Lampiran1. Lembar instrumen Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, ataue ! 1. Makna keterbukaan dapat berarti, kecuali …. a. jernih, jelas, nyata b. mudah dipahami c. memberikan peluang kepada pihak luar d. nyata dan mudah dipahami e. ketulusan,kejujuran, tidak sewenag-wenang 2. Menurut Plato keadilan prosedural adalah …. a. keadilan yang memberikan pengakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban b. perbuatan yang dilakuakan sesuai dengan prosedur c. adil bila sesuai dengan ketentuan hukum d. keadilan bila kita menaati peraturan e. perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasanya 3. Globalisasi merupakan akibat dari perkembangan pemikiran. Hal yang ditekankan kepada warga masyarakat di era keterbukaan adalah …. a. keinginan b. aspirasi c. kepentingan d. motivasi e. kreatifitas 4. Keadilan legaitas marupakan keadilan hukum. Kedilan ini merupakan macam keadilan menurut …. a. Notonegoro b. Aristoteles c. Plato d. Panitia Ad-hoc MPRS 1966 e. Mecadonia 5. Polisi menangkap terduga teroris dan ternyata orang tersebut tidak terlibat jaringan teroris. Dari kejadian tersebut polisi harus mengembalikan nama baik terduaga teroris tersebut. Hai ini merupakan keadilan …. a. konvensional b. kodrat alam c. legalitas d. perbaikan e. distributive
6. Memasuki era keterbukaan setiap warga negara dituntut berperan aktif, misalnya dengan menciptkan …. a. kondisi dimana masyarakat dapat meningkatkan prakarsa dan kreatifitas b. sebuah tekanan agar pemerintah memperhatikan rakyat c. lembaga swadaya masyarakat yang memperjuangkan kepentinagn masyarakat d. masyarakat mandiri, yaitu sebuah kehidupan yang tidak tergantung pada pemerintah e. kehidupan yang teratur sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam dasar negara 7. Dalam kehidupan bermasyarakat saatnya ditumbulkan sikap keterbukaan agar pemerataan pembangunan tetap terjamin. Sikap ini pada hakikatnya merupakan perwujutan pancasila terutama sila …. a. I b. II c. III d. IV e. V 8. Didalam kehidupan bermasyarakat keterbukaan dapat dimaknai sebagai …. a. besarnya partisipasi setiap warga negara b. tingginya pemahaman warga negara terhadap hak dan kewajiban c. pengalaman terhadap pluralisme d. kepercayaan terhadap pendapatnya sendiri e. mempercayai fungsi pemerintahan 9. Sikap keterbukaan sangat diperlukan dalam upaya pelaksanaan pembangunan nasioanal. Agar bangsa Indonesia mampu mengikuti perkembangan di era keterbukaan, maka kita harus …. a. menutup semua informasi dari luar b. memberikan kesempatan kepada investor luar untuk berinvestasi ke Indonesia c. mampu menyaring informasi dari luar, tampa kehilangan jati diri bangsa d. mampu menyesuaikan diri dengan keadaan sekarang tanpa syarat e. membuka luas ruang gerak bagi masyarakat yang sudah mampu 10. Pengadilan telah memutuskan hukuman penjara bagi pejabat yang melakukan tindakan korupsi. Tindakan tersebut merupakan perwujutan keadilan …. a. distributive b. komulatif c. konvensional d. legalitas e. prosedural
11. Konsep pemerintahan dalam bahasa inggris disebut …. a. government b. governing c. goverence d. to governen e. good governance 12. Suatu hubungan yang sinergis dan konstruktif antara sector swasta dan masyarakat merupakan devinisi good governance menurut …. a. peraturan pemerintah no. 101 tahun 2000, b. worl bank, good gevernance c. UNDP d. rule of law e. ensiklopedia 13. Menurut ilmu adsministrasi negara istilah kepemerintahan yang baik disebut juga …. a. good governance b. good government c. good governing d. good cabinet e. good govern 14. Para pengambil keputusan memiliki pertanggung jawaban kepada publik sesuai dengan jenis keputusan,baik internal maupun external. Hal tersebut merupakan karakteristik dari pemerintahan yng baik dalam bentuk…. a. partisipasi b. daya tangkap c. transparan d. kesetaraan e. akuntbilitas 15. Dalam prinsip pemerintahan yang baik salah satu prinsipnya yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah …. a. hukm harus adil tampa pandang bulu b. para pengambil keputusan baik pemerintah, swarta dan masyarakat madani harus bertanggung jawab kepada publik c. memberikan kesempatan yang sama baik pada laki-laki maupun perempuan dalamu paya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya. d. proses yang dilakukan setiap institusi diupayakan untuk melayani berbagai pihak e. memberikan kesempatan yang sama baik pada laki-laki maupun perempuan dalam upaya meningkatkan dan memelihara memperoleh pekerjaan
16. Pemerintahan yang tidak transparan cenderung mengabikan efektifitas dan evisiensi yang dilakukan dalam bentuk …. a. manajemen penyelenggarn negara bersifat konvensional dan terpusat b. pengambilan keputusan didominasi oleh pemerintah c. penyelenggaran pemerintahan statis dan tidak memiliki prospek jangka panjang d. semua aturan hanya bersifat formalitas e. banyak peraturan yang masih berpihak pada gender tertentu 17. Pada orde baru penengakan hukum di Indonesia menunjukan bahwa …. a. rakyat berada pada posisi yang lemah b. rakyat ditempatkan sebagai pemegang kekuasaan c. supremasi hukum telah dapat di tegakan dengan baik d. aparat penegak hukum bekerja dengan baik e. lembaga peradilan selalu memihak yang lemah 18. Kebebasan berpendapat tidak selamnya berdampak positif. Salah satu dampak negatif yang dapat terjadi berupa … a. terjadinya konflik antar anggota masyarakat b. masyarakat umun semakin kritis c. timbulnya semangat demokrasi yang diikuti dengan tanggung jawab d. hak-hak bersuara melalui saluran informasi semakin dihargai e. kebebasab pers dilaksanakn dalam kerangka demokrasi pancasila 19. Hubungan antara hukum dan jaminan keadilan sangat erat, hal ini dekarenakan hokum …. a. sebagai peraturan yang mengikat b. saling mempengaruhi dengan keadilan c. merupakan alat untuk menerapkan jaminan keadilan d. menyangkut keadilan moral dan spiritual e. merupakan ciri pemerintahan 20. Perhatikan komponen dibawah ini! 1. Sektor publik 2. Sektor swasta 3. Sektor institusi pemerintah 4. Sektor masyarakat Komponen yang terlibat dalam kepemerintahan adalah… a. 1,2,3 b. 2,3,4 c. 1,3,4 d. 1,2,4 e. 3,4,2
21. Keadilan distributuf menurut Aristoteles adalah …. a. berhubungan dengan persamaan hak dan kewajiban b. berdasarkan kemampuan alam sekitar dan lingkungan c. keadilan berdasarkan kekuasan dan wewenang penguasa d. berdasar kepada turan hukum yang berlaku e. berhubungan dengan distribusi jasa sesuai dengan kerjanya 22. Keadilan yang berkembang dengan persaman yang diterima oleh setiap orang tampa melihat jasa – jasanya disebut …. a. keadilan distributif b. keadilan komutatif c. keadilan kodrat alam d. keadilan konvensional e. keadilan menurut hukum 23. Makna keterbukaan dalam dalam kehidupan bermasyarakt adalah …. a. memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara b. menerima dan mengamalkan prinsip pluralisme c. percaya dan yakin terhadap fungsi dan peran pemerintah d. mempertahankan apa yang menjadi pendapat serta keyakinan sendiri e. setiap warga negara diharap partisipasinya
24. Salah satu alasan penting keterbukaan dalam penyelenggaraan negara adalah …. a. pemerintahan berasal dari rakyat dan untuk kaum elit b. pembatasan akses informasi bagi rakyat c. kekuasan cenderung diselewangkan d. pemeritahan yang tidak adil melahirkan kemakmuran e. pelarangan terhadap masyarakat dalam kegiatan pemerintah 25. Pentingnya jaminan hukum dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain …. a. supaya aparat penegak hukum dapat dipercaya b. memperkukuh persatuan dan kesatuan c. agar masyarakat tumbuh dan berkembang d. untuk mewujudkan cita-cita bangsa e. investasi dapat tumbuh dan berkembang 26. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, tranparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima seluruh masyarakat. Devinisi tersebut marupakan penertian kepemerintahan yang baik menurut …. a. peraturan pemerintah no. 101 tahun 2000, b. worl bank, good gevernance c. UNDP d. rule of law e. ensiklopedia 27. Perhatikan visi setrategi pemerintah dibawah ini; 1. Perspektif yang luas jauh kedepan mengenai tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia. 2. Kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan pengembangan pemerintahan yang baik 3. Transparansi informasi dalam kebaikan pencapain keberhasilan pemerintahan dan menutupi kegagalan program pemerintah 4. Pemahaman atas kompleksitas sejarah, budaya dan sosial yang menjadi dasar perspektif kedepan tersebut. 5. Pembatasan akses informasi bagi ruang publik Dari ciri good gevernance menurut MTI, visi strategi pemerintah yang benar adalah …. a. 3, 4, 5 b. 4, 5,1
c. 5, 1, 2 d. 1, 2, 4 e. 2, 3, 5 28. Adolf Hitler merupakan salah satu tokoh yang mempopulerkan bentuk pemerintahan yang tertutup yang berbentuk …. a. monarki absolut b. olkokrasi c. autokrasi d. oligarki e. diktatoris 29. Dengan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan diharapkan dapat melahirkan …. a. pemerintahan yang tinggi dari masyarakat internasional b. pemerintahan yang bersih c. dorongan masyarakat untuk mengawasi pemerintah d. partisipasi masyarakat rendah e. berkurangnya anggaran untuk mengawasi pemerintah 30. Upaya pemerintah terhadap jaminan keadilan salah satunya …. a. semua anggota MA harus lulus fit and proper test b. membuat kebijakan negara yang memihak pada pemerintah c. MA hurus beranggotakan masyarakat yang tidak berintelektual d. tidak memperdulikan hak dan kewjiban orang lain e. pelayanan terhadap pelayanan publik tidak sesuai standar 31. Dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah, kecuali …. a. memperkokoh posisi penyelenggara negara b. kepercayaan dunia luar berkurang terhadap negara c. selalu menimbulkan kecurigaan orang lain walaupun itu benar d. pertisipasi masyarakat terhadap negara rendah e. terjadinya kesewenang-wenangan oleh pemerintah 32. Pemerintah ambsolut bukanlah pemerintahan yang positif. Salah satu dampak dari pemerintahan yang absolut adalah …. a. jalannya pemerintahan lancar dan tidak terkendala b. menghasilkan pemerintahan yang efektif dan efisisen c. terjadinya penyalahgunaan kekuasaan d. rakyat akan menolak dan menjatuhkanya e. melahirkan kekacauan dan ketidak puasan
33. Era modernisasi menuntut pemerintahan yang terbuka. Arti penting keterbukaan antara lain …. a. menciptakan kebebasab kehidupan berbangsa dan bernegara b. memperkut kekuasaan pemerintah c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintah d. memperbanyak ancaman, baik dari dalam dan dari luar e. memperlemah ketahanan negara lain 34. Suatu bentuk pemerintahan yang dikepalai oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, ini merupakan pengertian dari bentuk pemerintahan …. a. tirani b. otokrasi c. oligarki d. monarki absolut e. demokrasi 35. Salah satu ciri pemerintahan yang tertutup adalah …. a. kontrol politik egois dan otoriter b. pemegang kekuasaan menolak campur tangan pihak luar c. pemerintah menutup rapat dari pihak luar d. kepala pemerintah tidak bertanggung jawab terhadap tugasnya e. hasil perjanjian luhur bangsa 36. Bila pemerintahan melahirkan kekacauan, korupsi dan konflik kepentingan , pemerintahan tersebut msuk dlm bentuk pemerintahan tidak tranpran yang disebut …. a. anarki b. tirani c. oligarki d. mabokrasi e. akhlokrasi 37. Kekuasaan eksekutif dimana keputusan yang diambil secara tertutup dan dikontrol oleh presiden dapat berakibat …. a. fungsi lembaga negara tidak berkembang b. garis komando berjalan lancar c. menciptakan stabilitas nasional d. hubungan pusat dan daerah semakin baik dan mempercepat pembangunan e. permasalahan yang timbul mudah dan cepat diatasi 38. Wujud dari keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat terlihat dalam kehidupan demokrasi yang dikembangkan dengan tujuan untuk ….
a. memperkuat posisi pemeritah b. menampung aspirasi yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. c. menampung aspirasi kaum elit d. mempersilahkan campur tangan kelopok lain e. mengabaikan aspirasi yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat 39. Peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan keterbukaan dan jaminan keadilan antara lain sebagai berikut: 1. Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik. 2. Menciptakan dan mengembangkan kondisi – kondisi dalam melaksanakan pemberantasan KKN 3. Mengawasi kinerja lembaga - lembaga hukum. 4. Penyelesaian sengketa di tingkat pusat atau daerah melalui sepihak 5. Membiasakan diri bertindak tidak adil di lingkungan keluarga, masyarakat, dan tempat kerja Yang merupakan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan keterbukaan dan jaminan keadilan yang paing tepat adalah …. a. b. c. d. e.
2, 3, 4 3, 4, 5 5, 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 4
40. Salah satu contoh peran serta siswa dalam upaya peningkatan keterbukaan dan jaminan keadilan, kecuali adalah …. a. membiasakan diri bertindak adil di lingkungan sekolah dan temen-temen b. penyelesaian sengketa disekolah dengan sepihak c. mengawasi kinerja ketua kelas d. menciptakan dan mengembangkan kondisi – kondisi belajar yang tenang e. partisipasi siswa dalam pemilihan ketua osis 41. Berikut ini pengertian pemerintahan yang terbuka adalah …. a. pemerintah yang selalu mempertimbangkan kepentingan rakyat b. pemerintah yang dipilih secara jujur dan adil c. pemerintah yang memiliki kejelasan atau keterbukaan anggaran dasar negara d. pemerintahan yang melaksanakan privatisasi pada badan usaha milik negara e. pemerintah yang melaksanakan kekuasaan menerapkan prinsip-prinsip membuka ruang bagi kontrol masyarakat
42. Makana good gevernance yang paling tepat adalah …. a. keadilan dan keterbukaan b. national leadership c. transparasi anggaran d. tata kelola pemerintahan yang baik e. keterbuakaan pemerintah 43. Mewujudkan kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama negara modern. Bidang pembangunan yang tidak sejalan dengan tujuan ini adalah …. a. pembukaan pasar bebas b. mendapatkan pekerjaan c. jaminan kesehatan dan pelayanan kesehatan masyarakat d. penggalian sumber kekayaan alam e. pendidikan dan kebudayaan 44. Orang yang memiliki sifat terbuaka biasanya memiliki ciri antara lain …. a. membenarkan pendapatnya sendiri b. menghargai pendapat orang lain c. benyak berpendapat d. bebas berbicara e. berbicara dengan siapapun 45. Demi tercapainya ketertiban dalam kehidupan masyarakat, keadilan harus ditegakan. Hal ini menujukan bahwa …. a. tidak semua orang melakukan keadilan b. keadilan sangatlah penting c. menghormati hak orang lain d. banyak orang yang berbuat adil e. sulit menegakan kebenaran dan keadilan 46. Bersikap adil dan bijaksana harus diterapkan karena …. a. Menguntungkan kelompok b. Menguntungkan lingkunagan c. Menguntungkan diri sendiri d. Merupakan kewajiban moral e. sesuai dengan amanat pemerintah 47. Menurut Plato berbuat adil berdasarkan pada keseimbangan hak dan kewajiban. Pendapat ini disebut dengan keadilan …. a. moral b. prosedural
c. komotatif d. konvensional e. legalitas 48. Dalam pemerintahan yang terbuka dituntut adanaya kesediaan pemerintah untuk memberikan berbagai informasi mengenai penyelenggaran pemerintah terutama informasi yang bersifat …. a. aktual b. fenomenal c. faktual d. sensasional e. prokedural 49. Para pengambil keputusan sektor swasta dan organisai-organisasi masyarakat bertanggung jawab kepada masyarakat maupun lembaga-lembag yang berkepentingan. Ini makna dari salah satu prinsip pemerintahan yang baik , yaitu …. a. kesetaraan b. akuntabilitas c. keterbukaan d. partisipasi masyarakat e. efisiensi 50. Arti penting jaminan hukum dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah …. a. agar aparat hukum dapat dipercaya b. memperkokoh persatuan dan kesatuan c. masyarakat dapat tumbuh dan berkembang d. mewujudkan cita-cita bangsa e. mewujudkan tujuan nasional 51. Asas yang mengutamakan keseimbangan penyelenggaraan negara adalah adalah asas…. a. keterbukaan b. kepentinagn umum c. profesionalitas d. proposionalitas e. keadilan
antara
hak
52. Akibat pelaksanaan pemerintahan yang tidak transparan yaitu …. a. memperkokoh perstuan dan kesatuan b. pertisipasi warga meningkat
dan
kewajiban
c. berkurangnya kesewenag-wenangan oleh penguasa d. selalu menimbulakan kecurigaan terhadap orng lain meskipun benar e. meningkatkan keaktifan masyarakat dalam mengawasi pemerintah 53. Contoh keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah …. a. melaksankan pemilu dengan aman dan tertib b. menghitung hasil pemilu di depan umum c. menjadikan pemilu menjadi perta rakyat d. memberikan petunjuk mengenai pemilu e. menyelenggarakan pemilu sebagai formalitis 54. Adanya kebijaksanaan yang saling memperkuat dan terkait merupkan definisi dari pemerintahan menurut … a. UNDP b. PP no.101 thun 2002 c. world bank d. UU no.28 tahun 1990 e. UUD 1945 55. Perilaku yang menujukan sikap positif terhadap upaya peningkatan jaminan keadilan …. a. melaporkan kekayaan para pejabat b. mengaudit penggunaan uang negara c. melaporkan adanya kejahatan pada yang berwenang d. pejabat harus mengundurkan diri bila tidak mampu e. mengawasi setiap perilaku pegawai pemerintah 56. Keterbukaan dalam penyelenggaraan negara bermanfaat mendorong masyarakat untuk melakuakn control sosial terhadap kebijakan pemerintah agar terhindar dari …. a. KKN b. keterbelakangan c. ketergantungan d. ketertutupan e. kemiskinan 57. Suasana keterbukaan akan mewujudkan …. a. kebersamaan b. kekeluargaan c. kesatuan d. keadilan e. kesalah pahaman
58. Menurut Plato berbuat adil berdasarkan pada keseimbangan hak dan kewajiban. Pendapat ini disebut dengan keadilan …. a. moral b. prosedural c. komotatif d. konvensional e. legalitas
Lampiran 2 Reliabilitas dan validitas. Reliability Statistics Cronbach's Alpha
N of Items .500
58
Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 VAR00007 VAR00008 VAR00009 VAR00010 VAR00011
36.8889 37.0833 37.4722 37.1667 37.1389 37.0556 37.1389 37.1111 37.0833 37.1389 37.3889
Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 24.902 24.593 23.913 25.343 23.437 23.311 24.580 25.473 23.793 23.723 25.102
-.062 -.001 .148 -.157 .240 .294 -.002 -.186 .174 .178 -.109
.506 .505 .490 .521 .480 .476 .505 .523 .488 .487 .516
VAR00012 VAR00013 VAR00014 VAR00015 VAR00016 VAR00017 VAR00018 VAR00019 VAR00020 VAR00021 VAR00022 VAR00023 VAR00024 VAR00025 VAR00026 VAR00027 VAR00028 VAR00029 VAR00030 VAR00031 VAR00032 VAR00033 VAR00034 VAR00035 VAR00036 VAR00037 VAR00038 VAR00039 VAR00040 VAR00041 VAR00042 VAR00043 VAR00044 VAR00045 VAR00046 VAR00047 VAR00048
37.1111 37.1111 37.1667 37.1111 36.9167 37.0833 37.1111 37.0556 37.1944 37.0833 36.9444 37.1944 36.9167 37.1389 37.3056 37.0833 37.1111 37.2500 37.1111 37.1389 37.1111 37.4722 36.9444 36.9722 37.0833 37.1389 37.1667 37.1111 37.1111 37.0556 37.1667 37.0278 37.1389 37.0556 37.1111 37.0833 37.1111
24.673 23.473 23.571 24.159 25.507 23.107 25.187 25.140 24.618 23.793 24.225 25.075 23.279 24.809 25.304 24.250 24.444 25.907 23.473 23.894 24.616 25.399 23.368 24.771 23.107 24.409 24.200 25.759 24.559 22.625 23.114 24.085 23.437 23.311 23.187 24.479 24.559
-.020 .238 .206 .089 -.233 .330 -.127 -.118 -.012 .174 .118 -.104 .415 -.049 -.148 .073 .028 -.263 .238 .142 -.008 -.172 .354 -.031 .330 .033 .074 -.243 .004 .457 .305 .123 .240 .294 .302 .024 .004
.507 .481 .484 .496 .519 .472 .517 .515 .507 .488 .494 .516 .472 .510 .521 .498 .502 .532 .481 .491 .506 .521 .475 .506 .472 .502 .498 .528 .505 .460 .473 .493 .480 .476 .474 .502 .505
VAR00049 VAR00050 VAR00051 VAR00052 VAR00053 VAR00054 VAR00055 VAR00056 VAR00057 VAR00058
37.1944 37.0556 36.9722 37.1111 37.2500 37.5556 37.0556 37.1389 37.2500 37.0833
23.647 23.654 23.399 23.073 24.821 24.368 22.625 24.466 22.821 23.850
.187 .214 .321 .328 -.054 .063 .457 .021 .357 .162
.486 .484 .476 .471 .511 .498 .460 .503 .467 .489
Reliability Statistics Cronbach's Alpha
N of Items .743
36
Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted VAR00003 VAR00005 VAR00006 VAR00009 VAR00010 VAR00013 VAR00014 VAR00015 VAR00017 VAR00021 VAR00022 VAR00024 VAR00027 VAR00028 VAR00030 VAR00031 VAR00034 VAR00036
23.5278 23.1944 23.1111 23.1389 23.1944 23.1667 23.2222 23.1667 23.1389 23.1389 23.0000 22.9722 23.1389 23.1667 23.1667 23.1944 23.0000 23.1389
Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 26.885 25.933 26.559 26.866 26.390 26.314 27.263 27.457 25.723 26.866 27.543 26.371 27.152 27.171 26.486 26.561 25.943 26.637
.179 .363 .258 .183 .269 .291 .090 .057 .428 .183 .072 .410 .124 .115 .255 .234 .490 .231
.741 .731 .736 .740 .736 .735 .746 .747 .727 .740 .745 .731 .743 .744 .737 .738 .727 .738
VAR00037 VAR00038 VAR00040 VAR00041 VAR00042 VAR00043 VAR00044 VAR00045 VAR00046 VAR00049 VAR00050 VAR00051 VAR00052 VAR00054 VAR00055 VAR00056 VAR00057 VAR00058
23.1944 23.2222 23.1667 23.1111 23.2222 23.0833 23.1944 23.1111 23.1667 23.2500 23.1111 23.0278 23.1667 23.6111 23.1111 23.1944 23.3056 23.1389
27.075 27.092 27.514 25.702 26.463 27.221 25.933 26.559 27.000 26.136 26.444 26.771 26.257 27.159 25.702 27.133 25.761 26.752
.130 .123 .046 .448 .248 .122 .363 .258 .150 .310 .283 .250 .303 .144 .448 .119 .380 .207
.743 .744 .748 .727 .737 .743 .731 .736 .742 .733 .735 .737 .734 .742 .727 .744 .729 .739
Lampiran 3 Materi KETERBUKAAN DAN KEADILAN A. Pengertian Keterbukaan dan Keadilan 1. Pengertian Keterbukaan Keadilan a. Pengertian Keterbukaan (Transparansi) Makna terbuka atau transparan memiliki arti jernih,jelas,nyata,dan mudah dipahami atau memberi peluang luar untuk masukdan menerima berbagai hal.
Keterbukaan dalam berarti penyelenggaraan pemerintahan adalah kesediaan pemerintah untuk senantiasa memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan. Misalnyaketerbukaan dalam penyelenggaraan pemerintah berarti kesediaan pemerintah untuk memberikan informasi factual mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan proses penyelengggaraan pemerintah,sikap transparansi b. Pengertian Keadilan Keadilan menurut KUBI berasal darai kata adil yang berarti kejujuran, kelurusan dan keikhlasan dan tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang. Menurut Ensiklopedi Indonesia kata Adil berarti :
Tidak berat sebelah.
Memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengannya
Mengetahui hak dan kewajiban
Tidak pilih kasih dan pandang siapapun
2. Macam-Macam Keadilan Menurut Aristoteles,ada lima jenis perbuatan yang digolongkan adil.Kelima jenis keadilan tersebut adalah sebagai berikut : a. Keadilan Komutatif, yaitu perlakuan terhadap seseorang tanpa melihat jasa-jasanya.Misalnya, sanksi yang diberikan kepada sesorang sebagai akibat pelanggarannya tanpa memandang kedudukan/jabatanya. b. Keadilan Distributif, yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang diberikannya. Misalnya, seorang karyawan diberi upah sesuai masa kerja,jenis pekerjaan,atau kepangkatannya. c.
Keadilan Kodrat Alam, yaitu perlakuan terhadap seseorang atau lebih sesuai jasa-jasa yang telah diberikannya. Misalnya,menjawab salam yang telah diucapkan oleh orang lain.
d. Keadilan Konvensional, yaitu keadilan yang diberlakukan bila kita menaati
peraturan
perundangan
yang
berlaku.
Misalnya
dalam
berkendaraan,pengemudi wajib mengenakan sabuk pangaman untuk mobil dan mengenakan helm untuk motor. e. Keadilan Perbaikan, yaitu keadilan yang diberlakukan terhadap seseorang yang mencemarkan nama baik orang lain.Misalnya,permintaan maaf melalui media massa karena telah mencemarkan nama baik seseorang. Menurut Plato, keadilan terbagi dua kelompok,yaitu keadilan moral dan keadilan procedural.Keadilan moral,yaitu keadilan yang mampu memberikan pengakuan seimbang (selaras) dengan hak dan kewajibannya. Keadilan procedural, yaitu apabila perbuatan yang dilakukan sesuai tata cara atau prosedur yang di tentukan. Menurut Prof. Dr. Notonegoro, SH., selain menyetujui pendapat Aristoteles, dia menambahkan adanya keadilan legalitas (hukum), yaitu adil jika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Makna Keterbukaan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Dalam teori demokrasi pemerintahan yang terbuka adalah suatu hal yang penting terutama akses bebas setiap warga negara terhadap berbagai sumber informasi, supaya tidak terjadi saling curiga antar individu, masyarakat dengan pemerintah. Keterbukaan dalam penyelenggaraan yaitu setiap kebijakan haruslah jelas, tidak dilakukan secara sembunyi, rahasia tetapi perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawabannya bisa diketahui publik dan rakayat berhak atas informasi faktual mengenai berbagai hal yang menyangkut pembuatan dan penerapan kebijakan. Ada 3 alasan pentingnya keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan : a. Kekuasaan pada dasarnya cenderung diselewengkan. Semakin besar kekuasaan semakin besar pula kemungkinan terjadi penyelewengan. b. Dasar penyelenggaraan pemerintahanh itu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, agar penyelenggaraan pememrintahan itu tetap dijalur yang benar untuk kesejahteraan rakyat.
c. Dengan keterbukaan memungkinkan adanya akses bebas bebas warganegara terhadap informasi yang pada gilirannya akan memiliki pemahaman yang jernih sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam menciptakan pemerintahan yang konstruktif dan rasional.
4. Ciri-Ciri Keterbukaan Ciri-ciri keterbukaan menurut David Beetham dan Kevin Boyle : a. Pemerintah menyediakan berbagai informasi faktual mengenai kebijakan yang akan dan sudah dibuatnya. b. Adanya peluangn bagi publik dan pers untuk mendapatkan atau mengakses berbagai dokumen pemerintah melalui parlemen. c. Terbukanya rapat-rapat pemerintah bagi publik dan pers, termasuk rapatrapat parlemen. d. Adanya konsultasi publik yang dilakukan secara sistematik oleh pemerintah mengenai berbagai kepentingan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Prinsip mengenai pemerintahan yang terbuka tidak berarti bahwa semua informasi mengenai penyelenggaraan boleh diakses oleh publik.
Ada
informasi tertentu yang tidak boleh diketahui oleh umum berdasarkan undangundang.
B. Penyelengaraan Pemerintah 1. Perbedaan Konsep Pemerintah Dan Kepemerintahan NO 1
Unsur perbandingan Pengertian
Government Lembaga yang dijalankan
Governance Cara penggunaan atau
sutu organ tertinggi dalam negara Hiraskhis (pemeritah berada diatas) Sebagai subjek hanya ada satu institusi pemerintah
peleksanaan
Semua memegang peran sesuai dengan fungsi masingmasing Partisipasi warga Negara
2
Sifat hubungan
3
Komponen yang terlibat
4
Pemegang peran dominan
Sector pemerintah
5
Efek yang diharapkan Hasil yang diharaapkan
Kepetuhan warganegara
6
Pencapaian tujuan negra melalui kepetuhan warga Negara
Hiraskhis (kesetaraan kedudukan) 1. Sector public 2. Sector swasta 3. Sector masyarakat
Pencapaian tujuan Negara dan tujuan masyarakat melalui pertisipasi warganegara
2. Pengertian Keperintahan yang Baik a. Worl Bank, Good Gevernance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi,pasar yang efisien, pencegahan korupsi menjalankan desiplin anggaran dan penciptaan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas swasta. b. UNDP,Good Governance adalah suatu hubnungan yang sinergis dan konstruktif di antara sektr swasta dan masyarakat. c. Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000, Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan
yang
mengembangkan
dan
menerapkan
prinsip-prinsip
profesionalitas, akuntabilitas, tranparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima seluruh masyarakat.
3. Ciri atau karakteristik, prinsip Good Governance menurut UNDP :
prinsip Good Governance menurut UNDP 1) Partisipasi (Participation), yaitu keikutsertaan masyarakat dalam proses pembuatan
keputusan,
kebebasan
berserikat
dan
berpendapat,
berpartisipasi secara konstruktif. 2) Aturan Hukum (rule of law), hukum harus adil tanpa pandang bulu. 3) Tranparan (transparency) yaitu adanya kebebasan aliran informasi sehingga mudah diakses masyarakat 4) Daya Tanggap (responsivenes) yaitu proses yang dilakukan setiap institusi diupayakan untuk melayani berbagai pihak (stakeholder). 5) Berorientasi Konsessus (Consensus Oriented) bertindak sebagai mediator bagi kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan. 6) Berkeadilan (equity) memberikan kesempatan yang sama baik pada laki maupun perempuan dalamupaya meningkatkan danmemelihara kualitas hidupnya. 7) Efektifitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency) segala proses dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemamfaatan berbagai sumber yang tersedia dengan baik. 8) Akuntabilitas (Accountability) yaitu para pengambil keputusan baik pemerintah, swasta dan masyarakat madani harus bertanggung jawab pada publik. 9) Bervisi strategis (Stratrgic Vision) para pemimpin dan masyarakat emiliki perspektif yang luas dan jangka panjang dalammenyelenggaraan dan pembangunan dengan mempertimbangkan aspek historis,kultur dan kompleksitas sosial. 10) Kesalingketerkaitan
(Interrelated),adanya
kebijakan
yang
saling
memperkuat dan terkait (mutually reinforcing) dan tidak berdiri sendiri.
Prinsip-prinsip, ciri atau karakteristik good governance menurut Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) ada sembilan macam : a. Partisipasi masyarakat, semua warga masyarakat mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan, langsung atau tak langsung melalui lembaga perwakilan yang sah seperti DPR, DPD. b. Tegaknya supremasi hukum, bersifat adil dan diberlakukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. c. Keterbukaan, seluruh informasi mengenai proses pemerintahan dan mengenai lembaga-lembaga pemerintahan lainnya dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, informasi harus memadai agar dapat dipantau rakyat melalui media massa, tv, radio atau internet. d. Peduli pada stakeholder, lembaga-lembaga dan proses pemerintahan berusaha melayani masyarakat tanpa diskriminasi. e. Berorientasi
pada
konsensus,
kepentingan
yang
berbeda
menjembatani
dalam
kelompok
kepentingan
–
masyarakatdemi
kepentingan masyarakat secara menyeluruh. f. Kesetaraan, semua warga masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki dan mempertahankan kesejahteraan mereka. g. Efektifitas dan efisiensi, proses-proses pemerintahan dan lembagalembaga mampu menggunakan
sumber daya yang ada secara
maksimal untuk kebutuhan masyarakat. h. Akuntabilitas,
para
pengambil
keputusan
pemerintah,
swasta,
organisasi masyarakat bertanggung jawab kepada masyarakat atau lembaga yang bersangkutan. i. Visi Strategis, para pemimpin dan masyarakat memiliki:
Persfektif yang luas jauh kedepan mengenai tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia.
Kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan pemngembangan pemerintahan yang baik
Pemahaman atas kompleksitas sejarah, budaya dan sosial yang menjadi dasar persfektif kedepan tersebut.
4. Bentuk-Bentuk
Pemerintahan
Yang
Berpotensi
Melahirkan
Pemerintahan Tertutup Monarki Absolut Olkokrasi
Tirani
Diktatoris
Autokrasi
Oligarki
5. Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan Sistem pemerintahan yang demokratis seharusnya diselenggarakan secara terbuka. Alasan system pemerintahan demokrasi dilakukan secara tertutup, hal itu akan berdampak negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi pemerintah yang berkuasa, mungkin akan menikmatinya karena tidak ada pertanggungjawaban kepada rakyat. Kontrol dan keterlibatan langsung dari rakyat pun tidak ada atau sangat kecil, serta tidak ada pembagian kekuasaan yang jelas di pemerintahan.Akan tetapi, rakyatlah yang paling merasakan pahitnya penderitaan dari sistem yang tertutup (tidak transparan) ini. Dampak utama yang ditimbulkan dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah korupsi dan penyalahgunaan jabatan publik untuk
kepentingan pribadi atau kelompok di berbagai aspek-aspek kenegaraan, yaitu sebagai berikut : 1) Bidang Politik Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan eksaminatif tidak berfungsi optimal.Setiap kali ada kebijkan yang diusulkan menjadi proyek kadang untuk memperkaya diri.Hasilnya, kebijakan-kebijakan tersebut merugian rakyat.Jelas, bahwa hal ini tidak ada keadilan bagi rakyat kecil.Apalagi setiap tuntutan dari rakyat pun menjadi ladang untuk memperkaya diri lembaga-lembaga peradilan.Kehidupan demokrasi tidak berjalan baik. 2) Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup Semua kegiatan ekonomi selalu dikaitkan dengan birokrasi dan menjadi lapangan usaha tambahan untuk memperkaya diri setiap birokrat.Kegiatan ekonomi berbelit-belit, uang pelicin banyak terjadi, pembangunan tidak merata dan anggaran menjadi bengkak.Illegal logging dimana-mana tetapi para tersangkanya selalu bebas, begitu pula dengan illegal fishing.Ketika tejadi bencana, rakyat yang menderita. 3) Bidang Sosial Budaya Tindakan menyimpang dari nilai-nilai agama dan budaya dikesampingkan, yang dimunculkan adalah budaya KKN (korupsi,kolusi, dan nepotisme). Ketimpangan sosial makin meningkat, terjadi pelanggaran HAM, dan ibadah keagamaan hanya sebagai simbol,pers dibungkam. 4) Bidang Pertahanan dan Keamanan Profesionalisme aparat reendah, tidak sesuai tuntutan jaman dan keinginan rakyat. Kekuatan korps hanya untuk menakuti rakyat dan melindungi pejabat-pejabat yang punya modal besar dn kedudukan lebih tinggi, ulah oknum aparat selalu dilindungi hukum, militer. Akibat selanjutnya, timbulnya disintegrasi bangsa karena kekerasan aparat. 6. Sikap Keterbukaan dan Jaminan Keadilan
Keterbukaan dan jaminan keadilan memungkinkan terwujudnya sutu kehidupan masyarakat yang madani (civil society ). Prinsip dasar kehidupan masyarakat madani sebenarnya sama dengan masyarakat demokrasi. Dengan demikian, pihak yang menekan atau menghambat terwujudnya keterbukaan dan jaminan keadilan, berarti telah menghambat kehidupan masyarakat yang madani.Hal ini berarti pula menentang terwujudnya demokrasi. 1. Sikap Keterbukaan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta adanya jaminan keadilan dalam kehidupan merupakan awal dari suatu pemerintah yang benar dan baik.Wujud dari keterbukaan dapat terlihat dalam kehidupan
demokrasi
yang
dikembangkan
dengan
tujuan
untuk
menampung aspirasi yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. Saat ini, demokrasi menjadi suatu sistem pemerintahan yang popular di muka bumi.Bahkan hampir semua negara di dunia menyatakan demikian.Bahkan sebelum proklamasi kemerdekaan repulblik Indonesia, mereka sepakat bahwa republik Indonesia harus berdasarka kedaulatan rakyat.Berarti harus negara demokrasi. Kehidupan demokrasi tidak semata mata bergantung pada lembagalembaga.Hal yang penting adalah bagaimana lembaga-lembaga itu terbentuk dan bekerja secara terbuka dan adil. Sikap keterbukaan akan memberi peluang pada warga negara untuk bersikap agar tidak mudah untuk ditipu dan mendorong masyarakat untuk memupuk lebih banyak kekuatan yang berpihak pada demokrasi. 2. Sikap Adil dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Masyarakat adalah suatu komponen yang dapat menunjang terciptanya kondisi
atau
iklim
keadilan.Peningkatan
yang
kondusif
jaminan
keadilan
dalam
rangka
penegakkan
tidak
cukup
bila
hanya
dipercayakan pada lembaga-lembaga supremasi hukum.Pemimpin harus memberi contoh dan suri tauladan yang baik, karena Negara ini tidak memerlukan pemimpin yang hanya bias berteriak dan memerintah tanpa pernah sekalipun mau diperintah.Hubungan pemerintah dan rakyat harus benar-benar saling terkait dan menyatu (blend together). Sistem yang sudah ada dibenahi dan diperbaiki, tetapi tetap melalui proses rekrutmen calon pemimpinnya tetap melakukan. Di antara system juri yang sudah banyak diterapkan adalah uji kelayakan (fit and proper test) dan juga memperhatikan pendidikan formal. Dalam mewujudkan perbaikan sistem hukum dan peradilan masih diperlukan waktu dan perjuangan ekstra, karena kondisi saat ini masih memprihatinkan.Pengadilan
seharusnya
tempat
untuk
menukan
keadilan.Akan tetapi, lembaga ini beluim memberikan asa keadilan sepenuhnhya
kepada
rakyat.Untuk
memangku
amanah
tegaknya
supremasi hokum yang didambakan, diperlukan pemimpin yang mampu serti mengerti seluk-beluk dunia hokum dan peradilan.Oleh karenanya, upaya-upaya pemerintah terhadap jamminan keadilan adalah sbagai berikut. 1. Mengingatkan kepada semua kandidat ketua MA harus lulus fit and proper test agar di kemudian hari tidak muncul istilah “membeli kucing dalam karung”. 2. Kandidat haruslah seorang yang intelektual, bias bermasyarakat dan beraklak yang baik.
3. Membuat kebijakan politik Negara yang menjamin upaya peningkatan keadilan. 4. Pembenahan aparatur Negara untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. 5. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dan warga Negara.
7. Peran Serta Masyarakat dalam Meningkatkan Keterbukaan dan Jaminan Keadilan Kita menyadari bahwa manuisa banyak kelemahan dan kekurangan. Menganggap diri sempurna dan tidak mau menerima pendapat orang lain merupakan suatu cara untuk menutupi kelemahan yang terdapat dalam diri kita sendiri, meskipun pendapat orang tersebut benar. Jika sifat dan sikap keterbukaan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, maka kita tidak perlu khawatir untuk menyampaikan kebenaran karena adany jaminan hukum.Bukannya jaminan hukum dan keadilan orang/golongan kelompok tertentu saja, tetapi setiap masyarakat harus mau mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan jaminan hukum dan keadilan dalam kehidupan sehari – hari. Apabila hal ini dapat tumbuh dan berkembang, kita dapat berharap tumbuhnya masyarakat yang madani. Kita bersedia untuk memberi dan menerima serta orang lain. Peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan keterbukaan dan jaminan keadilan antara lain sebagai berikut: 1. Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik. Hal tersebut dapat melalui konferensi pers, media massa (cetak dan elektronik), surat,
petisi, dengan pendapat, kelompok/organisasi, atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) serta kelompok aktivis mahasiswa. 2. Menciptakan
dan
mengembangkan
kondisi
–
kndisi
dalam
melaksanakan pemberantasan KKN, terutama menerima perngaduan dari berbagai perilaku KKN yang dilakukan melalui KPK. 3. Mengawasi kinerja lembaga - lembaga hukum. Hal ini dapat dilakukan melalui lembaga Ombudsman. 4. Penyelesaian sengketa di tingkat pusat atau daerah melalui proses mediasi dan/atau judikasi. 5. Berusaha mengetahui dan memahami berbagai hal mendasar tentang jaminan keadilan. 6. Membiasakan diri bertindak adil di lingkungan keluarga, masyarakat, dan tempat kerja
Lampiran 4. Sintak Pembelajaran Sintaks Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT No. 1.
2.
Fase Menyampaikan RPP dan tujuan Mengorganisasi siswa ke dalam kelompokkelompok belajar
3.
Memotivasi siwa
4.
Menyajikan informasi
5.
Membimbing kelompok belajar dan bekerja (Turnamen)
Keterangan Guru membuka dan menyampaikan rencana yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil secara hiterogen Memberikan motivasi siswa supaya aktif dalam proses pembelajaran Guru menyajikan materi informasi kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan. Guru memulai turnamen dan membacakan peraturanya permainan serta membagi perlengkapan turnamen kepda setiap kelompok: 1. Permainan dimulai dengan siawa dalam kelompok menarik kartu untuk menentukan tugas masing–masing dalam putaran pertama
6.
Evaluasi
2. Siswa memperoleh angka tertinggi ditugaskan sebagai reader 1, Siswa yang memperoleh nomor tertinggi ke dua menjadi penantang 1, Siswa yang memperoleh nomor tertinggi ke tiga menjadi penantang ke 2, Siswa yang memperoleh nomor tertinggi ke empat menjadi penantang ke 3, Siswa yang memperoleh angka terendah menjadi reader 2 3. Pada putaran pertama reader 1 mengocok kartu nomor mengambil satu kartu soal sesuai dengan kartu nomor yang diambilnya.Reader 1 membacakan soal kemudian menjawab soal yang dibaca 4. Apabila ada anggota kelompokyang tidak setuju dengan jawaban reader 1 maka penantang 1 diberikan hak untuk menjawab atau melewatinya, jika jawaban penantang 1 juga tidak disetujui maka penantang 2 berhak menjawab. Reader 2 membacakan kunci jawaban. 5. Pada putaran kedua posisi reader 1 ditempati penantang 1 posisi penantang 1 ditempati penantang , penantang 2 ditempati reader 2 dan posisi reader 2 ditempti reader 1. 6. Setiap pergantian nomor soal posisi tempat duduk berpindah searah jarum jam.Permainanberlanjut seperti yang telah ditentukan oleh guru, sampai periode kelas berakhir atau jika seluruh soal terambil 7. Apabiala permainan sudah berakhir, para siswa mencatat/ merekap total skor yang telah mereka dapatkan. Penskoran didasarkan pada jumlah perolehan kartu yang diperoleh siswa 8. Setelah siswa dalam kelompok merekap skor yang diperoleh pada lembar penilaian guru mengumpulkan lembar tersebut kemudian mengemukakan perolehan skor untuk setiap kelompok dan memberikan penghargaan pada kelompok dan individu yang memperoleh skor tertinggi Guru memberi umpan balik berupa ulangan kepada siswa untuk memastikan bahwa siswa sungguh-
7.
Memberikan penghargaan
sungguh memahami materi pembelajaran Guru memberikan penghargaan pada kelompok dan individu yang memperoleh skor tertinggi
Lampiran 5. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nama Sekolah
: MAN Temanggung
Mata Pelajaran
: Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas / Semester
: XI IPS-3 / I
Alokasi Waktu
: 10 x 45 menit
Standar Kopetensi
: Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan berrnegara.
Kopetensi Dasar
:
a. Mendeskripsikan pengertian dan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. b.
Menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan.
c. menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indikator
:
1. Mendiskripsikan pengertian keterbukaan dan jaminan keadilan 2. Mengidentifikasi macam-macam keterbukaan 3. Mendiskripsikan pentingnya keterbukaan dan jaminan keadilan 4. Menguraikan karakteristik prinsip-prinsip good government 5. Menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan 6. Menguraikan sikap Keterbukaan dan Jaminan Keadilan 7. Mendeskrisikan peran serta masyarakat dalam meningkatkan keterbukaan dan jaminan keadilan Tujuan pembelajaran
:
1. Siswa mampu mendiskripsikan makna keterbukaan dan jaminan keadilan 2. Siswa paham dan mampu menguraikan macam-macam keterbukaan 3. Siswa mampu menjelaskan pentingnya keterbukaan dan jaminan keadilan. 4. Siswa paham dan mampu menguraikan karakteristik prinsip-prinsip good government 5. Siswa mampu menganalisa dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan 6. Siswa mampu menguraikan sikap Keterbukaan dan Jaminan Keadilan 7. Siswa mampu menyabutkan dan menjelaskan peran serta masyarakat dalam meningkatkan keterbukaan dan jaminan keadilan
Materi pokok 1. Keterbukaan dan jaminan keadilan 2. Macam-macam keterbukaan 3. Keterbukaan dan jaminan keadilan 4. Prinsip-prinsip good government 5. Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan 6. Sikap Keterbukaan dan Jaminan Keadilan 7. Peran serta masyarakat dalam meningkatkan keterbukaan dan jaminan keadilan Metode pembelajaran 1. Pembelajaran kooperetif tipe TGT Langkah – langkah Kegiatan Awal 1. 2. 3. 4. 5.
Langkah - Langkah Memberi salam dan berdoa bersama Memperkenalkan diri dan peserta didik Melakukan presensi Menyampaikan SK, KD dan tujuan pembelajaran Guru membuka dan menyampaikan rencana yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran 6. Memberikan motivasi belajar tentang keterbukaan dan keadilan 7. Memberikan motivasi siswa supaya aktif dalam proses pembelajaran Pertemuan Pertama Eksplorasi: 1) Guru menerangkan tentang pembelajaran kooperatif yang akan dilaksanakan 2) Guru menggali pengetahuan siswa dengan bertanya keterbukaan dan jaminan keadilan 3) Guru menerangkan tentang pengertian keterbukaan dan keadilan 4) Guru menjelaskan sekilas sentang macam-macam keadilan 5) Guru menanyakan kepada siswa kepada makna keterbukaan dalam kehidupan berbangsa 6) Guru memberikan pendalaman terhadap siswa mengenai
Waktu 5 menit
Inti
85 menit
makna keterbuakaan 7) Guru menerangakan kepeda siswa tentang ciri-ciri keterbukaan 8) Guru meminta siswa untuk membedakan antara pemerintah dan pemerintahan 9) Guru memberi penguatan perbandingan antara pemerintah dan pemerintahan 10) Guru menerangkan tentang pengertian Good Gevernance 11) Guru menajalaskan tentang ciri-ciri dan pripsip Good Gevernance Elaborasi: Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil secara hiterogen, 85menit Pertemuan Ke Dua Elaborasi: 1. Permainan dimulai dengan siawa dalam kelompok menarik kartu untuk menentukan tugas masing–masing dalam putaran pertama 2. Siswa memperoleh angka tertinggi ditugaskan sebagai reader 1, Siswa yang memperoleh nomor tertinggi ke dua menjadi penantang 1, Siswa yang memperoleh nomor tertinggi ke tiga menjadi penantang ke 2, Siswa yang memperoleh nomor tertinggi ke empat menjadi penantang ke 3, Siswa yang memperoleh angka terendah menjadi reader 2. 3. Pada putaran pertama reader 1 mengocok kartu nomor mengambil satu kartu soal sesuai dengan kartu nomor yang diambilnya.Reader 1 membacakan soal kemudian menjawab soal yang dibaca. 4. Apabila ada anggota kelompokyang tidak setuju dengan jawaban reader 1 maka penantang 1 diberikan hak untuk menjawab atau melewatinya, jika jawaban penantang 1 juga tidak disetujui maka penantang 2 berhak menjawab. Reader 2 membacakan kunci jawaban. 5. Pada putaran kedua posisi reader 1 ditempati penantang 1 posisi penantang 1 ditempati penantang , penantang 2 ditempati reader 2 dan posisi reader 2 ditempti reader 1. 6. Setiap pergantian nomor soal posisi tempat duduk berpindah searah jarum jam.Permainanberlanjut seperti yang telah ditentukan oleh guru, sampai periode kelas berakhir atau jika seluruh soal terambil 7. Apabiala permainan sudah berakhir, para siswa mencatat/
merekap total skor yang telah mereka dapatkan. Penskoran didasarkan pada jumlah perolehan kartu yang diperoleh siswa. 8. Setelah siswa dalam kelompok merekap masing–masing skor yang diperoleh pada lembar penilaian guru mengumpulkan lembar tersebut kemudian mengemukakan perolehan skor untuk setiap kelompok Konfirmasi : 1. Pemberian jawaban yang benar atas tournament pada lembar jawaban yang tersedia Pertemuan Ketiga Eksplorasi: 1. Guru melakukan Tanya jawab mengenai materi minggu lalu sebagai penguatan. 2. Guru menjelaskan tentang bentuk – bentuk pemerintahan yang berpotensi melahirkan pemerintahan yang tertutup:Monarki Absolut,Tirani, Autokrasi, Oligarki, Diktatoris dan Olkokrasi 3. Guru meminta siswa untuk mendiskusikn dan memberikan contoh bentuk – bentuk pemerintahan yang berpotensi melahirkan pemerintahan yang tertutup 4. Guru meminta siswa untuk memberikan gambarran dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan dalam bidang :Politik, Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Sosial Budaya dan Pertahanan dan Keamanan 5. Guru memberikan penguatan kepada siswa tenteng dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak 6. Guru menjelaskan tentang sikap keterbukaan dan jaminan keadilandalam kehidupam berbangsa dan berbnegara. 7. Guru menerangkan tentang peran serta masyarakat dalam meningkatkan ketrbukaa dan jaminan keadilan 8. Guru memnita siswa untuk memberikan contoh peransertanya dalam maningkatkan keterbukaan dan jaminan keadilan. Pertemuan Keempat Elaborasi: 1. Permainan dimulai dengan siawa dalam kelompok menarik kartu untuk menentukan tugas masing–masing dalam putaran pertama 2. Siswa memperoleh angka tertinggi ditugaskan sebagai reader 1, Siswa yang memperoleh nomor tertinggi ke dua
85 menit
85 menit
menjadi penantang 1, Siswa yang memperoleh nomor tertinggi ke tiga menjadi penantang ke 2, Siswa yang memperoleh nomor tertinggi ke empat menjadi penantang ke 3, Siswa yang memperoleh angka terendah menjadi reader 2. 3. Pada putaran pertama reader 1 mengocok kartu nomor mengambil satu kartu soal sesuai dengan kartu nomor yang diambilnya.Reader 1 membacakan soal kemudian menjawab soal yang dibaca. 4. Apabila ada anggota kelompokyang tidak setuju dengan jawaban reader 1 maka penantang 1 diberikan hak untuk menjawab atau melewatinya, jika jawaban penantang 1 juga tidak disetujui maka penantang 2 berhak menjawab. Reader 2 membacakan kunci jawaban. 5. Pada putaran kedua posisi reader 1 ditempati penantang 1 posisi penantang 1 ditempati penantang , penantang 2 ditempati reader 2 dan posisi reader 2 ditempti reader 1 6. Setiap pergantian nomor soal posisi tempat duduk berpindah searah jarum jam.Permainanberlanjut seperti yang telah ditentukan oleh guru, sampai periode kelas berakhir atau jika seluruh soal terambil 7. Apabiala permainan sudah berakhir, para siswa mencatat/ merekap total skor yang telah mereka dapatkan. Penskoran didasarkan pada jumlah perolehan kartu yang diperoleh siswa. 8. Setelah siswa dalam kelompok merekap masing–masing skor yang diperoleh pada lembar penilaian guru mengumpulkan lembar tersebut kemudian mengemukakan perolehan skor untuk setiap kelompok Konfirmasi : 1. Pemberian jawaban yang benar atas tournament pada lembar jawaban yang tersedia 80 Pertemuan Kelima Guru memberi umpan balik berupa ulangan kepada siswa untuk menit memastikan bahwa siswa sungguh-sungguh memahami materi pembelajaran. Penutup1. Guru memberikan kesimpulan dari proses pembelajaran 2. Guru memberikan penjelasan mengenai hasil pembelajaran yang telah dilakuakan 3. Guru memberikan penghargaan pada kelompok dan individu yang memperoleh skor tertinggi Alat dan sumber
1. Pendidikan Kewarganegaraan kelasa 2 (M. Taupan: Bandung) 2. Pendidikan kewarganegaraan SMA/MA kelas 2 (Bumi Aksara) 3. Peta konsep Penilaian 1. 2. 3. 4.
:
Bentuk soal Soal Kunci Jawaban Penilaian
: Pilihan Ganda : Terlampir : Terlampir :
Nilai : benar : 3
Temanggung, November 2012
Guru PKn
Peneliti
Darwati S.Pd.
Setyorini
NIP :
NIM:172009015
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Nama Sekolah
: MAN Temanggung
Mata Pelajaran
: Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas / Semester
: XI IPS-1 / I
Alokasi Waktu
: 10 x 45 menit
Standar Kopetensi
: Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan berrnegara.
Kopetensi Dasar
:
a. Mendeskripsikan pengertian dan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. b.
Menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan.
c. menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indikator
:
1. Mendiskripsikan pengertian keterbukaan dan jaminan keadilan 2. Mengidentifikasi macam-macam keterbukaan 3. Mendiskripsikan pentingnya keterbukaan dan jaminan keadilan 4. Menguraikan karakteristik prinsip-prinsip good government 5. Menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan 6. Menguraikan sikap Keterbukaan dan Jaminan Keadilan 7. Mendeskrisikan peran serta masyarakat dalam meningkatkan keterbukaan dan jaminan keadilan Tujuan pembelajaran
:
1. Siswa mampu mendiskripsikan makna keterbukaan dan jaminan keadilan 2. Siswa paham dan mampu menguraikan macam-macam keterbukaan 3. Siswa mampu menjelaskan pentingnya keterbukaan dan jaminan keadilan.
4. Siswa paham dan mampu menguraikan karakteristik prinsip-prinsip good government 5. Siswa mampu menganalisa dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan 6. Siswa mampu menguraikan sikap Keterbukaan dan Jaminan Keadilan 7. Siswa mampu menyabutkan dan menjelaskan peran serta masyarakat dalam meningkatkan keterbukaan dan jaminan keadilan Materi pokok 1. Keterbukaan dan jaminan keadilan 2. Macam-macam keterbukaan 3. Keterbukaan dan jaminan keadilan 4. Prinsip-prinsip good government 5. Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan 6. Sikap Keterbukaan dan Jaminan Keadilan 7. Peran serta masyarakat dalam meningkatkan keterbukaan dan jaminan keadilan Metode pembelajaran 1. Ekspositori Langkah – langkah Kegiatan Awal
Langkah – Langkah 1. Memberi salam dan berdoa bersama 2. Memperkenalkan diri dan peserta didik 3. Melakukan presensi 4. Siswa menjawab pertanyaan dengan benar 5. Menyampaikan SK, KD dan tujuan pembelajaran
Waktu
6. Guru membuka dan menyampaikan rencana yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran 7. Memberikan motivasi belajar tentang keterbukaan dan keadilan 8. Memberikan motivasi siswa supaya aktif dalam proses pembelajaran Pertemuan Pertama Eksplorasi: 1. Guru mencoba menggali pengetahuan siswa tentang keterbukaan dan keadilan 2. Guru menerangkan tantang makna keterbukaan 3. Guru menerangkan tantang makna jaminan keadilan 4. Guru menjelaskan macam-macam keadilan 5. Guru meminta siswa memberikan contoh macam-macam keadilan dalam kehidupan sehari–hari 6. Guru meminta siswa untuk mendiskusikan dan memberikan contoh macam-macam keadilan dalam kehidupan sehari–hari 7. Guru meminta siawa untuk menjelaskan makna keterbukaan dalam kehidupan berbangsa 8. Guru meminta siswa untuk mendiskusikn dan memberikan penjelasan makna keterbukaan dalam kehidupan berbangsa
Elaborasi: Siswa melakukan diskusi dengan teman sebngkunya unuk membahas pertanyaan dari guru
Pertemuan Ke Dua Eksplorasi 1. Guru melakuakan tanya jawab tentang materi yang lalu untuk mengetahui pengetahun siswa. 2. Guru menerangakan kepeda siswa tentang ciri-ciri keterbukaan 3. Guru meminta siswa untuk membedakan antara pemerintah dan pemerintahan 4. Guru memberi penguatan perbandingan antara pemerintah dan pemerintahan 5. Guru meminta siswa untuk mendiskusikan dan memberikan contoh perbandingan antara pemerintah dan pemerintahan 6. Guru menerangkan tentang pengertian Good Gevernance 7. Guru menajalaskan tentang ciri-ciri dan pripsip Good Gevernance
Elaborasi: Siswa melakukan diskusi dengan teman sebngkunya unuk membahas pertanyaan dari guru Pertemuan Ketiga Eksplorasi: 1. Guru melakukan Tanya jawab mengenai materi minggu lalu sebagai penguatan. 2. Guru menjelaskan tentang bentuk – bentuk pemerintahan yang berpotensi melahirkan pemerintahan yang tertutup: 1. Monarki Absolut 2. Tirani
3. Autokrasi 4. Oligarki 5. Diktatoris 6. Olkokrasi 3. Guru meminta siswa untuk mendiskusikn dan memberikan contoh bentuk – bentuk pemerintahan yang berpotensi melahirkan pemerintahan yang tertutup 4. Guru meminta siswa untuk memberikan gambarran dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan dalam bidang : 1. Politik 2. Ekonomi dan Lingkungan Hidup 3. Sosial Budaya 4. Pertahanan dan Keamanan Elaborasi: Siswa melakukan diskusi dengan teman sebngkunya unuk membahas pertanyaan dari guru
Pertemuan Keempat Eksplorasi: 1. Guru memberikan penguatan kepada siswa tenteng dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak 2. Guru menjelaskan tentang sikap keterbukaan dan jaminan keadilandalam kehidupam berbangsa dan berbnegara. 3. Guru menerangkan tentang peran serta masyarakat dalam meningkatkan ketrbukaa dan jaminan keadilan 4. Guru memnita siswa untuk memberikan contoh
peransertanya dalam maningkatkan keterbukaan dan jaminan keadilan.
Elaborasi: Siswa melakukan diskusi dengan teman sebngkunya unuk membahas pertanyaan dari guru
Pertemuan Kelima Guru memberi umpan balik berupa ulangan kepada siswa untuk memastikan bahwa siswa sungguh-sungguh memahami materi pembelajaran. Penutup
1. Guru memberikan kesimpulan dari proses pembelajaran 2. Guru memberikan penjelasan mengenai hasil pembelajaran yang telah dilakuakan
Alat dan sumber 4. Pendidikan Kewarganegaraan kelasa 2 (Mtaupan: Bandung) 5. Pendidikan kewarganegaraan SMA/MA kelasa 2 (Bumi Aksara) 6. Peta konsep Penilaian 5. 6. 7. 8.
:
Bentuk soal Soal Kunci Jawaban Penilaian
: Pilihan Ganda : Terlampir : Terlampir :
Nilai :benar : 3
Temanggung,
November 2012
Guru PKn
Peneliti
Darwati S.Pd.
Setyorini
NIP :
NIM:172009015
