Laporan Akhir Proyek

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

Proyek Pengembangan IKM melalui Peningkatan Penyediaan Layanan di Indonesia

Laporan Akhir Proyek

Juni 2016

Japan International Cooperation Agency (JICA) KRI International Corp. UNICO International Corporation

IL JR 16-042

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

Proyek Pengembangan IKM melalui Peningkatan Penyediaan Layanan di Indonesia


Juni 2016

Japan International Cooperation Agency (JICA) KRI International Corp. UNICO International Corporation

Wilayah/ Industri Sasaran Proyek Wilayah

Industri Sasaran

Industri fesyen Ulos (kain tenun dari Batak)

Kab. Samosir di Provinsi Sumatera Utara

Contoh produk

Kunjungan pemasaran ke pembeli potensial

Industri logam (komponen kapal)

Kab. Tegal di Provinsi Jawa Tengah

Konsultasi teknis prototipe

Produk tersertifikasi dikirim ke pembeli

Industri pengolahan kakao

Industri mebel rotan

Uji produksi olahan kakao

Kunjungan audit proses manufaktur

Kota Palu dan sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah

Industri pengolahan aloe

Kota Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat

Pameran promosi produk

Workshop pengolahan aloe

Industri alas kaki

Kota Mojokerto di Provinsi Jawa Timur

Workshop pembuatan alas kaki

Desainer ternama tertarik dengan produk

Proyek Pengembangan IKM melalui Peningkatan Penyediaan Layanan di Indonesia Laporan Akhir Proyek Daftar Isi

Wilayah/ Industri Sasaran pada Proyek I. Informasi Umum Proyek I.1 Negara I.2 Nama Proyek I.3 Durasi Proyek I.4 Latar Belakang I.5 Tujuan Umum dan Tujuan Proyek I.5-1 Tujuan Proyek I.5-2 Output dan Kegiatan yang Diharapkan dalam Proyek I.6 Lembaga Pelaksana (Counterparts) I.7 Informasi Proyek Lainnya (fase dan industri sasaran) II. Hasil Proyek II.1 Hasil Proyek II.1-1 Input dari Pihak Jepang (1) Mobilisasi tenaga ahli (2) Biaya lokal (3) Pengadaan perlengkapan kantor (4) Pelatihan (studi banding) di Jepang (5) Kesempatan pelatihan lain di Jepang selama Proyek II.1-2 Input dari Pihak Indonesia (1) Counterpart (C/P) (2) Pembiayaan lokal (3) Kantor dan fasilitas lain untuk Proyek II.1-3 Kegiatan Proyek (1) Kegiatan untuk Output-1 (2) Kegiatan untuk Output-2 (3) Kegiatan untuk Output-3 (4) Kegiatan umum II.2 Pencapaian Proyek II.2-1 Output dan Indikator (1) Pencapaian Output-1 (2) Pencapaian Output-2 (3) Pencapaian Output-3 II.2-2 Pencapaian Tujuan Proyek dan indikator II.3 Modifikasi PDM II.4 Lainnya II.4-1 Hasil terkait Lingkungan dan Sosial II.4-2 Hasil terkait Gender/ Perdamaian/ Pengurangan Kemiskinan III. Hasil Review Bersama III.1 Hasil Review berdasarkan Kriteria Evaluasi DAC III.1-1 Relevansi III.1-2 Efektivitas III.1-3 Efisiensi

1 1 1 1 2 2 3 3 4 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8 10 13 15 16 16 16 18 19 20 21 22 22 22 23 23 23 24

III.1-4 Dampak III.1-5 Keberlanjutan III.2 Faktor Kunci yang Mempengaruhi Implementasi dan Hasil III.2-1 Faktor Pendukung III.2-2 Faktor Penghambat III.3 Evaluasi Hasil Manajemen Resiko Proyek III.4 Pelajaran IV. Untuk Pencapaian Tujuan Umum setelah Proyek Selesai IV.1 Prospek untuk Mencapai Tujuan Umum IV.1-1 Tujuan Umum-1 IV.1-2 Tujuan Umum-2 IV.2 Rekomendasi bagi Pihak Indonesia untuk Mencapai Tujuan Umum IV.3 Rencana Monitoring sejak Akhir Proyek hingga Evaluasi Ex-Post

Lampiran-1: Lampiran-2: Lampiran-3: Lampiran-4: Lampiran-5: Lampiran-6: Lampiran-7: Lampiran-8: Lampiran-9: Lampiran-10: Lampiran-11: Lampiran-12: Lampiran-13: Lampiran-14:

25 26 27 27 27 28 28 30 30 30 31 31

Record of Discussions Matriks Desain Proyek (PDM; awal dan revisi) Revisi Rencana Operasional (yang direncanakan dan aktual) Berita acara serah terima barang kantor Rencana studi banding ke Jepang dan daftar peserta Daftar counterpart yang terlibat dalam Unit Pelaksana Proyek (PIU) dan Kelompok Kerja Daerah (Pokja) Rencana Aksi Industri Lokal dan industri sasaran awal Rincian output/ pencapaian fasilitasi Rencana Aksi Industri Lokal oleh wilayah/ industri sasaran Surat penawaran mengenai penerapan model fasilitasi SMIDeP Daftar Disperindag Provinsi yang berminat untuk berpartisipasi dalam tahap penerapan model fasilitasi SMIDeP berbasis petunjuk Surat permohonan konfirmasi kesediaan sebagai calon sasaran penerapan model fasilitasi SMIDeP (kepada pemerintah daerah yang berminat) Minutes of Meeting dari Komite Koordinasi Bersama (JCC; pertama, kedua, ketiga) dan mid-term monitoring Minutes of Meeting dari Komite Koordinasi Bersama (JCC) terakhir Daftar produk (Petunjuk, Buku Panduan)

Proyek Pengembangan IKM melalui Peningkatan Penyediaan Layanan


LAPORAN AKHIR PROYEK

I.

Informasi Umum Proyek

I.1

Negara

Republik Indonesia I.2

Nama Proyek

Proyek Pengembangan IKM melalui Peningkatan Penyediaan Layanan di Indonesia I.3

Durasi Proyek

Rencana : dari April 2013 sampai Februari 2016 Aktual

: dari April 2014 sampai April 2016

Durasi proyek diperpanjang selama satu bulan, karena salah satu kegiatan Proyek, seminar nasional, dilaksanakan mengikuti jadwal counterpart untuk menyelenggarakan rapat koordinasi nasional Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah, Kementerian Perindustrian. I.4

Latar Belakang

Indonesia telah mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional lima tahunan, berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-2025). Mengikuti landasan kebijakan pembangunan tersebut, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyusun Rencana Strategis (RENSTRA, 2010-2014) untuk mempromosikan klaster industri dan pengembangan industri lokal yang didukung oleh Peraturan Presiden No. 28, 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional yang diterbitkan pada bulan Mei 2008 sebagai pedoman untuk pengembangan industri, termasuk pengembangan industri kecil dan menengah (IKM). Kebijakan dasar Kemenperin untuk pengembangan perindustrian terdiri dari dua pilar berikut: i) Pendekatan Top-down (pengembangan klaster industri), di mana Kemenperin memilih industri - industri prospektif dan memimpin perencanaan dan penerapan rencana aksi; dan ii) Pendekatan Bottom-up (industri prioritas/ pengembangan kompetensi inti), di mana pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota mengidentifikasi sumber daya lokal, serta menyusun dan menerapkan rencana aksi guna meningkatkan nilai tambah sumber daya dan komersialisasinya. Di bawah kebijakan dan program tersebut, JICA melakukan studi rencana induk berjudul “Penguatan Klaster (SENTRA) IKM (2009-2010)” berdasarkan permintaan Pemerintah Indonesia. Studi ini merekomendasikan pengembangan IKM (klaster) yang efektif melalui, i) pendirian sistem pengembangan IKM tidak hanya di tingkat pemerintah pusat, tetapi juga di tingkat daerah dengan cara yang tepat, ii) diseminasi konsep pengembangan klaster, dan iii) penempatan fasilitator praktis. Ketersediaan dukungan/ layanan untuk pengembangan IKM juga disampaikan dalam studi ini; pemerintah pusat/ daerah dan penyedia layanan lainnya menawarkan berbagai dukungan/ layanan bagi IKM. Di sisi lain, hasil studi mengindikasikan bahwa dukungan secara umum direncanakan dan diimplementasikan berdasarkan pertimbangan dan prosedur dari sisi penyedia. Kemudian, IKM sebagai

1



penerima manfaat dukungan tidak mengenali apa dan kapan dukungan tersedia, mengakibatkan infleksibilitas penyediaan layanan terhadap kebutuhan IKM. Dengan kata lain, dukungan untuk IKM mengalami masalah dalam hal penyediaan. Permintaan dari IKM untuk dukungan tumbuh, membutuhkan diskusi, persiapan dan pengadaan dukungan yang sesuai oleh penyedia layanan terkait kebutuhan IKM. Sehingga, perbaikan dan peningkatan mekanisme penyediaan layanan tersebut dianggap penting. Dalam situasi ini, Pemerintah Indonesia meminta Pemerintah Jepang untuk menyediakan proyek kerja sama teknis dengan Kementerian Perindustrian sebagai counterpart utama. Catatan Diskusi 1 (R/D) telah disetujui bersama pada bulan Desember 2012 untuk mencapai tujuan-tujuan yang dideskripsikan berikut. I.5

Tujuan Umum dan Tujuan Proyek

I.5-1

Tujuan Proyek

Proyek ini bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan IKM/ industri lokal di industri/ wilayah sasaran melalui peningkatan dan penguatan mekanisme untuk berdiskusi, menyiapkan dan menyediakan dukungan/ layanan secara efisien (platform penyediaan layanan). Selain itu, pengembangan IKM/ industri lokal melalui platform akan dijadikan sebagai "model kerja" di wilayah lain, berdasarkan pelajaran/ pengalaman di industri dan wilayah sasaran. Tujuan umum dan output yang diharapkan dari Proyek ini adalah sebagai berikut: Tujuan Umum

Produksi dan daya saing IKM di daerah sasaran meningkat, dan model pengembangan IKM yg dibentuk berbasis service delivery platform yg efisien (“the model”) dipraktekkan di daerah lain.

Tujuan Proyek

Persiapan utk disseminasi model utk pengembangan IKM berbasis service delivery platform yg efisien dilaksanakan di Kemenperin.

Platform utk service delivery yg efisien disediakan sbg fondasi Output 1 pengembangan IKM di masing2 daerah sasaran.

Model utk pengembangan IKM dibentuk berdasarkan pengalaman Output 3 dan pelajaran yg didapatkan melalui kegiatan Output 1 & 2 utk diterapkan di daerah lain.

Daya saing IKM sasaran di masing2 Output 2 daerah sasaran diperkuatkan dengan service delivery yg efisien.

Gambar I.5.1 Tujuan Proyek

1 1

Lihat Lampiran 1 untuk R/D Lihat Lampiran 2 untuk PDM awal dan revisi.

2



I.5-2

Output dan Kegiatan yang Diharapkan dalam Proyek

Sesuai dengan output yang diharapkan pada Proyek, kegiatan Proyek dirangkum sebagai berikut. Kedua Project Design Matrix 2 (PDM) dengan indikator terverifikasi yang asli dan revisi disampaikan dalam lampiran. Tabel I.5.1

Kegiatan proyek untuk setiap output

No. Kegiatan Output-1: Pembentukan platform bagi pengembangan industri lokal Platform penyediaan layanan yang efisien disusun sebagai dasar pengembangan IKM di setiap wilayah sasaran. 1-1: Membentuk Unit Pelaksana Proyek (PIU) yang diorganisir oleh Ditjen IKM di Kemenperin untuk mengelola Proyek secara keseluruhan. 1-2: Membentuk POKJA di setiap wilayah sasaran guna mengkoordinasikan kegiatan pengembangan IKM dalam mengelola Proyek secara keseluruhan. 1-3: Meninjau dan memetakan lembaga dan layanan pengembangan IKM yang tersedia saat ini oleh berbagai wadah dan penyedia layanan di setiap wilayah sasaran. 1-4: Menetapkan sistem untuk memastikan penyediaan layanan yang efisien bagi IKM. 1-5: 1-6: 1-7: 1-8:

Menugaskan dan melatih pegawai penanggung jawab di pemerintah daerah yang memfasilitasi layanan oleh lembaga pemerintah daerah/ pusat dan penyedia layanan swasta untuk IKM. Membuat Direktori Layanan (web) untuk memperkenalkan layanan dukungan IKM oleh lembaga pemerintah dan swasta. Memfasilitasi dan mendukung kegiatan POKJA di setiap wilayah sasaran. * Dianggap sama dengan kegiatan 2-4 untuk Output-2. Memantau situasi penyediaan layanan di setiap wilayah sasaran.

Output-2: Pengoperasian platform bagi pengembangan industri lokal Daya saing IKM sasaran di setiap wilayah sasaran diperkuat dengan penyediaan layanan yang efisien. 2-1: Melaksanakan rapat POKJA rutin di setiap wilayah sasaran. 2-2: Menganalisis permasalah dan kebutuhan rantai nilai serta hubungan industri dari IKM sasaran di setiap wilayah sasaran. 2-3:

Mengidentifikasi tujuan, tugas dan kegiatan pengembangan IKM sasaran berdasarkan hasil analisis yang dilakukan di atas. 2-4: Melaksanakan kegiatan yang telah diidentifikasi dengan menggunakan mekanisme penyediaan layanan yang telah ditingkatkan. 2-5: Menganalisis dan mengevaluasi hasil kegiatan pengembangan IKM sasaran oleh POKJA di setiap wilayah. Output-3: Pembuatan model pengembangan IKM Model pengembangan IKM dibuat berdasarkan pengalaman dan pelajaran yang diperoleh melalui pelaksanaan kegiatan untuk Output-1 dan 2 agar dapat diaplikasikan ke wilayah lain. 3-1: 3-2: 3-3: 3-4: 3-5:

I.6

Menganalisis dan mengevaluasi pengalaman yang diperoleh melalui Kegiatan dibawah Output-1 dan 2 ditiap wilayah. Mengidentifikasi konten dan faktor-faktor yang membentuk model agar dapat diadaptasikan ke wilayah lain. Mengembangkan panduan sebagai materi referensi bagi wilayah lain guna mereplikasi dan melaksanakan model Menyelenggarakan lokakarya guna mensosialisasikan model tersebut kepada pemangku kepentingan lain. Memfasilitasi pengaturan anggaran yang diperlukan sebagaimana juga memformulasikan program guna merespon adanya kemungkinan permintaan dari pemerintah provinsi lain diluar wilayah sasaran.

Lembaga Pelaksana (Counterparts)

Lembaga-lembaga pelaksana, termasuk Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian sebagai counterpart utama pada tingkat pusat, dan pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota (khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Koperasi & UMKM) sebagai counterparts utama di tingkat regional (di wilayah sasaran).

3



I.7

Informasi Proyek Lainnya (fase dan industri sasaran)

Proyek ini terbagi menjadi Fase I (April 2013 - Juli 2014) dan Fase II (September 2014 - Maret 2016). Dalam Fase I, struktur pelaksana Proyek telah dibentuk (pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) dan penempatan fasilitator untuk POKJA) untuk industri/ wilayah sasaran, dengan kegiatan/ layanan dukungan yang tersedia bagi pengembangan IKM telah disurvei. Sebagai hasilnya, platform penyedia layanan (dalam konteks Proyek ini adalah platform bagi pengembangan industri lokal) telah dibentuk untuk industri sasaran Fase I. Kemudian, Tim Tenaga Ahli mendukung POKJA dalam menjalankan diagnosis bagi industri sasaran, merumuskan Rancana Aksi, dan memulai pelaksanaan/ pengawasan Rencana Aksi melalui pengoperasian dan penggunaan platform. Tabel I.7.1 Wilayah/ industri sasaran dalam pelaksanaan Fase I Wilayah/ Provinsi

Industri, Kabupaten/ Kota

Posisi Kebijakan

Wilayah I: Sumatera Utara

Industri fesyen Ulos (kain tenun khas Batak) Kabupaten Samosir

Ditetapkan sebagai klaster industri prioritas dalam sektor fesyen (oleh Ditjen IKM Kemenperin) dan kompetensi inti daerah (oleh Kabupaten Samosir).

Wilayah II: Jawa Tengah

Industri logam berfokus pada komponen kapal Kabupaten Tegal

Ditetapkan sebagai kompetensi inti daerah (oleh Kabupaten Tegal) * Di antara beragam produk logam di kabupaten ini, Kemenperin dan Tim Tenaga Ahli mempertimbangkan relevansinya untuk fokus pada satu yang memiliki posisi kebijakan yang kuat oleh pemerintah daerah.

Wilayah III: Sulawesi Tengah

Industri pengolahan kakao, Industri mebel rotan Tidak ada kab/kota tertentu, tapi difokuskan di Kota Palu dan kabupaten sekitarnya

Pengolahan kakao: Ditetapkan sebagai industri unggulan provinsi (oleh Sulawesi Tengah). Rotan: Ditetapkan sebagai kompetensi inti daerah (oleh Kota Palu) dan didukung sebagai industri prioritas melalui surat keputusan gubernur.

Keterangan: Industri atau komoditas unggulan ditetapkan sebagai industri unggulan daerah oleh pemerintah provinsi dan sebagai kompetensi inti oleh kabupaten/ kota. Kebijakan Industri Nasional (Mei 2008) membutuhkan setiap pemerintah daerah untuk merancang dan mempersiapkan/ melaksanakan Peta Panduan untuk pengembangan industri dengan pendekatan bottom-up.

Di Fase II, POKJA/ fasilitator terus mengoperasikan dan memperkuat platform, dengan demikian memfasilitasi pelaksanaan Rencana Aksi untuk industri sasaran dari Fase I. Pada awal Fase II, industri/ wilayah sasaran tersebut untuk pembentukan dan pengoperasian platform ditambahkan berdasarkan rekomendasi dari Ditjen IKM. Untuk industri/ wilayah sasaran baru, kegiatan Proyek yang dipraktekkan dalam paruh pertama Fase I akan diulangi. Sementara itu, direktori layanan telah diperbarui (untuk mencakup wilayah tambahan) dan diperbaiki lebih lanjut. Tabel I.7.2 Wilayah/ industri tambahan pada Fase II Wilayah/Provinsi

Industri, Kabupaten/ Kota

Posisi Kebijakan

Wilayah I: Kalimantan Barat

Industri pengolahan aloevera Kota Pontianak

Ditetapkan sebagai komoditas sasaran dari program One-Village One-Product (OVOP) (oleh Ditjen IKM dari Kemenperin)

Wilayah II: Jawa Timur

Industri alaskaki Kota Mojokerto

Ditetapkan sebagai kompetensi inti daerah (oleh Kota Mojokerto)

Pada paruh akhir Fase II, hasil kegiatan Proyek dievaluasi. Berdasarkan pelajaran yang dipelajari dari evaluasi, petunjuk teknis sebagai referensi model kerja untuk pengembangan IKM (industri lokal) akan dibuat. Tim Tenaga Ahli akan membantu Kemenperin menyebarkan model ini ke wilayah lain.

4



II.

Hasil Proyek

II.1

Hasil Proyek

II.1-1 Input dari Pihak Jepang (1)

Mobilisasi tenaga ahli

Jumlah total waktu penugasan Tenaga Ahli mencapai sebesar 49.94 bulan selama Fase I. Pada Fase II, waktu penugasan sebesar 51.33 bulan dialokasikan kepada Tenaga Ahli. Tenaga Ahli telah dimobilisasi secara fleksibel sesuai dengan jadwal kegiatan Proyek. Seperti yang ditunjukkan pada tabel perbandingan untuk penugasan tenaga ahli (Rencana Operasi yang telah direvisi 3). Chief Advisor dan Koordinator Proyek mendukung kegiatan PIU termasuk dalam pembuatan model kerja dan penyiapan petunjuk teknis untuk fasilitasi industri lokal. Sementara itu, aktivitas POKJA difasilitasi dan dibimbing oleh masing-masing tenaga ahli yang bertanggung jawab untuk setiap wilayah (dibagi kedalam Wilayah I: Sumatera/ Kalimantan, Wilayah II: Jawa/ Bali, dan Wilayah III: Wilayah Timur). Kemudian, konsultan lokal (yang juga mendampingi aktivitas PIU dan POKJA/ fasilitator) ditempatkan di setiap tempat kerja daerah/ industri sasaran dalam rangka semakin memperkuat pendampingan ke/ komunikasi dengan C/P terkait, dan didukung oleh konsultan nasional yang bertempat di kantor pusat. (2)

Biaya lokal (penting dalam kegiatan Proyek)

Selain Tenaga Ahli, input lain dari Tim Tenaga Ahli termasuk pada biaya operasional lokal untuk membiayai kegiatan fasilitasi untuk pengembangan industri sasaran di lapangan. Biaya operasional lokal selama Fase I yang ditanggung oleh Tim Tenaga Ahli adalah sebesar JPY 17.2 juta (tidak termasuk sub-kontrak survei profil lembaga dukungan senilai JPY 4.0 juta). Di antara biaya operasional lokal selama Fase I (sebagian besar merupakan biaya konsultan nasional/ lokal, sewa mobil, perjalanan dengan pesawat/ kereta api), dukungan anggaran untuk kegiatan dukungan yang difasilitasi oleh POKJA bernilai JPY 1.7 juta untuk seluruh industri sasaran. Biaya operasional lokal selama Fase II diestimasi mencapai JPY 26.1 juta, meningkat dari Fase I karena adanya tambahan wilayah/ industri sasaran. Dari total biaya tersebut, JPY 1.8 juta akan dialokasikan sebagai dukungan anggaran untuk mendukung kegiatan dukungan yang difasilitasi oleh POKJA. (3)

Pengadaan perlengkapan kantor (penting dalam kegiatan Proyek)

Pengadaan perlengkapan kantor berikut dilakukan sesuai rencana awal pada Fase I 4. Tidak ada pengadaan perlengkapan kantor yang dijadwalkan selama periode Fase II. Tabel II.1.1 Nama Komputer desktop MS Office Printer laser warna Mesin fotokopi multi-fungsi Mesin tel/fax Printer multi-fungsi Printer multi-fungsi Printer multi-fungsi

Pengadaan Perlengkapan Proyek

Tipe/Merek Lenovo H520-3216 Canon Laser Shot LBP9100Cdn Ricoh Aficio MP2000L2 Panasonic, KX-FT503CX-W Canon MP237 Epson L210 Canon MG3170

Jumlah 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

Keterangan Dalam kondisi yang baik. Idem Idem Idem Idem (Wil. I) Idem (Wil. II) Idem (Wil. III)

Keterangan: Daftar ini tidak termasuk barang habis pakai. 3 4

Lihat Lampiran-3 revisi Rencana Operasi. Perlengkapan ini dialihkan ke Ditjen IKM setelah Proyek selesai melalui Memo Pengalihan Perlengkapan pada Lampiran 4.

5



(4)

Pelatihan (studi banding) di Jepang

Tim Tenaga Ahli telah mengatur pelatihan untuk counterpart dalam mempelajari kebijakan dan program dukungan untuk industri lokal/ IKM di Jepang selama dua minggu tanggal 13-24 Januari 2014. Misi pelatihan (studi banding) dipimpin oleh Sekretariat Ditjen IKM yang terdiri dari 14 anggota 5 dari PIU dan POKJA. Peserta mengunjungi i) Perfektur Ehime untuk belajar mengenai kebijakan dan program dukungan unt industri lokal/ IKM, ii) Organization for SME & Regional Innovation (SMRJ) di Tokyo untuk mempelajari program nasional dan peran dalam pengembangan industri regional, dan iii) belajar metode regional/ product branding, seperti yang ditunjukan pada rencana perjalanan dibawah. Pelatihan ini pada khususnya bertujuan untuk mempelajari skema dukungan yang dipersiapkan oleh pemerintah Jepang dan SMRJ, dan bagaimana mereka dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan IKM/ industri lokal. Tabel II.1.2 Hari Hari 1 Hari 2 Hari 3 Hari 4 Hari 5 Hari 6 Hari 7 Hari 8 Hari 9 Hari 10

(5)

Rencana Perjalanan (ringkasan)

Lembaga/ tempat yang dikunjungi Kantor Pusat JICA (courtesy visit) Pemerintah Provinsi Ehime, Departemen Ekonomi dan Tenaga Kerja Yayasan Pengembangan Industri Lokal Ehime, Pusat Ristek Industri Ehime, Univ. Ehime Pusat Pengembangan Industri Lokal Imabari, Asosiasi Industri Towel Imabari, Asosiasi yang terkait industri komponen kapal Pusat Perdagangan Produk Agro (Fresh Park KaRaRi), Museum Kerajinan Tekstil Hari kosong SMRJ Kuliah mengenai product/regional branding Toko Antenna Ehime, Toko untuk produk khas lokal Kantor Pusat JICA (pelaporan), Kedutaan Besar Indonesian (Atase Perindustrian) di Tokyo

Kota Tokyo

Ehime

Tokyo

Kesempatan pelatihan lain di Jepang selama Proyek

Sejak dimulainya Proyek, JICA telah menyediakan delapan (8) kesempatan pelatihan di Jepang pada topik terkait pengembangan IKM dan fasilitasi berikut. Ditjen IKM dan Direktorat Jenderal Kemenperin telah menominasi dan mengirim staf mereka maupun staf pemerintah daerah di wilayah sasaran untuk kesempatan ini. Tabel II.1.3

Daftar kesempatan pelatihan JICA yang telah dihadiri

Nama Pelatihan Kebijakan Pengembangan UKM Dukungan Keuangan dan Teknis untuk Promosi UKM Pengembangan dan Promosi UKM Merchandize Branding/Marketing dengan Menggunakan Sumber Daya Lokal Manajemen Korporat Praktis untuk Perbaikan Produktivitas melalui metode KAIZEN/ Pengendalian Mutu Memperkuat BDS untuk Promosi Industri Kebijakan Pengembangan UKM Merchandize Branding/ Pemasaran dengan Memanfaatkan Sumber Daya Lokal 5

Aug. ~ Sep. ‘14 Oct. ~ Nov. ‘14 Nov. ‘14 Nov. ~ Des. ‘14

Jumlah Peserta 2 2 14 1

Jan. ~ Mar. ‘15

1

JICA Tokyo

Jan. ~ Feb. ‘15 Feb. ~ Mar. ‘15 Jul.~Aug. ‘15

2 2 1

JICA Chubu JICA Shikoku JICA Okinawa

Periode

Institusi Pelatihan JICA Kansai JICA Kansai JICA Shikoku JICA Chubu

Lihat lampiran-5 untuk rencana perjalanan dan daftar peserta. Peserta termasuk dua observator yang partisipasinya dibiayai oleh Ditjen IKM. Dua observator bergabung sebagai bagian dari pelatihan terutama di Ehime dari 14-18 Januari.

6



II.1-2 Input dari Pihak Indonesia (1)

Counterpart (C/P)

Komite Koordinasi Bersama (JCC) terdiri dari Ditjen IKM sebagai anggota inti, Direktorat Jenderal yang terkait di Kemenperin dan Kementerian terkait, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesa dan Bank Indonesia (BI). Unit Pelaksana Proyek (PIU), yang sebagian besar terdiri dari pegawai Ditjen IKM, dibentuk sebagai C/P pada tingkat pusat dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) dari Ditjen IKM di bulan Juni 2013. Tim Tenaga Ahli menyarankan PIU terdiri dari satu tim untuk setiap wilayah sasaran dan kegiatan utama (direktori layanan, pengembangan kapasitas) dibawah pengawasan Ditjen IKM dan Direktur setiap wilayah. PIU kemudian direvisi dengan penerbitan SK dari Ditjen IKM di bulan Mei 2015 sehingga tim kerja untuk salah satu kegiatan proyek (pembentukan model kerja/ petunjuk teknis untuk pengembangan industri lokal) itu baru dirumuskan. Struktur dan anggota dari PIU yang ditunjukan dibawah ini melibatkan 37 C/P selama Proyek berjalan.

Gambar II.1.1

Struktur Revisi PIU-Kemenperin

Di tingkat daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota (terutama Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Koperasi dan UMKM), asosiasi industri terkait, lembaga keuangan, universitas dan lembaga layanan yang terkait (lembaga dukungan) membentuk POKJA untuk setiap industri sasaran sebagai C/P daerah. Dalam proyek ini, enam (6) POKJA telah dibentuk untuk industri sasaran Fase I dan II dengan penerbitan SK dari setiap kepala pemerintah daerah. Secara keseluruhan, 82 C/P daerah sebagian besar telah ikut serta selama Proyek berlangsung. Kedua POKJA untuk industri pengolahan kakao dan mebel rotan di Sulawesi Tengah secara resmi dibentuk sebagai kelompok kerja dibawah Tim Koordinator untuk Pengembangan Industri Lokal yang sebelumnya sudah dibentuk oleh Pemerintah Provinsi pada tahun 2012 (yang terdiri dari 14 pegawai). Daftar C/Ps yang terlibat dalam PIU dan POKJA dapat dilihat pada Lampiran 6. 6

Lihat Lampiran-6 untuk daftar C/Ps dalam PIU dan POKJA.

7



(2)

Pembiayaan lokal (penting untuk mobilisasi C/P pada Proyek)

Terkecuali biaya perjalanan jika C/P daerah diundang untuk menjalani pelatihan fasilitasi di Jakarta, seluruh biaya perjalanan dan honorarium untuk mobilisasi C/P ditanggung oleh pihak Indonesia. Perlu dicatat bahwa sebagian besar kegiatan dukungan yang difasilitasi POKJA untuk industri sasaran telah dibiayai oleh pihak Indonesia, kecuali untuk kegiatan dukungan yang dijadwalkan pada tahap awal fasilitasi (berbagi dengan dana dari Tim Tenaga Ahli, tetapi untuk sebagian kecil). (3)

Kantor dan fasilitas lain untuk Proyek

Proyek berlokasi di kantor pusat dan lima kantor daerah di wilayah sasaran Proyek. Kantor pusat berlokasi di Ditjen IKM, yang merupakan kantor sebagian besar anggota PIU. Setiap kantor daerah diatur dalam premis Dinas Perindustrian & Perdagangan, yang memimpin POKJA. II.1-3 Kegiatan Proyek C/P bersama dengan Tim Tenaga Ahli telah bekerja sama di kegiatan Proyek untuk Output-1: Persiapan platform penyediaan layanan (pembentukan platform untuk pengembangan industri lokal), Output-2: Memperkuat daya saing IKM sasaran melalui penyediaan layanan (pengoperasian platform untuk pengembangan industri lokal) dan Output 3: Pembentukan model pengembangan IKM (industri lokal) berdasarkan pengalaman dan pelajaran dari Output-1 dan Output-2, yang telah dilaksanakan melalui analisa/ evaluasi pendekatan SMIDeP oleh POKJA mengenai pendekatan SMIDeP untuk fasilitasi industri lokal. Semua kegiatan yang dijadwalkan untuk Output-1 sampai Output-3 telah dilaksanakan (kecuali untuk kegiatan 2-5: Menganalisis dan mengevaluasi hasil kegiatan pengembangan IKM sasaran oleh POKJA di setiap wilayah, pada industri/ wilayah sasaran tambahan sejak fase II). Status pelaksanaan kegiatan proyek disampaikan berikut. (1)

Kegiatan untuk Output-1

Status pelaksanaan untuk setiap kegiatan Output-1 dijelaskan dengan rinci dibawah ini. Berdasarkan tujuan, struktur, langkah/ metode, dan informasi Proyek, yang mengharuskan C/P untuk mengoperasikan platform dengan efektif, telah dipersiapan untuk wilayah/ industri sasaran pada Fase I maupun II. Tabel II.1.4

Status pelaksanaan kegiatan untuk Output-1

Output-1: Pembentukan platform bagi pengembangan industri lokal Platform penyediaan layanan yang efisien disusun sebagai dasar pengembangan IKM di setiap wilayah sasaran. No.

Kegiatan

Ringkasan kemajuan

1-1:

Membentuk Unit Pelaksana Proyek (PIU) yang diorganisir oleh Ditjen IKM di Kemenperin untuk mengelola Proyek secara keseluruhan.

Sebuah Surat Keputusan (SK) dikeluarkan tentang pembentukan PIU oleh Ditjen IKM di bulan Juni 2013, yang terdiri atas tim penasehat, koordinasi, dukungan arsip (Tim Wilayah untuk masing-masing 3 wilayah), direktori layanan, dan pengembangan kapasitas. Pada Mei 2015, Ditjen IKM telah merevisi SK untuk i) menambah anggota Tim Wilayah PIU dalam merespon wilayah/ industri sasaran tambahan sementara melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan industri terfokus, dan ii) untuk membentuk Tim Petunjuk baru yang meliputi anggota PIU pada tingkat pegawai yang lama dan staf Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri (Ditjen PPI) yang bertanggung jawab pada persiapan fasilitasi rencana pengembangan industri regional.

8



1-2:

Membentuk POKJA di setiap wilayah sasaran guna mengkoordinasikan kegiatan pengembangan IKM dalam mengelola Proyek secara keseluruhan.

POKJA dibentuk masing-masing untuk enam industri sasaran di lima wilayah melalui penerbitan SK oleh kepala daerah, yang menetapkan POKJA dipimpin oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di setiap wilayah, mengangkat satu fasilitator (dari tenaga penyuluh lapangan atau konsultan diagnosis IKM) dan melibatkan lembaga dukungan terkait kepada industri sasaran. Sejak Maret sampai April 2014, keanggotaan POKJA untuk industri fesyen Ulos di Kabupaten Samosir dan industri rotan di Provinsi Sulawesi Tengah telah direvisi guna memastikan dukungan yang efektif bagi industri sasaran dan keterkaitan dengan institusi pendukung.

1-3:

Meninjau dan memetakan lembaga dan layanan pengembangan IKM yang tersedia saat ini oleh berbagai wadah dan penyedia layanan di setiap wilayah sasaran.

Peninjauan/ pemetaan terhadap kebijakan/ program yang ada dan lembaga dukungan yang terkait dengan pengembangan IKM di tingkat pusat dan daerah telah dilaksanakan oleh konsultan lokal terpilih dan selesai pada awal Desember 2013 yang meliputi wilayah sasaran Fase I (lembaga dukungan di Povinsi Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tengah). Pekerjaan yang sama untuk wilayah sasaran Fase II telah dilaksanakan pada bulan Desember 2014 dengan mendampingi POKJA yang baru dibentuk yang kemudian diselesaikan pada bulan Februari 2015.

1-4:

Menetapkan sistem untuk memastikan penyediaan layanan yang efisien bagi IKM.

Sistem penyediaan layanan yang efisien bagi IKM, dengan kata lain platform bagi pengembangan industri lokal, telah disusun untuk wilayah/ industri sasaran dari Fase I dan II dalam beberapa hal berikut; - Struktur operasional platform telah tersusun (dalam bentuk PIU dan POKJA pada setiap industri sasaran), - Langkah/ metode pengembangan industri lokal telah dipelajari (melalui pelatihan fasilitasi) oleh POKJA dan PIU pada tingkat pegawai, - Dukungan sumber informasi telah disiapkan (melalui data profil lembaga dukungan). Platform bagi pengembangan industri lokal untuk setiap industri telah beroperasi selama Proyek berjalan guna memberikan dukungan lebih baik dengan bimbingan/ saran Tim Tenaga Ahli di lapangan.

1-5:

Menugaskan dan melatih pegawai penanggung jawab di pemerintah daerah yang memfasilitasi layanan oleh lembaga pemerintah daerah/ pusat dan penyedia layanan swasta untuk IKM.

Pegawai yang bertanggung jawab ditugaskan sebagaimana dilaporkan dalam kegiatan 1-1 & 1-2, termasuk fasilitator yang diangkat di setiap POKJA untuk industri sasaran. Para C/P di tingkat kerja (pegawai Tim Wilayah dari PIU dan Disperindag di POKJA, fasilitator yang ditempatkan di POKJA) telah menerima petunjuk praktis melalui keikutsertaan dalam pelatihan fasilitasi yang dilaksanakan selama tanggal 3-5 Juli 2013 (untuk industri sasaran Fase I) dan selama tanggal 17-19 November 2014 (untuk industri sasaran Fase II).

1-6:

Membuat Direktori Layanan (web) untuk memperkenalkan layanan dukungan IKM oleh lembaga pemerintah dan swasta.

Direktori penyedia layanan (dalam bentuk buku), yang mencakup data lembaga dukungan baik di tingkat pusat maupun wilayah (3 wilayah sasaran) telah disusun berdasarkan hasil survei yang disub-kontrakkan, dan didistribusikan kepada Tim Wilayah dari PIU dan POKJA di industri sasaran Fase I. Ditjen IKM dan Tim Tenaga Ahli telah mencapai kesepakatan bahwa profil lembaga dukungan yang telah dikumpulkan akan dibuatkan database dari aspek i) berbagi pengetahuan diantara Ditjen IKM dan pemerintah daerah dan ii) perluasan cakupan data/ wilayah di masa mendatang. Versi demo database direktori telah disiapkan dan kemudian diperbaiki dalam hal kegunaannya pada bulan Mei 2015 dengan mengakomodasi data profil lembaga dukungan di wilayah tambahan di Fase II. Meskipun begitu, sejak Ditjen IKM memutuskan untuk mengganti sistem operasional website yang merupakan wadah mengunggah database direktori, sehingga sistem pemograman database direktori dapat disesuaikan. Kemudian, Ditjen IKM menunjuk teknisi pemograman untuk menyesuaikan sistem ini, dan hampir selesai di bulan November 2015 termasuk database direktori.

9



1-7:

Memfasilitasi dan mendukung kegiatan POKJA di setiap wilayah sasaran.

Ditjen IKM (setiap direktorat wilayah) telah mendukung dalam mengamankan anggaran untuk bagian kegiatan dukungan yang diusulkan oleh POKJA secara umum, meskipun terkadang mengamati perencanaan/ pengadaan tanpa konsultasi sebelumnya dengan POKJA. Diantara Tim Wilayah dari PIU untuk setiap wilayah sasaran, dimana untuk Samosir (Wilayah I) telah dianggap lebih aktif dalam membantu POKJA memfasilitasi kegiatan dukungan dan datang pada rapat POKJA. Hal ini sebagian karena industri fesyen ulos di Samosir dirancang oleh program yang ditangani langsung oleh Ditjen IKM (pengembangan klaster industri). Tim Wilayah telah diharapkan dapat memperkuat bimbingan/ saran di lapangan kepada POKJA demi memastikan dan mempercepat kemajuan/ pencapaian kegiatan fasilitasi oleh POKJA, meskipun pengembangan industri lokal diartikan sebagai tugas yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Peran ini belum sepenuhnya dilakukan oleh Tim Wilayah (kecuali pada kasus Samosir) dan dianggap belum optimal.

1-8:

Memantau situasi penyediaan layanan di setiap wilayah sasaran.

PIU (Tim Wilayah) secara periodik memonitor situasi penyediaan layanan (misalkan kemajuan penyusunan/ pelaksanaan Rencana Aksi Industri Lokal) yang difasilitasi oleh POKJA. Sejauh ini PIU telah mengadakan dua rapat-bersama dengan POKJA dan Ditjen IKM telah menyelenggarakan dua kali JCC guna memonitor kemajuan dan mencari tahu permasalahan dalam fasilitasi pengembangan industri lokal untuk industri sasaran di setiap POKJA.

(2)

Kegiatan untuk Output-2

Status pelaksanaan untuk setiap kegiatan Output-2 dijelaskan dengan rinci dibawah ini. Masing-masing POKJA untuk industri sasaran Fase I dan II telah menyelesaikan diagnosis industri untuk industri sasaran mereka dan menyusun Rencana Aksi (LIAP) awal sesuai dengan langkah dan metode yang dipelajari dari pelatihan fasilitasi. Selanjutnya, beberapa kegiatan dukungan telah diberikan sesuai dengan jadwal yang diasumsikan pada awalnya untuk tiga dari empat industri sasaran, dalam rangka mewujudkan ‘Tantangan Aksi’ yang ditetapkan oleh POKJA melalui konsultasi dengan pelaku industri sasaran. POKJA untuk industri sasaran Fase II telah menyelesaikan diagnosis industri dan perencanaan Rencana Aksi melalui pertemuan POKJA/ focus group discussion (FGD) dengan industri sasaran dibawah bimbingan Tim Tenaga Ahli dan Ditjen IKM. Kedua POKJA yang baru terbentuk telah memulai fasilitasi pelaksanaan kegiatan dukungan yang telah diusulkan pada Rencana Aksi mereka. Meskipun begitu, evaluasi terminal (kegiatan 2-5) masih belum tercapai selama Proyek karena POKJA menyadari bahwa Rencana Aksi industri sasaran tambahan baru difasilitasi setengah jalan. Tabel II.1.5


Output-2: Pengoperasian platform bagi pengembangan industri lokal Daya saing IKM sasaran di setiap wilayah sasaran diperkuat dengan penyediaan layanan yang efisien. No.

Kegiatan

Ringkasan kemajuan

2-1:

Melaksanakan rapat POKJA rutin di setiap wilayah sasaran.

Rapat POKJA telah dilaksanakan sekali dalam 2 bulan guna menyelesaikan tugas (diagnosa industry, perencanaan Rencana Aksi, fasilitasi/pengawasan pelaksanaan Rencana Aksi) atau juga dilaksanakan sewaktu-waktu ketika terdapat topik khusus. Rapat ini umumnya diadakan dengan fasilitasi Tim Tenaga Ahli psda kasus POKJA komponen kapal di Tegal dan industri fesyen ulos di Samosir. Meskipun begitu, POKJA lain telah mengadakan rapat secara mandiri guna berbagi kemajuan/ permasalahan dan membahas langkahlangkahnya, kecuali pada proses fasilitasi awal.

10



7

2-2:

Menganalisis permasalahan dan kebutuhan rantai nilai serta hubungan industri dari IKM sasaran di setiap wilayah sasaran.

Setelah pelatihan fasilitasi yang meliputi diagnosis industri melalui analisis pemangku kepentingan/ analisa rantai pasok untuk mengidentifikasi permasalahan/ hambatan, setiap POKJA untuk industri sasaran melaksanakan kerja diagnosis melalui kunjungan lapangan ke IKM dan rapat POKJA, sambil review/ konfirmasi hasil penyusunan diagnosis yang dibuat di pelatihan fasilitasi. Pekerjaan diagnosis dilakukan oleh POKJA, didampingi oleh Tim Tenaga Ahli, pada awal Sep. 2013 untuk industri sasaran fase I dan di bulan Desember 2014 untuk industri fase II. Berdasarkan diagnosis ini, baik POKJA maupun industri sasaran telah mengidentifikasi permasalahan/ hambatan yang harus diatasi dan berbagi ide tentang tindakan dan dukungan apa yang dapat diajukan pada langkah penyusunan Rencana Aksi.

2-3:

Mengidentifikasi tujuan, tugas dan kegiatan pengembangan IKM sasaran berdasarkan hasil analisis yang dilakukan di atas.

POKJA bersama dengan Tim Wilayah di PIU menyusun Rencana Aksi sesuai dengan metode yang dipelajari dalam pelatihan fasilitasi dan hasil diagnosis. Rencana Aksi yang terdiri atas ‘tantangan aksi’, IKM sasaran 7 , aksi mereka sendiri (seperti pengembangan produk baru/ lebih baik, pemasaran/ promosi ke pasar/ pembeli potensial) dan kegiatan dukungan yang diajukan oleh anggota POKJA/ lembaga dukungan. Pada saat POKJA menyusun kegiatan dukungan, mereka diingatkan mengenai hal-hal berikut ini; - Mengumpulkan semua kegiatan dukungan dari pemangku kepentingan yang telah dianggarkan atau sedang diajukan berdasarkan masalah/ kebutuhan yang dihadapi IKM melalui proses diagnosis, - Menyaring kegiatan dukungan yang memiliki hubungan masuk akal dengan tantangan aksi, - Mengidentifikasi lembaga dukungan yang masuk akal dan melakukan konsultasi dengan mereka terlebih dahulu terkait kemungkinan kerjasama, dan - Memastikan pengaturan waktu/ rangkaian yang baik diantara kegiatan dukungan yang diajukan. Telah diamati secara umum bahwa POKJA kurang memperhatikan poin-poin tersebut di atas (yaitu kurang perhatian terhadap implikasi anggaran/ rangkaian kegiatan dukungan yang diajukan) ketika menyusun Rencana Aksi awal (September 2013). Namun, POKJA telah lebih memperhatikan aspek-aspek tersebut ketika POKJA merevisi Rencana Aksi tersebut (mulai dari 2014 dan seterusnya). Rencana Aksi telah diperbaiki secara periodik pada rapat POKJA dengan menyesuaikan kemajuan/ pencapaian. POKJA industri di Fase II telah melaksanakan FGD dengan IKM dan kunjungan lapangan ke IKM dalam rangka mengulas hasil draf Rencana Aksi yang dibuat pada bulan Feb. 2015. Sejak pelajaran dari persiapan Rencana Aksi oleh POKJA dari Fase I telah ditekankan pada pelatihan fasilitasi untuk anggota POKJA di Fase II, draf Rencana Aksi awal telah diperbaiki setidaknya pada impilkasi anggaran. Namun, POKJA Fase II masih memiliki kesusahan dalam menetapkan tujuan yang dapat diukur dengan objektif. Rencana Aksi kemudian diperbaiki pada rapat POKJA yang diadakan pada bulan Nov./Des. 2015 sesuai dengan kemajuan/ pencapaian sejauh ini.

2-4:

Melaksanakan kegiatan yang telah diidentifikasi dengan menggunakan mekanisme penyediaan layanan yang telah ditingkatkan.

Tim Tenaga Ahli telah memberikan bimbingan/ saran pada setiap POKJA sehingga kegiatan dukungan yang diusulkan Rencana Aksi dirancang, difasilitasi dan didukung dengan lebih baik dalam rangka memastikan output yang diharapkan. Rencana Aksi dari 3 industri telah dilaksanakan sebagaimana awalnya diasumsikan, kecuali untuk industri furnitur rotan di Kota Palu yang

Lihat Lampiran-7 untuk Rencana Aksi dan industri sasaran awal.

11



membutuhkan proses lebih panjang dalam mengidentifikasi tindakan dan dukungan yang diberikan kepada IKM sararan pada tahap awal. Namun, setiap POKJA telah difasilitasi dengan baik dalam pelaksanaan kegiatan dukungan yang diusulkan, setidaknya dalam hal jumah kegiatan dukungan yang dilaksanakan. Diantara semua POKJA, POKJA untuk industri pengolahan kakao/ komponen kapal telah mengoperasikan dan menggunakan platform pengembangan industri lokal dalam memfasilitasi kegiatan dukungan. POKJA untuk industri komponen kapal secara aktif merevisi penggunaan program yang telah dianggarkan dan mendekati pemerintah pusat/provinsi agar dapat membiayai dukungan tambahan yang diperlukan guna mendukung IKM-IKM menjawab tantangan aksi. POKJA juga aktif dalam berjejaring dan melakukan pendekatan dengan lembaga dukungan diluar lembaga dalam bidang industri, dan berhasil memfasilitasi penyediaan dukungan dari lembaga dukungan teknis. Sedangkan untuk industri pengolahan kakao, produsen sasaran telah aktif berbagi kebutuhan dan permasalahan, yang mana berubah sesuai kemajuan/ pencapaian Rencana Aksi, dengan POKJA melalui rapat rutin. POKJA kemudian merespon kebutuhan/ permasalahan yang disampaikan produsen sasaran dan merevisi Rencana Aksi secara periodic dalam rangka mengusulkan/ menganggarkan kegiatan dukungan tambahan, dan memfasilitasi identifikasi lembaga dukungan potensial yang dapat merespon kebutuhan/ permasalahan tersebut. POKJA untuk industri fesyen ulos juga telah aktif dalam mencari dukungan CSR dari pihak luar untuk melengkapi keterbatasan anggaran pemerintah, meskipun maih diharapkan unuk memperkuat arahan dalam tujuan utama Rencana Aksi (dukungan pengembangan pasar pada khususnya), dan komunikasi dengan produsen sasaran untuk mendiskusikan solusi bersama. Kedua POKJA pada industri Fase II telah memulai kegiatan ini: fasilitasi penerapan Rencana Aksi dengan menyediakan kegiatan dukungan. POKJA untuk industri alas kaki di Mojokerto telah mulai pengadaan beberapa kegiatan dukungan penting, dan telah memfasilitasi banyak kegiatan dukungan dengan memanfaatkan sumber daya dukungan lembaga seperti universitas lokal, pusat litbang dan supplier bahan baku produksi untuk mencapai tujuan utama. Hal ini dapat dianggap sebagai kasus baik dalam pemanfaatan platform ini. Di sisi lain, POKJA industri pengolahan aloevera di Pontianak masih cukup lambat dalam memfasilitasi kegiatan dukungan yang diusulkan, dan baru mencapai kemajuan nyata di bulan Nov. 2015 dimana POKJA dan IKM sasaran dapat mereview Rencana Aksi awal dan mengusulkan/ merevisi kegiatan dukungan / tindakan IKM sendiri untuk mencapai tantangan aksi. 2-5:

Menganalisis dan mengevaluasi hasil kegiatan pengembangan IKM sasaran oleh POKJA di setiap wilayah.

Setiap POKJA untuk industri fase I melakukan evaluasi terminal mengenai pencapaian fasilitasi Rencana Aksi selama 2 tahun terakhir di bulan Sep. atau Nov. 2015. Untuk mempersiapkan evaluasi terminal ini, Tim Tenaga Ahli membimbing setiap POKJA untuk menyiapkan dan melaksanakan survey wawancara dengan kuisioner kepada IKM/ produsen sasaran yang terlibat dalam Rencana Aksi. Survey ini dirancang untuk menunjukkan berapa IKM/ produsen sasaran yang berhasil mencapai tantangan aksi, dan hasil penting fasilitasi lainnya sesuai dengan PDM. Kesimpulan dari evaluasi yang dilakukan POKJA dinyatakan secara singkat sebagai berikut dan selanjutnya dijelaskan secara detail pada bagian Pencapaian Proyek; - POKJA industri komponen kapal/ pengolahan kakao mereview tujuan keseluruhan Rencana Aksi (tantangan aksi) telah dicapai oleh IKM/ produsen sasaran, dan memutuskan untuk memperpanjang

12



fasilitasi sesuai dengan Rencana Aksi yang telah direvisi (peningkatan lebih lanjut dalam kasus keberhasilan IKM/ produsen) dengan tetap menjaga kerangka fasilitasi yang ada, seperti POKJA. - POKJA untuk mebel rotan, yang mengakui bahwa tujuan keseluruhan masih belum tercapai dalam hal jumlah kasus keberhasilan IKM, juga memutuskan untuk terus memfasilitasi Rencana Aksi namun akan melakukan reorganisasi POKJA. - POKJA untuk fesyen ulos tampak puas dengan pencapaian (transaksi yang dibuat dengan saluran penjualan/ pembeli yang dimaksud) dan pembentukan koperasi usaha bersama, meskipun nilai dan skala transaksi masih terbatas. Fasilitasi melalui kerangka yang ada, seperti POKJA dari lembaga antar sektor, mungkin berhenti, namun Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi wajib menindaklanjuti Rencana Aksi. Adapun fasilitasi Rencana Aksi untuk industri fase II, evaluasi terminal tidak dilakukan karena POKJA mengakui bahwa pelaksanaan fasilitasi masih setengah jalan.

(3)

Kegiatan untuk Output - 3

Kegiatan - kegiatan Output-3: penciptaan model pengembangan IKM/ industri lokal berdasarkan pengalaman dan pelajaran dari Output-1 dan -2 yang dimulai sejak Mei 2015. Tim Tenaga Ahli memulai kegiatan dengan pembentukan tim petunjuk yang bertanggung jawab terhadap Output-3, yang terdiri dari 10 C/P anggota PIU di tingkat kerja dan staf dari Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri (Ditjen PPI) 8. Sebagai salah satu output penting dari Proyek, model kerja (yang dipaparkan lebih rinci dalam petunjuk teknis) disiapkan dengan tujuan meningkatkan praktik fasilitasi pengembangan industri lokal yang dijalankan saat ini oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, paparan terperinci mengenai peningkatan praktik - praktik tersebut dalam petunjuk teknis dijelaskan dan disosialisasikan kepada pemerintah daerah lainnya melalui penyelenggaraan seminar. Tabel II.1.5


Output-3:Penciptaan model untuk pengembangan IKM Model pengembangan IKM/ industri lokal dibuat berdasarkan pengalaman dan pelajaran yang diperoleh saat melakukan kegiatan - kegiatan terkait Output-1 dan -2, agar dapat diaplikasikan di daerah lain.

8

No.

Aktivitas

Ringkasan kemajuan

3-1:

Menganalisis dan mengevaluasi pengalaman yang diperoleh dari kegiatan - kegiatan terkait Output-1 dan -2 di setiap daerah.

3-2:

Identifikasi konten dan faktor faktor untuk membuat model, yang dapat diadaptasi di daerah lain.

Kuesioner bagi POKJA disiapkan oleh tim petunjuk dan Tim Tenaga Ahli pada bulan Mei 2015 guna mengkaji tingkat efektivitas/kelayakan penerapan pendekatan SMIDeP dalam fasilitasi industri lokal. POKJA kemudian diminta untuk memberikan ulasan/ komentar mengenai pendekatan fasilitasi yang dipraktikan selama 2 tahun terakhir, dalam hal i) pelaksanaan persiapan, ii) perancangan Rencana Aksi, iii) fasilitasi/ monitoring Rencana Aksi. Pada bulan Juni 2015. Tim Tenaga Ahli dan tim petunjuk mengkaji jawaban hasil kuesioner POKJA, sebagai masukan untuk medesain model kerja/ petunjuk teknis (kegiatan 3-2). Tim Tenaga Ahli dan tim petunjuk telah membahas, bahwa elemen - elemen penyusun model kerja meliputi i) pelaksanaan persiapan (yang terdiri dari POKJA/ fasilitator di daaerah), ii) tahapan/ metode fasilitasi industri lokal (terdiri dari diagnosis, perencanaan, penerapan, monitoring/ evaluasi rencana aksi), dan iii) informasi sumber dukungan (termasuk direktori lembaga dukungan). Berdasarkan hasil evaluasi di atas, poin - poin untuk peningkatan praktik fasilitasi industri lokal (pelajaran dan praktik baik yang diobservasi selama pembentukan/ pengoperasian platform) diambil dan dikategorikan

Ditjen PPI bertanggung jawab terhadap fasilitasi pengembangan wilayah yang direncanakan oleh pemerintah daerah, termasuk kompetensi inti daerah dan industri unggulan provinsi (d/h), dan rencana induk pengembangan industri daerah (saat ini).

13



3-3:

Membuat petunjuk teknis sebagai materi referensi bagi daerah lain untuk mereplikasi dan menerapkan model.

3-4:

Menyelenggarakan lokakarya untuk mensosialisasikan model kepada para pemangku kepentingan lainnya.

menjadi tiga elemen tersebut untuk memastikan tingkat efektivitas/kelayakan penerapan model kerja. Fasilitasi industri lokal dengan pendekatan SMIDeP mengungkapkan praktik baik, tips, dan pembelajaran, baik dari kasus sukses maupun tidak sukses dari wilayah - wilayah sasaran. Poin - poin tersebut diungkapkan dalam proses persiapan petunjuk teknis untuk fasilitasi industri lokal. Selain itu, Tim Tenaga Ahli memperoleh opini dan umpan balik dari C/Ps melalui i)evaluasi pendekatan SMIDeP oleh POKJA di wilayah sasaran, ii)wawancara para anggota PIU, dan iii) mengorganisasikan serangkaian pertemuan diskusi dengan tim petunjuk. Petunjuk teknis disusun menurut elemen - elemen yang sama dengan model kerja, yaitu: i) struktur fasilitasi (pelaksanaan persiapan), ii)fasilitasi pelaksanaan (tahapan/ metode fasilitasi industri lokal, dan iii) informasi sumber dukungan, dan disiapkan sebagai dokumen referensial (atas dasar sukarela), khususnya bagi staff pelaksana pemerintah daerah (juga staff pelaksana Ditjen IKM). Petunjuk teknis didraf pertama kali oleh Tim Tenaga Ahli pada bulan September 2015. Draf ini kemudian dikaji oleh tim petunjuk dan direvisi berdasarkan komentar yang diperoleh, paralel dengan diskusi intermiten dengan tim petunjuk dan Direktur Proyek/ Manajer mengenai i) diseminasi kepada pemerintah daerah, ii) posisi/ pemanfaatannya dalam program Ditjen IKM, dan iii) kemungkinan insentif bagi pemerintah daerah yang memanfaatkannya. Kegiatan ini terdiri dari dua sub-kegiatan, yaitu: Seminar regional untuk diseminasi pengalaman/ pencapaian fasilitasi industri lokal dengan pendekatan SMIDeP. Seminar regional, berfokus pada industri-industri sasaran di fase I, diselenggarakan untuk i) berbagi pendekatan fasilitasi, ii) berbagi faktor-faktor kunci (pelajaran dan praktik baik yang diobservasi selama fasilitasi) dari kasus sukses, dan iii) mengusulkan Kemenperin (Ditjen IKM dan direktorat terkait) untuk memperluas model dukungan yang sama kepada daerah lain yang memiliki indutri lokal sejenis atau berpotensi untuk pengembangan industri tersebut: Fokus

Undangan

Tgl/ Tempat

Seminar Wilayah I

Fasilitasi industri fesyen ulos di Samosir

Pemerintah Provinsi/ Kabupaten yang memiliki potensi untuk pengembangan industri fesyen (menggunakan kain tradisional)

17 Nov. Medan

Seminar Wilayah II

Fasilitasi industri komponen kapal di Tegal in Tegal

Pemerintah Provinsi/ Kabupaten yang memiliki industri pengerjaan logam, BKI, asosiasiasi produsen komponen kapal

30 Nov. Jakarta, Kementerian Perindustrian

Seminar Wilayah III

Fasilitasi industri pengolahan kakao di Sulawesi Tengah

Pemerintah Provinsi/ Kabupaten yang memiliki industri pengolahan kakao atau potensi untuk pengembangannya

17 Nov. Palu

Seluruh seminar regional dirancang dan diatur oleh Ditjen IKM, sedangkan Tim Tenaga Ahli dan perwakilan dari masing - masing POKJA menjelaskan pendekatan SMIDeP dan kasus sukses fasilitasi. Petunjuk teknis juga diinformasikan kepada pemerintah daerah yang diundang. Seminar Nasional untuk diseminasi model fasilitasi SMIDeP dan petunjuk teknis. Tim Tenaga Ahli telah diberikan sesi presentasi untuk memperkenalkan petunjuk teknis guna menyebarluaskan/ berbagi model fasilitasi SMIDeP untuk pengembangan industri lokal dan pengalaman fasilitasi di lapangan, pada rapat koordinasi nasional Ditjen IKM bulan Februari di Bengkulu. Ditjen IKM kemudian mengumumkan kepada seluruh pemerintah daerah di seminar, jika pemerintah daerah berkomitmen untuk memfasilitasi industri prioritas mereka mengikuti petunjuk fasilitasi, maka Ditjen IKM berniat akan mengarahkan program dukungan dengan cara yang terfokus dan intensif ke beberapa sasaran daerah / industri .

14



3-5:

(4)

Memfasilitasi pengaturan anggaran yang diperlukan serta menyusun program untuk merespon kemungkinan permohonan dari pemerintah provinsi lain di luar wilayah sasaran.

Kelanjutan dua model dukungan yang sukses Di antara industri - industri sasaran, industri komponen kapal dan pengolahan kakao dianggap sebagai kasus sukses fasilitasi di rapat Komite Koordinasi Bersama ketiga. Menanggapi ini, Kemenperin mulai mempertimbangkan pengaturan yang diperlukan untuk mereplikasi model dukungan yang difasilitasi pada industri - industri sasaran Proyek. Di industri komponen kapal, tiga pihak terkait (Kemenperin, BKI) memasuki MoU untuk program percepatan sertifikasi komponen skala nasional guna meningkatkan jumlah komponen bersertifikat dan meningkatkan konten lokal galangan kapal. Tim Tenaga Ahli menyarankan agar proses fasilitasi berdasarkan pada petunjuk teknis dan konten / anggaran dari setiap dukungan yang diberikan, agar Kemenperin dapat mengatur persiapan yang diperlukan untuk keberlanjutan program tersebut. Di industri pengolahan kakao, Tim Tenaga Ahli dibantu Kemenperin menyelenggaraan rapat koordinasi antara Ditjen IKM dan Ditjen IA untuk memastikan keberlanjutan model dukungan yang telah dilakukan di Sulawesi Tengah ke daerah lain, dan menyarankan pembagian tugas di antara kedua belah pihak dan pentingnya dukungan perencanaan kepada pemerintah daerah. Kelanjutan model fasilitasi berbasis petunjuk teknis Menindaklanjuti pengumuman Ditjen IKM (pada seminar nasional di Bengkulu) mengenai kelanjutan model fasilitasi SMIDeP ke daerah lain, Ditjen IKM telah mengeluarkan surat resmi pada Maret 2016 terkait pengumuman 9 tersebut yang memuat syarat/ kondisi yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah yang berminat berpartisipasi dalam tahap lanjutan. Tim Tenaga Ahli telah menyarankan Ditjen IKM untuk mempersiapkan syarat/ kondisi, dan merekomendasikan aksi penting kepada Ditjen IKM termasuk penyusunan tim fasilitasi, penganggaran, pengadaan insentif dan peningkatan kapasitas ke pemerintah daerah sasaran, untuk perluasan model fasilitasi. Tim Tenaga Ahli kemudian membantu Ditjen IKM dalam melakukan sesi konsultasi kepada pemerintah daerah yang telah merespon surat dengan ketertarikan untuk berpartisipasi dalam tahap lanjutan model fasilitasi, dimana model fasilitasi dan petunjuk teknis dijelaskan melalui konsultasi bersamaan dengan bimbingan persiapan yang dibutuhkan dan diatur oleh pihak pemerintah daerah, menggunakan kesempatan pada rapat koordinasi nasional pada bulan Maret 2016 di Aceh. Menindaklanjuti hasil sesi konsultasi, kandidat pemerintah daerah yang terdaftar untuk tahap lanjutan, Tim Tenaga Ahli juga menyarankan Ditjen IKM mengenai i) seleksi pemerintah daerah sasaran, ii) estimasi anggaran untuk bimbingan (termasuk peningkatan kapasitas)/ monitoring oleh Ditjen IKM selama proses fasilitasi, dan iii) kemungkinan dukungan anggaran untuk usulan kegiatan dukungan oleh pemerintah daerah terpilih dan penempatan fasilitator mereka.

Kegiatan umum

Tim Tenaga Ahli bekerja sama dengan C/P telah menyelengggarakan kegiatan - kegiatan umum berikut dalam Proyek. Kegiatan tersebut termasuk a) Komite Koordinasi Bersama (JCC) dan rapat bersama antara PIU dan POKJA, b) laporan dan PR, serta c) pelatihan C/P (studi banding) di Jepang. Tabel II.1.6 Kegiatan Umum

Penjelasan Singkat

JCC

Yang pertama diselenggarakan pada bulan April 2013, untuk menjelaskan kegiatan Proyek selama Fase I dan meminta C/P untuk melakukan pengaturan yang diperlukan. Yang kedua diselenggarakan di akhir Fase I pada bulan Juli 2014, untuk menjelaskan dan membahas kemajuan kegiatan Proyek secara keseluruhan, kemajuan spesifik, serta pencapaian Rencana Aksi dari tiap POKJA, dan kemungkinan pencapaian hasil jangka menengah (outcome) Proyek, serta menjelaskan jadwal dan kegiatan di Fase II.

a) JCC dan rapat bersama antara PIU dan POKJA

9

Kegiatan umum dalam Proyek

Lihat Lampiran-9 untuk surat tersebut.

15



Yang ketiga diselenggarakan di pertengahan Fase II pada bulan Juni 2015, untuk menjelaskan dan mendiskusikan kemajuan kegiatan Proyek secara keseluruhan, kemajuan spesifik, dan pencapaian Rencana Aksi dari tiap POKJA, dan kemungkinan pencapaian hasil jangka menengah (outcome) Proyek, dan menjelaskan jadwal kegiatan untuk Output-3 pada jangka waktu yang tersisa. Yang terakhir diselenggarakan di akhir Fase II pada bulan Maret 2016, untuk menjelaskan pencapaian Proyek secar akeeluruhan yang berfokus pada keberlanjutan diseminasi/ kelanjutan model fasilitasi melalui petunjuk teknis untuk fasilitasi pengembangan industri lokal, dan membahas tindakantindakan/ inisiatif yang diperlukan oleh Ditjen IKM.

b) Laporan dan PR

c) Pelatihan C/P (studi banding) di Jepang

II.2

Rapat bersama antara 10 PIU dan POKJA

Diselenggarakan dua kali, pada bulan Oktober 2014 dan Maret 2014 (dipimpin oleh Direktur Jenderal atau perwakilannya) untuk berbagi kemajuan dan membahas perubahan/ saran terkait kegiatan Proyek di antara C/Ps yang paling terkait.

Rencana Kerja (Ver.0 &1)

Ver. 0 disampaikan pada bulan Maret 2013, menerangkan rencana operasional kegiatan Proyek yang mencakup Fase I secara keseluruhan, kemudian direvisi menjadi Ver. 1 pada bulan Mei 2013 setelah mendapat kepastian tentang wilayah/ industri sasaran.

Laporan Kemajuan (Ver.1)

Mendokumentasikan seluruh kegiatan dan kemajuan Proyek hingga akhir Maret 2014.

Rencana Kerja (Ver.2)

Disampaikan pada bulan Maret 2014, mendokumentasikan kegiatan dan kemajuan Proyek, dan merevisi Ver.1.

Laporan Akhir Proyek (Ver. 1)

Mendokumentasikan kegiatan dan kemajuan Proyek secara keseluruhan, dan menelaah pencapaian ouput-output Proyek hingga akhir Juli 2014.

Rencana Kerja (Ver.3)

Disampaikan pada bulan September 2014, menerangkan rencana operasional kegiatan Proyek yang mencakup Fase II secara keseluruhan, menjelaskan wilayah/ industri sasaran tambahan.

Lembar Monitoring (Ver.0)

Disampaikan di bulan Januari 2015 pada pengenalan sistem monitoring baru JICA, mendokumentasikan seluruh kegiatan dan kemajuan Proyek hingga akhir Desember 2015 dan merevisi PDM selama misi monitoring jangka menengah.

Lembar Monitoring (Ver.1)

Disampaikan pada bulan Juni 2015, mendokumentasikan kegiatan dan kemajuan Proyek hingga akhir Juni 2015.

Laporan Akhir Proyek (Ver. 2)

Mendokumentasikan seluruh kegiatan Proyek, pencapaian dari output/ tujuan Proyek, melaporkan hasil kajian Proyek dengan pembelajaran, prospek realisasi tujuan umum pada akhir Februari 2016.

Media PR

Menerbitkan brosur Proyek, buletin (10 edisi yang diterbitkan tiap 3 bulan) , dan pengkinian situs proyek kerja sama teknis JICA.

Pelatihan C/P dilaksanakan di Prefektur Ehime/ Tokyo pada 12-24 Januari 2014, agar C/P dapat belajar mengenai kebijakan IKM pada level nasional dan regional, program dukungan. Total, 14 orang termasuk dua peserta dengan biaya mandiri (Sesdijen IKM) berpartisipasi pada pelatihan tersebut.

Pencapaian Proyek

II.2-1 Output dan Indikator (1)

Pencapaian Output-1

Pencapaian output-1: pembentukan platform untuk pengembangan IKM/ industri lokal di tiap wilayah/ industri sasaran dikaji menggunakan indikator-indikator terverifikasi berikut berdasarkan PDM (versi revisi), dan dianggap memuaskan karena output (dan platform pengembangan industri local sebagai hasilnya) disusun sesuai asumsi. 10

JCC melibatkan beberapa kementerian lain dan KADIN, sedangkan rapat bersama fokus pada C/P di Kemenperin dan Disperindag.

16



Tabel II.2.1

Pencapaian output-1

Output-1: Pembentukan platform pengembangan industri lokal Platform untuk penyediaan layanan yang efisien dipersiapkan sebagai landasan pengembangan IKM di tiap wilayah sasaran. No.

Indikator terverifikasi

Pencapaian

1-1:

Kelompok Kerja dirumuskan di wilayah/ industri sasaran dan fasilitator yang mampu ditugaskan untuk mempersiapkan Rencana Aksi dan memfasilitasi pelaksanaannya.

POKJA dirumuskan di ke-6 industri sasaran di 5 wilayah (Fase I dan II) melalui penerbitan SK oleh kepala pemerintah daerah, dipimpin oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di masing - masing wilayah dan melibatkan para pemangku kepentingan terkait, dan menunjuk fasilitator, untuk menyiapkan Rencana Aksi dan memfasilitasi pelaksanaannya.

1-2:

Direktori berbasis situs (web), yang dapat dimutakhirkan secara berkala oleh Ditjen IKM, dibuat agar dapat dimanfaatkan oleh para staf Ditjen IKM dan Dinas.

Direktori lembaga dukungan telah disiapkan dan diunggah pada bulan Mei 2015 (di situs lama Ditjen IKM) dan pada Desember 2015 (di situs baru, seperti terlihat pada gambar di sebelah kanan), mencakup data profil lembaga dukungan (72) di wilayah sasaran (5 provinsi)/ di tingkat pusat, sehingga direktori tersedia bagi staf Ditjen IKM/ pemerintah daerah. Sekretariat Ditjen IKM disarankan untuk membahas secara internal terkait pengaturan kerja untuk pengkinian/ perluasan (data/ cakupan wilayah) direktori secara berkesinambungan setelah proses restrukturisasi Ditjen IKM selesai pada bulan April 2016.

Dipahami pula, bahwa salah satu hasil kegiatan untuk Output-1, mekanisme penyediaan layanan bagi IKM/ industri lokal yang efisien (misalkan, platform pengembangan industri lokal) dapat dirumuskan sebagai berikut: - Penyusunan struktur pengoperasian platform (dalam bentuk POKJA/ fasilitator di setiap industri sasaran, didukung oleh PIU/ Tim Wilayah), - Mempelajari tahapan/ metode fasilitasi industri lokal oleh POKJA dan anggota PIU di tingkat pelaksana, - Melengkapi informasi sumber dukungan (data profil lembaga dukungan di setiap wilayah)

Gambar II.2.1

Struktur platform pengembangan industri lokal

Platform untuk pengembangan industri lokal pada masing - masing wilayah/ industri di Fase I dan Fase II telah beroperasi selama berlangsungnya Proyek untuk penyediaan dukungan yang lebih baik melalui

17



bimbingan/ saran dari Tim Tenaga Ahli di lapangan. (2)

Pencapaian Output-2

Pencapaian output-2: pengoperasian platform untuk pengembangan IKM/ industri lokal di tiap wilayah/ industri sasaran (daya saing IKM sasaran di setiap wilayah sasaran diperkuat melalui penyediaan layanan yang efisien) dikaji menggunakan indikator-indikator terverifikasi berikut berdasarkan PDM (versi revisi), dan dianaggap cukup memuaskan karena output telah diwujudkan (khususnya pada jumlah kegiatan dukungan yang difasilitasi POKJA, kepuasan oleh IKM/ produsen sasaran dengan kegiatan dukungan, dan hasil yang dicapai dari fasilitasi POKJA setidaknya untuk industri sasaran fase I). Tabel II.2.2

Pencapaian Output-2

Output-2: Pengoperasian platform untuk pengoperasian pengembangan industri lokal Daya saing IKM sasaran di setiap wilayah sasaran diperkuat mellaui penyedian layanan yang efisien. No.


Pencapaian

2-1:

Jumlah rapat POKJA yang diselenggarakan.

Hingga laporan ini disampaikan, 66 rapat POKJA telah diselenggarakan oleh POKJA , baik industri sasaran di Fase I maupun Fase II untuk melaksanakan tugas yang diberikan (diagnosis industri, perencanaan Rencana Aksi, fasilitasi/ monitoring pelaksanaan Rencana Aksi) atau sesekali jika terdapat topik khusus. Walaupun pada kasus POKJA industri komponen kapal/ fesyen ulos sering kali rapat difasilitasi oleh Tim Tenaga Ahli, tetapi POKJA lainnya menyelenggarakan rapat secara sukarela untuk berbagi/ membahas kemajuan, isu, dan ukuran. Lihat detail untuk masing - masing industri sasaran di Lampiran-8.

2-2:

Jumlah kegiatan dukungan/ layanan yang difasilitasi dari usulan dukungan/ layanan dalam Rencana Aksi.

Hingga laporan ini disampaikan, 183 kegiatan dukungan layanan telah difasilitasi oleh POKJA dan disiapkan untuk industri sasaran (lihat detail untuk masing - masing industri sasaran di Lampiran-8). Mayoritas usulan dukungan Rencana Aksi industri - industri sasaran Fase I sudah terlaksana, sedangkan Rencana Aksi industri - industri sasaran Fase II baru dimulai pada bulan Maret 2015 dengan beberapa kegiatan dukungan kunci dan difasilitasi dengan amat baik pada kasus industri alas kaki. Pihak Indonesia mendanai sebagai besar kegiatan dukungan yang diusulkan, sementara Tim Tenaga Ahli membantu sebagian kecil pembiayaan kegiatan dukungan yang tidak dianggarkan namun harus dilaksanakan pada tahap awal pelaksanaan. Sebagian besar kegiatan dukungan yang pembiayaannya diasumsikan berasal dari "lini perindustrian/perdagangan" termasuk Kemenperin (Ditjen IKM, Ditjen terkait lainnya) dan Dinas Perindag Provinsi atau Kabupaten/ Kota dapat dengan mudah dianggarkan dan difasilitasi pelaksanaannya. POKJA secara umum dapat memanfaatkan sumber dukungan seperti instruktur, trainer, konsultan secara memadai dengan menggunakan pengetahuan mereka sendiri atau bertanya pada Dinas provinsi atau Ditjen IKM. Di sisi lain, usulan kegiatan dukungan yang pembiayaannya diasumsikan berasal dari lembaga dukungan di luar "lini perindustrian/ perdagangan", seperti Dinas Pariwisata (fesyen ulos), Dinas Perkebunan/ Litbang pertanian (pengolahan kakao) dan lembaga keuangan belum dapat difasilitasi seperti yang diharapkan. Beberapa lembaga tersebut secara resmi tergabung dalam POKJA; akan tetapi komitmen mereka untuk menyediakan dukungan tergolong lemah. Ketua POKJA diharapkan untuk aktif mendekati lembaga - lembaga tersebut untuk memfasilitasi dukungan yang belum terlaksana. Lihat detail untuk masing-masing industri sasaran di Lampiran-8.

2-3:

Jumlah IKM/ produsen yang telah menerima/ memanfaatkan kegiatan dukungan/ layanan yang difasilitasi.

Hingga laporan ini disampaikan, sekitar 40 IKM (dari industri komponen kapal), 28 produsen (bisnis pengolahan kakao/ mebel rotan skala mikro) , dan 80 produsen (pengrajin individual fesyen ulos) telah menerima/ memanfaatkan kegiatan dukungan / layanan (paling tidak satu kali) yang difasilitasi oleh masing - masing POKJA industri sasaran Fase I. Akan tetapi, IKM/ produsen sasaran yang menjadi fokus dan terlibat dalam Rencana Aksi tersebut masih

18



terbatas pada 12 IKM, 21 produsen, 20 produsen/ pengrajin. Pada industri Fase II, jumlah IKM yang menerima/ memanfaatkan kegiatan/ layanan dukungan (paling tidak satu kali) sejauh ini berjumlah 21 (pengolahan aloe) dan 30 (alas kaki). Mereka juga merupakan IKM sasaran yang menjadi fokus dan telah terlibat dalam tantangan untuk tujuan utama dari Rencana Aksi. Lihat detail untuk masing-masing industri sasaran di Lampiran-8. 2-4: 2-5:

(3)

Tingkat kepuasan (mayoritas IKM sasaran) terhadap kegiatan dukungan/ layanan yang difasilitasi. Hasil (perubahan positif) dari aksi yang dilakukan oleh IKM sasaran/ produsen terhadap aspek -aspek yang relevan termasuk berikut ini: - Persiapan prototipe atau produksi produk baru/ modifikasi, dan diversifikasi produk, - Perbaikan berdasarkan komentar dari pengguna/ konsumen, - Perluasan/ diversifikasi pasar dan saluran penjualan, serta pengembangan pasar/ pembeli baru, - Kinerja manajemen (penjualan, karyawan), dan, - Pencapaian relevan lainnya (kelembagaan, kewirausahaan, akses keuangan, dan aspek lainnya)

Lihat detail untuk masing - masing industri sasaran di Lampiran-8. Lihat detail untuk masing - masing industri sasaran di Lampiran-8.

Pencapaian Output-3

Pencapaian output-3: pembuatan model untuk pengembangan IKM/ industri lokal berdasarkan pengalaman dan pembelajaran dari Output-1 dan Output-2 dikaji menggunakan indikator-indikator terverifikasi berikut berdasarkan PDM (versi revisi), dan dianggap cukup memuaskan karena output (baik petunjuk teknis untuk model fasilitasi pengembangan industri lokal, dan seminar sosialisasi untuk model ini yang diatur oleh Ditjen IKM) terwujud sesuai asumsi. Tabel II.2.3

Pencapaian Output-3

Output-3: Penciptaan model pengembangan IKM Model untuk pengembangan IKM/ industri lokal dibuat berdasarkan pengalaman dan pelajaran yang diperoleh melalui kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan terkait Output-1 dan -2 agar dapat diaplikasikan di daerah lain. No.


Pencapaian

3-1:

Pembuatan petunjuk teknis sebagai materi referensi untuk model yang baru dibuat untuk mengembangkan IKM

3-2:

Lokakarya sosialisasi diselenggarakan oleh Kemenperin

Petunjuk teknis dibuat setelah model kerja, melalui serangkaian diskusi dengan tim petunjuk di Ditjen IKM, seperti dijelaskan pada seksi sebelumnya. Berikut adalah daftar isi dari petunjuk teknis: Bab Seksi Bab 1 1.1 Latar Belakang dan Rationale Pendahuluan 1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Petunjuk 1.3 Definisi dan Pengertian Bab 2 2.1 Platform Pengembangan Industri Lokal Struktur 2.2 Perumusan Kelompok Kerja Fasilitasi 2.3 Penempatan Fasilitator 3.1 Langkah Keseluruhan Fasilitasi Pengembangan Industri Bab 3 Lokal Pelaksanaan 3.2 Diagnosis Industri Fasilitasi 3.3 Penyusunan Rencana Aksi 3.4 Pelaksanaan Rencana Aksi 3.5 Monitoring, Evaluasi dan Laporan Rencana Aksi Bab 4 4.1 Sumber Dukungan untuk Pengembangan Industri Lokal Informasi 4.2 Survei Profil Lembaga Dukungan Daerah Sumber 4.3 Fasilitasi dan Skema Pembiayaan yang tersedia bagi Dukungan Pemerintah Daerah Petunjuk (dengan versi singkat) disiapkan sebagai dokumen referensi bersifat sukarela, terutama bagi staf pelaksana pemerintah daerah. Seperti yang dijelaskan pada seksi sebelumnya, untuk mendiseminasi model kerja dan petunjuk teknis fasilitasi industri lokal ke daerah lain serta kasus sukses fasilitasi industri lokal, baik seminar regional (3 lokasi) maupun nasional seminar (2 kali) telah diselenggarakan oleh Ditjen IKM bekerja sama

19



dengan Tim Tenaga Ahli. Seminar Regional: Seminar wilayah II menyoroti kasus sukses fasilitasi industri komponen kapal di Tegal, dan memastikan konsensus di antara para peserta untuk memperluas fasilitasi serupa di daerah lain di bawah program baru yang dirumuskan untuk akselerasi sertifikasi komponen. Seminar wilayah III menyoroti kasus sukses industri pengolahan kakao. Seminar ini, yang diselenggarakan bersama oleh dua Ditjen di IKM (IKM dan industri agro), juga tercapai konsensus antara dua Ditjen untuk mengaplikasikan model dukungan yang dilakukan di Sulawesi Tengah ke daerah lain. Seminar Nasional: Dua (2) kali kesempatan untuk persiapan perluasan model fasilitasi SMIDeP ke wilayah lain telah diatur oleh Ditjen IKM dengan menggunakan rapat koordinasi nasional, yang mengundang seluruh Dinas Perindustrian & Perdagangan Provinsi. Melalui kesempatan ini, Ditjen IKM bersama dengan Tim Tenaga Ahli dapat menjelaskan model fasilitasi SMIDeP dan keunggulan mengikuti model berdasarkan petunjuk dengan mengutip kasus sukses SMIDeP.

II.2-2 Pencapaian Tujuan Proyek dan Indikator Pencapaian tujuan Proyek di akhir Proyek ditinjau berdasarkan tiga (3) indikator berikut sesuai dengan PDM (versi revisi). Tujuan Proyek terkait dengan i) posisi dan pemanfaatan petunjuk teknis, ii) persiapan oleh Ditjen-IKM untuk melanjutkan model fasilitasi pengembangan industri lokal berbasis petunjuk, dan iii) jumlah kasus sukses (IKM / produsen yang mencapai tujuan utama dari Rencana Aksi sebagai hasil dari fasilitasi POKJA) di industri - industri sasaran. Tabel II.2.4

Pencapaian Tujuan Proyek

Tujuan Proyek: Persiapan perluasan model pengembangan IKM (industri lokal) berdasarkan platform penyediaan layanan yang efisien (untuk fasilitasi industri lokal) diatur di Kemenperin. No.

11 12 13


Pencapaian

1.

Adopsi resmi petunjuk yang telah dibuat untuk pengembangan IKM oleh Kemenperin.

Model SMIDeP dan petunjuk untuk fasilitasi pengembangan industri lokal telah diadopsi oleh Ditjen IKM dan diumumkan melalui surat resmi untuk tahap lanjutan ke pemerintah daerah lainnya (bagi yang tertarik mengikuti model/ petunjuk), dan petunjuk sebagai dokumen referensial (atas dasar sukarela) terutama bagi staf pelaksana pemerintah daerah juga telah diakui oleh Direktur Jenderal IKM dengan tanda tangan beliau untuk distribusi awal melalui rapat koordinasi nasional dengan seluruh Dinas Perindustrian dan Perdagangan tingkat provinsi. Pada rapat koordinasi Ditjen IKM telah membuat daftar 14 kandidat Pemda (Dinas Perindag Provinsi), yang berminat untuk berpartisipasi dalam tahap perluasan model fasilitasi berbasis petunjuk 11. Kemudian, Ditjen IKM telah menerbitkan surat 12 lainnya bagi Dinas Perindag Provinsi yang berminat guna mengonfirmasi komitmen mereka (untuk menyiapkan struktur fasilitasi, anggaran daerah yang diperlukan untuk proses fasilitasi) dan industri/ daerah mereka (mis.: kabupaten/ kota di provinsi) untuk difasilitasi melalui surat tanggapan dari masing-masing Kepala Dinas. Pada saat pelaporan, lima (5) Disperindag Provinsi 13 telah memberikan tanggapan ke Ditjen IKM melalui surat konfirmasi komitmen untuk berpartisipasi dalam tahap perluasan model fasilitasi berbasis petunjuk.

2.

Pengaturan penganggaran dan organisasi Kemenperin untuk memperluas model yang dibuat ke daerah lain.

Kelanjutan model fasilitasi berbasis petunjuk Dalam kelanjutan model fasilitasi SMIDeP ke daerah lain, Ditjen IKM telah berkomitmen kepada pengaturan untuk persiapan berikut; Pertama, Ditjen IKM sedang memfinalisasi daftar kandidat pemerintah daerah yang berkomitmen dalam tahap lanjutan, dan proses/metode seleksi untuk

Lihat Lampiran-10 untuk daftar Dinas provinsi, yang telah berkomitmen untuk berpartisipasi dalam tahap lanjutan.. Lihat Lampiran-11 untuk surat tersebut. Termasuk Disperindag Provinsi Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur dan Papua.

20



mengidentifikasi pemerintah daerah/ industri sasaran, dengan memperhatikan kapasitas organisasional dan anggaran. Kedua, Direktur Jenderal IKM telah memberi instruksi untuk mempersiapkan tim di Ditjen IKM sebagai focal point untuk perluasan model, yang akan menentukan staf yang bertanggung jawab dalam i) koordinasi keseluruhan, ii) penjelasan petunjuk dengan cerita sukses SMIDeP, dan iii) bimbingan dan monitoring kepada pemerintah daerah/ industri. Ketiga, Direktur Jenderal IKM telah meminta Sekretariat untuk mempersiapkan anggaran (untuk tahun anggaran 2017) untuk tahap lanjutan model fasilitasi, termasuk biaya perjalanan/ rapat dengan tujuan bimbingan/ monitoring terhadap beberapa pemerintah daerah sasaran, dan mempertimbangkan kemungkinan sebagian dana untuk membiayai usulan kegiatan dukungan oleh pemerintah daerah selama proses fasilitasi. Kelanjutan dua model dukungan sukses Selain model fasilitasi berbasis petunjuk teknis, yang akan dipeluas, terlepas dari kemiripan wilayah/ sektor, dua model dukungan (sebagai paket dukungan) dapat dilanjutkan baik industri komponen kapal maupun industri pengolahan kakao di daerah lain yang telah diakui oleh Kemenperin (dalam bentuk MoU antara para pemangku kepentingan pada kasus komponen kapal, dan pernyataan resmi dari Menteri pada kasus industri pengolahan kakao). Untuk industri komponen, model dukungan diakui dalam bentuk MoU mengenai program akselerasi sertifikasi komponen, di mana 3 pihak (Kemenperin, BKI, asosiasi) mempersiapkan rencana aksi untuk tujuan tersebut, dan Kemenperin mengamankan anggaran yang diperlukan (tidak memerlukan pengaturan organisasi tertentu di Kemenperin). Untuk industri pengolahan kakao, model dukungan juga diakui mealui pernyataan Menteri (pada November 2015) yang berharap kasus ini dapat memotivasi daerah lain. Menanggapi hal tersbut, baik Ditjen IA dan -IKM telah membahas pembagian tugas dan cakupan wilayah yang akan diperluas (tidak memerlukan pengaturan organisasi tertentu di Kemenperin). 3.

Jumlah kasus sukses (IKM / produsen yang merealisasikan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Industri Lokal)

Sebagai kasus sukses fasilitasi industri lokal Proyek di wilayah sasaran, berikut jumlah IKM / produsen yang telah mencapai tantangan aksi (tujuan utama) yang ditetapkan dalam Rencana Aksi dari masing-masing industri sasaran; Industri sasaran

Jumlah IKM/ produsen yang telah mencapai tujuan

Industri fesyen ulos

20 produsen tergabung dalam koperasi produsen yang baru didirikan dan telah mulai serta terus bertransaksi dengan pembeli / saluran penjualan untuk turis/ pasar lokal untuk produk kerajinan.

Industri komponen kapal

4 IKM telah menerima sertifikasi BKI (untuk 7 komponen) dan mulai bertransaksi dengan galangan kapal / industri dan telah mendapat permintaan transaksi untuk tahun-tahun berikutnya.

Indistri pengolahan kakao

16 produsen telah mulai dan terus bertransaksi dengan pembeli / saluran penjualan di pasar segmen modern untuk produk cokelat.


Tidak teramati. Meskipun, 5 IKM baru-baru ini telah mampu berproduksi sesuai dengan standar praktik manufaktur lokal yang ditetapkan oleh POKJA, transaksi nyata dengan pembeli / pengguna di segmen lokal modern belum dilaporkan.

Catatan: Terkait industri sasaran Fase II (pengolahan aloe / alas kaki), pencapaian tujuan utama tidak direview, karena POKJA mengakui bahwa pelaksanaan Rencana Aksi baru setengah jalan difasilitasi.

II.3

Modifikasi PDM

PDM Proyek direvisi sekali saat monitoring jangka menengah JICA pada bulan Februari 2015. Modifikasi di PDM dibuat sebagai berikut, agar indikator-indikator dari tujuan dan output Proyek dapat disesuaikan atau diparafrasakan secara logis terhadap konten aktual kegiatan-kegiatan Proyek yang diakui oleh C/Ps. Ringkasan naratif dari tujuan/ output Proyek serta kegiatan tidak dimodifikasi.

21



Tabel II.3.1 No.

Modifikasi yang dilakukan dalam PDM

Awal

Modifikasi

Indikator terverifikasi untuk tujuan Proyek 1.

Adopsi resmi petunjuk dibuat untuk pengembangan IKM oleh Kemenperin.

Sama

2.

Pengaturan penganggaran dan organisasi Kemenperin untuk memperluas model yang dibuat ke daerah lain.

Sama

3.

xx (jumlah) perusahaan swasta yang memanfaatkan layanan pengembangan dan layanan konsultasi organisasi pendukung meningkat xx%.

Jumlah kasus sukses (IKM/ produsen yang merealisasikan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Industri Lokal).

4.

Kepuasan perusahaan swasta yang mengambil layanan dukungan.

Dihilangkan tetapi dijadikan sebagai salah satu indikator output.

Indikator terverifikasi untuk output Output-1: Pembentukan platform untuk pengembangan industri lokal 1-1:

Perumusan POKJA untuk mengkoordinasikan penyedia layanan dan IKM di antara para pemangku kepentingan pengembangan IKM di masing-masing wilayah sasaran.

Perumusan POKJA (dan penempatan fasilitator) di wilayah/ industri sasaran.

1-2:

Pengembangan direktori (berbasis kertas dan berbasis situs) sebagai layanan bagi IKM.

Persiapan dan ketersediaan (staf Ditjen IKM) direktori penyediaan layanan (berbasis database).

Output-2: Pengoperasian platform untuk pengembangan industri local 2-1:

Sebagian besar IKM mengakui peningkatan pelayanan.

Jumlah rapat POKJA yang diselenggarakan.

2-2:

Sebagian besar IKM yang menggunakan layanan yang disediakan puas.

Jumlah kegiatan/ layanan dukungan yang difasilitasi dari usulan dukungan/ layanan dalam Rencana Aksi.

2-3:

Perubahan positif yang teramati di IKM antara lain penjualan produk, diversifikasi pasar, hubungan keterkaitan di antara/ dalam IKM dan lain-lain.

Jumlah IKM/ produsen yang telah menerima/ memanfaatkan kegiatan/ layanan dukungan yang difasilitasi.

2-4:

Realisasi petunjuk sebagai bahan referensi untuk model yang baru dibuat untuk mengembangkan IKM.

Kepuasan (oleh sebagian besar IKM sasaran) terhadap kegiatan/ layanan dukungan yang difasilitasi.

2-5:

Hasil (perubahan positif) akibat aksi yang dilakukan oleh IKM/ produsen sasaran dalam aspek-aspek yang relevan.

Output-3: Pembuatan model pengembangan IKM 3-1:

Realisasi petunjuk sebagai bahan referensi untuk model yang baru dibuat untuk mengembangkan IKM.

Sama

3-2:

Lokakarya sosialisasi diselenggarakan oleh Kemenperin.

Sama

II.4

Lainnya

II.4-1 Hasil terkait Lingkungan dan Sosial Tidak berlaku di Proyek ini. II.4-2 Hasil terkait Gender/ Perdamaian/ Pengurangan Kemiskinan Tidak ada perhatian atau pendekatan khusus yang telah dilakukan dalam Proyek terkait isu-isu ini, meskipun dua industri sasaran (industri fesyen ulos di Samosir dan industri pengolahan kakao di Palu) dari 6 industri sasaran, sebagian besar terdiri dari produsen/ pengusaha wanita. Dipahami juga bahwa Rencana Aksi industri fesyen ulos di Samosir memiliki karakteristik sebagai dukungan peningkatan pendapatan bagi para wirausahawati desa.

22



III.

Hasil Review Bersama

III.1

Hasil Review berdasarkan Kriteria Evaluasi DAC

Hasil review di akhir Proyek berdasarkan kriteria evaluasi DAC (5 kriteria yang mencakup: i) relevansi, ii) efektivitas, iii) efisiensi, iv) dampak dan v) keberlanjutan) dirangkum di bawah ini. III.1-1 Relevansi Relevansi dianggap “tinggi”. Rencana Strategis (RENSTRA, 2010-2014) untuk mempromosikan klaster industri dan pengembangan industri lokal sejalan dengan "Peraturan Presiden No.28, 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional" berubah saat berlangsungnya Proyek, dan digantikan dengan yang baru, RENSTRA (2015-2019) yang dipersiapkan untuk mengikuti Undang -Undang Perindustrian yang baru diberlakukan dan rencana induk industri nasional jangka panjang yang disebut RIPIN (sampai 2035). RENSTRA baru berdasarkan RIPIN mempertahankan arah kebijakan yang sama seperti sebelumnya di bidang IKM/ pengembangan industri lokal, yang mengharapkan IKM untuk memainkan peran penting dalam memperkuat struktur industri nasional (dalam rantai pasok industri strategis nasional), serta mengukuhkan kembali peran Kemenperin sebagai pendukung kuat pemerintah daerah (melalui pendekatan bottom-up terkait pengembangan IKM/ industri lokal). RENSTRA menetapkan sasaran pembangunan seperti penguatan kelembagaan sentra 14industri dan Unit Pelayanan Teknis, bisnis start-up, pengembangan produk, dengan memampukan Ditjen IKM (berdasarkan UU Perindustrian) untuk menyediakan rentang fasilitasi yang lebih luas (pilihan dukungan) untuk mengakomodasi berbagai masalah/ kebutuhan yang dimiliki oleh IKM/ industri lokal dengan lebih baik, dan mendukung kegiatan yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Di sisi lain, keberadaan dan peran IKM di Indonesia tetap besar dari segi jumlah total unit usaha dari industri nasional (90% per 2013) dan total tenaga kerja di sektor industri non-migas (65.4% per 2013) 15. Kontribusi IKM terhadap PDB di sektor industri mencapai 34,3% pada akhir tahun 2013. Masalah yang sering dihadapi IKM tetap sama, seperti akses keuangan, pekerja terampil, kualitas bahan baku, dukungan teknis berkualitas, pasar dan pembeli potensial yang buruk atau terbatas. Dalam hal ini, mekanisme yang bisa diterapkan secara efektif dan efisien menjawab masalah/ kebutuhan yang dimiliki oleh IKM/ industri lokal secara terus-menerus menjadi agenda di tingkat pusat dan daerah. Oleh karena itu, Proyek ini bertujuan meningkatkan mekanisme penyediaan layanan (misalkan, fasilitasi industri lokal) yang tetap relevan dan signifikan dengan kebijakan saat ini dan di masa mendatang. III.1-2 Efektivitas Efektivitas dianggap “tinggi“. Pertama, Proyek telah mencapai output (-1 dan -2) sesuai asumsi dengan mewujudkan salah satu tujuan Proyek, kasus sukses fasilitasi industri lokal berdasarkan pendekatan yang ditunjukkan oleh Proyek: yaitu, pembentukan platform (output-1) dan pengoperasian/ pemanfaatan platform (output-2) di wilayah/ industri sasaran. Selanjutnya, Proyek telah menyusun sebuah model fasilitasi dalam bentuk petunjuk teknis (output-3) berdasarkan pengalaman dan pembelajaran dari kegiatan-kegiatan untuk output-1 dan -2. Model fasilitasi berbasis petunjuk teknis diadopsi oleh Ditjen

14

15

Didefinisikan sebagai pusat produksi lokal dengan jumlah usaha lebih dari lima pada area tertentu. Dilaporkan terdapat sekitar 8~9,000 yang terkonsentrasi di Pulau Jawa. Menurut ‘Industry Fact and Figure 2015’, Kementerian Perindustrian.

23



IKM dan diumumkan melalui surat resmi untuk perluasan ke pemerintah daerah lain (yang berminat untuk menggunakan model/ petunjuk teknis) sesuai tujuan Proyek. Proyek juga telah berhasil mendukung Kemenperin untuk memperoleh model pendukung bagi industri tertentu (industri pendukung: komponen kapal, dan industri yang berbasis ketersediaan sumber daya lokal: pengolahan kakao), yang dapat diterapkan di daerah lain. Oleh karena itu, Proyek ini memandang bahwa output dan kegiatan yang diperlukan dirancang secara holistik dengan logis, dan telah disesuaikan (bila konten atau maksud dari kegiatan dirasa kurang dipahami C/Ps). Penyesuaian kegiatan Proyek tersebut dibuat agar selaras dengan konteks aktual sistem administrasi Indonesia terkait IKM/ pengembangan industri lokal, dan mencerminkan hasil diskusi dengan C/Ps di tingkat pusat/ daerah. Kegiatan yang berhubungan dengan direktori layanan adalah salah satu contohnya 16, di mana isi dan maksud disesuaikan dengan hasil observasi di lapangan dan kondisi aktual dari perencanaan dan penyediaan layanan dukungan untuk pengembangan IKM/ industri lokal. III.1-3 Efisiensi Efisiensi dianggap “moderat”. Proyek ini dianggap telah dijalankan secara efisien, walaupun tidak menyeluruh. Guna mewujudkan mobilisasi input yang efisien, Proyek ini diharapkan memanfaatkan dengan baik: i) sumber daya dukungan dari pihak Indonesia, ii) aset kerja sama teknis JICA terdahulu, ketika C/Ps terlibat dalam kegiatan dari pengoperasian platform untuk fasilitasi industri sasaran. Mobilisasi sumber dukungan oleh pihak Indonesia: Hampir semua kegiatan dukungan untuk industri sasaran dimobilisasi dari sumber dukungan Indonesia (seperti instruktur/ tenaga ahli untuk pelatihan/ bimbingan teknis, peluang pameran/ pameran dagang, laboratorium uji, dll), kecuali seorang tenaga ahli Jepang untuk bimbingan teknis pengenalan 3S. Walaupun, ada dana kegiatan dukungan yang dibantu oleh Tim Tenaga Ahli (tapi hanya sebagian kecil) terutama pada tahap awal. Karena POKJA menghadapi kesulitan untuk memfasilitasi lembaga pendukung yang bertanggung jawab untuk mengamankan/ memobilisasi anggaran yang diperlukan secara cepat atau tepat waktu. Tim Tenaga Ahli kemudian merespon kebutuhan berbagi biaya (cost-sharing) yang muncul pada periode "penyiapan anggaran" dan kegiatan yang tak terduga/ terjadwal (berdasarkan review kemajuan kegiatan fasilitasi). Lembaga pemerintah/ lembaga dukungan publik tidak memiliki dana yang bersifat fleksibel untuk membiayai kegiatan dukungan, kecuali pembiayaan untuk kegiatan dukungan kecuali merevisi penggunaan anggaran yang sudah dianggarkan (tetapi masih membutuhkan persetujuan DPRD). Perlu dicatat, bahwa aksi mandiri oleh IKM/ produsen sasaran (misalnya, biaya perjalanan untuk pemasaran, bahan baku untuk mempersiapkan prototipe pada pengembangan produk) hampir tidak dapat dibiayai oleh pihak pemerintah, sehingga membutuhkan dukungan dana dari Tim Tenaga Ahli di banyak kasus, meskipun jumlahnya relatif kecil. Mobilisasi aset kerja sama teknis JICA terdahulu: Di antara aset tersebut, Tim Tenaga Ahli bermaksud untuk untuk memobilisasi konsultan manajemen IKM (shindan-shi), layanan pengiriman desainer untuk pengembangan produk ekspor yang diperkenalkan ke Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor

16

Direktori layanan yang sebelumnya dipersiapkan dalam bentuk boklet untuk mencakup layanan yang tersedia bagi IKM sebagai referensi mereka. Namun, pengamatan di lapangan melalui kegiatan Proyek menunjukkan bahwa direktori lebih bermanfaat jika mencantumkan lembaga dukungan untuk pengembangan IKM sebagai referensi pihak pemerintah, dan jika diunggah di website dalam bentuk database.

24



Nasional (Ditjen PEN) di Kementerian Perdagangan (Kemendag). Layanan pengiriman desainer oleh Ditjen PEN dimobilisasi oleh salah satu POKJA (untuk mebel rotan). Proyek menyarankan agar masing-masing pemerintah daerah untuk menempatkan konsultan manajemen IKM sebagai fasilitator dalam POKJA; Namun, 3 dari total 6 POKJA tidak dapat mengangkat mereka karena tidak ada konsultan IKM yang ditempatkan. Tim Tenaga Ahli memandang bahwa konsultan IKM yang termobilisasi dalam Proyek relatif mampu dan termotivasi sebagai fasilitator terutama dalam memastikan komunikasi antara POKJA dan IKM/ produsen. Di antara POKJA, salah satunya POKJA mebel rotan telah mendemonstrasikan cara yang direkomendasikan untuk memanfaatkan konsultan IKM, di mana mereka dikerahkan untuk mengawasi dan mengaudit kepatuhan produsen mebel rotan dalam menjalankan SOP yang ditujukan untuk mebel buatan lokal. Proyek telah mengubah kontrak untuk menambah total biaya Proyek dan memperpanjang periode saat mendekati akhir, dalam rangka menjawab kebutuhan C/P dengan lebih baik. Tabel dibawah ini menunjukkan perbandingan antara biaya dan periode Proyek asli dan aktual. Tabel III.1.1

Perbandingan antara biaya dan periode Proyek asli dan aktual

Periode Proyek Fase I Asli Aktual Fase II Asli Aktual

Biaya Proyek (Tim Tenaga Ahli)

Keterangan

Maret 2013 ~ Juli 2014 Maret 2013 ~ Juli 2014

JPY 169 juta JPY 163 juta

Sebagai hasil dari dana tidak terpakai.

September 2014 ~ April 2016 September 2014 ~ April 2016

JPY 174 juta JPY 180 juta (est.)

Diubah untuk memperpanjang mobilisasi Tenaga Ahli.

Baik biaya maupun periode Proyek untuk fase II diubah untuk memperpanjang mobilisasi Tenaga Ahli untuk salah satu kegiatan Output-3 (3-5: Fasilitasi pengaturan anggaran yang dibutuhkan dan menyusun program untuk merespon kemungkinan permintaan dari pemerintah provinsi lain di luar wilayah sasaran), contohnya, melalui pertisipasi dalam sesi konsultasi (dijadwalkan setelah periode akhir proyek yang diasumsikan di awal) untuk menjelaskan model fasilitasi dan petunjuk dengan lebih detail kepada pemerintah daerah yang tertarik. Perubahan ini dianggap signifikan untuk menindaklanjuti tujuan Proyek: Pengaturan persiapan untuk perluasan model fasilitasi ke wilayah lain, sehingga memastikan prospek dalam mencapai tujuan umum. III.1-4 Dampak Dampak dianggap “high”. Proyek menentukan dua tujuan umum untuk dicapai setelah Proyek selesai, salah satunya adalah “memperbanyak wilayah (pemerintah daerah) yang memilih model yang telah dibuat dan meningkatkan layanan pengembangan IKM. Dalam hal ini, Ditjen IKM telah berkomitmen untuk memperluas model fasilitasi SMIDeP berbasis petunjuk teknis ke daerah lain melalui seluruh Dinas Perindustrian & Perdagangan tingkat provinsi, yang diikuti dengan penerbitan surat yang meresmikan komitmen tersebut. Kemudian, Ditjen IKM mengatur sesi konsultasi kepada pemerintah daerah yang tertarik pada model fasilitasi (untuk penjelasan petunjuk fasilitasi industri lokal lebih lanjut secara konsultatif dan membimbing persiapan yang dibutuhkan untuk perancangan oleh pihak pemerintah daerah) pada rapat koordinasi nasional pada bulan April 2016 di Aceh, untuk mengidentifikasi pemerintah daerah (Dinas

25



Perindustrian & Perdagangan tingkat provinsi) yang berniat dalam berkomitmen partisipasi di tahap perluasan model fasilitasi SMIDeP berbasis petunjuk. Ditjen IKM telah memperoleh daftar 14 Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi yang sudah merespon surat tersebut serta berminat untuk berpartisipasi pada tahap perluasan. Ditjen IKM sedang memfinalisasi daftar pemerintah daerah yang berkomitmen terhadap tahap perluasan, dengan menerbitkan surat lainnya bagi para pemerintah yang berminat guna mengonfirmasi komitmen mereka (yaitu, untuk memilih model yang telah dibuat untuk meningkatkan layanan pengembangan IKM) dan industri/ daerah mereka (yaitu, kabupaten/kota di provinsi) untuk difasilitasi melalui surat balasan dari masing - masing kepala Dinas. Pada saat pelaporan, lima (5) Disperindag provinsi telah merespon ke Ditjen IKM melalui surat konfirmasi komitmen untuk berpartisipasi dalam tahap perluasan model fasilitasi (beberapa pemerintah daerah mungkin dipilih sebagai sasaran pada tahap awal dari mereka yang telah berkomitmen melalui surat balasan). Dalam persiapan perluasan model fasilitasi ke daerah-daerah terpilih, Ditjen IKM telah juga membahas metode seleksi dan pengaturan yang diperlukan dalam aspek organisasional (personalia) dan anggaran. Selain itu, Proyek juga telah berhasil menunjukkan model dukungan yang dapat diperluas untuk industri-industri tertentu (industri komponen kapal dan industri pengolahan kakao) yang diakui oleh Kemenperin. Adapun bagi industri komponen kapal, Kemenperin, dalam MoU dengan pihak-pihak terkait, bermaksud mempeluas program dukungan serupa (untuk akselerasi sertifikasi komponen kapal) ke daerah lain yang memiliki industri pengerjaan logam di tahun 2016. Sedangkan bagi industri pengolahan kakao, Provinsi Lampung dan Sulawesi Barat telah menunjukkan minat untuk mengikuti model dukungan, mengharapkan bimbingan dan penyediaan dukungan dari Kemenperin. III.1-5 Keberlanjutan Keberlanjutan secara keseluruhan dianggap “moderat untuk sementara”, tetapi tergantung pada tingkat kesiapan Ditjen IKM untuk memperluas model fasilitasi berbasis petunjuk kepada pemerintah daerah lain. Proyek ini melakukan review keberlanjutan untuk perluasan model fasilitasi ke wilayah lain di tingkat Ditjen IKM dalam beberapa aspek berikut; Aspek kebijakan/ kelembagaan: dianggap tinggi, karena Ditjen IKM telah mengumumkan komitmennya untuk memperluas model fasilitasi berbasis petunjuk ke wilayah lain, melalui penerbitan surat resmi mengenai perluasan model, yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya. Aspek organisasi: dianggap moderat, namun tergantung pada tingkat kesiapan terhadap salah satu rekomendasi yang dibuat untuk Ditjen IKM: penyusunan Tim Fasilitasi yang ditugaskan untuk koordinasi dan bimbingan/ monitoring secara keseluruhan selama tahap lanjutan model fasilitasi. Pada saat laporan ini ditulis, Direktur Jenderal IKM telah menginstruksikan persiapan tim di Ditjen IKM sebagai focal point untuk perluasan model, dan akan menunjuk staf yang bertanggung jawab untuk i) koordinasi keseluruhan, ii) penjelasan petunjuk kasus sukses SMIDeP, dan iii) bimbingan dan monitoring ke pemerintah daerah/ industri. Pengaturan organisasional diperlukan, agar ada staf Ditjen IKM (beberapa ditunjuk/ditugaskan) yang disiapkan secara khusus untuk mengalokasikan waktu dan anggaran guna melakukan tugas - tugas di atas. Aspek teknis: dianggap moderat, namun tergantung pada tingkat komitmen terhadap salah satu rekomendasi yang dibuat untuk Ditjen IKM: pelatihan fasilitasi, yang akan dilakukan untuk menambah

26



jumlah staf Ditjen IKM yang memiliki pengetahuan dan keahlian membimbing terkait model fasilitasi dan petunjuk. Aspek keuangan: dianggap moderat, karena Ditjen IKM telah meminta Sekretariat untuk mempersiapkan anggaran (tahun anggaran 2017) untuk tahap perluasan model fasilitasi, termasuk biaya perjalanan/ rapat dengan tujuan bimbingan/ monitoring kepada beberapa pemerintah daerah yang terfokus, dan mempertimbangkan kemungkinan sejumlah anggaran tertentu untuk membiayai usulan kegiatan dukungan dari pemerintah daerah sasaran.selama proses fasilitasi. Dalam rangka memastikan keberlanjutan Proyek, Ditjen IKM juga diharapkan untuk: i) meneruskan perluasan model fasilitasi kepada pemerintah daerah lain yang telah berkomitmen, dengan memperkuat kemampuannya dalam melakukan bimbingan/ monitoring, dan ii) mendiseminasi model beserta petunjuk ke pemerintah daerah lainnya melalui berbagai kesempatan yang relevan, dengan mengindikasikan insentif (dukungan alokasi anggaran secara terfokus dan intensif) guna meningkatkan animo pemerintah daerah untuk mengikuti model berbasis petunjuk. Dalam hal ini, Tim Tenaga Ahli telah menyusun rekomendasi aksi bagi Ditjen IKM, yang akan dijelaskan kemudian. Di tingkat wilayah sasaran (POKJA, khususnya Dinas Perindag) POKJA di wilayah sasaran Proyek (kecuali untuk industri fesyen ulos di Samosir) telah menyatakan bahwa fasilitasi industri sasaran mereka akan dilanjutkan dengan mempertahankan (atau merevisi) struktur fasilitasi yang sudah terbentuk (yaitu, POKJA dengan fasilitator) dan mengikuti praktik-praktik yang telah dilaksanakan di SMIDeP untuk meningkatkan kasus sukses IKM (wilayah Fase I) atau mewujudkan kasus sukses (wilayah Fase II). Selain itu, seluruh industri sasaran akan tetap menjadi unggulan di masing-masing daerah (mengingat Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah akan disiapkan untuk beberapa tahun mendatang), sehingga beragam dukungan/ layanan yang disediakan oleh pemerintah pusat dan daerah dapat terus diakses. Meskipun begitu, pemerintah daerah (melalui Pokja/ fasilitator) di industri sasaran diharapkan untuk terus memperkuat peran monitoring/ review fasilitasi industri lokal. Dengan perhatian lebih dalam aspek ini, tingginya keberlanjutan di tingkat wilayah sasaran dapat dipastikan. III.2

Faktor Kunci yang Mempengaruhi Implementasi dan Hasil (Outcome)

III.2-1 Faktor Pendukung Tidak ada faktor khusus yang secara positif mempengaruhi pelaksanaan/ hasil Proyek, kecuali satu pencapaian yaitu keputusan mengenai perluasan model dukungan untuk industri komponen kapal yang terwujud dengan MoU akselerasi sertifikasi komponen skala nasional. MoU ini juga direalisasikan sebagai respon terhadap visi pemerintah terbaru, yaitu "Bangsa Maritim" yang mempercepat pembangunan kelas galangan kapal domestik dengan konten komponen lokal yang lebih tinggi. III.2-2 Faktor Penghambat Tidak ada yang terobservasi secara khusus selama berlangsungnya Proyek, seperti yang telah dijelaskan pada bagian selanjutnya.

27



III.3

Evaluasi Hasil Manajemen Resiko Proyek

Keterangan berikut dicatat dalam PDM, sebagai asumsi risiko penting yang dapat mempengaruhi kemajuan dan pencapaian output / tujuan proyek. Tabel di bawah ini menyatakan perubahan dalam situasi masing-masing asumsi risiko. Table III.3.1 Asumsi penting dalam PDM No. Asumsi penting dalam PDM Di tingkat Output 1. Kondisi ekonomi industri sasaran tidak memburuk. 2. IKM kontinu melanjutkan kegiatan ekonominya di wilayah sasaran. 3. Rencana Strategis Ditjen IKM di Kemenperin berkelanjutan.

Di tingkat Proyek 4. Kebijakan pemerintah untuk promosi IKM tidak berubah.

Perubahan asumsi selama berlangsungnya Proyek Tidak ada penurunan luar biasa yang teramati selama berlangsungnya Proyek. IKM / produsen yang aktif terlibat dalam kegiatan proyek telah melanjutkan kegiatan ekonomi mereka selama periode tersebut. RENSTRA (2010-2014) digantikan dengan yang baru (2015-2019) mengikuti Undang-Undang Perindustrian dan RIPIN (sampai 2035). RENSTRA baru secara alami tidak mempengaruhi kegiatan proyek selama periode tersebut. Silakan juga merujuk ke seksi III.1-1 Relevansi Proyek. Silakan merujuk ke no. 3 dan seksi III.1-1 Relevansi Proyek.

Seperti yang terlihat di atas, asumsi-asumsi risiko tidak memberikan perubahan yang tmempengaruhi kemajuan dan pencapaian output/ tujuan proyek, meskipun resiko tersebut berada di luar lingkup kontrol manajemen tenaga ahli. Risiko tertentu lainnya yang mungkin tmempengaruhi Proyek tidak teramati ataubelum dilaporkan selama berlangsungnya Proyek. III.4

Pelajaran

Proyek telah mengkaji pelajaran-pelajaran kunci berikut untuk meningkatkan praktik fasilitasi pengembangan IKM/ industri lokal berdasarkan pengalaman di lapangan di wilayah sasaran. Perlu dicatat, bahwa pelajaranpelajaran ini sepatutnya terefleksikan dalam penyusunan petunjuk teknis untuk fasilitasi industri lokal. Pelajaran Kunci

Penjelasan

Berbagi Satu Rencana Aksi untuk Satu Industri Lokal antar para pemangku kepentingan

Pengembangan industri lokal harus difasilitasi berdasarkan satu rencana aksi dan mengarah pada satu tujuan bersama antar para pemangku kepentingan terkait. Hal ini merupakan titik kritis yang harus diingat pada saat masing-masing pemerintah daerah memfasilitasi industri - industri prioritasnya.

Menetapkan tujuan yang jelas, spesifik dan terukur dalam Rencana Aksi

Hal ini merupakan poin terpenting dalam perumusan rencana aksi pengembangan industri lokal. Kecuali, tujuan yang terukur ditentukan dengan jelas, rencana aksi tidak akan bermakna, atau berakhir sebagai kegiatan dari rencana tanpa tujuan, yang sering terobservasi dalam proses perencanaan oleh pemerintah daerah, dan kemudian tidak dapat ditinjau pencapaiannya. Pemerintah daerah harus menetapkan tujuan umum rencanan aksi melalui konsultasi dengan industri sasaran mengenai kebutuhan-kebutuhan atau ide-ide arah pengembangan di masa depan, misalnya, menanyakan "Produk Apa yang harus dikembangkan atau ditingkatkan bagi" Pasar/ Segmen Konsumen yang Mana". Tujuan harus didefinisikan secara spesifik, terukur secara obyektif, menantang namun realistis.

Kunjungan belajar untuk perencanaan rencana aksi yang lebih baik

Disarankan untuk mengadakan kunjungan belajar selama proses perencanaan rencana aksi. IKM cenderung memiliki sedikit gagasan tentang arah pengembangan, sehingga menghadapi kesulitan dalam menyuarakan tujuan spesifik dari rencana aksi. Dalam hal ini, kunjungan belajar ke industri sejenis yang lebih mumpuni (studi banding) atau pasar potensial (studi pasar), yang dapat mengekspos IKM pada ide-ide inovatif, teknologi terbaru dan kebutuhan pasar / persyaratan, direkomendasikan. Dengan demikian, IKM bisa memperoleh perbandingan atau pengetahuan / informasi yang berharga, sebagai masukan

28



yang berharga untuk menetapan tujuan dan perencanaan dukungan. Identifikasi IKM - IKM sasaran yang ingin terlibat dalam rencana aksi

Tidak semua IKM di industri sasaran perlu terlibat dalam rencana aksi. Rencana aksi sebaiknya fokus pada IKM, atau kelompok (kelompok-kelompok) IKM, yang menunjukkan kesediaan untuk mewujudkan rencana aksi dan menggunakan sumber daya mereka sendiri / waktu untuk aksi yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, setidaknya satu atau beberapa IKM unggulan (berpotensi) perlu diidentifikasi di industri sasaran, yang dapat memimpin dan mengkoordinasikan IKM lain.

Keterlibatan awal para pemangku kepentingan yang paling berpengaruh

Disarankan bagi pemerintah daerah (Dinas Perindustrian & Perdagangan) untuk melibatkan para pemangku kepentingan yang paling berpengaruh (tidak hanya Dinas) dari tahap awal fasilitasi, yaitu, perencanaan rencana aksi. Pemangku kepentingan yang berpengaruh tersebut termasuk mereka yang menyediakan wawasan pasar, dan lembaga teknis yang memberikan panduan tentang isu-isu standar/ sertifikasi yang diperlukan untuk pengembangan pasar. Poin kunci adalah bahwa rencana aksi harus dirumuskan dengan berorientasi pada pasar (misalnya, dengan melibatkan pelaku pasar seperti pembeli/ agen dalam proses perencanaan, menentukan pasar/ segmen konsumen khusus, atau saluran penjualan yang dikembangkan), dan terdiri dari kegiatan-kegiatan dukungan yang diperlukan untuk mengisi kesenjangan teknis yang dihadapi oleh industri sasaran.

Optimisasi peran fasilitator dalam fasilitasi industri lokal

Fasilitator harus menjalan perannya untuk menjembatani dukungan yang diperlukan IKM kepada kelompok kerja, dan memfasilitasi kelompok kerja untuk membahas, merumuskan, melaksanakan dan monitoring/ mereview rencana aksi. Untuk mengoptimalkan peran fasilitator tersebut, pemerintah daerah (Dinas Perindustrian & Perdagangan) dapat menetapkan banyak fasilitator dengan kombinasi senior yang berpengalaman (untuk fasilitasi kepada kelompok/ lembaga pendukung kerja terkait) dengan junior yang masih kurang berpengalaman (untuk komunikasi dengan IKM dan monitoring di lapangan), sehingga mereka dapat saling melengkapi. Penempatan fasilitator secara jamak dapat juga mempertimbangkan kombinasi staf Dinas dengan sumber daya privat eksternal. Selain itu, pemerintah daerah perlu mengatur kondisi yang memungkinkan fasilitator untuk mengaktifkan dan mempertahankan observasi lapangan dan komunikasi dengan IKM sasaran, misalnya, melalui penugasan pemantauan kinerja IKM sasaran, yang membuat fasilitator berkunjungan ke IKM secara rutin.

Mengakomodasi praktik ‘Trial-&-Error’ dalam rencana aksi

Peluang pemasaran dukungan/ promosi harus dijadwalkan secara selang-seling selama rencana aksi, sehingga IKM dengan tantangan pengembangan produk dapat menerima umpan balik untuk perbaikan lebih lanjut (atau diversifikasi) secara trial-&-error. Praktik tersebut dapat memberikan umpan balik yang berharga dan dapat terus memotivasi IKM dalam percobaan pengembangan produk, dan bahkan membawa hasil nyata dalam waktu singkat.

Ketersediaan dana fleksibel yang dialokasikan untuk rencana aksi

Sebagian besar kegiatan dukungan yang diusulkan dalam rencana aksi mengandalkan anggaran pemerintah untuk pelaksanaanya, yang harus diajukan sebelumnya dan pada periode waktu tertentu untuk pencairan. Proses penganggaran/ pencairan seperti ini terkadang menyebabkan kesulitan untuk menjawab kebutuhan/ masalah yang dimiliki IKM secara tepat waktu, terutama kebutuhan/masalah muncul sejalan dengan kemajuan rencana aksi, atau perubahan lingkungan bisnis. Pemerintah masih bisa merevisi penggunaan anggaran, tetapi menghadapi kesulitan dalam merevisi secara fleksibel dan tepat waktu. Oleh karena itu, pengenalan dana dukungan (yaitu, dalam bentuk dana paket), yang dapat dialokasikan untuk tujuan melaksanakan rencana aksi secara keseluruhan, dapat disarankan.

Pentingnya aksi mandiri oleh industri sasaran yang berkomitmen kuat

Rencana aksi tidak boleh hanya dapat terdiri dari kegiatan dukungan saja, tetapi juga harus memiliki aksi yang harus dilakukanl oleh industri sasaran, karena IKM sendiri adalah aktor utama dalam pengembangan usaha. Dengan demikian, pihak IKM 'juga harus berkomitmen untuk menyatakan (dalam rencana aksi) dan mengambil aksi mereka sendiri yang diperlukan untuk mencapai tujuan dengan biaya sendiri, seperti upaya pengembangan produk atau promosi, formulasi atau penguatan sistem kolaborasi mereka. Tindakan tersebut sendiri dapat dimulai dengan sejumlah kecil IKM, bahkan jika pada mulanya banyak yang bersikap ‘wait-&-see’.

Pentingnya monitoring dan review secara berkala

Tugas monitoring/ review perlu diberikan lebih ditekankan, dan dilakukan dengan cara yang berorientasi pada tujuan dan berkala, karena upaya monitoring bertujuan untukmengungkapkan faktor yang mendorong atau menghambat kemajuan, berbagi

29



kemajuan/ pencapaian di antara para pemangku kepentingan, dan mereview isi rencana aksi, dapat mempengaruhi kinerja rencana aksi. Selain pertemuan formal, kesempatan komunikasi informal dengan IKM dapat diakui sebagai saluran pemantauan, terutama untuk mengamati perubahan kondisi industri sasaran dan situasi bisnisnya.

IV.

Untuk Pencapaian Tujuan Umum setelah Proyek Selesai

IV.1

Prospek untuk Mencapai Tujuan Umum

Tim Tenaga Ahli dan C/Ps dari Ditjen IKM berbagi prospek - prospek berikut terkait pencapaian tujuan umum saat Proyek selesai. IV.1-1 Tujuan Umum-1: Peningkatan omset dan saluran pemasaran IKM di wilayah sasaran Prospek untuk mencapai tujuan umum dianggap memungkinkan. POKJA di wilayah sasaran telah menyatakan bahwa fasilitasi industri sasaran mereka akan terus berlanjut dengan mempertahankan (atau merevisi) struktur fasilitasi yang telah terbentuk (yaitu, POKJA dengan fasilitator) dan mengikuti praktik-praktik yang telah dipelajari dari SMIDeP untuk lebih meningkatkan kasus sukses IKM (wilayah Fase I) atau merealisasikan kasus sukses (wilayah Fase II). Selain itu, seluruh industri sasaran akan tetap menjadi unggulan di masing-masing daerah, sehingga besar kemungkinan untuk dapat terus mengakses berbagai dukungan/ layanan yang akan disediakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, kontinuitas pertumbuhan dalam kinerja operasional (peningkatan omset, perluasan pasar) IKM/ produsen di daerah sasaran dipandang cukup besar, kecuali perekonomian daerah menghadapi kesulitan atau melambat. Namun perlu dicatat, bahwa cukup sulit untuk mengumpulkan data kuantitatif kinerja operasional IKM di daerah industri sasaran, mengingat pemerintah daerah tidak terlalu sering mensurvei data seperti omset dan pasar (pembeli, saluran penjualan) untuk industrinya secara keseluruhan. Bahkan jika ditanyakan kepada IKM yang difasilitasi secara individual, banyak IKM di daerah sasaran yang tidak mencatat omset atau pembeli/ saluran penjualan secara memadai, karena pembukuan/ manajemen pelanggan jarang dipraktikan. Oleh karena itu, hal yang paling memungkinkan diperoleh adalah kecenderungan kinerja operasional secara kualitatif dari IKM yang difasilitasi. IV.1-2 Tujuan Umum-2: Meningkatkan jumlah daerah yang memanfaatkan model fasilitasi dan meningkatkan dukungan IKM Seperti dinyatakan sebelumnya, Ditjen IKM sedang memfinalisasi daftar pemerintah daerah yang berkomitmen terhadap tahap perluasan, dengan menerbitkan surat kepada 14 pemda yang berminat dalam rangka mengonfirmasi komitmen mereka untuk mengadopsi model fasilitasi berbasis petunjuk (yaitu, memilih model yang dibuat untuk meningkatkan layanan pengembangan IKM), dan sejauh ini telah menerima surat konfirmasi komitmen dari lima (5) Disperindag provinsi (beberapa pemerintah daerah yang mungkin dipilih sebagai sasaran pada tahap awal dari mereka yang telah berkomitmen melalui surat balasan). Oleh karena itu, prospek untuk mencapai tujuan umum juga dianggap “memungkinkan”. Kemungkinan untuk mencapai tujuan umum ini dapat juga dipastikan dari arah kebijakan IKM berikut;

30



Undang-Undang Perindustrian yang baru dianggap sebagai 'pendorong' untuk diseminasi (oleh Ditjen IKM) dan referensi/ pemanfaatan (oleh pemerintah daerah) petunjuk teknis fasilitasi industri lokal. Hal ini terutama karena Undang-Undang ini memandang peningkatan pengalihan tanggung jawab/ akuntabilitas pengembangan IKM/ industri lokal ke pemerintah daerah, serta menegaskan kembali peran pemerintah pusat sebagai pendukung kuat daerah (melalui pendekatan bottom-up). Hal ini dapat menimbulkan perhatian (dari Ditjen IKM) dan ketidaksiapan (dari pemerintah daerah) akibat peningkatan tanggung jawab/ akuntabilitas ke daerah, sehingga pemerintah daerah perlu untuk meningkatkan dan memperkuat kapabilitasnya dalam memastikan fasilitasi industri lokal yang berorientasi pada hasil, dan pengetahuan/ aksesibilitas pemanfaatan berbagai dukungan/ layanan yang tersedia baik di tingkat pusat dan daerah. Dalam hal ini, petunjuk teknis, sebagai referensi untuk meningkatkan praktik fasilitasi industri lokal, menjadi bernilai bagi pemerintah daerah. IV.2

Rekomendasi bagi Pihak Indonesia untuk Mencapai Tujuan Umum

Ditjen IKM direkomendasikan untuk sebaiknya: i) melanjutkan perluasan model fasilitasi berbasis petunjuk (bagi pemerintah daerah lain) sesuai skenario perluasan model dengan memperkuat kemampuannya dalam melakukan bimbingan/ monitoring, dan ii) mendiseminasi model di antara pemerintah daerah lain melalui acara-acara terkait. Dalam hal ini, akan lebih memotivasi jika insentif bagi pemerintah daerah yang mengikuti model fasilitasi sesuai dengan petunjuk diindikasikan secara jelas oleh Ditjen IKM. Aksi yang direkomendasikan dengan rinci ke Ditjen IKM untuk memastikan perluasan dan diseminasi model fasilitasi berbasis petunjuk sesuai perkembangan disusun dalam Berita Acara Diskusi (Minutes of Meeting) yang dilakukan di JCC final yang digelar pada bulan Maret 2016 (lihat Lampiran-13). IV.3

Rencana Monitoring sejak Akhir Proyek hingga Evaluasi Ex-Post

Kegiatan monitoring setelah Proyek selesai dan evaluasi ex-post akan dijadwalkan dan dilaksanakan oleh Kantor JICA Indonesia melalui konsultasi dengan Kantor JICA Pusat.

31

Lampiran-1: Record of Discussions

Lampiran-2: Matriks Desain Proyek (PDM; awal dan revisi)

Matriks Desain Proyek (PDM) Durasi: Sejak 2013 selama tiga tahun. Nama Proyek: Proyek Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kelompok Sasaran: IKM diwilayah sasaran dan Melalui Peningkatan Penyediaan Layanan pemerintah yang mendukung IKM tersebut Wilayah Sasaran: Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara INDIKATOR YANG DAPAT DIUKUR SECARA PENJELASAN NARASI SARANA VERIFIKASI OBYEKTIF TUJUAN KESELURUHAN IKM diwilayah sasaran akan meningkat produksi dan daya 1 Penjualan dan saluran pasar bagi IKM Data statistic dari Provinsi, Kab./ Kota, dan KADIN(DA). saingnya serta terbentuknya model pengembangan IKM melalui diwilayah sasaran meningkat. platform penyediaan layanan yang efisien (Model) untuk kemudian 2 Jumlah wilayah yang memilih menggunakan Data dari Kemenperin. dipraktekkan diwilayah lain. Model dan menigkatkan layanan pengembangan IKM meningkat. TUJUAN PROYEK Persiapan untuk perluasan model pengembangan IKM melalui 1 Adopsi resmi oleh Kemenperin atas panduan Dokumen dan pernyataan resmi penyediaan layanan yang efisien dilaksanakan di Kemenperin. pengembangan IKM yang telah disusun. dari Kemenperin. 2 Pengaturan anggaran dan organisasi Dokumen dan pernyataan resmi Kemenperin guna memperluas model yang dari Kemenperin. telah dibentuk ke wilayah lain. 3 xx usaha swasta yang memanfaatkan layanan pengembangan dan jasa konsultasi dalam mendukung organisasi meningkat xx%. 4 Kepuasan usaha swasta yang menggunakan layanan dukungan. OUTPUT 1 Platform untuk penyediaan layanan yang efisien disusun 1-1 Pembentukan POKJA guna Dokumen Proyek. mengkoordinasikan diantara IKM dan sebagai dasar pengembangan IKM di setiap wilayah sasaran. penyedia layanan serta pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan pengembangan IKM ditiap wilayah sasaran. 1-2 Penyusunan direktori (baik cetak maupun Dokumen Proyek, direktori versi cetak, situs web. berbasis web) layanan bagi IKM. 2 Daya saing IKM sasaran di setiap wilayah sasaran diperkuat 2-1 Mayoritas IKM mengenali peningkatan Hasil survei kuestioner yang dengan penyediaan layanan yang efisien. penyediaan layanan. diselesaikan oleh proyek. 2-2 Mayoritas IKM yang memanfaatkan layanan Hasil survei kuestioner yang yang disediakan terpuaskan. diselesaikan oleh proyek. 2-3 Perubahan positif tampak diantara IKM, Dokumen proyek, hasil survei misalkan penjualan produk, diversifikasi kuestioner yang diselesaikan oleh pasar, hubugan antar/ dengan IKM, dsb. proyek. 3 Model pengembangan IKM dibentuk berdasarkan pada pengalaman dan pelajaran yang diperoleh melalui kegiatan Output-1 dan -2 untuk dapat diterapkan ke wilayah lain. KEGIATAN [Pembentukan platform penyediaan layanan yang efisien] 1-1 Membentuk Unit Pelaksana Proyek (PIU) yang diorganisir oleh Ditjen IKM, Kemenperin untuk mengelola Proyek secara keseluruhan. 1-2 Membentuk POKJA di setiap wilayah sasaran untuk mengkoordinasikan kegiatan pengembangan IKM dalam mengelola Proyek secara keseluruhan. 1-3 Meninjau dan memetakan lembaga dan layanan pengembangan IKM yang tersedia saat ini oleh berbagai wadah dan penyedia layanan di setiap wilayah sasaran. 1-4 Menetapkan sistem untuk memastikan penyediaan layanan yang efisien bagi IKM. 1-5 Menugaskan dan melatih staf penanggung jawab di pemerintah daerah yang memfasilitasi layanan oleh lembaga pemerintah daerah dan pusat serta penyedia layanan swasta untuk IKM (perhatian harus diberikan kepada Shindan-shi). 1-6 Membuat Direktori Layanan (dalam bentuk buku/ web) untuk memperkenalkan layanan dukungan bagi IKM oleh lembaga pemerintah dan swasta. 1-7 Memfasilitasi dan mendukung kegiatan POKJA di setiap wilayah sasaran. 1-8 Memantau situasi penyediaan layanan di setiap wilayah sasaran. [Penguatan IKM: pengoperasian platform] 2-1 Melaksanakan rapat POKJA rutin di setiap wilayah sasaran. 2-2 Menganalisis permasalahan dan kebutuhan rantai-nilai serta hubungan industri dari IKM sasaran di setiap wialayah sasaran (mempertimbangkan jenis IKM sasaran seperti industri berbasis sumber daya lokal dan industri pendukung). 2-3 Mengidentifikasi tujuan, tugas, dan kegiatan pengembangan IKM sasaran berdasarkan hasil analisis yang dilakukan di atas. 2-4 Melaksanakan kegiatan yang telah diidentifikasi dengan menggunakan mekanisme penyediaan layanan yang telah ditingkatkan. 2-5 Menganalisis dan mengevaluasi hasil kegiatan pengembangan IKM sasaran oleh POKJA di setiap wilayah. [Penetapan model pengembangan IKM] 3-1 Menganalisis dan mengevaluasi pengalaman yang diperoleh melalui Kegiatan Output-1 dan -2 di setiap wilayah. 3-2 Mengidentifikasi isi dan faktor yag akan membangun model tersebut, yang dapat diadaptasikan di wilayah lain. 3-3 Membuat pedoman sebagai bahan acuan bagi wilayah lain untuk mereplikasi dan menerapkan model tersebut. 3-4 Menyelenggarakan lokakarya untuk mensosialisasikan model tersebut kepada para pemangku kepentingan lainnya. 3-5 Memfasilitasi penyusunan anggaran yang diperlukan serta merumuskan program untuk merespon kemungkinan permintaan dari pemerintah provinsi lain di luar wilayah sasaran.

3-1 Panduan sebagai materi referensi bagi model pengembangan IKM baru di Indonesia yang dibentuk tersusun. 3-2 Lokakarya sosialisasi diselenggarakan oleh Kemenperin. INPUT

Dokumen proyek, panduan.

Tanggal: 1 November 2012 PDM ver. 01 ASUMSI PENTING Pemerintah daerah yang mengadaptasi Model secara kontinu mendukung IKM diwilayahnya. Kebijakan pemerintah guna memperomosikan IKM tidak berubah.

Kondisi ekonomi industri sasaran tidak memburuk.

IKM-IKM melanjutkan kegiatan ekonomi mereka di wilayah sasaran.

Berkelanjutannya rencana strategis Ditjen IKM di Kemenperin.

Dokumen proyek.

Pihak Indonesian: - Jumlah personel counterpart di Kemenperin yang mencukupi. - Biaya pengeluaran lokal yang diperlukan bagi counterpart dalam kegiatan proyek. - Ruang kantor dan fasilitasnya bagi Proyek. Pihak Jepang: - Tenaga ahli dari Jepang bagi sektor yang dibutuhkan. - Biaya pengeluaran lokal bagi kegiatan proyek. - Pelatihan ke Jepang bagi personel counterpart. - Pengadaan peralatan yang diperlukan bagi kegiatan proyek.

Catatan) IKM: Industri Kecil dan Menengah, Kemenperin: Kementerian Perindustrian, Ditjen: Direktorat Jenderal

PRE-KONDISI Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam wilayah model menerima Proyek.

Lembar Monitoring Proyek I (Revisi Matriks Desain Proyek: PDM) Nama Proyek: Proyek Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Melalui Peningkatan Penyediaan Layanan Wilayah Sasaran: Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara dan Kalimantan Barat INDIKATOR YANG DAPAT DIUKUR RINGKASAN NARATIF SECARA OBYEKTIF TUJUAN UMUM IKM di wilayah sasaran akan meningkat produksi dan 1. Penjualan dan saluran pemasaran IKM di wilayah sasaran daya saingnya serta terciptanya model pengembangan meningkat. IKM melalui platform penyediaan layanan yang efisien ("model") yang akan dipraktikkan di wilayah 2. Jumlah wilayah yang memilih menggunakan model dan lain. meningkatkan layanan pengembangan IKM bertambah. TUJUAN PROYEK (REVISI) Persiapan perluasan model pengembangan IKM melalui penyediaan layanan yang efisien dilaksanakan di Kemenperin.

OUTPUT (REVISI) 1. Platform untuk penyediaan layanan yang efisien disusun sebagai dasar pengembangan IKM di setiap wilayah sasaran.

2. Daya saing IKM sasaran di setiap wilayah sasaran diperkuat melalui penyediaan layanan yang efisien.

Durasi: Sejak 2013 selama tiga tahun. Kelompok Sasaran: IKM di wilayah sasaran dan SARANA VERIFIKASI

pegawai pemerintah yang mendukung IKM tersebut

ASUMSI PENTING

Tanggal: Akhir April 2016 PDM ver. 01

PENCAPAIAN

Data statistik dari Provinsi, Kab./ Kota, dan KADIN(DA). Data dari Kemenperin.

Pemerintah daerah yang mengadaptasi model secara kontinu mendukung IKM diwilayahnya.

Akan direview setelah Proyek usai.

1. Adopsi resmi oleh Kemenperin atas petunjuk teknis pengembangan IKM yang telah disusun.

Dokumen dan pernyataan resmi dari Kemenperin.

Kebijakan pemerintah guna memperomosikan IKM tidak berubah.

2. Pengaturan anggaran dan organisasi Kemenperin guna memperluas model yang telah dibentuk ke wilayah lain.

Dokumen dan pernyataan resmi dari Kemenperin.

3. Jumlah kasus sukses (IKM/ produsen yang mencapai tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Aksi)

Dokumen proyek

Model SMIDeP dan petunjuk untuk fasilitasi pengembangan industri lokal telah diadopsi oleh Ditjen IKM dan diumumkan melalui surat resmi untuk tahap lanjutan ke pemerintah daerah lainnya (bagi yang tertarik mengikuti model/ petunjuk), dan petunjuk sebagai dokumen referensial (atas dasar sukarela) terutama bagi staf pelaksana pemerintah daerah juga telah diakui oleh Direktur Jenderal IKM dengan tanda tangan beliau untuk distribusi awal melalui rapat koordinasi nasional dengan seluruh Dinas Perindustrian dan Perdagangan teingkat provinsi. Pertama, Ditjen IKM sedang memfinalisasi daftar kandidat berkomitmen dalam tahap lanjutan, dan metode seleksi untuk mengidentifikasi pemerintah daerah/ industri sasaran, dengan memperhatikan kapasitas organisasional dan anggaran. Kedua, Direktur Jenderal IKM telah memberi instruksi untuk mempersiapkan tim di Ditjen IKM sebagai focal point untuk perluasan model. Ketiga, Dirjen IKM telah meminta Sekretariat untuk mempersiapkan anggaran (tahun anggaran 2017) untuk tahap lanjutan model fasilitasi, termasuk biaya perjalanan/ rapat dengan tujuan bimbingan/ monitoring terhadap beberapa pemerintah daerah sasaran, dan mempertimbangkan kemungkinan sebagian dana untuk membiayai usulan kegiatan dukungan oleh pemerintah daerah selama proses fasilitasi. Berikut jumlah IKM/ produsen yang telah mencapai tantangan aksi (tujuan utama): 20 produsen di industri Ulos fesyen, 4 IKM di industri komponen kapal, 16 produsen di industri pengolahan kakao dan tidak ada untuk industri mebel rotan.

1-1 Kelompok Kerja dibentuk di tiap wilayah/industri sasaran, dan fasilitator yang handal ditugaskan untuk menyusun Rencana Aksi dan menfasilitasi implementasinya.

Dokumen proyek

Kondisi ekonomi industri sasaran tidak memburuk.

1-2 Direktori penyedia layanan bagi IKM berbasis situs dapat dimutakhirkan secara berkala oleh Ditjen IKM telah tersedia untuk digunakan oleh staf Ditjen IKM dan Dinas.

Dokumen proyek database direktori situs ).

2-1 Jumlah rapat POKJA yang telah diselenggarakan.

Dokumen proyek

POKJA dibentuk di masing-masing 6 industri sasaran di 5 wilayah (dari fase I dan II) melalui penerbitan SK oleh kepala pemerintah daerah, dan dipimpin/ dimotori oleh Disperindag di setiap wilayah, serta melibatkan para pemangku kepentingan terkait dan fasilitator yang ditunjuk untuk menyiapkan Rencana Aksi dan memfasilitasi pelaksanaannya. Direktori lembaga dukungan telah disiapkan dan diunggah pada bulan Mei 2015 (di situs lama Ditjen IKM) dan Desember 2015 (di situs baru), yang meliputi data profil lembaga dukungan (72), baik di wilayah sasaran (5 provinsi)/ di tingkat pusat, sehingga direktori tersedia bagi para staf Ditjen IKM/ pemerintah daerah. 66 kali rapat POKJA telah diselenggarakan oleh POKJA, baik untuk industri sasaran fase I dan II guna melakukan tugas-tugas yang diberikan (diagnosis industri, perencanaan Rencana Aksi, fasilitasi/ monitoring pelaksanaan Rencana Aksi) atau jika ada topik khusu.

2-2 Jumlah kegiatan dukungan/ layanan yang telah difasilitasi dalam dukungan/ layanan yang diusulkan dalam Rencana Aksi.

Idem.

183 kegiatan dukungan/ layanan telah difasilitasi oleh POKJA (lihat rincian lengkap untuk masing-masing industri sasaran pada Lampiran-8). Mayoritas usulan dukungan pada Rencana Aksi industri fase I telah terlaksana, sedangkan Rencana Aksi industri fase II baru dimulai pada Maret 2015 dan berfokus pada beberapa kegiatan dukungan kunci. Pihak Indonesia telah membiayai sebagian besar usulan kegiatan dukungan.

2-3 Jumlah IKM/ produsen yang telah menerima/ memanfaatkan kegiatan dukungan/ layanan yang difasilitasi.

Idem.

Sekitar 40 IKM (industri komponen kapal), 28 produsen (usaha mikro pengolahan kakao/ mebel rotan), dan 80 produsen (pengrajin individual ulos fesyen) telah menerima/ memanfaatkan kegiatan dukungan/ layanan setidaknya sekali. Namun, IKM sasaran/ produsen yang menjadi fokus dan telah terlibat dalam Rencana Aksi terbatas pada 12 IKM, 21 produsen, 20 produsen di masing-masing industri. Dalam industri fase II, jumlah IKM yang menerima/ memanfaatkan kegiatan dukungan/ layanan (setidaknya

dan (di

IKM-IKM melanjutkan kegiatan ekonomi mereka di wilayah sasaran.

KETERANGAN

Idem.

Ditjen IKM telah mendaftarkan 14 kandidat Dinas Perindustrian & Perdagangan Provinsi, yang berminat untuk berpartisipasi dalam tahap lanjutan model fasilitasi berbasis petunjuk. 5 Dinas telah memberikan tanggapan ke Ditjen IKM melalui surat konfirmasi komitmen. Selain model fasilitasi berbasis petunjuk teknis, akan dilanjutkan pula dua model dukungan (dalam bentuk paket dukungan), yaitu industri komponen kapal dan industri pengolahan kakao di daerah lain yang telah ditetapkan dalam MoU (dalam bentuk MoU antar para pemangku kepentingan pada kasus komponen kapal dan pernyataan resmi Menteri pada kasus industri pengolahan kakao). Terkait industri sasaran fase II, pencapaian tujuan utama tidak ditinjau karena pelaksanaan Rencana Aksi baru setengah jalan difasilitasi.

Sekretariat Ditjen IKM disarankan untuk membahas secara internal terkait pengaturan kerja untuk pengkinian/ perluasan direktori setelah restrukturisasi Ditjen IKM selesai pada April 2016. Walaupun mayoritas rapat difasilitasi oleh Tim Tenaga Ahli pada kasus Pokja komponen kapal di Tegal dan Ulos fesyen, namun POKJA lainnya telah menyelenggarakan rapat secara sukarela. Kegiatan dukungan yang diusulkan/ diajukan ke instansi - instansi selain perindustrian/ perdagangan belum dapat difasilitasi sesuai harapan. Beberapa instansi tersebut merupakan anggota POKJA, namun komitmen mereka untuk memberikan dukungan terbilang lemah.

2-4 Tingkat kepuasan (oleh sebagian besar sasaran IKM/ produsen) terhadap kegiatan dukungan/ layanan yang telah difasilitasi. 2-5 Hasil (perubahan positif) terhadap aksi yang dilakukan oleh IKM/ produsen sasaran pada aspek yang relevan antara berikut ini; -

3. Model pengembangan IKM dibuat berdasarkan pengalaman dan pelajaran yang diperoleh melalui kegiatan Output-1 dan -2 agar dapat diterapkan di wilayah lain.

Dokumen proyek dan hasil survei kuesioner Idem

Lihat rincian lengkap untuk setiap industri sasaran di Lampiran-8.

Persiapan prototipe atau produksi produk baru/ ditingkatkan, dan diversifikasi produk, Peningkatan dalam komentar dari pengguna/ konsumen, Penguatan hubungan keterpautan di antara IKM/ pemangku kepentingan terkait,

Perluasan dan diversifikasi pasar dan saluran penjualan, serta pengembangan pasar/ pembeli baru, Kinerja manajemen (penjualan, jumlah karyawan),dan Pencapaian lain yang relevan (pada aspek kelembagaan, kewirausahaan, akses keuangan, dan lainnya).

3-1 Petunjuk teknis sebagai materi referensi dari model pengembangan IKM di Indonesia yang baru disusun tersedia.

Dokumen proyek petunjuk teknis

3-2 Lokakarya sosialisasi diselenggarakan oleh Kemenperin.

Dokumen proyek

KEGIATAN [Pembentukan platform penyediaan layanan yang efisien] 1-1 Membentuk Unit Pelaksana Proyek (PIU) yang diorganisir oleh Ditjen IKM, Kemenperin untuk mengelola Proyek secara keseluruhan. 1-2 Membentuk POKJA di setiap wilayah sasaran untuk mengkoordinasikan kegiatan pengembangan IKM dalam mengelola Proyek secara keseluruhan. 1-3 Meninjau dan memetakan lembaga dan layanan pengembangan IKM yang tersedia saat ini oleh berbagai wadah dan penyedia layanan di setiap wilayah sasaran. 1-4 Menetapkan sistem untuk memastikan penyediaan layanan yang efisien bagi IKM. 1-5 Menugaskan dan melatih staf penanggung jawab di pemerintah daerah yang memfasilitasi layanan oleh lembaga pemerintah daerah dan pusat serta penyedia layanan swasta untuk IKM (perhatian harus diberikan kepada Shindan-shi). 1-6 Membuat Direktori Layanan (dalam bentuk buku/ web) untuk memperkenalkan layanan dukungan bagi IKM oleh lembaga pemerintah dan swasta. 1-7 Memfasilitasi dan mendukung kegiatan POKJA di setiap wilayah sasaran. 1-8 Memantau situasi penyediaan layanan di setiap wilayah sasaran. [Penguatan IKM] 2-1 Melaksanakan rapat POKJA rutin di setiap wilayah sasaran. 2-2 Menganalisis permasalahan dan kebutuhan rantai-nilai serta hubungan industri dari IKM sasaran di setiap wialayah sasaran (mempertimbangkan jenis IKM sasaran seperti industri berbasis sumber daya lokal dan industri pendukung). 2-3 Mengidentifikasi tujuan, tugas, dan kegiatan pengembangan IKM sasaran berdasarkan hasil analisis yang dilakukan di atas. 2-4 Melaksanakan kegiatan yang telah diidentifikasi dengan menggunakan mekanisme penyediaan layanan yang telah ditingkatkan. 2-5 Menganalisis dan mengevaluasi hasil kegiatan pengembangan IKM sasaran oleh POKJA di setiap wilayah. [Pembuatan model pengembangan IKM] 3-1 Menganalisis dan mengevaluasi pengalaman yang diperoleh melalui Kegiatan Output-1 dan -2 di setiap wilayah. 3-2 Mengidentifikasi isi dan faktor yag akan membangun model tersebut, yang dapat diadaptasikan di wilayah lain. 3-3 Membuat pedoman sebagai bahan acuan bagi wilayah lain untuk mereplikasi dan menerapkan model tersebut. 3-4 Menyelenggarakan lokakarya untuk mensosialisasikan model tersebut kepada para pemangku kepentingan lainnya. 3-5 Memfasilitasi penyusunan anggaran yang diperlukan serta merumuskan program untuk merespon kemungkinan permintaan dari pemerintah provinsi lain di luar wilayah sasaran. Catatan) IKM: Industri Kecil dan Menengah, Kemenperin: Kementerian Perindustrian, Ditjen: Direktorat Jenderal

sekali) sejauh ini sebanyak 21 (pengolahan lidah buaya) dan 30 (alas kaki). Mereka juga dianggap sebagai IKM sasaran yang menjadi fokus dan telah terlibat dalam Rencana Aksi. Lihat rincian lengkap untuk setiap industri sasaran di Lampiran-8.

dan

Berkelanjutannya rencana strategis Ditjen IKM di Kemenperin.

INPUT

PRAKONDISI

Pihak Indonesia: - Jumlah personel counterpart di Kemenperin memadai - Biaya pengeluaran lokal yang diperlukan bagi counterpart dalam kegiatan proyek. - Ruang kantor dan fasilitasnya bagi Proyek.

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam wilayah model menerima Proyek.

Pihak Jepang: - Tenaga ahli Jepang di sektor yang dibutuhkan. - Biaya pengeluaran lokal bagi kegiatan proyek. - Pelatihan ke Jepang bagi personel counterpart. - Pengadaan peralatan yang diperlukan dalam kegiatan proyek. <Masalah dan penyelesaiannya>

Petunjuk teknis dibuat setelah model kerja, melalui serangkaian diskusi dengan tim petunjuk teknis di Ditjen IKM. Petunjuk teknis (dengan versi singkat) dipersiapkan sebagai dokumen referensial bersifat sukarela, terutama bagi staf pelaksana di pemerintah daerah. Seminar regional diselenggarakan oleh Ditjen IKM di setiap wilayah sasaran fase I, dan Tim Tenaga Ahli dan perwakilan dari masing-masing POKJA berbagi mengenai pendekatan, pengalaman/ pencapaian, dan praktik baik/ pelajaran SMIDeP. Dua (2) kali kesempatan untuk seminar nasional diselenggarakan oleh Ditjen IKM dengan memanfaatkan rapat koordinasi nasional yang mengundang seluruh Disperindag Provinsi. Melalui kesempatan ini, Ditjen IKM bersama dengan Tim Tenaga Ahli dapat menjelaskan model fasilitasi SMIDeP dan keunggulan mengikuti model berdasarkan petunjuk dengan mengutip kasus sukses SMIDeP.

Pada seminar industri komponen kapal dikonfirmasikan konsensus untuk melanjutkan fasilitasi serupa di bawah program baru untuk akselerasi sertifikasi komponen. Pada seminar industri pengolahan kakao telah dicapai konsensus antara dua Dirjen untuk mengaplikasikan model dukungan yang telah dilakukan di Sulteng ke daerah lain.

Lampiran-3: Revisi Rencana Operasional (yang direncanakan dan aktual)

PM Form3-3　Monitoring Sheet

Project Monitoring Sheet II (Revision of Plan of Operation)

Version 2 Dated April 2016 Monitoring

Project Title: Project on Small and Medium Industry Development Based on Improved Service Delivery in Indonesia

Inputs

2013

Plan Actual

Ⅰ

Ⅱ

2014

Ⅲ

Ⅳ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

2015 Ⅳ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

2016 Ⅳ

Ⅰ

Ⅱ

Remarks

Issue

Solution

Expert Plan Actual Keisuke Sugiyama (Deputy Chief Advisor/ Region I (Local Plan Industry Development)) Actual Plan Takuya Okada (SMI Development (2)/ Region II (Supporting Industry Development) (1)) Actual Plan Hiromichi Hara (Region II (Supporting Industry Development) (2)/ SMI Service Delivery (2)) Actual Plan Yoko Tanaka (Region III (Local Industry Development)) Actual Plan Ahmad Subagyo (Financial Access) Actual Plan Yoichi Yamazaki (SMI Service Delivery (1)) Actual Plan Izumi Ogawa (Project Coordinator/ SMI Development Assistant) Actual Taro Tsubogo (Chief Advisor/ SMI Development (1))

None

N/A

None

N/A

None

N/A

None

N/A

None

N/A

None

N/A

None

N/A

None

N/A

None

N/A

None

N/A

None

N/A

None

N/A

Equipment Computer Photocopier Laser printer

Plan Actual Plan Actual Plan Actual

Training in Japan Counterpart Training on SMI Support Policy and Measures

Activities Sub-Activities

12 participants completed the training while 2 MoI officials participated as observers.

Plan Actual

2013

Plan Actual

Ⅰ

Ⅱ

2014

Ⅲ

Ⅳ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

2015 Ⅳ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

2016 Ⅳ

Ⅰ

Ⅱ

Responsible Organization

GoI

Achievements

JICA

Issue & Countermeasures

Output 1: Preparation of platform for efficient service delivery for SMI development 1.1

Set up PIU by DG-SMI in MoI for overall management of the Project In each target region, formulate LWG to coordinate the

Review and map the currently available institutions and

1.4

Establish the system to ensure efficient service delivery for SMIs Assign and train staff in charge at the local government

Develop a Service Directory (paper based and web based)

Already formulated each of 6 target industries in 5 regions, having Dinas Industry & Trade in each region lead LWG, appointing facilitators and involving the concerned support institutions.

N/A

GoI/ JICA

Already reviewed and profiled the service providers/ support institutions in the target regions of both Phase I and II together with those at central level.

N/A

GoI/ JICA

Formulated the system for efficient service delivery (platform for local N/A industry development) for the target industries of both Phase I and II.

GoI/ JICA

Already assigned the staffs in charge including facilitators, and trained C\Ps at the working level through facilitation training for both Phase I and II.

N/A

GoI/ JICA

Uploaded at the new website of the DG-SMI in Nov. 2015, accommodating the profile data of support institutions in every target region (5 province) and central level.

N/A

GoI/ JICA

Among the Region Teams, that for Samosir has been deemed more active in assisting LWG to facilitate the better support activities N/A through providing the guidance/advice and attending LWG meetings.

GoI/ JICA

Region Teams of PIU periodically monitor the situation of support delivery (progress of Local Industry Action Plan) by LWGs through the JCC/ joint-meeting with LWG in order to figure out achivement and issues of facilitation of LWGs.

GoI/ JICA

Has been held once in 2 months for performing the assigned tasks (industry diagnosis, planning of the LIAP, facilitation/ monitoring of the N/A LIAP implementation) or occasionally when special topics arise.

GoI/ JICA

Already conducted thru field visit/ LWG meeting both for the Phase I and II industries, bringing the idea of what actions/ supports to be proposed at the next step of the Local Industry Action Plan (LIAP).

GoI/ JICA

Already prepared the LIAP both for the Phase I and II industries, consisting of challenge action, target SMIs and support activities N/A proposed by LWG, and revised according to the progress/ necessity (for the Phase I industries).

GoI/ JICA

A majority of the proposed supports/ services in the LIAP has been already conducted for the Phase I industries, and LWGs for the N/A Phase II industries have been also facilitating the support activities since March 2015. LWGs for cacao/ ship-parts have been ideally and effectively utilizing the platform, in terms of the achievements.

GoI/ JICA

The evaluation meetings for the Phase I industries were conducted, reviewing the achivements and results of the questionnaire interview survey to the target SMIs conducted by each LWG beforehand.

Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan

1.6 to introduce SMI support services by government and

private institutions

GoI/ JICA

Plan

1.5 who facilitate services by local/ central governmental

institutions and private service providers for SMIs

N/A

Actual

1.3 services for SMI development by various entities and

service providers in each target region

Already established PIU with a decision letter (SK) of DG-SMI, comprising of the teams of advisor, coordination, region (for field support), support directory and capacity building. Revised SK to i) add the region team members, and ii) newly establish the guideline team.

Actual

1.2 activities for SMI development for overall management of

the Project

GoI/ JICA

Plan

Actual Plan

1.7 Facilitate and support LWG activities in each target region

Actual Plan 1.8 Monitor situation of service delivery in each target region

Actual

N/A

Output 2: Strengthening of competitiveness of target SMIs with efficient service delivery Plan 2.1 Conduct regular LWG meetings in each target region

Actual

2.2

Analyze issue and needs of value chain and industrial linkage in target SMIs in each target region Identify the goals, tasks, and activities for the development

Plan Actual Plan

2.3 of the target SMIs based on the result of the analysis done

above

2.4

Implement the identified activities by using improved service delivery mechanism

Actual Plan Actual

2.5

Analyze and evaluate the result of activities for development of target SMIs by LWG in each region

Plan Actual

N/A

N/A

Output 3: Establishment of model for SMI development based on experience/ lessons learned through activities under Outputs 3.1

3.2

3.3

3.4

Analyze and evaluate the experience which is acquired through Activities under Outputs 1 and 2 in each region Identify contents and factors to constitute the model, which is adaptable to other regions Develop the guideline as reference materials for other regions to replicate and implement the model Organize workshop to socialize the model for other stakeholders

Plan GoI/ JICA

Actual Plan GoI/ JICA



Actual Plan

Facilitate the necessary budgetary arrangement as well as 3.5 formulate program to respond to the possible requests from other provincial governments out of target areas

Duration / Phasing Monitoring Plan

GoI/ JICA

Actual

The guideline team and the Expert Team reviewed the efficacy/ practicability of SMIDeP approach thru the questionnaire to LWGs, and analysed the answers to the questionnaire in order to provide the inputs for design of work model/ technical guideline. The Expert Team and the guideline team both discussed that the composing elements of the work model include i) implementation setup, ii) steps/ method for local industry facilitation, and iii) support resources information. The guideline was firstly drafted by the Expert Team in Sep. 2015. This was then reviewed among the guideline team, and revised upon their comments, in parallel to the intermittent discussion on the position/ usage of the guideline with the guideline team. Seminars for dissemination of local industry facilitation by SMIDeP approach were conducted both at reginal level (the target 3 provinces for the Phase I) and national level with the participants from all provincial Dinas industry & Trade.

N/A

N/A

N/A

N/A

DG-SMI has issued a letter to officialise the announcement at the national meeting at Bengkulu concerning the extension of a facilitation model of the SMIDeP based on the guidelline to other regions, with the terms/ conditions to be met by the regional governments willing to N/A participate in the extension stage. The Expert Team has then assisted DG-SMI in conducting a consultative session to those regional gov. which responded to the letter, using an occasion of the national meeting in Mar. 2016.

Plan Actual

2013

Plan Actual

Ⅰ

Ⅱ

2014

Ⅲ

Ⅳ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

2015 Ⅳ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

2016 Ⅳ

Ⅰ

Ⅱ

Remarks

Issue

Solution

Monitoring Joint Coordination Committee/ PIU-LWG Joint Meeting Set-up the Detailed Plan of Operation Submission of Monitoring Sheet Monitoring Mission from Japan Joint Monitoring Post Monitoring

Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan Actual

PIU-LWG Joint Meeting is added to reinforce progress sharing between central and regional gov.

Plan Actual Plan Actual Plan Actual

None

N/A

None

N/A

None

N/A

Has been done in the mid of January None 2015.

N/A

None

N/A

None

N/A

Ver.4 has been cancelled at the time None of the contract for Phase II.

N/A

Monitoring Sheets are to be prepared None as Progress Report.

N/A

None

N/A

None

N/A

None

N/A

Introduced the monitoring system since the mission below, thus submitting the periodic monitoring sheet.

To be scheduled.

Reports/Documents Work Plan Progress Report/ Monitoring Sheet Project Completion Report

Public Relations Website (JICA technical cooperation project website) Newsletter

Plan Actual Plan Actual : Initial plan

: Actual implementation

: Plan for the future

Lampiran-4: Berita acara serah terima barang kantor

Lampiran-5: Rencana studi banding ke Jepang dan daftar peserta

Annex/ Lampiran-5 Course Name

:

Counterpart Training for the Project on Small and Medium Industry Development Based on Improved Service Delivery in Indonesia

Participants

:

14 persons (Indonesian nationals only)

Country

:

Indonesia

Training Period

:

Sunday, 12 January 2014 – Friday, 24 January 2014

Training Itinerary Date 12 Jan. (Sun) 13 Jan. (Mon: holiday) 14 Jan. (Tue)

15 Jan. (Wed)

Activities Late night: Departure from Jakarta International Airport Morning: Arrival at Narita, and moving to hotel in Tokyo 9:00-12:00: TIC Lunch 14:00-15:00: Private Sector Development Div. 1, Industrial Dev. and Public Policy Dept., JICA Evening: Moving from Haneda Airport to Matsuyama Airport 10:00-10:30: International Affairs Div., Economic and Labor Dept., Ehime Prefectural Govt. 10:30-12:00: Industrial Policy Div., Economic and Labor Dept. Lunch (in the office or nearby) 13:00-15:00: Management Support Div./ Industry Creation Div., Economic and Labor Dept.

15:30-17:00: Marketing Bureau/ Tourism and Local Products Div., Economic and Labor Dept. 16 Jan. (Thu)

9:00-11:00: Ehime Industrial Promotion Foundation

Lunch (at the Techno Plaza Ehime) 12:30-14:30: Ehime Institute of Industrial Technology (Food Industry Technology Center)

17 Jan. (Fri)

17:00~: Ehime University 09:00-10:00: Imabari Local Industrial Promotion Center 10:20-12:00: Shikoku Towel Industry Association and a facility tour of the

Purposes JL726

Place of stay On the plane

Check-in at Hotel Sunroute Plaza Shinjuku

Sunroute Plaza Shinjuku Tokyo

- Briefing by JICA briefing staff

Tokyu-Inn Matsuyama

- Courtesy call and a report on the project activities

JL1469: 17:30-18:55 Check in at Hotel Tokyu-Inn Matsuyama - Courtesy call

- To learn about prefectural policies on economic/ industrial development, especially important programs on support to local industries/ SMIs, and a one-stop support system (a support desk and a supporter system) - To learn about support activities for the existing local industries/ SMIs (on product development, market development, and finance) including the followings, support for the creation of new industries, and cooperation with the central government for these support activities * Program for enhancing utilization of local resources, fund support for agriculture-commerce-industry collaboration. - Learn about basic policy for local specialty product promotion and programs, including branding, promotion facility development, and making supporter system, and their implementation - To learn about overview of the foundation’s activities, support activities including the followings and their success cases * Ehime Regional Business Creation Fund/ SME Challenge Fund (a subsidy scheme to create new business and explore new markets) and business matching service - To learn about overview of the institute’s activities (especially the Food Technology Center), facilities and equipment, contents of R&D support including the followings, and development and dissemination of general-purpose technology * R&D support through industry-academia-government collaboration, technical consultation, seeds/ needs matching service - Reception party with Indonesian students - To learn about overview of the center’s activities, support activities to local industries (ship parts and towels/ textiles), and its outcomes and issues - To learn about overview of the association’s activities, background of the establishment, contents of joint activities,

Ditto

Ditto

Imabari International Hotel Imabari

Annex/ Lampiran-5 Texport Imabari Lunch (nearby) 13:00-14:00: Visit to an association member company 15:00-16:00: Onishi Shipbuilding-related Industry Cooperative

18 Jan. (Sat)

16:30-17:00: Visit to the cooperative member company (one or two) 09:30-12:30: Uchiko Fresh Park KaRaRi (Direct promotion facility of agricultural processed products) 14:00-15:30: Iyo Textile (Pattern Folk) Craft Museum

19 Jan. (Sun) 20 Jan. (Mon)

21 Jan. (Tue) 22 Jan. (Wed)

23 Jan. (Thu)

24 Jan. (Fri)

Afternoon: Moving from Matsuyama to Haneda Airport Holiday Morning: Self-study 13:30-15:30: Organization for Small and Medium Enterprises and Regional Innovation (SMRJ)

10:00-16:00: Hitonomori Co. Ltd. at KRI International Corp. 10:00-12:00: Antenna shop of Ehime, Setouchi-Shunsaikan

13:30-14:30: KITTE, Marunouchi, Tokyo Station 15:30-: KRI International Corp. 10:00-11:00 Training evaluation (at JICA) 14:00-15:30 Embassy of Indonesia in Tokyo Morning: Moving from Shinjuku to Narita Airport Arrival at Jakarta International Airport

efforts for branding, coordination with the government support, etc. - To visit and interview SMI of towel manufacturer - To learn about overview of the cooperative’s activities, background of the establishment, contents of joint activities, efforts for market development, coordination with the government support, etc. - To visit and interview SMI of ship components - To learn about the direct promotion facility of agricultural processed products, its management system, and efforts of product development and quality improvement through market/ customer tests at the shop - To learn about measures to promote traditional textile crafts (artifacts) and cases of product development utilizing traditional textile JL1472: 17:05-18:35 Re-check in at Hotel Sunroute Plaza Shinjuku

Sunroute Plaza Shinjuku Tokyo

Ditto - To review learning and check its outcomes - To learn about overview of national programs and support measures on local economic and industrial development, including program for enhancing utilization of local resources, fund support for agriculture-commerce-industry collaboration, overview and outcomes of support for market development and fund schemes (SME Challenge Fund, etc.), and cooperation with local governments, etc. - To learn about product and regional branding strategy and cases study of regional branding in Japan - To visit an antenna shop and learn about its management system, cooperation with the local government and product suppliers, selection of products to be displayed, and outcomes - To visit a facility for promotion of local specialty products and learn about its facility layout - To discuss and share the results of training

Ditto

- To present the training results and feedbacks to the project activity - To report the training results

Ditto

JL725

Return to Indonesia

Ditto Ditto

Annex/ Lampiran-5

List of Participants for the Comparative Study to Japan No.

Classification

Name

Position

1

Bayu Fajar Nugroho

Head of Cooperation Sub-division, Legal & Cooperation Division, Secretariat General of DG-SMI

2

Lismaniar Siagian

Head of Sub-directorate of Metal, Transportation Equipment, Creative & Tele-communication Industries, Directorate for SMI Region I of DG-SMI

3

Satrio Pratomo

Staff, Textile Industry Section, Sub-directorate of Craft & Textile Industries, Directorate for SMI Region I of DG-SMI

Eripson Mangasi H. Sinaga

Head of Metal Industry Section, Sub-directorate of Metal, Transportation Equipment, Creative & Tele-communication Industries, Directorate SMI Region II of DG-SMI

4

Central Government The Ministry of Industry

5

Staff, Metal Industry Section, Sub-directorate of Metal, Manosetta Satria Srigama Transportation Equipment, Creative & Tele-communication Industries, Directorate SMI Region II of DG-SMI

6

Dwi Yogo Pamudji

Head of Chemical & Building Material Industries, Sub-directorate of Food, Chemical, & Building Material Industries, Directorate SMI Region III of DG-SMI

7

Flori Indrasanti

Staff, Evaluation & Reporting Section, Sub-directorate of Program, Evaluation & Reporting, Directorate SMI Region III of DG-SMI

Sumitro M. Simbolon

Head of Industry Division, Dinas Cooperative, Industry & Trade of Samosir Regency

Abdul Honi

Head of Dinas Industry & Trade of Tegal Regency

Amin Thoyib Mustofa

Functional staff, Dinas Industry & Trade of Tegal Regency

Bambang Andry Mustanto

Head of Agro, Fishery and Chemical Industries Section, Industry Division, Dinas Cooperatives, SMEs, Industry & Trade of Central Sulawesi Province

Evyana Marwati Bangkel

Head of Forestry, Building Material and Craft Industry Section, Industry Division, Dinas Cooperatives, SMEs, Industry & Trade of Central Sulawesi Province

8

9 10

11

12

Local Working Group Region-I Local Working Group Region-II Local Working Group Region-III

Observers (self-financed participants) 13 14

Central Government The Ministry of Industry

Busharmaidi

Secretary to DG-SMI

Dodi Widodo

Head of Program, Evaluation & Reporting Division, Secretariat of DG-SMI

Lampiran-6: Daftar counterpart yang terlibat dalam Unit Pelaksana Proyek (PIU) dan Kelompok Kerja Daerah (Pokja)

Lampiran-6 Daftar Counterparts (C/Ps) yang terlibat dalam PIU dan POKJA Unit Implementasi Proyek (PIU) Anggota Tim Supervisi Supervising Team Posisi Advisor Ketua Anggota

Nama Euis Saedah Busharmaidi Reisend Emil Panjaitan Roy Sianipar Endang Suwartini Riris Marhadi Mujiyono

Lembaga Director General for SMI Secretary for DG-SMI Director of SMI Region I Director of SMI Region II Director of SMI Region III Secretary for Directorate General of International Industry Cooperation (DG-IIC) Head of Industry Training Institute (Pusdiklat)

Anggota Tim Koordinasi Posisi Ketua Anggota

Nama Janu Suryanto Kastoro Bayu Fajar Nugroho Eko Agus Nugroho Indra Akbar Dilana

Lembaga Head of Legal & Cooperation Division, Secretariat of DG-SMI Head of Foreign Aid Division, Secretariat of DG-IIC Head of Cooperation Section, Secretariat of DG-SMI Head of Technical Assistance Administration Section, Secretariat of DG-IIC Staff of Secretariat of DG-SMI

Anggota Tim Wilayah I Posisi Ketua Anggota

Nama Lismaniar Siagian Nurhayanti Gobel Kris Sasono Ngudi Wibowo Multizamiati Nizam Bhakti Widyasari Ikaningtyas

Satrio Pratomo

Lembaga Sub-director of Craft and Textile Industry, Directorate of SMI Region I Sub-director of Food, Chemical and Building Material Industry, Directorate of SMI Region I Head of Program Section, Directorate of SMI Region I Head of Textile Industry Section, Directorate of SMI Region I Head of Food Industry Section, Directorate of SMI Region I Staff of Craft Industry Section, Directorate of SMI Region I

Anggota Tim Wilayah II Posisi

Nama

Ketua

Darmanto

Anggota

Ismodian Asrin Naholo Budi Hartono Eripson Mangasi H. Sinaga

Ciska Farida Ariany Manosetta Satri Srigama

Lembaga Sub-director of Metal Product, Transportation, Creative and Telematics Industry, Directorate of SMI Region II Sub-director of Craft and Textile Industry, Directorate of SMI Region II Sub-director of Offshore Structure and Components Industry, Directorate of Maritime, Aerospace and Defence Equipment Industry Head of Program Section, Directorate of SMI Region II Head of Metal Product and Transportation Industry Section, Directorate of SMI Region II Section of Textile Industry, Directorate of SMI Region II Staff of Metal Product and Transportation Industry Section, Directorate of SMI Region II

Anggota Tim Wilayah III Posisi Ketua Anggota

Nama Musnidar Edi Suhendera Sunandar Dwiyogo Pamudji Sukma Paramita Dewi

Lembaga Sub-director of Food Industry, Directorate of SMI Region III Head of Program Section, Directorate of SMI Region III Head of Food Industry Section, Directorate of SMI Region III Head of Chemical and Building Material Industry, Directorate of SMI Region III Staff of Food Industry Section, Directorate of SMI Region III

Anggota Tim Direktori Posisi Ketua Anggota

Nama Dody Widodo Tri Harsono Parentina Meinawaty

Lembaga Head of Program, Evaluation & Report Division, Secretariat of DG-SMI Head of Data and Information Section, Secretariat of DG-SMI Staff of Data and Information

Lampiran-6 Anggota Tim Petunjuk Teknis Posisi Ketua Anggota

Nama Janu Suryanto Bayu Fajar Nugroho Eripson Mangasi H. Sinaga

Heru Kustanto Sri Yunianti Indra Akbar Dilana Angga Walesa Yudha Satrio Pratomo Manosetta Satri Srigama

Sukma Paramita Dewi Siti Nurkomariah

Lembaga Head of Legal & Cooperation Division, Secretariat of DG-SMI Head of Cooperation Section, Secretariat of DG-SMI Head of Metal Product and Transportation Industry Section, Directorate of SMI Region II Head of Program, Evaluation and Reporting, Secretariat of Directorate General of Regional Development Sub-director of Regency/City Core Competence Industry, Directorate of Industrial Facilitation Development Region II Staff of Secretariat of DG-SMI Staff of Secretariat of DG-SMI Staff of Craft Industry Section, Directorate of SMI Region I Staff of Metal Product and Transportation Industry Section, Directorate of SMI Region II Staff of Food Industry Section, Directorate of SMI Region III Staff of Chemical and Building Material Industry Section, Directorate of SMI Region III

Anggota Tim Capacity Building Posisi Ketua Anggota

Nama Mayerfin Setia Diarta Ni Wayan Yuni Widayanti

Lembaga Head of Training Standard Sub-division, Pusdiklat Head of Vocational Training Sub-division, Pusdiklat Head of Extension Officer Section, Pusdiklat

Kelompok Kerja (POKJA) Anggota POKJA untuk Industri Fesyen Ulos di Kabupaten Samosir: Posisi Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota

(Fasilitator)

Nama Hotraja Sitanggang Ombang Siboro Sumitro Mardi Simbolon

Yani Pane Marudut Tua Sitinjak R Arthe M Simbolon Herdon Simbolon Grecy M. Simbolon Mangasi Situmorang Rolika Manik Tigor Siahaan Sihol Simbolon Lince Nainggolan

Lembaga Ketua Diskoperindag Samosir Ketua Disparsenibut Samosir Kepala Bidang Industri, Diskoperindag Samosir Kepala Bidang Industri, Disperindag Sumatera Utara Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Samosir Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda), Samosir Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Samosir Tenaga Penyuluh Lapangan, Diskoperindag Samosir Koperasi Kredit (Credit Union) Dame Samosir Kelompok produsen Ulos Sekolah Kejuruan Lauputi, Toba Samosir Bank Sumatera Utara Konsultan NGO

Anggota POKJA untuk industri komponen kapal di Kabupaten Tegal: Posisi Ketua Wakil Ketua Sekretaris

Nama Abdul Honi Arifin, SE Edy Suharno, ST

Anggota

Mukti Sarjono Abdullah AN Sutardi Munadi, S. Sos Amin Totib, ST Syaeful Bahri, ST

(Fasilitator)

Lembaga Ketua Disperindag Tegal Kepala Bidang Industri, Disperindag Tegal Kepala Seksi Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA), Bidang Industri, Disperindag Tegal Kepala Bidang Industri, Disperindag Jawa Tengah Anggota Kadinda Kepala Cabang Tegal, BI Bappeda Tegal Pegawai, UPL, Disperindag Tegal Konsultan Diagnosis IKM, Disperindag Tegal

Anggota POKJA untuk industri pengolahan kakao di Provinsi Sulawesi Tengah: Ketua

Posisi

Nama Bambang Musthofa

Sekretaris/fasilitator

Yiska Elvis L

Lembaga Kepala Seksi Industri Agro, Hasil Kelautan dan Kimia, Bidang Industri, Diskumperindag Prov. Konsultan Diagnosis IKM, Diskumperindag Prov.

Lampiran-6 Anggota

Muslimin Yuslam Toni Sawolino Toni Mangitung

Universitas Tadulako Kepala Bidang Industri Kecil, Disperindagkop Palu Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perkebunan, Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah Asosiasi Kakao Indonesia (ASKINDO)

Anggota POKJA untuk industri mebel rotan di Provinsi Sulawesi Tengah: Posisi Ketua Sekretaris/fasilitator Anggota

Nama Evyana Marwati B Syarifudin Jeremia Tapusa Alfred Nobel Lamandasa Mahmud Laga Suaza Arsal

Lembaga Kepala Seksi Hasil Hutan, Bahan Bangunan dan Kerajinan, Bidang Industri, Diskumperindag Province Konsultan Diagnosis IKM, Disperindagkop Palu Kepala Bidang Industri, Disperindagkop Palu Tenaga Penyuluh Lapangan, Diskumperindag Province Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Hutan Produksi Balai Pemantauan, Pemanfaatan Hutan ProduksiWil. XIV Palu ASMINDO

Anggota POKJA untuk industri pengolahan aloevera di Kota Pontianak: Posisi Ketua Wakil Ketua Sekretaris

Nama Specified job position Ditto Ditto

Anggota

Ditto Ditto Ditto Ditto Ditto Ditto Ditto Ditto Ditto Ditto

(Fasilitator)

Erni Sulissiawati Sumarna Parningotan

Lembaga Head of Disperindag West Kalimantan Secretary of Disperindag West Kalimantan Head of Chemical, Agro & Forestry Product Industries Division, Disperindag West Kalimantan Head of Agricultural Product Processing & Marketing Division, Dinas Food Crop Agriculture & Horticulture West Kalimantan Head of Empowerment of MSMEs & Cooperatives Division, Dinas MSEMs & Cooperatives West Kalimantan Head of Training Unit-SMI, Disperindag West Kalimantan Head of Industry Division, Dinas Industry, Trade, SMEs & Cooperatives Pontianak Head of Agriculture & Forestry Division, Dinas Agriculture, Fishery & Forestry Pontianak Head of Technical Service Development Section, Baristand Pontianak Head of Development, Monitoring, Prevention of Industrial Pollution Section, Dinas Industry, Trade, SMEs & Cooperatives Pontianak Head of Production Development Section, Chemical, Agro & Forestry Product Industries Division, Disperindag West Kalimantan Head of Industrial Facility Section, Chemical, Agro & Forestry Product Industries Division, Disperindag West Kalimantan Head of Business Development Section, Chemical, Agro & Forestry Product Industries Division, Disperindag West Kalimantan Head of Admin. Section, Training Unit-SMI, Disperindag West Kalimantan Functional Staff, Disperindag West Kalimantan Functional Staff, Disperindag West Kalimantan

Anggota POKJA untuk industri alas kaki di Kota Mojokerto: Posisi Ketua Sekretaris Anggota

(Fasilitator) (Fasilitator)

Observer

Nama Specified job position Ditto Ditto Ditto Ditto Ditto Ditto Ditto Ditto Ditto Ditto Ditto Ditto (3 persons) Ali Mashud David S. Kodrat

Lembaga Secretary to Diskoperindag Mojokerto Head of Industry Div., Diskoperindag Mojokerto Head of Disperindag East Jawa Head of Indonesian Footwear Industry Development Center, MoI Head of City Development Planning Board Mojokerto Head of Dinas Labor & Transmigration Mojokerto Head of Economic Affairs Division, Mayor’s Office Mojokerto Head of Development Affairs Division, Mayor’s Office Mojokerto Head of Prajuitkulon District, Mojokerto Head of Industrial Technology Dev. Section, Diskoperindag Mojokerto Head of Business Dev. Section, Diskoperindag Mojokerto Head of Business Development Section, Chemical, Agro & Forestry Product Industries Division, Disperindag West Kalimantan Head of 3 Sub-districts, Prajuitkulon District, Mojokerto Secretary to Indonesian Footwear Association (APRISINDO) East Java Faculty of Economics, Ciputra University Surabaya

Lampiran-7: Rencana Aksi Industri Lokal dan industri sasaran awal * Daftar rinci industri sasaran (termasuk informasi kontak) diserahkan kepada JICA

RENCANA AKSI untuk Industri Fasyen Ulos di Kabupaten Samosir (Local Industry Action Plan for Ulos Fashion Industry, Samosir) Tantangan Aksi:

1. Meningkatkan penjualan produk fashion berbahan kain motif ulos yang modis di pasar high-end dimana proses desainnya bekerja sama dengan desainer dari Jakarta.

Sasaran:

i 20 pengarajin gedokan, 10 pengrajin ATBM, 1 unit assosiasi IKM (KUB Harungguan)

Durasi:

November 2013-December 2015

2. Meningkatkan penjualan suvenir (aksesoris, kerajinan, dll) berbahan kain motif ulos dikalangan wisatawan dimana proses desainnya bekerja sama dengan desiner lokal dan juga dengan industri pariwisata dalam hal

No

Kegiatan

Penjelasan

Des 2014_Ver.03

Output

Indikator

Sasaran

Pihak yang terlibat

Periode

Diskoperindag Samosir (Ada Anggaran)

Diskoperindag Samosir

Agust-Sep 2014

2-3 boom benang terpakai oleh 10 pengrajin pengrajin

Kemenperi (Diharapkan ada anggaran dari Kemenperi)

Kemenperi, Diskoperindag Samosir

Jan-Des 2015

Ada benang yang dapat dipakai untuk penghanian ke dalam boom



Bidang Koperasi

Jun-July 2015

Dengan adanya Bank Sumut sebagai lembaga permodalan dalam Pokja ini akan memudahkan koperasi IKM Fashion Tenun mengakses dana CSR untuk pengadaan benang

Ada benang yang dapat dipakai untuk penghanian ke dalam boom


Bank Sumut (Diharapkan ada anggaran dari Bank Sumut)

Diskoperindag, Bank Sumut

Jun-July 2014

Linkages bisnis dengan supplier benang (bahan baku) untuk tenun ATBM

Selama ini kebutuhan bahan baku khusus tenun ATBM berasal dari Majalaya Kab. Bandung yang jumlah (kuantitasnya) terbatas serta pemesanan yang relatif lama. Hanya ada satu pedagang benang (supplier lokal) yang mengusahakannya.

Ada MOU antara pengrajin (kelompok pengrajin) dan Suplier benang dari Majalaya Kabupaten Bandung. Ada MOU dengan beberapa suplier benang lainnya selain dari kabupaten Majalaya.

Terjadinya transaksi permintaan benang dan pengiriman benang dari majalaya ke kelompok pengrajin ATBM

10 Kelompok Pengrajin ATBM dan Supplier Majalaya

Dinas Koperindag Samosir (Ada Anggaran)

Pokja, Diskoperindag Maret-April 2015 samosir, Bappeda Samosir, Kemenperin

Akses pinjaman kredit

Diskusi anggota KUB pada Bulan Desember menymipulkan bahwa anggota tidak punya modal untuk membeli bahan baku dan material lainya untuk membuat produk diversifikasi.

Ada akses dana untuk mendukung Ada kredit pinjaman bagi KUB dana awal KUB dan pengrajin lainnya dan pengrajin lainnya

KUB Harungguan


Bank Sumut, CU Dame

Pengrajin mampu membuat produk kerajinan berbahan kain tenun ulos sehingga ada alternative produk selain kain tenun untuk dipasarkan. Hal ini juga akan menambah nilai tambah produk

Ada produk-produk kerajinan berbahan kain tenun

10 pengrajin, 10 kelompok penjahit, 2 anggota PKK dari Deskranasda

JICA (Ada Anggaran)

Diskoperindag Samosir, Maret 2014 Dinas Sosial dan tenaga kerja dan Deskranasda

10 pengrajin, 10 kelompok penjahit, 2 anggota PKK dari Deskranasda

JICA (Ada Anggaran)

Diskoperindag

I

Bahan Baku/ Input Supply

1

Dukungan APBD untuk supply Input supply untuk pengadaan benang bisa diakses dari belanja benang APBD. Diskoperindag mengupayakan bisa mengalokasikan pengadaan benang dan menyesuaikannya dengan kebutuhan pengrajin dan orderan yang ada.

Ada 2-3 boom benang yang bisa didatangkan dari Majalaya


2

Dukungan Kementrian Dijjen IKM untuk supply benang

Akses kemungkinan bantuan benang dari Kemenperi sehingga kebutuhan dapat teratasi

Ada 2-3 boom bantuan dari Kemenperi

3

Dukungan Bidang Koperasi untuk supply benang

Bidang koperasi menyediakan dana Bansos untuk bisa diakses koperasi yang telah berdiri. Sentra pengrajin IKM Fashion akan didirikan dalam satu wadah koperasi sehingga memudahkan program pengembangan IKM fashion tenun ulos

4

Dukungan CSR Bank Sumut Untuk supply benang

5

6

II

Proses Produksi

1

Pelatihan Produk Kerajinan

2

Lomba Protype hasil pelatihan Setelah diadakan pelatihan produk kerajinan selama 4 hari Produk Kerajinan diharapkan akan ada kegiatan untuk memperlombakan hasil pelatihan. Peserta yang terpilih 3-5 orang peserta akan diikutsertakan dalam kegiatan berikutnya yaitu TOT

3

Pelatihan pengembangan design

Setelah muncul kandidat designer lokal yang potensial perlu Adanya pengembangan design baru diperkuat kapasitasnya sehingga mampu untuk menciptakan design- baik dalam fashion maupun product design tenun motif ulos yang inovatif bagi pengrajin. Diharapkan lainnya kedepannya secara berkelanjutan terjadi mekanisme bisnis dari proses tersebut antara designer dan pengrajin. Ada 3 tahapan pelatihan selain TOT, yaitu Tahap 1 : Pengembangan pola pikir kreatif dan ketrampilan teknis, Tahap 2 : Pengembangan design dan standarnisasi product, Tahap 3 : Desain sesuai trend global dan segmentasi pasar.

4

Fasilitasi ATBM baru bagi pengrajin

Dalam rangka pengembangan perluasan area sentra baru dan akan turunnya bantuan ATBM 2 unit dan 1 unit alat hanni dalam waktu dekat.

Muncul nya produk produk kerajinan dan terjualnya di pasar lokal

Ada 3-5 orang pengrajin yang terpilih Peserta yang terpilih mampu untuk mengikuti kegiatan TOT membuat produk kerajinan yang unik dan menarik serta punya harga jual Munculnya beberapa design baru dalam fashion dan aplikasinya dalam aksesoris lainnya seperti sepatu dan tas

Adanya rumah produksi yang baru di 2 unit ATBM yang baru dan 1 sekitar sentra lama di desa Lumban unit hanni dalam sentra yang Suhi-suhi baru

PIC

Maret-April 2015

Maret 2014

3 desainer baru dan 10 Ditjen IKM, Disperindag pengrajin ATBM serta 20 Propinsi, JICA (Anggaran pengrajin gedokan Diharapkan dari Ditjen IKM dan JICA)

DisKoperindag Samosir, April-May 2014 Designer dari jakarta (Dina Mediani) dan dari medan

3 pengrajin ATBM

Dekranasda

Kemenperin (Ada Anggaran)

Sep-Des 2013

5

Magang pengrajin tenun ulos ATBM baru ke sentra tenun di Jepara, Jawa Tengah

Dibutuhkan magang bagi pengrajin selama 2 minggu

munculnya pengrajin yang siap pengrajin mampu melakukan untuk kegiatan untuk pembuatan pro tenun ikat motif harongguan type dan diversifikasi produk untuk diversifikasi produk

2 pengrajin

JICA (Ada Anggaran)

6

Pembuatan prototype product fashion menjadi tas, dompet, sepatu sendal, dasi, scarf dan pelatihan pembuatan product

Sebagai lanjutan pelatihan produk kerajinan Diskoperindag akan mengadakan pelatihan lanjutan Prototype sebagai contoh bagi pelaku untuk di pasarkan sebagai produck yang siap pakai untuk pasar high-end dan pariwisata sebagai produk oleh-oleh

ada beberapa sampel pro type variant product

beberapa variant product laku di pasarkan

22 peserta yang telah mendapatkan pelatihan produk kerajinan

Diskoperindag Samosir (Ada Anggaran dan Diharapkan Anggaran dari Disperindag Propinsi)

7

Dukungan Deskranasda kepada dua ornag pengrajin yang magang dari Jepara untuk intensive penghanian benang ke boom ATBM dan pewarnaan

2 orang pengrajin intensive untuk melakukan pengbooman sendiri dengan mesin hanni yang tersedia serta melakukan pewarnaan. Selama melakukan pengebooman pengrajin akan dibiayai dari anggaran Deskranasda sehingga 2 orang pengrajin yang telah mengikuti magang di Jepara mampu melakukan pengebooman dan pewarnaan sendiri. Hal ini juga bertujuan untuk memulai pembuatan tenun ikat Harongguan

2 orang pengrajin mampu melakukan pengebooman dan pewarnaan sehingga tidak perlu mendatangkan boom benang dari Majalaya

3 boom benang mampu terisi dengan jangka waktu kurang lebih 2 bulan. 2-3 lembar kain tenun ikat dapat terselesaikan

2 pengrajin yang telah mengikuti magang di Jepara (Natalia dan Sondang)

Deskranasda dan Diskoperindag Samosir (Ada Anggaran)


Jun-July 2015

8

Training penghanian dan pewarnaan bagi 8 pengrajin lainnya yang dilatih oleh 2 orang pengrajin yang magang dari Jepara

Setelah Natalia dan Sondang telah mampu melakukan 8 orang pengrajin lainnya mampu pengebooman sendri akan diadakan pelatihan penghanian boom melakukan penghanian ke boom kepada pengrajin lainnya. Sehingga ada transfer ilmu bagi pengrajin demikian juga pewarnaan lainnya.

masing-masing pengrajin mampu mengisi 1 boom

8 pengrajin

Deskranasda dan Diskoperindag Samosir (Ada Anggaran)

Dekranasda dan Diskoperindag Samosir

Nov-Dec 2015

9

Bimbingan teknis dan magang Perlunya alternative pewarnaan alami sebagai salah satu kegiatan ke pembuatan zat warna alam yang berkaitan dengan eco friendly product. Selain itu pewarnaan alami diharapkan mampu memperkecil biaya produksi tenun samosir.

Dinas Koperindag Samosir, Dinas Pertanian Samosir (Anggaran diharapkan dari Dinas Koperindag Samosir)

Intruktur dari Majalaya

May-June 2015

Terjadinya kegiatan pewarnaan alami Beberapa pengrajin ATBM dan 10 Pengrajin ATBM, 20 di Samosir dengan tersedianya gedokan sudah mampu pengrajin gedokan dan 3 tanaman-tanaman lokal sebagai melakukan pewarnaan alami designer lokal bahan pewarna benang untuk tenun ATBM serta gedokan

10 Pengembangan sentra baru

Melihat kebutuhan kain tenun ATBM semakin meningkat perlunya pengembangan sentra tenun ATBM di beberapa kecamatan di Samosir

Munculnya beberapa sentra baru di beberapa kecamatan di Kabupaten Samsir

11 Pelatihan ATBM bagi

Perlunya penambahan pengrajin pengrajin yang mahir bertenun di ATBM untuk memenuhi permintaan kain tenun ATBM

Munculnya 20 orang pengrajin baru yang mewakili beberapa kecamatan

pengrajin baru

12 Fasilitasi ATBM baru bagi

Terkait pengembangan sentra baru di beberapa kecamatan, pengrajin untuk Diksoperindag membutuhkan dukungan ATBM yang baru pengembangan sentra baru untuk di letakkan di sentra yang baru

Ada sentra baru di Kecamatan Pengrajian tenun di Diskoperindag Samosir Sianjur Mula mula, Palipi dan kecamatan Sianjur Mula Nainggolan mula, Palipi dan Nainggolan

Diskoperindag Samosir dan lembaga yang menerima pengrajin

Nov-Des 2013

Juni 2014

Diskoperindag Samosir, Agustas 2015 bank Sumut, Ditjen IKM, CSR

Ada 20 orang pengrajin yang baru dari kecamatan Sinajur Mula mula, Palipi dan Nainggolan Ada ATBM baru di sentra Sianjur Ada tambahan ATBM Mula mula, Nainggolan, dan Palipi sehingga bisa menambah jumlah produksi

20 pengrajin tenun


Pengrajin ATBM

Diskoperindag Samosir, Ditjen IKM, CSR Bank Sumut dan Inalum

Agust-Ok 2015

Tersedia leaflet/flyer (media promosi Leaflet tersebar di outlet tentang tenun dan sejarah tenun dari wisata, toko-toko aksesoris, desa Lumban Suhi-suhi samosir maupun hotel dan villa (Pengrajin Gedokan dan ATBM)

Pengrajin ATBM/gedokan, KUB Harungguan

Dinas Parsenibud Samosir, Parsenibud, Bappeda Bidang Perdagangan Samosir, PUPUK, JICA (Anggaran diharapkan dari masingmasing pihak PIC)

June-July 2014

Instruktur dari Pengrajin Samosir

Agust-Nov 2015

III

Pemasaran dan Promosi

1

Pembuatan media promosi

Masih belum dikenalnya sentra produksi lumban suhi-suhi oleh masyarakat dan wisatawan dan industri wisata (hotel dan homestay). Selain itu profil pengrajin IKM tenun ulos ATBM dan gedokan perlu dibuat sehingga masyarakat, pembeli dan lainnya mengenal.

2

Antena Shop di Jakarta

Salah satu usaha Diskoperindag adalah memasarkan produk produk Ada wadah/toko Diskoperindag kain tenun dan produk kerajinan Samosir ke Ibu Negara Indonesia, Samosir yang di Jakarta sebagai yaitu Jakarta. Hal ini melihat beberapa provinsi sudah memulai dan medai promosi Diskoperindag mengupayakan membuka antena shop di Jakarta sehingga proses pemasaran lebih cepat

Produk-produk dari Samosir Industri di Kabupaten semakin terkenal dan Samosir meningkatnya jumlah produksi

Dinas Koperindag Samosir (Dana diharapkan dari Dinas Koperindag Samosir)

Bappeda

May-June 2015

3

Temu bisnis antar pengusaha tenun dengan BUMN, swasta dan industri pariwisata

Temu bisnis bertujuan untuk membuka peluang pasar tenun samosir. Ada nya permintaan dan transaksi Temu bisnis ini bentuknya dapat sebagai lokakarya atau seminar dengan BUMN, PHRI, dan instansi dengan mencari tema tema yang berhubungan dengan pangsa lainnya pasar tenun dan dikaitkan dengan pelestarian budaya

Terjadi permintaan kain tenun minimal 1 BUMN 2-3 kali permintaan dalam setahun

Pengrajin ATBM, KUB Harunnguan

Bappeda (Dana diharapkan dai Bappeda)


Ags-Okt 2014

4

Kegiatan pemasaran promosi langsung

Kegiatan ini bertujuan untuk melihat peluang pemasaran produk tenun dan produk kerajinan lainnya di pasar lokal, seperti hotel-hotel , oulet maupun tempat strategis lainnya yang bisa menampung produk kain tenun untuk dipasarkan

Produksi kain tenun KUB IKM Fashion dapat terjual

Pengrajin ATBM, KUB Harunnguan

Diskoperindag Samosir (Anggaran diharapkan dari JICA)

Pengajin

Jan-Dec 2015

Ada tempat-tempat yang strategis untuk memasarkan produksi kain tenun maupun produk kerajinan lainnya

5

Pengadaan etalase/display

Melihat kebutuhan yang berkembang di sentra tenun, perlunya ada wadah untuk melatakkan display pajangan hasil tenun dan produk pengrajin. Hal ini juga akan memudahkan untuk promosi.

Ada beberapa display untuk dipajangkan di beberapa tempat

Display terpasang di beberapa Pengrajin tempat seperti hotel dan ATBM/gedokan, KUB restaurant amupun di sentra Harunnguan

Diskoperindag Samosir (Anggaran diharapkan dari APBD)

Deskranasda, Bappeda

April 2015

6

Pemunculan dan pendaftaran Perlunya menjaga identitas lokal sehingga perlunya memunculkan merk tenun motif ulos samosir ( merk dan mendaftarkannya dan juga untuk memudahkan promosi Branding dan Packging ) product. KUB harungguan memerlukan dukungan pembuatan branding karena selama ini produk yang telah dipasarkan belum punya branding. Demikian halnya juga packaging. KUB belum mampu membuat packaging yang menarik, murah dan efective

Adanya merk dan terdaftarnya merk dari kelompok pengrajin

Terdaftarnya satu merk dari kelompok pengrajin ATBM

Pengrajin ATBM/gedokan, KUB Harunnguan

Kemenperin (Anggaran diharapkan dari Kemenperi)


Jun-July 2015

7

Branding Lumban Suhi-Suhi dan pengembangan Desa Wisata

Lumban suhi-suhi adalah desa tertua di kabupaten samosir dimana Ada nya branding lumban suhi-suhi tenun ulos berasal dari desa ini. Untuk pengembangan desa sangat Samosir sebagai asal muasal tenun tepat menjadikan desa lumban suhi-suhi sebagai tujuan wisata. di Samosir dan salah satu desa tertua di samosir.

Terdaftarnya satu merk dari kelompok pengrajin tenun gedokan di Desa Lumban Suhi suhi

Desainer lokal, pengrajin ATBM/gedokan, KUB Harunnguan, pengrajin kreatif lainnya

Dinas Parsenibud Samosir, Ditjen IKM (Anggaran diharapkan dari Dinas Parsenibud Samosir)

Diskoperindag Samosir, JICA, Designer dari Jakarta dan Medan

May-June 2015

8

Pameran dan Fashion Show

Perlunya kegiatan sebagai media promosi dan pengenalan branding pengrajin ATBM dan gedokan serta diversifikasi product lainnya. Melalui pameran ini juga diharapkan ada input dan pembelajaran product dari berbagai aspek yang melihat atau membeli product tenun samosir beserta divesifikasi lainnya.

Diharapkan akan terjadi pameran dan fashion show tenun kain motif ulos samosir dan diversifikasi produk-produk ulos sebanyak satu kali selama rencana dukungan

Beberapa kali pameran dan fashion show dan terjadinya transaksi bisnis serta orderan. Selain itu ada input dan pembelajaran dari berbagai pihak untuk perbaikan product

Pengrajin ATBM/gedokan, KUB Harunnguan, designer lokal

Kemenperi, Dinas Koperindag Samosir ,Dinas Perindag Sumut, Dinas Parsenibud Samosir dan JICA (Anggaran diharapakan masing-masing PIC berkontribusi terhadap pameran dan fashion show)

Kemenperi, Dinas Koperindag Samosir ,Dinas Perindag Sumut, Dinas Parsenibud Samosir dan JICA

2014&2015: February (Indonesia Fashion Week), April (INNACRAFT), Juli (ICCRA), Juli (PRJ), Nov (INDOCRAFT), PRSU, FDT

9

Promosi Pasar Produk KUB

Agar produk KUB Harungguan dikenal di pasar luas maka perlu media promosi untuk menjelaskan produk kerajinan ulos

Ada leatflet atau brosur yang menjelaskan produk KUB

Leaflet tersebar di outlet wisata, toko-toko aksesoris, maupun hotel dan villa

KUB Harungguan

JICA, KUB Harungguan

Diskoperindag Samosir, Dinas Pariwisata Samosir

February-March 2015

KUB mampu meningkatkan Pengrajin tenun ATBM, jumlah produksi kain tenun dan penjahit produk kerajinan lainnya



Jun 2014-Mar 2015

KUB Harunnguan

Diskoperindag Samosir, PUPUK, Ditjen IKM, JICA, CU Dame (Ada Anggaran)

Nov 2014- Dec 2015

Kegiatan industri kreatif berjalan dinamis dan menghasilkan sumber pendapatan bagi masyarakat Desa Lumban Suhi suhi

Pengrajin, pedagang

Dinas Parsenibud Samosir (Anggaran diharapkan dari Dinas Parsenibud Samosir)

Shindanshi dari Disperindag propinsi, TPL dari Diskoperindag Samosir

Dinas Koperindag Samosir

Jun-Okt 2015

Regulasi (perbup, surat edaran, dll) Perbup diterima baik oleh yang dibuat oleh Pemkab mengenai pegawai negeri sipil Samosir penggunaan pakaian motif tenun ulos dimulainya dari ES 2 untuk penggunaan seragam PNS

Pengrajin ATBM/gedokan, KUB Harunnguan

Bupati Samosir

Pemda Samosir

Jan-Feb 2015

IV

Faktor Dukungan

1

Pendirian KUB IKM Tenun Fashion

Ada nya wadah organisasi pengrajin dimana ada AD/ ART yang mengikat pengrajin untuk lebih serius mengembangkan tenun.

Berdirinya satu koperasi usaha bersama sentra tenun motif ulos samosir binaan Diskoperindag

2

Penguatan kelompok IKM tenun tentang Manajemen bisnis

Perlunya penguatan kapasitas pengrajin sebagai organisasi KUB yang baru berdiri dalam melakukan manajemen bisnis sehingga skill dan pengetahuan bertambah di pengrajin demikian juga pedagang

3

Penumbuhan komunitas industri kreatif Samosir

Berkaitan dengan desa wisata dan peningkatan wisata di daerah samosir, perlu meningkatkan kegiatan industri kreatif tenun dan diversifikasi tenun ulos di desa Lumban Suhi suhi sebagai sentra dan asal muasal tenun di samosir

Ketua kelompok mampu berperan Terjadinya seminar atau menjadi manager bisnis bagi lokakarya manajemen kelompok bisnis kepada 10 orang pengrajin ATBM dan 20 orang gedokan

4

Penetapan regulasi tentang Memulai pengenalan sosialisasi pengganti batik dengan memakai pengadaan bahan dan jasa product tenun lokal sebagai media promosi di kalangan PNS kab pemerintah untuk penggunaan samosir tenun motif ulos sebagai atribute pemkab samosir

Adanya Kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan penumbuhan industri kreatif selain tenun seperti pembuatan scarf, tas, aksesoris lainnya yang berasal dari tenun gedokan

RENCANA AKSI Pengembangan IKM Komponen Kapal di Kabupaten Tegal (Local Industry Action Plan for Ship-part Industry, Tegal ) Sertifikasi produk komponen untuk kapal klas BKI untuk 10 produk IKM logam Komponen Kapal untuk pasar galangan Kapal Indonesia 30 IKM Komponen Kapal (Koperasi Mandiri Sejahtera) Kabupaten Tegal Juli 2013 sampai dengan Oktober 2015

Tantangan Aksi IKM Sasaran Periode

Kegiatan Dukungan Aspek

Tujuan Umum

Penanggung Jawab Judul

Bahan Baku

Pengembangan dan standardisasi bahan baku

Penelitian bahan dasar scrap menjadi bahan standar

Produksi

Peningkatan produksi, Fasilitasi mesin produksi dan pencapaian Bimbingan teknis sertifikasi BKI untuk penerapan 3S bebelapa komponen kapal Dukungan sertifikasi BKI untuk bebelapa komponen kapal

Isi

Sasaran Dukungan Disperindag Tegal

Disperindag Tegal

Jul. - Sep. 2014 2015 (dilanjut)

Fasilitasi mesin produksi (mesin lahe 6m)

Koperasi Mandiri Sejahtera

Disperindag Tegal

Ditjen PPI

2015

Perbaikan lingkungan kerja untuk peningkatan produktivitas IKM melalui bimbingan penerapan 3S a. Penyusunan dokumen sistem mutu (proses produksi komponen kapal sasaran)

12 IKM

Disperindag Tegal

Disperindag Tegal, SMIDeP

Okt. 2013 - Apr. 2015

30 IKM

Disperindag Propinsi Jawa Tengah

b. Workshop drawing dan pendampingan drawing komponen kapal untuk sertiifikasi BKI c. Pengisian dokumen sistem mutu dan pendampingan pembuatan dokumen tersebut

30 IKM

Disperindag Tegal, Ditjen IUBTT

BKI, Ditjen IUBTT, Ditjen Mar. - Apr. 2014 IKM dan Disperindag Propinsi Jawa Tengah Ditjen IUBTT April 2014 2015 (dilanjut)

IKM-IKM yang membuat komponen prototipe

Disperindag Propinsi Jawa Tengah

BKI, Ditjen IUBTT, Ditjen Mei 2014 IKM dan Disperindag 2015 (dilanjut) Propinsi Jawa Tengah


Disperindag Tegal, Ditjen IUBTT, SMIDeP

Ditjen IUBTT, BKI, SMIDeP

Disperindag Tegal, Dinperindag Provinsi Ditjen IUBTT, JICA Disperindag Tegal

Dinperindag Prov, Ditjen Mei - Okt. 2014 IUBTT, BKI 2015 (dilanjut)

d. Pengujian kinerja dan materi komponent IKM-IKM yang membuat kapal sasaran (10 produk for sertifikasi BKI). komponen prototipe

Pemasaran

Pengembangan akses Studi-banding ke BKI dan galangan kapal pasar

Periode (bulan/ tahun)

Penelitian pengembangan bahan baku scrap IKM yang menggunakan bahan baku non ferro

c. Pembuatan prototipe komponen kapal untuk sertifikasi

Peningkatan sarana produksi

Sumber Dana (skema/ program)

Fasilitasi dapur pengecoran dan termocopel Koperasi Mandiri Sejahtera

Studi-banding ke BKI dan 3 galangan kapal Koperasi Mandiri Sejahtera, Disperindag Tegal Koperasi RRT di Jakarta

Studi-banding dan temu Studi-banding dan temu bisnis ke galangan bisnis ke galangan kapal kapal/ asosiasi galangan kapal


Disperindag Tegal

Mei - Sep 2014 2015 (dilanjut)

Disperindag Tegal

2015

Dinperindag Provinsi, JICA

Okt. 2013 2015

Disperindag Tegal

2015

Kegiatan Dukungan Aspek

Tujuan Umum

Penanggung Jawab Judul

Isi

Sasaran Dukungan



Faktor Dukungan Kelembagaan

Sumber Daya Manusia (SDM)

Keuangan

Infrastruktur

Pengembangan SDM Pelatihan teknologi keterampilan pengrajin pengecoran (2 kali) logam Pelatihan teknologi pengelasan

Penguatan akses keuangan dan manajemen

Pelatihan pengecoran non ferro

20 IKM komponen logam Dinperindag Provinsi

Dinperindag Provinsi

Sep. 2013, Dec 2013

Pelatihan pengelasan non ferro

20 IKM komponen logam Ditjen IUBTT

Ditjen IUBTT

Sep. 2013

Pelatihan die&mould

Pelatihan die&mould

IKM komponen logam

Disperindag Tegal

Disperindag Tegal

Okt. - Des. 2014 2015 (dilanjut)

Temu bisnis tentang produk/ layanan keuangan KospinJasa Pelatihan manajemen keuangan

Pengenalan produk/ layanan keuangan KospinJasa, dan konsultasi langsung ttg. masalah keuangan Pelatihan pembukuan dan manajemen kas (cash-flow) usaha

IKM komponen logam

Disperindag Tegal, BI Disperindag Tegal, Tegal, KospinJasa, JICA KospinJasa, JICA

Des. 2013

IKM komponen logam

Disperindag Tegal, YDBA-LPB, JICA, KospinJasa Disperindag Tegal

Disperindag Tegal, YDBA-LPB, JICA

Apr. 2014

Disperindag Tegal

Jan. - Mar. 2014

Ditjen IKM (Wilayah II)


Sep. 2014 Apr.- Jun. 2015

Fasilitasi asessmen Penguatan UPTD laboratorium pengujian akreditasi KAN materi Fasilitasi alat lab uji material/ komposisi (Al=Mg)

Asessmen akreditasi komite akrdeitasi nasional

UPTD Labo Disperindag Tegal

Bantuan alat pengujian komposisi Al-Mg

UPTD Labo Disperindag Tegal

RENCANA AKSI Industri Pengolahan Kakao di Prov. Sulawesi Tengah (Local Industry Action Plan for Cacao Processing Industry, Central Sulawesi ) Disusun pada Mei 2014 Tujuan Utama

Sasaran Periode

Jangka Pendek

Versi ke-2

1. Pabrik pengolahan biji kakao Dinas Perindag Prov. Sulteng (Rumah Cokelat) dapat memproduksi cokelat batangan liquor & couverture (Cokelat Sulteng) secara kontinu, yang terbuat dari biji kakao fermentasi di perkebunan Prov. Sulteng, dan memasarkan ke pasar lokal (IKM cokelat, toko kue/ roti, hotel/ restoran/ kafe, supermarket) 2. IKM cokelat sasaran di Kota Palu (dan sekitarnya) dapat memproduksi dan memasarkan olahan cokelat secara kontinu, yang menggunakan cokelat batangan & liquor couverture (Cokelat Sulteng) dari Rumah Cokelat, ke pasar lokal (swalayan, supermarket, toko oleh-oleh, hotel, restoran/ kafe)

IKM cokelat sasaran dapat meningkat produksi dan pemasaran olahan Cokelat Sulteng dan jumlah IKM yang menggunakan Cokelat Sulteng meningkat Jangka Panjang 1. Pabrik pengolahan biji kakao Dinas Perindag Prov. Sulteng (Rumah Cokelat) 2. 12 IKM anggota APECC (Asosiasi Pengusaha Cokelat Celebes) Agustur 2013 sampai dengan Desember 2015 Kegiatan Dukungan

Aspek Judul

Isi

Tujuan

Sasaran Dukungan

Lembaga Sumber Dana Penanggung Jawab (skema/ program) & Pendukung lain

Kegiatan Dukungan

2013 II

Tersedianya biji kakao fermentasi Petani biji kakao Disperindag Prov. Disperindag Prov. secara kontinu yang berkualitas sesuai sasaran UNTAD dengan standar Rumah Cokelat Dinas Perkebunan Prov.

Bahan Baku

Bimbingan teknis/ dukungan Membina petani biji kakao mengenai teknis mengenai budidaya/ fermentasi budidaya/ fermentasi atas kerjasama kepada petani kakao anggota POKJA (dosen pertanian UNTAD, Dinas Perkebunan Prov.)

Promosi dan Pemasaran

Sosialisasi Cokelat Sulteng kepada pasar sasaran

Memperkenalkan Cokelat Sulteng dan pabrik Meningkatnya pemahaman Cokelat pengolahan biji kakao Sulteng di pasar sasaran, khususnya IKM cokelat

Kunjungan promosi kepada calon pembeli di Kota Palu

Melaksanakan kunjungan promosi langsung kepada swalayan, supermarket, toko oleholeh, hotel, restoran, kafe untuk mendapatkan informasi peluang penjualan dan mempromosi produk Cokelat Sulteng

Teridentifikasi kebutuhan/ selera calon APECC APECC APECC pembeli dan dapat feedback pada Rumah Cokelat Disperindag Prov. Disperindag Prov. pengembangan produk, dan BI JICA meningkatnya penjualan produk IKM

Penyusunan media promosi produk Cokelat Sulteng

Membuat brosur/ katalog tentang Cokelat Sulteng/ produk olahan IKM untuk kunjungan promosi, pameran dll. Membuat baliho Cokelat Sulteng di beberapa tempat strategis di Kota Palu

Terciptanya brosur/ katalog produk Cokelat Sulteng dan digunakan pada saat kunjungan promosi dan pameran Meningkatnya minat masyarakat terhadap produk Cokelat Sulteng

Promosi produk dan mendapatkan masukan konsumen melalui pameran/ even

Promosi melalui pameran di Kota Palu dan Jakarta 1. Hari Nusantara (Des) 2. Sulteng Ekspo (Apr) 3. Hari Kakao (Sep) 4. Palu Ekspo (Sep) 5. Pameran lokal lainnya Pengadaan motor sebagai sarana mobile promotion

Rumah Cokelat Meningkatnya minat masyarakat terhadap produk Cokelat Sulteng, dan APECC juga mendapatkan masukan konsumen melalui kuesioner untuk pengembangan produk

Bantuan peralatan dan fasilitas

Jadwal Pelaksanaan

Tersedianya media promosi

Rumah Cokelat Disperindag Prov. Disperindag Prov. JICA JICA

JICA APECC JICA Disperindag Prov. Rumah Cokelat APECC Disperindag Prov. Rumah Cokelat Disperindag Prov. APECC

APECC

Disperindag Prov. Dinas Perindagkop & UKM Kota JICA Ditjen IKM, Ditjen IA Disperindag Prov.

Disperindag Prov. Dinas Perindagkop & UKM Kota Kementerian Perindustrian BI JICA Disperindag Prov.

Fasilitasi outlet bandara dan Rumah Cokelat Tersedianya pusat pemasaran dan sebagai tempat pemasaran produk olahan meningkatnya penjualan produk IKM Cokelat Sulteng

APECC Disperindag Prov. Disperindag Prov. Rumah Cokelat JICA JICA

Meningkatnya pemahaman generasi muda tentang Cokelat Sulteng

Rumah Cokelat APECC Disperindag Prov. APECC Disperindag Prov. JICA Dinas Pendidikan Prov./ Kota

Demonstrasi (pengenalan) Memperkenalan produk Cokelat Sulteng di produk Cokelat Sulteng kepada sekolah dan mengadakan Cacao Tour generasi muda di Kota Palu (kunjungan siswa sekolah ke Rumah Cokelat/ IKM cokelat)

III

2014 IV

I

II

III

2015 IV

I

II

III

IV

Lembaga Sumber Dana Penanggung Jawab (skema/ program) & Pendukung lain

Kegiatan Dukungan Aspek Judul Produksi

Standarisasi cokelat batangan liquor & couverture di pabrik pengolahan biji kakao Pelatihan/ dukungan teknis untuk operator pabrik

Pelatihan keterampilan pembuatan olahan cokelat dan pengetahuan usaha untuk IKM cokelat (termasuk teknik tempering) Pembuatan merek Cokelat Sulteng

Sasaran Isi Tujuan Dukungan Menentukan standar cokelat batangan liquor Ditentukan standar produk di pabrik Rumah Cokelat Disperindag Prov. Disperindag Prov. Kementerian & couverture di pabrik pengolahan biji kakao (cokelat batangan liquor & couverture) Perusahaan Perindustrian mesin UNTAD Mengadakan pelatihan/ dukungan teknis Operator pabrik dilatih keterampilan pengolahan operator mesin di pabrik (sesuai untuk mengoperasi alat dan dapat dengan kebutuhan) menghasilkan produk sesuai dengan standar ditentukan Terlatihnya IKM mengolah cokelat Mengadakan pelatihan sesuai dengan batangan couverture, dan membuat kebutuhan IKM (pembuatan kue cokelat/ beragam olahan cokelat moderan, dan minuman cokelat, teknis tempering, GMP, meningkatnya pengetahuan terkait AMT, CEFE dll) usaha IKM Menciptakan nama/ logo/ kemasan yang Meningkatnya daya tarik Cokelat menarik untuk produk Cokelat Sulteng Sulteng melalui penciptaan kemasan berciri-khas Sulteng

Bantuan mesin Rumah Cokelat Pengadaan mesin bubuk, lemak kakao

Kelembagaan

Peraturan

Mendiversifikasi produk Cokelat Sulteng

Rumah Cokelat Disperindag Prov. Perusahaan mesin Kementerian APECC Disperindag Prov. Ditjen IKM Ditjen IA Dinas Perindagkop & APECC APECC Rumah Cokelat Disperindag Prov.

Pertemuan koordinasi antara POKJA dan Terjadi koordinasi, distribusi informasi APECC APECC untuk distribusi informasi, kemajuan dan feedback ke kegiatan melalui dan koordinasi kegiatan pertemuan rutin

Penguatan kelembagaan APECC

Pelatihan untuk pengurus APECC mengenai Meningkatnya pengetahuan dan aspek manajemen kelembagaan (koperasi) keterampilan IKM dalam pengolahan manajemen kelembagaan (koperasi) C Coaching hi Kli Klinik ik ttentang t pencatatan t t IKM malakukan l k k catatan t t keuangan k keuangan APECC (produksi, penjualan dll)

Menyusun surat himbauan Gubernur demi meningkatkan penggunaan Cokelat Sulteng di Kota Palu

2013

2014

Disperindag Prov. Kementerian Perindustrian Disperindag Prov. Dinas Perindagkop & UKM Kota Kementerian Perindustrian JICA

Rumah Cokelat Disperindag Prov. Ditjen IA APECC Ditjen IA Ditjen IUBTT Ditjen IUBTT

Penguatan kelembagaan dukungan APECC

Audiensi antara POKJA dengan Laporan Kegiatan perkembangan kegiatan Gubernur dan koordinasi demi kelancaran kegiatan

Jadwal Pelaksanaan

Pengurus APECC APECC

Disperindag Prov. Dinas Perindagkop & UKM Kota BI PINBUK JICA BI Disperindag Prov. JICA

-

BI PINBUK BI

Meningkatnya penggunaan Cokelat POKJA Sulteng di lingkup pemerintah (snak di rapat dll) maupun di pihak swasta APECC (supermarket, hotel, restoran dll) Rumah Cokelat

Disperindag Prov. JICA

APECC


Usaha Sendiri oleh IKM Sasaran Produksi/ Proses Pengembangan produk baru Produksi

Diversifikasi ragam produk olahan cokelat dan pengembangan kemasan moderan

Meningkatnya daya tarik produk cokelat IKM dan saluran penjualan

Pemasaran/ Promosi

Melaksanakan kunjungan promosi langsung kepada swalayan, supermarket, toko oleholeh, hotel, restoran, kafe untuk mendapatkan informasi peluang penjualan dan mempromosi produk Cokelat Sulteng Melaksanakan manajemen usaha bersama di outlet bandara

Teridentifikasi kebutuhan/ selera calon pembeli dan dapat feedback pada pengembangan produk, dan meningkatnya penjualan produk IKM

APECC

APECC Disperindag Prov. JICA

Terjalinnya saluran penjualan menetap, dan meningkatnya penjualan olahan cokelat

APECC

Disperindag Prov. JICA APECC

Terjadi koordinasi, distribusi informasi Pertemuan koordinasi internal APECC dan antara POKJA dan APECC untuk distribusi dan feedback ke kegiatan melalui informasi, kemajuan dan koordinasi kegiatan pertemuan rutin

APECC

-

Promosi kunjungan

Operasional outlet bandara

Kelembagaan


-

APECC Disperindag Prov. Ditjen IKM, Ditjen IA JICA

Secara kontinu

2015

RENCANA AKSI Pengembangan IKM Rotan di Prov. Sulawesi Tengah (Local Industry Action Plan for Rattan Furniture Industry, Central Sulawesi ) Tantangan Aksi

Sasaran

IKM rotan di Kota Palu dapat memproduksi mebel dan/ atau kerajinan rotan sesuai dengan standar mutu yang ditentukan, dan memasarkan ke pasar modern (hotel, restoran/ café, perumahan baru, RS dan kantoran) di Kota Palu. IKM rotan di Kota Palu: sekitar 20 IKM

Kegiatan

P e m a s a r a n

Isi

Sasaran Dukungan

Indikator/ Output

Penanggung jawab


Pendukung lain

Tersedianya informasi potensi/ kebutuhan pasar moderan berpotensi menjadi pembeli

Dinas Perindagkop dan JICA UKM Kota PIRNaS Diskumperindag Prov.

JICA

Tersusunnya rencana kegiatan promosi IKM

Diskumperindag Prov. PIRNaS Dinas Perindagkop dan UKM Kota

JICA

Kunjungan Promosi kepada kantor Melaksanakan kunjungan promosi IKM langsung kapada SKPD, Hotel, pemerintah dan swasta di Kota Restoran dll untuk mendapatkan Palu informasi peluang penjualan dan mempromosi produk rotan

Tersedianya informasi potensi/ kebutuhan calon pembeli di Kota Palu, dan meningkatnya jumlah penjualan produk rotan

PIRNaS IKM Dinas Perindagkop dan JICA UKM Kota Diskumperindag Prov.

JICA

Promosi melalui acara TV

Survei kebutuhan produk rotan di pasar moderan

Mengadakan survei pasar lokal untuk mengetahui potensi/ kebutuhan produk rotan

Seminar hasil survei pasar lokal

Membagi hasil survei pasar lokal IKM kepada IKM dan memfasilitasi IKM menyusun kegiatan promosi selanjutnya

IKM

Mengadakan promosi di TVRI Sulteng (dalam bentuk talkshow) secara kontinu

IKM

Diskumperindag Prov. Dinas Perindagkop Diskumperindag Prov. Tersebarnya informasi JICA dan UKM Kota produk rotan secara massa JICA dan kuntinu * XXX kali di tahun 2014

Penyusunan media promosi produk Membuat brosur/ katalog untuk rotan kunjungan promosi, pameran dll.

IKM

Terciptanya brosur/ katalog JICA Kementerian produk rotan dan Perindustrian digunakan pada saat kunjungan promosi dan pameran

IKM

Terciptanya baliho produk rotan (foto dengan pejabat) demi meningkatkan minat masyarakat Kota Palu terhadap produk rotan Meningkatnya minat masyarakat Kota Palu terhadap produk rotan, dan mendapat feedback melalui kuisioner

Membuat baliho promosi produk rotan untuk dipasang di beberapa tempat strategis (bandara, jalan raya dll) Pelaksanaan pameran/ even promosi

Promosi melalui pameran di Kota IKM Palu. "Hari Nusantara (Des)", "Sulteng Expo (Apr)", "Palu Ekspo (Sep)" dan Pameran lainnya di tempat keramaian

Dinas Perindagkop JICA dan UKM Kota Kementerian Perindustrian

Dinas Perindagkop dan PIRNaS UKM Kota Diskumperindag Prov

Dinas Perindagkop dan UKM Kota JICA

Dinas Perindagkop dan JICA UKM Kota Diskumperindag Prov. PIRNaS

Dinas Perindagkop dan UKM Kota Diskumperindag Prov Kementerian Perindustrian JICA

II

2013 III

IV

Jadwal Pelaksanaan 2014 I

II

III

IV

I

2015

II

III

IV

Penyusunan check list untuk pengendalian mutu produk rotan, dan membentuk Tim QC.

IKM

Check list QC dan tahap QC Dinas Perindagkop dan PIRNaS Diskumperindag UKM Kota disepakati antara POKJA Prov. dan IKM

Pelaksanaan pengendalian mutu produk rotan mulai dari bahan baku sampai produk jadi atas kerjasama IKM dan Tim QC.

IKM

Produk IKM dapat sertifikat Tim QC melalui pelaksanaan QC, dan bisa menjamin mutu produk bagi pembeli

Mengadakan pelatihan keterampilan (finishing, desain, anyaman dll) untuk tenaga kerja IKM

IKM

Dinas perindagkop dan PIRNaS Pelaksanaan pelatihan Diskumperindag UKM Kota keterampilan sesuai Prov. dengan kebutuhan IKM dan Kementerian juga untuk memenuhi Perindustrian standar mutu produk

Penguatan kelembagaan dukungan Pertemuan koordinasi antara IKM Rotan POKJA dan IKM untuk distribusi informasi, kemajuan dan koordinasi kegiatan

IKM

Audiensi antara POKJA dengan Gubernur/ Walikota

IKM

Terjadi koordinasi/ distribusi informasi dan feedback ke kegiatan/ rencana aksi, melalui pertemuan rutin/ sesuai dengan kebutuhan Mendapat dukungan/ fasilitasi untuk meperlancar kegiatan

Penetapan standar dan tahap QC mulai dari bahan baku sampai produk jadi

P r o d u k s i

K e l e m n b a g a a

P e r a t u r a n

Pelatihan keterampilan tenaga kerja di IKM

Penyusunan surat himbauan Gubernur/ Walikota tentang penggunaan produk rotan di lingkup pemerintah dan swasta

Laporan perkembangan kegiatan dan koordinasi demi kelancaran kegiatan

Sebagai tindaklanjut dari surat IKM himbauan Gubernur/ Walikota thn 2011, menyebarkan kembali surat tentang penggunaan produk rotan di kantor pemerintah dan swasta sprt hotel dan restoran Penyusunan surat Walikota kepada Sebagai tindaklanjut dari hasil IKM kunjungan promosi oleh IKM, SKPD tentang anggaran tahun keluarkan surat Walikota yang depan untuk pengadaan produk meminta SKPD menganggarkan rotan di kantor pemerintah dana pembelian produk rotan di TA 2015

Dinas Perindagkop JICA (untuk kebutuhan dan UKM Kota 2014)

Diskumperindag Prov. PIRNaS Dinas perindagkop dan JICA UKM Kota

Dinas perindagkop dan Terbitnya surat Walikota UKM Kota demi meningkatkan penggunaan produk rotan di lingkup pemerintah Kota Palu

Dinas Perindagkop dan UKM Kota Diskumperindag Prov. Kementerian Perindustrian

-

Diskumperindag Prov. PIRNaS Dinas perindagkop dan JICA UKM Kota

Terbitnya surat Gubernur/ Diskumperindag Prov. Walikota demi mendukung Dinas perindagkop dan UKM Kota kegiatan promosi kunjungan oleh IKM

JICA (untuk kebutuhan 2014)

-

-

-

-

-

RENCANA AKSI Pengembangan IKM Pengolahan Aloevera di Kota Pontianak (Local Industry Action Plan for Aloe Processing Industry, Pontianak ) Tantangan Aksi IKM Sasaran Periode

IKM aloevera dapat memproduksi produk olahan Aloevera yang berdaya saing di pasar modern dengan fokus produk minuman 21 IKM January 2015~2 tahun Ver. 1_18/5/2015

Kegiatan Judul Isi Bahan Baku/ Pasokan Bahan Baku Dukungan tenaga Pendampingan para penyuluh lapangan bagi petani aloevera petani Sosialisasi Budidaya aloevera

Pemberian materi terkait dengan cara melakukan penanaman yang baik, seperti: GAP

Sekolah lapang aloevera

Pembinaan Petani Aloevera

Pemberian materi terkait dengan cara melakukan penanaman yang baik Pengembangan lahan aloevera di lahan binaan

Pelatihan managemen produksi dalam pengembangan aloevera

Pemberian materi terkait dengan alur managamen produksi yang baik

Proses Produksi Fasilitasi pertemuan antara pihak IKM dengan Politeknik Negeri Pontianak

Pertemuan antara pihak IKM dengan Politeknik/SMTI Pontianak

Kunjungan lapangan oleh tim POKJA

Periode

Tujuan

Sasaran

Menumbuhkan perubahanperubahan dalam diri petani yang mencakup tingkat pengetahuan, kecakapan, kemampuan, sikap, dan motivasi petani terhadap kegiatan usaha tani yang dilakukan

Petani aloevera

Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pemerintah Kota Pontianak

APBD Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pemerintah Kota Pontianak Kota Pontianak

2015

Kelompok petani aloevera

Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Kalbar

APBN Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalbar

2015

1 kelompok petani (15-20 orang petani)

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalbar Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalbar

APBD Dispan Prov. Kalbar

2015

APBN Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalbar

2015

Dinas Koperasi & UKM Prov. Kalbar

APBN Dinas Koperasi & UKM Prov. Kalbar

2015

Optimalisasi lahan terhadap peningkatan kapasitas produksi dengan penggunaan teknologi tepat guna

IKM binaan yang memiliki lahan pribadi

Agar dapat meningkatkan pengetahuan serta pemahaman mengenai managemen produksi yang baik

Kelompok petani aloevera

1. Untuk mendapatkan teknologi pendukung/kemasan

Untuk mengetahui kondisi layout produksi IKM minuman aloevera serta melakukan pengambilan sampel terkait dengan pengujian kualitas produk

2015

Asosiasi IKM aloevera

Disperindagkop & UKM Kota Pontianak / Disperindag Prov. Kalbar

Tidak menggunakan anggaran

5 IKM aloevera produk minum

POKJA


2. Untuk mendapatkan teknologi pendukung terkait dengan air bersih

Kunjungan lapangan ke lokasi usaha IKM Olahan Aloevera

Penanggung Jawab


Apr. 2015

Pengujian Kualitas Produk Minuman Aloevera

Uji produk, air dan kualitas produk (Uji Laboratorium)

Untuk mengetahui kualitas produk IKM, dan diharapkan dengan adanya pengujian tersebut kedepannya pelaku IKM dapat meningkatkan kualitas

Pelatihan home packing

Pemberian materi yang berkaitan dengan pengemasan produk, label, dan bahan kemasan

Untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana membuat kemasan yang baik, guna meningkatkan mutu produk

IKM Pengolahan Aloevera

Disperindagkop & UKM Kota Pontianak

Disperindagkop & UKM Kota Pontianak (APBD)

Mei 2015

Pelayanan Klinik Design Merek Kemasan dan HAKI

Fasilitasi kepada IKM yang terkait dengan desain label/kemasan maupun konsultasi tentang HAKI

Meningkatkan kualitas kemasan produk IKM



Disperindagkop & UKM Kota Pontianak (APBD)

Agustus 2015

Sosialisasi penerapan GMP

Meningkatkan pengetahuan IKM Aloevera mengenai standar proses produksi sesuai dengan aspekaspek GMP


Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalbar

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalbar

Mei 2015 (Minggu ke III)

Pelatihan penerapan GM

5 Kandidat IKM Aloevera produk minuman

Baristan dan Tim SMIDeP JICA

Dana Tim SMIDEP JICA

Apr. 2015

Bimbingan penerapan GMP

Melakukan bimbingan penerapan GMP yang dilakukan oleh tenaga ahli langsung di workshop IKM

IKM menerapkan GMP pada workshopnya.

3 IKM aloevera produk minuman yang terpilih

Ditjen IKM Wil. I Tim SMIDeP Lembaga sertifikasi GMP/Lembaga terkait

APBN Ditjen-IKM/ Dekon Dana Tim SMIDeP

Apr.-Sep. 2015

Penerapan dan sertifikasi GMP

Fasilitasi sertifikasi GMP

Memperoleh sertifikasi GMP yang dikeluarkan oleh lembaga terakreditasi


Ditjen IKM Wil. I Tim SMIDeP Lembaga sertifikasi GMP/Lembaga terkait

APBN Ditjen-IKM/ Dekon Dana Tim SMIDeP

Okt.-Des. 2015

Pelatihan teknologi tepat guna dalam proses produksi

Pelatihan penggunaan teknologi pendukung produksi yang tepat guna

Untuk meningkatkan pengetahuan terkait dengan alternatif teknologi yang dapat mendukung kegiatan produksi

IKM aloevera

Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalbar


2015

Mentoring bisnis

Mediasi antara pihak usaha besar kepada Asosiasi IKM Aloevera dengan (Bimbingan) bisnis oleh INACO/Sumber Keong/Aloevera Indonesia

Meningkatkan pemahaman serta untuk mendapatkan masukan langsung dari pelaku usaha yang sudah besar

Asosiasi IKM aloevera

Disperindagkop & UKM Kota Pontianak/ Disperindag Prov. Kalbar


Apr. 2015

Bantuan Peralatan Packaging dan kemasan

Memberikan dukungan bantuan peralatan packaging serta bantuan kemasan

Memberikan dukungan untuk IKM melakukan perubahan kemasan yang lebih baik


Disperindag Prov. Kalbar

Disperindag Prov. Kalbar (APBD)

2016

Pemasaran/ Promosi Kunjungan langsung dan temu bisnis ke pasar/ ke agen, distributor,dll

Belajar kebutuhan dan persyaratan dari pembeli pontesial pada calon pasar sasaran baru (ke Wilayah Jawa, Bogor atau Malang)

Feedback/ komen dari pembeli pontensial pada calon pasar sasaran baru, termasuk kebutuhan, perluan, persyaratan terkait dengan isi/ kemasan produk.

Kerang lebih 5 IKM yang paham konsep kegiatan dan mau mumuju bisnis.

Tim SMIDeP,

Dana Tim SMIDeP/ APBD Disperindag Prov.Kalbar

Feb./ Mar. 2015

Promosi produk aloevera untuk uji konsumen/ pasar melalui pameran

Dartar parmeran terlampir

Meningkatkan brand awareness konsumen terhadap produk, dan mendapatkan masukan langsung dari konsumen/ visitor

Seluruh IKM (termasuk IKM aloevera)

POKJA

Masing-masing anggota POKJA

2015-2016

Fasilitasi kerjasama pelaku IKM dengan perusahaan besar

Perpanjangan kontrak kerjasama dengan pihak Garuda Indonesia

Memperluas jaringan pemasaran produk olahan aloevera

2 IKM aloevera

Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pemerintah Kota Pontianak

Biaya ditanggung oleh IKM (Misalnya biaya yang dikeluarkan untuk pengiriman barang ke Kantor Garuda)

Jun. 2015

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalbar Disperindag Prov. Kalbar

APBD Dispertan Prov. Kalbar

Jun. 2015

Fasilitasi produk secara online

Sumber Daya Manusia Bimbingan Teknis Manajemen Usaha

Aspek Kelembagaan Pembentukkan asosiasi IKM pengolahan aloevera Pelatihan tentang perijinan

pembuatan website untuk produk

Memperluas Jaringan pemasaran melalui media sosial


APBD Disperindag Prov. Kalbar

Melakukan pelatihan mengenai dasar-dasar manajemen usaha, pelatihan pembuatan proposal , pemasaran dan kemasan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan jiwa kewirausahaan pelaku IKM

3 IKM aloevera

Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalbar/ Disperindagkop & UKM Kota Pontianak


2015

Pembentukan dan pendampingan asosiasi

Perkuatan akses informasi, komunikasi dan penguatan organisasi IKM IKM mengerti dan sadar tentang kewajiban perijinan

IKM aloevera


APBD Disperindagkop & UKM Kota Pontianak

2014- 2015



APBD Disperindagkop & UKM Kota Pontianak

2015

Perluasan /peningkatan konsumsi produk lokal terutama produk olahan aloevera di Hotel-hotel Pontianak

IKM Aloevera

Disperindag Kota


2015

Fasilitasi pembuatan perijinan untuk IKM yang belum mendaftarkan/memiliki ijin-ijin terkait dengan kegiatan IKM, seperti; PIRT.

Peraturan terkait dengan industri ini Dukungan Pemerintah Surat Himbauan dari Kota dalam penggunaan Walikota/Gubernur produk lokal di Industri tentang pengunaan Perhotelan Kota produk IKM/Lokal , Pontianak termasuk produk Aloevera

RENCANA AKSI Pengembangan IKM Sepatu/ Alas Kaki di Kota Mojokerto (Local Industry Action Plan for Footwear Industry, Mojokerto ) Tantangan Aksi Meningkatkan kualitas produk IKM alas kaki yang mampu menembus pasar domestik guna mendukung ikon Mojokerto sebagai Kota Alas Kaki 1. Pengembangan model IKM untuk meningkatkan mutu dan daya saing produk alas kaki Mojokerto melalui praktek proses produksi yang baik serta pengembangan desain IKM Sasaran Periode

2. Branding kota Mojokerto sebagai Kota IKM Alas Kaki untuk memperluas pasar produk alas kaki kota Mojokerto Akan diseleksi melalui FGD (target; 5 - 20 IKM sebagai pilot project/ percontohan) Desember 2014~2 tahun Kegiatan

Judul

Isi

Bahan Baku/ Pasokan Bahan Baku Unit bisnis/lembaga penyedia bahan baku

Proses Produksi Pendampingan oleh produsen lem untuk peningkatan kualitas pengeleman

Peningkatan kualitas produk melalui standarisasi produk alas kaki

Identifikasi produsen lem yang akan diajak berkolaborasi (dengan melakukan survei IKM)

Tujuan

Pelatihan teknologi IKM alas kaki Pelatihan grading alas kaki Pengembangan produk Pelatihan desain alas kaki Pelatihan desain alas kaki - 3 seri

Sosialisasi HaKI

Penanggung Jawab


Periode

Menjamin ketersediaan bahan baku berkualitas dengan IKM alas kaki kota Diskoperindag Provinsi harga bersaing bagi industri alas kaki kota Mojokerto Mojokerto (perlu konfirmasi) Ditjen IKM

Ditjen IKM

2016

Mengidentifikasi produsen lem berkualitas baik dengan IKM yang ditunjuk APRISINDO harga bersaing untuk memperbaiki kualitas pengeleman Produsen lem dgn BPIPI produk alas kaki Mojokerto kualitas baik Diskoperindag Kota

APRISINDO BPIPI

Triwulan I/2015

Produsen lem BPIPI (perlu konfirmasi)

Triwulan I/2015

BPIPI IKM yg ditunjuk Dana Tim SMIDeP APBD kota

2015~2016

Triwulan II/ 2015

SDPI Disperindag Provinsi Diskoperindag Kota

APBD Provinsi

Semester II /2015

Diskoperindag Kota

APBD Kota

Triwulan II/ 2015

BPIPI Diskoperindag Kota Diskoperindag Kota

BPIPI-APBN

2-13 Feb 2015

APBD Kota

2015

BPIPI Diskoperindag Kota

BPIPI-APBN

23 Feb-6 Mar 2015 9-20 Mar 2015 4-15 Mei 2015

Disperindag Kota BPIPI Disperindag Provinsi

APBD Kota APBN Ditjen-IKM/ BPIPI APBD Provinsi

2015 or 2016 2015

Tim SMIDeP Diskoperindag Kota Diskoperindag Kota Tim SMIDeP

Dana Tim SMIDeP

Mar 2015/Apr 2015

Dana SMIDeP APBD Kota

2015

Bimbingan teknis pada pengeleman oleh teknisi/ tenaga Memperbaiki cara pengeleman untuk meningkatkan ahli lem kualitas dengan harga bersaing pada segmen pasar yg dituju Melakukan uji laboratorium terhadap hasil proses Monitoring dan evaluasi daya rekat produk alas kaki pengeleman pada produk yang dihasilkan untuk menjamin peningkatan kualitas pengeleman Sosialisasi standarisasi produk alas kaki (SNI dan ISO Pengenalan standar mutu SNI (wajib dan belum wajib) 9001) untuk produk alas kaki dan ISO 9001

Pendampingan SNI alas kaki dan ISO 9001

Sasaran

IKM yang ditunjuk APRISINDO BPIPI (perlu konfirmasi) Diskoperindag Kota IKM yang ditunjuk BPIPI IKM yg ditunjuk Tim SMIDeP IKM alas kaki Diskoperindag Kota (5 KUB, 30 IKM) SDPI Disperindag Provinsi

Penerapan SNI alas kaki/ISO 9001 di IKM yang ditunjuk IKM alas kaki yg untuk memperoleh sertifikasi SNI alas kaki tertentu/ISO lolos verifikasi 9001 (sistem manajemen mutu) kelayakan SNI/ISO 9001 Meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi alas kaki IKM yg ditunjuk dengan menggunakan peralatan yang lebih maju ? IKM yg ditunjuk Meningkatkan kemampuan dan pengembangan desain IKM yg ditunjuk produk alas kaki Meningkatkan kemampuan dan pengembangan desain IKM yg ditunjuk produk alas kaki

Mensosialisasi HAKI kepada IKM sehingga IKM IKM yg ditunjuk mendapat perlindungan/manfaat dari pendaftaran HAKI Fasilitasi HaKI Penerapan HaKI di IKM alas kaki (registrasi merek, IKM yg ditunjuk barcode, dll) Sosialisasi dan Bimtek tentang 3K/3S kepada IKM alas IKM dapat menerapkan 3K/3S untuk manajemen proses IKM yg ditunjuk kaki produksi yang baik dan memperbaik effisiensi produksi Studi banding ke sentra industri alas kaki Memperluas wawasan IKM dan dinas terkait mengenai IKM yg ditunjuk pengembangan sentra alas kaki yang baik (peningkatan Diskoperindag mutu, perluasan pasar, perbaikan sistem, kebijakan, Kota lembaga dukungan, dll)

Kegiatan Judul Promosi/ Pemasaran Promosi "Alas Kaki Kuat" Mojokerto

Isi

Sasaran

Pelatihan branding IKM

?

IKM yg ditunjuk

Display produk alas kaki unggulan di KPD Jatim

Promosi produk alas kaki unggulan yg diminati jejaring pasar KPD

IKM yg ditunjuk

Temu bisnis rutin melalui Kantor Perwakilan Daerah (KPD) dengan calon pembeli

Temu bisnis dengan mitra potensial melalui jaringan pasar KPD Rencana temu bisnis 2015 (Bidang Perdagangan Diskoperindag Kota): 1. Sorong 2. Banjarmasin 3. Kupang Mempromosikan produk alas kaki Mojokerto bermutu baik serta kerja sama antara IKM dengan buyer, supplier, dan eksportir

IKM yg ditunjuk

Temu bisnis antara IKM alas kaki dan calon pembeli

Fasilitasi kerjasama kemitraan diantara IKM dan pihak swasta (siapa??) Promosi melalui website/ media sosial (blog, FB) Partisipasi pada/ promosi melalui pameran/ trade Fair

Penguatan kampung sepatu Mojokerto

Materi pemasaran & promosi sepatu

Branding Kota sebagai kota alas kaki

Tujuan

Penanggung Jawab

BPIPI Diskoperindag Kota Disperindag Provinsi Bag. Perdagangan Diskoperindag Kota Disperindag Prov. Bag. Perdagangan Diskoperindag Kota


Periode

BPIPI-APBN

4-15 Mei 2015

APBD Prov.

2015 ~ 2016

APBD Prov. APBD Kota

2015 (Triwulan) ~2016

IKM yg ditunjuk

APRISINDO Diskoperindag Kota

APBD Kota

2015

Memperluas segmentasi pasar IKM alas kaki Mojokerto IKM yg ditunjuk

Diskoperindag Kota APRISINDO Univ. Ciputra APRISINDO Diskoperindag Kota Disperindag Prov. Ditjen-IKM/ BPIPI APRISINDO

APBD Kota

2015

Univ. Ciputra APRISINDO APBD Kota APBD Prov. APBN Ditjen-IKM/ Dekon APRISINDO

2015~2016

Pembuatan facebook fanpage dan twitter untuk mempromosikan produk alas kaki unggulan kota Promosi produk alas kaki melalui acara pameran sbg berikut; - Pameran Sepatu, Kulit dan Fashion (stand dr APRISINDO, Juni 2015, JCC Jakarta) - Pameran Alas Kaki (Stand dr APRISINDO, Okt 2015, Plaza Kemenperin, Jkt) Pengembangan kampung sepatu Mojokerto sebagai destinasi bisnis dan wisata

IKM yg ditunjuk

IKM alas kaki Mojokerto

Pemkot Mojokerto - Diskoperindag Kota - Dinas Pariwisata

APBD Kota

2016

Membuat materi promosi sepatu "Mojokerto" (brosur/leaflet, katalog produk, brand identity, product tag)

IKM yg ditunjuk

Univ. Ciputra IKM yg ditunjuk Diskoperindag Kota JICA SMIDeP Pemkot Disperindag Kota

JICA SMIDeP

2015

APBD Kota Dana Tim SMIDeP

???

IKM yg ditunjuk

Triwulan I, II, IV Tahun???

Pendirian Pusat Informasi/ Promosi (atau Pusat Grosir/ Memberikan layanan informasi (database IKM, peta Outlet) Alas Kaki Mojokerto (GMCC?) sentra, katalog produk, leaflet) kepada pembeli dan pengunjung ke sentra Mojokerto

IKM yg ditunjuk

Sosialisasi Mojokerto sebagai kota alas kaki kepada IKM dan masyarakat

Mempromosikan "Alas Kaki Kuat" Mojokerto

IKM alas kaki dan POKJA masyarakat terkait

APBD Kota

Semester II /2015

Launching "Alas Kaki Kuat" Kota Mojokerto

?

Dito

APBD Kota Ditjen IKM Tim SMIDeP

Jul./ Agu. 2015

Pendirian tugu sepatu/ alas kaki di Kota Mojokerto

Memperkuat branding kota Mojokerto sebagai kota alas Dito kaki

APBD Kota

Triwulan III 2015

Tim SMIDeP (utk alat promosi)

Pemkot POKJA (Diskoperidag Kota) Ditjen IKM Tim SMIDeP POKJA

Kegiatan Judul

Isi

Tujuan

Sasaran

Penanggung Jawab


Periode

Faktor Dukungan Aspek Kelembagaan Persiapan pembentukan Mempersiapkan pembentukan Koperasi untuk koperasi alas kaki pemasaran produk alas kaki Mojokerto Melengkapi database IKM

Mengumpulkan data IKM alas kaki melalui berbagai metode FGD, observasi dan wawancara

Akses Keuangan/ Manajemen Usaha Optimalisasi KUB sentra Pelatihan manajemen dan kewirausahaan alas kaki Pelatihan manajemen IKM alas kaki - 2 seri Permodalan pada IKM alas kaki

Bantuan modal bergulir pada IKM alas kaki

Membentuk koperasi khusus pemasaran

IKM yang ditunjuk Diskoperindag Kota

APBD Kota

Jan.~Feb. 2015??

Diskoperindag Kota

APBD Kota

Des-Jan 2014

KUB yang ditunjuk Diskoperindag Kota Tim SMIDeP IKM yang ditunjuk BPIPI Diskoperindag Kota IKM alas kaki Diskoperindag Kota

APBD Kota

2015

BPIPI APBD Kota

6-17 Apr 2015 18-29 Mei 2015 2015

APBD Kota (Disnaker)

2015

IKM / pengrajin yg BPIPI Diskoperindag Kota ditunjuk atau Mojokerto kandidat yang sesuai

BPIPI

3 - 14 Juni 2014

Instansi pemerintah dan sekolah di kota Mojokerto

POKJA (Diskoperindag Kota) Pemkot Mojokerto

APBD Kota

Semester II /2015

Instansi POKJA (Diskoperindag pemerintah terkait Kota) Pemkot Mojokerto

APBD Kota

Semester II /2015

Menbuat database IKM alas kaki yang bisa diakseskan IKM alas kaki oleh pembeli dan pengunjung ke sentra Memperkuat kelembagaan dan kewirausahaan ? Mempermudah akses permodalan dalam upaya meningkatkan pengembangan usaha IKM alas kaki

Sumber Daya Manusia Tenaga kerja terampil Pelatihan keterampilan khusus untuk industri alas kaki, Memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil di IKM alas Masyarakat usia untuk industri alas kaki seperti jahit upper, sol kaki Mojokerto serta mengurangi jumlah penganguran produktif yang tidak memiliki pekerjaan Pelatihan teknologi acuan alas kaki

?

Peraturan terkait dengan industri ini Penetapan regulasi tentang pengadaan barang dan jasa Mensosialisasikan pemakaian sepatu Mojokerto di Regulasi penggunaan pemerintah untuk penggunaan sepatu Mojokerto di sepatu Mojokerto oleh lembaga pemerintahan dan sekolah sebagai media lingkungkan instansi pemerintahan dan sekolah kota Pemkot (Peraturan promosi Walikota, Surat Edaran, Mojokerto dll) Surat Penetapan Penetapan Mojokerto sebagai Kota Alas Kaki oleh Mensosialisasikan kota Mojokerto sebagai kota alas Mojokerto sebagai Kota Walikota kaki kepada instansi pemerintahan terkait Alas Kaki Surat pemberitahuan kepada Gubernur (Jatim) dan Kementerian terkait (Kemenperin, Kemendag, KemenKop&UMKM)

Disnaker Kota Disperindag Kota

Member List of KSU HARUNGGUAN (Cooperative) for Ulos Fashion Products Head of Cooperative Address of Cooperative

Ms. Merry Suryani Tel: 0821-6881-8288 Jl. Lektol Sugiopranoto, Desa Pardomuan 1, Kec. Pangururan, Kab. Samosir

The exsiting members from the former Joint-Business Group (KUB) Address No Name Position 1 Yuti Pasaribu Simbolon Huta Namora 2 Palipi Naibaho 3 Mangabing Simbolon Huta Namora 4 Melwandi Manullang Huta Namora 5 Wiwi Simbolon Pangururan 6 Jalebar Sitanggang Pangururan 7 Rosalin Manullang Pintu Sona 8 Rumania Malau Pangururan 9 Merry Suryani Kepala (head) Pangururan 10 Lince Veronika Pangururan 11 Winda Simbolon Pangururan 12 Lawessani Limbong Pangururan 13 Benget Sianturi Lumban Suhisuhi 14 Frenky Sihombing Lumban Suhisuhi 15 Wantimer Simbolon Lumban Suhisuhi 16 Dewi Sagala Lumban Suhisuhi 17 Hotmaida Silalahi Pangururan 18 Denny Simbolon Pangururan 19 Fransiska Tamba Pangururan 20 Surya Nengsi (Jovito) Pangururan

Sex F M M M F M F F F F F F M M F F F F F F

Job TPL Penjahit Penjahit Penjahit Penjahit Honor Diskoperindag Penjahit Penjahit Pengusaha Konsultan 0821-6834-5798 Penjahit Pengrajin Penjahit Pengrajin Pengrajin tenun Pengrajin tenun Pengrajin Pengrajin Penjahit Penjahit

Newly joined members after Cooperative (KSU) No Name Position 21 Supriadi Sihombing 22 Julina Sitinjak 23 Junita Sibarani 24 H.Situngkir 25 Krimson Malau 26 Resti Sidebang 27 Murni Sitinjak 28 Sariani Hasugian 29 Martha Simalango 30 Putri Tamba 31 Deliana Malau 32 Lampita Sinaga 33 Olga Silalahi Secretariat Secretariat 34 Anna Sitanggang

Sex M F F M M F F F F F F F F F

Job Penjahit Penjahit Penjahit Penjahit Penjahit Penjahit Penjahit Penjahit TPL TPL Penjahit Penjahit Staf Diskoperindag Honor Diskoperindag

Address Parbaba Pangururan Pangururan Situngkir Pangururan Pangururan Pangururan Parbaba Pangururan Pangururan Pangururan Situngkir Situngkir Parbaba

Daftar IKM Komponen Kapal Kabupaten Tegal (List of the initial target SMIs for Ship-part Industry ) No

Nama Perusahaan

1 Setia Kawan

2 Rizky Saputra

Nama Pemilik

Investasi (Rp.000) 100,000

100,000

Nilai Produksi Produk Tenaga Kerja Pasar (Rp.000) After Market 1,020,000 Jendela Kotak 10 Jendela Bulat Industri Galangan Kapal Jendela Mati Jendela Hidup Pintu Kedap Air Handel Pintu Soket After Market 1,140,000 Pompa Keong 80 8 Pompa Keong STA 3000

3 Utama Rajin Teknik

75,000

540,000 Baut Kupu kupu Handel Pintu Anoda Zink

5

After Market

4 Karya Utama Logam

100,000

1,080,000 Baut Kupu Kupu Nepel

7

After Market

5 Iqro Logam

100,000

720,000 Baling baling kapal Kili kili Baut kupu kupu 300,000 Kipas Pompa PC

6

After Market

5

420,000 Jendela Kapal Bulat Jendela Kapal Kotak 180,000 Stir Kapal

5

After Market Industri Galangan Kapal After Market

5

After Market

540,000 Baling baling Kapal Bushing Koker Baut kupu kupu 912,000 Dudukan Stir kapal Puller Kerekan 180,000 Pompa Keong PC Pompa Keong STA Jangkar Kapak 720,000 Kopel Mesin kapal Pully 600,000 Pompa Keong PC Pompa keong STA 300,000 AS Pompa PC As Pompa STA Pully 780,000 Pompa Keong STA Pompa keong PC 780,000 as Pompa PC Bushing Koker Baling baling kapal 240,000 Pompa Keong PC Baling Baling Kapal Pancing 240,000 as Pompa PC Bushing Koker As Kapal Pompa 900,000 Jendela kapal Handel Pintu Tempat lampu 840,000 Jendela kapal Bushing Koker Tambatan 540,000 Jendela kapal Kotak Jendela kapal Bulat Tempat Lampu 1,020,000 Jendela Kapal Bulat Jendela Kapal Kotak 240,000 Jendela kapal Handel Pintu Tempat Lamu Bushing Koker 480,000 Jendela kapal Pelendes Dudukan Lampu Kapal 360,000 Baling baling kapal Kili kili 240,000 Baling Baling kapal Pelendes 240,000 Baling baling Kapal Kili kili 300,000 Baling Baling Kapal Pompa Keong PC

5

After Market

8

After Market

5

After Market

8

After Market

8

After Market

5

After Market

6

After Market

7

After Market Industri Galangan Kapal

6


7


6


6


6


7

After Market Industri Galangan Kapal After Market Industri Galangan Kapal

6 Rojiki

50,000

7 Karya Manunggal

65,000

8 Karya Mulya

30,000

9 Anugrah Teknik

65,000

10 Putra Teknik

11 Bintang Rejeki

100,000

70,000

12 Risna Jaya

100,000

14 Langgan Menatari Jaya

150,000

15 Rizky Baru

70,000

16 Logam Cor

95,000

17 Incor

85,000

18 H.Ony

20,000

19 Kamali

30,000

20 Hasil Karya Putra

100,000

21 Sani

100,000

22 Nadin

23 Ali Langgen

90,000

100,000

24 Lulu Putra Mandiri

45,000

25 Haira

95,000

26 Logam Bahari

50,000

27 Utama Jaya

50,000

28 Husni

50,000

29 Putra Eka Jaya

50,000

5

6


5 5

After Market Industri Galangan Kapal After Market

4

After Market

5

After Market

Daftar Anggota APECC (Member list of Association for Chocolate Producers ) No

Nama Uｓａｈａ

Merek Produk

Pemilik

Alamat

Thn mulai usaha

Tenaga Kerja Tenaga kerja tetap 2, pemilik dan suaminya

1 Sa'adah

Banua Cokelat

Kota Palu

2010

4

Tenaga kerja tetap 2, 1 orang dipanggil sesuai kebutuhan dan pemilik 2 Rapoviaka Simple

Rapoviaka Simple

Kota Palu

2010

4

Tenaga kerja tetap 2 dan pemilik 3 Maryam's Family

Tadulako Cokelat

Kota Palu

2012

3

4 Moon's Chocolate

Moon's Chocolate

Kota Palu

2012

2

1 orang dipanggil sesuai kebutuhan dan pemilik

Tenaga kerja tetap 1 dan pemilik 5 Sakulati Cokelat

Sakulati Cokelat

Kab. Sigi

2012

2

6 Wanita Mandiri

Aisyah Cokelat

Kota Palu

2012

2

7 Al Ikhsan

Cokelat Halwa

Kota Palu

2013

1

Tenaga kerja tetap 1 dan pemilik Pemilik

Rumah roti dan kue Mangun Cokelat 8 Mangunsarkoro

Kota Palu

2013

1

Pemilik (memakai tenaga kerja pada usaha roti sesuai kebutuhan dan tenaga dari Sa'adah) Pemilik

9 Chocolate craft

10 Choco-Pal

Chocolate craft

Kota Palu

2013

1

Choco-Pal

Kota Palu

2013

1

11 Kaili Cokelat

Kaili Cokelat

Kota Palu

2014

12 Merpati Cokelat

Merpati Cokelat

Kota Palu

2014

Pemilik

Jenis Produk Olahan

Tempat Penjualan

cokelat bar, cokelat candy, cokelat praline, cokelat paket dll.

1. Outlet milik sendiri 2. Toko oleh oleh "Sri Rejeki" 3. Toko oleh oleh "Garuda Jaya" 4. Toko oleh oleh "Raja Bawang" 5. Toko oleh oleh "Mbok Sri" 6. Toko Oleh Oleh " Sumber Rezeki " 7. Toko Oleh Oleh " Salhan " 8. Toko Oleh Oleh "Diverso" 9. Toko Oleh Oleh " Zahra" 10. Toko Oleh Oleh "Sofie" 11. Toko Oleh Oleh "CLP" 12. Swissbell Hotel (café) *sdh tdk lagi 13. Jualan di pantai *sdh tidak lagi 14 Pameran praline, semprong cokelat, cokelat bar 1. Penjualan Langsung 2. Toko oleh oleh "Salhan" 3. Toko oleh oleh "Diana" 4. Toko Oleh Oleh "Rhema" 5. Toko Oleh Oleh "Diverso" 6. Toko Oleh Oleh "Sri Rejeki" 7. Toko Oleh Oleh "Sibayak" Balikpapan 8. Pameran cokelat bar, cokelat candy, cokelat praline, 1. Penjualan Langsung cokelat kurma, brownies 2. Toko oleh oleh "Salhan" 3. Toko oleh oleh "Diana" 4. Toko Oleh Oleh "Rhema" 5. Toko Oleh Oleh "Diverso" 6. Toko Oleh Oleh "Sri Rejeki" 7. Toko Oleh Oleh "Sibayak" Balikpapan 8. Sumber Rejeki 9 Pameran selai cokelat, cokelat bar, cokelat praline, 1. Penjualan langsung cokelat lolypop, cokelat edible 2. Toko Oleh Oleh "Salhan" 3. Toko Oleh Oleh "Sibayak" Balikpapan 4. Pameran 1. Kios/ Kedai (4) brownies, cokelat bar, cokelat praline, cokelat lolypop, cokelat sagu, cokelat crispy, 2. SD (1) 3. Swalayan "Galeri Sigi" cokelat kurma, cokelat marbel, minuman 4. Toko Oleh Oleh "Raja Bawang" cokelat 5. Toko Oleh Oleh "Rhema" 6. Penjulan langsung 7. Pameran lolypop, cokelat candy 1. SD 2. TK 3. Kios brownies, cokelat bar, cokelat praline, cokelat lolypop, kukiw cokelat, cokelat marbel, cokelat kurma

1. SD, SMK 2. Penjualan langsung 3. Pameran

1.Pameran Roti cokelat, cokelat bar, cokelat praline, cokelat lolypop, minuman cokelat jahe, kue 2. SMP 3. Swalayan (Gorontalo) kering 4. Koperasi 5. Penjualan langsung brownies, puding cokelat, cokelat praline, 1. Toko Oleh Oleh "Rhema" lolypop 2. Toko Oleh Oleh "Diverso" 3. Sekolah 4. Pameran 5. Penjualan langsung cokelat praline n/a

Penjualan per Bulan ( Rata Rata ) rp. 7.2 juta

PIRT

Halal

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

rp. 5.6 juta

rp. 2 juta

rp. 1.1 juta

rp. 1.8 juta

rp. 4 juta

rp. 1.4 juta

rp. 2.9 juta ( diluar penjualan roti )

rp. 600 rb

n/a

1. Outlet Banua Cokelat

n/a

n/a

n/a

Daftar Produsen Meubel Rotan di Kota Palu (Target Producers for Rattan Furniture Industry ) No

Nama IKM

Pemimpin

Tahun Berdiri

Jumlah Tenaga Kerja

Jenis Produk

1

CV. Bone Layana Indah

kursi meja tamu, kursi meja makan, 2004 kursi meja teras, kursi santai, sketsel, piring, tutup saji, dll

6 orang

2

Istana Seni Rupa


3 Bamba Rotan

2007

kursi meja tamu, kursi meja makan, kursi meja teras, kursi santai

Penjualan 2014 (Natal 2013, Lebaran 2014)

Asal Pembeli

Kelompok Pembeli

Telepon

Sumber Bahan Baku

Pribadi, Instansi Pemda Penjualan tahun 2014 menurun, tenaga kerja tetap berproduksi sehingga ada tumpukan stok 085341367728 (Perkebunan Prov., Pendidikan/ Kebudayaan Kota) yang siap untuk finishing.

Pantai Timur Jaya

Penurunan penjualan, disebabkan tingkat kesibukan pemilik sangat tinggi (pemilik memiliki081354561140 profesi sebagai guru)

Pantai Timur Jaya

Penurunan penjualan, disebabkan tingkat kesibukan pemilik sangat tinggi (pemilik memiliki085241224660 kesibukan sebagai staff di PIRNAS)

Pantai Timur Jaya

Palu dan sekitarnya, Tanah Pribadi, Dinas, Hotel, cafe Toraja

Penjualan tahun 2014 sangat meningkat.

081245186613

Pantai Timur Jaya ?@Tawaeli

Palu dan sekitarnya Pribadi

Penjualan tahun 2014 dalam kondisi stabil, kecuali orderan natal tahun ini menurun, kemungkinan disebabkan oleh kenaikan BBM (menurut IKM).

082187696831

Pantai Timur Jaya CV Budi Mulia

082193778583

Bulan biasa: 5 jt/ bln Lebaran: 50 jt

Palu, Morowali, Parigi, Poso, Makassar

1 orang (diri Panggil tenaga jika ada orderan sendiri)

Bulan biasa : Rp 6 juta / bulan (5 set kursi@Rp 1.200.000 ‐ 1,500.000) Lebaran : Rp 37.600.000 (8 set [email protected] dan 7 set kursi@Rp 4.000.000)

Palu dan sekitarnya, Pribadi, Instansi / lembaga ( Makassar PIRNAS)

1 orang (diri Panggil tenaga jika ada orderan sendiri)

Bulan biasa : Rp 5 juta/ bln (2 ‐ 5 set@Rp 1.200.000 ‐ 1,500.000),

Palu, Palopo

9 orang tenaga kerja tetap termasuk pemilik

Bulan biasa: 5‐10 jt/ bln Natal 2013: 135 jt (30 [email protected] jt) Lebaran: 180 jt (40 [email protected] jt)

tenaga kerja tetap termasuk pemilik

Perubahan yang terjadi

Pribadi, Instansi Pemda (Pariwisata), Bandara

4

Sumber Rotan Tohti


5

Tora Tora Rotan

4 orang tenaga kerja tetap, 6 orang Bulan biasa: 5‐10 jt/ bln kursi meja tamu, kursi meja makan, tidak tetap Natal 2013: 40 jt 1973 kursi meja teras, kursi santai, sketsel, 10 orang (tidak termasuk pemilik/ pemilik tidak Lebaran: 60 jt piring, tutup saji, dll terlibat dalam proses produksi)

6

Indra Jaya Rotan

2008


4 orang

tenaga kerja tetap termasuk pemilik (namun sekarang bulan desember 2014 tenaga kerja selain pemilik bekerja di sentra ujuna)

Bulan biasa: 12 jt/ bln Lebaran: 60 jt (50 set)


Penurunan penjualan, disebabkan tingkat kesibukan pemilik sangat tinggi (memiliki aktifitas di luar kota)

7 Meubel Rizki

1990

kursi meja makan, , kursi meja tamu, kursi meja teras, meubel kayu

5 orang tenaga kerja tetap termasuk pemilik

Bulan biasa: 10 jt/ bln Lebaran: 30 jt

Palu, Tanah Toraja, Mamuju

Penjualan khususnya produk rotan cukup meningkat (pemilik memiliki usaha mebel kayu 085241398029 juga), disebabkan keaktifan IKM dalam mengikuti pameran lokal.

Pribadi, Instansi/ lembaga ( PIRNAS)

PT Verko UD Fajar Baru

Daftar Produsen Meubel Rotan di Kota Palu (Non‐target Producers ) No

Nama IKM

1 Kaili Jaya

2

Subur Rotan 1&2

Pemimpin

Tahun Berdiri

Jumlah Tenaga Kerja

Jenis Produk

Asal Pembeli

Kelompok Pembali

Keterangan

TELEPON / HP

Sumber Bahan Baku

kursi meja tamu, kursi meja makan, 1979 kursi meja teras, kursi santai, sketsel, 3 orang piring, tutup saji tenaga kerja tetap

Bulan biasa: 2‐5 jt/ bln Lebaran: 20 jt


085394353549

Pantai Timur Jaya

kursi meja tamu, kursi meja makan, 1986 kursi meja teras, kursi santai, sketsel, 12 orang piring, tutup saji, dll

Bulan biasa: 20 jt/ bln Lebaran: 200 jt (100 set)


082195991003

Pantai Timur Jaya

Bulan biasa: 2‐5 jt/ bln Lebaran: 15 jt


085241182018

Pantai Timur Jaya

Palu, Manado, Poso, Toli Toli, Pribadi Ampana, Morowali

081354582708

Pantai Timur Jaya

Irma Jaya Rotan


4 Palunesia


5 Eka Bintang 2

1987

3

Penjualan

tenaga kerja tetap

tenaga kerja tetap

6

Bina Sampesuvu

kurungan ayam, ayunan bayi, meubel 2 orang (jika ada orderan)

2000 Kerajinan Parsel Buah

5‐6 jt/ bln


400 rb/ bln

Palu

UD Fajar Baru

tenaga kerja tetap

5 orang tenaga kerja tidak tetap

Pribadi

085241051848

No

Nama IKM

Pemimpin

Tahun Berdiri

8 Kriya Rotan

2008 tempat sampah dan piring rotan

9 Prima Rotan

2004

10

Meubel Rotan Fatikh

13 Taipa Rotan 1

11

Meubel Rotan Very

12 Astri Lauro

Jumlah Tenaga Kerja

Jenis Produk

Hasta Roviega Rotan

Kelompok Pembeli

Palu

Pribadi

Keranjang Buah

1,5 jt/ bln

Palu, Poso

Pribadi (penjual buah)

1 orang

Guru SMK 5

085241355223

081354529344

4 orang

2009

2010 kursi meja tamu, Kursi meja Teras

Telepon

1 orang

1 orang

Untuk sementara, produksi kurang aktif (perlu konfirmasi).

085298730704

Sekarang menjadi tenaga di IKM Palunesia, kurang aktif melakukan produksi di tempat sendiri.

081341460513

Produksi di tempat sendiri kurang aktif, IKM memiliki bekerja bersama dgn IKM Bamba Rattan.

085241362147

Produksi kurang aktif, pelaku IKM memiliki pekarjaan lain.

081944593568

16 Taipa Rotan 2

Sudah tutup. Pelaku IKM bekerja pada IKM lain sebagai tenaga kerja.

17 Eka Bintang 2

Sekarang tinggal meubel kayu.

085341299177

Sekarang fokus pada industri batik.

081354276658

19 Kopinkra

Untuk sementara belum menjual produk.

081341216787

20 Rotan Baiya

Sekarang tidak ada produksi/ tenaga kerja.

18

21

UPT Batik & Rotan

Meubel Rotan Jagat

2012 kerajinan

1 orang

Sumber Bahan Baku

085228923263

300 rb / bln


Perubahan yang terjadi

1 orang

14 Bunga Talise

15

Asal Pembeli

Kerajinan (piring, lampu, tudung saji, 1 orang dll)

2013 kursi meja tamu, kursi meja teras

2006

Penjualan 2014 (Natal 2013, Lebaran 2014)

Produksi belum rutin dilakukan, hasil produksi juga belum dapat dipasarkan.

081341442000

Pantai Timur Jaya

Daftar IKM Pengolahan Aloevera Pontianak (List of the initial target SMIs for Aloe Processing Industry ) No

Nama Merek

Alamat

Pemilik

Izin Usaha

No.Telepon

Pasar

Jenis Produk Lokal

1

Barokah

PIRT, Halal, Layak Sehat

0852-5046-3078

Dodol, Manisan, Kerupuk

Terminal Agrobisnis, PSP, Mitra-anda, HM, CS, Kaisar

2

I Sun Vera

Haki, PIRT, Halal

0813-5208-2882

Dodol, Manisan, Kerupuk, PSP, Mitramart, Mitra-anda Jelly, Tea, Minuman, Pilus, Cokelat, Stick, Bakso, Nasi, Sabun

3

Kemuning

PIRT, Halal

0813-4543-1775

Dodol

4

Nusa Indah

PIRT, Halal

0561-88-4056

5

Mitra Sumber Aloe Vera

PIRT, Halal

6

Mavera

7

Domestik

Tenaga Kerja

Mancanegara

Surabaya, Semarang

Produksi (harian)

7

30~40 kg

35

2 ton

PSP, Gajahmada, Sisinga Maharaja, Le Gita Cake

6

60 kg

Manisan

PSP

21

75~80 kg

0812-560-7554

Manisan, Tea, Minuman

PSP, Mitra-anda

Jakarta

8

1 ton

PIRT, Halal

0812-5675-0677

Minuman

PSP, Minimarket Serasan, Rindu Alam, Freshmarket, Hotels, Kantoran

Jakarta, Surabaya (café lga bakar)

3 tenaga kerja

2~2.5 ton

Rotiku Hidup

Haki, PIRT, Halal

0561-73-9189 0813-4592-5189

Minuman, Jelly, Tea, Kerupuk, Cokelat, Dodol

PSP, Incubator BI

Jakarta, Semarang

7

1~2 ton

8

Saviera

PIRT, Halal

0852-2244-7355

Minuman

Minimarket Garuda, Mitra-anda, Mitramart, Harum Manis, Citraniaga, Asoka

2

40 dus

9

Kimken

PIRT, Halal

Minuman

Pontianak, Kab. Sintang, Kab. Ketapang

4

50 dos

Jakarta (Smesco), Lottemart

Korea (lwt online), Singapura (minuman), Brunei (tea/sabun), Malaysia (sabun)

10 Kope Aloevera Juwara

PIRT, Haki

0812-5763-6555

Kopi Aloevera

Kafe Jirey

Bali, Jakarta

2

10 kg

11 Tripple

PIRT, Halal, IMB?

0852-5233-5812

Minuman

PSP

Jakarta

30

500 dus

13 Artika Vera

PIRT, Halal

0852-4594-2178

Manisan

Minimarket Kota Madya, Kota Baru, Sangai Jawi, Toko buah, Mempawah, Sungai Penyu, Anjungan, Sungai Duri

7

30~50 kg

14 Amplang Pontianak

PIRT, Halal, B-Pom

0852-49-6472

Amplang

Perhotelan (Orchad, Kini, Kapuas Darma, Merpati), Mitramart, Mitraanda

3

10 kg

15 Jetskin

PIRT, Halal

0813-4505-5219

Minuman, Manisan, Cokelat, PSP, Carefour, Hypermart Tea

15

1,000 dus

16 Ulira Food

PIRT

0852-4964-7298

Rempeyek, Stik tulang ikan, Happymart, Le gita Cake, Jutali, Sengti Stik keju

2

16 kg

17 Aloevera Segar Rasa

PIRT, Halal

0852-4724-2980

Minuman

Toko 56, Cita Rasa, Ahui

2

60 dos

18 My Beauty

PIRT

0852-5221-0990

Cokelat

Hypermart, Mitramart, Mega Mitra, Harum Manis, Mempawa, Sintang Balas Tara, Banks, Hotel Santika

2

30 kg: batangan 30 kg: kiloan

19 Hidayah

PIRT

0812-5671-7776

Dodol

PSP, Lego, Harum Manis, Citra Santan, Kaisar

7

30 kg

20 Kaliovera

PIRT

0812-560-1679

Minuman

Gajahmada, PSP, Mitramart, Legita Cake, Citraniaga, Koperasi Alas Kusuma, Amplang Pelai, Familymart, Freshmart, MM Alamin, Purnamamart, Indah Selera, Happymart, Sabar Subur, Mitra Lestari, Sangat Manis, Saricha Cake, Mamamart, Kingmart, Bunda Rasa Cake

3

50 kg

21 O-Degree

PIRT

0812-572-1721

Kosmetik

Apotik Sungai Landak, Resto, Ditributors, Salon Elqeuu/ Sandra tj. Hulu

Carefour, Hypermart, Superindo

Jakarta, Palembang, Kuching, Kuala Lumpur Jogjyakarta

15-kontrak 1600 botol/produksi 4-tetap

Data IKM Alas Kaki Sasaran di Kota Mojokerto (List of the initial target SMIs for Footwear Industry ) No.

Nama

Alamat

Produk

Kontak

Tel

Pasar Domestik

Ekspor

KUB

Legalitas Usaha Ada

Tidak

Jumlah

Keterangan

Pengrajin

Kelurahan Miji 1 UD. Cipta Karya

Sepatu/ Sandal Kulit

08123156085

√

√

22

Kurang motivasi

2 Victor

Sepatu/ Slop

081335715023

√

√

25

Kurang motivasi

3 Nurah

Sepatu

0321391388

√

√

6

Perlu diobservasi

4 Vandiaz

Sepatu/ Sandal

085648877718

√

√

20

Model Product

5 UD. Perdana

Sepatu/ Slop

0321395826

√

√

8

Perlu diobservasi

6 Abbro

Sepatu/ Slop

321323493

√

√

6

Perlu diobservasi

7 Zanlo

Sepatu/ Slop

08542635858

√

√

12

Model Product

Satria Maja

8 Sandal Zainul

Sandal

0321320722

√

√

7

Perlu diobservasi

9 Shandy Suryawijaya

Sepatu/ Sandal Imitasi

081330352879

√

√

60

Kurang motivasi

√ √

10

Model Product

Kompak

25

Model Product, SOP Coaching (SDPI)

Sepatu/ Sandal Wanita

0321395887

√

Sepatu Boot

0321325446

√

12 Alas Kaki Sai'Un

Sepatu

085645590596

√

√

22

Perlu diobservasi

13 Al Atthyah

Sandal

081235726636

√

Satria Maja

√

15

Pendampingan SNI (BSN/ PUPUK)

14 Karya Abadi

Sepatu/ Sandal

085649153007

√

Java Dwipa

√

20

Model Product, SOP Coaching (SDPI)

15 Fandy Anger Prayugo

Sandal/ Sepatu

0857497780

√

√

14

Perlu diobservasi

16 UD. Alimda

Sepatu/ Sandal

0321325268

√

Satria Maja

√

20

Model Product

17 UD. Orlando Jaya

Safety Shoes

0321390968

√

Satria Maja

√

5

SNI Coaching (SDPI)

18 The Hero

Sepatu Kulit

085732924550

√

√

6

Model Product Pendampingan SNI (BSN/ PUPUK)

10 Wenders 11 Wardhana Kelurahan Surodinawan

19 UD. Mitra Kerja

Sepatu Sport Anak

082234982877

√

20 Handeye

Sepatu/ Sandal

03217220630

√

Sepatu wanita

0321 391918

√

22 Dani Irawan

Sandal

0321390384

√

23 Makruf

Sandal

087856528999

√

24 Jaya Mulya

Sepatu Kulit

0321390731

25 Fadil Jaya Abadi

Sandal

26 D & R 27 Indra Jaya

21 UD. Priti Kelurahan Prajuritkulon

28 Putra Jaya Kelurahan Blooto

√

30

√

7

√

32

Model Product/ Pendampingan SNI (BSN/ PUPUK)

√

12

Model Product

√

12

Perlu diobservasi

√

√

6

SNI Coaching (SDPI)

081330512390

√

√

6

Perlu diobservasi

Sepatu

0817584125

√

√

8

Model Product

Sepatu/ Sandal

082140010090

√

√

12

Pendampingan SNI (BSN/ PUPUK)

Sandal

08133001600

√

√

15

Perlu diobservasi

√

8

Perlu diobservasi

√

4

Model Product

29 Puspa Utama

Sepatu/ Sandal

30 TBG

Sepatu/ Sandal

31 Magersari

Safety Shoes

Java Dwipa

Java Dwipa

√ 085648834674

√ √

Java Dwipa

√

Model Product

SNI Coaching (SDPI)

Lampiran-8: Rincian output/ pencapaian fasilitasi Rencana Aksi Industri Lokal oleh wilayah/ industri sasaran

PM Form 4 Laporan Penyelesaian Proyek Lampiran-8

Pencapaian dari Output Output-2: Pengoperasian platform bagi pengembangan industri lokal = Memperkuat daya saing IKM sasaran dengan penyediaan layanan yang efisien.

2-1 Jumlah Pertemuan POKJA yang Telah Dilaksanakan Jumlah pertemuan POKJA yang dilaksanakan oleh setiap industri sasaran Industri

Jumlah pertemuan yang dilaksanakan dan penjelasan

Industri fesyen ulos

- Telah mengadakan 8 rapat POKJA termasuk evaluasi terminal. Pertemuan ke-empat dan selanjutnya telah diadakan secara sukarela. POKJA menyiapkan agenda/ materi untuk rapat-rapat sukarela ini.


- Telah mengadakan 13 rapat POKJA termasuk evaluasi terminal dan beberapa perkumpulan kecil diantara anggota kunci POKJA. Perkumpulan kecil ini telah dilakukan secara sukarela dalam rangka berbagi kemajuan/ isu mengenai implementasi Rencana Aksi.


- Telah mengadakan 14 rapat POKJA termasuk evaluasi terminal dan juga menghadiri pertemuan periodik oleh produsen sasaran dimana anggota POKJA/ fasilitator meninjau kemajuan aksi yang dilakukan oleh produsen, dan mendengar kebutuhan/ permintaan untuk dukungan tambahan. Pertemuan POKJA telah diadakan secara sukarela pada bulan-bulan terakhir.


- Telah mengadakan 17 rapat POKJA termasuk evaluasi terminal, dimana sebagian besar diadakan berdasarkan fasilitasi Tim Ahli sebelumnya, namun kini telah diadakan secara sukarela pada bulan-bulan terakhir.

Industri pengolahan aloevera

- Telah mengadakan 6 rapat POKJA dengan tujuan diagnosis industri, perencanaan Rencana Aksi awal, termasuk FGD dengan industri sasaran, persiapan kegiatan dukungan penting, dan review perkembangan/ kemajuan Rencana Aksi.

Industri alas kaki

- Telah mengadakan 6 rapat POKJA dengan tujuan diagnosis industri, perencanaan Rencana Aksi awal, termasuk FGD dengan industri sasaran, persiapan kegiatan dukungan penting, dan review perkembangan/ kemajuan Rencana Aksi.

2-2

Jumlah kegiatan/ layanan dukungan yang telah difasilitasi diantara dukungan/ layanan

yang diajukan pada Rencana Aksi. Kegiatan/ layanan dukungan (berjumlah 183) yang telah difasilitasi sejauh ini oleh setiap POKJA di industri sasaran (pada saat pelaporan); Jumlah kegiatan/ layanan dukungan yang difasilitasi oleh setiap POKJA di industri sasaran Industri Industri fesyen ulos


Jumlah kegiatan dukungan yang telah diberikan Jumlah: 43 kali, termasuk: - pada bahan mentah/ peralatan: 12 kali - pada produksi/ peningkatan teknis: 16 kali - pada pengembangan pasar: 12 kali - pada manajemen bisnis/ akses keuangan: 2 kali - pada pengembangan infrastruktur/ kelembagaan industri: 1 kali Jumlah: 21 kali, termasuk; - pada bahan mentah/ peralatan: 1 kali - pada produksi/ peningkatan teknis: 11 kali - pada pengembangan pasar: 6 kali - pada manajemen bisnis/ akses keuangan: 2 kali 1




Industri pengolahan aloevera

Industri alas kaki

- pada pengembangan infrastruktur/ kelembagaan industri: 1 kali Jumlah: 43 kali, termasuk; - pada bahan mentah/ peralatan: 3 kali - pada produksi/ peningkatan teknis: 12 kali - pada pengembangan pasar: 24 kali - pada manajemen bisnis/ akses keuangan: 3 kali - pada pengembangan infrastruktur/ kelembagaan industri: 1 kali Jumlah: 29 kali, termasuk; - pada bahan mentah/ peralatan: 0 kali - pada produksi/ peningkatan teknis: 8 kali - pada pengembangan pasar: 19 kali - pada manajemen bisnis/ akses keuangan: 2 kali Jumlah: 25 kali, termasuk; - pada bahan mentah/ peralatan: 0 kali - pada produksi/ peningkatan teknis: 6 kali - pada pengembangan pasar: 18 kali - pada manajemen bisnis/ akses keuangan: 0 kali - pada pengembangan infrastruktur/ kelembagaan industri: 1 kali Jumlah: 22 kali, termasuk; - pada bahan mentah/ peralatan: 0 kali - pada produksi/ peningkatan teknis: 13 kali - pada pengembangan pasar: 5 kali - pada manajemen bisnis/ akses keuangan: 2 kali - pada pengembangan infrastruktur/ kelembagaan industri: 2 kali

Tabel dibawah meringkas kegiatan/ layanan dukungan yang telah difasilitasi oleh setiap POKJA pada industri sasaran, dan aksi yang telah dilakukan oleh IKM sasaran (pada saat pelaporan); Ringkasan kegiatan/ layanan dukungan yang difasilitasi dan aksi yang dilakukan oleh IKM sasaran Wilayah/ Industri

Kegiatan/ Layanan Dukungan Aksi yang dilakukan IKM sasaran

Samosir, Sumatera Utara Industri Fesyen Ulos

Kegiatan/ layanan dukungan yang telah difasilitasi: - Pelatihan/ bimbingan teknis pengembangan/ diversifikasi produk kerajinan tangan (menggunakan Ulos) (4 kali) - Pelatihan desain dan pengembangan keterampilan untuk kerajinan tangan/ baju yang menggunakan Ulos (5 kali) - Pelatihan/ bimbingan teknis peningkatan mutu kain/ keterampilan pembuatan motif (2 kali) - Magang untuk penenun ATBM yang sudah mahir dan pelatihan pengoperasian ATBM (3 kali) - Pelatihan kewirausahaan/ manajemen keuangan KUB (2 kali) - Pengadaan peralatan (alat tenun/ mesin jahit/ bahan mentah) (12 kali) - Promosi melalui acara/ pameran (11 kali) - Pengembangan alat promosi dan branding - Fasilitasi/ bimbingan teknis pendirian koperasi kepada para produsen Aksi yang dilakukan IKM sasaran: - Pendirian kelompok usaha bersama dan kemudian koperasi produsen - Pengembangan/ diversifikasi produk kerajinan tangan Ulos - Kunjungan pasar ke pembeli potensial/ saluran penjualan (pasar lokal/ turis)

Tegal, Jawa Tengah Industri Komponen

Kegiatan/ layanan dukungan yang telah difasilitasi: - Bimbingan teknis mengenai praktik produksi yang baik/ peningkatan kualitas workshop melalui pengenalan 3S (fase percobaan dan perpanjangan) - Bimbingan teknis dan dukungan terkait untuk sertifikasi komponen kapal oleh BKI, 2


Kapal

termasuk; * Pelatihan dokumentasi proses produksi * Lokakarya mengenai persiapan gambar untuk komponen sasaran * Bimbingan teknis mengenai prototipe/ dokumentasi proses produksi untuk komponen sasaran * Uji mutu/ performa dari komponen prototipe * Penelitian pada standarisasi bahan pengecoran berbahan scrap - Studi banding/ pemasaran ke BKI/ industri pembuatan kapal di Jakarta - Temu bisnis dengan pemilik galangan kapal di Tegal - Partisipasi dalam pameran dan lokakarya industri maritim (3 kali) - Seminar mengenai jasa keuangan oleh lembaga non-bank lokal - Pelatihan mengenai manajemen keuangan (pembukuan/ manajemen arus kas) Aksi yang dilakukan IKM sasaran: - Pengenalan 3S di workshop - Pembuatan prototipe, dokumentasi proses produksi untuk persiapan sertifikat BKI - Pemasaran dan promosi kepada pembeli yang sudah ada maupun yang potensial

Sulawesi Tengah Industri Pengolahan Kakao

Kegiatan/ layanan dukungan yang telah difasilitasi: - Studi komparatif pada industri cokelat - Bimbingan teknis/ konsultasi teknis mengenai keterampilan produksi/ pengoperasian mesin kepada operator di pabrik pengolahan (2 kali) - Bimbingan teknis pengolahan produk cokelat untuk produsen cokelat local/ pelatihan diversifikasi produk (7 kali) - Pelatihan Good Manufacturing Practice - Bimbingan teknis mengenai kemasan produk - Pengadaan peralatan/ mesin (3 kali) - Uji pasar/ promosi melalui acara/ pameran (16 kali) - Temu bisnis dengan otlet retail nasional/ industri perhotelan lokal (3 kali) - Misi penjualan ke pasar regional (2 kali) - Fasilitasi pembentukan toko di bandara lokal - PR melalui radio lokal/ pemasangan instrumen PR (2 kali) - Seminar bimbingan mengenai pendirian/ manajemen lembaga keuangan mikro - Pelatihan kewirausahaan (2 kali) Aksi yang dilakukan IKM sasaran: - Pendirian asosiasi produsen cokelat lokal - Pengembangan/ diversifikasi produk cokelat/ berbahan kakao - Kunjungan pasar ke penjual potensial di segmen modern lokal - Pendirian toko cokelat milik asosiasi (di bandara lokal)

Industri Mebel Rotan

Kegiatan/ layanan dukungan yang telah difasilitasi: - Survei pasar modern lokal di Palu/ seminar survei pasar untuk mebel rotan - Penerbitan surat dukungan untuk aksi pemasaran/ pengembangan peraturan (2 kali) - Persiapan katalog produk - Promosi melalui acara/ pameran (12 kali) - Iklan billboard/ PR melalui televisi lokal (2 kali) - Pelatihan desain produk dan keterampilan penyelesaian (6 kali) - Pembentukan praktik manufaktur standard dan sistem audit proses (2 kali) - Pelatihan kewirausahaan (2 kali) Aksi yang dilakukan IKM sasaran: - Kunjungan pasar ke pembeli/ pengguna potensial di pasar modern lokal.

Pontianak Kalimantan

Kegiatan/ layanan dukungan yang telah difasilitasi: - Pertemuan bisnis dengan politeknik

3


Barat Industri Pengolahan Aloevera

- Uji mutu produk (minuman) - Bimbingan teknis sertifikasi GMP (persiapan) - Studi banding mengenai kemasan/ GMP di Jakarta dan Bandung - Pelatihan desain kemasan - Promosi melalui acara/ pameran (18 kali) - Fasilitasi pembentukan/ penguatan asosiasi industri Aksi yang dilakukan IKM sasaran: - Pembentukan asosiasi IKM pengolahan aloevera lokal - Pembentukan jasa desain kemasan

Mojokerto Jawa Timur Industri Alas kaki

Kegiatan/ layanan dukungan yang telah difasilitasi: - Pelatihan kewirausahaan/ manajemen bisnis (2 kali) - Pelatihan desain lanjut - Pelatihan standarisasi ukuran - Pelatihan branding - Pelatihan pembuatan acuan (shoelast) alas kaki - Pelatihan jahit upper/ produksi out sole (2 kali) - Pelatihan pengembangan produk/ desain (3 kali) termasuk riset pasar - Uji kualitas (daya rekat) produk prototipe - Pelatihan/ klinik praktik pengeleman - Sosialisasi/ bimbingan teknis (pendampingan) Standar Nasional Indonesia/ praktik manufaktur standar (SOP) - Sosialisasi/ bimbingan teknis peningkatan tempat kerja/produksi (workshop) melalui pengenalan 3S - Misi dagang/ temu bisnis dengan pembeli domestik/ asing potensial - Promosi/ uji pasar melalui acara/ pameran (3 kali) - Pelatihan/ bimbingan penguatan kelompok usaha bersama (KUB) - Studi banding ke pusat industri alas kaki yang lebih mumpuni Aksi yang dilakukan IKM sasaran: - Pengenalan 3S di workshop - Pembuatan prototipe, dokumentasi proses produksi sebagai persiapan pelaksanaan SOP - Pemasaran dan promosi kepada pembeli yang ada/ potensial

Kolaborasi dengan pemangku kepentingan yang mendukung dalam rantai pasokan (kecuali lembaga pendukung) Setiap POKJA yang telah memfasilitasi networking dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan pendukung lainnya, khususnya pembeli/ merchandiser, dan lembaga akreditasi dalam rantai pasokan pada industri sasaran seperti yang ditunjukkan dibawah, dalam rangka mengembangkan produk yang laku di pasaran dan memperluas saluran penjualan. Networking dan kolaborasi dengan pemasok bahan mentah hanya terbatas pada kasus industri pengolahan kakao. Industri

Pemangku kepentingan yang telah bekolaborasi

Objektif

Fesyen

3 merchandiser kerajinan tangan di Medan, yaitu, Kriya Ulos, I Love Medan, Langgam Souvenir (semua di Sumatera Utara) Asosiasi Perancang Busana Indonesia

Bimbingan teknis, pengembangan produk dan pengembangan saluran penjualan

Industri Komponen Kapal

Biro Klasfikasi Indonesia (BKI), badan akreditasi untuk komponen kapal KospinJasa, lembaga non-bank lokal terbesar

Bimbingan teknis, sertifikasi komponen kapal Memperkuat akses keuangan

Industri Pengolahan Kakao

2 kelompok tani (dibimbing mengenai praktik bertani yang baik)

Pasokan stabil pada biji berkualitas yang telah difermentasi

Industri Ulos

4


Industri Pengolahan Aloevera

Industri Alas kaki

PT. Aloevera Indonesia (perusahaan besar pengolahan aloevera) Federasi Kemasan Indonesia, dan Distributor/ produsen kemasan

Bimbingan teknis pengembangan produk

Universitas Ciputra (mahasiswa)/ Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO) PT. Greco (distributor agen pengeleman)

Desain/ pengembangan/ pemasaran produk

Bantuan teknis dukungan desain kemasan/ pasokan materi

Peningkatan kualitas produk

2-3 Jumlah IKM/ produsen yang telah menerima/ menggunakan dukungan/ layanan yang telah difasilitasi Jumlah IKM/ produsen yang telah menerima/ menggunakan dukungan/ layanan Industri

Target awal IKM/ produsen

Target actual IKM/ produsen

Fesyen Ulos

40 produsen (30 penenun, 10 penjahit)

Mereka yang menerima/ menggunakan dukungan/ layanan: 80 produsen (30 penenun, 20 penjahit, 30 pendatang baru) Produsen sasaran yang sekarang menjadi fokus: 20 produsen (anggota koperasi yang baru dibentuk)

Komponen kapal

30 IKM yang menjadi anggota koperasi industri komponen kapal

Mereka yang menerima/ menggunakan dukungan/ layanan: Sekitar 40 IKM (termasuk yang bukan anggota koperasi) IKM sasaran yang menjadi fokus sekarang: 12 IKM (termasuk yang bukan anggota koperasi)

Pengolahan kakao

20 produsen cokelat (yang telah membentuk kelompok produsen), dan satu pabrik pengolahan yang dijalankan pemerintah

Mereka yang menerima/ menggunakan dukungan/ layanan: 18 produsen (tambahan 95 orang menerima pelatihan wirausaha cokelat) Produsen sasaran yang menjadi fokus sekarang: 16 produsen (10 mengikuti asosiasi produsen)

Mebel rotan

Sekitar 20 produsen

Mereka yang menerima/ menggunakan dukungan/ layanan: 10 produsen (termasuk yang bukan anggota kelompok) Produsen sasaran yang menjadi fokus sekarang: 5 produsen

Industri Pengolahan Aloevera

21 IKM (yang asosiasi industri)

Industri Alas kaki

Sekitar 40 IKM

membentuk

Mereka yang menerima/ menggunakan dukungan/ layanan: 21 IKM IKM sasaran yang menjadi fokus sekarang: Sama seperti diatas Mereka yang menerima/ menggunakan dukungan/ layanan: 30 IKM Produsen IKM yang menjadi fokus sekarang: 25 IKM

2-4 Kepuasan (oleh sebagian besar IKM sasaran) dengan layanan/ kegiatan dukungan yang difasilitasi Tingkat kepuasan IKM sasaran yang menerima/ memanfaatkan dukungan/ layanan Industri

Tingkat kepuasan

Keterangan 5


Fesyen Ulos

Diantara 20 produsen sasaran, 19 produsen sangat puas atau puas, sedangkan satu merasa biasa.

Komponen kapal

Diantara 12 IKM sasaran, 7 IKM merasa sangat puas/ puas, sedangkan 4 IKM merasa biasa dan 1 IKM merasa tidak puas.

Satu IKM menjawab ‘tidak puas’ karena tidak ada efek langsung pada jumlah permintaan.

Pengolahan cokelat

Diantara 10 produsen sasaran, 7 produsen merasa sangat puas/ puas, sedangkan 2 produsen tidak yakin dan satu merasa kurang puas.

Satu produsen menjawab ‘kurang puas’ karena kurangnya partisipasi pada tahap akhir Rencana Aksi.

Mebel rotan

Lima (5) produsen sasaran tidak yakin tentang kepuasan mereka.

Mereka menjawab ‘tidak yakin’ karena mereka tidak melihat efek nyata untuk bisnis mereka.

Tingkat kepuasan oleh IKM sasaran disurvei untuk industri sasaran fase I.

2-5 Hasil (perubahan positif) fasilitasi POKJA kepada IKM/ produsen sasaran dalam aspek terkait Review pencapaian fasilitasi POKJA atas Rencana Aksi telah dikompilasi pada bagan di bawah ini berdasarkan aspek-aspek berikut (sesuai dengan tujuan umum Rencana Aksi), dengan mencantumkan jumlah IKM/ produsen yang terlibat dalam kasus sukses; - Persiapan prototipe atau pengembangan produk baru/ diperbaiki, dan diversifikasi produk, - Perbaikan komentar dari pengguna/ konsumen. - Penguatan hubungan keterpautan antar IKM/ dengan pemangku kepentingan eksternal - Perluasan/ diversifikasi saluran pasar dan penjualan, dan pengembangan pasar/ pembeli baru, - Kinerja manajemen (penjualan, karyawan), dan, - Pencapaian terkait lainnya (kelembagaan, kewirausahaan, akses keuangan, dan aspek lainnya) Industri Sasaran Fase I Industri fesyen Ulos di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara Fasilitasi kegiatan dukungan oleh POKJA/ aksi oleh IKM sasaran

Di antara 30 penenun Ulos dan 10 penjahit yang sebelumnya menjadi sasaran pada Rencana Aksi, 10 penenun/ penjahit dipilih sebagai sasaran utama dalam kegiatan dukungan berdasarkan keterampilan yang mereka miliki dan kemauan. Prototipe kerajinan tangan yang menggunakan bahan Ulos, termasuk tas, aksesoris, dsb., telah dikembangkan melalui pelatihan/ bimbingan teknis pengembangan/ diversifikasi produk kerajinan tangan dan keterampilan proses/ desain, dimana merchandiser kerajinan tangan dari luar dimobilisasi sebagai instruktur. Kemudian, POKJA melakukan fasilitasi pada produsen sasaran untuk melaksanakan kunjungan pasar, berjumlah 28 hotel wisata/ toko souvenir yang dikunjungi di Samosir, ditambah juga memfasilitasi kesempatan pameran. Produsen sasaran utama tersebut kemudian membentuk kelompok bisnis bersama (KUB), sehingga mereka dapat berbagi peran pada produksi dan pemasaran. Kemudian, pelatihan pengembangan/ diversifikasi produk juga diberikan pada penenun/ penjahit tambahan, sehingga kapasitas produksi kerajinan tangan ini dapat meningkat seiring dengan peningkatan jumlah hotel/ toko souvenir yang menunjukkan ketertarikan untuk memamerkan produk kerajinan tangan. Penyediaan modal awal (dalam bentuk bahan mentah) dan peralatan (mesin jahit) ke KUB telah difasilitasi oleh Ditjen IKM dan melalui pendekatan pada penyalur dana CSR di provinsi. Anggota KUB, difasilitasi oleh Diskoperindag Samosir, telah

6


Pencapaian tujuan Rencana Aksi Meningkatkan penjualan produk berbahan Ulos (aksesoris/ kerajinan) dipasar lokal dan turis, bekerjasama dengan desainer-desainer lokal untuk untuk pengembangan desainnya dan dengan industri pariwisata untuk promosinya. Hasil nyata (perubahan positif) fasilitasi ke IKM sasaran

memutuskan untuk berubah menjadi koperasi produsen (KSU) untuk melegitimasi dan memperkuat entitasnya (dalam hal memungkinkan akses langsung ke dukungan keuangan/ dana dari pemerintah/ CSR). Per Oktober 2015, koperasi beranggotakan 22 produsen dan secara terus-menerus meningkatkan kapasitas produksi/ manajemennya. Mengingat hampir tidak ada penjualan kerajinan Ulos yang dibuat di Samosir sebelum pelaksanaan Rencana Aksi, tujuan keseluruhan dianggap tercapai, sedangkan tingkat pencapaian kemajuan lebih lanjut sebagai berikut; Koperasi produsen (KSU) telah menyadari kasus transaksi konsinyasi produk kerajinan Ulos dengan 11 saluran pembeli/ penjualan di pasar lokal/ turis, meskipun penjualan belum mencapai jumlah yang signifikan. Meskipun pembeli lain juga telah menunjukkan minat mereka dalam menempatkan kerajinan ini, koperasi belum mampu memenuhi semua karena kapasitas produksi terbatas. Dari produk-produk konsinyasi ini, penjualan telah mencapai Rp. 3,6 juta (93 item dari 350 produk). Selain itu, koperasi telah mencatat penjualan sebesar Rp. 5 juta dari 9 pameran. Diantara anggota koperasi, terdapat 12 anggota yang telah memulai bisnis kerajinan mereka sendiri di tempat masing-masing selain menempatkan produk mereka di beberapa hotel lokal dan toko souvenir. Total penjualan dari 12 produsen telah mencapai Rp 52.8 juta sampai saat ini. Persiapan prototipe dan pengembangan produk baru - Berbagai jenis kerajinan produk memanfaatkan kain motif Ulos termasuk tas, dompet, cincin, anting-anting, aksesoris rambut, pakaian, dasi, dan topi (total 93 item, jika menghitung berbagai spesifikasi masing-masing jenis produk). Penguatan hubungan antar IKM/ dengan pemangku kepentingan eksternal - POKJA telah memfasilitasi kerjasama dengan Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia untuk pengembangan keterampilan dan pengembangan produk baru dari produsen sasaran. Pengembangan pasar/ pembeli/ saluran penjualan baru - Koperasi produsen 'telah mengembangkan pasar dan saluran penjualan kerajinan Ulos, termasuk 5 hotel wisata, 5 toko suvenir di Samosir dan 1 merchandiser kerajinan di Medan secara konsinyasi. - Di antara anggota koperasi, telah ada 12 anggota yang telah memulai usaha kerajinan mereka sendiri di tempat mereka selain menempatkan produk di beberapa hotel lokal dan toko-toko suvenir. Kinerja manajemen (penjualan, karyawan) - Sebagaimana dinyatakan di atas, jumlah produsen terlibat dalam usaha kerajinan Ulos dan penjualan produk telah cukup meningkat dibandingkan dengan kondisi awal, mengingat hampir tidak ada produksi dan penjualan sebelum fasilitasi. Aspek lain: Peningkatan kinerja tindakan bersama - Sebagaimana dinyatakan di atas, produsen sasaran bersama-sama membentuk KUB dan kemudian mengubahnya menjadi koperasi produsen (KSU) yang saat ini terdiri dari 22 anggota. Anggota koperasi menilai perbaikan dalam kinerja tindakan bersama ini, dibandingkan dengan kondisi awal; Pengadaan bahan baku 16: Meningkat 4: Tidak berubah Kapasitas produksi 11: Meningkat 8: Tidak berubah 1: Tidak jelas Produktivitas (waktu dan biaya yang dibutuhkan 14: Meningkat dalam produksi) 5: Tidak berubah

7


Diversifikasi produk Pemasaran dan promosi Manajemen keuangan Pemenuhan tanggung jawab setiap anggota

Negosiasi/ komunikasi dengan pemerintah

1: Tidak jelas 17: Meningkat 3: Tidak berubah 18: Meningkat 2: Tidak berubah 19: Meningkat 1: Tidak berubah 13: Meningkat 4: Tidak berubah 3: Tidak jelas 12: Meningkat 7: Tidak berubah 1: Tidak jelas

Industri komponen kapal di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah Fasilitasi kegiatan dukungan oleh POKJA/ aksi oleh IKM sasaran

Pencapaian tujuan Rencana Aksi IKM-IKM komponen kapal mampu membuat komponen kapal BKI-class dan menyuplainya ke industri pembuatan kapal

Dalam rangka sertifikasi komponen kapal oleh BKI, kegiatan dukungan telah disediakan dalam aspek i) produksi/ pengendalian mutu (bimbingan teknis dalam pengenalan 3S, dukungan langsung dalam persiapan untuk sertifikasi BKI), ii) akses keuangan. Lima (5) komponen (dengan nama koperasi) menjadi target awal untuk sertifikasi BKI pada tahun anggaran 2014, dan POKJA telah memfasilitasi bimbingan teknis untuk dokumentasi manual mutu produk, penggambaran, dan persiapan prototipe secara bertahap. Prototipe dari komponen sasaran, yang disiapkan oleh IKM berdasarkan gambar yang telah disetujui, telah diuji dengan metode try &error di laboratorium Dinas dalam mempersiapkan audit dari BKI. Karena tantangan ini merupakan kasus pertama bagi industri lokal di Indonesia, POKJA mengalami kesulitan dalam memperkirakan dan mempersiapkan dukungan yang diperlukan secara terjadwal. Sebab itulah POKJA secara aktif memfasilitasi penyesuaian program yang telah dianggarkan dan pendekatan ke pusat/ pemerintah provinsi yang dapat membiayai tambahan dukungan yang diperlukan guna mendukung tantangan aksi IKM-IKM dengan segera. Dalam menanggapi prediksi pertumbuhan galangan kapal di tahun-tahun mendatang, POKJA memutuskan untuk memperpanjang dukungan bimbingan teknis/ pemasaran untuk beberapa komponen tambahan pada TA 2016 dan seterusnya dengan tetap menjaga pengaturan fasilitasi yang sudah ada. Anggaran yang diperlukan untuk tujuan ini (seperti biaya audit) juga telah dijamin oleh Kemenperin (Ditjen IKM) untuk meningkatkan jumlah komponen dalam negeri yang bersertifikat. Sebagai hasil dari fasilitasi, 7 komponen telah disertifikasi atau akan disertifikasi segera. Di antara 7 komponen, 3 (pintu kapal, jendela, dua jenis nozzle) telah disertifikasi oleh BKI, di mana 3 SIMS atas nama koperasi telah menerima sertifikat BKI. Saat ini 4 komponen lainnya (berbagai jenis jendela kapal, air rent, dan katup gerbang yang memerlukan sertifikasi proses pengecoran besi juga), prototipe yang disusun melalui kolaborasi 3 IKM dan 1 tambahan, sedang dalam proses audit final BKI. Karena dukungan pemasaran untuk komponen-komponen bersertifikat, terdapat sejumlah pembuat kapal/ galangan kapal yang telah memperkuat permintaan/ transaksi komponen tersebut, dan beberapa pembeli baru yang sudah memesan komponen bersertifikat (nilai pesanan dari pembeli baru sebesar Rp 400 juta), sambil mengamati peningkatan permintaan dari pembeli baru/ yang ada sebagai berikut.; - Kementerian Perhubungan, dijadwalkan akan membangun 193 kapal, 8


Hasil nyata (perubahan positif) fasilitasi ke IKM sasaran

- Perusahaan perminyakan, dijadwalkan akan membangun 12 kapal, - Satu galangan kapal, dijadwalkan akan membangun 609 kapal - Kementerian Kelautan dan Perikanan, dijadwalkan akan membangun 3.540 perahu ikan Hal ini juga dicatat bahwa 3 pihak terkait (Kemenperin, BKI dan asosiasi industri komponen kapal) telah memasuki MoU untuk percepatan sertifikasi komponen kapal di seluruh Indonesia dalam meningkatkan jumlah komponen bersertifikat dan meningkatkan konten lokal pada galangan kapal. MoU merupakan hasil dari kasus sukses bimbingan teknis di Tegal. Persiapan prototipe dan produksi produk yang ditingkatkan - Seperti disebutkan di atas, 7 komponen kapal telah diperbaiki sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh otoritas (BKI) melalui pengulangan persiapan prototipe dan pengujian. Penguatan hubungan antara IKM/ dengan pemangku kepentingan eksternal - IKM sasaran mengakui bahwa komunikasi/ kerjasama di antara mereka telah banyak ditingkatkan melalui berbagi proses sertifikasi BKI. - POKJA mengakui bahwa kemitraan dengan BKI baru dikembangkan dan masih dipertahankan, di mana BKI terus memberikan bimbingan/ saran untuk POKJA/ IKM, seperti tentang pilihan komponen yang akan disertifikasi. Kinerja manajemen (penjualan, karyawan) - Di antara 12 IKM sasaran, 5 IKM melaporkan peningkatan penjualan dibandingkan dengan fasilitasi sebelumnya, sementara 3 IKM tidak ada perubahan dan 4 IKM mengalami penurunan (karena ketidakpedulian pemilik kapal 'dalam persiapan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat). - Di antara 12 IKM sasaran, 5 IKM melaporkan peningkatan karyawan dibandingkan dengan fasilitasi sebelumnya, sementara 3 IKM tidak ada perubahan dan 4 IKM mengalami penurunan. Aspek lain: peningkatan produktivitas/ manajemen produksi - IKM sasaran (12) mengakui peningkatan berikut karena pengenalan 3S dan bimbingan terkait selama fasilitasi. Pengurangan waktu produksi sampai pengiriman 5: sangat meningkat 7: sedikit meningkat Pengurangan biaya produksi/ input 4: sangat meningkat 7: sedikit meningkat 1: tidak meningkat Pengurangan produk yang tidak sempurna 4: sangat meningkat 7: sedikit meningkat 1: tidak meningkat Waktu yang dibutuhkan untuk pemilik dalam 5: sangat meningkat mengawasi workshop/ karyawan 7: sedikit meningkat Kesadaran karyawan dalam kontrol kualitas/ 5: sangat meningkat produktivitas 7: sedikit meningkat

Industri pengolahan kakao di Provinsi Sulawesi Tengah (Kota Palu dan sekitarnya) Fasilitasi kegiatan dukungan oleh POKJA/ aksi oleh IKM sasaran

Pabrik pengolahan penghasil couverture (olahan kakao yang siap digunakan oleh produsen cokelat) yang dikelola pemerintah telah melanjutkan percobaan produksi, mencapai level kualitas yang dapat diterima (menurut uji pada konsumen yang dilakukan melalui rangkaian dukungan pengembangan pasar). Skala produksi oleh pabrik pengolahan kakao ini terus meningkat dan berbagai produk olahan kakao juga telah diperluas untuk larutan cokelat, coverture (cokelat susu dan pahit), bubuk cokelat, dan cokelat mentega. Produk kakao olahan telah disediakan untuk

9


Pencapaian tujuan Rencana Aksi Menghasilkan produk cokelat/ kue secara kontinu dengan memanfaatkan couverture yang diproses dari biji kakao lokal dan memasuki segmen pasar lokal modern. Hasil nyata (perubahan positif) fasilitasi ke IKM sasaran

produsen cokelat lokal. Pada bulan Agustus 2015, Dinas Perindustrian & Perdagangan Provinsi memutuskan untuk melegalkan pabrik pengolahan kakao sebagai unit usaha dalam bentuk UPT. Hal ini membuat pabrik lebih solid dalam melanjutkan/ memperluas skala produk kakao olahan sesuai dengan berbagai kebutuhan pengguna berorientasi komersial dan lebih proaktif dalam memberikan dukungan kepada produsen pemula sebagai unit pelayanan inti teknis industri. Sejalan dengan upaya di atas, POKJA telah memfasilitasi produsen cokelat lokal (start-up bisnis skala mikro, yang memanfaatkan produk olahan kakao untuk pengembangan/ pemasaran produk coklat) untuk meningkatkan kualitas, diversifikasi dan mempromosikan produk cokelat mereka melalui kunjungan pemasaran kepada pembeli potensial/ konsumen di segmen modern dan mengalokasikan waktu untuk pameran, dengan peningkatan produk yang besar. Produsen cokelat aktif berjumlah 10 rata-rata selama tahap awal fasilitasi. Produsen aktif ini kemudian membentuk asosiasi produsen untuk mengkompilasi kebutuhan dukungan mereka kepada POKJA dan untuk mengaktifkan tindakan bersama (seperti promosi/ pemasaran bersama). Mereka telah melakukan kunjungan pemasaran ke pembeli/ pengguna potensial di segmen modern lokal untuk mengeksplorasi dan membangun saluran penjualan yang stabil. Setelah menyadari tanda-tanda kasus keberhasilan produsen cokelat, POKJA memutuskan untuk meningkatkan jumlah produsen lokal dalam tahap terakhir fasilitasi. Sejauh ini POKJA telah berhasil mendorong 6 pengusaha untuk memulai bisnis coklat di tahun 2015. Selanjutnya, Dinas Provinsi memberikan kesempatan pelatihan kepada 15 orang di Palu untuk belajar pengolahan produk cokelat. Tujuan keseluruhan dianggap tercapai dengan jumlah yang memadai dengan kasus transaksi produk cokelat dari olahan biji kakao lokal di pasar segmen modern lokal. 28 kasus transaksi dengan pembeli/ saluran penjualan di segmen modern lokal telah dilaporkan dengan rata-rata angka penjualan bulanan sebesar Rp. 36 juta (65 juta tertinggi) oleh 13 produsen total (10 anggota asosiasi dan 3 pendatang baru). Satu produsen telah mendapat kesepakatan dengan jaringan supermarket besar, Carrefour di Kota Palu. Akibatnya, asosiasi telah mencapai penjualan tahunan sebesar Rp. 300 juta pada tahun 2014, dan Rp. 300 juta selama Januari-September tahun 2015 dengan target penjualan sebesar Rp. 450 juta pada tahun yang sama. Persiapan prototipe dan pengembangan produk baru - Di antara 10 produsen sasaran di asosiasi, 9 IKM melaporkan peningkatan jenis produk seperti cokelat batang, praline, selai dan brownies, dibandingkan dengan sebelum fasilitasi. Peningkatan komentar dari pengguna/ konsumen - Kuisioner konsumen yang dibagikan pada beberapa pameran menunjukkan bahwa kemasan produk cukup memuaskan dan dapat diterima di pasar domestik. Penguatan keterkaitan antar IKM/ dengan pemangku kepentingan eksternal - Produsen sasaran yang bergabung di asosiasi menegaskan bahwa komunikasi antara produsen sebagian besar telah ditingkatkan melalui tindakan bersama untuk kegiatan promosi/ pemasaran, dan telah menginspirasi satu sama lain dalam melewati tantangan pengembangan produk/ pasar lebih lanjut. Pengembangan pasar/ pembeli/ saluran penjualan baru - Para anggota asosiasi (dan beberapa produsen pendatang) sejauh ini mengembangkan 28 pembeli/ saluran penjualan di pasar segmen modern lokal, termasuk 3 supermarket, 24 bahan makanan/ toko-toko suvenir, 1 Hotel.

10


- Asosiasi ini juga telah membuka outlet produk cokelat mereka di bandara lokal sejak Mei 2015 di mana 11 produsen memiliki penjualan bulanan rata-rata Rp. 8 juta sejauh ini. - Sejauh ini 3 IKM telah berhasil mengembangkan saluran penjualan diluar Kota Palu, seperti kota besar lainnya di Pulau Sulawesi (Gorontalo, Kendari, dan Toli-toli) dan Jakarta. Kinerja manajemen (penjualan, karyawan) - Di antara 10 produsen sasaran dalam asosiasi, 7 IKM melaporkan peningkatan penjualan rata-rata bulanan dibandingkan dengan sebelum fasilitasi, sementara 3 lainnya mengalami penurunan. - Di antara 10 produsen yang sama, 4 IKM melaporkan peningkatan karyawan dibandingkan dengan sebelum fasilitasi, sementara 5 lainnya tidak mengalami perubahan dan 1 IKM mengalami penurunan. Aspek lain: Pengembangan kelembagaan - Pada tahap awal fasilitasi, 12 orang memutuskan untuk membentuk asosiasi produsen cokelat lokal. Asosiasi ini telah aktif dalam melakukan pemasaran dan promosi dengan inisiatif mereka pribadi dan bekerja bersama dalam meningkatkan kualitas produk. - 10 produsen dalam asosiasi menilai peningkatan dalam beberapa aspek berikut ini, dibandingkan dengan kondisi awal; Pengetahuan dan teknik karyawan atas 6: Cukup Meningkat produktivitas/ kontrol kualitas 2: Meningkat 2: Sangat meningkat Kemampuan/ kepercayaan diri dalam kegiatan 5: Meningkat promosi 5: Sangat meningkat Kesadaran atas manajemen keuangan 5: Cukup Meningkat 4: Meningkat 1: Sangat meningkat

Industri mebel rotan di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Fasilitasi kegiatan dukungan oleh POKJA/ aksi oleh IKM sasaran

Fasilitasi penerapan Rencana Aksi untuk industri ini sedikit lebih lamban jika dibandingkan dengan yang lain karena Rencana Aksi dianggap kurang bermanfaat atau cukup kuat oleh produsen sasaran sejak awal. Oleh karena itu, POKJA merevisi Rencana Aksi dan memutuskan untuk memulai dengan survei di pasar modern lokal, dengan asumsi bahwa hasil survei tersebut dapat membuat produsen lokal merasakan tuntutan dan masalah yang harus ditangani. Setelah hasil survei pasar disebarkan ke produsen lokal, beberapa produsen bersedia bergabung dalam usaha pemasaran dan perbaikan produk. Namun, kunjungan pasar ke pengguna segmen modern (seperti hotel, restoran, kantor pemerintahan, fasilitas publik) mengalami stagnansi. POKJA juga memfasilitasi penerbitan surat dukungan oleh gubernur/ walikota mengenai rekomendasi penggunaan mebel rotan yang dibuat secara lokal untuk pengguna modern lokal. Secara bersamaan, dalam rangka menghapus kesan negatif produk rotan lokal (yang diperoleh dari hasil survei), POKJA merubah Rencana Aksi dan memulai inisiasi jaminan mutu, dan telah mempersiapkan proses produksi standar (SOP) untuk mebel rotan. Berkaitan dengan SOP ini, POKJA telah melaksanakan audit proses manufaktur secara terus-menerus untuk 5 produsen prioritas sejak bulan Februari 2015 dalam rangka memastikan praktik jaminan kualitas oleh produsen lokal yang memiliki orientasi ke segmen modern. Inisiatif untuk jaminan kualitas produk ini didukung oleh konsultan manajemen IKM, yang merupakan bagian Dinas Perindustrian & Perdagangan Provinsi dan Kota untuk pengawasan di lapangan 11


Pencapaian tujuan Rencana Aksi

Mengembangkan segmen pasar lokal modern bagi furnitur rotan dan/atau pembuatan kerajinan oleh produsen lokal di Kota Palu, sesuai dengan proses produksi standar.

Hasil nyata (perubahan positif) fasilitasi ke IKM sasaran

secara periodik sesuai dengan SOP. POKJA juga telah melakukan dukungan promosi untuk mengubah persepsi yang kurang baik di konsumen terhadap mebel rotan buatan lokal, termasuk dengan terlibat dalam pameran lokal untuk menunjukkan contoh produk yang sesuai dengan SOP dan menampilkan produk tersebut dalam media televisi. Terinspirasi dari kegiatan ini, Dinas provinsi memutuskan untuk menerapkan persiapan SOP dan proses audit produksi yang terkait sebagai alat dukungan peningkatan kualitas untuk industri lainnya mulai tahun depan. Survei kuesioner kepada 10 produsen, yang telah menerima kegiatan dukungan setidaknya lebih dari sekali selama fasilitasi Rencana Aksi, mengungkapkan bahwa 8 produsen mengakui adanya peningkatan yang signifikan atau sedikit (dibandingkan dengan sebelum fasilitasi) dalam jumlah order dari pengguna segmen modern lokal, sedangkan 2 produsen mengaku 'tidak ada perubahan', dan juga menunjukkan bahwa 5 produsen mengakui adanya peningkatan yang signifikan atau sedikit (dibandingkan dengan sebelum fasilitasi) dalam jumlah penjualan ke pengguna segmen modern lokal, sedangkan sisanya mengaku 'tidak ada perubahan atau sedikit penurunan'. Salah satu dari mereka mengaku pertumbuhan lebih dari empat kali lipat penjualan dibandingkan dengan fasilitasi sebelumnya. Namun, kedua POKJA tidak berani mengakui bahwa fasilitasi POKJA pada Rencana Aksi telah mencapai kenaikan transaksi dengan/ permintaan dari segmen modern lokal dengan kuesioner. Hal ini dikarenakan; - Hanya beberapa produsen yang aktif/ konsisten terlibat dalam Rencana Aksi, dan fasilitasi kegiatan dukungan (terutama selama tahap awal fasilitasi) belum sejalan dengan arah tujuan keseluruhan, - Upaya pemasaran untuk pengguna segmen modern dengan produsen dianggap stagnan selama periode fasilitasi, - Semua produsen belum mencatat penjualan sesuai permintaan, sehingga jawaban mereka tidak dianggap cukup tepat. POKJA ini telah memfasilitasi sejumlah kegiatan dukungan, sementara berkala meninjau Rencana Aksi/ mengusulkan dukungan tambahan dalam mendorong produsen lokal untuk terlibat dalam Rencana Aksi. Namun, hanya beberapa dari mereka yang terlibat dalam Rencana Aksi, sehingga menimbulkan komunikasi yang intermiten dan terbatas dengan produsen sasaran selama periode fasilitasi. Kinerja manajemen (penjualan, karyawan) - Diantara 10 produsen yang mengikuti kegiatan dukungan lebih dari sekali, 5 produsen menganggap adanya sedikit peningkatan atau peningkatan signifikan (dibandingkan dengan sebelum fasilitasi) pada jumlah penjualan secara keseluruhan, sedangkan yang lain mengakui tidak ada perubahan ataupun sedikit menurun. - Diantara 10 produsen yang sama, 4 IKM dilaporkan mengalami peningkatan karyawan jika dibandingkan dengan sebelum fasilitasi, sedangkan 2 IKM tidak mengalami perubahan dan 4 IKM mengalami penurunan. Aspek lain: peningkatan produksi dan pemasaran - 10 produsen yang menerima kegiatan dukungan setidaknya lebih dari sekali mengakui tingkat perbaikan pada aspek berikut; Pengetahuan & teknik karyawan pada kontrol 2: Cukup Meningkat kualitas/ produktivitas 3: Meningkat 5: Sangat meningkat Kemampuan/ kepercayaan diri dalam kegiatan 2: Cukup Meningkat promosi 3: Meningkat 12


5: Sangat meningkat

Industri sasaran fase II Industri Pengolahan Aloevera di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat Fasilitasi kegiatan dukungan oleh POKJA/ aksi oleh IKM sasaran

Rencana Aksi terdiri dari dua program utama, i) standardisasi proses produksi, dan ii) perbaikan kemasan. Untuk program ini, POKJA menyarankan serangkaian kegiatan dukungan, termasuk uji kualitas produk, bimbingan teknis untuk sertifikasi Good Manufacturing Practice (GMP), temu bisnis dengan industri kemasan, pemberian pelatihan/ peralatan untuk perbaikan kemasan, dan bimbingan bisnis dengan perusahaan besar. Adapun program i), 3 IKM sasaran telah menerima bimbingan teknis sertifikasi GMP sejak Juli 2015 dan audit yang diharapkan selesai pada Januari 2016. Selain itu, uji kualitas produk dua IKM sasaran yang dilakukan oleh pusat riset (Baristan), menunjukkan poin untuk perbaikan, sedangkan hasil uji harus diperiksa lebih lanjut untuk membahas dan menetapkan standar produk lokal yang harus diikuti oleh IKM sasaran. Adapun program ii), POKJA telah memfasilitasi kunjungan belajar ke Jakarta/ Bandung untuk tujuan belajar tentang perbaikan kemasan. Asosiasi industri pengolahan aloevera mengunjungi produsen minuman skala menengah dan distributor/ pembuat kemasan, selain melakukan pertemuan dengan Federasi Kemasan Indonesia dan Rumah Kemasan di Kemenperin. Setelah kunjungan belajar, pelatihan desain kemasan telah diselenggarakan untuk anggota asosiasi. Mengambil manfaat dari pengalaman dari kunjungan belajar, asosiasi telah membentuk layanan desain kemasan untuk anggotanya dan industri makanan/ minuman lainnya di Pontianak. Selain itu, POKJA telah memfasilitasi asosiasi untuk membuka outlet untuk produk aloevera di bandara Pontianak. POKJA juga telah memfasilitasi IKM sasaran untuk berpartisipasi dalam 18 pameran sejauh ini untuk pengembangan pasar produk mereka.


Pencapaian tujuan belum dilakukan peninjauan karena POKJA mengakui bahwa pelaksanaan Rencana Aksi hanya difasilitasi setengah jalan. Meskipun kecepatan pelaksanaan Rencana Aksi dianggap agak lambat pada tahap awal, POKJA telah secara bertahap mempercepat fasilitasi kegiatan dukungan utama yang memberikan kontribusi langsung pada pencapaian tujuan secara keseluruhan, dan berkomunikasi erat dengan IKM sasaran untuk menangkap kebutuhan mereka yang terbaru dan mengidentifikasi perlunya meningkatkan / meninjau Rencana Aksi.

Meningkatkan kemampuan yang memadai untuk memproduksi produk olahan aloevera, berfokus pada produk minuman, yang kompetitif di segmen pasar modern. Hasil nyata (perubahan positif) fasilitasi ke IKM sasaran

Memperkuat hubungan antar IKM/ dengan pemangku kepentingan eksternal - POKJA telah memulai untuk memfasilitasi pengolah aloevera skala besar (PT Aloe Vera Indonesia.) untuk memberikan layanan bimbingan kepada IKM sasaran, meskipun tindakan nyata belum terwujud. - Para anggota asosiasi telah mulai mencari penawaran bisnis dengan distributor/ pembuat kemasan (melalui kunjungan belajar), yang dapat menawarkan layanan untuk IKM seperti permintaan kecil dan biaya bahan yang lebih rendah, dan menjawab kebutuhan konsultasi oleh IKM mengenai pilihan paket desain/ bahan. Aspek lainnya: pengembangan kelembagaan 13


- Hampir semua IKM pengolahan aloevera di Pontianak mengambil bagian dalam pembentukan asosiasi baru. Asosiasi telah memperkuat komunikasi dengan POKJA, sehingga membangun saluran untuk menyampaikan kepentingan industri kepada pemerintah daerah. - Asosiasi juga berfungsi sebagai jendela untuk menerima peluang dukungan dari pemerintah, sehingga mampu menetapkan IKM yang paling relevan untuk setiap kegiatan dukungan (sebelumnya, penerima manfaat dari kegiatan dukungan secara langsung ditunjuk oleh pemerintah tanpa konsultasi). - Asosiasi juga telah membentuk layanan desain kemasan untuk anggotanya.

Industri Alas kaki di Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Fasilitasi kegiatan dukungan oleh POKJA/ aksi oleh IKM sasaran


Menciptakan model IKM, yang dapat mengadopsi praktik produksi yang baik berdasarkan SOP dan mengembangkan segmen pasar baru melalui pengembangan produk yang memadai. Hasil nyata (perubahan positif) fasilitasi ke IKM sasaran

Tantangan aksi didukung melalui dua program dukungan utama, i) Pendampingan SOP kepada IKM terpilih dengan bimbingan teknis 3S, dan ii) pengembangan model sepatu berkolaborasi dengan mahasiswa di Surabaya. POKJA telah melakukan bimbingan teknis 3S sebagai persiapan pendampingan SOP yang kemudian dilakukan oleh Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) untuk membantu IKM terpilih mengikuti standar proses produksi dan mengontrol kualitas produk. Selain itu, dukungan pengembangan produk telah difasilitasi secara kontinu bekerja sama dengan mahasiswa Universitas Ciputra/ Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO dan sejauh ini telah menyelesaikan riset pasar, penentuan segmen, pelatihan desain (dasar dan lanjut), dan desain produk. Sekitar 20 desain produk telah diseleksi oleh Universitas Ciputra/ APRISINDO guna mengidentifikasi desain berorientasi pasar yang akan dibuat menjadi prototipe. Prototipe awal telah dibuat untuk mempersiapkan model produk untuk uji pasar berikut. POKJA saat ini memfasilitasi penyediaan kesempatan uji pasar, agar IKM sasaran memperoleh masukan untuk perbaikan produk lebih lanjut. Selama uji pasar, isu pengeleman (penyelesaian buruk pada pengeleman antara upper sepatu dan alasnya) telah diidentifikasi. POKJA, menanggapi ini, meminta BPIPI untuk membantu pengujian mengenai kekuatan lem terhadap prototipe. Hasil pengujian menunjukkan bahwa produk-produk dari Mojokerto tidak memenuhi standar, membuat IKM sasaran mengakui pengeleman mereka yang buruk. POKJA, dalam menanggapi lebih lanjut hasil tes ini, menyelenggarakan pelatihan pengeleman dengan pemasok lem (PT. Greco) yang memperkenalkan lem berkualitas dan praktik pengeleman yang memadai untuk IKM. Masalah ini telah ditindaklanjuti oleh layanan klinik periodik pada pengeleman oleh PT. Greco, dan pelatihan produksi alas oleh BPIPI. Pencapaian tujuan belum ditinjau karena POKJA mengakui bahwa pelaksanaan Rencana Aksi hanya difasilitasi setengah jalan, meskipun kecepatan pelaksanaan Rencana Aksi dianggap memuaskan. Meskipun menghadapi sistem anggaran yang kaku, Tim Ahli mengakui bahwa POKJA telah melakukan revisi Rencana Aksi yang baik dan memfasilitasi industri sasaran secara fleksibel dan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan/ masalah yang dimiliki oleh industri sasaran.

Persiapan prototipe dan pengembangan produk baru - Sejauh ini, 7 IKM telah mengembangkan 14 produk baru (model) yang fokus pada segmen mahasiswa/ pekerja muda. 14


Penguatan hubungan antar IKM/ dengan pemangku kepentingan eksternal - Program pengembangan model produk telah meningkatkan bentuk kolaborasi baru antar IKM seperti penggunaan bahan baku bersama dan pemasaran, karena mereka telah melakukan pengembangan produk yang membutuhkan bahan-bahan dan segmen pasar baru. - POKJA telah aktif memanfaatkan Universitas Ciputra (mahasiswa) dan APRISINDO untuk memfasilitasi IKM dalam mengembangkan produk-produk untuk segmen baru yang ditargetkan mereka, di mana Ciputra/ APRISINDO telah memberikan saran/ panduan kepada IKM pada studi pasar, konsep/ desain produk, dan tes pasar. - POKJA juga telah mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan antara pemasok lem (PT. Greco) dan IKM, di mana PT. Greco melakukan pelatihan keterampilan pengeleman, dan telah mendirikan layanan klinik dwi-mingguan pada pengeleman. Hal ini memungkinkan IKM untuk mendapatkan pengelem yang memadai dengan mudah. Pengembangan/ diversifikasi pasar/ saluran penjualan - Meskipun masih terbatas jumlahnya, 6 dari 7 IKM yang terlibat dalam program pengembangan model produk sejauh ini telah melakukan transaksi senilai Rp 713.7 juta dan menerima permintaan senilai Rp 465.5 juta untuk produk baru mereka melalui percobaan pengembangan/ pemasaran pada pameran/ upaya promosi sendiri sampai akhir tahun 2015. - 4 dari 7 IKM telah mengidentifikasi beberapa pembeli baru/ saluran penjualan untuk produk baru mereka Kinerja manajemen (penjualan, karyawan) - Diantara 25 IKM sasaran (yang direspon oleh 22 IKM), 12 IKM memperoleh peningkatan jumlah penjualan mereka secara keseluruhan dari tahun 2014 (sebelum fasilitasi) ke tahun 2015, sedangkan sisanya mengakui tidak ada perubahan ataupun ada penurunan. Jumlah penjualan dari 22 IKM responden ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 2.2% di tahun 2015, dibandingkan dengan 2014 (sebelum fasilitasi). - Diantara 25 IKM sasaran (yang direspon oleh 22 IKM), 6 IKM berhasil meningkatkan jumlah karyawan mereka di tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 (sebelum fasilitasi), sedangkan sebagian besar IKM sisanya tidak mengalami perubahan. Aspek lain: peningkatan produktivitas/ manajemen produksi - 10 IKM sasaran yang menerima bimbingan teknis pada pengenalan 3S mengakui peningkatan, sebagai berikut; Pengurangan waktu produksi sampai pengiriman 3: sangat meningkat 6: sedikit meningkat 1: tidak meningkat Pengurangan biaya produksi/ input 4: sangat meningkat 5: sedikit meningkat 1: tidak meningkat Pengurangan produk yang tidak sempurna 5: sangat meningkat 5: sedikit meningkat Waktu yang dibutuhkan untuk pemilik dalam 4: sangat meningkat mengawasi workshop/ karyawan 4: sedikit meningkat 2: tidak meningkat Kesadaran karyawan dalam kontrol kualitas/ 5: sangat meningkat produktivitas 4: sedikit meningkat 1: tidak meningkat

15

Lampiran-9: Surat penawaran mengenai penerapan model fasilitasi SMIDeP

Lampiran-10: Daftar Disperindag Provinsi yang berminat untuk berpartisipasi dalam tahap penerapan model fasilitasi SMIDeP berbasis petunjuk

Daftar Dinas Perindag Provinsi yang berminat pada penerapan Model Fasilitasi SMIDeP berbasis Petunjuk Pada akhir April 2016 No.

Dinas Perindag

Nama Kontak

Jabatan

Kab./Kota, Industri

Status Balasan (ke Ditjen IKM)

1

Bangka Belitung

Hj. Jamilah, SH

Sekretaris

Kab. Bangka Barat Pewter timah (kerajinan)

Berkomitmen secara resmi utk penerapan model dgn membalas ke Ditjen IKM.

2

Sulawesi Tenggara

Monasman

Kabid Industri

Kota Bau-Bau Pengolahan mutiara Mabe


3

Bali

I Gde Wayan Suamba

Kabid Aneka Industri

Kab. Karangasem Anyaman, atau tenun grinsing

Diputuskan utk tidak berpatisipasi, karena tidak dapat mempresiapkan utk menenuhi persyaratan.

4

Kalimantan Barat

Bulyadi S., Yenny Susilawati

Kabid IKAHH Kabid ILMEA

Kab. Sintang/ Kapuas Hulu Tenun ikat

Akan dikonfirmasi lebih lanjut oleh Ditjen IKM.

5

Sumatera Selatan

Peri Rizal

Kabid Industri Non-agro

Kab. OKI & Ogan Ilir Fashion berbasis songket

Diputuskan utk tidak berpatisipasi.

6

Sulawesi Barat

Idrus

Kabid Industri

Kab. Mamuju Pengolahan kakao


7

Sulawesi Selatan

Meyke N.S.

Kabid IKAHH

Kota Makassar Emas-perak (kerajinan)


8

Jambi

Rosnifa

Kabid Industri Kecil Kerajinan

Kota Jambi Fashion berbasis Batik

Diputuskan utk tidak berpatisipasi, karena tidak dapat melihat manfaat (dari model fasilitasi SMIDeP).

9

Papua Barat

M.M. Quillo

Kabid Industri

Kab. Fak Fak Pala

Diputuskan utk tidak berpatisipasi, karena belum mempeloleh persetujuan dari Kadis pada saat ini.

10

Jawa Timur

Yannedi

Kabid IATT

Kab. Lamongan Komponen kapal


11

Papua

Elsje Pekade

Kabid Industri

Belum ditemskan utk daerah. Pengolahan makanan (kopi, kakao, buah merah)


Keterangan Lebih baik jika tersedia pelatihan fasilitasi bagi fasilitator/ Pokja. Perlu pendampingan tenaga ahli (masalah produktivitas, komposisi timah).

Telah mengadakan FGD pertama dgn mengundan staf lokal dari Tim SMIDeP.

Ingin mengikuti model bantuan dari Kab. Tegal.

12

Sulawesi Utara

Alwy Pontoh

Kabid IKM

Ide belum ditawarkan.

Diputuskan utk tidak berpatisipasi, karena belum mempeloleh persetujuan dari Kadis pada saat ini.

13

Bengkulu

Hermadewi

Kabid Industri

Mebel kayu kelapa

Diputuskan utk tidak berpatisipasi, karena tidak dapat mempresiapkan utk menenuhi persyaratan.

14

Aceh

Murni

Kabid Industri

Kerajinan kulit

Akan dikonfirmasi lebih lanjut oleh Ditjen IKM.

Lampiran-11: Surat permohonan konfirmasi kesediaan sebagai calon sasaran penerapan model fasilitasi SMIDeP (kepada pemerintah darerah yang berminat)

Lampiran-12: Minutes of Meeting dari Komite Koordinasi Bersama (JCC; pertama, kedua, ketiga) dan mid-term monitoring

Lampiran-13: Minutes of Meeting dari Komite Koordinasi Bersama (JCC) terakhir

Lampiran-14: Daftar produk (Petunjuk, Buku Panduan)

The List of Products prepared by the Project

Name of Product

Date of Preparation

Note

Technical Guideline for Local Industry Facilitation

March 2016

Attached

Guidebook for 3S Introduction

October 2014

Attached

Brochure of the SMIDeP Project

April 2013

Attached

Newsletter (Bulletin) of the SMIDeP Project (10 editions)

Every three month

Not attached

Topic article to the Project website of JICA

Periodically

Not attached

Daftar Produk yang disusun dalam Proyek

Nama Produk

Tanggal Penyusunan

Catatan

Petunjuk Teknis Fasilitasi Pengembangan Industri Lokal

Maret 2016

Terlampir

Buku Panduan Pengenalan 3K

Oktober 2014

Terlampir

Brosur Proyek SMIDeP

April 2013

Terlampir

Newsletter (Buletin) Proyek SMIDeP (10 edisi)

Setiap tiga bulan

Tidak terlampir

Topik artikel dalam situs Proyek JICA

Secara periodik

Tidak terlampir

Petunjuk Teknis

Petunjuk Teknis

Fasilitasi Pengembangan Industri Lokal

Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

Fasilitasi Pengembangan Industri Lokal

Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian Republik Indonesia 2016

2016

Bekerjasama dengan

SMIDeP Proyek Kerjasama Teknis JICA Pengembangan IKM melalui Peningkatan Penyediaan Layanan

Bekerjasama dengan

SMIDeP

Proyek Kerjasama Teknis JICA Pengembangan IKM melalui Peningkatan Penyediaan Layanan

Petunjuk Teknis Fasilitasi Pengembangan Industri Lokal Daftar Isi Pengantar BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Petunjuk 1.3 Definisi dan Pengertian

1 1 1

BAB II STRUKTUR FASILITASI 2.1 Platform Pengembangan Industri Lokal 2.2 Perumusan Kelompok Kerja 2.2.1 Pimpinan dan Keanggotaan 2.2.2 Otorisasi Keanggotaan 2.2.3 Peran dan Tugas 2.3 Penempatan Fasilitator 2.3.1 Kandidat Fasilitator 2.3.2 Otorisasi Penempatan 2.3.3 Peran dan Tugas

3 3 3 4 5 5 5 6 6

BAB III FASILITASI UNTUK PENGEMBANGAN INDUSTRI LOKAL 3.1 Langkah Keseluruhan Fasilitasi Pengembangan Industri Lokal 3.2 Diagnosis Industri 3.2.1 Tujuan dan Ruang Lingkup 3.2.2 Metode, Format dan Output (1) Analisis pemangku kepentingan (2) Analisis rantai pasok 3.3 Penyusunan Rencana Aksi 3.3.1 Tujuan dan Ruang Lingkup 3.3.2 Metode, Format dan Output (1) Tujuan umum (2) IKM sasaran (3) Kegiatan dukungan (4) Aksi oleh IKM sasaran 3.4 Pelaksanaan Rencana Aksi 3.4.1 Tujuan dan Ruang Lingkup 3.4.2 Metode dan Output (1) Pendekatan ke lembaga yang bertanggung jawab terhadap usulan dukungan (2) Kerja sama dengan lembaga di luar perindustrian & perdagangan (3) Mempertimbangkan keterkaitan antar kegiatan dukungan 3.5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi 3.5.1 Tujuan dan Ruang Lingkup 3.5.2 Metode, Format dan Output (1) Monitoring/ review (2) Revisi Rencana Aksi (3) Evaluasi (4) Pelaporan monitoring/ review dan evaluasi

7 7 7 8 8 9 10 10 10 11 12 13 14 15 15 16 16 16 17 18 18 18 18 19 20 20

BAB IV INFORMASI SUMBER DUKUNGAN 4.1 Sumber Dukungan untuk Pengembangan Industri Lokal 4.2 Survei Profil Lembaga Dukungan 4.2.1 Tujuan dan Ruang Lingkup 4.2.2 Metode, Format dan Output 4.3 Fasilitas Dukungan dan Skema Pembiayaan bagi Pemerintah Daerah 4.3.1 Ditjen IKM di Kementerian Perindustrian 4.3.2 Ditjen Terkait di Kementerian Perindustrian 4.3.3 Kementerian Terkait (Perdagangan, Koperasi) 4.3.4 Fasilitasi dan Skema Pembiayaan dari Non-pemerintah PENUTUP: ~ Hal-hal penting selama fasilitasi pengembangan industri lokal Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran

1 2 3 4 5 6

Contoh Surat Keputusan Perumusan Kelompok Kerja: Tegal Contoh Peta Pemangku Kepentingan Contoh Analisis Rantai Pasok Contoh Rencana Aksi Industri Lokal Format Laporan Monitoring/ Review Format dan Contoh Survei Profil Lembaga Dukungan

21 21 21 21 22 22 23 23 24

PENGANTAR

Kasus Sukses dengan Pendekatan SMIDeP -1

Industri Kecil dan Menengah (IKM) memiliki posisi penting dalam perekonomian nasional, dan berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan. UU Perindustrian No.3 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa pemerintah wajib melakukan pemberdayaan IKM guna mewujudkan IKM yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional serta pengentasan kemiskinan, dan menghasilkan barang dan jasa industri untuk ekspor. Kewajiban pemerintah tersebut didukung dengan PP No.14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 yang menjadi pedoman dan acuan bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri. Pelaksanaan UU dan PP diatas mengamanatkan kewajiban pemerintah daerah untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) atau Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota (RPIK). Hal ini sejalan dengan arah otonomi daerah yakni pemerintah daerah adalah pelaku utama pembangunan industri lokal dengan memanfaatkan dukungan dari semua pemangku kepentingan dan pemerintah pusat. Sebagai salah satu upaya dalam menanggapi amanat tersebut, Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah (Ditjen IKM), telah melaksanakan kerja sama teknis dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) dalam ‘Proyek Pengembangan IKM melalui Peningkatan Penyediaan Layanan di Indonesia (Project on Small and Medium Industry (SMI) Development Based on Improved Service Delivery SMIDeP)’. SMIDeP ini telah memfasilitasi pengembangan industri lokal di wilayah percontohan melalui pembentukan dan pemanfaatan platform untuk pengembangan industri lokal, dengan prinsip ‘Kolaborasi Kerja antara semua pemangku kepentingan di bawah Satu Rencana untuk Satu Industri Lokal’. Sejauh ini, pendekatan SMIDeP memfasilitasi lima wilayah percontohan dengan berbagai sektor industri/ komoditas, dan telah menghasilkan kasus sukses di IKM, antara lain industri komponen kapal di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah dan industri pengolahan kakao di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Kasus-kasus ini dipandang sebagai “model fasilitasi” yang dapat diterapkan oleh provinsi atau kabupaten/ kota lain. Pengalaman SMIDeP selanjutnya disusun sebagai Petunjuk Teknis Fasilitasi Pengembangan Industri Lokal ini berdasarkan pendekatan, pelajaran dan praktik baik yang diperoleh melalui kegiatan fasilitasi di lapangan untuk wilayah/ industri percontohan dalam SMIDeP. Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai referensi bagi pemerintah daerah, yaitu Dinas Perindag, dalam merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi pengembangan industri lokal yang lebih baik. Maka sejalan dengan hal tersebut, kami mempublikasikan serta mengantarkan Petunjuk Teknis ini kepada saudara-saudara di daerah. Dengan adanya Petunjuk Teknis ini diharapkan pembinaan IKM/ industri lokal kita akan lebih efektif dan berorientasi pada tujuan. Jakarta,

2016 Direktur Jenderal

Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian

EUIS SAEDAH

Industri Sasaran Lokasi Landasan Tujuan Utama

: : : :

Pemangku Kepentingan Kelompok Sasaran Model

: : :

Industri komponen kapal Kabupaten Tegal Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) Kabupaten Tegal IKM-IKM komponen kapal mampu membuat komponen kapal BKI-klas, dan menyuplainya ke industri galangan kapal. Disperindag Kab., Disperindag Prov., Bappeda Kab., Kemenperin (Ditjen IKM, ILMATE), BI Cab. Tegal, Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), Univ. Diponegoro, Politeknik lokal 30 IKM komponen kapal, dengan fokus pada 12 IKM Penguatan industri pendukung (penyuplai komponen)

Latar Belakang Kabupaten Tegal merupakan sentra industri pengolahan logam yang diandalkan sejak era pemerintahan kolonial Belanda hingga saat ini. Potensi industri secara umum ada 28.473 unit usaha dan menyerap 117.198 tenaga kerja. Dari potensi tersebut 2.761 unit usaha bergerak di sektor perlogaman berupa peralatan rumah tangga, pertanian, serta produk menengah berupa komponen otomotif dan kapal. Melalui diagnosis industri dan mendengarkan kebutuhan dari pelaku IKM, diketahui bahwa untuk dapat menyuplai produk komponen kapal ke industri galangan harus memiliki sertifikat BKI. Guna mengaktifkan para pelaku IKM komponen kapal agar dapat memproduksi dan memasok produknya ke industri galangan, produk IKM harus mencapai standar sertifikasi dari BKI. Selain itu, terkait dengan kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) maka sertifikasi klas dari BKI menjadi tantangan sekaligus peluang sangat baik bagi IKM. Fasilitasi Rencana Aksi Menanggapi kebutuhan IKM tersebut, Pokja industri komponen kapal menetapkan tujuan utama yakni, “IKM-IKM komponen kapal mampu membuat komponen kapal BKI-klas dan menyuplainya ke industri galangan kapal”. Tantangan sertifikasi BKI awalnya ditetapkan untuk lima (5) komponen berdasarkan suara dari pasar (telah diperluaskan menjadi delapan komponen), dan disusun sebagai tujuan utama dari Rencana Aksi. Kemudian Pokja mengusul dan memfasilitasi kegiatan dukungan berikut yang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan tersebut, serta monitoring dan mereview rencana aksi secara periodik; 1. Studi banding ke industri galangan kapal, BKI, dan Kementerian Perindustrian 2. Bimtek penerapan 3S untuk perbaikan efisiensi produksi/ workshop 3. Bimtek dan pendampingan untuk memfasilitasi sertifikasi komponen BKI, termasuk; i) pelatihan dokumentasi proses produksi, ii) pelatihan mengenai persiapan gambar untuk komponen sasaran, iii) bimtek prototipe/ dokumentasi proses produksi untuk komponen sasaran, iv) uji mutu/ performa dari prototipe, 4. Perbaikan fasilitas pengecoran/ termokopel 5. Penyediaan alat pengecoran dan uji laboratorium 6. Kunjungan pemasaran ke industri galangan, temu bisnis, dan fasilitasi promosi melalui pameran 7. Temu bisnis dengan jasa keuangan dari lembaga lokal non-bank 8. Pelatihan manajemen keuangan (pembukuan/ manajemen arus kas) Karena Pokja telah menyusun Rencana Aksi sesuai dengan kebutuhan IKM secara baik, maka IKM pun terdorong untuk berupaya secara mandiri pada beberapa kegiatan dukungan, seperti i) perbaikan dan penerapan 3S di workshop IKM, ii) pembuatan prototipe, termasuk dokumentasi proses produksi untuk sertifikasi BKI dan iii) upaya penjualan melalui pemasaran bersama. Pencapaian dan Perkembangan Kolaborasi yang baik antara Pokja, Kementerian Perindustrian dan BKI telah berhasil menghantarkan para IKM memperoleh sertifikasi BKI untuk 3 produk komponen kapal, sementara 3 komponen lainnya sedang dalam proses audit terakhir, 1 komponen dalam persiapan sertifikasi, dan beberapa komponen lain yang telah diidentifikasi sebagai sasaran selanjutnya. Penerbitan sertifikasi BKI adalah kasus pertama di industri lokal di Indonesia. Selama monitoring pemasaran, 2 tipe komponen bersertifikasi BKI dengan nilai lebih dari 700 juta rupiah telah dibeli dan digunakan oleh industri galangan kapal untuk memproduksi 3 kapal perintis. Sedangkan, satu komponen lainnya masih dalam proses penjajakan/penawaran dengan industri galangan lainnya dengan potensi 250 kapal yang sedang/ akan dibangun terutama kapal negara, perintis, ikan, patroli, dsb.


Kasus Sukses dengan Pendekatan SMIDeP -2 Industri Sasaran Lokasi Landasan Tujuan Utama

: : : :

Pemangku Kepentingan Kelompok Sasaran Model

: : :

Industri pengolahan kakao Kota Palu dan sekitarnya Industri Unggulan Provinsi (IUP) Sulawesi Tengah 1) Pabrik pengolahan biji kakao Dinas Perindag Prov. (Rumah Cokelat) dapat memenuhi kebutuhan bahan baku IKM cokelat (batangan liquor & couverture), serta menyuplai produk cokelat ke kafe, bakeri, hotel di Kota Palu. 2) IKM cokelat sasaran dapat meningkatkan produksi dan pemasaran olahan cokelat Sulawesi Tengah. Disperindag Prov., Disperindag Kota, Univ. Tadulako, Kemenperin (Ditjen IKM, Industri Agro, BBIHP), BI Cab. Palu, ASKINDO, Asosiasi Pengusaha Cokelat Celebes (APECC) Pabrik pengolahan kakao (Rumah Cokelat) dan 20 IKM cokelat Hilirisasi hasil agro, Penumbuhan wirausaha baru, Penetrasi pasar lokal

Latar Belakang Selama ini biji kakao produksi Sulawesi Tengah dipasarkan di pasar nasional (pabrik biji kakao) dan mancanegara dalam bentuk biji mentah yang belum difermentasi, akibat belum tersedianya industri pengolahan biji kakao menjadi produk setengah jadi di Sulawesi Tengah serta keengganan petani untuk memfermentasi biji kakao. Guna mengembangkan industri pengolahan kakao dan menumbuhkan wirausaha baru di bidang cokelat, maka Dinas Perindag Provinsi melalui Pokja menyusun Rencana Aksi dengan dua tujuan utama, yaitu 1) Pendirian dan pengoperasian pabrik pengolahan cokelat (Rumah Cokelat) di Kota Palu yang dapat memenuhi kebutuhan bahan baku IKM cokelat (batangan liquor dan couverture) serta menyuplai produk cokelat ke segmen pasar sasaran lainnya, dan 2) IKM cokelat sasaran dapat meningkatkan produksi dan pemasaran olahan cokelat. Fasilitasi Rencana Aksi Kegiatan dukungan penting yang difasilitasi Pokja untuk mencapai kedua tujuan utama: 1. Studi lapangan ke industri kakao di wilayah lain untuk mempelajari industri pengolahan biji kakao lokal. 2. Pengajuan proposal pengadaan mesin/ peralatan pengolahan biji kakao ke Ditjen Industri Agro. 3. Bersama Ditjen IKM membina dan menumbuhkan IKM cokelat baru melalui program Wirausaha Baru. 4. Bekerja sama dengan Gapoktan di Sulawesi Tengah untuk menjamin kontinuitas suplai biji kakao lokal yang difermentasi secara baik ke Rumah Cokelat. Untuk itu, Rumah Cokelat bersedia membeli biji kakao fermentasi di atas harga pasar. 5. Uji coba produksi di Rumah Cokelat hingga diperoleh standar produk berkualitas layak untuk bahan baku IKM cokelat. Diperlukan konsultasi, bimbingan teknis dan pelatihan secara terus-menerus antara tenaga operator Rumah Cokelat dengan para tenaga ahli pengolahan kakao. 6. Pemilihan IKM sasaran yang berkomitmen kuat dalam pencapaian tujuan utama. 7. Sosialisasi dan pelatihan tentang cara pengolahan batangan cokelat (couverture) dan diversifikasi olahan cokelat kepada IKM sasaran. 8. Pembentukan kelembagaan IKM yang beranggotakan para IKM yang memiliki kesamaan visi untuk maju bersama dalam mengembangkan cokelat Sulteng, Asosiasi Pengusaha Cokelat Celebes (APECC). 9. Promosi/ pemasaran aktif ke segmen pasar sasaran, pameran, outlet bandara, serta uji coba pasar dengan kuesioner untuk input komentar/ masukan dari konsumen. 10. Monitoring/ evaluasi Rencana Aksi secara berkala dengan berkomunikasi intensif dengan IKM sasaran untuk mencari solusi terhadap hambatan yang ditemui. Pencapaian dan Perkembangan Rumah Cokelat dapat mengolah biji kakao khas Sulteng yang telah difermentasi menjadi olahan cokelat berupa batangan liquor/ couverture untuk memenuhi kebutuhan IKM cokelat. Rumah Cokelat telah membuka kafe minuman cokelat bekerja sama dengan IKM, dan akan dilengkapi dengan pusat penjualan produk IKM (olahan Cokelat Sulteng). Rumah Cokelat ini sedang proses dijadikan UPTD Provinsi. Omzet penjualan produk Cokelat Sulteng dari 10 anggota APECC di tahun 2014 telah mencapai Rp. 300 juta, dan penjualan di 2015 berjalan stabil dengan angka Rp. 33 juta/ bulan. Sudah terhitung 6 IKM cokelat baru selain anggota APECC mulai produksi dan memasarkan produk Cokelat Sulteng.

BAB I 1.1

PENDAHULUAN Latar Belakang

Proyek Kerja Sama Teknis untuk Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Melalui Peningkatan Penyediaan Layanan di Indonesia (SMIDeP) antara JICA dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin)/ Direktorat Jenderal IKM (Ditjen IKM) telah dilaksanakan sejak bulan April 2013 selama tiga (3) tahun. SMIDeP bertujuan untuk merumuskan model fasilitasi dan Petunjuk untuk fasilitasi pengembangan industri lokal, yang disusun berdasarkan pengalaman kegiatan fasilitasi di wilayah/ industri sasaran. Industri-industri sasaran SMIDeP mencakup ‘kumpulan IKM/ produsen sejenis’ di wilayah tertentu, yang mencakup IKM/ produsen baik dari sentra industri dan wirausaha baru, dan berbagai macam sektor/ komoditas termasuk makanan (kakao)/ minuman (aloe), mebel (rotan), kerajinan tangan/ fesyen (kain tradisional), kulit (alas kaki), pengolahan logam (komponen kapal). Dalam memfasilitasi industri sasaran, SMIDeP memobilisasi pihak pemerintah pusat dan regional, dan menggunakan sumber daya dukungan yang tersedia di wilayah masing-masing. 1.2

Tujuan dan Ruang Lingkup Petunjuk

Petunjuk ini bertujuan untuk memperkenalkan praktik-praktik yang disarankan dalam fasilitasi pengembangan industri lokal, sebagai dokumen referensial bagi pemerintah daerah (khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan) di tingkat kabupaten/ kota dan provinsi. Petunjuk dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah dalam memberikan fasilitasi yang lebih baik untuk pengembangan industri unggulan yang berfokus pada tujuan. Petunjuk ini mencakup tiga (3) aspek pengembangan industri lokal, i) perumusan tata laksana fasilitasi, ii) langkah dan metode proses fasilitasi (diagnosis, perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring/ evaluasi rencana aksi), dan iii) informasi sumber dukungan (fasilitas dukungan dan skema pembiayaan yang terkait dengan pengembangan IKM). Hasil pengamatan menunjukkan, bahwa penyusunan rencana aksi pengembangan industri lokal sering kali tidak menyertakan proses dialog dengan IKM di industri sasaran, ataupun monitoring dan review kemajuan/ pencapaian. Hal ini mengakibatkan minimnya penyesuaian terhadap kebutuhan IKM dan tujuan rencana aksi, oleh karena itu diperlukan perencanaan bottom-up pengembangan industri lokal yang lebih memadai dari pihak pemerintah. Petunjuk ini menyediakan pedoman praktik fasilitasi industri lokal yang dapat dipergunakan. 1.3

Definisi dan Pengertian

Istilah penting yang digunakan pada Petunjuk ini didefinisikan dan/ atau dipahami sebagai berikut; IKM

:

Unit bisnis yang menggunakan berbagai bentuk teknologi pengolahan untuk manufaktur produk, mulai dari skala menengah, kecil dan mikro. IKM juga mengacu pada produsen atau sebuah kelompok produsen bergantung pada konteksnya.

SMIDeP

:

Proyek kerja sama teknis pengembangan industri kecil dan menengah melalui peningkatan penyediaan layanan di Indonesia antara JICA dan Kemenperin yang bertujuan untuk meningkatkan praktik dan kapasitas pemerintah pusat dan daerah dalam memfasilitasi pengembangan industri lokal di wilayah/ industri sasaran.

Platform (untuk pengembangan industri lokal)

:

Menerapkan struktur fasilitasi pengembangan industri lokal yang dibentuk di setiap industri sasaran sebagai sarana bagi pihak-pihak terkait untuk merumuskan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi Rencana Aksi dengan saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan pengembangan bersama.

Kelompok Kerja (Pokja)

:

Tim kerja khusus yang mengatur proses fasilitasi pengembangan industri lokal secara keseluruhan di setiap industri sasaran.

1


Fasilitator

:

Orang yang ditunjuk khusus untuk terlibat dalam proses fasilitasi pengembangan industri lokal dengan tujuan membantu Kelompok Kerja.

Diagnosis industri

:

Tugas mengidentifikasi dan menganalisis pemangku kepentingan di industri sasaran (analisis pemangku kepentingan), masalah/ kendala, dan kebutuhan industri sasaran (analisis rantai pasok), yang kemudian hasilnya dielaborasikan dalam perumusan Rencana Aksi.

Pemangku kepentingan

:

Seluruh entitas yang memiliki peran penting dalam pengembangan industri sasaran, seperti pemasok bahan baku, pelaku pasar, industri pendukung/ terkait, dan lembaga dukungan (termasuk lembaga pemerintah seperti kementerian, Dinas dan organisasi terkait).

Sumber dukungan

:

Seluruh ragam bentuk sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan industri sasaran, seperti sumber daya manusia, barang/ jasa, teknologi/ keahlian, dana, informasi, skema/ program dukungan, dsb.

Lembaga dukungan

:

Seluruh organisasi yang bisa menyediakan kegiatan dukungan untuk pengembangan IKM/ industri, mulai dari organisasi publik (termasuk lembaga pemerintah seperti kementerian, Dinas dan lembaga dibawahnya), swasta dan akademis.

Rencana Aksi untuk pengembangan industri lokal

:

Dokumen perencanaan tunggal bagi setiap pengembangan industri lokal, yang mengindikasikan arah, cara dan tujuan pengembangan yang dimiliki dan dituju bersama oleh seluruh pihak terkait, memuat tujuan umum, IKM sasaran di industri lokal, kegiatan dukungan, dan aksi yang dilakukan oleh IKM sasaran.

Tujuan umum

:

Sasaran spesifik dan terukur yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ide arah pengembangan industri lokal di masa depan bersama dengan seluruh pihak terkait yang diatur dalam 2 tahap, yaitu jangka pendek (2 tahun pertama) dan jangka menengah (5 tahun).

Industri (lokal) sasaran

:

Kumpulan IKM/ produsen sejenis yang difasilitasi dan dapat disebut sebagai industri inti.

IKM sasaran

:

IKM yang diidentifikasi dari industri (lokal) sasaran dan menunjukkan keinginan kuat untuk terlibat dalam Rencana Aksi, dapat berupa kelompok IKM yang membentuk koperasi, asosiasi, atau kelompok usaha bersama (KUB).

Kegiatan dukungan

:

Aksi (oleh IKM sasaran)

Berbagai dukungan yang dianggap penting bagi IKM sasaran untuk mencapai tujuan Rencana Aksi, juga bagi pemerintah untuk mengintervensi siklus bisnis yang dihadapi industri sasaran yang meliputi seluruh aspek rantai pasok dan faktor dukungan bisnis. Seluruh aksi (atau inisiatif) yang dilakukan oleh IKM sasaran dengan usaha/ sumber daya sendiri yang dapat mendukung pencapaian tujuan Rencana Aksi.

Fasilitasi pengembangan industri lokal (Rencana Aksi)

:

Tugas untuk mengawal Rencana Aksi pengembangan industri lokal agar dapat terlaksana (seperti memfasilitasi setiap lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan kegiatan dukungan yang diusulkan dan memfasilitasi IKM sasaran untuk melakukan aksi sendiri) guna mencapai tujuan umum dari Rencana Aksi.

Lembaga di luar perindustrian dan perdagangan

:

Lembaga pemerintah, seperti kementerian, Dinas dan lembaga dibawahnya yang menangani sektor di luar perindustrian dan perdagangan.

Monitoring/ review dan evaluasi

:

Tugas-tugas untuk mengobservasi, mengonfirmasikan, mendiskusikan, dan melaporkan secara berkala mengenai kemajuan dan pencapaian Rencana Aksi dalam rangka mengidentifikasi faktor - faktor yang mempengaruhi performa, dan peningkatan Rencana Aksi dan struktur fasilitasi.

2


BAB II 2.1

STRUKTUR FASILITASI Platform Pengembangan Industri Lokal

Sebagai langkah pertama, pemerintah daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) yang bertanggung jawab dalam pengembangan industri lokal sasaran harus menyusun struktur fasilitasi pengembangan industri lokal, yaitu platform pengembangan industri lokal. Melalui platform ini, pemangku kepentingan terkait dapat mendiskusikan, merencanakan, mengimplementasikan, dan melakukan monitoring/ review Rencana Aksi secara lebih baik untuk memenuhi kebutuhan industri sasaran dengan saling berkoordinasi dan melibatkan satu sama lain guna mencapai tujuan pengembangan bersama.

Gambar 2.1.1 Struktur (platform) fasilitasi pengembangan industri lokal

Struktur fasilitasi pengembangan industri lokal meliputi beberapa unsur penting, yaitu, i) Kelompok Kerja (Pokja) sebagai tim khusus yang ditugaskan untuk mengatur seluruh proses fasilitasi pengembangan industri sasaran, ii) fasilitator sebagai orang yang ditugaskan secara khusus untuk ikut serta pada proses fasilitasi pengembangan industri lokal untuk membantu Pokja, iii) informasi sumber daya dukungan (lembaga dukungan yang terkait dengan industri sasaran) tersedia untuk Pokja. Platform ini akan menjadi dasar komunikasi dan kolaborasi bersama antara ‘pendukung’ yang diwakili oleh Pokja dan ‘penerima manfaat’ dari industri sasaran. 2.2

Perumusan Pokja

Pokja sebaiknya selalu dirumuskan sebagai tim kerja khusus yang merencanakan dan melaksanakan Rencana Aksi dalam pengembangan di setiap industri lokal sasaran. Pokja harus mengelola proses fasilitasi pengembangan industri sasaran secara keseluruhan, seperti identifikasi masalah dan kebutuhan industri sasaran, menetapkan tujuan umum, mengusulkan kegiatan dukungan untuk mencapai tujuan, memfasilitasi pelaksanaan Rencana Aksi, dan monitoring/ evaluasi kemajuan dan pencapaian secara konsultatif dengan industri sasaran. 2.2.1

Pimpinan dan Keanggotaan

Pokja harus terdiri dari para pemangku kepentingan yang sangat terkait dengan industri lokal sasaran, dan dibentuk dengan kepemimpinan kuat dari Dinas Perindag. Pokja disarankan untuk melibatkan bidang-bidang terkait di Dinas Perindag (dan Koperasi), Dinas sektor terkait (khususnya terkait masalah bahan baku), lembaga dukungan yang terkait erat, para pemangku

3


kepentingan berpengaruh, dan perwakilan IKM di sentra (misalnya dalam bentuk koperasi, asosiasi, dsb). Para pemangku kepentingan lain (contohnya, lembaga keuangan dan institusi akademik, dan pelaku pasar utama, industri dukungan) bisa didekati sesuai kebutuhan ketika kebutuhan dukungan jelas teridentifikasi. Daftar di bawah ini merupakan anggota Pokja untuk pengembangan industri lokal. Tabel 2.2.1 Anggota yang memungkinkan untuk Pokja Pemerintah yg memimpin (Prov., atau Kob./ Kota) Pemerintah yg menunjang Lembaga dukungan lain Sektor swasta

- Dinas Perindag, termasuk kepala Dinas, kepala/ staff bidang industri (bertanggung jawab pada industri sasaran) dan bidang perdagangan, UPTD terkait, UPL. - Dinas di sektor terkait bahan baku, koperasi/pengadaan - BAPPEDA (jika dibutuhkan) - Dinas Perindag: sama seperti diatas - Dinas di sektor terkait: sama seperti diatas - BAPPEDA (jika dibutuhkan) - Lembaga dukungan teknis mengenai riset/ pengujian/ standarisasi/ jaminan kualitas - Universitas lokal (jika dibutuhkan) - Perwakilan IKM di industri lokal (dapat dalam bentuk koperasi, asosiasi, dsb.) - Asosiasi industri skala besar di sektor sejenis (jika dibutuhkan) - Lembaga dukungan swasta (BDS) yang aktif di industri lokal sasaran (jika dibutuhkan) - Lembaga keuangan (seperti bank) (jika dibutuhkan)

Petunjuk ini merekomendasikan agar Pokja dimulai dengan jumlah anggota yang sedikit, namun terlibat secara proaktif dalam proses fasilitasi. Akan tetapi, keterlibatan awal pemangku kepentingan kunci yang bisa memiliki peran signifikan dalam perencanaan Rencana Aksi dan menawarkan sumber daya dukungan signifikan amatlah berharga. Hal ini khususnya untuk pemangku kepentingan yang bisa memberikan pengetahuan/ wawasan mengenai pengembangan pasar dan pemasaran. Bagan 2.2.1 Keterlibatan awal para pemangku kepentingan di Pokja Pokja industri alas kaki mengundang asosiasi industri alas kaki berskala besar dan pusat bisnis inkubasi universitas lokal (sebagai pemangku kepentingan dalam aspek pemasaran) di Pokja dari proses perencanaan Rencana Aksi. Pelibatan lembaga-lembaga seperti ini membantu Pokja dalam merancang kegiatan dukungan yang berorientasi pasar dan mempercepat kemajuan Rencana Aksi sejak awal, dan selanjutnya menjadi dasar jalinan kemitraan dengan industri sasaran. Pokja untuk industri pengolahan aloevera juga menunjukkan kasus yang sama di mana sekolah politeknik lokal terlibat sejak awal di Pokja dan membuahkan kemitraan yang berhasil dalam pengembangan peralatan pengolahan.

Pokja sebaiknya dipimpin oleh Dinas Perindag, misalnya Kepala Dinas Perindag. Disarankan peran kesekretariatan dalam Pokja dipegang oleh kepala bidang industri yang bertanggung jawab terhadap industri lokal sasaran. Penentuan Dinas tingkat provinsi atau kabupaten/ kota yang akan memimpin Pokja bergantung pada posisi kebijakan industri sasaran, yaitu apakah industri sasaran diakui sebagai industri prioritas di Dinas provinsi atau kabupaten/ kota. Jika industri sasaran diakui sebagai prioritas pemerintah kabupaten/ kota, Pokja harus dipimpin oleh Dinas Perindag kabupaten/ kota dengan berperan sebagai secretariat, serta melibatkan Dinas provinsi sebagai anggota. 2.2.2

Otorisasi Keanggotaan

Otorisasi resmi keanggotaan Pokja merupakan tugas pokok dalam administrasi Indonesia agar para anggota dari lembaga yang berbeda dapat berbagi peran dan tugas dengan selaras. Otorisasi resmi menjadi penting karena implementasi peran dan tugas memerlukan pengaturan anggaran operasional, termasuk biaya remunerasi, rapat dan perjalanan untuk anggota.


2.2.3

Peran dan Tugas

Pokja harus melakukan peran dan tugas berikut selama keseluruhan proses fasilitasi untuk pengembangan industri lokal sasaran; - Diagnosis pada industri lokal sasaran, - Perumusan Rencana Aksi untuk pengembangan industri lokal sasaran, - Fasilitasi pelaksanaan Rencana Aksi (usulan kegiatan dukungan), - Identifikasi lembaga dukungan yang berpotensi untuk usulan kegiatan dukungan, - Fasilitasi lembaga dukungan yang bertanggung jawab untuk menyiapkan, menganggarkan, dan melaksanakan usulan kegiatan dukungan, - Monitoring/ review Rencana Aksi secara berkala, - Evaluasi pencapaian Rencana Aksi pada akhir, - Pelaporan hasil monitoring/ review dan evaluasi Rencana Aksi. Dalam rangka melakukan peran dan tugas tersebut di atas dan berbagi hasil dari proses fasilitasi diantara para anggotanya, Pokja harus mengorganisasi serangkaian rapat dan/ atau Focus Group Discussion (dengan industri sasaran untuk tujuan diagnosis industri dan perumusan Rencana Aksi). 2.3

Penempatan Fasilitator

Pokja harus menempatkan fasilitator yang terlibat dalam proses fasilitasi pengembangan industri sasaran. Fasilitator harus membantu Pokja dalam menjalankan peran dan tugasnya, mulai dari diagnosis, perumusan dan fasilitasi Rencana Aksi, untuk memonitor dan mengevaluasi. 2.3.1

Kandidat Fasilitator

Setidaknya satu fasilitator harus ditempatkan di Pokja untuk setiap industri lokal sasaran sebagai salah satu anggota. Pokja bisa memiliki lebih dari dua (2) fasilitator sesuai dengan kebutuhan Pokja dan ketersediaan anggaran, dengan membagi peran dan tugas kepada fasilitator. Kandidat-kandidat berikut ini dapat dipertimbangkan sebagai fasilitator untuk pengembangan industri lokal; - Staf fungsional bidang Industri (PFPP) di Dinas Perindag, - Konsultan Manajemen IKM (Shindan-shi) di Dinas Perindag, - Staf struktural dengan wawasan/ pengalaman relevan di Dinas Perindag, - Dosen, konsultan atau sejenisnya dari universitas/ institusi akademik lokal, atau - Konsultan atau sejenisnya dari organisasi swasta atau individual, dsb. Secara umum, staf struktural Dinas Perindag memiliki keterbatasan waktu untuk melakukan kunjungan kerja ke lapangan. Sehingga, staf fungsional (dan/ atau Konsultan Manajemen IKM) mungkin lebih relevan sebagai fasilitator yang membutuhkan kunjungan lapangan berkala dengan tujuan untuk memastikan komunikasi yang terus-menerus dengan IKM dan mengobservasi kemajuan Rencana Aksi. Kemudian, staf fungsional akan lebih cenderung untuk memperbarui wawasan atas industri sasaran, mulai dari aspek teknis dan manajemen hingga kondisi pasar, karena lebih dekat dengan IKM. Karenanya, mobilisasi staf fungsional tersebut bisa memberikan keuntungan lebih dalam fasilitasi setiap proses diagnosis, dan perumusan, pelaksanaan dan monitoring/ review Rencana Aksi secara konsultatif dengan IKM. Hal ini lebih menguntungkan jika fasilitator adalah Konsultan Manajemen IKM (Shindan-shi).

Dalam hal ini, otorisasi anggota memerlukan penerbitan Surat Keputusan (SK) oleh kepala pemerintah daerah, yang akan menjadi dasar komunikasi dan kerja sama di antara lembaga yang berbeda. SK akan lebih efektif apabila mendeskripsikan kewajiban bersama para anggota dan kewajiban individu spesifik kepada setiap anggota (seperti, ruang lingkup dan konten dukungan yang dikehendaki). Contoh SK dapat dilihat pada Lampiran 1.

Pokja juga bisa mempertimbangkan mobilisasi fasilitator (sebagai tambahan) dari sumber daya eksternal seperti universitas lokal atau organisasi swasta. Fasilitator dimobilisasi dari sumber daya eksternal bisa memiliki orientasi yang lebih kuat untuk memastikan kemajuan/ pencapaian Rencana Aksi, dan melakukan proses manajemen selama berjalannya fasilitasi. Meskipun begitu, mereka mungkin kurang terbiasa dengan proses administrasi dalam perencanaan/ penganggaran kegiatan dukungan, dan sumber daya/ skema dukungan yang tersedia, dibandingkan dengan fasilitator yang dimobilisasi dari Dinas Perindag.

4

5


Bagan 2.3.1 Kebutuhan untuk penempatan beberapa fasilitator SMIDeP mengobservasi beberapa kasus, dimana staf muda di Dinas Perindag ditunjuk sebagai fasilitator dibandingkan staf senior yang sudah berpengalaman di Dinas, dimana sebagai staf struktural, harus menghabiskan sebagian waktu kerja di kantor. Fasilitator muda biasanya cenderung ragu-ragu untuk memfasilitasi diskusi dan menyampaikan pandangan pribadinya secara sukarela di acara formal seperti rapat Pokja, meskipun fasilitator muda terbiasa dengan kondisi IKM dan ide realistis pada dukungan untuk IKM. Karena itu fasilitator muda tidak bisa bekerja secara optimal dalam tugas menjembatani kebutuhan dukungan IKM ke Pokja, dan mengarahkan diskusi Pokja dengan konstruktif dalam waktu yang sama. Ketua Pokja pada khususnya disarankan untuk lebih memperhatikan hal ini. Salah satunya dengan menempatkan beberapa fasilitator dengan kombinasi senior yang berpengalaman dengan junior yang masih punya sedikit pengalaman,sehingga keduanya dapat melengkapi satu sama lain untuk mengoptimalkan fungsi fasilitator. Penempatan beberapa fasilitator bisa dipertimbangkan dengan kombinasi mobilisasi staf Dinas dan konsultan swasta.

Pada kasus lain, fasilitator harus cukup ramah dalam membina hubungan dengan IKM, rajin dalam mengerjakan peran dan tugasnya di lapangan, dan menjadi pendengar yang baik bagi IKM. Membangun hubungan saling percaya dengan IKM adalah satu dari kunci sukses Rencana Aksi. 2.3.2

Otorisasi Penempatan

Pokja harus mengotorisasi penempatan fasilitator agar staf yang ditunjuk secara resmi mengenali peran dan tugasnya. Otorisasi resmi bagi fasilitator juga penting, karena implementasi tugas dan perannya memerlukan pengaturan anggaran operasional. Fasilitator harus ditunjuk sebagai salah satu anggota Pokja dalam Surat Keputusan yang sama terkait perumusan Pokja oleh kepala pemerintah daerah. SK akan lebih efektif jika mendeskripsikan kewajiban spesifik untuk fasilitator. 2.3.3


BAB III 3.1

FASILITASI UNTUK PENGEMBANGAN INDUSTRI LOKAL Langkah Keseluruhan Fasilitasi Pengembangan Industri Lokal

Setelah struktur fasilitasi pengembangan industri lokal dirumuskan, proses fasilitasi bisa dimulai. Langkah fasilitasi dimulai dengan i) diagnosis industri melalui analisis pemangku kepentingan dan rantai pasok, ii) penyusunan Rencana Aksi untuk industri sasaran, dilanjutkan dengan tahap iii) implementasi Rencana Aksi, serta iv) monitoring/ review dan evaluasi Rencana Aksi. Selama fasilitasi, rapat Pokja (dan FGD dengan para IKM sasaran di industri lokal) diselenggarakan untuk mendorong proses di atas. Bagian selanjutnya menjelaskan cara/ metode memfasilitasi proses pengembangan industri lokal melalui pemanfaatan struktur (platform, yang dijelaskan pada bab sebelumnya) secara lebih baik. Bagian ini memberikan petunjuk mengenai bagaimana tahapan fasilitasi berikut dapat dilakukan secara lebih baik oleh Pokja/ fasilitator. 1) 2) 3) 4) 5)

Diagnosis industri (melalui analisis pemangku kepentingan dan rantai pasok) Penyusunan Rencana Aksi Fasilitasi pelaksanaan Rencana Aksi Peninjauan/ review dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Rapat Pokja

Tahap 'LDJQRVLVLQGXVWUL

Peran dan Tugas

DQDOLVD VWDNHKROGHUUDQWDL SDVRN

Fasilitator harus terlibat dalam proses fasilitasi pengembangan industri lokal sasaran guna membantu Pokja dalam melakukan peran dan tugasnya, dan untuk menjembatani antara Pokja, industri sasaran dan para pemangku kepentingan. Melihat peranannya, fasilitator harus melakukan tugas berikut; - Moderasi rapat Pokja, FGD dan kesempatan diskusi lain, dan melaporkan hasilnya, - Fasilitasi pelaksanaan Rencana Aksi melalui identifikasi dan konsultasi kepada lembaga dukungan yang bertanggung jawab terhadap usulan kegiatan dukungan, - Observasi secara berkala mengenai kegiatan dukungan dan kemajuan/ pencapaian Rencana Aksi melalui kunjungan lapangan ke IKM sasaran, - Mendengarkan secara periodik masalah dan kebutuhan IKM sasaran melalui kunjungan lapangan kepada IKM sasaran, - Melaporkan setiap kunjungan ke lembaga dukungan dan IKM sasaran, kepada Pokja, - Memberikan review yang diperlukan dalam Rencana Aksi kepada Pokja.

melalui 5DSDW 32.-$)*' :DZDQFDUD NH ,.0 6WXGL EDQGLQJ NXQMXQJDQ SDVDU

3HQ\XVXQDQ 5HQFDQD $NVL

)DVLOLWDVL 3HODNVDQDDQ 5HQFDQD $NVL

Ketua Pokja harus menciptakan lingkungan kerja yang mendukung fasilitator dengan memahami posisi yang diembannya di Pokja dan menyiapkan anggaran untuk melakukan cakupan tugas yang diharapkan.

5DSDW 32.-$)*' :DZDQFDUD NH ,.0

5DSDW 32.-$ )DVLOLWDVL NHSDGD OHPEDJD GXNXQJDQ

0RQLWRULQJ5HYLHZ 0RQLWRULQJ 5HYLHZ 3HODSRUDQ 5HQFDQD $NVL

5DSDW 32.-$

Bagan 2.3.2 Cara untuk memastikan kunjungan berkala fasilitator ke IKM SMIDeP mendorong setiap fasilitator untuk melakukan kunjungan lapangan secara berkala untuk mengobservasi IKM sasaran dan kegiatan dukungan selama fasilitasi Rencana Aksi, meskipun begitu, tidak mudah bagi fasilitator untuk mengulang kunjungan lapangan karena kurangnya pengaturan kelembagaan (atau instruksi pekerjaan) oleh atasan fasilitator dan kurangnya anggaran perjalanan. Dalam hal ini, beberapa Pokja mengatur kondisi dimana fasilitator bisa melakukan observasi lapangan dan komunikasi dengan IKM sasaran, sebagai contoh; Pokja untuk industri pengolahan kakao telah menetapkan monitoring penjualan bulanan untuk IKM sasaran di Rencana Aksi sebagai salah satu tugas fasilitator, sehingga fasilitator ditugaskan secara rutin untuk berkunjung dan wawancara IKM tersebut. Fasilitator untuk industri mebel rotan memiliki waktu yang terbatas untuk melakukan monitoring secara berkala ke seluruh IKM sasaran, karena menjadi staf struktural di Dinas. Maka dari itu, Pokja memutuskan untuk melibatkan staf fungsional (Shindan-shi) tambahan di Dinas Perindag, dalam memperkuat monitoring kemajuan kegiatan penting pada setiap IKM sasaran.

6

Output 凑 Hasil analisa (isu, masalah, kendara dan stakeholder pada aspek rantai pasok/ faktor dukung bisnis) 凑 Kebutuhan dan permintaan dari pihak industri sasaran 凑 Rencana Aksi yang terdiri dari tujuan utama (jangka waktu pende/ menengah), IKM sasaran, usul kegiatan dukungan, usaha sendiri dari IKM 凑 Kemajuan (kegiatan dukungan/ usaha sendiri yang dilaksanakan) dari Rencana Aksi 凑 Alur kegiatan dari Rencana Aksi

凑 Laporan monitoring dari kemajuan/ pencapaian Rencana Aksi 凑 Rencana Aksi yang direvisi

Gambar 3.1.1 Langkah keseluruhan dan output dari fasilitasi pengembangan industri lokal

3.2

Diagnosis Industri

3.2.1

Tujuan dan Ruang Lingkup

Diagnosis industri bertujuan untuk mengidentifikasi: i) pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh dan peranan penting dalam pengembangan industri sasaran, dan ii) masalah/ kendala dan kebutuhan industri sasaran. Hasil diagnosis akan dikaji secara mendalam untuk memperoleh arah perkembangan industri dan dukungan yang diperlukan/ diminta dalam merumuskan Rencana Aksi.

7


3.2.2


Metode, Format dan Output

Tabel 3.2.2 Format daftar pemangku kepentingan (contoh)

Pokja melakukan diagnosis industri yang terdiri dari i) analisis pemangku kepentingan dan ii) analisis rantai pasok melalui rapat POKJA, FGD dengan IKM di industri sasaran atau kunjungan wawancara langsung kepada IKM, untuk memahami kondisi sebenarnya saat ini dari industri sasaran. Diskusi dan analisis dalam rapat/ FGD sebaiknya dibantu oleh fasilitator.

Kelompok Pemasok Input

Petani bahan baku

(1) Analisis pemangku kepentingan Analisis pemangku kepentingan dilakukan dengan menggambar peta para pemangku kepentingan berdasarkan pengkategorian para pemangku kepentingan utama/ kunci terkait industri sasaran yang terbagi menjadi empat (4) kelompok;

Stakeholder Pemasok bahan baku

Pemain pasar

Pedagang aksesoris/ komponen Supermarket Distributor

Tabel 3.2.1 Kategori pengelompokan para pemangku kepentingan Kelompok

Contoh

Pemasok input

Pemasok/ petani bahan baku, pemasok bahan input lainnya, dll.

Pemain pasar

Pembeli, agen/ distributor, penjual/ saluran distribusi, dan kegiatan (yang dapat mendorong pengadaan produk dari industri sasaran), dll.

Industri pendukung/ terkait

Pemasok mesin/ peralatan, penyedia layanan desain/ kemasan/ uji, logistik, industri hulu, industri skala besar, sekolah kejuruan (yang menyelenggarakan kursus terkait industri sasaran), perantara/ intermediat keuangan, dll.

Lembaga pendukung

Lembaga publik terkait riset dan pengembangan, laboratorium uji, lembaga akredetasi standar/kualitas, fasilitas layanan umum, institusi pendidikan, penyedia BDS swasta, dll.

Di bawah ini adalah ilustrasi dari pemetaan pemangku kepentingan, dan contoh dapat dilihat pada Lampiran 2.

Glossary shops Industri pendukung /terkait

Pemasok mesin Produsen material kemasan/ percetakan Bank komersial

Lembaga pendukung

Keterlibatan/ Peranan Pengumpulan/ pengolahan primer/ pasokan bahan baku dalam bentuk siap pakai dengan hutang tunggakan. Penanaman bahan baku skala kecil.

Pengaruh Sangat tinggi

Pasokan aksesoris/ suku cadang metal siap pakai.

Tidak tinggi

Saluran pemasaran kepada kelas menengah/atas dalam jumalh besar / sistem konsinyasi. Saluran distribusi mencakup Surabaya dan area sekitarnya dengan pesanan jumlah besar/ sistem penjualan (grosir).

Tidak tinggi

Saluran pemasaran kepada kelas menengah/bawah dengan jumlah pesanan kecil/ sistem konsinyasi. Manufaktur/ suplai/ perawatan dari peralatan pemrosesan. Percetakan/ pasokan bahan kemasan (cardboard) dengan layanan desain.

Badan-POM/ Dinas Kesehatan

Umumnya menggunakan deposito tunai, jarang digunakan sebagai sumber pinjaman modal kerja. Layanan uji kualitas (berdasarkan standar Indonesia)/ komposisi material, dan riset pengembangan produk baru. Layanan lisensi/ perijinan produk mamin dan konsultasi GMP/higienitas, dll.

LSM, universitas lokal

Dapat melakukan transfer ilmu/ pengetahuan mengenai pengolahan makanan.

Baristand Provinsi

Tinggi

Sangat tinggi

Tinggi Tinggi Sangat tinggi Tidak tinggi Tinggi

Tinggi Tidak tinggi

Di antara para pemangku kepentingan, Pokja sebaiknya memberikan perhatian lebih terhadap ‘industri pendukung/ terkait’. Khususnya di luar Jawa/ Bali, ketersediaan industri pendukung/ terkait biasanya terbatas, sehingga industri sasaran sering kali kesulitan dalam mengakses produk/ jasa dari industri pendukung/ terkait dengan biaya terjangkau. Industri tersebut dapat mencakup desain/ industri kemasan, pemroses bahan baku, pemasok suku cadang/ mesin/ peralatan. Jika tidak diidentifikasi di wilayah itu, maka disarankan agar Pokja dapat mencari potensi tersebut di daerah lain. Bagan 3.2.1 Pentingnya pra identifikasi industri pendukung/ terkait Hampir semua Pokja di SMIDeP mengakui perlunya kontribusi teknis atau masukan dari industri pendukung/ terkait selama fasilitasi, seperti industri kemasan (dalam kasus industri pengolahan lidah buaya), bahan baku prosesor/ arranger (mebel rotan, fesyen ulos, pengolahan kakao), pemasok mesin (pengolahan kakao) dan desainer/ penjahit terampil (fesyen ulos). Pengalaman SMIDeP mengindikasikan bahwa Pokja yang mengidentikasi dan melibatkan industri pendukung/ terkait pada tahap awal dapat memberikan kemajuan dan pencapaian Rencana Aksi yang baik.

Gambar 3.2.1 Gambar peta pemangku kepentingan

Kelompok Kerja sebaiknya menentukan nama para pemangku kepentingan yang dipetakan dan keterlibatan/ peranan pemangku kepentingan tersebut dalam pengembangan industri sasaran. Disarankan bagi Pokja untuk menilai pengaruh kontribusi pemangku kepentingan terhadap pengembangan industri sasaran, dan menandai pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh tinggi sebagai pemangku kepentingan kunci/ utama. Para pemangku kepentingan dengan pengaruh tinggi sebaiknya diundang dalam perumusan Rencana Aksi dan analisis rantai pasok pada tahapan selanjutnya sebagai narasumber. Pokja sebaiknya mengompilasi informasi dari hasi pemetaan pemangku kepentingan ke dalam daftar pemangku kepentingan dari industri sasaran, sebagai berikut.

8

(2) Analisis rantai pasok Analisis rantai pasok harus mengidentifikasi masalah/ kendala dan kebutuhan industri sasaran berdasarkan aspek-aspek rantai pasok mulai dari pengadaan bahan baku, produksi/ pengolahan hingga pemasaran, serta faktor-faktor dukungan yang mempengaruhi bisnis IKM, seperti infrastruktur, peraturan/ kelembagaan, sumber daya manusia dan akses pembiayaan. Pokja harus mengidentifikasi masalah/ kendala yang dianggap faktual dan penting, dan menganalisisnya secara mendalam guna memahami akar permasalahan, sehingga dalam Rencana Aksi dapat diusulkan kegiatan-kegiatan dukungan yang tepat untuk menangani penyebab tersebut. Kemudian, Pokja harus menentukan masalah/ kendala yang faktual dan penting untuk industri sasaran dengan menggunakan matriks di bawah ini. Contoh analisis rantai pasok terdapat pada Lampiran 3.

9


Rantai pasokan

Kondisi selama ini

Isu / Kendala

Kebutuhan

Bahan baku Distribusi bahan Produksi

Hal ini merupakan bagian paling penting dalam Rencana Aksi. Tanpa tujuan terukur yang spesifik, Rencana Aksi menjadi tidak bermakna atau dapat dievaluasi. Pertama-tama, Pokja harus menetapkan tujuan umum (dengan hasil yang diharapkan) di Rencana Aksi melalui konsultasi dengan industri sasaran.

Faktor dukung SDM Akses keuangan Kelembagaan Peraturan Infrastruktur

Pokja harus berdiskusi dengan industri sasaran mengenai kebutuhan atau ide arah pembangunan di masa depan, menentukan "Produk Apa yang akan dikembangkan atau ditingkatkan untuk Segmen Pasar/ Konsumen Mana, dan Bagaimana cara mencapainya". Tujuan umum Rencana Aksi akan ditetapkan dalam 2 tahapan, pertama untuk jangka pendek (2 tahun pertama) dan kedua untuk jangka menengah (5 tahun). Gambar 3.2.2 Format matriks analisis rantai pasok

Sebelum menyusun matriks di atas, Pokja dapat menggambar peta rantai pasok industri sasaran, yang mengilustrasikan aliran (produk jadi, produk setengah jadi, bahan baku), sehingga diperoleh gambaran akurat dari rantai pasok industri. Contoh peta juga dapat dilihat pada Lampiran 3. Dianjurkan agar Pokja dapat mengorganisasikan pertemuan untuk melakukan analisis pendahuluan antar para anggotanya terlebih dahulu, kemudian hasil yang diperoleh didiskusikan dan diverikasi lebih lanjut melalui FGD dan wawancara langsung dengan para IKM dan para pemangku kepentingan kunci. Kelompok Kerja juga direkomendasikan untuk mengunjungi beberapa perwakilan IKM guna memperoleh informasi spesifik-individu, seperti segmen pasar, pembeli, penjualan, pemasok, pengadaan bahan baku, skala omset dan jumlah pegawai/pekerja, segmen pasar, idepengembangan produk/pasar, dsb. Informasi dari masing-masing IKM dapat membantu dalam memastikan validitas analisis, dan mengetahui dukungan yang diperlukan. 3.3

Penyusunan Rencana Aksi

3.3.1


Berdasarkan i) pemangku kepentingan utama dan ii) masalah/ hambatan dan kebutuhan yang diidentifikasi melalui analisa rantai pasok, Pokja harus merumuskan Rencana Aksi untuk pengembangan industri sasaran. Rencana Aksi harus dianggap sebagai dokumen perencanaan tunggal untuk setiap industri sasaran, yang mengindikasikan arah/ skenario pengembangan yang dituju bersama oleh semua pihak terkait termasuk Pokja, Ditjen IKM, industri sasaran dan pemangku kepentingan. 3.3.2

Dalam merumuskan Rencana Aksi, Pokja sebaiknya mengorganisasi rapat dan/ atau FGD dengan industri sasaran untuk memperoleh Rencana Aksi berdasarkan konsultasi dengan industri sasaran. Rapat Pokja dan FGD tersebut bisa diselenggarakan beberapa kali hingga Rencana Aksi diterima oleh kedua belah pihak yaitu Pokja dan industri sasaran. Perencanaan dan diskusi dapat dibantu oleh fasilitator. Bagian dibawah dapat menjadi panduan bagaimana Rencana Aksi yang layak diformulasikan. (1) Tujuan umum

Pemasaran -



Perencanaan Rencana Aksi untuk pengembangan industri lokal setidaknya harus mencakup konten berikut, baik untuk jangka pendek (2 tahun) maupun jangka menengah (5 tahun sesuai dengan standar periode perencanaan di Indonesia). Tabel 3.3.1 Standar konten Rencana Aksi untuk pengembangan industri lokal 1. Kondisi terkini industri lokal sasaran 2. Tujuan Umum yang akan dicapai (baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah) 3. IKM sasaran (di industri lokal) yang terlibat di Rencana Aksi 4. Kegiatan dukungan yang dibutuhkan (untuk IKM sasaran guna mencapai tujuan) 5. Aksi yang dilakukan oleh IKM sasaran.

Tujuan Rencana Aksi dapat didefinisikan secara Spesifik, Objektif (secara kuantitatif, jika memungkinkan), Dapat Diukur, Menantang namun cukup Realistis (khususnya untuk jangka pendek), sedangkan tujuan jangka menengah akan lebih luas dan berorientasi harapan. Sehingga, tujuan jangka pendek harus didefinisikan sebagai milestone untuk mencapai tujuan jangka menengah. Bagan 3.3.1 Contoh Tujuan Umum Rencana Aksi Di bawah ini merupakan contoh Tujuan Umum (tujuan jangka pendek dari industri sasaran SMIDeP); Industri fesyen ulos di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara

Untuk meningkatkan penjualan produk dengan aplikasi Ulos (kerajinan tangan/ aksesoris) di pasar wisatawan dan lokal, bekerja sama dengan perancang lokal untuk pengembangan desain dan dengan industri pariwisata untuk promosi.

Industri komponen kapal di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah

Untuk memampukan IKM komponen kapal memproduksi komponen kapal klas BKI dan sebagai pemasok pada industri galangan kapal.

Industri pengolaha kakao di Provinsi Sulawesi Tengah

Untuk memproduksi produk cokelat secara terus menerus dengan memanfaatkan olahan couverture dari biji cokelat lokal, dan menembus segmen pasar modern lokal.

Pokja sangat disarankan untuk menghindari penetapan tujuan yang tidak diutarakan secara spesifik dan tidak terukur secara obyektif. Tujuan yang kurang jelas diutarakan, seperti peningkatan daya saing, inovasi industri, peningkatan kualitas produk, atau perluasan pasar ke tingkat nasional, sering ditemukan pada dokumen perencanaan untuk pengembangan industri lokal. Pada kasus seperti itu, usulan kegiatan dukungan di rencana aksi memiliki konsistensi/ kontribusi yang lemah terhadap tujuan. Agar industri sasaran dapat mengungkapkan aspirasi/ kebutuhan pengembangan, Pokja harus mengatur rapat dan/ atau FGD dengan mengundang sejumlah IKM (atau perwakilan IKM dari setiap asosiasi/ koperasi) di industri. Fasilitator dapat membantu diskusi ini untuk memperoleh aspirasi/ kebutuhan dari IKM peserta. Fasilitator juga disarankan untuk mengunjungi dan mewawancarai IKM yang diundang secara individual sebelum rapat/ FGD dan memperoleh ide arah pengembangan sebelumnya, karena dalam rapat/ FGD itu sendiri tidak memungkinkan setiap peserta untuk mengutarakan pendapat akibat keterbatasan waktu. Pada beberapa kasus, rapat/ FGD mungkin terlalu resmi untuk IKM secara proaktif menyampaikan pendapat.

Pokja harus merumuskan Rencana Aksi untuk industri sasaran, dengan i) menentukan tujuan umum (dengan hasil yang diharapkan) yang ingin dicapai oleh industri sasaran, ii) mengidentifikasi IKM sasaran di industri untuk mengikuti Rencana Aksi, iii) mengusulkan kegiatan dukungan industri sasaran untuk mencapai Tujuan Umum, dan iv) mengindikasi aksi (atau inisiatif) yang dilakukan IKM sasaran.

Berdasarkan hasil pengamatan, IKM biasanya memilih untuk menjaga status-quo dibandingkan dengan melakukan tantangan baru yang diikuti dengan tindakan beresiko, contohnya, pengembangan produk baru, perluasan pasar, dsb. IKM cenderung memiliki sedikit ide mengenai arah pengembangan, kecuali IKM terekspos keluar, pesaing dan pasar (potensial). Pada kasus ini, Pokja dapat mengatur kunjungan belajar ke industri sejenis namun lebih maju, lembaga dukungan, atau ke pasar potensial, dalam rangka membuat IKM mengetahui teknologi terbaru dan tren pembeli/ konsumen. Dengan melakukan hal tersebut, IKM bisa memperoleh wawasan/ informasi yang bermanfaat untuk diskusi tujuan Rencana Aksi.

10

11


Bagan 3.3.2 Kunjungan pendahuluan ke pasar potensial/ lembaga dukungan teknis Pokja industri komponen kapal menghadapi kesulitan dalam mendata kegiatan dukungan yang dibutuhkan untuk mencapai Tujuan Umum Rencana Aksi: yaitu memampukan IKM memproduksi komponen kapal klas BKI ke industri galangan kapal, meskipun tujuan disetujui IKM sasaran. Pokja memutuskan untuk melakukan kunjungan belajar ke lembaga akreditasi sertifikasi komponen kapal, Badan Klasifikasi Indonesia (BKI) dan galangan kapal guna mengetahui prosedur dan pengaturan untuk sertifikasi serta peluang pasar beberapa jenis komponen selama perumusan Rencana Aksi. Sekitar 20 IKM dan anggota Pokja mengikuti kunjungan. Kunjungan belajar ini memungkinkan Pokja untuk memperoleh input yang dibutuhkan untuk mengembangkan Rencana Aksi dan juga membuat Memorandum bersama BKI untuk kesuksesan sertifikasi komponen sasaran. Kemudian, kunjungan belajar ini menyediakan peluang, dimana pemangku kepentingan dapat berbagi Rencana Aksi.


Berdasarkan pengalaman SMIDeP, jumlah keseluruhan IKM sasaran untuk setiap Rencana Aksi berkisar antara 20 sampai 30 IKM (atau produsen). Pokja disarankan untuk memulai fasilitasi dengan beberapa IKM yang mudah dihubungi. (3) Kegiatan dukungan Ketiga, Pokja harus mengusulkan dan mendata kegiatan-kegiatan dukungan yang dibutuhkan IKM sasaran untuk mencapai tujuan Rencana Aksi, juga agar pemerintah dapat mengintervensi stagnanasi siklus bisnis yang dihadapi oleh industri sasaran. Kegiatan dukungan harus diusulkan pada i) setiap aspek rantai pasok yang terdiri dari bahan baku, produksi/ pengolahan, dan pemasaran/ promosi, dan ii) setiap faktor dukungan bisnis seperti pengembangan sumber daya manusia (SDM), akses keuangan, pengembangan (atau perbaikan) kebijakan/ lembaga dan pengembangan infrastruktur. Berbagai dukungan yang memungkinkan ditulis di bawah ini.

Jika industri sasaran berada pada tahapan awal pengembangan bisnis (mis. proses start-up), tidaklah mudah bagi IKM untuk mendapat ide arah pengembangan, karena IKM cenderung memprioritaskan berjalannya bisnis dengan lancar atau memperoleh kemampuan/ input yang dibutuhkan dalam mengoperasikan bisnis berkelanjutan terlebih dahulu. Dalam kasus tersebut, Pokja bisa menyarankan tujuan pengembangan untuk menantang industri sasaran (khususnya untuk jangka pendek) dengan skenario pengembangan. (2) IKM sasaran Kedua, Pokja harus mengidentifikasi IKM sasaran dari industri sasaran yang menunjukkan keinginan untuk berbagi dan berpartisipasi dalam mencapai tujuan Rencana Aksi. Meskipun setiap IKM yang mau berkomitmen terhadap Rencana Aksi dapat diterima sebagai sasaran, Pokja juga harus menyeleksi IKM dengan mengamati tingkat keterlibatan dan kontribusi pada proses diagnosis dan perumusan Rencana Aksi. IKM sasaran pada Rencana Aksi dapat berupa kelompok IKM yang membentuk koperasi, asosiasi, atau kelompok usaha bersama (KUB), sepanjang kelompok tersebut dianggap bersemangat untuk mencapai tujuannya. Paling tidak satu atau beberapa IKM terkemuka (yang berpengaruh) dapat diidentifikasi di antara IKM/ kelompok yang memimpin dan mengkoordinasi lainnya dan menunjukkan aksi (atau inisiatif) untuk yang lainnya. Bagan 3.3.3 IKM sasaran dari setiap industri sasaran di SMIDeP Dibawah ini menjelaskan bagaimana IKM sasaran diidentifikasi dan difokuskan selama pelaksanaan Rencana Aksi di SMIDeP; Industri

Gambar 3.3.1 Cara dukungan yang memungkinkan

Setiap usulan dukungan harus mencantumkan setidaknya: judul, konten, tujuan, sasaran, lembaga yang bertanggung jawab, periode pelaksanaan, sumber anggaran. Kesimpulannya, usulan kegiatan dukungan harus tergabung dalam Rencana Aksi dan tersusun dalam bentuk matriks di bawah ini.

Rantai pasokan

Awalnya teridentifikasi 30 produsen dari beberapa kelompok penenun ulos oleh Disperindag, dan bertambah 10 penjahit lokal untuk menjamin keberadaan pengrajin terampil potensial. Kemudian, ke-20 produsen tersebut berkeinginan untuk membentuk kelompok usaha bersama guna menjalankan bisnis kerajinan tangan bersama.

Komponen kapal

Awalnya menargetkan 25 anggota IKM dari koperasi industri komponen kapal dan ditambah IKM yang berminat di luar koperasi. Akhirnya, 12 IKM aktif terlibat dalam Rencana Aksi.

Distribusi bahan

Pengolahan Kakao

Awalnya teridentifikasi seluruh 20 IKM yang berpartisipasi dalam program kewirausahaan sebelumnya. Kemudian, 12 diantaranya membentuk asosiasi untuk aksi bersama dan aktif terlibat dalam Rencana Aksi. Awalnya teridentifikasi seluruh 20 IKM yang aktif , namun hanya 5 IKM yang merespon Rencana Aksi dengan positif. Menargetkan 21 IKM yang berminat untuk terlibat dalam Rencana Aksi, kecuali untuk beberapa yang menunjukkan kurang tertarik. Kemudian, IKM-IKM tersebut membentuk asosiasi untuk aksi bersama. 40 IKM terpilih (dari 100 IKM di daerah sasaran) yang mewakili kelompok bisnis yang aktif (berdasarkan pengamatan lapangan oleh Disperindag). Akhirnya, sekitar 25 IKM aktif terlibat dalam Rencana Aksi.

Pemasaran

Mebel Rotan Pengolahan Aloevera Alas Kaki

Kegiatan

IKM sasaran

Fesyen ulos

12

Judul

Isi

Tujuan

Sasaran

Lembaga Penanggung Jawab

Periode

Bahan baku Produksi Faktor dukung -

SDM Akses keuangan Kelembagaan Peraturan Infrastruktur

Gambar 3.3.2 Format Matriks Usulan Kegiatan Dukungan

Pokja dapat menerjemahkan kebutuhan dan permintaan yang diamati selama rapat/ FGD dengan industri sasaran. Kemudian, Pokja harus mengatur rapat ini dengan mengundang para pemangku kepentingan utama (yang diidentifikasi dalam diagnosis industri) untuk mengusulkan kegiatan dukungan yang 13



dibutuhkan IKM sasaran dalam mencapai tujuan umum Rencana Aksi. Fasilitator dapat membantu diskusi Pokja selama proses pengusulan.

- Pendirian dan pengoperasian, atau perbaikan fungsi lembaga sentra (seperti koperasi, kelompok usaha bersama, atau unit dukung usaha lainnya)

Secara paralel, Pokja dapat mengumpulkan informasi mengenai kegiatan dukungan yang berkaitan dengan industri sasaran, yang telah dijadwalkan (atau dianggarkan untuk tahun anggaran kedepan) oleh para pemangku kepentingan. Jika konten dukungan yang dijadwalkan oleh pemangku kepentingan utama memiliki konsistensi dengan tujuan umum (dan/ atau kebutuhan IKM sasaran), hal ini bisa dimasukkan dalam Rencana Aksi.

Bagan 3.3.5 Aksi yang dilakukan industri sasaran (pengolahan kakao) IKM sasaran di industri pengolahan kakao aktif terlibat sejak tahap perencanaan Rencana Aksi dan mengadakan rapat secara periodik dengan Pokja dalam rangka berbagi kemajuan dan kebutuhan (atau permintaan) untuk Rencana Aksi. Pertama-tama, IKM setuju untuk membentuk asosisasi untuk bersama-sama mempromosikan produk cokelat mereka. Asosiasi tersebut menyarankan dan melakukan berbagai usaha promosi dengan biaya sendiri atau dengan mencari dana dari pihak ketiga. Usaha promosi ini termasuk kunjungan pasar ke pembeli/ pengguna potensial (supermarket, hotel, kafe, dsb), keikutsertaan dalam pameran, persiapan media PR, dsb. Kemudian, IKM mengusulkan pembangunan toko. Toko ini berhasil direalisasikan di bandara lokal, dan telah beroperasi secara terus menerus. Keikutsertaan secara aktif pada Rencana Aksi dipimpin oleh beberapa IKM terkemuka yang berkeinginan kuat untuk maju dalam industri.

Bagan 3.3.4 Paket dukungan yang disarankan untuk tantangan sertifikasi Kasus industri komponen kapal di SMIDeP menunjukkan, bahwa salah satu tantangan bagi industri pendukung lokal dalam memasuki pasar pemasok komponen asli adalah memastikan produksi terstandarisasi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pabrik dan untuk memperoleh sertifikat dari lembaga akreditasi yang terotorisasi. Dari pengalaman SMIDeP di industri komponen kapal, paket kegiatan dukungan berikut dapat menjadi rekomendasi bagi industri pendukung sejenis untuk melakukan sertifikasi; Sosialisasi standar

Diatur oleh lembaga akreditasi yang terotorisasi untuk mengenalkan standar, proses dan syarat sertifikasi.

Pelatihan/ lokakarya gambar teknis dan dokumentasi proses produksi (kualitas manual)

Diatur untuk IKM agar dapat mempersiapkan gambar teknis dan dokumen proses produksi untuk komponen berdasarkan standar yang harus disetujui oleh lembaga akreditasi sebelum pembuatan prototipe dan kegiatan pengujian.

Bimbingan teknis persiapan pembuatan prototipe/ spesimen material

Tenaga ahli yang dapat memberikan saran/ konsultasi langsung harus ditempatkan dalam periode waktu tertentu agar IKM dapat melakukan pembuatan prototipe secara terus menerus sesuai gambar/ standar.

Uji laboratorium untuk prototipe/ bahan material

Fasilitasi uji laboratorium prototipe/ bahan material sesuai permintaan oleh lembaga sertifikasi harus dipersiapkan dengan biaya yang terjangkau (atau gratis, jika mengantisipasi revisi prototipe).

Audit/ konsultasi oleh lembaga sertifikasi terotorisasi

Proses audit biasanya mencakup dokumen proses produksi (kualitas manual), dan hasil uji laboratorium pada produk prototipe (kinerja/ ukuran) dan bahan material (komposisi). Hal ini membutuhkan biaya untuk sertifikasi setiap produk.

Misi pemasaran untuk komponen bersertifikat

Mengorganisasi IKM dalam mendekati pengguna (pabrik) potensial komponen tersertifikasi sebagai peluang temu bisnis.

Amatlah penting untuk memastikan koordinasi antara Pokja dengan lembaga yang bertanggung jawab terhadap kegiatan dukungan. Fasilitator memiliki peran penting dalam memfasilitasi lembaga dukungan dalam melaksanakan tugas yang ditetapkan sesuai jadwal. Hal ini sangat disarankan untuk memastikan komitmen dari lembaga dukungan, dengan melibatkan lembaga tersebut dari tahap awal Rencana Aksi.

(4) Aksi oleh IKM sasaran Perlu dicatat bahwa penyediaan kegiatan dukungan saja tidak akan mendorong IKM mencapai tujuan umum di Rencana Aksi. Aksi oleh IKM sasaran sangat penting dalam mencapai tujuan. Pada saat perumusan Rencana Aksi, IKM sasaran disarankan untuk mempertimbangkan aksi (atau inisiatif) IKM sendiri yang membantu pencapaian tujuan, dan berkomitmen melakukan aksi tersebut. Aksi (atau inisiatif) yang dilakukan oleh IKM sasaran dapat mencakup berbagai macam konten, seperti berikut ini; - Pengadaan bahan baku berkualitas yang dibutuhkan untuk memperbaiki standar produk - Pengembangan produk baru atau diversifikasi produk (prototipe) - Perbaikan atau standarisasi produk yang sudah ada (prototipe) - Aplikasi dan usaha untuk sertifikasi produk dan praktek manufaktur/ manajemen - Partisipasi pada pameran perdagangan - Kunjungan promosi ke pembeli/ saluran penjualan - Persiapan alat dan media pemasaran/ promosi - Pembukaan dan toko operasional/ ruang pamer

14

Pokja harus memfasilitasi IKM sasaran untuk mengidentifikasi aksi (atau inisiatif) apa yang penting dalam mencapai tujuan umum dari Rencana Aksi, dan memasukkan aksi tersebut kedalam format matriks, seperti yang diindikasikan di bawah. Contoh Rencana Aksi untuk pengembangan industri lokal dapat dilihat di Lampiran 4.

Tujuan Umum (hasil yang diharapkan) IKM-IKM sasaran Rantai pasokan

Kegiatan Judul

Isi

Tujuan

Sasaran


Periode

Bahan baku Distribusi bahan Produksi Pemasaran Faktor dukungan -

SDM Akses keuangan Kelembagaan Peraturan Infrastruktur

Aksi oleh IKM Sasaran Gambar 3.3.3 Format Matriks Rencana Aksi

3.4

Pelaksanaan Rencana Aksi

3.4.1


Melanjutkan penyusunan Rencana Aksi (versi awal), Pokja harus memulai dan melanjutkan fasilitasi pelaksanaan Rencana Aksi dengan membantu masing-masing lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan usulan kegiatan dukungan, dan mendorong IKM sasaran untuk melakukan aksi (atau inisiatif) sendiri untuk mencapai tujuan umum, baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah.

15


3.4.2

Metode dan Output


ii)

(1) Pendekatan ke lembaga yang bertanggung jawab terhadap usulan dukungan Pokja perlu mengidentifikasi lembaga terkait yang dapat bertanggung jawab (lembaga dukungan yang bisa memberikan dukungan yang diusulkan) dan ketersediaan sumber dana/ anggaran pada masing-masing usulan kegiatan dukungan. Status usulan kegiatan dukungan bervariasi berdasarkan tingkat kesiapan, sebagai berikut; i)

Teridentifikasi lembaga yang bertanggung jawab dan terjaminnya anggaran yang dibutuhkan,

ii)

Teridentifikasi lembaga yang bertanggung jawab dan akan mengusulkan atau meminta anggaran yang dibutuhkan,

iii) Menentukan peran/ tanggung jawab lembaga terkait pada Surat Keputusan (SK) oleh kepala pemerintah daerah pada perumusan Pokja. Bagan 3.4.2 Fasilitasi usulan kegiatan dukungan oleh lembaga di luar Perindag Pokja industri pengolahan kakao dan industri fesyen ulos telah mengusulkan kegiatan dukungan yang membutuhkan kerja sama kuat dengan Dinas terkait (selain Dinas Perindag), seperti, pengembangan jaringan kelompok petani kakao untuk memastikan pasokan buah berkualitas, dan pengembangan desa ulos untuk memikat perhatian turis kepada ulos. Pengembangan jaringan dengan kelompok petani kakao diasumsikan sebagai tanggung jawab Dinas Perkebunan provinsi (salah satu anggota Pokja). Meskipun begitu, hal ini tidak dilaksanakan oleh Dinas tersebut yang tidak hadir pada rapat Pokja kecuali pada tahap awal. Pengembangan desa ulos pada Rencana Aksi belum dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten, meskipun asosiasi hotel lokal telah menekankan kebutuhan pengembangan atraksi wisata yang sejenis. Kasus seperti ini sering terjadi, dan sering terobservasi dalam SMIDeP. Salah satu cara yang paling mungkin bagi Pokja untuk memfasilitasi lembaga di luar perindustrian dan perdagangan adalah dengan keterlibatan ketua Pokja (Dinas Perindag), yang diharapkan dapat berkonsultasi langsung dengan kepala lembaga terkait dan meminta intervensi kepala pemerintah daerah.

iii) Tidak dapat mengidentifikasi lembaga yang bertanggung jawab, namun terjamin anggaran yang dibutuhkan, atau, iv) Tidak dapat mengidentifikasi lembaga yang bertanggung jawab, dan belum terjamin anggaran yang dibutuhkan. Menanggapi usulan dukungan i) dan ii), Pokja/ fasilitator harus mendekati lembaga dukungan yang teridentifikasi dalam rangka membantu lembaga tersebut merancang metode, tujuan, konten, sasaran, dan pemilihan waktu kegiatan dukungan tersebut sesuai dengan Rencana Aksi, dan/atau mempersiapkan pelaksanaan (atau mengusulkan anggaran yang dibutuhkan). Untuk dukungan dengan status iii), Pokja/ fasilitator harus mengidentifikasi dan mendekati lembaga kandidat terlebih dahulu, dan kemudian membantu dalam merancang dan mempersiapkan dukungan sesuai dengan Rencana Aksi.

(3) Mempertimbangkan keterkaitan antar kegiatan dukungan Dalam mengelola pelaksanaan Rencana Aksi dan mencapai Tujuan Umum secara terkontrol, Pokja harus mempertimbangkan beberapa hal berikut, misalnya, dalam interval dua tahun sekali;

Bagan 3.4.1 Contoh baik fasilitasi kerja sama ke lembaga dukungan

i)

Mana saja usulan kegiatan dukungan, yang dapat dimulai terlebih dahulu,

Pokja industri alas kaki mengusulkan serangkaian program dukungan pengembangan produk dalam Rencana Aksi untuk menjawab kebutuhan diversifikasi saluran penjualan/ segmen pasar yang disampaikan oleh industri sasaran, dan kemudian meminta kerja sama teknis dari Universitas Ciputra dan Aprisindo (Asosiasi Persepatuan Indonesia) sebagai pemangku kepentingan paling relevan di bidang ini. Pada awalnya, Pokja (Dinas Perindag dan Koperasi Kota) memiliki ketakutan untuk mengulangi dukungan pengembangan produk yang sebelumnya tidak memberikan hasil nyata, dan bertujuan untuk mengidentifikasi lembaga dukungan yang bisa membantu pengembangan produk/ dukungan promosi dengan cara berorientasi pada hasil. Pokja kemudian mempersiapkan konsep dan output yang diharapkan dari usulan program, dan mendekati Universitas Ciputra dan Aprisindo untuk meminta kerja sama dan umpan balik atas konsep program tersebut. Atas konsultasi sebelumnya, program dukungan yang diusulkan untuk pengembangan produk berhasil memberikan output yang nyata seperti permintaan transaksi dengan merek desainer fesyen terkenal dan pengembangan saluran penjualan/ segmen pasar baru.

ii)

Mana saja kegiatan dukungan, yang mengikuti,

Menanggapi status dukungan iv), Pokja/ fasilitator harus mengidentifikasi dan mendekati lembaga kandidat untuk meminta kolaborasi, dan kemudian membantu lembaga tersebut untuk memfasilitasi anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya. (2) Kerja sama dengan lembaga di luar perindustrian dan perdagangan Cukup menantang bagi Pokja (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, selaku pemimpin Pokja) untuk memperoleh kolaborasi dan kontribusi dari kementerian, Dinas dan lembaga di luar perindustrian dan perdagangan (terkait pertanian, perkebunan, perhutanan, pariwisata, dsb.). Seringkali beberapa kasus kegiatan dukungan penting yang membutuhkan kerja sama dengan pemangku kepentingan di luar perindustrian dan perdagangan tidak dapat diimplementasikan. Meskipun, telah dianggarkan atau dilaksanakan, penyelaraskan tujuan/ sasaran/ pemilihan waktu pelaksanaan dukungan tetap menjadi isu penting. Jika masalah ini tidak diatasi dapat menyebabkan terhambatnya pencapaian tujuan Rencana Aksi. Dalam memfasilitasi kerja sama dengan pemangku kepentingan di luar perindustrian dan perdagangan, Pokja disarankan untuk melakukan pengaturan sebagai berikut: i)

Mempersiapkan Memorandum of Understanding (MoU) antara Dinas Perindag (atau ketua Pokja) dengan lembaga terkait dalam rangka memastikan kerja sama selama pelaksanaan Rencana Aksi, atau,

Membuat ketua Pokja (Kepala Dinas Perindag) mendekati kepala lembaga yang terkait dalam rangka menjalin kerja sama dan/ atau pengaturan anggaran yang dibutuhkan,

16

iv) Jangka waktu dan urutan, yang bisa mengakomoasi pendekatan trial-&-error. Mengenai hal i) diatas, Pokja harus memulai dengan kegiatan dukungan berkepentingan dan tingkat urgensi yang relatif tinggi dalam hal kontribusi terhadap tujuan umum Rencana Aksi. Pokja bisa juga memprioritaskan fasilitasi kegiatan dukungan yang memiliki efek demonstratif kepada IKM sasaran dan pemangku kepentingan agar terlibat dalam Rencana Aksi secara berkelanjutan dan menghasilkan kasus sukses secepat mungkin dalam jangka pendek. Kemudian, Pokja harus mempertimbangkan kegiatan dukungan yang mengikuti sehingga output dari dukungan awal bisa terefleksi dengan baik dan/atau dimanfaatkan dalam dukungan selanjutnya. Hal ini penting untuk menghidari pengadaan dukungan secara ad-hoc tanpa mempertimbangkan hubungan antar dukungan. Pada akhirnya, Pokja dapat menerapkan pendekatan trial-&-error selama Rencana Aksi (terutama jika Rencana Aksi memberikan tantangan pengembangan produk atau pasar baru), dimana pengembangan produk (dalam bentuk prototipe) dan pengembangan pasar (dalam bentuk uji pasar) diulangi secara siklik (komentar pembeli/ pengguna menjadi dasar atas perbaikan produk/ prototipe lebih lanjut). Dalam hal ini, Pokja disarankan untuk menyediakan rangkaian peluang uji pasar seperti pameran, temu bisnis, kunjungan pasar ke pembeli, kegiatan PR lainnya secara berselang-seling. Bagan 3.4.3 Mengakomodasi pendekatan 'trial-&-error' pada Rencana Aksi Kedua Rencana Aksi untuk industri pengolahan kakao dan fesyen ulos menargetkan IKM/ produsen pada proses start-up, yang baru belajar keterampilan produksi. IKM tidak melakukan bisnis secara komersil dan tidak memiliki saluran penjualan. Biasanya hanya beberapa pameran yang dipersiapkan untuk bisnis pemula tersebut sebagai kesempatan promosi, dengan tidak terlalu memperhatikan pentingnya IKM/ produsen pemula untuk menerima umpan balik atas produknya dan untuk mengembangkan pembeli/ konsumen yang stabil. Oleh karena itu, Pokja untuk start-up bisnis ini mengatur kesempatan pemasaran/ promosi secara berselang-seling sehingga IKM/ produsen tersebut dapat menerima umpan balik atas produknya dan bertemu konsumen/ pembeli potensial kapan saja produk tersedia, bersamaan dengan memfasilitasi dukungan teknis untuk perbaikan produk. Pendekatan trial-&-error dianggap signifikan, sehingga IKM/ produsen termotivasi untuk memperbaiki produk dan mencari saluran penjualan dalam jangka waktu yang relatif pendek.

17


3.5

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi

Selama proses fasilitasi pelaksanaan Rencana Aksi, Pokja harus melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kemajuan dan pencapaian Rencana Aksi. 3.5.1

Dampak derivatif


Monitoring, evaluasi dan pelaporan Rencana Aksi merupakan tugas penting bagi Pokja. Cara Pokja melakukan monitoring dan evaluasi akan secara signifikan mempengaruhi hasil Rencana Aksi. Pokja akan melaksanakan i) monitoring kemajuan dan pencapaian Rencana Aksi secara periodik dan meninjau revisi Rencana Aksi, ii) evaluasi pencapaian pada akhir Rencana Aksi, dan iii) melaporkan hasil monitoring/ review dan evaluasi ke pihak terkait. Tugas monitoring/ review pada khususnya tidak hanya untuk memahami hasil Rencana Aksi, namun juga untuk meningkatkan konten Rencana Aksi. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa masalah dan kebutuhan industri sasaran dapat berubah sejalan dengan perkembangan Rencana Aksi. Tujuan lain bagi Pokja adalah untuk memenuhi akuntabilitas kepada pihak-pihak terkait mengenai kemajuan dan pencapaian Rencana Aksi. 3.5.2



Monitoring/ review termasuk i) pengumpulan informasi/ data yang dibutuhkan untuk monitoring, ii) review informasi/ data tersebut, dan iii) revisi Rencana Aksi berdasarkan hasil review, dan harus diulang secara periodik. Kemudian, evaluasi pencapaian harus dilakukan sampai akhir Rencana Aksi (dua kali untuk jangka pendek dan jangka menengah). Monitoring/ review dan evaluasi tersebut harus diikuti dengan pelaporan hasil.

- Kemajuan dan pencapaian keseluruhan pelaksanaan Rencana Aksi, - Masalah dan kebutuhan (atas dukungan) terbaru oleh IKM sasaran (jika ada), dan perubahan mendasar pada lingkungan usaha. - Faktor yang menghambat kemajuan pengadaan kegiatan dukungan, - Faktor yang menghambat kemajuan aksi (atau inisiatif) oleh IKM sasaran, - Kinerja fasilitator, - Peningkatan apapun yang diperlukan pada platform (seperti anggota Pokja). Rapat monitoring/ review harus diatur setidaknya setiap triwulan, dan bisa dilakukan ketika muncul topik khusus untuk diskusi. (2) Revisi Rencana Aksi Ketika Pokja mengenali kebutuhan revisi Rencana Aksi atau peningkatan platform sebagai hasil review, hal-hal berikut harus diperhatikan lebih khusus; Tabel 3.5.2 Hal-hal yang harus diperhatikan pada revisi Rencana Aksi

Monitoring/ review harus dimulai dua (2) sampai tiga (3) bulan setelah versi awal Rencana Aksi disusun. Awalnya, fasilitator bersama dengan anggota Pokja harus mengumpulkan dan menyusun informasi/ data penting untuk monitoring kemajuan dan pencapaian Rencana Aksi. Daftar dibawah menunjukkan infromasi/ data yang akan dikumpulkan untuk monitoring.

Revisi Rencana Aksi

- Kebutuhan merevisi (atau memperjelas) tujuan umum (jika masalah dan kebutuhan IKM sasaran yang terbaru berubah jauh dari awal) - Kebutuhan akan tambahan usulan kegiatan dukungan - Kebutuhan merevisi kegiatan dukungan (untuk yang telah diusulkan sebelumnya), - Kebutuhan mengubah dan/ atau menambah IKM sasaran, - Kebutuhan memperkenalkan hasil Rencana Aksi (mengingat perluasan kasus sukses IKM lain di industri yang sama).

Perbaikan platform

- Kebutuhan menambah dan/ atau mengganti anggota Pokja, - Kebutuhan menambah dan/ atau mengganti fasilitator, - Kebutuhan mengidentifikasi dan mendekati pemangku kepentingan (lembaga dukungan) tambahan untuk kerja sama/ kontribusi.

Tabel 3.5.1 Informasi/ data yang akan dikumpulkan untuk monitoring (disarankan) Informasi/ data

Cara Pengumpulan

Indikator kemajuan: untuk dimonitor pada setiap rapat. Kegiatan dukungan

-

Kegiatan dukungan lengkap dengan output dan tindak lanjut. Kegiatan dukungan yang akan difasilitasi. Kegiatan dukungan yang ditunda dengan alasan penundaan. Kemajuan dari kegiatan lain: pengembangan kelembagaan/ fasilitas dan perbaikan peraturan, yang diusulkan dalam Rencana Aksi.

- Setiap laporan kegiatan disiapkan oleh lembaga dukungan yang bertanggung jawab - Laporan oleh fasilitator

Aksi oleh IKM sasaran

- Aksi (inisiatif) yang telah/ sedang dilakukan dengan output. - Aksi (inisiatif) yang akan dilakukan.

- Laporan oleh fasilitator

IKM sasaran

- Jumlah IKM penerima kegiatan dukungan yang difasilitasi. - Jumlah IKM sasaran yang secara terus-menerus terlibat dalam Rencana Aksi. - IKM tambahan yang tertarik untuk terlibat dalam Rencana Aksi.

- Laporan oleh fasilitator

Lainnya

- Masalah, kebutuhan (atas dukungan) IKM sasaran (jika ada). - Perubahan mendasar pada lingkungan usaha.

- Laporan p oleh fasilitator

Pokja dapat merevisi Rencana Aksi secara fleksibel berdasarkan kebutuhan, namun wajib untuk merevisi Rencana Aksi setidaknya setiap tahun, dan harus melaporkan revisi tersebut kepada pihak terkait.

Indikator pencapaian: untuk dimonitor setiap dua kali setahun atau tahunan Tujuan umum

- Laporan oleh fasilitator - Kuisioner/ wawancara kepada IKM sasaran

Pokja kemudian harus mengatur rapat, mengundang IKM sasaran dengan tujuan i) berbagi dan konfirmasi informasi/ data untuk monitoring, dan ii) berdiskusi untuk review Rencana Aksi. Fasilitator harus melaporkan informasi/ data untuk monitoring kepada Pokja, dan memfasilitasi diskusi untuk review dalam hal-hal berikut;

(1) Monitoring/ review

Kategori

- Setiap dampak positif yang diamati pada keseluruhan industri, seperti pertumbuhan jumlah IKM, pekerja, penjualan, volume produksi. - Kinerja dan pemanfaatan lembaga, fasilitas dan peraturan yang dikembangkan atau diperbaiki.

- Tingkat pencapaian tujuan umum dari Rencana Aksi (indikator ditentukan berdasar konten tujuan umum). - Jumlah kasus sukses (IKM sasaran yang mencapai tujuan umum dari Rencana Aksi).

18

- Laporan oleh fasilitator - Kuesioner/ wawancara kepada IKM sasaran

19


Bagan 3.5.1 Monitoring/ review berdasarkan pengalaman SMIDeP Meskipun monitoring/ review dianggap penting, tugas ini tidak dilakukan secara periodik dan berorientasi pada tujuan. Kasus SMIDeP berikut ini menjelaskan mengapa monitoring/ review sangat signifikan; Kebutuhan utama bisa dialihkan sejalan dengan kemajuan Rencana Aksi: Kebutuhan yang dimiliki industri kakao lebih berat pada kestabilan pasokan bahan yang berkualitas pada perencanaan awal, namun kebutuhan utama secara bertahap beralih kepada dukungan pemasaran/ promosi produk. Pokja mengadakan rapat dengan IKM sasaran untuk melakukan review pencapaian sementara Rencana Aksi, dan kemudian memutuskan untuk merevisi Rencana Aksi yang lebih menekankan pada dukungan pemasaran/ PR. Pengalihan kebutuhan utama untuk dukungan juga terjadi pada Rencana Aksi untuk ulos fesyen dan komponen kapal. Industri mebel rotan menunjukkan fenomena yang berlawanan. Pokja pada awalnya berasumsi untuk lebih menekankan pada dukungan pemasaran/ promosi pada Rencana Aksi. Namun, saat dukungan pemasaran dijalankan, masalah teknis penting muncul dan harus ditangani. Oleh karena itu, Pokja memutuskan untuk merevisi Rencana Aksi, menekankan aspek produksi dengan fokus pada bimbingan proses produksi yang baik. Pengumpulan IKM bisa menjadi kesempatan untuk mengobservasi perubahan masalah/ kebutuhan: Selain rapat formal Pokja, peluang komunikasi informal dengan IKM sasaran sangat penting untuk mengobservasi perubahan situasi IKM sasaran dan situasi bisnis. Fasilitator untuk industri pengolahan kakao berkomunikasi erat dengan asosiasi IKM sasaran melalui kehadiran pada pertemuan reguler, dimana asosiasi menyusun peralihan masalah/ kebutuhan kepada fasilitator. Menanggapi hal itu, Pokja menambah dan menyesuaikan kegiatan dukungan. Peluang komunikasi seperti itu antara fasilitator dan IKM bisa sengaja dirancang dalam berbagai bentuk. Pokja untuk industri kakao merancang monitoring penjualan setiap bulan bagi IKM sasaran dalam Rencana Aksinya, yang menugaskan fasilitator secara rutin untuk mengunjungi dan mewawancarai IKM tersebut.

(3) Evaluasi Pokja harus mengevaluasi pencapaian keseluruhan Rencana Aksi pada akhir: misalkan dua kali pada setiap akhir jangka pendek (2 tahun) dan menengah (5 tahun). Evaluasi terakhir harus menganalisis tingkat pencapaian Tujuan Umum (dan jumlah kasus sukses IKM sasaran yang mencapai tujuan tersebut) dan dampak derivatif. Indikator pencapaian harus disetujui pada tahap awal. Meskipun begitu, Pokja masih bisa menambah atau merevisi indikator tersebut berdasarkan perubahan konten Rencana Aksi.


BAB IV 4.1

INFORMASI SUMBER DUKUNGAN Sumber Dukungan untuk Pengembangan Industri Lokal

Fasilitasi pengembangan industri lokal membutuhkan keterlibatan serta kerja sama dari lembaga dukungan terkait (lembaga pemerintah, akademi dan swasta yang menyediakan dukungan/ layanan kepada IKM) yang saling berkoordinasi satu sama lain, sehingga kontribusi/ input teknis yang dibutuhkan dari lembaga terkait dapat dimobilisasi secara efektif untuk menyediakan usulan kegiatan dukungan dalam Rencana Aksi. Fasilitasi ini juga memerlukan pemanfaatan fasilitasi/ skema dukungan IKM yang telah dipersiapkan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah, sehingga keterbatasan anggaran daerah dapat dilengkapi secara optimal untuk menjawab usulan kebutuhan dukungan pada Rencana Aksi. 4.2

Survei Profil Lembaga Dukungan

4.2.1


Pemerintah daerah sebaiknya memiliki informasi mengenai lembaga dukungan yang tersedia di daerah (termasuk cakupan layanan, prosedur untuk mengakses layanan, informasi kontak dan sektor keahlian lembaga dukungan) agar dapat mengidentifikasi dan memobilisasi kontribusi/ input dari lembaga tersebut untuk penyediaan usulan dukungan di Rencana Aksi. Dalam hal ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan tingkat provinsi, atas nama pemerintah kabupaten/ kota, disarankan untuk melakukan survei profil lembaga dukungan yang tersedia di provinsi tersebut dengan keahlian yang terkait dengan industri unggulan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan tingkat provinsi, melalui survei profil, sebaiknya mengidentifikasi lembaga dukungan utama yang tersedia di daerah dari lembaga publik (universitas, BUMN, dan lembaga pemerintah lainnya) dan lembaga swasta (asosiasi, yayasan, lembaga non-profit, dan lembaga swasta lainnya) berdasarkan kategori berikut;

Pokja harus mengatur rapat evaluasi dengan mengundang IKM sasaran dan pemangku kepentingan terkait dengan Rencana Aksi. Fasilitator bersama dengan anggota Pokja harus mengumpulkan informasi/ data yang dibutuhkan untuk evaluasi sehingga Pokja dapat menganalisa dan mengkonfirmasi tingkat pencapaian, dan membahas faktor yang mempengaruhi hasil tersebut.

1) Manajemen Bisnis dan akses keuangan

Rencana Aksi disarankan bisa direvisi secara keseluruhan berdasarkan evaluasi pada akhir jangka pendek, ketika Pokja mengenali kebutuhan untuk menyesuaikan Rencana Aksi jangka menengah pada kemajuan dan pencapaian yang dibuat dalam jangka pendek.

- Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

Bagan 3.5.2 Evaluasi menurut pengalaman SMIDeP Tanpa memahami apa yang telah dicapai oleh rencana aksi, tidak ada yang dapat memutuskan apakah rencana akan dilanjutkan, apakah bisa meningkatkan cakupan rencana, atau tingkat tantangan. Industri komponen kapal merupakan kasus baik yang menunjukkan pentingnya evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi jangka pendek, yang mengonfirmasi pencapaian tujuan umum (transaksi dengan industri galangan kapal untuk komponen yang telah disertifikasi), Pokja memutuskan untuk memperpanjang Rencana Aksi dengan menambah komponen sasaran yang akan disertifikasi untuk periode Rencana Aksi berikutnya.

(4) Pelaporan monitoring/ review dan evaluasi Pada setiap rapat monitoring/ review dan evaluasi terminal, Pokja melaporkan hasil dalam rangka memenuhi akuntabilitas kepada pihak terkait mengenai kemajuan dan pencapaian Rencana Aksi. Format standar laporan monitoring/ review dapat dilihat di Lampiran 5. Pada kasus monitoring/ review yang memerlukan revisi pada Rencana Aksi, Pokja harus melampirkan Rencana Aksi yang telah direvisi ke laporan monitoring.

2) Produksi dan Teknis, yang dikategorikan kedalam; - Sertifikasi/ Uji/ Riset termasuk perijinan - Proses/ Cara Produksi dan Manufaktur - Desain/ Kemasan 3) Pengembangan SDM 4) Pemasaran dan promosi Lembaga-lembaga yang tercakup dalam survei ini harus cukup aktif dan memiliki layanan spesifik/ sumber daya relevan untuk pengembangan IKM. 4.2.2


Survei profil lembaga dukungan di daerah harus mencakup informasi/ data berikut, dan harus dilaksanakan oleh Dinas Perindag provinsi melalui kombinasi distribusi kuisioner atau wawancara langsung kepada lembaga dukungan yang sudah diidentifikasi. Format dari survei profil ditunjukkan pada Lampiran 6, bersama dengan contoh hasil survei.

Pokja juga disarankan untuk membuat laporan periodik mengenai kemajuan/ pencapaian Rencana Aksi kepada kepala daerah (Gubernur, Bupati atau Walikota) guna memfasilitasi kerja sama antar lembaga dukungan terkait.

20

21


Tabel 4.2.2 Informasi/ data yang dimuat pada profil lembaga dukungan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

4.3

Nama Lembaga/ Instansi Alamat Nomor Telepon Kantor Nomor Faksimili Alamat Situs Web Alamat E-mail Status Lembaga Tahun Berdiri Nama Pimpinan Lembaga/ Penanggung jawab Profil Singkat Visi, Misi Lembaga Program/ Layanan yang ditawarkan Persyaratan dan Prosedur untuk Program/ Layanan Dukungan Sumber Pembiayaan untuk Program/ Layanan yang ditawarkan Biaya yang dikenakan untuk Pengguna Provinsi Kompetensi Teknis Sektor Industri dimana Lembaga tersebut terspesialisasi Kasus Sukses dari Lembaga Staf Terkemuka dari Lembaga (instruktur/ dosen untuk pelatihan, bimbingan dan jasa konsultasi)

Fasilitas Dukungan dan Skema Pembiayaan bagi Pemerintah Daerah

Dengan keterbatasan anggaran daerah (APBD) bagi pemerintah daerah, Pokja (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) sebaiknya secara aktif mengidentifikasi dan memanfaatkan fasilitas dukungan dan skema pembiayaan yang tersedia di pemerintah/ lembaga pusat dalam rangka merealisasikan kegiatan dukungan sebanyak mungkin dari Rencana Aksi. Dalam rangka membantu pengembangan industri lokal oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat mempersiapkan berbagai fasilitas dukungan dan skema pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Berikut ini adalah fasilitas dukungan utama dan skema pembiayaan yang tersedia di pemerintah pusat, pada khususnya Ditjen IKM Kementerian Perindustrian.


e. f. g. h. i. j.

Pengembangan produk, Bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup, Bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran, Akses pembiayaan, termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru, Penyediaan kawasan industri untuk IKM yang berpotensi mencemari lingkungan; dan atau, Pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan kemitraan dengan industri besar serta dengan sektor ekonomi lainya dengan prinsip saling menguntungkan.

Pokja (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) dapat mengakses dan memanfaatkan dukungan dengan 10 cara fasilitasi di atas dalam rangka mewujudkan (sebagian) usulan kegiatan dukungan dalam Rencana Aksi, dengan meminta kepada Ditjen IKM sesuai dengan proses penganggaran resmi. Ditjen IKM secara reguler melakukan Rapat Koordinasi, di mana proposal bantuan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan daerah akan disampaikan ke dan disaring oleh Ditjen IKM untuk penyusunan anggaran tahun berikutnya. Proposal bisa juga disampaikan melalui surat permintaan ke Ditjen IKM (sekretariat dan Direktorat sektoral). Ditjen IKM juga meluncurkan skema pembangunan/ revitalisasi infrastruktur industri (bantuan fisik dalam bentuk gedung, mesin/ peralatan) di industri sentra industri menggunakan DAK sejak tahun anggaran 2016. Pokja, melalui kepala Dinas Perindag dapat memanfaatkan skema ini untuk menjawab kebutuhan penguatan infrastruktur industri (sarana prasarana) terkait pada industri sentra. Selain itu, Ditjen IKM mempersiapkan skema Restrukturisasi Mesin/ Peralatan IKM dalam rangka mempercepat penggantian mesin/ peralatan tua IKM melalui penyediaan subsidi terhadap nilai modal kepada IKM yang menghadapi keterbatasan modal. Persyaratan, kriteria, dan tata cara pendaftaran serta jenis mesin/ peralatan yang dapat diikutsertakan pada skema ini dapat dilihat dari petunjuk teknis untuk skema tersebut. 4.3.2

Ditjen Terkait di Kementerian Perindustrian

Pokja (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) dapat juga melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Ditjen lain dalam rangka memfasilitasi Rencana Aksi. Usulan kegiatan dukungan sebaiknya disampaikan dari kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau bahkan lewat pimpinan daerah kepada Ditjen-Ditjen yang terkait dengan industri sasaran. Pokja juga dapat meminta kerja sama dengan industri berskala besar. Bagan 4.3.1 Fasilitasi kerja sama dengan Ditjen terkait dalam Rencana Aksi

4.3.1

Ditjen IKM di Kementerian Perindustrian

Ditjen IKM bertanggungjawab langsung terhadap pengembangan IKM/ industri lokal, melalui perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitasi dukungan untuk sektor IKM. Dalam RENSTRA Kementerian Perindustrian (2015-2019), Ditjen IKM merumuskan enam (6) program utama yakni; a. b. c. d. e. f.

Peningkatan kemampuan industri sentra (bantuan bersifat fisik untuk infrastruktur industri melalui skema Dana Alokasi Khusus), Pengembangan produk (bantuan bersifat non-fisik), Pembangunan wirausaha baru (untuk bisnis start-up), Penyediaan mesin dan peralatan IKM, Revitalisasi UPT, dan, Penyediaan informasi pasar, pendampingan promosi dan pameran.

Dalam rangka meneruskan program di atas, Ditjen IKM sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan dukungan dengan 10 cara fasilitasi; a. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi, b. Bantuan dan bimbingan teknis, c. Bantuan bahan baku dan bahan penolong, d. Bantuan mesin dan peralatan,

22

Pokja industri komponen kapal di Tegal meminta Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (Ditjen ILMATE) untuk memfasilitasi kunjungan kerja ke Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dan industri galangan kapal besar, dengan harapan Ditjen ILMATE dapat memulai bimbingan teknis dalam sertifikasi komponen perkapalan oleh BKI. Pokja industri pengolahan aloe juga meminta Ditjen Industri Agro (Ditjen IA) untuk memperkenalkan beberapa industri minuman skala menengah yang melakukan manejemen pabrik berdasarkan Good Manufacturing Practice (GMP), dalam rangka pembelajaran praktik nyata GMP bagi IKM lokal dan memastikan keberhasilan program pembinaan GMP di industri ini.

4.3.3

Kementerian Terkait (Perdagangan, Koperasi)

Pokja dapat memobilisasi dukungan fasilitas dan skema pembiayaan yang tersedia dari Kementerian terkait lainnya untuk pengembangan industri lokal termasuk Kementerian Perdagangan serta Kementerian Koperasi dan UMKM. Memobilisasi beragam sumber dukungan dari lembaga di luar perindustrian merupakan salah satu tantangan bagi Pokja. Terkait hal ini, Pokja disarankan untuk melibatkan bidang lain (misalkan, bidang perdagangan dan koperasi) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai anggota Pokja dan berbagi Rencana Aksi, untuk merealisasikan usulan kegitan dukungan terkait perdagangan, promosi, keuangan dan koperasi. (1) Kementerian Koperasi dan UMKM Pokja dapat mengusulkan dan memanfaatkan fasilitasi dan skema pembiayaan (berdasarkan RPJMN 2015-2019) yang tersedia di Kementerian Koperasi dan UMKM. Berikut ini adalah contoh fasilitas 23


PENUTUP ~ Hal-hal penting selama fasilitasi pengembangan industri lokal

dukungan yang tersedia di kementerian tersebut; a.

Fasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan dari UMKM dan koperasi,

b.

Fasilitasi akses pembiayaan UMKM dan koperasi melalui penguatan Lembaga Kredit Mikro (LKM), bantuan dana bergulir melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), serta kredit bagi UMKM,

c.

Fasilitasi pengembangan produk unggulan dari sumber daya lokal yang dihasilkan UMKM atau koperasi,

d.

Fasilitasi peningkatan akses pasar, melalui promosi untuk pasar dalam dan luar negeri,

e.

Layanan pemasaran oleh SMEsCO (trading house dan showroom bagi produk UMKM atau koperasi), and,

f.

Konsultasi bisnis dan pendampingan melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).

Selain itu, kementerian menyediakan skema pembiayaan melalui Dana Dekonsentrasi (Dekon) untuk menanggapi kebutuhan daerah terhadap koperasi/ pengembangan UKM dari pemerintah daerah. Pokja dapat memanfaatkan Dana Dekon untuk membiayai kegiatan dukungan seperti pendirian/ penguatan koperasi atau kelompok usaha bersama. (2) Kementerian Perdagangan Pokja dapat mengusulkan dan memanfaatkan fasilitasi dan skema pembiayaan (berdasarkan RPJMN 2015-2019) yang tersedia di Kementerian Perdagangan juga. Berikut ini adalah contoh fasilitasi yang tersedia di Kementerian ini; a.

Program peningkatan penggunaan barang produksi dalam negeri (P3DN),

b.

Fasilitasi ekspor melalui pengembangan produk (seperti layanan designer dispatch),

c.

Fasilitasi ekspor melalui pengembangan SDM (seperti pelatihan bagi eksportir dan eksportir potensir),

d.

Fasilitasi pengembangan pasar (pameran, misi dagang, temu bisnis, dsb.) dan penyediaan informasi pasar luar negeri,

e.

Layanan pengujian mutu barang, kalibrasi dan sertifikasi standar, dsb.

Kementerian Perdagangan juga menyediakan skema pembiayaan melalui Dana Dekon sebagai respon terhadap kebutuhan terkait dengan pengembangan dagang/ ekspor dari pemerintah daerah. Pokja dapat memanfaatkan Dana Dekon ini untuk membiayai kegiatan dukungan seperti pengembangan pasar dan fasilitasi perdagangan (baik internasional maupun regional) produk-produk industri lokal pada khususnya. 4.3.4


Seperti yang telah disampaikan, Petunjuk ini bertujuan untuk memperkenalkan pendekatan dan praktik yang disarankan untuk memfasilitasi pengembangan industri lokal berdasarkan pelajaran dan praktik baik yang dialami oleh SMIDeP. Petunjuk ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah, yaitu Dinas Perindag di tingkat kabupaten/ kota maupun provinsi, dan Ditjen IKM, sehingga pemerintah daerah bisa merencanakan, mengimplementasikan, memonitor dan mengevaluasi pengembangan industri sasaran dengan cara yang berorientasi pada tujuan. Berikut adalah rangkuman hal-hal penting dalam fasilitasi pengembangan industri lokal. - Diagnosis dan Rencana Aksi secara konsultatif: Petunjuk ini menekankan proses fasilitasi secara konsultatif dengan industri sasaran, khususnya pada tahap awal fasilitasi, seperti diagnosis industri dan perumusan Rencana Aksi. Tanpa memastikan masalah, hambatan dan kebutuhan aktual dari industri sasaran melalui konsultasi, serta merefleksikannya ke dalam Rencana Aksi, Pokja akan menghadapi kesulitan dalam memastikan keterlibatan dan kolaborasi proaktif industri sasaran dalam Rencana Aksi. - Penetapan tujuan secara jelas: Petunjuk ini juga menekankan pentingnya penetapan tujuan umum yang Spesifik, Terukur secara Obyektif, Menantang namun Realistis dalam Rencana Aksi, dengan mempertanyakan "Produk Apa (atau Mana Saja) yang akan dikembangkan atau ditingkatkan untuk Segmen Pasar/ Konsumen Mana, dan Bagaimana cara mencapainya". Tanpa tujuan terukur yang spesifik, Rencana Aksi akan berakhir sebagai rencana tanpa tujuan dengan hanya mendaftar kegiatan dukungan dan tidak akan memberikan hasil nyata terhadap pihak terkait. - Monitoring dan review secara terus-menerus: Petunjuk ini menyatakan bahwa monitoring dan review selama pelaksanaan Rencana Aksi merupakan tugas yang harus diutamakan Pokja, karena ini merupakan sarana untuk mengungkapkan dan berbagi hasil Rencana Aksi, kemudian memperbaiki Rencana Aksi, dan bahkan meningkatkan keterlibatan lebih lanjut dari industri sasaran dan pemangku kepentingan. Fasilitasi pengembangan industri lokal merupakan proses pembelajaran, dimana aksi akan memberikan pelajaran untuk aksi-aksi berikutnya. Karena itu, Pokja perlu menghindari kehilangan kesempatan pembelajaran yang berharga untuk mengembangkan Rencana Aksi, dengan melakukan monitoring dan review secara memadai. Petunjuk ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memampukan kawan-kawan pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan fasilitasi secara lebih baik sesuai dengan arah pengembangan industri lokal yang diharapkan.

Fasilitasi dan Skema Pembiayaan dari Non-pemerintah

Dukungan fasilitas dan sumber pembiayaan yang diberikan oleh lembaga non-pemerintah dapat juga dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan usulan kegiatan dukungan Rencana Aksi untuk melengkapi kekurangan anggaran dari pemerintah. Sumber pembiayaan, seperti Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan besar, program kemitraan (PKBL) dari badan usaha milik negara/ daerah dan lembaga swadaya masyarakat, dan dana hibah lain bisa masuk kategori ini. Ini adalah kesempatan baik untuk memanfaatkan dana CSR atau PKBL yang tersedia di masing-masing wilayah. Oleh karena itu, Pokja disarankan untuk mengidentifikasi dan mendekati para penyedia pembiayaan potensial dari masing-masing daerah sejak tahap awal fasilitasi, jika diperlukan.

24

25

Lampiran 1: Sample Surat Keputusan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Industri Komponen Kapal di Kabupaten Tegal, Pronvinsi Jawa Tengah

BUPATI TEGAL KEPUTUSAN BUPATI TEGAL NOMOR : 050/ / 2013 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DAERAH PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TEGAL BUPATI TEGAL, Menimbang

Mengingat

: Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing Industri lokal di Kabupaten Tegal, mendukung pencapaian Visi Misi Daerah serta untuk mendorong dan melancarkan pelaksanaan Program Percepatan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Tegal, perlu dilaksanakan Pembinaan dan Pendampingan Industri Kecil yang memiliki keunggulan di Kabupaten Tegal dengan membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Daerah Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Tegal dalam Keputusan Bupati Tegal ; : 1. Undang – undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Profinsi Djawa Tengah; 2. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3274 ); 3.Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang– undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 4. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang–undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 6. Undang – undangoNomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7425); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional; 9.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal; 10.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah; 11.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas – Dinas Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 17 Tahun 2009 tentang RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009 – 2014 14.Peraturan Daearah Kabupaten Tegal No. 2 Tahun 2009 tentang RPJP Kabupaten Tegal Tahun 2005 - 2015; Memperhatikan

Menetapkan KESATU

KEDUA

: 1. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 135/M-IND/PER/12/2011 tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten Tegal. MEMUTUSKAN :

: : Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Daerah Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Tegal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran. : Menugaskan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah sebagai berikut : a. Melakukan koordinasi, konsultasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi dan pihak terkait, pusat dan daerah serta tim proyek Japan International Cooperatioan Agency (JICA) dalam pelaksanaan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Tegal; b. Merumuskan kebijakan dan langkah - langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Tegal dengan mengatasi permasalahan hambatan dan kendala yang timbul; c. Memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh tim Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan Tim Proyek JICA dalam melakukan Pembinaan, Pendampingan Industri Kecil dan Menengah. d. Merumuskan dan melaksanakan pembinaan pada para pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah yang ditetapkan sebagai Kompetensi Industri Inti; e. Bersama pihak terkait dalam hal ini Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan tim Proyek JICA melakukan pembinaan, pendampingan serta memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Program

KETIGA

KEEMPAT

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Tegal;dan f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Tegal. : Membebankan biaya pelaksanaan tugas tim koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal selama 3 (tiga) tahun pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal. : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal

SLAWI

Plt. BUPATI TEGAL SEKRETARIS DAERAH,

HARON BAGAS PRAKOSA

Industri Pengolahan Aloe di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat

Lampiran I

: Keputusan Bupati Tegal

Nomor

:

Tanggal

:

Juni 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DAERAH PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TEGAL I.

Ketua

: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal

II. Sekretaris

: Kepala Bidang Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal

III. Wakil Sekretaris

: Kepala Seksi Industri Logam, Mesin dan Aneka Dinas Perindustrian dan Perdagangan

IV. Anggota

: 1. Drs. Mukti Sarjono, Msi 2. Abdullah An 3. Sutardi 4. Munadi, S.Sos 5. Saeful Bachri Arif, ST 6. Amin Toyib Mustofa, ST

Ditetapkan di pada tanggal

SLAWI

Plt. BUPATI TEGAL SEKRETARIS DAERAH,

HARON BAGAS PRAKOSA

Perbankan Komersial

Toko Kaca Tegal

IKM Memberlair di Pegirikan

Pemulung Rongsol Al dan Cu

Pengepul/ Pedagang Rongsok di Lemahduwurwr (aluminium dan kuningan)

Disperindag Prov. Jateng - Bidang Industri Logam - UPTD Logam (machining)

Disperindag Kab. Tegal - Bidang Industri-Seksi Logam - UPTD Lab (machining, ujian) - UPL (termasuk shindan-shi)

IKM Perkapalan Sidoarjo dan Pasuruan

IKM Komponen Kapal di Kebasen (Koperasi)

Kemenperin - Ditjen IUBTT-Dit Industri Maritim, - Ditjen IKM-Dit IKM Wilayah II

Universitas Diponegoro - Riset Pompa, Mesin, Teknik Kapal

Distenaker Kab. Tegal - Balai Latihan Kerja

Koperasi PIK Kebasen (pengeloaan IPAL)

Industri Pengecoran Ferro di Ceper, Rumah Pompa Setengah Jadi

IKM Pengecoran Ingot Aluminium di Pesarean

Lembaga pendukung Pelaku pasar

Industri pendukung/ terkait Pemasok input

Dok Koja Bahari di Jakarta

Dok Bahari Shipyard di Tegal

Industri inti

Asosiasi Pembuat Kapal (Industri Galangan) Indonesia

Biro Klasifikasi Indonesia (sertifikasi komponen kapal)

Industri Pompa Kapal dari Cina

Toko Perlengkapan Kapal di Surabaya

Toko Perlengkapan Kapal di Cirebon

Toko Perlengkapan Kapal di Tegal

Toko Perlengkapan Kapal di Jakarta

Lampiran : Contoh Peta Stakeholders Industri Komponen Kapal di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah

Kondisi selama ini

Isu/ kendala

Kebutuhan

凑 Variety of Pontianak-grown aloe plant is superior and its midrib overweighs other varieties’. 凑 Land conditions in Pontianak are conducive to aloe planting. 凑 Farmers are altering their land-usage to pineapple cultivation and commercial properties. 凑 Some IKMs own aloe-farm land with the contracted farmers. 凑 Land in Pontianak is predominantly peaty. 凑 No private water-processing company operates in Pontianak. 凑 Rainwater is used for the production.

凑 Supply of aloe plant is not sufficient. 凑 Price of aloe plant is fluctuated and often influenced by the companies procuring the large amount. 凑 Availability of clean water is limited.

凑 Sufficient supply of quality aloe plant 凑 Sufficient supply of clean water

Produksi

凑 Production process and quality is not standardized. 凑 Production site of some SMIs are not hygienic enough for food/ beverage production. 凑 Packaging companies are scarce in Pontianak. 凑 Aloe processing companies in Pontianak do not possess decent skills in package-designing.

凑凑凑凑

凑 Production process standardization and safety improvement through obtainment of the relevant certifications including GMP, MD, and PIRT 凑 Provision of packaging machines 凑 Easy access to the packaging facility 凑 Skill development in packaging-designing

Pemasaran

凑 Product quality does not meet market standards. 凑 Some IKMs have not obtained necessary certificates to prove safety of their products. 凑 Aloe product demand in Pontianak is relatively stable. 凑 Certain and long-term business relationship has not been established in the outside markets.

凑 Consumers’ confidence against the product quality and safety is not high enough. 凑 Sales channels to distribute the products outside Pontianak are still limited. 凑 Logistical cost of product distribution is high.

凑 Enhancement of consumers’ confidence against the product quality and safety 凑 Establishment of firm relationship with the distributors 凑 Expansion and diversification of the sales channels (especially outside Pontianak)

Faktor dukung 凑 SDM 凑 Akses keuangan 凑 Kelembagaan 凑 Peraturan 凑 Infrastruktur

凑 Structured training system is not existent. 凑 There is a special credit scheme from Bank of West Kalimantan. 凑 There is no local association or cooperative for the aloe-processing industry. 凑 There is no collaboration with the large companies. 凑 Aloe products are designated as a priority product by the local government.

凑 Collaboration and joint actions among SMIs are not existent. 凑 There is no learning opportunity from the large companies. 凑 Electric supply is unstable.

凑 Establishment and strengthening of the association/ cooperative 凑 Business mentoring from the large companies 凑 Regulatory support from the local government 凑 Stable electric supply

Product quality remains low and varied. The product safety is not reliable. Packaging cost is high. Packaging design is not attractive.

Lampiran : Contoh Analisis Lantai Pasokan Industri Pengolahan Aloe di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat

Rantai pasokan Bahan baku/ Distribusi bahan

Lampiran : Contoh Peta Lantai Pasokan Industri Pengolahan Aloe di Kota Pontianaka, Provinsi Kalimantan Barat

Kondisi selama ini

Isu/ kendala

Kebutuhan

凑Berbagai aloevera yang tumbuh di Pontianak adalah budidaya unggul dan pelepahnya lebih berat dibandingkan dengan varietas lain. 凑Kondisi tanah Pontianak cocok untuk penanaman aloevera. 凑Petani mengubah lahan penggunaan tanah untuk budidaya nanas dan properti komersial. 凑Beberapa IKM memiliki pertanian aloevera dengan petani kontrak. 凑Tanah di Pontianak didominasi dengan tanah bergambut. 凑Tidak ada perusahaan pengolahan air swasta yang beroperasi di Pontianak. 凑Air hujan digunakan dalam proses produksi.

凑Pasokan aloevera tidak mencukupi. 凑Harga aloevera berfluktuasi dan sering kali dipengaruhi oleh perusahaan yang membeli dalam jumlah besar. 凑Ketersediaan air bersih yang terbatas.

凑Pasokan aloevera berkualitas yang mencukupi. 凑Pasokan air bersih yang mencukupi.

Produksi

凑Proses dan kualitas produksi belum distandardisasi 凑Lokasi produksi beberapa IKM masih belum cukup higenis untuk produksi makanan/ minuman. 凑Perusahaan kemasan jarang ada di Pontianak. 凑Perusahaan pengolahan aloevera di Pontianak tidak memiliki keterampilan yang cukup dalam mendesain kemasan.

凑Kualitas produk rendah dan bervariasi. 凑Keamanan produk tidak terpercaya. 凑Biaya pengemasan tinggi. 凑Desain kemasan tidak menarik.

凑Standardisasi proses produksi dan peningkatan keamanan pangan melalui didapatkannya sertifikat yang relevan, seperti GMP, MD, dan PIRT. 凑Pengadaan mesin pengemasan. 凑Kemudahan akses pada fasilitas pengemasan. 凑Pengembangan kemampuan desain pengemasan.

Pemasaran

凑Kualitas produk tidak sesuai dengan standar pasar. 凑Beberapa IKM belum memiliki sertifikasi yang dibutuhkan untuk membuktikan keamanan produknya. 凑Permintaan produk aloevera di Pontianak relatif stabil. 凑Hubungan bisnis pasti dan jangka panjang yang belum ditetapkan di pasar luar.

凑Kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan keamanan produk tidak cukup kuat. 凑Saluran penjualan untuk mendistribusikan produk ke luar Pontianak masih terbatas. 凑Biaya logistik untuk distribusi produk tinggi.

凑Peningkatan kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan keamanan produk. 凑Pembentukan hubungan kuat dengan distributor. 凑Perluasan dan diversifikasi saluran penjualan (terutama yang diluar Pontianak)

Faktor dukung 凑SDM 凑Akses keuangan 凑Kelembagaan 凑Peraturan 凑Infrastruktur

凑Tidak adanya sistem pelatihan terstruktur. 凑Adanya skema peminjaman khusus dari Bank Kalbar. 凑Tidak ada asosiasi atau koperasi lokal untuk industri pengolahan aloevera. 凑Tidak ada kolaborasi dengan perusahaan besar. 凑Produk aloevera ditetapkan sebagai produk prioritas oleh pemerintah daerah.

凑Tidak adanya kolaborasi dan aksi bersama diantara IKM 凑Tidak ada kesempatan belajar dari perusahaan besar. 凑Pasokan listrik tidak stabil.

凑Pembentukan dan penguatan asosiasi/ koperasi. 凑Mentoring bisnis dari perusahaan besar. 凑Dukungan peraturan dari pemerintah daerah. 凑Pasokan listrik yang stabil.

Lampiran 3: Contoh Peta Rantai Pasokan Industri Pengolahan Aloe di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat

Rantai pasokan Bahan baku/ Distribusi bahan

Lampiran 3: Contoh Peta Rantai Pasokan Industri Pengolahan Aloe di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat

Disusun pada Juli Jangka Pendek

IKM Sasaran Periode

Jangka Panjang 30 IKM Komponen Kapal (Koperasi Mandiri Sejahtera) di Kabupaten Tegal Juli 2013 sampai dengan Oktober 2015 Kegiatan Dukungan

Aspek Judul

Versi Pertama

IKM-IKM komponen kapal mampu membuat komponen kapal BKI-class (10 produk komponen Kapal yang sertifikasi oleh BKI) dan menyuplainya ke industri/ pasar galangan kapal Indonesia.

Tujuan Utama

Isi

Tujuan

Sasaran Dukungan




Kegiatan Dukungan Bahan Baku

Penelitian bahan dasar scrap menjadi bahan standar

Penelitian pengembangan bahan baku scrap Pengembangan dan standardisasi bahan baku

IKM yang menggunakan bahan baku non ferro

Disperindag Tegal

Disperindag Tegal

Produksi/ Proses Produksi

Bimbingan teknis pada penerapan 3S

Perbaikan lingkungan kerja untuk Pencapaian sertifikasi peningkatan produktivitas IKM sesuai dengan BKI untuk bebelapa prinsipil 3S komponen kapal

12 IKM

Disperindag Tegal

Disperindag Tegal, JICA Oktober 2013 - April 2014

Pendampingan proses sertifikasi BKI untuk 10 komponen kapal

a. Pendampingan pada penyusunan dokumen sistem mutu (proses produksi komponen kapal)

30 IKM

Disperindag Propinsi

BKI, Ditjen IUBTT, Ditjen Maret - April 2014 IKM dan Disperindag Dilanjut pada 2015 Propinsi

b. Workshop dan penyusunan drawing komponen kapal untuk sertiifikasi BKI

30 IKM


Ditjen IUBTT

April 2014 Dilanjut pada 2015

c. Penyediaan bahan baku untuk pembuatan prototipe komponen kapal untuk seritikasi BKI



Ditjen IUBTT, JICA

Mei 2014 Dilanjut pada 2015

d. Bimbingan teknik selama pembuatan prototipe komponen kapal untuk sertifikasi BKI d. Pengujian kinerja dan materi komponent kapal untuk sertifikasi BKI



Ditjen IUBTT, BKI, JICA

Mei - September 2014 Dilanjut pada 2015


Disperindag Tegal, Dinperindag Provinsi

Dinperindag Prov, Ditjen Mei - Oktober 2014 IUBTT, BKI Dilanjut pada 2015


Disperindag Tegal

Disperindag Tegal

Oktober - Desember 2014

Koperasi Mandiri Sejahtera Koperasi Mandiri Sejahtera, Koperasi RRT

Disperindag Tegal

Ditjen PPI

2015

Disperindag Tegal

Dinperindag Provinsi, JICA

Okt. 2013


Disperindag Tegal

Disperindag Tegal

Setelah sertifikasi komponen sasaran


Ditjen IUBTT

Ditjen IUBTT

Selama dan setela usaha sertifikasi BKI

Peningkatan sarana produksi

Fasilitasi dapur pengecoran dan termocopel

Fasilitasi mesin produksi (mesin lathe 6m) Pemasaran/ Promosi

Peningkatan produksi dan perbaikan effisiensi produksi

Studi-banding ke BKI dan Studi-banding ke BKI dan 3 galangan kapal di Pengembangan akses galangan kapal Jakarta pasar, dan realisasi transaksi lansung Studi-banding dan temu Studi-banding dan temu bisnis ke galangan dengan industri bisnis ke galangan kapal kapal/ asosiasi galangan kapal galangan Pameran terkait dengan industri galangan/ maritime

Partisipasi dalam pameran-pameran terkait dengan industri galangan/ maritim dengan produk komponen yang (akan) tersertifikasi.

Kegiatan Dukungan



Penguatan fungsi IKM komponen logam, Ditjen IKM (Wilayah II) pengujian (materi) dari khususnya yang membuat UPTD tsb. komponen prototipe


September 2014 April - Juni 2015

Disperindag Tegal

Disperindag Tegal

Januari - Maret 2014



September/ Desember 2013, Dilanjut setiap tahun

Aspek Judul Faktor Dukungan Fasilitasi alat lab uji Kelembagaan material ke UPTD Labo.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Akses Keuangan

Isi Bantuan alat pengujian komposis materi produk (Al=Mg) ke UPTD Laboratorium

Juli - September 2014

Tujuan

Sasaran Dukungan


Fasilitasi akreditasi KAN ke UPTD Labo.

Bantuan teknis untuk asessmen akreditasi oleh Komite Akrdeitasi Nasional pada layanan pengujian dari UPTD Laboratorium

Pelatihan teknologi pengecoran (2 kali)

Pelatihan pada keterampilan pengecoran non-ferro

Pelatihan teknologi pengelasan

Pelatihan pada keterampilan pengelasan nonferro

20 IKM komponen logam

Ditjen IUBTT

Ditjen IUBTT

September 2013, Dilanjut setiap tahun

Pelatihan die&mould

Pelatihan pada keterampilan die & mould

IKM komponen logam

Disperindag Tegal

Disperindag Tegal

Temu bisnis tentang produk/ layanan keuangan KospinJasa

Pengenalan produk/ layanan keuangan KospinJasa, dan konsultasi langsung ttg. masalah keuangan

IKM komponen logam

Disperindag Tegal, KospinJasa

Disperindag Tegal, KospinJasa, JICA, Bank Indonesia Tegal

Oktober - Desember 2014 Dilanjut pada 2015 Desember 2013

Pelatihan manajemen keuangan

Pelatihan pembukuan dan manajemen kas (cash-flow) usaha

IKM komponen logam

Disperindag Tegal, Disperindag Tegal, YDBA-LPB, KospinJasa YDBA-LPB, JICA

-


Peningkatan pengrajin 20 IKM komponen logam muda yang terampil di bidang logam

Penguatan akses keuangan dan manajemen

Apr. 2014

Infrastruktur

Usaha Sendiri oleh IKM Sasaran Produksi/ Proses Produksi

Pembuatan prototipe komponen kapal untuk sertifikasi BKI

Penerapan 3S

Pemasaran/ Promosi

Pemasaran komponen tersetifikasi

Kelembagaan

Perkuatan kelembagaan sentra komponen kapal

a. Penyusunan dokumen sistem mutu/ drawing pada komponen kapal sasaran dari sertifikasi BKI

Pencapaian sertifikasi BKI untuk bebelapa komponen kapal

IKM-IKM yang membuat Maret - April 2014 komponen prototipe Dilanjut pada 2015

b. Pembuatan prototipe komponen kapal sasaran dari sertifikasi BKI, termasuk pengaturan bahan baku yang dibutuhkan

IKM-IKM yang membuat Mei - September 2014 komponen prototipe, Dilanjut pada 2015 Ditjen IUBTT, JICA

Perbaikan lingkungan kerja untuk peningkatan produktivitas IKM sesuai dengan prinsipil 3S Perkenalan lansung komponen tersetifikasi Realisasi transaksi kepada industri galangan (lewat telepon, lansung dengan kunjungan pembeli, dll.) industri galangan

IKM-IKM yang membuat Oktober 2013 - April komponen prototipe 2014

Perbaikan fungsi dan pengembangan aksi bersama dari koperasi industri komponen kapal yang ada di sentra

-

Perkuatan manajemen dan layanan lembaga koperasi dalam sentra

IKM-IKM yang membuat komponen prototipe, Koperasi

IKM-IKM yang membuat Selama dan setela komponen prototipe, usaha sertifikasi BKI Koperasi



2014 - 2015

Lampiran 4: Contoh Rencana Aksi Pengembangan Industri Lokal

RENCANA AKSI Industri (Sentra IKM) Komponen Perkapalan di Kabupaten Tegal

RENCANA AKSI Industri Pengolahan Kakao di Prov. Sulawesi Tengah Disusun pada Mei 2014 Tujuan Utama

Jangka Pendek

Versi ke-2

1. Pabrik pengolahan biji kakao Dinas Perindag Prov. Sulteng (Rumah Cokelat) dapat memproduksi cokelat batangan liquor & couverture (Cokelat Sulteng) secara kontinu, yang terbuat dari biji kakao fermentasi di perkebunan Prov. Sulteng, dan memasarkan ke pasar lokal (IKM cokelat, toko kue/ roti, hotel/ restoran/ kafe, supermarket) 2. IKM cokelat sasaran di Kota Palu (dan sekitarnya) dapat memproduksi dan memasarkan olahan cokelat secara kontinu, yang menggunakan cokelat batangan & liquor couverture (Cokelat Sulteng) dari Rumah Cokelat, ke pasar lokal (swalayan, supermarket, toko oleh-oleh, hotel, restoran/ kafe)

Jangka Panjang

IKM cokelat sasaran dapat meningkat produksi dan pemasaran olahan Cokelat Sulteng dan jumlah IKM yang menggunakan Cokelat Sulteng meningkat

Sasaran

1. Pabrik pengolahan biji kakao Dinas Perindag Prov. Sulteng (Rumah Cokelat)

Periode

Agustur 2013 sampai dengan Desember 2015

2. 12 IKM anggota APECC (Asosiasi Pengusaha Cokelat Celebes)

Kegiatan Dukungan Aspek Judul

Isi

Sasaran Dukungan

Tujuan

Lembaga Penanggung Jawab & Pendukung lain

2013

Kegiatan Dukungan

II

Bahan Baku

Bimbingan teknis/ dukungan mengenai budidaya/ fermentasi kepada petani kakao

Membina petani biji kakao mengenai teknis Tersedianya biji kakao fermentasi budidaya/ fermentasi atas kerjasama anggota secara kontinu yang berkualitas sesuai POKJA (dosen pertanian UNTAD, Dinas dengan standar Rumah Cokelat Perkebunan Prov.)

Petani biji kakao Disperindag Prov. Disperindag Prov. UNTAD sasaran Dinas Perkebunan Prov.

Promosi dan Pemasaran

Sosialisasi Cokelat Sulteng kepada pasar sasaran

Memperkenalkan Cokelat Sulteng dan pabrik pengolahan biji kakao

Meningkatnya pemahaman Cokelat Sulteng di pasar sasaran, khususnya IKM cokelat

Rumah Cokelat



Kunjungan promosi kepada calon Melaksanakan kunjungan promosi langsung pembeli di Kota Palu kepada swalayan, supermarket, toko oleholeh, hotel, restoran, kafe untuk mendapatkan informasi peluang penjualan dan mempromosi produk Cokelat Sulteng


APECC Rumah Cokelat

APECC Disperindag Prov. BI


Penyusunan media promosi produk Cokelat Sulteng

Membuat brosur/ katalog tentang Cokelat Sulteng/ produk olahan IKM untuk kunjungan promosi, pameran dll.

Terciptanya brosur/ katalog produk Cokelat Sulteng dan digunakan pada saat kunjungan promosi dan pameran

APECC Rumah Cokelat

JICA APECC Disperindag Prov.

JICA Disperindag Prov.

Membuat baliho Cokelat Sulteng di beberapa tempat strategis di Kota Palu

Meningkatnya minat masyarakat terhadap produk Cokelat Sulteng

Rumah Cokelat APECC

Disperindag Prov.

-

Promosi produk dan mendapatkan masukan konsumen melalui pameran/ even

Promosi melalui pameran di Kota Palu dan Jakarta 1. Hari Nusantara (Des) 2. Sulteng Ekspo (Apr) 3. Hari Kakao (Sep) 4. Palu Ekspo (Sep) 5. Pameran lokal lainnya

Meningkatnya minat masyarakat Rumah Cokelat terhadap produk Cokelat Sulteng, dan APECC juga mendapatkan masukan konsumen melalui kuesioner untuk pengembangan produk

Disperindag Prov. Dinas Perindagkop & UKM Kota JICA Ditjen IKM, Ditjen IA BI

Disperindag Prov. Dinas Perindagkop & UKM Kota Kementerian Perindustrian BI JICA

Bantuan peralatan dan fasilitas

Pengadaan motor sebagai sarana mobile promotion

Tersedianya media promosi

APECC

Disperindag Prov.

Disperindag Prov.

Fasilitasi outlet bandara dan Rumah Cokelat sebagai tempat pemasaran produk olahan Cokelat Sulteng

Tersedianya pusat pemasaran dan meningkatnya penjualan produk IKM

APECC Rumah Cokelat



Memperkenalan produk Cokelat Sulteng di Meningkatnya pemahaman generasi sekolah dan mengadakan Cacao Tour muda tentang Cokelat Sulteng (kunjungan siswa sekolah ke Rumah Cokelat/ IKM cokelat)

Rumah Cokelat APECC

APECC Disperindag Prov. Dinas Pendidikan Prov./ Kota


Demonstrasi (pengenalan) produk Cokelat Sulteng kepada generasi muda di Kota Palu

Kegiatan Dukungan Aspek Judul Produksi

Kelembagaan

Standarisasi cokelat batangan liquor & couverture di pabrik pengolahan biji kakao

Isi

Tujuan

Menentukan standar cokelat batangan liquor & Ditentukan standar produk di pabrik couverture di pabrik pengolahan biji kakao (cokelat batangan liquor & couverture)

Sasaran Dukungan Rumah Cokelat

Lembaga Penanggung Jawab & Pendukung lain

I

II

III

2015 IV

2014

Disperindag Prov. Disperindag Prov. Perusahaan mesin Kementerian Perindustrian UNTAD Ditjen IA

Rumah Cokelat

Disperindag Prov. Disperindag Prov. Perusahaan mesin Kementerian Kementerian Perindustrian Perindustrian

Pelatihan keterampilan pembuatan olahan cokelat dan pengetahuan usaha untuk IKM cokelat (termasuk teknik tempering)

Mengadakan pelatihan sesuai dengan kebutuhan IKM (pembuatan kue cokelat/ minuman cokelat, teknis tempering, GMP, AMT, CEFE dll)

Terlatihnya IKM mengolah cokelat batangan couverture, dan membuat beragam olahan cokelat moderan, dan meningkatnya pengetahuan terkait usaha IKM

APECC

Disperindag Prov. Ditjen IKM Ditjen IA Dinas Perindagkop & UKM Kota

Disperindag Prov. Dinas Perindagkop & UKM Kota Kementerian Perindustrian

Pembuatan merek Cokelat Sulteng

Menciptakan nama/ logo/ kemasan yang menarik untuk produk Cokelat Sulteng

Meningkatnya daya tarik Cokelat Sulteng melalui penciptaan kemasan berciri-khas Sulteng

APECC Rumah Cokelat

APECC Disperindag Prov.

JICA

Bantuan mesin Rumah Cokelat

Pengadaan mesin bubuk, lemak kakao

Mendiversifikasi produk Cokelat Sulteng Rumah Cokelat APECC

Disperindag Prov. Ditjen IA Ditjen IUBTT

Ditjen IA Ditjen IUBTT

Penguatan kelembagaan dukungan APECC

Pertemuan koordinasi antara POKJA dan APECC untuk distribusi informasi, kemajuan dan koordinasi kegiatan

Terjadi koordinasi, distribusi informasi dan feedback ke kegiatan melalui pertemuan rutin

APECC

Disperindag Prov. Dinas Perindagkop & UKM Kota JICA

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan IKM dalam pengolahan manajemen kelembagaan (koperasi)

Pengurus APECC

BI PINBUK JICA

BI PINBUK

Coaching Klinik tentang pencatatan keuangan IKM malakukan catatan keuangan APECC (produksi, penjualan dll)

APECC

BI Disperindag Prov. JICA

BI

Laporan Kegiatan perkembangan kegiatan dan koordinasi demi kelancaran kegiatan

POKJA


-

APECC Rumah Cokelat


-

Diversifikasi ragam produk olahan cokelat dan Meningkatnya daya tarik produk cokelat pengembangan kemasan moderan IKM dan saluran penjualan

APECC

APECC Disperindag Prov. Ditjen IKM, Ditjen IA JICA

Meningkatnya penggunaan Cokelat Sulteng di lingkup pemerintah (snak di rapat dll) maupun di pihak swasta Menyusun surat himbauan Gubernur demi (supermarket, hotel, restoran dll) meningkatkan penggunaan Cokelat Sulteng di Kota Palu

2014 IV

Usaha Sendiri oleh IKM Sasaran Produksi/ Proses Produksi

Pengembangan produk baru

Pemasaran/ Promosi

Promosi kunjungan

Melaksanakan kunjungan promosi langsung kepada swalayan, supermarket, toko oleholeh, hotel, restoran, kafe untuk mendapatkan informasi peluang penjualan dan mempromosi produk Cokelat Sulteng

-

APECC


Operasional outlet bandara

Melaksanakan manajemen usaha bersama di Terjalinnya saluran penjualan menetap, outlet bandara dan meningkatnya penjualan olahan cokelat

APECC

Disperindag Prov. JICA APECC


Pertemuan koordinasi internal APECC dan antara POKJA dan APECC untuk distribusi informasi, kemajuan dan koordinasi kegiatan

APECC

-

Kelembagaan


Terjadi koordinasi, distribusi informasi dan feedback ke kegiatan melalui pertemuan rutin

-

I

II

III

Jadwal Pelaksanaan 2013

Operator pabrik dilatih keterampilan untuk mengoperasi alat dan dapat menghasilkan produk sesuai dengan standar ditentukan

Audiensi antara POKJA dengan Gubernur

III


Pelatihan/ dukungan teknis untuk Mengadakan pelatihan/ dukungan teknis operator pabrik pengolahan operator mesin di pabrik (sesuai dengan kebutuhan)

Penguatan kelembagaan APECC Pelatihan untuk pengurus APECC mengenai aspek manajemen kelembagaan (koperasi)

Peraturan

Jadwal Pelaksanaan


Secara kontinu

2015

IV

Lampiran 5: Format Laporan Monitoring dan Review

2. Pencapaian Rencana Aksi (untuk dimonitor dua kali setahun) Kategori

Lembar Monitoring/ Review untuk Program Pengembangan Industri Lokal Nama industri sentra sasaran

:

Disusun oleh

:

Diakui oleh

:

Tanggal persiapan

:

No. versi dari monitoring

:

Tujuan keseluruhan

Indikator (Informasi/ data yang dilaporkan)

Keterangan

- Tingkat pencapaian dari Tujuan Umum Rencana Aksi

Tergantung pada isi tujuan keseluruhan, seperti, transaksi dengan segmen pasar/ pembeli, penerbitan sertifikasi, produk yang baru dikembangkan dan diversifikasi produk dengan penawaran transaksi, pertumbuhan pendapatan, bergantung pada isi tujuan.

- Jumlah kasus sukses

Seperti, IKM sasaran yang berhasil mencapai tujuan keseluruhan Rencana Aksi.

- Segala dampak positif yang diamati pada keseluruhan industri

Seperti pertumbuhan jumlah IKM, pekerja, penjualan, volume produksi, dsb.

A. Monitoring Rencana Aksi 1. Kemajuan Rencana Aksi (yang akan dimonitor pada setiap rapat Pokja) Kategori Usulan kegiatan dukungan di Rencana Aksi

Tindakan oleh IKM sasaran

IKM sasaran

Indikator (Informasi/ data yang akan dilaporkan)

Penjelasan

- Kegiatan dukungan yang telah dilaksanakan

Dijelaskan dengan garis besar, output dan tindak lanjut yang dibutuhkan.

- Kegiatan dukungan yang akan difasilitasi segera

Dijelaskan dengan garis besar dan output.

- Kegiatan dukungan dengan keterlabatan besar

Dijelaskan dengan alasan.

- Kemajuan dari pengembangan kelembagaan dan fasilitas, serta perbaikan peraturan (yang diusulkan dalam Rencana Aksi)

‘Pengembangan kelembagaan’ termasuk penguatan koperasi, pendirian unit usaha untuk bahan baku, dan pengembangan fasilitas termasuk revitalisasi UPT.

- Tindakan yang sudah dilakukan

Dijelaskan dengan garis besar, output, dan tindak lanjut yang dibutuhkan.

- Tindakan yang akan dilakukan

Dijelaskan dengan garsi besar dan output.

Dampak turunan

- Jumlah IKM yang menerima fasilitasi kegiatan dukungan

- Jumlah IKM yang terlibat secara terus menerus dalam Rencana Aksi

Dijelaskan dengan tingkat keaktifan.

- Kinerja dan pemanfaatan lembaga, fasilitas dan peraturan yang dikembangkan atau diperbaiki.

- IKM tambahan yang tertarik untuk terlibat dalam Rencana Aksi

Lainnya

- Masalah dan kebutuhan terbaru dari IKM sasaran

Dijelaskan, jika ada.

- Perubahan mendasar dalam lingkungan usaha

Dijelaskan, jika ada.

1

2

B. Review Rencana Aksi (untuk dimonitor pada setiap Rapat Pokja) Hal yang di review

Hasil review atau segala tindakan yang akan dilakukan

Kemajuan dan pencapaian keseluruhan pada pelaksanaan Rencana Aksi

Faktor-faktor penghambat kemajuan penyediaan kegiatan dukungan dan tindakan oleh IKM sasaran

Lampiran : Format Survei Profil untuk Lembaga Dukungan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nama Lembaga/ Instansi Alamat Nomer Telepon Kantor Nomer Facsimile Alamat Situs Web Alamat e-mail Status Lembaga/ Hukum Tahun Berdiri Nama Pimpinan/ Penanggung Jawab Profil Singkat

11

Visi, Misi

12

Program/ Layanan

13

Persyaratan/ Prosedur untuk Program/ Layanan

14 15

Sumber Pendanaan untuk Program/ Layanan Biaya yang Dikenakan kepada Pengguna

16 17

Provinsi (atau Lembaga Nasional) Bidang Lembaga

18

Sektor Industri Dimana Lembaga Tersebut Terspesialisasi

19

Sukses Story dari Lembaga Tersebut

20

Nama dan Kontak Staf yang Terkemuka dari Lembaga Tersebut untuk Instruktur, Ahli, Konsultan

Revisi Rencana Aksi

Perbaikan yang diperlukan dari platform

Terkait dengan struktur fasilitasi Rencana Aksi, termasuk perubahan anggota Pokja, fasilitator.

Lampiran: - Rencana Aksi untuk Pengembangan Industri XXXXXX di XXXXXX (versi XX) - Surat Keputusan tentang Pembentukan Pokja (dan Penempatan Fasilitator) (jika direvisi)

3

Contoh Profil Lembaga Dukungan (badan pemerintah) 1

Nama Lembaga/ Instansi

2 3 4 5 6

Alamat Nomer Telepon Kantor Nomer Facsimile Alamat Situs Web Alamat e-mail

7 8 9 10

Status lembaga/ hukum Tahun berdiri Nama Pimpinan/ Penanggung Jawab Profil Singkat

11

Visi, Misi Lembaga

12

Program/ Layanan

Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah (P3ED), Disperindag Jatim Jalan Kedungdoro 86 - 90, Surabaya 031-5343807 031-5345650 http://p3esurabaya.com [email protected] [email protected] Badan Pemerintah P3ED merupakan lembaga yang didirikan pada September 2002 atas kerjasama antara Kemendag dan JICA. P3ED mempunyai tanggung jawab besar untuk terus menerus meningkatkan pelayanan dan kinerja untuk meningkatkan profesionalise sumber daya manusia (SDM) di Bidang ekspor dan promosi yang berkontribusi dalam pengembangan ekspor Jatim. Visi: ‘Jawa Timur sebagai pusat industri dan perdagangan terkemuka, berdaya saing global dan berperan sebagai motor penggerak utama perekonomian dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat’. Misi: Untuk mewujudkan visi pembangunan sektor industri dan perdagangan di Provinsi Jawa Timur dan mengaplikasikan misi dari Provinsi Jawa Timur yaitu mewujudkan makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat. Pelatihan dan Seminar: Program pelatihan dengan durasi 1 s/d 10 hari menyajikan pengetahuan praktis dan ketrampilan yang diharapkan dapat membantu para pelaku dunia usaha untuk memperoleh gagasan baru ataupun masukan, sehingga dapat membuat perubahan-perubahan positif yang dapat menguntungkan perusahaan. Program ini berkaitan dengan Persaingan Internasional, seperti; - Bagaimana memulai ekspor - Prosedur ekspor - Export costing and pricing - Kontak dagang melalui internet - Pembayaran ekspor dengan L/C dan non-L/C - Strategi pemasaran ekspor - Negoisasi dan kontrak dagang - Manajemen ekspor-impor - Pelatihan perdagangan internasional Pameran melalui Showroom / Mini Display: Menampilkan komoditas atau produk potensial untuk pasar ekspor, dengan harapan dapat dilanjutkan melalui kontak dagang yang lebih proaktif dengan mendatangkan buyer potensial dari manca negara. Bagi para peserta juga akan mendapat kesempatan masuk dalam Virtual Exhibition yang memudahkan akses informasi secara internasional untuk mempromosikan

13

Persyaratan/ prosedur untuk program/ layanan

14

Sumber pendanaan untuk program/ layanan Biaya yang dikenakan kepada pengguna

15

16 17 18 19

20

Provinsi (atau Lembaga Nasional) Bidang lembaga Sektor Industri Dimana Lembaga Tersebut Terspesialisasi Sukses Story dari Lembaga Tersebut

Nama dan Kontak Staf yang Terkemuka dari Lembaga Tersebut untuk Instruktur, Ahli, Konsultan

produknya. Konsultasi Bisnis: Konsultasi bisnis dibidang rencana pengembangan produksi dan promosi ekspor, perluasan pasar bagi UKM yang diberikan oleh para ahli dibidangnya. Fasilitas yang Tersedia: - Gedung kantor modern berlantai dua di tengah kota yang strategis - Ruang auditorium lengkap berkapasitas +/- 100 peserta - Layanan informasi dan publikasi melalui mini resource center - Showroom permanen display - Ruang konsultasi bisnis dan memfasilitasi kontak dagang - Ruang kelas pelatihan lengkap dengan AC dan audio visual dengan kapasitas 15 dan 30 orang - Jaringan komputer mutakhir terpadu dengan ruang kelas komputer khusus lengkap dengan 20 PC yang dapat langsung mengakses internet - Tenaga pengajar yang handal dengan topiktopik bahasan berkualitas Persyaratan Peserta: - Memiliki usaha dan legalitas usaha - Memiliki produk sendiri Prosedur pelayanan: - Pendaftaran, mengisi formulir dan memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan, - Seleksi administrasi. Peserta pameran dipilih dari alumni UP3S yang telah mengikuti pelatihan prosedur eksport, disesuaikan antara produk IKM dan tema pameran yang difasilitasi oleh Disperindag Jatim. APBN, APBD, Biaya dari pengguna Peserta dari Dinas Perindag Kota/ Kab di wilayah Prov. Jatim tidak dikenakan biaya. Peserta mandiri dari IKM Potensial dikenakan biaya diklat sebesar Rp. 500.000 selama 3 hari. Jawa Timur Bidang pemasaran Umum Mendampingi dan melatih pemilik PT. Promosia Asia Dagang Surabaya yang memproduksi handicraft mulai tahun 2003. Saat ini perusahaan tersebut sudah dapat melakukan kegiatan ekspor ke mancanegara. Ibu Ir. Soekarsih Ibu Dra.Masita Rahman Bp. Joni Sumedyo

Contoh Profil Lembaga Dukungan (lembaga swasta) 1 2

Nama Lembaga/ Instansi Alamat

3 4 5 6

Nomer Telepon Kantor Nomer Facsimile Alamat Situs Web Alamat e-mail

7 8 9 10

Status Lembaga/ Hukum Tahun Berdiri Nama Pimpinan/ Penanggung Jawab Profil Singkat

11

Visi, Misi

12

Program/ Layanan

13

Persyaratan/ Prosedur untuk Program/ Layanan

Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Gedung ICMI Center Lt. 4, Jl. Warung Jati Timut No. 1 Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan 12740 021-29407140 ext.131 021-29407150 Http://www.pinbukindonesia.com/ [email protected]/ [email protected] Yayasan Maret 1995 Abdul Jabir Uksim Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) didirikan pada Maret 1995 di Jakarta oleh Ketua Umum ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim seIndonesia) Prof. DR. B.J. Habibie, Ketua Umum MUI (Majelis Ulama Indonesia) alm. K.H. Hasan Basri dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia (BMI) Zainul Bahar Noor, SE. Dalam kiprahnya, PINBUK banyak membantu penyaluran modal kepada masyarakat melalui BMT. Selain itu, PINBUK juga mendampingi IKM dalam capacity building, untuk pengembangan bisnisnya. Sebagai lembaga fasilitator dan inkubator BMT dan KUBE, PINBUK memiliki misi; - Menumbuhkuatkan sumber daya insani dan sumber daya ekonomi mikro dan kecil melalui BMT dan KUBE serta lembaga-lembaga pendukung pengembangannya berdasarkan prinsip syariah. - Mewujudkan penguasaan dan pengelolaan sumber daya yang adil, merata dan berkelanjutan sehingga ummat mampu mengejawantahkan fungsinya sebagai rahmatan lil alamin. - Membangun lembaga yang mampu sebagai wahana berkarya dan beribadah bagi kaderkadernya sebagai insan kamil. Menetaskan dan mengembangkan BMT sebagai lembaga keuangan masyarakat. Pelatihan, Konsultansi, Pendampingan, Kemitraan dan layanan networking bagi UMKM Syarat-syarat kelompok IKM mendirikan BMT; - Kelompok minimum 20 orang IKM, - Mengajukan permohonan kepada PINBUK wilayah, - PINBUK wilayah melakukan pelatihan kepada calon BMT, - Calon BMT menyediakan modal awal dan akan ditambahkan modal penyertaan oleh PINBUK, contoh, modal awal BMT 30 juta dan diberikan modal penyertaan sebesar 100 juta. Syarat-syarat IKM menjadi anggota BMT; - Mengisi formulir permohonan pembiayaan, - Menyerahkan fotocopy KTP dan KK, - Menyerahkan laporan keuangan (Bagi Badan Usaha), - Menyerahkan fotocopy Surat Ijin Usaha

14

Sumber Pendanaan untuk Program/ Layanan

15

Biaya yang Dikenakan kepada Pengguna

16 17 18

Provinsi (atau Lembaga Nasional) Bidang Lembaga Sektor Industri Dimana Lembaga Tersebut Terspesialisasi Sukses Story dari Lembaga Tersebut Nama dan Kontak Staf yang Terkemuka dari Lembaga Tersebut untuk Instruktur, Ahli, Konsultan

19 20

(Keterangan Pengurus Wilayah) - Mempunyai Rekening Simpanan di BMT PINBUK tidak menarik biaya layanan kepada IKM. Untuk keperluan operasional BMT sendiri berasal dari dana swadaya kelompok, yang berasal dari iuran wajib dan iuran pokok. Sumber pembiayaan terhadap pelayanan yang diberikan kepada BMT dan IKM berasal dari program-program yang sedang berjalan, seperti dari INKOPSA, dana program Kementerian Sosial, Iuran Kesejahteraan Sosial (IKS) dan swadaya masyarakat (modal dan tabungan). - Bila ada program atau pelatihan yang didanai instansi lain, UMKM tidak dipungut biaya - Bila program pelatihan swadana, biaya yang ditanggung IKM besarnya dinegoisasikan sesuai dengan jumlah peserta, jenis pelatihan dan lama pelatihannya Nasional Bidang manajemen/ akses keuangan Umum

Irfan Sismiyanto Kurniawan

Ń

%XNX3DQGXDQ 3HQJHQDODQ.6 8QWXN,QGXVWUL0DQXIDNWXU6NDOD.HFLO

2NWREHU

3UR\HN-,&$3HQJHPEDQJDQ,.0PHODOXL 3HQLQJNDWDQ3HQ\HGLDDQ/D\DQDQGL,QGRQHVLD

'LUHNWRUDW-HQGHUDO,QGXVWUL.HFLOGDQ0HQHQJDK

.HPHQWHULDQ3HULQGXVWULDQ

BukuPanduanPengenalan3K/3S

35$.$7$ .6 .HWHUDWXUDQ >Ŷƈƌƕƌ@ .HUDSLKDQ >ŶƈƌƗƒƑ@ .HEHUVLKDQ >ŶƈƌƖƒ@ DGDODK SHUVLDSDQPHQGDVDUPHODOXLSHUEDLNDQOLQJNXQJDQNHUMD.6DGDODKXSD\D\DQJ KDUXVGLODNXNDQXQWXNPHQFDSDLSHUEDLNDQNXDOLWDVSURGXNSHQLQJNDWDQSURGXNVL GLVDPSLQJXQWXNPHQFDSDLHIHNWLILWDVGDQVWDQGDULVDVLNHUMD 'L,QGRQHVLDWHODKEDQ\DNGLVHOHQJJDUDNDQNHJLDWDQSHQJHQDODQ.6 .6 .HOHVWDULDQ >ŶƈƌƎƈƗƖƘ@ GDQ .HGLVSOLQDQ >ŶƋƌƗƖƘƎƈ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


%8.83$1'8$13(1*(1$/$1.6 'L,QGXVWUL0DQXIDNWXU6NDOD.HFLO ŧƄƉƗƄƕŃŬƖƌ 3(1*$17$5 35$.$7$ $3$,78.6" 7HUGLULGDULDSDNDK.6" 8QWXNDSD.6" /DQJNDKDSD\DQJPHQJLNXWL.6" $SDVDMD\DQJKDUXVGLSHUVLDSNDQXQWXNSHQJHQDODQ.6" /$1*.$+3(1,1*.$7$1/$<287:25.6+23 /$1*.$+.(7(5$785$1Ŷƈƌƕƌ /$1*.$+.(5$3,+$1ŃŶƈƌƗƒƑ /$1*.$+.(%(56,+$1ŃŶƈƌƖƒ /$1*.$+021,725,1* ŦƋƈƆƎŃƏƌƖƗ.6XQWXNPRQLWRULQJEHUNDOD 3HQFDWDWDQGDQDQDOLVDNLQHUMDSURGXNVL /DPSLUDQ&RQWRKWDJODEHOLGHQWLILNDVL /DPSLUDQ&RQWRK/HPEDUFDWDWDQSURGXNVL /DPSLUDQ&RQWRKSRVWHUVORJDQ6



$3$,78.6"

PHOHWDNNDQEDUDQJGLWHPSDW\DQJWHODKGLWHQWXNDQVHUWDPHQMDJD GDODPNHDGDDDQGDSDWFHSDWGLJXQDNDQROHKVLDSDVDMDPDNDDNDQ

7HUGLULGDULDSDNDK.6"

GDSDWPHQJKLODQJNDQNHVLDVLDDQ

.6 DGDODK VORJDQ \DQJ GLDPELO GDUL KXUXI EHVDU .HWHUDWXUDQ Ŷƈƌƕƌ .HUDSLKDQŶƈƌƗƒƑ .HEHUVLKDQŶƈƌƖƒ Ń6ORJDQVORJDQLQLKDUXVGLODNVDQDNDQGL WHPSDWNHUMDVHEDJDLXSD\DXQWXNSHUEDLNDQOLQJNXQJDQNHUMD

0HQLQJNDWNDQ

-LND WHPSDW NHUMD GLEHUVLKNDQ PDND DNDQ WXPEXK SHUDVDDQ XQWXN

PRWLYDVLGDQFLWUD

VHODOXEHUNDWDn0DULODKNLWDMDJDWHPSDWNHUMD\DQJEHUVLK|VHKLQJJD

SHUXVDKDDQ

PHPEXDW RUDQJ VHODOX RSWLPLV WHUKDGDS SHNHUMDDQQ\D 6HODLQ LWX DNDQ PXQFXO UHSXWDVL GDUL SHODQJJDQ \DQJ VHFDUD DODPL PHQ\HEDU

0DVLQJPDVLQJGHILQLVL.6WHUVHEXWDGDODKVHEDJDLEHULNXW

GHQJDQPHQJDWDNDQn3DEULNLWXVHODOXEHUVLK|

.HWHUDWXUDQ 0HPLODKPLODK EDUDQJ \DQJ SHUOX GDQ WLGDN SHUOX %DUDQJ \DQJ WLGDN GLSHUOXNDQKDUXVGLEXDQJ .HUDSLKDQ %HUXVDKD PHOHWDNNDQ EDUDQJ \DQJ GLSHUOXNDQ GL WHPSDW \DQJ WHODK GLWHQWXNDQVXSD\DPXGDKGLJXQDNDQROHKVLDSDVDMDGDQKDUXVVHODOXGDODP NRQGLVLVLDSGLJXQDNDQ .HEHUVLKDQ 6HODOXPHQFLSWDNDQNRQGLVL\DQJEHUVLKGHQJDQFDUDPHPEHUVLKNDQWHPSDW NHUMDGDQEDUDQJEDUDQJGLVHNLWDUGLULVHQGLULVXSD\DGDODPNRQGLVLWLGDN DGDVDPSDK GDQWLGDNDGDNRWRUDQ

/DQJNDKDSD\DQJPHQJLNXWL.6" 6HEDJDL DOXU GDODP SHQJHQDODQ .6 LQL WHUGLUL GDUL ODQJNDK PXODL GDUL n3HQLQJNDWDQ/D\RXW3HQJDWXUDQWDWDOHWDN |VDPSDLn0RQLWRULQJ|VHVXDLGHQJDQ JDPEDUEHULNXWLQL

0HQJLNXWLDOXUSURVHVSURGXNVLPHQJDWXUOHWDNSHUOHQJNDSDQGDQPHVLQ

3HQLQJNDWDQ ůƄƜƒƘƗŃ

&DWDWDQ
ORQJJDUPDNDDNDQPHQJXUDQJLSHUVLPSDQJDQEDUDQJGDQRUDQJ

0HPLODKPLODK EDUDQJ \DQJ SHUOX GDQ WLGDN SHUOX %DUDQJ \DQJ WLGDN

8QWXNDSD.6"

GLSHUOXNDQ GLEXDQJ 'L WHPSDW NHUMD WLGDN EROHK PHOHWDNNDQ EDUDQJ

.HWHUDWXUDQ

7XMXDQ .6 DGDODK PHQJXUDQJL NHWLGDNWHUDWXUDQ FDUD GDQ ZDNWX NHUMD ,QL PHQMDGLSHQ\HEDEXPXPNHOHELKDQVWRNDWDXEDUDQJUXVDNƖƆƕƄƓ PHQLQJNDWNDQ

VHODLQ EDUDQJ \DQJ GLSHUOXNDQ -DJD MDUDN \DQJ FXNXS DQWDUD EDUDQJ \DQJ GLSHUOXNDQ GL WHPSDW NHUMD GDQ SHQ\LPSDQDQ EDUDQJ \DQJ GLSHUOXNDQ

VWDQGDUGLVDVL NHUMD VHUWD PHOHWDNNDQ GDVDU EDJL SHUEDLNDQ NXDOLWDV SURGXN GDQ

%HUXVDKDODKVHODOXPHQ\LPSDQEDUDQJGLWHPSDW\DQJWHODKGLWHQWXNDQ

SHQLQJNDWDQSURGXNVL

VXSD\DVLDSDSXQGDSDWGHQJDQPXGDKPHPDNDLQ\D/DNXNDQXSD\DFDUD

.HUDSLKDQ

+DVLO\DQJVHFDUDODQJVXQJDWDXWLGDNVHFDUDODQJVXQJDGDODKVHSHUWLEHULNXWLQL 0HQLQJNDWNDQ

%DUDQJWLGDNSHUOX\DQJGLOHWDNNDQGLWHPSDW\DQJWLGDNWHUDWXUDNDQ

HILVLHQVLNHUMD

PHQJJDQJJX SURVHV NHUMD VHKLQJJD DNDQ PHQXUXQNDQ HILVLHQVL

EDUDQJ

%HUVLKNDQWHPSDWNHUMDGDQEDUDQJEDUDQJGLVHNLWDUGLULDQGD6HODLQLWX

'HQJDQSHQHNDQDQ.6GDSDWPHQFLSWDNDQDOXUNHUMD\DQJOHELK

.HEHUVLKDQ

EDUDQJ \DQJ DGD GL GDODP SDEULN 0XGDK GLSDNDL GDQ PXGDK 'HQJDQ SHPEDJLDQ \DQJ MHODV DQWDUD EDUDQJ \DQJ SHUOX GDQ WLGDN

SHUSXWDUDQVWRN

SHUOX PHQJKLODQJNDQ NHOHELKDQ VWRFN GDQ PHQJKLODQJNDQ WHPSDW

EDUDQJ

PHOHWDNNDQEDUDQJ\DQJWLGDNGLSHUOXNDQPDNDDNDQPHPXQFXONDQ SHUPDVDODKDQ \DQJ WLGDN WHUOLKDW VHODPD LQL 'HQJDQ EHUXVDKD

ODNXNDQMXJDSHUDZDWDQGDQSHPHULNVDDQEHUNDODWHUKDGDSPHVLQ MLJ SHUDODWDQGDQODLQODLQ

/DNXNDQSHPHULNVDDQGDQPRQLWRULQJNRQGLVLSHQJHQDODQ.6GHQJDQ

GLNHPEDOLNDQVHKLQJJDGDSDWPHQJKHPDWZDNWX 0HQLQJNDWNDQ

PHOHWDNNDQGDQWHPSDWPHOHWDNNDQEDUDQJPHQJLNXWLXUXWDQNHUMDGDQ DOXU SURVHV SURGXNVL NHWLND DQGD PHQHQWXNDQ WHPSDW PHOHWDNNDQ

HILVLHQ 'DQ MXJD GDSDW VHJHUD PHQJHWDKXL GHQJDQ VHNDOL OLKDW

GLWHPSDWNHUMDVHUWDPHQMDJDJDULVMDOXUSHUSLQGDKDQNHUMD\DQJOHELK

0RQLWRULQJ

PHQJJXQDNDQ ƆƋƈƆƎŃ ƏƌƖƗ 8QWXN PHPDKDPL KDVLO GDUL .6 EXDWODK

ODSRUDQKDULDQSURGXNVLVHUWDGLKDUDSNDQPHQJKLWXQJGDQPHQJDQDOLVD GDWDWHUNDLWWUHQGSURGXNVL

6OHELKGLNHQDOVHEDJDL66.HOHVWDULDQ>ŶƈƌƎƈƗƖƘ@GDQNHGLVSOLQDQ>ŶƈƌƖƒ@ 7DSLEXNXLQLEHUIRNXVSDGD6 VHKLQJJD PHPLOLNL HIHN MDQJND SHQGHN SDGD SHQLQJNDWDQ ZRUNVKRS LQGXVWUL VNDOD NHFLO +DO LQL NDUHQD SUDNWHN .HOHVWDULDQGDQ.HGLVSOLQDQPHPHUOXNDQZDNWX\DQJUHODWLIODPDXQWXNPHQJDNDUVHUWDWHUWDQDP


6HEHOXPPHODNXNDQSHQLQJNDWDQ/D\RXWZRUNVKRSSDEULNKDUXVGLPXODLGHQJDQ L

0HQGHQJDUNDQSLKDNPDQDMHPHQSHQJHOROD

LL

0HPEHUL SHQMHODVDQ NHSDGD SHNHUMD GL EDZDK LQVWUXNVL SHQJHOROD GDQ PHQXQMXNSHQDQJJXQJMDZDE\DQJPHQGDSDWWXJDVPHQJHQDONDQ.6


LLL 0HPSHUVLDSNDQPDWHULDO\DQJGLSHUOXNDQGDODPSHQJHQDODQ.6 7HUPDVXN GDODP SHUVLDSDQSHUVLDSDQ LQL NLUDNLUD GLODNXNDQ GDODP ZDNWX VDWX EXODQXQWXNSHQJHQDODQ.HWHUDWXUDQ.HUDSLKDQ.HEHUVLKDQGDQPHQJXODVOD\RXW 6HWHODKLWXVDPELOVHODOXPHQMDJDNRQGLVLXQWXNWHWDSEHUVLKODNXNDQPRQLWRULQJ NHPXGLDQEHUSLQGDKNHSHUEDLNDQ\DQJEHUNHODQMXWDQGDODPPHWRGHNHEHUVLKDQ $SDVDMD\DQJKDUXVGLSHUVLDSNDQXQWXNSHQJHQDODQ.6" 6HEHOXPPHPXODLSHQJHQDODQ.6SHUOXXQWXNPHPSHUVLDSNDQKDOKDOEHULNXW

6LWXDVLPHQGHQJDUNDQSLKDNPDQDMHPHQNLUL

6LWXDVLSHQMHODVDQSRVWHU.6NHSDGDSHNHUMD

LQL 0HQGHQJDUNDQ

3DVWLNDQKDOKDOWHUNDLWnPHQGHQJDUNDQ|PLQLPDOVHSHUWLGLEDZDKLQL

SLKDN

- 7DUJHWPDQDMHPHQGDULVHJLQLODLSURGXNVLSDVDUWHNQLN - 3URGXN\DQJVHGDQJGLSURGXNVLEHUWDQ\DGDULSURGXNXPXPNH WLDSWLDSSURGXNGLEDZDKQ\D - 3URVHVNHUMD - -LJSHUOHQJNDSDQPHVLQGDQSHNHUMD\DQJGLSHUOXNDQ - .HQGDOD EDWDVDQWHUNDLWSURVHVNHUMDSHQLODLDQSHODQJJDQ

PDQDMHPHQ SHQJHOROD

3HQMHODVDQNHSDGD 3LKDN PDQDMHPHQ KDUXV PHPEHUL SHQMHODVDQ NHSDGD SDUD SHNHUMD SHNHUMD

PHQJHQDLJDULVEHVDUNHJLDWDQGDQWDUJHWSHQJHQDODQ.6'DODP DFDUD SHQMHODVDQ WHUVHEXW SHUOX GLVLDSNDQ SRVWHU \DQJ EHUWXOLVNDQ VORJDQ.6DJDUOHELKHIHNWLI 3LKDN PDQDJHPHQ VHEDLNQ\D PHQXQMXN SHQDQJJXQJ MDZDE \DQJ PHQGDSDW WXJDV PHQJHQDONDQ .6 3LKDN PDQDMHPHQ ELVD MXJD PHQMDGL SHQDQJJXQJ MDZDE XQWXN PHQJHQDONDQ .6 WHWDSL VHEDLNQ\DPHQXQMXNSHQDQJJXQJMDZDEVHSHUWLGLEDZDKLQL - 3HQDQJJXQJMDZDE.HWHUDWXUDQ.HUDSLKDQ - 3HQDQJJJXQJMDZDE.HEHUVLKDQNHEHUVLKDQWHPSDWNHUMDGDQ SHUDZDWDQDODWDODWMLJ - 3HQDQJJXQJMDZDEPRQLWRULQJ

3HUVLDSDQEDUDQJ

5DNSHQ\LPSDQDQXQWXNSHQ\LPSDQDQSURGXNVHWHQJDKMDGLEDUDQJ

\DQJGLEXWXKNDQ

KDELV SDNDL MLJ SDSDQ JDQWXQJ XQWXN PHQ\LPSDQ EDUDQJ KDELV

GDODPSHQJHQDODQ SDNDL MLJ GDQ ODLQODLQ FDW XQWXN PHQXQMXNNDQ DOLUDQ NHWLND .6

PHQJXODV OD\RXW ,VRODVL ZDUQD PHUDK KLMDX NXQLQJ ELUX GDQ ODLQODLQ


/$1*.$+3(1,1*.$7$1ůŤżŲŸŷ:25.6+23 'HILQLVLGDQ2XWSXW 0HOHWDNNDQGHQJDQWHSDWSHUOHQJNDSDQPHVLQGDQODLQODLQGDODPWHPSDWNHUMD KDUXVPHQJLNXWLDOLUDQSURVHVSURGXNVLGDQPHQMDJDJDULVODMXUNHUMD\DQJOHELK ORQJJDU 'HQJDQ PHQJXVDKDNDQ SHUEDLNDQ ƏƄƜƒƘƗ WHPSDW NHUMD NHJLDWDQ .HWHUDWXUDQ .HUDSLKDQ .HEHUVLKDQ VHWHODKQ\D DNDQ GDSDW GLMDODQNDQ GHQJDQ PXGDK0HQMDJDMDUDN\DQJGLSHUOXNDQSDGDSHQ\LPSDQDQEDUDQJGDQNHJLDWDQ SURGXNVLNHUMD PHPSHUVLQJNDW JDULV MDOXU NHUMD ZDNWXMDUDN SHUSLQGDKDQ GDSDWGLKDUDSNDQ


.DODXƏƄƜƒƘƗ\DQJGLXODVVXGDKGLEXDWEXDWODKWDQGDGHQJDQPHQJJXQDNDQ LVRODVL ZDUQD DWDX FDW KLMDX NXQLQJ PHUDK GL ODQWDL VHVXDL GHQJDQ JDPEDU 6HWHODK LWX GLSLQGDKNDQ GL WHPSDW PHOHWDNNDQ SURGXNEDKDQ EDUDQJEHVDUVHSHUWLPHVLQGDQSHUOHQJNDSDQVHVXDLGHQJDQEORNNHUMDGDQ EDKDQEDNX 'HQJDQPHQJJXQDNDQSDSDQSHOHWDNDQ SHUDODWDQ\DQJGLJDQWXQJNDQGL ODQJLWODQJLWDWDXGLGLQGLQJGLWLDSWLDSEORNNHUMDDNDQGDSDWPHQXQMXNNDQ SURVHVNHUMDDSD\DQJVHGDQJGLODNXNDQGLDUHDWHUVHEXW

+DOKDO\DQJ+DUXV'LODNXNDQ

-LNDSURVHVNHUMD\DQJWHUWXOLVGLDWDVVHOHVDLODNXNDQODJLSHPHULNVDDQVLUNXODVL GDQ SHQFDKD\DDQ NHPXGLDQ GLSHULNVD \DQJ WHUDNKLU NDOLQ\D PXODL GDUL NHVHVXDLDQGHQJDQJDPEDU

0HPDVWLNDQNRQGLVLƏƄƜƒƘƗWHPSDWNHUMD

7LSVGDQ3HWXQMXN

3DVWLNDQ DSDNDK NRQGLVL ODQWDL GLQGLQJ GDQ DWDS FXNXS WHUOLKDW DSDNDK VLUNXODVLGDQSHQFDKD\DDQQ\DFXNXS'LKDUDSNDQODQWDLGDODPNRQGLVLUDWD GDQWLGDNDGDWUDS $SDNDK PHVLQ SHUOHQJNDSDQ EDKDQ EDNX EDUDQJ VHWHQJDK MDGL VWRN EDUDQJ UXVDN PDFDPPDFDP MLJ VDPSDK GDQ ODLQODLQ GLOHWDNNDQ VHFDUD WLGDNUDSLEHUDQWDNDQ&DUDPHOHWDNNDQGDQWHPSDWPHOHWDNNDQVHPXDLQL KDUXVGLSDVWLNDQGLFHN 3DVWLNDQKDVLOGDULPHQGHQJDUNDQSLKDNPDQDMHPHQGDQWHPSDWNHUMD\DQJ VHEHQDUQ\D NHPXGLDQ DSDNDK VXGDK PHQMDGL ƏƄƜƒƘƗ WHPSDW NHUMD \DQJ VHVXDL GHQJDQ SURVHV SURGXNVL 'HQJDQ NDWD ODLQ KDUXV GLOLKDW DSDNDK WHPSDW SRVLVL SHQJDWXUDQ PHVLQ GDQ SHUOHQJNDSDQ FRFRN GHQJDQ SURVHVQ\D

Ȁ

0HQJXODVOD\RXWWHPSDWNHUMD 0HPEXDW JDPEDU ƏƄƜƒƘƗ VXSD\D DOXUQ\D VHVXDL GHQJDQ SURVHV SURGXNVL PLVDOQ\D GDUL SHQ\LPSDQDQ EDKDQ EDNX PHQXMX SURVHV WUHDWPHQW EHULNXWQ\D GDUL ILQLVKLQJ SURGXN VDPSDL SHPHULNVDDQ WHUDNKLU VHEHOXP SHQJLULPDQ EDUDQJ 7HUXWDPD XQWXN SHQJDWXUDQ WHPSDW EDUDQJEDUDQJ EHVDU VHSHUWL PHVLQ SHUOHQJNDSDQ SHUOX XQWXN GLXODV ODJL 'DQ MXJD VHWHODKGLXODVGLSDVWLNDQMXJDDSDNDKFXNXSPHQGDSDWSHQFDKD\DDQGDQ VLUNXODVL\DQJEDLN

Ǧ

Ȁ

0HODNXNDQNHJLDWDQEHUVLKEHUVLKGLWHPSDWNHUMDPHPEHUHVNDQEDUDQJ\DQJ WLGDN SHUOX VHSHUWL VDPSDK \DQJ PHQJHQGDS GLELDUNDQ WHUODOX ODPD DWDS ODQJLWODQJLWGLQGLQJGDQODQWDLKDUXVGDODPNHDGDDQELVDGLOLKDWGHQJDQMHODV

*DPEDUXODVDQƏƄƜƒƘƗWHPSDWNHUMDŃůƄƜƒƘƗ\DQJGLPDNVXGWHUGLULGDULVHWHODK EDKDQEDNXGLEDZDPDVXNNHPXGLDQPHOHZDWLSURVHVSHUWDPDGDQNHGXDEORN NHUMDSURGXNVHWHQJDKMDGL VDPSDLSURVHVSHQJLULPDQEDUDQJMDGL%DJLDQ\DQJ EHUZDUQD KLMDX DGDODK JDULV NHUMD ZDUQD NXQLQJ DGDODK EORN NHUMD GDQ ZDUQD PHUDKPHQXQMXNNDQWHPSDWPHOHWDNNDQSURGXNGDQEDKDQEDNX

Ǧ

'L GDODP OD\RXW WHUVHGLD EORN NHUMD PLVDOQ\D EORN EDUDQJ FHWDNDQ EORN PHVLQ EORNŃ ƉƌƑƌƖƋƌƑƊ GDQ ODLQODLQ GDQ WHPSDW XQWXN PHOHWDNNDQ EDKDQ EDNX GDQ SURGXN VHVXDL DOXU SURVHV SURGXNVL 3HUOX XQWXN PHPEHGDNDQ GHQJDQMHODVJDULVMDOXUNHUMDEDJLDQMDODQ \DQJGLEXDWXQWXNSHUSLQGDKDQ EDUDQJGDQRUDQJ

7DQGDGLODQWDLPHQJLNXWLJDPEDU7HPSDWNHUMDWHUEDJLGHQJDQMHODVDWDVEORN NHUMDWHPSDWPHOHWDNNDQEDUDQJ\DQJGLSURGXNVLGDQEDKDQEDNX0LVDOQ\DJDULV NHUMD GLEHUL ZDUQD KLMDX EORN NHUMD GLEHUL ZDUQD NXQLQJ WHPSDW PHOHWDNNDQ EDUDQJ\DQJGLSURGXNVLGDQEDKDQEDKDQGLEHULZDUQDPHUDK



/$1*.$+.(7(5$785$1ŶŨŬŵŬ 'HILQLVLGDQ2XWSXW

3HQXQMXN LVL NHUMD 0HQJHQDL EORN NHUMD LVL NHUMDQ\D GLWXQMXNNDQ VHSHUWL SDGD FRQWRKGLEDZDKLQL

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

'LGDODPSDEULNSDGDXPXPQ\DWHUGDSDWEDKDQEDNXEDKDQEDNDUEDUDQJ \DQJ GLSURGXNVL EDUDQJ VHWHQJDK MDGL EDUDQJ MDGL EDUDQJ \DQJ WLGDN VHVXDL EDUDQJ \DQJ GLNHPEDOLNDQ PHVLQ SHUOHQJNDSDQ MLJ SDNDLDQ NHUMDVDPSDKGDQODLQODLQNHFXDOLGRNXPHQ

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


/$1*.$+.(5$3,+$1ŶŨŬŷŲű 'HILQLVLGDQ2XWSXW %DUDQJ \DQJ GLSHUOXNDQ GLXVDKDNDQ GLVLPSDQ GL WHPSDW \DQJ WHODK GLWHQWXNDQ VXSD\DPXGDKGLSDNDLROHKVLDSDVDMD'LWHPSDWNHUMDVHULQJGLNDWDNDQEDKZD NHJLDWDQnPHQFDUL|LWXPHPHUOXNDQZDNWX\DQJVDQJDWODPD.HUDSLKDQDGDODK VXDWX SHNHUMDDQ EHUXVDKD PHQVWDQGDULVDVL FDUD PHOHWDNNDQ DWDX PHQ\LPSDQ EDUDQJ\DQJGLSHUOXNDQVHUWDNHJLDWDQPHPEXDWPHNDQLVPHVXSD\DnELVDFHSDW GLWHPXNDQ| nELVD FHSDW GLJXQDNDQ| GDQ nELVD FHSDW GLNHPEDOLNDQ| 6HKLQJJD GLKDUDSNDQ WHUMDGL HIHNWLILWDV GHQJDQ L SHQJXUDQJDQ ZDNWX SHUVLDSDQ GDODP PHQJJXQDNDQGDQZDNWX PHQFDULGDQ LL PHQXUXQQ\DSHPEHOLDQ\DQJ VLDVLD NDUHQDNHKLODQJDQGDQOHELKOHELKODJLDGDODKSHQJXUDQJDQSHUXEDKDQUHQFDQD DWDXSHQJKHQWLDQSURVHVSURGXNVL +DOKDO\DQJ+DUXV'LODNXNDQ

3HQDQJDQDQEDUDQJ\DQJWLGDNMHODV'LWHPSDWNHUMDMXJDDGDEDUDQJ\DQJ WLGDNGLNHWDKXLVLDSDSHPLOLNQ\DDWDXSHQDQJJXQJMDZDEQ\DVHUWDEDUDQJ\DQJ WLGDNGLNHWDKXLDODVDQQ\DPHQJDSDGLOHWDNNDQGLWHPSDWWHUVHEXW8QWXNKDOKDO VHSHUWLLQLNXPSXONDQMDGLVDWXWHQWXNDQEDWDVZDNWXQ\DODOXOHWDNNDQGLWHPSDW \DQJPXGDKGLOLKDWROHKVLDSDVDMDVHSHUWLSDGDJDPEDU8QWXNEDUDQJEDUDQJ NHFLO VLDSNDQ VHEXDK nNRWDN NHKLODQJDQ| NHPXGLDQ WDQ\DNDQ MHODVNDQ NHSHPLOLNDQGDQDODVDQQ\D

%DUDQJ\DQJGLSHUOXNDQGLWHPSDWNDQVHWHODKGLWHQWXNDQFDUDPHOHWDNNDQGDQ WHPSDW PHOHWDNNDQ \DQJ VHVXDL GHQJDQ XUXWDQ NHUMD DWDX DOXU SURVHV SURGXNVL %DUDQJEDUDQJ \DQJ GLNODVLILNDVLNDQ VHEDJDL EDUDQJ \DQJ GLSHUOXNDQ VHSHUWLEDKDQEDNXEDKDQEDNDUEDUDQJ\DQJGLSURGXNVLEDUDQJVHWHQJDK MDGLEDUDQJMDGLEDUDQJ\DQJWLGDNVHVXDLEDUDQJ\DQJGLNHPEDOLNDQ MLJ DODW XNXU GLSHULNVD WHPSDW SHQJJXQDDQ\D GDQ DVDOQ\D EDUDQJ \DQJ GLSURGXNVL NHPXGLDQ VLPSDQODK GDODP OLQJNXS \DQJ GHNDW GHQJDQ GLJXQDNDQQ\D EDUDQJEDUDQJ WHUVHEXW VXSD\D WLGDN WHUMDGL JDQJJXDQ SHQJDQJNXWDQGDULWHPSDWDVDOQ\D 3LNLUNDQ WHPSDW PHOHWDNNDQ EDUDQJ VHVXDL GHQJDQ IUHNXHQVL SHPDNDLDQ EDUDQJ \DQJ GLSHUOXNDQ %DUDQJ \DQJ IUHNXHQVL SHPDNDLDQQ\D WLQJJL GLVLPSDQGLORNDVL\DQJOHELKGHNDWODJLGHQJDQSHNHUMD 0HQJXSD\DNDQ FDUD PHOHWDNNDQ GDQ SHQ\LPSDQDQ \DQJ FRFRN GHQJDQ IUHNXHQVL GDQ FDUD SHQJJXQDDQ NHPXGLDQ VHWHODK GLWXQMXNNDQ QDPD EDUDQJQ\DEDUXODKGLOHWDNNDQ 0HQJHQDLFDUDSHQJJXQDDQWHODDKWHUOHELKGDKXOXFDUDSHQJJXQDDQFDUD PHPEDZDQ\D GDQ IUHNXHQVLQ\D 6XSD\D WLGDN GLSHUOXNDQ NHJLDWDQ \DQJ EHUXODQJXODQJ GDQ UXPLW GDODP PHQJHOXDUNDQ EDUDQJ PDND SHUOX NHUDSLDQGHQJDQFDUD\DQJPXGDKGLSDKDPLROHKVLDSDVDMD0HQJHQDLFDUD PHQJHPEDOLNDQQ\DMXJDVDPD 8QWXNEDUDQJ\DQJSHUOXGLEXDQJVHWHODKGLJXQDNDQVHSHUWLWDEXQJJDV NHFLOEDKDQEDNXVLVD WRORQJGLSHUWLPEDQJNDQVHJLNHDPDQDQQ\DSHUOX GLWHODDKFDUDGDQWHPSDWSHQ\LPSDQDQVDPSDLNHSHPEXDQJDQQ\D



/$1*.$+.(%(56,+$1ŶŨŬŶŲ

7LSVDQG3HWXQMXN &RQWRKŮƈƕƄƓƌƋƄƑSDGDEHUEDJDLPDFDPMHQLVMLJSHUDODWDQ 'HQJDQ PHPSHUWLPEDQJNDQ NHPXGDKDQ GDODP SHPDNDLDQ GDQ NHPXGDKDQ GDODP PHOLKDW SDGD XPXPQ\D SHQ\LPSDQDQ MLJ PHQJJXQDNDQ SDSDQ SHQ\LPSDQDQ SHUDODWDQ 3DSDQ SHUDODWDQ WLGDN WHUEDWDV GL VDWX WHPSDW VDMD EROHKMXJDGLOHWDNNDQEHEHUDSDGLWLDSWLDSEORNNHUMD

'HILQLVLGDQ2XWSXW 0HPEHUVLKNDQ EDUDQJEDUDQJ GL VHNLWDU GLUL GDQ WHPSDW NHUMD .HPXGLDQ PHODNXNDQSHPHULNVDDQGDQSHPHOLKDUDDQPHVLQSHUOHQJNDSDQPDFDPPDFDP MLJ VHFDUD EHUNDOD 'HQJDQ PHODNXNDQ ƎƈƅƈƕƖƌƋƄƑŏŃ GLKDUDSNDQ KDVLO VHEDJDL EHULNXW L NHVDQ \DQJ GLEHULNDQ NHSDGD SHODQJJDQ PHQMDGL EDLN LL PXGDK GLNHWDKXL MLND DGD NHWLGDNEHUHVDQ WHUNDLW NRQGLVL NHVHODPDWDQNHEHUVLKDQ GDQ SHQJRQWURODQ LLL PXGDK GLFHJDK MLND DGD PDVDODK VHSHUWL NHUXVDNDQ PHVLQtSHUOHQJNDSDQVHEHOXPWHUMDGL +DOKDO\DQJ+DUXV'LODNXNDQ 0HQHWDSNDQMDGZDOGDQSHQDQJJXQJMDZDEPDVLQJPDVLQJWHPSDWEHULNXWLQL

WHUPDVXN VSDVL UXDQJ XQWXN EORN WHPSDW NHUMD EDKDQ EDNX WHPSDW PHOHWDNNDQSURGXN\DQJGLSURGXNVLJDULVMDOXUNHUMDWRLOHWGDQNDQWRU

3DGD DNKLUQ\D SHQWLQJ VHNDOL XQWXN PHQMDJD NHUDSLKDQ VXSD\D nELVD GLNHWDKXL GHQJDQ VHNDOL OLKDW| 3HUOX GLSHUKDWLNDQ EDKZD NHUDSLKDQ LWX EXNDQODK KDQ\D PHQ\XVXQ EHUGHUHW PHUXEDK GHUHWDQ EDUDQJ DWDX PHQXPSXN XODQJ DWDX PHPSHUOLKDWNDQPHQJDWXUEDUDQJ GHQJDQLQGDK

7HQWXNDQ DSD GDQ GHQJDQ IUHNXHQVL \DQJ EDJDLPDQD PHPEHUVLKNDQ

0HQJHQDL SHQXQMXN .HUDSLKDQ \DQJ WDPSDN SDGDWHPSDWPHOHWDNNDQEDUDQJPHUXSDNDQKDO \DQJ HIHNWLI 0HVNLSXQ VXGDK EHUXVDKD PHQ\LPSDQ GHQJDQ EDLN MLND LQIRUPDVL WHUNDLW EDUDQJ PLVDOQ\D QDPD XNXUDQ NHJXQDDQ FDUD PHQJJXQDNDQ GDQ ODLQODLQ NXUDQJ DGD NHPXQJNLQDQ DNDQ EHUDNKLU GHQJDQ VXDWX GHUHWDQ EHODND +DO LQL WLGDN ELVD GLNDWDNDQ VHEDJDL PHNDQLVDVL \DQJ GLVHEXW GHQJDQnELVDFHSDWGLWHPXNDQ|nELVDFHSDWGLJXQDNDQ|

IUHNXHQVLQ\DPLVDOQ\DGLEHUVLKNDQVHWLDSKDULGLEHUVLKNDQVHFDUDEHUNDOD

NRWRUDQNRWRUDQVHSHUWLVDPSDKSXLQJOLPEDKƆƘƗƗƌƑƊ QRGDDLUNRWRUDQ PLQ\DN MDPXU EDUDQJEDUDQJ \DQJ WLGDN GLSHUOXNDQ GDQ ODLQODLQ %XDWODK UHQFDQD GDODP PHPEDJL LVL GDQ RE\HN NHEHUVLKDQ EHUGDVDUNDQ GDQ GLEHUVLKNDQ VHNDOLJXV KDO \DQJ VDPD MXJD GLODNXNDQ XQWXN ƐƄƌƑƗƈƑƄƑƆƈ 8QWXNEORNNHUMDSHUOXGLEHUVLKNDQVHVHULQJPXQJNLQPLVDOQ\DMLNDVHOXUXK SHNHUMDDQ VXGDK VHOHVDL KDUXV ODQJVXQJ GLEHUVLKNDQ 3HQWLQJ XQWXN GLELDVDNDQPHODNXNDQEHUVLKEHUVLKMLNDDGD\DQJNRWRU'LVDUDQNDQVHWLDS KDULPHQJDORNDVLNDQZDNWXVHNLWDUPHQLWXQWXNEHUVLKEHUVLK 8QWXN PHVLQ SHUOHQJNDSDQ GDQ PDFDPPDFDP MLJ SHUDODWDQ EDQWX WHQWXNDQODKMDGZDOGDQWXJDVNDQSHQDQJJXQJMDZDEQ\D 7HQWXNDQ DSD GDQ GHQJDQ IUHNXHQVL \DQJ EDJDLPDQD PHPEHUVLKNDQ NRWRUDQNRWRUDQ VHSHUWL VDPSDK OLPEDK SRWRQJDQ ƆƘƗƗƌƑƊ QRGD DLU NRWRUDQPLQ\DNNDUDWEDUDQJEDUDQJ\DQJWLGDNGLSHUOXNDQGDQODLQODLQ 0XODPXODWHQWXNDQWHUOHELKGDKXOXKDOKDO\DQJGLSHULNVDVHFDUDVSHVLILN SDGD PHVLQ SHUOHQJNDSDQ PDFDPPDFDP MLJ SHUDODWDQ EDQWX VHSHUWL DODW PHQXDQJ PLQ\DN PHVLQ SROLVKLQJ DODW NDOLEUDVL GDQ ODLQODLQ %DUX NHPXGLDQWHWDSNDQIUHNXHQVLQ\DEDJDLPDQD


3DVWLNDQ SHQJJXQDDQ DGD WLGDNQ\D SHUDODWDQ XQWXN NHEHUVLKDQ \DQJ GLJXQDNDQXQWXNEHUVLKEHUVLK /DNXNDQƎƈƅƈƕƖƌƋƄƑVHVXDLGHQJDQUHQFDQDNHEHUVLKDQ\DQJWHODKGLWHQWXNDQ VHEHOXPQ\DVHSHUWLSDGDSRLQWGLDWDV


/$1*.$+021,725,1* 'DODP NHUMDVDPD WHNQLV DQWDUD -,&$ GDQ 'LUHNWRUDW -HQGUDO ,QGXVWUL .HFLO GDQ 0HQHQJDK NKXVXVQ\D GDODP LQGXVWUL NRPSRQHQ NDSDO GL NDEXSDWDQ 7HJDO \DQJ WHODK PHODNVDQDNDQ SHQJHQDODQ .6 WHODK PXQFXO FRQWRKFRQWRK KDVLO \DQJ VDQJDW EDLN GDUL XSD\D \DQJ WHODK GLODNXNDQ 6HSHUWL ELVD WHUOLKDW GDUL JDPEDU

7LSVGDQ3HWXQMXN ,GHŃXQWXNPHPSHUPXGDKNHEHUVLKDQ8QWXNPHQFHJDKGHEXGDQVHUSLKDQ

GLEDZDKLQL

VHUSLKDQ VLVD SRWRQJDQ ƆƘƗƗƌƑƊ EHUKDPEXUDQ ELVD PHQJJXQDNDQ ƆƒƙƈƕŃ ƖƋƈƈƗ DWDX SDUWLVL 6HSHUWL KDOQ\D PDFDPPDFDP MLJ SHUDODWDQ NHEHUVLKDQ SHQWLQJ XQWXN PHQ\LPSDQQ\D GLWHPSDW \DQJ PXGDK NHWLND DNDQ GLSDNDL GDQ PXGDK NHWLNDPHQJHPEDOLNDQQ\DODJL

6LWXDVLVHEHOXP.6 FRQWRKXVDKD$

6LWXDVLVHWHODK.6 FRQWRKXVDKD$

0HQJXPXPNDQ PHPEHULWDKXNDQ MDGZDO NHEHUVLKDQ /DNXNDQ GHQJDQ PHQ\LDSNDQGDIWDUSLNHWJLOLUDQVHSHUWLFRQWRKGLEDZDKLQLKDOLQLPHUXSDNDQ XSD\DXPXPGDODPSHPEHULWDKXDQMDGZDOƎƈƅƈƕƖƌƋƄƑNHSDGDSDUDSHNHUMD 3HQDQJJXQJ -DZDE

6LWXDVLVHWHODK.6 FRQWRKXVDKD%

6HQLQ

6HODVD

5DEX

.DPLV

-XPDW

5L]N\

7HPSDW 3HUPHVLQDQ

-DOXUNHUMD

.DPDUNHFLO

7HPSDW 3HQJHFRUDQ

:DZDQ

7HPSDW 3HQJHFRUDQ

7HPSDW 3URGXN

.DQWRU

7HPSDW 3HUPHVLQDQ

PHODOXL NXQMXQJDQ EHUNDOD +DO LQL SHQWLQJ GDODP PHOHWDNNDQ NHJLDWDQ .6

7HPSDW

7HPSDW SURGXN

5XDQJ ,VWLUDKDW

GLSHUEDLNL VHFDUD EHUNHODQMXWDQ VHUWD WHUXV PHODNXNDQ SHUEDLNDQ VHEDJDL VXDWX

6XODLPDQ

3HPRWRQJDQ

7HPSDW 3HPRWRQJDQ

7HWDSLKDOLQLSDVWLWLGDNEROHKKDQ\DEHUKHQWLSDGDELPELQJDQNHWLNDSHQJHQDODQ VDMD 6HWHODK SHQJHQDODQ SXQ SHUOX XQWXN PHODNXNDQ ELPELQJDQ PRQLWRULQJ VHEDJDLWXJDVVHKDULKDULSHQJHORODDQZRUNVKRSPHQMDJDWHPSDWNHUMD\DQJWHODK NHKDUXVDQ'HQJDQPHQJJXQDNDQUHIHUHQVLVHSHUWLGLEDZDKLQLGLVDUDQNDQXQWXN

6LWXDVLVHEHOXP.6 FRQWRKXVDKD%

PHODNXNDQELPELQJDQPRQLWRULQJNRQGLVLSHQJHQDODQ.6


ŦƋƈƆƎŃƏƌƖƗ.6XQWXNPRQLWRULQJEHUNDOD

BukuPanduanPengenalan3K/3S .HEHUVLKDQ

.HWHUDWXUDQ

5HQFDQDNHEHUVLKDQGDQDODWDODW\DQJGLJXQDNDQ

$SDNDKWLGDNDGDEDUDQJ\DQJWLGDNSHUOXDWDXWLGDNMHODVGLPDVLQJPDVLQJEORN NHUMD"

$SDNDKUHQFDQDNHEHUVLKDQVXGDKGLWHWDSNDQREMHNLVLNHZDMLEDQIUHNXHQVL "

$SDNDKFDUDPHPEHUVLKNDQVXGDKGLWHWDSNDQ"

$SDNDK WLGDN DGD EDUDQJ \DQJ WLGDN SHUOX DWDX WLGDN MHODV SDGD WHPSDW PHOHWDNNDQ EDKDQ EDNX SURGXN \DQJ GLSURGXNVL EDUDQJ VHWHQJDK MDGL VWRFN EDUDQJUXVDNEDUDQJ\DQJGLNHPEDOLNDQ "

$SDNDKDODWDODWNHEHUVLKDQVXGDKGLFHNWHUDWXUPXGDKGLSDNDLGLNHPEDOLNDQ "

$SDNDKWLGDNDGDEDUDQJ\DQJWLGDNSHUOXDWDXWLGDNMHODVGLMDOXUNHUMD"

$SDNDKWLGDNDGDEDUDQJ\DQJWHUWHPSHOODEHO,GHQWLILNDVL"

3HPHULNVDDQGDQSHQJHFHNDQNHEHUVLKDQ

$SDNDKFDUDGDQSRLQSHPHULNVDDQSHQJHFHNDQVXGDKGLWHWDSNDQ"

0HQJHQDL EDJLDQtEDJLDQ \DQJ EHOXP GLEHUVLKNDQ \DQJ GLWHPXNDQ NHWLND PHPHULNVDPHQJHFHNDSDNDKODQJVXQJVHJHUDGLEHUVLKNDQ"

.HUDSLKDQ $SDNDK SDGD PDVLQJPDVLQJ EORN NHUMD GDQ MDOXU NHUMD EDUDQJ \DQJ SHUOX EDUDQJ\DQJGLSDNDL WLGDNWHUEHQJNDODL" $SDNDKPDFDPPDFDPMLJDODWSHQJXNXUWHUOHWDNVHVXDLGHQJDQXUXWDQNHUMD"

$SDNDKVXGDKGLEHUVLKNDQVHVXDLGHQJDQUHQFDQDNHEHUVLKDQ"

3URGXN\DQJGLSURGXNVLEDKDQEDNX $SDNDK VDPSDK SXLQJSXLQJ NRWRUDQ GHEX QRGD DLU NDUDW \DQJ EHUDVDO GDUL EDUDQJVHWHQJDKMDGLVWRNGDQEDKDQEDNXVXGDKGLEHUVLKNDQ"

$SDNDKPDFDPPDFDPMLJGDQDODWSHQJXNXU\DQJIUHNXHQVLSHPDNDLDQQ\DWLQJJL GLOHWDNNDQGLGHNDWWHPSDWNHUMD"

$SDNDK GLSDVDQJ EDQWDODQ GDQ SHPEDWDV XQWXN PHQFHJDK EHQWXUDQ VHVDPD EDKDQEDNXDWDXSURGXN\DQJGLSURGXNVL"

$SDNDKPDFDPPDFDPMLJDODWXNXUWHUVLPSDQGDODPNRQGLVLVXGDKGLEHULQDPD"

$SDNDK NRWRUDQ SDGD NRQWDLQHU WUROL SDOHW \DQJ GLJXQDNDQ XQWXN PHPLQGDK EDUDQJVXGDKGLEHUVLKNDQ"

$SDNDKDODWXNXUGLVLPSDQGLWHPSDW\DQJVWDELOWLGDNPXGDKJRQFDQJ "$SDNDK VXGDKGLSHUWLPEDQJNDQXQWXNSHQFHJDKDQEHUXEDKEHQWXN"

0HVLQSHUOHQJNDSDQPDFDPPDFDPMLJ

3DGDWHPSDWPHOHWDNNDQEDKDQEDNXGDQSURGXN\DQJGLSURGXNVLDSDNDKEDUDQJ \DQJGLSHUOXNDQWHODKGLVLPSDQGHQJDQFDUDGDQWHPSDW\DQJWHODKGLWHQWXNDQ"

$SDNDK VDPSDK SXLQJSXLQJ NRWRUDQ GHEX QRGD DLU NDUDW \DQJ EHUDVDO GDUL PHVLQSHUOHQJNDSDQVXGDKGLEHUVLKNDQ"

3DGDWHPSDWPHOHWDNNDQEDKDQEDNXGDQSURGXN\DQJGLSURGXNVLDSDNDKEDUDQJ \DQJGLSHUOXNDQGLVLPSDQGDODPNHDGDDQVXGDKGLEHULQDPD"

$SDNDKPHVLQGDQSHUOHQJNDSDQVXGDKGLUDZDWVHFDUDWHSDWVXSD\DELVDODQJVXQJ GLJXQDNDQ"

$SDNDK WLGDN DGD NHOXKDQ DWDX NHLQJLQDQ GDUL SDUD SHNHUMD PHQJHQDL WHPSDW PHOHWDNNDQEDUDQJSDGDWHPSDWNHUMDFDUDPHOHWDNNDQFDUDPHQJHPEDOLNDQ"

$SDNDK VDPSDK SXLQJSXLQJ NRWRUDQ GHEX QRGD DLU NDUDW \DQJ EHUDVDO GDUL PDFDPPDFDPMLJWHUPDVXNFHWDNDQ VXGDKGLEHUVLKNDQ"

$SDNDKSURGXN\DQJGLSURGXNVLEDKDQEDNXVXGDKGDODPSRVLVLũƌƕƖƗŐƌƑŃũƌƕƖƗŃŲƘƗ SHUWDPDPDVXNSHUWDPDNHOXDU "

$SDNDK PDFDPPDFDP MLJ VXGDK GLUDZDW VHFDUD WHSDW VXSD\D ELVD ODQJVXQJ GLJXQDNDQ"

$SDNDKEDUDQJUXVDNEDUDQJ\DQJGLNHPEDOLNDQEDUDQJVHWHQJDKMDGLGDQVWRFN GLVLPSDQGLWHPSDW\DQJWHUMDQJNDXGHQJDQQDPD\DQJODLQ"

$SDNDK VDPSDK SXLQJSXLQJ NRWRUDQ GHEX QRGD DLU NDUDW \DQJ EHUDVDO GDUL DODWDODWSHQJXNXUVXGDKGLEHUVLKNDQ"

$SDNDKEDKDQEDNX\DQJSDQMDQJWLGDNGLOHWDNNDQEHUGLUL"$SDNDKDGDSHQ\DQJJD XQWXNEDUDQJ\DQJPXGDKMDWXK"

$SDNDK DODWDODW XNXU VXGDK GLUDZDW VHFDUD WHSDW VXSD\D ELVD ODQJVXQJ GLJXQDNDQ"$SDNDKVXGDKSDKDPPDVDEHUODNXQ\D"

$SDNDK EDUDQJEDUDQJ WLGDN PHQXPSXN GDQ PXGDK URERK" $SDNDK WLGDN GLWXPSXNVHFDUDEHUOHELKDQ"

$SDNDK VDPSDK SXLQJSXLQJ NRWRUDQ GHEX QRGD DLU NDUDW \DQJ EHUDVDO GDUL PHMDNHUMDUDNGDQDODWXNXUODLQQ\DVXGDKGLEHUVLKNDQ"

$SDNDK DGD SHQXQMXN NKXVXV GDQ SDJDU SHQJDPDQ XQWXN WHPSDW PHOHWDNNDQ EDUDQJ\DQJSHUOXSHQDQJDQDQNKXVXVEDKDQEDNDUDWDXWDEXQJJDV "

$SDNDKVDPSDKSXLQJSRWRQJDQNRWRUDQGHEXQRGDDLUNDUDW\DQJEHUDVDOGDUL SLSDNDEHOOLVWULNGDQƈƛƋƄƘƖƗŃƉƄƑVXGDKGLEHUVLKNDQ" $SDNDK VDPSDK SXLQJSXLQJ NRWRUDQ GHEX QRGD DLU NDUDW \DQJ EHUDVDO GDUL SHQHUDQJDQODPSXQHRQVXGDKGLEHUVLKNDQ"



/DPSLUDQ&RQWRKODEHOLGHQWLILNDVL

3HQFDWDWDQGDQDQDOLVDNLQHUMDSURGXNVL 8QWXNPHPDKDPLHIHNWLILWDVNHJLDWDQ.6WLGDNKDQ\DEHUKHQWLSDGDPRQLWRULQJ \DQJ PHQJJXQDNDQ ƆƋƈƆƎŃ ƏƌƖƗ WHWDSL SHUOX MXJD PHPDVWLNDQ QLODL SURGXNVL \DLWX

/DEHO,QGHQWLILNDVL

SHQLQJNDWDQYROXPHSURGXNVLSHQLQJNDWDQHILVLHQVLSURGXNVLSHQJXUDQJDQVWRN

SHQXUXQDQ EDUDQJ UXVDN GDQ EDUDQJ \DQJ

.DWHJRUL

1R 厔 0HVLQ

厔 -LJGDQDODWDODW

厔 $ODWXNXU

SURGXNVLGDQPHQJDQDOLVDWUDQVLVLQ\D

厔 3URGXNMDGL

厔 3URGXFWUHMHFW

厔 3URGXNNHPEDOL

6HWHODK PHPEXDW ODSRUDQ SURGXNVL VHSHUWL

厔 0DWHULEDKDQ

厔 3DUWVNRPSRQHQ

厔 3URGXNGDODPSURVHV

厔 %DKDQEDNDU

厔 0HEHOƉƌƗƗƌƑƊ

厔 /LPEDKVDPSDK

GLNHPEDOLNDQ GHQJDQ FDUD PHQFDWDW WUHQ

SDGD ODPSLUDQ ODSRUDQ SURGXNVL \DQJ PHPXDW YROXPH SURGXNVL MXPODK EDUDQJ VHWHQJDK MDGL MXPODK VWRN MXPODK EDUDQJ UXVDN

GLKDUDSNDQ

XQWXN

厔 /DLQODLQ

EHUXSD\D

PHQJDQDOLVD GDQ PHQJKLWXQJ GDWD WUHQ SURGXNVL 6HODQMXWQ\D PHQJHQDL NHPDMXDQ NRQGLVL PDXSXQ VDVDUDQ SURGXNVL SDVDQJODK ƚƋƌƗƈƅƒƄƕƇSDSDQSXWL GLWHPSDW\DQJPXGDKWHUOLKDWGLGDODPZRUNVKRSVHSHUWL SDGD FRQWRK JDPEDU GL VHEHODK NDQDQ 3DSDQ LQL VHEDLNQ\D MXJD GLNHWDKXL ROHK

1DPDEDUDQJ

-XPODKEDUDQJ

3HQDNVLUDQ

厔 7LGDNSHUOX‫ܒ‬$ODVDQ

VHPXDSHNHUMD

&DUDSHPEXDQJDQ

厔 3HUOX ‫ܒ‬

厔 'LJXQDNDQ

厔 7LGDNGLJXQDNDQ

-LNDd'LJXQDNDQb

厔 6HULQJGLJXQDNDQ

厔 .DGDQJNDGDQJ GLJXQDNDQ

厔 -DUDQJGLJXQDNDQ

'DODPSURVHVDSDXQWXNWXMXDQDSD" 3HQDNVLU

7JOSHQDNVLUDQ


/DPSLUDQ&RQWRKOHPEDUFDWDWDQSURGXNVL


/DPSLUDQ&RQWRKSRVWHUVORJDQ6

&DWDWDQ3URGXNVL%XODQDQ8'$$$ %XODQ-DQXDUL7DKXQ 0LQJJX .H

%DUDQJ SHVDQDQ

%DUDQJ VLDS NLULP

6LVD EDUDQJ

.HWHUDQJDQ

6DVDUDQWHUSHQXKL

6DVDUDQWHUSHQXKL

3URGXN&

6DVDUDQWHUSHQXKL

3URGXN'

%DKDQEDNX

3URGXN(

6DVDUDQWHUSHQXKL

3URGXN)

6DVDUDQWHUSHQXKL

%DKDQEDNXÆ PLQJJXGHSDQ

3URGXN*

3URGXN+

6DVDUDQVHMDNPLQJJX NHWHUSHQXKL

6DVDUDQWHUSHQXKL

3URGXN,

6DVDUDQWHUSHQXKL

3URGXN-

%DKDQEDNX

$NDQGLƐƄƆƋƌƑƌƑƊGDQ ƉƌƑƌƖƋƌƑƊPLQJJXGHSDQ

3DUWV;XWNSURGXN%

3URGXN0

3URGXN. 3URGXN/

6FUDS

3URGXN/

.H

%DUDQJUHMHFW 3HUEDLNL

3URGXN$

3URGXN.

.H

+DVLO SURGXNVL

3URGXN%

3URGXN*

.H

5HQFDQD SURGXNVL

%DKDQEDNXÆ PLQJJXGHSDQ 6DVDUDQVHMDNPLQJJX NHWHUSHQXKL 3DUWV

3URGXN0

0HVLQUXVDNDNDQGL ƉƌƑƌƖƋƌƑƊPLQJJXGHSDQ

3URGXN2

6DVDUDQWHUSHQXKL

3URGXN3

6DVDUDQWHUSHQXKL

3URGXN4

3DUWV=XWNSURGXN%

Daerah Mana dan Industri Apa yang Menjadi Sasaran? Proyek menargetkan daerah dan industri berikut sebagai sasaran platform. Industri sasaran dipilih dari Industri Klaster/ OVOP yang telah ditetapkan oleh Kemenperin atau Industri Unggulan Propinsi/ Kompetensi Inti Industri Daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui konsultasi dengan Ditjen IKM. Wilayah I: Fesyen Ulos di Samosir (SUMUT)

Ulos adalah kain dengan motif unik daerah lokal yang ditenun secara tradisional, digunakan terutama dalam upacara tradisional seperti pernikahan & ritual keagamaan. Samosir (terkenal dengan Danau Toba-nya) adalah salah satu sentra produksi ulos. Proyek ini bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan pasar lokal dan turis melalui pengembangan dan diversifikasi produk fashion ulos, dan membentuk Kelompok Usaha Bersama dari pengrajin kerajinan ulos.

Wilayah I: Pengolahan Aloevera di Pontianak (KALBAR)

Kota Pontianak yang terkenal sebagai kota budidaya aloevera memiliki 16 industri pengolahan aloevera untuk makanan minuman (mamin) dan kosmetik. Proyek ini bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memfasilitasi IKM dalam menembus pasar mamin nasional dan regional, serta memperbaiki produk mamin olahan aloevera agar memenuhi persyaratan keamanan dan kebutuhan dari pasar sasaran.

Wilayah II: Komponen Logam di Tegal (JATENG)

Tegal terkenal dengan produksi penuangan dan pencetakan logam dengan lebih dari 2.500 IKM memproduksi komponen logam untuk mesin pertanian, perkapalan, mesin berat, otomotif, dan lain-lain. Proyek ini berfokus pada komponen kapal dan memfasilitasi IKM dalam meningkatkan keterampilan/ pengetahuan guna memperoleh sertifikasi sesuai dengan standar BKI (PT. Biro Klasifikasi Indonesia), serta mampu memasok komponen logam kepada perusahaan pembangunan kapal yang besar.

Proyek Pengembangan IKM Melalui Peningkatan Penyediaan Layanan di Indonesia

Wilayah II: Sepatu/ Alas Kaki di Mojokerto (JATIM)

Jawa Timur merupakan salah satu wilayah produsen alas kaki utama, yang termasuk didalamnya Kota Mojokerto yang mengakomodasi hampir 273 IKM. Proyek ini bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memfasilitasi IKM dalam memproduksi sepatu/ alas kaki yang kuat dan menciptakan branding (merek daerah) sepatu/ alas kaki Mojokerto.

Wilayah III: Pengolahan Kakao (SULTENG)

Pemerintah provinsi membangun pabrik pengolahan kakao sebagai pusat pasokan bahan cokelat dan pusat pengolahan aneka produk cokelat. Proyek ini memfasilitasi pabrik untuk beroperasi secara komersil, sebagaimana juga memfasilitasi IKM cokelat/ kue untuk memanfaatkan cokelat buatan dari biji kakao lokal dan membangun jaringan pasar modern regional dan lokal di Palu.

Wilayah III: Mebel Rotan (SULTENG)

Saat ini ada sekitar 20 IKM mebel rotan beroperasi di Kota Palu dengan jumlah pengrajin terampil yang terbatas. Proyek ini bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memfasilitasi dan memperluas akses pasar modern lokal (hotel, restoran, kantoran, dan lain-lain), dan membentuk sistem pembinaan IKM melalui sistem yang memastikan cara pembuatan mebel rotan dengan mutu yang baik.

Kantor Proyek JICA Alamat : Direktorat Jenderal IKM, Lt. 14, Kementerian Perindustrian Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12950 Telp/ Fax : 021 5253782 Situs Web : http://www.jica.go.jp/project/english/indonesia/012/index.html

Penyediaan dukungan yang lebih baik untuk pengembangan industri lokal

Proyek SMIDeP Melakukan Apa?

Bagaimana Alur Pemanfaatan Platform?

Kegiatan/ layanan dukungan untuk industri kecil dan menengah (IKM) pada umumnya direncanakan dan dilaksanakan melalui pemikiran dan prosedur dari pihak penyedia layanan. Artinya, dukungan yang diberikan tidak sepenuhnya mencerminkan keinginan dan kebutuhan industri. Oleh karena itu, pihak industri mengharapkan kepada pemangku kepentingan terkait persiapan dan penyediaan kegiatan/ layanan dukungan yang lebih baik melalui diskusi maupun kerjasama dengan pelaku industri. Proyek ini akan memfasilitasi pengembangan/ peningkatan dan promosi pemasaran produk oleh industri sasaran di ketiga wilayah sasaran dengan tujuan mengkreasikan kasus sukses dari IKM melalui pembentukan dan pemanfataan ”service delivery platform” (platform pengembangan industri lokal) selama tiga (3) tahun (2013-2015). Selanjutnya, pengembangan industri lokal melalui platform tersebut akan dibentuk sebagai “model kerja” bagi wilayah lain, berdasarkan pelajaran yang diperoleh dari pengalaman Proyek ini. Model untuk pengembangan industri lokal berbasis platform tersebut akan diterapkan ke wilayah-wilayah di Indonesia oleh Kemenperin.

Pemanfaatan Platform tersebut

Pembentukan model

Output pengembangan industri lokal berdasarkan pengalaman dan 3

pelajaran

Bagaimana Caranya Mengembangkan Platform? Platform Pengembangan Industri Lokal yang akan dibentuk dalam kegiatan Proyek terdiri dari Unit Implementasi Proyek (PIU) di Ditjen-IKM, Kelompok Kerja (POKJA) dan fasilitator di masing-masing daerah, serta dikembangkan melalui pelatihan/ bimbingan tentang langkah dan metode fasilitasi bagi pengembangan industri dan pemetaan service providers yang tersedia.

Pembentukan Platform untuk Pengembangan Industri Lokal PIU Ditjen-IKM (Tim Wilayah)

Pengawasan

Dikembangkan melalui pelatihan/ bimbingan ttg. langkah dan metode pengembangan industri

Perencanaan/ pelaksanaan dukungan

POKJA Daerah

2 Diagnosis industri 3

4

Identifikasi IKM sasaran dan tantangan aksi Penyusunan rencana dukungan

5

Kasus Sukses dari IKM Sasaran

Pembentukan Platform

Output guna pengembangan industri 2 sasaran

Pembentukan Platform (POKJA/ fasilitator)

Pelaksanaan rencana dukungan dan MonEv

Tujuan Proyek

Output Pengembangan Industri Lokal 1 untuk industri sasaran

1

Fasilitator

Info. Dukungan/ Layanan kepda IKM (Pemetaan service providers yg tersedia)

Permintaan dukungan

TANTANGAN AKSI oleh IKM-IKM di industri lokal

Pemanfaatan Platform untuk Pemgembangan Industri Lokal

Kegiatan pengembangan industri lokal melalui platform tersebut dilaksanakan sesuai dengan tahapan berikut : Setelah pembentukan struktur platform dan pelatihan fasilitasi pengembangan industri, POKJA dan fasilitator memasuki tahap diagnosis industri, kemudian melakukan identifikasi IKM-IKM sasaran dan tantangan aksi mereka, penyusunan rencana dukungan, serta fasilitasi pelaksanaan kegiatan/ layanan dukungan serta monitoring dan evaluasi. Kemudian kegiatan kembali ke tahap awal secara periodik untuk merevisi isi rencana dukungan sesuai dengan kemajuan dan hasil pelaksanaan.

Bagaimana Cara Mengelola Proyek? Kantor utama proyek berada di Ditjen IKM, Kemenperin Jakarta, dan kantor daerah ada di setiap daerah sasaran yang dialokasikan oleh setiap Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Di setiap kantor daerah, staf counterpart (C/P) dari anggota POKJA/ fasilitator ditempatkan guna melaksanakan tugas mereka didalam Proyek sesuai dengan tahapan pengembangan industri (terlihat diatas). Dalam rangka mewujudkan pemberian bimbingan yang memadai kepada staf C/P, tenaga ahli dan konsultan nasional ditempatkan di setiap lokasi kerja. Berdasarkan struktur operasional tersebut, Tim Ahli memastikan kelancaran dan keseragaman pelaksanaan kegiatan Proyek di setiap wilayah kerja.

Laporan Akhir Proyek

Recommend Documents