LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI JARI Indonesia Kalimantan Tengah – Indonesian Center for Environmental Law Oleh: Linggarjati, Dessy Eko Prayitno, Nisa I. Nidasari
1. Latar Belakang
Hak atas informasi memegang peran penting dalam mewujudkan Hak Akses di Indonesia. Sejak tahun 2008, jaminan hukum terhadap pemenuhan akses publik terhadap informasi telah mendapatkan legitimasinya dengan diberlakukannya Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP kemudian didukung dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik sebagai peraturan teknis pelaksanaannya.
Terkait dengan perundang-undangan dibidang keterbukaan informasi publik tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov. Kalteng) menyikapinya dengan membentuk Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah (KI Prov. Kalteng) melalui SK Gubernur No.188.44/322/2011, menunjuk PPID Pemprov. Kalteng, bahkan Pemprov Kalteng berkomitmen menjadi Pilot Project Open Government Indonesia dalam rangka mendorong transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Namun, hal ini tidak serta merta
menunjukkan komitmen serius
Pemprov. Kalteng dalam melaksanakan
keterbukaan informasi publik sebagaimana dimandatkan dalam UU KIP. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa pembentukan KI Prov. Kalteng, penunjukan PPID, dan perangkat KIP lainnya sebatas untuk menggugurkan kewajiban UU KIP semata.
Ketidak seriusan Pemprov. Kalteng dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik ini berdampak, salah satunya di Kelurahan Bereng Bengkel, yaitu buruknya infrastruktur, serta pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, kehutanan, dan kawasan lahan gambut. Minimnya informasi yang dapat diakses oleh masyarakat baik, melalui publikasi pro-aktif oleh pemerintah maupun melalui permohonan informasi, menyebabkan masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang rencana pembangunan yang akan dilakukan di daerah mereka. Padahal, dengan informasi tersebut masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, maupun kritik terhadap kebijakan Pemprov. Kalteng, sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sejalan dengan kebutuhan masyarakat. 1
2. Tujuan
Tujuan permohonan informasi ini adalah: a. Mendorong permintaan informasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya; b. Mendorong keterbukaan informasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Metodologi
Metodologi permohonan informasi yang dilakukan dalam laporan ini adalah: a. Permohonan dilakukan atas nama perseorangan; b. Permohonan dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan informasi sesuai dengan format Formulir Permohonan sebagaimana dalam Lampiran I Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; c. Permohonan disampaikan secara langsung
oleh pemohon informasi dengan
mendatangi instansi yang memiliki informasi; d. Tujuan yang dituliskan dalam permohonan informasi adalah untuk mengetahui rencana program atau kerja, besaran anggaran, dan realisasi anggaran.
4. Permohonan Informasi
a. Instansi Sasaran
Instansi yang menjadi sasaran permohonan informasi adalah 18 Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dilingkup Pemerintah Kota Palangka Raya dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu: 1) Kelurahan Bereng Bengkel; 2) UPTD Puskesmas Kalampangan; 3) Sekretariat PNPM Kota Palangkaraya; 4) Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangka Raya; 5) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya; 6) Pemerintah Kota Palangka Raya; 7) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 8) Dinas Kehutanan; 9) Dinas Perkebunan; 2
10) Dinas Kelautan dan Perikanan; 11) Dinas Kesehatan; 12) Dinas Pendidikan; 13) Dinas Pekerjaan Umum; 14) Perindustrian dan Perdagangan; 15) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 16) Dinas Sosial; 17) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 18) Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah.
b. Informasi yang Dimohon
Informasi yang dimohon adalah informasi-informasi terkait dengan rencana program atau kerja, besaran anggaran, dan realisasi anggaran. Informasi-informasi tersebut, sebagaimana mandat Pasal 9 ayat (2) UU KIP termasuk sebagai informasi yang sifatnya terbuka.
c. Tanggapan Badan Publik atas Permohonan Informasi
Secara umum, permohonan informasi mendapatkan tanggapan yang beragam dari instansi-instansi yang dituju, baik dari sisi substansi tanggapan maupun waktu.
Permohonan Informasi yang Dikabulkan
Dari 21 permohonan, hanya 7 permohonan yang dikabulkan atau diberikan informasinya. Sedangkan 14 lainnya tidak atau belum diberikan informasi yang dimohon.
3
Dari 7 permohonan yang dikabulkan, hanya 4 permohonan yang informasinya diberikan secara lengkap, sedangkan 3 lainnya diberikan sebagian.
Kelengkapan Informasi yang Diberikan Sudah Lengkap
Tidak Lengkap
43%
57%
Dari 7 permohonan yang dikabulkan tersebut pula, hanya 3 permohonan yang dikabulkan dalam kurun waktu sebelum 10 hari kerja, sedangkan 4 lainnya diberikan setelah
pemohon
mengajukan
keberatan
kepada
instansi
dan/atau
bahkan
menyengketakannya ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah (KI Prov. Kalteng).
4
Bappeda Prov. Kalteng I Dinas Kehutanan Prov. Kalteng Dinas Perkebunan Prov.Kalteng Dinas Pekerjaan umum Prov. Kalteng Dinas Kesehatan Prov. Kalteng Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Prov. Kalteng Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalteng Dinas Pendidikan Prov. Kalteng I Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng Dinas Pemuda dan olah Raga Prov. Kalteng Bappeda Prov. Kalteng II Dinas Sosial Prov. Kalteng Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalteng Pemerintah kota Palangka Raya Dinas PU Kota Palangka Raya PNPM Kota Palangka Raya UPTD Puskesmas Kalampangan Kantor Kelurahan Bereng Bengkel Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya
Respon Badan Publik Atas Permohonan Informasi
160 142
140
120
H A R 100 I
K E R J A 114 107 120
20 2 2 108 102
97 121
105
93
80 80
60
60
40 31
000 000 000
Diberikan lengkap
19
Diberikan tidak lengkap
9 Belum diberikan
1 1 3 000
0
Permohonan Informasi yang Belum Dikabulkan
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dari 21 permohonan, 14 permohonan tidak
atau belum dikabulkan, bahkan setelah diajukan keberatan kepada instansi maupun
setelah diputus oleh KI Prov. Kalteng sebagai dokumen atau informasi terbuka dan wajib
diberikan.
5
(sudah dibuat chartnya di atas) Dari 14 permohonan yang tidak dikabulkan, 2 permohonan informasi telah dikuatkan oleh putusan KI Prov. Kalteng sebagai informasi terbuka dan wajib diberikan. Bahkan 1 di antaranya secara tegas menolak putusan KI Prov. Kalteng.
Alasan Tidak Dikabulkannya Permohonan Informasi
Dari 14 permohonan yang tidak dikabulkan, hanya 6 permohonan yang diberi alasan tidak dikabulkannya permohonan informasi yang secara garis besar alasannya yaitu: a. Informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan; b. Informasi yang diminta sudah ada di website; c. Surat permohonan dianggap tidak resmi, karena dilakukan atas nama pribadi dan tidak bercap; d. Penerima permohonan menyatakan tidak menguasai atau memiliki informasi yang diminta, sehingga memerintahkan pemohon untuk meminta kepada bagian yang secara tugas pokok dan fungsi menguasai atau memiliki informasi yang diminta; e. Surat permohonan informasi
hilang, sehingga tidak dapat memproses
permohonan.
Sedangkan 8 permohonan lainnya tidak ditanggapi sehingga tidak diketahui alasan tidak dikabulkan permohonannya.
Penolakan Permohonan Informasi oleh Badan Publik Ditolak dengan diberikan alasan
Ditolak tanpa diberikan alasan
43% 57%
6
Berdasarkan alasan-alasan di atas, disimpulkan bahwa hanya alasan pengecualian-lah yang secara sah diakui oleh hukum. Sedangkan alasan sebagaimana huruf b-e dapat dikatakan sebagai alasan yang mengada-ada.
Alasan Penolakan Permohonan Informasi Alasan Sah Menurut Hukum
Alasan Lain
17%
83%
Alasan Lain Informasi yang Diminta Sudah Ada di Website (Kenyataannya Belum) Surat Permohonan dianggap Tidak Resmi Dokumen Tidak Dikuasai Surat Permohonan Hilang
25%
25%
25%
25%
5. Kesimpulan dan Rekomendasi
Berdasarkan proses permohonan informasi yang dilakukan, disimpulkan bahwa: a. Badan publik belum memahami informasi mana yang sifatnya terbuka dan dikecualikan; b. Badan publik belum memiliki daftar informasi publik sesuai kategori informasi; 7
c. Badan publik tidak berani memberikan informasi tanpa seizin Gubernur atau Sekretaris Daerah terkait dengan informasi anggaran; d. Badan publik masih lamban dalam merespon permohonan informasi, seperti baru merespon permohonan informasi, setelah dilakukan upaya keberatan; e. Sebagian besar badan publik menolak permohonan informasi tanpa menyertakan alasan sebagaimana diatur dalam UU KIP; f. Badan publik masih belum melaksanakan putusan Komisi Informasi.
Berdasarkan kesimpulan di atas, diberikan rekomendasi sebagai berikut: a. Badan publik perlu meningkatkan kapasitasnya untuk memahami kriteria informasi yang terbuka dan dikecualikan, metode uji konsekuensi dan uji kepentingan publik untuk menentukan suatu informasi sebagai terbuka atau dikecualikan; b. Badan publik melakukan inventarisir informasi yang sifatnya terbuka untuk menyusun daftar informasi publik, sehingga permohonan informasi terhadapnya dapat dilakukan dengan cepat; c. Badan publik harus memiliki bagian pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi yang memiliki akses terhadap seluruh informasi yang sifatnya terbuka yang dimiliki dan dikuasai badan publik; d. Badan publik segera menetapkan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan informasi; e. Badan publik menyediakan dan mengumumkan informasi publik secara pro-aktif melalui media yang mudah dijangkau masyarakat. Misalnya, dengan optimalisasi situs resmi badan publik untuk publikasi data dan informasi; f. Gubernur menerbitkan instruksi bagi seluruh SKPD yang terkena putusan Komisi Informasi untuk menjalankan putusan tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan amar putusannya. Dalam instruksi tersebut dimandatkan pula sanksi bagi SKPD yang tidak melaksanakan putusan Komisi Informasi sebagaimana amarnya.
8
Jangka waktu:
No
SKPD
1 2
Bappeda (1) Kelurahan Bereng Bengkel Dinas Kehutanan
3
Tanggal Permohonan 11-12-12 5-12-12
Tanggal Respon 11-12-12 10-12-12
Tanggal Diberikan 12-12-12 10-12-12
31-12-12
-
-
Jangka waktu
Keberatan: 23-0113 Respon keberatan: 29-0113 (diberikan untuk 1 dokumen Renja, sedangkan RKA dan DPA tidak diberikan) Sengketa: 11-02-13 Putusan: 15-05-13 informasi diberikan.
4
Dinas Perkebunan
31-12-12
03-01-13
-
– wajib
Putusan tidak dilaksanakan Keberatan: 23-0113 Sengketa: 05-03-13 Putusan: 24-05-13 informasi diberikan.
5
Dinas Kelautan Perikanan
dan
08-02-13
-
-
– wajib
Termohon menyatakan menolak –17 Juni 2013 Keberatan: 20-03-13 Sengketa: 20-03-13
6
Dinas Pendidikan (1)
08-02-13
-
-
Mediasi gagal dan lanjut ke ajudikasi. Keberatan: 20-03-13 Sengketa: 08-05-13
7
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
08-02-13
-
-
Mediasi gagal dan lanjut ke ajudikasi. Keberatan: 20-03-13
9
Respon keberatan: 03-0513 –diberikan informasi Renstra Dinas dan Renja Sengketa: 08-04-13
8
Dinas Pariwisata Kebudayaan
dan
08-02-13
-
-
Putusan: 27-05-13. Mediasi berhasil, tetapi informasi belum diberikan. Keberatan: 19-02-13 Sengketa: 09-04-13 Putusan mediasi: 24-05-13
9 10
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pemuda dan Olah Raga
08-02-13
-
-
08-02-13
-
-
Pelaksanaan: informasi yang diberikan Renja 2011, 2013 (2012 tidak diberikan), DPA 2011, 2012 (diberikan), 2013 tidak diberikan karena masih dalam proses. Tidak ditindaklanjuti Keberatan: 20-03-13 Sengketa: 08-05-13
11
Dinas Kesehatan
08-02-13
11-02-13
-
Masih dalam proses mediasi. Keberatan: 19-02-13 Sengketa: 09-04-13 Putusan mediasi: ?
12 13
UPTD Puskesmas Kalampangan Dinas Pekerjaan Umum (1) Prov
07-01-13
-
-
31-12-12
-
-
Tidak ditindaklanjuti 21 Jan 13 ditelusuri, PU menyatakan bahwa surat permohonan hilang. Keberatan: 23-01-13 Respon keberatan: 29-0113 –informasi belum bisa
10
diberikan. Sengketa: 05-03-13
14
15 16
17
Dinas Pendidikan (2)
05-12-12
Pemerintah Kota Palangkaraya Dinas Pekerjaan Umum (2) Kota
dan
-
05-12-12
-
05-12-12
05-12-12 (respon SMS)
05-12-12
Masih dalam proses ajudikasi. Keberatan: 03-0113
-
Tidak ditindaklanjuti Tidak ditindaklanjuti Keberatan: 03-01-13
21-01-13
18
Dinas Kehutanan Perkebunan Kota Bappeda
-
19
PNPM Kota
05-12-12
05-12-12
05-12-12
20
Dinas Pekerjaan Umum (3) Prov
05-12-12
05-12-12 (sms-surat tidak resmi, sehingga tidak dapat diterima)
-
21
Dinas Pekerjaan Umum (4) Prov
Respon keberatan: 21-01-13 – informasi diberikan. Tidak ditindaklanjuti Diberikan informasi indikasi dokumen tidak lengkap, tetapi pemohon cukup puas dengan data yang diperoleh Tidak ditindaklanjuti
-
05-12-12
18-12-12
Informasi diberikan.
Alasan tidak diberikannya informasi No. 1.
Jumlah Diberikan alasan
6
Alasannya
1. Pengecualian informasi (?); 2. Informasi
tidak
langsung
diberikan
tetapi
meminta
pemohon website
untuk
melihat
pemprov
kalteng
di –
pemohon memeriksa website, tetapi informasi dimaksud tidak ada; (sudah ada di website)
3. Surat permohonan dianggap tidak resmi karena atas nama pribadi dan tidak bercap.
4. Suruh
tanya
langsung
ke
11
sekretaris.
5. Disarankan untuk mengirimkan surat permohonan informasi langsung ke bagian staf kepala dinas.
6. Surat permohonan informasi hilang.
2.
Tidak diberikan alasan
(1)
Dinas
Perkebunan
-
Provinsi; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; (2) Dinas Pendidikan Prov. Kalteng; (3) Dinas Kelautan dan Perikananan Prov. Kalteng; (4)
Dinas
Sosial
Prov.
Kalteng; (5) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; (6) Prov. Kalteng; (7) Dinas Perindustrian Perdagangan;
dan (8)
Prov.
Kalteng; (9) Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kalteng; (10)
Puskesmas
Kalampangan; (11) Dinas Pendidikan Prov. Kalteng, (12)
Pemerintah
Kota
Palangkaraya; (13) Dinas Kehutanan
Kota
Palangkaraya.
12
