LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 21 TAHUN 2OA7
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2OO7-2OL2 DOKUMENTASI
&
AI?SIP
BAPPENAS
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BETITUNG NOMORzI TAHUN 2OO7 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2007-2012
.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELTTUNG,
Menimbang:
a.
bahwa untuk menJamin agar kegiatan pembangunan di Provinsl Kepulauan Bangka Belitung dapat berjalan se@ra efekttf, efisien,
dan
bersasaran maka diperlukan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Jangka Menengah; b.
bahwa- sebagai dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) harus berdasarkan Dokumen Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Mengingat
:
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu diatur dengan Perahran Gubemur;
1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20fr) Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik lrdonesia Nomor 4033);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
I
Undang-Undang Nomor Tahun 2@{ tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2m4 Entang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negaril Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20O{ tentang Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2W4 Nomor. 125, Tambahan Lembann Negan RepuHlk Indoneda Nomor +437) sebagalmana telah dlubah dengnn tlndang-tfndang Nomor 8 Tahun 2005 bnbng Penetapan Petahnan Pemerlntah
PenggnnU Undangtndang Nornor 3 Tahun AXF Entang Perubahan Atas t ndang-t ndang Nomor 32 Tahun 2qX Entang Penrerlntahan Daerah m€n ad thdang{hdang (Lcrnbamn ilegara Repubtlk lrdoneda Tahn 2005 Nolnor t0$ Tambahan lembarat Negara Republlk IndmeCa Nomor 4t48);
cbvQr r.losirrrt8
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2@4 tentang Perimbangan Keuanfan antan Pemerintah Pqsat dan Penrerintahan Daenh (lembann Negara Republik Indonesla Tahun 2fl)'l Nornor t26, iambahan lembaran Negan Repnblik Indonesia Nomor'1438);
Nomor Urdarg-undang -Jangka
7.
17 Tahun 2W7 tentang
Rencana
PanJang Naslonal Tahun 2005-2021 (tembann Negara Republlk Indonesla Tahun 2007 Nomor 33,
Pembangunan
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
Preslden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009
Pen$nn
(Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 20tt5 Nomor 11);
MEMUTUSIGN: 'GUBERNUR KEPUTAUAN BANGKA BEUTUNG TENTAi'iG JANGIG MENENGAH DAEMH TAHUN 2OO7' PEMBANGUNAN RENCANA
Menetapkan: PERATURAN 20t2.
Pasal 1
ini yang dimaksud dengan: perencanaan adalah suatu proses unhrk menentukan tindakan masa de'pan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
Dalam Peraturan Gubernur
1.
memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
Z.
perencanaan Pembangunan Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
3. 4. 5.
pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan Daerah merupakan bagian dari Kesatuan Sistem pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah menurut prakarsa daerah dalam kerangka NKRI. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disebut RPJPD, iOatal, dokumen pereficanaan untuk periocie 20 (dua puluh) tahun.
6.RencanaPembangunanJangkaMenengahDaerah,yang
selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokunen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
l.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selinjutnya disebut Renstra-5KPD adalah Dokumen perencanaan Satgah Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5
(lima) tahun.
Rencana Pembangunan. TabUnan Daerah, yaig selanjutnya ...disebut Rencana fe6d-eemerintah Daerah (RKPD) adalah
8.
Dokumen Pererrcanaan Daerah unhrk periode
9.
t
(satu) tahun.
Rencana Pembangunan Tahunan Safuan Kgfa Ferangkat Dairah, yang selanjutrrrc disebut Rencana Kerja SahJan lGrp Penngkat Oaentr (RenJa SI(PD) adalah Dokumm Perencanaan sahran KerF Perangkatdaerah untuk periode 1 (saiu) tahun.
-
10. Md adalah rumu;3n umum mengenai keadaan larr'; diinginkan pada akhi; periode Perencanaan. 11. Hisi adalah rumustn umum mengenaL uoayatpaya yang akan dilaksanakan unhrk mewujudkan visi.
12.
Shtegl adalah
langkah-hngkah beffNkan program-program
lndikaUf unUk mewuJudkan vlsl dan mlsl.
13. lcbtjakan adalah antr/Urrdakan yang dlambll oldr pemerlntah daenh unUk mumpal hduan. 14. Program adalah lnsfignren lab[akan yang bgflsN sabJ atau leblh , kegfl-atan yang dllaksanakan otetr lnstarsl pemerlnbMembaga ' un-Urk meircapal sasaran dan hrJuan serta mernperoleh alokasl anggaran, atau keglatan masyankat yang dikoordinaslkan oleh Instansl pemerlntah.
15. Program Sahran Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan Rencana KerJa suatu Satuan KerJa Perangkat Daerah.
16. Program Untas Satuan Keria Perangkat Daerah adalah sekumpulan ren@na kerJa beberapa satuan kerja Perangkat Daerah.
17. Program Kewilayahan dan untas wilayah adalah sekumpulan ren&na kerJa ierpadu antar-satuan Keria Perangkat Daerah mengenalsuafu ahu bebenpa Wlayah, Daerah atau Kawasan. 18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbang daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daenh19. Kepala Sahran Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung Jawab terhadap. pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Provinsi adalah Kepala Badan Ferencanaan Pembangunan Daerah yang selaniutnya disebut Kepala Bappeda Provinsi.
Pasal 2
(1) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubemur hasil Pemilihan Kepala Daerah secara langsung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2007-2012.
(2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
menjadi
pedoman bagi:
a.
Safuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Satuan KerJa Penngkat Daerah (Ren*ra SKPD);
b.
Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPIM Daerah Kabupaten/Kota;
c.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun Rencana Keria Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah (RAPBD).
Pasal 3
(1) Sahran KerJa Penngkat Daerah melaksanakan program dalam RPJMD yang dibrangkan dalam Rencana Strategls Satuan KerJa Penngkat lDaerah (Renstra SKPD). (2) Satuan KerJa Perangkat Daerah berkewaJlban menJamln konslstensl antara Rermna Sfategls (Renstn) Sahran KerJa Fenngkat Daenh dengan Rencana Pembangunan Jarqka Menengah Daenh Provlnsl Kepulauan BarUka Edlhng Tahun 207-2012. (3) Satuan Kerla Penmkat Daerah- serta nasrrarakat termasuk dunla
usaha yang ada
di
ftovinsl Kepulauan Bangka Bdlh{tg hl,
Ue*ewittUah unhrk melaksanakan program1rogram d.!.q Rencana Pro\rlrd lGpulauan Pembanlunan Jangka tlenengah Barglo futurg Tahun 20/i,7'2012, dengan sebalktalktya.
Daenh
Pasal
4
Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasl dan koordinasi dlngan Kepala Bappeda dalam menyusun Rencana Strategls sahran Keda Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan RPJM Daerah Tahun 2007-2012.
Pasal 5
(1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. (2) - - Eappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan peiiksanaan rencana pembangunan dari masing-masing.pimpinan 3atuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan hrgas dan kewenangannYa.
(3) Kepala Satrran Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kineria - -peiaksanaan Rencana Pembangunan Satuan Kerja Perangkat periode sebelumnYa. Daerah
Pasal 6
Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana pembangunJn Jangka Menengah Daerah Tahun 2OO7-2OL2, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepulauan Bangka Beliturvg berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap pefiUaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daenh Tahun ZUil-ZOtZ ke dalam Rencana Strategis Satuan KerJa Perangkat Daerah (Renstn SKPD) dan realisasi pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2W7'2012 tersebut.
Pasal 7
(1) Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah didasarkan
pada data dan informasi yang akurat dan
dapat
dipettanggunglawabkan.
(2) --
RPJM
2007-2012 adalah sebagalmana t€fcanhm Peraturan Gubemur lnl dan merupakan sahl
Daerah Talnrn
dalam Lamplnn kesahran dann baglan fang Udak terplsahkan dad Perafunn Gubernur Inl.
Pasal 8 Peraturan Gubemur Inl mulal berlaku seJak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 23 Juli 2007
Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal Juli 2007
2t
AMIN KEPUI.AUAN BANGKA BEUTUNG TAHUN 2OO7 NOMORIz SERI
E
)
k
a, 'j"
:
';.
-.
f
2007-2012
DAFTAR ISI
t
HALAMAN JUDUL PERATTJRAf\, GUBERT'IUR NOMOR
2l
ii
TAHUN 2007
iii xvi xvii
OAFTAR IS' DAFTAR BAGAN DAFTAR GAMEAR
xvlii
DAFTARTABEL
xxl
OAFTAR
'ST'LAH BAB I
l-1 l-1 l-1
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Landasan Hukum 1.4.
'l-2
Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan
t-3 t-5 t-5
Lainnya
1.5. 1.6.
Proses PenYusunan RPJMD Sistematika Penulisan
GAMAARANUMUMKONDISIDAERAHPROY''VS'KEPULAUAN BAB
"
,,-1
BANGKA BELITUNG
2.1.
2.1.1. Luas Wilayah dan Letak Geografis 2.1.2. ToPografi 2.1.3. Struktur Litologi, Geotogidan Jenis 2.1.4. Hidrologi dan Klimatologi 2.1.5. Luas dan Sebaran Kawasan 2.1.6. Lingkungan HiduP 2.2.
ll-1 il-1
Kondisi Geografis Daerah
[-2 Tanah
Kondisi Perekonomian Daerah
2.2.1.
Komposisi dan Pertumbuhan PDRB
ll-4 il-8 il-10 il-13 il-14
[-14
2007-2012
ll -24
2.2.2. Keuangan Daerah 2.2.3. Investasi Propinsi Kepulauan Bangka Belitung 2.2.4. Inflasi 2.2.5. Ekspor lmPor 2.2.6. PotensiWisata 2.2.7. Industri Manufaktur 2.2.8. Distribusi Antar Daerah 2.3.
lt
il-29 il-30
[-32 il-32 il-32 il-36 il-38 il-47 il-49
Sosial
il-51
Kondisi Prasarana dan Sarana
2.4.1. Prasarana
dan Sarana
-27
[-28
Kondisi Sosial BudaYa Daerah
2.3.1. Kependudukan 2.3.2. Kondisi Kesehatan 2.3.3. Kondisi Pendidikan 2.3.4. Kondisi Kesejahteraan 2.3.5. Kondisi KebudaYaan 2.4.
il-26
Transportasi
dan
[-51
Perhubungan
2.4.2. 2.5.
Prasarana dan Sarana Energi
Pemerintahan Umum
2.5.'1.
Kondisi Kelembagaan'Pemerintah Provinsi
2.5.2. Struktur Organisasi Pemerintah Daerah 2.5.3. Kuantitas AParatur Pemda 2.5.4. Kondisi Prasarana dan Sarana Kerja 2.5.5. Kelembagaan Badan Koordinasi Penataan Ruang
il-63 il-66 -66
il
il-67 il-68 [ -68 il
-69
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
BAB III
V'S',II{'S' DAN PROGRAM PRIOR'TAS GTJBERNUR PROVINSI
ill-
1
KEPULAU A'V 8A'VG'(A B ELITU NG
3.1.1.
Umum
ilr-1 ilr-1
3.1.2.
lsu-isu Strategis
ilt-2
3.1.3.
Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi
3.1. Visi
Kepulauan Bangka Belitung ( 2007- 20121
3.2.
Mlsi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi lGpulauan
ilt- 8
ilt-9
Bangl€ Bet[Ung
iv
2007-20t2
g.2.1. Misi 1: Membangun Komitmen Bersama Pemerintah, lll-11 MasyarakatdanSwastaUntukMenciptakan|k|imKondusif
dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila dan UUD 45
3.2.2. Misi 2: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Insani Masyarakat Melalui Penguatan Sektor Pendidikan'
tll
-
12
Kesehatan,Olahraga.SenidanBudayaDaerah/Nasional serta Pembinaan Generasi Muda.
3.2.3. Misi
3:
Meningkatkan Kapasitas Pengayoman
dan lll- 15
Pelayanan Publik baik Kepada Masyarakat Pada Umumnya maupun Pelayanan Investasi dalam Segala Sektor dengan
Menerapkan Sekurang-Kurangnya Standard Pelayanan Minimum (SPM) dan Secara Bertahap Mengupayakan Penguatan Kapasitas Melalui Pengaplikasian eGovernmen|diLingkunganPemerintahProvinsiKepu|auan Bangka Belitung Termasuk Kabupaten/Kota'
3.2.4. Misi
4-. Meningkatkan Kapabilitas lnfrastruktur
dalam
lll- 16
RangkaMendukungPembangunanEkonomiMasyarakat dan Penguatan Kapasitas lnfrastruktur Yang Berkaitan Dengan Investasi seperti Bandara, Pelabuhan Laut'
Kawasan Industri, Pembangkit Tenaga
Listrik'
Telekomunikasi, Instalasi Air Bersih, Rumah Sakit' dan Perbankan.
Menciptakan Lapangan Keria dan Lapangan lll-16 Berusaha, Dalam Rangka Meningkatkan ln@me Per Kapita
3.2.5. Misi
5:
danDayaBe|iMasyarakatMela|uiPenguatanTerhadap6 SektorUnggu|anDaerah(Yaitu:Ke|autandanPerikanan, Pariwisata, Pertanian, Pertambangan' Perindustrian' Perdagangan dan Jasa), serta Menciptakan Tenaga Kerja
Siap Pakai dan Berdaya Saing Sebagai Salah Satu Komoditas Daerah Yang Siap Dipasarkan Ke Lingkup Domestik, Regional dan Global'
3.2.6.Misi6:MemperhatikanMasalahLingkunganHidup
ilt- 17
Sebagaisa|ahSatuAzasDa|amMengambi|Keputusan PubftkPadaSemuaSektorPembarrgunanSeka|igus v
RPTMD Provinsi Kepulauan Bangka
Eelitung 2OO7-20.,2
Melakukan Upaya Rehabilitiasi, Reklamasi
dan
Refungsionalisasi Terhadap Lahan-Lahan Kritis Menjadi
Lahan Produktif dengan Melibatkan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Secara Terpadu dan Bersinergi.
3.2.7. Misi 7'. Meneruskan Penyusunan Peraturan-Peraturan l[_lg Daerah (Perda) Sebagai Penjabaran dari Aturan Perundang-Undangan yang Lebih Tinggi Sebagai Dasar
Penetapan Kebijakan Publik Pemerintah Daerah yang Legitimate serta Melakukan Penegakan Hukum Secara
Konsisten dan Konsekuen baik
di
Lingkup Internal
Pemerintahan maupun Masyarakat. 3
2.8.
Misi
8:
Melaksanakan Program Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Melalui Penguatan Kapasitas Lembaga lll'18 Ekonomi Rakyat Seperti Uqaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi Untuk Menciptakan Sentra-Sentra
Pembangunan
Produk
Unggulan
Pedesaan/Kecamatan/Kabupaten/Kota
Sesuai
Wilayah Oengan
Kultur dan Potensi Wilayah.
3.2.9.
9: Kapabilitas Aparatur Pemerintah untuk Menciptakan Good Governance dan Clean Government secara
Misi
1t-19
Tersistem dan Menyeluruh dengan Melakukan Gerakan Bersama dalam Pemberantasan KKN Berbasis Kultur dan
Agama. Melakukan Penerapan Prinsip Reward and Punishment dalam rangka Meningkatkan Rasa Tanggung
Jawab dan Kebanggaan Profesionalisme dengan Tidak Mengenyampingkan Jiwa Pengabdian Sebagai 'AMa Negara'dan Semangat Patriotisme Sebagai Bagian Anak
Bangsa Yang Senantiasa Berupaya
Melestarikan
Semangat Kejuangan 17 Agustus 1945. Penegakan Hukum
(Law Enforcement) Dilakukan Secara Konsisten
dan
Konsekuen Tanpa Pandang Bulu, Menyeluruh 'Tidak Tebang Pilih' Berdasarkan Kepada Peraturan dan Undang-
Undang Yang Eerlaku baik Di Lingkungan Pemedntahan maupun Masyarakat Pada UmumnYa.
10: Melakukan Upaya Pembangunan Infrastuktut Pada Proyek-Proyek Strategis tlabm Rangka
3.2.10. Misi
lll-tg
vl
RPIMD Provinsi Kepulauan Bangka Belituns 2O07-2Ol2
Meningkatkan Oaya Saing Regional dan Global Melalui
Pengupayaan Pembangunan International Entry Pod (Pelabuhan Samudera) Di Belitung Yang Dilengkapi
Dengan Kawasan Frce Trade Zone Atau Sekurang-
Zone
Sekaligus Melakukan Penguatan Infrastruktur Di Tingkat Regional Entry Poft (Pelabuhan Nusantara) Di Bangka dan Belitung Serta
Kurangnya Bounded
Meningkatkan Status Bandara Pangkal Pinang Untuk Dapat
Mengakomodasi Jalur Penerbangan Internasional Dengan
Route
Singapura-Bangka-Bali (SIBABA) Sekaligus
Memperkuat
Jalur
Penerbangan Regional
Yang
Menghubungkan Secara Rutin Jakarta-Bangka, Jakarta-
Belitung,
Jakarta-Bangka-Belitung, Batam-BangkaBelitung-Palembang Serta Mengupayakan Percepatan Realisasi Belitung Sebagai Etalase Kelautan dan Merintis Konsep Pengembangan Zona Karimata (Karimata Grov,tth Zone).
3.3.
fi-21
Indikator Capaian
3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.5.
il1-2r
IndikatorEkonomi Indikator Pendidikan
lil-21
IndikatorKesehatan
ilt-22
Indikator Ketenagakerjaan
nt-22
IndikatorSosial
ut-22
IV- |
STR TEG' PEMBANGUNAN DAERAH
BA8
'V
4.1.
Strategi Membangun Komitmen Bersama Pemerintah. lV-
1
Masyarakat dan Swasta Untuk Menciptakan lklim Kondusif
dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa
dan
Bernegara Berdasarkan Pancasila dan UUD 45
4.2.
-2 Strategi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Insani 'V Masyarakat Melalui Penguatan Sektor Pendidikan, Kesehatian, Olahraga, Seni dan Budaya Daerah/Nasional serta Pembinaan Generasi Muda.
4.3.
Sfategi Meningkatkan Kapasitas Pengayoman
dan lV- 3
Pelayanan Publik baik Kepada Masyarakat Pada Umumnya
vtl
RPJMD Provinsi Kepulauan Eanqka
Belitung 2007'2012
maupun Pelayanan Investasi dalam Segala Sektor dengan
Menerapkan Sekurang-Kurangnya Standard Pelayanan Minimum (SPM) dan Secara Bertahap Mengupayakan
Penguatan Kapasitas Melalui Pengaplikasian
e-
Govemment di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Termasuk Kabupaten/Kota. 4.4.
Strategi Meningkatkan Kapabilitas Infrastruktur
dalam
N
-
3
lV
-
4
Rangka Mendukung Pembangunan Ekonomi Masyarakat
dan Penguatan Kapasitas Infrastruktur Yang Berkaitan Dengan Investasi seperti Bandara, Pelabuhan Laut, lGwasan Industri, Pembangkit Tenaga Listrik, Telekomunikasi. Instialasi Air Bersih, Rumah Sakit. dan Perbankan. 4.5.
Strategi Menciptakan Lapangan Kerja
dan Lapangan
Berusaha. Dalam Rangka Meningkatkan lncome Per Kapita
dan Daya Beli Masyarakat Melalui Penguatan Terhadap 6 Sektor Unggutan Daerah (Yaitu: Kelautan dan Perikanan,
Pariwisata, Pertanian, Pertambangan,
Perindustrian,
Perdagangan dan Jasa), serta Menciptakan Tenaga Kerja
Siap Pakai dan Berdaya Saing Sebagai Salah Satu Komoditas Daerah Yang Siap Dipasarkan Ke Lingkup Domestik. Regional dan
4.6.
Global.
tV _ 4
Strategi Memperhatikan Masalah Lingkungan
Hidup
Sebagai Salah Satu Azas Dalam Mengambil Keputusan Publik Pada Semua Sektor Pembangunan Sekaligus
Melakukan Upaya Rehabilitasi. Reklamasi dan Refungsionalisasi Terhadap Lahan-Lahan Kritis Menjadi Lahan Produktif dengan Melibatkan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Secara Terpadu dan
4.7.
Bersinergi'
V_s
Strategi Meneruskan Penyusunan Peraturan-Peraturan Daerah (Perda) Sebagai Penjabaran dari Aturan Perundang-Undangan yang Lebih Tinggi Sebagai Dasar
Penetrapan Kebiiakan Publik Pemerintah Daerah yang LegiUmate serta Melakukan Penegakan Hukum Secara
Konsisten dan Konsekuen baik
di
Lingkup Intemal
Pemedntahan marPutl MasYarakat
v[l
RPJMD Provinsi Kepulauan
4.8.
Eangka Eelitung 2OO7-2O| z
Strategi Melaksanakan Program Pemberdayaan
Ekonomi M-5
Masyarakat Melalui Penguatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Rakyat Seperti Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi Untuk Menciptakan Sentra-Sentra
Pernbangunan
Produk Unggulan
Pedesaan/Kecamatan/Kabupaten/Kota
Wilayah
Sesuai
Dengan
Kultur dan Potensi Wilayah.
4.9.
Meningkatkan lGpabilitas Aparatur Pemerintiah
untuk
lV
-
6
Menciptakan Good Governance dan Clean Govemment
secata Tersistem dan Menyeluruh dengan Melakukan Gerakan Bersama dalam Pemberantasan KKN Berbasis Kultur dan Agama. Melakukan Penerapan Prinsip Reward
and
Punishment dalam rangka Meningkatkan Rasa
Tanggung Jawab dan Kebanggaan Profesionalisme dengan Tidak Mengenyampingkan Jiwa Pengabdian Sebagai"Abdi Negara" dan Semangat Patriotisme Sebagai
Bagian Anak Bangsa Yang Senantiasa Melestarikan Semangat Kejuangan
Berupaya
17 Agustus
1945.
Penegakan Hukum (Law Enforcementl Dilakukan Secara
dan
Konsekuen Tanpa Pandang Bulri, Menyeluruh "Tidak Tebang Pilih" Berdasarkan Kepada Peraturan dan Undang-Undang Yang Berlaku baik Di Lingkungan Pemerintahan maupun Masyarakat Pada
Konsisten
UmumnYa.
4.10.
Sbategi Melakukan upaya Pembangunan Infrastuktur
Pada lv- 7
Proyek-Proyek Strategis Dalam Rangka Meningkatkan
Daya Saing Regional dan Global Melalui Pengupayaan
Pembangunan International Entry
fun
(Pelabuhan
Samudera) Di Belitung Yang Dilengkapi Dengan Kawasan Free Trade Zone Alau Sekurang-Kurangnya Bounded Zone
Sekaligus Melakukan Penguatan Infrastruktur Di Tingkat Regional Entry Poft (Pelabuhan Nusantara) Di Bangka dan
Belitung Serta Meningkatkan Status Bandara Pangkal Pinang Untuk Dapat Mengakomodasi Jalur Penerbangan
Intemaslonal Dengan Route Singapura-Bangka-8ali (SIBABA) Sekaligus Memperkuat .lahn pcoeOangan tx
RPTMD Provinsi Kepulauan Eangka
Eelitung 2007'2012
Regional Yang Menghubungkan Secara Rutin JakartaBangka, Jakarta-Belitung, Jakarta-Bangka-Belitung, Batam-
Bangka-Belitung-Palembang
Serta
Mengupayakan
Percepatan Realisasi Belitung Sebagai Etalase Kelautan
dan Merintis Konsep Pengembangan Tona
Karimata
(Karimata Growth Zone). BAB V
ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
v-1
5.1.
v-3 v-5 v-7
Indikator Keuangan Daerah
5.1.1 Kineria PAD 5.1.2 Kinerja Dana Perimbangan
v-10 v-14 v-16
5.2. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah 5.3. Arah Pengelolaan Belanla Daerah 5.4. Arah Pengelolaan Pembiayaan Daerah 5.5. Kebijakan Umum Anggaran BAB VI
v-
16
KEBIJAKAN UMUM
vt- I
6.1
vl-
M-embangun Komitmen Bersama Pemerintah, Masyarakat
1
Dan Swasta Untuk Menciptakan lklim Kondusif Dalam Kehidupan Bermasyarakat. Berbangsa Dan Bernegara Berdasarkan Pancasila Dan UUD 45
6.2.
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Insani
Masyarakat Vl-z
Melalui Penguatan Sektor Pendidikan, Kesehatan, Olahraga, Seni Dan Budaya Daerah/Nasional Serta Pembinaan Generasi Muda
6.3.
Meningkatkan Kapasitas Pengayoman Dan Pelayanan Publik Baik Kepacla Masyarakat Pada Umumnya Maupun
y1
-
7
Meningkatkan lGpabilitas Infrastruktur Dalam Rangka VlMendukung Pembangunan Ekonomi Masyarakat Dan
I
Pelayanan tnvestasi Dalam Segala Sektor Dengan Menerapkan Sekurang-Kurangnya Standard Pelayanan Minimum (SPM) Dan Secara Bertahap Mengupayakan Penguatan Kapasitas Melalui Pengaplikasian EGovernmenl Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Termasuk Kabupaten/Kota
6.4.
Penguatan Kapasitas Inftastruktur Yang Berkaitan Dengan
Investasi Seperti Bandara, Pelabuhan Laut' Kawasan
RPIMD Provinsi Kepulauan Eanqka Belitung 2OO7-2012
Industri, Pembangkit Tenaga Listrik, Telekomunikasi, InstalasiAir Bersih. Rumah Sakit, Dan Perbankan 6.5.
Menciptakan Lapangan Kerja Dan Lapangan Berusaha, Dafam Rangka Meningkatkan lncome Per Kapita Dan Daya
U _ 10
Beli Masyarakat Melalui Penguatan Terhadap 6 Sektor Unggulan Daerah (Yaitu: Kelautan Dan Perikanan,
Pariwisata, Pertanian, Pertambangan, Perindustrian, Perdagangan Dan Jasa), Serta Menciptakan Tenaga Kerja
Siap Pakai Dan Berdaya Saing Sebagai Salah Satu Komoditas Daerah Yang Siap Dipasarkan Ke Lingkup Domestik, Regional Dan Global 6.6.
Mernperhatikan Masalah Lingkungan Hidup Sebagai
Salah
Satu Azas Dalam Mengambil Keputusan Publik
Pada
U_
12
Vl-
14
vl-
15
Semua Sektor Pembangunan Sekaligus Melakukan Upaya
Rehabilitasi, Reklamasi Dan Refungsionalisasi Terhadap
Lahan-Lahan Kritis Menjadi Lahan Produktif Dengan Melibatkan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat Secara Terpadu Dan Bersinergi
67.
Meneruskan Penyusunan Peraturan-Peraturan Daerah (Perda) Sebagai Penjabaran Dari Aturan Perundang' Undangan Yang Lebih Tinggi Sebagai Dasar Penetapan Kebijakan Publik Pemerintah Daerah Yang Legitimate Serta
Melakukan Penegakan Hukum Secara Konsisten Dan Konsekuen Baik Di Lingkup Internal Pemerintahan Maupun Masyarakat 6.8.
Melaksanakan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melatui Penguatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Rakyat Seperti Usaha Mikro, Kecil, Menengah (Umkm) Dan Koperasi Untuk Menciptakan Sentra-Sentra
Pembangunan
Produk
Pedesaan/KecamatanlKabupaten
Unggulan
Wilayah
lKota Sesuai
Dengan
Kultur Dan Potensi WilaYah
6.9.
Meningkatan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Untuk U Menciptakan Gad Governance Dan Clean Govemment Secara Tersistem Dan Menyeluruh Dengan Melakukan Gerakan Bersama Dalam Pemberantasan KKN Berbasis Kultur Dan Agama. Melakukan Penerapan Prinsip Reward xl
-
17
RPIMD Provinsl Kepulauan Eangka Eelitunq ZO07-20r 2
And
Punishnpnt Dalam Rangka Meningkatkan Rasa
Tanggung Jawab Dan Kebanggaan Profesionalisme Oengan Tidak Mengenyampingkan Jiwa PengaMian Sebagai"Abdi Negara" Dan Semangat Patriotisme Sebagai
Bagian Anak Bangsa Yang Senantiasa Berupaya Melestiarikan Semangat Kejuangan 17 Agustus 1945" Penegakan Hukum (Law Enforcement) Dilakukan Secara
Konsisten Dan Konsekuen Tanpa Pandang Bulu, Menyeluruh 'Tidak Tebang Pilih' Berdasarkan Kepada Peraturan Dan Undang-Undang Yang Berlaku Baik Di Lingkungan Pemerintahan Maupun Masyarakat Pada Umumnya.
6.10.
Melakukan Upaya Pembangunan Inhastuktur Pada ProyekProyek Strategis Dalam Rangka Meningkatkan Daya
Saing
Regional Dan Global Melalui Pengupayaan Pembangunan
Vt_
1g
International Entry Port (Pelabuhan Samudera) Di Belitung
Yang Dilengkapi Dengan Kawasan Frce Trade Zone Atau Sekurang-Kurangnya Bounded Zone Sekaligus Melakukan
Penguatan Infrastruktur Di Tingkat Regional Entry Poft (Pelabuhan Nusantara) Di Bangka Dan Belitung Serta Meningkatkan Status Bandara Pangkal Pinang Untuk Dapat Mengakomodasi Jalur Penerbangan Intemasional Dengan
(Sibaba) Sekaligus Memperkuat Jalur Penerbangan Regional Yang
Route
Singapura-Bangka-Bali
Menghubungkan Secara Rutin Jakarlia-Bangka. Jakarta-
Belitung,
Jakarta-Bangka-Belitung. Batiam-BangkaBelitung-Palembang Serta Mengupayakan Percepatan Reatisasi Eelitung Sebagai Etalase Kelautan Dan Merintis
Konsep Pengembangan Zona Karimata (Karimata Growth Zonel BAB
VII
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
vil-
1
Dan Swasta Untuk Menciptakan lklim Kondusif Dalam Kehidupan Eermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara
-i7.MembangunKomitmenBersamaPemerintah,Masyarakatut-t Berdasarkan Pancasila Oan UUO 45.
7.2.
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Insani Masyarakat
vil-7 xll
RPIMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2OO7-2012
Olahraga, Seni Dan Budaya Daerah/Nasional Serta Pembinaan Generasi Muda 7.3.
Meningkatkan Kapasitas Pengayoman Dan Pelayanan Publik Baik Kepada Masyarakat Pada Umumnya Maupun
Vll- 30
Pelayanan lnvestasi Dalam Segala Sektor Dengan Menerapkan Sekurang-Kurangnya Standard Pelayanan
Minimum (SPM) Dan Secara Bertahap Mengupayakan
Penguatan Kapasitas Melalui Pengaplikasian
E-
Govemment Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Termasuk Kabupaten/Kota 7.4.
Meningkatkan Kapabilitas Inftastruktur Oalam Rangka
u.l_
3Z
Mendukung Pembangunan Ekonomi Masyarakat Oan Penguatan Kapasitas Infrastruktur Yang Berkaitan Dengan
Investiasi Seperti Eandara, Pelabuhan Laut, Kawasan
Industri, Pembangkit Tenaga Listrik. Telekomunikasi, InstalasiAir Bersih. Rumah Sakit, Dan Perbankan 7.5.
Menciptakan Lapangan Kerja Dan Lapangan Berusaha, Vll-44 Dalam Rangka Meningkatkan Income Per Kapita Dan Daya
Beli Masyarakat Metalui Penguatan Terhadap 6 Sektor Unggulan Daerah (Yaitu: Kelautan Dan Perikanan, Pariwisata, Perlanian, Pertambangan, Perindustrian, Perdagangan Dan Jasa), Serta Menciptakan Tenaga Kerja
Siap Pakai Dan Berdaya Saing Sebagai Salah Satu Komoditas Daerah Yang Siap Dipasarkan Ke Lingkup Domestik, Regional Dan Global 7.6.
Mempefiatikan Masalah Lingkungan Hidup Sebagai
Salah Vll- t4
Satu Azas Dalam Mengambil Keputusan Publik Pada Semua Sektor Pembangunan Sekaligus Melakukan Upaya
Rehabilitasi, Reklamasi Dan Refungsionalisasi Terhadap
Lahan-Lahan Kritis Menjadi Lahan Produktif Dengan Melibatkan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat Secara Terpadu Dan Bersinergi 7.7.
Meneruskan Penyusunan Peraturan-Peraturan Daerah
(Perda) Sebagai Penjabaran Oari Aturan Perundang-
Ul
Undangan Yang Lebih Tinggi Sebagai Dasar Penetapan
Kebiiakan Publk Pemerhtrah Daerah Yang Lcgilimab
xtl
_ 61
2007-20t 2 Melakukan Penegakan H-kum Secara- Konsisten Dan Konsekuen Baik Di Lingkup Internal pemerintahan Maupun Masyarakat
7.8.
Melaksanakan Program pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui penguatan Kapasitas Lembaga Vll-
63
Ekonomi Rakyat Seperti Usaha Mikro, Kecil, Menengah (Umkm) Dan Koperasi Untuk Menciptakan Sentra-sentra
Pembangunan Produk Unggulan Pedesaan/Kecamatan/Kabupaten Kultur Dan
7.9.
/Kota Sesuai
Wilayah Dengan
PotensiWilayah
V1_ 70
Meningkatan Kapabititas Aparatur pemerintah Untuk Menciptakan Good Governance Oan Clean Govemment Secara Tersistem Dan Menyeluruh Dengan Melakukan Gerakan Bersama Dalam Pemberantasan KKN Berbasis Kultur Dan Agama. Melakukan Penerapan Prinsip Reward
And
Punishment Dalam Rangka Meningkatkan Rasa
Tanggung Jawab Dan Kebanggaan Profesionalisme Dengan Tidak Mengenyampingkan Jiwa Pengabdian Sebagai"Abdi Negara" Dan Semangat Patriotisme Sebagai
Bagian Anak Bangsa Yang Senantiasa Berupaya Melestarikan Semangat Kejuangan 17 Agustus 1945. Penegakan Hukum (Law Enforcementl Dilakukan Secara
Konsisten Dan Konsekuen Tanpa Pandang Bulu, Menyeluruh "Tidak Tebang Pilih' Berdasarkan Kepada Peraturan Dan Undang-Undang Yang Berlaku Baik Di Lingkungan Pemerintahan Maupun Masyarakat Pada Umumnya.
7.1O.
Melakukan Upaya Pembangunan Infrastuktur Pada
Proyek-
Vll
Proyek Strategis Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Regional Dan Global Melalui Pengupayaan Pembangunan International Entry Porl (Pelabuhan Samudera) Di Belitung
Yang Dilengkapi Dengan Kawasan Free Tnde Zone Alau Sekurang-Kurangnya Bou nded Zone Sekaligus Melakukan
Penguatan Infrastruktur Di Tingkat Regional Entry Port (Pelabuhan Nusantiara)
Di Bangka Dan Belitung
Serta
Meningkatkan Status Bandara Pangkal Pinang Untuk
Dapat Mengakomodasi Jalur Penedangan Internasional xiv
-
74
RPJMD Provinsi Kepulauan Eangka
Memperkuat
Jalur
Belitung 2OO7-2012
Penerbangan Regional Yang
Menghubungkan Secara Rutin Jakarta-Bangka, Jakarta-
Belitung, Jakarta-Bangka-Belitung,
Batam-Bangka-
Belitung-Palembang Serta Mengupayakan Percepatan Realisasi Belitung Sebagai Etalase Kelautan Dan Merintis Konsep Pengembangan Zona Karimata (Karimata Growth Zonel BAB
Vlll
KAEDAH
IMPLEMENTASI
Wil
Lampiran
-
1
1-18
xv
RPJMD Provlnsl Kepulauan Bangka Belitung 2007'2012
DAFTAR BAGAN
No.
Nama
Bagan
Hal
1.2.
Keterkaitan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Dokumen | _ 4 Perencanaan Lainnya Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2006-2011
5.1.
Komposisi Bagi Hasil Pajak antar Tingkat Pemerintahan
5.2.
Komposisi Bagi Hasil Bukan Paiak
1.1.
t-5
v-8 v-9
xvl
DAFTAR TABEL
No. 2.1.1 2.1.2
Hal
NamaTabel Ketinggian diAtas Permukaan Laut Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004
il-3 il -6
RekapitulasiJenis Tanah di ProvinsiKepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004
2.1.3 2.1.4 2.1.5
20M 2004 Keadaan Cuaca diWilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun
Jenis- Jenis Tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Klimatologi diWilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun
2.1.g
pergeseran Fungsi Hutan Produksi di Provinsi Kepulauan Bangka Tahun 2003-2004
2.2.1
PDRB Menurut Lapangan Usaha atas Dasar H.grga Konstan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2000-2007"(Jutaan Rp)
2.2.2
KomposisiPDRB ProvinsiKepulauan Bangka Belitung Menurut Usaha (Harga Konstian 2000 dalam persen)
2,2.9
Laju Pertumbuhan PDRB ProvinsiKepulauan Bangka Belitung
pergeseran Fungsi Hutan Lindung di Provinsi Kepulauan
-
ll-
2004 Hutan Lindung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004 Penggunaan Lahan di ProvinsiKepulauan Bangka Belitung, Tahun
-7
ll
8
ll- 9
2004
2.1.6 2.1.7 2.1.8
U
10
ll
- 11 Bangka Belitung, ll-12
Tahun 2003-2004
Belitung,
ll-12
ll-
15
Lapangan ll-
17
Provinsi
il-18
Menurut Harga Konstan 2000 (Dalam Persen). Tahun 2001-2006
2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.1 2.2.g 2.2.g 2.2.10
il-20
pDRB/Kapitra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Harga Konstan dan Harga Berlaku Tahun 2002 - 2005 (dalam Rp Juta) Indeks LQ berdasarkan PDRB Harga Konstan tahun 2000 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap Nasional Tahun 2003-2005 SH1Ff-SHARE Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap periode 2001-2005 (Harga Konstian 2000 dalam Juta Rp)
I-22
Indonesia
ll
Kepulauan
-
23
ll - 25 perbandingan Anggaran Pendapatan dan Realisasi Provinsi Bangka Belitung, Tahun 2002-2006 ll- 26 proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 200G2008 perbandingan Inllasi Bulanan (m-to-m) di Pangkalpinang dan NasionalTahun ll - 28 2005 - 2006 (Persen) ll - 29 Nitai Ekspordan lmpor Non Migas Provinsi Kepulauan Bangka
Tahun
Beliturg
xv[l
Provinsi
2007-20t2 Hal
Nama Tabel
No. Tahun 2001-2006 2.2.11
2.2.12 2.3.1
2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11
2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.3.17
Jumlah Industridi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tahun 2006
Penyerapan Tenaga Kerla Masing-Masing Kelompok Industri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2006 Perkembangan Penduduk Masing-Masing Kabupaten/Kota di_wilayah Administratii Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2003-2004 Kepadatan Penduduk Masing-Masing KabupatenlKota di Wlayah Administratif Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004 Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja diProvinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tahun 2004 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Penyakit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Taman Kanak-Kanak Negeri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2004/2005 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Taman Kanak-Kanak Swasta di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2004/2005 Jumlah sekolah, Guru dan Murid sekolah Dasar Negeridi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 200412005 Jumlah sekolah. Guru dan Murid sekolah Dasar Swasta di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2004/2005 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah lbtidaiyah Negeri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2004/2005 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah lbtidaiyah Swasta di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 20O4|2OO5 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SLTP NegeridiProvinsi Kepulauan Bangka
Belitung 200412005 Jumlah Sekolah. Guru dan Murid SLTP Swasta diProvinsi Kepulauan Bangka Belitung 2004/2005 Jumtah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Tsanawiyah Negeridi Provinsi Kepufauan Bangka Belitung 200/.12005 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Tsanawiyah Swasta diProvinsi Kepulauan Bangka Belitung 2004/2005 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SMU Negeri di ProvinsiKepulauan Bangka Belitung 200F.n0Os Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SMU Swasta diProvinsi Kepulauan Bangka Befitung 20M12005
il-31 il-31
il-33 il-34 n-34
il-36 il-37 il-40 -40
il
ll-41 lt-41
ll-41
u-42
lt-42 il-43 il-43 lt-44 lt-44
il-45
2.3.18
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 209/2005
[-45
2.3.19
Jumlah Sekolah, Guru dan Murirt Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)Swasta di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 20{J/,nO06 Jumlah Sekolah. Guru dan MurU Madrasah Aliyah Negeti
!t-46
2.3.20
[ -46
xtx
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Eelitung 2007-201?
No. 2.3.21
Hal
NamaTabel di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2004n005 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Aliyah Swasta diProvinsi Kepulauan Bangka Belitung 2004/2005
2.3.22
2.4.1 2.4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Sejahtera di ProvinsiKepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004 Jaringan Jalan diWilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005
2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7 2.4.8
Karakteristik Jaringan Jalan diWilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2005
Karakteristik Jaringan Jalan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Jenis. Kondisidan Kelas Jalan, Tahun 2005 Karakteristik Jaringan Jalan diProvinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Jenis, Kondisidan Kelas Jalan, Tahun 2005 Pelabuhan Provinsi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Fungsi Eksisting, Tahun 2004 Lalu Lintas Penumpang dan Barang diMasing-masing Pelabuhan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2003 Pelabuhan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004
u-47
[-48 il-52 il-53 il-53
[-55 [-57 fi-58 il-59
Lalu Lintas Penerbangan Penumpang di Bandara DepatiAmir Pangkalpinang - ProvinsiKepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004
[-61 il-61
2.4.10
Latu Lintas Penerbangan Penumpang di Bandara H. AS. Hanandjoeddin Tj. Pandan - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004 Lalu Lintas Penerbangan Penumpang di Bandara Depati Amir dan
2.4.11
H.AS. Hanandjoeddin - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004 Lalu Lintas Cargo di Bandara DepatiAmir Dan H.AS. Hanandjoeddin
2.4.g
2.4.12 2.4.1g 2.4.14 2.4.15
3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1-4 3.1.5 S.1 5.2
Pangkalpinang - ProvinsiKepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004 Daya Terpasang Pembangkit Tenaga Listrik (l(A/) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tahun 2004 Jumlah Tenaga Listrik yang Diproduksidan Disalurkan PLN Cabang Bangka Belitung, Tahun 2003 - 2004
[-61 il-62 il-63 il-64
Jumlah Pembangkit (Unit) dan Daya Terpasang PLN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004 Jumlah Pembangkit (Unit) dan Daya Terpasang PLN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004
ll-64
Indikator Capaian Bidang Ekonomi
lil-21
Indikator Capaian Bidang Pendidikan
m-21
Indikator Capaian Bidang Kesehatan
ilt-21
IndikatorCapaian BidangKetenagakerjaan
m-22
Indikator Capaian Bidang Sosial
It-22
il-65
v-4
Gambaran Umum RealisasiAnggaran Pendapatan 2006 dan 2007 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung $uta rupiah) Gambaran Umum Pertumbuhan APBD 2008 dariAPBD 2007. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung $uta rupiah)
v-5 xx
RPIMD Provinsi Kepulauan Bangka Eelitung 2OO7-2012
DAFTAR ISTILAH
Jangka Menengah Daerah
RPJMD
: Rencana Pembangunan
RPJPD
: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJM NAS
: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RKPD
: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RAPBD
: Rencana Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah
APBD
: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN
: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
RENSTRA SKPO
. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
RENJA SKPD
. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPD
: Satuan Kerja Perangkat Daerah
UU
: Undang
PP
. Peraturan Pemerintah
PERDA
: Peraturan Daerah
KUA
: Kebijakan Umum Anggaran
MUSRENBANG
: Musyawarah Perencanaan Pembangunan
SDM
: Sumber Daya Manusia
SDA
: Sumber Daya Alam
UBK
: Usaha Bersama KamPung
UAN
: Ujian Akhir Nasional
APK
:
APM
: Angka Partisipasi
PTS
: Perguruan Tinggi Swasta
IHH
: Indeks Harapan hiduP
NAPZA
: Narkotika dan Zat Adiktif LainnYa
PDRB
: Produk Domestik Regional Bruto
IPTEK
: llmu Pengetahuan dan Teknologi
IPM
: Indeks Pembangunan Manusia
-
Undang
Angka Partisipasi Kasar Anak Usia Sekolah
MurniAnak Usia Sekolah
xxl
RPIMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2OO7-20r2 IKM
: Indeks Kemiskinan Manusia
PLN
: Perusahaan Listrik Negara
PDAM
: Perusahaan Daerah Air Minum
RHL
: Rehabilitasi Hutan Lindung
DAS
: Daerah Aliran Sungai
KB
: Keluarga Berencana
PAD
: Pendapatan Asli Daerah
DAK
: Dana Alokasi Khusus
DAK-DR
: Dana Alokasi Khusus
DAK Non DR
: Dana Alokasi Khusus -
DSCR
: Debt Service Coverage Ratio
PBB
: Pajak Bumidan Bangunan
LSM
. Lembaga Swadaya MasYarakat
ASKES
:
KIE
: Komunikasi, Informasi dan Edukasi
TI
. Teknologilnformasi
slM
: Sistem Informasi Manajemen
UMKM
: Usaha Mikro KecilMenengah
BLK
. BalaiLatihan Kerja
PMKS
: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
I(AT
: Komunitas Adat TerPencil
PEI(AT
: Penyakit Masyarakat
RTH
: Ruang Terbuka Hijau
PAUD
. Pendidkan Anak Usia Dini
BOM
: Bantuan Operasional Sekolah
KBK
: Kurikulum Berbasis KomPetensi
MBS
: Manajemen Berbasis Sekolah
BOMM
: Bantuan Operasiona! Manajemen Mutu
PLS
: Pendidikan Luar Sekolah
UKS
: Usaha Kesehatan Sekolah
US
: Ujian Sekolah
UAN
: Ujian Akhir Nasional
UN
: Ujian Nasional
PSB
: Penerimaan Siswa Baru
PTT
. PegawaiTklak TetaP
Pusting
: Puskesmas Keliling
TOGA
: Taman Obat Keluarga
Dana Reboisasi Non Dana Reboisasi
Asuransi Kesehatan
xxtl
RPJMD Provinsi Kepulauan Eangka Belitung
2007-2012
IRTP
: Industri KecilRumah Tangga Pangan
GAKY
: Gangguan Akibat Kurang Yodium
KEP
: Kurang EnergiProtein
KRR
: Kesehatan Reproduksi Remaja
RANHAM
: Rencana Aksi NasionalHak AsasiManusia
KKG
: Kesetaraan dan Keadilan Gender
KDRT
: Kekerasan dalam Rumah Tangga
PBAP
: Penghapusan Buta Aksara Perempuan
P2WKSS
: Peningkatan Peranan Wanita Keluarga Sehat Sejahtra
BKB
: Bina Keluarga Balita
GSI
: Gerakan Sayang lbu
KSI
: Kecamatan Sayang lbu
STPDN
: Sekolah TinggiPemerinlahan Dalam Negeri
DIKLAT
. Pendidikan dan Pelatihan
CPNSD
: Calon
I.AKIP
. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LPJ
: Laporan Pertanggungjawaban
PRA
: Participatory Rural APpretion
UKM
UEK SP PMA
PegawaiNegeriSipil Daerah
Usaha KecilMenengah . Usaha Ekonomi Kampung Simpan Pinjam
Penanam ModalAsing
PMDN
: Penanam ModalDalam Negeri
TTG
: TeknologiTepat Guna
PDN
: Perdagangan Dalam Negeri
SOP
: Stiandar Operasional Prosedur
cts
: Geographic Information System
DED
: Detail Engineering Design
xxill
RPTMD Provinsi Kepulauan Bangka
BAB
Eelitung 2007-20l2
I
PENDAHULUAN
1.1
LATAR BELAKANG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi yang
dibentuk di era reformasi
di Indonesia. Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung
merupakan provinsi ke-32 yang lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 27
tahun 2002. Sebelumnya, wilayah ini tergabung dalam wilayah administratif Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai sebuah provinsi yang baru dibentuk. tentu saja provinsi ini masih
dalam masa melakukan pembenahan dan perbaikan pada berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya mewujudkan kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta
samping itu melalui otonomi luas sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah. masyarakat.
Di
diharapkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dikenal dengan 'Bumi
Serumpun Sebalai"
ini,
mampu meningkatkan daya saing
dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman yang dimiliki dalam-sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas, tersusunnya
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan akan mampu menjembatani, menjaga kesinambungan, mensinergikan dan mensinkronkan perencanaan antar waktu.
antar pelaku maupun antar wilayah kabupaten/kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan melibatkan partisipasa masyarakat.
1.2.
MAKSUD DAN TUJUAN
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai dokumen perencanaan pembangunan provinsi untuk jangka waktu 5 tahun ke depan, ditetapkan dengan maksud untuk memberikan pedoman Kepala Daerah terpilih
beserta perangkatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan. pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat selama tahun 2007-2012,
l-t
RPIMD Provinsi Kepulauan Eangka Eelitung 2007'2012
sekaligus
juga sebagai pedoman DPRD dalam mengevaluasi
laporan
pertanggungjawaban Kepala Daerah pada setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan.
Dengan disusunnya RPJM Daerah ini, diharapkan akan tersedia dokumen perencanaan taktis strategis yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) serta sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) sefama tahun
1.3
2OO7
-2012.
LANDASAN HUKUM a. b. c.
: Landasan Konstitusional : Landasan operasional :
Landasan
ldiil
Pancasila
UUD 1945
1). Tap MPR Rl Nomor Vll/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa DePan:
2)
UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
3)
UU Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi KePulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962).
4l UU Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab. Bangka Selatan,
Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka
Barat dan Kab. Belitung Timur
Provinsi KePulauan
di
Bangka
Belitung.
5)
UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
6)
UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
t-2
RPJMD Provinsi Kepulauan Eangka Belitung ZOOT-2Ol2
7)
UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:
8) UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. s) PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan Penerapan Standar
dan
Pelayanan
Minimal. 10)
Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
11)
Perda Nomor 28 Tahun ' 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
1.4
HUBUNGAN RPJM OAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA
RPJM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2OO7-2012
mempunyai keterkaitan yang erat dengan dokumendokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasioml. Secara skematis, konsepsi ideal keterkaitan antardokumen perencanaan ini digambarkan dalam Bagan 1.1.
Bagan 1.1
t-3
RPIMD Provinsi Kepulauan Eangka Eelitung 2OO7-2012
Bagan
l.l.
Keterftaltan RPJMD Provlnrl kepulauan Bangka Belitung dengen Dokumcn Percncanaan Lainnya
-
hF
-< eU, Ee, ul G
mcldu MUSRENBANG
==t 5|r,
=< Eo
PENGANGGARAN
l-4
2007-20r 2
I.5
PROSES PENYUSUNAN RPJIUID Proses penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2oo7-
2012 digambarkan dalam Bagan 1.2 berikut. Vrsr. Mts|. dan
Program 6ubemur
Straeg Prmb
Anh lcbmkrn Predrksr Kondrsr Umum
Oaer:h
Vcr. Mer. Pogrrm lOtl
Drcnh
Umum
'
&ah labrtalrn kcuangti dra.eh
P#rrm
.C.oograf
Froraes
-
Prront:s Gubcinur
.
daarah
-
gtrSna
Pem€.nlah:n
Lhum
-
Slrdaol Plmbinor.nrn Oecrrh & lQbrrer:n
Vsr. M6r.
Proqrrm. ndrtlsr
TuJUan
Slr.teg. lcbrrak.n
r.rranoao decrr|i.
SrtaOl Prm.Snc.rna
Orreh t
l:.bt frt ufttr Proortm
rrd{rsr
legralan. dar'
. Rarr:ngan
. Prncragan
pandana
I9lanqke
9endirhaan
k0rangkl
pgndanaan
In
lafanol
ker:ngka reguli3r
. Rlnc anqtn
. Rancangan
1.6
Ar.h.tabta\.n
kagi.|.n. drn pcn0enatn
Proqram.Indrkasr kegiatan. dan penuar€an . Ranctngan tar.ngkr ragulasl
dll
tebq.l.n
Umum
- So:ul-Eudaya Praserana den
Arah.
laurng an'daar:h
.
- Peralonon,eo
.
Vrsr. Mrsr- Prooram
.
a
?lgrJ|asl Flrncengan
tc.angta Da('d anaan Progr an lf
l.|'rs
K.dah P€lak
lrna
an
SISTEMATIKAPENULISAN RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dalam sistematika
sebagai berikut: Bab
I
Pendahuluan
Menguraikan secara singkat latar belakang, maksud dan tujuan,
landasan hukum, keterkaitan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan dokumen perencanaan daerah lainnya dan proses penyusunan RPJMD Provinsi kepulauan Bangka Belitung. Bab
ll
Gambaran Umum Kondisi Daerah
Berisikan gambaran umum kondisi geografis, perekonomian. sosial budaya, prasarana dan sarana serta pemerintahan umum Provinsi kepulauan Bangka Belitung beserta permasalahan yang dihadafl. Bab
lll
Visidan Misi
t-5
RPJMD Provinsi Kepulauan Eangka
Belitung 2007-20r2
Berisikan visi dan misi Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terpilih beserta penjelasan dan indikator pencapaiannya. Bab
lV
StrategiPembangunan Daerah
Berisikan serangkaian langkah-langkah atau program indikatif yang
akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka
Belitung dalam upaya mewujudkan visi dan misi Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terpilih. Bab
V
Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Berisi serangkaian kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah secara efektif dan efisien. Bab
Vl
Kebijakan Umum
Berisi arah atau tindakan yang akan dilakukan oleh Pemerinlah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya mencapai visi dan misi Gubernur Provinsi kepulauan Bangka Belitung terpilih. Bab
Vll
Program Pembangunan Daerah Berisikan program-program pembangunan daerah selama 5 tahun dan diuraikan dalam rencana kerja yang strategis.
Bab
Vlll
Kaedah lmplementasi
Berisikan aturan main dalam mengimplementasikan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
r-6
RPJMD Provinsi Kepulausn Bangka
Eelitung 2007-20',2
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Dikeluarkannya Undang-undang Nomor
27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
telah memberikan
kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga membuka peluang untuk mengatur dan melaksanakan
kewenangannya atas prakarsa sendiri, sesuai kebutuhan masyarakat dan
potensi daerah. Selama kurun waktu lima tahun ini. berbagai kegiatan pembangunan telah menunjukkan kemajuan diberbagai bidang kehidupan. Namun banyak juga permasalahan dan kendala yang dihadapi, terutama berkaitan dengan masalah keterisolasian akibat karakteristik wilayah kepulauan. Berikut bahasan tentang kondisi dasar sampai saat ini, yang terbagi ke dalam beberapa bidang kegiatan meliputi:
2.1
1.
Kondisi Geografis
2.
Perekonomian Daerah
3.
Sosialdan Budaya
4.
Prasarana dan Sarana
5.
Pemerintahan Umum
KONOISI GEOGRAFIS DAERAH
2.1.1 Luas Wilayah dan
Letak Geografis
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan wilayah kepulauan yang
terdiri dari ribuan pulau kecil. Dua pulau terbesar adalah Pulau Bangka dan Pulau Belitung, selain itu terdapat pula pulau-pulau besar lainnya di antaranya Pulau Lepar, Pulau Seliu, Pulau Mendanau, Pulau Nado dan Pulau Batudinding.
Mengacu pada Properda dan Renstra Provinsi Kepulauan Bangka Befilung fuas wilayahnya mencapai t81.724,14 km2, wilayahnya berbentuk
il-1
2007-20r 2
kepuiauan dengan lokasi yang terpencar. Dari luas tersebut luas daratannya mencapai t16.424,140 km2 atau 20,10o/o dari luas total wilayah provinsi. Secara spesifik luas daratan pulau Bangka mencapai 111.623,14 km2 dan luas pulau
Belitung mencapai 14.801.00 km2,
di mana luas pesisir kepulauan
Bangka
Belitung mencapai 165.300,40 km2 atau sekitar 79,90% dari luas keseluruhan.
secara geografis, Provinsi Kepulauan Bangka Beritung terretak pada posisi 104' 5' Bujur Timur s/d 108" 18' Bujur Timur dan 1' 2' Lintang Selatan s/d
3'
15' Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut
. . . .
:
Di sebelah Barat dengan Selat Bangka Di sebelah Timur dengan Selat Karimata Di sebelah Utara dengan Laut Natuna Di sebelah Selatan dengan Laut Jawa
Pada tahun 2003, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimekarkan menjadi enam kabupaten dan satu kota yaitu. Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur, dan Kota Pangkalpinang, dengan rincian luas sebagai berikut:
1. Kabupaten 2. Kabupaten 3. Kabupaten
4. 5. 6. 7.
Bangka 2.950,68 Kmz Bangka Barat 2.820,6'l Km2 Bangka Tengah 2.155,77 Kmz
Kabupaten Bangka Selatan 3.607,08 Km2 Kabupaten Belitung 2.293,69 Km2
Kabupaten Belitung Timur 2.506,91 Km2 Kota Pangkalpinang 89,40 Km2
2.1.2 Topografi Bentuk wilayah sangat berpengaruh terhadap pemilihan type land utilization, land management dan pengembangan infrastruktur yang pada prinsipnya ditentukan oleh geological formation termasuk di dalamnya gayagaya teknik dan proses erosi. Gedogical formation tersebut menentukan relief wilayah.
L-2
2007-2012
wlayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai topografi yang umumnya relatif datar hingga berbukit dan hanya sebagian kecil yang bergunung. Satuan morfologi pegunungan dicirikan dengan bentuk bentang alam berbentuk kerucut. dengan puncak-puncak tertinggi adalah Gunung Maras
dengan ketinggian 699 meter yang berada di Kabupaten Bangka dan Gunung Menumbing yang berada di Kabupaten Bangka Barat. Profil wilayah ini umumnya beragam mulai dari daratan, bergelombang berbukit hingga bergunung, dengan komposisi lahan datar mencapai luas sekitar 46,19%, bergelombang 41,080/0, dan tersebar di pulau Bangka dan sisanya 12,37o/o merupakan wilayah berbukit dan bergunung serta berawa-rawa yang
terdapat
di
sebagian wilayah Kabupaten Bangka selatan, Bangka Tengah. Bangka Barat, dan Bangka. wilayah berawa-rawa umumnya terdapat di
Kabupaten Bangka Barat dan Bangka Tengah.
Kota Pangkalpi-nang umumnya relatif datar dengan kemiringan G-15% dan ketinggiannya antara 0-30 m dpl. Topografi bergelombang dan berbukit dapat ditemukan di bagian barat-selatan kota. Topografi Kabupaten Belitung umumnya beragam dari daratan, bergeiombang dan berbukit. Luas topografi datar dengan kemiringan 2-15o/o mencapai 34T.og7 ha dan tersebar di dua kabupaten serta sisanya dengan kemiringan lebih dari 407o luasnya 16.353 ha. Ketinggiannya bervariasi antara 0-500 m dpl. Bagian terbesar dari luasnya (69,55%) berada pada ketinggian antara 2S-lO0 m dpt.
Elevasi bentang alam wilayah provinsi hampir lebih dari 90% berada di bawah 100 m dpl (di atas permukaan laut), sisanya berkisar antara 10G-500 m
dpl dengan demikian dapat dikatakan kemiringan lereng wilayah perencanaan pada umumnya landai dengan kemiringan dominan antara 0-15%. sebaran lokasi-lokasi dengan kemiringan lebih dari 15% khususnya berada di daerahdaerah perbukitan yaitu pada desa-desa yang berada di ketinggian di atas 100 m dpl.
Tabel2.1.1
Ketinggian di Atas Permukaan Laut wilayah provinsi Kepulauan Bangka Tahun 2004 No
KabupatenfKota
lbukota Kabuoaten
I
Barpka
Sungailiat
2
Barqka Barat
Muntok
3
Bangka Tengah
Koba
Tinssi (meterl
0-25 0-50 0-25
il-3
RPIMD Provinsi Kepulouan Qgngka Belitung 2007-20t 2 No
KrlqpgtcnfKotr
lbukotr Kabuprtcn
4
Bangka Sehtan
Toboali
5
Belitung
Tanjungpandan
6
Belitung Timur
Manggar
7
'Pangkalpinang
'Pangkalflnang Rata-rata
Tinsqllmeterl
0-25 0-10 0-07 0-25 0-23
Sumber : Badan Pertanahan NasionalT Kab/Kota. 20O4
Untuk wilayah-wilayah dengan kemiringan lerengnya lebih dari
407o
sebaiknya dimanfaatkan sebagai kawasan lindung, khususnya yang memberikan perlindungan di bawahnya dan juga sebagai kawasan hutan lindung serta
kawasan resapan air. Kawasan budidaya dapat dikembangkan di wilayahwilayah di luar kawasan lindung yang telah ditetapkan, baik yang berupa kawasan hutan lindung, hutan lindung pantaimaupun sempadan sungai/danau.
2.1.3 Struktur Litologi, Geologi
dan Jenis Tanah
Kondisi geologi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup potensial untuk kawasan pertambangan. Hampir diseluruh wilayah perencanaan
tersebar bahan tambang. Material timah (tin), kaolin, kuarsa (quartz) dan billitonite (dikenal dengan "satam"). Kaolin merupakan bahan baku untuk pembuatan kertas, keramik, deterjen, lem, kosmetik dan bahan untuk industri kimia. Pasir kuarsa dibandingkan dengan pasir biasa adalah lebih putih dan butirannya lebih kecil. Material ini digunakan untuk pembuatan kaca. Satam banyak digunakan untuk ornamen/hiasan cincin. bros, dan perhiasan lainnya.
Kandungan mineral timah
di Pulau Belitung dan Pulau Bangka,
telah
diketahui sejak abad 18. Kegiatan penambangan timah di Indonesia dalam skala
industri dimulai tahun 1920 oleh Pemerintah Belanda. Setelah Belanda meninggalkan Indonesia, pengelolaan penambangan berpindah tangan ke Pemerintah Rl mulai tahun 1957 dan seluruh pengelolaan penambangan baru
bisa dilakukan secara intensif oleh Pemerintah Rl pada tahun 1962. Sejak diambil alih pemerintah Rl, perusahaan penambangan timah ini mengalami beberapa kali perubahan nama, sampai akhirnya pada tanggal 2 Agustus 1976
pengelolaan penambangan secara resmi dilakukan oleh PT. Tambang Timah (Persero).
Potensi pertambangan sampai saat ini masih cukup potensial. Namun yang dibutuhkan saat ini adalah sistem penambangan yang ramah lingkungan
il-4
dan sesuai dengan tata ruang yang ada. Dan perlu diingat bahwa mineral tambarp adalah sumberdaya yang tidak dapat diperbaha rui (nonrenewablel dan tidak kekal serta suatu saat mineral tersebut akan habis. Kondisi saat ini, hampir
di seluruh wilayah provinsi ini lerdapat ratusan bahkan ribuan hektar tanah rusaUkolong-kolong akibat penambangan yang tidak terkendali, terutama yang
dilakukan oleh masyarakat atau sering disebut dengan istirah rambang Inkonvensional (Tl). Operasi Tl ini cenderung ilegal karena beroperasi tanpa memperhatikan konsep tata ruang yang ditetapkan dan tidak ada proses rehabilitasi lahan bekas pertambangan. Akibatnya telah terjadi perusakan dan pergeseran fungsi lahan yang sangat memprihatinkan.
Berdasarkan Peta Geologi Lembar Belitung Sumatera yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi tahun 1gg5. keadaan batuan pembentuk struktur geologi
di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
tersusun oleh beberapa satuan batuan, yang dikelompokkan atas ciri litologi dan dominasi dari setiap satuan batuan. Adapun satuan batu tersebut antara lain Endapan Aluvial, Formasi Tajam dan Formasi Kelapakampit. Batuan endapan aluvialtersebut berupa kerikil-kerakar, pasir, lanau. lempung dan pecahan koral.
o
Batuan Granit
Batuan granit berdasarkan proses terbentuknya dapat dikategorikan sebagai batuan beku dan dalam proses lebih lanjut, batuan ini mengalami pefapukan terutama unsur feldspat membentuk suatu komposisi mineral hidratsilikat alumunium yang dikenaldengan istilah populer yaitu kaolin.
o
Batuan Kuarsa dan Pasir
Berdasarkan proses terbentuknya batuan ini dapat dikategorikan sebagai batuan endapan. Dilihat dari komposisi mineral yang menyusunnya merupakan
butiran-butiran yang cukup besar. Di wilayah perencanaan batuan ini terjadi sebagai akibat endapan yang terbawa oleh air.
o
Batuan Aluvial Pasir
Jenis batuan ini terjadi karena endapan yang disebabkan oleh aliran sungai, sehingga letaknya terdapat di sepanjang sungai-sungai yang ada di Kabupaten Belitung Timur (Pulau Belitung). Batuan ini dikenal sebagai pasir kali.
il-5
Berdasarkan sifat luapan air maka batuan ini luasnya menyempit di bagian hulu sungaidan semakin melebar ke bagian hilir sungai. Keberadaan ienis tanah di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari berbagai jenis tanah yailu aluvial, aluvial hidromorf, litisol, podsolik coklat. Kondisi tanah ditinjau dari parameter tekstur tanah dan kedalaman efektif
lanah. Tekstur tanah merupakan alat ukur yang dapat
menunjukkan perbandingan relatif antara partikel-partikel tanah pasir, tanah liat, dan debu. Tingkat kehalusan partikel tanah berturut-turut adalah pasir (paling kasar),
lempung (sedang), dan debu (halus). Adapun lokasi persebaran masing-masing jenis tanah adalah seperti terlihat pada Tabel2.1.2.
Tabel 2.1.2. Rekapitulasi Jenis Tanah Di Provi nsi Ke
Tahun 2004
Luas J enis Tanah (kmr) l'fo
Kabupaten/Kota
Aluvial
1
Bangka
2
Bangka Tengah
0,4
3
Bangka Selatan
27,93
4
Bangka Barat
23 03
5
Belitung
0,00
-6
Belitung Timur
7
'Pangkalpinang
Total Persentase (%|
20,28
Aluvial
Litisol
Hidromorf
Podsolik
Podsolik Coklat
Jumlah
199,62
209.32
2.521.45
0,00
2.950,67
203,03'
154,18
1.777 ,73
29,47
2.155,77
413.15
415.81
2.697,45
52,74
3.607,08
318,10
94,01
2.385,48
0,00
2.820,62
43,26
66s,09
1.585,33
0,00
2.293,68
0,00
191.34
105,10
2.210,47
0,00
2.s06,91
0,00
1,27
0,00
88,13
0,00
98,40
71,64
1.369,77
1.643,49
13.266,04
73,21
16.424,14
0,44
8,34
10,01
80,71
0,45
Surnber: Peta Penetitian Tanah dan Agroklimat. Bogor Th.lgg0
Berdasarkan lokasinya, jenis tanah aluvial banyak terdapat di Kabupaten Bangka Selatan yaitu seluas 27,93 km2 atau sekitar 0,77o/o daritotal luas tanah di kabupaten ini, jenis tanah aluvial hidromod banyak terdapat di dua Kabupaten
yaitu Kabupaten Bangka Selatan dan Bangka Barat masing-masing seluas 413,15 km2 dan 318,10 km2. Jenis tanah fi?sor banyak ditemukan di Kabupaten Befitung yaitu seluas 665,09 km2 atau 28,99o/o dari total luas tanah di kabupaten
ini. Jenis tanah podsolik banyak ditemukan di hampir seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan total mencapai 13.335,16 km2 atau sekitar 81,19% dari luas wilayah ini. Adapun rincian selengkapnya dapat dilihat pada Tabef 2.1.3.
il-6
RPJMD Provinsi Kepulauan Eangka Belitung 2007-2012
Tabel 2.1.3. Jenis- Jenis Tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 200rt Kabupaten I Kota Kecamatan
I
Aluvial
Luas Jenis Tanah &m2) Aluvial Podsolik Litisol Podsolik Hidromof Coklat
Jumlah
Bangka a Sungailial b Bakam
18,23
128,15
146,38
58,93
414,33
488,1C
15,92
111,95
127,87
20,02
140,78
164,39
53.4
329,8€
383,29
109,9(
460,5€
570,46
14,84
c Pemali d Merawang
3,5!
e Puding Besar
f
Mendo Barat
g Belinyu h Riau Slip
fumlah
12,25
6,28
63,40
464,57
546,50
8,03
11,58
32.82
471,25
523,68
20,28
199,62
209,32
2.521,45
2.950,67
117,34
100,31
694,44
73,43
29,37
590.81
694,01
11,6!
235,25
246,94
12.26
12,75
257,23
282,28
0,40
203,03
154,1(
1.777,73
20,47 2.155,7!
27,93
144,99
152,84
1.226,57
34,01
119,30
90.22
333,3(
542,82
46,40
4,U
311,37
362.31
102,46
84,16
648,2t
84,05
177,9:
2 Bangka Tengah
a Koba b Sungaiselan
0,40
c Simpang Kaatis d rangkalan Baru Jumlah 3
20,41
932,56
Bangka Selatan a lpuoari b Payunq
c Simpang Rimba d Air Gegas
e l-epar Pongok Jumlah
18,7
1.586,34
853,63 261,98
27,93
413,1t
415,81
2.697,45
4,48
51,64
22.63
385,24
463,9!
3,05
499,73
601,1i
350,97
398,86
52,71
3.607,08
4 3angka Barat
{
l\Ientok
l
Kelapa
98,39
Tempilang
47,89
l
febus Simpang Teritip
lumlah
12,62
39,22
38,3!
639,89
7N,12
5,93
80,9€
n,94
509,6:
626,48
23,03
318,10
9tf,0l 2.385,4t
2.820,62
5 3elitung
\
l )
Tanjungpandan
82,69
295,76
378,45
2m,02
640,26
909.54
Siiuk
164,2i
293,93
458,2C
Jadau
188.6i
4n5,37
413,9!
3,tl!
130,01
1t!,50
665,09
1.565,33
2.293,6[
Membalong
43,X
Selat Nasik
Jumlah
f3,26
n-7
2007-20t 2
Tabel2.1.3. Jenis- Jenis Tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2004 Kabupaten I Kota Kecamatan
Itr,,
I
Luas Jenls Tanah ftm2l
Aluvlal
Aluvlal Hldromof
Litlsol
Podsollk
Podsollk Coklat
Jumlah
Bangka a Sungailiat
18,23
b Bakam
414,33
488,1(
15,9i
111,95
121.87
20,02
140,78
10f .39
53,43
329,8€
383.29
109,9(
460.5€
570,46
c Pemali 3.5!
e Puding Besar
t
Mendo Barat
g Belinyu h Riau Slip
Jumlah
146.3t
58,93
14,84
d Merawang
,|28,15
12,25
6,2t
63,40
464,57
546,50
8,03
11,5t
32,82
471,21
s23.68
20,28
199,62
209,32
2.521,4:,
2.991,67
117,34
100,31
694,44
73,43
29,3i
590,81
694,01
1,69
235,25
246,94
12,26
12,79
257,23
282.28
0,40
203,03
154,16
1.777,l
20,47
2.155,79
27,93
144,99
152,84
1.226,57
34,01
1.586.34
119,30
90,22
333,3C
542.82
46,40
4,54
311,3i
362,31
102,46
84,1€
648,2t
84,05
177,93
2 Bangka Tengah a Koba b Sungaiselan
0,40
c Simpang Kaatis
1
d Pangkalan Baru
Jumlah
20.47
932.s6
3 Bangka Selatan a Toboali b Payung
c Simpang Rimba d {ir Gegas e [epar Pongok
Jumlah
18,73
853,63 261,98
27,93
413,15
t|15,81
2.697,45
4,48
51,64
22,63
385,24
463.9t
98,3[
3,05
499,73
601,1?
350,97
398.8t
52,14
3.607,08
4 Bangka Barat A
Mentok
B Kelapa
Tempilang 12,62
39,2i
38,3!
639,8S
730,1i
5,93
80,96
29,94
509,65
626,4t
23,03
318,10
94,01
2.385,48
2.820,62
82,6!
295.76
37E,45
226,0i
640,26
q)9,54
Siiuk
164,2'l
293,93
458.20
3adau
188.6i
205,37
tll3,9g
3,4!
130,01
665,0!
1.565,33
lsl,5( 'aa0,6t
D Jebus E
47,8!
Simpang Tedtip
Jumlah 5 Belitung A
Ianjungpandan
B
Vlembalong
)
43,2G
Selat Nasik
Jumlah
{3,2t
il-7
RPTMD Provinsi Kepulauan Eangka Luas Jenls
Kabupaten I Kota Kecamatan
Aluvlal
Nuvlal Hldromof
Lltlsol
Trnrh
Eelitung 2007-201 2
finfl
Podsollk
Podsollk Coklat
Jumlah
6 Belltung Tlmur A
Vlanggar
4,11
B
)endang
77.5€
c
Gantung
102,44
D
Kelapa Kampit
Jumlah
I
351,09
377,m
527,92
605,50
9,9(
824,66
937,ff
7,21
73,40
506,8C
587,41
191,3{
105,10
2.210,47
2.506,91
38,43
38,43
21,8C
'Pangkalpinang A B
lamansad )angkalBalam
0,1f
6,40
6,56
?angkui
0,I
7,67
7,87
0,91
35.63
36,54
7,n
88,1
89,/0
D 3erunggang
lukit Intan lumlah Total Luas
1.369,77 1.643,4! 13.246,04
71,64
73,21 16.424,15
Sumber : Diolah dari Peta Penelitian Tanah dan Agro Klimat, Bogor Th. 19€O
2.1.4 Hidrologi dan Klimatologi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki iklim tropis kering selama 3
bulan berturut-turut, di mana iklim basah mencapai 7 bulan sampai dengan 9 bulan. Curah hujan berkisar antara 2,40 mm sampai dengan 480,20 mm atau curah hujan rata-rata per tahun 186,10 mm. Pada bulan Agustus dan September
suhu udara berkisar antara 25,9'C sampai dengan 28,3"C dengan kelembaban
udara terendah 72-73o/o. Kelembaban udara tertinggi mencapai 89% dan umumnya terjadi pada bulan Desember. Tabel 2.1.4.
Klimatologi diWilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004 Suhu Udara/Temperatur (oC| Bulan
No
Minimum
Makslmum
Rata-rata
Rata-rata Penyinaran Mataharl
1
Januari
23,40
30,40
26,20
31,70
2
Pebruari
23,30
30,80
26,40
29,90
3
Maret
23.30
31,30
26,60
31,20
4
April
24,30
32,20
27/0
53,10
5
tilei
24,40
32,20
27,50
44,40
6
Juni
24,40
31,90
27,70
54,30
7
Juli
23,40
30,70
26,60
40,90
I
Aguslns
23.80
32.10
21,70
67,70
il-8
2007-20/, 2
Ratr*atr Penylnrnn ilatahad
Suhu UdardTcmpentur (.C) No
Eulan
illlnlmum
llakslmum
Rata.rata
9
September
24,50
32,60
28,30
60,80
t0
Oktober
23,90
33,10
27,90
49,70
t1
Nopember
24,00
32,00
27,20
52,60
12
Desember
23,50
29,90
25,90
16,70
23,95
31,60
27,13
41,42
Rata-rata
Sumber: Departemen Perhubungan. BMG Stasiun Klimatologi Pangkalpinang,
2OO4
Wilayah yang dikelilingi laut menyebabkan banyak terjadi pembentukan awan dan uap air laut. Tingginya pembentukan awan mempengaruhi intensitas
curah hujan di daerah ini. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember yaitu 460,2 mm dan terendah pada bulan Agustus 2,40 mm. Rata-rata curah huian dalam satu tahun adalah 159,86 mm dengan hari hujan/bulan sebanyak 16
hari. Dengan kondisijumlah hujan seperti itu, dapat dikatakan bahwa sepanjang tahun wilayah ini tergolong memiliki bulan basah (rata-rata jumlah curah hujan bulanan >100 mm). Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel2.1.s.
Tabel2.1.5. Keadaan cuaca di wilayah Provinsi Kepurauan Bangka Belitung, Tahun 2004 No
Bulan
Kelembaban Udara (%)
Curah HuJan (mm)
Hari Hujan (hari)
Tekanan Udara/Air {mbs)
Rata-rata Kec.
Arah Angin
Angin
Terbanyak
lknotsl
1
Januari
87
185,40
24
1.010,3
2,00
U
2
Pebruari
84
196,90
16
1.010,5
2,00
U
3
Maret
86
236.40
25
1.009,7
2.00
BL.TL
4
April
82
156,80
16
1.009,6
2,00
T
5
Mei
54
175,10
24
1.009,3
2,00
T
6
Juni
79
66,70
13
1.010,6
3,00
S
7
Juli
83
154,10
17
I
1.010.9
3,00
S
Agnstus
72
2,40
1
1.010,7
6,00
TGR-S
9
September
73
4,10
9
1.010,4
5,00
T-S
Oktober
77
129,20
11
1.010,9
3,00
T-S
I
Nopember
81
151,00
16
1.010,0
1,00
TL
t2
Desember
89
460,20
28
1.009,9
1,00
B.U
8,|,00
159,86
l6
1.010,2
2,70
r0
Ratr*ata
sumber : Departemen Perhubungan. BMG stasiun Klimatologi Pangkalpinang, 2m4
Berdasarkan kondisi di atias, maka pernanfaatan lahan untuk pengembangan pertanian lebih sesuai untuk pertanian lahan basah
il-9
2007-20r2 dibandingkan dengan lahan kering. Namun kendala yang ada adalah kurang tersedianya sarana irigasi, sehingga saat ini sawah yang ada sebagian besar merupakan sawah tadah hujan.
2.1.5 Luas dan Sebaran Kawasan Penggunaan lahan eksisting
di wirayah provinsi
Kepurauan Bangka
Belitung pada tahun 2004 dapat dirinci berdasarkan penggunaan lahan sawah, penggunaan lahan bukan sawah, dan lain-lain. Penggunaan lahan sawah total mencapai 9.099 ha atau hanya sekitar 0,55%, penggunaan lahan bukan sawah
rnencapai 1.584.583 ha atau 96.480lo dan sisanya untuk penggunaan lahan lainnya (48.372 ha atau 2,95%). Penggunaan lahan bukan sawah yang paling dominan adalah untuk permukimanlpekarangan yaitu mencapai 117.346 ha dan paling sedikit adalah untuk tambak yaitu 860 ha. selengkapnya penggunaan fahan eksisting diperlihatkan dalam Tabel 2.1.6.
Tabel 2.1.6 Penggunaan Lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004 Penggunaan Lahan
Bukan Sawah
Jumlah
271.161
15.751i 55.306
I 24.8r Rakyat
l2
12.648
[-10
2007-20t 2
dibandingkan dengan lahan kering. Namun kendala yang ada adalah kurang lersedianya sarana irigasi, sehingga saat ini sawah yang ada sebagian besar merupakan sawah tadah hujan.
2.1.5 Luas dan
Sebaran Kawasan
Penggunaan lahan eksisting
di wilayah provinsi
Kepulauan Bangka
Befitung pada tahun 2004 dapat dirinci berdasarkan penggunaan lahan sawah, penggunaan lahan bukan sawah, dan lain-lain. Penggunaan lahan sawah total mencapai 9.099 ha atau hanya sekitar 0,55%. penggunaan lahan bukan sawah rnencapai 1.584.583 ha atau 96,480lo dan sisanya untuk penggunaan lahan fainnya (48.372 ha atau 2,95Yo1. Penggunaan lahan bukan sawah yang paling dominan adalah untuk permukiman/pekarangan yaitu mencapai 117.346 ha dan paling sedikit adalah untuk tambak yaitu 860 ha. Selengkapnya penggunaan fahan eksisting diperlihatkan dalam Tabel 2.1.6.
Tabel 2.1.6 Penggunaan Lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004 Penggunaan Lahan
Jumlah
1.100
Lahan Bukan Sawah
-a 505i
24.81
31.779
9 [-10
2007-20t 2
_ __
___-_l
Belitung i'Pangkali Jumlah
Tlmur 117
17.471
-_,-___l_-___ t
-_.t _ .__ _ - - _.- *f__f 2.3401 1.3401 2.6991 7.692 1.63s1 1.200i 1.5881 7.671 __-+__.___ _..
41.6081149.2171 s1.5061 48.08 .1
611j
65 75 216.117
10
-mo[-i
Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan 7 Kabupaien/Kota, 2003
Berdasarkan fungsi hutan lindung, luas hutan lindung mencapai 186.230,50 ha atau 27,22o/o dari total luas kelompok hutan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk hutan lindung terluas terdapat di Kabupaten Bangka Barat dengan total luas mencapai 50.425,00 ha atau 27,O8o/o, dan paling sedikit di Kabupaten Bangka seluas
11
.413,00 ha atau 6,13%.
Luas kawasan hutan produksi diseluruh wilayah mencapai 465.966,25 ha
atau 68,11o/o dari total luas kelompok hutan di wilayah provinsi. Untuk hutan
produksi terluas terdapat di Kabupaten Bangka Tengah dengan total luas mencapai 117.922,00 ha atau 25,31o/o dan yang paling sedikit di Kabupaten Belitung seluas 52.164,00 ha atau 11.19%. Selain hutan lindung dan hutan produksi, di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga terdapat hutan konversi dengan luas 31 .961,00 ha atau 4,670/o dari total luas kelompok hutan di wilayah provinsi. Hutan konversi terluas terdapat di Kabupaten Bangka dengan total luas mencapai 14.395,00 ha dan yang paling sedikit di Kabupaten Belitung seluas 1.385,00 ha.
Tabel 2.1.7. Hutan Lindung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004
rurs:itls!9g, KabupatenfKota Hutan Linduns xut"n Produksi I
-
(%l
I Bangka
11.413.0C
6.1
2 Bangka Barat
50.425.0(
27,W
3 Bangka Tengah
I
Bangka Sebtan
(hal
t%l
73.
I
63.987,0(
13,73
24.394.ff
13,10 117.922.00
23.O50.fi
12.U 91.1
i *1,1fi1", ftt
14.
Total Luas
Hutan
I
i
'A
(ha 99.446.0C
14,54
6.069,0C
120.48r,0C
17.61
25.31
1.712.0C
144.028.0C
21,05
19,56
8.400.0c
122.600.0C
17.92
il -
11
2007-20t 2 5
Belitung
33.242.0C
17.8!
52.164.00
1r.1e
6
Belitung Timur
43.706.50
23,47
67.105,25
14,4C
7
'Pangkalpinang
0
86.791.(x
r2.69
'l10.81 1.7t
16.20
c
tE6.230,50 Persentase (%l
1.385.00
o 465.966,25 100,00
27,22
68,11
3r.961.00
6E4.157
100.00
I
4,67
Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan 7 Kabupaten/Kota, 2003
salah satu masalah penggunaan rahan yang paling penting adalah masalah berkurangnya luas hutan karena dijadikan ladang atau untuk dibangun sarana-prasana sepertijalan raya. cara umum yang digunakan penduduk untuk membuka hutan adalah dengan melakukan pembakaran. Cara pembukaan hutan yang ilegal tersebut dapat menyebabkan terjadinya bahaya kebakaran hutan
dalam skala luas. Bahkan efek samping dari kebakaran hutan tersebut dapat menyebabkan terjadinya polusi udara yang disebabkan oleh asap kebakaran sehingga pada akhirnya dapat memicu munculnya penyakit lspA bagi penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Tabel 2.1.8. Pergeseran Fungsi Hutan Lindung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2003-2004 Luas Hutan Lindung (ha)
I
KabupatenfKota
t No.
i --:-1:'---, 1
lBangka
2
I
|
Tahun 2003
_Iahlln!9_01_
Persentase P-eEgggI3!!
Pergeseran
$rs,
__&L__
_
37.535,50
11.413,00
(26J22,50',t
-69,59
Bangka Barat
19.095,50
50.425,00
31.329,50
164,07
3
Bangka Tengah
37.833,50
24.394,00
(13.439,50)
-35,52
4
Bangka Selatan
43.s99,50
23.050,00
(20.549,50)
47,13
5
Belitung
33.242,50
33.242,00
(0,50)
6
Belitung Timur
47.508,50
43.706.50
(3.802,00)
(8,00)
7
'Pangkalpinang 218.815,00
186.230,50
(32.584,501
.15,66
Jumlah Sumber: Hasil Analisis
Tabel 2.1.9. Pergeseran Fungsi Hutan Produksi Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2003-2004
No.
KabupatenfKota
Luas Hubn koduksl {ha} Tahun 2003
T$un 200{
Pergeseran
Perscnhse Pemcscnn
(hrl
ftl ta-12
;
,
2007-20t 2
No.
Luas Huhn Produksl(ha)
KabupatenfKota
Tahun 2003
Tahun 200{
Pergeseran {ha)
Pencnhss Peroeseren {%}
1
Bangka
73.696,00
2
Banqka Barat
66.987.00
3
Banoka Tenqah
117.992.00
4
3anoka Selatan
91.150.00
91.150,0C
5
3elitung
49.065.00
52.164.0(
3.099.00
6,32
6
Belitunq Timur
72.115.00
67.105.25
(5.009,75
-6,95
7
'Panokaloinano 471.005.00
465.966,2!
(5.038,751
-1.07
Jumlah
73.638.0C
(s8.00t
4.08
63.987,0C
(3.000,001
-4,48
117.922.0C
(70,001
-0,06
Sumber: HasilAnalisis
Dari Tabel 2.1.8 dan Tabel 2.1.9 terlihat bahwa telah terjadi pergeseran
hutan pada masing-masing fungsi hutan. untuk hutan lindung secara keseluruhan telah mengalami pengurangan luas sekitar 32.584,s0 ha atau sekitar 15,66%, dan pengurangan terbesar terjadi di Kabupaten Bangka yaitu sefuas 26J2250 ha atau 69,59%, sementara di Kabupaten Barat luas hutan lindung bertambah dari 19.095 ha pada tahun 2003 rnenjadi 50.425,00 ha pada
tahun 2004 atau mengalami pertambahan seluas 164,070/o, sedangkan pada hutan produksi mengalami pengurangan luas total sekitar 5.038,75 ha atau sekitar
1,O7o/o.
Pengurangan terbesar terjadi di Kabupaten Belitung Timur yaitu
5.009 ha atau 6,95% dan untuk Kabupaten Belitung, hutan produksi justru mengalami penambahan luas sekitar 3.009,75 ha atau 6,320/o.
2.1.6 Lingkungan Hidup Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, pembangunan ekonomi tidak
hanya berorientasi pada sumber daya alam. Usaha untuk menyelaraskan pembangunan ekonomi dengan disertai upaya pelestarian lingkungan hidup melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan merupakan fokus pembangunan nasional dewasa ini. Melalui pembangunan berkelanjulan, diharapkan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup dapat berlalan secara harmonis dan terpadu.
Dalam Propenas 2001-2005 dicanangkan bahwa dalam rangka menerapkan konsep pembangunan yang berkelanjutan, pelaksanaan pembangunan ekonomi harus didasarkan pada daya dukung sumber daya alam, lingkungan hidup dan karakter sosial. Untuk itu pengelolaan pelestarian sumber
[-13
2007-20t 2
daya alam harus didasarkan pada prinsip pengelolaan secara
holistik,
berkeseimbangan, kehati-hatian dini, serta melestarikan kapasitas terbarukan dan keadilan antar generasi.
Untuk melaksanakan strategi kebijakan tersebut, telah dicanangkan program pembangunan pengembangan dan peningkatan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. program ini bertujuan untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang lengkap mengenai potensi dan produktivitas sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui inventarisasi
dan evaluasi, serta penguatan sistem informasi. Strategi kebijakan
yang
ditempuh lainnya adalah dengan mengembangkan sistem perhitungan produk Domestik Bruto (PDB) yang berwawasan lingkungan (Green GDpl.
untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri. pembangunan berkelanjutan juga meniadi perhatian tersendiri mengingat bahwa provinsi ini sebagian besar ekonominya bertumpu pada sektor pertambangan
yang notabene merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (unrenewablel. Pengeksploitasian sektor ini lama kelamaan hanya akan menyisakan berbagai masalah baik ekonomi maupun kerusakan lingkungan hidup (misalnya eksploitasi tambang timah telah menyisakan lubang-lubang besar atau "kolong" yang sulit untuk diperbaiki atau dimanfaatkan kembali). Oleh karena itu, kebijakan pembangunan dalam memanfaatkan sektor-sektor potensial
harus memperhatikan keberlanjutannya
di masa yang akan datang. selain
memanfaatkan sektor pertambangan dan penggalian, hendaknya mulai dipikirkan untuk mengembangkan sektor-seklor renewable yang lebih menguntungkan dan menjanjikan seperti perkebunan, perikanan dan industri pengolahan yang cukup potensial di wilayah ini.
2.2
KONDISI PEREKONOMIAN DAERAH
2.2.1 Komposisi dan Pertumbuhan PDRB
sektor perekonomian dominan yang menyumbang PDRB provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada lahun 2005 adalah sektor pertanian disusul kemudian oleh sektor industri pengolahan, pertambangan dan penggalian serta perdagangan, hotel dan restoran. Dengan menggunakan data dari provinsi
ll-
14
2007-20t 2
Kepulauan Bangka Beiltung menurut harga konstan tahun 2000. pada tahun 2000 sektor pertanian menyumbang PDRB sebesar Rp1.5s3.110 juta dan mengalami peningkatan pada tahun 2005 menjadi Rp1.990.629 juta. Meski mengalami peningkatan, kontribusi sektor ini mengalami penurunan yaitu dari
pada tahun 2000 menjadi 24,2oo/o pada tahun 2005. penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya aktivitas di sektor-sektor lain seperti sektor pertambangan dan penggalian serta sektor perdagangan, hoteldan restoran. 25,44o/o
Penyumbang perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang besar lainnya adalah sektor industri pengolahan. Pada tahun 2000, industri ini menyumbang perekenomian sebesar Rp1.558.687 juta atau sekitar 25,53o/o dari PDRB dan meningkat menjadi Rpl.935.242 juta pada tahun 2005 atau sekitar 23,53o/o dari total PDRB. Sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2005
juga menyumbang perekonomian sebesar Rp1.520.959 juta atau sekitar 18,4go/o. sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 200s menyumbang Rp1.207.053 juta atau sekitar 14,670/o dari total PDRB. Sektor lainnya tersebar dengan komposisi dibawah 60/o dari totat PDRB dan terkecil adalah sektor listrik, gas dan air bersih yang komposisinya hanya berkisar 0,58% dari total PDRB.
Tabel 2.2.1. PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2000-200711 Jutaan Setlor
No
2000
2002
2003
2004
2005
2005"
200711
1.681.r87
1.765.419
1.803 s86
1.887.671
r.990 628
2.089.110
2.214.039
889.917
1.023.980
r.619.193
r.570.365
1.520.9s9
1.n2.422
r.256.930
r.705.164
1 744 045
1.839 803
1.935 242
2.037.r56
2.145.940
43 670
46.238
47.819
47.924
50.454
.969
443.733
469.750
497.312
524.651
r.179
1.138.r86
1.180.703
r.207.053
1.728.692
1.831.376
2001
r0
1
Perlanian
2
Putambangan dan Pernoalian
859.7r
3
Industri Pengol$an
r.558.687
1.621 .107
4
Lislrik, Gas & Air Bersih
fi.271
38.800
5
Bangunan
333.209
355.447
6
Perdagangan. Holel & Resloran
992.10s
1.076.183
205.330
215.059
229.304
244.224
260.557
278.437
n9.439
310.384
2s2.801
263.174
270.884
279.676
287.987
M.072
303.807
3r2.903
312.712
320.100
374 092
435.r63
449.794
179.745
563.705
61{.764
0.10{.236
6.16t.E75
6.9{'4.6E7
t.719.713
7.966.E49
E.225.f04
E.769.567
9.260.+r0
7
I I
1.553.r
Pengangkutan &
Korrunikasi
Kargar. Pea*aan
t
Jasa Perusahaan
J6a-Jasa
Iohl
1
Pmdsduk
41.243 383.421 1.1
1
9t3.t6t :
41
1
976.03r
't.021.655
t.0{3.t55
-'Angka Sangat ttnngki Pefiirian
Sumber BPS Provinsi Kepulauan Bangka Beliturq, 2005 dan Bappeda Provinsi Kep. Bangka Belitung
lt-
15
PDRB tahun 2006 (data sangat sangat sementara dari Bappeda prov.
Kep. Bangka Belitung) adalah sebesar Rp g.769.562 juta,
mengalami
pertumbuhan sebesar 4,95o/o. Sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sektor pertanian (Rp juta), 2.089.110 sektor industri pengotahan (Rp 2.032.156 juta) dan sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pertambangan dan penggalian (masing-rnasing Rp 1.728.692 juta dan Rp 1.202.422 juta). Diperkirakan nitai PDRB pada tahun 2007 mencapai Rp 9.260.440 juta.
10000000,
9m00q)
gooo ooo
zoooo@
nt
i
000 000 a 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000
6 000 5 000
i i r
. .
:
| : r
RRHFFH;" O-C{o
+
FDRBdengan
migas
In'
F o o N
Gambar 2.1
Perkembangan PDRB Provinsi Bangka Belitung, Tahun 2000-2002 sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2005 dan Bappeda ProvinsiKep. Bangka Belitung, diolah
Tabel 2.2.2 menunjukkan kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB periode tahun 2000-2007. Secara umum kontribusi masing-masing sektor tidak berbeda jauh selama 8 tahun tersebut. Sektor yang mengatami penurunan
kontribusinya antara
lain adalah sektor pertanian; industri pengolahan;
perdagangan. hotel dan restoran; serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sementara itu, sektor yang mengalami peningkatan kontribusi
adalah sektor pertambangan dan penggalian. pada tahun 2006 (dengan data sangat sementara) kontribusi dari sektor pertambangan dan penggalian ini menurun, sementara itu diperkirakan pada tahun 2007 kontribusi sektor ini juga
menurun. Penurunan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian bisa disebabkan oleh menurunnya aktivitas penambangan. Dalam kebijakan pembargunan selanjutnya, perlu diSrikirkan strategi penirBkatan pDRB dengan
[-16
RPJMD Provinsi Kepulauan Eangka
Eelitung 2007-2012
'irli'i'ftiii Gambar 2.2 Rata-rata Kontribusi Sektorbrhadap PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Eelitung Tahun 2000-2006 Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2005 dan Bappeda Provinsi Kep. Bangka Belitung. diolah
Tabel 2.2.3 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Konstan Tahun 2000 (Dalam Persen Tahun 2001-2006 Menurut Ha 2002
Sektor
No
2003
2004
2005
2006*
2001
Rata-
rata
Nasional 2004
2005
1
Perlanian
8.25
5,01
2,16
4,66
5,15
{.95
5.08
2,82
2.66
2
Petambangan dan Pgrooalian
3,51
15.06
58,13
-3.02
-3,15
-20.94
8,27
-{,18
3.r1
3
lndustri Pengdatran
1,02
5.17
2.n
5Js
5.19
5.27
1.57
6.38
{52
a
Listrik. Gas & Air Eersih
6.97
6.3
5.88
5,88
3.12
0,n
4.7E
5,30
6.30
5
Baqtnar
6,67
7.87
7.15
7,11
5,86
5,87
6.91
7.a9
7,12
6
Ferdagagan, tldel & Restqan
8t7
3,n
2,13
3,74
2,23
$,n
t0,55
5,70
8,38
4,74
6,62
6,51
6,69
6,86
7.51
6t9
13,38
1287
4,1
2,93
3,25
2,91
2,81
2.61
3.11
7,66
6,79
2,46
16,76
r6,33
3.36
6,66
r7.50
10.5r
5,38
5.qt
rJ0
315
3rl
3,26
5,03
t6t
$r
1,50
r$
rtt
7
I I
Pengangkulan &
Forrunikasi
Ka
ngar, Persewaan
& Jasa Perus*aan Jasa-Jasa PORE DE]IGAN IIIGAS
r16
PORBTAIIPAIIIGAS
Kelerangan:
aaa
"'Angka
e,t5
5,06
Sangat Sangat Sementara
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belilung, Z)05; 8PS Pusal dan Bappeda Provinsi Kep. Bangka Belilung
Selama tahun 2001-2006, perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami pertumbuhan yang posilif. Namun demikian. pertumhlhan ekonomi pada tahun 2OO4 dan 2005 masih relatif lebih rendah dibandingkan
il-18
RPJMD Provinsi Kepulauan Eangka
Eelitung 2007-2012
dengan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun yang sama. baik pertumbuhan ekonomi dengan maupun tanpa migas. Pada tahun 2004, PDRB
Provinsi Kapulauan Bangka Belitung tumbuh sebesar 3.20o/o dibawah pertumbuhan nasional sebesar 5,03o/o. Demikian juga jika dilihat pertumbuhan ekonomi tanpa migas, Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2004 tumbuh sebesar 4,31o/o sementara nasional sebesar 5,97o/o. Kondisi ini masih berlanjut
pada tahun berikutnya dengan prestasi pertumbuhan ekonomi yang meskipun mengalami peningkatan namun jika dibandingkan dengan pertumbuhan nasional
masih rendah. Pada tahun 2005, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 3,25o/o sedangkan nasional sebesar 5,68%. Sementara
itu jika dalam perhitungan dikeluarkan faktor migas, pertumbuhan
ekonomi
Kepufauan Bangka Belitung sebesar 4,50o/o, masih dibawah pencapaian nasional
yang sebesar 6,570lo. Pada tahun 2006, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar 6,61%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 2001-2006 adalah 6,260/o.
Selama periode 2001-2005 diatas, secara sektoral menunjukkan pertumbuhan yang semakin menurun atau dengan kenaikan kecil, bahkan pada
sektor pertambangan dan penggalian penurunan yang terjadi relatif lebih cepat. Pertumbuhan ekonomi di sektor pertambangan dan penggalian meningkat pesat
pada tahun 2002 dan 2003, namun pada tahun{ahun berikutnya terjadi penurunan drastis bahkan mencapai pertumbuhan yang negatif.
Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2006 secara dominan masih digerakkan oleh konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga masing-masing tumbuh sebesar 21,58o/o dan 5,99o/o. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) selama 2006 mengalami kontraksi pertumbuhan
sebesar -9,05%, hal tersebut mencerminkan kegiatan investasi
di
Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung yang relatif tumbuh namun masih pada kisaran yang
minimum. sebesar
Di sisi lain,
-1O,57o/o.
kegiatan ekspor mengalami kontraksi pertumbuhan
Anjloknya ekspor tidak terlepas kaitannya dengan penurunan
aktivitas ekspor komoditas unggulan Bangka Belitung ke luar negeri seperti timah dan ikan. Selanjutnya, impor juga mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 6,43o/o.
il-19
RPJMO Provinsi Kepulauan
Eangka Belitung 2007-2012
Tabel2.2.4 PDRBlKaplta Provinsi Kepulauan Bangka Belltung Menurut Konstan dan Ha Berfaku Tahun 2OO2- 2005lJuta Tahun
Berlaku
Konstan
2N2
8,93
7,56
2003
9,81
7,91
2004
10,86
7,80
2005
12,83
7,88
2006-'
8,01
20071
8,31
Keteransan,
-'
o;;nf;n;:Xsat SanSat Sementara
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.2005
Pertumbuhan PDRB, selain berasal dari berkembangnya sektor-sektor perekonomian, juga dapat disebabkan oleh pertumbuhan penduduk. Oleh karena
itu, analisis lebih jauh diperlukan untuk memisahkan faktor
pertumbuhan
penduduk. Pada Tabel 2.2.4 menunjukkan nilai PDRB per kapita di Provinsi
Kepufauan Bangka Belitung selama periode 2OO2-2OOS yang dihitung berdasarkan harga berlaku pada tahun tersebut dan harga konstan tahun 2000.
Dari tabel tersebut terlihat bahwa terjadi peningkatan PDRB/kapita meskipun tidak signifikan dari tahun ke tahun. Dengan demikian perlu ditingkatkan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang dapat meningkatkan pendapatan perkapita penduduk agar dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan penduduk.
Dalam rangka peningkatan kesejahteraan penduduk. pemerantah dapat melakukan peningkatan ekonomi dengan bertumpu pada pengembangan sektor-
sektor potensial. Beberapa sektor ekonomi potensial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diantaranya adalah di Kabupaten Bangka memiliki potensi ekonomi
di sektor perkebunan (lada putih) dan pertambangan (timah)
serta
perikanan cukup potensial. Di Kabupaten Bangka Barat potensi ekonomi yang ada seperti sektor industri pengolahan (pengolahan souvenir dari timah, industri
makanan), sektor perkebunan (kelapa sawit, lada dan karet) serta sektor pertambangan (timah). Potensiekonomi yang ada di Kabupaten Bangka Selatan diantaranya adalah sektor perkebunan (lada, karet, kelapa sawit), pertambangan
timah dan perikanan. Kabupaten Bangka Tengah memiliki potensi ekonomi diantaranya adalah di sektor industri (peleburan triiitimah, gula aren dan karoseri
il-20
RPIMD Provinsi Kepulauan Eangka Belitung 2007-2012
mobil), perkebunan (lada putih. karet dan kelapa sawit) serta sektor perikanan (penangkapan ikan). Untuk Kabupaten Belitung memiliki potensi ekonomi di sektor pertambangan (timah, kaolin, pasir kuarsa, pasir bangunan dan tanah liat),
sektor industri (pengolahan barang galian bukan logam), perikanan (hasil-hasil laut) dan perkebunan (lada dan kelapa sawit). Kabupaten Belitung Timur juga memiliki beberapa sektor ekonomi yang potensial diantarcnya adalah sektor pertambangan (timah, kaolin, pasir kuarsa, tanah liat, pasir bangunan), sektor perkebunan (lada, kelapa, kelapa sawit, coklat dan kopi) serta sektor perikanan. Dalam menentukan sektor unggulan di Kepulauan Bangka Belitung untuk
dikembangkan, dapat menggunakan metode analisis Location Quofienf (LQ). Dalam analisis ini, sektor dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu sektor basis (Dasrb sector) atau bukan basis (non basic sector). Asumsiyang digunakan
dalam analisis LQ ini adalah bahwa jika suatu daerah lebih berspesialisasi daripada daerah yang bersangkutan dalam memproduksi suatu produk, maka daerah tersebut akan mampu mengekspor barang tersebut ke daerah lain di
dalam negara tersebut. Asumsi lain yang digunakan adalah perekonomian merupakan sebuah perekonomian tertutup. LQ dapat membantu mengetahui secara relatif ketidakefisienan daerah dalam kegiatan ekonomi, membantu dalam rnemfokuskan barang-barang pengganti atau produk-produk impor potensial
dengan perluasan ekspor yang potensial serta membantu dalam menganalisis pergeseran basis ekonomi. Rumusan yang digunakan untuk menghitung LQ adalah sebagaiberikut:
vr,/
LQ
=fr/Y, tn/
/y" Di mana: Vi; = PDRB sektor ididaerah i (Kepulauan Bangka Belitung). V = PDRB total daerah i (Kepulauan Bangka Belitung). Vin = PDRB sektor i Nasional Vn = PDRB total Nasional Berlaku ketentuan, bahwa iika:
(1).
LQ >1: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih berspesialisasi dalam memproduksi sektor i dibandingkan sektor i nasional;
(2r.
LQ < 1: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak berspesialisasi dalam memproduksi sektor i dibandingkan sektor i nasional;
n -21
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka
(3)
Belitung 2007-2012
LQ = 1: Baik ProvinsiKepulauan Bangka Belitung maupun nasionalsama derajat spesialisasinya dalam memproduksi sektor i.
Berdasarkan hasil perhitungan indeks LQ Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2003-2005 pada Tabel 2.2.5 di bawah, terlihat bahwa ada
2 sektor yang menjadi basis ekonomi yaitu sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian. Selama periode tersebut iuga belum teriadi pergeseran basis ekonomi, terlihat dari nilai LQ sektor lain yang kurang dari 1. Mengingat sektor pertambangan dan penggalian adalah sektor yang tidak
terbarukan, maka perlu dikembangkan arah kebijakan yang berpotensi meningkatkan sektor lain. Terdapat beberapa sektor yang nilai LQ-nya cukup tinggi yang rnungkin dapat menjadi sektor basis pada tahun-tahun selanjutnya yaitu sektor industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih: bangunan serta sektor perdagangan, hotel dan restoran.
No 1
2 3
4 5 6 7
8
I
Tabel 2.2.5 lndeks LQ berdasarkan PDRB Harga Konstan tahun 2000 Provinsi Kepulauan Banqka Belitunq terhadap Nasional, Tahun 2003-2005 Sektor Keteranqan 2005 2004 2003 1.59 1.67 Sektor Basis 1.53 Pertanian i.go Sektor Basis 2.O4 1.97 Pertambanqan dan Penggalian 0.84 0,81 0,81 Industri Pengolahan 0,88 0,88 0,86 Ustrik, Gas & Air Bersih 0.97 0,96 0.94 Banqunan 0.87 0,91 0,91 Perdaqanqan. Hotel & Restoran 0.54 0.56 0.58 Penoanqkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan & Jasa 0,40 0.39 o.41 Perusahaan Sumber: Hasil Perhitungan
0,61
0.61
Jasa-Jasa im PSE-KP
0,il
2007
Selanjutnya, dengan menggunakan analisis Shrn Share untuk mengetahui perubahan struktur ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pertumbuhan daerah (D) ditentukan oleh tiga komponen yaitu N, M dan C. N
adafah Nationat Share/ Nationat Growth Effect, yaitu pertumbuhan daerah dibandingkan dengan pertumbuhan nasional. Jika daerah tumbuh seperti rata-
rata nasional, maka peranannya terhadap nasional akan tetap. M
adalah
Proportional Shrfl/Sectoral Mix Etrect/Composition Shill, yaitu perbedaan antara pertumbuhan daerah dengan mer€gunakan peilumbuhan nasional sektoral dan
t-2
RPJMD Provinsi Kepulauan Eangka Eelitung
2001
]91?
pertumbuhan daerah dengan menggunakan pertumbuhan nasional total. Daerah
dapat tumbuh lebih cepaUlambat daripada rata-rata nasional jika mempunyai sektor/industri yang tumbuh lebih cepaUlambat dari nasional. Dengan demikian
perbedaan laju pertumbuhan dengan nasional disebabkan oleh komposisi sektoraf yang berbeda. C adalah Differential Shift/ Regional Share/ Competitive Effect, yaitu perbedaan antara Pertumbuhan daerah secara aktual dengan pertumbuhan daerah jika menggunakan pertumbuhan sektoral untuk nasional. Daerah dapat saja mempunyai keunggulan komparatif dibandingkan dengan daerah lain, karena lingkungannya mendorong suatu sektor tertentu untuk tumbuh lebih cepat. Lingkungan disini dapat berarti lahan, tanaga kerja, maupun keahlian tertentu.
Komponen C dan M digunakan untuk menentukan kineria dari lapangan usaha. M dan C yang positif menunjukkan bahwa komposisi kegiatan didaerah
tersebut sudah baik dan bila nilainya negatif menunjukkan kinerja dari sektor yang bersangkutan belum baik dan dapat ditingkatkan terhadap komposisi nasional.
Formula yang digunakan dalam analisis shift-share ini adalah sebagai berikut.
(1).
Dampak nyata pertumbuhan ekonomi daerah atau hasil penjumlahan dari pengaruh pertumbuhan provinsi: Dq = N,, * Ml * Ci; atau D,i = E,i'- E,i
(21. (3).
Pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional: N, =
(4). (5). (6). (7). (8).
Pengaruh Keunggulan Kompetitif: Ci, =
Eu x rn
Pergeseran proporsional (proportional shrfr) atau pengaruh bauran industri: M, = Eo (rn - rJ E;, (r1
-
r;n)
PDRB (output) sektor i ProvinsiKepulauan Bangka Belitung: E,; Tingkat pertumbuhan sektor i di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: Tingkat pertumbuhan sektor i ditingkat nasional:
R1
Rin
Tingkat Pertumbuhan PDRB ditingkat nasional: Rn
Tabel2.2.6 SHIFf-SHARE Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap Indonesia oeriode 2001-2005 (Harga Konstan Tahuq2000 dalam Juta EPI
-
il-23
RPTMD
Listik
Ga
Pedaanqan.
restonan dan Hotel
Penoanokutan & Komunikasi Keuangan, Pesewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-Jasa
2.475.16
268.s5
-265.20
2.478.51
23.462.92
7.177.10
-1.271.60
29.365,{3
64.940.44
30.875.54
49.894.74
45.921,25
13.952.60
17.898.19
-16.423.26
15.427.54
15.887.22
3.094,30
-10.003.45
8.978.07
-2.610.46
16.734.56
37.528.76
dan Air Mnum
Banqunan Konstruksi
Provinsi Kepulauan Eangka Belitung 2007-2012
23.404.66 Sumber: Hasil Perhitungan Trm PSE-KP UGM
Dari hasil analisis shrfl-share pada Tabel 2.2.6 terlihat bahwa sebagian
sektor ekonomi masih perlu diperbaiki bila dibandingkan dengan komposisi nasional. Sejalan dengan hasil LQ, ada dua sektor yang cukup baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut hasil perhitungan shtfi share yaitu sektor pertanian. pertambangan dan penggalian.
2.2.2
Keuangan Daerah
Dalam rangka menjalan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memerlukan sebuah anggaran yang tersusun dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD ini berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan pada saat yang sama pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik yang memadai. Karena Dana Perimbangan seperti DAU dan DAK sepenuhnya ditentukan pemerintah pusat, maka upaya peningkatan penerimaan
APBD hanya dapat dilakukan melalui PAD, dan secara terbatas melalui Bagi
Hasil. Upaya memperbesar APBD harus dilakukan secara proporsional. Proporsional dalam pengertian bahwa upaya meningltatkan penerimaaan APBD jangan sampai menciptakan distorsi terhadap pertumbuhan ekonomi setempat.
Dalam rangka penyediaan pelayanan publik, pemerintah daerah harus menerapkan anggaran berbasis kinerja (pertormance budgeting) bagi pemerintah
lokal dengan menetapkan beberapa indikator (indikator sosial dan ekonomi) untuk mengukur keberhasilan program yang dibiayai oleh APBD-
Ketentuan umum undang-undang No.
25 tahun 1999 yang
direvisi
menjadi Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerantah daerah, mengamanatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan lahunan pemerintah daerah yang dibahas di setujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda). lt -24
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung 2007-Z0l2
Kinerja pendapatan dapat dilihat dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba Perusahaan Daerah, dan Lain-
Lain PAD yang Sah. Sedangkan dana perimbangan meliputi : bagi hasil pajak, bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Adapun Lain-Lain Pendapatan yang Sah merupakan pendapatan yang tidak termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan.
Kinerja pendapatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak tahun 2002 sampai dengan bulan Oktober tahun 2006 menunjukkan peningkatan yang
cukup signifikan. Target pendapatan yang ditetapkan pada setiap tahun anggaran dapat dicapai bahkan mengalami over larget. Data berikut ini akan memberikan gambaran besamya target dan realisasiAPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung daritahun ke tahun, disajikan pada tabeldibawah ini
Tabel2.2.7 Perbandingan Anggaran Pendapatan dan Realisasi Provinsi Kepulauan ahun 2002-2006 Banqka Bel Rasio Realitas Realisasi Anggaran Tahun 2002
267.958.993.163
273.468.299.936
102.06
2003
260.634.609 556
283.906.753.139
108.93
2004
280.930.790.960
327.658.2U.736
116.63
2005
353.128.622.620
-436.728.366.069
123.67
2006
471.527.796.610
458.039.000.010
97,14
Sumber: Laporan Realisasi APBD Tahun 200-2006
Dari penerimaan PAD selama 5 (lima) tahun terakhir secara linier meningkat secara signifikan, perolehan PAD ini memberikan warna bagi pelaksanaan APBD. apalagi sebagian dari PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibagihasilkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun anggaran 2OO2, total PAD Provinsi Bangka Belitung sebesar
Rp. 58,89 miliar. pada bulan Oktober tahun 2006 mencapai angka yang cukup fantastik yakni sebesar Rp 16,4,29 miliar atau dalam lima tahun terakhir terjadi peningkatan sebesar 278o/o. Namun demikian, tingkat ketergantungan kepada pemerintah masih besar. Hal ini dapat dilihat pada besamya dana perimbangan
n
-25
besamya dana perimbangan dari pemerintah pusat adalah Rp 293,58 miliar. Kontribusi PAD terhadap APBD pada tahun 2002 mencapai 21o/o. Pada tahun 2003 kontribusi PAD terhadap APBD mencapai 25o/o dari total APBD dan pada tahun 2004 meningkat menjadi 34o/o. Pada tahun 2005, nilai kontribusi ini semakin meningkat yaitu sebesar 43o/o daritotalAPBD Provinsi sedangkan pada tahun 2006 (bulan Oktober) telah mencapai35o/o daritotalAPBD. Pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diproyeksikan akan mengalami peningkatan baik pada tahun 2007 dan 2008 menjadi sebesar
Rp 566,07 miliar dan Rp 631,48 miliar. Baik pada tahun 2007 dan
2008,
kornposisi terbesar dari pendapatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih
berasal dari dana perimbangan. Diperkirakan dana perimbangan pada tahun 2007 sebesar Rp 310,41 miliar (atau sebesar 63,560/o dari total pendapatan) dan
pada tahun 2008 sebesar Rp 417,01 miliar (atau sebesar 66,34% dari total pendapatan).
NO
Tabel 2.2.8 Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2006-2008 JUML4!lEp) URAIAN
t.
PENOAPATAN DAERAH
1.1
Pendaoatan AsliDaerah
2006 494.540.383.470 184.130.285.650
a.
Paiak Daerah
168.858.285.650
b.
RetdbusiDaerah
c.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yarg dioisahkan
d.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
1.2
Dana Perimbanqan
a.
Dana Bagi Hasil PajaUBagi Hasil Bukan Pajak
b.
Dana AlokasiUmum
c.
[hna Alokasi Khusus
1.3
Laln-lain Pendapatan Daerah vano sah Jumlah Pendapatan
2007 566.071.131.759 206.286.131.759
631.477.642.326 211.462.885.359
189.999.841.759
f89.999.841.759
2008
1.082.000.000
854.290.000
854.290.000
14.190.000.000
15.432.000.000
15.432.000.000
310.410.097.820
359.785.000.000
117.011.756.967
34.720.097.820
40.428.000.000
40.428.000.000
275.690.000.000
319.357.000.000
319.357.000.000
494.540.383.470
566.071.131.759
631.477.642.326
Sumber: TAPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2,2.3 Investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan data dari BKPM mengenaa peringkat nilai realisasi investasi
menurut lokasi, dari 31 Provinsi, Kepulauan Bangka Belitung berada pada
[-26
RPJMD Provinsi Kepulauan Eangka
Belitung 2007-2012
peringkat 23 untuk PMA dan peringkat 24 untuk PMDN. Kedua peringkat tersebut mengindikasikan bahwa Bangka Belitung masih belum menjadi provinsi tujuan
investasi. Hal tersebut antara lain sangat terkait dengan ketersediaan infrastruktur pendukung (sarana fisik, listrik dan air bersih) dan birokrasi dalam membuka dan menjalankan usaha, yang kedua masih belum memenuhi harapan dari investor.
Persetujuan rencana investasi Penanaman Modal Asing (PMA) tahun
2006 (s.d. Nopember) baru tercatat sebesar US$ 9,4 juta, dengan realisasi investasi tercatat sebesar US$ 0,6 juta. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibanding tahun 2005 yang mencatat 3 jumlah izin usaha yang disetujui dengan
nilai investasi sebesar US$ 1,9 juta. Investasi di Bangka Belitung umumnya ditanamkan di sektor pertanian terkait dengan pembukaan lahan perkebunan sawit. sedangkan untuk investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sampai dengan bulan Nopember 2006 tercatat belum terdapat persetujuan rencana maupun realisasi investasi.
2.2.4 Inflasi Tingkat inflasi menunjukkan pergerakan harga-harga secara umum. Tingkat inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat, karenanya kebijakan yang menciptakan tingkat inflasi yang rendah sangat diharapkan dalam perekonomian.
Tingkat inflasi Kota Pangkalpinang merupakan indikator inflasi bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selama tahun kalender 2006 (Januari Desember 2006) inflasi Kota Pangkalpinang sebesar 6,42o/o, sedangkan inflasi 'year on year' (Desember 2006 terhadap Desember 2005) sebesar 6,420/o. Pada tahun 2005, tingkat inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif lebih tinggi dibanding dengan nasional, dimana pada tahun tersebut inflasi mencapai 17,44o/o dan nasional sebesar 17,11o/o. Namun pada tahun 2006, tingkat inflasi di daerah ini nilainya lebih rendah dari tingkat nasional yaitu sebesar 6,42% dan nasional 6,60%. Sementara itu, pada bulan Maret 2007 tingkat inflasi mencapai 0.71o/o.
pada bulan Oesember 2006 Kota Pangkalpinang mengalami deflasi sebesar 0,1506, sementara nasional inflasi sebesar 1,21o/o. Deflasi ini te{adi karena adanya penurunan indeks kelompok bahan makanan dan kelompok
aa
-27
RPJMD Provinsi Kepulauan Eangka
Eelitung 2007-20r 2
perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar yang masing-masing sebesar 0,5606
dan 0,01o/o. Sebaliknya kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, kelompok sandang dan kelompok transportasi, komunikasi dan lasa keuangan
naik masing-masing sebesar O,O7o/o,0,690/o dan 0,17%, sedangkan kelompok kesehatan dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga tidak mengalami perubahan.
Tabel 2.2.9 Perbandingan Inflasi Bulanan (m-to*n) di Pangkalpinang dan Nasional ahun 2005 - 2006 (Persen 2006
2005
Bulan
Panqkalpinanq
Nasional
Pangkalpinang
Nasional
Jan
4,30 -2,72
3,66 -0,57
1,36
Feb
1,43 -0.17
Mar Apr
1,85
1,91
0,31
0,05 0.40
0,34
lvlei
Jun Jul Ags
1,02 0,39 1,36
0,50 0,78
-0,57 0,96 -0,54
sep
0,81
okt
7,23 1,76
Nov Des
0,05
0,21
0,55 0,70 8.70 1,31
-0.04
17.11 17.44 Total Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
0,84 0,52 0,79 0,91
0,58 0,03 0,05 0,37 0,45 0,44 0,33 0,38 0,86
0,16 -0,15
0,34
6,42
6.60
1,21
2.2.5 Ekspor lmpor Nilai ekspor non migas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2001 sebesar US$ 330,1 juta. Nilai ekspor ini semakin meningkat pada tahuntahun selanjutnya, dimana berturut-turul mencapaa US$ 363.28 juta (tahun 2OO2l,
us$ 388,35 juta (2003), US$ 663,94 iuta (2004) dan us$ 957,32 iuta (2005). Selama periode 2001-2005, telah terjadi trend peningkatan ekspor sebesar 31,32o/o dengan peran terhadap nasional mencapai 1,44o/o. Sementara itu, pada
periode Januari-November 2006 nilai ekspor non migas telah mencapai US$ 832,2juta atau mencapai sekitar 1,160/o dari nilai ekspor nasional pada periode yang sama. Peningkatan ekspor terutama disumbang oleh komoditas lada, hal ini terkait dengan peningkatan harga lada di pasar dunia, diikuti oleh ekspor timah
yang meningkat. Komoditas penyumbang ekspor terbesar tahun 2006 secara berurutan adalah adalah timah, kelapa sawit dan lada. Sedangkan menurut volume ekspor terjadi penurunan dibandirg tahun 2005. Berdasarkan negara
[-28
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka
Eelitung 2007'2012
tujuan, ekspor ditujukan ke Singapura, India, Jepang, Malaysia, RRC, Pakistan,
Korea Selatan, Hongkong, Belanda, Amerika Serikan dan Jerman. Dilihat berdasarkan zara pembayarannya. ekspor non migas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 16,58% melalui konsinyasi. 5,45o/o melalui perhitungan kemudian, 5,14o/o melalui sight UC dan72,74o/o melaluicara lainnya.
Tabel 2.2.10 Nilai Ekspor dan lmpor Non Migas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2001-2006 Tahun
Jan
Nilai Ekspor (Juta US $)
Nilai lmpor (Juta US $l
2001
330,1
27.5
2002 2003
363.28
20.4
15.8
2004 2005
388,35 663,94 957,32
27,1
Trend
31,32 %
-1.8%
Peran
1.44%
0.07%
-
Nop 2006
Penan
Sumber:
17.6
832,2
21,1
1.160/o
0.05o/o 1
untuk nilai impor non migas, selama periode 2001-2005
terjadi
penurunan nilai impor. Hat ini merupakan indikasi yang baik bagi perekonomian, dimana selama periode tersebut telah terjadi peningkatan ekspor yang cukup
signifikan, dan sebaliknya impor menurun. Pada tahun 2001, nilai impor non migas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar US$ 27,5 juta. Pada tahun ZOOZ,2003 dan 2004 terjadi penurunan nilai impor. Pada tahun 2005. nilai impor
kembali naik hampir sama dengan tahun 2001 yaitu sebesar US$ 27,1 iuta. Selanjutnya data pada Januari-November 2006 menunjukkan nilai impor non migas sebesar US$ 21,1 juta atau 0,05% dari total nilai impor non migas nasional pada periode waktu yang sama.
2.2.6 PotensiWisata provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan penduduk sekitar 1,04 iuta jiwa dan wilayah yang terdiri dari dua pulau besar (Pulau Bangka dan Belitung) dengan panjang pantai 12.000 Km, memiliki potensi wisata yang sangat bagus. Dengan letak geografis yang strategis karena berbatasan dengan Malaysia dan Singapura, wisata diwilayah ini sangat potensial untuk menarik wisatawan asing.
Dengan banyaknya pulau yang dimiliki, otiek wisata yang potensial adalah il -29
RPIMD Provinsi Kepulauan Eangka Belitung 2007-2012
wisata pantai dengan pasir putih yang bersih dengan kekhasan pemandangan yang indah. Khusus Pulau Belitung sendiri merupakan pulau yang indah dengan
pasir pulih, pemandangan unik dengan pasir putih yang asli dihiasi oleh batubatu granit yang artistik dan air laut sejernih kristal dan dikelilingi oleh ratusan pulau-pulau kecil. Pantai-pantai yang merupakan pantai terbaik dan unik di Indonesia antara lain adalah pantai Tanjung Kelayang, Tanjung Binga, Tanjung Tinggi. Pulau Lengkuas dan Pantai Punai.
Selain wisata pantai, wisata budaya di wilayah ini juga cukup menarik. Penduduk yang mendiami Provinsi Bangka Belitung terdiri dari bermacammacam suku yaitu Suku Melayu (yang merupakan suku bangsa asli), Jawa,
Sunda, Bugis, Banten, Banjar, Madura, Palembang, Minang. Aceh. Flores, Maluku, Manado dan Cina. Dengan suku bangsa yang cukup beragam, Provinsi
Belitung memiliki tradisi budaya yang potensial untuk dikunjungi wisatawan.
Salah satunya adalah tradisi Maras Taun Selat Nasib di Pulau Mendanau, Kabupaten Belitung. Tradisi ini berupa upacara adat dan syukuran warga setempat atas hasiltangkapan dan panen padi mereka. Jenis wisata alam dan wisata agro di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
juga cukup menjanjikan. Untuk jenis wisata alam ada beberapa tempat wisata yang menarik wisatawan diantaranya adalah Air Panas Desa Nyelahding, Air Terjuan Sadap, Air Panas Pemali, Air Terjuan Bukit Marsila dll. Wisata agro diantaranya adalah kebun lada putih, kebun nanas, kebun leruk dan kebun salak. Promosi wisata yang dilakukan oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak hanya sebatas di dalam negeri saja tetapijuga telah ke luar negeri, bahkan ke negara-negara Timur Tengah. Secara khusus Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung telah mengirimkan brosur-brosur tentang keindahan dan daya
tarik tempat-tempat wisata, adat istiadat serta budaya di Kepulauan Bangka Belitung melalui misi kesenian Indonesia ke berbagai negara, khususnya ke Timur Tengah.
2.2.7 lndustri Manufaktur Industri manufaktur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama kurun
waktu 2000-2005 telah berkontribusi dalam pembentukan PDRB provinsi ratarata sebesar 24,O9o/o (menurut harga konstan). Jika dilihat dari pedumbuhannya,
[-30
RPIMD Provinsi Kepulauan Eangka Eelitung
2007-20r2
sefama periode waktu yang sama sektor ini tumbuh sebesar 4,43o/o (menurut harga konstan).
Jumlah industri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2006 mencapai 2.440 unit terdiri dari industri pangan, sandang dan aneka; logam,
mesin dan elektronika; kimia dan bahan bangunan serta industri kerajinan dengan penyerapan tenaga kerja total mencapai 15.604 orang. Dari jumlah industri tersebut, jenis industri yang banyak berkembang adalah industri kimia
dan bahan banguan sebanyak 785 unit, dimana pada tahun yang sama industri ini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 6.485 orang. Setelah industri kimia dan bahan bangunan. industri logam, mesin dan elektronika iuga cukup banyak dengan jumlah sebanyak 763 unit dengan tenaga kerja sebanyak 4.7?5 orang.
Industri pangan merupakan industri yang mengolah hasil agro industri. perikanan. perkebunan dan hasil laut. Industri pengolahan di wilayah ini antara
lain adalah industri terasi, rusip, getas/kerupuk dan sebagainya. Industri kerajinan tangan yang diusahakan berupa industri pewter dengan memanfaatkan
potensi pertambangan
di
Provinsi Bangka Belitung yaitu
timah,
gelang/cincin/tingkat dari akar bahar, kerajinan batu satam yang menjadi khas
dari Pulau Belitung, kerajinan anyaman seperti kopiah resam, anyaman bambu dan lain sebagainya.
Jumlah ndustri di Provinsi
Tabef 2.2.11 n Ban
Jumlah
Kelompok Industri
KabupatenlKota
llo
ahun 2006
Sandang & Aneka
Pangan
Logam,
Kimia&
llesin &
Bahan Banqunan
Elektronika
Kerajinan
I
Bangka
91
7
116
162
21
397
2
Bangka Barat
44
0
23
28
5
100
3
Bangka Tengah
18
1
61
53
2
135
4
Bangka Selatan
54
2
41
61
12
r70
5
Belitung
100
7
188
214
3l
540
6
Belitung Timur
103
16
74
65
1r5
373
I
Pangkalpinang
191
23
260
n2
49
725
601
56
763
785
235
2.110
2,30
31,21
32,17
9,63
Total Persentase {%}
24,63
Koperasi & UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tabel 2.2.12 Masing-Masing Kelompok Industri Kerfa Tenaga Penyerapan
il-31
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka
di Provinsi No
Kabupaten/Kota
Pangan
ahun 2006
Eanoka
Penyenpan Tcnaga Ke{a
Sandang & Aneka
Belitung 2007-2012
llap Kelompok lndusttl
Logam, Mesln & Elektronlka
Klmla &
Jumlah
Kerallnan
Bahan
Banounan
1
Bangka
627
130
1.202
1.913
54
3.926
2
Bangka Barat
170
0
243
244
16
633
3
Bangka Tengah
119
11
498
301
5
934
4
Baqka Selatan
220
3
167
N1
74
755
5
Belitung
643
39
492
2.119
48
3.341
6
Belitung Timur
292
18
207
169
134
820
164
1.916
1.488
126
5.195
6.485
457
15.604
41,56
2,93
7
Pangkalpinang
1.501
Total
3.572
365
4.725
Penentase (%f
22,89
2,U
30,28
Sumber: Dinas Perindustrian, Koperasi & UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.2.8 Distribusi Antar Daerah Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah
tidak semata-mata hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi
juga harus mempertimbangkan distribusi pertumbuhan tersebut antar daerah atau antar individu masyarakat.
KONDISI SOSIAL BUDAYA DAERAH
2.3.1 Kependudukan Kondisi demografi mempunyai kedudukan yang sentral
dalam
pembangunan daerah, yaitu kedudukannya sebagai subyek pembangunan dan
juga sekaligus sebagai obyek pembangunan. Sebagai subyek pembangunan diharapkan dengan jumlah penduduk yang besar dapat memberikan keuntungan
ekonomis diantaranya biaya tenaga kerja yang relatif murah dan terjaminnya persediaan tenaga keria. Dalam lingkup perencanaan, sebagai subyek, penduduk membuat perencanaan yang diwakili oleh perencana. Sedangkan
sebagai obyek pembangunan mengandung arli bahwa segala upaya yang dilakukan oleh pembangunan sasarannya adalah guna meningkatkan
[-32
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka
Eelitung 2007-2012
kesejahteraan dan kualitas penduduk. Dalam hal perencanaan, tingkah laku dan perkembangan penduduk merupakan bagian pokok dalam proses perencanaan.
Tabel2.3.1. Perkembangan Penduduk Masing-Masing Kabupaten/Kota Di Wilayah Administratif Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2003-2004 Perkembanqan
Tahun
Kabupaten/Kota
No
2002'
2003
2004
20022003
2003-2004
(ilwal
{ilwal
(iiwal
(%l
lolol
579.225
222.875
231.793
Banqka
2
Banqka Tenoah
124.75
129.469
4,n
3
Banqka Selatan
143.909
147.039
2.17
4
Banqka Barat
134.652
140.323
4.21
5
Belitunq
r30.948
134.781
6
Belituno Timur
84.744
88.ffis
7
'Pangkalpinang
127.942
13/.728
141.185
Jumlah
913.868
976.031
1.012.655
206.701
Rerata
Ket
:
8,01
4,00
1
4.35
2.93 3,92
5,30
5,89
4.79
3.75
2002') Untuk tahun 20O2, data statistik menurut Kab/Kota masih menggunakan Kab/Kota sebelum pemekaran-
Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Eangka Belitung, Tahun 20(X
Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2O0/., rnencapai 1.012.655 jiwa, dengan Kabupaten Bangka yang memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu 231.793 jiwa atau sekitar 22,89o/o dari total populasi penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan kabupaten dengan
jumlah penduduk paling sedakit adalah Kabupaten Belitung Timur yaitu sebesar 88.065 jiwa (8,70olo). Pada tahun 2003 yang penduduk Provinsi Bangka Belitung
tercatat sebesar 976.031 jiwa, maka laju pertumbuhan penduduk Provinsi Kepufauan Bangka Belitung mencapai 3,75o/o per tahun. Laju pertumbuhan ini febih rendah dibanding laju pertumbuhan sebelumnya yaitu tahun 2AA2-2003 yang mencapai 5,89%. Kontribusi laju pertumbuhan pendudtd< terbesar pada
periode 200F2004 berasal dari Kota Pangkalpinang sebesar 4,79o/o, dan Kabupaten Bangka Selatan menyumbang laju pertumbuhan penduduk terkecil sebesar 2,17o/o (Tabel 2.3.
1
).
Dilihat dari penyebarannya dan kepadatannya, penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak merata di masing-masing kabupaten. Pada tahun zA0/., Kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar terdapat di Kabupaten
Bangka dengan jumlah penduduk mencapai 231.793 iiwa. Dengan kepadatan
[-33
___!PJMD
Provinsi Kepulauan Eangka Eelitung 2007-20.t2
rata-rata 79 jiwaftm2, Kota Pangkalpinang merupakan daerah yang terpadat penduduknya yakni sebesar 1.579 jiwa/km2, sedang kabupaten dengan rata+ata kepadatan terendah terdapat di Kabupaten Belitung Timur yaitu sebesar 30 jiwa/kmz (Tabel 2.3.2't.
Tabel 2.3.2 Kepadatan Penduduk Masing-Masing Kabupaten/Kota Di Wilayah Administratif tr Provi nsi ulauan Belitung, Tahun 2004 Kabupaten/Kota
No
Luas Wilayah
Jumlah Penduduk Persentase
(kmrl
fiiwa]
ffit
Jumlah
Kepadatan
Rumah
Penduduk
Tanooa
ftkl
fiiwalkm'l
1
3angka
2.950,68
231.793
22,89
53.901
79
2
]anoka Tenoah
2.155,77
|
29.469
12,79
29.996
60
3
]anqka Selatan
3.607,08
147.039
14,52
u.775
41
4
]angka Barat
2.820,61
140.323
13.86
32.832
50
5 lelitung
2.293,69
134.781
13,31
34.463
59
6
lelitunq Timur
2.506.91
88.065
8,70
22.305
35
7
Pangkalpinanq
89,40
141.185
13,94
34.656
1.579
Jumlah 16.424,14 1.012.655 Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tahun 2004
242.928
Pada tahun 20Q4 jumlah rumah tangga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 242.928 rumah tangga dengan komposisi jumlah rumah tangga terbanyak berada di Kabupaten Bangka sebanyak 53 901 rumah tangga.
Dari
7
kabupaten/kota
di
wilayah Kepulauan Bangka Belitung. rata-rata
kepadatan rumah tangga mencapai4 jiwa/kk.
Dari sisi dinamika kependudukan, menunjukkan telah terjadi proses migrasi penduduk antar wilayah yang ada. Pada tahun 2004 terdapat sejumlah
penduduk yang melakukan perpindahan keluar wilayah. Perpindahan ini mengindikasikan adanya permasalahan yang mencakup ketidakcukupan kesempatan kerja. Di sisi lain, terjadi perpindahan penduduk ke dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini mengindikasikan adanya daya tarik potensi ekonomi dalam wilayah bersangkutan.
Tabel 2.3.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 'ahun 2004 Di Provinsi Kelompok Umur (Jhm| No
KabupatenlKota
0-14 Tahun
(16l
tsf
Trhun
ftl
>65
Trhun
ftl
Jumlah
lt-34
RPJMD Provinsi Kepulauan Eangka Belitunq ZO07-ZOl2
I
Bangka
70.569
23,16
152.196
22,73
8.728
23,50
231.862
2
Bangka Tengah
38.506
12,64
85.940
12,91
s.023
r3,52
r29.$8
3
Bangka Selatan
44.199
14,51
97.074
14,47
5.766
15,52
147.084
4
Bangka Barat
42.544
92.678
13,81
5.101
13,73
140.365
5
Belitung
40.168
13,96
90.289
13,46
4.324
,|
6
Belitung Timur
26.095
8,57
59.214
8,83
7
'Pangkalpinang
42.570
13,97
93.170
13,89
Jumlah Persentase {%}
,|3,96
304.651
670.861
30,09
1,64
134.820
2.756
7,42
88.090
5.445
14,66
141.228
37.143 66,25
1.012.65s 3,67
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Eangka Eelitung. Tahun 2004
Berdasar struktur penduduk yang dimiliki Provinsi Kepulauan Bangka Befitung, pada tahun 2oo4 mayoritas penduduk berada pada kelompok umur produktif 15-€4 tahun yang rnencapaifumlah 670.861 jiwa atau 66,25%, fumlah penduduk untuk kelompok umur F14 tahun adalah 304.651 jiwa atau 30.08o/o
dan sisanya berumur >65 tahun sebanyak 37.143 jiwa atau 3,670/o dari total penduduk provinsi. Dilihat dari masing-masing kabupaten tampak beberapa daerah memiliki struktur umur muda dengan mayoritas penduduk usia S-14 tahun.
Dilihat dari jumlah angkatan kerja pada tahun 2OO4 yang mencapai 494.250 jiwa atau 67 iAo/o dari total jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang mencapai 707.683 jiwa, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) secara umum
mencapai 68,920/o untuk total empat kabupaten di Pulau Bangka, 65,81% untuk Belitung dan Belitung Timur dan 60,800/o untuk kota Pangkapinang. Dengan
rata-rata TPAK sebesar 67,10 pada tahun 2004 ini, berarti telah terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 69,200/0. Dengan kata lain, telah terjadi peningkatan jumlah pengangguran dari jumlah angkatan kerja yang ada, dimana jumlah yang bekerja mencapai 435.917 orang dengan tingkat pengangguran sebesar 8,20Yo yang lebih rendah dari angka sebelumnya yang mencapai9,40%.
Dari jumlah tenaga kerja yang ada, komposisi mata pencaharian penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2004 mayoritas bekerja di sektor pertanian sebagai lapangan pekerjaan utama, yang jumlahnya
189.798 atau mencapai 43,54o/o, diikuti dengan sektor pertambangan dan penggafian sebesar 17,35o/o. Sedangkan jumlah pekerja paling rendah berada di sektor listrik, gas dan air minum yang hanya mencapai 741 pekerja atau 0,17o/o.
il-35
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka
Eelitung 2007'2012
Tabel 2.1.1. Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Bekeria ahun 200t[ dl Provinsi Lapangan Pekeriaan
No
I
Pertanian
2
Persentage
Pekerla
$t
(Jlwal 189.798
43,54
Pertambanoan dan Penqoalian
7s632
17.35
3
Industri Penoolahan
21.4U
4,91
1
Listrk, Gas & Air Minum
741
0,1;
5
Bangunan
20.488
4,70
6
Perdaqanqan, Hotel & Restoran
68.962
15,82
7
Anqkutan dan Komunikasi Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan
14.472
3,32
3.182
0,73
I
Jasa Kemasyarakatan
39.843
9,14
t0
Lainnya
8
1.395
Jumlah
0,32 100,00
435.917
Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004
2.3.2 Kondisi Kesehatan Sumber daya manusia yang berkualitas dan sehat secara jasmani dan rohani senantiasa menjadi modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan yang baik menjadi tuntutan utama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Sektor kesehatan seringkali menjadi sektor pembangunan
yang
terabaikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Masyarakat cenderung lebih rnendahulukan kepentingan pertumbuhan ekonomi/bisnis dibandingkan dengan pembangunan sektor kesehatan. Dampak negatif yang ditimbulkan dari kelalaian
ini akan berakibat pada lambatnya proses pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri secara keseluruhannya. Sehingga pemerintah daerah setempat perlu segera memperbaiki kondisi ini, di mana pembangunan di sektor kesehatan masyarakat perlu segera dikembangkan.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki Rumah Sakit (RS) sebanyak 6 unit terbagi menjadi 3 RS umum pemerintah, 2 RS umum swasta, dan 1 RS jiwa. Untuk puskesmas sebanyak 192 unit terbagi dalam puskesmas 47 unit dan puskesmas pembantu 148 unit. Dari fasilitas kesehatan tersebut terdapat tenaga medis yang terdiri dari 130 dokter umum, 32 dokter ahli, 31
dokter
gpi, 391 orang perawat dan 292 orang bidan. Sarana
penunjang
il-36
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka
Eelitung 2007-2012
kesehatan seperti apotek dan pedagang besar farmasi di provinsi ini sebanyak 27 apotek dan 5 pedagang besar.
Di bidang program Keluarga Berencana (KB) di Provinsi
Kepulauan
Bangka Belitung pada tahun 2004 tercatat 23.377 akseptor. Alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh para akseptor KB baru adalah suntikan yang
mencapai 56,620/o (13.236 akseptor) dan pilKB sebesar33,42o/o (7.813 akseptor) dan sisanya alat kontrasepsi lainnya.
Tabel 2.3.5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Penyakit Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004 KabupatenlKota
Jenis Penyakit
.|r
Bangka Barat
Bangka Tenqah
Belitung Timur
Bangka Selatan
r s.rvnq ftrmbfi
Pinang
InfeksiAkut ain pada Saluran
1
5.45
36.57t 120.281
2.55(
9.75t
6.76: 23.27i
6.64i
1.48{
1.89:
8.46: 36.587
2.192
1.96i
7.431
6.00:
8.42i 31.722
77t
2.261
2.071
3.03{
1.16t
1.16' 14.91!
2.38i
331
1j2i
95:
4.17!
2.84
1.71
16.50i
2.02(
4tl
1.73;
2.181
3.311
2.141
6.661
18.53i
Tekanan )arah Tinqqi
4.Ni
1.17:
2,04t
2.0s(
10.04i
3.84!
7.421 30.89:
Asma
2.65t
36:
69r
44t
r.20t
6.n2
3.42'
11.41t
6.498
22.07t.
85t
65t
1 28(
2.s0(
4.61r
4.964
742
4.421
34.83€
Pemafasan
{tas Penyakit Lain pada Saluran
2
Pemafasan
r
3rl
Baoian Atas 3 Malaria Klinis
10.99
Penyakit 4 lada
Sistem Otot
5 Diare 6 7
I I
Penyakit Kulit lnfeksi
Penyakit Kulit Alerqi
t( Gastritis
921
2.5A
381
2.94:
Penyakit
I )ulpa &
1.23i
48t
1.72(
iadnoan lnfeksi t2 renyakit
Usus Lain Kecelakaan 6 t3 Ruda Paksa
78{
78t
441
72t
1.t6:
il-37
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Eelitung. Tahun 20(X
Keluarga pra sejahtera pada tahun 2004 di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung mencapai 28.563 keluarga, keluarga sejahtera
I sebanyak
62.339
keluarga, keluarga sejahtera 2 sebanyak 92.155 keluarga, sejahtera 3 sebanyak 54.294 keluarga dan keluarga sejahtera 3 plus sebanyak 3.031 keluarga.
2.3.3 KondisiPendidikan Pembangunan sumberdaya manusia sangat mutlak diperlukan terutama bagi wilayah yang masih tertinggal. -fvlanusia berkualitas merupakan modal dasar pembangunan yang mampu menggerakkan pembangunan fisik maupun non fisik
secara berkelanjutan dan berkeadilan. Sesuai dengan visi dan
misi
pembangunan sumberdaya manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang
menginginkan masyarakat maju dan menuju sumberdaya manusia yang berorientasi global dan berbasis pada nilai-nilai luhur yang dinamis, maka masih
perlu dijelaskan lebih spesifik sesuai dengan karakteristik masalah di tiap-tiap wilayah. Ketepatan dalam menentukan indikator proses maupun hasil ini akan
sangat menentukan kinerja pembangunan manusia
di
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung. Pendidikan merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan kecerdasan
guna mewujudkan masyarakat yang mempunyai integritas dan daya saing yang tinggi. Oleh karena itu tugas dari dunia pendidikan bukan mengajarkan apa yang
paling baik diketahui dan dipikirkan pada masa lampau, akan tetapi yang
il-38
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Eelitung 2OO7-2Ol2
terpenting adalah menyajikan informasi dan orientasi terhadap keadaan masa
kini, khususnya orientasi terhadap masa depan di mana nantinya para siswa akan hidup didalamnya. Dengan pendekatan iniakan menghasilkan sumberdaya
manusia yang memiliki kepekaan dan kemampuan untuk mengambil bagian
secara kreatif di berbagai kegiatan belajar yang relevan dengan bagian kehidupan di masa mendatang. Pendekatan humanistik dilakukan melalui penyajian berbagai pengalaman belajar yang menggugah kesadaran untuk menemukan
diri sendiri, yaitu martabatnya sebagai individu-individu
yang
memiliki potensi untuk berkembang.
Pendidikan merupakan modal utama bagi pengembangan manusia seutuhnya dimasa yang akan datang. Adanya program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah beberapa tahun yang lalu merupakan salah satu upaya untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya.
Pendidikan formal merupakan kegiatan proses belajar mengajar yang berjenjang dari SD sampai dengan Perguruan Tinggi. Pendidikan formal secara
umum diselenggarakan
di
sekolah-sekolah dibawah Depertemen Pendidikan
Nasional namun ada juga diluar tanggung jawab Depertemen Pendidikan Nasional seperti Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian, Departemen Agama, Departemen Sosial dan lainnya.
Kendala yang dirasakan dalam pengembangan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah kondisi geografis yang berup-a kepulauan yang memiliki potensi masalah ketersediaan aksesibilitas yang baik. Kondisi ini mengakibatkan proses belajar mengajar agak terhambat karena sekolah biasanya dibangun untuk beberapa daerah yang terkadang letaknya berjauhan. Sebaran bangunan sekolah formal yaitu mulai daritingkat sekolah Taman Kanak-
Kanak, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas sudah tersebar di semua kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada
jenjang perguruan tinggi, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga sudah memiliki 5 sekolah tinggiserta 5 akademi.
Sekolah Taman Kanak-Kanak tersebar
di seluruh kabupaterlkota
di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, namun untuk Kabupaten Bangka Tengah
dan Bangka Selatan tidak terdapat Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri. Hal ini
menuntut anak usia TK yang berada
di
kedua kabupaten tersebut untuk
bersekolah di TK Swasta. Pada Tabel 2.3.6 dan Tabel 2.3.7., menuniukkan di
il-39
RPIMD Provinsi Kepulauan Bangka Eelitung
2007-20r2
Tahun Ajaran 200/,|2OOS jumlah murid Taman Kanak-Kanak (Negeri dan Swasta) sebanyak 8.961 orang dengan jumlah guru sebanyak 428 orang dan jumlah sekolah sebanyak 141.
Tabel2.3.6. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Taman Kanak-Kanak Negeri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2004t2005 No
KabupatenlKota
Sekolah
Guru
Murid
Rasio Murid terhadap Sekolah
Guru
1
Bangka
1
7
120
120
17
2
Banqka Barat
1
6
92
92
15
3
Bangka Tengah
0
0
0
0
0
4
Banqka Selatan
0
0
0
0
0
5
Belitung
1
5
58
58
12
6
Belitunq Timur
1
7
70
70
10
7
'Pargkalpinang
2
10
'125
63
13
Jumlah
2004/2005
6
35
465
58
10
2003/2004
5
24
333
67
14
2002/2003
3
16
278
93
17
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belilung
Tabel 2.3.7 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Taman Kanak-Kanak Swasta di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 200412005 No.
Kabupaten/Kota
Sekolah
Guru
Murid
Rasio Murid terhadap Sekolah
Guru 21
1
Bangka
37
98
2.060
56
2
Bangka Barat
14
49
768
55
16
26
534
45
21
3
Bangka Tengah
12
4
Bangka Selatan
10
26
652
65
25
5
Belitung
24
75
r.488
62
20
6
Belitunq Timur
9
17
490
54
29
7
'Pangkalpinang
29
102
2.504
86
25
135
393
8.496
63
22
2003/2004
126
406
7.091
56
17
2002n003
115
345
6.174
54
18
2004/2005
Jumlah
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belilung
Pada Tabel 2.3.8. Tabel 2.3.9. Tabel 2.3.10, dan Tabel 2.3.11. menunjukkan banyaknya sekolah setingkat Sekolah Dasar (SD serta Madrasah
lbtidaiyah) baik Negeri maupun Swasta yang tersebar di 7 kabupatenlkota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
[ -40
Provinsi Kepulauan
Jumlah Sekolah, Guru dan Murld Sekolah Dasar Negerl dl Provlnsl Kepulauan Bangka Belitung 2004t200S No.
Kabupaten/Kota
Sekolah
Guru
Murld
Raslo Murld terhadap Sekolah
Guru
27.445
169
19
912
17.854
151
20
85
750
16.503
194
22
80
715
19.339
242
27
Belitung
126
918
17.334
138
19
Belitung Timur
103
756
10.278
100
14
'Pangkalpinang
68
774
13.568
200
18
2004t2005
142
6.291
122,321
165
19
20032004
756
6.398
120.986
160
19
2002n003
765
6.143
r22.s09
{60
20
1
Bangka
162
r.466
2
Bangka Barat
118
3
Bangka Tengah
4
Bangka Selatan
5 6
7
Jumlah
sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tabel2.3.9. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Dasar Swasta di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 200412005 No.
Kabupaten/Kota
1
Bangka
2
Sekolah
Guru
Murid
Raslo Murld terhadap Sekolah
Guru
11
82
1.832
167
22
Bangka Baral
7
30
981
140
33
3
Bangka Tengah
5
28
760
1s2
27
4
Bangka Selatan
1
7
203
203
29
5
Eelitung
2
13
413
297
32
6
Belitung Timur
1
5
12
12
2
7
'Pangkalflnang
12
131
3.305
275
25
200'l/2005
39
296
7.5{t6
192
25
200U2004
37
350
8.292
424
24
200?J2003
35
386
8.224
235
21
Jumlah
Sumber: Dinas PendirJikan dan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
ll -41
2007-20t 2
No.
Tabol2.3.10. Jumlah Sekolah, Guru dan llurld Madrasah lb{dalyah Negeri dl Provlnsl 200/m005 Rarlo lluddteiladap Kabupaten/Kota Sekolah
Guru
Murld
Sekolah
Guru
I
Bangka
1
14
141
141
10
2
Bangka Barat
2
20
228
114
l1
3
Bangka Tengah
1
15
217
217
14
4
Bangka Selatan
1
7
112
112
16
5
Belitung
1
12
77
77
6
6
Belitung Timur
0
0
0
0
0
2
30
280
140
9
I
98
1.055
132
tl
9
93
1.{t2
159
t5
7
113
639
91
6
7
.Pangkalpinang 2004,2005
Jumlah
200312004
2002/2003
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tabel 2.3.11. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah lbtidaiyah Swasta di Provins Banqka Be 2004t2005 No.
Kabupaten/Kota
Sekolah
Guru
Murid
Rasio Murid terhadap Sekolah
Guru
1
Bangka
7
70
702
100
10
2
Bangka Earat
2
22
r80
90
8
3
Bangka Tengah
2
17
t49
75
I
4
Bangka Selatan
4
43
309
77
7
5
Belitung
1
5
5l
51
10
6
Belitung Timur
1
8
83
83
10
7
'Pangkalpinang
4
48
682
171
14
2004f2005
21
213
2.156
r03
10
200312004
21
212
2.352
712
tt
2002i2003
42
258
2.605
62
10
Jumlah
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tabel 2.3.12, Tabel 2.3.13, Tabel 2.3.14, dan Tabel 2.3.15, menunjukkan
banyaknya sekolah setingkat Sekolah Lanjutan kabupaten/kota
fingkat Pertama
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada Tahun
di
7
Ajaran
20A4nO05 jumlah sekolah SLTP (Negeri dan Swasta) ada 126 buah sekolah dengan 36.96t1 orang murid dan 2.329 tenaga pengajar. Banyaknya Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Swasta ada 42 buah sekolah dengan 5.709 murid dan 697 orang tenaga pengajar.
$-12
Provinsi Kepulauon
Jumlah sekolah, Guru dan Murrd sLTp Negeridi provlnsl Kepulauan 2004r2005
ilo.
KabupatenlKota
Sekolah
Guru
Murld
Raslo Murld terhadap Sekolah
Guru
6.855
361
19
173
3.094
344
18
7
148
3.252
465
22
Bangka Selatan
7
190
3.069
438
16
5
Belitung
14
295
4.808
343
16
6
Belitung Timur
12
181
2.731
228
15
7
'Pangkalpinang
10
274
5.730
573
21
78
1.624
29.539
379
t8
75
1.5s6
28.651
.382
18
70
1.260
28.281
{04
22
1
Bangka
19
363
2
Bangka Barat
9
3
Bangka Tengah
4
2004/2005
Jumlah
200U2004
2002,2003
sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Kepulauan gangka Belitung
Tabel2.3.13.
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SLTP Swasta di Provi nsi Kepulauan Ban ka Belituns 2004/2005 No.
Kabupaten/Kota
Sekolah
Guru
Murid
Rasio Murid terhadap Sekolah
Guru
1
Bangka
14
149
1.818
130
12
2
Bangka Barat
10
122
1.194
119
10
3
Bangka Tengah
3
133
472
157
4
4
Bangka Selatan
2
33
371
186
l1
5
Belitung
5
73
892
178
12
6
Belitung Timur
3
43
306
102
7
7
'Pangkalpinang
11
152
2.372
216
16
2004'2005
48
705
7.425
155
11
2003n004
50
646
8.243
165
r3
200a2003
55
655
10.095
182
t5
Jumlah
sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tabel 2.3.14.
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Tsanawiyah Negeri di Provins Bangka 2004t2005 No.
KabupatenlKota
Sekolah
Guru
Murld
Raslo Murld terhadap Sekolah
Guru
134
134
7
39
503
252
t3
0
0
0
0
I
Baryka
1
n
2
Bangka Barat
2
3
Bangka Tengatr
0
lt-43
RPJMD Provinsi Kepulauan Eangka
ilo.
KrbupatenlKott
Sekolrh
Guru
ilurld
Eelitung 2007-Z0l2
fuslo llurldtutrrdap Sckolrh Guru
4
Bangka Selatan
0
0
0
0
0
5
Belitung
1
12
66
66
6
6
Belilung Timur
1
19
125
125
7
7
'Pangkalpinang
1
39
615
615
16
200412005
6
la
1.443
241
1t
2003t2004
6
1t6
1.325
221
11
5
72
1.204
241
17
2001t2002
4
90
1.111
278
12
2000t2001
5
127
903
180
7
1999/2000
6
76
919
153
12
Jumlah 20022003
Sumber: Kanwil Departemen Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tabel 2.3.15. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Tsanawiyah Swasta di Provinsi fauan Banqka Belitunq 2OO4|2OO5 No.
KabupatenlKota
Sekolah
Guru
Murid
Raslo Murid terhadap Sekolah
Guru
1
Bangka
12
192
1.844
154
10
2
Bangka Barat
7
104
702
100
7
3
Bangka Tengah
4
73
606
152
4
Bangka Selatan
I
I
111
811
101
7
5
Eelitung
2
39
81
41
2
6
Belitung Timur
1
13
51
51
4
7
'Pangkalpinang
2
36
171
86
5
200412005
36
568
4.266
119
8
2003/2004
36
555
4.363
121
2002n003
39
544
4.200
108
2001t2002
37
307
3.476
94
tl
2000|2001
37
475
2.188
59
5
1999/2000
34
399
2.770
8l
7
Jumlah
I I
Sumber: Kanwil Deparlemen Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sementara itu, untuk sekolah setingkat Sekolah Menengah Umum atau Kejuruan tersedia di seluruh kabupaten/kota. Tabel 2.3.16 sampai Tabel 2.3.21
menunjukkan pada Tahun . Ajaran 209/2005 jumlah sekolah SMUTSMI( Madrasah Aliyah (Negeri dan Swasta) sebanyak 111 buah dengan 32.588 murid dan 2.722 orang tenaga pengajar. Jumlah sekolah SMU/SMIV Madrasah Aliyah
tersebut tersebar cukup merata di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
il -44
RPIMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2007-2012
No.
Tabel2.3.t6. Jumlah Sekolah, Guru dan turld SMU Negerl dl Provfnsl Kepulauan Banoka Belituno 200412005 2OO&E2OOh Rrclo iluddteilrdrD KabupatenlKota Sekolah
Guru
Murld
Sekolah
Guru
148
2.339
390
16
I
Bangka
6
2
Bangka Barat
4
90
1.323
331
15
3
Banqka Teruah
2
47
955
478
20
4
Bangka Selatan
2
51
666
333
13
5
Belitung
4
90
1.250
313
14
6
Belitunq Timur
4
91
1.198
300
13
7
'Pangkalpinang
4
1s8
2.634
659
17
2004t200s
26
675
10.365
399
t5
2003n004
20
588
9.115
456
16
200?tm03
15
381
7.642
509
20
Jumlah
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kepr.dauan Eangka Belitung
Tabel 2.3.17. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SMU Swasta di Provansa lauan itunq 200412005 No.
Kabupaten/Kota
Sekolah
Guru
Murid
Rasio Murld terhadao Sekolah
Guru
I
Bangka
10
164
2.133
211
13
2
Banqka Barat
5
96
921
184
10
3
Banqka Tenqah
1
t1
83
83
I
4
Banqka Selatan
2
51
554
277
11
5
Belitung
4
75
779
195
10
6
Beliluno Timur
3
73
132
44
2
I
'Pangkalpinang
Jumlah
I
181
2.700
338
15
2004/200s
33
651
7.282
221
t1
2003f2004
39
672
7.898
203
12
200212003
34
655
8.271
213
13
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ProvinsiKepulauan Bangka Belitung
Tabel2.3.18. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan Neqeri di Provinsi Kepulauan Banqka Belitunq 200412005 No.
KabupatenlKota
Sekolah
Guru
Murld
Raslo Murld terhadap Sekolah
Guru
I
Bargka
3
78
1.013
338
13
2
Barqka Barat
1
19
155
155
I
3
Bangka Tengah
0
0
0
0
0
4
Bangka Selahn
0
0
0
0
0
5
EelibrU
2
67
932
166
14
6
Belituru limur
0
0
0
0
0
7
?angkalfinaq
4
194
2.409
602
12
il -45
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka
Jumlah
Eelitung 2007-2Ol2
200112005
t0
358
f.509
{51
t3
2003r200f
6
3n
f.025
671
13
200?n003
5
218
3.256
653
15
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tabel 2.3.19. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 200412005 No.
KabupatenlKota
Sekolah
Guru
Murld
Raslo Murld terhadap Sekolah
Guru
1
Bangka
7
181
2.146
307
12
2
Bangka Barat
4
88
903
226
10
3
Bangka Tengah
1
t5
117
417
28
4
Bangka Selatan
I
28
266
266
10
5
Belitung
3
79
r.123
374
14
6
Belitunq Timur
4
68
440
110
6
7
192
2.510
367
13
2004/2005
21
652
7.865
291
12
2003/2004
32
725
6.126
191
I
20042003
27
667
7.145
265
t1
7
'Pangkalpinang
Jumlah
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
. Tabel 2.3.20. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Aliyah Negeri (a 20041200 5 lauan di Provins No.
KabupatenlKota
Sekolah
Guru
Murld
Rasio Mur id terfiadap Sekolah
Guru
1
Bangka
1
32
335
335
10
2
Bangka Barat
1
20
67
67
3
3
Bangka Tengah
0
0
0
0
0
4
Bangka Selatan
0
0
0
0
0
5
Belitung
1
19
t02
102
5
6
Belitung Timur
0
0
0
0
0
7
'Pangkalpinang
1
49
698
698
14
200412005
4
120
|.mz
301
t0
200u2004
4
105
1.113
278
ll
2002n003
3
43
1.039
346
24
200112002
3
70
833
218
12
m00r2001
3
70
815
n2
12
1999n000
3
70
r.380
{60
m
Jumfah
Sumber: tGmvil Departernen Agama Prorinsi Kepulauan Ban$a 8cfuttg
il -46
RPJMD Provinsi Kepulauan Eangka
1999n000
3
70
1.380
Eelitung 20O7-2Ol2 460
20
Sumber : Kanwil Departemen Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tabel 2.3.21. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Aliyah Swasta di Provinsi nBa 200412005 No.
KabupatenlKota
Sekolah
Guru
Murid
Rasio Murld terhadap Sekolah
Guru
1
Bangka
3
72
385
128
5
2
Bangka Barat
3
43
28s
95
7
3
Bangka Tengah
2
32
244
122
8
4
Bangka Selatan
5
55
273
55
5
5
Belitung
2
30
29
15
1
6
Eelitung Timur
0
0
0
0
0
7
'Parqkalpinang
2
34
149
75
4
2004/2005
11
266
1.365
80
5
200u2004
18
252
1.389
77
6
20AZn0g3
16
231
1.115
70
5
200112002
20
227
2.349
117
10
2000/200,|
'13
143
592
46
4
1999t2000
19
189
575
30
3
Jumfah
Sumber : Kanwil Departemen Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pada jenjang yang lebih tinggi yaitu perguruan tinggi, Provinsi Kepulauan
sekolah tinggi dan 5 akademi dengan total mahasiswa sebanyak 2.702 orang, dengan jumlah dosen tetap 133 dan 278 Bangka Belitung memiliki
5
dosen tidak tetap.
2.g.4 Kondisi Kesejahteraan Sosial Jumlah rumah tangga miskin penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) berdasarkan data hasil Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 (PSE05). yang dikenal dengan Sensus Kemiskinan 2005, mencapai 33.652 rumah tangga
atau sebesar 13.610/o dari keseluruhan rumah tangga yang berjumlah 247.265 rumah tangga. Banyaknya rumah tangga miskin ini disebabkan antara lain oleh adanya kenaikan harga BBM khususnya bensin yang terjadi di bulan Maret dari
Rpl.800 per liter menjadi Rp2.400 per liter atau naik 33,33%, dan kenaikan di bufan Oktober dari Rp2.400 per liter menjadi Rp4.500 per liter atau naik 87,5o/o. Kendati demikian, jumlah dan persentase rumah tangga miskin
di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung adalah paling kecil dibanding provinsi lain.
I
-47
jumlah KK yang termasuk dalam kelompok prasejahtera mencapai 28.563 KK atau 11,80% dari seluruh KK yang ada. Jumlah terbesar berada di Kabupaten Bangka Barat yang mencapai 8.764 KK. Sebaliknya untuk KK dengan kelompok sejahtera lll+ hanya sebesar 1.25o/o dan mayoritas berada dikabupaten Belitung. Tabel 2.3.22. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Sejahtera di Provinsi Kepulauan Bel Tahun 2004 Kelompok Sejahtera tlo Kabupaten/Kota
Pra
Sejahtera Bangka
Jumlah
lpi:hlorr Seiahtera Seiahtera
Sejahtera
ll
lll
I
fil
+
Keluarga
Jumlah
(jiwa)
Tingkat Hunian u'
8.69'
15.5&
22.787
8.890
61
55.93
53.901
4
2 Bangka Tengah
4.13t
9.73(
11.562
1.590
s3
30.07!
29,99(
4
3 Bangka Selatan
4.93t
7.99!
16.746
3.868
135
33.68t
34,77t
4
4 Bangka Barat
8.7&
8.034
13.578
2.653
r53
33.18i
32,83i
4
84(
11.731
8.932
12.666
1.753
35.92t
34,46:
4
1.15i
5.50r
8.535
8.393
763
24.35:
22.301
4
2l
8.83(
10"015
13.234
113
3222(
34,65{
4
28.56:
67.33!
92.15s
3.031
245.38i
11,8(
27,8i
39,09
1
5 Belitung
6 Belitunq Timur 7 'Pangkalpinang
Total Persentase
54.291
2,44
242.921
1,25
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belilung
Selama 5 tahun terakhir perkembangan ekonomi daerah belum dapat
mengimbangi meningkatnya angkatan kerja yang masuk
ke
pasar - kerja.
Akibatnya jumlah angkatan kerja tahun 2005 mencapai 485.514 orang, bertambah menjadi 10.658 orang dibanding tahun 2004 sebesar 474.856 orang. Jumfah penduduk yang bekerja dalam tahun 2005 mencapai 446.174 orang. dengan jumlah pengangguran baru mencapai 39.340 orang. Dengan demikian
tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2005 sebesar 8,10%, lebih rendah sedikit dibanding tahun 2004 yang mencapai sebesar 8,20o/o. Selain
masalah pengangguran terbuka, masalah ketenagakerjaan lain adalah kecenderungan penurunan lapangan kerja formaldalam beberapa tahun terakhir.
Menurunnya jumlah lapangan keria formal menjadi penyebab meningkatnya jumfah pekerja informal. Kebanyakan pekerja yang bekeria pada lapangan kerja
informal bekerja pada sektor yang kurang produktif. Akibatnya upah riil yang
diterima relatil rendah dan mempengaruhi tingkat kesejahteraannya seperti pemenuhan pangan, sandang, dan papan. Membesamya lapangan keria
il-48
formal dan informal. Sementara itu adanya kecenderungan peningkatan upah pekerja di sektor pertambangan dan penggalian tanpa mempertimbangkan produktivitas akan berakibat pada kerusakan lingkungan. Masalah penambangan
ilegal mewarnai kondisi ketenagakerjaan daerah, khususnya terkait dengan rnasalah sosial ekonomi dan lingkungan hidup.
2.3.5 Kondisi Kebudayaan Pariwisata merupakan salah satu bidang yang berkaitan erat dengan pengembangan wilayah. Pariwisata secara khusus sangat berkaitan erat dengan sektor-sektor industri lainnya. terutama yang bergerak di bidang ekonomi dan
jasa. Sebagai salah satu sektor pembangunan, pariwisata menjadi salah satu sumberdaya yang dapat mendukung peningkatan potensi lokal yang ada, sehingga mampu mempersempit kesenjangan yang mungkin terjadi dengan daerah lain yang memiliki sumberdaya sejenis. Dengan kata lain pariwisata sebagai salah satu sektor usaha (industri) memiliki pengaruh yang besar terhadap sektor-sektor lainnya yang ada di suatu wilayah, yang pada akhirnya akan mempengaruhi perkembangan wilayah tersebut secara keseluruhan.
Karakteristik dominan Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah adanya dua Pulau Besar dan memiliki banyak pulau-pulau kecil, yang secara alamiah memiliki potensi pantai indah dan pada saat ini pada beberapa
tempat sudah dikembangkan sebagai kawasan wisata pantai. Wisata ini sebetulnya dapat dikembangkan untuk kepentingan yang lebih luas dengan berbagai fungsi wisata yang spesifik seperti wisata bahari, wisata khas bentang
alam (ciri fisik spesifik), wisata olah raga pantai dan wisata campuran lainnya. Kawasan wisata yang saat ini menonjolterutama antara lain
1)
:
DiWilayah Bangka
a.
Pantai Matras. terletak da Kelurahan Sinar Baru Kecamatan Sungailiat dan berjarak sekitar 35 Km dari Pangkalpinang. Pantai
ini memilki nuansa gelombang yang cukup tinggi
sehingga
memungkinkan untuk wisata olahraga dan speed boat.
b.
PantaiTanjung Pesona, terletak didaerah Tanjung Pantai Matras.
c.
Pantai Parai Tenggiri.
il-49
RPJMD Provinsi Kepulauan Eangka
d.
Eelitung 2007-2012
Pantai Pasir Padi. terletak di Desa Air ltam Pangkalpinang. Pantai
ini begitu landai dengan hamparan pasir yang sangat luas dan panjang dan saat ini banyak dikunjungi oleh masyarakat terutama pada harilibur.
e.
Pantai Air Anyir, terletak sekitar 15 Km dari Sungailiat ke arah Pangkalpinang. Di pantai ini biasanya ada upacara adat Rebo
Kasan sebagai bentuk budaya untuk melakukan upacara rasa bersyukur dan doa sebelum melaut.
f.
Pantai Romodong, terletak di Kecamatan Belinyu, sekitar 77 Km
dari Sungailiat. Pantai ini menghadap ke Barat sehingga dari pinggir pantai dapat menikmati matahari tenggelam. Panjang pantai mencapai 4 Km, landai dan berpesisir halus dengan laut
yang cukup bening. Di pantai ini telah tersedia cottage dan fasilitas lainnya.
g
Pantai Tanjung Kalian, terletak 9 Km dari Kecamatan Mentok. Di pantai ini terdapat mercusuar yang dibangun pada tahun 1962 dan
terdapat monumen peringatan 21 pesawat Australia pada saat terjadinya peristiwa pemboman kapal laut Australia oleh Jepang tanggal 16 Pebruari 1942. selain itu, dipantai ini terdapat menara
pantau guna melihat kapal-kapal yang akan berangkat dari pelabuhan Muntok.
h. 2)
Pantai Tanjung Ular
DiWilayah Belitung
a.
Pantai Tanjung Tinggi yang terletak sekitar 35 Km dari Taniung Pandan, dengan pemandangan batu granit yang menonjol.
b.
PantaiTanjung Kelayang, terletak 27 Km dariTanjung Pandan.
c.
Pantai Punai, terletak dibagian utara Pulau Belitung.
Wisata Budaya yang juga memungkinkan akan menarik wisatawan adalah:
a.
Upacara Rebo Kasan.
il-50
pedalaman Sekak di daerah Belinyu sebagai tanda syukur dan tolak bala.
c.
Upacara Ceriak Nerang, upacara yang umum dilakukan setelah panen padi.
d.
Upacara Perang Perang Ketupa, yaitu upacara yang dilakukan
masyarakat, khususnya daerah tempilang dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan.
e.
Upacara Sepintu Sedulang, suatu prosesi membawakan makanan
ke mesjid dengan menggunakan dulang. Ini mencerminkan sikap
kegotong royongan dan kebersamaan dalam masyarakat dan biasanya dilakukan pada saat perkawinan, kematian dan acara keagamaan.
f.
Upacara Sembahyang Kubur. Upacara ini dilakukan pada bulan
ke empat atau ke lima tahun cina yang mengikuti perhitungan
.
lebaran masyarakat keturunan Tionghoa/Cina. Wisata sejarah, dapat dikembangkan terutama dengan mengembangkan
Batu Balai sebagai wisata budaya, Wisma Ranggam, Vihara Dewi Kwan lm. Phak Kak Liam, dan Klenteng China Jebus.
2.4.
KONDISI PRASARANA DAN SARANA
Data prasarana dan sarana wilayah berguna untuk melihat ketersediaan prasarana dan sarana kebutuhan publik seperti: transportasi, telekomunikasi,
listrik, energi, air bersih, telematika, dan pemukiman serta pemanfaatannya dalam mendukung aktivitas perekonomian daerah. Pembangunan bidang ini di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan kecenderungan yang stagnan bahkan menurun.
2.1.1 Prasarana dan Sarana Transportasi dan Perhubungan
il-51
RPJMD
Provinsi Kepulauan Eangka Eelitung 2007'20r2
Transportasi memiliki keterkaitan dengan kehidupan sosio-ekonomi masyarakat, yang berdampak lebih lanjut terhadap ketersediaan sumber daya. Transportasijuga berfungsi sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah dan pemersatu bangsa. Prasarana dan sarana transportasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencakup lransportasijalan, transportasi penyeberangan, serta transportasi udara. Transportasi, selain mengemban fungsi pelayanan publik juga dapat dikembangkan sebagai industri jasa.
Dalam kaitannya dengan fungsi pelayanan umum, transportasi diartikan sebagai penyediaan iasa angkutan guna mendorong pemerataan; melayani kebutuhan masyarakat luas dengan harga terjangkau, baik di perkotaan maupun di pedesaan, mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah
melancarkan distribusi barang dan iasa; dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi daerah. Khusus untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaiwilayah perbatasan dan cenderung
pedalaman
dan terpencil;
terisolasi, transportasi berfungsi untuk mendorong kelancaran mobilitas barang dan orang serta mempercepat pengembangan wilayah dan mempererat hubungan antar wilayah.
a.
Transportasi darat
Untuk transportasi darat, sarana jalan yang dimiliki Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dapat dimanfaatkan untuk memperlancar kegiatan ekonomi maupun non ekonomi meliputi jalan nasional, jalan provinsi dan ialan kabupatenrkota. Data yang ada menunjukkan bahwa ialan nasional pada tahun 2004 mencapai 530.65 km yang seluruhnya merupakan jalan aspal. Darijumlah ini, yang berada pada kondisi baik sepanjang 228,1O km, sisanya dalam kondisi sedang dan rusak mencapaimasing-masing 162,51 km dan 140,04 km.
Tabel 2.4.1. Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005 Provinsi di Wilayah Jalan Jaringan
No
KabupatenlKota
Naslonal
lKml
Jarlngan Jalan Kabupaten Provlnsl
lKml
lKml
Jumlah
lKml
%
1,|6,54
6,|,80
555,15
733,49
22,46
Bangka TerEatl
65.38
59,38
214,75
339,51
10.39
BarEka Sefatan
102,02
73,34
305,02
480,38
1
Bangka
2 3
,|4.71
il-52
RPIMD Provinsi Kepulauan Eangka Eelitung 4
Bangka
5
Bant
200U01?
114,50
43,t14
421,42
579.36
17,74
Belitung
69,16
132,78
454,03
655,97
20,08
6
Eelitung Timur
49,25
142,88
266,00
458,13
14,03
7
'Pangkalpinang
13,80
5,55
19,35
0,59
Jumlah
530,65
519,17
2.216,31
Persentase (%)
16,25
15,90
67,86
3.266,19
Sumber: Dinas PU, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,2005
Tabel 2.4.2. Karakteristik Jaringan Jalan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2005 Status
Karakteristik Jalan
Provinsi
Negara/Nasional
Kabupaten
Jumlah
(Km)
(%)
{Km}
(%)
(Km)
{%)
(Km)
{%}
530,65
100,00
519,17
100,00
2.082.19
85.36
2.829,0s
E1,08
1. Jenis Permukaan (km)
A
Aspal
B
Kerikil
95,07
3,90
95,07
2,72
c
Tanah
262.00
10,74
262,00-
7,12
D
Tidak Dirinci
Jumlah
2.439,26
519,17
530,65
3.489,08
2. Kondisi
A
Baik
228,10
42,98
335,25
64,57
990,79
40,62
1.213,73
34,79
B
Sedang
162,51
30,63
95,92
r8,48
632,58
25,93
1.004,47
28,79
C
Rusak
140,04
26,39
88,00
16,95
630,92
25,87
790,19
22,65
D
Rusak Berat
184,97
7,58
184,97
5,30
Jumlah
519,1i
530,65
2.439,21
3.,|93,3(
Sumber : Dinas PU, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan BPS 7 Kab/Kota
Untuk jalan provinsi sampai dengan tahun 2005 mencapai sepanjang 519,17 km dengan permukaan aspal. Namun dari segi kualitas jalan, relatif mengalami peningkatan. Panjang jalan selama tiga tahun terakhir ditingkatkan rata-rata
t 40 km/tahun, serta dipelihara
baik secara rutin ataupun berkala.
Tabel 2.4.3.
Karakteristik Jaringan Jalan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Jenis, Kondisi dan Kelas Jalan, Tahun 2005 llo (rr:klcrlclik
KabupatenlKota -lalar
I hnls Permukaan
Bangka
Bangka Tenqah
Bangka Selatan
Bangka Barat
El^l!r. rrr
Belitung
Timur
rc||glr. Jumlah olnanc
(km)
[-53
(7ol
RPJMD Provinsi Kepulauan &cltgka Eelitung
Bangka Selatan
G lTidak
Dirinci 206.76i Jumlah;
555,1
2007.2012
Bangka
Barat
i
214.75 305,02
421
2.439
Sumber: Dinas PU, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan BPS 7 Kab/Kota
Sedangkan untuk jalan kabupaten yang pada tahun 2005 mencapai 2.439,26 km, menunjukkan variasi sebaliknya. Dominasi terbesar terdapat pada
permukaan jalan aspal yang mencapai 2.A82,19 km (85,36%) dibandingkan dengan permukaan kerikit yang hanya 95,07 (3.90%) krn dan jalan tanah 262,00
km (10,74olo). Begitu juga dengan kondisi jalannya. Data pada tahun 2005, rnenunjukkan bahwa kondisi baik untuk jalan kabupaten ini mencapai 990,79 km (40,62%), kondisi sedang mencapai 632,58 km dan sisanya dalam kondisi rusak dan rusak berat.
Dalam berbagai kondisi yang ada, ialan dari kota Provinsi menuiu beberapa lbukota Kabupaten dalam wilayah Pulau Bangka seperti menuiu Kota
Muntok, Toboali, Sungai Liat dan Koba merupakan jalan lintas provinsi/negara dan kabupaten, sehingga ke tempat-tempat tersebut rnobilisasi termasuk lancar, sedangkan dari kota-kota kabupaten menuju ibukota kecamatan sebagian besar berkonstruksi keriki!.
[-54
RPTMD Provinsi Kepulauan Eangka
Eelitunq 2007-2012
Sebagaigambaran bahwa jarak paling jauh dari ibukota kabupaten dalam wilayah Pulau Bangka menuju ibukota Provinsi yaitu Kota Pangkalpinang adalah sejauh 138 Km yaitu ke Kota Muntok-Kabupaten Bangka Barat. Aksesibilitas dari
dan menuju Kota Pangkalpinang ke Muntok dapat dilakukan relatif mudah, mengingat kondisijalannya tergolong baik dan telah tersedia angkutan umum bis %.
Tabel 2.4.4. Xarakteristik Jaringan Jalan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Jenis, Kondisi dan Kelas Jalan, Tahun 2005
No
I
rlqt
Kabupaten/Kota
o^ftit t]un
Jalan
Qraalec
Bangka Bangka Bangka Tengah Selatan
Barat
Belitung
Belitung 'Pangkal Jumlah Timur pinang
(%l
Jenis Permukaan
tkml a Aspal
348,39
199,89
b (erikil
34,17
14,86
c Tanah
172,59
d
303,02
28f
,05
331.21
210,5(
222,89, 1.879.95
77,07
206,2(
8,45 14,47
157,17
2,0c
n2,84
55,50
352,89
Tidak Dirinci
Jumlah 555,15
214,75
305,02
421,22
454,01
266,00
222,89 2.439,04
303,02
361,07
331,21
99,42
1.338,4S
54,87
89,42
97.08
355,27
14,56
33,40
14,00
246,85
10,1i
55.5C
275,76
11,31
266,00
2A489 2.439,26
Persentasr (%) 2
Kondisi a Baik
177,16
66,61
b Sedang
130,47
38,3C
c Rusak
f85,30
12,1!
62,22
97,69
d
Rusak
Berat
Jumlah 555,1t
214.75
2.0c 60,35
305.02
421,42
454,03
3 Kelas Jalan
a Kelas
I
b Kelas ll
c Kelas lll
lllA
d Kelas
214,75
454,03
305,02
f Kelas lllC Iidak )idnci
19,9i
348,3!
1428
1.018,9:
4.n
165,37
165.3i
6.78
55,50
419,53
17,n
348,39
e Kelas lll B
g
487,0{
222,85
264,15
157,27
206,7€
Jumlah 555,15
214,75 305,02
421,42
454,03
45,1
266,00
222,89
, ,jlE?l
Sumber: Dinas PU, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan BPS 7 Kab/Kota
il-55
RPTMD Provinsi Kepulauan Eangka
Eelitung 2007'2012
Sedangkan apabila melihat keterkaitan dengan Pulau Belitung, aksesibilitas dari dan menuju dua ibukota kabupaten yaitu Tanjung Pandan dan
Manggar, saat
ini telah tersedia alternatif menggunakan Kapal Cepat
dari
Tanjung Pandan ke Pelabuhan Pangkal Balam (Kota Pangkalpinang) dengan lama perjalanan antara 3-4 jam. Penjelasan selengkapnya akan diuraikan dalam
bahasan selanjutnya. Khusus dalam Pulau Belitung itu sendiri, aksesibilitas antara Kota Tanjung Pandan dengan Kota Manggar sangat lancar dan kondisi jalan beraspal. Jarak antara kedua kota tersebut adalah 87,5 Km.
b.
Kondisi Prasarana Dan Sarana Transportasi Laut
Saat ini hubungan ke provinsi lain dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan transportasi air dan transportasi udara. Perhubungan laut merupakan transportasi yang sangat strategis bagi Kepulauan Bangka Belitung sebagai
Provinsi Kepulauan untuk berinteraksi dengan provinsi lain maupun menghubungkan Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil lainnya. Keberadaan pelabuhan sebagai prasarana perhubungan laut sangat menentukan kelancaran transportasi ini. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat sepuluh pelabuhan yang secara umum merupakan pelabuhan barang dan penumpang sekaligus barang. Berdasarkan fungsi eksisting, dua pelabuhan termasuk pelabuhan penyeberangan kelas
ll, yaitu Pelabuhan Muntok dan Pelabuhan Tanjung
tiga pelabuhan berfungsi sebagai
Ru,
pelabuhan pengumpan regional yaitu
Pelabuhan Tanjung Kelian dan Pelabuhan Pangkalbalam serta Pelabuhan Manggar sedangkan sisanya merupakan pelabuhan pengumpan lokal.
Pada tahun 2003 mobilitas arus barang terlihat mengalami penurunan yang cukup tinggi terutama pada kegiatan bongkar yaitu menurun sekitar 75,12o/o dan pada kegiatan muat barang menurun sekitat 75,89Yo. Kunjungan kapal di Pelabuhan Pangkalbalam pada tahun yang sama masih didominasi oleh kapal-
kapal pelayaran dalam negeri yaitu sebanyak 3.870 unit, sedangkan untuk pelayaran luar negeri dengan kapal berbendera nasional mencapai 1 15 unit sedangkan kapal berbendera asing mencapai 159 unit. Paniang Dermaga yang dimiliki 110 meter dengan kapat terbesar yang dapat berlabuh di pelabuhan ini adalah kapalberbobot mati 1.000 DWT.
il-56
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Eelitung 2007-2012
Trbel2.4.5. Pelabuhan Provinsl di Provlnsl Kepulauan Bangka Belltung Berdasarkan Fungsl Eksisting, Tahun 2004 No
Nama Pelabuhan
Fungsl Ekslrtlng
KabupatenlKota
1
\tluntok
Baruka Banat
Penyebenngan Kelas ll
2
laniuno Kalian
Banqka Bant
Pelabuhan Pemumoan Reqional
3
Bangka
renoumoan Lokal
4
Ianiung Gudang )angkalbalam
'PanqkaloinanQ
Pengumpan Regional
5
Sunqaiselan
3angka Tenqah
Penqumoan Lokal
6
laniung Pandan
3elitung
Penqumpan Lokal
7
Taniunq Batu
3elitung
Taniunq Ru
Belitung
ltrlanggar
Belitunq Timur
renoumpan Lokal )enyeberanqan Kelas ll rengumpan Regional
Sadai
Banqka Selatan
Penqumpan Lokal
I I 10
Sumber: Dinas Perhubungan dan Pariwisata. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tahun
2@4
Menurut data dari Departemen Kelautan
dan Perikanan
(2001),
Pelabuhan Manggar termasuk dalam kategori Pangkalan Pendaratan lkan (PPl). Sifat dari PPI ini adalah:
r o
Melayani kapal berukuran sampaidengan 10 GT. Jumlah ikan yang didaratkan tiap hari sekitar 10 ton atau 2000'ton / tahun.
.
Melayani Kapal Perikanan yang beroperasidi perairan pantai.
Selanjutnya dengan merujuk data dari DKP (2001), PPI Manggar termasuk pelabuhan perikanan kelas D. Termasuk dalam perairan Pantai Timur Sumatera, khususnya berada pada wilayah pengelolaan perikanan 0 tPP-02) Laut Cina Selatan. Areal PPI Manggar seluas 2.794,00 m2 dikelola oleh UPTD. Prasarana transportasi laut yang tersedia saat ini di wilayah Kabupaten Bangka Selatan dapat diidentifikasisebagai
1.
:
Pelabuhan nelayan sebagaitempat pendaratan ikan yang berlokasi di Kota Toboali.
2.
Pelabuhan PT. Timah yang hanya dipergunakan eksklusif untuk kepentingan PT. Timah.
3.
Pelabuhan Sadai yang dipergunakan untuk angkutan orang dan barang dengan rute dari dan ke Palembang serta ke Belitung baik dengan rnenggunakan sarana kapal feny maupun l€pal cepat ienis
qredboat
[-57
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka
Eelitung 2OO7'2012
Jumlah kapal yang mendarat di Pelabuhan Sadai selama tahun 2001 tercatat sejumlah 1.040 kapal yang meliputi jenis kapal khusus seiumlah 659 kapal, non pelayaran sejumlah 303 kapal dan kapalperintis 78 kapal. Di Kabupaten Bangka Tengah tedapat pelabuhan yaitu Pelabuhan Sungai
Selan yang melayani jenis pelayaran rakyat. Pada umumnya kapal yang berlabuh di Pelabuhan Sungai Selan adalah kapal yang mengangkut barang. Di mana pada tahun 2003 jumlah kapal yang mendarat di Pelabuhan Sungai Selan sebanyak 318 kapal, dengan kegiatan muat 5.196 ton. Dari beberapa pelabuhan
yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terlihat bahwa Pelabuhan Muntok merupakan pelabuhan yang paling banyak disinggahi kapal, sedangkan Pelabuhan Belinyu paling sedikit disinggahi kapaUperahu-
Pada tahun 2003 Pelabuhan Tanjung Pandan merupakan pelabuhan yang memiliki lalu lintas penumpang turun atau naik yang paling besar yaitu total mencapai 246.889 orang di mana penumpang yang naik mencapai 114.504 orang dan yang turun mencapai 132.385 orang. Sedangkan Pelabuhan Toboali merupakan pelabuhan yang paling sedikit yaitu total mencapai 9.542 orang dengan komposisi penumpang naik mencapai 3.546 orang dan turun mencapai 5.996 orang. Perincian selengkapnya dapat dilihat pada Tabel2.4.6. Tabel 2.4.6. Lalu Lintas Penumpang dan Barang di Masing-masing Pelabuhan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2003 Nama
Banyaknya
Polabuhan
KapaUPeraht
Toboali
1
Penumpang (orang)
Barang {Ton)
Bongkal
Muat
Jumlah
Turun
Naik
Jumlah
1.13i
10.264
780.952
791.216
5.99€
3.546
9.542
259
24.47f
13.53S
38.015
31.108
26.63€
57.744
114.504
132.385
246.889
18.600
39.188
7.788
58.34€
59.772
118.118
2.6t3.342 228.554 261.52r
490.08,|
2 Surqailiat 3 Belinyu
SungaiSelan
4
318
5.19€
5.196
5 Muntok
4.073
268.289
114.504
382.793
6 Tanjung Pandan
1.324 351.25i
58.34t
409.603
7 Pangkalbalam
1.600
I
1.58t
1.046.51!
10.292
654.286 2.019.05t
Manggar
Jumlah Persentase (%|
24,11
75,5:
1.046.519
46'6,(
53,36
Sumber : Dinas Perhubungan dan Pariwisata. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tahun 20O4
il-58
RPJMD Provinsi Keputauan
Eangka Eelitung 2O07-2012
Dari sembilan pelabuhan yang ada di wilayah Kepulauan Bangka yang dikelola Belitung, terdapat tujuh pelabuhan nasional dan dua pelabuhan m hingga daerah. Di mana secara umum paniang dermaga berkisar antara 35 519 m. Adapun perinciannya dapat dilihat pada Tabel2'4'7
'
Tabel 2.4.7.
Pe|abuhandiProvinsiKepu|auanBangkaBe|itung,Tahun2004 Nama Pelabuhan
Status Administrasi Pemerintah Nasbnal
Penerintah Nasional Pemerintah Nasional Pemda ?emerintah Nasional Pemerintah Nasional
Pemerintah Nasional Pemerintah Nasional Pemda
1
KabupatenlKota Bangka Barat
Muntok
2 Belinyu 3 Pangkalbalam 4 Sungaiselan 5 Taniung Pandan 6 Tanjung Batu 7 Taniung Ru I Manooar 9 Sadai
Paniang Dermaoa {Ml 72 m':/ 35 m
3angka
90
'Pangkalpinang
254
Bangka Tengah Belitung
318
Belitung Belitung Belitung Timur Bangka Selatan
570 m'?/ 35 m 110
35
pariwisala, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung' Tahun 20(x Sumber: Dinas perhubungan dan
c.
Kondisi Prasarana Dan sarana Transportasi udara Transportasiudaramerupakana|tematifyangmenghubungkanProvinsi
diseluruh Nusantara' selain itu Kepulauan Bangka Belitung dengan wilayah lain dan laut' Dalam konteks tentu saja menggunakan kombinasi transportasi darat Depati Amir di Pulau ini, terdapat 2 (dua) Bandar udara, yaitu Bandar udara diPulau Belitung' Bangka dan Bandar Udara H.AS. Hanandjoeddin pada tahun 2004, memper|ihatkan frekuensi
Berdasarkan
data
kedatangan pesawat dan sebaliknya
di
Bandara Depati Amir dan sebanyak
2.szspesawatdengantotalpenumpangsebanyak23T.g44orangyangdatang Arus penumpang ini mengalami dan seban yak 24L894 orang yang berangkat. pesawat sekitar 2}'88oh dari tahun peningkatan kedatangan dan keberangkatan yang datang maupun yang 2003 dan peningkatan jumlah penumpang baik
il-59
RPJMD Provinsi Kepulauan Eangka Eelitung 2OO7'2Ol2
berangkat dimana masing-masing mengalami peningkatan sebesar 40,79% dan 41,6806.
Untuk hal yang sama, frekuensi kedatangan pesawat dan sebaliknya di Bandara H. SA Hanandjoeddin di Pulau Belitung adalah 631 pesawat dengan
total penumpang sebanyak 39.533 orang yang datang dan sebanyak 37.262 orang yang berangkat. Arus penumpang ini mengalami peningkatan kedatangan dan keberangkatan pesawat sekitar 13,630/o dari tahun 2003 dan jumlah penumpang baik yang datang maupun yang berangkat mengalami peningkatan masing-masing 36,330/o dan 48,7 Oo/o.
Angkutan udara ini dapat melayani masyarakat yang membutuhkan pelayan dengan jasa angkutan transportasi udara, di mana jenis pesawat yang melayani umumnya Boeing 737 seri 200. Adapun maskapai penerbangan yang beroperasi adalah untuk cakupan domestik seperti Sriwijaya Air. Batavia Air dan
Adam Air. Jalur penerbangan yang dapat dijangkau oleh Bandara Depati Amir antara lain Jakarta. Palembang, Padang (Sumatera Barat), Batam, dan lain-lain untuk skala domestiUpenerbangan domestik. pelabuhan H.AS. Hanandjoeddin merupakan pelabuhan domestik dengan klasifikasi C dengan kapasitas Boeing 737 seri 200. Walaupun berlokasi di
Kabupaten Belitung, keberadaan pelabuhan ini adalah untuk melayani penerbangan komersial dari- dan menuju kota-kota terdekat seperti_ dari palembang dan Pangkal Pinang serta Jakarta dan seluruh masyarakat dari Pulau Belitung khususnya. Jarak tempuh dari Bandara ke ibukota Kabupaten Belitung Timur. Manggar adalah selama I jam lewat ialan darat. Saat ini dengan semakin lengkapnya usaha jasa penerbangan. rnembuat harga tiket pesawatpun meniadi
lebih murah dan ini membuat penerbangan dari dan menuju bandara inipun menjadiramai. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel2.4-8 s/d Tabel 2'4'11'
il -60
2007-20t 2
Tabel 2.4.8. Lalu Lintas Penerbangan Penumpang di Bandara Depati Amir rnnkrtninrna - Provinsi Keoulauan Banoka Belitunq. Taht IN 2004 Belitung, Tahun Penumpang
Pesawat Bulan
No
Datang
Benngkat
Datang
Eerangkat
I
Januad
203
203
19.075
17.162
2
Pebruari
216
216
16.143
19.r93
3
Marel
246
246
21.627
20.064
4
\pril
234
2U
16.137
19.343
5
[Iei
187
187
18.797
19.345
6
luni
195
195
19.077
19.975
7
Juli
207
207
22.289
21.066
8
Agustus
172
172
18.838
19.102
I
September
127
121
13.155
11.988
10
Oktober
264
264
25.032
29.181
11
Nopember
253
253
26.639
24.398
12
Desember
221
221
21.135
21.077
Jumlah Th.2004
2525
2525
237.9M
241.894
Jumlah Th.2003
1990
r990
169.007
170.738
ariwisata, Prov. KeP Babel' 20O4
Tabel 2.4.9. Lalu Lintas Penerbangan Penumpang di Bandara H. AS. Hanandjoeddin Ti r!-a'ran Drarrincii Kepulauan l(anrrlrrrrn Ranoka Belituno. Tahun ahun 2004 Ba Pandan - Provint Bulan
No
Penumpang
Pesawat Datang
Berangkat
Datang
Berangkat
1
Januari
66
66
4.186
4.194
2
Pebruari
60
60
3.665
4.168
3
Maret
85
85
5.827
5.232 4.434
4
April
64
64
3.762
5
Itilei
52
52
3.691
3.785
6
luni
39
39
3.623
3.673 4.949
7
Juli
72
72
5.204
I
Agustus
61
61
4.309
4.306
9
September
34
34
3.781
3.951
10
Okbber
44
44
4.114
4.065
11
Nopember
95
95
7.346
8.121
12
)esember
45
45
4.388
4.531
Jumlah Ih.2004
717
717
53.896
55.409
lumlah Th.2003
63.|
631
39.533
37.262
Sumber: Dinas Perhubungan dan Pariwisata, Prov' Kep Babel. 2(X)4
Tabel 2.1.10.
Lalu Lintas Penerbangan Penumpang di Bandara Dgnati |nt,-t D"l_- ^ H.AS. Hanandjoeddin - Piovinsi Kepulauan Bangka Belilung, Tahun 2004 il-61
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Eelitung 2OO7:?91?
Penumpang
Pesawat
Bulan
No
Datang
Berangkat
Drtang
Benngkrt
1
Januad
269
269
23.261
21.356
2
Pebruari
276
276
19.808
23.361
2s.296
3
Maret
331
331
21.454
4
April
298
298
19.899
23.777
5
Mei
239
239
22.488
23.130
6
Juni
2U
2U
22.7W
23.648
7
Juli
279
279
27.493
26.015
8
Agustus
233
233
23.147
23.408 15.939
I
September
161
161
16.936
10
0ktober
308
308
29.146
33.246
11
Nopember
348
348
33.985
32.519
266
266
25.523
25.608
3.242
3.212
291.840
297.303
12
Desember
Jumlah
Sumber: Dinas
Kep Babel,2@4
dan Pariwisata
Tabel 2.4.11. Latu Lintas Cargo di Bandara Depati Amir Dan H.AS. Hanandioeddin Pangkalpinang - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004 No
Bulan
Barang (Kg)
Eongkar
Muat
Bagasi (Kg) Bongkar
Muat
324.176
283.117
91.278
26s.823
253.977
152.516
83.417
289.571
280.434
April
135.063
82.907
271.471
244.517
5
Mei
127.379
78.202
339.856
2s3.032
6
Juni
147.750
98.197
349.849
276.230
7
Juli
148.419
91.537
328.323
2s9.469
8
Agustus
152.933
86.606
435.759
188.529
9
Septembet
125.926
88.067
228.577
28/'.647
10
Oktober
118.002
n.n2
290.570
319.693
11
Nopember
138.196
r11.085
458.892
303.221
12
Desember
144.491
152.664
408.653
278.843
1.625.,|56 1.143.693
3.991.520
3.225.709
1
Januari
119.609
z
Pebruari
114.872
3
Maret
4
Jumlah
lotal Bongkar dan Mual Persentase%
108.441
7.217.2n
2.768.819 58,69
41,31
55,31
t14,69
Sumber : Dinas Perhubungan dan Pariwisata, Prov' Kep Babel, 2@4
Untuk sarana bandara yang meliputi bandar udara Depati Amir Pangkalpinang dan Bandar Udara HAS Hanandjoeddin Taniungpandan, frekuensi penerbangan pada tahun 20O4 menunjukkan peningkatan yang cukup berarti sebesar 2.525 dan 717 meningkat sebsar 78,81o/o dibanding tahun 2003.
il-62
RPIMD Provinsi Kepulauan Eangka Belitung 2OO7-2012
2.1.2
Prasarana dan Sarana Energl
Pada umumnya pembangunan ketenagalistrikan menghadapi beberapa tantangan, antara lain kondisi geografi yang membutuhkan sistem interkoneksi
yang hanya dapat dikembangkan secara efisien di pulau-pulau besar dengan penduduk yang padat, dan lokasi sumber energi yang terpusat seperti di Pulau
Jawa, Madura, dan Bali. Kepadatan penduduk yang tidak merata yang menjadikan kendala efisiensi bagi pulau-pulau dengan kepadatan rendah, dan adanya pemberian wewenang yang lebih besar kepada daerah untuk menyusun RUKD.
Sampai dengan tahun 2004, di
7 (tujuh)
kabupaten/kota yang ada di
wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif sudah menikmati aliran listrik dengan sumber listrik dari 9 (sembilan) Pembangkit Listrik dengan daya terpasang mencapai 97.002 KW atau meningkat 136 KW dari daya terpasang pada tahun 2OO3 (63.866 KW), jumlah kapasitas tersambung mencapai 137.634,89 dan jumlah produksi mencapai 273.006,67 l(A/h atau mengalami pertambahan produksi sebesar 16.035,07 KWh darijumlah produksi pada tahun 2003.
Total jumlah pelanggan mencapai 136.683 atau bertambah sebanyak 605
pelanggan dari tahun 2003. Pelanggan terbanyak adalah untuk kebutuhan rumah
tangga/rumah tinggal
yaitu mencapai 127.753 pelanggan, kemudian
perusahaan/usaha sebanyak 5.489 pelanggan, sarana ibadah sebanyak 2-438 pelanggan dan untuk industri sebanyak 116 pelanggan. Adapun perinciannya dapat dilihat pada Tabel2.4.13.
Tabel 2.4.12. Daya Terpasang Pembangkit Tenaga Listrik (KW) ahun 2004 Pravinsi Keoulauan Belitunq. Tahun ulauan Banoka Belitu dii Provinsi No.
KabupatenfKota
PLTD
Jumlah
ftt
58.137
58.137
59,93
Bangka Barat
3.731
3.731
3,85
3
Bangka Tengah
4.431
4.431
4,57
4
Bangka Selatan
7.683
7.683
7,92
5
Belituttg
14.980
r1.980
l5,u
1
Bangka
2
il -63
RPIMD Provinsi Kepulauan Bangka Eelitung 2007'2012 6
Belitung Timur
7
'Pangkalflnarp Total
8.040
8.040
97.002
97.002
g,29
Sumber: PLN Wlayah ProvinsiKepulauan Eangka Belitung dan BPS 7 KabKota
Tabel 2.4.13. Jumlah Tenaga Listrik yang Diproduksi dan Disalurkan PLN ahun 2003 - 2004 ka Bel Ca
Unit
Jumlah Pembangkit
1
Jumlah
Satuan
Uraian
No
Tahun 2003
Tahun 2004
91
80
Jumlah Pelanggan
langganan
136.078
136.683
a. Rumah Tangga
langganan
127.377
127.753
b.Industri
langganan
118
116
c. Dinas/lnstansi/Gedung
langganan
583
769
d. Sarana lbadah
langganan
2.342
2.438
e. Perusahaan/usaha
langganan
5.453
5.489
f. Lain-lain
langganan
205
3
Banyaknya daya terpasang
tryv
4
Jumlah Kapasitas Tersambung
5
Jumlah Produksi
2
118
96.866
97.002
KVA
137.270.84
137.634,89
KWh
257.971,60
;
273 006,67
Sumber : PLN Wlayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan BPS 7 Kab/Kota
Perbandingan lainnya antara jumlah pelanggan dengan daya terpasang dan daya terpakai di masing-masing kabupatenlkota. memperlihatkan bahwa Kota Pangkalpinang merupakan jumlah konsumen (pelanggan) terbanyak yaitu 50.767 pelanggan dengan daya terpakai mencapai 54.121,13 KVA, sedangkan daya pembangkitnya tidak ada, atau dengan kata lain kebutuhan listrik Kota Pangkalpinang dipasok dari beberapa pembangkit yang ada di Pulau BangkaSefengkapnya dapat dilihat pada Tabel2.4.14. Tabel 2.4.14.
Jumlah Pembangkit (Unit) dan Daya Terpasang PLN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004 No.
Kab.
lKota
Banyaknya Langganan
Daya Terpasang
Daya Terpakai
Pembanskit (l$t')
firyAl
I
Barqka
19.903
58.137
21.004,98
2
Bangka Barat
14.439
7.683
11.620,09
3
Bangka Tengah
4.102
3.731
3.350,75
4
Bangka Selatan
8.102
4.431
6.728,60
5
Bethng
23.866
14.980
28.024,43
lr-8t
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka
6
Belitum Timur
15.504
7
'Pangkalpinang
50.767
12.789,32
8.040
54.121,13 137.639,30
97.002
136.683
Total
Belitung 2007-2012
Sumber : PLN Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Eelitung dan BPS 7 Kab/Kola
Tabel 2.4.15. Jumlah Pembangkit (Unitl dan Daya Terpasang PLN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004 No.
Jumlah Pembangkit
KabupatenfKota
1
Barngka
2
Bangka
Barat
| 3 | BangkaTe$ah : 4 Bangka StEIg Belitung iIr--5 ,l--"--e 0 ; BelitungTimur I-.-..-_-'--| -
L t _l_l3qg$l$..!L
L
'
___
14 7
,7
_
Daya (t(W) Mampu
Terpasang
37.265
58.137
4.900
7.683 f---
1.711.
1.800
2.690
11
4.431
13
14.980,
9,110:
8.040
l!r!-
,
-!
80
97.002
..,_._-l 57.600,
Sumber: PLN Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan BPS 7 Kab/Kota
[-65
KONDISI PEiIERINTAHAN UMUiI
Pemerintahan berkait dengan institusi atau kelembagaan yang menyiapkan aturan main (rules of fhe game) atau prosedur untuk mengatur interaksi antar masyarakat dan organisasi serta mengimplementasikan aturanaturan tersebut dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Peran pemerintahan ini sangat penting dalam rangka memberikan ruang gerak bagi pelaku ekonomi baik pelaku organisasi maupun individu, untuk ikut berpartisipasi secara aktif.
Dalam era otonomi daerah, telah terjadi pergeseran dari sistem pemerintahan yang cenderung sentralistis ke pemerintahan yang desentralistis.
Hal ini merupakan momentum penting bagi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundanganundangan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Untuk dapat memanfaatkan berbagai peluang
dan sekaligus mengantisipasi berbagai
tantangan yang dihadapi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah di lndonesia, menuntut pemerintah daerah bersikap proaktif melakukan perubahan,
baik perubahan peraturan, institusi, sistem maupun sumber daya manusia di daerah.
Didalam masyarakat, peranan institusi adalah mengurangi ketidakpastian
dengan cara membentuk slruktur interaksi masyarakat yang stabil. Tetapi kestabilan itu bukanlah hal yang mutlak, karena dapat terjadi perubahan institusi. Perubahan institusi merupakan proses yang komplek karena perubahan itu akan menimbulkan konsekuensi terhadap perubahan aturan.
2.5.1 Kondisi
Kelembagaan Pemerintah Provinsi
Dengan dibentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi provinsi sendiri, maka struktur organisasi pemerintahan mengalami perubahan dari struktur organisasi dua Kabupaten dan satu kota menjadi struktur organisasi pemerintah enam kabupaten dan satu kota. Peningkatan struktur pemerintahan
[-06
RPJMD Provinsi Kepulauan Eangka Eelitung 2OO7-20r
2
tersebut membutuhkan pembentukan instansi/dinas yang sesuai dengan tantangan bertambah banyaknya kabupaten-kabupaten baru (pemekaran).
Pembahasan kondisi kelembagaan pemerintahan provinsi meliputi struklur organisasi yang telah ada, kuantitas dan kualitas pegawai, kondisi sarana dan prasarana kerja serta tim koordinasi penataan ruang daerah.
2.5.2 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Guna menunjang jalannya pemerintahan, aparat pegawai pemerintah daerah memegang peran penting untuk memberikan kontribusi terhadap semua
kegiatan pelayanan bagi kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya dalam pemerintah daerah maupun memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terlebih sebagai pemerintahan provinsi yang baru dibentuk. lugas
dan fungsinya akan jauh lebih berat, mengingat begitu banyak dan beraneka ragamnya tuntutan yang harus dikerjakan dan dipenuhi. Adapun kondisi pemerintahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan Agustus 2003, antara lain meliputi
:
Struktur organisasi pemerintahan yang sudah dibentuk antara lain
:
lnstansi/Dinas
Instansi/Dinas
1.
Sekretariat Daerah
23. UPTD Balai Meteorologi
2.
Sekretariat DPRD
24. Dinas Kesejahteraan Sosial
3.
Sekretariat Perwakilan KPU
25. Bappeda
4.
Biro Pemerintahan
26. Bapedalda
5.
Biro Kesejahteraan Sosial
27 .
6.
Biro Umum dan Perlengkapan
28. Badan Koordinasi Penanaman Modal
7.
Biro Kepegawaian
8.
Biro Keuangan
29. Badan Diklat
9.
Biro Hukum
30. Badan Kesbang Linmas
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Daerah
10. Biro ekonomi
31. Badan Pengawas Daerah
11. Biro Ekonomi dan Pembangunan
32. Badan Pusat Statistik
[
-67
RPJMO Provinsi Kepulauan
Bangka Eelitung 2007'20l2
lnstensUDlnas
lnstansUDlnas 12. Biro Organisasi
33. BKKBN
13. Dinas Pendapatan Daerah
34. BPN
14. Dinas Kimpraswil (PU)
35. Kejaksaan Tinggi
15. Dinas Kesehatan
36. Departemen Kehakiman dan HAM
16. Dinas Perhubungan dan Pariwisata
37. Kanwil Departemen Agama
17. Dinas Pendidikan
38. Oepot Logistik
18. Dinas Pertanian dan Kehutanan
39. Kantor Perhubungan Pemda Provinsi
19. Dinas Kelautan dan Perikanan
40. Rumah Sakit Jiwa Sungai Liat
20. Dinas Pertambangan dan Energi
41. Kantor Sertifikasi dan Pengendali Mutu
21. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
42. Bupati
22. Dinas Perindustrian dan
43. Camat
Perdagangan, Koperasi dan UKM
2.5.3 Kuantitas Aparatur Pemda Kuantitas Aparat Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai
dengan tahun 2003 tercatat sebagai berikut:
1. Jumlah PNs
berdasarkan golongan
l-lv
total mencapai
1.357
pegawai.
2.
Jumlah PNS berdasarkan eselon ll-lV totalmencapai 326 pegawai.
3. Jumlah PNS menurut lembaga Departemen/Non Departemen berdasarkan golongan l-lV total mencapai 1.393 pegawai.
2.5.4 Kondisi Sarana Dan Prasarana Keria Ketersediaan sarana dan prasarana keria merupakan salah satu faktor pendukung yang memegang peran penting, terutama sangat membantu dalam menciptakan etos keria dan kenyamanan bekerja.
il-68
RPJMD
Provinsi Kepulauan Eangka Eelitung 2OO7'2012
Kondisi sarana dan prasarana keria sampai dengan Agustus 2003 khusus di Provinsi relatif baik, namun berada dalam satu kompleks perkantoran
yang terpusat di Kelurahan Air ltam. Namun pada beberapa kabupaten. pemekaran tergolong sederhana, di mana kanlor/tempat kerja baik dari segi ruangan kerja maupun bangunan belum representatif (sewa rumah). Kondisi perangkat telepon termasuk faximile dan antar dinas rata-rata sudah tersedia, sehingga sangat membantu kelancaran komunikasi yang sifatnya mendesak. Dari beberapa pengamatan kendaraan dinas (mobil/motor) belum tersedia dan ini menghambat mobilisasi pegawai.
2.5.5 Kelembagaan
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
Guna membantu Gubernur dalam konteks Rencana Tata Ruang di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah terbentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Badan ini sebagai tindak lanjut dari Instruksi Mendagri Nomor 19 Tahun 1996 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi dan Kabupaten. Badan ini dibentuk berdasarkan SK Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2OO4.
Struktur organisasi BKPRD, selaku Penanggung Jawab adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Wakil Penanggung Jawab yaitu Wakil Gubernur, Ketua; Sekretaris Daerah, Ketua Harian: Kepala Bappeda, Sekretaris; Kepala Dinas Kimpraswil dan Anggota terdiri dari Ketua DPRD, Kepala Dinas
pertanian dan Kehutanan, Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata, Kepala Bapedalda, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kepala Dinas Perikanan
dan Kelautan, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kapolda, Dirut PT. Timah Tbk, pemimpin Redaksi Harian Pos serta Kacab RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
A. Tugas dan Fungsi Pokok BKPRD o Merumuskan berbagai kebijakan penyelenggaraan
penataan ruang
Provinsi dengan memperhatikan kebijakan penataan ruang Nasional dan Kabupatery'Kota.
il-69
RPJMD Provinsi Kepulauan Eangka Eelitung
o
Mengkoordinasikan penyusunan Rencana
2007-20l2
Tata Ruang
Wilayah
Provinsi
o
Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kawasan sesuai dengan kewenangan Provinsi.
r
Mengintergrasikan RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten/Kota,
RTRN, RTR Pulau Sumatera, RTR Kawasan Tertentu dan RTRW Provinsi yang berbatasan.
o
Melaksanakan kegiatan pengawasan, rekomendasi penertiban dan perizinan, terkait dengan rencana tata ruang.
r
Mensosialisasikan, mengkoordinasikan penanganan permasalahan dan memfasilitasi serta supervisi.
r
Memadukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang de1gan Kabupaten/Kota dan Provinsi sekitarnya.
o o
Melakukan evaluasitahunan atas kinerja penataan ruang provinsi Menjabarkan kebijakan Gubernur dalam Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah Provinsi.
.
Menyampaikan laporan kepada Gubernur pelaksanaan tugas BKPRD Provinsi secara berkala.
B.
Tugas dan Fungsi Sekretariat dan Kelompok Kerja (Pokja) Sekretariat dan Kelompok Kerja adalah bagian tidak terpisahkan
dari BKPRD yang secara teknis melaksanakan hal-hal terkait dalam merumuskan berbagai kebijakan penyelenggaraan penataan ruang Provinsi dengan memperhatikan kebijakan penataan ruang Nasional dan Kabupaten/Kota. Pokja ini terdiri dari Pokja Perencanaan Tata Ruang dan
Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Sekertariat dipimpin oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Adapun tugas dan fungsi pokok dari Pokja Perencanaan Tata Ruang antara lain
:
n-70
RPJMD Provinsi Kepulauan Eangka
r
Belitung 2OO7-2012
Menyiapkan bahan bagi BKPRD Provinsi dalam rangka perumusan kebijakan penataan ruang provinsi.
r
Mengkoordinasikan penyusunan RTR yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Provinsi.
o
Mengkoordinasikan dan melakukan fasilitasi serta supervisi penyusunan rencana tata ruang yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.
r
Mengkoordinasikan penyusunan RTRW Provinsi dalam rangka sinkronisasi RTRW Provinsi perbatasan.
r
Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan yang timbul dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya.
r
Melaporkan kegiatan kepada BKPRD Provinsi serta menyampaikan
usulan kebijakan untuk dilakukan pembahasan dalam sidang pleno BKPRD Provinsi.
Sedangkan tugas dan fungsi pokok dari Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang antara lain:
r
Memberikan masukan kepada BKPRD Provinsi dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian ruang Provinsi.
o
Mengkoordinasikan pengawasan (pemantauan. evaluasi, dan pelaporan) terhadap rencana tata ruang.
o
Mengkoordinasikan penertiban dan perizinan pemanfaatan ruang Provinsi
o
Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan yang timbul dalam
pemanfaatan dan pengendalian ruang serta memberikan alternatif pemecahannya.
o
Melaporkan kegiatan kepada BKPRD Provinsi serta menyampaikan
usulan kebijakan untuk dilakukan pembahasan dalam sidang pleno BKPRD Provinsi.
[-71
RPIMD Provinsi Kepulauan Bangka Eelitung 2OO7-2012
BAB III VISI DAN MISI GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
3.1
3.1.1
UMUM
Pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan bagian
integraldari pembangunan nasional, oleh karena itu perencanaan pembangunan provinsi ini harus mengacu dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan, arah dan kebijaksanaan yang ditetapkan secara nasional. Dengan demikian diharapkan
akan tercipta harmonisasi pembangunan antara pusat dengan daerah dan bersinergi dalam melakukan percepatan pembangunan serta akan mempermudah pemecahan masalah-masalah strategis baik dalam lingkup nasional maupun daerah. Membangun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memerlukan komitmen
antar stakeholders untuk memiliki wawasan yang berskala global dengan memanfaatkan semua potensi sumber daya yang dimiliki. Dalam konteks pembangunan yang berskala global. berbagai aspek pembangunan terutama aspek pembangunan manusia tidak tedepas pula dari perhatian lembaga-
lembaga intemasional, oleh karenanya penyusunan konsep pembangunan kualitas sumber daya manusia harus pula memperhatikan prinsipprinsip yang tertuang dalam Millennium Developmenl Goals (MDGs).
Pembangunan memerlukan program yang sistemik dan integralistik dengan mengoptimalkan peran serta berbagai komponen yang dituangkan dalam bentuk visi, misi, kebijakan, strategi serta program yang mampu memanfaatkan
berbagai peluang dan sekaligus mengantisipasi berbagai tantangan
di era
globalisasi,yang telah dimulaisecara bertahap sejak tahun 2003 (AFTA) dan era perdagangan bebas dunia
WfO)
pada tahun 2010.
Dalam rangka menyusun visi, misi, kebijakan, strategi serta programprogram Kepala Daerah terpilih selama 5 tahun ke depan, secara dialektika harus diharmonisasikan dengan visi dan misi beserta program-program strategis 5 tahun segttmnya bak yarB dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi maupun
il-l
RPJUO Provinsi Kepulauan Eangka
Belitung 2007-2012
Pemerintah KabupatervKota. Harmonisasi tersebut dilakukan melalui tindakan-
tindakan reoptimalisasi untuk program strategis yang belum optimal dilakukan, revitalisasi untuk program strategis yang belum berjalan secara baik, dan reaktualisasi untuk program-program yang tidak dapat dilaksanakan karena kurang lengkap dan akuratnya data pada saat perencanaannya atau tidak sesuai
dengan aspirasi atau "need' masyarakat sehingga harus direncanakan kembali
berdasarkan pertimbangan yang lebih komprehensip integral, agar ada kesinambungan dan keharmonisan antara pembangunan yang telah dilaksanakan atau masih berjalan dengan program-program yang akan difaksanakan dalam periode tahun 2007-2012.
Harmonisasi dan sinergitas yang tercipta merupa.kan kata kunci untuk membangun Bangka Belitung secara keseluruhan yang dipandang sebagaisuatu
kesatuan pembangunan, utamanya untuk mengentaskan berbagai isu sentral berupa: pendidikan, kesehatan, kemiskinan, pengangguran, peningkatan kualitas
Sumber Daya Manusia/lnsani, penurunan kualitas lingkungan hidup. kapabilitas infrastruktur, rendahnya kualitas dan kuantitas komoditas unggulan daerah serta isu generasimuda.
3.1.2
ISU.ISU STRATEGIS
Secara terinci beberapa isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:
1.
Pendidikan Peningkatan perluasan akses dan pemerataan pendidikan penuntasan wajib belajar sembilan tahun merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi pemenuhannya. Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang telah dicanangkan sejak tahun 1994 diharapkan sudah selesaitahun 2003. Namun
krisis multi dimensi yang terjadi pada tahun 1998. menyebabkan target tersebut terpaksa tertunda, sehingga penuntasan lebih laniut diharapkan akan dapat dicapai pada tahun 2009/2010. Untuk itu diupayakan secara bertahap anak usia 7 sampai dengan 15 tahun memperoleh pendidikan yang bermutu, termasuk di dalamnya anak-anak yang berkebutuhan khusus yakni:
anak berkelainan, anak berbakat, dan anak-anak kurang beruntung karena kemiskinan, kondisigeografis, terisolasifterasing atau karena bencana alam-
Setain
itu
pemerataan dan perluasan memperoleh pendidikan tingkat
rpnengah perlu dirintis ke arah wajib belaiar 12 tahun untuk meningkatkan
ilr-2
RPJMD Provinsi Kepulauan Eangka Belitung
2007-2012
mutu kualitas sumber daya insani. Ketimpangan kesempatan
untuk
memperoleh pendidikan teriadi antar daerah dan antar kelompok sosial ekonomi, serta persoalan bias gender. Kondisi ini mengharuskan adanya
tindakan afirmatif terhadap anak-anak dari masyarakat kurang beruntung agar memiliki kesempatan yang luas untuk dapat menyelesaikan sekolah, paling tidak jenjang pendidikan dasar. dan secara bertahap juga perlu diusahakan untuk jenjang pendidikan menengah. Hal yang tak kalah pentingnya adalah perlunya meningkatkan pendidikan bagi anak usia dini melalui pembelajaran tingkat taman kanak-kanak dan TPA dalam upaya membangun karakter sumber daya insani yang aktif, kreatif, dan mandiri.
2.
Kesehatan Derajat kesehatan di Provinsi kepulauan Bangka Belitung telah mengalami kemajuan yang cukup bermakna. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat antara lain ditunjukkan dengan makin menurunnya angka kernatian bayi dan
kematian ibu, menurunnya frekuensi gizi kurang pada balita, serta meningkatnya umur harapan hidup. Namun demikian disparitas derajat kesehatan antar wilayah dan antar kelompok tingkat sosial ekonomi penduduk masih tinggi
Selain itu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menghadapi beban ganda dalam pembangunan kesehatan. Dewasa ini masih dihadapi meningkatnya beberapa penyakit menular (re-emerging disease), sementara penyakit tidak menular atau degeneratif mulai meningkat. di samping telah
timbuf pula berbagai penyakit baru (new-emerging disease). Hal ini dimungkinkan akibat program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yang masih menempatkan masyarakat sebagai obyek bukan sebagai subyek pembangunan kesehatan. Peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesehatan, yang meliputi pengabdian masyarakat (to serve)'
pelaksanaan advokasi kesehatan (fo advocate) dan pelaksanaan pengawasan sosial (to watchl masih kurang dan bahkan cenderung menurun. Berbagai masalah kesehatan yang timbul dewasa ini tidak perlu teriadi bila peran aktif masyarakat yang telah meningkat di masa lampau dapat dipertahankan.
Dari sisi upaya pemerataan dan keterjangkauan pelayan kesehatan yang bermutu juga belum optimal. Perhatian pada masyarakat miskin, rentan dan
m-3
RPJMD Provinsi Kepulauan Eangka
Eelitung 2007-20r 2
beresiko tinggi serta penanganan masalah kesehatan akibat bencana masih
belum memadai. Kondisi ini juga antara lain disebabkan karena iumlah. kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan yang belum memadai. Peran Dinas Kesehatan sebagai pelaksana dan sebagai fasilitator pembangunan
kesehatan masih terbatas. Keterbatasan tersebut terutama dalam penanganan penduduk miskin, promosi kesehatan, penanggulangan gizi buruk, penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana, imunisasi dan pendayagunaan tenaga kesehatan.
3.
Kemiskinan Permasalahan mendasar dari upaya pengentasan kemiskinan menyangkut
berbagai aspek seperti upaya peningkatan mutu sumber daya manusia sebagai upaya meningkatkan mutu ketenagakerjaan melalui peningkatan mutu pendidikan dan penuntasan wajib belajar sembilan tahun tingkat dasar secara bertahap ke arah wajar 12 tahun, penurunan kematian anak dan ibu,
prevalensi gizi balita, peningkatan usia harapan hidup dan mengatasi tingginya penyakit malaria, Penurunan angka pengangguran melalui
perluasan
dan penciptaan lapangan kerja, lapangan usaha serta
menciptakan dan mendorong kualitas tenaga kerja yang berdaya saing untuk tingkat lokal, regional dan global serta penurunan tingkat kemiskinan secara sistemik sampai tingkat yang paling rendah.
4.
Pengangguran Masalah utama masih tingginya angka pengangguran dibandingkan jurnlah penduduk produktif adalah dikarenakan keterbatasan lapangan kerja dan
lapangan usaha serta rendahnya tingkat pendidikan dan keahlian calon pencarikerja. 5. Sumber Daya Insani
Rendahnya tingkat lndeks Pembangunan Manusia (lPM) yang tercermin pada kesehatan, pendidikan, dan perekonomian.
Lingkungan HiduP Degradasi Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan yang disebabkan oleh: a. Kerusakan Lingkungan Hidup akibat aktifitas penambangan tlmah di darat dan laut.
ilt-4
RPIMD Provinsi Kepulauan Eangka Eelitung 2007-2012
Dampak nyala (penting dan besar) dari aktifitas penambangan timah
di darat adalah kerusakan lahan/berubahnya struktur bentang alam. terganggunya struktur tata air dan degradasi keanekaragaman hayati (KEHATI). Selain di darat, aktifitas penambangan timah juga terjadi di
laut yang berakibat terganggunya ekosistem laut terutama di daerah pesisir.
b.
lllegalfishing Bangka Belitung dengan luas wilayah perairan/laut lebih dart
75o/o
dari luas daratan, memiliki potensi kelautan yang cukup strategis, di antaranya potensi perikanan. Namun sangat disayangkan dalam eksploitasi hasil laut ini dilakukan dengan metode-metode yang tidak
ramah lingkungan (pengeboman, penggunaan racun,
dan
penggunaan pukat harimau) c.
Kurangnya penanganan dampak pembangunan perkotaan
Penumpukan sampah, pemukiman kumuh, pencemaran sungai akibat limbah domestik dan non domestik merupakan permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh kota. d.
Rendahnya kepedulian lingkungan hidup
Pentingnya perhatian terhadap kelestarian lingkungan hidup perlu sosialisasi yang kontinyu dan berkesinambungan. e.
Pembafaka n liar (lllegal logEingl
Antisipasi terhadap pembalakan
liar terhadap
kekayaan hutan
merupakan hal yang segera dilakukan sedini mungkin. Penambangan liar (lllegal Mining)
Kurangnya pemahaman pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan alam, yang ditunjukkan dengan masih maraknya kegiatan penambangan liar/Tambang Inkonvensional yang tidak berizin.
7.
lnfrastruktur Sejauh ini, masih banyak kondisi jalan negara dan provinsi yang rusak, sedang dan berat. Masih banyak pula masyarakat Bangka Belitung yang belum menikmati listrik dan air bersih. Selain itu panjang saluran irigasi yang sudah dibangun iuga belum mampu mengairi seluruh persawahan yang ada, ditambah sebagian besar kondisi drainase perkotaan dan drainase ialan
il-5
RPJMD Provinsi Kepulauan Eangka Belitung
2007-2012
negara dan provinsi kurang layak serta kapasitas dan fasilitas pelayanan pelabuhan udara maupun laut yang masih terbatas
Pemuda
Rendahnya partisipasi dan kualitas generasi muda dalam keikutsertaan
melaksanakan pembangunan daerah. Kecenderungan meningkatnya penggunaan narkoba di kalangan generasi muda. Lemahnya inovasi dan kreativitas dalam pengembangan kegiatan olahraga dan budaya.
9.
Peningkatan Komoditas Unggulan Daerah Beberapa komoditas unggulan daerah antara lain
A. Bidang Perkebunan meliPuti
1).
:
:
Kelapa sawit, pembangunan kelapa sawit walaupun berdasarkan
analisis cukup ekonomis namun mendapat tantangan dan penolakan dari kalangan masyarakat terutama dalam bentuk inti plasma, untuk itu akan diterapkan sistem Kelompok Kelapa sawit
Rakyat (KKSR) dengan cata sarana produksi dibantu oleh pemerintah, sedangkan bibitnya disediakan oleh perusahaan sekaligus sebagai pembeli Tandan Buah Segar (TBS). dengan sasaran 2 hektar Per KK.
2\.
Karet, perlu dikembangkan bibit karet unggul melalui kerjasama antara petani karet dan pemerintah serta perusahaan pegolahan
karet sebagai penyedia bibit dan pembeli hasilnya dengan sasaran satu hektar Per KK.
3).
Lada, sebagai tanaman rakyat yang telah ditekuni petani perlu dipertahankan dan dikembangkan terus melalui budidaya lada
ramah lingkungan dengan mengutamakan bahan organik dan jujung hidup, mempergunakan bibit yang berkualitas' Adapun sasarannya satu hektar per KK dan diharapkan bisa mencapai umur enam tahun atau lebih.
B. Bidang pertanian meliPuti: 1). padi sawah dan ladang, terus ditingkatkan darilahun ketahun baik
t 3 hektar luas tiap tahun akan bertambah t
kualitas dan kuantitasnya, untuk pada sawah dari menjadi4 ton per hektardengan
20 % (dari 3 fibu hektar), halhi untuk met€Lsangi ketergantungan
ilt
-6
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung 2007-2Ol2
pasokan beras dari luar daerah, sedangkan untuk padi ladang akan diusahakan sistim lumpang sari antara tanaman sawil/karet
dengan padi ladang, diharapkan dapat produktifitasnya
t
meningkatkan
1,5 ton per hektar menjadi 2,5 ton per hektar.
Saat ini ketergantungan provinsi bangka belitung akan beras dari luar
t
94
o/o,
diharapkan pada akhir tahun 2012 ketergantungan
akan beras dari luar
t
88
o/0.
21. Pembangunan tanaman buah-buahan/sayur-sayuran, melalui peningkatan kuantitas dan kualitas kelekak kelukoi, akan mengurangi ketergantungan buah-buahan dari luar provinsi kepulauan bangka belitung, melalui sentuhan teknologi pasca panen.
C. Kehutanan kawasan hulan nasional dan kualitasnya
ditingkatkan
melalui gerakan rehabilitasi hutan dan lahan berupa pengayaan hutan baik dari jenis lokal maupun tanaman dari luar daerah, disamping itu dikembangkan hutan larang desa minimal 5 hektar per desa dengan sasaran utama lahan kritis dan bekas tambang timah
D. Peternakan Peternakan sebagai sumber protein hewani dan sumber pupuk organik. Sangat diperlukan pengembangannya dalam rangka
meningkatkan kualitas sumber daya manusia
dan
mempertahankan/meningkatkan kesuburan tanah yang telah rusak
akibat ladang berpindah-pindah dan penambangan timah. Melalui ternak sapi, kerbau dan kambing dengan memanfaatkan alumni SMK
Pertanian dan Perternakan dan STIPER Bangka sebagai kontak tani, penyuluh ternak dan penyuluh swadaya.
il-7
3.1.3. VISI PEi,IBANGUNAN JANGKA MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELTTUNG 12007 -20121 Berdasarkan Visi Kepala Daerah terpilih, maka tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat pada akhir masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubemur (2OO7-2012) adalah.
"Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang aman, damai, sejahtera, adil, demokratis dan berdaya saing global dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia"
Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini merupakan arah bagi upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah lima tahunan masa pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang akan menjiwai dan menjadi cita-cita bersama dari seluruh pihak yang terkait (stakeholders) dengan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang aman dan damai merupakan
fondasi dasar dalam upaya untuk menciptakan masyarakat Bangka Belitung
yang sejahtera. Tanpa tercipta lingkungan yang aman dan damai, upaya pembangunan di berbagai bidang akan terkendala dan tidak akan berjalan secara optimal. Lingkungan yang aman dan damai akan mendorong dunia usaha
dan masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitasnya tanpa ada
rasa
ketakutan dan kekhawatiran. Berkembangnya aktivitas masyarakat dan dunia
usaha akan mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan akan terwujud.
Upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai akan dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai
akan dilakukan sejalan dengan upaya untuk meciptakan lingkungan politik yang demokratis. Artinya penciptaan keamanan dan kedamaian tidak akan dilakukan
melalui kebijakan "tangan besi" dan menghambat kehidupan demokrasi, melainkan akan dilakukan secara seiring, seimbang dan saling mendukung.
ilr-8
2007-20r 2
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berdaya saing global didasari atas pertimbangan bahwa jenis potensi ekonomi dan kekayaan alam yang dimiliki oleh provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan potensi unggulan yang jika dikembangkan dengan benar dan optimal akan mampu bersaing bukan saja di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat global. Keharusan untuk mampu bersaing
di
tingkat global pada dasarnya tidak bisa ditawar lagi, terutama dalam
menghadapi era persaingan global dan perdagangan bebas sebagaimana yang tefah disepakati oleh pemerintah melalui AFTA (ASEAN Free Trade Area) yang
sudah mulai diterapkan secara bertahap sejak tahun 2003, dan memasuki era perdagangan bebas, WTO (Wortd Trade Organization) di tahun 2010. Keharusan bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk rnampu bersaing di tingkat global hanya mungkin dilakukan jika sejak dini dipersiapkan
sumber daya manusia manusia yang juga mampu bersaing di tingkat global, sehingga proses pembangunan di era global nanti akan mampu menempatkan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi "pemain" dan bukan menjadi "penonton" di daerahnya sendiri.
3.2.
MISI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG TAHUN
2OO7
_2012
Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, Gubernur Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung terpilih telah menetapkan 10 (sepuluh) misi pembangunan yang disebut juga dengan istilah Dasa Bhakti Era Emas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2OO7-2O12. Ke-sepuluh misi (Dasa BhaktiEra Emas) pembangunan ProvinsiKepulauan Bangka Befitung periode 2@7 -2012 tersebut adalah sebagai berikut.
1.
Membangun komitmen bersama Pemerintah, masyarakat dan swasta untuk
menciptakan iklim kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 45.
2.
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Insani masyarakat melalui penguatan
sektor pendidikan, kesehatan, olahraga, seni dan budaya daerah/nasional serta pembinaan generasi muda.
3.
Meningkalkan kapasitas pengayoman dan pelayanan publik baik kepada masyarakat pada umumnya maupun pelayanan investasi dalam segala
sektor dengan menerapkan sekurang-kurangnya Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan secara bertahap mengupayakan penguatan kapasitas
ilt-9
Kepulauan Bangka Belitung termasuk Kabupaten/Kota.
4.
Meningkatkan kapabilitas infrastruktur dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi masyarakat dan penguatan kapasitas infrastruktur yang berkaitan dengan investasi seperti bandara, pelabuhan laut, kawasan
industri, pembangkit tenaga listrik, telekomunikasi, instalasi air bersih, rumah sakit, dan perbankan.
5.
dan lapangan berusaha, dalam rangka meningkatkan income per kapita dan daya beli masyarakat melalui Menciptakan lapangan kerja penguatan terhadap
6
sektor unggulan daerah (yaitu: Kelautan dan
Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Pertambangan,
Perindustrian,
Perdagangan dan Jasa), serta menciptakan tenaga kerja siap pakai dan berdaya saing sebagai salah satu komoditas daerah yang siap dipasarkan ke lingkup domestik. regional dan global.
6.
Memperhatikan masalah lingkungan hidup sebagai salah satu azas dalam mengambil keputusan publik pada semua sektor pembangunan sekaligus
melakukan upaya rehabilitasi, reklamasi dan refungsionalisasi terhadap lahan-lahan kritis menjadi lahan produktif dengan melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat secara terpadu dan bersinergi.
7.
Meneruskan penyusunan Peraturan-Peraturan Daerah (Perda) sebagai penjabaran dari aturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai dasar penetapan Kebijakan Publik Pemerintah Daerah yang legitimate serta
melakukan penegakan hukum secara konsisten dan konsekuen baik di lingkup internal pemerintahan maupun masyarakat.
L
Melaksanakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan kapasitas lembaga ekonomi rakyat seperti Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)
dan Koperasi
untuk menciptakan sentra-sentra
pembangunan produk unggulan wilayah perdesaan/kecamatan/kabupaten/ kota sesuaidengan kultur dan potensiwilayah.
g.
Meningkatkan kapabilitas aparatur pemerintah untuk menciptakan good
govemance dan clean govemmenf secara tersistem dan menyeluruh dengan melakukan gerakan bersama dalam pemberantasan KKN berbasis kuftur dan agama. Melakukan penerapan prinsip reward and punishment
dalam rangka meningkatkan rasa tanggung iawab dan kebanggaan profesionalisme dengan tidak mengenyampingkan jiwa pengabdian sebagai
ilr
- t0
2007-20r 2
?bdi Negara'dan semangat patriotisme sebagai bagian anak bangsa yang senantiasa berupaya melestarikan semangat kejuangan 17 Agustus 1g45. Penegakan hukum (law enforcement) dilakukan secara konsisten dan
konsekuen tanpa pandang bulu, menyeluruh "tidak tebang pilih" berdasarkan kepada peraturan dan Undang-undang yang berlaku baik di lingkungan Pemerintahan maupun masyarakat pada umumnya.
10.
Melakukan upaya pembangunan infrastuktur pada proyek-proyek strategis
dalam rangka meningkatkan daya saing regional dan global melalui pengupayaan pembangunan Inlernational Entry poft (pelabuhan Samudera) di Belitung yang dilengkapi dengan kawasan Free Trade Zone atau sekurang-kurangnya Bounded Zone sekaligus melakukan penguatan
infrastruktur
di tingkat Regional Entry Port (Pelabuhan
Nusantara) di
Bangka dan Belitung serta meningkatkan status Bandara Pangkal Pinang untuk dapat mengakomodasi jalur penerbangan Internasional dengan route Singapura-Bangka-Bali (SIBABA) sekaligus memperkuat jalur penerbangan
regional yang menghubungkan secara rutin Jakarta-Bangka, JakartaBelitung, Jakarta-Bangka-Belitung, Batam-Bangka-Betitung-Palembang
serta mengupayakan percepatan realisasi Belitung sebagai
Etalase
Kelautan dan merintis konsep pengembangan Zona Karimata (Karimata Grovvth Zone).
3.2.1. MlSl 1: Membangun Komitmen Bersama Pemerintah, Masyarakat dan Swasta Untuk Menciptakan lklim Kondusif Dalam Kehidupan Bermasyarakat" Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila dan UUD 45 Indikator pencapaian pelaksanaan misi menciptakan iklim kondusif dalam
kehidupan bermasyarakat. berbangsa dan bernegara adalah sebagai berikut
:
1.
Teriaminnya rasa aman dari gangguan kearnanan dan tindak kekerasan, teMama di daerah konflik,
2. 3. 4. 5.
Penurunan illegal fishing, illegallogging, dan illegalmining; Berkurangnya angka kriminalitas; Berkurangnya jumlah penyakit masyarakat;
Berkurangnya prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
m-tl
2007.2012
6.
Penurunan kasus penyalahgunaan NApZA.
3.2.2. Mlsl 2: Meningkatkan Kualitas sumber Daya Insani Masyarakat Melalui Penguatan sektor Pendidikan, Kesehatan, olahraga, Seni dan Budaya Daerah/Nasional serta pembinaan Generasi Muda Indikator pencapaian pelaksanaan misi dalam meningkatkan kualitas sumber daya insani masyarakat adalah sebagai berikut
1.
Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (ApK)
o . r 2.
SMP/MTs dari 87,49
o/o
o/o
menjadi 95,36
o/o
(kurun 5 tahun)
MA/SMwMA dari 65,65 % menjadi 75.50
SD/MI dari93,24
0/o
menjadi95,10
:
(kurun 5 tahun)
Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM)
o . . 3.
SD/MI dari 127,67 o/o menjadi 129
.
o/o
oA
(kurun 5 tahun)
:
(kurun 5 tahun)
SMP/MTs dari 57,37 % menjadi 62,53 % (kurun 5 tahun) MA/SMIVMA dari 50.60 % menjadi 58,19
Pembebasan dana pendidikan mulai
0/o
(kurun 5 tahun)
dari TK/TPA,
SD/MI,
SMP/MTs dan SMA/SMIVMA.
4.
Ditargetkan setiap tamatan SMP/MTs harus bisa berbahasa Inggris/Arab dan mahir salah satu bahasa asing (lnggris, Arab dan Mandarin) bagi tamatan SMA/SMIVMA.
5.
Minimal 95
o/o
(7 - 15 tahun) mendapat layanan_pendidikan
dasar
yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM).
6.
Terciptanya kesetaraan dan kesempatan yang sama untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
7.
Meningkatnya mutu pendidikan dengan peningkatan hasil belajar
siswa, tenaga kependidikan/kualifikasi dan sarana/media/fasilitas belajar.
8.
Penyediaan pangan yang bermutu
dan terjangkau, serta
meningkatnya status gizi masyarakat, terutama ifu. bayidan anak balita.
9.
Meningkatnya umur harapan hidup dari 68 tahun (2006) menjadi lebih dari 72,4 tahun (20121.
10.
Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 23 per 10@ kelahiran hidup.
m-
12
RPJMD Provinsi Kepulauan Banqka
11.
Belitunq 2007-20r2
Menurunnya angka kemalian ibu melahirkan dari 138 menjadi 98 per 100.000 kelahiran hidup.
12.
Menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita dari 7,906 menjadi 2,1o/o (2O121.
13.
Meningkatnya angka cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan
dari90,06% (2007) menjadi 100% (2012).
14.
Menurunnya angka AMI (Annual Malaria lnsrdens) dari 55,5 menjadi < 30 permil.
15.
Dalam penggalian dana guna menjamin ketersediaan sumberdaya
pembiayaan kesehatan bersumber Pemerintah Provinsi dapat diupayakan lebih 15% dariAPBD.
16.
Meningkatnya kerjasama lintas sektoral, di mana dinas
-
dinas
terkait mengalokasikan 2-5% dari dana pembangunannya untuk program yang bermuara ke sektor kesehatan.
17.
Meningkatnyakapasitaspembiayaankesehatan:
.
Pembangunan Kesehatan memperoleh prioritas pembangunan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. (ttS% dari APBD).
.
Anggaran Kesehatan Pemerintah Daerah (Provinsi
dan
Kab/Kota) diutamakan untuk upaya pencegahan dan promosi kesehatan.
.
Terciptanya sislem jaminan pembiayaan kesehatan bagi
seluruh rakyat Bangka Belitung (Jaminan
Kesehatan
Serumpun Sebalai=JKSS).
18.
Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat
o . . 19.
Seluruh desa menjada DESA SIAGA Seluruh masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat Seluruh keluarga sadar gizi.
Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.
.
Setiap orang (miskin, rentan, mampu) mendapat pelayanan kesehatan dasar yang bermutu dan gratis.
.
Setiap bayi, anak, ibu hamil dan kelompok masyarakat resiko tinggi terlidungi dari penyakit.
.
Di setiap desa tersedia sumber daya manusia yang kompeten.
(Pengangkatan
Dokter
daerah, Bidan PTT daerah.
m-r3
2007-20t 2
Petugas Gizi PTT daerah dan Sanitarian pTT daerah. Paramedis PTT daerah yang dibiayai provinsi).
o
Setiap Puskesmas dan jaringannya dapat menjangkau dan dijangkau seluruh masyarakat di wilayah kerjanya.
.
Pelayanan kesehatan di setiap rumah sakit, puskesmas dan
jaringannya memenuhi standar mutu. (provinsi merekrut
dokter spesialis dengan insentif yang
memadai,
menyekolahkan dokter umum menjadi dokter spesialis). 20.
Meningkatnya sistem surveilans, monitoring
dan informasi
kesehatan.
o .
Setiap kejadian penyakit terlapor secara cepat.
Setiap Kejadian Luar Biasa (KLB) dan wabah penyakit tertanggulangi secara cepat dan tepat sehingga tidak menimbulkan dampak kesehatan masyarakat.
.
Terkendalinya pencemaran lingkungan sesuai dengan standar kesehatan
.
Berfungsinya sistem informasi kesehatan yang evidence based di seluruh Kabupaten/Kota di Bangka Belitung.
21
Meningkatnya persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan menjadi'l0Oo/o:
.
Persentase keluarga menggunakan air bersih menjadi lo0o/o,
.
Persentase keluarga menggunakan jamban memenuhi syarat kesehatan menjadi 100% dan
r
Persentase
tempat
tempat umum (TTU)
memenuhi syarat kesehatan menjadi 22.
yang
100o/o.
Penyediaan SDM kesehatan yang didistribusikan secara adil dan
merata
di seluruh Bangka
Belitung serta dimanfaatkan secara
berhasil guna dan berdaya guna.
o o o o o o
Rasio dokter dengan penduduk 24:100.000
Rasio Bidan dengan penduduk 40:100.000 Rasio perawat dengan penduduk 158:100.000 Puskesmas yang memilikitenaga dokter '.100o/o Pustu yang memilikitenaga dokter 9:100.000 Rasio apoteker dergan penduduk 35:100.000
ilt
-
t4
2007-20r2 a
Rasio sariana Kesmas dengan penduduk
a
Tersedianya satu orang tenaga Bidan
di setiap
Desa
Siaga
.
Tersedianya satu orang tenaga Sanitarian di setiap Desa Siaga
.
Tersedianya satu orang tenaga gizidi setiap Desa Siaga.
Tersedianya biaya gratis bagi pengobatan
23
di rumah sakit
dan
puskesmas secara bertahap.
Meningkatnya partisipasi dan kualitas generasi muda dalam
24.
keikutsertaan melaksanakan pembangunan daerah.
Menurunnya tingkat penyalahgunaan narkoba
25.
di
kalangan
generasimuda.
Meningkatnya inovasi dan kreativitas dalam pengembangan
26
kegiatan olahraga dan budaya.
3,2.3. MlSl 3: Meningkatkan Kapasitas Pengayoman Dan Pelayanan Publik Baik Kepada Masyarakat Pada Umumnya Maupun Pelayanan Investasi Dalam Segala Sektor Dengan Menerapkan SekurangKurangnya Standard Pelayanan Minimum (SPM) dan Secara
Bertahap Mengupayakan Penguatan Kapasitas Pengaplikasian *Government
di Lingkungan Pemerintah
Melalui
Provinsi
KepulauLn Bangka Belitung Termasuk Kabupaten/Kota.
Indikator pencapaian pelaksanaan misi meningkatkan
kapasitas
pengayoman dan pelayanan publik (Standar Pelayanan Minimal/SPM) di
lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaiberikut:
1.
Berkurargnya jumlah pengaduan
dari masyarakat
terhadap
pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah.
2.
Meningkatnya rasio keterlibatan masyarakat dalam setiap proses perencanaan pembangunan.
3. 4.
Terciptanya tertib administrasi kepegawaian daerah. Tersedianya data dan informasi pemerintahan dan pembangunan yang valid dan akurat.
flr- t5
2007-20,2
3-2.1.
Mlsl 4: illeningkatkan Kapabilitas Infrastruktur Dalam
Rangka
Mendukung Pembangunan Ekonomi Masyarakat dan penguatan Kapasitas Infrastruktur yang Berkaitan dengan Investasi Seperti Bandara, Pelabuhan Laut, Kawasan Industri, pembangkit Tenaga Listrik, Telekomunikasi, Instarasi Air Bersih, Rumah sakit, dan Perbankan.
Indikator pencapaian misi meningkatkan kapabilitas infrastruktur dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat dan penguatan kapasitas infrastruktur yang terkait dengan investasi adalah sebagai berikut :
1. Prosentase peningkatan
jalan baik propinsi. kabupaten maupun di
pedesaan.
2. Rasio peningkatan akses jalan, air bersih, listrik maupun komunikasi di seluruh wilayah dimulai dari perdesaan, kecamatan hingga ke pelosok-pelosok wilayah Kepulauan Bangka Belitung.
3.
Meningkatnya prasarana dan sarana angkutan baik darat maupun laut.
4.
Meningkatnya pembangunan jalan beraspal baru guna membuka
daerah pesisir pantai yang ada di sepanjang putau Bangka dan Belitung sehingga aktivitas ekonomi tidak ada hambatan dan resiko biaya ekonomi tinggi.
3.2.5. Mlsl 5: Menciptakan Lapangan Kerja dan Lapangan Berusaha, Dalam Rangka Meningkatkan lncome per Kapita dan Daya Beri Masyarakat
Melalui Penguatan Terhadap G sektor unggulan Daerah (yaitu: Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, pertanian, pertambangan, Perindustrian, Perdagangan dan Jasa), serta Menciptakan Tenaga Kerja siap Pakai dan Berdaya saing Sebagai salah satu Komoditas Daerah yang Siap Dipasarkan ke Lingkup Domestik, Regional dan Global.
Indikator pencapaian pelaksanaan misi dalam menciptakan rapangan kerja dan lapangan berusaha di masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaiberikut
1.
:
Berkurangnya jumlah pengangguran (terbuka dan tertutup).
m-t6
2007-20r 2
2.
Menurunnya tingkat kecelakaan kerja akibat kecerobohan dalam melaksanakan pekerjaan.
3. Berkurangnya pemutusan hubungan kerja secara sepihak. 4. Meningkatnya kapasitas tenaga kerja siap pakai dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan.
5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah. 6. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat. 7. Meningkatnya luas lahan produktif pertanian dan peningkatan jumlah produksi pertanian.
8.
Meningkatnya jumlah produksi hasil tangkap ikan/budidaya.
3.2.6. Mlsl 6: Memperhatikan Masalah Lingkungan Hidup sebagai salah satu Azas Dalam Mengambil Keputusan publik pada semua sektor Pembangunan Sekaligus Mefakukan Upaya Rehabifitasi, Reklamasi dan Refungsionalisasi Terhadap Lahan-Lahan Kritis Menjadi Lahan Produktif Dengan Melibatkan pemerintah, swasta dan Masyarakat Secara Terpadu dan Bersinergi. Indikator pencapaian misi dalam penanganan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam secara terpadu dan bersinergi adalah sebagai berikut
:
1.
Meningkatnya perumahan yang layak huni
dan
lingkungan
permukiman yang sehat.
2.
Meningkatnya penyediaan air bersih dan penyediaan sanitasi dasar yang baik.
3.
Terjamin dan terlindunginya hak perorangan dan hak komunal atas tanah.
4.
Meningkatnya akses masyarakat miskin dalam pengelolaan dan
pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. 6. 7.
Berkurangnyatingkatkerusakanlingkungan. Berkurangnya luas lahan kritis. Meningkatnya lahan produktif melalui pemanfaatan kolong-kolong bekas galian timah.
8.
Meningkatnya sumber daya hayati flora dan fauna.
m- t7
L
Meningkatnya pariwisata bahari berbasis masyarakat dan lingkungan.
10.
Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dan aparat pemerintah dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara terpadu dan lestari.
3.2.7.
Mlsl 7:
Meneruskan Penyusunan Peraturan-peraturan Daerah (Perda) Sebagai Penjabaran dari Aturan Perundang-Undangan yang Lebih Tinggi Sebagai Dasar Penetapan Kebijakan Publik Pemerintah Daerah yang Legitimate serta Melakukan Penegakan Hukum secara Konsisten dan Konsekuen Baik
di Lingkup Internal
Pemerintahan
Maupun Masyarakat. Indikator pencapaian misi dalam peningkatan penyusunan peraturanperaturan daerah yang berorientasi pada aspirasi masyarakat adalah sebagaiberikut
1.
:
Meningkatnya kualitas dan kuantitas peraturan daerah (Perda) yang berorientasi pada kepentingan publik.
2.
Penurunan prosentase pegawai yang melakukan pelanggaran kedisiplinan.
3.
Meningkatnya kapasitas Sumber
Daya Manusia
Aparatur
Pemerintah.
4.
Meningkatnya kesejahteraan Aparatur Pemerintah sesuai kemampuan daerah.
3.2.8. MlSl 8: Melaksanakan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Penguatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Rakyat Seperti Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi untuk Menciptakan Sentra-Sentra Pemban gu nan Produk
U
nggulan Wilayah
PerdesaanlKecamatanlKabupatenlKota Sesuai dengan Kultur dan PotensiWilayah. Indikator pencapaian pelaksanaan misi dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah sebagai berikut:
1. 2.
Meningkatnya peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Meningkatnya volume dan nilaiekspor.
ilr
- l8
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka
3.
Meningkatnya arus investasi masuk
Belitung 2007-2012
ke Provinsi Kep.
Bangka
Belitung. 4.
Meningkatnya pemberdayaan usaha ekonomi mikro.
5.
Rasio pemerataan penduduk di seluruh pelosok wilayah Provinsi Bangka Belitung.
3.2.9.
Mlsl 9: Meningkatkan Kapabilitas Aparatur pemerintah
untuk
Menciptakan Good Governance Dan Clean Government Secara Tersistem dan Menyeluruh Dengan Melakukan Gerakan Bersama dalam Pemberantasan KKN Berbasis Kultur dan Agama. Melakukan
Penerapan Prinsip Reward
and Punishment dalam
Rangka
Meningkatkan Rasa Tanggung Jawab dan Kebanggaan Profesionalisme Dengan Tidak Mengenyampingkan Jiwa Pengabdian Sebagai 'Abdi Negara" dan Semangat Patriotisme Sebagai Bagian Anak Bangsa Yang Senantiasa Berupaya Melestarikan Semangat Kejuangan 17 Agustus 1945. Penegakan Hukum (Law Enforcementl Dilakukan Secara Konsisten dan Konsekuen Tanpa Pandang Bulu, Menyeluruh "Tidak Tebang Pilih' Berdasarkan Kepada Peraturan dan Undang-Undang yang Berlaku
Baik
-
di
Lingkungan Pemerintahan Maupun Masyarakat pada
Umumnya.
Indikator pencapaian misi dalam meningkatkan kapabilitas aparatur pemerintah dalam pemberantasan KKN berbasis kultur dan agama adalah sebagai berikut
1. 2.
:
Berkurangnya kasus penyalahgunaan wewenang (KKN).
Penurunan tingkat temuan dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan.
3.
Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuargan daerah terhadap masyarakat.
3.2.10. MlSl 10: Melakukan Upaya Pembangunan Infrastuktur Pada Proyek-
Proyek Strategis dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Regional
dan Global Melalui Pengupayaan Pembangunan International Entry Porl (Pelabuhan Samudera) di Belitung yang Dilengkapi Dengan Kawasan Free Tnde Zone atau Sekurang-l(urangnya
Bounffi Zqp $t- t9
t.
Entry Porl (Pelabuhan Nucantaral dl Bangka dan Belltung scrta ilenlngkatkan status Bandara pangkal plnang untuk Dapat Mengakomodasl Jalur Penerbangan Internasronar Dengan Route slngapura-Bangka-Ball (slBABA) sekallgus Memperkuat Jarur Penerbangan Reglonal Yang Menghubungkan Secara Rufin JakartaBangka, Jakarta-Belitung, Jakarta-Bangka-Belitung, Batam-Bangka-
Belltung-Palembang serta Mengupayakan percepatan Rearisasl
Belitung Sebagai Etalase Kelautan
dan Merintis Konsep
Pengembangan Zona Karimata (Karimata Growth ZonelIndikator pencapaian pelaksanaan misi pembangunan infrastruktur pada proyek-proyek strategis dalam rangka meningkatkan daya saing regional dan globaladalah sebagai berikut:
1.
Rasio kecukupan kapasitas daya muat dan daya
angkut
pelabuhan Belitung sebagai Internasional Entry Port.
2.
Meningkatnya
route penerbangan baik domestik
maupun
internasional di bandara Pangkal Pinang.
3.
Penyusunan rencana pengembangan kawasan Karimata.
lil-20
2007-20t 2
3.3.
INDIKATOR GAPAIA]II Indikator capaian merupakan target kinerja yang diharapkan dan menjadi tolak ukur dalam rangka pencapaian visi yang diharapkan hingga tahun 2012. Indikator yang digambarkan ini merupakan indikator yang dapat diukur dan dikuantitatifkan. sedangkan pada bidang dan program yang
lainnya akan diukur pada setiap tahunnya melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
3.3.1. Indikator Ekonomi Tabel3.l.t
Indikator Capaian Bidang Ekonomi Indikator
No. 1.
2. 3.
4. 5.
6.
Capaian
Kondisi Sekarang 20a7
(20061
LPE Tanpa Migas (%) Tinskat Inllasi(%) Nilai Eksoort (o/o)
Investasi(%) PDRB (Rp Juta) Pendapatan Perkaoita (Ro)
Tahun 2008
2009
2010
2011
2012
4,54
s.60
6,01
6,33
6.85
7,27
7,69
6.42
6.42
6,42
6.42
6.42
6.42
(10.57) (9.0s)
3.71
4.2',1
411
5.21
5,71
3.21
3.22
3.32
3.42
3.60
6.42 6.21 3.72
8.769.567
9 260.2t40
I816.992
10.448.225
r.163.928
fi.975.546
12.696.a65
8.013.596
I
8.654 300
9 047.900
9.496.700
r0.007.000
r0 586
310 895
1
0q)
Tabel 3.1.2
Indikator Capaian Bidang Pendidikan
3.3.2. f ndikator Pendidikan Kondasa
l{o.
Indikator Capalan
2007
2008
2(xr9
2010
mtt
2012
114.83
115,00
123,00
126,m
129,OO
88,50 65.90
118,00 89,75
120,00
91.35 67.97
91,00
92.50
93,75
95,36
68.50
70 00
72.OO
73-50
75
92,03 59,16 44.03
93,70 60,00 46.00
93,90 60,30 49,00
94,20 60,70
94,50 61,00 53,50
94,80 62.00 56.50
95.10 62,53 58.19
98,60 85,98 50.13
98,70 80,00 50.50
98,90
99,10
83,00
86,00 65.50
0,91
0,90
0,85
2.33
2.30
2,22
2,00
f20061
1.
2,
3.
1.
APK SD/MI APK SMP/MTs APK SMA/MA/SMK APM SD/MI APM SMP/MTs APM SMA/MA/SMK Usia 7-12 Usia 13-15 Usia 1G18 Angka Droup Out (DO) SDn l Angka Droup Out (DO) SMP/MTs Angka Droup Out (DO) SIiIA/MA/SMK
Tahun
Sekarang
51,50
99,30 90,00
st)
99,60
100 98,0O
70.0o
94,00 75 00
0,80
0,70
0.6s
0,60
2,75
2,70
2,65
2.60
r,50
1,80
1,70
1.65
r.q)
1.50
60.00
lil-2l
80.m
Tabet 3.l.3 Indikator Capalan Bidang Kesehatan 3.3.3. Indikator Kesehatan Kondlsl No.
Indikator Capalan
2007
2008
2009
2010
2011
2012
68,0
68,2
68,7
69,5
71,2
71,8
72,4
32
31
30
28
27
25
23
138
133
128
122
115
109
98
5s,5
50
47
42,7
36,8
33
30
84,4
85
86
88
90
90,5
91
7,9
7,7
7,0
6,3
5,1
3.5
2,1
19,5
19,8
20
21
22
23
24
{20061 1.
2.
Tahun
Sekarang
Angka Harapan Hidup (tahun)
Angka Kematian Bayi Per 1.000
Angka Kematian lbu 3.
4.
5.
6.
7.
Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Angka Kesakitan Malaria Per 1.000 Angka Bantuan Persalinan oleh Tenaqa Kesehatan
PrevalensiGizi Kuranq Pada Balita Rasio Dokter Umum Per 100.000 oenduduk
Tabel 3.1.4
Indikator Capaian Bidang Ketenagakerjaan 3.3.4. lndikator Ketenagakeriaan |1onorsl No.
Indikator Capaian
Tahun
Sekarang 2007
(20061
Tingkat 1
Penganguran (7o) 2.
A.lgkalan Kerie
3.
Pencari Keria
1.
Pendtduk Eekefa
2008
2010
2009
2012
2011
9.05
7.88
7,43
7,OO
6,50
5,0
5,0
.1E5.514
495.(D0
500.000
510.000
520.000
530.m0
547.6a0
39.340
37.000
3s.000
33.m0
3r.o00
3tt.(x)0
29.360
{/,6.174
,[46.m0
447.@O
448.fiX,
/|49.mO
5oo.mo
5r8.280
Tabel 3.1.5 Indikator Capaian Bidang Sosial
3.3.5. lndikatorSosial No.
Indikator Capalan
KOndrsl Sekarang
2007
2008
2009
2010
20tl
2012
33.7r9
32.034
30.433
28.912
27.467
26.094
24.7W
137.132
130.276
123.763
117.572
111.694
106.110
100.805
69.75
70.00
70,50
71.(x'
71.50
72,O0
f20061
I 2.
3.
Rumah Tangga Kemiskinan fiK) Jumlah Penduduk
Miskin fiiwa) Indeks Pembangunan
Lltsnrsia (lPM|
Tahun
69.6
(2(Xrl
aal
- 22
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2007-20r2
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH Dengan mempertimbangkan kondisi dan permasalahan yang dihadapi
oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dalam
melaksanakan pembangunan, dan mengacu pada visi serta misi Kepala Daerah, maka strategi pembangunan daerah Tahun 2007
4.1.
-
2Q12 adalah sebagai berikut:
MlSl 1: Membangun Komitmen Bersama Pemerintah, Masyarakat dan Swasta Untuk Menciptakan lklim Kondusif dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila dan UUD 45 Strategi yang dilaksanakan dalam pencapaian misi yang pertama ini adalah: 1.
Secara terus menerus dan berkesinambungan membangun serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia/insani yang
mengakar
di
sendi-sendi berkehidupan
di
segala
lapisan
masyarakat dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip Millenium Development Goals (MDGs). 2.
Meningkatkan wawasan berkebangsaan
serta
kehidupan
beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang aman dan tertib dengan tetap berpegangan teguh pada kearifan lokal
3.
yang mengacu pada prinsip Sustainability Development. Fasilitasi peningkatan kualias hidup dan peran perempuan serta
secara bertahap pengurangan tindak kekerasan
terhadap
perempuan dan anak dengan memberdayakan dan melibatkan perempuan dalam berkehidupan baik dalam ekonomi, politik maupun sosial. 4.
Secara bertahap dan berkelanjutan meningkatkan fasilitasi pada pengurangan penyandang masalah sosial di masyarakat serta mengembalikan fungsi berkehidupan
bagi masyarakat
yang
mempunyai masalah sosial.
tv-
1
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2007-2012
4.2.
MlSl 2: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Insani Masyarakat Melalui Penguatan Sektor Pendidikan, Kesehatan, Olahraga, Seni dan Budaya Daerah/Nasionalserta Pembinaan Generasi Muda Strategi yang dilaksanakan dalam pencapaian misi iniadalah 1.
:
Meningkatkan penyelenggaraan sektor pendidikan mulai dari
tingkat pendidikan usia dini (TIVTKA), umum (SD/SMP/SMA), kejuruan (SMK) dan keagamaan (Ml, MTs, MA) sekaligus pembebasan uang SPP mulai daritingkat TIVTPA sampai dengan
tingkat SMP/MTs dalam rangka menerapkan Wajib Belajar 9 tahun, pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi di semua strata pendidikan, serta meningkatkan kesejahteraan para pendidik (guru) dan petugas-petugas sekolah lainnya. 2.
Meningkatkan pembangunan sektor kesehatan
dan
keluarga
berencana, sekaligus menerapkan Jaminan Kesehatan Serumpun Sebalai (JKSS) sebagai pengembangan dari Jaminan Kesehatan
Sepindu Sedulang
(di Kabupaten Bangka) kepada
seluruh
masyarakat, menurunkan angka kelahiran dan kematian ibu pada
saat melahirkan, dan meningkatkan kesejahteraan tenaga medis dan para medis terutama yang bertugas diwilayah pedesaan. 3.
Mengembangkan sektor olahraga dan generasi muda dengan menggalakkan kegiatan olah raga di setiap strata pendidikan dan
masyarakat, meningkatkan peran KONIDA Propinsi dan Pengurus-Pengurus Daerah (Pengda) Olah Raga Prestasi terutama dalam menghadapi even PORWIL dan PON, memperhatikan kehidupan atlit dan mantan atlit yang memiliki
prestasi nasional (pemegang medali emas) beserta para pelatihnya, menggalakkan kegiatan generasi muda dalam segala bentuknya seperti Pramuka, PMR, Pencinta Alam, Remaja Masjid
dan lain-lainnya, termasuk melibatkan generasi muda
dalam
kegiatan-kegiatan berskala propinsi dan nasional. 4.
Meningkatkan penyelenggaraan pembangunan sektor seni dan budaya, terutama dalam rangka menggali dan melestarikan seni dan budaya daerah untuk memperkaya seni dan budaya nasional
dengan melibatkan semua komponen masyarakat terutama para seniman, budayawan, pemerhati seni dan budaya serta pecinta
fv-
2
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2007-2012
seni dan budaya, termasuk memperhatikan kehidupan sanggarsanggar seni dan budaya beserta kehidupan para seniman dan
budayawan yang dianggap berjasa dalam menggali
dan
melestarikan seni dan budaya daerah.
4.3.
3: Meningkatkan Kapasitas Pengayoman dan Pelayanan Publik baik Kepada Masyarakat Pada Umumnya maupun Pelayanan MlSl
Investasi dalam Segala Sektor dengan Menerapkan SekurangKurangnya Standard Pelayanan Minimum (SPM) dan Secara
Bertahap Mengupayakan Penguatan Kapasitas Pengaplikasian e-Government
di Lingkungan Pemerintah
Melalui
Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Termasuk Kabupaten/Kota. Strategiyang dilaksanakan dalam pencapaian misi iniadalah
1.
:
Menerapkan sekurang-kurangnya Standard Pelayanan Minimum
berbasis e-government dalam pelayanan publik dalam semua
tingkatan mulai
dari
Pemerintah Desa,
Pemerintahan
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi.
2.
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah secara
berkelanjutan dan partisipatif yang mengacu pada tuntutan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pengembangan wilayah serta sektor strategis pembangunan daerah.
4.4.
4: Meningkatkan
Kapabilitas Infrastruktur dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ekonomi Masyarakat dan Penguatan Kapasitas Infrastruktur Yang Berkaitan Dengan Investasi seperti Bandara, Pelabuhan Laut, Kawasan Industri, Pembangkit Tenaga Listrik, Telekomunikasi, Instalasi Air Bersih, Rumah Sakit dan
MlSl
Perbankan. Strategiyang dilaksanakan dalam pencapaian misi iniadalah
1.
:
Secara cepat dan tepat menangani keterbukaan wilayah yang masih terisolir, terpencil serta kumuh dan penanganan akibat bencana alam serta bencana akibat masalah sosial di masyarakat.
2.
Percepatan penanganan kawasan lingkungan perumahan serta penciptaan lingkungan yang sehat dan produktif.
tv-
3
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2007-2012
3.
Pembangunan infrastruktur pendukung sepertijalan dan jembatan
yang menghubungkan antar kabupaten, telekomunikasi dan informasi, dermaga, bandara, air bersih (PDAM), energi listrik (PLN) dan pasar.
MlSl 5: Menciptakan Lapangan Keria dan Lapangan Berusaha, Dalam Rangka Meningkatkan lncome Per Kapita dan Daya Beli Masyarakat
Melalui Penguatan Terhadap 6 Sektor Unggulan Daerah (Yaitu: Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Pertambangan, Perindustrian, Perdagangan dan Jasa), serta Menciptakan Tenaga Keria Siap Pakai dan Berdaya Saing Sebagai Salah Satu Komoditas Daerah Yang Siap Dipasarkan Ke Lingkup Domestik, Regional dan Global. Strategi yang dilaksanakan dalam pencapaian misi ini adalah
1.
:
Pemanfaatan sumber-sumber pendapatan ekonomi lokal sebagai
upaya untuk meningkatkan peningkatan pendapatan per kapita.
ini dilakukan dengan meningkatkan kapasitas tenaga kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan Pemanfaatan
meningkatkan kerjasama dengan swasta melalui kemitraan.
2.
Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dilakukan melalui peningkatan pendapatan daerah (PDRB) khususnya melalui enam
sektor unggulan (sektor Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Pertambangan, Perindustrian, Perdagangan dan Jasa).
3.
Peningkatan daya beli masyarakat dapat dilakukan dengan dua
langkah yaitu: peftama, peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan kapasitas individu tenaga kerja atau secara kelembagaan dan kedua, menjamin ketersediaan barang dan jasa
yang dibutuhkan oleh masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Mlsl 6: Memperhatikan Masalah Lingkungan Hidup sebagai salah Satu Azas Dalam Mengambil Keputusan Publik Pada Semua Sektor Pembangunan Sekaligus Melakukan Upaya Rehabilitasi, Reklamasi dan Refungsionalisasi Terhadap Lahan-Lahan Kritis Menjadi Lahan
Produktif dengan Melibatkan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Secara Terpadu dan Bersinergl
lv-
4
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Strategi yang dilaksanakan dalam pencapaian misi ini adalah 1.
2007-2012
:
Meningkatkan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan
hidup pada semua sektor pembangunan dengan pem ba ng unan yang berkelanj uta n ( Sustarn ab il ity 2.
D ev
prinsip
el o p me nt).
Mewujudkan Grand Design dalam upaya penciptaan daya saing global berlandaskan pemikiran Geo-Strategic, Geo-Economic dan
Geo-Politik serta konsepsi laut dan darat secara utuh dan komprehensif serta melibatkan partisipasi masyarakat dan swasta serta pemerintah yang terpadu dan bersinergi. 3.
Pembangunan dan peningkatan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, agar didapat keakuratan data terkini tentang SDA dan lingkungan hidup yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan.
4.7.
MlSl 7z Meneruskan Penyusunan Peraturan-Peraturan
Daerah
(Perda) Sebagai Peniabaran dari Aturan Perundang-Undangan yang
Lebih Tinggi Sebagai Dasar Penetapan Kebijakan Publik Pemerintah Daerah yang Legitimate serta Melakukan Penegakan Hukum Secara
Konsisten dan Konsekuen baik
di Lingkup Internal
Pemerintahan
maupun Masyarakat. Strategiyang dilaksanakan dalam pencapaian misi iniadalah
1.
:
Peningkatan serta optimalisasi fungsi-fungsi lembaga legislatif daerah dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil masyarakat
yang turut dalam pengambilan kebijakan bagi kesejahteraan masyarakat.
2.
Peningkatan kualitas serta kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberian pelayanan pada masyarakat dan pelaksana pembangunan di daerah.
4.8.
MtSl 8: tlelaksanakan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat telalui Penguatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Rakyat Seperti
Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi Untuk tlenciptaka n Sentra€entra
Pem bang
unan Produk
U
ngg ulan Wilayah
Pedesaan/Kecamatan/Kabupaten/Kota Sesuai Dengan
Kultur
dan
Potensi lYilayah.
tv-
5
RPIMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2007-2012
1.
Peningkatan kemampuan dan potensi daerah dalam pengelolaan kapasitas perekonomian di daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat, swasta dan pemerintah.
2.
Pem be rdaya
a
n masya rakat (com m u n ity
e
m p owe
rmenf)
di
lakukan
secara silmultan antara pemerintah daerah dan pihak swasta. Pemerintah Daerah mengkoordinasikan instansi-instansi yang menangani masalah kelembagaan ekonomi rakyat seperti Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam upaya meningkatkan
kapasitas kerja UMKM tersebut. Pihak swasta melakukan pembinaan terhadap pengembangan UMKM melalui pendanaan Corporate Social Responsrb/ffies (CSR). 3.
Fasilitasi penanganan pemerataan penduduk dan keterpaduan
serta penyelarasan pembangunan secara merata dan terpadu antar sektor dan sub sektor di wilayah propinsi.
4.9. Mlsl 9:
Meningkatkan Kapabilitas Aparatur Pemerintah untuk Menciptakan Good Govemance dan Clean Governmenf secara Tersistem dan Menyeluruh dengan Melakukan Gerakan Bersama dalam Pemberantasan KKN Berbasis Kultur dan Agama. Melakukan
and Punishment dalam rangka Rasa Tanggung Jawab dan Kebanggaan
Penerapan Prinsip Reward
Meningkatkan
Profesionalisme dengan Tidak Mengenyampingkan Jiwa Pengabdian sebagai ,,Abdi Negara" dan semangat Patriotisme sebagai Bagian Anak Bangsa Yang Senantiasa Berupaya Melestarikan Semangat Kejuangan 17 Agustus 1945. Penegakan Hukum (Law Enforcementl Dilakukan Secara Konsisten dan Konsekuen Tanpa Pandang Bulu, Menyeluruh "Tidak Tebang Palih' Berdasarkan Kepada Peraturan
dan
undang-Undang Yang Berlaku
baik Di
Lingkungan
Pemerintahan maupun Masyarakat Pada Umumnya. Strategi yang dilaksanakan dalam pencapaian misi ini adalah
1.
:
Mewujudkan good governance dan clean governmenf serta adanya kesepakatan semua pihak baik pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif serta masyarakat mulai tahun 2O07 dan seterusnya,
tv-
6
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2007-2012
bahwa Propinsi Kepulauan Bangka Belitung bebas dari praktek Korupsi, Kolusidan Nepotisme (KKN) dalam segala bentuknya. 2.
Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap Aparatur Pemerintah secara terus menerus serta pemberian "Reward and
Punishmenf" sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dengan prinsip adil dan merata. 3.
Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung
pelayanan publik yang berbasis good governance dan clean goverment. 4.
Menerapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
yang sesuai dengan peraturan perundangan terkini
serta
didasarkan pada prinsip ekonomis, efisiensi dan efektif.
4.10. MlSl 10: Melakukan Upaya Pembangunan Infrastuktur Pada ProyekProyek Strategis Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Regional dan Global Melalui Pengupayaan Pembangunan International Entry
Pod (Pelabuhan Samudera) di Belitung Yang Dilengkapi Dengan Kawasan Free Trade Zone Atau Sekurang-Kurangnya Bounded Zone Sekaligus Melakukan Penguatan Infrastruktur di Tingkat Regional
Entry Porf (Pelabuhan Nusantara) di Bangka dan Belitung Serta Meningkatkan Status Bandara Pangkal Pinang Untuk Dapat Mengakomodasi Jalur Penerbangan Internasional Dengan Route singapura-Bangka-Bali (slBABA) Sekaligus Memperkuat Jalur Penerbangan Regional Yang Menghubungkan Secara Rutin Jakarta-
Bangka, Jakarta-Bel itun g, Jakarta'Bang ka-Belitu ng, Batam-BangkaBelitung-Palembang Serta Mengupayakan Percepatan Realisasi Belitung sebagai Etalase Kelautan dan Merintis Konsep Pengembangan Zona Karimata (Karimata Growth Zonel. Strategiyang dilaksanakan dalam pencapaian misi ini adalah
1.
:
Peningkatan infrastruktur dan suprastruktur Kawasan-Kawasan Pengembangan Investasi pada setiap entry
pon lokal
dan
regional, serta pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone ) di Tanjung Batu dan Kawasan Berikat (Bounded Zone) di kawasan-kawasan pengembangan yang lainnya.
fv-
7
RPIMD Provinsi Kepulauan Banqka Belitung 2007-2012
BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tetang Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi dari UU No. 22 Tahun 1999, diterangkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem NKRI. Dalam rangka
mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, sistem keuangan diatur berdasarkan pembagian kewenangan tugas, dan tanggungjawab yang jelas antar
susunan pemerintahan. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dalam UU No. 33 Tahun 2OQ4 yang merupakan revisi
dari UU No. 25 Tahun 1999. Kedua Undang
-
Undang tersebut menegaskan
bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain
- lain Pendapatan
Daerah yang Sah.
UU No. 25t1999 dan UU No.33/2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menekankan pada sistem
keuangan antar tingkat pemerintahan, dengan empat kategori pendapatan pemerintah daerah sebagai berikut: Pendapatan Asli; Dana Perimbangan; Pinjaman Daerah; dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Perubahan-perubahan yang paling signifikan adalah yang terkait dengan alokasi Dana Perimbangan. Perubahan-perubahan tersebut disebabkan pendapatan dari eksploitasi sumber daya alam
tekanan-tekanan politis
-
-
oleh penerapan
pembagian
tidak mengherankan mengingat
dan reorganisasi dari sistem transfer. SDO
dan
INPRES sebagai transfer pada masa sebelum otonomi diganti dengan Dana Alokasi Umum (DAU), yang totalnya ditentukan sebesar 25o/o dan kemudian menjadi 260/o dan pendapatan dalam negeri pemerintah pusat.
Saat ini, PAD menjadi salah satu sumber penting bagi pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Dana Perimbangan merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat, dimanfaatkan
untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam
v-'l
RPIMD Provinsi Kepulauan Banqka Belitunq 2007-2012
mencapai tujuan pemberian Otonomi Daerah, terutama guna mencapai peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat agar semakin semakin baik.
Bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, DAU mempunyai peran sangat dominan bersama dana perimbangan lainnya, terutama karena Provinsi
ini masih baru terbentuk.
Namun, ketegantungan pada DAU tidak boleh
menciptakan disinsentif bagi pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam meningkatkan atau mengintensifikasi Pendapatan Asli Daerah,
karena pungutan pajak daerah dan retribusi yang berlebihan akan merugikan iklim investasi. Pemerintah Provinsi masih dapat meningkatkan penerimaan bagi PAD melalui pungutan pajak daerah yang legal sampai pada tingkat yang optimal
melalui sistem administrasi pajak daerah dan pengawasan yang lebih baik.
Mengacu pada semangat kedua Undang
- Undang tentang Pemerintahan
Daerah serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka pedoman pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 masih mengatur ketentuan
-
ketentuan yang bersifat umum dalam pengelolaan keuangan daerah. Lebih lanjut
mengenai petunjuk teknis penyusunan, pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD ditetapkan dengan Permendagri No 13 Tahun 2006. Diharapkan dengan
peraturan
-
peraturan
di atas
dapat memberikan semangat desentralisasi,
demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas, serta sesuai dengan tuntutan, kebutuhan dan semangat Otonomi Daerah.
Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006, yang merupakan pengganti Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002, terdapat beberapa perubahan yang cukup besar termuat didalamnya, diantaranya fokus yang sekarang diarahkan pada fungsi atas urusan yang ada pada pemerintah daerah (pembedaan antara urusan wajib dan urusan pilihan). Penyajian belanja daerah
yang sebetumnya dibagi antara belanja aparatur dan belanja publik sekarang
terbelah menjadi belania langsung dan belanja tidak langsung. Menurut Permendagn 1312006. pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun neraca secara berkala, yang memuat informasi aset, kewajiban dan ekuitas yang dimiliki Pemda. Dengana adanya aturan ini, berarti menuntut pemerintah daerah untuk
sesegera mungkin menginventarisasi aset yang dimiliki untuk menentukan neraca awal.
Sementara itu, kelompok Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli
v-
2
dirinci sebagai berikut:
l.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari: 1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah 3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
ll.
Dana Perimbangan, terdiridari.
1. Bagi Hasil Pajak: a. Pajak Bumidan Bangunan (PBB) b. Bea Perolehan hal atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
c. Pajak Penghasilan Perorangan (PPh)
2. Bagi Hasil Bukan Pajak: a. Sumber Daya Alam (SDA) yang sumber penerimaannya diperoleh dari LandrenUDeadrent, Royalti dan sektor pertambangan Gas dan Minyak Bumi.
b. Dana Alokasi Umum (DAU)
c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
lll. Lain-lain Pendapatan yang Sah, terdiridari: 1. Dana Penyeimbang (DP) Murni
2. Dana Penyeimbang Kebijakan
5.1.
INDIKATOR KEUANGAN DAERAH
Sebelum analisis kebijakan keuangan daerah dilakukan, maka perlu dianalisis kinerja APBD periode 2006-2007. Secara umum, kinerja APBD mengalami peningkatan dari tahun 2006 ke tahun 2007 dan diproyeksikan akan
terus meningkat pada tahun 2008. Peningkatan terjadi pada seluruh sisi pendapatan dan terjadi variasi peningkatan dan penurunan pada aspek pembiayaan.
v-3
RPIMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2007'2012
Tabel 5.1 Pendapatan 2006 dan 2007 RealisasiAnggaran Gambaran Umum (Juta Rp) Belitung Provinsi Kepulauan Bangka JUMLAH (Rp) URAIAN
NO
2006
2007
Proyeksi 2008
1
PENDAPATAN DAERAH
494.540.383.470
566.071.131.759
631.477.642.326
1.1
Pendapatan Asli Daerah
184.130.285.650
206.286.131.759
214.462.885.359
1.2
Dana Perimbangan
310.410.097.820
359.785.000.000
417.014.756.967
1.3
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Jumlah Pendapatan
494.540.383.470
566.071.131.759
631.477.U2.326
2.
BELANJA DAEMH
561.232.709,610
830.973.898.271
988.529.640.683
2.1
Belanja Tidak Langsung
278.262.152.225
333.824.534.968
417.483.203.768
2.2
Belanja Langsung
282.970.557.385
497.149.363 303
571.046 436.915
Jumlah Belanja
561.232.709.610
830.973.898.271
988.529.640.683
Surplus(Defisit)
-66 692.326.140
-264.902.766.512
-357.051.998.357
375.810.917"395
3
PEMBIAYMN DAEMH
3.1
Penerimaan Pembiayaan
227.005.972.179
289.085.321.073
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
26.048.000.000
18.948.000.000
200.957.972.179
270.137.321.073
Pembiayaan nefto
13.783.273.U2 362.027.644.053
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 3.3
Berkenaan (S|LPA)
134.265.646.039
5.234.554.561
4.975.645.696
sumber : Dinas Pendapatan Daerah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2007
Secara keseluruhan APBD 2008 diproyeksikan akan
mengalami
peningkatan sebesar 11,55 o/o dari APBD 2007. Tabel 5.2 menunjukkan bahwa
pertumbuhan pendapatan terbesar adalah pada dana perimbangan (15,91olo) disusul pendapatan asli daerah (12,03o/o). Belanja daerah meningkat sebesar 48,060/0 dengan kenaikan belanja langsung 75,690/o dan belanja tidak langsung Terjadi kenaikan jumlah belanja yang mengakibatkan defisit seHar 297,2o/o dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan pembiayaan daerah netto mencapai 34,43o/o. Secara umum, proyeksi kenaikan struktur pada setiap APBD 19,97o/o.
cukup signifikan jika dibandingkan tahun 2007.
v-4
RPIMD Provinsi Kepulauan Bangka Eelitung 2007-2012
Tabel 5.2 Gambaran Umum Pertumbuhan APBD 2008 dariAPBD 2007, uta Provins URAIAN
NO 1.
PENDAPATAN DAERAH
1.1
Pendapatan Asli Daerah
1.2
Dana Perimbangan
1.3
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Jumlah Pendapatan
BERTAMBAH/BERKURANG o/o Rp
8.176.753.600
12,03
57.229.756.967
15,91
6s.406.s10.567
11,55
2.
BELANJA DAEMH
2.1
Belanja Tidak Langsung
83.658.668.801
19,97
2.2
Belanja Langsung
73.897.073.612
75,69
Jumlah Belanja
157.555.742.412
48,06
Surplus/(Defisit)
-92.149.231.845
297,20
3
PEMBIAYMN DAERAH
3.1
Penerimaan Pembiayaan
86.725.596.322
27,35
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
-5.164.726.658
-27,26
Pembiayaan netto
91.890.322.980
34,42
-258.908.865
-96,10
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 3.3
Berkenaan (S|LPA)
sumh,ProvinsiKepu|auanBangkaBe|itung,2007
5.1.1 Kinerja PAD Kinerja pendapatan dapat dilihat dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba Perusahaan Daerah, dan LainLain PAD yang Sah. Sedangkan dana perimbangan meliputi : bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Adapun Lain-Lain Pendapatan yang Sah merupakan pendapatan yang tidak termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Berdasarkan data yang dihimpun secara fime series kinerja pendapatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak tahun 2002 sampai dengan bulan Oktober tahun 2006 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan target pendapatan yang ditetapkan pada setiap tahun anggaran dapat dicapai
dan mengalami over target. Besarnya target dan realisasi APBD
Provinsi
v-
5
RPIMD Provinsi Kenulauan Banaka Belituna 2007-2012
Kepulauan Bangka Belitung dari tahun ke tahun, seperti pada gambar di bawah ini
:
Gambar 5.1. Perkembangan Anggaran dan Realisasi APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Dari penerimaan PAD selama 5 (lima) tahun terakhir secara linier meningkat secara signifikan, perolehan PAD ini memberikan warna bagi pelaksanaan APBD, apalagi sebagian dari PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibagihasilkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun anggaran 2002, total PAD Provinsi Bangka Belitung sebesar Rp. 58,89 miliar, pada bulan Oktober tahun 2006 mencapai angka yang cukup
fantastik yakni sebesar Rp 164,28 miliar atau dalam lima tahun terakhir terjadi peningkatan sebesar 278%. Namun demikian, tingkat ketergantungan kepada pemerintah masih besar. Hal ini dapat dilihat pada besarnya dana perimbangan yang dialokasikan bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2006, besamya dana perimbangan dari pemerintah pusat adalah Rp 296,19 miliar.
Kontribusi PAD terhadap APBD pada tahun 2002 mencapai
21,53o/o.
Pada tahun 2003 kontribusi PAD terhadap APBD mencapai 25,28o/o dari total APBD, dan pada tahun 2004 meningkat menjadi 34,96%. Pada tahun 2005, nilai kontribusi ini semakin meningkat yaitu sebes"r 43,12o/o dari total APBD Provinsi sedangkan pada tahun 2006 (bulan Oktober) telah mencapai 35,87o/o dari total APBD.
v-6
RPIMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
20072912
(%)
50,00
43,12
45,00 40,00 35,00 30,00
25,00 20,00 15,00
21,53
't0,00 5,00 0,00
2002
2003
200/
2005
2006
Gambar 5.2. perkembangan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, didukung oleh penerimaan dari sektor pajak, sektor retribusi, sektor laba perusahaan daerah, sektor penerimaan jasa giro dan deposito dan sektor lain-lain PAD yang
sah. Berdasarkan pada jenis-jenis PAD tersebut, maka dapatlah dilihat betapa pengolahan PAD harus dilakukan secara komprehensif, partisipatif dan berdasarkan pada aturan perundangan yang berlaku'
5.1.2 Kinerja Dana Perimbangan penerimaan dari Dana Perimbangan terdiri dari: Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Penerimaan
ini merupakan kelompok Sumber pembiayaan
pelaksanaan
desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, mengingat penerimaannya saling mengisi dan melengkapi. Penjelasan lebih lanjut bagian daerah dari penerimaan Dana Perimbangan Pada Tahun Anggaran 2005 adalah sebagai berikut:
1.
Bagi Hasil Pajak
Bagi hasi! pajak adalah pembagian seluruh atau sebagian hasil penerimaan pajak dan suatu tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi kepada
tingkatan pemerintahan dibawahnya dalam rangka
penyelenggaraan
v-
7
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2007'2012
pemerintahan. Bagian daerah dari penerimaan Bagi Hasil Pajak terdiri dari PBB,
BPHTB dan PPh pasal 21 dengan ketentuan bagi hasil seperti terlihat pada gambar berikut.
PPh Ps 25 dan 29 Wajib Pajak Onng Pribadi Dalam Negeri dan PPh Ps 21
Kabupate n/ Kola (60%)
Biaya Pemungutan (9olo)
Bagan 5.1
Komposisi Bagi Hasil Pajak Antar Tingkat Pemerintahan
2.
Bagi Hasil Bukan Pajak
Pembagian sumber daya alam secara umum sudah diatur dalam UU No 25199 dan UU 33t2O04. SDA yang dibagikan adalah minyak bumi, gas alam, panas bumi, pertambangan umum (seperti batu bara, nikel, emas, dsb.), hasil
hutan, dan hasil perikanan. Persoalan yang ada di sini adalah bahwa karena kondisi distribusi SDA yang tidak merata, maka bagi hasilnya pun memberi
implikasi ketidakmerataan antar daerah. Selain keterlam batan penca i ran (d e I ay ed d i sb u rse m e nt)
itu, terdapat
masalah
-
v-8
RPIMD Provinsi Kepulauan Banqka Belitung 2007-2012
Ksbupatervxola dslam 6atu
pninsi
(320,6)
Pertambangan Umum luran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royally) Kabupatm/Kota
Pungutan Pongusahsn P€rikanan
ddm
satu prcvinsi (32%)
0.'l% untuk Anggaril Pendidikan Dasar 0.2% untJk Anggafan Pmdidikan Dasar tGbuoatsnrKota daldn satu prwinsi (6.2%)
0,2% untuk Alggaran P€ndidikan
Oas
0. % unluk Anggarm Pendidiksn
Osa
0.2% untuk Angga6n Ptrdidikan
Das
1
Kabupaten/Kota Pdghesil
(
I
2,2%)
Kabupatan/Kota dalam satu prcvinsi (12,2%)
lur{| Tdap dan P'oduksi
16
0,2% untuk Anggaran Pendidikan Dasar
9t Pmvinsi; 32% Kabfiota Penghasil; 32% K.b/Kota dalem tdu prcsn:l
Bagan 5.2
Komposisi Bagi HasilBukan Pajak
3.
Dana Alokasi Umum
Keberadaan Dana Alokasi
Umum tidak dapat dilePaskan
dari
ditetapkannya UU No.25 Tahun 1999 yang mengubah sistem transfer dari Pusat ke Daerah. Tujuan pengalokasian DAU selain memang dalam kerangka otonomi pemerintahan
di tingkat daerah, juga memiliki tujuan lain. Salah satu tujuan
penting pengalokasian DAU ini adalah dalam kerangka pemerataan kemampuan
penyediaan pelayanan publik di antara pemerintah daerah
di lndonesia. UU
No.33/2004 sebagai revisi UU No.25l1999, mengatur bahwa jumlah DAU total sekurang-kurangnya 260/o dari Penerimaan Dalam Negeri Neto dan berlaku sejak tahun 2008 dengan tetap menggunakan konsep kesenjangan (celah) fiskal dalam proses alokasinya.
4.
Dana Alokasi khusus
Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah salah satu komponen Dana Perimbangan yang dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan ketersediaan dana dalam
v-
9
RPIMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2007'201?-
APBN. Kebutuhan khusus yang dimaksudkan adalah kebutuhan yang
tidak
dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum dan kebutuhan tersebut merupakan komitmen atau prioritas nasional seperti kebutuhan di kawasan transmigrasi, dan kebutuhan beberapa jenis investasi / prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, saluran drainase primer. Pengalokasian DAK Non DR tahun 2005 dilakukan dengan kriteria umum,
kriteria khusus serta kriteria teknis.
Selama periode tahun 2002 sampai dengan 2006, kontribusi dana perimbangan terhadap total pendapatan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih sangat dominan. Seperti terlihat pada gambar di bawah, pada tahun 2002 kontribusi dana perimbangan mencapai 59,53% daritotal pendapatan APBD dan mengalami peningkatan pada tahun 2003, 2004 dan pada tahun 2005 sempat mengalami penurunan menjadi 56,56%. Namun pada tahun 2006, nilai dana perimbangan kembali meningkat sehingga menjadi 64,140/o dari total pendapatan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 80'oo 1ot";
70,00 60,00 50,00
40,00 30,00 20,00 10,00 0.00
Gambar 5.3
perkembangan Kontribusi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5.2
ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, maka kewenangan
daerah juga bertambah. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut diperlukan pendanaan yang mencukupi. Sesuai dengan hakekat otonomi, secara bertahap
provinsi Kepulauan Bangka Belitung dituntut untuk mengupayakan kemandirian fiskal. Salah satu irdikator kemandirian daerah otonorn adalah kemampuan
v-10
RPIMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2007-2012
untuk membiayai sendiri, sehingga otonomi tidak hanya berarti memiliki wilayah tetapi juga pengelolaan keuangan dan kewenangan-kewenangan yang bersffat pokok.
'
Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus diperhatikan
upaya peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan daerah dalam struktur APBD
masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah maupun pemberian pelayanan kepada
pubtik. Bila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
di Provinsi
Kepulauan
Bangka Belitung.
Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah melalui desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi
menempati proporsi yang paling besar terhadap pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yakni sekitar 55,75o/o
Umum (DAU) saat
ini
pada tahun 2006 dan 56,420/o pada tahun 2007. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap DAU dalam jangka panjang tidak dapat dilakukan karena penentuannya sangat tergantung pada pemerintah pusat. Oleh karena itu,
pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus mengupayakan penerimaan APBD yang berasal dari PAD. Dengan kewenangan penuh yang dimilikinya, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat melakukan upaya memaksimalkan pengumpulan pajak-pajak dan retribusi daerah.
Sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi masih perlu untuk ditingkatkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, dengan
tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta tidak membebani perkembangan usaha agar tidak menghambat investasi. Dalam upaya meningkatan pendapatan yang berasaldari pajak, sebagai wilayah provinsi yang relatif masih baru, maka Provinsi Kepr.rlauan Bangka Belitung harus segera mengupayakan data, sistem informasi basis pajak dan penegakan hukum agar pengumpulan pajak daerah sebanding dengan potensi yang dimilikinya. Selain pajak, peningkatan pendapatan yang bersumber dari retribusi daerah dapat pula diupayakan pemerintah daerah.
Selain peningkatan pendapatan melalui PAD,
sumber-sumber
pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, antara lain Bagian Laba Badan
v-1'l
RPIMD Provinsi Kepulauan Banqka Belitung 2007-2012
Usaha Miliki Daerah (BUMD), Lain-lain Pendapatan yang Sah,
Dana
Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak. Dengan demikian
diharapkan dalam kurun waktu lima tahun mendatang, porsi DAU secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah.
Dampak transfer terhadap pertumbuhan ekonomi daerah
Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung sangat tergantung pada apakah transfer yang telah meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk membelanjakan anggaran,
dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif atau kompetitif, dan tergantung pada apakah alokasi tersebut bersifat efektif terhadap biaya atau
tidak. Jika transfer dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang
produktif,
kapasitas ekonomi nasional dan daerah akan meningkat. Sebagai hasilnya, dalam jangka panjang, pertumbuhan daerah akan terdukung. Bagaimanapun, jika transfer dialokasikan kepada kegiatan-kegiatan yang konsumtif, atau untuk mensubsidi kebutuhan konsumsi yang tidak penting, maka tidak mungkin transfer
dapat memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, alokasi transfer harus mencegah penurunan kreatifitas dan produktifitas sektor swasta
di daerah-daerah yang relevan. Alokasi
transfer
hendaknya tidak bersaing dengan investasi sektor swasta, melainkan melengkapinya. Alokasi bagi kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur dan pembangunan sosialekonomi sangatlah disarankan. Stabilitas ekonomi atau tingkat harga dapat dipengaruhi oleh keputusan transfer Pemerintah Daerah, khususnya bila transfer bersifat tanpa syarat dan diiringi dengan keinginan Pemerintah Daerah untuk membayar berbagai pengeluaran yang tetap besar. Selain ilu, untuk mendukung iklim usaha yang kondusif bagi investasi maka Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu hati-hati dalam membuat peraturan daerah. Berdasarkan penjabaran kondisi keuangan serta keb'ljakan'ketriiakan
yang mempengaruhi perekonomian daerah sebagaimana telah
diuraikan
sebelumnya, maka kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2007-2012 adalah sebagai berikut:
1.
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
v -12
RPIMD Provinsi Kepulauan Banqka Belitunq 2007-2012
Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) utamanya dalam
peningkatan pajak dan retribusi, seringkali menimbulkan permasalahan dengan masyarakat khususnya para pengusaha. Kebijakan ekstensifikasi pajak dan retribusi atau penetapan tarif yang terlalu tinggi dapat menghambat
sektor riil sehingga dapat pula menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu perlu dikembangkan terobosan baru agar dapat meningkatkan PAD, sepertidengan:
a.
Perbaikan manajemen Dengan perbaikan manajemen diharapkan mampu merealisasikan setiap potensi menjadi pendapatan daerah. Manajemen yang profesional dapat
dicapai dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia
dan
perbaikan serta penyederhanaan sistem dan prosedur.
b.
Peningkatan investasi
Peningkatan investasi dapat didorong dengan membangun iklim usaha yang kondusif. Hal ini dapat dicapai dengan menjaga stabilita,s ekonomi daerah, menyederhanakan prosedur perijinan, mempertegas peraturankebijakan agar tidak tumpang tindih baik antara pemerintah pusat dan provinsi maupun antar sektor, meningkatkan kepastian hukum terhadap
usaha, menyehatkan iklim ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja, meningkatkan keamanan dan ketertiban, meniadakan tumpang tindih pemungutan dan penyederhanaan prosedur.
c. OptimalisasiAsetDaerah Peningkatan PAD juga dapat dilakukan dengan mengoptimalisasikan penggunaan aset daerah. Optimalisasi aset dapat ditempuh melafui perbaikan administrasi aset peningkatan turnover. Optimalisasi aset dapat
juga dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak swasta.
2.
Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil Dana yang berasaldari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun
relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena
sangat
tergantung pada pemerintah pusat. Sumber dana DAK dapat diupayakan melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan DAK. Bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melatui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait
dengan aktifitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya
v-13
RPIMD Provinsi Kepulauan Banqka Eelitung 2007'2012
aktifitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal
dari bagi hasil. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mendorong meningkatnya aktifitas perekonomian.
5.3
ARAH PENGELOLAAN BELANJA DAERAH
Dari sisi pembelanjaan atau pengeluaran, pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus mengadopsi paradigma baru mengenai penyusunan anggaran yang disebut pertormance budgefing, menggantikan /ineitem budgefing. Dalam rangka untuk menerapkannya, pemerintah daerah harus
terlebih dulu melakukan kajian pengeluaran standar untuk menjustifikasi semua pengeluaran yang diajukan yang ditujukan untuk melakukan pelayanan publik. Jumtah yang diajukan untuk setiap budget item harus dijustifikasi berdasarkan standard performance yang disyaratkan dan tidak hanya berdasarkan pada peningkatan dari angka-angka tahun sebelumnya.
Sehubungan dengan penerapan pefformance budgeting, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus segera mengumpulkan indikator-
indikator untuk mencerminkan keberhasilan penerapan anggaran dan menyediakan standard spending assessmenf (SSA). Permasalahan utama yang harus segera diatasi adalah adalah bagaimana cara mengukur indikator untuk provinsi ini yang merupakan kepulauan dengan tingkat keragaman ekonomi antar daerah sangat tinggi. Satu hal lain yang harus diupayakan adalah peran
koordinasi provinsi diantara pemerintah daerah dalam menjalankan layanan umum, sehingga pembangunan fasilitas publik dapat dibiayai secara bersama dengan biaya yang akan lebih murah. Dengan diturunkannya sebagian besar wewenang pemerintah pusat ke daerah peran dari pemerintah provinsi kini adalah wakil pemerintah pusat dalam penyediaan layanan publik dasar yang tidak dapat disediakan oleh pemerintah
daerah, atau karena memiliki dimensi antar-kabupaten/kota. Selain
itu,
Pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga bertanggung iawab dalam menjamin koordinasi antara kota atau kabupaten. Karena peran tersebut, maka kapasitas administratif dan fiskal pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus memadai untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut.
Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi misi pembangunan 5 tahun ke depan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi
v-14
RPJMD Provinsi Kepulauan Eangka Belitung 2007-20r 2
tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga
pertanggungjawaban
harus memperhatikan aspek efektifitas,
efisiensi,
transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan
keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat
dinikmati oleh masyarakat. Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan
secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundangundangan yang berlaku.
Arah pengelolaan Belanja daerah tahun 2A07-2012 adalah sebagai berikut:
1.
Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat
meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan peningkatan kompetensi sumber daya
manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2.
Prioritas
Belanja seharusnya didasarkan pada urutan skala prioritas, yaitu pada bidang-bidang yang mampu mendorong pertumbuhan wilayah yang lebih cepat. 3.
Tolak Ukur dan Target Kinerja
Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 4.
Optimalisasi Belanja Langsung
Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai dengan strategi pembangunan untuk meningkatkan petayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
5.
Transparan dan Akuntabel
Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula v-15
RPIMD Provinsi Kepulauan Banqka Belituns 2007-2012
masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses
informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.
5.4
ARAH PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH Prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan
antara pendapatan dan belanja, sehingga defisit anggaran diupayakan untuk diminimalkan. Jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiscal daerah. Sumber-sumber pembiayaan defisit anggaran
bisa digali dari pinjaman daerah namun jumlah defisit tidak melebihi 3% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selain itu, pinjaman daerah tidak
melebihi dari kemampuan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang tercermin dari besaran Rasio Kemampuan Membayar atau Debfs Servrces Coverage Ratio (DSCR) minimal sebesar 2,5. Sehubungan dengan diberikannya
kesempatan pada daerah untuk menerbitkan obligasi daerah, maka perlu dipelajari dan disiapkan baik perangkat keras maupun lunaknya sebagai salah satu alternatif mendapatkan pembiayaan daerah.
5.5
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
1. Masalah transparansi anggaran dan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan anggaran harus dapat diwujudkan agar masyarakat mudah dan
dapat mengumpulkan informasi mengenai anggaran pemerintah
daerah,
sehingga proses partisipasi masyarakat tidak lagi dianggap sebagai prosedur
formalitas dan tidak efektif. Perencanaan anggaran daerah menunjukkan indikasi bahwa keterlibatan masyarakat daerah dalam proses pembuatan anggaran telah ada. Untuk itu dalam perencanaan APBD Kepulauan Bangka Belitung diupayakan banyak masyarakat daerah yang ikut terlibat di dalam proses pembuatan anggaran daerah ini.
2.
Secara umum, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyadari besarnya peranan transfer pemerintah pusat, dalam bentuk dana bantuan
atau bagi hasil. Namun, masalah yang terjadi dengan transfer ini adalah sering tertundanya distribusi transfer khususnya mengenai bagi hasil SDA
dan ini
merupakan masalah serius karena dapat menyebabkan
v-
16
RPIMD Provinsi Kepulauan Banqka Belitunq 2007-2012
ketidakpastian perencanaan APBD. Untuk itu perlu diupayakan ke pemerintah pusat mengenai mekanisme penerimaan yang tepat waktu 3.
Untuk meningkatkan perencanaan keuangan yang lebih baik
di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung ini, harus ada beberapa tindakan perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ada tiga hal yang sebaiknya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam perencanaan keuangan daerah;
i. menghitung target pendapatan yang lebih realitis, ii. membuat sistem perencanaan keuangan dengan melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah yang lain,
iii.
meningkatkan informasi keuangan dan pelatihan bagi perencanaan keuangan pemerintah daerah.
4.
Untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan
daerah,
pengembangan staf pemerintah daerah dalam bidang keuangan daerah juga
diperlukan. Salah satu yang dapat menjadi penghambat bagi pemerintah
daerah untuk meningkatkan PAD-nya adalah karena relatif rendahnya kemampuan dan kreatifitas staf pemerintah daerah. Dari sisi administrasi keuangan daerah, upaya perbaikan kinerja penerimaan pemerintah daerah
tergantung kepada kemampuan pemerintah daerah untuk meminimalisasi
biaya pemungutan, melakukan estimasi terhadap penerimaan-penerimaan yang potensi dan penentuan target, mengurangi pengampunan pajak dan perbaikan administrasi pajak.
Peningkatan dalam kinerja administrasi pendapatan juga sangat krusial dan sangat tergantung dari kemampuan aparat pemerintah daerah. Hal ini penting
untuk memperkecil biaya dalam pemungutan. Ada empat kemungkinan tindakan yang harus dilakukan bagi pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk meningkatkan efisiensi administratifnya:
i.
Meningkatkan prosedur pajak administrasi yang sudah ada melalui penyederhanaan administratif
ii. Berusaha untuk memperhitungkan tingkat efisiensi dari tiap jenis penerimana.
iii.
Berusaha untuk mengurangi biaya pemungutan terutama pajak
iv. Berusaha untuk
menghilangkan faktor-faktor yang dianggap tidak
optimal dalam menyumbangkan pendapatan 6. Meningkatkan
pemahaman aparat pemda tentang sistem anggaran dan
sistem informasi: Pada saat ini, sistem akuntansi untuk pemerintah daerah v -'t7
2007-20n telah mengalami perubahan. Diharapkan sistem akuntansi yang sedang RPIMD Provinsi Kepulauan Eangka Belitung
dalam proses pembangunan dan dapat diterapkan dalam kinerja anggaran seperti yang tertera dalam UU No. 2511999 dan UU No. 33/2004. Sistem
akuntasi ini membutuhkan sistem informasi manajemen yang baik dan canggih pada tingkat daerah. Di samping itu, Sistem informasi keuangan daerah adalah jalan utama dari pemerintah daerah untuk mengawasi kualitas dari proses perencanaan keuangan didaerah. Karena itu Bappeda, Dispenda
dan BPS harus bekerja sama untuk membangun sistem informasi keuangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Upaya tersebut harus diiringi dengan pendanaan untuk membuat sistem informasi serta dimiliknya sumber daya manusia yang menguasai Sistem Informasi Manajemen di daerah. 7. Menghindari pembuatan peraturan daerah, khususnya yang terkait dengan
pajak daerah dan retribusi, yang dapat menciptakan beban kepada masyarakat dan atau pengusaha lokal.
L Efisien dan efektif dalam pembuatan Peraturan daerah yang terkait dengan struktur organisasi terutama yang dapat menciptakan posisi dan jabatan yang kurang bermanfaat karena akan berimplikasi bagi kebutuhan belanja daerah. 9.
Pembangunan
di bidang infrastruktur fisik perlu diupayakan se-efisien
mungkin untuk sarana dan prasarana yang sangat mendesak dan diupayakan melibatkan pihak swasta sehingga dapat meringankan beban anggaran
v-18
RP
7-20t 2
Provinsi
BAB VI KEBIJAKAN UMUM DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
6.1
MEMBANGUN KOMITMEN BERSAMA PEMERINTAH, MAS
didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegarp. Ruang gerak bagi kehidupan yang lebih baik tersebut akan semakif terbuka apabila ekonomi stabil, mandiri, dan tumbuh dengan cepat; adp jaminan
dan kepastian hukum serta aturan-aturan yang jelas dan te$as; serta kapasitas diridan kualitas kehidupan warga negara yang menin$kat. Penciptaan iklim kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, Serbangsa
dan bernegara berdasarkan pancasila dan UUD 45
tersebut,
dilaksanakan dengan kebijakan-kebiiakan seperti tersebut dibau'lah ini:
6.1.1 Kebijakan pembinaan dan pemeliharaan keamanan, ketenter{man ketertiban dalam masyarakat, diprioritaskan pada
upaya:
I
1.
Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
2. 3.
Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal; Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan
dan
I
keamanan;
4. 6.1.2
Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat).
Kebijakan meningkatkan kualilas Pengamalan agama yang budaya dan masyarakat, diprioritaskan pada upaya:
1. 2. 3. 4.
Pemberian bantuan kepada tempat ibadah; Pembinaan kerukunan antar umat beragama; Peningkatan kemamsran tokoh agama dan tokoh pembinaan tefiadap
brn@a
keagarnaan.
vt-1
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2007-2012
6.1.3. Kebijakan penataan data kependudukan yang cepat, akurat dan dapat d
iperta ngg ungjawabkan, diprioritaskan pada upaya: Penataan administrasi
kependudukan.
6.1.4. Kebijakan penciptaan iklim kondusif dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan melibatkan semua komponen masyarakat melalui kegiatan keagamaan, seni budaya, olah
raga dan kegiatan silaturahhim lainnya, dalam rangka ikut menjaga stabilitas nasional, diprioritaskan pada
:
1. Pengembangan wawasan kebangsaan, 2. Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan; 3. Pendidikan politik masyarakat;
4.
Pencegahan dinidan penanggulangan korban bencana alam.
6.1.5. Kebijakan peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan (gendeQ
di
bidang ekonomi, politik dan sosial lainnya diprioritaskan pada:
1. Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan; 2. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak; 3. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
4.
Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
6.1.5. Kebijakan penekanan angka penyandang masalah sosial di masyarakat,
.
diprioritaskan pada upaya:
1.
Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya;
2. 3. 4. 5. 6.
Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
Pembinaan anak terlantar; Pembinaan para penyandang cacat dan trauma; Pembinaan panti asuhan / pantijompo; Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit Sosial lainnya;
7. 6.2
Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.
MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA INSANI MASYARAKAT
MELALUI PENGUATAN SEKTOR PENDIDIKAN, KESEHATAN, OLAHRAGA, SENI DAN BUDAYA DAERAH'NASIONAL SERTA PEMBINAAN GENERASI MUDA.
vt -2
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2007-2012
PENDIDIKAN
Perkembangan peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami keterlambatan pencapaian perluasan akses
dan pemerataan pendidikan khususnya penuntasan Wajib
Belajar
Sembilan Tahun yang telah ditargetkan oleh Pemerintah Pusat pada
tahun 2003. Keterlambatan penyelesaian Wajib Belajar WAJAR) Sembilan Tahun ini tidak hanya dialami oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetapi juga dialami oleh Pemerintah Provinsi
di seluruh Indonesia. Keterlambatan penyelesaian tersebut
disebabkan
oleh krisis multidimensi pada tahun 1998 dan belum jelasnya pembagian
urusan penyelenggaraan pendidikan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Perluasan akses dan pemerataan pendidikan di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung disebabkan oleh ketimpangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan antara daerah dan antar sosial ekonomi
yang disebabkan oleh kondisi geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai provinsi kepulauan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kebijakan-kebijakan dalam bidang pendidikan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut
6.2.1 Kebijakan percepatan
:
penyelesaian pendidikan wajib belajar sembilan
tahun dan pengembangan pendidikan wajib belajar dua belas tahun, diprioritaskan pada upaya:
1. Pembangunan pendidikan; 2. Pembangunan sumber daya insani; 3. Pendidikan anak usia dini; 4. Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun; 5. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan; 6. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan; 7. Manajemen pelayanan pendidikan; 8. Pendidikanmenengah; 9. Pendidikan luar biasa. 6.2.2. Kebijakan pembangunan dan pengembangan pendidikan nonformal atau luar sekolah, @Tiffitaskan pada upaya: Pendid ikan nonform al
vr-3
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Eelitung 2007-2012
6.2.3. Kebijakan Pembangunan
dan
Pengembangan Pendidikan Tinggi,
diprioritaskan pada upaya:
1.
Perbaikan kualitas dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi
2.
Perbaikan Kualitas dan meningkatkan kuantitas Pendidikan Tinggi.
KESEHATAN
Sementara itu, perkembangan peningkatan kualitas derajad kesehatan masyarakat
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mengalami
kemajuan yang cukup berpengaruh secara signifikan peningkatan derajad
kesehatan masyarakat yang ditunjukkan dengan makin menurunnya angka kematian bayidan kematian ibu melahirkan, menurunnya frekuensi
gizi pada balita serta meningkatnya umur harapan hidup. Pencapaian target pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimaf
(SPM) pelayanan kesehatan yang telah ditargetkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2012 belum secara optimal dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Belum optimalnya
perluasan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan
di
Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung disebabkan oleh ketimpangan kesempatan
untuk memperoleh pelayanan kesehatan khususnya pada masyarakat miskin, rentan dan beresiko tinggi yang disebabkan karena jumlah, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan yang belum memadai antara
daerah yang geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki banyak pulau yang tersebar.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghadapi beban
ganda dalam pembangunan kesehatan. Dewasa ini masih dihadapi meningkatnya beberapa penyakit menular (re-emerging drsease), sementara penyakit tidak menular atau degeneratif mulai meningkat, disamping itu telah timbul pula berbagai penyakit baru (new-emerging dr'sease). Kemudian diikuti juga oleh kondisi internal perilaku pelaksana
pelayanan kesehatan dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan masih menempatkan masyarakat sebagai obyek bukan sebagai subyek pembangunan kesehatan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
vl-4
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2007-2012
Berdasarkan uraian tersebut diatas, kebijakan-kebijakan dalam bidang kesehatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut
:
6.2.4. Kebijakan percepatan peningkatan derajad kesehatan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diprioritaskan pada upaya:
1. 2. 3.
Pembangunan kesehatan; Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan; Usaha kesehatan masyarakat;
4. Pengawasan obat dan makanan, 5, Pengembangan obat asli Indonesia; 6. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; 7. Perbaikan gizi masyarakat; 8. Pengembangan lingkungan sehat; 9. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, 1
0. Standarisasi pelayanan kesehatan;
11. Pelayanan kesehatan penduduk miskin; 12. Peningkatan pelayanan kesehatan anak Balita; 13. Peningkatan pelayanan kesehatan Balita; 14. Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan; 15. Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.
6.2.5. Kebijakan pengembangan pelayanan rumah sakit yang prima, terjangkau dan merata sesuaistandar, diprioritaskan pada upaya: 1. Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/m alaria centre;
2.
Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakiVrumah sakit jiwa/malaria centre;
3.
Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan.
PEMUDA DAN OI.AHRAGA
Selanjutnya perkembangan peran serta pemuda belum se€ra optimal berperan aktif dalam proses pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kelembagaan kepemudaan seperti Pramuka, Remaja Masjid, PMR dan Pecinta Alam masih sangat relatif jarang dalam keikutsertaan dalam pelaksanaan prestasi kepemudaan baik di tingkat lokal dan nasional. Dari kondisi isu strategis mengenai peran serta
vr-5
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2007-20r2
di atas apabila dibiarkan terus menerus akan mengarah kepada perilaku negatif yang mengindikasikan pada peningkatan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda, maka menurunnya produktivitas dan prestasi pemuda, sehingga akan meningkatkan kriminalitas dan mengancam kehidupan lingkungan masyarakat.
kepemudaan
lemahnya kelembagaan keolahragaan dan prestasi olahraga serta minimnya sarana dan prasarana olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka akan memunculkan minimnya Disamping
itu
persaingan dalam meraih prestasi olahraga, sehingga prestasi olahraga
di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung belum dapat berperan besar
dalam skala regionaldan nasional.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, kebijakan-kebijakan dalam bidang pemuda, olahraga, seni dan budaya yang dilaksanakan adalah sebagai berikut
:
6.2.6. Kebijakan peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan
daerah,
diprioritaskan pada upaya:
1. 2. 3.
PemberdaYaan generasi muda;
4.
Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan
Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda: Peningkatan peran serta kepemudaan;
hidup pemuda;
5.
Upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba.
6.2.7. Kebijakan peningkatan prestasi olah raga dan pemasyarakatan olahraga, diprioritaskan pada upaya:
1.
Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga;
2. 3.
Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga; Peningkatan sarana dan prasarana olahraga.
6.2.7. Kebijakan peningkatan pemasyarakatan seni dan budaya yarg mengakar di masyarakat, diprioritaskan pada upaya:
1. 2. 3.
Pengembangan nilai budaya;
4.
Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya-
Pengelolaan kekaYaan budaYa;
Pengeloaan keragaman budaya;
vt -6
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6.3.
2Q0!-291?
MENINGKATKAN KAPASITAS PENGAYOMAN DAN PELAYANAN PUBLIK BAIK KEPADA MASYARAKAT PADA UMUMNYA MAUPUN
PELAYANAN INVESTASI DALAM SEGALA SEKTOR DENGAN MENERAPKAN SEKURANG.KURANGNYA STANDARD PELAYANAN
MINIMUM (SPM} DAN SECARA BERTAHAP MENGUPAYAKAN PENGUATAN KAPASITAS MELALUI PENGAPLIKASIAN EGOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TERMASUK KABUPATEN/KOTA Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan semakin baik kualitasnya, hanya akan
dapat diwujudkan jika pemerintah daerah memiliki kemauan
dan
kemampuan untuk mereformasi dirinya menuju pemerintahan yang efektif, efisien, responsif dan bertanggungjawab. Lebih dari itu, penyelenggaraan
tata pemerintahan daerah yang baik (good local govemance)
dan
pemerintah yang bersih (clean govemmenf) merupakan sesuatu keharusan
untuk mampu memanfaatkan berbagai peluang dan
sekaligus
mengantisipasi berbagai tantangan dalam memenangkan persaingan di era global.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut dibawah ini
:
6.3.1. Kebijakan penerapan Standar Pelayanan Minimal pada masyarakat dengan memberikan kemudahan akses pada masyarakat dalam penyelengg ataan pemerintahan, diprioritaskan pada upaya:
1.
Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi,
2. Pengembangan komunikasi, informasidan media masa; 3. Pengkajian dan penelitian bidang informasidan komunikasi, 4. Fasilitas peningkatan SDM bidang komunikasidan informasi; 5. Kerjasama informasidengan media massa; 6. Pengembangan data/informasi/statistik daerah; 7. Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan; 8. Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, 9. Pemeliharaan rutin /berkala sarana dan prasarana kearsipan; 10. Peningkatan kualitas pelayanan informasi.
vl- 7
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6.3.2. Fasilitasi kebijakan peningkatan kinerja Pemerintah Desa,
2007'2012
diprioritaskan
pada upaya:
1. 2. 3.
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan; Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
4. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa; 5. Peningkatan peran perempuan di pedesaan. 6.3.3. Kebijakan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan
daerah,
diprioritaskan pada upaya.
1.
Pengembangan data/informasi;
2. Kerjasama pembagunan; 3. Pengembangan wilayah perbatasan; 4. Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; 5. Perencanaan pengembangan kota-kota menegah dan besar; 6. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah;
7. 8. 9.
Perencanaan pembangunan daerah; Perencanaan pembagunan ekonomi; Perencanaan sosial dan budaYa;
10. Perencanaan wilayah dan sumber daya alam; 1
1. Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana;
12. Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah; 13. Penataan daerah otonomi baru;
6.4
MENINGKATKAN KAPABILITAS INFRASTRUKTUR DALAM RANGKA
MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT DAN PENGUATAN KAPASITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKAITAN
DENGAN INVESTASI SEPERTI BANDARA, PELABUHAN LAUT,
KAWASAN INDUSTRI, PEMBANGKIT TENAGA
LISTRIK'
TELEKOMUNIKASI, INSTALASI AIR BERSIH, RUMAH SAKIT' DAN PERBANKAN
Peningkatan kapasitas dan kapabilitas infrastruktur yang mendukung pembangunan ekonomi masyarakat dan peningkatan investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui penguatan-penguatan infrastruktur seperti bandara, pelabuhan laut dan kawasan industri serta perbankan.
vt-8
RPJMD Provinsi Kepulauan Eangka Belitung
2007-2012
Dengan uraian tersebut diatas, kebijkan-kebijakan yang dilaksanakan dalam meningkatkan kapabilitas dan penguatan kapasitas infrastruktur
dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan investasi di masyarakat, adalah sebagai berikut:
6.4.1. Kebijakan peningkatan kapabilitas infrastruktur dalam rangka mendukung pembangunan ekonomidan investasi di masyarakat, diprioritaskan pada
1. 2. 3.
:
Pembangunan kapabilitas infrastruktur; Pengendalian banjir; Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
4. Pembangunan infrastruktur perdesaan; 5. Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial; 6. Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran. 6.4.2. Kebijakan peningkatan lingkungan perumahan yang sehat dan produktif, diprioritaskan pada
1. 2. 3.
:
Pengembangan perumahan; Promosi lingkungan perumahan sehat; Pemberdayaan komunitas perumahan.
6.4.3. Kebijakan penguatan kapasitas infrastruktur dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan investasi di masyarakat, diprioritaskan pada:
1. 2.
Rehabilitas dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ; Pengendalian dan pengamanan lalu lintas;
3. Peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor; 4. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong; 5. Pembangunan turap/talud/bronjong; 6. Rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan; 7. Rehabilitasi /pemeliharaan talud /bronjong; 8. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
9.
Penyediaan dan pengelolaan air baku;
10. Pengembangan, pengelolaan,
dan konservasi sungai, danau
dan
sumber daya air lainnYa; 11. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah; 12. Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan.
vt-9
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2007-2012
MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA DAN LAPANGAN BERUSAHA,
DALAM RANGKA MENINGKATKAN INCOME PER KAPITA DAN DAYA BELI MASYARAKAT MELALUI PENGUATAN TERHADAP 6
SEKTOR UNGGULAN DAERAH (YAITU: KELAUTAN DAN PERIKANAN, PARIWISATA, PERTANIAN, PERTAMBANGAN, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
DAN JASA),
SERTA
MENCIPTAKAN TENAGA KERJA SIAP PAKAI DAN BERDAYA SAING
SEBAGAI SALAH SATU KOMODITAS DAERAH YANG SIAP DIPASARKAN KE LINGKUP DOMESTIK, REGIONAL DAN GLOBAL Perkembangan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tak terlepas
dari
perkembangan ekonomi nasional. Pembangunan
di
Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Pembangunan Nasional. Oleh karena itu Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus mengacu kepada ketentuanketentuan, arah, dan kebijaksanaan Pemerintah Pusat.
Pencapaian misi mewujudkan Peningkatan pendapatan
per kapita,
peningkatan daya beli, dan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan
potensi ekonomi lokal, dan pengembangan prinsipprinsip demokrasi ekonomi untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat ini dapat ditempuh melalui.
6.5.1. Kebijakan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran, diprioritaskan pada upaya
1. 2. 3.
:
Pengurangan Pengangguran; Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja; Peningkatan kesempatan kerja;
4. Perlindungan dan pengembangan 5. Merevitalisasi BLK.
lembaga ketenagakerjaan;
6.5.2. Kebijakan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB) dan pendapatan perkapita serta pemerataan pendapatan; Pelaksanaan kebijakan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB) dan
vt-
10
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
pendapatan perkapita serta pemerataan pendapatan
2007'2012 masyarakat,
diprioritaskan pada:
1. Pembangunan komoditas unggulan daerah; 2. Pemanfaatan potensi sumber daya hutan; 3. Rehabilitasi hutan dan lahan;
4. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan; 5. Pemanfaatan kawasan hutan industri; 6. Pembinaan dan penertiban industrihasil hutan; 7. Perencanaan dan pengembangan hutan, 8. Pengembangan pemasaran pariwisata, 9. Pengembangan destinasi pariwisata; 1
0. Pengembangan kemitraan;
1
1. Pemberdayaaan ekonomi masyarakat pesisir;
12. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian
sumberdaya kelautan; 13.
Peningkatan kesadaran
dan
penegakan hukum
dalam
pendayagunaan sumberdaYa laut; 14. Peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut; 15. Peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat; 16. Pegembangan budidaYa tangkaP; 1
7. Pengembangan perikanan tangkap;
18. Pengembangan sistem penyuluhan perikanan, 19. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan;
20. Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar.
6.5.3. Kebijakan pemantapan ketahanan pangan, diprioritaskan pada :
1.
Peningkatan kesejahteraan petani;
2. Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan); 3. Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan; 4. Peningkatan penerapan teknologi pertanianlperkebunan; 5. Peningkatan produkasi pertanian/perkebunan; 6. Pemberdayaan penyuluh pertanain/perkebunan lapangan; 7. Pencegahan dan penaggulangan penyakit ternak; 8. Peningkatan produksi hasil peternakan; vt-11
RPIMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2007-2012
9.
Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan;
10. Peningkatan penerapan teknologi peternakan;
6.6
MEMPERHATIKAN MASALAH LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI SALAH SATU AZAS DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN PUBLIK PADA SEMUA SEKTOR PEMBANGUNAN SEKALIGUS MELAKUKAN UPAYA REHABILITASI, REKLAMASI DAN REFUNGSIONALISASI TERHADAP LAHAN-LAHAN KRITIS MENJADI LAHAN PRODUKTIF
DENGAN MELIBATKAN PEMERINTAH, SWASTA
DAN
MASYARAKAT SECARA TERPADU DAN BERSINERGI.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki topografi/daratan yang relatif datar. Kondisi ini didukung dengan beragamnya jenis Sumber Daya Alam (frma h, pasir kwarsa, kaolin) yang dimiliki. Selain memiliki potensi
SDA
di daratan,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga memiliki
potensi laut dengan kedalaman laut kurang dari 200 m (transgresr).
Eksploitasi kekayaan alam yang dilakukan tanpa perencanaan yang bijaksana hanya akan mewariskan bencana dan kesengsaraan bagi
generasi mendatang. Atas dasar pertimbangan tersebut,
maka
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu direncanakan dan dikelola secara bijaksana. Potensi sumber daya alam yang
melimpah, hendaknya tidak semata-mata untuk mengejar kepentingan ekonomi jangka pendek saja, namun juga perlu mempertimbangkan kelestarian dan keberlanjutan di masa depan.
Pelaksanaan misi mengenai lingkungan hidup ini dilaksanakan dengan kebijakan-kebijakan seperti tersebut dibawah ini:
6.6.1
Kebijakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah sesuaidengan daya dukung lahan, diprioritaskan pada:
1. Perencanaan tata ruang; 2. Pemanfaatan ruang; 3. Pembangunan sistem pendaftaran
4.
tanah;
Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
vt-
12
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5. 6.
2007'2012
Penyelesaian konflik-konflik pertanahan; Pengembangan sistem informasi pertanahan;
6.6.2. Kebijakan peningkatan dan pelestarian SDA dan lingkungan hidup dalam mendukung kualitas kehidupan sosial, budaya dan ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari, diprioritaskan pada:
1. 2. 3.
Pelestarian lingkungan hidup; Perlindungan dan konservasi sumber daya alam; Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan.
6.6.3. Kebijakan pengelolaan lahan berorientasi pada pembangunan yang berkela
nj
uta n ( susfa
i n a b il
ity
D ev el op m
ent),
d
i
pri oritaska
n pad a.
1. Rehabilitas dan pemulihan cadangan sumber daya alam 2. Pengendalian kebakaran hutan 6.6.4. Kebijakan pengendalian laju kerusakan sumber daya alam
dan
lingkungan baik di daratan yang melingkupi (hutan dan lahan) maupun wililayah perairan yang meliputi (air, pesisir dan laut) , diprioritaskan pada:
1.
Pengawasan
dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi
merusak lingkungan;
2.
Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut. 6.6.S. Kebijakan peningkatan kinerja institusi pemerintah dan masyarakat, yang
mengerti dan paham tentang lingkungan hidup)
, diprioritaskan pada:
Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.
6.6.6. Kebijakan pengendalian laju pembangunan perkotaan dan
lebih
memprioritaskan pada pembangunan yang bersih (Clean & Environment
Developmenf), diprioritaskan pada:
1. Pengendalian pencemaran dan perusakan 2. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
lingkungan hidup;
6.6.7. Kebijakan audit lingkungan yang intensif dan rutin disertai kajian-kajian yang mendalam dengan kepentingan pembangunan lainnya) , diprioritaskan Pada:
1.
Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
2.
Promosi lingkungan hiduP.
vr-
13
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2007-2012
6.6.8. Kebijakan peningkatan kapasitas dari partisipasi masyarakat dan kapasitas aparat pemerintah dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara terpadu dan lestari, diprioritaskan pada: Peningkatan pengendalian polusi
6.7.
MENERUSKAN PENYUSUNAN PERATURAN-PERATURAN DAERAH
(PERDA) SEBAGAI PENJABARAN DARI ATURAN PERUNDANG. UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI SEBAGAI DASAR PENETAPAN
KEBIJAKAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH YANG LEGITIMATE SERTA MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM SECARA KONSISTEN DAN KONSEKUEN BAIK DI LINGKUP INTERNAL PEMERINTAHAN MAUPUN MASYARAKAT
Reformasi birokrasi harus didasari atas kesadaran bahwa pemerintah
daerah dibentuk untuk melayani masyarakat, dan bukan sebaliknya. Berbagai permasalahan dan kelemahan yang ada dalam badan birokrasi selama ini perlu dilakukan penataan, baik dari sisi kelembagaan (produk
hukum daerah, sistem dan prosedur), struktur organisasi
(termasuk
manajemen) maupun pengembangan kapasitas SDM.
Pelaksanaan misi ini dilaksanakan dengan kebijakan seperti tersebut dibawah ini:
6.7.1. Kebijakan peningkatan kinerja lembaga legislatif, diprioritaskan pada
upaya:
Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
6.7.2. Kebijakan Memperkuat akuntabilitas dan audit kinerja pemerintah daerah guna terselenggaranya sistem reward dan punishment yang mendorong akselerasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, diprioritaskan pada upaya
1. 2. 3. 4.
:
Pendidikankedinasan; Peningkatankapasitassumberdayaaparatur; Pembinaan dan pengembangan aparatur;
Peningkatan pendidikan
dan pelatihan (diklat), baik
diklat
penjenjangan maupun teknis fungsional.
vl-14
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6.8.
2007-2012
MELAKSANAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PENGUATAN KAPASITAS LEMBAGA EKONOMI RAKYAT SEPERTI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM} DAN KOPERASI UNTUK MENCIPTAKAN SENTRA.SENTRA PEMBANGUNAN
PRODUK
UNGGULAN
WILAYAH
PEDESAAN/KECAMATAN/KABUPATEN /KOTA SESUAI DENGAN KULTUR DAN POTENSI WILAYAH Kondisi perekonomian di daerah dan nasional harus diakui belum kembali
pulih sebagaimana yang diharapkan. Akibat dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia, juga telah berdampak di tingkat daerah. Tingginya angka kemiskinan, tingkat pengangguran, dan rendahnya pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi riil yang dihadapi kebanyakan daerah di lndonesia. Upaya untuk bangkit dari krisis yang telah dilakukan selama ini masih belum mampu mengangkat Indonesia ke kondisi yang diharapkan.
Dalam situasi yang demikian, dengan otonomi daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah harusnya mampu menata perekonomian di daerahnya sesuai dengan kondisi, potensi, dan permasalahannya masing-masing-
Pengalaman pembangunan pada periode sebelumnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan rencana pembangunan lima tahun mendatang. Penguatan fondasi ekonomi yang berbasis pada ekonomi kerakyatan harus menjadi
pilihan utama. Hal ini tidak berarti kita mengabaikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun yang lebih penting dari itu adalah bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut harus mampu menciptakan
pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat dan wilayah di Provinsi Kep. Bangka Belitung. Pertumbuhan ekonomi yang dijadikan sasaran tidak justru memunculkan jurang disparitas pendapatan yang
semakin lebar. Sebaliknya harus diupayakan bagaimana memacu pertumbuhan ekonomi yang mampu dinikmati oleh masyarakat Provinsi
Kep. Bangka Belitung secara keseluruhan, terutama
kelompok
masyarakat miskin dan rentan, serta kelompok masyarakat yang selama
ini
terpinggirkan
dari
pembangunan dengan
tetap memperhatikan
kelestarian lingkungan hidup.
vt-15
2007-2012 Berdasarkan uraian tersebut diatas kebijakan-keb'rjakan yang diambil adalah sebagai berikut dibawah ini
:
6.8.1. Kebijakan peningkatan arus investasi masuk (inflow invesmentl ke Provinsi Kep. Bangka Belitung, diprioritaskan pada upaya:
1. 2. 3.
Peningkatan promosi dan kerjasama investasi; Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi; Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah;
4. Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan; 5. Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan; 6. Peningkatan dan kerjasama perdagangan internasional; 7. Peningkatan dan pengembangan ekspor; 8. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri; 9. Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan; 10. Peningkatan kapasitas iptek sistem produksi; 11. Pengembangan industri kecil dan menengah; 12. Peningkatan kemampuan teknologi industri; 13. Penataan struktur industri; 14. Pengembangan sentra-sentra industri potensial.
6.8.2. Kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Usaha
Mikro
Kecildan Menengah (UMKM) , diprioritaskan pada upaya:
1. 2. 3.
Pengentasan Kemiskinan; Pencipataan iklim usaha usaha kecil menengah yang konduksif; pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah;
4.
Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah;
5.
Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
6.8.3. Kebijakan Pemerataan penduduk di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diprioritaskan pada upaya:
1. Pengembangan wilayah transmigrasi; 2. Transmigrasi regional.
vt-16
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6.9.
2007'2012
MENINGKATAN KAPABILITAS APARATUR PEMERINTAH UNTUK MENCIPTAKAN GOOD GOVERNANCE DAN CTEAN GOVERNMENT SECARA TERSISTEM DAN MENYELURUH DENGAN MELAKUKAN GERAKAN BERSAMA DALAM PEMBERANTASAN KKN BERBASIS
KULTUR DAN AGAMA. MELAKUKAN PENERAPAN PRINSIP REWARD AND PUNISHMENT DALAM RANGKA MENINGKATKAN
RASA TANGGUNG JAWAB DAN
KEBANGGAAN
PROFESIONALISME DENGAN TIDAK MENGENYAMPINGKAN JIWA PENGABDIAN SEBAGAI "ABDI NEGARA'' DAN SEMANGAT
PATRIOTISME SEBAGAI BAGIAN
ANAK BANGSA
YANG
SENANTIASA BERUPAYA MELESTARIKAN SEMANGAT KEJUANGAN 17 AGUSTUS 1945. PENEGAKAN HUKUM ILAW ENFORCEMEND DILAKUKAN SECARA KONSISTEN DAN KONSEKUEN TANPA PANDANG BULU, MENYELURUH "TIDAK TEBANG PTLIH'' BERDASARKAN KEPADA PERATURAN DAN UNDANG.UNDANG YANG BERLAKU
BAIK
DI
LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN MAUPUN MASYARAKAT PADA UMUMNYA. Restrukturisasi & Revitalisasi Organisasi Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, maupun Kabupaten dan Kota adalah merupakan langkah awal yang benar dan tepat untuk memberdayakan Organisasi Pemerintah Daerah (Propinsi/Kabupaten/Kota) sesuai tugas pokok dan fungsinya. (Organisasi Pemerintah Daerah adalah "pengemudl' bukan ,,pendayunfi). Diharapkan bahwa penempatan pejabat pada organisasi Instansi Pemerintah Propinsi Bangka Belitung (termasuk Kabupaten/Kota) adalah benar-benar sesuai profesi yang didukung oleh kapasitas dan kapabifitas sebagai seorang pejabat (the right man on the right place).
Meningkatkan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan secara optimal,
effisien, effektif, transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas) melalui pemberdayaan dan partisipasi seluruh mitra/stakeholder dalam keseluruhan proses pelayanan pemerintahan
dan pembangunan. Pengembangan sektor ini diharapkan pula dapat menghindari praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
vt-17
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2007-2012
dilingkungan Pemerintah Propinsi Bangka Belitung (termasuk Kabupaten dan Kota).
6.9.1. Kebijakan Memperkuat pranata dan peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di daerah dalam penegakan hukum pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), diprioritaskan pada upaya
.
1. Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 2. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
6.9.2. Kebijakan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian aparatur pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, diprioritaskan pada
1. Peningkatan
:
profesionalisme tenaga pemeriksa
dan
aparatur
pengawasan;
2.
Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan;
3.
Pengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat.
6.9.3. Kebijakan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah,
diprioritaskan
pada:
1. 2.
Peningkatan dan pengembangan pengelolaan dan keuangan daerah; Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupatan/kota.
6.9.3. Kebijakan peningkatan pelayanan publik yang berazaskan good governance dan clean goverment, diprioritaskan pada:
1. 2.
Pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3.
6.10. MELAKUKAN UPAYA PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR
PADA
PROYEK.PROYEK STRATEGIS DALAM RANGKA MENINGKATKAN
DAYA SAING REGIONAL DAN GLOBAL MELALUI PENGUPAYAAN PEMBANGUNAN INTERNATIONAL ENTRY PORT (PELABUHAN SAMUDERA} DI BELITUNG YANG DILENGKAPT DENGAN KAWASAN
FREE TRADE ZONE ATAU SEKURANG.KURANGNYA BOUNDED
vt-
18
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2007'2012
ZONE SEKALIGUS MELAKUKAN PENGUATAN INFRASTRUKTUR DI TINGKAT REGIONAL ENTRY PORT (PELABUHAN NUSANTARAI DI
BANGKA DAN BELITUNG SERTA MENINGKATKAN
STATUS
BANDARA PANGKAL PINANG UNTUK DAPAT MENGAKOMODASI
JALUR PENERBANGAN INTERNASIONAL DENGAN
ROUTE
STNGAPURA-BANGKA-BALI (SIBABA) SEKALIGUS MEMPERKUAT
JALUR PENERBANGAN REGIONAL YANG MENGHUBUNGKAN SECARA RUTIN JAKARTA.BANGKA, JAKARTA-BELITUNG, JAKARTA.BANG KA.BELITUNG,
BATAM-BANG KA.BELITU NG.
PALEMBANG SERTA MENGUPAYAKAN PERCEPATAN REALISASI BELITUNG SEBAGAI ETALASE KELAUTAN DAN MERINTIS KONSEP PENGEMBANGAN ZONA KARIMATA (KARIMAT A GROWTH ZONF
Dengan memanfaatkan keunggulan geo-strategik, geo-ekonomik dan geo-politik Kepulauan Bangka Belitung sebagai posisi silang di kawasan Indonesia bagian barat dan kedekatannya dengan Alur Laut Kepulauan
Indonesia
(ALKI), maka segera perlu dibangun Konsep
Zona
Pertumbuhan "Karimata' yang memandang wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sekitarnya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa
dipisahkan antara satu dengan lainnya (integrated growth zone) dengan
titik berat pengembangannya ada di Pulau Belitung (Tanjung Batu) sebagai lntemationat Entry Port yang memiliki daya saing global, sedangkan pelabuhan-pelabuhan di sekitarnya sebagai local and regional entry porl yang mempunyai daya saing lokal dan regional serta sebagai pelabuhan penyangga. 6.10.1. Kebijakan pengembangan
diprioritaskan pada upaya
konsep Zona Pertumbuhan "Karimata',
:
1. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 2. Peningkatan pelayanan angkutan; 3. Pembangunan jalan dan jembatan;
4.
Perhubungan;
Inspeksi kondisijalan dan jembatan;
5. Tanggap darurat jalan dan jembatan; 6. Pembangunan sistem informasi /data base jalan dan jembatan; 7. Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan.
vt-
19
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitun
2007-2012
BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
7.1.
MEMBANGUN KOMITMEN BERSAMA PEMERINTAH, MASYARAKAT
DAN SWASTA UNTUK MENCIPTAKAN IKLIM KONDUSIF DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 45.
7.1.1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Rencana kerja dari program ini adalah
.
:
Penyiapan tenaga pengendali keamanan
dan
kenyamanan
lingkungan;
. .
Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan; Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat.
7.1.2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas
dan Pencegahan Tindak
Kriminal Rencana kerja dari program ini adalah
.
.
Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Pra!a;
.
Peningkatan kerjasama dengan aparat kemanan dalam teknik pencegahan kejahatan;
.
Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan;
.
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah.
7.1.3. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban Rencana kerja dari program ini adalah
. 7
:
Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat.
.1.4. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit ilasyarakat (Pekat) Rencana kerja dari program iniadalah
:
vfl-1
RPJMD Provinsi Kepulauan Eangka Belitung2007'201 2
.
Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan Narkoba;
. . . . . .
Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi; Penyuluhan pencegahan peredaran uang palsu; Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme; Penyuluhan pencegahan dan penertiban tindak penyeludupan; Penyuluhan pencegahan praktek perjudian; Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak bawah umur.
7.1.5. Program Bantuan Terhadap Tempat lbadah Rencana kerja dari program iniadalah
. .
:
Memberikan bantuan terhadap tempat ibadah; Melakukan survey dan pendataan terhadap tempat ibadah yang layak di beri bantuan.
7.1.6. Program Pembinaan Terhadap Lembaga Keagamaan Rencana kerja dari program ini adalah
' .
.
Memberikan bantuan terhadap lembaga keagamaan; Melakukan pembinaan terhadap lembaga keagamaan.
7.1.7. Program Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama Rencana kerja dari program ini adalah
. .
:
Menjalin kerjasama antar umat beragama Memperkuat kerukunan antar umat beragama
7.1.8. Program Peningkatan Kemampuan Tokoh Agama/masyarakat Rencana kerja dari program ini adalah
. .
:
Meningkatkan kemampuan Tokoh Agama dan Masyarakat
Menjalin kerjasama dengan tokoh agama dan masyarakat dengan Pemerintah Daerah.
.
Melakukan survey dan pendataan terhadap temapt ibadah yang layak di beri bantuan
vil-2
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung2007-201 2
7.1.9. Program Penataan Administrasi Kependudukan Rencana kerja dari program iniadalah
. . . ' . . . . . . . .
:
Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu Pelatihan tenaga pengelola SIAK
lmplementasi SistemAdministrasi Kependudukan Pembentukan dan penataan sistem koneksi NIK Koordinasi pelaksanaankebijakan kependudukan Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Pengembangan data base kependudukan Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil Sosialisasi kebijakan kepndudukan Peningkatankapasitaskelembagaankependudukan
7.1.10. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Rencana kerja dari program ini adalah
.
:
Peningkatan keimanan dan ketaqwaan bagi umat beragama dengan melibatkan semua komponen masyarakat terutama para tokoh agama dan lembaga-lembaga dakwah, Remaja Masjid, muslimat dan majelismajelis taklim bagi umat lslam, beserta para Pastur dan para Pendeta untuk agama non-lslam
. .
Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
7.1.11. Program Pendidikan Politik Masyarakat Rencana kerja dari program ini adalah
. e o .
:
Penyuluhan kepada masyarakat Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik
Koordinasiforum-forumdiskusi politik Penyusunan data base partai politik
7.1.12. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
vil-3
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung20OT-201 2
Rencana kerja dari program iniadalah
. .
:
Pemantauan dan penyebarluasan informasipotensi bencana alam Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
.
Pengadaan sarana
dan prasarana evakuasi penduduk
dari
ancaman/korban bencana alam
.
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk
di
tempat
penampungan sementara
7.1.13. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Rencana kerja dari program ini adalah
.
:
Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
.
Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik
.
Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesehatan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
7.1.14.Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Rencana kerja dari program ini adalah
. .
:
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender
.
Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
.
Kegitan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
.
Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan
7.1.15.Program Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Keseiahteraan Sosial (PMKS) Rencana kerja dari program ini adalah
:
vu -4
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung2007-201 2
.
Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, l(AT dan PMKS lainnya
. . .
Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
.
Pelatihan keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
7.1.16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Rencana kerja dari program iniadalah
.
:
Pengembangan kebijakan tentang askes sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia
.
Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
.
Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
.
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal
.
Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma center termasuk bagi korban bencana
' .
Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
.
Penyusunan kebijakan pelayanan
dan rehabilitasi sosial bagi
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
.
Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
.
Penanganan masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
7.1.17. Program Pembinaan Anak Terlantar Rencana kerja dari program ini adalah
:
vil-5
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung2007-201 2
.
Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar
. . . . 7
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar
.1.18. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Rencana kerja dari program ini adalah
. .
:
Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan
Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma
. ' .
Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik
7.1.19. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Rencana kerja dari program iniadalah
. . . . .
:
Pembangunan sarana dan prasarana pantiasuhan/jompo Rehabilitasi sedang/berat bangunan pani asuhan/jompo Operasi pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik
7.1.2}.Program Pembinaan
Eks Penyandang Penyakit Sosial
(Eks
Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial lainnya. Rencana kerja dari program ini adalah
.
Pendidikan
dan pelatihan
:
keterampilan berusaha
bagi
eks
penyandang penyakit sosial
.
Pembangunan pusat bimbingan/konseling bagi
eks penyandang
penyakit sosial
.
Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial
.
Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
vil-6
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung2007-201 2
7.1.21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Keseiahteraan Sosial Rencana kerja dari program ini adalah
. .
:
Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
. . 7.2.
Peningkatan kualitas SDM kesejahteran sosial masyarakat Pengembangan model kelambagaan perlindungan sosial
MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA INSANI MASYARAKAT
MELALUI PENGUATAN SEKTOR PENDIDIKAN, KESEHATAN, OLAHRAGA, SENI DAN BUDAYA DAERAH/NASIONAL SERTA PEMBINAAN GENERASI MUDA.
7.2.1. Program Pembangunan Pendidikan Rencana kerja dari program prioritas ini adalah
. . . . . . .
:
Menuntaskan wajib belajar sembilan tahun pendidikan dasar Meningkatkan kualitas dan standar pendidikan Membebaskan biaya pendidikan tingkat dasar Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi sampai perguruan tinggi Meningkatkan kesejahteraan, kualitas dan tingkat pendidikan guru Pembangunan sekolah yang bertaraf nasional
Membangun sarana/prasarana pendidikan dasar tingkat menengah secara merata dan layak
.
Meningkatkan jumlah dan penyebaran Sarana dan prasarana pendidikan formal (dasar, menengah, dan tinggi) dan nonformal termasuk jumlah pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan secara lestari
.
Meningkatkan bantuan pendidikan melalui beasiswa dan peningkatan kesejahteraan guru
.
Meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui pemberian kesempatan mengikuti strata pendidikan yang lebih tinggi.
.
Mendorong pengembangan program sektor pendidikan, baik formal
maupun nonformal dengan pendekatan pembebasan
biaya
pendidikan untuk tingkat SD hingga SMU/SMK, dan pengembangan
vil-7
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung2007'201 2
program-program latihan kerja khususnya bagi penduduk asli Bangka Belitung di masing-masing Kabupaten yang berasal dari Kecamatan dan desa-desa terpencil. Wajib belajar TK hingga SMU gratis dengan menggunakan anggaran
yang didapat dari eksploitasi tambang logam dan mineral sebagai salah satu bentuk kompensasi pembukaan lahan tambang, baik yang
sudah ataupun yang akan dimulai. Termasuk didalamnya beasiswa dan tugas belajar bagi para mahasiswa asli Bangka Belitung baik yang kuliah di luar Bangka Belitung maupun di luar negeri.
Menyiapkan Balai Latihan Kerja untuk mempersiapkan tenaga kerja yang terampil dan siap pakai serta bersertifikasi internasional tanpa dipungut bayaran diutamakan bagi tamatan sMA/SMI(SPI(MA yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Melakukan pembinaan pada Perguruan Tinggi yang sudah ada dan memperjuangkan Universitas Bangka Belitung untuk segera menjadi Perguruan Tinggi Negeri. Menyiapkan dana bea siswa bagi siswa yang berprestasi dan tidak mampu yang diutamakan pada tamatan SMA/SMwMA yang akan meneruskan pendidikan ke Perguruan Tinggi baik ditingkat nasional maupun Luar Negeri serta memberikan bantuan penelitian kepada mahasiswa 52 dan 53 yang mengambil subjek thesis dan disertasi di wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung.
Meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan penghargaan terhadap dedikasi, loyalitas dan prestasi kerja secara layak dan proporsional.
7.2.2. Program Pembangunan Sumber Daya Insani Rencana kerja dari program prioritas ini adalah : penyediaan sarana dan prasarana pendidikan formal dan nonformal
. . .
Merevitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK). penyaluran tenaga siap pakai kepada pengguna tenaga kerja baik
.
secara lokal, nasional, regional maupun global. penguatan kerjasama antara pemerintah daerah dan swasta dalam mendukung penciptaan sumberdaya manusia berdaya saing'
vil-8
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung2007-201 2
7.2.3. Program Pendidikan Anak Usia Dini Rencana kerja dariprogram ini adalah
. . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:
Pembangunan gedung sekolah Pembangunan rumah dinas Kepala Sekolah,guru, penjaga sekolah Penambahan ruang kelas sekolah Penambahan ruang guru sekolah Pembangunan ruang loker siswa Pembangunan sarana dan prasarana olahraga Pembangunan sarana dan prasarana bermain Pembangunan ruang serba guna/aula Pembangunan taman, lapangan upacara dan Fasilitasi parkir
Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah Pembangunan ruang ibadah Pembangunanperpustakaansekolah Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Pengadaan pakaian seragam sekolah Pengadaan pakaian olahraga Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan mebeleur sekolah Pengadaan perlengkapan sekolah Pengadaan alat rumah tangga sekolah Pengadaan sarana mobilitas sekolah Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
' . . . . . .
Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah Pemeliharaan rutin/berkala ruang loker siswa Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana bermain Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan Fasilitasi parkir
vu-9
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung2007-201 2
. ' . .
Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah Pemeliharaan rutin/berkalaperpustakaan sekolah
Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
. . . . . . . .
Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitasi Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan alat peraga siswa Pemeliharaanrutin/berkalamebeleursekolah Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapansekolah Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
Rehabilitasi sedang/berat bangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
. . . . . . ' '
Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang loker siswa Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga Rehabilitasi sedang/berat sarana bermain Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula
Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan Fasilitasi parkir
. . . .
Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah Rehabilitasisedang/beratperpustakaandaerah
Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
. . ' . . .
Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitasi
Pelatihankompetensitenagapendidik Pengembangan Pendidkan Anak Usia Dini Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pengenbangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini Penyusunan kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini
vil-10
RPIMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung2007'201 2
.
Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
.
Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
' .
Perencanaan dan penyusunan program Pendidikan Anak Usia Dini Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini
7.2.4. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Rencana kerja dari program ini adalah
'
. . . . . ' . . . . . . . . . . . . . ' . . . .
.
Pembangunan gedung sekolah
Pembangunan rumah dinas Kepala Sekolah,Guru, Penjaga Sekolah Penambahan ruang kelas sekolah Penambahan ruang guru sekolah Pembangunan ruang loker siswa Pembangunan sarana dan prasarana olahraga Pembangunan sarana dan prasarana bermain Pembangunan ruang serba guna/aula Pembangunan taman, lapangan upacara dan Fasilitasi parkir
Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah Pembangunan ruang ibadah Pembangunanperpustakaansekolah pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Pengadaan pakaian seragam sekolah Pengadaan pakaian olahraga Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan mebeleur sekolah Pengadaan PerlengkaPan sekolah Pengadaan alat rumah tangga sekolah Pengadaan sarana mobilitas sekolah
Pemeliharaanrutin/berkala bangunan sekolah
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kepala Sekolah, guru, penjaga sekolah
.
Pemeliharaan rutir"r/berkala ruang kelas sekolah
vil-11
RPIMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung2007-201 2
. . . . .
Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah Pemeliharaan rutin/berkala ruang loker siswa Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula
Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan Fasilitasi parkir
. . . .
Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaansekolah
Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
. . . . . . . .
Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitasi Pemeliharaan rutin/berkala alat peraktik dan alat peraga siswa Pemeliharaanrutin/berkala mebeleursekolah Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapansekolah Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
Rehabilitasi sedang/berat bangunan rumah dinas kepala sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
. . . . ' . . . . .
Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang pratikum sekolah Rehabilitasisedang/beratmobilitassekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang loker siswa Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga Rehabilitasi sedang/berat sarana bermain Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula
Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan Fasilitasi parkir
. . .
Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah
Rehabililasisedang/beratperpustakaandaerah
vil-12
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung2007-201 2
.
Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
. . . . . . .
Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitasi Pelatihan Kompetisitenagapendidik Pelatihan Kompetisi siswa berprestasi Pelatihan Penyusunan kurikulum Pembinaan SMP terbuka Penambahan ruang kela baru SMP/MTS/SMPLB
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-lslam Setara SD dan SMP
. . .
Penyediaan Biaya Operasional Madrasah Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/Mi
dan
SMP/MTS
. . .
Penyelenggaraan Paket A Setara SD Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
Pembinaan kelembagaan
dan
menajemen sekolah dengan
penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) disatuan Pendidikan Dasar
. . . . . . . . .
Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa Pengembangan Comprehensive Teaching and Learning (CTL) Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah Penyediaan beasiswa transisi Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar Penyelenggaraan Multi-Grade Teaching di dareah terpencil Pembebasan Angka Melek Huruf (AMH) melalui program kejar paket A dan B.
.
Penyediaan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu, terjangkau dan tanpa diskriminasi gender
vil-13
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung2007-201 2
t.t.5.
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rencana kerja dari program ini adalah
. . ' ' . . , .
:
Pelaksanaan sertifikasi pendidik
Pelaksanaan uji kompetisi pendidik dan tenaga kependidikan Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi stadar kompetensi Pembinaan Kelompok Kerja (KKG) Pembinaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPPG) Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
.
Pengembangan sistem pendataan
dan pemetaan pendidik
dan
tenaga kependidikan
.
Pengembangan sistem penghargaan dan melindungiterhadap profesi pendidik
.
Pengembangan sistem perencanaan
dan pengendalian
program
profesi pendidik dan tenaga kependidikan
7.2.6.
Program Pengembangan Budaya Baca
dan
Pembinaan
Perpustakaan Rencana kerja dari program ini adalah
.
:
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya Masyarakat Belajar
. .
Pengembangan minat dan budaya baca
Supevisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
. .
Pelaksanaankoordinasipengembanganperpustakaan Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah
. . . .
Penyelenggraan koordinasi pengembangan budaya baca Perencanaan dan penyusunan program budaya baca Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
vil-14
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung2007-201 2
7.2.7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Rencana kerja dari program iniadalah
. . .
:
Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan
Pengendalian
dan pengawasan penerapan azas efisiensi
dan
efektivitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan
.
Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan
. . . .
Pembinaan Dewan Pendidikan Pembinaan Komite Sekolah Penerapan sistem dan informasimanajemen pendidikan
Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
7.2.8. Program Pendidikan Menengah Rencana kerja dari program ini adalah
. . . . . . ' ' . . . ' . . . . . ' .
:
Pembangunan gedung sekolah Pembangunan rumah dinas Kepala Sekolah,Guru, Penjaga Sekolah Penambahan ruang kelas sekolah Penambahan ruang guru sekolah Pembangunan ruang loker siswa Pembangunan sarana dan prasarana olahraga Pembangunan sarana dan prasarana bermain Pembangunan ruang serba guna/aula Pembangunan taman, lapangan upacara dan Fasilitasi parkir Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah Pembangunan ruang ibadah Pembangunan perpustakaan sekolah Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Pengadaan pakaian seragam sekolah Pengadaan pakaian olahraga Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan mebeleur sekolah
vil-15
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung2007-20 I 2
Pengadaan perlengkapan sekolah Pengadaan alat rumah tangga sekolah Pengadaan sarana mobilitas sekolah Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah Pemeliharaan rutin/berkala ruang loker siswa Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan Fasilitasi parkir t
Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah
r
Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah
a
Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah
I
Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitasi Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan alat peraga siswa Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur sekolah Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
Rehabilitasi sedang/berat bangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang loker siswa Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga Rehabilitasi sedang/berat sarana bermain Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula
vll-
16
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung2007'201 2
.
Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan Fasilitasi parkir
. . . .
Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah Rehabilitasisedang/beratperpustakaandaerah
Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
. . . . . .
Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitasi Rehabilitasi sedang/berat sarana mobilitas sekolah Pelatihan kompetisitenagapendidik Pelatihan penyusunan kurikulum Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP)
Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah untuk daerah-daerah perdesaan, terpencil dan kepulauan
. . . .
Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu Penyelenggaraan Paket C setara SMU
Pembinaaan kelembagaan
dan
manajemen sekolah dengan
penerapan Manejemen Berbasis Sekolah (MBS)
.
Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi
. .
Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
.
Penyelenggaraanakreditasisekolah menengah
7.2.9. Program Pendidikan Luar Biasa Rencana kerja dari program ini adalah
. . . . . . .
:
Pembangunan gedung sekolah
Pembanlunan rumah dinas Kepala Sekolah,Guru, Penjaga Sekolah Penambahan ruang kelas sekolah Penambahan ruang guru sekolah Pembangunan ruang loker siswa Pembangunan sarana dan prasarana olahraga Pembangunan sarana dan prasarana bermain
vil -'17
RPJMD Provinsi Kepulauan Banska Belituns2007-201 2
. . . . ' . . . .
Pembangunan ruang serba guna/aula Pembangunan taman, lapangan upacara dan Fasilitasi parkir Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah Pembangunan ruang ibadah Pembangunanperpustakaansekolah Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
Pengadaan pakaian seragam sekolah dan perlengkapannya serta pakaian olahraga
. . . . . . .
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan mebeleur sekolah Pengadaan perlengkapan sekolah Pengadaan alat rumah tangga sekolah Pengadaan sarana mobilitas sekolah Pemeliharaan rutin/berkala bangunansekolah
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kepala Sekolah, guru, penjaga sekolah
. . . . . .
Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah Pemeliharaan rutin/berkala ruang loker siswa Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula
Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan Fasilitasi parkir
. . . .
Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaansekolah
Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
. . . . .
Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitasi Pemeliharaan rutin/berkala buku-buku ajar Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan alat peraga siswa Pemeliharaan rutin/berkala mebeleursekolah Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapansekolah
vil-18
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung2007-201 2
. . . .
Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
Rehabilitasi sedang/berat bangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
. . . . . . . .
Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah Rehabilitasi sedang/berat Laboratorium dan ruang praktikum sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang loker siswa Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula
Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan Fasilitasi parkir
' . . .
Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah Rehabilitasi sedang/beratperpustakaansekolah
Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannYa
. . ' .
Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitasi
Pelatihankompetisitenagapendidik Pelatihan penyusunan kurikulum Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan
7.2.10. Program Pendidikan Nonformal Rencana kerja dari program ini adalah
. . . . . . . . .
:
Pemberdayaan tenaga pendidik nonformal Pemberian bantuan operasional pendidikan nonformal Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Pengembangan pendidikan keaksaraan Pengembangan pendidikan kecakapan hidup Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan nonformal Pengembangan data dan informasi pendidikan nonformal Pengembangankebijakanpendidikannonformal
Pengembangan kurikulum, bahan ajar
dan model
pembelajaran
pendidikan nonformal
vil-19
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung2007-201 2
. . . . 7
Pengembangansertifikasipendidikannonformal Perencanaan dan penyusunan program pendidikan nonformal Publikasi dan sosialisasi pendidikan nonformal Pengembangan TPA
.2.11. Program Pembangunan Kesehatan Rencana kerja dari program prioritas ini adalah sebagaiberikut
. . . .
:
Menggerakkan dan perberdayaan masyarakat untuk hidup sehat Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan Pengembangan program dan berobat gratis
Peningkatan kualitas dan pendidikan spesialis tenaga medis dan paramedis
. .
Peningkatan kualitas dan kuantitas PUSTU dan Puskesmas Peningkatan jumlah tipe Rumah Sakit dan pengembangan Puskesmas
. .
Peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu
Pembebasan biaya pengobatan
di Rumah Sakit dan Puskesmas
secara bertahaP
.
Peningkatan anggaran kebersihan lingkungan
7.2.12. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rencana kerja dari program ini adalah
. ' .
:
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Peningkatan pemerataan obat dan pembekalan kesehatan
Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk Penduduk miskin
. .
Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan Rumah Sakit Peningkatan mutu penggunaan dan perbekalan kesehatan
7.2.13. Program Usaha Kesehatan Masyarakat Rencana kerja dari program iniadalah
. . .
.
Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas jaringannya Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannYa
vil-20
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung2007-201 2
Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah !
Perbaikan gizi masyarakat
I
Revitalisasi sistem kesehatan
I
Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan
I
Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial
a
Peningkatan kesehatan masyarakat Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
! I I
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
I
Penyelenggaraan penyehatan lingkungan Upaya kesehatan masyarakat dipadukan secara serasi dan seimbang dengan upaya kesehatan perseorangan' Adanya upaya
I
memFasilitasii revitalisasi sistem kesehatan dasar dan rujukannya
dengan memperluas jaringan yang efektif dan efisien, serta peningkatan kualitas pelayanan sesuai standar.
Penyediaan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan tanpa diskriminasi gender. 7.2.14. Program Pengawasan Obat dan Makanan
Rencana kerja dari program ini adalah
.
:
Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat
di bidang obat
dan makanan
' . .
Peningkatan pengawasan kemanan pangan dan bahan berbahaya Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan
7.2.15.Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Rencana kerja dari program ini adalah : Fasilitasii pengembangan dan penelitian teknologi produksi tanaman
.
obat
.
Pengembangan standarisasitanaman obat bahan alam Indonesia
v[-21
RPIMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung2007'201 2
.
Peningkatan promosi obat bahan alam Indonesia di dalam dan di luar negeri
. .
Pengembangan sistem dan layanan informasiterpadu Peningkatan kerjasama antar lembaga penelitian dan industri terkait
7.2.16.Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Rencana kerja dari program ini adalah
. . . . . 7
.2.17
:
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya kesehatan
.Program Perbaikan Gizi Masyarakat Rencana kerja dari program iniadalah
. . .
:
Penyusunan data informasi masyarakat kurang gizi Pemberian makanan tambahan dan vitamin
Penarggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekuranga n Zat Gizi Mikro LainnYa
. . 7
Pemberdayaan masyarakat untuk pancapaian keluarga sadar gizi PenanggulanganGizi-Lebih
.2.18. Program Pen gem ban gan Lingkungan Sehat Rencana kerja dari program ini adalah
. . .
:
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
7.2.19.Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Rencana kerja dari program ini adalah
. , . . '
:
Penyemprotan/foggingsarangnyamuk Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging Pengadaan vaksin penyakit menular
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
vil -22
RPIMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung2007'201 2
. ' . . .
Pencegahan penularanpenyakitEndemiUEpidemik Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular Peningkatanlmunisasi Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KlE) pencegahan dan pemberantasan PenYakit
7
.2.20.P rog ram Standa
ri sas
i Pelaya
na
n Kesehata n
Rencana kerja dari program ini adalah
. . .
:
Penyusunan standar pelayanan kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
. . ' .
Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan peningkatan kemampuan di bidang kemajuan science dan teknologi. pengadaan Nef Working (iejaring) dengan institusi yankes swasta (RS, Poliklinik, dll)
7.2.21.Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Rencana kerja dariprogram iniadalah
' ' . . ' . . . .
:
Pelayanan operasi katarak Pelayanan kesehatan THT Pelayanan operasi bibir sumbing Pelayanan sunatan masal Penanggulangan ISPA Penanggulangan penyakitcacingan Pelayanan kesehatan kulit dan kelamin Pelayanan kesehatan akibat gizi buruUbusung lapar Pelayanan kesehatan akibat lumpuh layu
7.2.22.Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Rencana kerja dari program iniadalah
. .
:
Penyuluhan kesehatan anak Balita lmmunisasi bagianak Balita
vil-23
RPIMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung2007-201 2
' . .
Rekrutmen tenaga pelayanan kesehatan anak Balita
Pelatihan dan pendidikan perawatan anak Balita Pembangunan sarana dan prasarana khusus pelayanan perawatan anak Balita
.
Pembangunan panti asuhan anak terlantar Balita
7.2.23. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Balita Rencana kerja dari program ini adalah
. . . , . .
:
Pelayananpemeliharaankesehatan Rekruitmen tenaga perawat kesehatan
Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan Pembangunan pusat-pusatpelayanankesehatan Pembangunan panti asuhan Pelayanan kesehatan
7.2.24.Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Rencana kerja dari program iniadalah
. .
:
Pengawasan keamanan kesehatan makanan hasil industri Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
.
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant
7.2.25.Program peningkatan Keselamatan lbu Melahirkan dan Anak Rencana kerja dari program ini adalah
. . .
:
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluaraga kurang mampu Perawatan secara berkala bagi ibu hamildari keluarga kurang mampu Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu
7.2.26.Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah SakiURumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Malaria Centre Rencana kerja dari program iniadalah
. . .
:
Pembangunan Rumah Sakit Pembangunan ruang poliklinik Rumah Sakit Pembangunan gudang obaUaPotik
vu -24
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka
.
Belitung2007'20 I 2
Pembangunan ruang rawat inap Rumah Sakit (WlP, VlP, kelas
l,
ll
dan lll)
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pembangunan ruang gawat darurat Pembangunan ruang lCU, ICCU, NICU Pembangunan ruang operasi Pembangunan ruang terapi Pembangunan ruang isolasi Pembangunan pengembangan ruang bersalin Pembangunan ruang inkubator Pembangunan ruang bayi Pembangunan ruang rontgen Pembangunan ruang labortorium Rumah Sakit Pembangunan kamar jenazah Pembangunan instalasi pengelolaan limbah Rumah sakit Rehabilitasi bangunan Rumah Sakit Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Pengadaan obat-obatan Rumah Sakit Pengadaan ambulans/mobil jenazah Pengadaan mebeleur Rumah Sakit pengadaan perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain
. .
Pengadaan bahan-bahan logistik Rumah Sakit Pengembangan tiPe Rumah Sakit
T.Z.ZT.program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah SakiURumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Malaria Centre Rencana kerja dari program ini adalah
. . . .
:
Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Sakit Pemeliharaan rutin/berkala ruang poliklinik Rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkalagudangobaUapotik pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap Rumah Sakit (WlP, VlP, kelas l, ll dan lll)
. . .
Pemeliharaan rutin/berkala ruang gawat darurat Pemeliharaan rutin/berkala ruang lCU, ICCU, NICU Pemeliharaan rutin/berkala raung operasi
vil-25
RPIMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung2007'201 2
. . . . . . . . ' . . . . 7
.2.28.
P
Pemeliharaan rutin/berkala ruang terapi Pemeliharaan rutin/berkala raung isolasi Pemeliharaan rutin/berkala ruang bersalin Pemeliharaan rutin/berkala ruang inkubator Pemeliharaan rutin/berkala ruang bayi Pemeliharaan rutin/berkala ruang rontgen Pemeliharaan rutin/berkala ruang laboratorium Rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkala kamar jenazah Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah Rumah Sakit Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit Pemeliharaanrutin/berkalamobilambulans/jenazah Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Rumah Sakit Pemeliharaan rutin/berkala perlangkapan Rumah Sakit rog ram Kemitraan Pening katan Pe layanan Kese hatan
Rencana kerja dari program ini adalah
. . ' ' . . ' .
-
Kemitraanasuransikesehatanmasyarakat Kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular Kemitraan pengolahan limbah Rumah Sakit Kemitraan ahli teknologi kedokteran dan kesehatan Kemitraan Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis Kemitraan pengobatan bagi pasien rujukan Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu Peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu
7.2.29. Program Generasi Muda Rencana kerja dari program prioritas ini adalah:
. . . .
Penguatan kelembagaan organisasi kepemudaan Peningkatan partisipasi pemuda di berbagai bidang Peningkatan kualitas SDM Pemuda Peningkatan Sarana dan prasarana seni, budaya dan olahraga
7.2.3}.Program Pengembangan dan Keserasian Kebiiakan Pemuda Rencana kerja dari program iniadalah :
. .
PendataanpotensikePemudaan Pendataan dan evaluasipetaksanaan pembangunan pemuda
vil-26
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka
.
Penelitian
dan
Beliqungl9plf9l
l
pengkajian Kebijakan-kebijakan pembangunan
kepemudaan
.
Pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan berbasis E-YOUTH
. .
Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan Penyusunan pedoman komunikasi, informasi, edukasi, dan advokasi tentang kepemimPinan Pemuda
.
Penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan masyarakat
. .
Perumusan penyusunan rencana aksidaerah bidang kepemudaan Perumusan keb'rjakan kewirausahaan bagi pemuda
7.2.31, Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Rencana kerja dari program ini adalah
. . . . .
:
Pembinaanorganisasikepemudaan Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Fasilitasi aksi bhaktisosial kepemudaan Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda
. . .
Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah di kalangan pemuda Pembinaan pemuda pelapor keamanan lingkungan Pameran prestasi hasil karya pemuda
7.2.32.Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan HiduP Pemuda Rencana kerja dari program ini adalah
. .
:
Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Pelatihan keterampilan bagi pemuda
7.2.33.Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Rencana kerja dari program ini adalah, Pemberian penyuluhan tentang bahaya Narkoba bagi Pemuda
7
.2.34. Prog ram Pen gemba n gan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
vr -27
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung2007'201 2
Rencana kerja dari program iniadalah
. . . . . . .
:
Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi Pengembangan perencanaan olah raga terpadu Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga Pembinaan manajemen organisasi olahraga Pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga
Penyusunan pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan industri olahraga
7.2.35.Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Rencana kerja dari program ini adalah
. '
:
Pelaksanaan indentifikasi bakat dan potensi dalam olahraga
pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah
' . . . . .
Pembibitan dan pembinaan Olahragawan berbakat Pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi Penyelenggaraan kompetisi olagraga Pemasarakatan olahraga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
. . . .
Pengembangan dan pemnfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan Prestasi olahraga Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat Pembangunan olahraga rekreasi Peningkatan jaminan kesjahteraan bagi masa depan atlit, pelatih dan teknisi olahraga
'
Penigkatan jumlah dan kualitas serta kompetisi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga
. .
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
Peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah
.
Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansi lainnYa
vil-28
RPJMD Provinsi Kepulaua n Bangka Belitung2007'20 I 2
7.2.36. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Rencana kerja dari program iniadalah
.
:
Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana olahraga
. .
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga
.
Pengembangan dan pemanfaatan iptek dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga
.
Peningkatan peran dunia usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga
.
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
7.2.37.Program Pengembangan Nilai Budaya Rencana kerja dari program ini adalah
. . . .
:
Pelestarian dan aktualitas adat budaya daerah Penatagunaan naskah kuno Nusantara Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya
.
pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
7.2.38. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Rencana kerja dari program ini adalah
. .
:
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno
. . .
Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan lokaldaerah
sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokaldaerah pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah tanah
. . '
Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Pengembangan nilai dan geografi sejarah Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka
vil -29
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung2007-201 2 I
Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala
I
Pengawasan, monitoring, evaluasi
dan pelaporan pelaksanaan
program pengelolaan kekayaan budaya t
Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah
I
Pengelolaan karya cetak dan karya rekam
I
Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala
7.2.39.Program Pengeloaan Keragaman Budaya Rencana kerja dari program iniadalah
. . . . . . 7
:
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Penyusunan sistem informasidatabase bidang kebudayaan Penyelenggraan dialog kebudayaan Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal
.z.4}.Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Rencana kerja dari program ini adalah
.
:
Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta
I I
7.g.
Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi antar daerah Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah
MENINGKATKAN KAPASITAS PENGAYOMAN DAN PELAYANAN PUBLIK BAIK KEPADA MASYARAKAT PADA UMUMNYA MAUPUN
PELAYANAN INVESTASI DALAM SEGALA SEKTOR DENGAN MENERAPKAN SEKURANG.KURANGNYA STANDARD PELAYANAN MINIMUM (SPM} DAN SECARA BERTAHAP MENGUPAYAKAN
PENGUATAN KAPASITAS MELALUI PENGAPLIKASIAN E' GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TERMASUK KABUPATEN/KOTA
7.9.1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Rencana kerja dari program ini adalah:
vil-30
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung2007'201 2
.
Penyusunan sistem informasiterhadap layanan publik
7.3.2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Rencana kerja dari program ini adalah
.
:
Fasilitasii penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP
. .
Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
. . . .
Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Pengadaan alat studio dan komunikasi Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
Perencanaan
dan
pengembangan kebijakan komunikasi dan
informasi
7.3.3. Program Pengkajian
dan Penetitian Bidang Komunikasi
dan
lnformasi Rencana kerja dari program ini h6dala:
.
Pengkajian dan penelitian bidang informasidan komunikasi
7.3.4. Program Fasititasii Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan lnformasi Rencana kerja dari program ini hddala:
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasidan informasi
'
7.3.5. Program Keriasama Informasidan Media Massa Rencana kerja dari program iniadalah
. . .
:
Penyebarluasaninformasipembangunandaerah Penyebarluasan informasi penyelenggaraanpemerintahan daerah Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
7. 3.6. Program Pengembangan Data/lnformasi/statistik Daerah Rencana kerja dari program ini adalah
' .
:
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
vil-31
RPJMD Pravinsi Kepulauan Bangka
. .
Belitung2007-291?
Penyusunan dan pengumpulan data PDRB Pengolahan, updating dan analisis PDRB
7.3.7. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Rencana kerja dari program iniadalah
' ' . ' . . '
:
Pembangunan data base informasi kearsipan PengumPulan data
Pengklasifikasiandata Penyusunan sistem katalog data Pengadaan sarana penyimpanan Kajian sistem administrasi kearsipan
Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan
7.3.8. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Rencana kerja dari program ini adalah
. . . .
:
Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data
7.3.9. Program Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana dan Prasarana
Kearsipan Rencana kerja dari program ini adalah
.
.
Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsiP
. .
Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasidata
7.3.10. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Rencana kerja dari program iniadalah :
. . .
Penyusunan dan penerbilan naskah sumber arsip Penyediaan sarana layanan informasiarsip
Sosialisasi/penyuluhan
kearsipan dilingkungan
instansi
pemerintah/swasta
vil-32
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung2007-201 2
7.3.11. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Rencana kerja dari program ini adalah
. .
:
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
Penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan tenaga teknis dan
masyarakat
.
Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa
7.3.12. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Rencana kerja dari program ini adalah
' . . . . .
:
Pelatihan keterampilan usaha budidaya tanaman Pelatihan keterampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa Pelatihan keterampilan usaha industri kerajinan Pelatihan keterampilan usaha pertanian dan peternakan
Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di Pedesaan
Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan
7.3.13. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Rencana kerja dari program iniadalah
. . .
:
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Pemberian stimulan pembangunan desa
7.3.14. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Rencana kerja dari program ini adalah
.
:
Pelatihan aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pembangunan kawasan Pedesaan
.
pelatihan aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
!
Pelatihan aparatur Pemerintah Desa dalam bidang manajemen Pemerintah Desa
7.3.15. Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan
vil-33
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung2OOT'201 2
Rencana kerja dari program iniadalah
'
Pelatihan perempuan
:
di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi
produktif
7.3.1 6.
Program Pengembangan Data/lnformasi Rencana kerja dari program ini adalah
'
:
Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
.
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
.
Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana
.
Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi
.
Penyusunan profil daerah
7.3.17. Program Kerjasama Pembagunan Rencana kerja dari program ini adalah
. . .
:
Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah Fasilitasii kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
Koordinasidalam pemecahan masalah-masalahdaerah
7.3.18. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Rencana kerja dari program ini adalah
. .
:
Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar kabupaten/kota Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam penyelesaian perbatasan antar negara
. .
Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan Penyusunan perencanaanpengembanganperbatasan
7.3.19. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh Rencana keria dari program iniadalah
.
:
Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan wilayah strategis dan cePat tumbuh
vil-34
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung2007'201 2
.
Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah srategis dan cepat tumbuh
.
Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
.
Meneruskan pembangunan sarana dan prasarana perkantoran Badan, Dinas dan Kantor di kompleks perkantoran Gubernur Air Hitam, merehabilitasi kantor perwakilan Jakarta, dan membangun
kantor perwakilan Gubernurffiakil Gubernur
di Tanjung Pandan
Belitung
7.g.20. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menegah dan Besar Rencana kerja dari program ini adalah
. . . .
:
Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah Perkotaan
Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
. . . . . .
Koordinasi perencanaanpenanganan pusat-pusatindustri Koordinasi perencanaanpenanganan pusat-pusatpendidikan Koordinasiperencanaanpenangananperumahan Koordinasi perencanaan penanganan perparkiran Koordinasi perencanaan air minum, draiase dan sanitasi perkotaan Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri Perkotaan
7.3.21.Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana kerja dari program iniadalah
. . .
:
Peningkatan kemapuan teknis aparat perencana sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah
vil-35
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung2O0T'201 2
7.3.22. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana kerja dari program iniadalah
.
:
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijkan layanan publik
. . . . . . . ' . . .
Penyusunan rancangan RPJPD PenyelenggaraanmusrenbangRPJPD Penetapan RPJPD Penyusunan rancangan RPJPD PenyelanggaraanmusrenbangRPJPD Penetapan RPJPD Penyusunan rancangan RPJPD PenyelenggaraanmusrenbangRPJPD PenetaPan RPJPD
Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur
.
Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
7
.3.23. Program Perencanaan Pembang unan Ekonomi Rencana kerja dari program ini adalah
. . ' . . . .
:
Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah Penyusunan indikator ekonomi daerah Penyusunan perencanaan pengembanganekonomi masyarakat Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Penyusunan tabel input output daerah
Penyusunan Masterplan penanggulangan kemiskinan Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan
7.3.24. Program Perencanaan Sosial dan Budaya Rencana kerja dari program ini adalah
. . .
.
Koordinasipenyusunanmasterplan pendidikan Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosialdan budaya
vil-36
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung2007-201 2
7.3.25. Program Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam Rencana kerja dari program ini adalah
' .
:
Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
7.3.26. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Rencana kerja dari program iniadalah
. .
:
Koordinasi penyusunan profildaerah rawan bencana Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana
7.3.27. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Rencana kerja dari program iniadalah
' . . .
:
Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan Politik Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah di bidang hukum Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana Publik
7.3.28. Program Penataan Daerah Otonomi Baru Rencana kerja dari program ini adalah
' .
:
Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan
. . . .
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Fasilitasi sosialisasiperaturanperundang-undangan Publikasi peraturan perundang-undangan
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undagan yang baru, lebih tinggi
. 7.4.
keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
MENINGKATKAN KAPABILITAS INFRASTRUKTUR DALAM RANGKA
MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT DAN PENGUATAN KAPASITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKAITAN DENGAN INVESTASI SEPERTI BANDARA, PELABUHAN LAUT,
KAWASAN INDUSTRI, PEMBANGKIT TENAGA
LISTRIK
vil-37
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung2007-201
2
TELEKOMUNIKASI, INSTALASI AIR BERSIH, RUMAH SAKIT, DAN PERBANKAN
7.4.1. Program Pembangunan Kapabilitas Infrastruktur Rencana kerja dari program prioritas ini adalah
' . .
:
Pembangunan dan peningkatan kualitas prasarana jalan, jembatan Pembangunan dan peningkatan kualitas prasarana udara dan laut
Pembangunan dan pengembangan energi listrik,
air bersih
dan
telekomunikasi
. .
Pembangunan dan pengembangan terminal-terminal angkutan darat Pembangunan dan pengembangan irigasi, pengairan, dan drainase perkotaan
. . .
Pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar
Pembangunan Sarana pertanian, perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan Pariwisata Pengembangan prasarana dan sarana perhubungan
7.4.2. Program Pengendalian Banjir Rencana kerja dari program ini adalah
.
. . r .
:
Pembangunan reservoir pengendalian banjir Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
Pengembangan pengelolaan
daerah rawa dalam
rangka
pengendalian banjir
. .
peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai
. . . .
Peningkatan kebersihan dan pengerukan sungai/kali Peningkatan pembagunan pusat-pusatpengendalian banjir Pembangunan prasarana pengaman pantai Pembangunan tanggul pemecah ombak
7.4.3. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat tumbuh Rencana kerja dari program ini adalah
. .
:
Perencanaan pengembangan infrastruktur Pembangunan/peningkatan infrastruktur
vil-38
RPJMD Provinsi Kepulauan Eangka Belitung2007-201 2
7.4.4. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Rencana kerja dari program ini adalah
. . . . . . .
:
Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan Pembangunan pasar perdesaan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan danjembatan perdesaan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan Rehabilitasi/pemeliharaan pasar perdesaan
7.4.5. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial Rencana kerja dari program ini adalah
. '
:
Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam
Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial
7.4.6. Program Peningkatan Kesiagaan
dan
Pencegahan Bahaya
Kebakaran Rencana kerja dari program ini adalah
.
:
Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran
.
Sosialisasi norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran
. . .
Koordinasi perizinan pemanfaatan gedung Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran Kegiatan pendidikan pelatihan dan pertolongan dan pencegahan kebakaran
. ' . . . . '
Kegiatan rekruitmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
vil-39
RPJ M D P rovi n s
i Kep u I a u a n
Ba n g
ka
Bel it u n g 2
007:?91?
7.4.7. Program Pengembangan Perumahan Rencana kerja dariprogram iniadalah
' . . . . .
:
Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) Koordinasipenyelenggaraan pengembanganperumahan Sosialisasi peraturan perundang-undagan di bidang perumahan Koordinasi pembagunan perumahan dengan lembaga/badan usaha Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
. .
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat Meneruskan pembangunan sarana dan prasarana perkantoran
Badan, Dinas dan Kantor di kompleks perkantoran Gubernur Air Hitam, merehabilitasi kantor perwakilan Jakarta, dan membangun kantor perwakilan Gubernurffiakil Gubernur di Tanjung Pandan Belitung
7.4.8. Program Lingkungan Sehat Perumahan Rencana kerja dari program ini adalah
.
:
Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang Pembangunan Perumahan
,
penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masYarakat miskin
. . .
penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan
penetapan kebijakan dan strategi penyelenggataan keserasian kawasan dan lingkungan kdhunian berimbang
7.4.9. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Rencana kerja dari program iniadalah
.
:
Fasilitasi pemberian kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan perumahan
Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat Peningkatan peran serta masyarakat dalam melestarikan lingkunagn perumahan
vil-40
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka
. .
Belilt!ng299!-29]
I
Peningkatan sistem pemberian kredit pemilikan rumah Sosialisasi dan Fasilitasi jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum
.
Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaa peraturan perundang-undangan bidang perumahan
7.4.10. Program Rehabilitas
dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi
LLAJ Rencana kerja dari program ini adalah
. .
:
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
.
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang
7.4.11.Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
' . '
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Pengadaan marka jalan Pengadaan Pagar Pengaman jalan
7.4.'l2.Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Rencana kerja dari program ini adalah
' ' . 7
Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor
.4.1|3. Prog
ram Pembangunan saluran Drai nase/Gorong-Gorong
Rencana kerja dari program ini adalah
. . . 7
:
Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Survei kantor saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan salurandrainase/gorong-gorong
.4.1 4. P rog
. .
:
ram Pem ba n g u nan Tura pffal ud/B ronjon g
Perencanaanturapftaludlbronjong Survei kemiringan lererg tura/talud/bronjong
v[-41
RPJMD Provinsi Kepulauan Eangka Belitung2007-201 2
.
Pembangunanturap/talud/bronjong
7.4.15.Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rencana kerja dari program iniadalah
. . . . 7
:
Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaanjalan Rehabilitasi/pemeliharaanjembatan
.4.16. Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Talud /Broniong
Rencana kerja dari program ini adalah
. .
.
Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaantalud /bronjong Perencanaan rehabilitasi /pemeliharaantalud/bronjong
7.4.17.Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan lrigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan LainnYa Rencana kerja dari program ini adalah : Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
'
. . . r . . . . . . . . . . . .
Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum Perencanaanpembangunanreservoir Perencanaan pembangunan pintu air Perencanaan normalisasi saluran sungai Pembangunan jaringan air bersih/air minum
Pembangunanreservoir Pembangunan Pintu air Pelaksanaan normalisasi saluran sungai Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
Rehabilitasi/pemeliharaan airbersih/airminum Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir Rehabilitasi/pemeliharaanpintuair Rehabilitasi/pemeliharaannormalisasisaluransungai optimalisasi fungsijaringan irigasi yang telah dibangun Pemberdayaan Petani Pemakai air
vr-42
RPJ M
D P rov i n s i
Ke p u I a
ua
n
Ba
n
g
ka
Bel it u n g
lpp 7 -f9l
2
7.4.18. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Rencana kerja dari program iniadalah
. . . . . .
.
Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa Pembangunan susmur-sumur air tanah Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air Peningkatan distribusi penyediaan air baku
7.4.1g.Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai' Danau dan Sumber DaYa air LainnYa
. .
Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya pemeliharaan dan rehablitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya
. . .
Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau Rehabilitasi kawasan lindung daerah tangkapan sungai dan danau
peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan
sungai,
danau, dan sumber daYa air lainnYa
.
Peningkatan konservasi air tanah
7.4.2}.Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Rencana kerja dari program ini adalah
.
.
Penyediaan Sarana dan prasarana
air minum bagi masyarakat
berpengahasilan rendah
. . . . ' . . Z
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah pengembangan teknologi pengelolaan air minum dan air limbah Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum Pengembangan sistem distribusi air minum Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasara air minum Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasara air limbah
-1.Zl.program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
vil-43
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung2007-20 I 2
Rencana kerja dari program iniadalah
. 7.5.
:
Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan
MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA DAN LAPANGAN BERUSAHA,
DALAM RANGKA MENINGKATKAN INCOME PER KAPITA DAN DAYA BELI MASYARAKAT MELALUI PENGUATAN TERHADAP 6
SEKTOR UNGGULAN DAERAH (YAITU: KELAUTAN DAN PERIKANAN, PARIWISATA, PERTANIAN, PERTAMBANGAN, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
DAN JASA),
SERTA
MENCIPTAKAN TENAGA KERJA SIAP PAKAI DAN BERDAYA SAING
SEBAGAI SALAH SATU KOMODITAS DAERAH YANG SIAP DIPASARKAN KE LINGKUP DOMESTIK, REGIONAL DAN GLOBAL
7.5.1. Program Pengurangan Pengangguran Rencana kerja dari program prioritas ini adalah
. . .
:
Penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja Pembinaan ketrampilan, motivasidan sikap mental Membuka Akses permodalan, teknologi, dan faktor-faktor produksi
7.5.2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Rencana kerja dari program iniadalah
. '
:
Penyusunan data base tenaga kerja daerah
Pengadaan pelatihan pendidkan dan keterampilan bagi pencarikerja
7.5.3. Program Revitalisasi Balai Latihan
. . . . . . ' .
Pengembangan BLKyang
.
Pembangunan balai latihan kerja
Peningkatanprofesionalismetenaga
(BLK) dan instruktur BLK
Pengadaan bahan dan materi pendid
n dan keterampilan kerja
Pendidikan dan pelatihan keter
bagi pencarikerja
Pemeliharaanrutin/berkalasarana
prasarana BLK
Rehabilitasi sedang/berat sarana dan
BLK
Peningkatan sarana dan prasarana Pengadaan peralatan BLK international
vil-44
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung2007-201 2
7.5.4. Program Peningkatan Kesempatan Keria Rencana kerja dari program iniadalah
. . . . .
:
Penyusunan informasi bursa tenaga kerja Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Kerjasama pendidikan dan pelatihan Penyiapan tenaga kerja siap pakai
Pengembangan kelembagaan produktifitas
dan
pelatihan
kewirausahaan
.
Pemberian Fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat
7.5.5.
Program Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga
Ketenagakefiaan Rencana kerja dari program iniadalah
. .
:
Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja
Fasilitasi penyelesain prosedur penyelesaian perselisihan hubungan lndustrial
.
Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
. .
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaantentang ketenagakerjaan
Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
. .
Penyusunan kebijakan standarisasi lembaga penyalur tenaga kerja Pemantauan Kinerja lembaga penyalur tenaga kerja
7.5.6. Program Pembangunan Komoditas Unggulan Daerah Rencana kerja dari program prioritas ini adalah
.
:
Peningkatan dan pembangunan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan dalam sistem agribisnis/agroindustri
.
Peningkatan dan pengembangan industri berbasis kelautan, maritim, pariwisata, pertambangan dengan skala kecil, menengah dan besar
. . .
Peningkatan dan pengembangan perdagangan barang dan jasa Pengembangan perkebunan dan pertanian tanaman pangan Pengembangan armada dan teknologi perikanan tangkap
vil-45
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung2007-201 2
. . .
Pengembangan perikanan budidaya Optimalisasi sumber-sumber PAD untuk pembiayaan pembangunan Pengembangan industri-industri kecil dan UKM, dan industri besar berbasis potensi dan sumberdaya lingkungan
.
Optimalisasi pemanfaatan, perlindungan dan peningkatan informasi kawasan pulau-pulau kecil
. . .
Pengembangan prasarana ekonomidan produksi Penciptaan iklim investasidan lingkungan kondusif Pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis potensi dan berorientasi pasar
. . .
Peningkatan promosi potensidan peluang investasi Peningkatan akses masyarakat terhadap modal, teknologidan pasar Pengembangan pola kemitraan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan
7.5.7. Program Pemanfaatan PotensiSumber Daya Hutan Rencana kerja dari program iniadalah
. . . ' . . . .
:
Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi Pengembangan Hutan Tanaman Industri Pengembangan hasil hutan non-kayu Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan Optimalisasi PNBP Pengelolaan dan pemanfaatan hutan Pengembangan industridan pemasaran hasil hutan Pengembangan pengujidan pengendalian peredaran hasil hutan
7.5.8. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Rencana kerja dad program ini adalah
. . . . .
:
Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan .
Pembuatan bibiUbenih tanaman kehutanan Penanaman pohon pada kawasan hutan industridan hutan wisata Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata
Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
vil -46
RPIMD Provinsi Kepalauan Bangka Belitung2007-201 2
.
Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
7.5.9. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Rencana kerja dari program iniadalah
. . . . r
:
Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan Bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan
7.5.10. Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Industri
Rencana kerja dari program ini adalah
. .
:
Pertanian tanaman palawija, padigogorancah
Penanaman tanaman buah-buahan/sayur-sayuran,
melalui
peningkatan kuantitas dan kualitas kelekak kelukoi 7.5.11. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
Rencana kerja dari program ini adalah
.
:
Penyusunan Peraturan Daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan
.
Sosialisasi Peraturan Daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan
.
Pengawasan
dan penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah
mengenai pengelolaan industri hasil hutan
.
Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan
7.5.12. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
Rencana kerja dari program ini adalah
. .
:
Pengembangan hutan masyarakat adat Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat
7.5.13. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Rencana kerja dari program ini adalah
:
vfi-47
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung2007-20 I 2
. .
Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek wisata
Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
. . '
Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara
di dalam dan di
luar
negeri
.
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata
. .
Pengembangan statistik kepariwisataan Pelatihan Pemandu Wisata terpadu
7.5.14.Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Rencana kerja dari program ini adalah
' . . .
:
Pengembangan objek pariwisata unggulan Peningkatan bangunan sarana dan prasarana pariwisata Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
Pelaksanaan koodinasi pembangunan oblek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha
.
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran Pariwisata
. .
Pengembangan Daerah Tujuan Wisata (DTW)
Pengembangan, sosialisasi,
dan penerapan serta pengawasan
standardisasi
7.5.1 5.
Program Pengembangan Kemitraan Rencana kerja dari program ini adalah
. . .
:
Pengembangan dan penguatan informasidan database Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan periwisata bidang kebudayaaan dan pariwisata Pengembangan SDM
di
kerjasama dengan lembaga lainnYa
.
Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaYa
.
Pelaksanaan koodinasi pembangunan kemitraan pariwisata
vil-48
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung2007-201 2
.
Pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan program
peningkatan
kemitraan
.
Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
.
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
7.5.16. Program Pemberdayaaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Rencana kerja dari program ini adalah
.
:
Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir
7.5.'lT.Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Rencana kerja dari program ini adalah
.
:
Pembentukan kelompok masyarakat swakarya pengamanan suntberdaya kelautan
7.5.18.
Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut Rencana kerja dari program ini adalah
. Z.S.1g.
Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan lklim Laut Rencana kerja dari program ini adalah
. 7.5.20.
:
:
Kajian mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut
Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat Rencana kerja dari program ini adalah
.
:
Penyuluhan budaya kelautan
7.5.21. Program Pegembangan Budidaya Tangkap
Rencana kerja dari program iniadalah
. .
:
Pengembangan bibit ikan unggul Pendampingan pada kelompok tani pembudidayaan ikan
vil-49
RPIMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung2007'201 2
. 7
Pembinaan dan pengembangan perikanan
.5.22. Program Pengembangan Perikanan Tang kap Rencana kerja dari program ini adalah
' . . . '
:
Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap Pembangunan Tempat Pelelangan lkan Pemeliharaan rutin/berkala Tempat Pelelangan lkan Rehabilitasi sedang/berat Tempat Pelelangan lkan Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap
7.5.23.Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Rencana kerja dari program ini adalah
. 7.5.24.
:
Kajian sistem penyuluhan perikanan
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Rencana kerja dari program ini adalah
.
:
Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
7.5.25. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air
Tawar Rencana kerja dari program ini adalah
. 7
.5.26.
P
Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
rog ram Pen
i
ng
kata n Kesejahteraan Petani
Rencana kerja dari program iniadalah
. ' . . . 7
.5.27 .
:
:
Pelatihan petanidan pelaku agribisnis Penyuluhan dan pendampingan petanidan pelaku agribisnis Peningkatan kemampuan lembaga petani Peningkatan sistem insentif dan disinsetif bagi petanirkelompok tani Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktifitas lahan tidur
Program Pen ingkatan Ketahanan Pangan ( Pertanian/Perkebu nan) Rencana kerja dari program ini adalah
.
'.
Penanganan daerah rawan pangan
vil-50
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung2007-201 2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . .
Penyusunan data base potensi produksi pangan Analisis dan penyusunan pola komunikasidan suplai pangan Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat Pemantauan dan analisis harga pangan pokok Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian Pengembangan cadangan pangan daerah Pengembangan Desa Mandiri Pangan Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija Pengembangan diversifikasi tanaman Pengembangan pertanian pada lahan kering Pengembangan lumbung pangan desa Pengembangan modeldistribusi pangan yang efisien Pengembangan perbenihan/perbibitan Pengembangan sistem informasi pasar Peningkatan mutu.dan keamanan pangan Koordinasi kebijakan perberasan
Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan
dan
infrastruktur
pertanian dan Perdesaan Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian Penelitian dan pengembangan teknologi bioteknologi Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya Penelitian dan pengembangan teknologi pasca panen
Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian
.
Penyuluhan sumber pangan alternatif
7.5.28.Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian I Perkebunan Rencana kerja dari program iniadalah
:
vil-51
RPJ M
.
Penelitian
dan
D Provi n si Kep
u Ia
Belitung20OT-201 2
ua n
pemasaran
pengembangan
hasil
Produksi
pertanian/perkebunan
Fasilitasi kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produklsi pertanian/perkebunan komplementer
Pembangunan sarana dan prasarana pasar kecamatan/perdesaan produksi hasil pertanian/perkebunan
Pembangunan pusat-pusat etalase/eksebisi/promosi
atas
hasil
produksi pertanian/perkebunan
Pemeliharaan rutin/berkala sarana
dan
prasarana
pasar
kecamatan/perdesaan hasil produksi pertanian/perkebunan Pemeliharaan rutin/berkala pusat-pusat etalase/eksebisi/promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan I
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
I
Penyuluhan pemasaran produksi pertanian/perkebunan
guna
menghindari tengkulak dan sistem ijon
Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi
hasil
pertanian/perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan
atas hasil
produksi
atas hasil
produksi
dan teknis kemasan hasil
produksi
Pengolahan informasi permintaan pasar pertanian/perkebunan masyarakat
Penyuluhan disribusi pemasaran pertanian/perkebunan masyarakat
Penyuluhan kualitas
pertanian/perkebunan yang akan dipisahkan
7
.5.2g.
P
rog ram Peni ng katan Penerapan
Teknologi Pertanian/Perkebu nan
Rencana kerja dari program iniadalah
.
:
penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
''"
pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
'
Pemeliharaan rutin/berkala sarana
dan
prasarana teknologi
pertanian/perkebunan tePat guna
.
Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanaan/perkebunan tepat guna
vlt - 52
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung2007-20 I 2
. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
.
Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
modern
bercocok tanam 7.5.30. Prog ram Peni ngkatan Produksi Pertanian/Perkebu nan
Rencana kerja dari program ini adalah
. . . . .
:
Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan Penyediaansaranaproduksipertanian/perkebunan
Pengembanganbibitunggul pertanian/perkebunan Sertifikasi bibitunggulpertanian/perkebunan Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian
7.5.31. Prog ram Pem berdayaan Penyulu h Pertanian/Perkebunan Lapangan
Rencana kerja dari program ini adalah
. . .
:
Peningkatan kapasitastenagapenyuluh pertanian/perkebunan Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
7.5.32.Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Rencana kerja dari program ini adalah
. ' . .
:
Pendataan masalah perternakan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik Pengawasan perdagangan ternak antar daerah
7.5.33. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Rencana kerja dari program iniadalah
. . . .
:
Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak Pembibitan dan perawatan ternak Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat
. .
Penelitian dan pengelolaan gizi dan pakan ternak Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak
vil-53
2007-20t 2 I
Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak
!
Pengembangan agribisnis peternakan
7.5.34. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Rencana kerja dari program ini adalah
' .
.
Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan
Fasilitasi kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi peternakan komplementer
. .
Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan
Pembangunan pusat-pusat etalase/eksebisi/promosi
atas
hasil
produksi peternakan
. . .
Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah Penyuluhan pasar produksi peternakan Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil peternakan masyarakat
Pengolahan informasi permintaan pasar
atas hasil
produksi
peternakan masYarakat
Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi perternakan masyarakat
.
Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan diPasarkan
7.5.35. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Rencana kerja dari program ini adalah I a I
;
Penelitian dan pengembangan tenologi peternakan tepat guna Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
Pemeliharaan rutin/berkala sarana
dan
prasarana teknologi
peternakan tepat guna I I
Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi petemakan tepat guna Pelatihan dan bimbingan pengoprasian teknologi peternakan tepat guna
7.6.
MEMPERHATTKAN MASALAH LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI SALAH SATU AZAS DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN PUBLIK
PADA SEMUA SEKTOR PEMBANGUNAN SEKALIGUS MELAKUKAN
vil-54
RPJMD Provinsi Kepulauon Bangka Belitung2007-201 2
UPAYA REHABILITASI, REKLAMASI DAN REFUNGSIONALISASI TERHADAP LAHAN.LAHAN KRITIS MENJADI LAHAN PRODUKTIF
DENGAN MELIBATKAN PEMERINTAH, SWASTA
DAN
MASYARAKAT SECARA TERPADU DAN BERSINERGI.
7.6.1. Program Perencanaan Tata Ruang Rencana kerja dari program ini adalah
. . .
:
Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang Penepatan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL
Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang
. . . . . .
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Penyusunan Rencana DetailTata Ruang Kawasan Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang
. . . ' .
Rapat koordinasitentang rencana tata ruang Revisi rencana tata ruang Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang SurvcY dan Pemetaan
Koordinasi dan Fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabuPatenlkota
7.6.2. Program Pemanfaatan Ruang Rencana kerja dari program ini adalah
. . . .
:
Penyusunan keb'rjakan perizinan pemanfaatan ruang Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang
. .
Survey dan pemetaan Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang
vil-55
RPJMD Provinsi Kepulau
.
Koordinasi dan Fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota Sosialisasi kebiiakan pengendalian pemanfaatan ruang
'
7.6.3. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah Rencana kerja dari program ini adalah
. '
:
Penyusunan sistem pendaftaran tanah Sosialisasi sistem pendaftaran tanah
7.6.4. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Rencana kerja dari program ini adalah
'
:
Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
'
Penyuluhan hukum Pertanahan
7.6.5. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Rencana kerja dari program ini adalah
.
:
Fasilitasikonflik-konflikpertanahan
7.6.6. Program Pengembangan sistem Informasi Pertanahan Rencana kerja dari program ini adalah
.
:
Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal
7.6.7. Program Lingkungan HiduP Rencana kerja dari program prioritas ini adalah
' ' .
:
Peningkatan reklamasi lahan-lahan bekas tambang Mendayagunakan kolong-kolong bekas galian timah
Melestarikan dan mengembangkan sumber daya hayati flora dan fauna
. .
Konservasi sumber daya laut dan perairan Mengawasi dan Mengendalikan dampak lingkungan didarat, laut dan udara
.
pengembangan pariwisata bahari berbasis masyarakat
dan
lingkungan
vil-56
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung2007-201
.
Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat
dan
2
aparat
pemerintah dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara terpadu dan lestari
.
Peningkatan pengendalian kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan
. .
Penyuluhan dan promosi pelestarian LH
Penyusunan dan penataan kebijakan dan perangkat hukum dalam pengelolaan lingkungan
.
Penegakan hukum dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan
.
Pengukuhan dan perlindungan terhadap lembaga adat dan kearifan lokal dalam menjaga kelestarian Lingkungan Hidup,
7.6.8. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Rencana kerja dari program iniadalah
.
:
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumbersumber Air
. .
Pantai dan Laut Lestari
Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut, Suaka Perikanan, dan Keanekaraganan Hayati Laut
. . . .
Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan Pengendalian Dampak Perubahan lklim Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber
Air
' . . . .
Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA Koordinasi pengelolaan konservasi SDA Pengelolaan keanekaragaman hayatidanekosistem Pengembangan dan pengelolaan kawasan pesisir laut
Pengembangan kerjasama Pengelolaan Pengawasan Konservasi Laut Regional
. .
Koordinasi pegendalian kebakaran hutan
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
'
Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi
vil-57
2007-2012
RPJMD Provinsi Ke
7.6.9. Program Pengembangan Ekowisata Dan Jasa Lingkungan di Kawasan-Kawasan Konservasi Laut dan Hutan Rencana kerja dari program ini adalah
. .
:
pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan konservasi Pengembangan konservasi laut dan hutan wisata
7.6.10. Program Rehabilitas dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
Rencana kerja dari program ini adalah
:
.
Pengelolaan dan rehabilitas terumbu karang, mangrove, padang
.
lamun, estuaria dan teluk perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumberdaya alam dan lingkungan hidup
. . .
Rehabilitasi hutan dan lahan Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan penyusunan pedoman standar dan prosedur rehabilitasi terumbu karang, mangrove, dan Padang lamun
.
Sosialisasi pedoman standar dan prosedur rehabilitasi terumbu karang, mangrove, dan Padang lamun
.
peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi
dan
pemulihan cadangan SDA
7.6.11.Program Pengendalian Kebakaran Hutan Rencana kerja dari program ini adalah : Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan
I ! a I
Pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan Koordinasi pengendalian kebakaran hutan
Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual pengendalian kebakaran hutan
.
Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan
7.6.12.Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan Rencana kerja dari program iniadalah
.
:
Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat
vil-58
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung2007-201 2
.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat
.
Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi
7.6.13. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
Rencana kerja dari program ini adalah
. .
:
Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut Pengembangan sistem manajemen pengelolaan pesisir laut
7.6.14.Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Rencana kerja dari program ini adalah
' . .
:
Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah Penyediaan prasarana dan Sarana pengelolaan persampahan
Penyusunan kebijakan kerjasama prasarana
dan
sarana
dan
sarana
persamPahan
.
Penigkatan operasi dan pemeliharaan prasarana persamPahan
. ' . . . . .
Pengembanganteknologipengolahanpersampahan Bimbingan teknis persamPahan
Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan Kerjasamapengelolaanpersampahan Kerjasama pengelolaan sampah antar daerah Sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah
Peningkatan peran
serta masyarakat dalam
pengelolaan
persamPahan
7.6.15.
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Rencana kerja dari program ini adalah
. . . ' . . .
:
Koordinasi penilaian kota bersih/Adipura Koordinasi penilaian langit biru Pemantuan kualitas lingkungan Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkunagan hidup Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpalzin (PETI) Pengelolaan 83 dan Limbah 83 Pengkajian dampak lingkunagan
vlt-
59
RPJMD Provinsi Kepulauan Eangka Belitung2007:201 2
. . . . ,
Peningkatanpengelolaanlingkungan pertambangan Peningkatan peringkat kinerja perusahaan Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih Pengembangan produksi ramah lingkungan
Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
. .
Koordinasi penyusunan AMDAL
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
.
Pengkajian pengembangan sistem insentif dan disinsetif
7.6.16. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hiiau (RTH) Rencana kerja dari program ini adalah
.
:
Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur
dan
manual
pengelolaan RTH
.
sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH
. . . . ' . .
Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH
Penyusunan program pengembangan RTH Penataan RTH Pemeliharaan RTH Pengembangan taman rekreasi
Pengawasan dan Pengendalian RTH Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
7.6.17. Program Peningkatan Kuatitas dan Akses Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan HiduP Rencana kerja dari program iniadalah
.
Peningkatan edukasi
:
dan komunikasi masyarakat di
bidang
lingkungan
. r
Pengembangan data dan informasi lingkungan
penyusunan data sumberdaya alam dan Neraca Sumaber Daya Hutan (NSDH) nasionaldan daerah
.
Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah
vil-60
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung2007'201 2
7.6.1 8.
Program Peningkatan Pengendalian Polusi Rencana kerja dari program ini adalah
. . . . . 7.7.
:
Pengujian emisi kendaraan bermotor Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
Pembangunan tempat pembuangan benda padaVcair yang menimbulkan Polusi Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
MENERUSKAN PENYUSUNAN PERATURAN-PERATURAN DAERAH (PERDA) SEBAGAI PENJABARAN DARI ATURAN PERUNDANG' UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI SEBAGAI DASAR PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH YANG LEGITIMATE
SERTA MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM SECARA KONSISTEN DAN KONSEKUEN BAIK DI LINGKUP INTERNAL PEMERINTAHAN MAUPUN MASYARAKAT
7.7.1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Rencana kerja dari program ini adalah
' .
:
Pembahasan rancangan Peraturan Daerah Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masYarakaUtokoh agama
. ' ' . . .
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan RaPat-raPatPariPurna
Kegiatan Reses Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Sosialisasi peraturan perundang-undangan
7.7.2. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pengembangan BudaYa Hukum Rencana kerja dari program iniadalah
. .
:
Penyelenggaraan rapat koordinasi Pembangunan Bidang Hukum Penyuluhary'sosialisasiprodukhukum
vil-61
RPIMD Provinsi Kepula uan Bangka
. . . .
Belit!!g?992291?
Penyusunanlegaldrafting Pengkajian produk hukum, Perda kabupaten/kota; Monitoring dan evaluasi Perda kabupaten/kota Penyediaan informasi hukum
7.7.3. Program Pendidikan Kedinasan Rencana kerja dari program ini adalah
. . . . . '
:
Pendidikan dan pelatihan teknis Pendidikan penjenjangan struktual dan teknis fungsional Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan Pembuatan buku juknis/juknas Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan Peningkatan keterampilan dan profesionalisme
7.7.4. Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya Aparatur Rencana kerja dari program ini adalah
. . . .
:
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagicalon PNS Daerah Pendidikan dan pelatihan struktualbagi PNS Daerah pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
7.7.5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Rencana kerja dari program ini adalah
' ' ' . . . . . . . . .
:
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Seleksi Penerimaan calon PNS PenemPatan PNS
Penataan sistem administrasikenaikan pangkat otomatis PNS pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS Seleksi dan penetapan bagi PNS yang berprestasi Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS kajian sistem dan kualitas materidiklat PNS Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan
vil-62
2007-2012 Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi' Penyusunan Modul, Penyusukan Pedoman Diklat) Koordinasi penyelenggaraan diklat
7.8.
MELAKSANAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PENGUATAN KAPASITAS LEMBAGA EKONOMI RAKYAT SEPERTI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) DAN KOPERASI UNTUK MENCIPTAKAN SENTRA-SENTRA PEMBANGUNAN PRODUK UNGGULAN WILAYAH PEDESAAN/ KECAMATAN/KABUPATEN /KOTA SESUAI DENGAN KULTUR DAN POTENSI WILAYAH
7.8.1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Rencana kerja dari program ini adalah : peningkatan Fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara Usaha
.
Besar dan Kecil Menengah
' .
Pengembangan potensi unggulan daerah produksi Fasilitasi dan koordinasi pencepatan pembangunan kawasan daerah tertinggal (P2KPDT)
.
investasi Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan
PMDN/PMA
. .
modal KOordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman
'
dengan instasi pemerintah dan dunia usaha Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah
. . '
peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Penanaman modal peningkatan kualitas SDM guna meningkatkan pelayanan investasi
Penyelenggaraan pameran investasi
7.8.2. Program Peningkatan lklim Investasi dan Realisasi Investasi Rencana kerja dari program ini adalah
:
vil-63
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung2007-201 2
.
Penyusunan kebijakan investasi
bagi
pembangunan Fasilitasi
infrastruktur
. .
MemFasilitasii dan koordinasi kerjasama di bidang investasi
Penyusunan cetak biru (Masterplan) pengembangan penanaman modal
. . .
Pengembangan Syatem Informasi Penanaman Modal Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah
Penyederhanaan prosedur perijinan
dan peningkatan
pelayanan
penanaman Modal
. .
Kajian kebijakan penanaman modal
Pemberian insentif investasi diwilayah tertinggal
7.8.3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah Rencana kerja dari program ini adalah
.
:
Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi
7.8,4. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Rencana kerja dari program ini adalah
.
:
penyusunan regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian
c
. . .
Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C
Koordinasi
dan
pendataan tentang
hasil produksi
dibidang
pertambangan
.
Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan galian C
7.8.5. Program Pertindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan . Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen
.
Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen
. .
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
operasionaldan pengembangan UPT kemetrologian daerah
vil-64
RPJ M
D
Pr
ov i n si Kep u I a
ua
n
Ba n g
ka
Bel it u n g 2 0 07:2 0,1?
7.8.6. Program Peningkatan dan Kerjasama Perdagangan Internasional Rencana kerja dari program ini adalah
' .
:
Penyiapan data base kuota setiap jenis barang dan jasa Penyebarluasan informasi data base kuota setiap jenis barang dan
jasa
.
Penyusunan
tim daerah dalam perundingan perdagangan
internasional
. .
Fasilitasi penyelesaian sengketa dagang Koordinasi pengelolaan isu-isu perdagangan internasional
7.8.7. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Rencana kerja dari program ini adalah
. . '
:
Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan industri pengembangan industri peluang pasar perdagangan luar negeri Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan imPor
. .
Pengembangan data base informasi potensi unggulan Kerjasama standarisasi mutu produk baik nasional, bilateral, regional dan internasional
.
Kerjasama dengan lembaga internasional dalam
.
pengembangan Produk Koordinasi penyelesaian masalah produksi dan distributor sektor
rangka
industri
. .
Membangun jejaring dengan ekspotir
Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkaiUasosiasi/Pengusaha
. . .
Pengembangan kluster produk ekspor peningkatan kapasitas lab penguji mutu barang ekspor dan impor Pembangunanpromosiperdaganganinternasional
7.8.8. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Rencana kerja dari program ini adalah : penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan
.
oPerasional
.
Fasilitasi kemudahan prijinan pengembangan usaha
vil-65
2007-2012
Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan Pengembangan pasar lelang daerah Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri
7.8.9. Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan Rencana kerja dari program ini adalah
. .
:
Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan
.
Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan
.
Kegiatan Fasilitasii modal usaha bagi pedagang kakilima
dan
asongan
.
Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima
dan
asongan
'
Kegiatan pembagunan gudang penyimpanan barang pedagang kakilima dan asongan
7.8.10. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi Rencana kerja dari program ini adalah I I
:
Koordinasi modal ventura bagi industri berbasis industri Pelayanan pengembangan modal ventura dan inkubator
I
Pengem bangan infrastruktur kelembagaan standarisasi
a
Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas
!
Pengembangan sistem inovasi teknologi industri
!
Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi
7.8.11.Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Rencana kerja dari program ini adalah
.
:
Fasilitasi bagi indutri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daYa
vil-66
RPJMD Provi
.
n
si Kep u la ua n
Ba
ngka
Be!!ylg?9949p
Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
.
Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menegah
, '
Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah Pemberian Fasilitasi kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menegah
.
Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta
7
.8.12. Program Pen in gkatan Kemam puan Teknolog i I nd ustri
Rencana kerja dari program ini adalah
' . '
:
Pembinaan kemampuan teknologi industri Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur
'
Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur
7.8.13. Program Penataan Struktur Industri
Rencana kerja dari program ini adalah
' ' , 7
.8.1 4.
:
Keb'rjakan keterkaitan industri hulu-hilir
Penyediaan sarana maupun prasarana kluster industri Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir
Program Pen gemban gan Sentra-Sentra I ndustri Potensial Rencana kerja dari program ini adalah : pembangunan akses transportasi sentra-sentra industri potensial
. . 7.8.1 5.
Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat
Program Pengentasan Kemiskinan Rencana kerja dari program prioritas ini adalah
. . '
:
Pengurangan tingkat kemiskinan Peningkatan pemberdayaan perempuan Pengurangan penyandang masalah sosial
vil -67
pengangguran
' . . '
Penanganan daerah terpencil, terisolir dan kumuh Perbaikan lingkungan dan pemukiman Pengembangan kelompok usaha bersama ekonomi produktif Pembebasan biaya pendidikan dan kesehatan
7.8.16. Program Pencipataan lklim Usaha Kecil Menengah yang Konduksif Rencana kerja dari program ini adalah
. . . . . . ' . . . 7
:
Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah Sosisalisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menegah Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha Usaha Kecil Menengah Pendirian unit penanganan pengaduan Pengkajiandampakregulasi/kebijakan nasional Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah Pengembangan jaringan infrastrukur Usaha Kecil Menengah
Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah Fasilitasi permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah Pemberian Fasilitasi pengamanan kawasan Usaha Kecil Menengah
.8.17 . Program Pengemban
gan Kewirausahaan dan Keu n gg ulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah Rencana kerja dari program ini adalah
. .
:
Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis Memfasiltasi peningkatan kemitraan investasi Usaha Kecil Menengah dengan perusahaan asing
'
Memfasiltasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
. . . . . .
Peningkatan kerjasama di bidang HAKI Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Pelatihan manajemen pengelola koperasi/KUD Sosialisasi HAKI kepada Usaha Kecil Menengah
Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan Mikro Kecil Menengah
vil-68
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung2007-201 2
7.8.18.
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
. . .
Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan Pengembangan kluster bisnis
Koordinasi pemanfaatan Fasilitasi pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan koperasi
'
Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
.
Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
.
Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah
. .
Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga
Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah
. .
Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal
1.8.19. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Rencana kerja dari program ini adalah
'
:
Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi
.
Peningkatan sarana
dan prasarana pendidikan dan
pelatihan
perkoperasian
.
Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian
. . . . .
Sosialisasiprinsip-prinsippemahaman perkoperasian Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi Penyebaran modal-modal pola pengembangan koperasi
Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi
vil-69
RPJMD Provinsi Kepulauan Banqka Belitunq2007-201 2 7
.8.20. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Rencana kerja dariprogram iniadalah
'
:
Penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi di perbatasan
.
Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
.
Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi
.
Penyediaan lembaga keuangan daerah yang membantu modal usaha di kawasan transmigrasi
.
Penyerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM
7
.8.21. Program Transmigrasi Regional
Rencana kerja dari program ini adalah
.
:
Penyuluhan transmigrasi lokal Pelatihan Transmigrasi lokal
7.9.
MENINGKATAN KAPABILITAS APARATUR PEMERINTAH UNTUK MENCIPTAKAN GOOD GOVERNANCE DAN CTEAN GOVERNMENT
SECARA TERSISTEM OAN MENYELURUH DENGAN MELAKUKAN GERAKAN BERSAMA DALAM PEMBERANTASAN KKN BERBASIS
KULTUR DAN AGAMA. MELAKUKAN PENERAPAN PRINSIP REWARD AND PUNISHMENT DALAM RANGKA MENINGKATKAN
RASA TANGGUNG
JAWAB
DAN
KEBANGGAAN
PROFESIONALISME DENGAN TIDAK MENGENYAMPINGKAN JIWA
"ABDI NEGARA'' DAN SEMANGAT PATRIOTISME SEBAGAI BAGIAN ANAK BANGSA YANG SENANTIASA BERUPAYA MELESTARIKAN SEMANGAT KEJUANGAN 17 AGUSTUS 1945. PENEGAKAN HUKUM (LAW ENFORCEMEND DTLAKUKAN SECARA KONSTSTEN DAN PENGABDIAN SEBAGAI
KONSEKUEN TANPA PANDANG BULU, MENYELURUH "TIDAK
TEBANG PILIH" BERDASARKAN KEPADA PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU BAIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN MAUPUN MASYARAKAT PADA UMUMNYA
vil-70
2007-20t 2
2.g.1. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Rencana kerja dari program iniadalah
.
:
Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masYarakat
.
penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri
. ' . .
Rapat koordinasi unsur MUSPIDA Rapat koordinasi pejabat Pemerintah Daerah
Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
7.g.2. Program Peningkatan
sistem Pengawasan Internal
dan
Pengendatian Pelaksanaan Kebijakan KDH Rencana kerja dari program ini adalah
' .
:
Pelaksanaan pengawasan internalsecaraberkala penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
.Pengenda|ianmanajemenpe|aksanaankebijakanKDH
. . . . .
Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan di bawahnya Inventarisasitemuanpengawasan Tindak lanjut hasiltemuan pengawasan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
7.9.3. Program Peningkatan Profesionatism Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Rencana kerja dari program ini adalah
'
:
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa
dan
aparatur
pengawasan
.
pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
7.9.4, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rencana kerja dari program ini adalah
. .
:
Penyediaan jasa surat menYurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
vll-
71
RPJMD Provinsi Kepulauan Eangka Belitung2007-20 | 2
. . . .
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan PNS Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Penyediaan
jasa
pemeliharaan
dan perijian
kendaraan
dinas/operasional
' . . . . . . . r . . '
Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan pengandaan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
7.9.5. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Rencana kerja dari program ini adalah
. . . . . ' . . '
:
Pembangunan rumah jabatan Pembangunan rumah dinas Pembangunan gedung kantor
Pengadaanmobiljabatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Pengadaan mebeleur.
7.9.6. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Rencana kerja dari program ini adalah
.
:
penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
v|
-72
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung2O0T'201 2
.
Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
7.9.7. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Rencana kerja dari program
ini adalah,
Pembentukan unit khusus
penanganan pengaduan masYarakat
7.9.8. Program Peningkatan
dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah Rencana kerja dari program ini adalah
. . . . .
:
Penyusunan analisa standar belanja Penyusunan standar satuan belanja Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi
. . . .
Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tantang APBN Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Penyusunan rencana Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah
tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
.
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pejabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
. , . .
Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
. . . .
Peningkatan manajemen aseUbarang daerah Peningkatan manajemen investasi daerah Revaluasi/appraisalaseUbarangdaerah lntensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumer pendapatan daerah
vil-73
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung2007-201 2
7.9.9. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan KabupatenlKota Rencana kerja dari program ini adalah
:
I
Evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kabupaten/kota
t
Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD kabupaten/kota
Evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota Penyusunan standar evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kabupaten/kota
.
Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabuPaten/kota
7.10. MELAKUKAN UPAYA PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR
PADA
PROYEK.PROYEK STRATEGIS DALAM RANGKA MENINGKATKAN
DAYA SAING REGIONAL DAN GLOBAL MELALUI PENGUPAYAAN PEMBANGUNAN INTERNATIONAL ENTRY PORT (PELABUHAN SAMUDERA) DI BELITUNG YANG DILENGKAPI DENGAN KAWASAN FREE TRADE ZONE ATAU SEKURANG-KURANGNYA BOUNDED
ZONE SEKALIGUS MELAKUKAN PENGUATAN INFRASTRUKTUR DI TINGKAT REGIONAL ENTRY PORT (PELABUHAN NUSANTARA) DI
BANGKA DAN BELITUNG SERTA MENINGKATKAN
STATUS
BANDARA PANGKAL PINANG UNTUK DAPAT MENGAKOMODASI JALUR PENERBANGAN INTERNASIONAL DENGAN ROUTE SINGAPURA-BANGKA-BALI (SIBABA) SEKALIGUS MEMPERKUAT JALUR PENERBANGAN REGIONAL YANG MENGHUBUNGKAN
SECARA RUTIN JAKARTA.BANGKA,
JAKARTA-BELITUNG'
BATAM-BANGKA-BELITU NG-
JAKARTA-BANGKA.BELITU NG,
PALEMBANG SERTA MENGUPAYAKAN PERCEPATAN REALISASI BELITUNG SEBAGAI ETALASE KELAUTAN DAN MERINTIS KONSEP PENGEMBANGAN ZONA KARIMATA (KARIMAT A GROWTH ZONq
7.1O.1.Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitasi Perhubungan Rencana kerja dari program ini adalah
:
vlt -74
RPJ MD
Provi ns i Kep
u Ia u a
2007-20t 2
n
I
Perencanaan pembangunan prasarana dan Fasilitasi perhubungan
!
Penyusunan kebijakan, norma, dan prosedur bidang perhubungan
I
Koordinasi dalam pembangunan prasarana
dan
Fasilitasi
perhubungan I
Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
I
Pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang
a
Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan
Pembangunan International Entry Port (Pelabuhan Samudera) di Belitung yang dilengkapi dengan kawasan Free Trade Zone atau sekurang-kurangnya Bounded Zone sekaligus melakukan penguatan infrastruktur di tingkat Regional Entry Port (Pelabuhan Nusantara) di
Bangka dan Belitung serta meningkatkan status Bandara Pangkal Pinang untuk dapat mengakomodasi jalur penerbangan Internasional
Singapura-Bangka-Bali (SIBABA) sekaligus memperkuat jalur penerbangan regional yang menghubungkan secara rutin Jakarta-Bangka, Jakarta-Belitung, Jakarta-Bangka-
dengan route
Belitung, Batam-Bangka-Belitung-Palembang serta mengupayakan percepatan realisasi Belitung sebagai Etalase Kelautan dan merintis konsep pengembangan Zona Karimata (Karimata Growth Zone)'
Rehabilitasi dan perpanjangan running way Bandara Depati Amir, persiapan penerbangan dengan route singapura-Bangka-Bali,
penyelesaian pembangunan pelabuhan Jelitik sungai
liat,
pembangunan Pelabuhan Perikanan Belinyu, Rahabilitasi pelabuhan
dan alur Pelabuhan Niaga Pangkal Balam, Mentok, Belinyu, sungai Selan dan Sadai; pembangunan pelabuhan Toboali dan pengerukan
alurnya; serta pembangunan Pelabuhan Tanjung Berikat dan pengerukan alurnya. a I
Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
Terbangunnya bandar udara dan dermaga untuk kapal-kapal yang berbobot di atas 10.000 DWT pada pelabuhan yang ditunjuk sehingga
pasokan bahan baku untuk pembangunan Provinsi Kep. Bangka Belitung;
Terwujudnya bandara internasional di Pulau Bangka dengan 10 pelabuhan laut antara yang dihubungkan jalan-jalan utama,
tatak
vil-75
RPJMD Provinsi Kepulauan Eangka Belitung2007-20 I 2
.
Terwujudnya pelabuhan alur laut kapal internasional
di
Pulau
Belitung;
7.1O.2.Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Rencana kerja dari program ini adalah
.
:
Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan PenumPang
. .
Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan Penumpang
.
Kegiatan
uji kelayakan
sarana transportasi guna keselamatan
penumpang
' .
Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal
.
Kegiatan pengawasan peralatan kemanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama
. .
Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kedisiplinan dilingkungan terminal
. . . . . '
Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
.
Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
7.10.3. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Rencana kerja dari program iniadalah
. . .
:
Perencanaan pembangunan jalan Survei kantor jalan dan jembatan Pembangunan jalan
vil-76
I
Perencanaan pembangunan jembatan
a
Pembangunan jembatan
Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur jalan dan jembatan pada ruas Jalan Negara dan Jalan Provinsi serta Jalan-
I
Jalan Kabupaten yang dianggap pertu, membangun jalan lingkar Bangka (Pangkal Pinang - sungailiat menyusuri pantai timur; Jalan lingkar Kota Pangkal Pinang dari Pelabuhan Pangkal Balam ke Bandara DepatiAmir menyusuri pantai Pasir Padi; dan Jalur ToboaliPayung menyusuri pantai barat), pembangunan Jembatan Baturusa ll dan perancangan Trans-Bangka selatan (highway yang menghubungi Kota pangkal Pinang - Toboali dan Sadai), Tanjung Pandan
-
Gantung - Manggar.
7.1}.4.Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Rencana kerja dari program ini adalah
. .
:
Inspeksikondisijalan Inspeksi kondisijembatan
7.10.5. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
Rencana kerja dari program ini adalah
. . 7.10.6.
:
Rehabilitasi jalan dalam kondisitanggap darurat Rehabilitasi jembatan dalam kondisitanggap darurat
Program Pembangunan Sistem Informasi /Data Base Jalan dan Jembatan Rencana kerja dari program ini adalah
. .
:
Penyusunan sistem informasi/data base jalan Penyusunan sistem informasi/data base jembatan
7.1O.7.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Rencana kerja dari program ini adalah
:
I
Pembangunan gedung balai latihan kebinamargaan
I
Pembangunan gedung workshoP
a
Pembangunan laboratorium kebinamargaan
I
Pengadaan alat-alat berat
vl,l
-77
RPIMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung2007'201 2
. . . . . . .
Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat Pengadaan alat ukur dan bahan labortorium kebinamargaan Rehabilitasi/pemeliharaangedung balai latihan kebinamargaan Rehabilitasi/pemeliharaan gedung workshop Rehabilitasi/pemeliharaan laboratoruim kebinamargaan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alatalat berat
.
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur
dan bahan
laboratorium
kebinamargaan
vtl - 78
2007-2012
RPJMD Provinsi K
BAB VIII KAEDAH IMPLEMENTASI
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perencanaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2007-2012 adalah dokumen untuk periode 5 (lima) tahun. Pada saat RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2007-2012 ini disusun, RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih dibahas dalam panitia khusus di DPRD Provinsi Kepulauan ini Bangka Belitung. Penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dengan mempertimbangkan visi, misi dan program prioritas Gubernur 2OOS-ZOZS
pemangkudan wakil Gubernur terpilih periode 2oo7-2012, seluruh aspirasi kepentingan pembangunan telah disampaikan melalui penyelenggaraan
musrenbang RPJM Daerah.
RPJMD
ini
berlaku selama
5 (lima) tahun. untuk
dapat
pengimplementasian RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, maka beberapa hal berikut perlu dijadikan perhatian dalam pengimplementasian RPJMD ini:
Pertama,RPJMDProvinsiKepu|auanBangkaBelitung20oT-2012harus (Renstra) dijadikan Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Daerah SKPD untuk lima tahun mendatang, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) serta RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) pada setiaP tahun anggaran. Kedua, untuk mengoperasionalkan program dan rencana kerja/kegiatan rencana yang diusulkan dalam RPJMD ini perlu diterjemahkan lebih lanjut dalam rinci dan terukur dalam Rencana Strategik Satuan Kerja
kerja yang lebih
dimaksud Perangkat Daerah (Renstra SKPD) masing-masing. Renstra SKPD yang tidak akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan merupakan bagian
terpisahkan dari RPJMD ini. akan Ketiga, mengingat target dan rencana kerja yang telah ditetapkan pelaksanaan dan pencapaiannya, maka pada
dipertanggungjawabkan
(mid-term pertengahan tahun kedua RPJMD ini perlu dilakukan pengkajian ulang Pengkajian ulang dimaksud, difokuskan pada evaluasi tingkat
review).
vlll-
1
Rancangan
2007-2012 pencapaian rencana dan target yang ditetapkan serta identifikasi isu terkini yang dapat mengganggu pencapaian pelaksanaan target dan rencana kerja RPJMD ini.
Keempat, mengingat jangka waktu pelaksanaan RPJMD dan selama periode pelaksanaan RPJMD ini mungkin terjadi hal-hal di luar asumsi yang ditetapkan dan diprediksi sebelumnya, beberapa usulan program dan kegiatan baru terutama menyangkut pemecahan terhadap isu/permasalahan terkini yang
mungkin terjadi di tengah periode pelaksanaan RPJMD ini, dapat diusulkan melalui RKPD dan diimplementasikan dalam RAPBD tahun anggaran terkait. Kelima, mengingat masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Kepulauan Bangka Belitung terpitih sekarang akan berakhir pada tahun pada akhir 2012, dan guna menjembatani kekosongan rencana pembangunan
masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Dalam
rangka
jabatan Gubernur menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pada akhir dan wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka dapat dimuat rancangan program indikatif satu tahun ke depan bila diperlukan menjelang berakhirnya masa jabatan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
vlil-2
co
E
o ]D CD
c (U
(D
c (! = ('
alt
(U.o6 (!qt
cG
(n6 cG
cod
frE at=
*=
U'A
9z 2a 19E
qJ (!
EO
oo Y(L
c o c(tr
o o) o o c
o
Y
q)
o c(I' o o' (I'
(I' (I'
x
o)
.g
c
o o
E
-o.
c. (E. c(!
E (I' (t)
o
(L
9z Es
cE Eo
cG Eo *l( @: oo :< o-
Eo
oo )<(L
oo
Y(L
h
oE (U
o
E
o-
(', c(' (! c G' c) ([ E
=
65
: o
o -o
E
88. O)r g6 EE EE (o(l)
c t
o o !o
o
E (E
(I'
o)
(It
o-
c(I'
-v
o
(I,
c
-o
co
co
vv IJJ
F
UJ
Y
to O c{
z d E J
.i €
u F o
*E RgEEgE E=E F-9E=sP.eU*P9 ge g ggHss'E aE =6
Es=3fr
s
gIEaEEfi:
E llo o c o)
q) .I'
o o, J (t) E (U o,
o)
c')
o-O _go LY
EP D(o
o
(L
c c o) -(U o-
c
o o co
o
g3
co(u'1 cfr
€ s=
c(! c(I,
Eqfi:€E;*;=€
F
f Y
o.lI
AA
-o
o
o)
5geF
C'
(o
E
o(l.)
Hss
o (It
c
c(U o lt co E -o 6 c
Fc x(tr
()
.=Eo
o c
(!
=E vo
o,
C'
ERX t"E g
-A
o
D(l) 60.
ie
co
E
o)
o=
ol
o
Ff
o
E
EF d{ o6
E q)
c
E
(L
o.
('
co o, c(Il o
(!
FO
o
E E5g'*gF I
o ul
a
so
o-
E
s 3E-
= 2 ts
o, .c
o
at$
I
;
o(!
EF F E
c
(5 =
(I'
EE E rEsB &^
,g E
q)
Ec
6EE6 o-o -st .q.6 E €
.a
o)
afil(Il
UJ
C,
C'
o .Y
F,€ i: o)
E
.v
o
c $ o
E(I,
(l'c
F o
J
o
'13 (\'
F
c$
E cl
c6 Eo E= oo )l(L
*x o o.
.c
o
oot
?z C'F
co
E
o..E6 (I'o)
6A
?z otr
c(U.Ed (!o) cro ?z (oF E)6
c
c
c(0.E6 oq) o att
c(o.-
E6 (E0)
6P6 9Fe
tsE$r
v :t E :t 1t c
o o. xo
5
.
saF
gE^
$a
iugtag;FE gggggtFEEg
ct (U= o=
z
?3
Q2
c(\'
9. oo 4E rt= -=llJ bP o- €E oc) o-L
c(l
c(t' (I' (U >c (Uo >E oo oo OJ lfJ of bP o= bP -oc -oc -oc Eg EE oo oq) EE oo (L(L c
(g
9.
o,(L
cLo-
C
(I'
c(I'
o f
6o 6E
t:) ou $E ov z o
c
=
to
(Uo
o-l EEF 5E _o EE: E3 !D qE lu (u U'F
t
FO
.g
a
v)
'6c
U'
o
c(I,
rp*g9 EtpU
;gE E9P F:qg-
o= E(EO E(l)C o; R;E ^c(5 O)Y
BFoc o- o-(I' (L
o t
E an
1C -y (')c
fo
h
o
gf E8' eE O)co .=(Ec c(!o E EF F oo oc Pb5
co) (l,-
EE
€
oE EE C'(t, c(tr F6 E8 6o -=c ?b -(g hP FE (E=
o)c $(l' -oE F-
E€ .cl v Eg 9E = E -o (9
o
(U
cc
z
l
c
&E
tLE
O
ge3$;
o o
Eal,
E o
Eo
a
a
at)
o
o
fit
o
= E(l'
c(' q)
o c(I' o_
v(' c('
.c
.g
.g
o
(t)
at,
o
a
al,
o
TL
(o
E (! (I' cf E o l (!
Eg c(u 8g o
p = oc c)
6s
oP
*
'6 o at c
EXE orc (I''i: = o ;co EgE oc,oi L:lO
c
o
p oo = 1J
o c o o
_g Hg. h9 6-C
(EJ (Ur -ht!
c
E
tt
c
(u (! c c ciZ Q ts ;o c.9 (l, Cl(5LC o o) (I'(/) (I'(! (' (o co EaYE SF co c ;io c(! c(D (E(,)
\ oo o PE E(g v6 Fo(oo -o) -ft (L ^Lq) (LE q: L o-o (Lc o- o-c o LL .-
c.cl (o- c(U
)a
L
i
Y .?
o uJ lY
f o
lo llu
v
IF
lv,
t3
lo l=
lz t<
IF t<
6
It luJ
F
I
IIJ
lv
EEe : a3E e3* q
ssgEs
lu IF
IF
!o o, *(!E
ul
t<
I!<
P
z v
IJJ
u F
U'
la l5 lf
r E=-
e[*re*saga
alEEEEggai
gEgE
Ep83 =6EE
E9
.gFE g
eB!
F
e'E Fc E ass
-Y'-'v
3 E.e
.
FgE (I'(I'trf -s o)- (I' X',(U
(U
pgiE 'F
>-O O
figfiatg€EEcc
IY IE
IF t< c\l t=
$gfr[rBE
EE
g .eee
o F
c\ a
c-
ol
v,
=
z J
*4F grg:
fr;ifl o z
N
z
es o2
itr
=uJ -=
c
c(I
o *p := p
o- c c o UJ
co L p
Ec
1'
(L
TL
cc)
q)
!t
,E o co
: o p
.q
E
z (t,
f
t z :f
o = E
(9
o E
c
ttc
o (L
ltc o (L
ad o c -x (U c, EO) 69 6 co o =o) =o o= c '(E'E (I'= CX cc c o(I' oo o tr (s (, : E (D E.s Es gH -o(I' o '6' oo to- pEc !6 p6 .=! Ortr c C:0) (U o) AE E(U xo trc o. 5E sEl -o tro -C E(U E (I'E (0D b: (' F3 E= !op F\E mct ts'€ ct cD(I' o 6Q ^C s(o ^C EC) s8 -EO (L (LE o_o CL .O trc
i
X
z
@ =
Y
ul
o uJ
(It
co (o(!c(I' c :p >\! ('(U fit c o 4an (I'
(L
Y
c
6 ul Y
t,
b '6-
E
o
itp 'lc
oc c o) o
(L (L
c(o :a
p
E c
o (L
(I'
(I'
o! o c .g
o -o o o E
; :o p:o €c
E c o o o o E
E
o o) o o o
C,
o- o-
(' E
o c o c c
:p G'
E c
o o_ E
o gt o L
c(It
c(I'
(I'
o
o
o
coo U'
co
c(,
E
o
o
c)
C)
U'
)<
at,
Y
tt
Y c
E c c) (I'
o
U'
E
c c o c(I' o
ooc (It c(U Eo
(I'
c(E
fit
o
cc)
(I'
o .Y
c
(It
=(!
o0) Q)O >o E c! q) ao o-6
c(I'
o (l) v
(I' (I'
q6 E6 6-Y g0) ge P€ a6 v(!
o ooo c o o (o 3 (I'
c')
c o
o-
O) att
)<
:o
(5
(I'
-o
o c(l'
c)
c c c o u o
Y Y
c oo
Et P6
c(I'
c(U
coo U' o
(I'
)<
-lC'l
-Y1 (I't L]
(U]
o (Ul El c
co Nc -c
o o o
o)
Y
)<
c c (I' o c E
c= or EG
o
(I'
c,
E
oF C' c7 > c q O) tt gd (! vo x(o (t c .o (E- .E(U o (,,E !. =- orc (I'
o,
E(E
o)
c(I' o
!r1(s t4a
bg oo oo ccG co oC' € 96 b9 o-= oo EA o,l o-k 0., o
o-
o (D
F(I'
e!
i
oc (U
6 uJ
tu
tF o
tUI Y
F
f
ct = o c{I
n 9cE *(E 6 g.g -9,e f;
ggggtgggggiiEgigg
_-o < f
FAE=
to
o c! o
3=-AQ (t,
=
Sgrt
z
9iffig r!J
& E J
--=i*i;H
(Loo(L
ci
z
o o o o o .v
c(E c
o
so
o)o o.h oo tso tL
rl
agigc*sgEaE,iiB ?FFgEgggFggflFEg
xt
c
eA E =G i: _c o
flEE* g5 [E pa$
6
o o o Y
@c o
L = z E Y
(!
-g
E FO co c.o Eg E(I' ('(D (Uc (o(t) o E E5 6G b,9 o)x -E ol o o o).oo ^C 9-o e F(l) FO (L tLo o-E LE L_9 E8 u: q_o E
o o o
-c
* a. g€
cP
E3
coo o o Y
Ei
-os-c >(lt €b €-o CC'
co
c(I' .c.
-o
of o_E
U'
c
:p :p$ xp('
(o
z
o
g -c o
-eg Q2 pd,
-= trJ c
z o f
t z
c(I,
c(U
(U
c(D
u,
U'
(! E 0) o
Y
Y
)<
g
o)
(,
o o u o-
o =
t, (' o u
(tr
o
c C'
C
c o
o co
$
(o
q)
o-
-o 6=
= u.
C
(t'
6o-
o
c
coo)
c (E (U Y E (Il
CE
(UEG
co0)
(U
E
o)
o o Y
o o \l
v, o Y
c(! c(E
co
C
o
(o
F: ii(g
ilc.s EgE o-v -Y (tr bFF -o o
bE oJ c>
u,
sx
Y
.9
5:;
E Y o-c f, 15 -N i: -c
o-
F.=
Y
z
[l =
Y
UJ
x o uJ F
tgI 0 =
Y
t
E q)
(L
F#E u, or.-
=E-C(5
g; ctsOo
g.,E
a aP a
FE
E
c -g o g o(oo ol
E g
og oo(I'
E
E
E
(L
o-
o
o
c og
cE .g
oo o
D
c E .g -g o o E c (t' oo 1'
oGl
E l
c)
&
€
oE cI\J .9 (I' c(D o C o E1 oc = ^C E ;.9 FE ([(I' fio 6 ii.E $ =(! -:- Y(') -o 8.,€ o =a FO c c)< .g o_ cc o(I' 6-r oo o-E o-N o
.v
F'6 -o Ef Gtr tuE F, O) o)o clO E'E -L 0) (LY tr
c(Il E
o
tL
(g
ct)
([
E
o
E c) (L
o
E t
E o) (L
c
E
o o CE (I'f (U
o
o
o,
o .v
(o
c(I,
ot
E
o
c)
o) E t9
E f
lJ f
&
('
-:<
>o s= $c o. l fc'
8.x
-m o-!
6'9
:T(E -o= cfE
c(s
c -c =
(u
o-o o)o o-r
gE9 PF 6z E-E; o_c (U(I' cvi
g:E co g6 $5ii 6C sol
i
u
oo o v (I' E -o co N$ oo 6S 1cE CE CN c Er! 86 9o oo) ';ECnt -99 6,9 CE tr(E =E oo O6 o'6 gE b6
eF
E
c(,
o
tlo
e(II eC E> (tr:: o(, hE !o b,S -c X'E 9(S
i8
dh
E
=
E€.
6aeEH
o
o,
#Et 'F(! o)- '-o pgE do o-c 6-o 6.q O c.C @: o-6 o6 q r(U 3En -yc -(! FE -c E_o EO E CC. E ;o =(U hEF (oo !u(I) C'o E 6c, cDc oc o)o (')o 6C => oo x'o ou, OU'q) so O- $E;e !o) c, ^u [LO T5 tr33t! o-o (I o i,9 LY .E
Fci
2
at
c')
g
E
cg o o c c c o (I, o Eo o (I' coo o3 o Y
(I'
C' C',
o)
(s':<
E(U
E (I,
d9 6(o ;HE (I' 6F (|' xo {(n EE (gF.: C')! Xo >(D av -g1E cc co C
.I'
_-(I'
E3€ *=c$
eaE FRA
:q-*g
eEa
..9
E g€€ q)o c o)= '= (trjv
e6*
Eoh :"S F s gE
@
= z F
Y
tu UJ
Y
6 lu F
E
F a
6 J 3
sgggsEiEggfigEEgEE
Y E F c.l
O alI
=
F-.
o O c\l
o
a =
o-
z & E J
o 2
z
?3 92 'x-fr -=ul
c
co
c
oo oo :l
of
o o
(I'
L
(!
-o
o
Y
c (x'
o f,
tr J
z
=
(9
o t
o-
i
Y
3 o UJ Y
(9 UJ
z
o
o o
o-
co,
oF
cool
F
u,
Y
c $
69 Pb 6o. oo cE
o
o-
h(I'
6S I> 6tl' hft =o
O- -o
di
E3E 3E€
OE 6ro eJ
tL -o
i
_e;
oo
cG
=c L(U sto '6._ co o(5 SU -otr u)c Fg :i oF dB EC o)c o.-' o_: o.R o.-c EC E':' o7 oc Ebi dE a= 9i LY _uo (LF E o o-
E (!
(UC
Co = UJ
F€ gu
H
aggF
$E EE
.=(trc
x
c >(u =dvrY g'q uE
*FE
so x o
..2
o o
€
9, 8-
6 u.l F
tF a
HEE$ u'tI'.=!
s6=
gEgEgggg,
6
*Fcs.Ec st U
O)(U O
g F ed
ssFgEi;ggggE$FEBgiEEg g:PE
E = F
S =
?-$
c!I
r\
o
Clc
.g
Y
J f
C!
--
cYo 96 k(5 6-9 FO)
E
c([ o (!
= ix
tt
O
(!
'=o 'F(u ftr 'E FB 5e Y! gc
sss Pc 6
= z
lu
co
(U
c
o po (,)o @(E o-Y tu .XE YF-v
E
FP
It .2
E
o)
cE (U=Y6
E F
Y
:t
c(I'
6c',
OP
o v.
Y
o
;i(o :->
('
.o
-q
co, o
o = E,
c)
o E
o-
-o
Y
:
o c (!
(I,
1t
o Y
Y
o >\
.U
(U
c
O) c(l'
E
o
o
o
a (5
E f
E o g)
(I,
.E
z
ctU
o =
z
E;r*
d,
J
o 2
ri,
z
G
o
c c(! o.o o '6o 'd(I '6o (oJ (U..v (!!
e3
c(! o
'=IU
X,E 'F(t' !E 'FC ..Y:a= 'F([ =E =ts Itr EO ()= 6* 5€
Q2 -qE L
Y}
Y}
co.-
= .Q'a
FO
Pg (D= z o f,
tf z
(9
o u o-
o
E'(!('
(g
P6 EE
o
o
o o t
VJ (E cF 6E
=
c(!
v U'
o
a
o'6
c o (lt 6
(I'
o
Y
)<
o
o
c
C,
o sfr o }.N a FA o
(I,
,g ln (I'
o
o)
Y
:z
(,
E-Y gE C'o !v (l' mO P6 VP Eol ^c (L.o LLE
c E c) a(U E
o (Il gO SE (I'o E(! 'rc'a
g 6o g).Y .t2 c 6S (,r(I' E5 (5r 8g -o (u !t, trtr Fg o. F€ 6{3 :6 oo, o-l 6P >.o o-g 9'a CE E(I' bg a''o- o- gF. o-E o(E o.h Eo{ EE (I'c EE 6o gpE E'o)'F bE 6c F,E !(tr LC Y6 LE LI- GI q_o F€g
;s
U' (I,
f x
_c
#* E*
(U
('
(U
oo
E
O)
E
0)
o
:o
C (I'
-o
-c-
3
oo
ES FE bg oc ccc 9.; bE EE ov (o: co PF PF Prs SG oc 9E o(t CJ:
6(l,=
.q 6, (,)C FC'
F9 o-E
c -c (') c(!_ -A) sl'a ES (oU) Ph EE tuF toN :(D .y. F o'co 63 E)o CN co o)D
6E o_c
3
oo
EF
fls SE &E F$ o
g
3
oo
(U- F8 >= EE
c
'ut
ofr
-c ES -c
(I'
6e o-I YC -E ot'cc o =o '=o tv ._c .C b1c 9o .ES E€ '9a O-'-12 oD(U (U: 39 (sE -or I CE o= +a otr 8.& VP
= 0t
= t
oo
o) .ED o o, c1C
X(E oo o-o
8.8
-o --Y EC Eg CF FCt !uo !oo E6 EA 6,* => !?, o :: 9' at rnC do gY sd sr(I' -:y(D o-o o_ts (L o) CL EE
c cc oc o: EC (Uc ()G c-c l-U| => EE EE ;i(tr oo oo I> tLo t-o
o za o oc E (!4 -go 8-S c(U dd,
co coot
E(I
o!
O-
(r
E
o
L
-o E
o
ao ;c E (o o o o c o (U E
o o
9''ra o cts -1C (Da bE o tPo qc o-6 o-E v
E:
IE
c(g c cJ (o g o)
(o
(o-c .=o 6S gE -yc o)'. !2, o ca
co o c
=a oc 8',9 PE ,so s(o
.o
E
o o o
o
F_3 sc
E
E (!
{ro 0-€
c
IL
o ('l o
o o
G
i
v
f, o lu
v (9 u,
z
€(I, o_
E = uJ
;€ g*
Y
E
F
ut
v
o lrJ E F
o
(tr
(U oo (o.=
EE Fi *s3-9-HessE FBEE g.s
e
6I
5 !EEEc oooo(! O- (,) O- O-1O
u F
=
o =
&
z
z1t-lzliasitlg
& E J
8 FE
PftS EF
E
gsE eg a
(o
v
c\l
#sE
oc)c) tL o- o.
.EE o
6 J 3
c! O c\I cO
*gE
dg66
= z
UJ
*;e
L E Oo.
o L
ve
-(I'
$E
t
F
t
Y
o z
,aEgC *ES eE ggEEE HE$3e :oo(oo uoEoo
z (U
e=
c c Q2 c(! c(u oc (UJ o co) 4fr -=ut c(! oc O(E c-o o- E EE o oo
(L(r
c cqt ctc (tr= co) (I'c o(tr c.cr
EE (1)o
a&
c c(l' oc of co, (oC ()(! c-o
c co (EC (rf co oc ()(t EE EE (l)q) (Do
{L(L (L(L
c c c coc c(I'c coc coc E o (sc c (gc oc ctc (Uf ([ (!f (o:l (sC (Uf fE of o co c(Il coJ (oc co ccn co co o (Uc (I'C (I'c oc () o ()(E $ oo oo o(E g-o 'c-o c o c-o c-o c-o o(I' o EE E E EE EE EE EE x oo oo o (L 0) oo oo oo o I(L IL (L(L (L(L (LtL (L(L C(!
$
o) q)
g)
c(D
g
(I'
al,
z o f E f
z o =
E (:,
o t
= E (, o
o
t c(I, (E>
CY
!
$
EU'
C'
o v,
s
o
$e
o o c
E
E
E€ = xbb
Cr
G'E o (I' SE oo co) cc c (! 6;€ <)--Y 5ES oo oo o.tt o! o o YC-O >i (S cco c E go, .S lc E6 9c E o. 3E u 6EE oc c arcF oc o-J oo o-c oor! o-(I,- O-(Il so o -o (U(u -tl EC (I, -oo tstro EFd, (UO e3 6S (! !cd9l !sd9 FEF -rCt" -ro)" =o =-o -o -'c c 6cc X'E X'E B€ gEE IIO soo o o-o dE -EO o-o L O-E o o-€ --o(u
sd co
ES
co
('
cC'
$
c = o
Ca
= E
SE cc co o(tr ()E 8b c(s cg(E E6 o> oc o- (s o-f s Po EE ruo 66= o
E
(t'
oc -v ttr
cb gs (sv
E
o co o (\'
o (!
E
c YE (U g',9 (,
.=gE ,c
o o
oE
E8 ('
h'9 U sld qr5 b,P 6EC 9= EL -(tr FOO -c Oo-6 O_-O TLG -o
r
UJ
lrJ
UJ
v
c.il
o c.l ro o
xo
o
IL
o
.=
c (U c c(l'o)
-o
(o J
(g
c
.a (!
-o
tr o= o-t
-x Ef (I'; !?,
o (L
oc o o, c 0) oE
(t'
u,
o)
(D
o TL
^C
G
E c o
-c N
E J
o
(L
c
-g
Fs 6€ Ce P5 s6
E: !(u FO fio 6Do cc o(I' o.E E.e (!o ts'9 o!o i;
PE E6=
o o
.c E
o o =(D c i,E o bE IE oqt (! Eo € o= o"t oo
-.v Ef o:t
E E
E,E o (L.E (L
I
4;-*EEr
cl = IU
gg E
LdLR6X
Y
ob c E'Q HEA 66.oEcP E
^q2(u(!(l)(Ux l<JEo-oE
_to
Fs
= z
t-
o o (L
.Y
Y
o L
vE
.x
(I' .F
$ .F
z
E
ts
c)
t! .F
EcgE gEES
lrJ
(9
l c Cl
J
P
i
2 @
f c (!
.c (E
(U
L
v
E
E l E
f co
o o
= E
!_
E J E
J
J
E, .9.
E
E
6 UJ F
E€
ds
E 8-g
-
H C e (/)E
t S gFE o
a J 2 5 t F 4 =
a oc(9(ou sr (! ()-o (6
Egl:g;g
*Ese
flg FEE$E
ra;
$ sEgHfiE
a
I
c{
o
.2
=
r'.
z
g;gaiglgil
& E J
o z
s
z -I
€g Q2 itrllj
= -= ur
o
(u
! (!
E
(r c (I' c(U
Y
E
E
E
E P o (L
f
o.
o
&
(U
xo
a
o
c
l co (! 'e
c o E
C'
c(It c(!
o
e
.y
o (L
o)
(L
z
:ot f z
= u
o o
tr
o-
o = E
o at
E
o (5 o cC, o
:e ffE 96-c .= .!da
c
o
(U
o o co
-o
E o o)
c o
E,
co, .U
o E,
(l'
o
E
o)
c
o
t0 = UJ
Y
o uJ
o = ltj Y
o L E z ts ru
F UJ X
eO
o
!rE
Eo (SC5 S<
f (U tt
rcgE
t o F
gEHsa z
a6
=
1s
o t{
e_fi
o L
E
o.
f3= -eZte
&
z
& E
f;FgF ct
z
(I' .c.
:o
o)
(L
(U: (I'c cv c
E l
E
E
)C :c
E
E
E
1
E
E
(l (o .F
(t'
o .F
(L
vo)o
-c
:o
o) .x
o :o
'roq)
(L
o-
q)
C
(I'
o
is8 trE 9(!
^CC
ee$
'E EF'gE*ta ;ESEFEf;F
E f E
:)
E (I' E
l
t
c (t
5 6
2
o (s
s
6 E o o
cC' (U 'c o
itr iE
c (!
o &
o
!q) (L
.=
o
o
H. c-)
SaE EF9 E(t'
P= F 'Ut ro -o (, fo o o)c - (o !1, pE gF LI co Yorv (I'o -- € oF =o Eo CC (,c g'as '-.q €E 9d {J -O go b€ gFF oo o(D 8.8 o.e o.E *(Il o EO -o E 6.S -c Efit FL E 8.9 6g ga =(I' !uoo 966 oOrtr 0) .E ty -< o)c E€ O,E 66gc(D'8F O(' c)J
-xclF-(/, .q?(o(oOO}Y :
;E
:) c o
E
6g C(\l €F :oo rn (U= (Ei .rf(O
E f E
c
oc p$
EEEgEE 'tu'6trlYeQ
ul
cr
J
c(U o
8Pff
(9
(\I
o
:o &
j
o 2 x e F
so
(L
(l' ,F
o
FE E-3" gE6-E Fx
eFq
f, c o
Y
E s.E
O-
c (I' o) cf
co
€*€ o)E c=-
tF.
xE
(L
P g-Y c:tlo E o:ioc 6F F 9
= Y
o a(I
E f E
o:l €o
€o
Ets
i
z
c 3 -o f
oo o)c(It c cc O) o<', o(g cc Qc !!c oc, c B(U :o s$ o.c cq) C,E c-C eC s qJ trtr -o -o -o(l' hF EE kp !u (It 9E (s E FE !E 6(t Dr o H'= 6C q0) co co ^sb o-o Y ^E(I'(l) (Lo (I' IIDI' fLo EeS TLO .0 E
!
o-
Y
c (g
E o -v
8;3
(9
o (t)
c
(t)
3tt
(L
c
o (o
(U
.g
o5= €o
E
co E
c(It ol c
1S ^c (D lL o_o
'do(D
IH€
t'c ) ge 3 .sE cf (!J
o.= >\ ts c-
FC(I' g€: c,j(I'
96 *(tr gFE
tro E6"_
fo6 .nt' ^c q) !o-o
s6
6 6o)o 6Cc F(l): (I O. (/)
(U
(!
l=l
P
o
o E ol
c(g
$
o o
E
Y O)
o c
o F
t-
g6 !:E =E
slill :2 1c,1 dtol I
l
E
X(l'
o)(U
Hio! s +i
6C
.=P
sF
gEE
oi ol E l--
$ EO
c
.g
(o
-!u oi o6; co) !o6 6O)
gaE E93
-c
o-
co
t'-
c.:)
o-
.I' (E
(o-O
O'F
oco)
tt
c o
eE g=
s)i 90
E E oro OF-
o-d d_9
c
co Y
c=o
f E
Y )
co
6 (U
(l)
t ?8tr E EFO
o
o
Y
Y
$BH
ERg
o
i< C C' C
l-j
$Fg4E
H
l_
o
c('
(5
c(!
c
u
a (!c (U(I' (I' -cl
= o,
Cr gE go
(L
O-f
o9
o-c -oo .C
Eo o> o-$ _o EL
c)
EiH LEI6 tol
lvl tE ltEl
;,€
r(U OJ ec
F9 O,([
I
E"s
6'
i3 E;
5E g 0 -.=
.o
E* H;;r-.Ee
cg=Fas€gE.
FE
gE g$fi
3g itr=gPE5;s
-E
;$ E IE
fiF$tEfiE;E.s-EH* E se€e F FE* xEg€ e$EggE$$Fg s8.gE98gE*gE
c-il I
t\
I l(',
II l,;lz
g;agl*ggg;ggi*g*i;*gro
o o (o
;(I'
l<
c
o
(E
(!
co trto EC
CQ o-f -o
Fggggggggsg
s l=l tl
titt_ o I l= tl z tl tltL-
cJ
o :l
€; E; o); :ec.o s,6 oi E=
(I'(D E o 6C Lf, L6
e
o coo YC
-*E
Fl_
Ilo
co c o
c ,6
o
o)
o
C
(o
c0)
=(I' a! eE !o= Eo,
(o
E$ue$
zl =l
J
c
.i6
C!
N
o
o
'6
E
E6 c. .a (o EES 2 E O)'-
;i
6_S o-
c tlt c
ceY' ct)
FI
ol
co) EEgFE ooooo l- O-(LY(LTL
c $ c
(o
=-
.5
Sssas
oo
ii= $ti :l$ filY o_
o
u,
x o)c co (',
Gl
2l
o) (o
cc)
c-Y c
So (Do
C
-oc EtrO (Ilntt F,F'6
o ol (Il
o o E. jz5 Yo 3g co
C')
L otr
o
:a o o, (o
o Y
o)
Y
oE
co
CI
.E
(tr
= (6E
r0 .F
c(E
sg' c(U
H5 ^.= Etr o.=
rs
F
c o E at o
('
ll tl zlEl
$ .F o Y o ol (!
c
o
rI= rI=
illl
o
.o
a_ '6, g '6, E b9 b9 -.=
lal tt
E €E
o
1t_
lsEl I Url
f,lE1 zlal
FE
(I' (I'
O-
-c
z
e3 Q2
c
c(' clD
(E 4E -= c(! c col UJ
(I'
o o
C'
o
;
5
o
G,
Y
Y
(!
(L
('
= (L at
c('
z o f t
D
z
o =
t
o o E
_.c= :o = cc t(9 (U..(I'E o cu, vIL F3 cc oo-c -o tso toE 6' C) 6C io o-o
o-
i
Y
f o ul
Y
o ut
z Y @ = tu
X
g, U,
L = z F
Y
o UJ
t UJ
F
ut
o
F
Y
tF
6 J
)
IY
ItF
t< C!
l=
O c\I FO C.l
I =
z
J
ct
z
o c u,
o
c(tt
c (It
1J
Cr
SE c:5
(o< o-
9o (o(u a.9 E} o'=
1)
c(I'
o)
c(D o E o
P3 co) E3 oc Oa o o-6
Q6
N
(!
u
:=
c oo cc (I'(U
c(E lt cc (I'(U
c I'o cc (U(u
EF 6+
E6 6t oo Y(L
E6 6E
EF -oE oo Y(L
EE
c(o
a oc) o :<(L
c(I'
(5 IE
lo =E lc lo l-vo lo Ee c(It lc l(It l(! o c l(U t>\ $EE L o.o to lp'6 9Ec (D.g E q) |o o d 0) o l0 lF o c€E c) I(D= o 1-i<
c
o
1t
cc
dtC'
oq) Y(L
.-(E o!
o:
c co lto o cc (E(o cc (E(!
E6 q6
E=; g)- c 5.d (o<
cd-s o(!= o-or= =E oo E
c co ([ o E cc cc (!(o (oo
c(U cC'
E
.F oc (U(U
=o
o
{t '6
c(l'
o)
co
-v C')c q(! -:f
(D; E6 Efi Eb (dE dt 6* 6* E+ oo oo oo oo oo oo l9E Y(L Y(L V(L :<(L V(L )<(L (I' (I'
CC
f;$r
p o
o).I' -o g$g Eh. c(I' E6t rld cc
c(E - c-o r!lf, h3E
c(t o lt ctr oo cc o(I' c o
o,
c->
*s
J-c
c(o
E o
Ph o .==o 6-d oo
Io
E
o Ot c o
o-
c(I'
-o E
o (') c o
o
3* B. cPH EE5 trlY (!G Eo Eo C'N !u EFS sgsg hCt b,= i' i$ 3H PE E $g€ bE 9ro src -c X'E sk o iE,t r9 (! i8 i8 o-o (L idE F EE$ lLo o i8= d-d E ds d-s 38 trF
o)
Itr O E(U (!.9 E (I' li! (! (trU' Eft !(u
0,
0c s(E Fx
F
Ov
Ei s! g'8
fr'a 9E 6= gE Fil .94 tr.= 6- ii(o
p,8 EE x(o oc o(Il dR fle a(! c> Ef g= EE E8 FC X'c E(E -d) (LD (Lo
g:;
o
z
E
('lo ctc
as n2 ptr
-= =ul lll
o-
(5lo )t=
c c(E to
.g (L
c
c c(I' E
.q
.g
co
E o (L
c)
(L
c(E? F o
6F
z 1r,
f u f
z
= tr (trc 6g o -Y(l, o OrO CE u oc(I' OG
ob
o
E€
= E
o)o o.n
fiE
(9
o E
-f o_F
g-d oo Lx
U'
co E' g€ EE NC (I'E --g --E c.=
c c(U
c c(U to
.g
E c)
L
g
c c o
.g
.q
.g
ts
E
(L
to
(L
(L
E (!
(L
-(I' o)
o
?-
tE
96 oe
8.8 CN
o.
c c(It to
.g (L
c
G
c NC o. (!c (! I6
=o a{
c
.g
.v,
(I'
E
'6
(U
o (s
v E O.s o
.E
E-Y
c
vlt clc
c
olG
.g
o
ts o)
(L
c(E
o (I'
Ec oc(l)
8.e o
o-
EJ
c
cE co -o o(o E or= o c t9 o
(L
(L
(L
(Uto
E(!
E
otc clc oto
E
too
rLt(L
Cl
co o
(L
ot cI (Dl
E (D
io
3lo gE
-v
(s
.9, sl6 (I'lf o
co
EF
6:
C
.Y
a(S
(I'
c-
z
o(U-
c! =
Y
C(I' og)
:?
RE
Ht
(9
6 lu I
AE
*tE€= E-E geE
c o
-c bF 6g
t o
.8fr-
= z
6 uJ
t-
* [* F qE e!
o = v
F
UJ
Y
c(5
g)
ol
IE
u o
TEEEE
E
c
Sc N(tr
F: eo cra oc
c(! (['=
.g(U
SE
E8 cue .9c U) (E
:;e-Eg*E E+;Ee;
i$FF E$frg e: E F F €*E*$EE$E$:EE
F
;;5
988.E3
v_9
cn
ul
o
oC,
E -B-
E Y E
E (l) .9.
_Y
Y
UJ
o)E
58
c
2
r
E o
clc o frb .gc cc Coto cf g6 o= oo c(o 9t6 (5Y (! -oc i6g .Y(! 6ls 9-c 1g- S. (DG' c(' o) .v. c ()tc o)c ct(I' bg EBE Pb- p8 96 3,E j .= '=6 '=g co =q 6E o) ;io EIE dtC s tst nIo oc € o-6 do olo olo 6_g s--G -E o-b ^Y _o cl tro sE -C E,.9 E 6S to EN EIE E(U E6 EO es E: ([}: Eo (5I: !u'- !s'E !vo Eo Fb 6o ol([ !ot E= F E+s E6 F,o =o h(5 or= o): b,P oIo -rO CD{E o)> AC PE E oc 9g c', F,g EO ^C o PE $""9 olo -o 9iz (Ll(L EO 9E ,-oo E(U(l) I.! E() ;1'E -(! o_o oo.o &_9 L.c (L (Lo FE Odg tl--c o dg o-o o-o o-o -c
-o >G ao SE sc oc 6= (ul o= =c) lll o EE *g,€ o)c CG .E .i. 8e '-o CE 8E ho bE co oc 6-:a c A;(l) =g o_v K€ o-< oo 8.8 gEg -0) (s<
&
uJ
?c
c(U co c(I'
co
c(s
gu sE
€g pd
iF
gE c!o
gE
ggggggs
HA$flgA
'is =J
36
EE
IE
Io
l< t=
C.l I
c-
O
o C\ o
6 =
O.
&
z
Eligl*
& o.
J
o z
0
zs**Egg
l=l io
3 tr
la el t5
c
gt otrq) L
l*l H
sE
gt
=o E€ == g; -(I, c>
Eb
I I
s€
I I
:;'9
d,
z d, o. J
c(I' E l
(',
c -g o) .E
c(l' (I'
oo o0) oi6
.1,
E
Eb
8€ i8
oo E of
-c
co E-
$
,E
('
E c
o
o)
c
o
o-
e)6
FE
=EAE
f x
c = .Y
Y
fi=
J
:c
.E
.E
E
o) c(! f
E
bP
o) .g
c C' a a ca
oo oo-
eEE
tl
Itllc
It!
I le
n=
ffrz
uJ
:!og Sutut aacD
ee (Do
gr o. C-
Pb tro f!6 d,
S,
ebo-
o-
gE s-E
:s*f;F *E
*gg
aF HA 6gE $;gE 'fiE-iSE* i6
FEeggIgEFa
ta lo
-oo
€a
;*Esgf,5ss E=9IXF:dfr
g
eO
='oG'E
E8P.; iE.o
lfrlH
l=l
qt
d'6 -(I' E=
E
r-
JC e(Il
ha)
l3t_ ggEggEgE'
o
.E
ER 9iz
6v a E'6
J
J
(o .F
sg 7.9
gEE 9EEE
c vo)
o)
O)
CF
i# "*n E'E cY Eg EE
'6
o,
'dt E
cS e S E.-E
; E F3 E.:ES E$ [E
c:f
C ([
(t'
o,
E (It !5 (L -c
c(!
-c
o)
o,
Eg€ c $t.!
X c
o p I
o p=
o p:l I
o-
g
o)F.F
o !
trd sc go EE
gEE
co
J
eF€ EHE
o p I
E .-S s €E ses s
tE t
E|
o,
:c
FEE tu C (rt -o(!([ E PZ o=o
$a
l?l
o
c(! ct) c f x
6s D(E
$EE *E gEgHH
l-
tPl lJl
c{
F:
6gs c(E=
c(5
I
lelb
r\ o
E
o-
p= I
\
tsl
C\I
c
r)
l$tEl
O
v, g)
I
Itl=l
S
cf
=
C'
&H
lfr
o)
= x. ot
E
I
it
c(!
fi,E
al;l dtot :]ItrI zlcl 5t ot ol
I co o) c
o .5 o J
tl
o pJ I
o-
p)
Bg
o
E
CNT
*E
Ets o)pp
-9tr oar
3E
E(I (E+ o)t eh LF
o:
F cc
gs:E E[E
E g
b,s of,
E -c
oE= 6 or9
FS;gHE gEE
EEE
I E"8. E gs)
c!
l=l t
Il
l= la El t4 Et lI Ell =l
l"l
r-l
tltl
I c(o O) cf
-c
o)
o)
(I'
o)
cJ
L
X
c .J
c
:
Ea
dtol ftgl
I I
o E o
(! o g) o o o
EE g
d.g o-E
FX oo == o-o tro EE o)o
F
L C'1c
I
o E o (L
o o o) o o
-g'-8-
E'g
(9i ot E ----t
.g (E
E;E 9'a c S o.S
I
(' c
.g
c g'6 (5l
eE--
I
qo $6
Fg
f8_
c c c
.c ('
s-.--
o-
f c(!
c(! E
86
.=(tr(tr
I
E
:)
-o cL
c4
f E
J
SF '68
Ss. :(I' OE
E
E
-c (!
sF o6
3l=l flol zlal
o pf
o p-
fiE
otr
fi6
c
)<
TL
'
o o
c.)
.g (!
]
o o
Y Y
(I'
r(t
c o (I' o 3t = o o
EE o-o
lJ-
gd
,E
:F
J
o o oo .v.o
c oo c co b€ 6p o !96 .|< x6 o -or P :l' o c :o .=(o E .= c) = c Fo E coc) x> c) 0ro EIU o o-d E EE E Eo E EEE oo (I'o o)= o o otr ai qr
Eg:
(L -c -c (L
o-', o-I
I
'_l zi
€
I I
e. F
tl=l
dlil ;tE1 FI
O c o E
o
'=
ggFtag gggggggi
cfit=
gE (qs)
ro, o) CN 'F
(u di o,
69
EE 6.s:5 L-oo (Dc
-C',
FF
5sE *
fG
gEe
5> OE
ds= cg(U
g E€ (I'.J
E
g$m
f;*Ffi E;e :
l=l lzl
E co C' (E
o.5
l=lo lElE
3E e'?
?
Ei
e
l
2rurl
o)
oo
Y=
F
6
go
t
lElb t6 t
-9
l
tfl
tvl
tE t--IFI t
I
EH (5-
E.s - oE
gsE !i6or
sgiEggg* 8r
-1=
=
EE
F
E$EH Y(I'v;-
EEEE q o(l) c
g. L.YDO -q,(!(oo
s l=l o.l r.- ll I
t\ A
z J
ll
li.
Itl l=
tltt tL_ II
lo l=
,l-EEei*eggg
laz
z 1C
o
o D o
E
cC'
c(o
=('c
E
E
E
(I'
(E
o
Lo
(It
43 Q2
'q-.fr
-=ul
o c
o.
c
(L
c(I' a a
o E
z (r,
3 u. 3
z
o = t
=
(I' (I'
.o E
o (', c
o o_
o 0t
c$ o o) co co o_ C') 'o, s o E bP o
fi>
c
'6
(I
(Il
I
a
Io-
9a $,4
6.e !(o
b.s o-(! pE ES cDG' o'i_E
o co c o (L
o
-o E J
c(I
E C
:to oc c(s oo T(E
gFr
Fg hbE ={/t E'E
o,
D
o
(L
z
m = ul
Y
cE
Ct
Fo6
uJ
ui
v
F68D h6 ;(I b: *6c x= lz*Y -u-o
C.:yCEI (I) (l) C'.-
F
t$s --;*
E
5
o
j.'
?= 3E o =
&
-*94
"x2=3*p3 *i==fr, &Y<6=Y= durJ<==3-f,,yi=jH =il1<=7 zzz*e==P6ia5mF
!ti*t4l=ifissE?
0fi*3$F93E*=#sq.=
z
& o.
o z
E(/) E- (o=
gr
c
L.=
EEbF =..t 6gd ,oooo tL =5E,8 o- o- o. EEO.
*eH
o. o_E
.0-
s Es ie tr (U!;(5I ao
J f
I
c
F!
(' .g
c('c
a
@
c(D
c)
o-c
c (!
clc ot c
J a c
3t
l o c
tt,
crlt clc
o
(L
o f E c o
(L
o g o (I'
o (I'
Y
o
E an :t
o .q c o
o_
ot
u,
ot c (Lto
c
LI a/,l
o-
!E lCtE
o ) E
C'
E c) t(
c k'6 P= cS j:l< rRO o o
po Fo $l: !o6 EH (EE q,F 6O o)! b,.g or.PE -c oi< 9g oo p! EO) tLo e8 i_9 O_._o t_9 do
,6
c(I' E
EPfir
TL
co
-!olE C9 Ec co h:O c)C otr oc oo o-(U 8.8 o-'lJ o-6 O-g __o F(D FO E.q c(E es trtr
EiiE
_-o $ F E 8E o
(\ =
J
gC
-oooc
E
E o
o) 3; 1f 58
PYi e E*9E gEBg
9F 6 lu E E€ F *o o
tF
c\
€F
-Y .=
;€ggg;
Y
o c\ t.. o o
-o
HP
ie FF s tLc n€ i_9E
E
(!
(o
c N OL
;(! -c 2E Otrc =(5 6 0g o-(tr o9 b r.$ oE -o e$ (l'c) EFF pft EC 6C 90 o)o 6C 6C o eq)= sc
-EE .oE6)
(')
co
EA .EE (EF (It :t 60 Eg E6 9-A (UF .YE _P€ .=. d Ac p€ 6p P9 96 .!(U '-c -oo .-o 'F
v
Q
E Y E
o
(L
e
@ = lU
tr
o = z
P
Eci e.(l) (5Y
Y
ul
o
tf, (U
co o) co
o)
i
(9
c o o, o P o (L
o) (o
{L
v
o)
co
9c tr(I'
$8 EE C,G L-
asr
c(I' ('l c
E (l
o
c
ac pc
o|I' oo F6 coc
c
(L
E*
co 1E o(o
PE 3e .=> 'Ec
L oct) c(U
c,
c c
E9 Y.=
c
t o (uo o E c
(I'
o o
I
JI ctc '-to =l(,
Els ilo 6lF cto
EIE o
.lvt
olo ctc oto o.l o EIE (lto LIL
oto oto ILI(L
sf
z
6
oo
S-EE ?BE=
if Q.2 JE,
-= =uJ
ficFf* 886I fl
ul
o.
YY(L(/)Y cN
.c
x
.9 E
z o D t f
z
= troc tr o
o o E o.
o o
'c
:o
c
o o o
co
o,
o
E
o o-
= &
(!
(I'
co
(!
U'
.E
o o tr
U'
E
('t
o
o o ,n-
o o OF
(U
E (u
E
Oe J(!
J([
c9 €E '66 E> 0:
c9) €F '66 E> o: o-o oo Y:'
-c
J(U
J(o
c9
€F 'a-6 E> o: o-o oq) YY
o-o oo)
YY
E
o o o-
E
c9 €E 66 E> o: o_o oo Y:<
o
:t
E
:) o (U
U'
.9
.9
o
o
c(l'
c(s
(I'
E
c
E
(It
o E o (L
G'
F
F
.c.
-c (I'
E'E
o fo) CC .=(o
E
#e 6S
b.: ;€ s*E O)O)c F3E SP 69 E;E EE6 EE E 0.)16c 0) 3F 96G o)U) CE cf,F
=>
H*: ger * F=(D E-9 8.E
0
Io)
6{r
F€€ PEE
o (I'
6J
-Y --o
bE
6E -y* E'V
FS tro 69 Bd i_9 LF
o c'
(l'
c
.9 o) (D
c(U= o) c oo
an
o
E= oo
e€ E.E rO
E€
E (I,
.9)
c.ou) o-E tro) (I'F
c
tt,
--* EBr
E (!
3EE (u(!o
ol o L
sE$
E
o,
u,
b,E
th
0-
i
z
6',_€P
@ =
Y
Ef i
e
= IIJ
Eg eE
UJ
Y
(9 UJ
]tr F
El
a
xE lrJ
F
UI
Y
tEsrr* $;s
HAH
6EF F EF
F
-g
tEE
fas"F;s
t
F (n
)
Ef;E
sg!
cE
uJ
J
ggEgggggggagaiggigg
+sE
$ Ee
-8fi * 958 g 6PE
iEe
fiHgEHe$ Esg
E =
=
1_g
Ito D|- Z
olI cO
r-
b35=
?: e'f
('
o
o ot o
gg€
v€(,)(I'
$rEes
= z
o_
*Et Esee
Y
o L
sO
s .p
Y
iEF
ftHQ
tr:
&
z & E J
o z
=EZ o
tr|
2
E
E
E
E
E
E
f
e3
3
4E
(o
f co
co
Q2
(, c
-=lll
o
o
o.
E o) (L
(I'
o
J
o
E
z o D
t)
z o
o tr o-
H
e (, o E L
E
3 EI
(9 uJ
ssE
Y
tlrj
F lrl Y
E o (L
E
0)
o (l,
3
.9
c-
F.E
c(I'
c oEb cocct) oo cf '-oo EY-o g E=
,q6
c g(It
FP 5,E S go Ec .=(o(D
FO) o- o_
:f
E 8_-
-o c)(! O6
C O)(' (l) ct)
-C
hs
b,3
5J(l' o.
o-
o-(I' c96
-v(! luoobC')= 6 C-() -E(D(' oo--Y
=Eoi lyoc oO)(U 6CJ
i
8_E
o ct
c
o
gA
EeE= F gE9E g 8d8 F c o)-
g
E E9
EuE
;"s€ qooo
g EF 'E'b q
t
E€g
)< o--o E
(,' o- o-E
t
ag$
6EoE
iE F ge c 6 lu
=a(I'
F
g o o
cC' ('
;"FpEFEtE .q2croooooo cL
o (I'
(\'
E
i
)< o- o-
o E o (L
c(Il o
E o co
eFr
= E
f c(I' E (o c
c o E o (L
o E o ()-
.c
*s *scq€ ;E€E qf
iggg,
-v, 6€ cEd
*:q E-fi
F
Butuc o_i:x(/)o
g,
€Fg$ ei gggggggg- -e,i:g
(t,
E
E*FEEFgEEi
Y E
o N co O
E (D (L
Et
Y
o f C-l
c)
CL
@ = UJ
= z F
0)
gAE c9h O-E
eeg
Y
u F o L
o
E
f c co(!
t o c
c
7ic x gEE 6(I' 3EEg o_f E9 e PF (I'c !(, =.e HE 6 sbx x'15
z
F
o
-c (I'
E J E
f, c (!
f c
g6 *gE G5 ;E P 6E (6EO s o)o Bg Es3 .E6 6g 5 o-;
tu
Y
E
E (l' c
o* gH E ooo .Yv c
E.
2
E
c
8.F
oE(E F€ B=.
E
Y
E
rs s EE-9
= tr o
f co
E o (L
E c) (L
E
E
:t
E
f co E (I,
E
cL
E f
:)
:l
E
F $ E flAA
FEg$Egg-
=
a
(\
o
(r,
=
&
z
& A
J
i o z
g't
g
g aE
r fi s
*g*F
l Ei
g
g
g
s
fi
igg fi I fi fi l i
*
i
\o
E
:
E
f c(5 $ .F
vo)c)
(L
(! c
g (!
U' C'
o.
f
z o = u
o o vc
c o cJ o, c('
.o E
c
oo
c C' E c(U
.q c(I' c o, c(!
c
-o (o (o
o
'6 Y
o
o)
-o E (D
o-
ou, .g
E
E
E
tt)
o)
c
(L
o o (') o
(L
o o
L
o
o L
o
ogl g)
(U
o
c(! o ('
Ec o(o 6E '6c -o F.s. ic)
c !oc
H3
;9 6(I'
9,3 6-o
iiE tzo cDc
=6 kg
FE FH
E co) o)v O6
-o(! cct (l)E o\
._c
35
o- o.
o- .E
2
gc
v
EE
3 o U
cf
ps
Y
8.8
(9 trl
*iE
F
g€F
E
F
o
C
;(5=)
E,;FHrss^ $r EEH$-sg?5EEF
cEEEffi$:gEs FEgg€Eg$EggE C!
(\I t\ t\
d,
z
EEFifi3EE3E;FEgfiEgagE-Z-frEEffiEEigEE J
a
o t2
= z
z C-l
F-
O clI fO
(L
o C.l
UJ
I
AE
o E UJ
(L
z Y
z J
,rlEEg,
