LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) DI PENGADILAN AGAMA BREBES
Disusun Oleh :
1. Dewi Purna Rahmawati 2. Achmad Munif 3. M. Hidayatullah 4. Fariza M. Tsaquf 5. Alfiyah 6. Tsaqiful Ghofur 7. Ahmad Alimuddin 8. Ade Kurniasih 9. Muhammad Romli
201109008 201109009 201109014 201109022 201109034 201109027 201109002 201109036 201109031
PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH JURUSAN SYARIAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI (STAIN) PEKALONGAN 2012
1
PENGESAHAN LAPORAN
Laporan Praktik Pengalaman Lapangan Pengadilan Agama (PPL PA) Mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Jurusan Syari’ah STAIN Pekalongan Tahun Akademi 2011-2012 di Pengadilan Agama Brebes Jawa Tengah, yang di laksanakan pada tanggal 2 Juli-2 Agustus 2012. Yang disusun oleh Kelompok VI PA Brebes ini telah dikonsultasikan dan diketahui oleh Dosen Pembimbing dan Ketua Pengadilan Agama Brebes serta telah disahkan oleh Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Jurusan Syari’ah STAIN Pekalongan.
Pekalongan,
Pembimbing Pengadilan Agama
Agustus 2012
Pembimbing STAIN
Brebes
Pekalongan
Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H, M.H
Abdul Aziz, M.Ag
NIP. 19580728 198103 1 003
NIP. 197112231999031001
Mengetahui, Ketua Pengadilan Agama
a.n. Ketua STAIN
Brebes
Kaprodi Ahwal Syakhsiyyah
Drs. H.Masykurin Hamid, SH, M.Si
H. Sam’ani Sya’roni, MA
NIP. 19544014 198303 1018
NIP. 19730505 199903 1 002
2
KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjakan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan ini. Kerja Praktek ini merupakan salah satu Mata Kuliah yang wajib ditempuh di STAIN Pekalongan Jurusan Syari’ah Ahwal Syakhsiyyah. Laporan Kerja Praktik ini disusun sebagai pelengkap kerja praktik yang telah dilaksanakan selama kurang lebih 25 hari di Pengadilan Agama Brebes. Dengan selesainya laporan kerja praktik ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan masukan-masukan kepada penulis. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada : 1. Kaprodi Ahwal Syakhsiyyah 2. Dosen Pembimbing 3. Ketua PA Brebes 4. Pembimbing PA Brebes 5. Seluruh Pegawai PA Brebes
Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari laporan ini, baik dari materi maupun tekhnik penyajianya, mengingat kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.
Terima Kasih
Brebes, 02 Agustus 2012 Penulis
3
BAB I PENDAHULUAN A. Eksistensi Kegiattan Praktik Peradilan Bagi Mahasiswa Prodi Ahwal Syakhsiyyah Program Praktik Pengalaman Lapangan Pengadilan Agama Adalah sebuah program khusus yang wajib ditempuh oleh mahasiswa program studi Ahwal Syakhsiyyah yang telah mengambil beberapa mata kuliah yang bermateri hukum. Kegiatan ini merupakan sarana untuk memproleh pemahaman bagi mahasiswa syariah antara teori dan praktek yang sebenarnya dalam dunia Pengadilan Agama, untuk memahami standar kompetensi lulusan ahwal syakhsiyyah. Ada beberapa hal yang menjadi dasar pemikiran kegiatan Praktik Pengadilan Agama bagi mahasiswa Prodi Ahwal Syakhsiyyah Jurusan Syari’ah STAIN Pekalongan, yaitu sebagai berikut : 1. Dalam kurikulum Prodi Ahwal Syakhsiyyah Jurusan Syari’ah STAIN Pekalongan, bobot Praktik Pengadilan Agama adalah 3 sks. Program ini bersifat wajib bagi seluruh mahasiswa. Dikatakan wajib karena kegiatan ini merupakan Program intra-kurikuler mahasiswa Prodi Ahwal Syakhsiyyah Jurusan Syari’ah STAIN Pekalongan. Oleh karena itu setiap mahasiswa yang belum melakukan kegiatan ini, dipastikan secara administrasi dan akademis belum diakui memenuhi kualifikasi sebagai output dan outcome mahasiswa Prodi Ahwal Syakhsiyyah Jurusan Syari’ah STAIN Pekalongan. 2. Kompetensi utama lulusan Prodi Ahwal Sykhsiyyah jurusan Syari’ah STAIN Pekalongan,yaitu
menjadi
Hakim
Agama
yang
professional
dan
unggul.Untuk memenuhi Kompetensi tersebut,mahasiswa sebagai calon seorang hakim harus meningkatkan kualitas dirinya secara terus-menerus melalui usaha pendidikan,yaitu melakukan pembelajaran teoritik-konsptual tentang landasan dasar pengembangan Profesi Hakim Agama. 3. Di samping usaha pendidikan tersebut di atas,untuk dapat menjadi hakim Agama yang Profesional dan unggul,mahasiswa harus melakukan pelatihan dan praktik serta menggali pengalaman yang diperoleh dari kegiatan praktik tentang peradilan Agama.
4
B. Standar dan Kompetensi Dasar Kegiatan Praktik Peradilan Standar Kompetensi Kegiatan Praktik Peradilan Agama adalah mahasiswa menguasai administrasi dan jalanya persidangan Peradilan Agama. Kompetensi dasar yang akan dicapai oleh mahasiswa peserta adalah sebagai berikut : 1. Mampu mempraktikkan administrasi Peradilan Agama; 2. Mampu menelaah mekanisme jalanya administrasi Peradilan Agama; 3. Mampu menelaah jalanya persidangan Peradilan Agama; 4. Mampu menyusun surat Gugatan dan permohonan 5. Mampu menyusun surat Replik (tanggapan terhadap jawaban gugatan) 6. Mampu menyusun surat Duplik (jawaban terhadap surat Replik) 7. Mampu menyusun BAP (berita acara persidangan) 8. Mampu mengoperasikan program IT
BAB II PROFIL PENGADILAN AGAMA BREBES
A. SEJARAH PENGADILAN AGAMA BREBES Sejarah Brebes bermula pada pertengahan abad ke 16, ketika suatu dinasti baru, yaitu kerajaan Mataram memerintah Jawa Tengah, dan akhirnya berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di pesisir utara, termasuk Tegal dan berikutnya Brebes, sangat besar perannya dalam penyebaran Islam di Nusantara. Brebes sendiri merupakan hasil pemecahan Kadipaten Tegal oleh Sri Amangkurat II yang ada di Jepara pada tanggal 18 Januari 1678 dengan Adipati pertama yaitu Adipati Suralaya. Dengan timbulnya komunitas-komunitas masyarakat Islam, maka kebutuhan akan lembaga peradilan yang memutus perkara berdasarkan hukum Islam makin dibutuhkan. Hal ini nampak jelas dari proses pembentukan lembaga peradilan yang berdasarkan hukum Islam tersebut yakni; 1.) Periode Tahkim, 2.)Tauliyah oleh Ahl al-Hally wa al-Aqd, 3.) Tauliyah Imamah. Pengadilan Agama di masa kerajaan Islam diselenggarakan oleh para penghulu, yaitu pejabat administrasi kemasjidan setempat. Sidang-sidang pengadilan agama pada masa itu biasanya berlangsung di serambi masjid, sehingga pengadilan agama sering pula disebut "Pengadilan Serambi". Demikian juga di Brebes, “kantor”
5
pertama Pengadilan Agama Brebes berada di Masjid Agung Brebes, kemudian pindah ke gedung/ruangan yang juga sebagai Aula Masjid Agung, selanjutnya menempati gedung yang berdiri di atas tanah milik BKM (Badan Kesejahteraan Masjid) yang terletak di belakang Masjid Agung. Barulah pada tahun 1977 dibeli sebidang tanah di Jl. Yos Sudarso seluas m2 yang kemudian menjadi bangunan awal kantor Pengadilan Agama Brebes yang sampai sekarang masih ditempati. Pembangunan gedung tahap pertama seluas 153m2 tersebut dimulai tahun 1979 dengan menggunakan dana DIP TA 1978/1979 dengan biaya sebesar Rp. 7.929.000 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). kemudian pada TA. 1982/1983 diadakan perluasan gedung seluas 700 m2 tahap pertama dengan dana Rp. 9.568.000,- (sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Selanjutnya pada tahun 1989 dilakukan perluasan gedung seluas 77m2 dengan menggunakan DIP TA 1998/1999 yang menghabiskan biaya sejumlah Rp. 23.207.250,- (dua puluh tiga dua ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah), Pada 1993 PA Brebes membangun mushalla seluas 75m2 dengan biaya sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah). Sejak pembangunan mushalla tersebut PA Brebes belum memiliki proyek atau belanja modal untuk memperluas bangunan gedung Pengadilan Agama Brebes. Baru kemudian pada tahun 2010 dengan biaya Rp. 2.024.000.000 ( dua milyar dua puluh empat juta rupiah ) dibangun gedung baru Tahap Pertama di Jl. Ahmad Yani No. 92 dan Tahap II Finising dengan biaya sebesar Rp.1.950.000.000,-, yang di resmikan pada tanggal 03 januari 2012 M, dan mulai ditempati sebagai kantor yang lebih representatif. Sebagai bagian dari sejarah, Pengadilan Agama Brebes sampai sekarang masih menyimpan putusan-putusan sebelum masa kemerdekaan, yang tertua adalah PUTUSAN TAHUN 1904 dengan tulisan tangan arab pegon (arab gundul).
6
Gambar 1 gedung PA Brebes Lama
Gambar 2 gedung PA Brebes baru
7
Denah gedung PA Brebes baru lantai 1
8
Denah gedung PA Brebes baru lantai 2 9
B. Visi Misi serta Program Pengadilan Agama Brebes Visi Terwujudnya citra dan wibawa serta kemandirian pengadilan agama dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan sebagai peradilan Negara yang sejajar dengan peradilan lainnya bermartabat dan dihormati demi tegaknya hokum keadilan yang mampu memberikan pelayanan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Misi Untuk mencapai Visi tersebut, ditetapkan Misi pengadilan Agama Brebes sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan Peranan Yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat. 2. Menyelenggarakan Pelayanan Non Yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 3. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya roda peradilan. 4. Mengembangkan
penerapan
menejemen
administrasi
modern
dalam
Pengurusan Penanganan Perkara, Pengelolaan Keuangan dan Pengurusan Kepegawaian.
Bahwa untuk memenuhi dan melaksanakan Visi dan Misi sebagaimana tersebut diatas diperlukan program kerja sebagai penjabaran dan pelaksanaan dari Visi dan Misi tersebut. Pengadilan Agama Brebes sebagai sebuah institusi Peradilan Tingkat Pertama yang mempunyai peringkat Kelas IA dengan jumlah perkara yang rata-rata setiap bulannya 250 perkara., ditunjang oleh struktur organisasi profesionil finansial, sumber daya manusia ( SDM ) serta sarana dan Prasarana yang ada, adalah merupakan suatu nilai strategis untuk melaksanakan tugas-tugas pokoknya yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Visi dan Misi Pengadilan Agama Brebes. Dalam rangka untuk mewujudkan arah tersebut diperlukan rencana strategis program kerja, yang akan menunjukan, bahwa kegiatan usaha yang akan
10
dilaksanakan menjadi terarah dan terprogram, dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan apa-apa yang menjadi hambatan di tahun-tahun sebelumnya.
Penjelasan Makna Visi Visi Pengadilan Agama Brebes, yaitu terwujudnya Peradialan yang bersih dan bermartabat yang mampu memberikan pelayanan secara sederhana cepat dan biaya ringan, merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Pengadilan Agama dalam melakukan aktifitasnya. Pernyataan Visi Peradilan Agama Brebes mengandung beberapa pokok pengertian sebagai berikut: Pengadilan Agama Brebes mengandung arti secara kelembagaan dan secara organisasi, serta secara fungsional. Pengertian secara kelembagaan: Pengadilan Agama Brebes adalah Peradilan Tingkat Pertama dibawah Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang merupakan Peradilan Tingkat Banding, yang susunanya terdiri dari pimpinan ( Ketua dan Wakil ), Hakim Anggota Panitera / Sekretaris, beserta Seluruh Staf ( Pejaba Struktural / Non Struktural ). Pengertian secara fungsional: Pengadilan Agama Brebes adalah kinerja seluruh fungsionalis peradilan yakni fungsi kinerja Pimpinan ( Ketua dan Wakil Ketua ),kinerja Hakim, Kinerja Pejabat Kepaniteraan ( Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda Gugagatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum dan Panitera Pengganti kinerja Jurusita ( Jurusita pengganti ), Pejabat Struktural / Fungsional Kesekretariatan dan Staf. Berwibawa mengandung arti, kekuasaanya diakui dan ditaati serta ada pembawaan untuk dapat menguasai dan dihormati oleh orang lain melalui sikap dan tikngkahlaku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik. Pelayanan secara sederhana cepat dan biaya ringan dikandung maksud untuk memenuhi harapan pencari keadilan, yaitu pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan daengan cara yang efisien dan efektif, biaya perkara dapat dipikul oleh rakyat. Namun demikian dapat dipikul oleh rakyat. Namun demikian dalam pemeriksaan perkara tidak mengabaikan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.
11
C. Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Brebes 1. Sumber Daya Manusia Tekhnis Yudisial Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan tenaga teknis odisial agar menjadi tenaga teknis yudisial yang professional maka telah dilakukan pembinaan secara terus menerus melalui: a. Rapat koordinasi / kerja antara pimpinan / ketua dengan para hakim dan pejabat fungsional secara berkala setiap bulan dan seluruh pegawai dan staf. b. Melakukan rapat kerja antara pimpinan / ketua dengan seluruh pegawai, secara incidental / sewaktu-waktu karena ada kepentingan yang harus disampaikan kepada seluruh pegawai. c. diskusi membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan hokum / teknis yudisial yang diikuti oleh para hakim dilaksanakan tanggal 17 setiap bulan. 2. Sumber Daya Manusia Non Yudisial Sebagaimana dalam pembinaan sumber daya manusia untuk teknis yudisial maka untuk meningkatkan yang berkualitas dan professional dibidang Non Teknis Yudisial / administrasi agar menjadi tenaga administrasi yang terlatih maka telah dilakukan pembinaan yang dilakukan secara terus menerus, meliputi : a. Pertemuan rutin / Rapat Kerja bagi tenaga Non Yudisial / Kesekretariatan dengan pimpinan dan Hakim Pengawas Bidang yang dilaksanakan paling kurang sekali dalam satu bulan. b. Pembinaan oleh Hakim Pengawas Bidang baik dilakukan secara periodik maupun insedental, sesuai dengan kepentingannya. c. Mengadakan pelatihan SIADPA yang telah dilaksanakan beberapa kali dengan tenaga pembimbing Tutor / Pelatih dari luar Pengadilan Agama Brebes. Memberikan kesempatan bagi tenaga non teknis yudisial untuk mengikuti pendidikan / latihan untuk mengembangkan karier menjadi tenaga professional melalui pendidikan / latihan kedinasan maupun melalui pendidikan formal yang lebih tinggi S.1 atau S.2. D. Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama
12
Sebuah lembaga tak bisa berproses tanpa adanya sarana dan prasarana. Dibawah ini adalah sebagian dari bentuk alat penunjang di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes. Berikut laporan sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes : a.
Sarana dan prasarana gedung Bangunan kantor Pengadilan Agama Kabupaten Brebes berdiri sejak tahun
1979 sampai saat ini masih menempati gedung seluas +_ 450 m2 yang dibangun diatas tanah seluas +_ 500 m2 untuk Ruang Sidang dan Ruang Kepaniteraan dengan biaya DIK tahun 1999/2000, dengan demikian sarana dan prasarana Gedung Kantor Pengadilan Agama Brebes yaitu :Ruang kerja ketua, Ruang kerja Wakil Ketua, Ruang Panitera Sekertaris, Kesekretariatan, Perpustakaan, Ruang kearsipan, Ruang pendaftaran, Ruang Panitera Pengganti, Ruang tunggu, Ruang kepaniteraan, dan Ruang Sidang I dan II, Ruang komputer, Ruang PTT, Tempat Ibadah, Parkir, Ruang Juru Sita. Upaya untuk memperoleh tanah untuk pembangunan gedung kantor yang memenuhi standar kelas IA Pengadilan Agama Brebes telah terpenuhi. b.
Sarana dan Prasarana Persidangan
1. Ruang Sidang Ruang siding yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Brebes ada dua ruangan, dimana demikian rapi sehingga mencerminkan kewibawaan Pengadilan. Lantai tempat majelis Hakim lebih tinggi dari lantai para pihak yang berperkara dan para saksi, kurang lebih 20cm-25cm. 2. Peralatan Sidang -
Meja Majelis Hakim dengan tutup meja dari kain yang berwarna hijau berbentuk persegi panjang.
-
Kursi untuk ketua majelis atau Hakim ketua terletak ditengah antara kedua Hakim anggota, sedang untuk panitera kursi maupun mejanya tersendiri dan terletak lebih belakang disebelah kiri dari muka.
-
Al-Qur’an untuk pengambilan sumpah.
-
Palu siding, kalender dan jam.
3. Pakaian Sidang
13
Hakim mengenakan pakaian sidang untuk Hakim, memakai pita, celana panjang warna gelap (Hitam), memakai baju toga, berkopiah, dan bersepatu hitam. Panitera mangenakan pakaian resmi berdasi dan berkopiah serta mengenakan jas untuk yang laki-laki, sedangkan untuk perempuan hamper serupa tapi berjilbab / berkerudung. Untuk mereka yang berperkara adalah mengenakan pakaian bebas tetapi sopan dan tidak boleh mengenakan jaket, topi, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
c. 1.
Sarana dan Prasarana Operasional
Ruang Operasional -
Ruangan sidang ada dua terletak di tengah lantai satu pengadilan Agama Brebes
-
Ruang Ketua Pengadilan Agama
-
Ruangan Wakil Pengadilan Agama
-
Ruangan Panitera Sekertaris
-
Ruangan Mediasi
-
Ruangan Hakim
-
Ruangan Panitera
-
Ruangan Panitera Pengganti
-
Ruangan Juru Sita (belum ada)
-
Ruangan Bagian Umum
-
Ruangan tunggu ada dua, yaitu ruang tunggu untuk dipanggil sidang dan pembayaran administrasi yang berada dekat dengan ruang Panitera dan ruang sidang, dan yang kedua adalah ruang tunggu untuk pendaftaran perkara.
2.
3.
Ruang Arsip
Kendaraan Operasional -
Tiga Mobil
-
Delapan Motor untuk operasional kantor dan jurusita
Peralatan Operasional -
Meja Kursi untuk kepegawaian dan lain sebagainya disesuaikan dengan kebutuhan.
14
-
Buku dan kertas yang terkait dengan kebutuhan pengadilan Agama.
-
Komputer 23 unit, printer 18 unit, laptop 7 unit alat, kipas angin 13 unit, AC Split 5 unit.
d.
Sarana dan Prasarana Non Operasional
Ruangan Non Operasional : -
Ruang ibadah ( Musola ) dalam proses pembangunan
-
Tempat wudlu
-
Ruang Perpustakaan
-
Kantin
-
Ruang Tamu
-
Kamar mandi
-
Tempat parkir kendaraan
E. Struktur Organisasi Kantor Penadilan Agama Brebes Beserta Tugasnya Dalam sebuah organisasi tentunya kita tidak akan lepas dengan namanya struktur organisasi, struktur mempunyai peranan yang cukup penting, selain untuk formalitas publik juga untuk menerangkan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak. Dikatakan langsung karena sifatnya yang jelas dan legal dan bisa pula dikatakan tidak, karena memang tidak selalu dibedakan secara umum. Hanya kalangan tertentu yang mengetahui akan hal itu. Begitu pula Pengadilan Agama Brebes mempunyai tatanan birokrasi guna lancarnya sbuah lembaga tersebut. Mengingat pentingnya tatanan itu kami membagi dua jenis struktur organisasi tersebut sesuai praktek pengalaman lapangan (PPL) kami. Petama dalah secara tertulis (berita acara), yakni menerangkan siapa-siapa saja yang menduduki tataran ini sesuai job diskripsinya. Yang kedua adalah kita tunjukan dalam sebuah gambar (bagan) secara singkat, padat, dan jelas tentunya. Adapun bagan bisa dilihat dalam halaman lanjutan. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Brebes berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahn 2006, keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor :/004/SK/11/1992 jo 303 Tahun 1990 sebagai berikut :
KETUA PENGADILAN AGAMA BREBES
15
Dijabat oleh : Drs. H.Masykurin Hamid, S.H, MSI. Tugas dan wewenang ketua PA : 1) Menetapkan/Menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara. 2) Menetapkan. a. Menetapkan Panjar Biaya Perkara. b. Dalam hal Penggugat/Tergugat tidak mampu,ketua dapat mengijinkannya untuk beracara secara prodeo. 3) .Membagi perkara gugatan dan permohonan kepada hakim untuk disidang. 4) .Dapat mendelegasikan wewenang kepada wakil ketua untuk membagi perkara permohonan dan menunjuk hakim untuk menyidangkannya. 5) .Menunjuk hakim untuk mencatat gugatan atau permohonan secara lisan. 6) .Memerintahkan kepada jurusita untuk melakukan pemanggilan,agar terhadap termohon dapat dilakukan eksekusi atau teguran (danmaning) untuk memenuhi putusan yang telah berkekuatan hokum tetap,putusan serta merta,putusan provisi dan pelaksanaan eksekusi lainnya. 7) .Memerintahkan kepada jurusita untuk melakukan somasi 8) .Kewenangan a. Berwenang untuk menangguhkan eksekusi untuk jangka waktu tertentu dalam hal ada gugatan perlawanan. b. Berwenang menangguhkan eksekusi dalam hal permohonan peninjauan kembali hanya atas perintah Ketua Mahkamah Agung. 9) Memerintahkan ,memimpin,serta mengawasi eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku. 10) .Menetapkan a. biaya jurusita b. biaya eksekusi 11) Menetapkan: a. Pelaksanaan lelang. b. Tempat pelaksanaan lelang. c. Kantor Lelang Negara sebagai pelaksana lelang. 12) Melaksanakan putusan serta merta
16
a. Dalam hal perkara dimohonkan banding,wajib meminta ijin kepada Pengadilan Tinggi b. Dalam hal perkara dimohonkan kasasi wajibminta ijin Kepada Mahkamah Agung. 13) .Menyelesaikan permohonan kewarganegaraan. 14) .Melakukan penyumpahan terhadap permohonan kewarganegaraan yang terhadap memperoleh surat keputusan presiden. 15) .Menyelesaikan buku khusus untuk anggota Hakim Majelis lainnya dalam memutus perkara serta merahasiakannya. 16) a. Mengawasi pelaksanaan court calendar dan mengumumkannya pada pertemuan berkala para hakim. b. Meneliti court calendar dan membina hakim agar memutus perkara yang diserahkan kepadanya paling lama 6 bulan. 17) Mengevaluasi Laporan mengenai penanganan perkara yang dilakukan olehg Hakim dan Panitera Pengganti,selanjutnya mengirimkan Laporan dan hasil evaluasinya secara perodik kepada PTA dan MA. 18) .Memberikan izin berdasarkan ketentuan Undang-Undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan daftar catatan risalah berita berkas perkara. 19) .Meneruskan SEMA, PERMA dan surat-surat dari MA/PTA yang berkaitan dengan hukum dan perkara kepada Hakim,Panitera,Panitera Muda,Panitera Pengganti dan Jurusita.
WAKIL KETUA PENGADILAN Dijabat oleh : Drs. H. Muzni S.H. Msi. Tugas dan wewenang : 1) Menggatikan Ketua dalam memimpin Pengadilan Agama dalam hal ketua berhalangan. 2) Membantu Ketua pengadilan Agama dalam menjalankan kegiatan peradilan dalam pengadilan Agama 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada kinerja seluruh pegawai atau pejabat pengadilan Agama.
17
4) Memimpin
persidangan
terhadap
perkara
yang
ditanganinya
dan
bertanggung jawab terhadap penyelesaian perkara tersebut 5) Memaparkan seluruh pengawasan kepada Ketua 6) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada Ketua
HAKIM A. Ketua Majlis 1) Menetapkan Hari Sidang 2) Menetapkan Sita Jaminan 3) Bertanggung jawab atas pembuatan dan kenenaran berita acara persidangan dan menanda tanganinya sebelum siding berikutny. 4) Mengemukakan pendapat dalam musyawarah 5) Menyiapkan dan memanaf putusan lengkap untuk ucapan 6) Hakim wajib menanda tangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan 7) Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati,apakah pelaksanaan tugas umpamanya mengenai penyelenggaraan administrasi perkara perdata dan eksekusi serta melaporkanya kepada pimpinan Pengadilan. 8) Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala kepustakaan hokum yang diterima dari Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung.
B. Hakim Anggota Tugas dan Wewenag 1) Bersama-sama Ketua Majlis bertanggung jawab terhadap berkas perkara ang ditanganinya 2) Mengikuti persidangan Majlis Hakim sesuai jadwal 3) Mempelajari berkas perkara (berita acara dan surat-surat lainya sebelum sidang) 4) Memberikan masukan-masukan kepada ketua majlis dalam musyawarah atau penyelesaian perkara yang ditangani. 5) Membantu Ketua Majlis dalam membuat konsep penetapan atau putusan
18
6) Membantu Ketua majlis dlam membina Panitera pengganti 7) Menandatangani asli putusan dan penetapan 8) Melaksanakan tugas-tugas atau kegiatan yang diberikan atau yang diperintahkan oleh ketua pengadilan
PANITERA/SEKERTARIS Dijabat oleh : MAHENDRA, SH Tugas dan wewenang : 1) Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalanya siding Pengadilan. 2) Bertanggung
jawab
atas
pengurusan
berkas
perkara
putusan
dokumen,akta,buku daftar,biaya perkara,uang titipan pihak ke tiga,suratsurat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan. 3) Mengatur tugas Wakil Panitera,Panitera Muda dan Panitera Pengganti. 4) Menerima
sertamembuat
daftar
semua
perkara
Permohonan
kewarganegaraan dan daftar badan hokum yang diterima di kepaniteraan. 5) Membuat salinan putusan. 6) Memberitahukan putusan verstek. 7) Membuat akta-akta. 8) Melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan. 9) Pemungutan biaya-biaya Pengadilan dan menyetorkan ke kas Negara. 10) Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan banding/kasasi/PK 11) Melaksanakan,melaporkan dan mempertanggung jawabkan eksekusi yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan. 12) Melaksanakan,mengawasi dan melaporkan pelelangan yang ditugaskan oleh ketua Pengadilan. 13) Menerima uang titipan pihak ke tiga dan melaporkannya kepada ketua Pengadilan.
WAKIL SEKRETARIS Dijabat oleh : SAYADI, SH. MH Tugas dan wewenang :
19
1) Membantu pimpinan pengadilan Agama dalam membuat program kerja jangka pendek, jangka sedang dan jangka panjang 2) Membantu sekretaris dalam membina dan mengawasi pelksanaan tugastugas administrasi umum 3) Melaksanakan tugas-tugas sekretaris apabila berhalangan 4) Melaksanakan tugas lain yang didelegasikan kepadanya 5) Membantu dan melaksanakan kordinasi dengan meberikan bimbngan serta pegawasan tehadap bawahanya dalam menyusun administrasi. 6) Membuat rencana kerja dan jadwal kegiatan pada tahun yang bersangkutan ( tahun berjalan). 7) Membuat dan menandatangani kontrak atau surat perintah kerja ( SPK ) berita acara penelitian, penawaran, berita acara serah terima dan syaratsyarat lain yang berhubungan dengan pengadaan peran atau jasa. 8) Membuat dan menandatangani Surat perintah Pembayaran (SPP ) yang dikirim kepada penguasa pengguna anggaran atau pengguna barang. 9) Membuat dan menandatangani surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran uang, termasuk perjalan dinas. 10) Membuat Evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan yang diketahuinya meliputi prosentasi pelaksanaan kegiatan bak yang mencakup saaran pengeluaran maupun dampak kegiatan tersebut kepada pengguna anggaran/ barang secara perodik bulanan, tri wulan, semesteran dan tahunan ke tingkat banding, tingkat pertama lewat banding dn di teruskan ke MA. 11) Membuat rencana kerja dan anggaran yang di lengkapi perincian biaya ( RAB ) serta krangka acuan data pendukung lainnya untuk anggaran tahunan berikutnya. 12) Membuat
daftar penilaian
pelaksanaan
pekerjaan
bawahannya setip akhir. 13) Melaksanakan tgas-tugas lain yang di berikan kepadanya.
WAKIL PANITERA Di jabat oleh: Taslimin, SH
20
(DP3
) bagi
Tugas dan Wewenang : 1) Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalanya sidang Pengadilan. 2) Membantu Panitera untuk secara langsung membina meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara,antara lain ketertibanj dalam ketertiban dalam mengikuti register perkara,membuat Laporan periodic dan lain-lain. 3) Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan. 4) Melaksanakan tugas yang telah didelegasikan kepadanya. 5) Melayani upaya hukum pihak yang berperkara, banding, kasasi, PK, dan lain-lain. 6) Membuat daftar penilaian pekerjaan ( DP3) terhadap bawahannya. 7) Membuat rencana kerja dan laporan hasil kerja serta melaporkannya kepada atasanya langsung. 8) Melaksanakan penyelesaian bantuan rohaniawan dari instansi lain, pelayanan hisab dan ru’yatul hilal
PANITERA MUDA HUKUM Di jabat oleh: Drs. Abdul Wakhid Tugas dan wewenang 1) Bertanggung jawab terhadap ketertiban administrasi pelaporan perkara dan pelayanan sumpah dan fatwa Hukum Islam serta tugas extra yustisial lainnya seperti hisab rukyat,pengukuran arah kiblat,jadwal sholat dan pembinaan rohani pegawai Pengadilan Agama Pekalongan; 2) Melaksanakan tugas-tugas sebagai Panitera pengganti; 3) Melaksanakan tugas9tugas meja III yaitu menerima memori dan kontra memori banding,kasasi dan peninjaunan kembali dan membuat laporan perkara; 4) Memproses banding,kasasi dan peninjauan kembali secara tertib dan cepat sesuai ketentuan pola bindalmin;
21
5) Menyerahkan
akta
cerai,salinan
putusan/penetapan
Pengadilan
Agama,Pengadilan Tingkat Banding maupun putusan Mahkamah Agung kepada yang berkepentingan; 6) Menyelenggarakan penetapan kearsipan perkara secara baik; 7) Membuat dan mengirim laporan perkara baik bulanan maupun berkala tepat waktu atau selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya; 8) Memasukan data perkara dalam computer setiap hari,mengolah dan menyajikannya dalam papan data statistic yang disediakan; 9) Membuat rencana kerja harian atau mingguan dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Wakil Panitera; 10) Melaksanakan
tugas-tugas
yang
diberikan/diperintahkan
pejabat
atasannya.
PANITERA MUDA GUGATAN Dijabat oleh :A. Hudan Sulistiawan, SH. Tugas dan wewenang 1) Bertanggung Jawab terhadap ketertiban administrasi perkara gugatan; 2) Melaksanakan tugas-tugas sebagai Panitera Pengganti; 3) Melaksanakan
tugas-tugas
Meja
II
Yaitu
menerima
surat
gugatan,permohonan,verzet dalam rangkap sekurang-kurangnya tiga rangkap dan SKUM yang di bubuhi tanda lunas; 4) Mencatat nomor perkara dalam surat gugatan/permohonan sesuai dengan nomor perkara dalam SKUM tersebut lalu memasukkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu; 5) Menyerahkan Kembali salinan satu rangkap surat gugatan/permohonan atau perlawanan (verzet) SKUM kepada Penggugat/Pemohon atau Pelawan; 6) mencatat data perkembangan persidangan yanmg diberikan oleh Panitera Pengganti ke dalam buku register setiap kali selesai persidangan; 7) Membuat rencana kerja harian atau mingguan dan melaporkan pelaksanaannya Kepada WakilPanitera;
22
8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Pejabat atasannya.
PANITERA MUDA PERMOHONAN Dijabat oleh : Agus Hirsyam, SH. Tugas dan wewenang 1) Bertanggung
Jawab
terhadap
ketertiban
administrasi
perkara
permohonan; 2) melaksanakan tugas meja I yaitu mendaftar perkara gugatan/permohonan dan verzet yang masuk serta meneliti kembali persyaratan berkas perkara tersebut; 3) Memberikan penjelasan seperlunya kepada pencari keadilan dalam menyusun surat gugatan/permohonan sesuai hokum acara termasuk yang berperkara secara prodeo; 4) Menerbitkan SKUM biaya perkara gugatan,permohonan,banding,kasasi,peninjauan kembali,desente,pensitaan (CB) dan eksekusi; 5) Menerima pernyataan banding,kasasi dan peninjauan kembali dan setelah persyaratan terpenuhi selanjutnya meneruskan proses permohonan tersebut kepada petugas meja III; 6) Melaksanakan tugas-tugas sebagai Panitera Pengganti; 7) Mengumpulkan data perkara permohonan,mencatat data perkembangan persidangan yang diberikan oleh panitera pengganti ke dalam buku register setiap kali persidangan,sebagai bahan pelaporan setiap bulanya; 8) Membuat rencana kerja harian atau mingguan serta melaporkannya kepafa Wakil Panitera; 9) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan Pejabat atasannya.
PANITERA PENGGANTI Di jabat oleh : 1. JOHAN, SH 2. HJ. LATIFAH, SH
23
3. MASLAMAH, SH 4. MUNASIK, BA 5. ABDUL MUJIB, SH 6. HJ. NUR LAELI, SH. Tugas dan wewenang : 1) Panitera Pengganti membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalanya sidang Pengadilan 2) Membantu Hakim dalam hal : - Membuat penetapan hari sidang. - Membuat penetapan sita jaminan. - Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya. - Mengetik keputusan. 3) Melaporkan kepada Panitera Muda Perdata untuk dicatat dalam register perkara. - Penundaan hari-hari sidang. - Perkara yamng sudah putus berikut amar putusannya. 4) Menyerahkan berkas perkara Kepada panitera Muda Perdata bila telah selesai di minutasi.
JURUSITA Dijabat oleh : ACHMAD SYAHRI MAGHFUROH, SH WASKITO A.Md DEWI RETNONINGSIH, A.Md Tugas dan wewenang 1) Melaksanakan
semua
perintah
yang
diberikan
oleh
ketua
Pengadilan,Ketua Sidang dan Panitera. 2) Menyampaikan pengumuman ,teguran,protes dan pemberitahuan putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang.
24
3) Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Agama,dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-suratnya yang syah apabila menyita tanah. 4) Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya di serahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan,antara lain kepada BPN bila terjadi penyitaan sebidang tanah (PP 10/1961 jo pasal 198-199 HIR). 5) Melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ke tiga serta membuat berita acaranya. 6) Melaksanakan tugasnya di wilayah PA yang bersangkutan.
BENDAHARA DIPA Waskito, SH 1) Melaksanakan tugas sebagai bendaharawan gaji dan bendaharawan pengeluaran 2) Membayar gaji kepada pegawai 3) Menyetorkan pajak/PPH pasal 21 dan pajak tahunan 4) Mengirimkan daftra gaji peagwai ke KPPN 5) Mengambil uang di Bank/Kantor POS 6) Menandatangani cek dan spesimen 7) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya
TUGAS
PENGAWAS
BIDANG
PROSEDUR
BIDANG
GUGATAN
PERMOHONAN 1) Memeriksa prosedur penerima perkara tingkat pertama 2) Memeriksa prosedur penerima perkara tingkat banding/kasasi/PK TUGAS PENGAWAS BIDANG KEUANGAN 1) Buku keuangan -
Buku jurnal
-
Buku jurnal tingkat pertama
-
Buku jurnal permohonan banding
-
Buku jurnal permohonan kasasi
25
/
-
Buku jurnal prmohonan PK
-
Buku jrunal permohonan ekskusi
-
Buku kas bantu
2) Buku Induk Keuangan Perkara 3) Buku Induk Keuangan Ekskusi 4) Buku Penerimaan Uang Hak-Hak Kepaniteraan TUGAS PENGAWAS BIDANG KEARSIPAN
1) Pemberkasan dan Minutasi 2) Kearsipan Perkara -
Tahap Pertama
-
Tahap Kedua
-
Tahap Ketiga
TUGAS LAPORAN BIDANG LAPORAN 1) Laporan Bulanan a. Laporan keadaan perkara perdata (L1-A1) b. Laporan Keuangan (L1-A7) 2) Laporan Perkara 4 Bulan a. Laporan perkara yang dimohonkan banding (L1-A2) b. Laporan yang di mohonkan Kasasi c. Laporan perkara yang dimohonkan PK d. Laporan keadaan perkara perdata yang dimohonkan Eksekusi 3) Laporan 6 bulan -
Laporan tentang kegiatan Hakim
TUGAS PENGAWAS BIDANG REGISTER 1) Memeriksa Register Induk Perkara Gugatan 2) Memeriksa Register Induk Perkara Permohonan 3) Memeriksa Register Permohonan Banding 4) Memeriksa Register Permohonan Kasasi 5) Memeriksa Register Permohonan PK
26
6) Memeriksa Register Surat Kuasa Khusus 7) Memeriksa Register Penyitaan Barang Tidak Bergerak 8) Memeriksa Register Penyitaan Barang Bergerak 9) Memeriksa Register Somasi (Teguran) 10) Memeriksa Register Ekskusi
TUGAS PENGAWAS BIDANG UMUM 1) Kepegawaian a. Meneliti Kelengkapan tata usaha kepegawaian b. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan DP3 c. Daftar urut kepangkatan (DUK) d. Pengelolaan kenaikan pangkat e. Penaikan gaji berkala (KGB) f. Pendidikan dan penjenjangan g. Kesejahteraan pegawai h. Pengisian jabatan 2) Keuangan 3) Investris 4) Perpustakaan Secara struktural mekanisme perkantoran Pengadilan Agama Brebes di bawah pimpinan Ketua dan Wakil Ketua selaku unsur pimpinan. Terhadap Hakim Angota bentunya bersifat koordinasi, sedangkan terhadap Panitera/Sekretaris serta seluruh pejabat yang berada dibawahnya bersifat komando. Untuk keperluan pembinaan selain secara berjenjang yang diakukan oleh Pejabat Struktural yang ada, juga di bentuk Hakim Pengawas bidang sebagaimana SK Ketua Pengadilan Agama Brebes Nomor : W11-A2/07/Kp.04.6/2010 Tanggal 4 Januari 2010 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Tugas.
27
F. Peluang Tantangan dan Hambatan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Brebes saat ini mengalami perubahan yang cukup menggembirakan dan membanggakan,sejak bergabung satu atap dibawah bendera Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Brebes menuju kesesuaiannya dengan kedudukan sebagai institunsi penegak hukum,pelaksana kekuasaan kehakiman yang berwibawa,disamping mempunyai gedung yang representative dan strategis,ditopang sarana dan prasarana yang cukup baik. Pengadilan Agama Brebes sebagaimana Pengadilan Agama yang lain merupakan pengadilan tingkat pertama bagi orang yang berada di wilayah Kota Brebes sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006.Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, tugas pokok Pengadilan Agama Brebes adalah memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya di bidang Waris,
Wasiat,
Wakaf,
Hibah,
Infaq,
Perkawinan,
Shadaqah
(WWW.HIPERSHADAQ). Kemudian kewenangan PA sekarang juga mencakup tentang masalah Ekonomi Syariah, ini merupakan kewenangan baru merespon kebutuhan hukum masyarakat Islam Indonesia sesuai dengan perkembangan dan dinamika kehidupan mereka. Perbuatan yang merupakan kegiatan usaha dilaksanakan menurut prinsip syari’ah antara lain : a. Bank Syari’ah b. Lembaga Keuangan Syari’ah c. Asuransi Syari’ah d. Re-asuransi Syari’ah e. Reksadana Syari’ah f. Obligasi Syari’ah dan Surat berharga Berjangka Menengah Syari’ah g. Sekuritas Syari’ah h. Pembiayaan Syari’ah i. Pegadaian Syari’ah j. Dana Pensiun Lembaga Keuangan syari’ah,dan k. Bisnis Syari’ah.
28
Dari beberapa kegiatan usaha syari’ah di atas dapat diperiksa perkara yang akan dihadapi Pengadilan Agama Brebes mendatang menjadi lebih kompleks dengan tingkat tantangan yang akan dihadapi lebih berat. Sumber daya hakim yang sekarang ada harus merespon secara serius terhadap perkara-perkara baru di bidang ekonomi syari’ah dengan cara meningkatkan kompetensi skiil dan keilmuan tentang perkara ekonomi syari’ah. Oleh karena itu penambahan kewenangan pengadilan agama dalam perkara ekonomi syari’ah ini dapat menjadikan peluang untuk lebih maju dan perkembangan lebih pesat. Akan tetapi jika sumber daya manusianya tidak merespon dengan baik maka hanya akan menjadi hambatan yang dapat menganggu kestabilan kegiatan peradilan agama itu sendiri. Disamping itu, tantangan lain dari Pengadilan Agama Brebes adalah letak wilayah kabupaten Brebes yang sebagian besar adalah pedesaan, sehingga pegawai Pengadilan Agama Brebes bekerja secara ekstra. Namun untuk menghadapai kendala itu, Pengadilan Agama Brebes membuat suatu terobosan yang cukup efektif dilaksanakan, yaitu dengan cara melakukan sidang keliling guna menjangkau dan mempermudah daerah Brebes yang terpencil. Dan Pengadilan Brebes juga menyediakn Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang berfungsi untuk membantu masyarakat yang tidak mampu, yang meliputi antara lain : -
Bantuan memberikan Konsultasi Hukum
-
Bantuan memberi Nasihat Hukum
-
Bantuan
membuat
Surat
Gugatan/Permohonan/Jawaban
Gugatan/Permohonan. -
Pendampingan Advokat Khusus perkara Jinayat di Mahkamah Syari’ah.
29
G. Program Kerja PA Brebes Tahun 2012 Terlampir SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BREBES Nomor : W11 –A2/ 081 /OT.00/I/2012 TENTANG PROGRAM KERJA PENGADILAN AGAMA BREBES TAHUN 2012
KETUA PENGADILAN AGAMA BREBES
Menimbang
: a.
Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Pengadilan Agama Brebes tahun 2012, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Brebes tentang Program kerja pada Pengadilan Agama Brebes ;
b.
Bahwa dengan diterbitkannya surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Brebes tersebut diatas, akan memberikan kejelasan tentang tugas dan tanggungjawab kepada para Pejabat dan para Pegawai dalam bidang tugasnya masing-masing ;
Mengingat
: 1. 2.
Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
3.
Undang-undang Nomor
50
tahun 2009 Tentang Perubahan kedua
Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama; 4.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA / 004 / SK / II / 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ;
5.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA /080 /SK/VIII tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan dilingkungan lembaga Peradilan
6.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/ 2006 tentang
Tanggung jawab Pengadilan tingkat banding dan Ketua
Pengadilan tingkat pertama dalam melaksanakan tugas Kepegawaian ;
30
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BREBES TENTANG PROGRAM KERJA PENGADILAN AGAMA BREBES TAHUN 2012
Pertama
: Pendahuluan
Kedua
: Visi dan Misi Pengadilan Agama Brebes
Ketiga
: Program Kerja Pengadilan Agama Brebes tahun 2012 sebagaimana tercantum pada lampiran 1 surat keputusan ini
Keempat
: Pembagian tugas dan tanggungjawab para Pejabat dan para Pegawai Pengadilan Agama Brebes sebagaimana tercantum pada lampiran 2 Keputusan ini
Kelima
: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya ;
31
BAB III PELAKSANAAN PRAKTIK PERADILAN A. Administrasi Persidangan 1. Pola Prosedur Penyelenggaraan Administrasi Perkara Administrasi Perkara adalah sutau proses atau kegiatan yang dilakukan dalam menerima,memeriksa,mengadili,dan menyelesaikan perkara yang yang diajukan ke Pengadilan Agama. Tugas-tugas administrasi perkara Pengadilan Agama dilaksanakan oleh Panitera di mana dalam melaksanakan kegiatan administrasi Pengadilan
memiliki
tiga
macam
tugas
yaitu
pelaksana
administrasi
perkara,pendamping hakim dalam persidangan,dan pelaksana putusan/penetapan Pengadilan dan tugas-tugas kejurusitaan lainnya. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Pengadilan,Panitera menerima perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama. Prosedur penerimaan perkara di Pengadilan Agama memiliki beberapa meja yaitu meja I,meja II,dan meja III.Pengertian meja tersebut adalah merupakan kelompok pelaksana teknis yamg harus dilalui oleh suatu perkara di Pengadilan Agama,mulai penerimaan sampai perkara itu diselesaikan. Adapun diantara tugas dari masing-masing meja adalah sebagai berikut: Meja I : - Menerima Gugatan,Permohonan,Banding,Kasasi,dan Peninjauan Kembali - Menerima Perlawanan Verzet terhadap putusan Verstek - Menerima perlawanan pihak ketiga (derden verzet) - Menentukan besarnya biaya perkara dan menulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM),dan menyerah kembali Permohonan/Gugatan kepada Pemohon/Penggugat Kasir (bagian dari Meja I),bertugas - Menerima dan membukukan uang bpanjar sesuai dengan SKUM - Mencatat pemasukan uang dalam jurnal - Memberikan nomor pada surat Gugatan/Permohonan - Mengeluarkan
uang
sesuai
tahapan
perkara,panggilan,sita,pemeriksaan setempat,dan eksekusi
32
proses
Meja II : - Mendaftar perkara yang sudah membayar panjar Dalam register yang telah disediakan - Memberikan nomor sesuai dengan nomor dalam SKUM - Mengisi register dengan tertib setiap perkembangan perkara Meja III : - Menyiapkan dan menyerahkan salinan Putusan/Penetapan Pengadilan Agama kepada pihak yang berkepentingan - Menerima
memori/kontra
memori
banding,memori/kontra
memori
kasasi,jawaban/tanggapan Peninjauan Kembali dan lain-lain. 2. Register Perkara Register perkara yang merupakan tugas dari meja II adalah salah satu bagian dari administrasi persidangan yang berisi tentang uraian keadaan perkara sejak mulai didaftarkanya sampai dengan perkara itu diputus dan dilaksanakan.Selain itu register perkara juga berisi tentang kegiatan Hakim dan Panitera,serta gambaran tentang formasi Hakim dan Panitera. Register perkara berfungsi sebagai monitoring hilangnya berkas perkara,dan sekaligus memiliki fungsi yuridis dan pembuktian sebagai akta autentik dalam semua perkara yang ada di Pengadilan Agama. Pengisian buku register perkara di Pengadilan Agama Pekalongan secara umum sudah dilaksanakan dengan baik,urut,dan sistematis berdasarkan perkara yang masuk dan diadili di Penagadilan Agama dan sesuai pedoman pelaksanaan dalam pola BINDALMIN. 3. Keuangan Perkara Keuangan perkara merupakan bagian dari administrasi persidangan yang mencakup semua hal yang berkaitan dengan keuangan dan pembiayaan perkara.Pencatatan tentang kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang perkara untuk setiap perkara ditulis dalam Buku Jurnal Perkara. Semua kegiatan yang terjadi dalam buku jurnal perkara,harus disalin dalam buku induk keuangan perkara. Buku induk keuangan perkara mencatat semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya perkara.
33
Biaya perkara secara teknis dilaksanakan oleh seorang petugas bagian kasir yang merupakan bagian dari tugas meja I. Biaya ditaksir oleh kasir dalam SKUM (Surrat Kuasa Untuk Membayar)sebagai panjar biaya perkara yang terdiri dari:biaya pendaftaran Rp.30.000,-,biaya materai Rp.6.000,-,biaya redaksi Rp.5.000,-dan biaya panggilan.Untuk satu kali panggilan,Pengadilan Agama Brebes telah Menetapkan biaya panggilan sebesar:radius I Rp.40.000,-,Radius II Rp.50.000,-,Radius III Rp.60.000,. Dengan perincian,biaya panggilan ditetapkan lima kali yaitu dua kali panggilan
untuk
penggugat/pemohon
dan
tiga
kali
panggilan
untuk
Tergugat/Termohon.Apabila dalam pelaksanaan persidangan para pihak dipanggil lebih dari dua kali (untuk Penggugat/Pemohon),dan lebih dari tiga kali (untuk Tergugat/Termohon). Maka pihak berperkara harus membayar biaya panggilan yang selebihnya itu,semua biaya perkara yang digunakan selama persidangan perkara tidak menutup kemungkinan adanya sisa,maka sisa biaya itu Pengadilan Agama wajib mengembalikannya kepada pihak yang berperkara setelah perkara itu selesai. 4. Pelaporan Perkara Laporan Perkara Pengadilan Agama meliputi keadaan perkara,kegiatan Hakim,keadaan
perkara
yang
dimohonkan
Banding,Kasasi,dan
Peninjauan
kembali,perkara eksekusi,dan juga laporan tentang keuangan perkara. Laporan tentang keadaan perkara disusun untuk menggambarkan keadaan perkara yang sebenarnya sejak dari perkara diterima hingga selesai diputus dan diminutasi. Adapun fungsi laporan secara umum adalah: a) Sebagai alat pantau segala tingkah laku dan perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai kawal depan dari Mahkamah Agung RI. b) Sebagai bahan untuk meneliti kebenaran dari evaluasi yang dibutuhkan oleh PA dan PTA. c) Sebagai bahan dan dasar Mahkamah Agung untuk Mengevaluasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh PTA dan sebagai dasar bagi PTA untuk mengevaluasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh PA.
34
d) Sebagai
bahan
untuk
mengetahui
kemajuan-kemajuan
yang
telah
dicapai,sehingga dalam mengambil keputusan dalam rangka pembinaan lebih lanjut dilaksanakan sesuai dengan rencana.
B. Pelaksanaan Kegiatan Perkara Persidangan di Pengadilan Agama adalah bagian utama dalam kegiatan peradilan di Pengadilan Agama sebagai proses penyelesaian perkara yang diujukan oleh para pihak yang berperkara. Pemeriksaan
dalam
persidangan
merupakan
inti
pokok
kegiatan
peradilan.Pemeriksaan persidangan menjadi wewenang dan tanggung jawab Majlis Hakim untuk mengelolanya. Kelancaran persidangan akan mendukung keadilan dalam putusan Pengadilan. Pemeriksaan 1. Upaya mendamaikan Dalam setiap pelaksanaan persidangan Hakim wajib berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mendamaikan antara para pihak berperkara,dan pada saat siding pertama Majelis Hakim menghadirkan kedua belah pihak dalam setiap pemeriksaan,usaha mendamaikan dilakukan Hakim pada setiap kali siding selama perkara belum diputus,tetapi tidak perlu ditulis dalam berita acara persidangan. 2. Penjelasan tentang dalil Gugatan/Permohonan (Posita) Posita adalah salah satu bagian dalam Gugatan/Permohonan yang harus memuat
kejadian.peristiwa
hokum
yang
dijadikan
sebagai
dalil
Gugatan/Permohonan.Dalam hal ini Hakim terlebih dahulu meminta penjelasan Penggugat/Pemohon jika posita belum jelas,belum lengkap,atau kurang terperinci. 3. Jawaban Ketika proses pemeriksaan persidangan Tergugat/Termohon mempunyai hak untuk mengajukan jawaban dan bantahan atas Gugatanj/Permohonan Penggugat/Pemohon.Dalam hal ini Tergugat/Termohon dapay menyampaikan jawabanya baik dengan lisan maupun tulisan. 4. Replik dan Duplik Replik
yang
disampaikan
oleh
Penggugat/Pemohon
dalam
persidangan harus relevan,terkait,dan mengacu pada jawaban Tergugat/Termohon
35
yang masih perlu ditanggapi dan sedapat mungkin menghindari munculnya masalahmasalah baru. Demikian pula Tergugat/Termohon dalam menyampaikan duplik harus relevan Dan mengacu pada replik yang dipandangnya perlu untuk ditanggapi. Pembuktian 1.
Bukti Surat
Barang siapayang menyatakan hak untuk menerangkan suatu peristiwa,atau barang siapa yang mendakwa,maka ia wajib untuk membuktikan. Dalam persidangan,para pihak harus membuktikan di depan Majelis Hakim mengenai apa yang menjadikan dakwaan ataupun bantahannya atas perkara yang sedang diadili di Pengadilan Agama.Salah satu alat bukti dalam persidangan adalah bukti surat.Bukti surat dalam persidangan dapat berupa akta dan non akta yang keduanya harus memenuhi syarat sah sebagai alat bukti menurut Pengadilan. 2. Bukti Saksi Saksi merupakan alat bukti selain bukti berupa surat.Saksi sebagai alat bukti harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi. Syarat formil saksi diantaranya adalah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianut.Selain itu juga saksi harus memberikan keterangan di depan siding Pengadilan. Syarat materiil bukti saksi adalah bahwa keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami,didengar,dan dilihat sendiri.Selain itu keterangan saksi harus sesuai dengan alat bukti lain yang diajukan.Batas minimal saksi adalah dua orang. Setiap keterangan yang diperoleh dari alat bukti saksi harus dikonfirmasikan dengan para pihak berperkara. Pelaksanaan Persidangan di Pengadilan Agama menonjolkan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap pihak-pihak yang berperkara.Hal ini merupakan salah satu asas Pengadilan Agama yaitu wajib mendamaikan yang memang harus selalu dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan.Upaya perdamaian ini bukanlah sekedar pemenuhan kewajiban ketentuan
dalam
siding,tetapi
betul-betul
upaya
yang
serius
dalam
memperkecilperkara keluarga di Pengadilan Agama.Ini bias dilihat dari sekian
36
banyak perkara yang masuk ke Pengadilan Agama yang dalam perjalanannya dicabut oleh pihak yang mengajukan karena damai. Dalam memeriksa bukti berupa surat,biasanya sudah terlampir sejak awal bersama dengan berkas perkara,sedangkan bukti berupa saksi dihadirkan di ruang sidang untuk dimintai keterangan
C. Grafik Perkara Masuk dan perkara putus yang diterima dari bulan Januari – Juli 2012 Pengadilan Agama Brebes kelas 1A
JUMLAH
450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
436 380390 311
334341
340 319
360341
365 309
354 271 Perkara Diterima Perkara Diputus
januari
februari
maret
april
MEI
JUNI
JULI
BULAN
D. Praktik Peradilan di Pengadilan Agama Brebes Praktik Peradilan di Pengadilan Agama Brebes oleh mahasiswa Ahwal Syakhsiyyah jurusan Syari’ah STAIN Pekalongan yang dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan atau lima minggu kerja Pengadilan Agama. Dalam melaksanakan praktik Peradilan ini, kami bagi menjadi 3 kelompok yakni kelompok I, II, III yang bertugas mengisi data AC (akta cerai), LI-PA, KI-PA, SIADPA dan pengisian buku Register. Hal ini dilakukan untuk menghemat tempat karena peserta prktikum tergolong banyak.selain itu materi yang disampaikan dapat terserap dengan baik dan setiap mahasiswa dapat merasakan praktik di tiap bagian. Minggu I dan Minggu II untuk ketiga kelompok, diorientasikan pada kegiatan kesekretariatan dan kepaniteraan Pengadilan Agama yang menyangkut bagian kesekretariatan yang meliputi :administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan Pengadilan.
37
Materi-materi yang disampaikan terkait masalah kesekretariatan Pengadilan Agama diharapkan dapat dilengkapi pengetahuan para peserta PPL PA mengenai Pengadilan Agama sehingga tidak hanya terbatas pengetahuan yang secara khusus dalam kegiatan Peradilan. Dan sesekali mengikuti pengamatan persidangan. Materi-materi yang disampaikan adalah materi kesekretariatan umum oleh bagian umum yang mempunyai fungsi mengatur dan menangani semua fasilitas kantor, termaasuk menerima surat masuk, menyerahkan surat dan mengagendakan serta mengarsipkan, membuat laporan-laporan, mengatur penerimaan buku dari MA, mengagendakan dan memberi penomoran buku, materi kepegawaian oleh bagian kepegawaian yang mempunyai fungsi mengatur semua urusan kepegawaian, meliputi hakim, panitera dan kesekretariatan. Dan materi keuangan oleh bagian keuangan dan bendahara Pengadilan yang mempunyai tugas utama sebagai coordinator pelaksanaan DIPA. Selain itu mempunyai tugas tambahan mengatur keuangan perkara. Untuk bagian kepaniteraan, materi yang disampaikan meliputi : tata cara berperkara di Pengadilan Agama, mulai dari pendaftaran, pembayaran SKUM, pembuatan gugatan/permohonan dan pemeriksaan berkas, penetapan hari sidang (PHS), penetapan majelis hakim (PMH) dan putusan hakim. Dalam kegiatan di kesekretariatan dan kepaniteraan, ada beberapa hal yang kami analisa tentang praktik administrasi perkara di Pengadilan Agama misalnya dalam penentuan Majelis Hakim dan Penetapan Hari Sidang. Dalam hukum acara, setelah perkara masuk di meja I kemudian dicatat dalam register perkara meja II, Panitera selaku pelaksana administrasi perkara menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Agama yang kemudian ditetapkan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama.Setelah Ketua Pengadilan Agama menyerahkannya kepada Ketua Majelis maka Majelis Hakim Menetapkan Hari Sidang. Dalam hal ini praktik di Pengadilan Agama Pekalongan menggunakan sistem terprogram tentang penentuan Majelis Hakim dan Hari Sidang yang sudah tersusun rapi dalam computer sehingga tugas kepaniteraan dapat dilaksanakan dalam waktu yang efisien tanpa harus melalui proses yang panjang dalam menetukan Majelis dan waktu pelaksanaan sidang. Dalam rangka penunjangan lebih efektifnya pelaksanaan tugas administratif Pengadilan Agama, digunakan media komputerisasi yaitu dengan program Sistem
38
Informasi dan Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPA). SIADPA adalah program khusus yang merupakan produk baru dari Mahkamah Agung tentang semua perkara yang ada di Pengadilan Agama. Selanjutnya penemuan praktik peradilan di PA Pekalongan yang mahasiswa temukan yaitu: Dalam hal pengajuan gugatan/permohonan yang semestinya dibuat sendiri oleh pihak yang mengajukan perkara yang disebut dengan gugatan mandiri, tetapi pada kenyataannya masih dibantu oleh kepaniteraan Pengadilan Agama pada bagian pendaftaran (meja I). Hal ini dikarenakan masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hukum sehingga tidak dapat menyusun surat gugatan/permohonan sendiri. Sehingga Pengadilan Agama Pekalongan memberikan kemudahan untuk membantu pembuatan surat gugatan/permohonan, selanjutnya mahasiswa juga masih menemukan bahwa di PA Pekalongan untuk administrasi perkara masih menggunakan SKUM yang dibayar di kasir di PA Pekalongan, pembayaran perkara melalui bank yang dilakukan oleh pihak yang mau berperkara secara langsung. Hal ini dalam rangka PA Pekalongan memberikan kepercayaan pada bank untuk membantu PA dalam bidang administrasi perkara yang masuk.dalam hal ini PA Pekalongan mempercayakan pada bank BRI Unit Pasar grosir setono. Minggu
III
kegiatan
materi
dan
praktek
tentang
pembuatan
gugatan/permohonan, prosedur berperkara, registrasi berperkara dan selain itu itu kegiatan diorientasikan pada kegiatan pengamatan proses persidangan. Kegiatan ini bertujuan agar peserta PPL menyaksikan secara langsung jalannya persidangan di Pengadilan Agama mulai dari dibukanya persidangan, upaya perdamaian, pemeriksaan perkara, hingga perkara diputus oleh Majelis Hakim, sehingga dapat mempraktikan persidangan dengan baik. Dalam hal ini mahasiswa mengikuti jalanya proses persidangan hingga siding ditutup, kemudian dilanjutkan Tanya Jawab dengan para Hakim mengenai semua hal yang terjadi dalam persidangan, termasuk temuan-temuan baru dalam proses persidangan yang belum pernah dipelajari secara teoritis di dalam perkuliahan. Dalam proses pengamatan ini,terdapat perbedaan dalam pelaksanaanya seperti dalam hal mediasi, sebenarnya menurut edaran MA pihak-pihak yang berperkara dipersilahkan untuk memilih mediator yang telah disiapkan oleh Pengadilan Agama namun pada kenyataanya di Pengadilan Agama Pekalongan
39
sudah menetepkan sendiri mediator yang memediasi para pihak. Hal ini dikarenakan para pihak yang berperkara tidak mengenal semua mediator karena tingkat SDM yang masih rendah. Jadi dengan demikian Pengadilan Agama mempermudah proses penyelesaian perkara para pihak. Dalam sidang pemeriksaan yang sifatnya tertutup di Pengadilan Agama Pekalongan.kemudian dalam siding pertama jika yang datang dalam persidangan hanya Penggugat/Pemohon maka siding ditunda dan sidang selanjutnya secara informal (tidak masuk dalam BAP), Hakim memerintahkan penggugat membawa saksi dalam sidang berikutnya tersebut, selain itu dalam pembacaan putusan hakim dan pemeriksaan para pihak yang hanya dibaca pokoknya saja. Hal ini dilakukan untuk menghemat waktu karena perkara yang masuk di Pengadilan Agama begitu banyak. Minggu IV kegiatan yang mahasiswa lakukan adalah materi tentang proses pemeriksaan perkara,pemanggilan, berita acara persidangan. Materi-materi tersebut disampaikan oleh hakim-hakim dan panitera Pengadilan Agama Pekalongan. Selain itu mahasiswa tetap mengikuti pengamatan persidangan. Dalam minggu ini sudah dimulai
simulasi
persidangan
dan
Kegiatan
tentang
materi
berita
acara
persidangan,membuat replik, duplik dan kesimpulan. Berikut adalah jadwal kegiatan peserta PPL selama di Pengadilan Agama Brebes : Minggu
Minggu
Minggu
Minggu
Minggu
Minggu
Hari
1
II
III
IV
V
09/07/2012
Senin
30/07/2012
pengisian
16/07/2012
23/07/2012
Kultum serta
02/07/2012
data perkara
Materi tentang
Materi tentang
Tadarus Al-
Pembukaan
masuk
hukum acara
pembuatan BAP
Qur’an
dan
(SIADPA,
oleh Bpk. M.
oleh Bpk.
bersama
Penyerahan
KI-PA, LI-
Yazid Yosa,
Mahendra, SH,
seluruh
Peserta PPL di
PA, AC (akta
MH. Dan
Drs. Abdul
pegawai PA
PA Brebes
cerai),
Rolling meja
Wahid, Agus
Brebes
MINUTASI
Peserta PPL
Hirsyam, SH.
17/072012
24/07/2012
thn 2010) Selasa
03/07/2012
10/07/2012
40
31/07/2012
Pengenalan
pengisian
Upacara bulanan
Mengikuti
Kultum serta
materi
data perkara
dan Bimbingan
persidangan dan
Tadarus Al-
program IT
masuk
rohani
pengarahan
Qur’an
oleh bpk. H.
(SIADPA,
menyambut
Hakim
bersama
Rohmat MH.
KI-PA, LI-
bulan Ramadhan
seluruh
PA, AC (akta
oleh Drs.
pegawai PA
cerai),
Sughrowardi,
Brebes
MINUTASI
MH
thn 2011)
04/07/2012 Pengarahan dari Panitera Rabu
Sekretaris tentang tekhnis kerja di PA Brebes
11/07/2012
01/08/2012
pengisian
Mengikuti
data perkara
persidangan
masuk (SIADPA, KI-PA, LIPA, AC (akta
18/07/2012
25/07/2012
Kerja di masing-
Evaluasi dengan
masing meja
Pembimbing PA
kewarisan dan harta bersama
cerai), MINUTASI thn 2012)
Kamis
05/07/2012
02/08/2012
pengisian data
Penutupan
perkara masuk
12/07/2012
19/07/2012
(SIADPA, KI-
Evaluasi
Materi tugas-
PA, LI-PA,
kerja dengan
tugas yang ada
AC (akta
pembimbing
di PA oleh bpk.
cerai),
PA Brebes
Mahendra, SH
26/07/2012 Mengumpulkan tugas BAP, dan gugatan
serta penarikan peserta PPL di PA Brebes
MINUTASI thn 2008)
Jum’at
08/07/2012
13/07/2012
pengisian data
Pengarahan
perkara masuk
pembuatan
(SIADPA, KI-
gugatan dari
20/07/2012 Kerja di masingmasing meja
41
27/07/2012 Simulasi persidangan hukum perdata
Selesai
PA, LI-PA,
Pembimbing
AC (akta
PA
cerai), MINUTASI thn 2009)
42
BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Praktek Peradilan Agama yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Pekalongan telah memberikan manfaat yang besar bagi para mahasiswa. Manfaat ytang diperoleh berupa kecakapan dan wawasan yang semakin luas dan mendalam terhadap materi maupun praktik yang berhubungan dengan aktivitas di Pengadilan Agama. Hal ini memberikan nilai lebih secara kualitatif terhadap mahasiswa yang berpraktikum karena kompetensi mata kuliah yang telah diperoleh selama perkuliahan dapat diterapkan walaupun dalam waktu yang relative singkat (praktikum hanya satu bulan). Materi-materi yang telah disampaikan selama praktikum,yaitu administrasi persidangan dan pelaksanaan kegiatan persidangan serta praktik peradilan di pengadilan agama pekalongan,secara umum merupakan pengejawantahan materi teoritis yang selama ini menjadi santapan perkuliahan mahasiswa di kampus.Dengan adanya praktikum ini maka mahasiswa dapat menganalisis apa dan bagaimana kerja atau aktivitas yang dilakukan di pengadilan agama sehingga mahasiswa dapat memberikan penilaian secara obyektif.Dan bias tercapainya kompetensi dasar prktik Peradilan Agama yaitu mendapatkan gambaran dan mampu membuat surat gugatan dan permohonan,menelaah persidangan,dan mengetahui praktik di administrasi PA dan mekanisme jalanya administrasi PA. Pelaksaksanaan praktikum di Pengadilan Agama Pekalongan selama kurang lebih satu bulan semoga dapat memberikan motivasi baru bagi mahasiswa untuk lebih meningkatkan pemgetahuan dan kemampuannya.pengetahuan teoritis saja tidak cukup bagi para mahasiswa namun harus dengan aktivitas nyata (praktikum). Oleh karenanya praktikum di Pengadilan Agama Pekalongan sangat besar manfaatnya bagi peningkatan mutu mahasiswa STAIN Pekalongan sehingga mempunyai kompetensi aplikatif yang baik.
43
B. Saran Pengadilan Agama Brebes. Perlu dipertahankan bahkan semakin ditingkatkan mutu pelayanan hokum bagi masyarakat yang sedang berperkara atau membutuhkan informasi hokum islam. Pengaturan dan penyelarasan bidang keadministrasian perkara dengan hokum acara peradilan agama serta hokum ekonomi syari’ah yang terus diterapkan secara bertahap sesuai UU Nomor 3 tahun 2006. Dan dalam rangka pelayanan yang lebih baik maka perlu ditambah sarana prasarana memadai. Dan mungkin akan terpenuhi ketika nanti sudah pindah kegedung yang baru. Amien..... Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri pekalongan STAIN Pekalongan seharusnya lebih meningkatkan fasilitas dan sarana yang dibutuhkaan untuk mengembangkan ilmu hokum bagi kepentingan ilmiah, lembaga-lembaga hokum yang dimiliki agar lebih memasyarakat, lebih dihidupkan dan diberdayakan . Kemudian perlu diadakanya pula program-program yang bisa menunjang wawasan dunia hukum seperti di adakanya Lembaga Bantuan Hukum (LBH), pelatihan advokat dang sebagainya. Laporan Praktikum ini disusun sebagai bukti otentik pelaksanaan praktikum Peradilan Agama STAIN Pekalongan semester genap tahun akademik 2011/2012. Hal-hal yang penting sebagai penjelasan terhadap isi laporan telah dilampirkan dalam laporan ini.Tak ada gading yang retak,begitu pula dalam penyusunan laporan ini tentunya masih banyak kekurangan yang ada. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak terhadap perbaikan Laporan Praktikum ini sangat diharapkan sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk menyempurnakan penyusunan laporan.
Akhir kalam, Wallahul Muwafiq Ila Aqwamit Thariq Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
44
Proses Persidangan Pengadilan Agama Brebes kelas 1A
Bimbingan Materi Oleh Pembimbing PPL PA Brebes
45
Praktek Di Meja Satu
Penarikan Kembali/ penutupan Peserta PPL PA Brebes 2012
46
