Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance 2014

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance | 2014 PT Bank Nationalnobu Tbk Periode 1 Januari – 31 Desember 2014

PT Bank Nationalnobu Tbk Nobu Center Kawasan Bisnis Granadha, Plaza Semanggi Lt. 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 50 Jakarta 12930 Telp. 021-25535128 | Fax. 021-25535130

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) adalah syarat utama bagi keberhasilan dan keberlangsungan perusahaan. Pelaksanaan prinsip-prinsip ini telah dilakukan secara terpadu dan konsisten oleh Perseroan. Tujuannya tidak hanya untuk memenuhi ketentuan dari pihak otoritas/regulator tetapi juga dalam rangka mendukung perkembangan perusahaan dalam mencapai target usaha secara baik dalam periode yang lebih panjang, seiring dengan usaha Perseroan dalam memperluas layanannya sehingga dapat melayani kebutuhan produk dan jasa perbankan serta wilayah operasi di seluruh Indonesia serta menjalin kerjasama dengan mitra sinergis. Sepanjang tahun 2014, Perseroan mengembangkan hal-hal positif dalam mengimplementasikan GCG agar selaras dengan kultur organisasi. Terutama yang terkait dengan komitmen Dewan Komisaris dan Direksi yang merupakan kunci keberhasilan penting dalam penerapan GCG. Diikuti dengan implementasi visi dan misi, kode etik, peraturan operasional, kepegawaian maupun pengawasan internal. Penerapan GCG juga tercermin dalam aktivitas Perseroan seperti pola rekrutmen Pengurus Perseroan, training/sosialisasi, penilaian kinerja, mekanisme penunjukkan KAP dan lain-lain. Perseroan berusaha untuk membentuk struktur yang baik agar GCG dapat berjalan sebagaimana mestinya, melalui pembentukan komite-komite pada jenjang Dewan Komisaris maupun Direksi sehingga berperan penting dalam mendukung setiap pengambilan keputusan, baik di tingkat Dewan Komisaris maupun Direksi. Selanjutnya pemantauan atas pelaksanaannya selain dengan pola self assessment juga dilakukan oleh unit-unit pengawasan internal yang independen seperti SKAI, SKMR, Kepatuhan. Selain itu Perseroan juga menerapkan dan membuka saluran apabila terjadi Whistle Blowing yang bertujuan untuk menyediakan sistem pengelolaan pelaporan pelanggaran melalui berbagai media yang disediakan Perseroan bagi seluruh pihak yang membutuhkan, sehingga sistem ini dapat berfungsi sebagai media yang mendukung penyelesaian penanganan pelanggaran secara efektif, tanpa merugikan reputasi Perseroan ke pihak eksternal sedangkan dari sisi lainnya dapat membangun budaya keterbukaan dalam organisasi Perseroan. Berdasarkan hal tersebut diatas diharapkan agar seluruh jajaran Pengurus dan pegawai serta Pemangku Kepentingan, dalam melakukan usaha selalu berpegang pada prinsip – prinsip GCG yang mencakup: keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan keadilan . Pelaksanaan dan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance selama tahun 2014, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Aspek-Aspek Cakupan Tata Kelola Perusahaan ( GCG) A. Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris & Direksi a. Jumlah, Komposisi, Kriteria, dan Independensi Dewan Komisaris Dewan Komisaris berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan serta memberikan masukan (saran) mengenai hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawab dimaksud maka Dewan Komisaris perlu bertindak dan bersikap secara independen. Sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 11 April 2014 maka Pemegang Saham telah menyetujui pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Pada bagian lain, Pemegang Saham juga menyetujui dan menerima baik pengunduran diri Telijani Tjandra dan Efen Linggautama dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya RUPS, dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas jasa dan pengabdian beliau selama menjabat. Ketentuan yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan yang baik ( GCG) menyatakan bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari tiga orang dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi. Paling kurang satu orang anggota Dewan Komisaris

L a p o r a n T a t a K e l o l a | GCG Report N o b u B a n k 2 0 1 4

1

harus berdomisili di Indonesia dan paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Pada bagian lain, Dewan Komisaris Perusahaan tidak boleh memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan, hubungan kepungurusan, maupun hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris lain termasuk dengan Direksi, dibawah ini adalah penjelasannya: Hubungan keluarga, keuangan, kepengurusan, kepemilikan Dewan Komisaris Nama

Ya

Tidak

Direksi Ya

Tidak

PS Pengendali Ya

Tidak

Prof. Dr. Adrianus Mooy

v

v

v

Hadiah Herawatie, SH, LLM

v

v

v

Markus Permadi

v

v

v

Secara hirarki, Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama Independen. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 34 tanggal 19 Desember 2012, yang dibuat dihadapan Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Jakarta, Susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: Komisaris Utama Komisaris Komisaris

: Prof. Dr. Adrianus Mooy (Independen) : Hadiah Herawatie, SH, LLM (Independen) : Markus Permadi

Direksi Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan menjadi Direksi sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI), Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK d/h Bapepam-LK). Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/27/PBI/2011, tentang perubahan atas PBI No. 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum, mengatur bahwa anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi, dan mempunyai reputasi keuangan yang baik. Persyaratan untuk menjadi Direktur juga diatur di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 93 dan Peraturan OJK (d/h Bapepam-LK) No. IX.I.6 lampiran keputusan ketua (d/h) Bapepam-LK No. Kep-45/PM/2004 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik sebagai berikut:  Mempunyai akhlak dan moral yang baik;  Tidak pernah dinyatakan pailit;  Bukan anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; dan  Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan. Direksi Perseroan semuanya bertempat tinggal di Indonesia dan berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali. Pengangkatan Anggota Direksi telah memenuhi persyaratan karena telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan ( Fit and Proper Test), sesuai Persetujuan Bank Indonesia. Susunan Anggota Direksi terdiri dari: No. 1

2

Nama

Jabatan

Suhaimin Djohan

Direktur Utama

Persetujuan BI 26 Februari 2013

Laporan Tahunan |Annual Report Nobu Bank 2014

2

Januar Angkawidjaja

Direktur

8 April 2011

3

Hendra Kurniawan

Direktur

1 Desember 2011

4

Lim Migi Trisnadi

Direktur

11 November 2013

Semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham pada Perseroan. Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain. Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi maupun dengan anggota Dewan Komisaris, yaitu sebagai berikut:

Hubungan keluarga, keuangan, kepengurusan, kepemilikan Nama

Dewan Komisaris Ya

Tidak

Direksi Ya

Tidak

PS Pengendali Ya

Tidak

Suhaimin Djohan

v

v

v

Januar Angkawidjaja

v

v

v

Hendra Kurniawan

v

v

v

Lim Migi Trisnadi

v

v

v

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam pelaksanaan dan penerapan GCG, meliputi:  Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.  Memastikan berjalannya pelaksanaan GCG pada seluruh kegiatan bisnis pada setiap jenjang organisasi seiring dengan skala serta kompleksitasnya.  Menjalankan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat maupun pengarahan kepada Direksi. Termasuk juga memantau serta mengevaluasi kebijakan strategis Perseroan.  Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit dari SKAI, auditor eksternal (KAP), Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas lainnya.  Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal.  Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan aktivitas operasional Perseroan, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.  Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada pihak Otoritas (BI/OJK) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya: - Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan - Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank Sampai dengan akhir Desember 2014, tidak terdapat pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.  Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk: - Komite Audit - Komite Pemantau Risiko - Komite Remunerasi dan Nominasi  Pengangkatan Anggota Komite diatas telah dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris


3

 

Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Komite yang telah dibentuk diatas, menjalankan tugasnya secara efektif Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.

Direksi Dalam pelaksanaan GCG, Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:  Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.  Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.  Mengelola Perseroan sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya seperti diatur dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Menjalankan prinsip-prinsip GCG dalam setiap aktivitas bisnis dan operasional Perseroan pada seluruh jenjang organisasi, sesuai dengan volume dan kompleksitas usahanya.  Menyediakan data dan informasi secara lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Komisaris.  Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal (KAP), dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain.  Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.  Menjelaskan kebijakan-kebijakan Perseroan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.  Membentuk dan memberdayakan SKAI, SKMR, dan Satuan Kerja Kepatuhan yang berfungsi dalam pengendalian internal  Tidak menggunakan penasehat perorangan dan atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus.  Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat. Adapun yang menjadi tugas utama dari masing-masing direktur adalah sebagai berikut: Suhaimin Djohan – Direktur Utama Bersama dengan Direktur lainnya bertanggung jawab pada pengelolaan perusahaan demi kepentingan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam memberikan nilai tambah kepada pemegang saham, nasabah, pekerja, serta memberikan petunjuk dan menentukan strategi pada seluruh aktivitas perbankan yang menjamin profitabilitas dan perkembangan perusahaan baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Januar Angkawidjaja – Direktur Bertanggung jawab dalam mengarahkan dan menetapkan strategi pengembangan Kepatuhan terhadap segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaan semua aspek Manajemen Risiko guna memitigasi risiko yang dihadapi Bank. Selain itu juga bertanggung jawab memantau dan mengarahkan strategi pengembangan Sumber Daya Manusia serta penanganan dan pengelolaan hukum. Hendra Kurniawan – Direktur Bertanggung jawab memastikan penyampaian Laporan Keuangan Bank, perpajakan, proses pembayaran kepada Pihak Ketiga, pemantauan saldo buku besar dan memastikan Kebijakan Akuntansi, Perpajakan, dan kebijakan lainnya yang terkait dijalankan dengan baik dan benar guna mendukung perkembangan perusahaan, serta bertanggung jawab dalam memastikan GWM terpenuhi sesuai PBI dan meningkatkan pendapatan melalui penempatan pada instrumen keuangan (Obligasi) untuk menghasilkan imbal hasil ( yield) yang lebih tinggi dengan tetap mempertahankan aspek kehati-hatian. Lim Migi Trisnadi – Direktur Memastikan seluruh kegiatan operasional Bank terkait Sistem, Prosedur, dan Teknologi Informasi berjalan dengan efektif dan efisien serta sesuai dengan prosedur dan peraturan

4


yang telah ditetapkan oleh Bank guna menunjang perkembangan perusahaan. Memastikan seluruh aktivitas Group/ Divisi/ Cabang yang terkait dengan pembelian, transportasi, keamanan, pengadaan barang, pemeliharaan, dan renovasi gedung kantor berjalan dengan baik. c. Pengawasan Dewan Komisaris Selama tahun 2014 kegiatan pengawasan Dewan Komisaris telah berlangsung sesuai ketentuan, antara lain sebagai berikut:      



 

Dalam setiap rapat, Dewan Komisaris telah menerima laporan dari masing-masing komite, yaitu: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Memberikan pengarahan dan menyetujui Rencana Bisnis Bank (RBB) yang disampaikan ke OJK pada bulan November 2013 serta revisinya di akhir Juni 2014. Melakukan pengawasan atas realisasi pencapaian RBB tiap semester. Dewan Komisaris melakukan kaji ulang (review) atas kinerja keuangan Perseroan dalam Rapat Dewan Komisaris secara berkala. Dewan Komisaris senantiasa memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit, baik yang berasal dari SKAI maupun dari pihak eksternal (OJK dan KAP). Melalui Komite Audit, Dewan Komisaris telah menyetujui penunjukkan Kantor Akuntan Publik AAJM untuk pemeriksaan tahun buku 2014. Penunjukan ini sesuai dengan reputasi KAP tersebut dan merujuk pada daftar KAP yang diijinkan menjadi Auditor Bank oleh Bank Indonesia. Melalui Komite Pemantau Risiko, Dewan Komisaris senantiasa memantau Tingkat Kesehatan Bank yang mencakup juga pemantauan terhadap Manajemen Risiko yang meliputi: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, dan Risiko Kepatuhan serta kecukupan permodalan perseroan dan penetapan Risk Appetite dan Risk Tolerance. Terkait dengan bidang SDM, Dewan Komisaris melalui Komite Remunerasi dan Nominasi memantau mengenai strategi pengembangan SDM Perseroan serta kebijakan kepegawaian lainnya. Membahas dan menganalisis mengenai kondisi makro ekonomi dan kaitannya dengan industri perbankan serta peraturan dan ketentuan-ketentuan baru yang dikeluarkan oleh BI dan OJK serta dampaknya bagi Perseroan.

d. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006, tentang: Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, pasal 15: Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun. Selama tahun 2014 telah diadakan 6 (enam) kali Rapat Dewan Komisaris. Adapun jumlah kehadirannya adalah sebagai berikut: Nama Prof. Dr. Adrianus Mooy Hadiah Herawatie, SH, LLM Markus Permadi

Jabatan

Jml. Kehadiran

% Kehadiran

Komisaris Utama/Independen

6/6

100%

Komisaris Independen

6/6

100%

Komisaris

6/6

100%

B. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite a. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite L a p o r a n T a t a K e l o l a | GCG Report N o b u B a n k 2 0 1 4

5

Sesuai dengan ketentuan Pelaksanaan GCG, Perseroan telah membentuk 3 (tiga) Komite yang bertugas untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, yang meliputi: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite Audit Komite Audit, dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan tugas dan tanggung jawab pengawasan secara efektif dan independen dalam ruang lingkup pengawasan secara umum. Pembentukan Komite Audit oleh Dewan Komisaris dilakukan pada tanggal 28 Maret 2011, sedangkan pengangkatan anggotanya dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2011. Susunan keanggotaan Komite Audit tahun 2014 adalah sebagai berikut: Ketua : Prof. Dr. Adrianus Mooy Anggota : Sukarwan Anggota : I Nyoman Tjager Anggota : Markus Permadi Komite Pemantau Risiko Komite Pemantau Risiko adalah komite yang dibentuk untuk mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang berhubungan dengan Penerapan dan pelaksanaan Manajemen Risiko di Perseroan. Pembentukan Komite Pemantau Risiko oleh Dewan Komisaris dilakukan pada tanggal 28 Maret 2011, sedangkan pengangkatan anggotanya dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2011. Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko tahun 2014 adalah sebagai berikut: Ketua : Prof. Dr. Adrianus Mooy Anggota : E Y Ruru Anggota : I Nyoman Tjager Anggota : Markus Permadi Komite Remunerasi dan Nominasi Komite Renumerasi dan Nominasi adalah komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris melakukan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang berkaitan dengan pengawasan maupun implementasi kebijakan Renumerasi dan Nominasi Direksi dan kepegawaian sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan. Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi oleh Dewan Komisaris dilakukan pada tanggal 28 Maret 2011, sedangkan pengangkatan anggotanya dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2011. Adapun susunan keanggotaan Komite Renumerasi dan Nominasi tahun 2013 adalah sebagai berikut: Ketua : Hadiah Herawatie, SH, LLM Anggota : Prof. Dr. Adrianus Mooy Anggota : Markus Permadi Anggota : Chandra Kusdianto b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai Pelaksanaan GCG, maka tugas dan tanggung jawab Komite adalah sebagai berikut:

Komite Audit

6


 

 

Menjalankan monitoring serta evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan Audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit untuk menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:  Pelaksanaan tugas SKAI;  Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar yang berlaku;  Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan  Pelaksanaan tindaklanjut oleh Direksi atas hasil pengawasan Bank Indonesia guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan KAP kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. Sepanjang tahun 2014, Komite Audit telah melakukan evaluasi atas aktivitas-aktivitas yang meliputi: - Kecukupan atas pengendalian internal dan sistem informasi manajemen, - Perencanaan dan pelaksanaan fungsi Audit Internal pada Perseroan, - Proses audit eksternal yang berjalan secara independen dan obyektif selaras dengan standar dan ketentuan yang berlaku, - Pelaporan keuangan yang berkualitas, - Peningkatan disiplin dan kesadaran akan pentingnya pengendalian internal.

Selain hal tersebut diatas maka sesuai ketentuan OJK No. Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012, tugas Komite Audit adalah:  Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik  Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik  Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan KAP atas jasa yang diberikannya  Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.  Melakukan penelaahan pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik  Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik  Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik Komite Pemantau Risiko  Melaksanakan evaluasi atas kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaannya.  Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.  Menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang evaluasi dan pemantauan aktivitas manajemen risiko.  Dalam periode selama tahun 2014, Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan monitoring, antara lain: - Pemantauan Tingkat Kesehatan Bank, termasuk Profil Risiko serta kecukupan permodalan Perseroan, - Mitigasi Risiko Kredit, pemantauan Risiko Pasar yang berkaitan dengan Surat Berharga yang dimiliki Perseroan serta pemantauan Risiko Likuiditas secara berkala, - Penetapan Risk Tolerance dan Risk Appetite, terutama terkait dengan Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Operasional.

Komite Remunerasi dan Nominasi


7





Terkait dengan kebijakan remunerasi:  Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.  Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi (disampaikan pada RUPS) serta kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai (disampaikan kepada Direksi). Terkait dengan kebijakan nominasi:  Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.  Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan pada RUPS.  Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite GCG.

c. Frekuensi Rapat Komite Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja maka pelaksanaan rapat maka rapat hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri paling kurang 51% dari total anggota, termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen. Sepanjang tahun 2014, Komite-Komite telah menyelenggarakan Rapat sebanyak 6 (enam) kali dan selalu kuorum. Dibawah ini adalah frekuensi kehadiran dalam rapat Komite: Rapat Komite Audit Nama

Jabatan

Jml kehadiran

%kehadiran

Ketua Komite

6/6

100%

Markus Permadi

Anggota Komite

6/6

100%

Sukarwan

Anggota Komite

5/6

83%

I Nyoman Tjager

Anggota Komite

4/6

67%


Rapat Komite Pemantau Risiko Nama

Jml kehadiran

%kehadiran

Ketua Komite

6/6

100%

Markus Permadi

Anggota Komite

6/6

100%

E Y Ruru

Anggota Komite

6/6

100%

I Nyoman Tjager

Anggota Komite

4/6

67%


Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Nama

Jabatan

Jml kehadiran

%kehadiran

Ketua Komite

6/6

100%


Anggota Komite

6/6

100%

Markus Permadi

Anggota Komite

6/6

100%

Chandra Kusdianto

Anggota Komite

6/6

100%

Hadiah Herawatie, SH, LLM

C. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Internal, Dan Audit Eksternal

8


a. Fungsi Kepatuhan Salah satu elemen penting dalam organisasi Perseroan diwujudkan melalui penerapan Budaya Kepatuhan yang diimplementasikan pada Kebijakan Kepatuhan yang dimiliki Perseroan. Budaya Kepatuhan perlu dikembangkan pada seluruh jenjang organisasi dan aktivitas usaha Perseroan serta memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan, termasuk melakukan enforcement apabila diperlukan. Perseroan telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yang bertugas dalam pengelolaan Risiko Kepatuhan, yaitu risiko yang muncul apabila Perseroan melanggar atau tidak melaksanakan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan Kepatuhan juga bertujuan untuk mengembangkan Budaya Kepatuhan di semua Unit Kerja sehingga pengelolaan kepatuhan menjadi salah satu bentuk disiplin pada setiap aktivitas Perseroan. Fungsi Kepatuhan bersifat pencegahan dan memastikan bahwa semua kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta aktivitas bisnis Perseroan telah sesuai dengan ketentuan dari pihak Otoritas. Di Perseroan aktivitas pelaksanaan program APU dan PPT, pengelolaan sistem whistle blowing serta pemantauan implementasi GCG dikelola oleh Satuan Kerja Kepatuhan. Direktur yang membawahi Kepatuhan berperan dalam menjalankan:  Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan Bank Indonesia, OJK dan peraturan dan ketentuan yang berlaku lainnya, melalui:  Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehatihatian;  Memonitor dan menjaga agar kegiatan usaha Perseroan tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku  Memantau dan menjaga kepatuhan Perseroan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat kepada Bank Indonesia, OJK dan lembaga otoritas lainnya yang berwenang.  Mencegah Direksi agar tidak menjalankan kebijakan atau membuat keputusan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Direktur yang membawahi Kepatuhan secara berkala melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.



Penunjukan Direktur yang membawahi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kaitannya dengan penerapan fungsi kepatuhan, Perseroan telah menjalankan aktivitas sebagai berikut:  Menyediakan sumber daya yang memadai untuk menyelesaikan tugas secara efektif.  Menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dan laporan khusus kepada OJK dan pihak terkait.  Menjalankan training Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme kepada seluruh pegawai Perseroan.  Memantau pelaksanaan proses pengkinian data nasabah.  Menerapkan dan mengkinikan sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.  Selama tahun 2014 Perseroan telah melaporkan Transaksi Keuangan Tunai sejumlah 723 laporan sedangkan Transaksi Keuangan Mencurigakan sejumlah 5 laporan kepada PPATK.  Melakukan kaji ulang terhadap Produk dan Aktivitas Baru sebelum disampaikan kepada OJK serta melakukan compliance checklist untuk memastikan kesiapan beroperasinya kantor baru.  Memonitor pemenuhan komitmen kepada OJK dan Otoritas lainnya. b. Fungsi Audit Internal


9

Direksi telah menjalankan hal-hal sebagai berikut:  Terciptanya struktur pengendalian internal dan berjalannya fungsi audit internal dalam setiap jenjang organisasi.  Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut temuan audit internal Perseroan sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.  Tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit internal Perseroan. Dalam kaitannya dengan Fungsi Audit Internal, Perseroan telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:  Memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), serta:  Menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter);  Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);  Menyusun panduan audit internal.  Kelembagaan SKAI yang independen terhadap satuan kerja operasional.  Melakukan review secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun.  Menyediakan sumber daya manusia di bidang audit dan pengawasan secara memadai. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Perseroan telah menyusun Internal Audit Charter sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Perseroan telah menunjuk Deden Subagja selaku Ketua Unit Audit Internal berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 28 April 2011. Perseroan telah mengangkat Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dan membentuk Internal Audit Charter sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Kantor Pusat Perseroan No. 002/SK-DIR/HR/III/2011 tanggal 9 Maret 2011. Adapun tugas dan tanggung jawab dari Divisi Audit Internal meliputi: 1. Bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, mengatur dan mengarahkan audit intern serta mengevaluasi prosedur yang ada untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran dari Bank akan dapat dicapai secara optimal. 2. Berkewajiban untuk : a. Memberikan laporan audit kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan. b. Mempersiapkan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang akan disampaikan kepada OJK setiap semester yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Dewan komisaris. c. Mempersiapkan segera laporan hasil audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank. Laporan tersebut harus disampaikan kepada OJK oleh Direktur Utama dan Dewan komisaris.

Whistle Blowing System Definisi Whistle Blowing Whistle Blowing adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan Perseroan, maupun pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Perseroan (Pemangku Kepentingan), yang dilakukan oleh karyawan, atau pimpinan organisasi; sehingga perlu diambil tindakan yang tegas atas pelanggaran tersebut. Jenis Pelanggaran

10


Aktivitas pelanggaran dapat terdiri, namun tidak terbatas pada beberapa kategori: 1. Fraud Berkaitan dengan tindakan yang dilakukan secara sengaja yang bertujuan untuk mengambil keuntungan pribadi dengan cara yang melanggar peraturan internal maupun eksternal, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Perseroan baik secara finansial maupun non-finansial. 2. Kesalahan operasional yang signifikan Berkaitan dengan tindakan yang dilakukan secara tidak sengaja atau tidak disadari sehingga mengakibatkan kerugian finansial ataupun non finansial bagi Perseroan. 3. Pelanggaran ketentuan Meliputi semua bentuk pelanggaran terhadap ketentuan internal maupun ketentuan yang berlaku bagi bidang usaha perbankan. 4. Terjadinya benturan kepentingan (conflict of interest) terkait dengan tindakan penyalahgunakan nama, fasilitas atau hubungan baik Perseroan untuk kepentingan pribadi dalam bentuk apapun termasuk penerimaan uang, barang dan fasilitas dari pihakpihak tertentu tanpa seizin dari Manajemen. 5. Tindakan melanggar etika moral Terkait dengan tindakan yang tidak terpuji yang dapat merugikan nama baik Perseroan, sepertik konflik kepentingan, penggunaan data Perseroan, penyalahgunaan aset/inventaris dan lain-lain. 6. Tindakan melanggar hukum pidana maupun hukum perdata ataupun peraturan perundang-undangan lainnya, misalnya pemalsuan tanda tangan pejabat berwenang, penggunaan narkoba, pelecehan, perusakan barang dan lain-lain. 7. Tindakan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, membahayakan keamanan Perseroan, termasuk membahayakan aset pihak ketiga/nasabah. Kategori Whistle Blower/Pelapor Whistle Blower (“Pelapor”), dapat dikategorikan menjadi: 1. Pihak internal, meliputi karyawan pimpinan, karyawan baik karyawan tetap, kontrak maupun outsourcing. 2. Pihak eksternal, meliputi mantan karyawan, vendor, nasabah, konsultan, pihak eksternal lain. Setiap Pelapor diharapkan dapat memberikan bukti berupa data, informasi atau indikasi awal atas terjadinya pelanggaran, sehingga kasus yang dilaporkan dapat ditelusuri dan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Laporan yang masih kurang lengkap akan dimintakan informasi tambahan kepada Pelapor melalui jalur yang aman. Penyelesaian kasus Whistle Blower Laporan Whistle Blower akan diteruskan oleh Whistle Blower Officer ke Internal Audit Bank, secara rahasia tanpa menyebutkan identitas Pelapor sama sekali. Kode Etik & Tanggung Jawab Profesional Sebagai bentuk pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku sekaligus sebagai tanggung jawab kepada masyarakat, nasabah dan pemegang saham untuk memberikan kualitas layanan dengan standar etik dan profesionalisme yang baik, maka Perseroan telah menyusun Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 011/SK/DIR/VII/11 perihal Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional. Hal-hal yang diatur dalam Surat Keputusan tersebut antara lain : 1. 2. 3. 4. 5.

Ketentuan Umum Hubungan Kerja Kepatuhan kepada Regulator Perlindungan terhadap Aset Bank dan Nasabah Kerahasiaan Informasi


11

6. Benturan Kepentingan 7. Pencegahan Suap, Korupsi, Penerimaan Hadiah dan Pemberian Lainnya 8. Komunikasi dengan Publik c. Fungsi Audit Eksternal Selama pemeriksaan oleh Auditor Eksternal telah dilakukan komunikasi dan kerja sama yang baik antara Auditor Eksternal dan pihak Manajemen yang dilakukan secara intensif. Direksi mendukung adanya temuan-temuan yang terkait dengan kebijakan akuntansi, interpretasi standar akuntansi yang berlaku, perkembangan peraturan OJK/BI dan lain-lain. Direksi juga memantau secara aktif tindak lanjut temuan pemeriksaan Auditor Eksternal tersebut sehingga diharapkan temuan serupa tidak terulang dimasa mendatang. Penerapan Fungsi Audit Eksternal telah berjalan sebagaimana mestinya yang dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut: 

Perseroan selalu menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di OJK.



Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Perseroan tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Selama beberapa tahun terakhir, KAP yang ditunjuk untuk mengaudit Perseroan adalah :  Junarto, Tjahjadi BAP (Tahun 2004, 2005 dan 2006).  Kanto, Tony Frans & Darmawan (Tahun 2007).  Tjahjadi, Pradhono & Teramiharja (Tahun 2008 dan 2009).  Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (AAJ Associates) (Tahun 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014).

 

Penunjukan Akuntan Publik dan KAP telah memperoleh persetujuan dan rekomendasi dari Komite Audit. Penugasan pemeriksaan kepada Akuntan Publik telah memenuhi aspek-aspek:  Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk;  Legalitas perjanjian kerja;  Ruang lingkup audit;  Standar profesional akuntan publik; dan  Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.

Akuntan Publik yang ditunjuk telah:  Menyampaikan hasil audit dan management letter kepada Perseroan tepat waktu. 

Mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

D. Penerapan Manajemen Risiko Dan Sistem Pengendalian Intern Pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko dijalankan dengan menjalankan pengelolaan Manajemen Risiko yang sehat, antara lain dengan membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko yang independen, merumuskan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang sesuai, guna menjaga tingkat risiko berada pada batas-batas yang ditetapkan. Risiko yang dikelola Perseroan mencakup 8 jenis risiko, yaitu: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi dan Risiko Stratejik. Perseroan melakukan kaji ulang atas efektivitas sistem Manajemen Risiko secara berkala yang dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko pada tingkatan Direksi serta Komite Pemantau Risiko pada level Dewan Komisaris. Selanjutnya hasil evaluasinya ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Unit terkait lainnya.

12


Dewan Komisaris menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:  Melakukan evaluasi atas tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.  Melakukan evaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Direksi menjalankan penerapan Manajemen Risiko sebagai berikut:  Memastikan kecukupan implementasi SIM dan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit telah dilakukan dengan baik sesuai dengan skala dan kompleksitas usaha Perseroan.  Penyediaan sumber daya secara memadai untuk menyelesaikan tugas pengelolaan risiko.  Meningkatkan kwalitas serta keterampilan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan risiko senantiasa dilakukan secara berkelanjutan. Komite Manajemen Risiko Perseroan mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi:  Menyampaikan rekomendasi atas penyusunan strategi Manajemen Risiko, misalnya risk appetite dan risk tolerance  Melakukan kaji ulang dan analisa atas laporan profil risiko perseroan  Memberikan rekomendasi kerangka kebijakan manajemen risiko kepada Direksi  Melakukan kaji ulang dan analisa atas kecukupan modal dan alokasi modal berdasarkan risiko  Memantau mitigasi risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas  Melakukan kaji ulang atas hal-hal penting lainnya yang perlu dibahas pada Komite Manajemen Risiko Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal Perseroan dilaksanakan melalui aktivitas sebagai berikut:  Penetapan Risk Appetite dan Risk Tolerance (untuk Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Operasional)  Penetapan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko, termasuk kebijakan dan penetapan limit untuk transaksi Devisa.  Melakukan stress test.  Melakukan kaji ulang dan analisa profil risiko Perseroan secara berkala  Melaksanakan kaji ulang dan analisa atas kecukupan modal dan alokasi modal berdasarkan risiko  Melakukan kaji ulang dan evaluasi atas portofolio kredit (mitigasi risiko kredit)  Kaji ulang (review) dan analisa atas produk dan aktivitas baru  Untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko telah dilaksanakan melalui metode yang disesuaikan dengan kompleksitas transaksi Perseroan termasuk sistem informasi manajemen risiko yang memadai.  Seiring dengan telah disetujuinya Bank untuk menjalankan aktivitas sebagai Bank Devisa maka Perseroan telah mempersiapkan segala sarana, infrastruktur maupun SDM yang akan mengelola transaksi valas.  Menerapkan sistem pengendalian intern secara melekat pada setiap unit kerja serta tingkat organisasi. E. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait & Penyediaan Dana Besar Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, mencakup hal-hal sebagai berikut:  Menyusun kebijakan dan prosedur untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar  Laporan berkala perihal penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar telah disampaikan kepada Bank Indonesia secara tepat waktu.  Per 31 Desember 2014, tidak terdapat penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Adapun penyediaan dana kepada 15 debitur inti adalah sebagai berikut: Penyediaan Dana

Debitur


Nominal

13

(Juta Rp) A.

Kepada Pihak Terkait

0

0

B.

Kepada Debitur Inti - Individu

15

814.413

- Group

15

583.264

F. Rencana Strategis Perusahaan Rencana strategis Perseroan disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (Corporate Plan) dan Rencana Bisnis Bank (RBB) sesuai dengan visi dan misi Perseroan. Kedua hal tersebut telah disusun secara realistis, komprehensif, serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank tersebut disusun oleh Direksi dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank disusun dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:  Berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.  Memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.  Memperhatikan prinsip kehati-hatian serta prinsip perbankan yang sehat. Sejalan dengan semakin dinamisnya persaingan bisnis perbankan maka pada tahun 2014 Perseroan telah mempersiapkan sejumlah strategi pengembangan bisnis yang meliputi: 

       



Memperkuat struktur permodalan dengan melakukan penawaran melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) Hal ini telah terlaksana pada tanggal 3 September 2014 Memperkuat infrastruktur untuk menjadi Bank Devisa sehingga dapat memberikan produk dan layanan dalam valuta asing. Membangun kerjasama dengan partner strategis dalam pengembangan jaringan distribusi Penerapan strategi pemasaran yang efisien dan efektif terutama terkait dengan mendorong pertumbuhan nasabah baru Pengembangan inovasi produk dan layanan perbankan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Memperkuat infrastruktur sistem Teknologi Informasi yang mendukung aktivitas operasional Bank seperti e-channel, ATM, internet banking dan mobile banking dan lain-lain. Menyempurnakan kualitas dari aktivitas operasional melalui penyempurnaan/pengadaan prosedur operasi standar yang seiring dengan kompleksitas usahanya Meningkatkan pengelolaan portofolio Treasury guna menjaga net interest margin yang telah ditetapkan Mempercepat pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia untuk pembukaan jaringan distribusi dan meningkatkan kualitas SDM yang ada melalui sertifikasi standar yang diperlukan Menjaga Tingkat Kesehatan Bank dengan memantau dan menjaga faktor-faktor penilaian kesehatan seperti, Profil Risiko, GCG, Rentabilitas dan Permodalan

Dewan Komisaris juga telah melaksanakan aktivitas pengawasan terhadap pelaksanaan Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) secara periodik (semesteran). Hal ini juga terkait dengan masukan dari Dewan Komisaris kepada Direksi mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pencapaian target perusahaan.

G. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Perseroan

14


Perseroan telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank dengan rincian sebagai berikut: Laporan Triwulanan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan telah dimuat melalui Harian Suara Pembaruan, yang berkedudukan sesuai dengan Kantor Pusat Perseroan di Jakarta. Laporan Tahunan 1) Laporan Keuangan Laporan keuangan tahunan telah disampaikan secara tepat waktu kepada Bank Indonesia serta pihak-pihak yang berkepentingan lain. 2) Laporan Non Keuangan Laporan Pelaksanaan GCG telah disampaikan kepada a. Bank Indonesia b. YLKI c. Lembaga Pemeringkat di Indonesia d. Asosiasi Bank-Bank di Indonesia (Perbanas) e. LPPI f. 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan g. 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan. Sekretaris Perusahaan Sesuai ketentuan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada para pemodal, Perseroan yang telah listing di bursa Bank berkewajiban untuk membentuk Sekretaris Perusahaan, yang berperan sebagai penghubung Perseroan dengan pihak investor, pelaku pasar modal, regulator dan para pengamat. Sekretaris Perusahaan berperan sebagai penghubung komunikasi agar berjalan efektif dan memastikan tersedianya informasi untuk berbagai pihak dan berperan sebagai penghubung utama Bank dengan OJK dan publik. Bank telah melaporkan penunjukkan Sekretaris Perusahaan kepada OJK. Saat ini, Perseroan telah memiliki homepage yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi keuangan serta non keuangan Perseroan melalui www.nobubank.com. Selain itu, Perusahaan juga telah menyampaikan laporan dan surat pemberitahuan kepada regulator (BI dan OJK) berkaitan dengan setiap rencana tindakan korporasi maupun aktivitas lainnya yang harus diketahui publik. Berdasarkan Surat Perseroan No. 012/SK/DIR/IV/13 tanggal 10 April 2013 perihal Surat Penunjukkan Sekretaris Perusahaan, Perseroan menunjuk Mario Satrio Wibowo sebagai Sekretaris Perusahaan. Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No.IX.I.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep63/PM/1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, antara lain mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan, memberikan masukan kepada direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan UUPM dan sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan OJK dan masyarakat. Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi :  Kepatuhan Bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban Perseroan sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi perusahaan terbuka, khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJKPengawas Pasar Modal), dan Peraturan Bursa Efek Indonesia.  Komunikasi


15







Bertindak sebagai wakil Manajemen Perseroan dalam komunikasi dengan pihak internal (karyawan) dan pihak eksternal yang terdiri dari regulator, investor, dan media. Kegiatan Perseroan Bertanggung jawab pada perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Perseroan khususnya yang terkait dengan posisi Perseroan sebagai perusahaan terbuka termasuk tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility). Identitas Perseroan Menyusun, mendokumentasikan dan mensosialisasikan hal-hal yang terkait dengan identitas Perseroan dalam sebuah standard yang baku baik kepada internal Perseroan maupun kepada pihak eksternal serta mengelola website Perseroan. Pengelolaan Dokumen Melakukan pengelolaan dokumen Perseroan yang mencakup hal-hal seperti menyimpan dan menjaga kerahasiaannya, terutama yang berhubungan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya, identitas Perseroan sebagai perusahaan publik, kegiatan Perseroan dan aktivitas Manajemen Perseroan.

2. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi Penjelasan atas Kepemilikan saham dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor di Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, serta Perusahaan lain adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Semua Anggota Komisaris tidak memiliki saham baik pada Perseroan, atau Lembaga Keuangan Bukan Bank lain maupun di perusahaan lainnya yang mencapai 5% atau lebih. Direksi Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham baik di Perseroan, atau Lembaga Keuangan Bukan Bank lain maupun perusahaan lainnya yang mencapai 5% atau lebih. 3. Hubungan Keuangan Dan Hubungan Keluarga Semua anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga, baik antar anggota, antar anggota Dewan Komisaris dengan Direksi serta Pemegang Saham Pengendali Perseroan. 4. Kebijakan Renumerasi Dan Fasilitas Lain Yang dimaksud dengan paket/kebijakan remunerasi dan jenis fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain meliputi: a) Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (benefit), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya; dan b) Fasilitas lain dalam bentuk natura/non-natura yakni penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki. Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut: Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun yang diterima secara tunai Di atas Rp. 2 miliar

Jumlah Komisaris

Jumlah Direksi

Di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar Di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 2 miliar Rp. 500 juta ke bawah

16

1 3

3


Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2014 adalah sebagai berikut:

No.

1

2

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, termasuk fasilitas lain dalam bentuk non natura). Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dsb.) a. Dapat memiliki b.

Tidak dapat memiliki Total

Jumlah Diterima dalam 1 Tahun (Juta Rp) Dewan Komisaris Direksi 3

742,9

4

1.917,5

-

-

-

-

-

-

-

-

3

742,9

4

1.917,5

5. Shares Option Anggota Dewan Komisaris, Dewan Direksi, serta Pejabat Eksekutif Perseroan tidak memiliki shares option atau opsi untuk membeli saham yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Perseroan, dan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

Keterangan/ Nama

Jumlah saham yang dimiliki (lembar saham)

Nihil

Nihil

Jumlah Opsi Yang telah Yang diberikan dieksekusi (lembar saham) (lembar saham) Nihil Nihil

Harga Opsi

Jangka Waktu

Nihil

Nihil

6. Rasio Gaji Tertinggi Dan Terendah Kriteria yang digunakan dalam perhitungan rasio yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1) Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perseroan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. 2) Pegawai adalah pegawai tetap Perseroan sampai batas pelaksana. 3) Yang dihitung dalam perhitungan rasio adalah gaji atau jumlah yang diterima per bulan. Dengan mempertimbangkan kriteria tersebut diatas, rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan persentase adalah sebagai berikut: a) b) c) d)

Rasio Rasio Rasio Rasio

gaji gaji gaji gaji

pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 1.929% Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 167%. Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 200%. Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 116%.

7. Jumlah Penyimpangan Internal(Fraud) Perseroan menyadari bahwa pada setiap aktivitas bisnis selalu terdapat potensi tindakan kecurangan atau penyimpangan (fraud). Tindakan tersebut tentunya akan menyebabkan terjadinya kerugian dan pada sisi yang lain juga berdampak pada reputasi Perseroan, terutama apabila dikaitkan bahwa Perseroan merupakan perusahaan publik. Berkaitan dengan hal ini maka Bank senantiasa melaksanakan sosialisasi/ training mengenai: 

Kesadaran akan Risiko Operasional


17

  

Penerapan Strategi Anti Fraud Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (whistle blower) Tindakan Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Kerja

Pada bagian lain, Perseroan juga telah membuat mekanisme penanganan whistle blower. Dengan adanya pedoman dan mekanisme ini diharapkan mampu menjadi alat mitigasi awal untuk mencegah terjadinya fraud. Selama tahun 2014, tidak terdapat penyimpangan internal yang dilakukan baik oleh pengurus, pegawai tetap, maupun oleh pegawai tidak tetap terkait dg proses kerja dan kegiatan operasional yang mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan secara signifikan (dengan dampak penyimpangan serta kerugiannya lebih dari Rp 100.000.000). Jumlah kasus yang dilakukan oleh

Internal Fraud Nihil

8.

Pengurus Tahun Tahun Sebelumnya Berjalan -

Pegawai Tetap Tahun Tahun Sebelumnya Berjalan -

Pegawai Tidak Tetap Tahun Tahun Sebelumnya Berjalan -

Permasalahan Hukum

Sepanjang tahun 2014, tidak terdapat permasalahan hukum perdata dan pidana yang sedang dihadapi maupun yang telah diajukan melalui proses hukum. Jumlah

Permasalahan Hukum

Perdata

Pidana

Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hUkum yang tetap)

-

-

Dalam Proses Penyelesaian

-

-

Nihil

Nihil

Total

9. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan Selama periode tahun 2014, tidak terdapat suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan di Perseroan.

No.

Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan

Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan

Jenis Transaksi

Nilai Transaksi (Juta Rp)

Keterangan

Nihil

-

-

-

-

10. Buy Back SharesDan Obligasi Perseroan Selama periode tahun 2014, tidak terdapat transaksi buy back shares atau buy back obligasi yaitu upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan Perseroan dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut. 11. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik Dan Sosial Selama periode tahun 2014, Perseroan tidak pernah memberikan dana untuk kegiatan politik. Adapun pemberian dana untuk kegiatan sosial jumlahnya relatif tidak material.

18


12. Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance Penilaian sendiri (self assessment) pelaksanaan Good Corporate Governance dilakukan dengan mempertimbangkan 3 (tiga) unsur yang meliputi: governance structure berupa penilaian kecukupan struktur dan infrastruktur, seperti pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris dan Komite serta penanganan benturan kepentingan, telah dijalankan sesuai dengan ketentuan. Governance process yang menilai efektifitas pelaksanaan prinsip GCG, seperti penyajian Laporan Keuangan dan perbaikan faktor rentabilitas perlu lebih disempurnakan sedangkan governance outcome yang menilai kualitas outcome dalam memenuhi harapan stakeholder, seperti penyempurnaan perangkat organisasi, penerapan budaya kepatuhan dan budaya risiko, penerapan sistem pengendalian interen maupun kinerja keuangan Bank akan terus diupayakan untuk ditingkatkan. Berdasarkan hasil self assessment yang telah dijalankan maka pelaksanaan GCG yang mencakup aspek kualitatif dan kuantitatif telah dilaksanakan Bank dengan Cukup Baik.


19

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance 2014

Recommend Documents