1 Tata Cara Memperoleh Informasi Selain datang langsung ke pengadilan Informasi Peradilan dapat diakses melalui Internet, Makamah Agung dan beberapa P...
Selain datang langsung ke pengadilan Informasi Peradilan dapat diakses melalui Internet, Makamah Agung dan beberapa Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding sudah memiliki situs resmi yang biasanya juga memuat informasi-informasi penting berkaitan dengan Pengadilan tersebut, diantaranya adalah www.mahkamahagung.go.id dan www.putusan.net yang khusus memuat salinan putusan Mahkamah Agung. Apabila informasi yang Anda cari belum Anda temukan, Anda dapat mencarinya dengan mendatangi pengadilan secara langsung, dan menemui Petugas Meja Informasi di pengadilan tersebut.
Prosedur
Prosedur Permohonan Pelayanan Informasi pada peradilan agama diatur di dalam SK DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA No.0017/Dj.A/SK/VII/2011, Adapun prosedur tersebut adalah :
1. Permohonan Informasi Secara LangsungPelayanan Meja Informasi terhadap permohonan informasi secara langsung dilakukan dengan
prosedur sebagai berikut: 1. Pemohon mengisi formulir permohonan, kecuali apabila yang diminta adalah informasi
1/8
Tata Cara Memperoleh Informasi Oleh Administrator
sederhana yang dapat dijawab secara langsung oleh Petugas Informasi; 2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan Informasi; 3. Petugas Informasi mencari informasi yang diminta pemohon; 4. Apabila informasi yang diminta telah tersedia, Petugas Informasi dapat menyampaikan informasi tersebut kepada pemohon; 5. Apabila informasi yang diminta berupa dokumen, Petugas Informasi berkoordinasi dengan Penanggungjawab Meja Informasi; 6. Apabila dokumen yang diminta telah tersedia, Petugas Informasi dapat menyampaikan dokumen tersebut kepada pemohon; 7. Biaya penggandaan dan penjilidan dokumen dibebankan kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 8. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara Petugas Informasi dan Pemohon Informasi dalam hal pelayanan, maka penyelesaiannya mengacu kepada peraturan yang berlaku. 2.Permohonan Informasi Secara Tidak Langsung
Pelayanan Meja Informasi terhadap permohonan informasi secara tidak langsung dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.
Pemohon menghubungi Petugas Informasi melalui telepon atau alat komunikasi lain; Petugas Informasi mengisi Register Permohonan Informasi; Petugas Informasi mencari informasi yang diminta Pemohon; Apabila informasi yang diminta telah tersedia, Petugas Informasi dapat menyampaikan informasi tersebut kepada Pemohon; 5. Permohonan terhadap suatu dokumen hanya dilayani jika Pemohon datang langsung ke Pengadilan. 6. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara Petugas Informasi dan Pemohon Informasi dalam hal pelayanan, maka penyelesaiannya mengacu kepada peraturan yang berlaku.
Dalam hal Meja Informasi berfungsi sebagai Meja Pengaduan, prosedur dan penanganan pengaduan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2/8
Tata Cara Memperoleh Informasi Oleh Administrator
Mekanisme Pengajuan Keberatan Informasi
A. Syarat dan Prosedur Pengajuan 1. 1.Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya. 2. 2.Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut: - Adanya penolakan atas permohonan informasi; - Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam bagian II. A; - Tidak ditanggapinya permohonan informasi; - Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; - Tidak dipenuhinya permohonan informasi; - Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau - Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam Pedoman ini. -
B. Registrasi 1. 1.Petugas informasi wajib memberikan formulir keberatan kepada pemohon untuk diisi dan membantu pengisiannya jika diperlukan (Format Formulir Keberatan). 2. 2.Petugas Informasi langsung memberikan salinan formulir keberatan sebagai tanda
3/8
Tata Cara Memperoleh Informasi Oleh Administrator
terima pengajuan keberatan. 3. 3.Petugas Informasi wajib mencatat pengajuan keberatan dalam registerdan meneruskannya kepada atasan PPID dengan tembusan kepada PPID dalam waktu selambatlambatnya 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diajukan.
C. Tanggapan Atas Keberatan 1. 1.Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Petugas PPID dengan tembusan kepada PPID selambat-lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan. 2. 2.Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat : - Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan; - Nomor surat tanggapan atas keberatan; - Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan yang berisi salah satu atau beberapa hal sebagai berikut:
(i) Mendukung sikap atau putusan PPID disertai alasan dan pertimbangan yang jelas;
(ii) Membatalkan putusan PPID dan/atau memerintahkan PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta kepada Pemohon dalam jangka waktu tertentu selambat-lambat 14 (empat belas) hari kerja;
(iii) Memerintahkan PPID untuk menjalankan kewajibannya dalam memberikan pelayanan informasi sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu selambat-lambat (empat belas) hari kerja;
(iv) Menetapkan biaya yang wajar yang dapat dikenakan kepada pemohon informasi (Format Surat Tanggapan Atas Keberatan dalam Lampiran XI).
4/8
Tata Cara Memperoleh Informasi Oleh Administrator
3. Petugas Informasi menyampaikan atau mengirimkan keputusan Atasan PPID kepada Pemohon atau kuasanya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak menerima tanggapan dari Atasan PPID dan ditembuskan ke PPID serta Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.
4. Pemohon yang mengajukan keberatan yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.
Hak-hak Pemohon Informasi
Hak-hak Masyarakat sebagai Pemohon Informasi diatur dalam Pasal 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Yakni :
1
Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
2
5/8
Tata Cara Memperoleh Informasi Oleh Administrator
Setiap Orang berhak:
a.
melihat dan mengetahui Informasi Publik;
b.
menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
c.
mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
6/8
Tata Cara Memperoleh Informasi Oleh Administrator
d.
menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3
Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan perm
4
Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperole
Biaya Salinan Informasi
Adapun Biaya yang dapat dibebankan kepada Anda sebagai Permohonan Salinan Informasi
7/8
Tata Cara Memperoleh Informasi Oleh Administrator
adalah biaya fotokopy atau cetak yang berlaku umum, yakni sebagaimana biaya di tempat fotokopy atau cetak swasta. (ilustrasi: biaya fotokopy di beberapa tempat berkisar antara Rp.100 sampai 300/lembar).
