MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 16 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN ASOSIASI PEMERINTAH DAERAH DAN PENETAPAN WAKIL ASOSIASI PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang
:
a.
b.
Mengingat
:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
bahwa dalam rangka pembentukan Asosiasi Pemerintah Daerah dan Penetapan Wakil Asosiasi Pemerintah Daerah sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, perlu menetapkan pedoman pembentukan Asosiasi Pemerintah Daerah; bahwa pedoman pembentukan Asosiasi Pemerintah Daerah tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 44); Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri. MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN ASOSIASI PEMERINTAH DAERAH DAN PENETAPAN WAKIL ASOSIASI PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PETIMBANGAN OTONOMI DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
Laboratorium Perancangan Kota – Departemen Teknik Planologi ITB
1
a. b. c. d.
e.
Pemerintah adalah perangkat Negara Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta Menteri. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang selanjutnya disebut DPOD adalah suatu dewan di tingkat Pusat yang memberikan pertimbangan tentang otonomi daerah kepada Prsiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Asosiasi Pemerintah Daerah adalah Organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam rangka kerjasama antar Pemerintah Propinsi, antar Pemerintah Kabupaten/atau antar Pemerintah Kota, berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 Asosiasi Pemerintah Daerah merupakan organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kerjasama antar Pemerintah Daerah yang bersifat independen. Pasal 3 Tugas dan fungsi Asosiasi Pemerintah Daerah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Asosiasi Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam musyawarah anggota Asosiasi Pemerintah Daerah.
BAB III PEMBENTUKAN DAN PENGORGANISASIAN Pasal 4 Asosiasi Pemerintah Daerah terdiri dari : a. Asosiasi Pemerintah Propinsi; b. Asosiasi Pemerintah Kabupaten; c. Asosiasi Pemerintah Kota; Pasal 5 Pembentukan Asosiasi Pemerintah Daerah dilakukan sebagai berikut : a. Asosiasi Pemerintah Propinsi dibentuk oleh Pemerintah Propinsi; b. Asosiasi Pemerintah Kabupaten dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten; c. Asosiasi Pemerintah Kota dibentuk oleh Pemerintah Kota. Pasal 6 Anggota Asosiasi Pemerintah Propinsi, Asosiasi Pemerintah Kabupaten dan Asosiasi Pemerintah Kota diwakili oleh Kepala Daerah. Pasal 7 Susunan Organisasi, persyaratan keanggotaan dan rapat-rapat Asosiasi Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Pemerintah Daerah.
Laboratorium Perancangan Kota – Departemen Teknik Planologi ITB
2
BAB IV SUMBER KEUANGAN Pasal 8 Sumber keuangan Asosiasi Pemerintah Daerah diperoleh dari iuran wajib anggota Asosiasi Pemerintah Daerah dan pendapatan lain yang sah yang ditetapkan dalam musyawarah anggota Asosiasi Pemerintah Daerah.
BAB V MEKANISME PEMILIHAN DAN PENETAPAN WAKIL ASOSIASI PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI ANGGOTA DPOD Pasal 9 Perwakilan Asosiasi Pemerintah Daerah yang duduk sebagai anggota DPOD adalah wakil Asosiasi Pemerintah Propinsi, wakil asosiasi Pemerintah Kabupaten dan wakil Asosiasi Pemerintah Kota. Pasal 10 Asosiasi Pemerintah Propinsi, Asosiasi Pemerintah Kabupaten dan Asosiasi Pemerintah Kota masing-masing memeilih dan menetapkan 1 (satu) orang wakil sebagai anggota DPOD. Pasal 11 (1) Pemilihan dan penetapan wakil Asosiasi Pemerintah Daerah dilakukan secara demokratis dalam musyawarah anggota Asosiasi Pemerintah Propinsi, Asosiasi Pemerintah Kabupaten dan Asosiasi Pemerintah Kota. (2) Mekanisme pemilihan dan penetapan wakil Asosiasi Pemerintah Daerah sebagai anggota DPOD ditetapkan dalam musyawarah anggota Asosiasi Pemerintah Daerah.
BAB VI FASILITASI PEMBENTUKAN ASOSIASI PEMERINTAH DAERAH Pasal 12 Menteri Dalam Negeri dan Meneteri Negara Otonomi Daerah memfasilitasi pebentukan Asosiasi Pemerintah Daerah.
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13 (1) Badan Kerjasam, Forum, Himpunan, Asosiasi dan yang sejenis yang pada saat pembentukan Asosiasi Pemerintah Daerah telah ada atau yang akan dibentuk di lingkungan Pemerintah Daerah diakui keberadaannya sepanjang memenuhi prisip-prinsip dasar Asosiasi Pemerintah Daerah; (2) Badan Kerjasama, Forum, Himpunan, Asosiasi atau yang sejenisnya dapat bekerjasama dan menyalurkan aspirasinya tentang Otonomi Daerah melalui Asosiasi Pemerintah Daerah.
Laboratorium Perancangan Kota – Departemen Teknik Planologi ITB
3
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Selambat-lambatnya pada bulan Juni Tahun 2000 Asosiasi Pemerintah Daerah telah terbentuk dan menetapkan wakilnya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Pasal 15 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 24 Mei 2000
MENTERI DALAM NEGERI ttd.
SURJADI SOEDIDJA
Laboratorium Perancangan Kota – Departemen Teknik Planologi ITB
4
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 14 TAHUN 2000 TANGGAL 23 MEI 2000 No.
1 1.
JENIS MUTASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN KEPADA PEJABAT-PEJABAT PADA KOLOM 3 S/D 9 UNTUK DAN ATAS NAMA MENDAGRI 2 Menandatangani Salinan dan Petikan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai : a. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil. b. Pengankatan menjadi Pegawai Negeri Sipil c. Pemindahan Pegawai Negeri Sipl d. Pemberhentian senentara Pegawai negeri Sipil e. Pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil yang diberhetikan sementara f. Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil g. Pemberhentian dengan hormat Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil tidak atas permintaan sendiri h. Pemberhentian dengan hormat Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri i. Pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebelum mencapai batas masa usia pensiun j. Pengankatan, Pemindahan, Pemberhentian sementara dan pengankatan kembali serta pemberhentia PNS dalam dan dari jabatan fungsinal.
SEKRETARIS JENDERAL
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN
KABAG. PENGEMBANGAN KARIER
KABAG. MUTASI PEGAWAI
KABAG. KINERJA & KESEJAH TERAAN
3
4
5
6
7
8
PARA KASUBAG PADA BAG. MUTASI PEGAWAI 9
-
IV/a Kebawah
-
-
-
-
-
-
IV/a Kebawah
-
-
-
-
-
-
IV/a Kebawah IV/a Kebawah
-
-
-
-
-
-
IV/a Kebawah
-
-
-
-
-
IV/a Kebawah IV/a Kebawah
III/d Kebawah -
-
-
III/b ke bawah -
-
-
-
IV/a Kebawah
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KET
10
-
IV/a Kebawah
-
-
Widyaiswara Utama Madya, Pustakawan Utama Madya, Ahli Pranata Komputer Utama Madya, Arsiparis Utama Madya, Anli Peneliti Madya, Guru Besar Madya ke bawah dan Jabatn Fungsional lainnya yang setingkat
Widyaiswara Madya, Pustakawan Madya, Ahli Pranata Komputer Madya, Arsiparis Madya, Anli Peneliti Madya, Lektor ke bawah dan Jabatn Fungsional lainnya yang setingkat
-
-
IV/a ke bawah
-
-
k.
Mutasi Kepegawaia lainnya
Laboratorium Perancangan Kota – Departemen Teknik Planologi ITB
5
1
2
2.
Menandatangani Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai : a. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil. b. Pengankatan menjadi Pegawai Negeri Sipil c. Pemindahan Pegawai Negeri Sipl d. Pemberhentian senentara Pegawai negeri Sipil e. Pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil yang diberhetikan sementara f. Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil g. Pemberhentian dengan tidak hormat Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil tidak atas permintaan sendiri h. Pemberhentian dengan hormat Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri i. Pemberhentian dengan hormat Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri j. Pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebelum mencapai batas masa usia pensiun k. Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali serta Pemnerhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan l. Pengankatan, Pemindahan, Pemberhentian sementara dan pengankatan kembali serta pemberhentia PNS dalam dan dari jabatan fungsinal.
m. Mutasi Kepegawaian lainnya
3
4
5
6
7
8
9
IV/e ke bawah -
IV/d ke bawah IV/e ke bawah IV/e ke bawah
IV/a ke bawah -
-
IV/a ke bawah IV/a ke bawah -
IV/a ke bawah IV/a ke bawah
-
-
IV/e ke bawah IV/e ke bawah
-
-
III/d ke bawah
-
III/b ke bawah -
-
IV/e ke bawah
-
-
-
IV/a ke bawah
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
III/b ke bawah
-
-
-
Eselon II
-
Eselon III
-
-
-
Widyaiswara Utama Madya, Pustakawan Utama Madya, Ahli Pranata Komputer Utama Madya, Arsiparis Utama Madya, Anli Peneliti Madya, Guru Besar Madya ke bawah dan Jabatn Fungsional lainnya yang setingkat IV/e ke bawah
Widyaiswara Madya, Pustakawan Madya, Ahli Pranata Komputer Madya, Arsiparis Madya, Anli Peneliti Madya, Lektor ke bawah dan Jabatn Fungsional lainnya yang setingkat
-
-
-
-
-
-
IV/a ke bawah
IV/a ke bawah
IV/a kebawah
-
Laboratorium Perancangan Kota – Departemen Teknik Planologi ITB
10
6
1
2
3
Menandatangani usul mutasi Kepegawaian yang diajukan kepada Presiden
4.
Menandatangani Nota Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara mengenai : a. b. c. d.
Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil. Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Mutasi Kepegawaian Lainnya
3
4
5
6
7
8
9
IV/e ke bawah
-
-
-
-
-
-
IV/a ke bawah
III/d ke bawah
II/d ke bawah
-
-
-
-
IV/e ke bawah IV/a ke bawah
IV/a ke bawah IV/a ke bawah IV/a ke bawah
-
III/d ke bawah
III/d ke bawah III/d ke bawah III/d ke bawah
-
II/a (*) ke bawah -
10
(*) kecuali kenaikan Pangkat penyesua ian Ijasah dan Pilihan dipercepat ditarik ke atas
MENTERI DALAM NEGERI
ttd.
SURJADI SOEDIRDJA
Laboratorium Perancangan Kota – Departemen Teknik Planologi ITB
7
