LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2013

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2013

PT Bank BNI Syariah— Gedung Tempo Pavilion 1 Lt.3-6 Jl. HR Rasuna Said Kav. 10-11 Jakarta Selatan 12950 T: (021) 2966-7946 W/E: www.bnisyariah.co.id/[email protected]

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2013 | 2

I.

PENDAHULUAN 1.

LANDASAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) bagi PT Bank BNI Syariah (BNI Syariah) merupakan hal penting yang harus diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan, untuk mencapai kinerja perusahaan yang maksimal. Dalam praktiknya pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) BNI Syariah berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang mengatur mengenai penerapan GCG yaitu Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan dengan mengacu pada 5 (lima) Prinsip GCG: a.

Prinsip keadilan (fairness) adalah bahwa setiap keputusan yang diambil senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham mayoritas dan memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas dan stakeholders lainnya dari rekayasa dan transaksi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b.

Prinsip transparansi (transparancy) adalah meningkatkan keterbukaan (discloser) dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan oleh manajemen.

c.

Prinsip pertanggungjawaban (responsibility) adalah kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.

d.

Prinsip akuntabilitas (accountabilily) adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

e.

Prinsip profesional (professional) adalah bahwa manajemen dan seluruh individu dalam Bank memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Bank syariah.



2.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN Sebagai bentuk komitmen Penerapan Good Corporate Governance (GCG), BNI Syariah telah memiliki Struktur Tata Kelola Perusahaan yang senantiasa disesuaikan dengan praktik terbaik GCG :

DEWAN KOMISARIS

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

DIREKTUR UTAMA

DIREKTUR BISNIS

SATUAN PENGAWAS INTERN

DIVISI BISNIS RITEL

DIVISI HUMAN CAPITAL

CABANG

DIVISI PERENCANAAN STRATEGIS

DIVISI USAHA MENENGAH

DIVISI RECOVERY & REMEDIAL

DIREKTUR RISIKO DAN KEPATUHAN

CHIEF OPERATING & FINANCIAL OFFICER

DIVISI TRESURI DAN INTERNASIONAL

DIVISI ENTERPRISE RISK MANAGEMENT

DIVISI PENGENDALIAN KEUANGAN

DIVISI BISINIS KARTU

DIVISI PRODUCT MANAGEMENT

DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI

DIVISI BISINIS MIKRO

DIVISI HUKUM, KEPATUHAN DAN KESEKRETARIATAN

DIVISI KOMUNIKASI, JARINGAN & LOGISTIK

CABANG MIKRO

SATUAN KERJA KEPATUHAN

DIVISI BUSINESS RISK

DIVISI OPERASIONAL

Komite Di Bawah Dewan Komisaris Komite Audit Komite Pemantau Risiko Komite Remunerasi dan Nominasi Komite Di Bawah Direksi Komite Kebijakan dan Risiko Komite Asset Liability and Management Komite Modal, Investasi dan Teknologi Komite Sumber Daya Manusia



II.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi diantara organ-organ Perseroan lainnya. Rapat Umum Pemegang Saham terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). RUPS memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menetapkan perubahan Anggaran Dasar, memberikan persetujuan atas laporan tahunan, menetapkan alokasi penggunaan laba, menunjuk Kantor Akuntan Publik, serta menetapkan jumlah dan jenis remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi. 1.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPS TAHUNAN) BNI Syariah telah mengadakan RUPS Tahunan tahun buku 2012 pada tanggal 1 Mei 2013. Hasil keputusan RUPS Tahunan tahun 2013 antara lain sebagai berikut: 1.

Menyetujui Laporan Tahunan BNI Syariah untuk tahun buku 2012 termasuk pengesahan laporan keuangan, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

2.

Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, sepanjang: a.

Tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan

b.

Tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

3.

Menyetujui laba bersih BNI Syariah tahun 2013 beserta penggunaannya.

4.

Melimpahkan kewenangan kepada Direksi BNI Syariah untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta zakat BNI Syariah untuk tahun buku 2013 termasuk menentukan besarnya alokasi biaya.

5.

Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana dan rekan (afiliasi KAP Pricewaterhousecooper) sebagai Akuntan Publik BNI Syariah untuk tahun buku 2013.

6.

Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris BNI Syariah untuk menetapkan besarnya biaya jasa KAP dan Konsultan Aktuaria untuk tahun buku 2013.

7.

Menyetujui dan menetapkan tugas manajemen BNI Syariah untuk tahun buku 2013.



2.

8.

Menyetujui penambahan 1 (satu) orang Direktur sehingga seluruhnya berjumlah 4 (empat) orang Direktur.

9.

Menetapkan gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris serta failitas/tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2013.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) Selama tahun 2013 BNI Syariah telah mengadakan RUPSLB sebanyak 3 (tiga) kali. Adapun hasil keputusan RUPSLB tersebut antara lain sebagai berikut: a.

RUPSLB Tanggal 01 Mei 2013 Keputusan: Menyetujui dan menetapkan perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, menjadi sebagai berikut: “Perseroan Terbatas ini bernama PT Bank BNI Syariah (selanjutnya cukup disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan.”

b.

RUPSLB Tanggal 30 Agustus 2013 Keputusan: Menyetujui pengunduran diri Bapak Achjar Iljas sebagai Komisaris Utama (Independen) dan mengangkat serta menetapkan Bapak Subarjo Joyosumarto sebagai Komisaris Utama (Independen) BNI Syariah.

c.

RUPSLB Tanggal 06 September 2013 Keputusan: Menetapkan honorarium dan fasilitas/tunjangan anggota Dewan Komisaris BNI Syariah.



III.

DEWAN KOMISARIS 1.

SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS Susunan anggota Dewan Komisaris BNI Syariah terdiri dari 3 (tiga) orang. Kriteria dan independensi Dewan Komisaris BNI Syariah telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Masing-masing anggota Dewan Komisaris BNI Syariah telah melalui mekanisme uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Susunan Anggota Dewan Komisaris: No.

Nama

1.

Achjar Iljas

2.

Subarjo Joyosumarto

3. 4.

Harisman Imam Budi Sarjio

Jabatan Komisaris Utama (Independen) Komisaris Utama (Independen) Komisaris Independen Komisaris

Tanggal Efektif 19 Juni 2010 sampai dengan 30 Agustus 2013 12 September 2013 14 Juni 2012 25 September 2012



2.

PROFIL DAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP SINGKAT DEWAN KOMISARIS KOMISARIS UTAMA (INDEPENDEN) PT BANK BNI SYARIAH

ACHJAR ILJAS (Maninjau, 10 Februari 1948) Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia dan Master of Arts in Economics dari Duke University, Durham, North Carolina, Amerika Serikat serta gelar Magister Hukum dari Universitas Padjadjaran, Bandung. Beliau memulai kariernya di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Kramat tahun 1967 sebelum akhirnya bergabung dengan Citibank Jakarta tahun 1974. Setahun kemudian, beliau pindah ke Bank Indonesia dan mengabdi selama 27 tahun serta menempati berbagai posisi. Karirnya dilanjutkan sebagai Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan BNP Paribas Indonesia hingga akhirnya diangkat menjadi Komisaris Utama BNI Syariah sejak Juni 2010. Di tingkat internasional, beliau juga pernah ditugaskan sebagai Asisten Direktur Eksekutif IMF (1986-1990). Tak hanya itu, secara ex-officio, beliau sempat berperan sebagai Alternate Governor World Bank, Board of Directors SEACEN dan Executive Committee APRACA. Dalam dunia pendidikan, beliau aktif mengajar di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) dan beberapa perguruan tinggi di Indonesia dan juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar Majelis Ekonomi & Kewirausahaan PP Muhammadiyah, anggota Dewan Penasihat pada IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam), ASBISINDO (Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia), dan ABSINDO (Asosiasi BMT Indonesia). Beliau juga menghasilkan makalah dan bahan presentasi terkait Ekonomi Islam, misalnya Prinsip-prinsip Sistem Ekonomi Islam (2007) dan Karakteristik Sistem Ekonomi Islam (2006).



KOMISARIS UTAMA (INDEPENDEN) PT BANK BNI SYARIAH

SUBARJO JOYOSUMARTO (Cilacap, 20 Oktober 1943) Menjabat sebagai Komisaris Utama (Independen) BNI Syariah sejak 12 September 2013 berdasarkan. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, pada 1968, kemudian meraih gelar Master of Art (M.A) dalam bidang International Economics dari Department of Economics Univesity of Colorado, Boulder, Colorado, USA pada 1984, dan melanjutkan studi hingga meraih gelar Doctor of Philosophy (Ph.D), bidang monetary economics, dari universitas yang sama pada 1987. Sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama (Independen) BNI Syariah, beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Bank BTN sejak Mei 2008. Beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) sejak Januari 2007. Mengawali karir perbankan di Bank Indonesia pada 1971 sebagai Computer Programmer dan System Analis hingga 1981. Pada 1987 melanjutkan karir di Bank Indonesia dan pernah menjabat sebagai staff Gubernur Bank Indonesia dengan tugas khusus sebagai Pimpinan Proyek Liberalisasi Sektor Keuangan dan Perbankan yang menghasilkan Paket Liberalisasi Keuangan Perbankan bulan Oktober 1988 (PAKTO 88). Jabatan terakhir di Bank Indonesia adalah Deputi Gubernur, bertanggung jawab atas Restrukturisasi Perbankan, Pengembangan dan Pengaturan Perbankan, Pengawasan Bank-Bank BUMN dan Pengembangan Perbankan Syariah. Beliau juga pernah menjabat sebagai Executive Director – The South East Asia Central Banks (SEACEN) Research and Training Centre dan sebagai Chairman of Board of Supervisory Directors dari Bank Indover di Amsterdam, Belanda. Beliau sempat mengajar mata kuliah ekonomi dan moneter di program S1 dan S2 di sejumlah perguruan tinggi di Jakarta, serta menerbitkan puluhan makalah dan pidato meliputi bidang-bidang Ekonomi Moneter, Regulasi Perbankan ke-Bank Sentralan, Perbankan Syariah dan Kepemimpinan.



KOMISARIS (INDEPENDEN) PT BANK BNI SYARIAH

HARISMAN (Baturaja, 29 Oktober 1952) Menjabat sebagai Komisaris (Independen) BNI Syariah sejak tahun 2012. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1972 dan Master of Arts di bidang Ekonomi dari William College, Amerika Serikat pada tahun 1985. Beliau memulai kariernya di Bank Indonesia sebagai Staf utusan Kredit Koperasi dan Kredit Kecil pada tahun 1979, hingga kemudian menjabat sebagai Wakil Kepala Urusan Penelitian dan Pengaturan Perbankan pada tahun 1998 – 2001 sebelum akhirnya diangkat sebagai Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia pada tahun 2003. Pada tahun 2008 beliau diangkat sebagai Steering Committee LPPI dan SBM ITB pada tahun 2009. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Anggota Dewan Kehormatan ASBISINDO (Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia). Terkait dengan kompetensinya di bidang Perbankan, beliau aktif mengikuti berbagai training misalnya Seminar Nasional tentang Hadits-Hadits Ekonomi Syariah pada tahun 2008, seminar akhir tahun tentang Outlook dan Arah Kebijakan Perbankan Syariah, seminar Banking and Financial Outlook 2012 pada tahun 2011, serta Stadium Generale “The Contemporary Global Economic Crises in Islamic Finance: The Discourse of Paradigm Shift” yang diadakan oleh LPPI dan Bahrain Institute of Banking and Finance pada tahun 2012.



KOMISARIS PT BANK BNI SYARIAH

IMAM BUDI SARJITO (Semarang, 16 Maret 1959) Menjabat sebagai Komisaris BNI Syariah sejak tahun 2012. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Diponegoro tahun 1982 dan Master di bidang Ekonomi dari University of Illinois pada tahun 1990 hingga berhasil memperoleh gelar Doktor di bidang Ekonomi dari Graduate School of Claremont pada tahun 1995. Beliau mengawali karir pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sebagai trainee di Divisi Pendidikan & Pelatihan pada tahun 1983, Pemimpin Kelompok Pengelolaan Investment Services pada tahun 1996 hingga diangkat sebagai Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis pada tahun 2004. Terkait dengan kompetensinya di bidang Perbankan, beliau aktif mengikuti berbagai pelatihan dan memperoleh beberapa sertifikasi misalnya, Program Pendidikan Pelatihan Manajemen Umum Dana Pensiun Angkatan LXXIII yang diadakan oleh Asosiasi Dana Pensiun Indonesia tahun 2010, Sertifikasi Uji Kompetensi Manajemen Risiko oleh BSMR tahun 2011, Workshop Asesor Kompetensi yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan tahun 2011 serta Diskusi Panel Risk Bases Bank Rating (RBBR): Tantangan Perbankan Menangani Krisis Global oleh IBI, LKDI dan PERBANAS pada tahun 2012.



3.

RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS Dewan Komisaris BNI Syariah tidak ada yang melanggar ketentuan rangkap jabatan. Rangkap jabatan yang saat ini terjadi masih memenuhi ketentuan rangkap jabatan, dimana salah seorang Komisaris BNI Syariah merupakan Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan yang merupakan pemegang saham BNI Syariah.

4.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS Dewan Komisaris BNI Syariah memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah diatur baik di dalam Anggaran Dasar BNI Syariah maupun dalam peraturan perundang-undangan. Dewan Komisaris senantiasa secara proaktif memberikan arahan dan masukan kepada Direksi baik pada perumusan strategi, tahap implementasi hingga pemantauan kinerja yang disertai upaya untuk memastikan bahwa penerapan manajemen risiko, shareholder value dan Good Corporate Governance (GCG) dilaksanakan secara komprehensif, efektif dan efisien dalam kerangka kerja BNI Syariah. Dalam menjaga kelangsungan usaha BNI Syariah, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah diatur baik di dalam Anggaran Dasar BNI Syariah, berikut tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris: 1.

Bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan pelaksanaan operasional perusahaan dalam setiap jenjang organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

2.

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, pengawasan atas kebijaksanaan Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi. Terhadap fungsi pengawasan tersebut, Dewan Komisaris telah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BNI Syariah.

3.

Melaksanakan pengawasan atas terselenggaranya GCG dalam setiap jenjang organisasi dilakukan, secara langsung termasuk memantau tindak lanjut atas rekomendasi dari Dewan Komisaris kepada Direksi maupun melalui Komite-Komite yang dibentuk.

4.

Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, Audit Ekstern, hasil pengawasan Bank Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah.

5.

Memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BNI Syariah.



5.

6.

Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BNI Syariah, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sepanjang kewenangan tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar BNI Syariah atau dalam RUPS.

7.

Memastikan bahwa Komite yang dibentuk untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komsaris, telah menjalankan tugasnya secara efektif. Komite-komite yang mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi yang pengangkatannya ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.

8.

Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan BNI Syariah.

9.

Memastikan Direksi telah memperhatikan kepentingan para pemegang saham.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS Selama tahun 2013, Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsinya antara lain: 1.

Memberikan rekomendasi terhadap hal-hal sebagai berikut: a.

Kebijakan peningkatan kualitas pemberian dan pemantauan fasilitas pembiayaan non retail.

b.

Kebijakan aktiva produktif pasar uang dan pasar modal.

c.

Fungsi dari Satuan Pengawasan Internal terkait dengan penugasan audit, pengembangan kapabilitas, pengembangan fungsi konsultasi, dan pemilihan area yang audit dengan memperhatikan faktor risiko dari masing-masing auditan.

d.

Penilaian kinerja manajemen tahun 2013.

e.

Penerapan strategi anti fraud bagi BNI Syariah.

f.

Peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan dan prosedur operasional perbankan syariah.

g.

Evaluasi Komite Audit terhadap objektivitas dan independensi Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana dan Rekan (afiliasi KAP PricewaterhouseCoopers) yang melakukan audit tahun buku 2012.

h.

Penetapan harga perkiraan sendiri terhadap KAP yang melakukan audit tahun buku 2013.

i.

Optimalisasi Service Level Agreement dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

2.

Pengisian self assessment Good Corporate Governance.

3.

Menerima laporan terkait dengan:



6.

a.

Fasilitas kendaraan, cuti tahunan bagi Direksi.

b.

Rencana tambahan pembiayaan sindikasi dan pembiayaan lainnya.

c.

Evaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan BNI Syariah Semester II tahun 2012.

4.

Mengajukan permohonan uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) kepada Bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan pencalonan calon anggota Direksi BNI Syariah.

5.

Memberikan persetujuan pembiayaan untuk pihak terkait dengan BNI Syariah.

6.

Menindaklanjuti hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan BNI Syariah tahun buku 2012 tanggal 01 Mei 2013 dan keputusan dalam Rapat Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 07 Mei 2013 tentang pelaksanaan hasil putusan RUPS.

RAPAT DEWAN KOMISARIS a.

Rapat Dewan Komisaris Selama tahun 2013, Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat Internal Dewan Komisaris sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali. Seluruh keputusan rapat tersebut telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik serta disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi sebagai rekomendasi. Adapun tingkat kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut : Nama Jabatan Jumlah Kehadiran % Kehadiran Rapat Achjar Iljas*) Subarjo Joyosumarto**) Harisman Imam Budi Sarjito Ket: *) **)

Komisaris Utama (Independen) Komisaris Utama (Independen) Komisaris Independen Komisaris

19

16

84%

9

9

100%

28

27

96%

28

27

96%

: efektif menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 19 Juni 2010 s.d 30 Agustus 2013 : efektif menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 12 September 2013



b.

Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi Nama Achjar Iljas*) Subarjo Joyosumarto**) Harisman Imam Budi Sarjito Dinno Indiano Imam Teguh Saptono Acep Riana Jayaprawira Junaidi HIsom***) Ket: *) **) ***)

c.

Jabatan Komisaris Utama (Independen) Komisaris Utama (Independen) Komisaris Independen Komisaris Direktur Utama Direktur Bisnis Direktur Risiko dan Kepatuhan Direktur Operasional

Jumlah Rapat

Kehadiran

% Kehadiran

10

9

90%

4

4

100%

14

14

100%

14 14 14

14 14 14

100% 100% 100%

14

14

100%

1

1

100%

: efektif menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 19 Juni 2010 s.d 30 Agustus 2013 : efektif menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 12 September 2013 : efektif menjabat sebagai Direktur Operasional sejak tanggal 09 Desember 2013

Rapat Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Nama Achjar Iljas*) Subarjo Joyosumarto**) Harisman Imam Budi Sarjito Dinno Indiano Imam Teguh Saptono Acep Riana Jayaprawira KH Ma’ruf Amin Hasanudin Ket: *) **)

Jabatan Komisaris Utama (Independen) Komisaris Utama (Independen) Komisaris Independen Komisaris Direktur Utama Direktur Bisnis Direktur Risiko dan Kepatuhan Dewan Pengawas Syariah Dewan Pengawas Syariah

Jumlah Rapat

Kehadiran

% Kehadiran

2

2

100%

1

1

100%

3

3

100%

3 3 3

3 3 3

100% 100% 100%

3

3

100%

3

-

-

3

3

100%

: efektif menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 19 Juni 2010 s.d 30 Agustus 2013 : efektif menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 12 September 2013



7.

HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA DEWAN KOMISARIS a.

Hubungan Keuangan Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Dewan Komisaris Direksi Pengendali Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

Nama Dewan Komisaris Achjar Iljas Subarjo Joyosumarto Harisman Imam Budi Sarjito

b.

× × × ×

× × × ×

Hubungan Keluarga Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Dewan Komisaris Direksi Pengendali Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

Nama Dewan Komisaris Achjar Iljas Subarjo Joyosumarto Harisman Imam Budi Sarjito

8.

× × × ×

× × × ×

× × × ×

× × × ×

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS NAMA Achjar Iljas*) Subarjo Joyosumarto**) Harisman Imam Budi Sarjito

JABATAN

SAHAM DI BNI SYARIAH

SAHAM DI PERUSAHAAN LAIN

INDEPENDENSI

Komisaris Utama Komisaris Utama

Nihil

Nihil

Independen

Nihil

Nihil

Independen

Komisaris Komisaris

Nihil

Nihil PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (55.000 lembar)

Independen

Nihil

Tidak Independen

Ket: *) : efektif menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 19 Juni 2010 s.d 30 Agustus 2013 **) : efektif menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 12 September 2013



IV.

DIREKSI 1.

SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI Anggota Direksi BNI Syariah terdiri dari 4 (empat) orang Direktur dimana penunjukan dan pengangkatannya telah sesuai dengan Anggaran Dasar BNI Syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masing-masing anggota Direksi BNI Syariah telah melalui mekanisme uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Susunan Anggota Direksi: No. Nama 1. Dinno Indiano 2. Imam Teguh Saptono

2.

3.

Acep Riana Jayaprawira

4.

Junaidi Hisom

Jabatan Direktur Utama Direktur Bisnis Direktur Risiko dan Kepatuhan Direktur Operasional

Tanggal Efektif 25 September 2012 19 Juni 2010 04 Oktober 2012 09 Desember 2013

PROFIL DAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP SINGKAT DIREKSI Direksi BNI Syariah sebagai organ perusahaaan bertugas dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masing-masing anggota Direksi BNI Syariah memiliki keahlian serta pengalaman yang mampu mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Direktur. Adapun profil dan daftar riwayat hidup singkat Direksi BNI Syariah adalah sebagai berikut:



DIREKTUR UTAMA PT BANK BNI SYARIAH

DINNO INDIANO (Bloomington, 19 Agustus 1960) Menjabat sebagai Direktur Utama BNI Syariah sejak September 2012. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjajaran, Bandung tahun 1985. Memulai karirnya di Bank Niaga sebagai Executive Development Program pada tahun 1986 dan menempati berbagai posisi jabatan hingga tahun 2000, diantaranya sebagai Pemimpin Cabang Solo dan Semarang ( 1992 – 1997), Remedial Management Head (1997- 1998) hingga dipercaya menjabat sebagai Komisaris Niaga Management Company. Tahun 2000 Bergabung dengan Bank Danamon sebagai Jakarta Commercial Centre Head, kemudian dipercaya sebagai Regional Manager hingga menjabat sebagai Head of Eastern Indonesia, karirnya di Bank Danamon diakhiri pada tahun 2005 dengan jabatan terakhir sebagai Commercial Early Warning Head. Beliau pernah menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Bank Swaguna pada tahun 2005, dan Presiden Direktur PT Bank Kesawan Tbk. sejak tahun 2006 hingga tahun 2010. Tahun 2010 beliau dipercaya oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. untuk memimpin Divisi Usaha Menengah sebagai Pemimpin, dan Divisi Usaha Menengah dan Kecil pada tahun 2012. Beliau aktif mengikuti berbagai macam pelatihan baik dalam mapun luar negeri, seperti Selling Skills Asia Pacific yang diselenggarakan oleh Citibank, Advanced Bank Management dan Building a Professional Organization di Asian Institute of Management (AIM) Filipina, dan memperoleh Risk Management Certification di Singapura tahun 2005. Seminar dan pelatihan perbankan syariah yang pernah diikuti antara lain 4th IADI Islamic Deposit Insurance Group Seminar on Islamic Deposit Insurance, Seminar Peranan Perbankan syariah Dalam Menghadapi Krisis Global, Al Baraka 33rd Symposium on The Islamic Economics di Jeddah, pelatihan Eksekutif Ushul Fiqh Keuangan Syariah Kontemporer yang diberikan oleh Iqtishod Consulting, serta Executive Distance Learning on Islamic Banking yang diselenggarakan oleh Karim Consulting.



DIREKTUR BISNIS PT BANK BNI SYARIAH

IMAM TEGUH SAPTONO (Jakarta, 18 November 1969) Menjabat sebagai Direktur Bisnis BNI Syariah sejak tahun 2012. Beliau memperoleh gelar Sarjana Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dan memperoleh gelar Magister Manajemen serta gelar Doktor dalam bidang Manajemen dan Bisnis di Institut yang sama. Memulai karir sebagai Trainee for Management Instructor di PT Garuda Indonesia pada tahun 1992. Bergabung dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. tahun 1996 di Divisi Perencanaan Strategis (1996) dan sempat Bergabung dengan Bank Permata sebagai Head of Investor Relations (2003-2005), hingga jabatan terakhir sebagai Corporate Secretary Bank Permata (2007). Selepas di Bank Permata, beliau kemudian kembali bergabung dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. di tahun 2007 sebagai Wakil Koordinator Non Organic Growth Project hingga tahun 2010, bergabung dengan Tim Implementasi Pembentukan Bank Umum Syariah tahun 2009, hingga menjadi Direktur Risiko dan Kepatuhan BNI Syariah pada Juni 2010. Beliau juga aktif mengikuti berbagai macam pelatihan baik dalam maupun luar negeri misalnya, pelatihan Introduction to Capital Market yang diadakan oleh Lehman Brothers di Jakarta dan Indonesia Capital Market Training Program II di New York (1996), Corporate Secretary & Investor Relations Course dan Introduction to Real Estate Financial Industry (1997), Basic Technical Analysis Course, Passed CFA Level I, dan Passed Investment Manager (MI) qualification test from Bapepam (1999). Aktif di bidang akademisi sebagai Dosen Magister Manajemen Agribisnis di IPB sejak 1999, dan Universitas Trisakti (2008 – 2010) serta lembaga pelatihan lainnya, beliau juga menjadi Freelance Contributor di beberapa jurnal/majalah perbankan dan agribisnis. Aktif di ASBISINDO sebagai Ketua bidang komuniksi eksternal dan ketua komisi bidang Perbankan dan Multifinace di Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).



DIREKTUR RISIKO DAN KEPATUHAN PT BANK BNI SYARIAH

ACEP RIANA JAYAPRAWIRA (Medan, 24 Februari 1963) Menjabat sebagai Direktur Risiko dan Kepatuhan sejak tahun 2012. Beliau memperoleh gelar Insinyur dari Institut Teknologi Bandung (1986), gelar Magister Sains dari Universitas Indonesia (2002), dan gelar Doktor Teknologi Industri Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (2010). Beliau memulai karirnya sebagai engineer PT Astra Internasional dan PT Federal Motor (1986-1988), selanjutnya berkarir di Divisi Corporate Banking Bank Duta dari tahun 1989 – 1994, sebelum menduduki beberapa jabatan di PT Bank Muamalat Indonesia dengan jabatan terakhir Kepala Divisi Supervisi dan Support Pembiayaan, kemudian beliau menempati beberapa posisi penting sebagai berikut: Direktur Administrasi dan Treasury PT PNM Venture Capital (1999-2005), Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Informasi, Direktur Umum & Sumber Daya Manusia di PT Jamsostek (Persero) (2005-2007); Presiden Direktur PT Score Consulting Indonesia (2008-2010); Komisaris Independen PT Persada Ventura Syariah (2008-2010); hingga akhirnya diangkat menjadi Komisaris Independen BNI Syariah pada bulan Juni 2010 - 2012. Selama kariernya, beliau juga aktif mengikuti berbagai pelatihan dan sertifikasi, misalnya; Strategi Penanganan Kredit Bermasalah (1996); Advance Project Finance Course dan Financial Modelling in Project Finance, Euromoney Training di Sydney (1997). Pelatihan ISO 9000 Awareness, Documentation and Implementation Course dan ISO 9000 Quality system, Internal Quality Auditor’s Course (2000). Seminar on Social Security in Asia di Singapore (2005); Studi banding tentang Jaminan Social di Malaysia (2007); dan Seminar Prospek Investasi di Bangkok (2007). Tak hanya itu, beliau juga aktif mengajar di School of Business and Management Institut Teknologi Bandung, di Program Magister Ekonomi Syariah di Universitas Trisakti, dan di Fakultas Teknik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.



DIREKTUR OPERASIONAL PT BANK BNI SYARIAH

JUNAIDI HISOM (Semangus, 01 Januari 1958) Menjabat sebagai Direktur Operasional BNI Syariah sejak 09 Desember 2013, dimana sebelumnya beliau menjabat sebagai Chief Operating and Financial Officer (COFO) BNI Syariah pada tahun 2012. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di bidang Manajemen dari Universitas Sriwijaya tahun 1989 dan Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI, Jakarta tahun 1998. Beliau memulai karirnya pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. pada tahun 1992 sebagai Koordinator Kredit Cabang Palembang, hingga diangkat sebagai Vice President Divisi Human Capital tahun 2010, menjabat sebagai Vice President Divisi Organizational Learning merangkap sebagai pemimpin Divisi Human Capital pada tahun 2011. Pelatihan yang diikuti selama 2 (dua) tahun terakhir antara lain Pendidikan & Pelatihan Manajemen Umum Dana Pensiun (2011) dan 3.0 Leading Culture Transformation Customer Corporate Culture is The New Copetitive Advantage (2012). Atas usaha dan kerja kerasnya selama ini, beliau mendapat beberapa penghargaan, yaitu Predikat “Dengan Pujian” pada Sekolah Staff dan Pimpinan Bank Angkatan 48 (2008), Individual Reward Semester II Tahun 2003 (2004), dan Individual Reward Semester I Tahun 2003 (2003).



3.

RANGKAP JABATAN DIREKSI Direksi BNI Syariah tidak ada yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.

4.

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI NAMA Dinno Indiano Imam Teguh Saptono Acep Riana Jayaprawira Junaidi Hisom

5.

JABATAN

SAHAM DI BNI SYARIAH

SAHAM DI PERUSAHAAN LAIN

INDEPENDENSI

Direktur Utama Direktur

Nihil

Nihil

Independen

Nihil

Nihil

Independen

Direktur Kepatuhan Direktur

Nihil Nihil

PT Pasti Rumoko Jaya (10 %) PT BPR Yaspis Dana Prima (10 %)

Independen Independen

PENINGKATAN KOMPETENSI DIREKSI Sepanjang tahun 2013 Direksi BNI Syariah telah mengikuti beberapa seminar sebagai berikut: No.

Jabatan

Waktu 25 April

Seminar Seminar BBM : Kebijakan APBN, Neraca Transaksi Berjalan dan Perekonomian

1.

Direktur Utama

30-31 Mei

The 3rd Bank Indonesia International Seminar on Islamic Finance Seminar Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pasar Surat Utang Indonesia: “Peluang dan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi Ekonomi"

25 November

24 Mei

2.

Direktur Bisnis

27 Juni 3 September

3.

Direktur

3 April

Enabling Indonesia Uniqueness to Bring Competitive Advantage of Islamic Banking, IBEX 2013 Program Penjaminan LPS dan Prospek Pertumbuhan Perbankan Syariah Seminar IDC Final Insights; Indonesia Financial Services Summit 2013 Seminar Nasional : Urgensi Riset

Penyelenggara Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan dan ISEI Bank Indonesia Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (ASBISINDO) Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia IDC Financial Insights STEI Tazkia



Risiko dan Kepatuhan 9 April 23 April 9 Mei 16 Mei

27 Mei

4.

6.

Direktur Operasional

16 Desember

dalam Pengembangan Keilmuan Ekonomi Islam dan Bisnis Syariah Seminar Otoritas Jasa Keuangan Konferensi Internasional tentang Islam, Peradaban dan Perdamaian Seminar Ekonomi Islam : Tantangan dan Peluang SDI yang Berkompeten dalam Perbankan Syariah Seminar & Rapat Umum Anggota (RUA) FKDKP Seminar : Identifikasi Area Berisiko Tinggi di Wilayah Indonesia berdasarkan Penyalahgunaan Bank sebagai Sarana Pencucian Uang” Seminar Akhir Tahun Perbankan Syariah 2013

KADIN IBFI TRISAKTI Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Bank Indonesia

Bank Indonesia

EVENT PENTING BNI SYARIAH TAHUN 2013 No. Judul Kegiatan 1. Launching Bisnis Mikro BNI Syariah 2. Peresmian Gerai ATM Pertama 3. Launching Murabahah Emas

Tanggal 17 Januari

Perihal Kegiatan Launching Bisnis Mikro BNI Syariah.

1 Februari

Peresmian gerai ATM BNI Syariah pertama berlokasi di Thamrin City. Launching produk murabahah emas bersamaan dengan peresmian gerai ATM pertama di Thamrin City. Salah satu kegiatan CSR BNI Syariah yang diadakan di Pekalongan dengan penanaman hutan kota. Memperingati Hari Bumi di Car Free Day Bundaran HI dengan sosialisasi “Hijaukan Bumi Selamatkan Generasi”. Launching kantor cabang mikro Jambi. Launching Koperasi Syariah untuk para pemulung di Bantar Gebang sebagai salah satu program CSR BNI Syariah. Donor darah dalam rangkaian acara Milad BNI Syariah yang dihadiri oleh ketua PMI Jusuf Kalla dan Wakil

1 Februari

4.

Penanaman Hutan Kota Pekalongan

9 April

5.

Peringatan Hari Bumi

21 April

6.

Launching Kantor Cabang Mikro Jambi Launching Koperasi Syariah

11 Mei

Donor Darah dalam Rangka Milad BNI Syariah

18 Juni

7.

8.

21 Mei



9.

Milad BNI Syariah

19 Juni

10. Run for Hope

30 Juni

11. Ta’jil on the road

18 Juli

12. Sahur on the road

16 Juli

13. Edukasi Laik Jalan dengan Ditlantas

16 Juli

14. Berbagi Buka Hasanah dengan Republika

20 Juli

15. Buka Puasa Anak Yatim

24 Juli

16. Penyerahan Hadiah Utama Cahaya Rezeki Hasanah 17. Pisah Sambut Komisaris Utama

25 Juli 16 September

18. Pemotongan Hewan Qurban

15 Oktober

19. Perubahan Susunan Direksi

9 Desember

20. Launching Kantor Pusat

11 Desember

21. Business Meeting

16-18 Desember

Direktur Utama BNI Felia Salim. Memperingati ulang tahun BNI Syariah yang ke 3 (tiga). Acara amal untuk menyambut bulan Ramadhan bekerjasama dengan BAZNAS. Pembagian ta’jil kepada masyarakat bersama Polda Metro Jaya di Bundaran HI. Pembagian makanan sahur kepada masyarakat di kawasan Blok M. Sosialisasi laik jalan kepada para sopir angkutan umum luar kota di terminal Kp. Rambutan, Lebak Bulus dan Pulo Gadung. Buka puasa bersama anak yatim bekerjasama dengan Republika dalam rangka Republika Ramadhan fair dilaksanakan di Masjid At-Tin TMII. Lanjutan dari rangkaian acara amal Run for Hope, Buka puasa bersama anak yatim dan Metro TV di Kantor Metro TV. Cahaya Rezeki Hasanah sebagai apresiasi kepada nasabah BNI Syariah. Perpisahan Komisaris Utama BNI Syariah Bapak Achjar Iljas dan Penyambutan Komisaris Utama BNI Syariah yang baru Bapak Subarjo Joyosumarto. Pemotongan hewan qurban serentak di seluruh Cabang BNI Syariah di Indonesia. Bapak Junaidi Hisom efektif sebagai Direktur Operasional BNI Syariah sesuai hasil fit and proper test Bank Indonesia. Launching kantor pusat BNI Syariah yang baru terletak di Gedung Tempo Pavillion 1. Acara internal BNI Syariah dimana para Pemimpin Cabang BNI Syariah seluruh Indonesia dan Pemimpin Divisi berkumpul untuk pembahasan



bisnis dengan tema “Riding the Wave 2014”. 7.

RAPAT DIREKSI Rapat Direksi BNI Syariah merupakan forum sekaligus mekanisme dalam pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat. Selama tahun 2013, Direksi telah melaksanakan Rapat Direksi sebanyak 74 (tujuh puluh empat) kali. Adapun tingkat kehadiran masing-masing anggota Direksi adalah sebagai berikut: Nama Dinno Indiano Imam Teguh Saptono Acep Riana Jayaprawira Junaidi Hisom*)

Jabatan Direktur Utama Direktur Bisnis

Jumlah Rapat 74

Kehadiran 66

% Kehadiran 89%

74

70

95%

74

72

97%

4

3

75%

Direktur Risiko dan Kepatuhan Direktur Operasional

Ket: *) : efektif menjabat sebagai Direktur Operasional sejak tanggal 09 Desember 2013

8.

HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA DIREKSI a.

Hubungan Keuangan

Nama Direksi Dinno Indiano Imam Teguh Saptono Acep Riana Jayaprawira Junaidi Hisom*)

Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Dewan Komisaris Direksi Pengendali Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak × × ×

×

× × × ×

× × × ×




b.

Hubungan Keluarga

Nama

Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Dewan Komisaris Direksi Pengendali Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

Direksi Dinno Indiano Imam Teguh Saptono Acep Riana Jayaprawira Junaidi Hisom*)

× × ×

×

× × × ×

× × × ×


9.

TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI BNI Syariah telah memiliki Buku Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor KEP/01/DK/2010 dan DIR/274A tanggal 21 September 2010 dan telah disempurnakan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor KP/DIR/016 dan KP/01/DK/2013 tanggal 12 November 2013. Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut: 1.

Fungsi, Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris dan Direksi

2.

Pembagian tugas Direksi

3.

Wewenang Dewan Komisaris dan Direksi

4.

Waktu Kerja dan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

5.

Hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi

6.

Hubungan dengan profesi dan penggunaan saran profesional



V.

KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE DIBAWAH DIREKSI 1.

KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

1.1. KOMITE PEMANTAU RISIKO i. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko berdasarkan Piagam Komite Pemantau Risiko Nomor KEP/08/DK/2010 tanggal 05 Oktober 2010 sebagai berikut: a.

TUGAS KOMITE PEMANTAU RISIKO 1. 2. 3.

4.

5.

Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun oleh manajemen secara tahunan. Melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko. Melakukan evaluasi atas Laporan Profil Risiko Triwulanan BNI Syariah dan pelaksanaan proses manajemen risiko, untuk selanjutnya memberikan masukan kepda Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi oleh BNI Syariah serta usulan langkah-langkah untuk mitigasi risiko atas risikorisiko tersebut, sehingga Dewan Komisaris dapat memberikan masukan untuk langkah perbaikan kepada Direksi apabila diperlukan. Mengevaluasi langkah-langkah yang diambil Direksi dalam rangka memenuhi Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko. Mengevaluasi hasil pemantauan Direksi terhadap kegiatan usaha BNI Syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.



6.

Mengevaluasi hasil pemantauan atas kepatuhan BNI Syariah terkait pelaksanaan manajemen risiko terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada Bank Indonesia. 7. Melakukan evaluasi dan memberikan masukan dari segi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris terhadap permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan denga transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk dapat digunakan oleh Dewan Komisaris sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. 8. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Kebijakan dan Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, yang mencakup hal-hal sebagai berikut: a. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan masing-masing komponen dari Enterprise Risk Management di dalam perusahaan; b. Melakukan penelaahan atas informasi yang berkaitan dengan manajemen risiko dalam laporan-laporan yang akan dipublikasikan perusahaan; c. Memberikan masukan dalam proses pelaksanaan seleksi dan mengusulkan calon konsultan manajemen risiko independen, serta mengawasi pekerjaan konsultan manajemen risiko independen termasuk mengusulkan pemberhentiannya apabila dalam pelaksanaan tugasnya dianggap tidak memenuhi standar atau ketentuan yang berlaku. 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 10. Melakukan self-evaluation terhadap efektivitas pelaksanaan tugas dan memutakhirkan secara periodik Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko. b.

TANGGUNG JAWAB KOMITE PEMANTAU RISIKO 1. 2.

3.

Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan manajemen risiko dan impelementasinya untuk memastikan bahwa BNI Syariah telah mengelola risiko-risiko secara memadai. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Kebijakan Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, untuk selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris guna peningkatan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko BNI Syariah.



ii.

SUSUNAN ANGGOTA Jabatan Dalam Komite

iii.

Nama

Keahlian

Rangkap Jabatan – Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi – Anggota Komite Audit – Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi – Anggota Komite Audit – Ketua Komite Audit – Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi – Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi – Anggota Komite Audit

Ketua

Achjar Iljas*)

Ketua

Subarjo Joyosumarto**)

Anggota

Harisman

Akuntansi

Anggota

Imam Budi Sarjito

Risiko

Anggota

Ibrahim Husain

Risiko dan Keuangan

-

Anggota

Bambang Eko

Ekonomi

-

Ekonomi

Representasi Komisaris Independen

Komisaris Independen


Komisaris

Pihak Independen Pihak Independen

FREKUENSI RAPAT Anggota Achjar Iljas*) Subarjo Joyosumarto**) Harisman Imam Budi Sarjito Ibrahim Husain Bambang Eko***) Ket: *) **) ***)

Jumlah Rapat

Kehadiran

% Kehadiran

16 13 29 29 29 9

11 13 29 28 29 9

69% 100% 100% 97% 100% 100%

: efektif menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 19 Juni 2010 s.d 30 Agustus 2013 : efektif menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 12 September 2013 : efektif menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko sejak Oktober 2013



iv.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE Program kerja Komite Pemantau Risiko selama tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1.

Melakukan inventarisasi/evaluasi kebijakan BNI Syariah sesuai Peraturan Bank Indoenesia yang memerlukan persetujuan dan evaluasi Dewan Komisaris yang disampaikan Direksi.

2.

Melakukan evaluasi atas review Buku Pedoman Kebijakan BNI Syariah yang sebelumnya telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atas dasar Peraturan Bank Indonesia.

3.

Melakukan evaluasi Rencana Kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko tahun 2013.

4.

Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko Tahun 2013 Semester 1 (satu).

5.

Melakukan evaluasi potensi manajemen risiko atas dasar laporan profil risiko.

6.

Melakukan monitoring strategi penyelesaian Non Performing Financing (NPF), hapus buku, Penyisihan Penghapusan Aktifa Produktif 2011 dan recovery.

7.

Melakukan evaluasi/monitoring pengelolaan risiko kepada masing-masing Divisi terkait atas dasar Laporan Profil Risiko.

8.

Menyusun dan melaporkan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2012 dan rencana kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2013 dan 2014.

1.2. KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI i. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi Nomor KEP/09/DK/2010 tanggal 05 Oktober 2010 sebagai berikut: a.

TUGAS KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI 1.

Melakukan evaluasi terhadap sistem/kebijakan remunerasi.

2.

Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

3.

Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.

4.

Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah.



b.

5.

Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko.

6.

Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

TANGGUNG JAWAB KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI Melakukan evaluasi serta menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem/kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara menyeluruh.

ii. SUSUNAN ANGGOTA Jabatan Dalam Komite

Nama

Keahlian

Ketua

Achjar Iljas*)

SDM

Ketua

Subarjo Joyosumarto**)

Anggota

Harisman

Anggota

Imam Budi Sarjito

Perbankan

Anggota

Arief Adhie Sanjaya

Akuntansi

Anggota

Idayu Nilawati

Syariah

SDM

Rangkap Jabatan – Ketua Komite Pemantau Risiko – Anggota Komite Audit – Ketua Komite Pemantau Risiko – Anggota Komite Audit – Ketua Komite Audit – Anggota Komite Pemantau Risiko – Anggota Komite Pemantau Risiko – Anggota Komite Audit Sekretaris Dewan Komisaris -

Representasi Komisaris Independen



Komisaris

Pihak Independen Pihak Independen Ex Officio

Anggota Pemimpin Divisi HCT SDM Pemimpin Divisi Ket: *) : efektif menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 19 Juni 2010 s.d 30 Agustus 2013 **) : efektif menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 12 September 2013

iii. FREKUENSI RAPAT PT Bank BNI Syariah— Gedung Tempo Pavilion 1 Lt.3-6 Jl. HR Rasuna Said Kav. 10-11 Jakarta Selatan 12950 T: (021) 2966-7946 W/E: www.bnisyariah.co.id/[email protected]


Anggota

Jumlah Rapat

Kehadiran

% Kehadiran

10 2 10 10 10 10 10

8 2 10 10 10 10 10

80% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Achjar Iljas*) Subarjo Joyosumarto**) Harisman Imam Budi Sarjito Arief Adhi Sanjaya Idayu Nilawati Iwa Kustiwa

Ket: *) : efektif menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 19 Juni 2010 s.d 30 Agustus 2013 **) : efektif menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 12 September 2013

iv. PELAKSANAAN TUGAS KOMITE Selama tahun 2013 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan program kerja sebagai berikut: 1.

Me-review kebijakan remunerasi Direksi, Dewan Komisaris, pegawai secara keseluruhan.

2.

Memastikan bahwa sistem remunerasi pegawai yang digunakan telah sesuai dengan kepentingan perusahaan dan memenuhi hak-hak pegawai serta setara dengan pasar.

3.

Me-review nominasi Direksi dan Dewan Komisaris untuk memastikan tersedianya sistem nominasi yang memenuhi ketentuan Good Corporate Governance.

4.

Memastikan bahwa sistem nominasi pegawai telah memuhi prinsip-prinsip keadilan dan menunjang ketersediaan pegawai yang berkualitas untuk menjamin pencapaian kinerja yang unggul.

5.

Me-review sistem parameter penilaian kinerja Direksi agar tersedianya penilaian kinerja Direksi yang objektif dan transparan.

6.

Memberikan rekomendasi untuk anggota Komite Dewan Komisaris.

7.

Menyampaikan usulan besaran pemberian tantiem Direksi dan Dewan Komisaris.

1.3. KOMITE AUDIT PT Bank BNI Syariah— Gedung Tempo Pavilion 1 Lt.3-6 Jl. HR Rasuna Said Kav. 10-11 Jakarta Selatan 12950 T: (021) 2966-7946 W/E: www.bnisyariah.co.id/[email protected]


i. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Piagam Komite Audit Nomor KEP/07/DK/2010 tanggal 05 Oktober 2010 sebagai berikut: 1. 2.

3. 4.

5. 6. 7. 8.

Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan BNI Syariah seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan audit dari auditor ekstern termasuk menelaah independensi dan objektivitas auditor ekstern serta menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukannya untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan. Melakukan penelaahan atas ketaatan BNI Syariah terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan BNI Syariah. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Paling kurang dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap: – Pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern (SPI) – Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SPI, akuntan publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan BNI Syariah. Menelaah laporan pelaksanaan Good Corporate Governance BNI Syariah. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

ii. SUSUNAN ANGGOTA Jabatan Dalam Komite

Ketua

Anggota

Nama

Harisman

Subarjo Joyosumarto

Keahlian

Akuntansi

Rangkap Jabatan – Anggota Komite Pemantau Risiko – Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi – Ketua Komite Pemantau Risiko – Ketua Komite Remunerasi

Representasi





Anggota

Achjar Iljas

Anggota

Imam Budi Sarjito

Anggota

Alexander Zulkarnain

Anggota

Vivin Haryadi

Ekonomi

dan Nominasi – Ketua Komite Pemantau Risiko – Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi – Anggota Komite Pemantau Risiko – Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

– Akuntansi – Keuangan

-

Keuangan

-


Pihak Independen Pihak Independen

iii. FREKUENSI RAPAT Anggota

Jumlah Rapat

Kehadiran

Ketidakhadiran

% Kehadiran

Achjar Iljas*) 10 9 1 90% Subarjo Joyosumarto**) 9 9 100% Harisman 19 18 1 95% Imam Budi Sarjito 19 17 2 89% Alexander Zulkarnain 19 17 2 89% Vivin Haryadi***) 19 14 5 74% Ket: *) : efektif menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 19 Juni 2010 s.d 30 Agustus 2013 **) : efektif menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 12 September 2013 ***) : efektif menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak April 2013

iv. PELAKSANAAN TUGAS KOMITE Selama tahun 2013 program kerja yang telah dilakukan oleh Komite Audit adalah sebagai berikut: 1.

Mengevaluasi hal-hal sebagai berikut: a. rencana kerja Satuan Pengawasan Intern (SPI); b. pelaksanaan rencana kerja SPI dan pokok-pokok hasil audit; c. tindak lanjut manajemen atas laporan SPI, Bank Indonesia, Management Letter Kantor Akuntan Publik dan Dewan Pengawas Syariah; d. efektivitas pelaksanaan auditor ekstern.

2.

Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.



3.

2.

Menelaah hal-hal sebagai berikut: a.

Laporan tahunan 2013;

b.

Informasi keuangan triwulan I, II dan III;

c.

Laporan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Tahun 2012;

d.

Pengaduan yang berkaitan dengan BNI Syariah.

4.

Melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern.

5.

Membuat pengungkapan Komite Audit pada laporan tahunan.

6.

Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.

KOMITE DI BAWAH DIREKSI 2.1. KOMITE KEBIJAKAN DAN RISIKO i. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 1.

Mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang berasal dari segenap kegiatan usaha unit – unit BNI Syariah. 2. Menetapkan kebijakan dan strategi risk metrics dan indikator – indikator manajemen risiko yang digunakan. 3. Membangun mekanisme manajemen risiko di setiap jenis risiko, termasuk akuntabilitas (accountability) dan pertanggungjawaban (responsibility) setiap unit. 4. Menetapkan kebijakan dan strategi sebagai langkah antisipasi apabila ditemukan pelampauan, pelanggaran maupun deviasi dari limit yang sudah ditetapkan. 5. Menetapkan Overall Exposure Limit ditingkat perusahaan (bank wide). 6. Menetapkan sistem alokasi aktiva berisiko (risk asset) dan modal ke setiap unit bisnis. 7. Menetapkan dan menyetujui usulan kebijakan, sistem manajemen dan prosedur pembiayaan yang telah ada maupun yang baru. 8. Menetapkan dan menyetujui persetujuan khusus (exception) terhadap kebijakan dan prosedur yang dapat diberikan kepada Nasabah dengan tetap menjaga kualitas pembiayaan. 9. Memperbaiki kebijakan dan prosedur pembiayaan atas dasar laporan dari Divisi Risiko dan memberikan arahan khususnya yang berkenaan dangan ketaatan terhadap kebijakan dan prosedur pembiayaan yang berlaku. 10. Menetapkan portfolio/exposure/sectoral limit untuk masing-masing industri.



ii. SUSUNAN ANGGOTA Susunan Anggota Komite Kebijakan dan Risiko (KKR) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/030/DIR/R tanggal 29 Oktober 2012 adalah sebagai berikut: Nama

Jabatan

Direktur Utama Direktur Risiko & Kepatuhan Direktur Bisnis Chief Operating & Financial Officer (COFO) Pemimpin Divisi Bisnis Ritel Pemimpin Divisi Enterprise Risk Management Pimpinan Satuan Pengawasan Intern Pimpinan Divisi Perencanaan Strategis Pemimpin Divisi Product Management Pemimpin Divisi Recovery & Remedial Pemimpin Divisi Bisnis Kartu Pemimpin Divisi Hukum, Kepatuhan & Kesekretariatan Pemimpin Divisi Tresuri & Internasional Pemimpin Divisi Business Risk Pemimpin Divisi Bisnis Mikro Pemimpin Divisi Usaha Menengah Pemimpin Divisi Operasional Pemimpin Divisi Enterprise Risk Management

Ketua Ketua Pengganti Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Sekretaris

iii. FREKUENSI RAPAT Selama tahun 2013 Komite Kebijakan dan Risiko telah melaksanakan rapat komite sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut: Anggota Direktur Utama Direktur Risiko dan Kepatuhan Direktur Bisnis Chief Operating & Financial Officer (COFO) Pemimpin Divisi Bisnis Ritel Pemimpin Divisi Enterprise Risk Management Pimpinan Satuan Pengawasan Intern Pimpinan Divisi Perencanaan Strategis Pemimpin Divisi Product Management Pemimpin Divisi Recovery & Remedial Pemimpin Divisi Bisnis Kartu Pemimpin Divisi Hukum,

Jumlah Rapat

Kehadiran

Ketidakhadiran

% Kehadiran

5 5 5

5 5 5

0 0 0

100 % 100 % 100 %

5

5

0

100 %

5

5

0

100 %

5

5

0

100 %

5

5

0

100 %

5

5

0

100 %

5

5

0

100 %

5

5

0

100 %

5 5

5 5

0 0

100 % 100 %



Kepatuhan & Kesekretariatan Pemimpin Divisi Tresuri & Internasional Pemimpin Divisi Business Risk Pemimpin Divisi Bisnis Mikro Pemimpin Divisi Usaha Menengah Pemimpin Divisi Operasional

5

5

0

100 %

5 5

5 5

0 0

100 % 100 %

5

5

0

100 %

5

5

0

100 %

iv. LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS Selama tahun 2013 program kerja yang telah dilakukan oleh KKR adalah sebagai berikut: 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Me-review kebijakan pembiayaan ritel dan kewenangan yang harus diputus Pejabat Pemutus Pembiayaan atas dasar masukan dari bisnis unit dan product owner. Me-review kebijakan pembiayaan non ritel dan kewenangan yang harus diputus komite. Me-review kebijakan pengelolaan pembiayaan oleh Divisi RRM baik ritel maupun non ritel. Me-review kebijakan pembiayaan mikro dan kewenangan yang harus diputus pejabat pemutus pembiayaan. Me-review kewenangan memutus kerugian operasional. Me-review VaR dan SR Ideal. Penyempurnaan mekanisme keputusan pembiayaan.

2.2. KOMITE ASSET LIABILITY MANAGEMENT i. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 1.

2. 3. 4. 5. 6.

Menetapkan tujuan dan sasaran Komite Asset Liability Management (KALMA) BNI Syariah serta merumuskan kebijakan dan strategi yang diperlukan. Memberikan petunjuk pengelolaan aset dan kewajiban BNI Syariah. Menetapkan dan menjaga jumlah alat likuid sesuai kebutuhan likuiditas dan ketentuan Bank Indonesia. Menjaga keseimbangan penggunaan dana dengan sumber dana. Menetapkan kebijakan penempatan dana baik melalui money market maupun capital market. Menganalisis struktur neraca dan mengkaji semua risiko yang muncul dari exposure yang dimiliki oleh BNI Syariah berupa risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas.



7.

8. 9.

Mengevaluasi perkembangan dan prospek indikator-indikator ekonomi dan menganalisis dampaknya terhadap posisi simpanan dan pinjaman, posisi valuta asing, profit sharing, nilai tukar valuta asing dan profitabilitas BNI Syariah. Menghitung cost of fund dan menetapkan profit sharing (giro, tabungan dan deposito). Menetapkan internal Funds Transfer Price (FTP).

ii. SUSUNAN ANGGOTA Susunan Anggota Komite Asset Liability Management (KALMA) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/030/DIR/R tanggal 29 Oktober 2012 adalah sebagai berikut: Nama

Jabatan

Direktur Utama Chief Operating & Financial Officer (COFO) Direktur Risiko dan Kepatuhan Direktur Bisnis Pemimpin Divisi Tresuri dan Internasional Pemimpin Divisi Bisnis Ritel Pemimpin Divisi Enterprise Risk Management Pemimpin Divisi Pengendalian Keuangan Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis Pemimpin Divisi Product Management Pemimpin Divisi Usaha Menengah Pemimpin Divisi Bisnis Kartu Pemimpin Divisi Business Risk Pemimpin Divisi Bisnis Mikro Pemimpin Divisi Tresuri dan Internasional

Ketua Ketua Pengganti Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Sekretaris

iii. FREKUENSI RAPAT Selama tahun 2013, Komite Asset Liability Management (KALMA) telah melaksanakan 8 (delapan) kali rapat dengan rincian tingkat kehadiran masingmasing anggota sebagai berikut: Anggota Direktur Utama Chief Operating & Financial Officer (COFO) Direktur Risiko dan Kepatuhan Direktur Bisnis Pemimpin Divisi Tresuri dan Internasional Pemimpin Divisi Bisnis Ritel Pemimpin Divisi Enterprise Risk Management Pemimpin Divisi

Jumlah Rapat

Kehadiran

Ketidakhadiran

% Kehadiran

8

8

0

100 %

8

7

1

88 %

8

6

2

75 %

8

8

0

100 %

8

8

0

100 %

8

7

1

88 %

8

7

1

88 %

8

8

0

100 %



Pengendalian Keuangan Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis Pemimpin Divisi Product Management Pemimpin Divisi Usaha Menengah Pemimpin Divisi Bisnis Kartu Pemimpin Divisi Business Risk Pemimpin Divisi Bisnis Mikro Pemimpin Divisi Tresuri dan Internasional

8

8

0

100 %

8

8

0

100 %

8

7

1

88 %

8

1

7

13 %

8

7

1

88 %

8

5

3

63 %

8

8

0

100 %

iv. LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS Selama tahun 2013 program kerja yang telah dilakukan oleh KALMA adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5.

6.

7.

Menetapkan tarif pembiayaan Emas iB Hasanah. Menetapkan tarif pembiayaan multifinance. Menetapkan tarif pembiayaan griya khusus (regional). Me-review nisbah produk dana dan tarif pembiayaan. Menetapkan kewenangan: - Tarif khusus pembiayaan multifinance; - Tarif khusus pembiayaan komersil; - Pembiayaan produktif ritel; dan - Pemberian nisbah spesial Penyampaian kondisi internal kepada Direksi berupa: - Likuiditas BNI Syariah; - Perkembangan Pembiayaan dan DPK; - Perkembangan 50 (lima puluh) Nasabah dominan; - Perkembangan komposisi deposito; - Perkembangan nilai tukar; - Perkembangan posisi devisa neto; - Perkembangan yield realisasi pembiayaan; - Perkembangan yield realisasi tresuri. Penyampaian kondisi eksternal kepada Direksi berupa: - Kondisi BI rate; - Inflasi; - Nilai tukar; - Cadangan devisa;



- Porsi bagi hasil bank pesaing. 2.3. KOMITE MODAL, INVESTASI DAN TEKNOLOGI i.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 1.

Melakukan review pencapaian target pendapatan dan biaya (Opex dan Capex), penyempurnaan dan pengembangan kualitas kebijakan dan sistem manajemen penganggaran BNI Syariah yang efisien, efektif dan adaptif terhadap perkembangan lingkungan usaha. 2. Merekomendasikan keputusan strategis terutama dalam hal perubahan target maupun Opex/Capex yang tidak atau belum diakomodasi dalam Rencana Bisnis Bank (RBB). 3. Mengevaluasi pencapaian eksekusi rencana kerja unit, termasuk realisasi anggaran. 4. Merekomendasikan proses perubahan anggaran baik dalam bentuk redistribusi maupun realokasi terutama terhadap hal-hal yang menyangkut perubahan target dan strategi dalam rangka pencapaian kinerja. 5. Memastikan pengembangan sistem, pemeliharaan, prosedur standar operasional teknologi searah/konsisten dengan strategi bisnis (pengembangan master plan IT, updated master plan IT, penentuan standard service level). 6. Melakukan review dan diskusi atas permasalahan dukungan IT di segenap unit bisnis dengan bertindak sebagai penengah atas permasalahan yang terjadi antar unit dan Service Level Agreement (SLA) yang belum terselesaikan. 7. Memastikan proses pengembangan/perubahan IT telah terkoordinasi dengan baik dan sesuai dengan user requirement (memonitor jadwal implementasi proyek dan pengembangan MIS). 8. Memastikan review dan persetujuan proyek IT yang berdampak besar terhadap alokasi keuangan BNI Syariah. 9. Mengantisipasi pelampauan/pelanggaran risiko teknologi dan penyimpangan pencapaian sasaran dengan menetapkan, menyesuaikan kebijakan dan strategi pengembangan teknologi. 10. Melakukan review atas rencana pengembangan jaringan cabang yang berdampak pada kebutuhan biaya investasi. ii.

SUSUNAN ANGGOTA Susunan anggota Komite Modal, Investasi dan Teknologi (KMIT) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/030/DIR/R tanggal 29 Oktober 2012 adalah sebagai berikut:



Nama

Jabatan

Chief Operating & Financial Officer (COFO) Direktur Bisnis Direktur Utama Direktur Risiko dan Kepatuhan Pemimpin Divisi, Komunikasi, Jaringan dan Logistik Pemimpin Divisi Pengendalian Keuangan Pemimpin Divisi Tresuri dan Internasional Pemimpin Divisi Teknologi Informasi Pemimpin Divisi Bisnis Kartu Pemimpin Divisi Product Management Pemimpin Divisi Bisnis Mikro Pemimpin Divisi Operasional Pemimpin Divisi Perencanaan dan Strategis

Ketua Ketua Pengganti Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Sekretaris

iii. FREKUENSI RAPAT Anggota Chief Operating & Financial Officer (COFO) Direktur Bisnis Direktur Utama Direktur Risiko dan Kepatuhan Pemimpin Divisi Komunikasi, Jaringan dan Logistik Pemimpin Divisi Perencanaan dan Strategis Pemimpin Divisi Pengendalian Keuangan Pemimpin Divisi Tresuri dan Internasional Pemimpin Divisi Teknologi Informasi Pemimpin Divisi Bisnis Kartu Pemimpin Divisi Product Management Pemimpin Divisi Bisnis Mikro Pemimpin Divisi Operasional

Jumlah Rapat

Kehadiran

Ketidakhadiran

% Kehadiran

1

1

-

100 %

1 1

1 1

-

100 % 100 %

1

1

-

100 %

1

-

-

-

1

1

-

100 %

1

1

-

100 %

1

1

-

100 %

1

1

-

100 %

1

-

-

-

1

1

-

100 %

1

1

-

100 %

1

-

-

-

iv. LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS Selama tahun 2013 KMIT telah memutuskan/menetapkan beberapa hal yang diantaranya adalah mengenai hal-hal sebagai berikut: PT Bank BNI Syariah— Gedung Tempo Pavilion 1 Lt.3-6 Jl. HR Rasuna Said Kav. 10-11 Jakarta Selatan 12950 T: (021) 2966-7946 W/E: www.bnisyariah.co.id/[email protected]


a.Prioritas proyek teknologi informasi tahun 2013. b.

Klasifikasi/kriteria dan kewenangan proyek dalam rangka pelaksanaan IT Governance.

2.4. KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA i.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8.

9.

10. 11. 12. 13. 14.

ii.

Memastikan dilakukannya evaluasi kinerja terhadap staf-staf inti. Memastikan reward dan punishment dibuat dan dilaksanakan dengan baik dalam me-review dan menyetujui sistem komunikasi internal pegawai. Menyetujui dilakukannya survey kepuasan pegawai secara rutin, melakukan dan memberikan arahan atas tindakan perbaikan yang diperlukan. Memastikan implementasi budaya kerja sesuai dengan corporate culture yang islami. Memastikan tidak adanya berbagai bentuk praktik diskriminasi dalam lingkungan kerja di BNI Syariah. Me-review manpower plan jangka pendek maupun jangka panjang, serta memutuskan kebijakan terbaik dalam menyelesaikan kekurangan maupun kelebihan pegawai. Me-review training master plan dan memprioritaskan implementasinya. Me-review pelaksanaan succession plan dan memilih kandidat yang akan dipromosikan, dimutasi, dirotasi atau diusulkan mengikuti pelatihan dan pengembangan. Me-review dan menyetujui Individual Development Plan yang akan digunakan dalam penentuan kandidat promosi/ mutasi/ rotasi/ talent and development. Me-review dan menyetujui mutasi, rotasi, promosi, demosi, dan lain-lain. Me-review dan menyetujui Career Path Management tahunan dan mereview kemajuan yang dicapai. Menyetujui pendelegasian kewenangan di bidang pengelolaan sumber daya manusia kepada tingkatan yang sesuai. Me-review dan menetapkan standar layanan. Memantau dan menetapkan keputusan strategis terkait dengan peningkatan standard layanan.

SUSUNAN ANGGOTA Susunan anggota Komite Sumber Daya Manusia (KSDM) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/030/DIR/R tanggal 29 Oktober 2012 adalah sebagai berikut:



Nama

Jabatan

Direktur Utama Direktur Risiko dan Kepatuhan Direktur Bisnis Chief Operating & Financial Officer (COFO) Pemimpin Satuan Pengawasan Intern Pemimpin Divisi Bisnis Ritel Pemimpin Divisi Bisnis Mikro Pemimpin Divisi Operasional Pemimpin Divisi Human Capital

iii.

Ketua Ketua Pengganti Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Sekretaris

FREKUENSI RAPAT Selama tahun 2013, KSDM telah melaksanakan 13 (tiga belas) kali rapat dengan rincian tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut: Anggota Direktur Utama Direktur Risiko dan Kepatuhan Direktur Bisnis Chief Operating & Financial Officer (COFO) Pemimpin Divisi Human Capital Pemimpin Satuan Pengawasan Intern Pemimpin Divisi Bisnis Ritel Pemimpin Divisi Mikro Pemimpin Divisi Operasional

iv.

Jumlah Rapat

Kehadiran

Ketidakhadiran

% Kehadiran

13

13

-

100 %

13

13

-

100 %

13

13

-

100 %

13

12

1

92 %

13

13

-

100 %

13

13

-

100 %

13 13

12 12

1 1

92 % 92 %

13

12

1

92 %

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS Selama tahun 2013 KSDM telah memutuskan/menetapkan antara lain mengenai hal-hal sebagai berikut: a.Menetapkan kebijakan reward, punishment dan kinerja. b. Melakukan pengukuran kinerja cabang. c. Menetapkan dan melakukan kebijakan kepegawaian. d. Menetapkan remunerasi dan mutasi.

VI.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH 1.

SUSUNAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH



Susunan Dewan Pengawas Syariah (DPS) BNI Syariah telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, terdiri dari 2 (dua) orang yakni sebagai berikut: No 1. 2.

Jabatan Ketua Dewan Pengawas Syariah Anggota Dewan Pengawas Syariah

Nama K.H Ma’ruf Amin Hasanudin

Tanggal Efektif 19 Juni 2010 19 Juni 2010

Masing-masing anggota DPS memiliki integritas, kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagai DPS.

2.

PROFIL DAN RIWAYAT HIDUP SINGKAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH a.

KETUA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

KH. MA’RUF AMIN (Tangerang, 11 Maret 1943) Menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah BNI Syariah sejak 19 Juni 2010. Beliau memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Ushuluddin, Universitas Ibnu Chaldun tahun 1967 serta sebelumnya pernah mengenyam pendidikan di berbagai pesantren ternama di Indonesia. Beliau mengawali kariernya sebagai pengajar sejak tahun 1966 dan menjadi anggota Bazis DKI Jakarta pada tahun 1971. Beliau juga aktif sebagai Pimpinan Komisi A DPRD DKI Jakarta tahun 1971-1982, Direktur Lembaga Pendidikan dan Ketua Yayasan Al-Jihad tahun 1976, menjabat sebagai anggota Pleno Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak 1990, Ketua MUI (2005-2013) dan kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Pleno MUI sejak 2014. Beliau juga pernah terpilih sebagai anggota MPR-RI tahun 1997-2004, anggota DPR/MPR-RI tahun 1999 dan hingga saat ini menjabat sebagai Ketua Harian PT Bank BNI Syariah— Gedung Tempo Pavilion 1 Lt.3-6 Jl. HR Rasuna Said Kav. 10-11 Jakarta Selatan 12950 T: (021) 2966-7946 W/E: www.bnisyariah.co.id/[email protected]


Dewan Syariah Nasional MUI (2003-sekarang) dan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (2007-sekarang). b.

ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

HASANUDIN (Cirebon, 04 Maret 1961) Menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah BNI Syariah sejak 2010. Beliau memperoleh gelar Sarjana Muda Fakultas Syariah dari Universitas Islam Tribhakti, Kediri tahun 1985, Sarjana Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta tahun 1989. Beliau kemudian memperoleh gelar Magister Agama dalam studi Pengkajian Islam dari IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta tahun 1997, dan telah menyelesaikan program Doktor dalam studi Pengkajian Syariah dari Universitas yang sama. Beliau memulai karirnya sebagai anggota Tim Ahli LP.POM – MUI tahun 2006, kemudian menjabat sebagai anggota Komite Akuntansi Syariah (KAS) – IAI tahun 2006, kemudian hingga saat ini menjabat sebagai Wakil Sekretaris Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional (BPH – DSN). Beliau juga aktif dalam kegiatan akademik dan pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah IIQ, Jakarta tahun 1993 – 1997 dan 1999 – 2002 serta menjadi dosen Hukum Islam di UIN dan IIQ hingga saat ini. Beliau juga aktif mengikuti berbagai seminar dan loka karya di bidang produk halal, ekonomi dan keuangan Syariah, baik sebagai peserta



maupun narasumber, serta berpartisipasi aktif dalam penyiapan dan pembahasan fatwa-fatwa DSN – MUI.

3.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan Prinsip Syariah yang tercermin pada 3 (tiga) fungsi, yaitu: a.

Fungsi koordinasi DPS dilaksanakan dengan cara melaksanakan seluruh proses komunikasi dalam rangka implementasi Prinsip Syariah dan pemenuhan Prinsip Syariah pada Bank.

b.

Fungsi pengawasan DPS dilakukan dengan cara antara lain: 1) Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru BNI Syariah; dan 2) Melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank.

c.

4.

Fungsi pelaporan DPS dilaksanakan dengan cara menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS kepada Direksi, Dewan Komisaris, Bank Indonesia dan DSN-MUI.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH a.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS dalam rangka melakukan koordinasi adalah meliputi: 1) Mengikuti rapat dan diskusi dengan pihak internal terkait pemenuhan Prinsip Syariah. 2) Mewakili dan mendampingi BNI Syariah untuk rapat, diskusi, dan konsultasi kepada pihak eksternal terkait pemenuhan Prinsip Syariah.

b.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS dalam rangka melakukan pengawasan adalah meliputi: 1. 2. 3. 4.

Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang diterbitkan BNI Syariah. Mengawasi proses pengembangan produk baru BNI Syariah agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru BNI Syariah yang belum ada fatwanya. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BNI Syariah.



5. 6. 7. c.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS dalam rangka melakukan pelaporan antara lain meliputi: 1. 2. 3.

5.

Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja BNI Syariah dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.

Melaporkan hasil pengawasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Menyampaikan hasil evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Menyampaikan hasil evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

LAPORAN KEGIATAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH a.

Kegiatan Pada Fungsi Koordinasi No.

Tugas dan Tanggungjawab

1.

Mengikuti rapat dan diskusi dengan pihak internal terkait pemenuhan Prinsip Syariah.

Realisasi Kegiatan 1.

2.

Rapat DPS dilaksanakan sebanyak 18 (delapan belas) kali, baik secara internal, bersama Direksi, bersama Divisi, atau bersama unit kerja lainnya. Rapat DPS dilaksanakan untuk membahas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Direksi, Divisi, atau unit kerja lainnya yang terkait dengan rencana pengambilan kebijakan dan pelaksanaan operasional di BNI Syariah berdasarkan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah memberikan pelayanan konsultasi syariah bagi Direksi, Divisi, atau unit kerja lainnya, baik yang bersifat formal maupun bersifat informal. Konsultasi Syariah dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan aspek-aspek syariah pada pelaksanaan kegiatan operasional BNI Syariah. Pelayanan Konsultasi Syariah diberikan oleh DPS setiap hari kerja agar BNI Syariah tetap konsisten dalam mematuhi prinsip syariah. Konsultasi Syariah ini diklasifikasi berdasarkan tingkat urgensi permasalahan. Jika permasalahan yang disampaikan memerlukan Opini Syariah, maka DPS akan menyampaikan Opini Syariah terkait dengan permasalahan yang dihadapi untuk dijadikan sebagai



3.

2.

Mewakili dan/atau mendampingi BNI Syariah untuk rapat, diskusi, dan konsultasi kepada pihak eksternal terkait pemenuhan Prinsip Syariah.

1.

2. 3.

b.

pedoman syariah dalam menjalankan kegiatan operasional BNI Syariah. Dewan Pengawas Syariah juga turut serta dalam memberikan pelatihan Pendidikan Dasar Perbankan Syariah (PDPS) dan refreshment pengetahuan syariah untuk pegawai, dengan menjadi instruktur pelatihan baik oleh anggota DPS secara langsung atau melalui staff DPS. Dewan Pengawas Syariah mendampingi Divisi PDM untuk berkonsultasi dengan BPH DSNMUI mengenai akad yang akan atau dapat digunakan pada skema bisnis Supply Chain Financing. Konsultasi dilakukan dengan metode presentasi dengan memaparkan skema bisnis, usulan akad, dan pokok persoalan yang dihadapi oleh BNI Syariah. Kemudian DSN-MUI memberikan pandangan atau rekomendasi atas persoalan yang dihadapi oleh BNI Syariah. Menghadiri kegiatan Ijtima’ Sanawi (annual meeting) DPS tahun 2013 yang diselenggarakan oleh DSN-MUI. Dewan Pengawas Syariah juga terlibat dalam kegiatan Sosialisasi Transaksi Syariah kepada Koperasi, BMT, atau entitas lainnya yang mengundang, meminta, kepada DPS untuk memberikan penjelasan tentang implementasi akad-akad syariah pada lembaga keuangan.

KEGIATAN PADA FUNGSI PENGAWASAN No.


Realisasi Kegiatan

1.

Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang diterbitkan BNI syariah.

2.

Mengawasi proses pengembangan produk baru BNI Syariah agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

Pada tahun 2013 tidak ada pengembangan produk baru pada BNI Syariah. Selain itu, pedoman operasional dan produk yang dimiliki BNI Syariah sudah sesuai dengan Prinsip Syariah, sehingga DPS memfokuskan penilaian pada rencana pengembangan fitur produk BNI Syariah. Pengawasan terhadap rencana pengembangan fitur produk dilakukan dengan mengkaji usulan fitur/model bisnis dan akad yang digunakan agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Metode pengawasan dilakukan dengan cara berdiskusi dengan Direksi atau Divisi mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang akan digunakan. Hal ini dilakukan untuk menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah pada rencana pengembangan fitur produk yang dikeluarkan oleh BNI Syariah.

3.

Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru BNI Syariah yang belum

Dalam rencana pengembangan fitur produk, terdapat skema bisnis yang secara khusus belum



ada fatwanya.

4.

Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BNI Syariah.

5.

Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja BNI Syariah dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

ada fatwanya, yaitu pada skema bisnis supply chain financing. Pada skema bisnis tersebut belum ditemukan akad yang tepat yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI, sehingga DPS merekomendasikan agar Divisi terkait yang berwenang untuk berkonsultasi atau mengajukan permohonan fatwa kepada DSN-MUI. 1. Dewan Pengawas Syariah melakukan kegiatan audit yang dilakukan secara sinergi dengan Satuan Pengawasan Intern (SPI). SPI sebagai pelaksana fungsi audit, melakukan proses audit (termasuk aspek syariah) terhadap seluruh kegiatan perbankan meliputi mekanisme penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa perbankan. 2. Dewan Pengawas Syariah juga melakukan kegiatan review terhadap pelaksanaan produk yang dimiliki oleh BNI Syariah, baik dalam kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran dana, serta pelayanan jasa BNI Syariah dengan tujuan untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah pada pelaksanaan operasional BNI Syariah. Kegiatan review terhadap pelaksanaan produk dilakukan oleh DPS pada Divisi atau unit kerja lainnya. 3. Dewan Pengawas Syariah juga melakukan review syariah terhadap form akad atau form perjanjian kerjasama yang akan diterapkan di BNI Syariah, di antaranya yaitu: a. Review terhadap form akad murabahah untuk pembiayaan mikro. b. Review terhadap form perjanjian kerjasama program PUMP-KB Jamsostek. c. Review terhadap form akad pembukaan rekening deposito instansi/lembaga yang mengharapkan return tertentu dan tetap. d. Review terhadap form perjanjian kerjasama dengan perusahaan asuransi pembiayaan anjak piutang. Dewan Pengawas Syariah terlibat aktif dalam proses pengawasan aspek syariah pada setiap lini kegiatan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh DPS tentu memerlukan data dan informasi yang akurat dari satuan kerja atau unit kerja terkait. Kesadaran akan pentingnya pemenuhan aspek syariah oleh semua satuan kerja atau unit kerja di BNI Syariah mendukung pelaksanaan tugas DPS. Dalam menjalankan tugas pengawasannya DPS dapat bersinergi dengan baik dengan satuan kerja atau unit kerja BNI Syariah sehingga seluruh kebutuhan data dan informasi yang dibutuhkan oleh DPS dapat terpenuhi. Data dan informasi yang dibutuhkan DPS dalam rangka melaksanakan tugas pengawasannya dapat diperoleh melalui kegiatan diskusi, dokumen kerja,



c.

6.

Mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.

7.

Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.

data transaksi, risalah rapat, dan lain-lain. 1. Dewan Pengawas Syariah melakukan pemantauan terhadap Kebijakan Manajemen Risiko dengan fokus pada kegiatan pencegahan terjadinya pelanggaran Prinsip Syariah. Proses pemantauan terhadap Kebijakan Manajemen Risiko dilakukan oleh DPS pada pra pengambilan keputusan (ex ante), sehingga isu pelanggaran Prinsip Syariah pada proses pengambilan Kebijakan Manajemen Risiko dan Kebijakan Manajemen Risiko dapat ditekan/diminimalisasi atau bahkan terhindar dari pelanggaran Prinsip Syariah. 2. Dewan Pengawas Syariah menyampaikan beberapa pendapat syariah baik secara formal maupun secara informal, baik melalui rapat atau melalui konsultasi syariah. Pendapat syariah yang disampaikan oleh DPS dapat berbentuk Opini Syariah atau Jawaban Syariah. Sepanjang tahun 2013 DPS memberikan sebanyak 15 (lima belas) Opini Syariah, yang terkait dengan produk, transaksi, maupun operasional BNI Syariah. Dewan Pengawas Syariah terlibat dalam Rapat Kinerja Direksi. Pada forum tersebut DPS terlibat secara aktif dalam memberikan komentar dan rekomendasi atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko yang dijalankan oleh Direksi. Dewan Pengawas Syariah juga mengetahui gambaran/potret capaian kinerja Direksi termasuk di dalamnya atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan Prinsip Syariah. Pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah dapat terpelihara dengan baik. Kesalahan/kekurangan dalam pelaksanaan kinerja secara umum bukan mengarah kepada kesalahan dalam membuat kebijakan melainkan lebih kepada dispute pendapat atau pemahaman atas sebuah kebijakan. Secara umum, pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah dapat dijaga dan dipenuhi dengan baik.

Kegiatan Pada Fungsi Pelaporan No.


1.

Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Realisasi Kegiatan 1.

Dewan Pengawas Syariah melaporkan hasil pengawasan DPS kepada Direksi dan Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun,



2.

Menyampaikan Hasil Evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

3.

Menyampaikan Hasil Evaluasi Pertanggungjawaban Direksi atas Pelaksanaan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

yaitu: a. Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester I tahun 2013 paling lambat pada 31 Agustus 2013; dan b. Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2 tahun 2013 paling lambat pada 28 Februari 2014. 2. Dewan Pengawas Syariah juga menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS kepada Bank Indonesia dan DSN-MUI yang memuat hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS selama semester I dan II tahun 2013, yang meliputi antara lain: a. Kertas kerja pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru BNI Syariah; b. Kertas kerja pengawasan terhadap proses pengembangan fitur produk BNI Syariah; dan c. Kertas kerja pengawasan terhadap kegiatan operasional BNI Syariah. Dewan Pengawas Syariah melakukan pemantauan terhadap Kebijakan Manajemen Risiko dengan fokus pada kegiatan pencegahan terjadinya pelanggaran Prinsip Syariah. Hasil Evaluasi tersebut tergambar pula pada Laporan Hasil Pengawasan DPS yang disampaikan setiap semester. Opini Syariah disampaikan secara formal sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan di BNI Syariah. Dewan Pengawas Syariah juga terlibat dalam Rapat Kinerja yang dilaksanakan oleh Direksi BNI Syariah. Sehingga DPS juga mengetahui gambaran/potret capaian kinerja Direksi termasuk di dalamnya atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah. Berdasarkan hsasil evaluasi pertanggungjawaban Direksi terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah pada Pelaksanaan Manajemen Risiko disampaikan bahwa secara umum telah sesuai dengan Prinsip Syariah. Hasil Evaluasi Pertanggungjawaban Direksi atas Pelaksanaan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah disampaikan secara triwulanan yang memuat hasil kajian DPS terhadap kinerja Direksi atas Pelaksanaan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah. Hasil evaluasi disampaikan dalam bentuk Opini Syariah mengenai Kinerja Direksi. Opini tersebut dikeluarkan berdasarkan hasil analisa DPS terhadap Laporan Kinerja yang disampaikan Direksi pada setiap periode (setelah Laporan Kinerja disampaikan, atau setelah Rapat Kinerja), penerbitannya sesuai dengan permintaan/kebutuhan unit kerja yang berada di bawah Direksi.



6.

RANGKAP JABATAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH Nama

Jabatan

K.H Ma’ruf Amin

Ketua

Hasanudin

7.

Anggota

Jabatan Rangkap Instansi/Lembaga

Jabatan

1. PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Ketua

2. PT Bank Mega Syariah

Ketua

3. PT Asuransi Jiwa Bringin Life (Unit Usaha Syariah) 4. PT BNI Life Insurance (Unit Usaha Syariah) 5. PT Danareksa Investment (Unit Usaha Syariah) 6. PT Al Ijarah Indonesia Finance 1. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. (Unit Usaha Syariah) 2. PT Tugu Pratama Indonesia (Unit Usaha Syariah) 3. PT Reasuransi Internasional Indonesia (Unit Usaha Syariah)

Ketua Ketua Ketua Ketua Anggota Anggota Anggota

RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH Selama tahun 2013, Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah mengadakan rapat baik antara anggota DPS, DPS dengan Direksi, maupun DPS dengan unit/Divisi terkait sebanyak 17 (tujuh belas) kali dengan rincian tingkat kehadiran sebagai berikut: Nama K.H Ma’ruf Amin Hasanudin

VII.

Jabatan

Jumlah Rapat

Kehadiran

Ketidakhadiran

% Kehadiran

Ketua Anggota

17 17

8 15

9 2

47 % 88 %

PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA, PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA Sebelum produk dan ketentuan operasional BNI Syariah diimplementasikan, BNI Syariah terlebih dahulu meminta opini Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah selalu PT Bank BNI Syariah— Gedung Tempo Pavilion 1 Lt.3-6 Jl. HR Rasuna Said Kav. 10-11 Jakarta Selatan 12950 T: (021) 2966-7946 W/E: www.bnisyariah.co.id/[email protected]


melakukan kajian dan memberikan persetujuan/rekomendasi yang dituangkan dalam bentuk Opini Syariah terkait produk dan ketentuan operasional baik dalam rangka kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa perbankan. Dewan Pengawas Syariah juga memiliki kewajiban untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa perbankan sesuai dengan Prinsip Syariah. Oleh karena itu, DPS melakukan uji petik implementasi dari transaksi untuk menilai kualitas pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam melaksanakan kegiatan uji petik transaksi, DPS melakukan penilaian terhadap: 1.

Produk Penghimpunan Dana Secara umum produk dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka penghimpunan dana yang dilakukan oleh BNI Syariah telah sesuai dengan Prinsip Syariah.

2.

Produk Penyaluran Dana Secara umum produk dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyaluran dana yang dilakukan oleh BNI Syariah telah sesuai dengan Prinsip Syariah, kecuali pada temuantemuan yang telah direkomendasikan oleh DPS bahwa transaksi tersebut telah melanggar Prinsip Syariah.

3.

Pelayanan Jasa Perbankan Secara umum produk dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelayanan jasa perbankan yang dilakukan oleh BNI Syariah telah sesuai dengan Prinsip Syariah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan seluruh kegiatan perbankan BNI Syariah secara umum telah sesuai dengan Prinsip Syariah dan fatwa DSN-MUI, kecuali pada temuan-temuan yang telah direkomendasikan oleh DPS bahwa transaksi tersebut telah melanggar Prinsip Syariah. Menindaklanjuti belum terpenuhinya Prinsip Syariah tersebut, BNI Syariah telah menyesuaikan sesuai dengan arahan dari DPS.

VIII.

PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN Fungsi Kepatuhan Bank sesuai Peraturan Bank Indonesia No.13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Fungsi Kepatuhan Bank dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kepatuhan di bawah pengawasan Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan. PT Bank BNI Syariah— Gedung Tempo Pavilion 1 Lt.3-6 Jl. HR Rasuna Said Kav. 10-11 Jakarta Selatan 12950 T: (021) 2966-7946 W/E: www.bnisyariah.co.id/[email protected]


Pelaksanaan tugas Fungsi Kepatuhan selama tahun 2013 telah direalisasikan dalam bentuk sebagai berikut: 1.

Budaya Kepatuhan Budaya Kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah, dalam rangka mewujudkan terciptanya budaya kepatuhan, dilakukan strategi melalui sosialisasi : 1.1. Compliance Charter Dokumen tertulis yang memuat pedoman prinsip dalam mekanisme dan pengelolaan risiko dan fungsi kepatuhan di BNI Syariah yang berlaku untuk Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai BNI Syariah di segenap divisi/satuan/unit, dan kantor cabang. Compliance Charter mengatur kebijakan mendasar mengenai: 1) Fungsi kepatuhan dan pembentukan Satuan Kerja Kepatuhan. 2) Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan, Satuan Kerja Kepatuhan serta Manajemen Eksekutif dan Pegawai BNI Syariah. 3) Independensi dan pelaksanaan tugas Satuan Kerja Kepatuhan yang meliputi independensi, kewenangan, kerahasiaan dan pelaporan Satuan Kerja Kepatuhan. 4) Hubungan Satuan Kerja Kepatuhan dengan unit dan instansi terkait. 1.2. Kode Etik Insan BNI Syariah (Code of Conduct) BNI Syariah telah memiliki Code of Conduct yang dikenal dengan sebutan “Kode Etik Insan BNI Syariah“, yang didalamnya memuat serangkaian nilai dan perilaku yang harus di penuhi oleh segenap insan BNI Syariah. 1.3. Compliance Framework Compliance Framework terdiri dari 2 (dua) unsur utama yaitu Prinsip Kepatuhan dan Strategi Budaya Kepatuhan. Strategi pelaksanaan Compliance Framework, antara lain dengan: 1) Membangun budaya kepatuhan melalui sosialisasi compliance awareness dan pelatihan. 2) Pelaksanaan pengendalian intern dalam pembuatan kebijakan/peraturan internal melalui kegiatan validasi sebagai pendukung terwujudnya budaya kepatuhan. 3) Pengelolaan risiko kepatuhan (identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian) terhadap unit bisnis dan unit operasional.

2.

Pengelolaan Risiko Kepatuhan



Dalam rangka mengelola risiko kepatuhan, Satuan Kerja Kepatuhan setiap triwulan melakukan pengukuran dan monitoring terhadap profil risiko kepatuhan di BNI Syariah dengan ruang lingkup materi risiko kepatuhan meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 2.1. Pemenuhan ketentuan Peraturan Bank Indonesia yang meliputi : a. b. c. d. e. f. g.

Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) Tingkat Kesehatan Bank Tingkat Kecukupan Pembentukan Penyisihan Kualitas Aktiva (PKA) dibandingkan terhadap PKA yang wajib dibentuk Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atas pihak terkait dan tidak terkait Non Performing Finacing (NPF) Netto Rupiah dan Valas Posisi Devisa Netto (PDN) Rupiah dan Valas Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah dan Valas

2.2. Risiko kepatuhan yang mungkin timbul, meliputi: a. b. c. d. e.

Banyaknya teguran tertulis dari pihak eksternal (Bank Indonesia, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, Departemen Keuangan, dan lain-lain) Denda oleh pihak eksternal (Bank Indonesia, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, Departemen Keuangan, dan lain-lain) Penutupan operasional oleh Bank Indonesia Penghentian kegiatan kliring sementara Jumlah internal fraud

2.3. Jumlah nilai nominal potensial loss/kerugian akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan SOP internal. Pemantauan terhadap profil risiko kepatuhan selama periode tahun 2013 menunjukkan hasil bobot penilaian rata-rata 88,52 (delapan puluh delapan koma lima dua) dan dikategorikan Rendah (Low).

2.4. Fungsi Evaluasi Efektivitas, Kecukupan dan Kesesuaian SOP Internal dengan Regulasi Eksternal termasuk Prinsip Syariah Melalui validasi dan uji kepatuhan setiap rancangan kebijakan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) BNI Syariah sebelum dilakukan implementasi. Selama periode tahun 2013 telah dilakukan validasi uji kepatuhan terhadap 16 (enam belas) SOP. 2.5. Kegiatan Review dan Pengkinian Kebijakan Intern PT Bank BNI Syariah— Gedung Tempo Pavilion 1 Lt.3-6 Jl. HR Rasuna Said Kav. 10-11 Jakarta Selatan 12950 T: (021) 2966-7946 W/E: www.bnisyariah.co.id/[email protected]


Melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun SOP yang ada di BNI Syariah agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kesesuaian Prinsip Syariah. Program kerja yang telah direalisasikan adalah melakukan sosialisasi ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta merekomendasikan pengkiniannya terhadap SOP pada unit organisasi terkait. Selama periode tahun 2013 telah dilakukan sosialisasi sebanyak 35 (tiga puluh lima) regulasi antara lain Peraturan Bank Indonesia, maupun otoritas lainnya. Sosialisasi dilakukan melalui media tertulis berupa surat edaran kepada segenap organisasi di BNI Syariah maupun melalui diskusi pembahasan terhadap materi regulasi. 2.6. Upaya Memastikan Bahwa Sistem dan Prosedur Serta Kegiatan Usaha BNI Syariah Telah Sesuai Dengan Ketentuan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-Undangan Sepanjang tahun 2013, untuk memastikan kegiatan usaha BNI Syariah telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku telah dilakukan uji kepatuhan terhadap 49 (empat puluh sembilan) usulan pembiayaan serta 2 (dua) usulan pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewenangan Direksi dan 19 (sembilan belas) usulan financing line berupa penempatan dana pada beberapa bank koresponden. 2.7. Mitigasi Risiko Kepatuhan Risiko Kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan Bank Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Untuk mencegah timbulnya ketidakpatuhan dimaksud, Satuan Kerja Kepatuhan BNI Syariah telah melakukan serangkaian program/kegiatan mitigasi dalam bentuk tindakan proaktif berupa: a.

Melakukan pemantauan secara bulanan terhadap risiko kepatuhan yang melekat pada risiko bank yaitu terkait: 1) Aspek Pembiayaan dengan memantau indikator rasio keuangan: a.

Kualitas Aktiva Produktif yaitu Non Performing Financing (NPF) netto di bawah 5% (lima persen) cfm. Peraturan Bank Indonesia No.7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan



Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/3/PBI/2011 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank.

Berdasarkan data NPF di atas, selama tahun 2013 BNI Syariah selalu menjaga tingkat pembiayaan bermasalah di bawah 5 % (lima persen). b.

Penyisihan Pembentukan Kualitas Aktiva Produktif (PPAP) memenuhi minimum 100% (seratus persen) cfm. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

c.

Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan kepada pihak terkait di bawah 10% (sepuluh persen) dan pihak tidak terkait di bawah 20% (dua puluh persen) cfm. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 tentang BMPK untuk Bank Umum.



Selama periode tahun 2013 tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan BMPK di BNI Syariah. 2) Aspek Likuiditas, dengan memantau indikator: a.

Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) minimum 8% (delapan persen) cfm. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/3/PBI/2011 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank.

b.

Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah minimum 5 % (lima persen) dan Valas minimum 1 % (satu persen) cfm. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/21/PBI/2004 Tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/21/PBI/2004 tentang GWM dalam Rupiah dan valuta asing bagi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.



3) Aspek Pasar, dengan memantau indikator:

Posisi Devisa Netto (PDN) maksimum tertinggi net open position 20 % (dua puluh persen) cfm. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/10/PBI/2010 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 Tentang Posisi Devisa Netto Bank Umum. 2.8. Melakukan pemantauan kewajiban pelaporan dengan menjaga kualitas pelaporan memenuhi kelengkapan materi, akurasi dan tepat waktu antara lain terkait pelaporan ke Bank Indonesia dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta laporan yang bersifat publikasi. 2.9. Melakukan Uji Kepatuhan melalui media checklist sheet dalam proses pemberian pembiayaan dan pengadaan barang serta jasa yang menjadi kewenangan memutus Direksi. 2.10. Melakukan sosialisasi ketentuan baru kepada segenap Divisi/Unit/Satuan/Cabang BNI Syariah, baik ketentuan dari Bank Indonesia maupun peraturan perundang-undangan dari otoritas yang berwenang dan tindak lanjut pengkinian SOP terkait dengan ketentuan baru tersebut. 2.11. Bekerjasama dengan Unit Manajemen Risiko BNI Syariah untuk memonitor dan memastikan ketersediaan dan pengkinian SOP yang menjadi acuan di masing-masing unit organisasi.



IX.

PELAKSANAAN AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN 1.

AUDIT INTERN a.

FUNGSI DAN PERAN AUDIT INTERN i.

FUNGSI POKOK Berdasarkan Surat Keputusan Ketetapan Organisasi Nomor ORG/19/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 fungsi pokok dari Satuan Pengawasan Intern (SPI) adalah sebagai berikut: 1) Melaksanakan audit sesuai dengan Rencana Audit Tahunan yang telah di-review oleh Dewan Komisaris dan disetujui oleh Direktur Utama atas aktivitas/unit/sumber daya BNI Syariah, termasuk perusahaan/organisasi yang memiliki kewenangan sesuai dengan undang-undang atau aturan yang berlaku dan disetujui oleh Direktur Utama. 2) Melaksanakan audit sesuai permintaan Direksi, Dewan Komisaris atau sebagai tindak lanjut hasil audit umum terhadap suatu obyek atau peristiwa yang diduga mengandung indikasi terjadinya fraud. 3) Memberikan jasa konsultasi kepada pihak intern BNI Syariah untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas pengendalian, pengelolaan, risiko dan tata kelola perusahaan sepanjang tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas Satuan Pengawasan Intern serta tersedia sumber daya yang memadai.

ii.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Sesuai dengan Piagam Audit nomor KP/207/DIR tanggal 10 Agustus 2010 yang telah ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris BNI Syariah, Satuan Pengawasan Intern (SPI) dalam rangka mendukung terlaksananya Good Corporate Governance yang baik, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1) Menyusun Rencana Audit dan Konsultasi periodik. 2) Melaksanakan kegiatan audit dan konsultasi sesuai dengan Rencana Audit dan Konsultasi. 3) Melaporkan realisasi Rencana Audit dan Konsultasi Tahunan setiap semester kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur yang membawahi Kepatuhan. 4) Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur yang membawahi Kepatuhan.



5) Menyampaikan laporan hasil audit yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah kepada Dewan Pengawas Syariah. 6) Memberikan jasa konsultasi kepada pihak intern BNI Syariah untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap internal kontrol, governance process dan risk management. 7) Melakukan audit investigasi dan/atau audit forensik apabila diperlukan atau jika terjadi dugaan kecurangan dan penyalahgunaan wewenang. 8) Melaksanakan pemantauan tindak lanjut audit dan melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris setiap triwulan. 9) Melaporkan segera setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha BNI Syariah kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. 10) Menyiapkan Laporan Pelaksanaan dan pokok-pokok menyampaikan kepada Bank Indonesia melalui Direksi.

hasil

audit

dan

11) Mengajukan Anggaran Tahunan untuk tahun yang berikutnya dan melaporkan realisasinya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris setiap semester dengan tembusan kepada Direktur yang membawahi Kepatuhan. 12) Menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi pegawai SPI dalam melaksanakan tugasnya. 13) Menyusun program untuk mengevaluasi dan penjaminan mutu kegiatan audit yang dilakukan. 14) Melaksanakan pendidikan secara berkelanjutan bagi segenap pegawai SPI sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pegawai SPI. 15) Bekerja sama dengan Komite Audit dalam melaksanakan fungsi audit internal dan pelaksanaan audit eksternal. b.

PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT INTERN Selama tahun 2013 Satuan Pengawasan Intern (SPI) BNI Syariah mempunyai rencana kerja dan hasil realisasi kegiatan audit sebagai berikut: Lingkup Audit Cabang Reguler Cabang Mikro Divisi

c.

Rencana Audit 2013 49 12 12

Realisasi Audit 2013 49 11 10

TINDAK LANJUT MANAJEMEN ATAS HASIL AUDIT Temuan Audit 2013 Temuan Awal

Jumlah 8.389



Tindak Lanjut Selesai Dalam Proses Jatuh Tempo Belum Jatuh Tempo d.

5.873 1.682 834

STRUKTUR ORGANISASI AUDIT INTERNAL Pemimpin Divisi

Satuan Kerja Kepatuhan

Manajer Koordinator Audit Cabang dan Internal Control

Manajer Supervisi Kontrol Intern

Auditor Madya Cabang

Auditor Madya

Manajer Quality Control & Pengembangan

Audito r

Audito r

Audito r

Analis Internal Control

Head Office Internal Controller

Branch Internal Controller

2.

AUDIT EKSTERN Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berfungsi untuk melaksanakan audit BNI Syariah tahun buku 2013 adalah KAP Tanudiredja, Wibisana dan rekan (afiliasi KAP PriceWaterhouseCoopers). Penunjukan KAP Tanudiredja, Wibisana dan rekan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana penunjukan dilakukan dengan cara pemberian rekomendasi KAP oleh Dewan Komisaris terlebih dahulu untuk selanjutnya mendapat persetujuan Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

X.

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN



Dalam rangka mewujudkan visi BNI Syariah menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja, manajemen BNI Syariah berkomitmen menjalankan perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang amanah. Hal ini dapat terjadi dengan dukungan semua pihak, mulai dari pegawai dasar hingga Direksi dan Dewan Komisaris. BNI Syariah telah memiliki kebijakan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya transaksi yang mengandung benturan kepentingan, khususnya dibidang pembiayaan, antara lain sebagai berikut: 1.

Buku Pedoman Pembiayaan Perusahaan yang mengatur mengenai pemberian pembiayaan kepada calon Nasabah yang memiliki hubungan keluarga maupun yang mengandung benturan kepentingan dengan pemroses dan/atau pemutus pembiayaan.

2.

Buku Pedoman Perusahaan Perusahaan Pembiayaan Kecil yang mengatur mengenai proses keputusan pembiayaan.

Disamping itu BNI Syariah telah memiliki Kode Etik BNI Syariah, yang antara lain mengatur mengenai benturan kepentingan yakni sebagai berikut: Menghindari Benturan Kepentingan

Tidak Melakukan Penyuapan atau Menerima dan/atau Memberi Imbalan dan Cinderamata (Riswah)

Insan BNI Syariah dilarang: a. Melakukan transaksi, kontrak maupun investasi dengan mitra kerja, Nasabah atau rekanan yang mempunyai keterkaitan bisnis dengan BNI Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk memberi keuntungan bagi Insan BNI Syariah dan atau merugikan kepentingan BNI Syariah dan atau dapat mempengaruhi pengambilan keputusan terkait dengan jabatannya. b. Memberikan kontrak atau pekerjaan atau informasi yang terkait dengan kontrak kepada pihak lain tanpa melalui prosedur yang berlaku di BNI Syariah. c. Mengambil keuntungan dengan menggunakan aset BNI Syariah, jabatan dan informasi yang seharusnya merupakan keuntungan BNI Syariah. Insan BNI Syariah dilarang: a. Menerima imbalan secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab. b. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain. c. Memberikan, menjanjikan atau menawarkan secara langsung atau tidak langsung hadiah dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara secara pribadi dengan tujuan agar instansi tersebut melakukan transaksi dengan BNI Syariah. d. Memberikan hadiah, perjamuan atau fasilitas lain (misalnya tiket, penginapan dan sebagainya) kepada mitra kerja, rekan kerja, dan Nasabah diluar kebijakan yang ditetapkan BNI



Syariah, kecuali: 1. Penerimaan atau pemberian barang-barang promosi seperti agenda, kalender maupun trofi dengan mencantumkan logo BNI Syariah; 2. Penerimaan jamuan dan/atau entertainment dari mitra kerja dan Nasabah jika acara tersebut terkait dengan bisnis BNI Syariah serta dihadiri oleh mitra kerja dan Nasabah dengan biaya yang wajar; 3. Sepanjang diperbolehkan atau tidak dilarang oleh ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi. Pada tahun 2012 BNI Syariah meresmikan Whistle Blowing System (WBS) sebagai media yang dapat memperkuat pengendalian internal di BNI Syariah termasuk dalam rangka meminimalisasi terjadinya benturan kepentingan. Aplikasi WBS tersebut dapat digunakan sebagai media untuk mengidentifikasi situasi yang mengarah pada pelanggaran yang terjadi di lingkungan BNI Syariah, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan. Dengan adanya aplikasi WBS tersebut, pegawai maupun masyarakat yang menemukan adanya indikasi benturan kepentingan dapat melaporkannya melalui WBS. Selama tahun 2013, tidak terjadi terjadi transaksi yang mengandung kepentingan yang melibatkan pegawai, Direksi, Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung.

XI.

BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), secara teratur dan tepat waktu BNI Syariah menyampaikan laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) kepada Bank Indonesia. Penyaluran dana di BNI Syariah selalu berdasarkan kemampuan permodalan Bank dan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Syariah serta memperhatikan diversifikasi portofolio. Selama tahun 2013, BNI Syariah tidak pernah melanggar ketentuan BMPD. Penyaluran Pembiayaan (Dana) Pihak Terkait Total Pihak Tidak Terkait Penyaluran Terbesar per Nasabah

Jumlah Nominal (Jutaan Rupiah) 135.107 270.215



XII.

KOMITMEN PERLINDUNGAN NASABAH BNI Syariah senantiasa mengutamakan kepuasan konsumen dengan memberikan layanan terbaik. BNI Syariah tidak hanya menjual produk perbankan yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat, namun juga berkomitmen untuk memberikan perlindungan maksimal kepada Nasabah (product responsibility), memberikan layanan yang baik dan meminimalisasi keluhan, serta memberikan respon proaktif terhadap penyelesaian keluhan. 1. BENTUK KOMITMEN PERUSAHAAN Bentuk komitmen BNI Syariah terhadap perlindungan Nasabah tersebut, mencakup antara lain sebagai berikut: 1) Jaminan Perlindungan Simpanan Nasabah Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas pada sistem perbankan. BNI Syariah memberikan jaminan perlindungan atas uang yang disimpan/diinvestasikan oleh Nasabah melalui Lembaga Penjamin Simpanan. 2) Pembentukan Pusat Pengaduan Nasabah (Customer Care) BNI Syariah telah membentuk pusat pengaduan konsumen yang dapat diakses oleh Nasabah melalui beberapa sarana antara lain: a. b. c. d. e. f.

Call Center : (021) 500046 Website : www.bnisyariah.co.id Twitter : @bnisyariah Facebook : PT Bank BNI Syariah WBS : www.clean.bnisyariah.co.id Customer service di tiap-tiap cabang terdekat dengan Nasabah

3) Program Peningkatan Layanan Kepada Nasabah Kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan Nasabah sebagai upaya peningkatan layanan antara lain: a. Survey kepuasaan Nasabah yang dilakukan oleh Kantor Cabang b. Survey terhadap layanan BNI Syariah oleh lembaga survey independen antara lain: - MRI (Market Research Indonesia), - Mark Plus, - Carre CSSL (Carre- Centre for Customer Satisfaction and Loyalty), - Hachiko.



4) Transparansi dalam memberikan informasi bagi hasil bulan terakhir bagi Nasabah dana, yang ditampilkan pada papan informasi yang terletak di masing-masing Kantor Cabang. 5) BNI Syariah menerapkan prinsip perlindungan data/informasi Nasabah, serta hanya menggunakan data/informasi tersebut sesuai kepentingan dan tujuan. 2.

MEKANISME TINDAK LANJUT PENGADUAN NASABAH BNI Syariah menindaklanjuti setiap pengaduan Nasabah melalui mekanisme tindak lanjut sebagai berikut: 1) Pengkategorian pengaduan Nasabah menjadi pengaduan lisan dan tertulis. Pengaduan melalui Call Centre dianggap sebagai pengaduan tertulis. 2) Terdapat Service Level Agreement penyelesaian pengaduan Nasabah, waktu penyelesaian pengaduan lisan maksimal dalam waktu 2 (dua) hari kerja, pengaduan tertulis maksimal dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja dan bisa diperpanjang 1 (satu) periode. 3) Eskalasi terhadap pengaduan yang memerlukan penanganan khusus. Pengaduan dengan penyelesaian khusus, biasanya berhubungan dengan nominal tertentu, atau hal yang memerlukan keterlibatan Kantor Pusat. 4) Pelaporan secara periodik terhadap pengaduan yang diterima dan penyelesaiannya berdasarkan jenis pengaduan, waktu penyelesaian, penyebab pengaduan melalui aplikasi RDC (Report Delivery Channel).

XIII.

DATA LAIN TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 1.

KEPEMILIKAN SAHAM DALAM PERSEROAN a.

Struktur Kepemilikan Saham BNI Syariah No Pemegang Saham 1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 2. PT BNI Life Insurance

Persentase Jumlah Saham 99.9% 0.01%



b.

Tabel Saham BNI Syariah No 1. 2.

2.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Rp 1.000.000.000.000,00 1.000.000

Keterangan Modal Disetor Jumlah Saham

PT BNI Life Insurance Rp 1.000.000.000,00 1000

SUMBER DAYA MANUSIA a.

Jumlah Sumber Daya Manusia dan Perkembangan 1.

Perkembangan Sumber Daya Manusia BNI Syariah

Pegawai Tetap 4000 3000 2825

2000 1000 0

2195 888

2010

1349

2011

2012

2013

Sumber Daya Manusia (SDM) BNI Syariah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Pertumbuhan SDM dari tahun 2010 ke 2011 meningkat sebesar 34% (tiga puluh empat persen). Selanjutnya dari tahun 2011 ke tahun 2012 meningkat sebesar 39% (tiga puluh sembilan persen) dan dari tahun 2012 ke 2013 pertumbuhan SDM meningkat sebesar 22% (dua puluh dua persen).

2.

Persentase SDM BNI Syariah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

2013 0% 4% S2/ S3 51%

45%

S1

PT Bank BNI Syariah— Gedung Tempo Pavilion 1 Lt.3-6 Jl. HR RasunaD3 Said Kav. 10-11 Jakarta Selatan 12950 T: (021) 2966-7946 W/E: www.bnisyariah.co.id/[email protected]

SMA


3.

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH TAHUN 2013 No. 1. 2. 3. 4. 5.

4.

Uraian Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai terendah

Rasio 17.91 1.43 2.0 2.65 47.37

REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN YANG DITERIMA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH a.

Remunerasi dan Fasilitas Dewan Komisaris Tahun 2013 Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya Gaji Tunjangan Rutin Tantiem Fasilitas Lain (Natura) Perumahan (tidak dapat dimiliki) Transportasi (tidak dapat dimiliki) Santunan (dapat dimiliki) Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 Tahun Di atas Rp 2 Miliar Di atas Rp 1 Miliar s.d Rp 2 Miliar Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 Miliar Rp 500 juta ke bawah

b.

Jumlah Diterima Dalam 1 (satu) Tahun Orang Jutaan (Rp) 3 3 3

737.333.333 138.000.000 -

-

-

1 2

504.000.000 353.333.333

Remunerasi dan Fasilitas Direksi Tahun 2013 Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya Gaji*) Tunjangan Rutin Tantiem Fasilitas Lain (Natura) Perumahan (tidak dapat dimiliki)

Jumlah Diterima Dalam 1 (satu) Tahun Orang Jutaan (Rp) 3 3 3

3.080.000.000 749.666.667 -

-

-



Transportasi (tidak dapat dimiliki) Santunan (dapat dimiliki) Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 Tahun Di atas Rp 2 Miliar Di atas Rp 1 Miliar s.d Rp 2 Miliar Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 Miliar Rp 500 juta ke bawah

3 -

18.000.000 -

3 1

3.913.000.000 104.666.667

Ket: *) : sejak Desember 2013 jumlah anggota Direksi BNI Syariah menjadi 4 (empat) orang c.

Remunerasi dan Fasilitas Dewan Pengawas Syariah Tahun 2013 Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya

Jumlah Diterima Dalam 1 (satu) Tahun Orang Jutaan (Rp)

Gaji Tunjangan Rutin Tantiem Fasilitas Lain (Natura) Perumahan (tidak dapat dimiliki) Transportasi (tidak dapat dimiliki) Santunan (dapat dimiliki) Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 Tahun Di atas Rp 2 Miliar Di atas Rp 1 Miliar s.d Rp 2 Miliar Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 Miliar Rp 500 juta ke bawah

5.

2 2 3

390.000.000 52.500.000 -

-

-

2

442.500.000

PERMASALAHAN HUKUM Berikut adalah data total permasalahan hukum BNI Syariah yang terjadi selama tahun 2013: PERMASALAHAN HUKUM Telah selesai (berkekuatan hukum

JUMLAH s.d 2011

PERDATA 2012

2013

s.d 2011

PIDANA 2012

2013

2

16

5

1

3

-



tetap) Dalam proses penyelesaian Total 6.

5

10

16

-

-

1

7

26

21

1

3

1

PELAKSANAAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME Perkembangan produk dan layanan perbankan yang semakin kompleks, berpotensi meningkatkan peluang penyalahgunaan perbankan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Untuk meminimalisir penyalahgunaan perbankan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, Bank wajib melaksanakan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, guna memitigasi berbagai risiko yang mungkin timbul, antara lain risiko hukum, risiko reputasi, risiko operasional dan risiko konsentrasi. Untuk itu, BNI Syariah berkomitmen untuk menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme secara berkelanjutan, dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU Pendanaan Terorisme), Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum (PBI APU & PPT), dan peraturan terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) lainnya. Sehubungan dengan perubahan ketentuan APU & PPT sebagaimana diatur dalam PBI APU & PPT, UU Pendanaan Terorisme dan Surat Edaran Bank Indonesia terkait APU & PPT, BNI Syariah telah menyusun dan menyempurnakan: 1. Kebijakan Program Penerapan APU & PPT; 2. Pedoman Pelaksanaan Program APU & PPT; 3. Action Plan Penerapan Program APU & PPT 2013-2016. Penerapan Program APU & PPT secara efektif, efisien dan terstruktur dilakukan dengan mengacu pada Kebijakan Penerapan APU & PPT BNI Syariah yang paling kurang mencakup 5 (lima) pilar penerapan Program APU & PPT, yaitu: 1.

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi; Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait APU & PPT, yaitu antara lain: a. Persetujuan atas kebijakan penerapan program APU & PPT; b. Pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU & PPT;



c.

7.

Memastikan Bank memiliki kebijakan dan prosedur program APU & PPT.

2.

Kebijakan dan Prosedur; Sejalan dengan perubahan ketentuan terkait APU & PPT, BNI Syariah telah menyusun dan menyempurnakan Pedoman Pelaksanaan Program APU & PPT Bank memuat kebijakan dan prosedur tertulis, yang paling kurang mencakup: a. Permintaan informasi dan dokumen; b. Beneficial Owner; c. Verifikasi dokumen; d. Customer Due Diligence (CDD) yang lebih sederhana; e. Penutupan hubungan dan penolakan transaksi; f. Ketentuan mengenai area berisiko tinggi dan PEP; g. Pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga; h. Pengkinian dan pemantauan; i. Cross Border Correspondent Banking; j. Transfer dana; k. Penatausahaan dokumen; dan l. Pelaporan kepada PPATK.

3.

Pengendalian Intern Sistem pengendalian intern terkait penerapan program APU & PPT antara lain dilakukan dengan audit internal oleh satuan kerja audit intern untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program APU & PPT di BNI Syariah.

4.

Sistem Informasi Manajemen Untuk mendukung penerapan program APU & PPT, BNI Syariah berkomitmen untuk mengembangkan sistem informasi manajemen yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.

5.

Sumber Daya Manusia dan Pelatihan. Untuk mencegah penggunaan Bank sebagai sarana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme, BNI Syariah menyelenggarakan pelatihan APU & PPT secara berkesinambungan terhadap pegawai Bank, terutama yang berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya secara langsung berkaitan dengan penerapan program APU & PPT.

KOMITE PEMUTUS PEMBIAYAAN Sejak tahun 2013, BNI Syariah telah memiliki Komite Pemutus Pembiayaan untuk memutus pembiayaan produktif diatas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah). Setiap anggota Komite Pemutus Pembiayaan dilarang menjadi anggota pemutus apabila di dalamnya terdapat hal-hal yang menimbulkan benturan kepentingan.



Susunan anggota Komite Pemutus Pembiayaan terdiri dari: No. Anggota Nama 1. Direktur Utama Dinno Indiano 2. Direktur Bisnis Imam Teguh Saptono 4. Direktur Operasional Junaidi Hisom Divisi Operasional bagian 5. Andrianto Daru Administrasi Pembiayaan

Jabatan Dalam Komite Ketua Pemutus Anggota Pemutus Anggota Pemutus Sekretaris

Untuk tahun 2013, terdapat 58 (lima puluh delapan) pembiayaan produktif yang telah diputus oleh Komite Pemutus Pembiayaan. Hasil keputusan terdiri dari 57 (lima puluh tujuh) usulan pembiayaan yang telah disetujui dan 1 (satu) usulan pembiayaan yang ditolak. 8.

WHISTLE BLOWING SYSTEM a.

Pelaksanaan Whistle Blowing System Whistle Blowing System (WBS) BNI Syariah merupakan sarana untuk mendeteksi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lingkungan BNI Syariah. Whistle Blowing System bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penerapan sistem pengendalian internal dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan. Whistle Blowing System BNI Syariah diresmikan pada tanggal 01 Oktober 2012 oleh Direktur Utama PT Bank BNI Syariah dan disosialisasikan kepada segenap pegawai melalui media lomba simulasi pelaporan melalui WBS yang diselenggarakan dari tanggal 09 November 2012 sampai dengan 31 Desember 2012. Whistle Blowing System BNI Syariah dikelola oleh Unit Anti Fraud pada Divisi Enterprise Risk Management.

Sarana yang disediakan untuk pelaporan melalui WBS BNI Syariah meliputi : Website : www.clean.bnisyariah.co.id atau www.bnisyariah.co.id Email : [email protected] Telepon/sms : 021- 70 46000 1 Surat : Box BSC PT Bank BNI Syariah, Gedung Tempo Pavilion I Lt.4, Jl. HR. Rasuna Said Kav 10-11 Jakarta Selatan 12950 Dalam mengelola WBS, BNI Syariah menerapkan 3 (tiga) azas yaitu azas kerahasiaan, azas tidak diskriminatif, dan azas perlindungan. Dengan 3 (tiga) azas tersebut, manajemen BNI Syariah berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan pelapor, tidak



membeda-bedakan pelapor dan memberikan perlindungan kepada pelapor, seperti pekerjaan, fisik, remunerasi dan fasilitas pekerjaan. b.

Laporan Whistle Blowing System BNI Syariah Sejak Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 telah diterima 46 (empat puluh enam) laporan melalui WBS BNI Syariah dengan rincian sebagai berikut : Media Website SMS E-mail Surat Total

Jumlah 30 1 13 2 46

Berdasarkan jenis laporannya, dibagi menjadi 7 (tujuh) kategori laporan, dengan rincian sebagai berikut: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Total

9.

Jenis Laporan Kecurangan Pelanggaran peraturan/hukum Kelakuan tidak etis Pelanggaran kepatuhan syariah Benturan kepentingan Penyuapan dan/gratifikasi Lainnya*)

Jumlah Telah Ditindaklanjuti 5 18 8 4 2 2 7 46

Laporan 5 18 8 4 2 2 7 46

JUMLAH PENYIMPANGAN 2013 Berikut adalah data jumlah internal fraud yang terjadi di BNI Syariah selama tahun 2013: Internal Fraud Dalam 1 (satu) Tahun Total fraud

JUMLAH KASUS Dewan Komisaris/Direksi Tahun Tahun Sebelumnya Berjalan -

Pegawai Tetap Tahun Tahun Sebelumnya Berjalan 2 3

Telah Diselesaikan

-

-

2

Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank Belum Diupayakan Penyelesaiannya Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum

-

-

-

-

-

-

-

3

Pegawai Tidak Tetap Tahun Tahun Sebelumnya Berjalan 1 -

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-



XIV.

PENDAPATAN DAN PENYALURAN DANA SOSIAL Penyaluran dana sosial BNI Syariah tahun 2013 berasal dari sisa dana sosial (Corporate Social Responsibility) tahun 2012 sebesar Rp 1.374.898.474,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh empat Rupiah). Adapun rincian penyaluran dana sosial pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: No.

Tanggal

Kegiatan

1.

15 Januari

2. 3. 4. 5. 6.

15 Februari 1 April 8 April 8 April 18 April

7.

21 Mei

8.

11 Juni

9.

18 Juni

10. 11. 12. 13. 14.

18 Juni 6 Juli 18 Juli 12 Juli 12 Juli

15.

16 Juli

16.

18 Juli

17. 18.

29 Juli 30 Agustus

19.

30 Agustus

20.

06 September

21.

07 Oktober

22.

07 Oktober

23.

07 Oktober

24.

07 Oktober

25.

15 November

26.

11 November

Pemberian bantuan berupa gerobak dagang untuk pedagang di Makassar Bantuan perlengkapan belajar Universitas Muhammadiyah Beasiswa Politeknik Kesehatan Program pemberdayaan anak jalanan Penanaman hutan kota di Pekalongan Pembelian bibit tanaman dan kantong untuk memperingati hari bumi yang diperingati di seluruh kantor cabang BNI Syariah dan Kantor Pusat Pemberian bantuan untuk Koperasi Bantar Gebang bekerjasama dengan Unit Pengelolaan Zakat BNI Syariah Pemberian bantuan berupa gerobak susu untuk pedagang di Jambi Pemberian bantuan berupa penyediaan vet belt dan kantong darah untuk PMI Pusat Acara donor darah di Kantor Pusat BNI Syariah Pemberian bantuan untuk korban gempa di Lhoksemawe Aksi donor darah di cabang BNI Syariah seluruh Indonesia Pembangunan Rumah Cerdas Purwokerto Pemberian bantuan berupa periksa gigi gratis di BNI Syariah cabang Denpasar Buka bersama Ramadhan serta sosialisasi layak jalan dengan Diklantas untuk supir-supir bus Jabodetabek Buka bersama Ramadhan untuk 1000 Jamaah di Masjid Sunda Kelapa Buka bersama anak yatim serta pemberian tas sekolah Pemberian bantuan berupa modal usaha, pembuatan toilet, perlengkapan sekolah untuk Pesantren Nurul Falah Pemberian bantuan berupa tas sekolah bekerjasama dengan PT RAPP Pemberian bantuan berupa modal usaha bergulir untuk Jamaah UMKM Mikro Jambi Pemberian bantuan berupa sarana MCK untuk Desa Poncokusumo Malang Pemberian bantuan berupa motor pengangkut sampah di Kota Palangkaraya Pemberian bantuan berupa sound system untuk Masjid Al Muhajirin Pondok Kelapa Pemberian bantuan berupa workshop kepada mantan penyandang penyakit kusta Pemberian bantuan berupa bedah rumah untuk warga dhuafa di Sragen Pemberian bantuan berupa notebook dan printer untuk Yayasan Pendidikan Islam

Nominal 55.800.000 12.370.000 15.000.000 74.900.000 70.000.000 115.196.000

90.220.500 23.400.000 150.000.000 41.422.500 100.000.000 91.974.019 46.448.000 22.435.000 140.010.000 20.000.000 20.000.000 22.000.000 29.175.000 84.000.000 30.370.000 29.000.000 35.000.000 18.500.000 10.000.000 5.425.000



Total

XV.

1.352.646.019

PENDAPATAN DAN PENYALURAN DANA NON HALAL Pendapatan dana non halal serta zakat selama tahun 2013 adalah sebagai berikut: No. 1. No 1. 2. 3.

Sumber Pendapatan Non Halal Dana Non Halal Sumber Dana Zakat Perseroan Zakat Pegawai Infaq

Nominal (Rupiah) 361.043.938 Nominal (Rupiah) 2.595.976.973 4.185.901.117 26.176.968

Penggunaan Dana Non Halal selama tahun 2013 yang dikelola oleh Unit Pengelola Zakat (UPZ) BNI Syariah, dengan rincian penggunaan sebagai berikut: No.

Program

Tanggal

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Bantuan pengadaan tas sekolah anak Bantuan korban banjir Bekasi Bantuan bencana banjir Jakarta Bantuan pengadaan tas sekolah anak Bantuan Masjid dan banjir mikro Makassar Bantuan air bersih Pembangunan Masjid Bai Mut Pembangunan Masjid di Aceh Bantuan kegiatan lomba baca Al Quran Pembuatan kolam pembersih kaki di Masjid Cabang Tasikmalaya Kegiatan donor darah Cabang Sukabumi Bantuan pendidikan Bantuan masjid gontor Pembangunan pondok pesantren di Jember Bantuan pembangunan Masjid Bantuan korban banjir Kegiatan layanan kesehatan pada Car Free Day Bantuan pembangunan Masjid Bantuan pembangunan Masjid Bantuan pembangunan Masjid Pemberian qardh kepada pegawai dasar Bantuan Masjid Al Kamal Bantuan sholat center Indonesia Pemberian qardh kepada pegawai dasar Program drop box Kegiatan tabligh akbar masjid Program layanan kesehatan Bantuan pembangunan Program Pembinaan Sumber Daya Manusia (PPSDMS) Nurul Fikri

11 Januari 23 Januari 25 Januari 25 Januari 30 Januari 20 Februari 22 Februari 25 Februari 25 Februari 27 Februari

12.600.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 9.940.000 3.250.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000 3.011.000

19 Maret 19 Maret 21 Maret 21 Maret 22 Maret 04 April 19 April 26 April 26 April 26 April 03 Mei 14 Mei 14 Mei 22 Mei 22 Mei 28 Mei 29 Mei 11 Juni

5.000.000 5.000.000 3.000.000 10.000.000 2.000.000 3.200.000 15.000.000 2.500.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 10.000.000 5.000.000 4.000.000 19.200.000 7.000.000 10.000.000 25.000.000

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Nominal (Rupiah)



29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.

XVI.

Rangkaian kegiatan milad BNI Syariah Bantuan biaya tambahan program drop box Bantuan sekolah Kegiatan pencerdasan anak bangsa Cabang Sukabumi Bantuan Masjid landmark Bantuan kepada Masjid Pembangunan Masjid di Jember Bantuan Masjid Daarul aamal Bantuan TPQ Bantuan silaturahmi pegawai dasar BNI Syariah Bantuan untuk nuzulul quran Bantuan pembayaran tagihan rumah sakit pegawai Cabang Bantuan untuk kegiatan sosial mahasiswa Aceh Bantuan Renovasi Masjid Bantuan dakwah jalan Bantuan biaya sekolah anak pegawai dasar Bantuan pembangunan Masjid Bantuan renovasi PAUD dan TPA Bantuan biaya opname Pegawai Dasar Bantuan pengadaan pengeras suara di Masjid Bantuan biaya transportasi berobat jalan mustahiq Bantuan untuk wakaf siwak Kegiatan business review Infaq Masjid di seluruh Cabang BNI Syariah Pembangunan pesantren cabang Sukabumi Pembangunan Masjid nurul iman

13 Juni 18 Juni 19 Juni 19 Juni 19 Juni 19 Juni 19 Juni 20 Juni 21 Juni 27 Juni 27 Juni 11 Juli

25.000.000 1.275.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.000.000 9.950.000 6.000.000 5.000.000 1.500.000 3.000.000 10.000.000

19 Juli 19 Juli 28 Agustus 22Oktober 20 November 20 November 20 November 04 Desember 05 Desember 09 Desember 19 Desember 24 Desember 24 Desember 27 Desember

1.500.000 1.000.000 2.000.000 5.000.000 2.000.000 2.000.000 4.000.000 2.000.000 4.000.000 1.500.000 4.933.700 65.540.000 1.000.000 1.500.000

PENYALURAN DANA ZAKAT No.

Dana

1.

Zakat Pegawai

2.

Zakat Perusahaan

Program Bencana Dakwah Kemanusiaan Kesehatan Pemberdayaan Ekonomi Pendidikan Qurban Bencana Dakwah Kemanusiaan Kesehatan Pemberdayaan Ekonomi Pendidikan

Nominal (Rupiah) 161.865.000 5.569.999 80.843.300 76.039.000 12.200.000 1.429.260.000 2.500.000 107.249.185 487.462.000 45.851.725 507.234.000 505.289.000 268.422.000



3.

XVII.

Infaq

Bencana Dakwah Kesehatan Pendidikan

53.060.500 462.405.200 22.650.000 149.600.000

DAFTAR KONSULTAN 1.

NOTARIS Notaris yang digunakan oleh BNI Syariah selama tahun 2013 di Kantor Pusat adalah sebagai berikut: Notaris Notaris Fathiah Helmi, S.H Notaris Efran Yuniarto, S.H Notaris Djumini, S.H Notaris Leolin Jayayanti, S.H Notaris Arminawan, S.H

2.

Ruang Lingkup Kerja Pembuatan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2013, Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tahun 2013, Perubahan Anggaran Dasar BNI Syariah Terkait pelaksanaan pembiayaan dan pengikatan agunan Terkait pelaksanaan pembiayaan dan pengikatan agunan Terkait pelaksanaan pembiayaan dan pengikatan agunan Terkait pelaksanaan pembiayaan dan pengikatan agunan

KONSULTAN Nama Konsultan/Vendor

Tujuan

Ruang Lingkup Kerja

KAP Tanudiredja, Wibisana dan Rekan

Pemeriksaan Laporan Keuangan BNI Syariah 31 Desember 2013

PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT PEFINDO)

Melaksanakan penilaian atas kinerja, sistem kerja, dan kebijakan dalam rangka pemberian peringkat pada Bank BNI Syariah. Untuk membantu perencanaan interior, mekanikal dan elektrikal untuk relokasi kantor pusat BNI Syariah

– Audit atas Laporan Keuangan 31 Desember 2013 – Me-review dan validasi format laporan keuangan BNI Syariah yang akan dipublikasikan di media cetak. Proses Pemeringkatan

PT Decodia Mitra Selaras

PT Trisaka Kreasindo Kencana

Untuk membantu pengawasan pekerjaan renovasi kantor pusat BNI Syariah

Membantu menyusun dokumen pelaksanaan perencanaan secara detail, seperti membuat gambar detail, rencana kerja dan syaratsyarat, rincian volume pekerjaan dan rencana anggaran biaya. Melakukan pengawasan pekerjaan renovasi Kantor Pusat BNI Syariah. Membuat laporan pengawasan



Koosdinah Kurniati (Konsultan Perorangan)

Untuk membantu perencanaan renovasi kantor cabang mikro dan kantor cabang pembantu mikro

Mustikaningrum (Konsultan Perorangan)

Untuk membantu perencanaan renovasi kantor cabang mikro dan kantor cabang pembantu mikro

Agus, Firdaus & Rekan

Membantu dalam penilaian agunan Nasabah. Membantu dalam inspeksi lapangan & penilaian agunan meliputi nilai pasar & nilai likuidasi. Membantu dalam inspeksi lapangan & penilaian agunan Nasabah meliputi nilai pasar & nilai likuidasi. Membantu dalam laporan penilaian agunan Nasabah meliputi nilai pasar dan nilai likuidasi Membantu dalam penilaian agunan Nasabah

Karmanto & Rekan

Samsul Hadi, Wahyono Adi Hendra Gunawan & Rekan Damianus Ambur & Rekan

PT Laksa Laksana

Sapto, Kasmodiard & Rekan

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali Sudin & Rekan Osman Bing Satrio & Eny Roebiandini & Rekan Hendrawinata Eddy & Siddharta Hadori Sugiarto Adi & Rekan Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo &

Membantu dalam agunan Nasabah pendapat nilai pasar Mengaudit laporan Nasabah Mengaudit Nasabah Mengaudit Nasabah Mengaudit Nasabah Mengaudit Nasabah Mengaudit Nasabah Mengaudit Nasabah

pekerjaan renovasi secara harian, mingguan dan bulanan. Memastikan jalannya renovasi sesuai dengan time schedule yang ditetapkan. Melakukan survey dan marking kondisi eksisting gedung kantor cabang mikro dan kantor cabang pembantu mikro. Membuat gambar kerja dan penyusunan RAB untuk kantor cabang mikro dan kantor cabang pembantu mikro. – Melakukan survey dan marking kondisi eksisting gedung cabang mikro dan capem mikro. – Membuat gambar kerja dan penyusunan RAB untuk kantor cabang mikro dan kantor cabang pembantu mikro. Membantu dalam penilaian agunan Membantu dalam penilaian agunan

Membantu dalam penilaian agunan



penilaian berupa


keuangan

Membantu dalam Laporan Auditor Independen

laporan

keuangan

laporan

keuangan

laporan

keuangan

laporan

keuangan

laporan

keuangan

laporan

keuangan

Membantu dalam Independen Membantu dalam Independen Membantu dalam Independen Membantu dalam Independen Membantu dalam Independen Membantu dalam Independen

Laporan Auditor Laporan Auditor Laporan Auditor Laporan Auditor Laporan Auditor Laporan Auditor



Rekan Gani Mulyadi & Handayani Tanudiredja, Wibisana & Rekan Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan Rama Wendra Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny Rija Husaeni

Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA) PT International Prime Horizon

Mengaudit laporan keuangan Nasabah Mengaudit laporan keuangan Nasabah Mengaudit laporan keuangan Nasabah Mengaudit laporan keuangan Nasabah Mengaudit laporan keuangan Nasabah Mengaudit laporan keuangan Nasabah Membantu dalam penilaian agunan Nasabah meliputi nilai pasar dan nilai likuidasi Memberikan informasi mengenai harga pasar sukuk dan update kondisi market. Untuk memfasilitasi pelatihan VIP Personal Branding & VIP Code (Grooming)

International Center Development Untuk membantu penyelenggaraan In Islamic Finance (ICDIF) LPPI pelatihan perbankan syariah.

Learning Resources

Untuk membantu pelaksanaan beberapa pelatihan yang menggali Soft Skill diantaranya Presentation Skill dan Selling Skill

PT Minova Infotech Solutions

Untuk membantu penyelenggaraan Job Analys dan Job Evaluation

CV. LP2ES Learning Center

Untuk membantu penyelenggaraan Character Building Training bagi pegawai trainee ODP batch 3

Membantu dalam Laporan Auditor Independen Membantu dalam Laporan Auditor Independen Membantu dalam Laporan Auditor Independen Membantu dalam Laporan Auditor Independen Membantu dalam Laporan Auditor Independen Membantu dalam Laporan Auditor Independen Membantu dalam penilaian agunan

– Menghitung MtM sukuk nilai wajar portofolio TRS. Memfasilitasi in-house training untuk 28 peserta yang dibagai kedalam 2 batch, yang terdiri dari: - Tenaga pelatih dan materi pelatihan - Menyampaikan hasil Grooming Class Training. - Memfasilitasi pelatihan Perbankan Syariah. - Menyediakan training kit dan materi pelatihan. - Menyediakan Sertifikat pelatihan - Menyediakan tenaga pelatih dan materi pelatihan - Menyampaikan hasil presentation skill dan hasil selling skill kepada BNI Syariah - Melakukan assessment dan pengukuran untuk menentukan company size - Melakukan assessment untuk job grade sebanyak 75 jabatan - Menyampakan progress report - Menyampaikan hasil Job Analys dan Job Evaluation - Melegitimasi seluruh grade posisi. - Menyediakan materi dan tenaga pelatih - Menyediakan akomodasi, transportasi, dokumentasi dan fasilitas lainnya selama



Experd

Untuk membantu pengurusan proses Psikotes guna perekrutan pegawai.

Prakarsa

Untuk membantu pengurusan proses Psikotes untuk perekrutan pegawai.

P3M Psikologi USU


Animous


In Lingua

Untuk membantu pengurusan proses tes Bahasa Inggris untuk calon pegawai

Swa Indo Medika

Untuk membantu proses medical chek up untuk calon pegawai dan pegawai BNI Syariah Untuk membantu melaksanakan Project Management Traininig secara inhouse training

PT Daya Cipta Optima

3.

pelaksanaan program. - Menyampaikan hasil Character Building Training Program berupa profil dan rekomendasi pengembangan Membantu proses psikotes untuk wilayah Jabodetabek dan memberikan laporan beserta berita acara dari hasil psikotes. Rekap hasil keseluruhan psikotes yang dikirimkan ke BNI Syariah Membantu proses psikotes di sekitar Wilayah Cabang di luar Jabodetabek dan memberikan laporan beserta berita acara dari hasil psikotes. Rekap hasil keseluruhan psikotes yang dikirimkan ke BNI Syariah Membantu proses psikotes di sekitar Wilayah Cabang di luar Jabodetabek dan memberikan laporan beserta berita acara dari hasil psikotes. Rekap hasil keseluruhan psikotes yang dikirimkan ke BNI Syariah

Membantu proses psikotes di sekitar Wilayah Cabang di luar Jabodetabek dan memberikan laporan beserta berita acara dari hasil psikotes. Rekap hasil keseluruhan psikotes yang dikirimkan ke BNI Syariah Membantu dan memfasilitasi untuk pengadaan tes Bahasa Inggris dan memberikan laporan dan berita acara dikirimkan ke BNI Syariah Membantu berjalannya proses medical check up dan melaporkan hasil tes kesehatan. - Menyediakan materi dan tenaga pelatih yang dibutuhkan - Menyediakan fasilitas pelatihan termasuk didalam nya sertifikat kehadiran untuk peserta.

KONSULTAN HUKUM Nama Konsultan

Alamat

Palembang International Law Office

Jl. Demang Lebar Daun No 08-H, Palembang

SIGINJAI Law Firm, Advocates & Legal Consultant

Jl. Adi Sucipto No 30 RT,04 Pasir Putih Jambi Selatan



Graha Binakarsa, Lt 4, Jl. H.R Rasuna Said Kav. C-18 Jakarta 12940 Jl. Buakana 8 nomor 9 Makasar, Sulawesi Selatan Menara Thamrin lt 14 1408 Jl. MH Thamrin Kav 3 Jakarta 10250 Jl. Gading Indah Utara VI No 28, surabaya Wisma Nugra santana, Lt 12 , Suite 1205 Jendral Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 10220 Jl. Ambon No 2 Bandung 40115

Rustryandi Raharjo Law Offices Amran & Partnership AFS Partnership MRZ Law Office James Purba & Partners Soerjaatmadja & Partners

4.

PENGHARGAAN Selama tahun 2013, BNI Syariah telah memperoleh penghargaan sebagai berikut: No.

Penghargaan

1

Digital Brand of The Year 2012

2

Indonesia Brand Champion 2013

3

Execellent Service Experience Award (ESEA)

4

Anugerah Business Review 2013 Anugerah Business Review 2013

5

6

7

Anugerah Perbankan Indonesia 2013

Infobank Awards 2013

Predikat Peringkat III untuk kategori : 1. Corporate Digital Brand, 2. Product Digital Brand 3. Deposito Bank Umum Syariah (Deposito iB Hasanah) 4. KPR Syariah (Griya iB Hasanah) Sharia Banking Silver Brand Champion of Most Popular Brand For Good Performance in Delivering Positive Customer Experience

The Best CEO with Power of Heart of The Year 2013 4th The Best Corporation for Learning organization of The Year 2013 Bank dengan modal Rp 1 T – Rp 5 T: Peringkat II untuk kategori 1. Pemasaran 2. Teknologi Informasi Peringkat III untuk Kategori Sumber Daya Manusia Bank predikat Baik Laporan Keuangan 2012

Kategori

Pemberi

Tanggal

Sharia Bank

Infobank

29 Januari

Perbankan Syariah

Markplus Insight dan Marketeers

31 Januari

Perbankan Syariah

CARRE of CCSL

2 Februari

Corporate

Business Review

Corporate

Business Review

24 September

Economic Review

26 September

Infobank

4 Juli

Bank dengan modal Rp 1 T – Rp 5 T

Sharia Banking

24 September



8

9

10

11

12

13

14

XVIII.

Infobank Sharia Finance Awards 2013 Anugerah Padang SEA (Service Excellence Awards) 2013 Anugerah Medan SEA (Service Excellence Awards) 2013 Annual Report Award Anugerah Balikpapan SEA (Service Excellence Awards) 2013 Net Promoter Customer Loyalty Award 2013 Indonesia Inspire & Best Company Award

Kinerja Keuangan 2012 Sangat Bagus

Perbankan Syariah

Infobank

6 November

The Best of Service Excellence Awards

Perbankan Syariah


19 September

The Best of Service Excellence Awards

Perbankan Syariah


16 Oktober

Private Keuangan non Listed Perbankan Syariah

Otoritas Jasa Keuangan Markplus Insight dan Marketeers

17 Oktober

Predikat NPS Good

Sharia Banking

Swanetwork

18 Desember

The Best Sharia Bank of The Year

Sharia Banking

Sembilan bersama media

20 Desember

The best fourth of Private Financial Non Listed The Best of Service Excellence Awards

22 Oktober

BUY BACK SHARES DAN BUY BACK OBLIGATION Buy back shares atau buy back obligation adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan Bank dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama tahun 2013 BNI Syariah tidak melakukan transaksi buy back shares atau buy back obligation.

XIX.

AKSES INFORMASI Dalam memberikan kemudahan akses informasi bagi stake holders, BNI Syariah menggunakan media massa baik cetak maupun elektronik. Berikut rincian akses informasi dan data perusahaan selama tahun 2013 sebagai berikut: Transparansi Kondisi Keuangan 1.

2.

Transparansi kondisi keuangan BNI Syariah diwujudkan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut: a.

Laporan publikasi triwulanan kepada Bank Indonesia

b.

Laporan tahunan (dalam proses penyelesaian)

Mengumumkan laporan keuangan publikasi triwulan di surat kabar Nasional



3.

Mengirimkan laporan Consolidated Financial Statement (CFS) kepada Bank Indonesia untuk kemudian dimuat dalam homepage Bank Indonesia.

Transparansi Kondisi Non Keuangan 1.

Media Cetak Pelaksanaan transparansi infromasi produk BNI Syariah dilakukan melalui media cetak seperti leaflet/brosur/spanduk promosi, majalah-majalah berskala nasional, majalah dinding di Kantor Pusat BNI Syariah.

2.

Media Elektronik Penggunaan media elektronik sebagai sarana informasi bagi stakeholders antara lain dengan menggunakan iklan di stasiun TV, radio, internet, website BNI Syariah maupun media jejaring sosial seperti facebook dan twitter.

3.

Pengaduan Nasabah Pengaduan Nasabah dapat dilakukan dengan menghubungi:

XX.

a.

call center BNI di (021) 500046

b.

Kantor Cabang/Kantor Pusat BNI Syariah

c.

Whistle Blowing System (WBS) di alamat www.clean.bnisyariah.co.id atau melalui website BNI Syariah di alamat www.bnisyariah.co.id.

d.

E-mail Good Corporate Governance BNI Syariah di alamat [email protected]

RINGKASAN NILAI KOMPOSIT BNI Syariah telah melakukan penilaian self-assessment untuk periode tahun 2013 dan ringkasan penilaian komposit self assessment. Adapun hasil ringkasan dari penilaian self-assessment BNI Syariah tahun 2013 adalah sebagai berikut: No 1. 2. 3. 4.

Faktor Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Peringkat

Bobot

Nilai

1

12.5%

0.125

1 1

17.5% 10%

0.175 0.100

2

10%

0.200



Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa 6. Penanganan Benturan Kepentingan 7. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank 8. Penerapan Fungsi Audit Intern 9. Penerapan Fungsi Audit Eksternal 10. Batas Maksimum Penyaluran Dana Transparansi Kondisi Keuangan dan Non 11. Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal Nilai Komposit Predikat Komposit: Sangat Baik 5.

2

5%

0.100

2 1 1 1 2

10% 5% 5% 5% 5%

0.200 0.500 0.050 0.500 0.100

1

15%

0.150

100%

1.3

Standar penilaian predikat komposit Cfm. SEBI No 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. NILAI KOMPOSIT Nilai Komposit > 1.5 1.5 ≤ Nilai Komposit < 2.5 2.5 ≤ Nilai Komposit < 3.5 3.5 ≤ Nilai Komposit < 4.5 4.5 ≤ Nilai Komposit ≤ 5

XXI.

PREDIKAT KOMPOSIT Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik

KESIMPULAN UMUM ATAS PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2013 1.

KELEMAHAN DAN KEKUATAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2013 Pada tahun 2013 pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) di BNI Syariah berjalan dengan baik. Hal tersebut tercermin dalam hasil penilaian self assessment pelaksanaan GCG yang mendapatkan predikat komposit “Sangat Baik” dengan nilai komposit 1.3. Kekuatan pelaksanaan GCG BNI Syariah didukung oleh aspek-aspek antara lain sebagai berikut: 1.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.



2.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite yang mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

3.

Penerapan fungsi kepatuhan yang berjalan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

4.

Audit Intern dan Audit Ekstern yang menjalankan fungsinya secara independen dan objektif.

Disamping kekuatan pelaksanaan GCG yang dimiliki oleh BNI Syariah sebagaimana telah diuaraikan tersebut di atas, pelaksanaan GCG BNI Syariah juga memiliki beberapa hal-hal yang perlu dilengkapi. Terhadap hal-hal tersebut, BNI Syariah berkomitmen untuk terus melakukan upaya-upaya perbaikan guna mewujudkan GCG. 2.

KONSISTENSI DAN KOMITMEN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2013 BNI Syariah senantiasa melakukan upaya-upaya perbaikan guna mewujudkan GCG, yang dilakukan secara berkesinambungan. Hal-hal yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan dalam penerapannya. Dalam rangka pelaksanaan GCG secara konsisten dan berkesinambungan sepanjang tahun 2013 BNI Syariah telah melaksanakan beberapa penyelarasan untuk mencapai praktik terbaik GCG antara lain: 1.

Fine tuning organisasi BNI Syariah antara lain dengan membentuk sentralisasi pembiayaan produktif melalui satu pintu untuk pengelolaan bisnis dan mitigasi risiko yang lebih baik.

2.

Sentralisasi kewenangan pengadaan barang investasi (CAPEX) melalui 1 (satu) Divisi terkait.

3.

Pembentukan Komite Pembiayaan.

4.

Komitmen dari seluruh jajaran Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh pegawai BNI Syariah untuk Zero Fraud.

5.

Penyempurnaan Buku Pedoman dan Tata Tertib Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah.

6.

Penyempurnaan kebijakan perusahaan baik dalam bidang dana, jasa maupun penyaluran pembiayaan.

7.

Penyempurnaan SOP untuk kegiatan operasional, dan lain-lain.



Sedangkan untuk memenuhi peraturan eksternal yang berlaku, BNI Syariah juga telah melaksanakan antara lain : 1.

Keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan dan pengungkapan fakta tepat waktu kepada stakeholders.

2.

Pengungkapan kepemilikan saham Direksi dan Dewan Komisaris, benturan kepentingan dan penyampaian laporan keuangan kepada stakeholders dan pihak lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

3.

Penyajian dan penyampaian laporan kepada Bank Indonesia dan pihak terkait sebagaimana ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.

BNI Syariah telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yang berfungsi sebagai 2nd line of defense (ex ante) yaitu memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah serta memastikan kepatuhan terhadap komitmen yang dibuat oleh BNI Syariah kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

5.

BNI Syariah telah memiliki Kode Etik Insan BNI Syariah (Code of Conduct) yang antara lain mengatur mengenai kewajiban meningkatkan dan mengembangkan kompetensi serta menghindari benturan kepentingan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh segenap insan BNI Syariah.

6.

Penyempurnaan pedoman pelaksanaan program APU & PPT serta kebijakan penerapan program APU & PPT guna memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

7.

Pembentukan Unit Anti Fraud yang bertujuan untuk meningkatkan efektifiktas penerapan strategi anti fraud yang bertugas menangani penerapan strategi anti fraud BNI Syariah. Salah satu strategi anti fraud dimaksud adalah dengan menerapkan kebijakan Whistle Blowing System (WBS) sebagai sarana pelaporan penyimpangan/pelanggaran yang bersifat rahasia dan memiliki mekanisme perlindungan pelapor serta kompetisi WBS sebagai bentuk sosialisasi aplikasi WBS kepada segenap pegawai BNI Syariah.

Serta hal-hal lainnya yang tidak dapat diuraikan satu persatu.

3. KESIMPULAN UMUM Untuk mendorong penerapan GCG, BNI Syariah senantiasa melakukan self assement atas pelaksanaan GCG, yang dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun yaitu setiap semester atau 6 (enam) bulan yang digunakan untuk laporan konsolidasi pada Induk Perusahaan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan setiap tahun, sehingga implementasi penerapan GCG dapat terpantau dengan baik. PT Bank BNI Syariah— Gedung Tempo Pavilion 1 Lt.3-6 Jl. HR Rasuna Said Kav. 10-11 Jakarta Selatan 12950 T: (021) 2966-7946 W/E: www.bnisyariah.co.id/[email protected]


Adapun hasil kesimpulan umum pelaksanaan GCG tahun 2013 adalah sebagai berikut: Faktor

Peringkat

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

1

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

1

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

1

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

2

Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Penanganan Benturan Kepentingan

2

2

Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

1

Penerapan Fungsi Audit Intern

1

Penerapan Fungsi Audit Eksternal

1

Batas Maksimum Penyaluran Dana

2

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan

1

Kesimpulan Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite telah berjalan efektif dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dewan Pengawas Syariah (DPS) melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Produk yang dimiliki BNI Syariah telah memperoleh pendapat dari DPS dan sesuai dengan fatwa DSN. BNI Syariah telah memiliki kebijakan penanganan benturan kepentingan. BNI Syariah memiliki 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan yang memastikan bahwa kegiatan BNI Syariah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BNI Syariah telah memiliki standar audit intern dan telah melakukan fungsi audit intern secara independen dan objektif terhadap satuan kerja operasional. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. KAP yang ditunjuk mampu bekerja secara independen dan profesional dan telah menyampaikan hasil audit dan management letter kepada BNI Syariah tepat waktu. BNI Syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur pelaksanaan secara tertulis mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait. BNI Syariah telah menyampaikan laporan tahunan, laporan pelaksanaan GCG



Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal

Nilai Komposit

1.3

secara komprehensif dan tepat waktu dan telah disampaikan kepada Bank Indonesia serta pihak-pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BNI Syariah telah memiliki pelaoporan internal yang lengkap dan didukung oleh Sistem Informasi Manajemen yang handal. Predikat Komposit: Sangat Baik

Demikian laporan pelaksanaan Good Corporate Governance BNI Syariah tahun 2013 kami sampaikan.

Jakarta, PT Bank BNI Syariah

Subarjo Joyosumarto Komisaris Utama

Dinno Indiano Direktur Utama


LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2013

Recommend Documents