LAKIP RI LEMBAGA PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA Aktualisasi Penerapan Pelaksanaan Good Governance di Indonesia KERANGKA ACUAN PROGRAM LEMBAGA PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
( LAKIP RI ) I.
PENDAHULUAN Pemerintah Republik Indonesia merupakan Lembaga & Kelembagaan yang bertanggung jawab di dalam pengelolaan negara baik ke dalam dan atau keluar NKRI. Berkembang didalam keragaman, keanekaan dan keserasian kehidupan yang bertumpu pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sejak disuarakannya Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia terbukti telah mampu menunjukkan eksistensi dan perannya dalam berbangsa dan bernegara sambil terus menyelanggarakan pembangunan nasional yang terencana, terprogram, dan konstruktif. Variabilitas, dinamika ketatanegaraan pun mengalami fluktuasi, konseptual, polisional dan operasional yang berbeda, pada setiap generasi pemerintahan yang ada. Sejak pemerintahan : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Presiden RI ke 1 (Ir. Soekarno) Presiden RI ke 2 (Soeharto) Presiden RI ke 3 (Ir. Bj. Habibie) Presiden RI ke 4 (Abdurrahman Wahid) Presiden RI ke 5 (Megawati Soekarno Putri) Presiden RI ke 6 (SBY Kabinet Bersatu Jilid I-II)
telah banyak hasil-hasil pembangunan yang menggembirakan. Berbagai sistem dicoba untuk dikembangkan. Strategi dan Metodologi pengelolaan pemerintahan dan pembangunan yang dipergunakan oleh Rezim berkuasa pada setiap generasi memiliki karakteristik berbeda satu dengan lain. Tata kelola pemerintahan berjalan seiring dengan sistem politik dan hukum yang dikembangkan. Perjalanan waktu yang telah dilalui selama 66 Tahun NKRI Merdeka membuat bangsa Indonesia berpengalaman seiring dengan pasang surut perpolitikan nasional yang juga dipengaruhi oleh kondisi internasional/global. Memasuki era reformasi sejak Tahun 1997/1998 di mana orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto runtuh, terjadi pergolakan sistem ketatanegaraan secara menyeluruh Undangundang Dasar 1945 yang selama ini dipertahankan keasliannya, secara pasti melalui reformasi yang dilancarkan dalam era globalisasi yang bertumpu pada pilar : 1 (Fredoom), 2 (Transparence), 3 (Rule of law), 4 (Human Rights), dan 5 (democratization), ternyata bangsa Indonesia meyakini bahwa Undang-undang Dasar 1945 yang selama ini dijunjung tinggi keampuhannya, nampaknya harus dirubah/diperbaiki demi terakomodasikannya kepentingan global sehingga secara bertahap terjadilah amandemen sebanyak 4 kali yang diadakan pada Tahun 1999, 2000, 2002 dan 2004. II.
LATAR BELAKANG Globalisasi merupakan fenomena dunia memasuki milenium 21 yang dahsyat. Hasil cipta, karsa dan karya dari bangsa-bangsa yang ingin menguasai sumberdaya demi eksistensi politik dan kekuasaan menghancurkan bentukan nasionalisme bangsa-bangsa lain yang oleh para arsitek globalisasi dinilai menghambat laju upaya penguasaan atas aset yang dibidiknya. Pilar-pilar globalisasi yang kokoh dan monumental telah membuka peradaban baru yaitu peradaban “ Nation States ” yang terbuka bersaing serta mengedepankan demokrasi berasaskan kapitalisme Barat. Timbulnya pasar bebas (Free Trade Zone), profesionalisme dan asas suara rakyat adalah suara Tuhan, antara lain telah menyuburkan gerakan perubahan sosial budaya dan kemasyarakatan di Indonesia yang penuh tantangan, peluang tetapi juga ketidak pastian. Asas demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan untuk mencapai musyawarah mufakat sebagaimana terkemas indah didalam Pancasila, kalaulah tidak mau dikatakan harus diubah, tanpa terasa sudah disesuaikan dengan asas demokrasi “One man One vote” yang bernuansa “Politik Kapitalistik”. 1
LAKIP RI LEMBAGA PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA Aktualisasi Penerapan Pelaksanaan Good Governance di Indonesia Penguasaan negara atas tanah, bumi dan air dengan semua kandungan aset didalamnya (kekayaan negara ) yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat tanpa terasa telah di explore dengan kemasan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat melalui Penanaman Modal Privatisasi, Konglomerasi dll, yang telah sedemikian kuat melembaga keberbagai jiwa dan roh peraturan perundang-undangan produk turunan dari Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen. Prinsip keterbukaan di bidang ekonomi perdagangan dan industri menjadi elemen perekat demokrasi ekonomi pasar bebas, perdagangan bebas, dan politik bebas aktif yang tumbuh di dalam sistem-sistem keberbangsaan dan berkenegaraan di Indonesia. Tata kelola pemerintahan menjadi sangat dinamis, penuh riak gelombang objektifitas yang premature karena tekanan eksternal bergerak lambat tapi pasti, untuk terus membenahi struktur dan fungsi birokrasi subjektif lemah tatanan, agar terpacu maju menuju standarisasi birokrasi dalam manajemen pemerintahan yang diinginkan oleh kaum globalis yaitu manajemen “Good Governance”. Berbagai produk hukum untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (Good Governance) telah dibuat oleh DPR, bersama Pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan oleh seluruh elemen bangsa. Penerbitan Peraturan Pemerintah, Kepres, Inpres, Permen, Kepmen, dan Surat Edaran Menteri merupakan alat pengaturan pelaksanaan tata kelola. Pemerintahan (implementasi kebijakan), yang diharapkan dapat memperlancar tercapainya Good Governance Pertanyaannya sekarang adalah: 1. Apakah seluruh UU, PP, Kepres, Inpres Permen, Kepmen, Perda, dll dalam pelaksanaanya telah menghasilkan kepuasan publik? 2. Apakah Prinsip-prinsip akuntabilitas profesionalisme dan efektifitas benar-benar hadir dalam perilaku manajemen Pemerintah dan Aparatur Negara? 3. Bagaimana masyarakat diikutsertakan di tengah putaran roda tata kelola pemerintahan secara benar, tepat dan produktif dalam pengawasan perilaku Birokrat dan Aparatur Negara. Hingga sekarang pertanyaan tersebut belum terjawab karena Pemerintah mengabaikan kemampuan publik yang berdaulat dengan hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam semua proses pemerintahan pembangunan nasional. III.
PERMASALAHAN Dalam koridor pertanyaan di atas, tersirat adanya masalah besar yang krusial di mana pengawasan sosial (Social Control) pada semua lini pelaksanaan peraturan perundang undangan yang ada belum sepenuhnya dibudayakan, dikembangkan dan dibina dengan memposisikan peran partisipasi aktif masyarakat ( civil society ) ke dalam “ mainstream ” manajemen pemerintahan secara totalitas.
IV.
PENDEKATAN SOLUSI LAKIP RI Berdasarkan uraian pada pendahuluan dan latar belakang tersebut, maka LAKIP RI sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang sah dan terdaftar di Kementerian Dalam Negeri Dirjen Kesbangpol dengan SKT no: 403/D III.1/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 sadar dan memahami berbagai permasalahan yang berkembang, dengan secara serius melakukan pengawasan kepada Pemerintah dalam menemukan solusi terbaik demi keberhasilan bangsa Indonesia mencapai tujuan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, bermartabat dan luhur di mata dunia. Hal tersebut merupakan cita-cita luhur LAKIP RI sebagaimana tertuang di dalam Mukadimah (Red. Mukadimah LAKIP-RI), Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LAKIP RI. 2
LAKIP RI LEMBAGA PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA Aktualisasi Penerapan Pelaksanaan Good Governance di Indonesia LAKIP RI bertekad untuk secara terus menerus melakukan fungsi kontrol sosial Pemerintah dan Aparatur Negara dalam pengembangan, pemantapan, penguatan dan pembinaan peran pengawasan masyarakat terhadap totalitas kinerja birokrasi Pemerintah dan Aparatur Negara, dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan, sebagai program yang ditetapkan oleh DKPN LAKIP RI. Salah satu diantaranya adalah penyelenggaraan program aksi utama Siar pemahaman, pengertian dan pembangkitan kesadaran humanistik yang dikemas dalam bentuk sosialisasi, penyuluhan dan pendidikan masyarakat akan makna manfaat dan tata kelola pengawasan kinerja Pemerintahan yang objektif, independen dan bertanggung jawab. Oleh karena itu secara terprogram sistematik dan berkelanjutan, LAKIP RI akan konsisten untuk menyelenggarakan Sub program pengembangan dan penguatan sistem pendampingan dalam pengelolaan program pengawasan kinerja Pemerintah dan Aparatur Negara Republik Indonesia (Good Governance) bagi masyarakat pada umumnya dan anggota LAKIP-RI pada khususnya, yang dilaksanakan ditingkat Nasional, tingkat Provinsi, dan tingkat Daerah, berdasarkan pada standardisasi jenis, jenjang dan kompetensi pendampingan disatu sisi dan pengawasan kinerja Pemerintahan di sisi lain. V.
SOSIALISASI, PEMBEKALAN & PELATIHAN Untuk merealisasikan Program Aksi Utama Siar Pemahaman, Pengertian, & Pembangkitan kesadaran yang didalamnya memuat konten Subprogram pengembangan & penguatan sistem pendampingan dalam pengelolaan Program Pengawasan Kinerja Pemerintah & Aparatur Negara, maka secara berkala & berlanjut, LAKIP-RI akan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi, Pembekalan & Pelatihan Dasar Pengelolaan Program Pengawasan Kinerja Pemerintah dan Aparatur negara Republik Indonesia Tingkat Nasional disingkat PPDP3KPAN-RI. Pada tahap awal akan diselenggarakan PPDP3KPAN-RI gelombang I yang pelaksanaannya direncanakan diadakan dalam bulan Oktober 2011 di Jakarta. Setelah PPDP3KPAN-RI tingkat Nasional gelombang I. pelaksanaan gelombang-gelombang selanjutnya akan ditetapkan kemudian mengacu pada evaluasi hasil PPDP3KPAN-RI sebelumnya. Kemudian LAKIP-RI akan mengembangkan metodologi Siar melalui: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Seminar dan sarasehan FGD (Focus Group Discussion) di berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan Instansi terkait lainnya. Simposium Ilmiah untuk menyoroti hasil-hasil penelitian. LAKIP-RI menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan NGO di Luar Negeri dan lembaga-lembaga kemasyarakatan dunia lainnya. Melakukan Audit Kinerja Pemerintahan Daerah dan Aparatur Negara pada tingkat Eselon II, III, IV. LAKIP-RI membantu Pemerintah Daerah dalam penyusunan kerangka-kerangka kebijakan Investasi kerangka-kerangka kebijakan fit and proper test di daerah dan kerangka kebijakan lainnya yang dibutuhkan oleh suatu daerah
VI.
TEMA SENTRAL Dengan Konsistensi siar sadar peran pendamping LAKIP-RI kita perkuat peran pengawasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah & Aparatur Negara menuju masyarakat Madani Indonesia (MAMI) yang sesungguhnya.
VII.
TEMA PARSIAL Sukses PPDP3KPAN-RI menjadi modal moral rekonstruksi peran aktif masyarakat di dalam Era Pengawasan Sosial Kinerja Pemerintah dan Aparatur Negara yang baik ( Good Governance). Keberhasilan pengawasan sosial ini menjadi tonggak sejarah yang disebut 3
LAKIP RI LEMBAGA PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA Aktualisasi Penerapan Pelaksanaan Good Governance di Indonesia Era Pengawasan LAKIP-RI, yang akan di usulkan untuk ditetapkan agar tanggal 11 Desember menjadi hari Kebangkitan Pengawasan Birokrasi Nasional. VIII. TUJUAN PPDP3KPAN RI 1. Umum : Setelah selesai pembekalan dan pelatihan pengawasan kinerja Pemerintahan dan Aparatur Negara dalam “Good Governance” selama 2 (dua) hari peserta memiliki modal dasar dalam pemahaman, pengertian dan kesadaran tentang prinsip, makna, manfaat dan pentingnya peran fungsi aktif masyarakat, yang sekaligus menjadi sumber motifasi yang kuat untuk bergabung dengan LAKIP RI secara penuh, legal dan loyal, sehingga kontribusi kebergabungannya sangat berharga bagi terlaksananya sistem pendampingan LAKIP RI dalam Pengawasan Kinerja Pemerintah dan Aparatur Negara secara keseluruhan. 2.
VIII.
Khusus : a. Adanya dokumentasi yang memuat secara sistimatis/runut seluruh kegiatan administratif dan teknis substantif sejak perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian termasuk kesimpulan dan saran-saran dari penyelenggaraan Pembekalan dan Pelatihan Dasar Pengelolaan Pengawasan Kinerja Pemerintah dan Aparatur Negara Republik Indonesia Tingkat Nasional Gelombang I, sebagai laporan yang disampaikan kepada Pemerintah. b. Adanya dokumen otentik pendapat peserta yang memuat pernyataan pribadi dan atau bersama (organisatoris) tentang kejelasan tingkat pemahaman, pengertian dan kesediaan mengabdikan diri kepada LAKIP RI secara penuh di organisasi Komite Pengawas Provinsi (KPP) dan atau Komite Pengawas Daerah (KPD) masing-masing sebagai bukti terbangunnya motivasi kepesertaan. c. Adanya dokumentasi deklarasi kesepakatan/komitmen siap, sanggup, dan akan terus bergabung dalam kesatuan dan persatuan lembaga dan kelembagaan LAKIP RI demi terwujudnya Masyarakat Madani Indonesia yang sesungguhnya. d. Adanya dokumen Kumulatif Rencana Tindak lanjut (Plan of Action) dari KIP dan KID sekembalinya dari PPDP3KPANRI Gelombang I untuk realisasi hasil-hasil pertemuan yang telah disepakati di daerahnya masing-masing.
LANDASAN PPDP3KPANRI Dalam Pelaksanaan P P D P 3 K P A N – R I, seluruh kegiatan diselenggarakan berdasarkan pada: a.
Landasan hukum organisatoris kerja tim :
(1) Akta Notaris LAKIP-RI Nomor: 29 tanggal 11 Desember 2009 (2) Surat Ketetapan Terdaftar (SKT) Mendagri RI-Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 403/D.III/I/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011. (3) Surat Keputusan Ketua Dewan Pendiri (Dewan Kehormatan Eksekutif) LAKIP-RI Nomor: 99/SK.LAKIP RI/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 tentang Pembentukan Pengurus Dewan Komite Pengawas Nasional Lembaga Pengawasan Kinerja Pemerintah dan Aparatur Negara. (DKPN LAKIP RI) (4) Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Komite Pengawas Nasional LAKIP-RI Nomor : 248/SP-LAKIP RI/VII/2011 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Program Kerja LAKIP-RI tahun 2011 – 2026. (5) Surat Mandat Dewan Komite Pengawas Nasional LAKIP-RI Nomor : 249/SM-LAKIP RI/VII/2011 tentang Mandat Pelaksanaan Kegiatan Tim Kerja Penyusunan RPKLAKIP-RI tahun 2011 – 2026. b. Landasan hukum naskah substantif program : (1)
Undang-undang Dasar 1945 : Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 huruf C ayat (2), & Pasal 34 ayat (2) & ayat (3). 4
LAKIP RI LEMBAGA PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA Aktualisasi Penerapan Pelaksanaan Good Governance di Indonesia (2) (3) (4) (5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11) (12)
(13)
(14)
(15)
(16)
Undang-undang No.8 tahun 1986 tentang Organisasi Kemasyarakatan : Pasal 5 huruf C & D. Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah : Pasal 139 ayat (1). Undang-undang 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan : Pasal 53. Undang-undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelanggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme : Pasal 8 ayat (1) & ayat (2), Pasal 9 ayat 1 huruf A,B, & C, ayat 2. Undang-Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional : Pasal 1 ayat 3 dan ayat 17, Pasal 2 ayat 4, Pasal 7 ayat 2 & Pasal 16 ayat 2. Undang-undang No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik : Pasal 4 huruf F, G, H, dan I, Pasal 18 huruf A,B, C, D, E, F, G, dan H, Pasal 19 huruf C, Pasal 33 ayat (1), Pasal 35 ayat (3) huruf A, Pasal 39 ayat (1), pasal (2), Pasal (3), & Pasal (4), Pasal 40 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf A & B, Pasal 51. Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik : Pasal 2 ayat (1) & ayat (3), Pasal 3 huruf A, B,C, D, E, F, & G , Pasal 4 ayat (1) & (2) huruf A, B, C, & D , ayat (3) & ayat (4), Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3), & ayat (4), Pasal 9 ayat (1), ayat (2) huruf A, B, C, & D, ayat (3) & ayat (4), Pasal 11 ayat (1) huruf A, B, C, D, E, & F Pasal 12 huruf A, B, C, & D , Pasal 16 huruf A, B, C, D, E, F, & G , Pasal 21, Pasal 24 ayat (1), ayat (2) & ayat (3), Pasal 25 ayat (2) & ayat (3). Peraturan Pemerintah No.68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara : Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1) huruf A, B, C, & D , Pasal 3 ayat (1) & ayat (2), Pasal 4 ayat (1). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.68 tahun 1999 tentang Tata Cara pelaksanaan Peran serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara : Pasal 1 ayat (2), pasal 2 ayat (1) huruf A, B, C, & D , Pasal 3 ayat (1) & ayat (2) , Pasal 4 ayat (1). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern pemerintah : Pasal 1, Pasal 45 ayat (2). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota : Pasal 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah : Pasal 14 , Pasal 15 ayat (1), Pasal 19 ayat (1). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.20 tahun 2001 tentang Pembinaaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaran Pemerintah Daerah : Pasal 18 ayat (1) & ayat (2). Keputusan Presiden
X. KEBIJAKSANAAN DAN LANGKAH-LANGKAH 1. Kebijaksanaan PPDP3KPANRI : PPDP3KPANRI diselenggarakan secara terencana, sistimatis, konstruktif berkelanjutan didasarkan pada kebijakan strategis DKPN LAKIP RI sebagai berikut: a. b.
dan
PPDP3KPANRI merupakan bagian terkait dari keseluruhan kegiatan yang termuat di dalam Rencana Program Kerja (RPK) LAKIP RI tahun 2011-2026. Penyelenggaraan PPDP3KPANRI dikelola oleh Panitia Penyelenggara PPDP3KPANRI yang dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Umum DKPN LAKIP RI. 5
LAKIP RI LEMBAGA PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA Aktualisasi Penerapan Pelaksanaan Good Governance di Indonesia c.
PPDP3KPANRI diiikuti oleh peserta dari Unsur DKPN, KPP, dan KPD yang jumlah dan kualifikasi kepesertaannya diatur berdasarkan azas kebersamaan, kemamfaatan dan pemerataan geoteritori organisatoris untuk pengalokasian kontribusi yang proporsional.
2. Langkah-Langkah : a. Persiapan administratif : 1) Menyusun Panitia PPDP3KPAN-RI. 2) Menerbitkan SK Ketua Umum DKPN tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara PPDP3KPAN-RI Tingkat Nasional. 3) KPP/KPD Mengirimkan surat edaran tentang kegiatan PPDP3KPAN-RI Gelombang I kepada KPP/KPD dengan melampirkan Kerangka Acuan dan Peraturan Kepesertaan yang mengatur antara lain syarat-syarat peserta, kontribusi finansial, rute perjalanan dari kota asal sampai lokasi pertemuan, penginapan/hotel, transportasi lokal, venue selama di Jakarta, jadual kegiatan dan persidangan dan lain-lain. 4) Menyurati calon-calon narasumber luar dan dalam LAKIP RI untuk menyiapkan makalah dan mempresentasikannya didalam sidang pleno PPDP3KPAN-RI. 5) Menyurati Pejabat Negara (Legislatif, Eksekutif, Yudikatif termasuk Pejabat Kepolisian RI Kejaksaan RI dan KPK) yang dipandang cocok untuk memberikan arahan/sosialisasi kebijakan tentang Pengawasan Kinerja Pemerintah terkait dengan peraturan perundang-undangan dalam sektornya. 6) Melakukan penghitungan/perhitungan kebutuhan dana yang dipergunakan untuk penyelenggaraan PPDP3KPAN-RI Tingkat Nasional Gelombang I dengan dana sumber-sumber di dalam dan atau di luar organisasi termasuk kemungkinan adanya bantuan dari pihak Pemerintah sesuai dengan ketersediaan finansial pada APBN/APBD nya, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.56 tahun 2006 tentang Pemberian Fasilitas-Bantuan kepada LSM yang memiliki SKT dalam melakukan kegiatannya. 7) Mempersiapkan perlengkapan kepesertaan dan kehadiran dalam PPDP3KPAN-RI bagi peserta seperti identitas peserta, map/tas, buku panduan, absensi, petunjuk lokasi/ruang sidang, sertifikat, souvenir dan lain-lain yang diperlukan. 8) Menentukan menjajaki dan menetapkan lokasi/tempat pertemuan dengan sarana/prasarana fisik yang tersedia dan dapat dipergunakan termasuk fasilitas audio visual untuk presentasi dan persidangan Pleno/Kelompok. 9) Menyusun itinerary/acara kegiatan PPDP3KPAN-RI secara keseluruhan baik kegiatan pokok, kegiatan penunjang, entertainment, social gathering, pameran, dan kunjungan ke lapangan dan lain-lain kegiatan yang diperlukan. 10) Menyelenggarakan rapat-rapat teknis, administratif, konsinyasi, sounding internal dan eksternal panitia, pertemuan-pertemuan lobby dengan Pejabat Negara terkait, pengaturan protokol, dan lain-lain yang dibutuhkan. b. Persiapan Teknis Subtantif : 1) Menginventarisasikan kebutuhan materi/bahan-bahan konten substansi yang sesuai dengan kerangka inti rasional permasalahan yang diangkat dalam PPDP3KPAN-RI, penempatan materi ditata secara sistimatis dengan memperhatikan runut pembabakan yang dirancang berdasarkan prinsip ilmiah dan keterkaitan input-proses-output. 2) Menyiapkan kerangka pokok penulisan makalah narasumber yang ditunjuk untuk menyajikan tulisannya agar tidak melebar ke luar dari outline yang ditentukan. 3) Menyiapkan instrumen untuk penggalian pendapat sebelum dan sesudah mengikuti PPDP3KPAN-RI menyangkut pemahaman, pengertian dan pengetahuan tentang “ Good Governance ” Pengawasan Sosial, Pengawasan Kinerja Pemerintah dan Aparatur Negara yang diasimilasikan dengan konsep sistim 6
LAKIP RI LEMBAGA PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA Aktualisasi Penerapan Pelaksanaan Good Governance di Indonesia pendampingan dalam pengelolaan Pengawasan Kinerja Pemerintah yang di garap oleh LAKIP RI. Kepada Lembaga Tinggi Negara dan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II serta Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan KPK, kami mohon agar kiranya dapat memberikan saran dan perbaikan guna penyempurnaan Program kami, sebagaimana dimaksud dalam kerangka acuan program LAKIP-RI yang kami sampaikan. Demikian Kerangka Acuan Program LAKIP RI ini, semoga mendapat perhatian serta petunjuk dan bimbingan Bapak Presiden Republik Indonesia.
Hormat kami,
Drs. H. Aldin Moh. Natsir Ketua Umum
7
