LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI INSTANSI VERTIKAL BADAN NARKOTIKA NASIONAL
2
BAB I PENDAHULUAN
A.
UMUM
Instansi vertikal BNN merupakan amanah dari Pasal 66 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan “BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) merupakan instansi vertikal”. Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten, dan Badan Narkotika Nasional Kota adalah perpanjangan tangan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang BNN di wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Pembentukan instansi vertikal BNN ini bertujuan untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Pedoman
ini
dimaksudkan
sebagai
acuan
dalam
pelaksanaan
pembentukan instansi vertikal BNN di setiap Provinsi, Kabupaten maupun Kota di Indonesia. BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi. BNNP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. Dalam melaksanakan tugas, BNNP menyelenggarakan fungsi : a.
pelaksanaan
kebijakan
teknis
P4GN
di
bidang
pencegahan,
pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dan rehabilitasi; b.
pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;
c.
pelaksanaan
pembinaan
teknis
di
bidang
P4GN
kepada
BNN
Kabupaten/Kota; d.
penyusunan rencana program dan anggaran BNNP;
e.
evaluasi dan penyusunan laporan BNNP; dan
f.
pelayanan administrasi BNNP. BNN Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi,
dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota. BNN Kabupaten/Kota berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BNN melalui Kepala BNNP. Dalam ….
3
Dalam melaksanakan tugas BNN Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan
kebijakan
teknis
P4GN
di
bidang
pencegahan,
pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi; b. pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kabupaten/Kota; c. pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama; d. penyusunan rencana program dan anggaran BNNK/Kota; e. evaluasi dan penyusunan laporan BNNK/Kota; dan f. B.
pelayanan administrasi BNNK/Kota.
MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud Pedoman pembentukan dan pengembangan organisasi instansi vertikal Badan Narkotika Nasional dimaksudkan sebagai acuan pembangunan, perwujudan, dan penyusunan organisasi instansi vertikal di lingkungan Badan Narkotika Nasional. 2. Tujuan Pedoman pembentukan dan pengembangan organisasi instansi vertikal Badan Narkotika Nasional bertujuan menciptakan landasan yang jelas dan baku dalam pembentukan instansi vertikal di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
C.
SASARAN Sasaran
pedoman
pembentukan
dan
pengembangan
organisasi
instansi vertikal Badan Narkotika Nasional adalah :
1. Terbentuknya ….
4
1.
Terbentuknya instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.
Tercapainya kesamaan pemahaman antara Pemerintah Daerah dan Badan Narkotika Nasional akan pentingnya pembentukan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional.
D.
RUANG LINGKUP Ruang lingkup Pedoman Pembentukan dan pengembangan Organisasi Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional ini diperuntukkan kepada Pemerintah
Daerah
dan
Badan
Narkotika
Nasional
Provinsi
dalam
pembentukan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional.
E.
PENGERTIAN UMUM Pengertian umum dalam Pedoman ini meliputi hal-hal sebagai berikut : 1.
Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2.
Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional adalah Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi dan Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota.
3.
Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disingkat BNNP adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi.
4.
Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BNNK/Kota adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota.
5.Pencegahan …..
5
5.
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
6.
Pembentukan adalah penyusunan, perwujudan, dan pembangunan organisasi instansi vertikal di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
7.
Pengembangan adalah pemekaran, penambahan dan penyempurnaan tugas, fungsi dan wewenang organisasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
F.
DASAR DAN PRINSIP PEMBENTUKAN Pembentukan dan pengembangan organisasi instansi vertikal dilakukan dengan pertimbangan : 1.
Perkembangan lingkungan strategis yang dinamis.
2.
Tuntutan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah.
3.
Penyesuaian terhadap struktur organisasi tingkat pusat.
4.
Penyesuaian terhadap volume dan beban kerja.
6
BAB II PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI INSTANSI VERTIKAL
A.
BENTUK ORGANISASI INSTANSI VERTIKAL Bentuk organisasi instansi vertikal BNN terdiri atas : 1. BNNP BNNP berkedudukan di ibukota Provinsi, berada dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi. Susunan organisasi BNNP terdiri atas : 1) Kepala BNNP. 2) 1 (satu) Bagian yang membawahkan sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subbagian. 3) Sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bidang dan membawahkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Seksi.
setiap
Bidang
2. BNNK/Kota BNNK/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, berada dan bertanggung jawab kepada Kepala BNNP. BNNK/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota. Susunan organisasi BNNK/Kota terdiri atas : 1) Kepala BNNK/Kota. 2) 1 (satu) Subbagian. 3) Sebanyak-banyaknya 5 (lima) Seksi.
B.
PEMBENTUKAN ORGANISASI INSTANSI VERTIKAL 1. Persyaratan pembentukan organisasi instansi vertikal terdiri atas : 1) Peraturan perundang-undangan. 2) Rekomendasi Gubernur dan/atau Bupati/Walikota. Rekomendasi Gubernur dan Bupati/Walikota meliputi : a. Penyediaan sumber daya manusia untuk mengawaki organisasi pada tahap awal dalam waktu tertentu.
b.Pemberian .....
7
b. Pemberian fasilitasi kegiatan P4GN dan penyediaan sarana prasarana
sementara
dari
Gubernur/Bupati/Walikotasesuai
dengan tanggung jawab yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku. c. Penyediaan lahan diperuntukkan pembangunan gedung kantor BNNP minimal seluas 2.500 m2 dan BNNK/Kota minimal seluas 1.000 m2 dan ditetapkan sebagai lokasi pembangunan dalam bentuk hibah dan atau pinjam pakai selama diperuntukkan untuk program P4GN yang diatur dalam Nota Kesepahaman. d. Dalam
hal
pelaksanaan
rekomendasi,
Gubernur
dapat
mengusulkan calon Kepala BNNP dan Bupati/Walikota dapat mengusulkan
calon
Kepala
BNNK/Kota
yang
selanjutnya
dilakukan Baperjakat oleh BNN. 3) Nota
Kesepahaman
dan
Gubernur/Bupati/Walikota
Perjanjian
dengan
Kepala
Kerjasama BNN.
Format
antara Nota
Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama dapat dilihat pada Contoh 1 dan 2.
8 CONTOH 1 FORMAT NOTA KESEPAHAMAN
9 CONTOH 1 FORMAT NOTA KESEPAHAMAN
10 CONTOH 1 FORMAT NOTA KESEPAHAMAN
11 CONTOH 1 FORMAT NOTA KESEPAHAMAN
12 CONTOH 2 FORMAT PERJANJIAN KERJASAMA
13 CONTOH 2 FORMAT PERJANJIAN KERJASAMA
14 CONTOH 2 FORMAT PERJANJIAN KERJASAMA
15 CONTOH 2 FORMAT PERJANJIAN KERJASAMA
16 CONTOH 2 FORMAT PERJANJIAN KERJASAMA
17 CONTOH 2 FORMAT PERJANJIAN KERJASAMA
18
2. Tahapan prosedur pembentukan instansi vertikal terdiri atas : 1) Kepala BNN mengirimkan surat permohonan dukungan vertikalisasi BNN kepada Kepala Pemerintah Daerah. 2) Pemerintah Daerah memberikan tanggapan dengan mengirimkan dukungan penyediaan lahan, bantuan pegawai, sarana prasarana dan fasilitasi kegiatan P4GN serta
naskah akademik
sebagai
persyaratan dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi. Sistematika penyusunan naskah akademik dapat dilihat pada Contoh 3. 3) BNNP melakukan pemetaan di wilayahnya untuk diusulkan daerah yang
akan
menjadi
instansi
vertical
ke
BNN
dengan
mempertimbangkan skala prioritas pembentukan vertikalisasi BNN di daerah. 4) BNN melakukan survei ke daerah yang akan menjadi instansi vertikal BNN dan menentukan daerah yang akan menjadi instansi vertikal BNN. 5) Penentuan skala prioritas pembentukan vertikalisasi BNN di daerah yang meliputi : a. Pemetaan Kategori Daerah Rawan (Daerah Bahaya, Waspada, Siaga, Aman) dapat dilihat pada Contoh 3 pada Bab V. b. Pemetaan Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba. c. Penyediaan Lahan Pembangunan Kantor. d. Fasilitasi Kegiatan P4GN. e. Penyediaan Sarana dan Prasarana. f.
Rekomendasi Personel yang akan dipekerjakan.
6) Manajemen Puncak (Top Management) BNN menyelenggarakan rapat mengenai finalisasi penentuan daerah yang akan diprioritaskan untuk dibentuk instansi vertikal BNN. 7) BNN dan Pemerintah Daerah menandatangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama.
8) BNN …
19
8) BNN mengajukan usulan pembentukan instansi vertikal ke Menteri yang
menangani
bidang
pendayagunaan
aparatur
negara
dan
reformasi birokrasi. 9) Menteri yang menangani bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi
birokrasi
menyelenggarakan
rapat
guna
membahas
pembentukan instansi vertikal BNN dengan mengundang BNN, Pemerintah Daerah serta kementerian/lembaga terkait. 10) Menteri yang menangani bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi menyetujui pembentukan instansi vertikal BNN.
C.
PENGEMBANGAN ORGANISASI PADA INSTANSI VERTIKAL Persyaratan pengembangan organisasi pada instansi vertikal di lingkungan Badan Narkotika Nasional terdiri atas : 1. Surat usulan pengembangan organisasi instansi vertikal dari Kepala satuan kerja yang bersangkutan disesuaikan dengan kebutuhan dan beban tugas. 2. Prosedur pengusulan secara berjenjang, terdiri atas : 1) Untuk tingkat BNNP, surat usulan ditandatangani oleh Kepala BNNP dan ditujukan kepada Kepala BNN. 2) Untuk tingkat BNNK/Kota, surat usulan ditandatangani oleh Kepala BNNK/Kota dan ditujukan kepada Kepala BNNP untuk disampaikan kepada Kepala BNN. 3. Hasil analisis dan evaluasi kebutuhan organisasi. 4. Naskah akademik. Sistematika penyusunan naskah akademik dapat dilihat pada Contoh 3.
20 CONTOH 3 SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I
BAB II
BAB III
PENDAHULUAN a.
Latar Belakang
b.
Dasar Hukum
c.
Maksud dan Tujuan
POTENSI STRATEGIS WILAYAH BNNP dan/atau BNNK/KOTA a.
Aspek Geografis
b.
Aspek Sumber Daya Manusia
c.
Aspek Pemerintahan
d.
Aspek Pendidikan
KONDISI SEKARANG a.
Bentuk Organisasi
b.
Dana Operasional
c.
Tempat/Lahan Kantor
d.
Sumber Daya Manusia
e.
Tingkat Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba
21 CONTOH 3 SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL BAB IV
BAB V
KONDISI DIHARAPKAN a.
Bentuk Organisasi
b.
Dana Operasional
c.
Lahan/Kantor
d.
Sumber Daya Manusia
e.
Tingkat Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba
ANALISA URGENITAS PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN a.
Karakteristik Pokok (1)
Kasus Kejahatan Narkoba
(2)
Angka Kejahatan Umum Berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika
b.
(3)
Jaringan Narkoba yang Terungkap
(4)
Laboratorium Gelap Narkoba yang Terungkap
(5)
Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba
(6)
Barang Bukti Sitaan Narkoba
(7)
Pintu Rawan Penyelundupan Narkoba
(8)
Masyarakat yang Menjadi Kurir Pengedar Narkoba
Karakteristik Pendukung (1)
Jumlah Lokasi Hiburan, Terapi dan Rehabilitasi, Lapas dan Rutan
(2)
Jumlah Tempat Kos atau Hunian Dengan Privacy Tinggi
(3)
Tingginya Angka Kemiskinan
(4)
Ketiadaan Fasilitas Publik
(5)
Rendahnya Interaksi Sosial Masyarakat
22 CONTOH 3 SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL c.
Analisa Urgenitas Pembentukan dan Pengembangan (1)
Kategori Bahaya, terpenuhinya 5 s.d 8 faktor karakteristik pokok dan 4 s.d 5 karakteristik pendukung
(2)
Kategori Waspada, terpenuhinya 3 s.d 4 faktor karakteristik pokok dan 4 karakteristik pendukung
(3)
Kategori Siaga, terpenuhinya 1 s.d 2 faktor karakteristik pokok dan 2 karakteristik pendukung
(4)
Kategori Aman, terpenuhinya 0 faktor karakteristik pokok dan 1 karakteristik pendukung
BAB VI PENUTUP a.
Kesimpulan
b.
Saran
c.
Lampiran-lampiran
23 BAB III PENUTUP
KESIMPULAN 1.
Penguatan kelembagaan dan vertikalisasi instansi vertikal di lingkungan BNN, merupakan kebutuhan yang mendesak dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Grand Design BNN sampai tahun 2025 yang harus membentuk 445 BNN Kabupaten/Kota dilaksanakan secara bertahap dengan memprioritaskan daerah yang memiliki cakupan wilayah yang luas dengan tingkat kasus narkoba pada skala tinggi.
2.
Pedoman
ini
disusun
sebagai
acuan
dalam
pembentukan
dan
pengembangan instansi vertikal di lingkungan BNN. 3.
Usulan pembentukan dan pengembangan organisasi vertikal BNN agar tetap memperhatikan karakteristik, tingkat prevalensi kerawanan daerah dan dukungan pemerintah daerah. Pedoman ini bersifat dinamis, dalam arti ketentuan-ketentuan di dalamnya
dapat diubah sesuai kebutuhan berdasarkan perkembangan lingkungan strategis yang ada.
Ditetapkan di Padatanggal
Jakarta 30 April
2014
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL ttd. ANANG ISKANDAR Diundangkan Pada tanggal
di Jakarta 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR
