mengundurkan diri per 4 Desember 2012. Susunan Direksi Bank Andara per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut: No 1 2 3

Nama David H.L. Yong Irianto Kusumadjaja Chisca Mirawati

Jabatan di Bank Andara Direktur Utama Direktur Teknologi dan Operasional Direktur Kepatuhan

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bagi Bank Umum, tugas dan tanggung jawab Direksi Bank Andara adalah sebagai berikut: 1. Mempunyai tanggung jawab penuh untuk melakukan fungsi manajemen Bank. 2. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. 3. Menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank untuk semua tingkatan atau jenjang organisasi. 4. Mengambil tindakan untuk menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pemeriksaan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan dari otoritas lainnya. 5. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham. 6. Memberikan informasi yang akurat, data yang relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. Sementara tugas dan tanggung jawab setiap anggota Direksi adalah sebagai berikut: Page 9 of 27


1. Direktur Utama bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi fungsi dan bidang internal audit, tresuri, institutional banking, manajemen produk dan keuangan. 2. Direktur Teknologi dan Operasional bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi fungsi dan bidang operasional, teknologi dan komunikasi perusahaan. 3. Direktur Kepatuhan bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi fungsi dan bidang sumber daya manusia, kepatuhan, hokum dan sekretaris perusahaan serta manajemen risiko.

Rapat Direksi Direksi Bank Andara telah melakukan rapat sebanyak 11 (sebelas) kali sepanjang tahun 2012, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut: No. 1 2 3 4 4

Nama

Kehadiran Rapat 5 10 10 4 -

Teleconference

David H.L. Yong *) Don E. Johnston, Jr.**) Irianto Kusumadjaja Irene Hamidjaja ***) Chisca Mirawati ****) *) efektif menjabat tanggal 10 Juli 2012 **) efektif mengundurkan diri tanggal 4 Desember 2012 ***) efektif mengundurkan diri tanggal 3 Juni 2012 ****) efektif menjabat 26 Desember 2012

1 -

Persentase Kehadiran Rapat (%) 100 100 100 80 -

Aktivitas yang dilakukan Direksi di tahun 2012 adalah sebagai berikut: 1. Rapat Direksi sebanyak 11 kali. 2. Laporan Direksi kepada BI sebanyai 8 laporan periodik. 3. Review Laporan oleh Direksi sebanyak 40 laporan periodik.

Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Direksi Berdasarkan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bagi Bank Umum, Dewan Direksi wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Dewan Direksi. Remunerasi dan fasilitas yang diperoleh Dewan Komisaris untuk periode tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain

Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura) Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya yang: a. dapat dimiliki b. tidak dapat dimiliki

Jumlah Diterima dalam 1 Tahun Jutaan Oran Rupia g h 3

7.068

– 3

– 522

Page 10 of 27


TOTAL 3 7.590 *) jumlah anggota Direksi tidak memperhitungkan Don E. Johnston, Jr. yang efektif mengundurkan diri sejak 4 Desember 2012. Jumlah Remunerasi Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 Tahun Di atas Rp 2 Milyar Di atas Rp 1 Miliar s.d. Rp 2 Miliar Di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 Miliar Rp 500 Juta ke Bawah

Jumlah Direksi 2 1 -

Fasilitas Lain Nama

Fasilitas Yang Digunakan Telepon DIREKSI Kendaraan Dinas *) *) tidak dibawa pulang hanya digunakan untuk operasional kerja.

Kepemilikan Saham Direksi Posisi per 31 Desember 2012, kepemilikan saham Direksi adalah sebagai berikut: Kepemilikan Saham di Bank Andara Nama David H.L. Yong Irianto Kusumadjaja Chisca Mirawati

Jabatan Direktur Utama Direktur Teknologi dan Operasional Direktur Kepatuhan

Saham di Bank Andara Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

Persentase % -

Kepemilikan Saham Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor pada Perusahaan Lain Nama David H.L. Yong Irianto Kusumadjaja Chisca Mirawati

Jabatan Direktur Utama Direktur Teknologi dan Operasional Direktur Kepatuhan

Saham Perusahaan Lain Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

Persentase % -

Komite-Komite Pendukung Direksi Direksi membentuk komite-komite yang bertugas mendukung fungsinya untuk memantau dan mengawasi kegiatan Bank dalam rangka menerapkan GCG dan manajemen risiko Bank. Komitekomite ini mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi kebijakan dan prinsip-prinsip manajemen risiko, membuat rekomendasi atas perubahan risiko Bank dan/atau meningkatkan penerapan manajemen risiko secara reguler. Komite-komite ini sebagian besar dipimpin oleh Direktur Utama kecuali Komite Pengarah Teknologi Informasi dipimpin oleh Direktur Teknologi dan Operasional. Pertemuan anggota Komite dilaksanakan secara berkala dan/atau sesuai dengan keperluan Bank.

Page 11 of 27


Hingga akhir tahun 2012, komite-komite di tingkat Direksi adalah: Komite Manajemen Risiko, Komite Risiko Kredit dan Kebijakan, Komite Modal dan Risiko, serta Komite Pengarah Teknologi Informasi. Berikut penjelasan masing-masing Komite.

Komite Manajemen Risiko Selama tahun 2012, Bank belum pernah melaksanakan rapat Komite Manajemen Risiko. Susunan anggota Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut: 1. Ketua 2. Anggota

: Direktur Utama : Direktur Kepatuhan Direktur Teknologi dan Operasional Kepala Divisi Manajemen Risiko Kepala Divisi Institutional Banking Kepala Divisi Product Management Kepala Divisi Tresuri Kepala SKAI Kepala Divisi Finance Kepala Divisi Operasional Kepala Divisi Teknologi Kepala Divisi Kepatuhan 3. Anggota Tidak Tetap: Kepala Divisi Legal & Corporate Secretary Kepala Divisi Corporate Communication Kepala Divisi Sumber Daya Manusia Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait Manajemen Risiko minimal meliputi: 1. Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi Manajemen Risiko, tingkat Risiko yang diambil dan toleransi Risiko, kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal; 2. Penyempurnaan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil Risiko Bank, dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi; 3. Penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur Risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan. 4. Hal-hal lainnya yang dianggap perlu menurut pendapat Presiden Direktur. Program Kerja Komite Manajemen Risiko tahun 2012 dan Realisasinya: 1. Melakukan pengkinian Pedoman Penerapan Manajemen Risiko sesuai ketentuan BI yang diterbitkan di Kuartal IV 2012 dan telah disampaikan kepada BI. 2. Meningkatkan budaya risiko pada seluruh unit organisasi Bank. 3. Meningkatkan proses pengidentifikasian risiko melekat (inherent risk) Bank untuk seluruh risiko (8 risiko) dan mitigasi risiko dari waktu ke waktu untuk menggambarkan risiko Bank yang lebih tepat. Page 12 of 27


Komite Kredit Komite Kredit dibentuk oleh Direksi dalam rangka memberikan arahan dan memutuskan pemberian kredit dan penyaluran dana dalam bentuk lainnya serta menetapkan kebijakan dan prosedur dalam bidang perkreditan termasuk penanganan kredit bermasalah. Susunan anggota Komite Kredit adalah sebagai berikut: 1. Ketua 2. Anggota

: Direktur Utama : Direktur Teknologi dan Operasional Kepala Divisi Institutional Banking Kepala Divisi Manajemen Risiko

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kredit adalah sebagai berikut: 1. Menetapkan batas kewenangan pemutus kredit sesuai jenjang jabatan. 2. Menetapkan arah dan strategi serta kebijakan dan prosedur, termasuk metodologi dan bidang perkreditan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, pengembangan bisnis dan profitabilitas. 3. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, prosedur dan peraturan perundang-undangan yang terkait bidang perkreditan. 4. Melakukan evaluasi dan memberikan persetujuan atas proposal kredit yang diajukan sesuai dengan batas kewenangan yang telah ditetapkan. 5. Menetapkan pelaksanaan restrukturisasi kredit bermasalah, hapus buku dan hapus tagih sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 6. Melakukan evaluasi pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dan organisasi yang terlibat dalam aktivitas perkreditan. 7. Melakuan evaluasi pengelolaan portofolio kredit yang diberikan termasuk kredit bermasalah dan kecukupan agunan/jaminan bagi setiap debitur, termasuk tetapi tidak terbatas terhadap hal-hal berikut: a. Pertumbuhan dan kualitas portofolio kredit yang diberikan secara keseluruhan maupun per jenis kredit dan target market. b. Efektivitas pelaksanaan kewenangan pemutus kredit sesuai jenjang jabatan. c. Implementasi kebijakan dan prosedur pemberian kredit dan pengendalian risiko kredit. d. Kepatuhan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penilaian Kualitas Aset. Program Kerja Komite Kredit selama tahun 2012 dan Realisasinya: 1. Melakukan pengkinian atas Pedoman Alur Proses Kredit kepada LKM. 2. Membuat kebijakan mengenai tata cara proses perpanjangan fasilitas kredit terhadap LKM. 3. Memantau perkembangan kuantitas dan kualitas portofolio kredit secara keseluruhan dari waktu ke waktu. 4. Melakukan pemantauan setiap bulan terhadap perkembangan persentase eksposur risiko. 5. Melakukan upaya dan monitoring berkelanjutan untuk membahas penyelesaian kredit ritel yang bermasalah.

Komite Aset dan Kewajiban (Assets & Liabilities Committee) Assets & Liabilities Committee (ALCO) adalah komite yang dibentuk oleh Bank yang terdiri dari Direksi dan pejabat yang diberi wewenang untuk memberikan saran dan/atau arahan, dan menentukan serta memutuskan strategi usaha Bank dalam bidang investasi, likuiditas, pengendalian suku bunga, serta mendukung efektivitas pelaksanaan pengelolaan aset dan kewajiban (Asset & Page 13 of 27


Liability Management) Bank. Selama tahun 2012, Komite ini telah melakukan 4 (empat) kali pertemuan. Susunan anggota ALCO adalah sebagai berikut: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota

: Direktur Utama : Kepala Divisi Tresuri : Direktur Teknologi dan Operasional Kepala Divisi Manajemen Risiko Kepala Divisi Finance Kepala Divisi Institutional Banking Kepala Divisi Product Management Kepala Departemen Assets & Liabilities

Tugas dan Tanggung Jawab Komite: 1. Melakukan evaluasi atas kinerja Bank yang berkaitan dengan pengelolaan risiko pasar, risiko likuiditas dan strategi pengelolaan aset dan kewajiban, dalam rangka memastikan tingkat risiko yang dihadapi Bank telah sesuai dengan tujuan pengelolaan masing-masing risiko berdasarkan ketentuan perundang-undangan Bank Indonesia yang berlaku serta mengacu pada ketentuan internal Bank. 2. Memelihara struktur neraca Bank sesuai dengan strategi ALMA Bank. 3. Menginformasikan kepada Direksi mengenai setiap perkembangan ketentuan dan peraturan terkait yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA. Program Kerja Komite Modal dan Risiko tahun 2012 dan Realisasinya: 1. Menjaga tingkat likuiditas Bank yang sehat dan aman guna menunjang operasional Bank. 2. Menjaga tingkat Rentabilitas dan Net Interest Margin Bank pada level yang sehat. 3. Melakukan diversifikasi produk deposito, sebagai salah satu usaha meningkatkan rasio terhadap total dana pihak ketiga Bank. Secara keseluruhan Komite telah berhasil melaksanakan program kerjanya khususnya dalam hal menjaga tingkat likuiditas dan melakukan diversifikasi pendanaan Bank sehingga dapat menjaga tingkat likuiditas Bank pada level yang sehat dan aman.

Komite Pengarah Teknologi Informasi Komite ini diketuai oleh Direktur Teknologi dan Operasional dan dibentuk untuk memastikan arah dan strategi Bank dalam bidang teknologi informasi sebagai pendukung kegiatan usaha Bank. Selama tahun 2012, telah dilakukan pertemuan sebanyak 1 (satu) kali. Susunan anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah sebagai berikut: Anggota Komite yang memiliki hak memutus: 1. Ketua : Direktur Teknologi dan Operasional 2. Anggota : Direktur Utama Kepala Divisi Manajemen Risiko Kepala Divisi Teknologi

Kepala Divisi Operasional Kepala Divisi Product Management Kepala Divisi Institutional Banking

Page 14 of 27


Tugas dan Tanggung Jawab Komite adalah sebagai berikut: 1. Menetapkan Rencana Strategis Teknologi Informasi sesuai rencana strategis kegiatan usaha Bank dengan memperhatikan faktor efisiensi dan efektivitas hal-hal berikut: a. Rencana pelaksanaan (road map) untuk mencapai kebutuhan teknologi informasi (TI) yang mendukung strategi bisnis Bank. b. Sumber daya yang dibutuhkan. c. Keuntungan/manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan. 2. Merumuskan kebijakan dan prosedur teknologi informasi utama antara lain kebijakan pengamanan dan manajemen risiko teknologi informasi Bank. 3. Memastikan kesesuaian proyek-proyek TI yang telah disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi. 4. Memastikan kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek yang disepakati dalam service level agreement. 5. Memastikan kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank. 6. Menetapkan langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada sector TI dan bahwa investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Bank. 7. Memantau kinerja TI dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keusangan TI, mendeteksi keamanan informasi, serta mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI. 8. Memutuskan penyelesaian berbagai masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara. 9. Memastikan kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Program Kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi tahun 2012 dan Realisasinya 1. Monitoring User ID Corebanking. 2. Pengamanan Jaringan (Network). 3. Upgrade sistem komputerisasi. 4. Training untuk user TI.

Penerapan Manajemen Risiko Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi 



Tugas dan tanggung Dewan Komisaris terkait pengawasan aktif dalam rangka penerapan Manajemen Risiko adalah: 1. Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance). 2. Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan strategi Manajemen Risiko secara berkala, dalam pelaksanaannya dilakukan melalui rapat bersama Direksi dan pihak independen dalam Komite Pemantau Risiko. 3. Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala melalui rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi maupun melalui rapat Komite Pemantau Risiko. Tugas dan tanggung jawab Direksi terkait pengawasan aktif dalam rangka penerapan Manajemen Risiko adalah: 1. Menyusun kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko Page 15 of 27


terhadap kecukupan permodalan. 2. Menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko. 3. Menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan. 4. Mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko secara berkala dengan memperhatikan perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan. 5. Memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. 6. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan dengan adanya pemisahan fungsi antara Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi. 7. Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh SKAI.

Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit 



Bank secara berkala melakukan peninjauan dan pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku di Bank, baik kebijakan dan prosedur operasional maupun non operasional, dan diikuti dengan proses diseminasi dan/atau sosialisasi kepada satuan kerja operasional dan non operasional sebagai bagian dari pelatihan internal Bank. Penetapan limit risiko difokuskan pada limit risiko kredit mengingat kegiatan utama Bank adalah penyediaan dana dalam bentuk kredit, dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Komite Kredit dengan memperhatikan pendapat Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian dan Sistem Informasi Manajemen Risiko  Pengembangan budaya Manajemen Risiko terus dilakukan dari waktu ke waktu sebagai strategi untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko yang dimiliki Bank.  Proses identifikasi risiko yang mencakup 8 (delapan) jenis risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan Bank Indonesia terus dilakukan sesuai perkembangan kegiatan usaha Bank, termasuk dalam hal ini metodologi pengukuran risiko, pemantauan dan pengendaliannya, dengan fokus utama kepada risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko operasional Bank.  Satuan Kerja Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk memastikan seluruh aspek dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta pelaporannya sebagai bagian dari sistem informasi manajemen risiko Bank telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sistem Pengendalian Internal  

Penerapan sistem pengendalian internal selama tahun 2012 adalah lebih pada prosedur yang mengatur mengenai ketentuan checker/maker dan proses audit internal yang dilaksanakan oleh SKAI. Bank mulai menerapkan fungsi pengendalian internal yang lebih terstruktur dengan pembentukan unit baru Internal Control dibawah Satuan Kerja Manajemen Risiko yang diharapkan akan mengkoordinir penerapan pengendalian internal di tingkat satuan kerja operasional dan non operasional secara terintegrasi. Page 16 of 27


Tingkat Kesehatan Bank Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan PBI No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum, penilaian profil risiko merupakan kombinasi dari risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional (inherent risk) dan kualitas penerapan manajemen risiko. Profil risiko yang disajikan Bank terdiri dari 8 (delapan) risiko sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko stratejik. Peringkat risiko inheren telah sesuai dengan ketentuan, yaitu terdapat 5 peringkat dalam penilaian yaitu low, low to moderate, moderate, moderate to high dan high dan untuk peringkat kualitas penerapan manajemen risiko terdapat 5 peringkat dalam penilaian yaitu strong, satisfactory, fair, marginal dan unsatisfactory. Penilaian dilakukan untuk Bank berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur. Berdasarkan penilaian tersebut dihasilkan profil risiko yang memuat tingkat risiko untuk masingmasing risiko dan peringkat profil risiko Bank. Mekanisme penilaian profil risiko dan penetapan tingkat risiko serta peringkat profil risiko mengacu pada penilaian profil risiko sebagaimana diatur pada ketentuan BI mengenai Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Bank sesuai dengan ketentuan yang baru diterbitkan di tahun 2012 dan dilaporkan pertama kali kepada BI untuk posisi Desember 2011. Rating Tingkat Kesehatan Bank pada Kuartal IV 2012 adalah pada posisi ‘Moderate’.

Sistem Pengendalian Internal Dewan Komisaris dan Direksi Bank meyakini bahwa kinerja yang baik dan peningkatan nilai perusahaan hanya dapat dicapai melalui penerapan tata kelola perusahaan secara baik dan benar. Salah satu implementasinya adalah sistem pengendalian internal yang dilaksanakan secara memadai dan sesuai dengan kompleksitas usaha Bank. Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan sistem pengendalian internal yang baik pada setiap kegiatan usaha Bank di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, senantiasa memastikan bahwa sistem pengendalian internal telah dijalankan secara efisien dan efektif, memastikan pelaksanaan prosedur secara tertib serta mempertahankan lingkungan yang menunjang dalam upaya pengendalian internal. Penilaian secara terpisah dilakukan oleh SKAI sebagai internal audit Bank sesuai dengan rencana kerja audit yang telah disetujui oleh manajemen. Sedangkan Dewan Komisaris bertanggung jawab terhadap pengawasannya, dibantu oleh komite-komite yang telah dibentuk, yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. Bank juga secara berkala melakukan peninjauan dan pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku di Bank, baik kebijakan dan prosedur untuk divisi bisnis maupun kebijakan dan prosedur untuk divisi pendukung. Temuan yang terkait dengan kecukupan pengendalian internal telah dilaporkan kepada Manajemen dan segera dilakukan tindak lanjut untuk meminimalkan risiko.

Page 17 of 27


Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank Andara berkomitmen untuk mematuhi semua peraturan perbankan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan ini, Direktur Kepatuhan didukung oleh Divisi Kepatuhan yang dibentuk untuk membangun dan menjaga budaya kepatuhan dan kualitas dalam seluruh kegiatan operasional bank, kegiatan operasional sejalan dengan aktivitas bisnis dan perubahan peraturan. Pada Semester II tahun 2012, Divisi Kepatuhan mengalami penyesuaian yang didasari oleh ketentuan BI No.13/2/PBI/2011 tentang Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Dengan adanya pemberlakuan ketentuan baru tersebut maka unit Kepatuhan telah menyusun penyesuaian kebijakan dan prosedur Kepatuhan sesuai dengan regulasi tahun 2012 dan akan menjalankan program sosialisasi berkelanjutan kedepan untuk mendukung pembentukan budaya kepatuhan selain dari sarana sistem lainnya. Program Kerja Fungsi Kepatuhan tahun 2012 dan Realisasinya : 1. Mengadministrasikan dan memberitahukan kepada Divisi terkait tentang peraturan BI dan melakukan sosialisasi terhadap seluruh Divisi di Bank Andara. Peraturan dan rangkumannya tersebut juga diunggah ke sharing folder internal Bank agar dapat diakses oleh seluruh karyawan Bank. 2. Memonitor tindak lanjut temuan pemeriksaan BI oleh masing-masing Divisi yang in charge dalam hal tersebut. Dalam memonitor hal tersebut, unit kepatuhan mengklasifikasikan temuan pemeriksaan BI, mengkonfirmasikan ke PIC atas tindak lanjut yang akan, sedang dan telah dilakukan, untuk kemudian disampaikan ke BI dengan dokumen pendukung. 3. Memonitor kewajiban Bank atas laporan-laporan eksternal kepada BI agar tidak ada keterlambatan, termasuk mengirimkan regular report reminder secara manual untuk menghindari keterlambatan laporan kepada Unit/Divisi terkait. 4. Mengkaji ulang draft kebijakan dan prosedur atau ketentuan internal lainnya agar sesuai dengan ketentuan BI. Diantaranya adalah Alur Proses Kredit, Manual AndaraLink, Template Penilaian Profil Risiko Baru, Template Penilaian Tikes Baru. 5. Mengkaji dan melakukan review rencana penerbitan produk baru (diantaranya adalah rencana Tabersa dan Bancassurance). 6. Membuat Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepatuhan per semester untuk disampaikan ke BI. 7. Meningkatkan pengetahuan staff unit kepatuhan dengan mengikutsertakan dalam kegiatan seminar, baik internal dan eksternal yang berkaitan dengan kepatuhan. 8. Mengkinikan mekanisme pelaporan Cash Transaction Report (CTR) dan Suspicious Transaction Report (STR) di Bank. 9. Melakukan pengkinian data nasabah sesuai rencana pengkinian di tahun 2012, dengan tingkat pencapaian adalah 100%. 10. Membuat dan menyiapkan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepatuhan per triwulan untuk disampaikan kepada Direktur Utama.

Rasio Kehati-hatian Selama tahun 2012, Bank dinilai kurang menjaga kepatuhan terhadap peraturan perbankan dan perundang-undangan yang berlaku, karena terjadi beberapa pelanggaran. Beberapa indikator yang dapat mencerminkan pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank antara lain adalah: a. Terdapat pelanggaran komposisi Direksi Bank. b. Tidak terdapat pelanggaran/pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit Page 18 of 27


(BMPK). c. Rasio Kecukupan Modal (CAR) dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar adalah 42,49%, jauh diatas ketentuan minimum BI sebesar 8%. d. Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) telah memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan. e. Rasio NPL – gross sebesar 0,15% dan NPL – net sebesar 0,02%. f. Komitmen Bank kepada BI di tahun 2012 terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah dipenuhi Bank.

Audit Internal Audit Internal yang dilakukan di tahun 2012 meliputi hampir semua aktivitas perbankan. Temuan audit dan laporan telah disampaikan kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris, dan Anggota Direksi lainnya. Unit-unit yang bersangkutan dan kantor bank telah melakukan tindak lanjut berdasarkan rekomendasi Audit Internal. Dalam rangka meyakinkan pelaksanaan manajemen risiko yang baik, pengendalian internal yang tepat serta tata kelola perusahaan yang baik, maka diperlukan suatu fungsi yang dapat melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang telah dilakukan oleh Bank. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) sebagai organisasi yang independen menjalankan kegiatan audit dalam rangka memperoleh keyakinan tersebut diatas, dibantu oleh pengawasan dari Komite Audit. Selain itu, SKAI juga memiliki Piagam Audit Internal sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan audit.

Fungsi SKAI Dalam menjalankan fungsinya, SKAI telah melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Melakukan peningkatan kualitas kerja audit dengan training dan pelatihan, baik internal maupun eksternal. 2. Melakukan pemeriksaan operasional yang meliputi Dana Pihak Ketiga (DPK), penerapan APU dan PPT dan Know Your Customer (KYC), Teller & Uang Tunai, Security, Service Excellence, Laporan Keuangan, Gedung & Inventaris, dan lain lain. 3. Melakukan pemeriksaan tahunan SKAI kepada Unit Divisi Terkait, diantaranya Kredit, Operation, IT dan Kepatuhan sesuai dengan rencana kerja tahunan SKAI. 4. Melakukan pemeriksaan sebanyak 2 kantor dari 2 kantor yang direncanakan atau sebesar 100%. 5. Melakukan pemeriksaan khusus, yaitu cash account, dan audit Investigasi. Program Kerja SKAI tahun 2012 dan Realisasinya: Di tahun 2012, SKAI melakukan kegiatan audit sebanyak 19 kali pada berbagai area atau unit yang ada di Bank. Rencana Kerja Audit Internal yang telah dievaluasi oleh Komite Audit dan mendapat persetujuan dari Presiden Direktur terfokus pada antara lain sebagai berikut: 1. Kualitas Pelayanan (Service Quality) yaitu sasaran Bank tahun 2012 adalah peningkatan dan perbaikan pelayanan agar selalu menaati ketentuan-ketentuan pelayanan yang optimal (Service Excellence). 2. Kebijakan dan Prosedur Operasional yaitu kelengkapan pedoman operasional Bank merupakan bahan untuk menyempurnakan kebijakan dan prosedur operasional, yang didukung dengan kepatuhan setiap unit Divisi terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, baik internal maupun eksternal. Page 19 of 27


3. Kualitas Kredit dan Administrasi (Credit Quality & Administration) yaitu hasil pemeriksaan BI perlu ditindaklanjuti dalam hal penerapan prinsip kehati-hatian dalam inisiasi kredit, kualitas kredit maupun administrasinya. 4. Proses Operasional yaitu pelaksanaan proses pengawasan melekat (internal control), khususnya di bidang Penerapan Kebijakan & Prosedur, Kualitas Kredit dan Administrasi Kredit, Kegiatan Operasional, Sistem Teknologi Informasi, dan Penerapan Pengenalan Nasabah (KYC). 5. Bidang Teknologi Informasi yaitu mengadakan monitoring hasil temuan audit Eksternal (Bank Indonesia & Auditor Independen) dan Internal (SKAI) secara berkesinambungan. 6. Penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah (KYC) yaitu pemeliharaan data nasabah, Cash Transaction Report (CTR), Suspicious Transaction Report (STR) serta Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). 7. Pengembangan Metode Pemeriksaan Berbasis Risiko yaitu pelaksanaan proses audit yang berkualitas dan sesuai dengan standar SPFAIB, perkembangan Bank, dan ketentuan yang berlaku. 8. Meningkatkan Kualitas Audit Internal yaitu SKAI untuk menguasai Kebijakan dan Prosedur Operasional Bank, peraturan-peraturan eksternal dan internal, perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan. Tabel Rencana Kerja SKAI & Realisasi Kerja SKAI Selama tahun 2012: RENCANA AUDIT Bulan

Unit Kerja

Januari

Kredit Admin Februari Operation/BO

Oprt/ BI-RTGS

Maret

Bisnis/ kredit MFI

April

Compliance

Cakupan Audit Membuat laporan Semester II 2011 Jaminan dan pemenuhan covenant. Pemeriksaan rekening giro, Deposito. Kebijakan dan prosedur, struktur organisasi dan deskripsi pekerjaan, kepatuhan terhadap peraturan BIRTGS, perlindungan nasabah. Proses inisiasi kredit (kelengkapan dokumen persyaratan), proses pengikatan dan pencairan kredit. Pemantauan

Kantor

REALISASI AUDIT Minggu BULAN Kantor ke

Pusat

Februari 2012

2

Pusat

Pusat

Februari 2012

2

Pusat

Pusat dan Cabang Jakarta

Februari 2012

4

Pusat

Keterangan

Dilaporkan ke BI tgl. 16 April 2012.

Pusat

Maret 2012

2

Pusat

Pusat dan Cabang Jakarta

Maret 2012

4

Pusat

Pusat

Page 20 of 27


laporan LTKM dan LTKT, Pemantauan KYC.

Prosedur Akuntansi / Akunting

Operasional Mei

Bisnis / AndaraLink

General Affair (GA) Juni

Tresuri

Juli

Sumber Daya Manusia (SDM)

Pemeriksaan biaya, Laporan LBU/LBBU, Pemeriksaan Neraca. Pemeriksaan Kliring (Aplikasi, Biaya, Cutt off time) PKS Alink dan Saldo Giro, Rekonsiliasi Alink.

Pemeriksaan Stock barang inventaris, pemeriksaan warkat baku dan non baku. SBI, FTK, penempatan antar bank, FASBI, LHBU reporting. Proses penerimaan pegawai, Disiplin kerja karyawan, Job Des, Pelatihan dan pengembangan.

Agustus

September

Finance / Akunting

Pemeriksaan biaya, laporan ke BI, Neraca.

Operasional

Seluruh transaksi Giro, Deposito, Tabungan. KYC.

SKN-BI

Proses transfer,

dan Cabang Jakarta

Pusat

April 2012

2

Pusat

Pusat

Mei 2012

1

Pusat

Pusat

Mei 2012

4

Pusat

Mei 2012

2

KC Jakarta

Juni 2012

4

Pusat, KC Jakarta

Juli 2012

3

Pusat, KC Dps

Pusat dan cabang Jakarta

Pemeriksaan Operasional dan Bisnis.

Pusat

Pusat dan Cabang Dps

Pusat dan Cabang Dps Pusat dan Cabang Dps Pusat

Agustus 2012

4

KC Dps

September 2012

4

Pusat, KC Dps

Nopember 2012

2

Pusat, KC Dps

Oktober

3

Pusat,

Audit Khusus (Investigasi Fraud ) di Dps.

Page 21 of 27


sistem SKN di Bank Andara.

Oktober

Bisnis

Proses pemberian kredit ke LKM


Tresuri

SBI, FTK, transaksi antar bank, FASBI, LHBU.

Pusat

Audit IT

Pihak Eksternal

Pusat

Kepatuhan

Pemantauan Laporan


Nopember

Desember

dan Cabang Dps

2012

KC Dps

Masih berjalan di bulan Desember 2012

September 2012

2

Oleh Pihak Independen.

Pusat

Fungsi Audit Eksternal 1. Audit Keuangan Kegiatan audit oleh Auditor Eksternal telah berjalan efektif dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Pemilihan Auditor Eksternal ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 2. External Review untuk Audit IT Menindaklanjuti implementasi 2 (dua) proyek utama TI (yaitu Core Banking System – T24 dan Aplikasi Electronic Banking – AndaraLink), maka Bank Andara melalui Auditor Eksternal melakukan external review terhadap fungsi Audit TI dimana rekomendasinya telah disampaikan di awal tahun 2012.

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar Total Penyediaan Dana Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar posisi 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Penyediaan Dana Funds Kepada Pihak Terkait For Related Party Kepada Debitur Inti For Core Debtors Individual Individual Grup Group

Debitur Borrower -

Jumlah Amount Nominal (Rp Jutaan) Amount in Million -

34

250.940

16

224.333

Page 22 of 27


Rencana Strategis dan Realisasinya Rencana Bisnis Bank tahun 2012 telah disampaikan kepada BI sesuai dengan batas waktu dan realisasinya (pencapaian kinerja) disampaikan setiap triwulan sesuai dengan ketentuan BI mengenai RBB No.12/21/PBI/2010. Rencana Bisnis Bank tahun 2012 juga telah disampaikan kepada BI pada bulan November 2011 dimana secara garis besar adalah sebagai berikut: Rencana Jangka Pendek dan Menengah: 1. Rencana Jangka Pendek a. Memperluas jaringan kantor di Jawa Tengah dan Jawa Timur. b. Rencana penerbitan produk International Remittance, ATM, dan aplikasi Switching. c. Rencana peningkatan modal. d. Pencapaian laba di 2012. e. Menjaga diversifikasi dan kualitas portofolio kredit. 2. Rencana Jangka Menengah a. Mengembangkan AndaraLink sebagai bagian dari program financial inclusion. Sebagai aktualisasi visi dan misi Bank dengan menawarkan layanan keuangan dan upaya pemberdayaan berorientasi pro kemiskinan lainnya untuk mereka yang kurang mendapatkan akses layanan perbankan dan masyarakat yang kurang mampu melalui LKM rekanan. b. Melakukan rekrutmen dan pengembangan SDM. c. Mengembangkan sistem informasi yang terpadu untuk layanan keuangan dan keperluan internal Bank. d. Melakukan kegiatan usaha Bank sebagai Bank fokus pada wholesale yang melayani semua LKM yang melayani usaha mikro dan usaha kecil dengan memperhatikan kinerja usaha dan efisiensi Bank. e. Memperkuat posisi modal sejalan dengan upaya untuk menciptakan sebuah lembaga keuangan yang permanen dan menguntungkan. f. Selalu senantiasa menjaga tingkat kesehatan Bank dalam kategori baik. g. Memperluas jaringan kantor pada wilayah dan daerah yang strategis dan berpotensi. Realisasi Jangka Pendek dan Menengah Rencana Bisnis Bank tahun 2012: 1. Kegiatan mobilisasi sumber Pendanaan, total pendanaan yang telah berhasil dimobilisasi hingga akhir Desember 2012 mencapai target 98,94% dari Rencana Bisnis Bank dari angka target 100% yang diharapkan. 2. Sampai dengan akhir Desember 2012, jumlah BPR dan LKM yang bergabung dengan AndaraLink sudah mencapai 366 lembaga, meningkat dari jumlah BPR dan LKM yang bergabung dengan AndaraLink pada akhir Desember 2011 sebanyak 200 lembaga. 3. Bank telah mengajukan permohonan perluasan jaringan kantor baru di wilayah yang strategis dan berpotensi yaitu wilayah Semarang dan Surabaya, dimana sampai dengan Desember 2012 masih menunggu persetujuan BI. 4. Sampai dengan akhir tahun 2012, Tingkat Kesehatan Bank masuk dalam kategori “fair” atau cukup baik.

Page 23 of 27


Tantangan Masa Depan dan Rencana Jangka Panjang Bank Tantangan masa depan menanti Bank dalam rangka membangun Bank yang handal dan dapat dipercaya oleh publik. Tantangan-tantangan ini akan menjadi tujuan Bank di tahun mendatang, yaitu mengembangkan elemen-elemen dalam tata kelola Bank serta manajemen yang cukup agar dapat melaksanakan pengendalian internal dan keputusan bisnis yang layak. Sesuai dengan visi dan misi Bank, rencana jangka panjang Bank tetap fokus sebagai katalisator mencapai jangkauan yang lebih luas kepada jutaan penduduk Indonesia yang kurang memiliki akses kepada sektor keuangan dengan cara menyediakan produk dan jasa keuangan inovatif kepada dan melalui lembaga keuangan mikro dan untuk menghasilkan nilai investasi pemegang saham, selain juga menciptakan sebuah lembaga keuangan yang permanen dan menguntungkan.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Bank Penerapan prinsip dan ketentuan transparansi kondisi keuangan Bank dilakukan sesuai dengan ketentuan BI yang mengatur mengenai Akuntansi Perbankan tahun 2008 juga ketentuan mengenai laporan publikasi bulanan dan triwulanan yang disampaikan kepada BI. Selain itu, informasi mengenai kepemilikan dan kepengurusan Bank serta produk dan jaringan kantor juga diinformasikan melalui website Bank Andara. Sampai dengan akhir 2012, tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga antara Dewan Komisaris dan Direksi ataupun PSP Bank Andara yang dituangkan dalam tabel berikut ini.

Page 24 of 27


Shares Option Yang Dimiliki Pengurus Bank Andara belum mempunyai kebijakan Shares Option.

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Bank Andara

Internal Fraud Selama tahun 2012, tidak ditemukan penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai Bank terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan dan merugikan Bank.

Page 25 of 27


Permasalahan Hukum Selama tahun 2012, Bank Andara tidak menghadapi permasalahan hukum yang terkait pidana dan perdata, namun Bank masih dalam proses banding pajak yang sedang diselesaikan melalui peradilan pajak.

Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan Dalam pengambilan keputusan dan tindakan untuk kepentingan Bank Andara, Dewan Komisaris dan Direksi menghindari terjadinya benturan kepentingan, dimana selama tahun 2012 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Shares Buy Back dan Buy Back Obligasi Bank Pada tahun 2012, tidak terdapat shares buy back maupun buy back obligasi yang dilakukan oleh Bank.

Page 26 of 27


Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Publik Oleh karena kondisi keuangan Bank selama tahun 2012 masih dalam keadaan merugi, maka belum dibukukan beban/biaya untuk kegiatan sosial dan publik. Namun, karyawan Bank turut berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang diadakan oleh asosiasi perbankan.

Komposisi Pemegang Saham Bank Andara Posisi 31 Desember 2012

Page 27 of 27

LAPORAN PELAKSANAAN IMPLEMENTATION REPORT TATAA KELOLA PERUSAHAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Recommend Documents