LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA BREBES Diajukan untuk memenuhi syarat Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)
Disusun Oleh : FUAD GANI SUWAELI JANNATUN NA‟IMAH NUROTUL ISMAWATI PUJIONO RISWANDOYO TOLIB TULUS AGUNG PRASETYO YULIANTO BUDILAKSONO NUR MUZAKIYAH AL ASHFI
NIM : 13.01.2365 NIM : 13.01.2366 NIM : 13.01.2374 NIM : 13.01.2396 NIM : 13.01.2400 NIM : 13.01.2404 NIM : 13.01.2415 NIM : 13.01.2416 NIM : 13.01.2419 NIM : 13.01.2573
PROGRAM HUKUM EKONOMI SYARIAH JURUSAN SYARIAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) BREBES 2016
PENGESAHAN LAPORAN
Laporan Praktik Pengalaman Lapangan Pengadilan Agama (PPL PA) Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syari’ah STAI Brebes Tahun Akademi 2016-2017 di Pengadilan Agama Kelas IA Brebes Jawa Tengah, yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober – 30 November 2016. Yang disusun oleh Kelompok Mahasiswa Peserta PPL Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syari’ah ini telah dikonsultasikan dan diketahui oleh Dosen Pembimbing Lapangan STAI Brebes dan DPL Pengadilan Agama Kelas IA Brebes serta telah disahkan oleh Ketua Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syari’ah STAI Brebes. Brebes, 10 Desember 2016
Dosen Pembimbing Lapangan Pengadilan Agama Kelas IA Brebes
Drs. Akhmad Suja’i, S.H, M.H NIP: -
Dosen Pembimbing Lapangan STAI Brebes
Filda Vitalia, Mkn. M.H NIP: -
Mengetahui Ketua Panitia
Drs. H. Nasir M.Pd NIP: -
Ketua STAI Brebes
Prof. Dr. H. Muhaimin, M.A NIP : -
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjakan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan praktik pengalaman lapangan ini di Pengadilan Agama Kelas IA Brebes Jawa Tengah, yang di laksanakan pada tanggal 31 Oktober – 30 November 2016 Laporan Praktik Pengalaman Lapangan Pengadilan Agama ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliyah Laporan Praktik Pengalaman Lapangan Pengadilan Agama yang ditempuh pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syari’ah STAI Brebes dan berpartisipasi dalam menyumbang buah karya penyusun dalam Ilmu pengetahuan yang ada khususnya di bidang dunia hukum. Adapun pelaksanaan praktik pengalaman lapangan (PPL) dimulai dari observasi dan praktek di lapangan sampai pada selesainya laporan ini dibuat, penyusun telah banyak menerima bantuan baik moril ataupun materiil dari semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan program praktik pengalaman lapangan (PPL) terutama dalam berupa bimbingan, pembinaan, dan motivasi. Dengan selesainya laporan ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan masukan-masukan kepada penulis. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada : 1.
Prof. Dr. H. Muhaimin, M.A selaku Ketua STAI Brebes
2.
Abu Kholis, M.A selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
3.
Filda Vitalia, M.Kn, M.H selaku Dosen Pembimbing Lapangan
4.
Drs.H. Abd. Basyir M.Ag selaku Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Brebes
5.
Drs. H. Nuheri, S.H, M.H selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Brebes
6.
Drs. Akhmad Suja’I, SH, M.H selaku DPL Pengadilan Agama Kelas IA Brebes
7.
Seluruh Pegawai Pengadilan Agama Kelas IA Brebes
8.
Kedua orang tua yang telah memberikan dukunan semangat, dan doa
9.
Teman – teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan, semangat, dan doa Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Penulis
menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari laporan ini, baik dari materi maupun tekhnik penyajianya, mengingat kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga laporan praktik pengalaman lapangan (PPL) bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan dan berguna bagi para pembaca. Brebes, 10 Desember 2016 Penyusun
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ……………………………………………………….. i HALAMAN PENGESAHAN ……………………………………………… ii KATA PENGANTAR ………………………………………………………. iii DAFTAR ISI ………………………………………………………………… v DAFTAR LAMPIRAN ……………………………………………………… viii BAB I : PENDAHULUAN …………………………………………………. 1 A. Latar Belakang ……………………………………………………… 1 B. Rumusan Masalah …………………………………………………… 2 C. Tujuan dan Manfaat PPL ……………………………………………. 3 D. Urgensi Pelaksanaan PPL ……………………………………………. 4 E. Metode Kegiatan PPL ……………………………………………….. 5
F.
Sistematika
Penulisan
Laporan
……………………………………… 7 BAB II : SEJARAH DAN PROFIL PENGADILAN AGAMA KELAS IA BREBES………………………………………………………………… ….. 10 A. SEJARAH PENGADILAN AGAMA KELAS IA BREBES ………
10
1. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ……. 12 2. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ……. 12 3. Undang-Undang
Nomor
……………………… 4. Masa
35
Tahun
1999
Pemerintah
13 Reformasi
Pembangunan
……………………. 14 B. PROFIL PENGADILAN AGAMA KELAS IA BREBES ……….. 1. Gambaran
15 Lokasi
Pengadilan
Agama
Kelas
IA
Brebes…………… 15 2. Wilayah Yuridis Pengadilan Agama Kelas IA Brebes …………… 16 3. Visi Misi serta Program Pengadilan Agama Kelas IA Brebes …… 17 4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kelas IA
Brebes ….. 20 5. Kekuasaan dan Kewenangan Peradilan Agama Kelas IA Brebes ... 22 6. Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Brebes ……………… a.
b.
27
Sumber
Daya
Manusia
Tekhnis
……………………
27
Sumber
Manusia
Daya
………………………. 7. Sarana
dan
Prasarana
……………………….
Non
Yudisial
Yudisial
28 Pengadilan
Agama
29
8. Struktur Organisasi Kantor Penadilan Agama Brebes Beserta Tugasnya……………………………………………… ……………
32
9. Pelayan Publik ……………………………………………………
50
BAB III : PELAKSANAAN PRAKTIK PERADILAN …………………….
53
A. Administrasi Persidangan ……………………………………………
53
1. Pola Prosedur Penyelenggaraan Administrasi Perkara ………….
53
2. Register Perkara ………………………………………………….
55
3. Keuangan Perkara ……………………………………………….
55
4. Pelaporan Perkara ……………………………………………….
56
B. Pelaksanaan Kegiatan Perkara …………………………………….....
57
a. Pemeriksaan …………………………………………………… 58 b. Pembuktian …………………………………………………….. 59 BAB IV : PENGGUNAA APLIKASI SIADPA DAN SIPP OLEH PENGADILAN AGAMA KELAS IA BREBES ……………………………………
61
A. SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PENGADILAN AGAMA (SIADPA) ……………………………………………………………. .. 61 1.
Pengertian SIADPA …………………………………………… 61
2.
Manfaat Dan Tujuan Penggunaan Aplikasi SIADPA ………… 62
3.
Aplikasi-Aplikasi Pendukung dari SIADPA …………………..
62
B. SISTEM
PENELUSURAN
…………………….. 1.
PERKARA
64
Pengertian
Aplikasi
SIPP
……………………………………. 2.
Maksud
(SIPP)
dan
Tujuan
64 Aplikasi
SIPP
…………………………… 65 3.
Manfaat
Aplikasi
……………………………………….. 4.
Perangkat
Pendukung
…………………..
SIPP 67
Pengaplikasian
SIPP
67
BAB V : ANALISIS DATA DI LOKASI PENGAILAN AGAMA KELAS IA BREBES ……………………………………………………………… ….. 69 BAB VI : PENUTUP …………………………………………………………. 79 A. Kesimpulan …………………………………………………………
79
B. Saran – saran ……………………………………………………….
81
C. Kata Penutup ………………………………………………………. LAMPIRAN –LAMPIRAN ……………………………………………….
85
84
DAFTAR LAMPIRAN
1. Gambar Gedung Pengadilan Agama Kelas IA Brebes 2. Gambar Gedung Pengadilan Agama Kelas IA Brebes (Lama) 3. Gambar Denah Gedung Pengadilan Agama Kelas IA Brebes Lantai 1 4. Gambar Denah Gedung Pengadilan Agama Kelas IA Brebes Lantai 2 5. Gambar Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas IA Brebes 6. Gambar Penyerahan Peserta PPL dari Pihak STAI Brebes kepada Pihak Pengadilan Agama Kelas IA Brebes 7. Gambar Monitoring Peserta PPL dari Pihak STAI Brebes kepada Pihak Pengadilan Agama Kelas IA Brebes 8. Gambar Penarikan Kembali Peserta PPL dari Pihak STAI Brebes kepada Pihak Pengadilan Agama Kelas IA Brebes 9. Gambar Bimbingan Materi oleh DPL Pengadilan Agama Kelas IA Brebes 10. Gambar Praktik di Kepanitraan 11. Gambar Praktik di Ruang Kearsipan 12. Gambar Praktik di Ruang IT
13. Gambar Simulasi Sidang 14. Gambar Kegiatan Apel Hari Senin 15. Gambar Kegiatan Olahraga 16. Gambar Beberapa Berkas Perkara 17. Gambar Aplikasi SIADPA 18. Daftar Hadir Peserta PPL di Pengadilan Agama Kelas IA Brebes BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Kegiatan Dalam dunia pendidikan, khususnya Perguruan Tinggi, mahasiswa adalah Agen social of change, yang selalu dinantikan masyarakat dalam memberikan arah perubahan positif setelah selesai melaksanakan studi dan kembali terjun di masyarkat. Oleh karena itu seiring perkembangan zaman, Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di lingkungan peradilan merupakan upaya proses pembelajaran agar tidak kaku setelah kembali ke masyarakat. Di samping itu Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah kegiatan kurikulum untuk membimbing dan melatih mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari‟ah Jurusan Syari‟ah STAI Brebes, sebagai upaya membekali mahasiswa dengan kemampuan praktis, sehingga memiliki kemampuan profesional baik secara teoritis maupun praktis di bidang hukum ekonomi syari‟ah. Hal ini karena pengetahuan teori yang telah
didapatkan di bangku kuliah haruslah diselaraskan dengan praktik langsung sesuai dengan dinamika masyarakat. Sebab penerapan dan aplikasi teori membutuhkan pengalaman untuk mendapatkan hasil kerja yang profesional. Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari‟ah merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa STAI Brebes semester VII (tujuh) dengan bobot 2 SKS. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa kegiatan PPL ini merupakan salah satu syarat kelulusan mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari‟ah Jurusan Syari‟ah STAI Brebes. Praktik Pengalaman Lapangan ini merupakan kegiatan praktikum bagi mahasiswa semester VII Tahun Akademik 2016/2017. Dan kegiatan kali ini diadakan di Pengadilan Agama Kelas IA Brebes. Sebab Jurusan Syari‟ah mempunyai ruang lingkup kajian masalah, di antaranya seputar pernikahan, waris, perwakafan dan ekonomi syari‟ah yang dalam penerapannnya di antaranya melalui Peradilan Agama. Dan inilah yang menjadi ruang lingkup kompetensi mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari‟ah Jurusan Syari‟ah. Walaupun tidak menutup kemungkinan bisa ditempatkan juga di lembaga peradilan, Advokasi Hukum, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Perbankan Syariah, dan Pengadilan Negeri.
B. Rumusan Masalah
Secara teori, Peserta PPL adalah mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari‟ah Jurusan Syari‟ah yang dibentuk dalam kompetensi hukum ekonomi syari‟ah. Oleh karena itu, sudah semestinya mahasiswa Hukum Ekonomi Syari‟ah sangat berkompeten untuk menjadi praktisi hukum. Sebagai salah satu wujud penyelesaian permasalahan ini adalah adanya kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan dengan harapan setelah mahasiswa menyelesaikan kegiatan tersebut mereka memiliki gambaran nyata tentang metode praktisi hukum dalam menerapkan hukum itu sendiri. Untuk mempermudah mencapai tujuan ini maka perlu adanya rumusan masalah sebagai berikut: 1.
Apa saja tugas dan kewenangan Pengadilan Agama?
2.
Apa saja tugas kepaniteraan di Pengadilan Agama?
3.
Bagaimana prosedur berperkara di Pengadilan Agama?
4.
Bagaimana pengguanaan aplikasi – aplikasi dalam
Pengadilan Agama?
C. Tujuan dan Manfaat Kegiatan Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini adalah: 1. Membekali mahasiswa berupa pengalaman praktis, sehingga memiliki pengetahuan dan keterampilan yang professional.
2. Mahasiswa ikut andil dalam menciptakan masyarakat yang sadar hukum, baik secara langsung menjadi praktisi hukum maupun secara tidak langsung dengan cara menjadi pendamping dan pembimbing masyarakat. 3. Mahasiswa bisa membangun networking seluas-luasnya, sehingga akan lebih banyak menemukan relasi dan mempermudah mereka dalam menyalurkan minat kerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. 4. Mahasiswa dapat mengetahui tugas dan wewenang Pengadilan Agama, prosedur berperkara dan prosesi di majelis hakim. 5. Mahasiswa dapat melaksanakan kuliah praktik di Pengadilan Agama sesuai dengan teori yang didapatkan di bangku kuliah sebelumnya. 6. Mahasiswa
mampu
mengenali
dan
menganalisa
permasalahan yang terjadi di daerah kewenangan Pengadilan Agama, serta mampu memberikan tawarantawaran solusi bagi pihak Pengadilan Agama.
Adapun manfaat yang akan dicapai dari kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan ini adalah: 1. Secara praktis, kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan akan memberikan gambaran riil dari teori yang telah didapatkan
dibangku
kuliah,
sehingga
mahasiswa tidak sebatas ilustrasi teori semata.
keilmuan
2. Secara ilmiah, kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan akan menambah perbendaharaan ilmu yang tidak didapatkan di bangku kuliah. 3. Secara alamiah, kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan akan menambah kedewasaan pola pikir mahasiswa, terlebih lagi tatkala landasan teori tidak sesuai dengan praktik. Sehingga petugas dituntut untuk bertindak bijaksana dalam mencari solusi. 4. Secara
sosial,
mahasiswa
mampu
mendampingi,
mengarahkan dan memberikan solusi bagi masyarakat yang hendak menyelesaikan urusan agama di Pengadilan Agama.
D. Urgensi Pelaksanaan PPL Salah satu tujuan diadakan jurusan baru yakni Jurusan Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAI Brebes adalah mencetak generasi yang professional di bidang hukum ekonomi syari‟ah. Sehingga diharapkan mampu memberikan pelayanan yang luas kepada masyarakat umum sesuai syariah Islam,
yaitu
penegakan
hukum
syari‟ah
di
lingkungan
masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan ini, kurikulum Jurusan dirancang agar para alumni STAI Brebes memiliki kompetensi utama berupa penguasaan terhadap teori, praktek, manajemen, peradilan dan pelayanan dalam berbagai bidang tersebut. Penguasaan teoritis tidak sempurna tanpa didukung kompetensi
praktis. Karena itu, Jurusan syariah merancang Praktikum Pengalaman
Lapangan.
Melalui
kegiatan ini, mahasiswa
diarahkan untuk mengobservasi lembaga yang memberikan layanan hukum, serta mendapat pengalaman praktis yang berperan langsung sebagai staf atau pegawai di lingkungan peradilan agama serta ikut serta dalam proses persidangan yang berlangsung baik terbuka untuk umum atau tertutup untuk umum. Dengan cara mengobservasi dan menjalani peran-peran pada
lembaga-lembaga
tersebut
kelak
diharapkan
dapat
menempati posisi-posisi tersebut secara professional dan Akuntabilitas. Kegiatan Praktikum Profesi Lapangan termasuk di dalam mata kuliyah Jurusan Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAI Brebes sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH).
E. Metode Kegiatan Dalam pelaksanaan kegiatan PPL di Peradilan Agama ini metode yang akan digunakan adalah sebagai berikut: 1.
Penyampaian Materi Pemateri terdiri dari para hakim dan staf yang telah ditunjuk oleh dosen pembimbing kegiatan Praktek Peradilan. Pemateri menyampaikan materi sesuai dengan jadwal dan tema telah ditentukan oleh pihak panitia praktek peradilan dari
Pengadilan Agama kelas IA Brebes, yaitu prosedur berperkara, fungsi
Panitera
dan
gugatan/permohonan,
sekretaris,
teknik
mediasi
teknik serta
pembuatan permasalahan-
permasalahan lain yang berkaitan dengan perkara yang ada di peradilan Agama.
2.
Tanya-Jawab Setelah
pemateri
menyampaikan
dan
memaparkan
pembahasan, peserta Praktik Peradilan diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada pemateri sesuai dengan tema pembahasan. Peserta juga di perkenankan untuk mengajukan pertanyaan
kepada
para
staf
yang
berkompeten
dalam
permasalahan tersebut di luar jam materi sesuai dengan inisiatif peserta. 3.
Menyaksikan Prosesi Sidang Pada metode ini peserta praktek Pengalaman Lapangan berkesempatan untuk masuk ruang sidang dan menyaksikan proses beracara majelis sidang, baik sidang yang dibuka untuk umum maupun sidang yang tertutup untuk umum. Setelah persidangan
selesai,
peserta
diberi
kesempatan
untuk
menanyakan secara langsung kepada para hakim ataupun panitera. 4.
Ikut aktif dalam Kegiatan Kepaniteraan dan bagian lain Untuk mengetahui langsung kegiatan kepaniteraan dan bagian lain di Pengadilan Agama Kelas IA Brebes, mahasiswa
diperkenankan
untuk
berperan
aktif
turut
membantu
menyelesaikan job staff kepaniteraan dan bagian lain di Pengadilan Agama Kelas IA Brebes. 5.
Simulasi Sidang (Sidang Semu) Setelah mahasiswa mendapatkan pemaparan materi tentang sidang serta telah ikut menyaksikan sidang, maka mahasiswa dibimbing untuk melaksanakan prosesi simulasi sidang.
6.
Studi Kasus Dalam studi kasus ini setiap mahasiswa mendapatkan tugas untuk membuat satu tema keperdataan yakni pembuatan surat gugatan atau permohonan. Tema-tema tersebut sudah ditentukan oleh dosen pembimbing untuk kemudian mahasiswa membahasnya dari sudut pandang tata laksana berperkara di Pengadilan Agama.
7.
Penyusunan Laporan Praktik Pengalaman Lapangan Laporan Praktikum adalah salah satu tugas akhir mahasiswa praktikum sekaligus sebagai bukti bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan.
F. Sistematika Laporan
Secara sistematis, penyusun membagi laporan ini mejadi enam bab, setiap babnya terdiri dari sub bab pembahasan, yaitu: Bab Pertama, pendahuluan yang menjelaskan unsur dan syarat laporan yang meliputi; latar belakang kegiatan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat kegiatan,urgensi pelaksanaan PPL, metode kegiatan, dan sitematika laporan. Hal ini mengarahkan pembaca untuk memahami subtansi dari laporan ini. Bab Kedua, menjelaskan tentang sejarah dan profil Pengadilan Agama Kelas IA Brebes yakni meliputi bagian pertama sejarah Pengadilan Agama Kelas IA Brebes di Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, UndangUndang Nomor 35 Tahun 1999, Masa Pemerintah Reformasi Pembangunan. Bagian kedua Profil Pengadilan Agama Kelas IA Brebes, di antaranya Gambaran Lokasi, Wilayah Yuridis, Visi Misi serta Program, Tugas Pokok dan Fungsi, Kekuasaan dan Kewenangan, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Struktur Organisasi Kantor Penadilan Agama Kelas IA Brebes Beserta Tugasnya, serta pelayanan publik. Bab ketiga menjelaskan tentang
pelaksanaan praktik
peradilan meliputi bagian pertama administrasi persidangan, di antaranya pola prosedur penyelenggaraan administrasi perkara, register perkara, keuangan perkara, pelaporan perkara. Bagin
kedua Pelaksanaan Kegiatan Perkara, di antaranya Pemeriksaan, dan Pembuktian. Bab empat
menjelaskan tentang
penggunaa aplikasi
SIADPA dan SIPP oleh pengadilan agama kelas ia brebes, meliputi
bagian
pertama
Sistem
Informasi
Administrasi
Pengadilan Agama (SIADPA) di antaranya pengertian SIADPA, manfaat dan tujuan penggunaan aplikasi SIADPA, aplikasiaplikasi pendukung dari SIADPA. Bagin kedua yakni Sistem Penelusuran Perkara (SIPP) di antaranya pengertian aplikasi SIPP, maksud dan tujuan aplikasi SIPP, manfaat aplikasi SIPP, perangkat pendukung pengaplikasian SIPP. Bab kelima menjelaskan tentang analisis data di lokasi Pengailan Agama Kelas IA Brebes yakni dengan mengulas secara
keseluruhan
dari
pelaksanaan
kegiatan
Praktik
Pengalaman Lapangan (PPL) yang meliputi tempat dan waktu kegiatan, jenis kegiatan, deskripsi kegiatan, serta kendala dan pemecahan masalah sekaligus memaparkan hasil studi kasus yang menjadi bahasn studi di tempat Praktik Pengalaman Lapangan. Bab enam yakni kesimpulan dan saran berisi tentang temuan yang disimpulkan dari kegiatan praktik pengalaman lapangan sekaligus saran dan masukan utuk mahasiswa peserta praktikum, saran untuk STAI Brebes dan saran untuk Instansi.
BAB II SEJARAH DAN PROFIL PENGADILAN AGAMA KELAS IA BREBES A.
SEJARAH PENGADILAN AGAMA KELAS IA BREBES
Sejarah Brebes bermula pada pertengahan abad ke 16, ketika suatu dinasti baru, yaitu kerajaan Mataram memerintah Jawa Tengah, dan akhirnya berhasil menaklukkan kerajaankerajaan kecil di pesisir utara, termasuk Tegal dan berikutnya Brebes, sangat besar perannya dalam penyebaran Islam di Nusantara.
Brebes
sendiri
merupakan
hasil
pemecahan
Kadipaten Tegal oleh Sri Amangkurat II yang ada di Jepara pada tanggal 18 Januari 1678 dengan Adipati pertama yaitu Adipati Suralaya.
Dengan timbulnya komunitas-komunitas masyarakat Islam, maka kebutuhan akan lembaga peradilan yang memutus perkara berdasarkan hukum Islam makin dibutuhkan. Hal ini nampak jelas dari proses pembentukan lembaga peradilan yang berdasarkan hukum Islam tersebut yakni; 1.) Periode Tahkim, 2.)Tauliyah oleh Ahl al-Hally wa al-Aqd, 3.) Tauliyah Imamah. Pengadilan Agama di masa kerajaan Islam diselenggarakan oleh para penghulu, yaitu pejabat administrasi kemasjidan setempat. Sidang-sidang pengadilan agama pada masa itu biasanya berlangsung di serambi masjid, sehingga pengadilan agama sering pula disebut "Pengadilan Serambi". Demikian juga di Brebes, “kantor” pertama Pengadilan Agama Brebes berada di Masjid Agung Brebes, kemudian pindah ke gedung/ruangan yang juga sebagai Aula Masjid Agung, selanjutnya menempati gedung yang berdiri di atas tanah milik BKM (Badan Kesejahteraan Masjid) yang terletak di belakang Masjid Agung. Barulah pada tahun 1977 dibeli sebidang tanah di Jl. Yos Sudarso seluas m2 yang kemudian menjadi bangunan awal kantor Pengadilan Agama Brebes yang sampai sekarang masih ditempati. Pembangunan gedung tahap pertama seluas 153m2 tersebut dimulai tahun 1979 dengan menggunakan dana DIP TA 1978/1979 dengan biaya sebesar Rp. 7.929.000 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). kemudian pada TA. 1982/1983 diadakan perluasan gedung seluas 700 m2 tahap
pertama dengan dana Rp. 9.568.000,- (sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Selanjutnya pada tahun 1989 dilakukan perluasan gedung seluas 77m2 dengan menggunakan DIP TA 1998/1999 yang menghabiskan biaya sejumlah Rp. 23.207.250,- (dua puluh tiga dua ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah), Pada 1993 PA Brebes membangun mushalla seluas 75m2 dengan biaya sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah). Sejak pembangunan mushalla tersebut PA Brebes belum memiliki proyek atau belanja modal untuk memperluas bangunan gedung Pengadilan Agama Brebes. Baru kemudian pada tahun 2010 dengan biaya Rp. 2.024.000.000 ( dua milyar dua puluh empat juta rupiah ) dibangun gedung baru Tahap Pertama di Jl. Ahmad Yani No. 92 dan Tahap II Finising dengan biaya sebesar Rp.1.950.000.000,-, yang di resmikan pada tanggal 03 januari 2012 M, dan mulai ditempati sebagai kantor yang lebih representatif. Sebagai bagian dari sejarah, Pengadilan Agama Brebes sampai sekarang masih menyimpan putusan-putusan sebelum masa kemerdekaan, yang tertua adalah PUTUSAN TAHUN 1904 dengan tulisan tangan arab pegon (arab gundul).
1. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pada tanggal 2
Januari 1974 telah disahkan dan
diundangkan Undang-undang
Nomor 1 tahun 1974 tentang
perkawinan
adapun peraturan pelaksanaannya diundangkan
melalui peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dalam pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan
Pengadilan dalam Undang-
undang ini adalah : a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam; dan b
Pengadilan Umum bagi lainnya; Pada perkembangan berikutnya sehubungan dengan
peranan Pengadilan agama dalam periode 1974 sampai dengan 1989 ini adalah lahirnya peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang beserta peraturan pelaksanaannya dan
perkawinan
peraturan pemerintah
nomor 28 tahun 1977 wewenang Pengadilan Agama semakin luas dan mantap.
2. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama
maka semakin mantap eksistensi
Peradilan Agama, baik dalam kedudukannya sebagai Peradilan yang bebas dan mandiri yakni dapat melaksanakan putusannya tanpa melalui fiat ekseksekasi Pengadilan Negeri lagi.
Demikian pula dalam kewenangannya dan hukum Acaranya, semuanya telah ditentukan dalama undang-undang.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Diawali dengan lahirnya Undang-undang Nomor : 35 tahun 1999 tentang perubahan Undang-undang Nomor : 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan : 1)
Badan –badan Peradilan secara organisatoris, Administrative, dan Financial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ini berarti kekuasaan Departemen Agama terhadap Peradilan Agama dalam bidang-bidang tersebut, yang sudah berjalan sejak Proklamasi akan beralih ke Mahkamah Agung.
2)
Pengalihan
organisasi,
administrasi,
dan
Financial
dari
lingkungan-lingkungan : Peradilan Umum. Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung dan ketentuan Pengalihan untuk masing-masing lingkungan Peradilan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang sesuai dengan kekhususan
lingkungan
Peradilan
masing-masing
serta
dilaksanakan secara bertahap selambat-lambatnya 5 tahun. Sedangkan bagi lingkungan Peradilan Agama waktunya tidak ditentukan. 3)
Ketentuan mengenai tatacara pengalihan secara bertahap tersebut ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Selama rentang waktu 5 tahun itu Mahkamah Agung membentuk Tim Kerja, untuk mempersiapkan segala sesuatu termasuk perangkat peraturan Perundang-undangan dalam rangka untuk penyatu atapan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung, pada bulan Juni tahun 2004, Peradilan Agama resmi telah masuk dalam satu atap Pembinaan Organisasi dan finansial pada Mahkamah Agung. Pada Tahun 2006 dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, Peradilan Agama telah bertambah lagi kewenangan
untuk
memeriksa
dan
mengadili
serta
menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan Ekonomi Syariah.
4. Masa Pemerintah Reformasi Pembangunan Sepanjang Era sebelum reformasi, keberadaan Lembaga Peradilan Agama (begitu pula dengan lembaga-lembaga Peradilan lainnya pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh dua lembaga yaitu Yudikatif dan Eksekutif. Disatu sisi, pembinaan tehnis dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan disisi lain, pengaturan
organisasi,
adminitrasi
dan
keuangan
oleh
Departemen Agama. Hal ini memang aturan dasarnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 J.o UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 J.o UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengaturnya demikian. Pada era reformasi keadaan seperti ini dipandang sudah tidak relevan lagi.
Untuk itu Badan-badan Peradilan, baik Peradilan Agama maupun Peradilan-peradilan lainnya, pembinaannya sepatutnya hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung, baik pembinaan yang menyangkut tehnis, maupun yang menyangkut organisasi, adminitrasi dan keuangannya. Untuk terpenuhinya hal tersebut, maka telah dilakukan perubahan/perbaikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 khususnya Pasal 11, yaitu dengan diUndangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 pada tanggal 30 Juli 1999. Dengan demikian, maka sejak saat itu pembinaan Badan Peradilan Agama, juga Badan Peradilanperadilan lainnya, baik yang menyangkut tehnis maupun organisasi,
adminitrasi
dan
keuanganmya
dilakukan
oleh
Mahkamah Agung. Dengan di Undangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tersebut, merupakan peristiwa yang amat bersejarah sebagai tonggak terwujudnya kemerdekaan dan kemandirian Kekuasaan Kehakiman secara utuh dibawah Mahkamah Agung, setelah skian lama pembinaannya dilakukan oleh dua lembaga Kekuasaan yakni Eksekutif (Departemen yang
bersangkutan) dan Yudikatif (Mahkamah Agung).
Pemisah Kekuasaan Eksekutif dari Yudikatif (Departemen Agama dari Peradilan Agama) yang dikehendaki oleh Undang- Undang Nomor 35 Tahun 1999, tidak lain dari pada memantapkan posisi Pengadilan Agama pada segi-segi hukum formal dan tehnis peradilan sehingga akan terwujud Kekuasaan Kehakiman
yang merdeka dengan terselenggaranya peradilan yang bebas dari pengaruh dan intervensi kekuasaan eksekutif.
B. PROFIL PENGADILAN AGAMA KELAS IA BREBES 10. Letak Pengadilan Agama Kelas IA Brebes Pengadilan Agama Kelas IA Brebes saat ini terletak di jalan Ahmad Yani No 92 Brebes.Jawa Tengah, termasuk dalam kawasan jalan Pantura dengan letak georafis berada pada bagian barat wilayah Propinsi Jawa Tengah. Berbatasan dengan : -
Sebelah Utara : Laut Jawa
-
Sebelah Timur : Kota Tegal dan Kabupaten Tegal
-
Sebelah Selatan : Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap
-
Sebelah Barat : Kabupaten Cirebon dn Kabupaten Kuningan
Sedang
posisi
koordinat
Pengadilan
Agama
Kelas
IA
Brebesterletak pada koordinat adalah 108° 41‟37,7‟ sampai 109° 11‟28‟92” Bujur Timur; 6°
44 56‟5” sampai 7° 20 51‟48”
Lintang Selatan. Kabupaten Brebes memiliki luas wilayah 1.902 km2 11. Wilayah Yuridis Pengadilan Agama Kelas IA Brebes Secara administratif yuridiksi Pengadilan Agama Kelas IA Brebes meliputi 17 Kecamatan dengan 5 Kelurahan / 292 Desa
yaitu : 1. Kecamatan Banjarharjo 2. Kecamatan Bantarkawung 3. Kecamatan Brebes 4. Kecamatan Bulakamba 5. Kecamatan Bumiayu 6. Kecamatan Jatibarang 7. Kecamatan Kersana 8. Kecamatan Ketanggungan 9. Kecamatan Larangan 10. Kecamatan Losari 11. Kecamatan Paguyangan 12. Kecamatan Salem 13. Kecamatan Sirampog 14. Kecamatan Songgom 15. Kecamatan Tanjung 16. Kecamatan Tonjong 17. Kecamatan Wanasari
12. Visi Misi serta Program Pengadilan Agama Kelas IA Brebes Yang diemban dalam Visi dan Misi Pengadilan Agama Brebes “Terwujudnya citra dan wibawa serta kemandirian Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan sebagai Peradilan Negara yang sejajar dengan peradilan lainnya bermartabat dan dihormati demi tegaknya hukum keadilan yang mampu memberikan pelayanan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk Mencapai Visi tersebut, maka ditetapkan Misi Pengadilan Agama Brebes sebagai berikut : 1.
Menyelenggarakan seksama
dan
pelayanan
sewajarnya
Yudisial
serta
dengan
Mengayomi
Masyarakat; 2.
Menyelenggarakan Pelayanan Non Yudisial yang bersih dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN );
3.
Meningkatkan Pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya Peradilan.
4.
Mengembangkan penerapan Manajemen administrasi modern dalam Pengurusan penanganan perkara, sarana
prasarana,
pengelolaan
pengurusan kepegawaian.
keuangan
dan
Bahwa untuk memenuhi dan melaksanakan Visi dan Misi sebagaimana tersebut diatas diperlukan program kerja sebagai penjabaran dan pelaksanaan dari Visi dan Misi tersebut. Pengadilan Agama Brebes sebagai sebuah institusi Peradilan Tingkat Pertama yang mempunyai peringkat Kelas IA dengan jumlah perkara yang rata-rata setiap bulannya 500 perkara., ditunjang oleh struktur organisasi profesionil finansial, sumber daya manusia ( SDM ) serta sarana dan Prasarana yang ada, adalah merupakan suatu nilai strategis untuk melaksanakan tugas-tugas pokoknya yang telah diamanatkan
oleh
Undang-undang
Negara
Republik
Indonesia, sesuai dengan Visi dan Misi Pengadilan Agama Brebes.
Dalam rangka untuk mewujudkan arah tersebut diperlukan rencana strategis program kerja, yang akan menunjukan, bahwa kegiatan usaha yang akan dilaksanakan menjadi terarah dan terprogram, dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan apa-apa yang menjadi hambatan di tahun-tahun sebelumnya. Visi Pengadilan Agama Brebes, yaitu terwujudnya Peradialan yang bersih dan bermartabat yang mampu memberikan pelayanan secara sederhana cepat dan biaya
ringan, merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Pengadilan Agama dalam melakukan aktifitasnya. Pernyataan Visi Peradilan Agama Brebes mengandung beberapa pokok pengertian sebagai berikut: Pengadilan Agama Brebes mengandung arti secara kelembagaan dan secara organisasi, serta secara fungsional. Pengertian secara kelembagaan: Pengadilan Agama Brebes adalah Peradilan Tingkat Pertama dibawah Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang merupakan Peradilan Tingkat Banding, yang susunanya terdiri dari pimpinan ( Ketua dan Wakil ), Hakim Anggota Panitera / Sekretaris, beserta Seluruh Staf ( Pejaba Struktural / Non Struktural ). Pengertian secara fungsional:
Pengadilan
Agama
Brebes adalah kinerja seluruh fungsionalis peradilan yakni fungsi kinerja Pimpinan ( Ketua dan Wakil Ketua ), kinerja Hakim, Kinerja Pejabat Kepaniteraan ( Panitera, Wakil Panitera,
Panitera
Muda
Gugagatan,
Panitera
Muda
Permohonan, Panitera Muda Hukum dan Panitera Pengganti kinerja Jurusita ( Jurusita pengganti ), Pejabat Struktural / Fungsional Kesekretariatan dan Staf. Berwibawa mengandung arti, kekuasaanya diakui dan ditaati serta ada pembawaan untuk dapat menguasai dan dihormati oleh orang lain melalui sikap dan tikngkahlaku
yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik. Pelayanan secara sederhana cepat dan biaya ringan dikandung
maksud
untuk
memenuhi
harapan
pencari
keadilan, yaitu pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan daengan cara yang efisien dan efektif, biaya perkara dapat dipikul oleh rakyat. Namun demikian dapat dipikul oleh rakyat. Namun demikian dalam pemeriksaan perkara tidak mengabaikan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.
13. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kelas IA Brebes Pengadilan Agama Brebes sebagai sebuah institusi Peradilan Tingkat Pertama yang mempunyai peringkat Kelas IA dengan jumlah perkara yang rata-rata setiap bulannya 500 perkara., ditunjang oleh struktur organisasi profesionil finansial, sumber daya manusia ( SDM ) serta sarana dan Prasarana yang ada, adalah merupakan suatu nilai strategis untuk melaksanakan tugas-tugas pokoknya yang telah diamanatkan
oleh
Undang-undang
Negara
Republik
Indonesia, sesuai dengan Visi dan Misi Pengadilan Agama Brebes. Dalam rangka untuk mewujudkan arah tersebut diperlukan rencana strategis program kerja, yang akan menunjukan, bahwa kegiatan usaha yang akan dilaksanakan
menjadi terarah dan terprogram, dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan apa-apa yang menjadi hambatan di tahun-tahun sebelumnya. Pengadilan Agama Brebes tugas pokok dan fungsi adalah melaksanakan kekuasaan kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai salah satu Pengadilan Tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara yang
menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Disamping
tugas
dan
kewenangan
tersebut,
pengadilan Agama Kelas IA Brebes mempunyai fungsi : 1. Memberikan pelayanan teknis yudisial dalam perkara tingkat pertama; 2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara tingkat pertama 3. Memberikan
keterangan,
pertimbangan
dan
nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi Pemerintah apabila diminta; 4. Mengadakan Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Wakil
Sekretaris,
Pengganti, Pegawai
Jurusita,
Wakil
Panitera,
Jurusita
Panitera
Pengganti
dan
5. Mengadakan
Pengawasan
terhadap
jalannya
peradilan serta menjaga agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. 6. Memberikan
pelayanan
administrasi
kepada semua unsur dilingkungan
umum
Pengadilan
Agama Brebes 7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti pelayanan riset/penelitian bagi para mahasiswa. Penyuluhan hukum, monitoring istbat kesaksian rukyat hilal dan memberikan keterangan/nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan waktu shalat.
14. Kekuasaan dan Kewenangan Peradilan Agama Kelas IA Brebes Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan kini telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama adalah memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara fitingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : a. Perkawinan
b. Waris c. Wasiat d. Hibah e. Wakaf f. Zakat g. Infak h. Shadaqah i. Ekonomi Syariah Adapun yang dimaksud dengan „ Perkawinan “ adalah hal-hal
yang
diatur
dalam
undang-undang
mengenai
perkawinan yang berlaku dan dilakukan menurut syariah antara lain : 1. Izin beristri lebih dari seorang 2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orangtua, wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat 3. Dispensasi kawin; 4. Pencegahan perkawinan; 5. Penolakan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; 6. Pembatalan Perkawinan; 7. Gugatan kelalaean atas kewajiban suami dan isteri 8. Pencegahan karena talak; 9. Gugatan Percerian 10. Penyelesaian harta bersama 11. Penguasaan anak-anak
12. Ibu
dapat
memikul
biaya
pemeliharaan
dan
pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya; 13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri; 14. Putusan mengenai sah tidaknya seorang anak; 15. Putusan mengenai pencabutan kekuasaan orang tua 16. Pencabutan kekuasaan wali 17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut; 18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya; 19. Pembenaran kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya; 20. Penetapan asal usl seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam; 21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran; 22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan sejalan menurut ketentuan peraturan yang lain;
Yang dimaksud dengan “ waris “ adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penetuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Yang dimaksud dengan „Wasiat„ adalah pembuatan seseorang memberikan suatu benda/manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, Yang berlaku setelah pemberi tersebut meninggal dunia.
Yang dimaksud dengan ‟hibah‟ adalah pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum untuk dimiliki. Yang dimaksud dengan ‟Wakaf‟ adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (Wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Yang dimaksud „zakat‟ adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
Yang dimaksud dengan „infaq‟ adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi
kebutuhan,baik
makan,minuman,mendermakan,memberikan
berupa rizki
berdasarkan rasa ikhlas,dan karena Allah Subhanahu Wataala. Yang dimaksud dengan „Shadaqah‟ adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan suka rela tanpa di batasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wataala pahala semata. Yang dimaksud ‟Ekonomi Syariah‟ adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsipprinsip syariah,antara lain meliputi: a. Bank syariah; b. Lembaga keuangan mikro syariah; c. Asuransi syariah; d. Reasuransi syariah; e. Reksadana syariah; f. Obligasi syariah; g. Surat berharga berjangka menengah syariah; h. Sekuritas syariah; i .pembiayaan syariah; j. Pegadaian syariah; k. Dana pensiun lembaga keuangan syariah dan
l. Bisnis syariah
Dari beberapa kegiatan usaha syari’ah di atas dapat diperiksa perkara yang akan dihadapi Pengadilan Agama Brebes mendatang menjadi lebih kompleks dengan tingkat tantangan yang akan dihadapi lebih berat. Sumber daya hakim yang sekarang ada harus merespon secara serius terhadap perkaraperkara baru di bidang ekonomi syari’ah dengan cara meningkatkan kompetensi skiil dan keilmuan tentang perkara ekonomi syari’ah. Oleh karena itu penambahan kewenangan pengadilan agama dalam perkara ekonomi syari’ah ini dapat menjadikan peluang untuk lebih maju dan perkembangan lebih pesat. Akan tetapi jika sumber daya manusianya tidak merespon dengan baik maka hanya akan menjadi hambatan yang dapat menganggu kestabilan kegiatan peradilan agama itu sendiri.
Disamping itu, tantangan lain dari Pengadilan Agama Brebes adalah letak wilayah kabupaten Brebes yang sebagian besar adalah pedesaan, sehingga pegawai Pengadilan Agama Brebes bekerja secara ekstra. Namun untuk menghadapai kendala itu, Pengadilan Agama Brebes membuat suatu terobosan yang cukup efektif dilaksanakan, yaitu dengan cara melakukan sidang keliling guna menjangkau dan mempermudah daerah Brebes yang terpencil. Dan Pengadilan Brebes juga menyediakn Pos
Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang berfungsi untuk membantu masyarakat yang tidak mampu, yang meliputi antara lain : a.
Bantuan memberikan Konsultasi Hukum
b.
Bantuan memberi Nasihat Hukum
c.
Bantuan membuat Surat Gugatan/Permohonan/Jawaban
d.
Gugatan/Permohonan.
e.
Pendampingan Advokat Khusus perkara Jinayat di Mahkamah Syari’ah
15. Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Brebes a.
Sumber Daya Manusia Tekhnis Yudisial Dalam
upaya
untuk
meningkatkan
kualitas
dan
kemampuan tenaga teknis odisial agar menjadi tenaga teknis yudisial yang professional maka telah dilakukan pembinaan secara terus menerus melalui: a. Rapat koordinasi / kerja antara pimpinan / ketua dengan para hakim dan pejabat fungsional secara berkala setiap bulan dan seluruh pegawai dan staf.
b. Melakukan rapat kerja antara pimpinan / ketua dengan seluruh pegawai, secara incidental / sewaktuwaktu
karena
ada
kepentingan
yang
harus
disampaikan kepada seluruh pegawai. c. Diskusi membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan hokum / teknis yudisial yang diikuti oleh
para hakim dilaksanakan tanggal 17 setiap bulan.
b. Sumber Daya Manusia Non Yudisial Sebagaimana dalam pembinaan sumber daya manusia untuk teknis yudisial maka untuk meningkatkan yang berkualitas dan professional dibidang Non Teknis Yudisial / administrasi agar menjadi tenaga administrasi yang terlatih maka telah dilakukan pembinaan yang dilakukan secara terus menerus, meliputi : a. Pertemuan rutin / Rapat Kerja bagi tenaga Non Yudisial / Kesekretariatan dengan pimpinan dan Hakim Pengawas Bidang yang dilaksanakan paling kurang sekali dalam satu bulan. b. Pembinaan oleh Hakim Pengawas Bidang baik dilakukan secara periodik maupun insedental, sesuai dengan kepentingannya. c. Mengadakan pelatihan SIADPA dan SIPP yang telah dilaksanakan
beberapa
kali
dengan
tenaga
pembimbing Tutor / Pelatih dari luar Pengadilan Agama Brebes. Memberikan kesempatan bagi tenaga non teknis yudisial
untuk
mengikuti
pendidikan
/
latihan
untuk
mengembangkan karier menjadi tenaga professional melalui pendidikan / latihan kedinasan maupun melalui pendidikan formal yang lebih tinggi S.1 atau S.2.
16. Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Sebuah lembaga tak bisa berproses tanpa adanya sarana dan prasarana. Dibawah ini adalah sebagian dari bentuk alat penunjang di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes. Berikut laporan sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes : a.
Sarana dan prasarana gedung Bangunan kantor Pengadilan Agama Kabupaten Brebes
berdiri sejak tahun 1979 sampai saat ini masih menempati gedung seluas +_ 450 m2 yang dibangun diatas tanah seluas +_ 500 m2 untuk Ruang Sidang dan Ruang Kepaniteraan dengan biaya DIK tahun 1999/2000, dengan demikian sarana dan prasarana Gedung Kantor Pengadilan Agama Brebes yaitu :Ruang kerja ketua, Ruang kerja Wakil Ketua, Ruang Panitera Sekertaris, Kesekretariatan, Perpustakaan, Ruang kearsipan, Ruang pendaftaran, Ruang Panitera Pengganti, Ruang tunggu, Ruang kepaniteraan, dan Ruang Sidang I, II dan III, Ruang IT, Ruang PTT, Tempat Ibadah, Parkir, Ruang Juru Sita. Upaya untuk memperoleh tanah untuk pembangunan gedung kantor yang memenuhi standar kelas IA Pengadilan Agama Brebes telah terpenuhi. b. Sarana dan Prasarana Persidangan 1. Ruang Sidang Ruang siding yang dimiliki oleh Pengadilan Agama
Brebes ada dua ruangan, dimana demikian rapi sehingga mencerminkan kewibawaan Pengadilan. Lantai tempat majelis Hakim lebih tinggi dari lantai para pihak yang berperkara dan para saksi, kurang lebih 20cm-25cm.
2. Peralatan Sidang a.
Meja Majelis Hakim dengan tutup meja dari kain yang berwarna hijau berbentuk persegi panjang.
b.
Kursi untuk ketua majelis atau Hakim ketua terletak ditengah antara kedua Hakim anggota, sedang untuk panitera kursi maupun mejanya tersendiri dan terletak lebih belakang disebelah kiri dari muka.
c.
Al-Qur’an untuk pengambilan sumpah.
d.
Palu siding, kalender dan jam.
3. Pakaian Sidang
Hakim mengenakan pakaian sidang untuk Hakim, memakai pita, celana panjang warna gelap (Hitam), memakai baju toga, berkopiah, dan bersepatu hitam. Panitera mangenakan pakaian resmi berdasi dan berkopiah serta mengenakan jas untuk yang laki-laki, sedangkan untuk perempuan hamper serupa tapi berjilbab / berkerudung. Untuk mereka yang berperkara adalah mengenakan pakaian bebas tetapi sopan dan tidak boleh mengenakan jaket, topi, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
c. 1.
Sarana dan Prasarana Operasional
Ruang Operasional a)
Ruangan sidang ada dua terletak di tengah lantai satu pengadilan Agama Kelas IA Brebes
b)
Ruang Ketua Pengadilan Agama
c)
Ruangan Wakil Pengadilan Agama
d)
Ruangan Panitera Sekertaris
e)
Ruangan Mediasi
f)
Ruangan Hakim
g)
Ruangan Panitera
h)
Ruangan Panitera Pengganti
i)
Ruangan Juru Sita
j)
Ruangan Bagian Umum
k)
Ruangan tunggu ada dua, yaitu ruang tunggu untuk dipanggil sidang dan pembayaran administrasi yang berada dekat dengan ruang Panitera dan ruang sidang, dan yang kedua adalah ruang tunggu untuk pendaftaran perkara.
l)
2.
Ruang Arsip
Kendaraan Operasional a) Tiga Mobil b) Delapan Motor untuk operasional kantor dan jurusita
3.
Peralatan Operasional
a) Meja Kursi untuk kepegawaian dan lain sebagainya disesuaikan dengan kebutuhan. b) Buku dan kertas yang terkait dengan kebutuhan pengadilan Agama. c) Komputer 23 unit, printer 18 unit, laptop 7 unit alat, kipas angin 13 unit, AC Split 5 unit.
d. Sarana dan Prasarana Non Operasional Ruangan Non Operasional : a)
Ruang ibadah ( Musola ) dalam proses pembangunan
b)
Tempat wudlu
c)
Ruang Perpustakaan
d)
Kantin
e)
Ruang Tamu
f)
Kamar mandi
g)
Tempat parkir kendaraan
17. Struktur Organisasi Kantor Penadilan Agama Brebes Beserta Tugasnya Dalam sebuah organisasi tentunya kita tidak akan lepas dengan namanya struktur organisasi, struktur mempunyai peranan yang cukup penting, selain untuk formalitas publik juga untuk menerangkan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak. Dikatakan langsung karena sifatnya yang jelas dan legal dan bisa
pula dikatakan tidak, karena memang tidak selalu dibedakan secara umum. Hanya kalangan tertentu yang mengetahui akan hal itu. Begitu pula Pengadilan Agama Brebes mempunyai tatanan birokrasi guna lancarnya sbuah lembaga tersebut. Mengingat pentingnya tatanan itu kami membagi dua jenis struktur organisasi tersebut sesuai praktek pengalaman lapangan (PPL) kami. Petama dalah secara tertulis (berita acara), yakni menerangkan siapa-siapa saja yang menduduki tataran ini sesuai job diskripsinya. Yang kedua adalah kita tunjukan dalam sebuah gambar (bagan) secara singkat, padat, dan jelas tentunya. Adapun bagan bisa dilihat dalam halaman lanjutan. Struktur
Organisasi
Pengadilan
Agama
Brebes
berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahn 2006, keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, No : 004/SK/11/1992 jo 303 Tahun 1990 sebagai berikut :
a) KETUA
PENGADILAN
AGAMA
KELAS
IA
BREBES Berikut daftar ketua Pengadilan Agama Kelas IA Brebes TAHUN GOLONGAN
PENDIDIKAN
(TERAKHIR)
TERKHIR
NAMA NO
MENDUDUKI JABATAN
1.
KH. MOHAMMAD MA‟RUF
SR -
1944 s/d 1949
2.
KH.ABDUL WAHID
SR
1949 s/d 1958
SR
1958 s/d 1962
SR
1962 s/d 1966
SR
1966 s/d 1971
SR
1971 s/d 1979
Sarjana Muda
1979 s/d 1980
Sarjana
1980 s/d 1990
Sarjana
1990 s/d 1997
Sarjana
1997 s/d 2002
Sarjana
2002 s/d 2007
Pasca Sarjana
2007 s/d 2010
Pasca Sarjana
2010 s/d 2012
Pasca Sarjana
2012 s/d 2014
Pasca Sarjana
2014 s/d 2016
Pasca Sarjana
2016-
-
3.
M.S.CHOZIM -
4.
ZAWAWI -
5.
KH. MUCHIDIN -
6.
KH.ABU NASIR HASAN -
7.
NUR SUHUD, BA. -
8.
Drs. H. SYAMSUL FALAH, SH. IV/c
9.
Drs. H. KHOLIL HANAFI, SH. IV/d
Drs. H. CHAERUDIN ZAENI, SH. 10.
IV/d
Drs. H.M.DJAMHURI RAMADHAN, SH. 11.
IV/d
Drs. H.M. MANSHUR, SH.MH. 12.
13
IV/d
Drs. H. MASYKURIN HAMID, S.H M.SI IV/d
14
Drs. H. AHMAD MUNTHOHAR, SH,M.H IV/d
15
Drs.Rd. MAHBUB TOBRI, MH IV/d
16
IV/d
Drs. H.Abd Basyir, M.Ag
Tugas dan wewenang ketua PA : 1) Menetapkan/Menentukan
hari-hari
melakukan persidangan perkara. 2) Menetapkan.
tertentu
untuk
a. Menetapkan Panjar Biaya Perkara. b. Dalam
hal
mampu,ketua
Penggugat/Tergugat dapat
mengijinkannya
tidak untuk
beracara secara prodeo. 3) Membagi perkara gugatan dan permohonan kepada hakim untuk disidang. 4) Dapat mendelegasikan wewenang kepada wakil ketua untuk membagi perkara permohonan dan menunjuk hakim untuk menyidangkannya. 5) Menunjuk
hakim
untuk
mencatat
gugatan
atau
permohonan secara lisan. 6) Memerintahkan
kepada
jurusita
untuk
melakukan
pemanggilan,agar terhadap termohon dapat dilakukan eksekusi atau teguran (danmaning) untuk memenuhi putusan yang telah berkekuatan hokum tetap,putusan serta merta,putusan provisi dan pelaksanaan eksekusi lainnya. 7) Memerintahkan kepada jurusita untuk melakukan somasi 8) Kewenangan a. Berwenang untuk menangguhkan eksekusi untuk jangka waktu tertentu dalam hal ada gugatan perlawanan. b. Berwenang menangguhkan eksekusi dalam hal permohonan peninjauan kembali hanya atas
perintah Ketua Mahkamah Agung. 9) Memerintahkan ,memimpin,serta mengawasi eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku. 10) .Menetapkan a. biaya jurusita b. biaya eksekusi 11) Menetapkan: a. Pelaksanaan lelang. b. Tempat pelaksanaan lelang. c. Kantor Lelang Negara sebagai pelaksana lelang. 12) Melaksanakan putusan serta merta a. Dalam hal perkara dimohonkan banding,wajib meminta ijin kepada Pengadilan Tinggi b. Dalam hal perkara dimohonkan kasasi wajibminta ijin Kepada Mahkamah Agung. 13) .Menyelesaikan permohonan kewarganegaraan. 14) .Melakukan
penyumpahan
terhadap
permohonan
kewarganegaraan yang terhadap memperoleh surat keputusan presiden. 15) .Menyelesaikan buku khusus untuk anggota Hakim Majelis
lainnya
dalam
memutus
perkara
serta
merahasiakannya. 16) a.
Mengawasi
pelaksanaan
court
calendar
dan
mengumumkannya pada pertemuan berkala para hakim. b. Meneliti court calendar dan membina hakim agar
memutus perkara yang diserahkan kepadanya paling lama 6 bulan. 17) Mengevaluasi Laporan mengenai penanganan perkara yang
dilakukan
olehg
Hakim
dan
Panitera
Pengganti,selanjutnya mengirimkan Laporan dan hasil evaluasinya secara perodik kepada PTA dan MA. 18) .Memberikan izin berdasarkan ketentuan Undang-Undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan daftar catatan risalah berita berkas perkara.
19) .Meneruskan SEMA, PERMA dan surat-surat dari MA/PTA yang berkaitan dengan hukum dan perkara kepada
Hakim,Panitera,Panitera
Muda,Panitera
Pengganti dan Jurusita.
WAKIL KETUA PENGADILAN Tugas dan wewenang : 1) Menggatikan Ketua dalam memimpin Pengadilan Agama dalam hal ketua berhalangan. 2) Membantu
Ketua
pengadilan
Agama
dalam
menjalankan kegiatan peradilan dalam pengadilan Agama 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada kinerja seluruh pegawai atau pejabat pengadilan Agama 4) Memimpin
persidangan
terhadap
perkara
yang
ditanganinya
dan
bertanggung
jawab
terhadap
penyelesaian perkara tersebut 5) Memaparkan seluruh pengawasan kepada Ketua 6) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada Ketua
HAKIM A. Ketua Majlis Tugas dan Wewenag 1) Menetapkan Hari Sidang 2) Menetapkan Sita Jaminan
3) Bertanggung jawab atas pembuatan dan kenenaran berita acara persidangan dan menanda tanganinya sebelum siding berikutny. 4) Mengemukakan pendapat dalam musyawarah 5) Menyiapkan dan memanaf putusan lengkap untuk ucapan 6) Hakim wajib menanda tangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan 7) Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati,apakah pelaksanaan tugas umpamanya mengenai
penyelenggaraan
administrasi
perkara
perdata dan eksekusi serta melaporkanya kepada pimpinan Pengadilan. 8) Mempelajari
dan
mendiskusikan
secara
berkala
kepustakaan hokum yang diterima dari Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung.
B. Hakim Anggota Tugas dan Wewenag 1) Bersama-sama Ketua Majlis bertanggung jawab terhadap berkas perkara ang ditanganinya 2) Mengikuti persidangan Majlis Hakim sesuai jadwal 3) Mempelajari berkas perkara (berita acara dan suratsurat lainya sebelum sidang)
4) Memberikan masukan-masukan kepada ketua majlis dalam musyawarah atau penyelesaian perkara yang ditangani. 5) Membantu Ketua Majlis dalam membuat konsep penetapan atau putusan 6) Membantu Ketua majlis dlam membina Panitera pengganti 7) Menandatangani asli putusan dan penetapan 8) Melaksanakan diberikan
atau
tugas-tugas yang
pengadilan
PANITERA/SEKERTARIS
atau
kegiatan
diperintahkan
oleh
yang ketua
Tugas dan wewenang : 1) Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalanya sidang Pengadilan. 2) Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara putusan dokumen,akta,buku daftar,biaya perkara,uang titipan pihak ke tiga,surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan. 3) Mengatur tugas Wakil Panitera,Panitera Muda dan Panitera Pengganti. 4) Menerima
sertamembuat
daftar
semua
perkara
Permohonan kewarganegaraan dan daftar badan hokum yang diterima di kepaniteraan. 5) Membuat salinan putusan. 6) Memberitahukan putusan verstek.
7) Membuat akta-akta. 8) Melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan. 9) Pemungutan biaya-biaya Pengadilan dan menyetorkan ke kas Negara. 10) Mengirimkan
berkas
perkara
yang
dimohonkan
banding/kasasi/PK 11) Melaksanakan,melaporkan
dan
mempertanggung
jawabkan eksekusi yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan.
12) Melaksanakan,mengawasi dan melaporkan pelelangan yang ditugaskan oleh ketua Pengadilan. 13) Menerima
uang
titipan
pihak
ke
tiga
dan
melaporkannya kepada ketua Pengadilan.
WAKIL SEKRETARIS Tugas dan wewenang : 1)
Membantu pimpinan pengadilan Agama dalam membuat program kerja jangka pendek, jangka sedang dan jangka panjang
2)
Membantu sekretaris dalam membina dan mengawasi pelksanaan tugas-tugas administrasi umum
3)
Melaksanakan tugas-tugas sekretaris apabila berhalangan
4)
Melaksanakan tugas lain yang didelegasikan kepadanya
5)
Membantu dan melaksanakan kordinasi dengan meberikan bimbngan serta pegawasan tehadap bawahanya dalam menyusun administrasi.
6)
Membuat rencana kerja dan jadwal kegiatan pada tahun yang bersangkutan ( tahun berjalan).
7)
Membuat dan menandatangani kontrak atau surat perintah kerja ( SPK ) berita acara penelitian, penawaran, berita acara serah terima dan syarat-syarat lain yang berhubungan dengan pengadaan peran atau jasa.
8)
Membuat dan menandatangani Surat perintah Pembayaran (SPP ) yang dikirim kepada penguasa pengguna anggaran atau pengguna barang.
9)
Membuat dan menandatangani surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran uang, termasuk perjalan dinas.
10)
Membuat Evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan yang
diketahuinya meliputi prosentasi pelaksanaan kegiatan bak yang mencakup saaran pengeluaran maupun dampak kegiatan tersebut kepada pengguna anggaran/ barang secara perodik bulanan, tri wulan, semesteran dan tahunan ke tingkat banding, tingkat pertama lewat banding dn di teruskan ke MA 11)
Membuat rencana kerja dan anggaran yang di lengkapi perincian biaya ( RAB ) serta krangka acuan data pendukung lainnya untuk anggaran tahunan berikutnya.
12)
Membuat daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3 ) bagi bawahannya setip akhir.
13)
Melaksanakan tgas-tugas lain yang di berikan kepadanya
WAKIL PANITERA Tugas dan wewenang : 1)
Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalanya sidang Pengadilan.
2)
Membantu Panitera untuk secara langsung membina meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara,antara lain ketertibanj dalam ketertiban dalam mengikuti register perkara,membuat Laporan periodic dan lain-lain.
3)
Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.
4)
Melaksanakan tugas yang telah didelegasikan kepadanya.
5)
Melayani upaya hukum pihak yang berperkara, banding, kasasi, PK, dan lain-lain.
6)
Membuat daftar penilaian pekerjaan ( DP3) terhadap bawahannya.
7)
Membuat rencana kerja dan laporan hasil kerja serta melaporkannya kepada atasanya langsung.
8)
Melaksanakan penyelesaian bantuan rohaniawan dari instansi lain, pelayanan hisab dan ru’yatul hilal
PANITERA MUDA HUKUM Tugas dan wewenang 1)
Bertanggung jawab
terhadap
ketertiban
administrasi
pelaporan perkara dan pelayanan sumpah dan fatwa Hukum Islam serta tugas extra yustisial lainnya seperti hisab rukyat,pengukuran arah kiblat,jadwal sholat dan pembinaan rohani pegawai Pengadilan Agama Pekalongan; 2)
Melaksanakan tugas-tugas sebagai Panitera pengganti;
3)
Melaksanakan tugas9tugas meja III yaitu menerima memori
dan
kontra
memori
banding,kasasi
dan
peninjaunan kembali dan membuat laporan perkara; 4)
Memproses banding,kasasi dan peninjauan kembali secara tertib dan cepat sesuai ketentuan pola bindalmin;
5)
Menyerahkan
akta
cerai,salinan
putusan/penetapan
Pengadilan Agama,Pengadilan Tingkat Banding maupun putusan Mahkamah Agung kepada yang berkepentingan; 6)
Menyelenggarakan penetapan kearsipan perkara secara baik;
7)
Membuat dan mengirim laporan perkara baik bulanan maupun berkala tepat waktu atau selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya;
8)
Memasukan
data
perkara
dalam
computer
setiap
hari,mengolah dan menyajikannya dalam papan data statistic yang disediakan; 9)
Membuat rencana kerja harian atau mingguan dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Wakil Panitera;
10)
Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan/diperintahkan pejabat atasannya
PANITERA MUDA GUGATAN Tugas dan wewenang 1)
Bertanggung Jawab terhadap ketertiban administrasi perkara gugatan;
2)
Melaksanakan tugas-tugas sebagai Panitera Pengganti;
3)
Melaksanakan tugas-tugas Meja II Yaitu menerima surat gugatan,permohonan,verzet
dalam
rangkap
sekurang-
kurangnya tiga rangkap dan SKUM yang di bubuhi tanda lunas; 4)
Mencatat nomor perkara dalam surat gugatan/permohonan sesuai dengan nomor perkara dalam SKUM tersebut lalu memasukkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
5)
Menyerahkan
Kembali
salinan
satu
rangkap
surat
gugatan/permohonan atau perlawanan (verzet) SKUM kepada Penggugat/Pemohon atau Pelawan; 6)
mencatat data perkembangan persidangan yanmg diberikan oleh Panitera Pengganti ke dalam buku register setiap kali selesai persidangan;
7)
Membuat rencana kerja harian atau mingguan dan melaporkan pelaksanaannya Kepada Wakil Panitera 8)
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan
oleh Pejabat atasannya
PANITERA MUDA PERMOHONAN Tugas dan wewenang 1)
Bertanggung Jawab terhadap ketertiban administrasi perkara permohonan;
2)
melaksanakan tugas meja I yaitu mendaftar perkara gugatan/permohonan dan verzet yang masuk serta meneliti kembali persyaratan berkas perkara tersebut;
3)
Memberikan
penjelasan
seperlunya
kepada
pencari
keadilan dalam menyusun surat gugatan/permohonan sesuai hokum acara termasuk yang berperkara secara prodeo; 4)
Menerbitkan SKUM biaya perkara gugatan, permohonan, banding,kasasi, peninjauan kembali, desente, pensitaan (CB) dan eksekusi;
5)
Menerima pernyataan banding,kasasi dan peninjauan kembali dan setelah persyaratan terpenuhi selanjutnya meneruskan proses permohonan tersebut kepada petugas meja III;
6)
Melaksanakan tugas-tugas sebagai Panitera Pengganti;
7)
Mengumpulkan data perkara permohonan,mencatat data perkembangan persidangan yang diberikan oleh panitera pengganti
ke
dalam
buku
register
setiap
kali
persidangan,sebagai bahan pelaporan setiap bulanya; 8)
Membuat rencana kerja harian atau mingguan serta melaporkannya kepafa Wakil Panitera;
9)
Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan
Pejabat atasannya.
PANITERA PENGGANTI Tugas dan wewenang : 1)
Panitera Pengganti membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalanya sidang Pengadilan
2)
Membantu Hakim dalam hal :
-
Membuat penetapan hari sidang.
-
Membuat penetapan sita jaminan.
-
Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya.
-
Mengetik keputusan.
3)
Melaporkan kepada Panitera Muda Perdata untuk dicatat dalam register perkara.
-
Penundaan hari-hari sidang.
-
Perkara yamng sudah putus berikut amar putusannya.
4)
Menyerahkan berkas perkara Kepada panitera Muda Perdata bila telah selesai di minutasi
JURUSITA Tugas dan wewenang 1)
Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua Pengadilan,Ketua Sidang dan Panitera.
2)
Menyampaikan
pengumuman
,teguran,protes
dan
pemberitahuan putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang.
3)
Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Agama,dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-suratnya yang syah apabila menyita tanah.
4)
Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya di serahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan,antara lain kepada BPN bila terjadi penyitaan sebidang tanah (PP 10/1961 jo pasal 198-199 HIR).
5)
Melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ke tiga serta membuat berita acaranya.
6)
Melaksanakan tugasnya di wilayah PA yang bersangkutan.
BENDAHARA DIPA Tugas dan wewenang 1)
Melaksanakan tugas sebagai bendaharawan gaji dan bendaharawan pengeluaran
2)
Membayar gaji kepada pegawai
3)
Menyetorkan pajak/PPH pasal 21 dan pajak tahunan
4)
Mengirimkan daftra gaji peagwai ke KPPN
5)
Mengambil uang di Bank/Kantor POS
6)
Menandatangani cek dan spesimen
7)
Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya
TUGAS PENGAWAS BIDANG PROSEDUR BIDANG GUGATAN / PERMOHONAN 1)
Memeriksa prosedur penerima perkara tingkat pertama
2)
Memeriksa prosedur penerima perkara tingkat banding/kasasi/PK
TUGAS PENGAWAS BIDANG KEUANGAN 1)
Buku keuangan
-
Buku jurnal
-
Buku jurnal tingkat pertama
-
Buku jurnal permohonan banding
-
Buku jurnal permohonan kasasi
-
Buku jurnal prmohonan PK
-
Buku jrunal permohonan ekskusi
-
Buku kas bantu
2) Buku Induk Keuangan Perkara 3) Buku Induk Keuangan Ekskusi 4) Penerimaan Uang Hak-Hak Kepaniteraan
TUGAS PENGAWAS BIDANG KEARSIPAN
1)
Pemberkasan dan Minutasi
2)
Kearsipan Perkara
-
Tahap Pertama
-
Tahap Kedua
-
Tahap Ketiga
TUGAS LAPORAN BIDANG LAPORAN 1) Laporan Bulanan a.
Laporan keadaan perkara perdata (L1-A1)
b.
Laporan Keuangan (L1-A7)
2) Laporan Perkara 4 Bulan a.
Laporan perkara yang dimohonkan banding (L1-A2)
b.
Laporan yang di mohonkan Kasasi
c.
Laporan perkara yang dimohonkan PK
d.
Laporan keadaan perkara perdata yang dimohonkan Eksekusi
3) Laporan 6 bulan -
Laporan tentang kegiatan Hakim
TUGAS PENGAWAS BIDANG REGISTER 1)
Memeriksa Register Induk Perkara Gugatan
2)
Memeriksa Register Induk Perkara Permohonan
3)
Memeriksa Register Permohonan Banding 4)
Memeriksa Register Permohonan Kasasi
5)
Memeriksa Register Permohonan PK
6) Memeriksa Register Surat Kuasa Khusus 7) Memeriksa Register Penyitaan Barang Tidak Bergerak 8) Memeriksa Register Penyitaan Barang Bergerak 9) Memeriksa Register Somasi (Teguran)
10) Memeriksa Register Ekskusi
TUGAS PENGAWAS BIDANG UMUM 1)
Kepegawaian
a.
Meneliti Kelengkapan tata usaha kepegawaian
b.
Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan DP3
c.
Daftar urut kepangkatan (DUK)
d.
Pengelolaan kenaikan pangkat
e.
Penaikan gaji berkala (KGB)
f.
Pendidikan dan penjenjangan
g.
Kesejahteraan pegawai
h.
Pengisian jabatan
2)
Keuangan
3)
Investaris
4)
Perpustakaan
Secara struktural mekanisme perkantoran Pengadilan Agama Brebes di bawah pimpinan Ketua dan Wakil Ketua selaku unsur pimpinan. Terhadap Hakim Angota bentunya bersifat koordinasi, sedangkan terhadap Panitera/Sekretaris serta seluruh pejabat yang berada dibawahnya bersifat komando. Untuk keperluan pembinaan selain secara berjenjang yang diakukan oleh Pejabat Struktural yang ada, juga di bentuk Hakim Pengawas bidang sebagaimana SK Ketua Pengadilan
Agama Brebes Nomor : W11-A2/07/Kp.04.6/2010 Tanggal 4 Januari 2010 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Tugas.
18. Pelayanan Publik
Pelayanan Publik, KETUA TI PA. Brebes menjelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tetangan Pelayanan Publik disebutkan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan
administrative
sesuai
yang
disediakan
oleh
penyelenggara pelayanan publik.
Pengadilan Agama Brebes Kelas IA memaksimalkan pelayanan publik terhadap siapa saja yang berkepentingan, mencari informasi data maupun berita tidak terkecuali tentunya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dalam hal ini ditujukan kepada masyarakat pada umumnya, dan para pencari keadilan pada khususnya.
Pengadilan Agama Brebes ini dalam memaksimalkan pelayann publik berdasarkan KMA. Nomor 026 Tahun 2012 tentang “Standar Layanan Publik” telah tersedia berbagai fasilitas diantaranya :
1.
Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM), yakni pelayanan secara gratis yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Brebes bagi semua masyarakat pencari keadilan yang membutuhkan informasi hokum, maupun untuk sekedar konsultasi.
2.
Pembebasan
Biaya
Perkara
(PRODEO),
yakni
masyarakat para pencari keadilan dapat berperkara/ mendaftar secara gratis (Cuma-Cuma) hanya dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu (SKTM, Kartu RASKIN), layanan Prodeo ini ada 2 pintu, yaitu: yang di biayai oleh APBN melalui DIPA PA. Brebes dan prodeo yang berdasarkan putusan Majelis Hakim. 3.
Pelayanan Sidang Keliling, yakni bagi masyarakat yang kebetulan tempat tinggalnya jauh dari kantor Pengadilan Agama Brebes, di PA. Brebes tersedia pelaksanaan sidang keliling pada 2 tempat berbeda yakni di Wlayah Bumiayu dan Wilayah Kersana yang mana dilakukan 1 minggu sekali. Fasilitas – fasilitas lainnya di Pengadilan Agama Kelas
IA Brebes ini telah tersedia : Kursi Roda bagi para pencari keadilan yang membutuhkan, Ruangan khusus bagi Ibu menyusui, Moshola yang berfasilitas AC, Ruang Tunggu yang cukup nyaman.
Adapun Fasilitas Pokok lainnya berhubungan dengan teknologi, para pencari keadilan di PA. Brebes dimanjakan dengan tersedianya fasilitas berikut ini:
1.
Website (pa-brebes.go.id) ; dalam hal ini masyarakat dapat mengakses data/data perkara, informasi, berita, maupun laporan melalui internet.
2.
SMS Gateway : dengan fasilitas ini masyarakat dapat mengetahui informasi data perkara meliputi (Jadwal Sidang, Tanggal Putus, Data Akte Cerai, dan Keuangan Perkara) hanya dengan mengirim SMS ke No Center dengan tarif normal.
Fasilitas tekhnologi multimedia tersebut diatas dapat kita akses setiap saat, dimana aja, tanpa dibatasi ruang dan waktu tentunya, tanpa harus datang ke kantor Pengadilan Agama Brebes.
BAB III PELAKSANAAN PRAKTIK PERADILAN
A. Administrasi Persidangan 1.
Pola Prosedur Penyelenggaraan Administrasi Perkara
Administrasi Perkara adalah sutau proses atau kegiatan yang dilakukan
dalam
menerima,memeriksa,mengadili,dan
menyelesaikan perkara yang yang diajukan ke Pengadilan Agama. Tugas-tugas administrasi perkara Pengadilan Agama dilaksanakan oleh Panitera di mana dalam melaksanakan
kegiatan administrasi Pengadilan memiliki tiga macam tugas yaitu pelaksana administrasi perkara, pendamping hakim dalam persidangan, dan pelaksana putusan/penetapan Pengadilan dan tugas-tugas kejurusitaan lainnya. Dalam
rangka
pelaksanaan
tugas
pokok
Pengadilan,Panitera menerima perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama. Prosedur penerimaan perkara di Pengadilan Agama memiliki beberapa meja yaitu meja I,meja II,dan meja III. Pengertian meja tersebut adalah merupakan kelompok pelaksana teknis yamg harus dilalui oleh suatu perkara di Pengadilan Agama,mulai penerimaan sampai perkara itu diselesaikan. Adapun diantara tugas dari masing-masing meja adalah sebagai berikut: Meja I : - Menerima Gugatan,Permohonan,Banding,Kasasi,dan Peninjauan Kembali - Menerima Perlawanan Verzet terhadap putusan Verstek
- Menerima perlawanan pihak ketiga (derden verzet) - Menentukan besarnya biaya perkara dan menulis dalam Surat Kuasa Untuk -
Membayar (SKUM),dan menyerah kembali Permohonan/Gugatan kepada Pemohon/Penggugat
Kasir (bagian dari Meja I),bertugas - Menerima dan membukukan uang bpanjar sesuai dengan SKUM - Mencatat pemasukan uang dalam jurnal - Memberikan nomor pada surat Gugatan/Permohonan - Mengeluarkan uang sesuai tahapan proses perkara,panggilan,sita,pemeriksaan setempat,dan eksekusi
Meja II : - Mendaftar perkara yang sudah membayar panjar Dalam register yang telah disediakan - Memberikan nomor sesuai dengan nomor dalam SKUM - Mengisi register dengan tertib setiap perkembangan perkara
Meja III : - Menyiapkan dan menyerahkan salinan Putusan/Penetapan Pengadilan Agama kepada pihak yang berkepentingan - Menerima memori/kontra memori banding,memori/kontra memori kasasi,jawaban/tanggapan Peninjauan Kembali dan lain-lain.
2.
Register Perkara Register perkara yang merupakan tugas dari meja II
adalah salah satu bagian dari administrasi persidangan yang berisi tentang uraian keadaan perkara sejak mulai didaftarkanya
sampai dengan perkara itu diputus dan dilaksanakan.Selain itu register perkara juga berisi tentang kegiatan Hakim dan Panitera,serta gambaran tentang formasi Hakim dan Panitera. Register perkara berfungsi sebagai monitoring hilangnya berkas perkara,dan sekaligus memiliki fungsi yuridis dan pembuktian sebagai akta autentik dalam semua perkara yang ada di Pengadilan Agama. Pengisian buku register perkara di Pengadilan Agama Pekalongan
secara
umum
sudah
dilaksanakan
dengan
baik,urut,dan sistematis berdasarkan perkara yang masuk dan diadili di Penagadilan Agama dan sesuai pedoman pelaksanaan dalam pola BINDALMIN.
3. Keuangan Perkara Keuangan perkara merupakan bagian dari administrasi persidangan yang mencakup semua hal yang berkaitan dengan keuangan dan pembiayaan perkara.Pencatatan tentang kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang perkara untuk setiap perkara ditulis dalam Buku Jurnal Perkara. Semua kegiatan yang terjadi dalam buku jurnal perkara,harus disalin dalam buku induk keuangan perkara. Buku induk keuangan perkara mencatat semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya perkara Biaya perkara secara teknis dilaksanakan oleh seorang petugas bagian kasir yang merupakan bagian dari tugas meja I.
Biaya ditaksir oleh kasir dalam SKUM (Surrat Kuasa Untuk Membayar)sebagai panjar biaya perkara yang terdiri dari:biaya pendaftaran Rp.30.000,-,biaya materai Rp.6.000,-,biaya redaksi Rp.5.000,-dan
biaya
panggilan.Untuk
satu
kali
panggilan,Pengadilan Agama Brebes telah Menetapkan biaya panggilan sebesar:radius I Rp.60.000,-,Radius II Rp.70.000,,Radius III Rp.80.000,., Radius IV Rp. 90.000, dan Radius V Rp.100.000,. Dengan perincian,biaya panggilan ditetapkan lima kali yaitu dua kali panggilan untuk penggugat/pemohon dan tiga kali panggilan untuk Tergugat/Termohon.Apabila dalam pelaksanaan persidangan para pihak dipanggil lebih dari dua kali (untuk Penggugat/Pemohon),dan
lebih
dari
tiga
kali
(untuk
Tergugat/Termohon). Maka pihak berperkara harus membayar biaya panggilan yang selebihnya itu,semua biaya perkara yang digunakan selama persidangan perkara tidak menutup kemungkinan adanya sisa,maka
sisa
biaya
itu
Pengadilan
Agama
wajib
mengembalikannya kepada pihak yang berperkara setelah perkara itu selesai.
4. Pelaporan Perkara Laporan Perkara Pengadilan Agama meliputi keadaan perkara,kegiatan Hakim,keadaan perkara yang dimohonkan
Banding,Kasasi,dan Peninjauan kembali,perkara eksekusi,dan juga laporan tentang keuangan perkara. Laporan
tentang
keadaan
perkara
disusun
untuk
menggambarkan keadaan perkara yang sebenarnya sejak dari perkara diterima hingga selesai diputus dan diminutasi.
Adapun fungsi laporan secara umum adalah: a)
Sebagai alat pantau segala tingkah laku dan perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai kawal depan dari Mahkamah Agung RI.
b)
Sebagai bahan untuk meneliti kebenaran dari evaluasi yang dibutuhkan oleh PA dan PTA. c)
Sebagai bahan dan dasar Mahkamah Agung untuk
Mengevaluasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh PTA dan sebagai dasar bagi PTA untuk mengevaluasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh PA. d)
Sebagai bahan untuk mengetahui kemajuan-kemajuan yang telah dicapai,sehingga dalam mengambil keputusan dalam rangka pembinaan lebih lanjut dilaksanakan sesuai dengan rencana.
B. Pelaksanaan Kegiatan Perkara Persidangan di Pengadilan Agama adalah bagian utama dalam kegiatan peradilan di Pengadilan Agama sebagai proses
penyelesaian perkara yang diujukan oleh para pihak yang berperkara. Pemeriksaan dalam persidangan merupakan inti pokok kegiatan peradilan.Pemeriksaan persidangan menjadi wewenang dan tanggung jawab Majlis Hakim untuk mengelolanya. Kelancaran persidangan akan mendukung keadilan dalam putusan Pengadilan. a. Pemeriksaan 1.
Upaya mendamaikan
Dalam setiap pelaksanaan persidangan Hakim wajib berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mendamaikan antara para pihak berperkara,dan pada saat siding pertama Majelis Hakim menghadirkan kedua belah pihak dalam setiap pemeriksaan,usaha mendamaikan dilakukan Hakim pada setiap kali siding selama perkara belum diputus,tetapi tidak perlu ditulis dalam berita acara persidangan. 2.
Penjelasan tentang dalil Gugatan/Permohonan (Posita)
Posita adalah salah satu bagian dalam Gugatan/Permohonan yang harus memuat kejadian.peristiwa hokum yang dijadikan sebagai dalil Gugatan/Permohonan.Dalam hal ini Hakim terlebih dahulu meminta penjelasan Penggugat/Pemohon jika posita belum jelas,belum lengkap,atau kurang terperinci. 3. Jawaban
Ketika
proses
pemeriksaan
persidangan
Tergugat/Termohon mempunyai hak untuk mengajukan jawaban dan
bantahan
atas
Gugatanj/Permohonan
Penggugat/Pemohon.Dalam hal ini Tergugat/Termohon dapay menyampaikan jawabanya baik dengan lisan maupun tulisan. 4.
Replik dan Duplik
Replik yang disampaikan oleh Penggugat/Pemohon dalam persidangan harus relevan,terkait,dan mengacu pada jawaban Tergugat/Termohon yang masih perlu ditanggapi dan sedapat mungkin menghindari munculnya masalah-masalah baru. Demikian pula Tergugat/Termohon dalam menyampaikan duplik harus relevan Dan mengacu pada replik yang dipandangnya perlu untuk ditanggapi.
b.
Pembuktian
1.
Bukti Surat Barang siapayang menyatakan hak untuk menerangkan
suatu peristiwa,atau barang siapa yang mendakwa,maka ia wajib untuk membuktikan. Dalam persidangan,para pihak harus membuktikan di depan Majelis Hakim mengenai apa yang menjadikan dakwaan ataupun bantahannya atas perkara yang sedang diadili di Pengadilan Agama.Salah satu alat bukti dalam persidangan adalah bukti surat.Bukti surat dalam persidangan dapat berupa
akta dan non akta yang keduanya harus memenuhi syarat sah sebagai alat bukti menurut Pengadilan. 2.
Bukti Saksi Saksi
merupakan
alat
bukti
selain
bukti
berupa
surat.Saksi sebagai alat bukti harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi. Syarat formil saksi diantaranya adalah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianut.Selain itu juga saksi harus memberikan keterangan di depan siding Pengadilan. Syarat materiil bukti saksi adalah bahwa keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami,didengar,dan dilihat sendiri.Selain itu keterangan saksi harus sesuai dengan alat bukti lain yang diajukan.Batas minimal saksi adalah dua orang. Setiap keterangan yang diperoleh dari alat bukti saksi harus dikonfirmasikan dengan para pihak berperkara. Pelaksanaan
Persidangan
di
Pengadilan
Agama
menonjolkan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap pihak-pihak yang berperkara.Hal ini merupakan salah satu asas Pengadilan Agama yaitu wajib mendamaikan yang memang harus selalu dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan.Upaya perdamaian ini bukanlah sekedar pemenuhan kewajiban ketentuan dalam siding,tetapi betul-betul upaya yang serius dalam memperkecilperkara keluarga di Pengadilan Agama.Ini bias dilihat dari sekian banyak perkara
yang masuk ke Pengadilan Agama yang dalam perjalanannya dicabut oleh pihak yang mengajukan karena damai. Dalam memeriksa bukti berupa surat,biasanya sudah terlampir sejak awal bersama dengan berkas perkara,sedangkan bukti berupa saksi dihadirkan di ruang sidang untuk dimintai keterangan.
BAB III PENGGUNAA APLIKASI SIADPA DAN SIPP OLEH PENGADILAN AGAMA KELAS IA BREBES
A.
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PENGADILAN AGAMA (SIADPA) 1.
Pengertian SIADPA SIADPA adalah singkatan dari kalimat Sistem
Informasi Administrasi Pengadilan Agama. Sedangkan pengolah
Aplikasi
dokumen-dokumen
SIADPA keperkaraan
adalah
aplikasi
yang
bekerja
berdasarkan dokumen blanko (formulir) sebagai upaya mewujudkan tertib
administrasi dan mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. dan telah disesuaikan dengan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi (Pola Bindalmin). Prinsip kerja dari SIADPA itu sendiri mirip dengan Mail Merge yang dikenal di Microsoft Word yaitu dengan menggabungkan data-data perkara dengan dokumen (blanko), sedangkan dokumen-dokumen (blangko tersebut) berisi variabelvariabel angka dan nomor yang nantinya akan diolah oleh aplikasi itu sendiri menjadi keterangan yang pokok seperti : Keterangan untuk Nama, Alamat, Nomor Perkara, dan lain-lain. Aplikasi SIADPA di implementasikan mulai dari awal pendaftaran (Meja1) perkara pada Pengadilan Agama, pengolahan data Perkara/ perjalanan Perkara (Meja 2) sampai dengan produk akhir (Meja 3) yaitu penyampaian Putusan, Penetapan, dan Akte Cerai. SIADPA juga merupakan aplikasi utama (induk database) dari aplikasi-aplikasi pendukung lainnya seperti : 1. SIADPA – KIPA 2. SIADPA – LIPA 3. SIADPA – REGISTER 4. JADWAL SIDANG 5. AKTE CERAI 2.
Manfaat Dan Tujuan Penggunaan Aplikasi SIADPA Manfaat dari penggunaan pengolahan data dengan
menggunakan Aplikasi SIADPA adalah memudahkan kita untuk
mencari, mengedit , menambah ataupun menghapus data yang telah masuk Data Base. Dengan Aplikasi ini seorang dapat dengan mudah mencari data-data yang telah lalu (data yang telah lalu tersebut telah masuk Data Base). Tujuan dari penggunaan Aplikasi SIADPA ini diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat cara bekerja, namun sesuai dengan aturan yang berlaku/ dasar-dasar pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi (Bindalmin). 3.
Aplikasi-Aplikasi Pendukung dari SIADPA 1.
SIADPA – KIPA
Merupakan aplikasi untuk mengolah data-data dan mencetak laporan-laporan keuangan perkara. Baik berupa laporan keuangan Harian maupun laporan Bulanan. 2.
SIADPA – LIPA
Merupakan aplikasi untuk mencetak laporan akhir bulan keadaan perkara meliputi : perkara yang diterima , perkara yang diputus, dan sisa perkara pada bulan itu. 3.
SIADPA – Register
Merupakan aplikasi untuk mencetak perjalanan perkara mulai dari pendaftaran, penetapan, persidangan, penundaan sidang sampai putusan. 4.
Jadwal Sidang
Aplikasi ini digunakan untuk mencetak jadwal sidang pada hari yang diinginkan tanpa harus kita mengetik ulang.
5.
Akte Cerai
Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah pengetikan Akte Cerai sebagai produk akhir dari Pengadilan Agama. Adapun media-media aplikasi pengembangan yang ada di Pengadilan Agama Brebes Kelas I . A lainnya dari aplikasi SIADPA meliputi a.
SIADPA WEB
SIADPA WEB adalah suatu Informasi untuk mengetahui data perkara yang dapat diakses melalui Internet dengan alamat http://www.pa-brebes.go.id/siadpa/ b.
TV – MEDIA
TV – MEDIA adalah suatu Informasi data perkara yang ditampilkan pada layar Televisi, meliputi : Video Kegiatan, Informasi Publik, Jadwal Sidang, dan daftar perkara yang telah putus. c.
TOUCH SCREEN TOUCH SCREEN adalah media informasi tata cara
berperkara maupun data perkara dengan menggunakan Komputer sistem layar sentuh. d.
SMS GATEWAY SMS GATEWAY adalah suatu media aplikasi hanya
dengan menggunakan Hand Phone, kita dapat mengetahui data perkara yang diminta, meliputi data Putusan, data Keuangan dan data Akte Cerai.
Dari semua aplikasi-aplikasi dan media-media tersebut diatas, semua berpokok/ bersumber pada satu aplikasi yaitu aplikasi SIADPA.
B.
SISTEM PENELUSURAN PERKARA (SIPP)
1.
Pengertian Aplikasi SIPP SIPP adalah singkatan dari pada Sistem Penelusuran
Perkara, Aplikasi ini sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan Surat Edaran Direktur Jenderal
Badan
Peradilan
559/DJU/HK.00.7/VI/2012
tentang
Umum
Nomor
Pelaksanaan
:
Sistem
Informasi Penelusuran Perkara Di Lingkungan Peradilan Umum, Mahkamah Agung RI membangun sebuah aplikasi pencatatan dan penulusuran perkara dipengadilan yaitu SIPP. Sistem informasi penulusuran perkara (SIPP) merupakan web-based application, suatu aplikasi yang terinstal di server dan diakses menggunakan penjelajah web atau yang dikenal sebagai browser melalui suatu jaringan Internet atau intranet.
Dalam perkembangannya SIPP dimulai dengan versi 1 dimana hanya beberpa Pengadilan Negeri yang digunakan sebagai percontohan kemudian diperbaharui dengan versi 2 dengan pembaharuan diantaranya jurnal keuangan perkara perdata, auto generate Template penetapan hakim, Berita Acara Persidangan dan pembaharuan fasilitas dan fungsi yang lainnya. Saat ini aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara sampai pada versi 3.0.0 dimana Pengadilan Tinggi turut berperan serta dalam pencatatan perkara. Pada versi 3.1.1 ini mencakup perbaikan-perbaikan pada versi Pengadilan Negeri serta penambahan berbagai fitur dan fungsi yang tidak ada pada versi sebelumnya. Aplikasi SIPP ini memang ditujukan khusus untuk 4 Badan Peradilan dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia diantaranya : 1. Peradilan Agama 2. Peradilan Umum 3. Peradilan Militer 4. Peradilan Tata Usaha Negara
2.
Maksud dan Tujuan Aplikasi SIPP
Tujuan diaplikasikannya Aplikasi SIPP ini untuk 4 lingkungan peradilan diharapkan akan lebih menyamakan persepsi, model, serta bentuk daripada output lembaga pelayanan hukum para pencari keadilan khususnya dan masyarakat pada umumnya, yakni demi menciptakan Visi dan Misi Mahkamah
Agung Republik Indonesia yakni " Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung"
Dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia : 1.Menjaga Kemandirian Badan Peradilan. 2.Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.\ 3.Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. 4.Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi badan peradilan. Dan juga dengan Aplikasi SIPP ini dapat membantu tercapainya tujuan pelayanan publik yang optimal, dan membantu kinerja penegak hukum di lingkungan Pengadilan Agama pada khususnya dan pengadilan lainnya. Dalam hal lain Tujuan utama SIPP dibangun dan dikembangkan adalah untuk dapat memudahkan dan menunjang semua staff pengadilan dalam menjalankan setiap tugas yang ada. Setiap pengguna memiliki tugas dan kewajiban masingmasing sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) masing-masing posisi. Setiap staff pengadilan wajib memiliki satu Username dan password yang dapat digunakan untuk login atau validasi untuk dapat masuk kedalam aplikasi SIPP.
3.
Manfaat Aplikasi SIPP
Aplikasi SIPP ini diharapkan akan lebih membuka informasi pelayana hukum kususnya dengan media Tekhnologi terkini tanpa batas ruang dan waktu tentunya melalui Internet. Melalui internet dengan aplikasi SIPP ini dengan alamat http://sipp.pa-brebes.go.id. kita semua dapat mendapatkan sumber informasi tentang keadaan perkara yang ada di Pengadilan Agama Brebes ini khususnya.
Aplikasi SIPP ini juga langsung Terintegrasi dengan Mahkamah
Agung
Republik
Indonesia
sebagai
wujud
Pengawasan oleh Pusat tentang kerja dan kinerja kita di tiap daerah. Karena dengan sistem terintegrasi tersebut Mahkamah Agung RI sebagai pusat dapat mengawasi kerja dan kinerja kita Pengadilan-pengadilan di tiap daerah
4.
Perangkat Pendukung Pengaplikasian SIPP
a.
Kebutuhan Perangkat Keras.
Untuk menjalankan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara, dibutuhkan minimum perangkat keras sebagai berikut : Perangkat
Server
Processor
Intel® Pentium® 1.0 GHz
Client Intel® 800 MHz
Memory
2 GB
512 MB
Celeron®
Hard Disk b. Untuk
150 GB
60 GB
Kebutuhan Perangkat Lunak menjalankan
aplikasiSistem
Informasi
Penelusuran
Perkara, dibutuhkan beberapa perangkat lunak pendukung antara lain: Server
Client
Windows Server
Windows XP Professional
Apache Web Server (ver. 2.2.14)
Internet
Web
Browser
(seperti
IE,
Firefox
Mozilla, Opera dll.). MySQL Database Server (ver. 5.1.41) E-mail Server
BAB V ANALISIS DATA DI LOKASI PENGAILAN AGAMA KELAS IA BREBES
Praktik Pengalaman Lapangan oleh mahasiswa Progrm Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah STAI Brebes yang dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan atau lima minggu kerja yakni pada tanggal 31 Oktober s.d. 30 November 2016 Pengadilan Agama Kelas IA Brebes. Dalam melaksanakan praktik Peradilan ini, kami bagi menjadi 3 kelompok yakni kelompok I, II, III yang bertugas di Bagian Kepaniteraan, Bagian IT, dan Bagian Keasipan. Selain itu pada untuk setiap minggunya mahasiswa (peserta PPL) dibekali materi dari Para Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Brebes. Pada minggu ke empat dibekali materi persiapan simulasi siding dan
pada
minggu
ke
lima
mahasiswa
(peserta
PPL)
melaksanakan simulasi siding. Hal ini dilakukan untuk menghemat
tempat
karena
peserta
praktikum
tergolong
banyak.selain itu materi yang disampaikan dapat terserap dengan baik dan setiap mahasiswa dapat merasakan praktik di tiap bagian. Untuk bagian kepaniteraan, materi yang disampaikan meliputi : tata cara berperkara di Pengadilan Agama, mulai dari pendaftaran,
pembayaran
SKUM,
pembuatan
gugatan/permohonan dan pemeriksaan berkas, penetapan hari
sidang (PHS), penetapan majelis hakim (PMH) dan putusan hakim. Dalam kegiatan di kepaniteraan, ada beberapa hal yang kami analisa tentang praktik administrasi perkara di Pengadilan Agama misalnya dalam penentuan Majelis Hakim dan Penetapan Hari Sidang. Dalam hukum acara, setelah perkara masuk di meja I kemudian dicatat dalam register perkara meja II, Panitera selaku pelaksana administrasi perkara menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Agama yang kemudian ditetapkan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama.Setelah Ketua Pengadilan Agama menyerahkannya kepada Ketua Majelis maka Majelis Hakim Menetapkan Hari Sidang. Dalam hal ini praktik di Pengadilan Agama Kelas IA Brebes menggunakan sistem terprogram tentang penentuan Majelis Hakim dan Hari Sidang yang sudah tersusun rapi dalam computer sehingga tugas kepaniteraan dapat dilaksanakan dalam waktu yang efisien tanpa harus melalui proses yang panjang dalam menetukan Majelis dan waktu pelaksanaan sidang. Dalam rangka penunjangan lebih efektifnya pelaksanaan tugas administratif Pengadilan Agama, digunakan media komputerisasi yaitu dengan program Sistem Informasi dan Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPA) dan SIPP (Sistem Penelusuran Perkara). SIADPA dan SIPP adalah program khusus yang merupakan produk baru dari Mahkamah Agung tentang semua perkara yang ada di Pengadilan Agama.
Selanjutnya penemuan praktik peradilan di Pengadilan Agama Kelas IA Brebes yang mahasiswa temukan yaitu:
Pengadilan Agama Brebes ini dalam memaksimalkan pelayann publik berdasarkan KMA. Nomor 026 Tahun 2012 tentang “Standar Layanan Publik” telah tersedia berbagai fasilitas diantaranya :
1.
Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM), yakni pelayanan secara gratis yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Brebes bagi semua masyarakat pencari keadilan yang membutuhkan informasi hokum, maupun untuk sekedar konsultasi.
2.
Pembebasan Biaya Perkara (PRODEO), yakni masyarakat para pencari keadilan dapat berperkara/ mendaftar secara gratis (Cuma-Cuma) hanya dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu (SKTM, Kartu RASKIN), layanan Prodeo ini ada 2 pintu, yaitu: yang di biayai oleh APBN melalui DIPA PA. Brebes dan prodeo yang berdasarkan putusan Majelis Hakim.
Pelayanan Sidang Keliling, yakni bagi masyarakat yang kebetulan tempat tinggalnya jauh dari kantor Pengadilan Agama Brebes, di PA. Brebes tersedia pelaksanaan sidang keliling pada 2 tempat berbeda yakni di Wlayah Bumiayu dan Wilayah Kersana yang mana dilakukan 1 minggu sekali. Dalam
hal
pengajuan gugatan/permohonan dibuat
sendiri oleh pihak yang mengajukan perkara yang disebut dengan gugatan mandiri. Pengadilan Agama pada bagian pendaftaran (meja I). Hal ini dikarenakan masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hukum sehingga tidak dapat menyusun
surat
gugatan/permohonan
sendiri.
Sehingga
Pengadilan Agama kelas IA Brebes memberikan kemudahan untuk
membantu
pembuatan
surat
gugatan/permohonan,
selanjutnya mahasiswa juga masih menemukan bahwa di Pengadilan Agama kelas IA Brebes untuk administrasi perkara masih menggunakan SKUM yang dibayar di kasir di Pengadilan Agama kelas IA Brebes, pembayaran perkara melalui Bank yang dilakukan oleh pihak yang mau berperkara secara langsung. Hal ini dalam rangka Pengadilan Agama kelas IA Brebes memberikan
kepercayaan
pada
bank
untuk
membantu
Pengadilan Agama kelas IA Brebes dalam bidang administrasi perkara yang masuk.dalam hal ini Pengadilan Agama kelas IA Brebes mempercayakan pada bank BRI Unit Brebes. Selain itu, dibagian kepanitraan khususnya di meja II yakni pengisisn buku register perkara, buku induk keuangan tingkat pertama, buku induk perkara, dan beberapa praktik kerja lainnya dan di meja III yakni melayani pembuatan akta cerai, pencetakan akta cerai, dna pendataan akta cerai, serta beberapa praktik kerja lainnya. Di bagian IT, ada beberapa hal yang kami analisa tentang praktik pengelolaan aplikasi SIDPA dan SIPP
di
Pengadilan Agama misalnya pendaftaran perkara ke mahkamah
Agung dan beberapa praktik kerja lainnya. Di bagian Kearsipan, ada beberapa hal yang kami analisa tentang praktik prosedur pengarsipan di Pengadilan Agama misalnya penjilidan perkara, pemeriksaan berkas perkara, penulisan no dan keterangan perkara, penempatan berkas perkara di Ruang Kearsipan Pengadilan Agama Kelas IA Brebes dan Gedung Kearsipan
tepatnya di Gedung Lama Pengadialan
Agama Kelas IA Brebes. Selain itu, dilakukan pula pendataan dan pelaksanaan perkara tabayun terkait panggilan sidang atau pemberitahuan keputusan atau ketetapan dari perkara yang tabayun. Dalam hal ini, Pengadilan Agama Kelas IA Brebes bekerja sama dengan Kantor POS Brebes. Dalam setiap minggunya, mahasiswa (peserta PPL) dibekali materi oleh Para Hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Brebes tentang : 1. Proses Persidangan 2. Perkara Perdata 3. Pembuatan Surat Gugatan / Permohonan 4. Prosedur berperkara 5. Registrasi berperkara 6. Proses pemanggilan 7. Dan lain - lain Di minggu ke empat, mahasiswa (peserta PPL) diberi kesempatan
untuk
mengikuti
sidang.
Kegiatan
tersebut
diorientasikan pada kegiatan pengamatan proses persidangan.
Kegiatan ini bertujuan agar peserta PPL menyaksikan secara langsung jalannya persidangan di Pengadilan Agama mulai dari dibukanya persidangan, upaya perdamaian, pemeriksaan perkara, hingga perkara diputus oleh Majelis Hakim, sehingga dapat mempraktikan
persidangan
dengan
baik
Dalam
hal
ini
mahasiswa mengikuti jalanya proses persidangan hingga siding ditutup, kemudian dilanjutkan Tanya Jawab dengan para Hakim mengenai semua hal yang terjadi dalam persidangan, termasuk temuan-temuan baru dalam proses persidangan yang belum pernah dipelajari secara teoritis di dalam perkuliahan. Dalam proses pengamatan ini,terdapat perbedaan dalam pelaksanaanya seperti dalam hal mediasi, sebenarnya menurut edaran MA pihak-pihak yang berperkara dipersilahkan untuk memilih mediator yang telah disiapkan oleh Pengadilan Agama namun pada kenyataanya di Pengadilan Agama Kelas IA Brebes sudah menetepkan sendiri mediator yang memediasi para pihak. Hal ini dikarenakan para pihak yang berperkara tidak mengenal semua mediator karena tingkat SDM yang masih rendah. Jadi dengan demikian Pengadilan Agama mempermudah proses penyelesaian perkara para pihak. Dalam sidang pemeriksaan yang sifatnya tertutup di Pengadilan Agama Kelas IA Brebes kemudian dalam siding pertama
jika
yang
datang
dalam
persidangan
hanya
Penggugat/Pemohon maka sidang ditunda dan sidang selanjutnya secara
informal
(tidak
masuk
dalam
BAP),
Hakim
memerintahkan penggugat membawa saksi dalam sidang berikutnya tersebut, selain itu dalam pembacaan putusan hakim dan pemeriksaan para pihak yang hanya dibaca pokoknya saja. Hal ini dilakukan untuk menghemat waktu karena perkara yang masuk di Pengadilan Agama begitu banyak. Kegiatan yang mahasiswa lakukan adalah materi tentang proses
pemeriksaan
perkara,pemanggilan,
berita
acara
persidangan. Materi-materi tersebut disampaikan oleh hakimhakim Pengadilan Agama Kelas IA Brebes. Selain itu, mahasiswa tetap mengikuti pengamatan persidangan. Dilakukan pul kpebekalan materi terkait persiapan simulasi sidang yang akan dilaksanakan di minggu terakhir. Dalam persidangan
minggu dan
terakhir
Kegiatan
sudah
tentang
dimulai
materi
simulasi
berita
acara
persidangan,membuat replik, duplik dan kesimpulan. Berikut adalah jadwal kegiatan peserta PPL selama di Pengadilan Agama Kelas IA Brebes :
1.
Minggu I ( 31 Oktober – 4 November 2016) Hari / Tangal
Kegiatan
Senin, 31 Oktober 2016
Pembukaan dan Penyerahan peserta PPL STAI Brebes kepada Pengadilan Agama Kelas IA Brebes Pembagian Tugas di Bagian Kepanitraan, Kearsipan, dan IT Pengarahan Tekhnis Kerja Kepanitran oleh Pegawai di Bagian Kepanitraan
Selasa, 1 November 2016
Rabu, 2 November 2016
Kamis, 3 November 2016
Pengarahan Tekhnis Kerja Kearsiapan oleh Pegawai di Bagian Kerasipan Pengarahan Tekhnis Kerja IT oleh Pegawai di Bagian IT Pendaftaran Perkara, Pengisisan Buku Register, dan Pelayanan pengambilan akta cerai di Kepanitraan Pembuatan Panggilan tabayun di Kearsipan Pengisian perkara masuk ke aplikasi SIPP di Bagin IT Pendaftaran Perkara, Pengisian induk keuangan, dan Pelayanan pengambilan akta cerai di Kepanitraan Penjilidan Berkas perkara di Kearsipan Praktik kerja di Bagin IT Pembekalan materi Cara Berperkara di PA oleh Dr. Akhmd Sujai, S.H, M.H
Jumat, 4 November 2016
Kegiatan Olahraga Rutin Pendaftaran Perkara, Pengisian Buku Induk Perkara, dan Pendataan akta cerai di Kepanitraan Penyimpanan berkas perkara di Gedung Kearsipan Pengadilan Agama Brebes Pengisian perkara masuk ke aplikasi SIPP di Bagian IT
2.
Minggu II ( 7 - 11 November 2016) Hari / Tangal
Kegiatan
Senin, 7 November 2016
Apel Senin Evaluasi PPL minggu kemarin Pembagian Tugas di Bagian Kepanitraan, Kearsipan, dan IT Pengarahan Tekhnis Kerja Kepanitran oleh Pegawai di Bagian Kepanitraan Pengarahan Tekhnis Kerja Kearsiapan oleh Pegawai di Bagian Kerasipan Pengarahan Tekhnis Kerja IT oleh Pegawai di Bagian IT Pendaftaran Perkara, Pengisisan Buku Register, dan Pelayanan pengambilan akta cerai di Kepanitraan Penjilidan Berkas perkara di Kearsipan Pengisian perkara masuk ke aplikasi SIPP di Bagin IT Pendaftaran Perkara, Pengisian induk keuangan, dan Pelayanan pengambilan akta cerai di Kepanitraan Pembuatan pnggilan tabayun di Kearsipan Praktik kerja di Bagian IT
Selasa, 8 November 2016
Rabu, 9 November 2016
Kamis, 10 November 2016
Jumat, 11 November 2016
3.
Pembekalan materi Lanjutan Cara Berperkara di PA oleh Dr. Akhmd Sujai, S.H, M.H Pendaftaran Perkara, Pengisian Buku Register, dan Pendataan akta cerai di Kepanitraan Penyimpanan Berkas perkara di Kearsipan Pengisian perkara masuk ke aplikasi SIPP di Bagin IT Pembekalan materi pemberitahuan sidang di PA oleh Dr. Akhmd Suja'i, S.H, M.H
Minggu III ( 14 – 18 November 2016) Hari / Tangal
Senin, 14 November 2016
Selasa, 15 November 2016
Rabu, 16 November 2016
Kamis, 17 November 2016
Jumat, 18 November 2016
Kegiatan Apel Senin Evaluasi PPL minggu kemarin Pembagian Tugas di Bagian Kepanitraan, Kearsipan, dan IT Pengarahan Tekhnis Kerja Kepanitran oleh Pegawai di Bagian Kepanitraan Pengarahan Tekhnis Kerja Kearsiapan oleh Pegawai di Bagian Kerasipan Pengarahan Tekhnis Kerja IT oleh Pegawai di Bagian IT Pendaftaran Perkara, Pengisisan Buku Register, dan Pelayanan pengambilan akta cerai di Kepanitraan Penjilidan Berkas perkara di Kearsipan Pengisian perkara masuk ke aplikasi SIPP di Bagin IT Monitoring dari Pihak STAI Brebes Ke PA Pendaftaran Perkara, Pengisisan Buku Induk Keuangan, dan Pelayanan pengambilan akta cerai di Kepanitraan Penjilidan Berkas perkara di Kearsipan Praktik kerja di Bagian IT Pembekalan materi persidangan di PA oleh Dr. Akhmd Sujai, S.H, M.H Praktik Kerja di Bagian Kepanitraan Praktik kerja di bagian Kearsipan Praktik kerja di Bagian IT Pembekalan materi cara Pembuatan Surat Gugatan dan Permohonan di PA oleh Dr. Akhmd Sujai, S.H, M.H
4.
Minggu IV ( 21 – 25 November 2016)
Hari / Tangal Senin, 21 November 2016
Kegiatan Evaluasi PPL minggu kemarin
Pembagian Tugas di Bagian Kepanitraan, Kearsipan, dan IT Pengamatan Sidang Selasa, 22 November Pengarahan Tekhnis Kerja Kepanitran oleh Pegawai di 2016 Bagian Kepanitraan Pengarahan Tekhnis Kerja Kearsiapan oleh Pegawai di Bagian Kerasipan Pengarahan Tekhnis Kerja IT oleh Pegawai di Bagian IT Rabu, 23 November 2016 Pendaftaran Perkara, Pengisisan Buku Register, dan Pelayanan pengambilan akta cerai di Kepanitraan Penjilidan Berkas perkara di Kearsipan Pengisian perkara masuk ke aplikasi SIPP di Bagin IT Pembekalan materi tugas panitra pengganti oleh Dra. Ernawati, S.H. M.H Kamis, 24 November Pendaftaran Perkara, Pengisisan Buku Register, dan 2016 Pelayanan pengambilan akta cerai di Kepanitraan Pembuatan penggilan tbayun di Kearsipan Pengisian perkara masuk ke aplikasi SIPP di Bagin IT Pembekalan materisimulsi sidang di PA oleh Dr. Akhmd Sujai, S.H, M.H Jumat, 25 November Kegiatan Olahraga 2016 Praktik Kerja di Bagian Kepanitraan Penyimpanan berkas perkara di Gedung Kearsipan Praktik kerja di Bagian IT Pembekalan materi syarat formil dan materiil gugatan dan permohonan pengganti oleh Hanafi, S.H 5.
Minggu V ( 28 – 30 November 2016) Hari / Tangal
Kegiatan
Senin, 28 November 2016
Apel Senin Evaluasi PPL minggu kemarin Pengamatan sidang Pembekalan Materi persiapan persidangan Oleh Drs. Wawan Hanafi, S.H Persiapan Simulasi Sidang oleh Drs. Akhmad Sujai, S.H, M.H Simulasi Sidang oleh Drs. Akhmad Sujai, S.H, M.H
Selasa, 29 November 2016
Rabu, 30 November 2016
Penarikan kembali eserta PLL oleh DPL STAI Brebes dari Pengadilan Agama Kelas IA Brebes
BAB VII PENUTUP
A. Kesimpulan Praktek
Peradilan
Agama
yang
dilaksanakan
di
Pengadilan Agama Kelas IA Brebes telah memberikan manfaat yang besar bagi para mahasiswa. Manfaat ytang diperoleh berupa kecakapan dan wawasan yang semakin luas dan mendalam terhadap materi maupun praktik yang berhubungan dengan aktivitas di Pengadilan Agama. Hal ini memberikan nilai lebih secara kualitatif terhadap mahasiswa yang berpraktikum karena kompetensi mata kuliah
yang telah diperoleh selama perkuliahan dapat diterapkan walaupun dalam waktu yang relative singkat (praktikum hanya satu bulan). Materi-materi
yang
telah
disampaikan
selama
praktikum,yaitu administrasi persidangan dan pelaksanaan kegiatan persidangan serta praktik peradilan di pengadilan agama pekalongan,secara umum merupakan pengejawantahan materi teoritis yang selama ini menjadi santapan perkuliahan mahasiswa di kampus. Dengan adanya praktikum ini maka mahasiswa dapat menganalisis apa dan bagaimana kerja atau aktivitas yang dilakukan di pengadilan agama sehingga mahasiswa dapat memberikan penilaian secara obyektif dan bisa tercapainya kompetensi dasar prktik Peradilan Agama yaitu mendapatkan gambaran dan mampu membuat surat gugatan dan permohonan, menelaah persidangan,dan mengetahui praktik di administrasi PA dan mekanisme jalanya administrasi PA. Setelah menyelesaikan Praktik Kuliah Lapangan di Pengadilan Agama Jember, penulis menyimpulkan beberapa poin sebagai berikut: 1. Praktisi Hukum Pengadilan Agama adalah oranag-orang ayang secara fakta telah maengaplikasikan syariat Islam,. Bahkan mereka termasuk orang-rang yang berada di garda terdepan dalam menerapkan syariat Islam. Meskipun wewenang mereka masih dibatasi oleh undang-undang,
sehingga
ruang
kekuasaan
mereka
pada
perkara Perkawinan Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh,
dan Ekonomi
Syariah 2. Panitera
menerima
perkara
yang
diajukan
kepada
Pengadilan Agama. Prosedur penerimaan perkara di Pengadilan Agama memiliki beberapa meja yaitu meja I,meja II,dan meja III. 3. Prosedur berperkara : a. Pihak berperkara datang langsung ke pengadilan Agama Brebes dan mendaftar langsung ke bagian kepaniteraan meja I, dengan membawa beberapa syarat yakni surat gugatan / permohonan dalam bentuk print out dan soft file di kaset CD, barang bukti, dan identitas serta melakukan transaksi pembayaran. b. Pihak berperkara dipanggil oleh Pengadilan Agama untuk mengikuti sidang yang telah ditentukan. c. Pihak berperkara melaksanakan sidang diantarnya pemerikaan perkara, mediasi, jika tidak berhasil, dilakukan sidang selanjutnya yakni pembacaan gugatan / permohonan pembacaan replik duplik, pembuktian.
d. Setelah beberapa sidang hakim memutuskan atau menetapkan perkara gugatan atau permohonan tersebut dengan mempunyai kekuatan hukum tetap. 4. Dalam rangka penunjangan lebih efektifnya pelaksanaan tugas administratif Pengadilan Agama, digunakan media komputerisasi yaitu dengan program Sistem Informasi dan Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPA) dan SIPP (Sistem Penelusuran Perkara). SIADPA dan SIPP adalah program khusus yang merupakan produk baru dari Mahkamah Agung tentang semua perkara yang ada di Pengadilan Agama Kegiatan Praktik Kuliah Lapangan adalah kegiatan yang cukup urgen, karena dengan bekal kegiatan ini mahasiswa akan banyak mendapatkan pengetahuan baik pengetahuan teori baru maupun pengetahuan aplikasi keilmuan yang sudah dimiliki.
B. Saran Setelah melihat dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Praktik
Kuliah
Lapangan
di Pengadilan
Agama
Jember,
penyusun tidak lupa menyampaikan beberapa saran, dengan harapan
akan
memberikan
manfaat
bagi semua pihak sekaligua sebagai bahan evaluasi kegiatan berikutnya:
1.
Saran untuk Mahasiswa Peserta PKL 1. Hendaknya
memanfaatkan
waktu semaksimal
mungkin agar memiliki kegiatan lebih banyak. Sehingga tidak terkesan nganggur di tempat praktik. 2. Menjalin komunikasi yang transparan dengann dosen Pamong dan segera melapoarkan kendala-kendala yang ditemui di lapangan. 3. Membawa alat tulis tatkala mengikuti persidanga guna mencatat tata acara sidang, sehingga bisa dijadikan bahan acuan dalam melaksanakan simulasi sidang. 4. Jangan
lupakan orang-orang
menyumbangkan
sekian
yang
banyak
telah
pengalamannya
kepadamu, teruslah menjalin koneksi dengan mereka.
2.
Saran untuk STAI Brebes 1. Untuk
kedepannya
diharapkan
pihak
kampus
memberikan sosialisasi tentang teknis penulisan laporan sehingga mahasiswa mampu membuat laporan secara baik dan benar. 2. Demikian juga sosialisasi ini diharapkan untuk bisa dilaksanakan
jauh-jauh
hari
sebelum
kegiatan
Praktikum, sehingga mahasiswa akan bersegera dan berusaha semaksimal mungkin mengmpulkan data yang dibutuhkan
3. STAI Brebes seharusnya lebih meningkatkan fasilitas dan sarana yang dibutuhkaan untuk mengembangkan ilmu syariah bagi kepentingan ilmiah, lembagalembaga
hukum
yang
dimiliki
agar
lebih
memasyarakat, lebih dihidupkan dan diberdayakan . Kemudian perlu diadakanya pula program-program yang bisa menunjang wawasan dunia hukum seperti di adakanya Lembaga Bantuan Hukum (LBH), pelatihan advokat dang sebagainya
3.
Saran untuk Pengadilan Agama Kelas IA Brebes 1. mepertahakan dan bahkan Meningkatkan etos kerja dan kerjasama antar staff dan pegawai. 2. Perlu dipertahankan bahkan semakin ditingkatkan mutu pelayanan hukum bagi masyarakat yang sedang berperkara atau membutuhkan informasi hokum islam. Pengaturan dan penyelarasan bidang keadministrasian perkara dengan hokum acara peradilan agama serta hokum ekonomi syari‟ah yang terus diterapkan secara bertahap sesuai UU Nomor 3 tahun 2006. Dari praktikum-praktikum yang dilakukan yang telah dilakukan,
hasilyang
begitu dirasakan
bertambahnya
pengetahuan
temanumumnya
dan
tentang hukum
khususnya
semakin
seluruh
teman-
penulis
perdata yang selama
ini
sendiri hanya
landasan teoritis semata , namun kini dipraktekkan langsung nyata.
C. Kata Penutup Ada sebuah teori yang penulis rasa dapat dibenarkan berdasarkan praktikum yang dilakukan yaitu bahwa hasil percobaan tidak akan selalu harus atau dapat sama dengan teori yang ada. Hal ini, dikarenakan oleh banyak faktor seperti pemahaman yang berbeda-beda pada setiap orang, dan faktor lain yang berkaitan langsung dengan praktikum. Demikian laporan ini sebagai serangkaian dari kegiatan yang penulis lakukan. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya umtuk semua pihak yang telah membantu dalam proses praktikum maupun penyusunan laporan. Akhir kata, penulis sangat mengharapkan kerja sama dari semua pihak dan saran yang membangun demi penyempurnaan laporan selanjutnya.
LAMPIRAN –LAMPIRAN
19. Gambar Gedung Pengadilan Agama Kelas IA Brebes
20. Gambar Gedung Pengadilan Agama Kelas IA Brebes (Lama)
21. Gambar Denah Gedung Pengadilan Agama Kelas IA Brebes Lantai 1
22. Gambar Denah Gedung Pengadilan Agama Kelas IA Brebes Lantai 2
23. Gambar Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas IA Brebes
25. Gambar Penyerahan Peserta PPL dari Pihak STAI Brebes kepada Pihak Pengadilan Agama Kelas IA Brebes
26. Gambar Monitoring Peserta PPL dari Pihak STAI Brebes kepada Pihak Pengadilan Agama Kelas IA Brebes
27. Gambar Penarikan Kembali Peserta PPL dari Pihak STAI Brebes kepada Pihak Pengadilan Agama Kelas IA Brebes
28. Gambar Bimbingan Materi oleh DPL Pengadilan Agama Kelas IA Brebes
29. Gambar Praktik di Kepaniteraan
30. Gambar Praktik di Ruang Kerasipan
31. Gambar Praktik di Ruang IT
32. Gambar Simulasi Sidang
33. Gambar Kegiatan Apel Hari Senin
34. Gambar Kegiatan Olahraga
35. Gmabar Beberapa Berkas Perkara
36. Aplikasi SIADP
Daftar Hadir Peserta PPL di Pengadilan Agama Kelas IA Brebes Minggu I (31 Oktober – 4 November 2016) TANGGAL NO
NAMA
1 Fuad 2 Gani Suwaeli
NIM
07/11/2016 08/11/2016 09/11/2016 10/11/2016 11/11/2016 DATANG PULANG DATANG PULANG DATANG PULANG DATANG PULANG DATANG PULANG
13.01.2365
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
13.45
07.00
11.00
13.01.2366 3 Janntun Naimah 13.01.2374 4 Nurotul Ismawati 13.01.2396 5 Pujiono 13.01.2400
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
13.45
07.00
11.00
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
13.45
07.00
11.00
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
13.45
07.00
11.00
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
13.45
07.00
11.00
6 Riswandoyo 7 Tolib
13.01.2404
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
13.45
07.00
11.00
13.01.2415 8 Tulus Agung P 13.01.2416 9 Yuliyanto Budi L 13.01.2419 10 Nur Muzakiyah A 13.01.2573
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
13.45
07.00
11.00
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
13.45
07.00
11.00
12.30
16.00
12.30
16.00
12.30
16.00
IJIN
IJIN
08.40
11.00
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
13.45
07.00
11.00
Minggu II (7 – 11 November 2016) TANGGAL NO
NAMA
1 Fuad 2 Gani Suwaeli
NIM
07/11/2016 08/11/2016 09/11/2016 10/11/2016 11/11/2016 DATANG PULANG DATANG PULANG DATANG PULANG DATANG PULANG DATANG PULANG
13.01.2365
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
13.45
07.00
11.00
13.01.2366 3 Janntun Naimah 13.01.2374 4 Nurotul Ismawati 13.01.2396 5 Pujiono 13.01.2400
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
13.45
07.00
11.00
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
13.45
07.00
11.00
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
13.45
07.00
11.00
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
13.45
07.00
11.00
6 Riswandoyo 7 Tolib
13.01.2404
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
13.45
07.00
11.00
13.01.2415
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
13.45
07.00
11.00
8 Tulus Agung P 13.01.2416 9 Yuliyanto Budi L 13.01.2419 10 Nur Muzakiyah A 13.01.2573
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
13.45
07.00
11.00
12.30
16.00
12.30
16.00
12.30
16.00
IJIN
IJIN
08.40
11.00
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
13.45
07.00
11.00
Minggu III (14– 18 November 2016)
TANGGAL NO
NAMA
1 Fuad 2 Gani Suwaeli
NIM
14/11/2016 15/11/2016 16/11/2016 17/11/2016 18/11/2016 DATANG PULANG DATANG PULANG DATANG PULANG DATANG PULANG DATANG PULANG
13.01.2365
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
13.45
07.00
11.00
13.01.2366
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
13.45
07.00
11.00
3 Janntun Naimah 13.01.2374 4 Nurotul Ismawati 13.01.2396 5 Pujiono 13.01.2400
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
13.45
07.00
11.00
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
13.45
07.00
11.00
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
13.45
07.00
11.00
6 Riswandoyo 7 Tolib
13.01.2404
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
13.45
07.00
11.00
13.01.2415 8 Tulus Agung P 13.01.2416 9 Yuliyanto Budi L 13.01.2419 10 Nur Muzakiyah A 13.01.2573
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
13.45
07.00
11.00
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
13.45
07.00
11.00
12.30
16.00
12.30
16.00
12.30
16.00
09.10
13.45
08.40
11.00
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
13.45
07.00
11.00
Minggu IV (21 – 25 November 2016)
TANGGAL NO
NAMA
1 Fuad 2 Gani Suwaeli
NIM
21/10/2016 22/11/2016 23/11/2016 24/11/2016 25/11/2016 DATANG PULANG DATANG PULANG DATANG PULANG DATANG PULANG DATANG PULANG
13.01.2365
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
13.45
07.00
11.00
13.01.2366
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
13.45
07.00
11.00
3 Janntun Naimah 13.01.2374 4 Nurotul Ismawati 13.01.2396 5 Pujiono 13.01.2400
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
13.45
07.00
11.00
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
13.45
07.00
11.00
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
13.45
07.00
11.00
6 Riswandoyo 7 Tolib
13.01.2404
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
13.45
07.00
11.00
13.01.2415
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
13.45
IJIN
IJIN
8 Tulus Agung P 13.01.2416 9 Yuliyanto Budi L 13.01.2419 10 Nur Muzakiyah A 13.01.2573
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
13.45
IJIN
IJIN
12.30
16.00
12.30
16.00
12.30
16.00
12.30
13.45
IJIN
IJIN
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
13.45
07.00
11.00
Minggu V (28 - 30 November 2016)
TANGGAL NO
NAMA
NIM
28/11/2016 29/11/2016 30/11/2016 DATANG PULANG DATANG PULANG DATANG PULANG
1
Fuad
13.01.2365
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
16.00
2
Gani Suwaeli
13.01.2366
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
16.00
3
Janntun Naimah
13.01.2374
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
16.00
4
Nurotul Ismawati 13.01.2396
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
16.00
5
Pujiono
13.01.2400
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
16.00
6
Riswandoyo
13.01.2404
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
16.00
7
Tolib
13.01.2415
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
16.00
8
Tulus Agung P
13.01.2416
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
16.00
9
Yuliyanto Budi L 13.01.2419
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
16.00
10 Nur Muzakiyah A 13.01.2573
07.00
16.00
07.00
16.00
07.00
16.00
