LAPORAN PENELITIAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN
KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENJAMINAN KREDIT PERBANKAN KEPADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
Oleh: Etty Mulyati, SH.MH Dr. Tarsisius Muwarji, SH.MH.
Dibiayai oleh Dana DIPA Universitas Padjadjaran Tahun Anggaran 2009
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Nomor: 866a/H6.7/Kep/FH/2009 Tanggal: 1 Juni 2009
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN BANDUNG TAHUN 2009
i
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PENELITIAN FAKULTAS HUKUM UNPAD SUMBER DANADIPA UNPAD TAHUN ANGGARAN 2009
1
a. Judul Penelitian
:
b. Bidang Ilmu
:
Kajian Terhadap Praktik Penjaminan Kredit Perbankan Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Hukum
2. Ketua Peneliti a. Nama Lengkap dan Gelar : Etty Mulyati, SH.MH. b. Jenis Kelamin : Wanita c. Pangkat/Gol./NIP : IIId/ Penata Tk I/19610221 199001 2 001 d. Jabatan Fungsional : Lektor e. Fakultas : Hukum f. Bidang Ilmu yang diteliti : Hukum Perbankan dan Hukum Jaminan 3. Jumlah Tim Peneliti : 2 orang 4. Lokasi Penelitian : Bandung 5. Bila penelitian ini merupakan peningkatan kerja sama kelembagaan sebutkan a. Nama Instansi : -b. alamat : -6. Jangka waktu penelitian : 6 (enam) bulan 7. Biaya Penelitian : Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Menyetujui, Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Bandung, Desember 2009
Dr. Ida Nurlinda, SH.MH. NIP. 19620728 198701 2 001
Etty Mulyati, SH.MH. NIP. 19610221 199001 2 001
Ketua Peneliti,
Menyetujui, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengambdian Kepada masyarakat Universitas Padjadjaran
Prof.Oekan S.Abdoellah, MA, Ph.D. NIP. 19540506 198103 1 002 ii
KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENJAMINAN KREDIT PERBANKAN KEPADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) Etty Mulyati dan Tarsisius Muwarji ABSTRAK Pemerintah mendorong peningkatan akses UMKM kepada kredit/pembiayaan dari perbankan melalui peningkatan kapasitas Lembaga penjaminan kredit, dengan demikian UMKM yang selama ini mengalami kendala dalam mengakses kredit dari perbankan karena kekurangan agunan dapat diatasi. Mekanisme penjaminan kredit ini, bank pelaksana KUR dapat mengalihkan risiko kredit yang diberikannya dengan mengadakan perjanjian kerjasama dengan lembaga penjaminan kredit, namun pembayaran premi/imbal jasa penjaminan dilakukan oleh pemerintah dan menjadi beban APBN. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji segi-segi yuridis Praktik Penjaminan Kredit Perbankan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dikaitkan dengan Inpres No.6 Tahun 2007.dan untuk menentukan perlindungan hukum bagi bank pelaksana Kredit Usaha Rakyat apabila terjadi kredit macet oleh UMKM. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, penelitian ini akan menggambarkan berbagai masalah hukum tentang lembaga penjaminan kredit kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif, karena penelitian ini bertititik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif serta ditunjang oleh hasil penelitian lapangan yang dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Inpres No.6 Tahun 2997 merupakan kebijakan dalam pemberdayaan UMKM, untuk mewujudkan hal tersebut ditanda tangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) Penjaminan kredit/pembiayaan yang dikenal dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). MoU tersebut antara Pemerintah, Perbankan dan Lembaga Penjaminan Kredit. Lembaga penjaminan merupakan salah satu upaya optimalisasi penyaluran dana melalui kredit perbankan, Prosentase jumlah penjaminan sebesar 70% dari kredit/pembiayaan dan imbal jasa penjaminan yang dibayarkan pemerintah kepada lembaga penjaminan kredit adalah sebesar 1,5% pertahun. Keberadaan Lembaga Penjaminan Kredit dan agunan tambahan merupakan bentuk perlindungan bagi bank pelaksana apabila pada saat jatuh tempo ternyata debitur tidak dapat melunasi utangnya.
iii
STUDY ON CREDIT BANK GUARANTEE PRACTICES TO SMALL MICRO AND MEDIUM ENTERPRISES (UMKM) ABSTRACT Encourage governments to increase access UMKM through capacity building credit guarantee, during UMKM difficulty in accessing bank loan because collateral deficiency can be overcome. credit bank guarantee mechanism, bank executive business credit people (KUR) credit risk can transfer to credit guarantee institutions, but premium payment conducted by government and a burden on the State Budget. Purpose of this research to examine the juridical aspects bank loan guarantee to small micro and medium enterprises (UMKM) associated with Inpres No.6/2007, and to determine the legal protection for bank executive KUR when there is bad credit by UMKM. The method of approach used in this research is juridical – normative, and specification is descriptive Analytical to obtain a complete and systematic image through an analytical process in particular the effort of credit bank guarantee practices to small micro and medium enterprises (UMKM) and further the result of this research will be qualitative analyzed. On the basis of the result of this research that Inpres No.6/2007 is a policy UMKM empowerment. to realize this MoU signed between government, banking and credit guarantee institutions. Credit guarantee institutions is one of the optimization efforts channeling funds through bank, percentage of the amount of underwriting is 70% from credit and premium payment conducted by government is 1,5%. Existence credit guarantee institutions and additional collateral is a form of legal protection for banks if on the due date debtor can not repay her debts.
iv
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan ridha-Nya yang telah memberikan jalan untuk menyelesaikan penelitian ini dengan judul: Kajian Terhadap Praktik Penjaminan Kredit Perbankan Kepada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan sumbangan pemikiran, saran, tanggapan, maupun kritik yang membangun atas kelemahan yang mungkin terdapat dalam penelitian ini. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dekan, Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, serta semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas penelitian ini. Akhirul kata semoga Allah SWT membalas amal baik semua pihak yang telah membantu. Semoga penelitian ini dapat memenuhi tujuannya dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Amin.
Bandung, Desember 2009
v
DAFTAR ISI
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN...................................................... ABSTRAK ............................................................................................................ ABSTRACT.............................................................................................................. KATA PENGANTAR.............................................................................................. DAFTAR ISI.............................................................................................................
ii iii iv v vi
BAB I
PENDAHULUAN .............................................................................
1
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit Perbankan ………... B. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Nasabah Debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) ……………………….. C. Lembaga Penjaminan Kredit ……………………………..
12 17
BAB III
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN ……………………….
19
BAB IV
METODE PENELITIAN …………………………………………
20
BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN A. Praktik Penjaminan Kredit Perbankan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dikaitkan dengan Inpres No. 6 Tahun 2007 ……………………………………………………. B. Perlindungan Hukum bagi Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat apabila Terjadi Kredit Macet oleh UMKM ……………
BAB VI
7
24 27
KESIMPULAN DAN SARAN ..…………………………………..
30
DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………
32
vi
1
BAB I PENDAHULUAN
Tujuan pembangunan nasional dapat diwujudkan antara lain dengan melakukan pembangunan di bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi harus memperhatikan ketentuan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 sebagai salah satu dasar pembangunan ekonomi Indonesia. Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke IV menyatakan bahwa: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesamaan ekonomi nasional”
Dalam pembangunan ekonomi, modal atau pendanaan merupakan salah satu faktor penting dan merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun masyarakat. Pelaksanaan pembangunan ekonomi disamping bertujuan meningkatkan pendapatan nasional juga ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan kesempatan kerja dan pengurangan angka pengangguran. Oleh karena itu seluruh potensi dalam negeri dan kemampuan modal yang dimiliki haruslah dimanfaatkan sedemikian rupa secara maksimal dengan disertai langkah-langkah kebijaksanaan dari pemerintah agar dapat membimbing, membantu pertumbuhan dan untuk meningkatkan kemampuan yang lebih besar lagi, terutama bagi pengusaha kecil agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat pada kenyataannya di dalam masyarakat masih terdapat kesenjangan antara lapisan atau golongan masyarakat ekonomi lemah dan kurang dapat menjalanjan peranannya dalam kegiatan perekonomian nasional.
