KOTAK KOTAK YANG MEMBUAT BANGSA TERKOTAK KOTAK Oleh : Ferdinand Hutahaean RUMAH AMANAH RAKYAT Bercermin pada perilaku elit-elit bangsa ini, terutama drama JOKOWI PRABOWO dengan SBY WIRANTO serta PBNU MUI MUHAMMADYAH dengan FPI FUI dan MASYARAKAT MUSLIM, sepertinya Indonesia akan memasuki sebuah ruang waktu yang penuh badai dan tentu akan mengalami turbulensi atau guncangan hebat. Rakyat harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya menghadapi segala kemungkinan yang tidak baik, sembari kita berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar bangsa kita yang besar ini diselamatkan dari guncangan, dilindungi dan dibebaskan dari para penguasa yang jahat yang tidak berpihak pada bangsanya. Apa yang terjadi seminggu terakhir hingga meningkatnya suhu politik di Jakarta dan Indonesia secara umum tidaklah lepas dari sikap para elit bangsa ini. Mereka lupa tentang hukum AKSI dan REAKSI hingga tidak bisa menahan diri untuk bertingkah yang tidak sepatutnya. Jauh dari kata bijaksana, begitulah sikap para elit bangsa kita saat ini. Langkah Presiden yang mengunjungi PRABOWO dan mengundang PBNU MUI MUHAMMADYAH adalah langkah bagus kurang bijak yang justru membuat bangsa TERKOTAK KOTAK. Pertanyaannya, jika memang tujuan Presiden adalah untuk menyelamatkan kondisi bangsa, mengapa Presiden tidak mengundang semua tokoh bangsa dan semua ormas yang terdata yang memiliki peran dalam aksi 4 Nopember 2016? Inilah sikap tidak bijak dari seorang Presiden yang entah siapa pembisiknya. Kesan yang muncul kemudian adalah langkah presiden tersebut hanya ingin menunjukkan dan menarik garis antara kawan dan lawan, meski sesungguhnya yang dianggab kawan itu belum tentu berpihak sebagai kawan dan yang dianggab lawan itu belum tentu
bersikap sebagai lawan. Namun dari sudut lain, jelas tersirat presiden ingin membangun komunikasi opini dengan publik bahwa PRABOWO, PBNU, MUI dan MUHAMMADYAH ada dikotak presiden, sementara SBY, WIRANTO (yang tidak diajak presiden ke Hambalang), FPI dan PULUHAN ORMAS yang tergabung dalam Gerakan Pembela Fatwa MUI yang menuntut penegakan hukum terhadap Ahok dimasukkan kedalam kotak lawan. Alhasil, bangsa dikotakkan demi sebuah ekspektasi kekuasaan. Semakin menarik bila kita telisik lebih jauh pola yang dilakukan oleh Jokowi. Mengajak Luhut Panjaitan ke hambalang dan bukan Wiranto, tentu menimbulkan interpretasi berbeda beda dari publik. Wiranto Menkopolhukam dan Luhut Menkomaritim. Mengapa Luhut yang diajak presiden dan bukan Wiranto? Mengapa juga kemarin Luhut yang ditanya wartawan tentang aksi 4 Nopember 2016? Tentu akan memunculkan banyak analisis. LUHUT dan PRABOWO adalah alumni Barret Merah sementara SBY dan WIRANTO adalah alumni Barret Hijau. Adakah ini juga upaya membangun kotak kotak dijajaran TNI? Semoga tidak. Reaksi akhirnya muncul dari SBY. Setelah banyak tudingan tertutup mauoun terbuka kepada SBY sebagai dalang aksi 4 Nopember 2016, kemarin di Cikeas, SBY berbicara ke publik lewat media. Andaikanpun SBY benar ada dibalik 4 Nopember, justru menurut kami itu sikap yang harus didukung karena keberpihakannya jelas kepada Agama yang dianutnya, tidak abu abu dan tidak pengecut, bahwa SBY BERPIHAK PADA ISLAM. Dalam konperensi pers tersebut, SBY menyampaikan pikiran dan suasana hatinya serta sikap politiknya yang kemudian mendapat tanggapan beragam. Salah satunya ALIFURRAHMAN yang kemudian menulis analisisnya atas sikap SBY. Semua kalimat negatif dituduhkan ALIFURRAHAM kepada SBY, mulai dari kata kekanakan, provokasi dan lain-lain. Sangat disayangkan tulisan tersebut sungguh jauh dari sebuah nalar intelektualitas. Tulisan yang hanya berbasiskan rasa takut dan kebencian pada SBY. Takut karena SBY akhirnya siap turun gelanggang meski baru pernyataan dan belum turun kejalan bersama rakyat, yang kedua
basis kebencian kepada SBY yang tidak bisa diucapkan oleh ALIFURRAHMAN dengan kata-kata kasar. Itulah kondisi realitas bangsa saat ini, penguasa sibuk mempertahankan diri dan memperpanjang kekuasaan, sementara rakyat dan kaum yang berseberangan politik dengan penguasa distigmakan sebagai lawan dan harus dihabisi perlawanannya. Kotak-kotak itu ternyata membawa ekses negatif dimana kini bangsa terkotak-kotak. Jokowi kotak-kotak, Ahok juga kotakkotak. Entah kebetulan atau tidak, tapi saat ini bangsa sungguh terkotak-kotak. Semoga segala keburukan ini segera berakhir dan Indonesia melahirkan pemimpin baru nantinya yang membawa bangsa untuk rakyat dan pemimpin yang melayani bukan dilayani
Jokowi Akhirnya Angkat Bicara Melalui Jubirnya Nusantarapos,-Terjadinya demo 4 Nopember 2016 membuat Presiden Joko Widodo mulai angkat bicara. Melalui Juru Bicara Kepresidenan, Jokowi menyampaikan banyak terimakasih kepada para pendemo yag melaksanakan demo dengan tertib dan aman. Tetapi hal ini disayangkan oleh Presiden karena demo yang terjadi ketika sehabis Isya mulai memanas. Jokowi menilai demo tersebut sudah ditunggangi oleh pihak yang berkepentingan terutama oleh actor-aktor politik yang hanya memanfaatkan situasi. Hal ini disampaikan oleh juru bicara kepresidenan Jumat (4/11) di Istana Kepresidenan.
Demo yang menyangkut Basuki Tjahaja Purnama ini melalui jubir Keprisedenan mengatakan, “Sebelumnya, saya telah memerintahkan Wakil Presiden untuk menerima perwakilan unjuk rasa yang didampingi Menkopolhukam, Sesneg, Menteri Agama, Kapolri, Panglima TNI, Kepala Staf Kepresidenan, dalam pertemuan itu telah disampaikan bawah proses hukum terhadap saudara Basuki Cahaya Purnama akan dilakukan secara tegas, cepat dan transparan.” Presidenpun meminta agar para pengunjuk rasa kembali ke rumah masing-masing dengan tertib dan agar menyerahkan proses hukum diserahkan kepada aparat keamanan. “Saya mengapresiasi kerja keras aparat keamanan yang melakukan pendekatan persuasif, dalam menjaga situasi sehingga tetap kondusif. Saya harap masyarakat tetap tenang dan menjaga lingkungan masing-masing sehingga situasi tetap aman dan damai,” pungkasnya. (RDKSI)
Basarnas dan Menteri Tenaga Kerja Berjanji Tuntaskan Pencarian Korban TKI di Kepri Nusantarapos,- Kapal jenis speedboadt yang tenggelam di Perairan Tanjung Bemban, Propinsi Kepulauan Riau pada Rabu (2/11) lalu, hingga saat ini dari Basarnas bekerjasama dengan Polisi, TNI dan Pemerintah masih tetap terus mencari korban yang tenggelam. Di hari ketiga ini pencarian dengan luas 206 mil square masih terus dilakukan yang melibatkan 27 unit kapal baik dari kapal Basarnas, TNI maupun Pemerintah.
Kepala Basarnas Henry Bambang Soelistyo yang merupakan mantan penerbang di kantornya Jumat (4/11) mengatakan, “Yang kita libatkan untuk kekuatan lautnya sebanyak 27 unit baik kapal dari basarnas, TNI, dan lainnya. Hasil hari ini seluruhnya dari 101 abk sudah 95 dan dari 95 orang yang selamat 41. Yang meninggal 54.” Bahkan Kepala Basarnas juga mendapatkan info 1 korban yang sudah ada di perairan Johor. “Itu baru saya terima dari MRCC Johor. Untuk besok kita akan melanjutkan kembali,” lanjutnya. Saat ini Posisi kapal dari hasil side scan Sonar menemukan titik koordinat 01 11 16N- 104 07 53 E yang kemudian akan dipelajari lebih lanjut dengan diatur secara periodik. Dilain sisi, Muhammad Hanif Dhakiri Menteri Tenaga Kerja mengatakan bahwa terkait dengan peristiwa tenggelamnya kapal, pemerintah sangat sedih dan berbela sungkawa terhadap keluarga korban. Pemerintah fokus untuk mencari korban yang belum diketemukan dan berusaha mencari dengan sebaik-baiknya. “Dalam menghadapi musibah ini pemerintah berupaya sebaik mungkin. Kita juga sudah mengirimkan tim yaitu 2 direktur pengawasan dan perlindungan hukum dan direktur tenaga kerja,” katanya. Hanif menambahkan Ada 2 korban yang selamat dan rencananya 39 tenaga kerja akan membantu pemulangan ke daerah masing-masing setelah kondisinya memungkinkan. Terkait masalah pemulangan jenasah untuk yang teridentifikasi selesai dan pihak keluarga sudah menghubungi akan difasilitasi melalui BNP2TKI. “Untuk nahkoda saat ini sudah diamankan dan saya sudah menyuruh pihak kepolisian untuk mengembangkan kasus ini di berbagai titik mengenai penjualan orang. Kita juga akan
bekerjasama dengan KPK dan saber pungli untuk membantu agar tidak lagi terjadi masalah TKI ilegal. Saya menghimbau kepada para TKI jangan mengambil jalur secara ilegal dan jangan mengambil resiko terlebih lagi saat ini cuaca juga kurang baik,” pungkasnya. (JOKO)
BRI Indocomtech Wujudkan Visi Jadikan Jendea Perkembangan Industri TIK Nasional Nusantarapos,-BRI Indocomtech 2016 yang diadakan oleh BRI merupakan terobosan baru untuk mewujudkan visi menjadikan jendela perkembangan Industri TIK Nasional yeng memberikan gambaran secara langsung kepada masyarakat Indonesia maupun dunia Internasional tentang posisi kemampuan industry TIK Indonesia. Oleh karenanya pihak BRI mengadakan BRI Indocomtech 2016 yang dibuka oleh Ir. Rudy D Muliadi, Sekretaris Jenderal APKOMINDO Indonesia, Victor Aritonang, Ketua KADIN Jakarta Pusat, Kenny Japar, Client Solution Services Blibli.com dan dihadiri oleh Ari Satria, SE, MA, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. BRI sendiri menyadari bahwa penggunaan internet yang semakin lama semakin tinggi merupakan salah satu pendorong gelombang digital. Menurut data pemerintah, pengguna internet di tahun 2016 sudah 80 juta atau sekitar sepertiga dari jumlah populasi Indonesia dan diprediksikan akan terus meningkat hingga mencapai 215 juta orang pada tahun 2020 nanti. Besarnya potensi industri TIK untuk kesejahteraan mendorong pemerintah untuk lebih menggalakkan ekonomi kreatif berbasis
teknologi. Di sisi lain, besarnya jumlah pengguna internet di Indonesia juga merupakan sebuah peluang bisnis yang besar untuk para pelaku industri asing untuk berinvestasi dan membuka usaha di Indonesia. Kedua hal ini menjadi dasar dari pelaksanaan program Business Matching BRI INDOCOMTECH 2016 yang merupakan program Business Matching ini mempertemukan puluhan pelaku usaha asing dan tanah air untuk berbincang dan membuka peluang bisnis baru. Ari Satria, SE, MA, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam sambutannya di acara Business Meeting BRI INDOCOMTECH 2016, Jumat (4/11) menyatakan dukungan pemerintah kepada pelaku usaha di sektor tersebut. Ia menjelaskan bahwa salah satu program Kementerian Perdagangan Indonesia adalah dengan melakukan upaya digital marketing, yakni pembuatan konten promosi digital produk Indonesia, pemanfaatan media sosial, dan Search Engine Optimization. Diharapkan dengan dukungan penuh pemerintah, para pelaku industri kreatif dapat mewujudkan visi Indonesia sebagai ekonomi digital terbesar dunia di tahun 2020. “Pasar e-commerce Indonesia sejak dari 2012 sampai 2016 bertambah sekitar 39% dan mungkin akan terus meningkat jauh hingga tahun depan. Angka ini merupakan yang tertinggi di antara negara ASEAN,” ujar Victor Aritonang, Ketua KADIN Jakarta Pusat. Lebih lanjut Kadin Victor Aritonang mengatakan bahwa dirinya sangat mendukung acara Business Matching in. Program Business Matching ini merupakan yang pertama kali digelar di ajang BRI Indocomtech 2016 dan berhasil diikuti oleh lebih dari 80 peserta yang terdiri pelaku-pelaku industri TIK, dengan 31 diantaranya berasal dari Indonesia. Dengan bekerjasama dengan MNC Play, salah satu penyedia layanan teknologi internet di Indonesia, meluncurkan layanan
terbarunya seraya memberikan edukasi akan konsep rumah cerdas yang terhubung dengan internet kepada para pengunjung pameran. “Smart Home milik MNC Play ini merupakan sistem terlengkap (integrated smart home system) dengan menggunakan satu perangkat Smart Home Controller yang terkoneksi dengan aplikasi ponsel pintar. Mengadopsi sistem wireless dengan instalasi kabel sederhana sehingga tidak perlu merenovasi rumah,” ujar Ade Tjendra, Direktur Komersial MNC Play. Dalam acara BRI Indocomtech 2016 juga menghadirkan berbagai program menarik lainnya seperti program lelang BRI yang memperebutkan gadget-gadget spektakuler setiap harinya. Pengunjung juga dapat merasakan e-Banking BRI Experience yang memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk mengikuti lelang gadget spektakuler hanya dengan melakukan transaksi minimal Rp 10.000. Tidak ketinggalan, BRI juga menawarkan kesempatan terbang gratis bagi nasabahnya melalui promo redeem BRI Point Kartu Kredit BRI. Acara yang diikuti oleh 300 eksibitor dari bidang telekomunikasi, komputer, software, games, smartphone, produk elektronik, serta aksesoris ini dibuka hingga 6 November 2016 dengan harga tiket masuk hanya Rp 15.000 per orang untuk hari Rabu – Kamis, sedangkan pada hari Jumat – Minggu, pengunjung dapat membeli tiket masuk seharga Rp 20.000 per orang.(EDTR/JK)
Ketum Nasional Karang Taruna : “Semangat Juang Harus Kita
Tanamkan Pada Generasi Muda” Nusantarapos,- Semangat hari pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 Nopember nanti merupakan semangat untuk memperbaiki bangsa dan Negara baik dalam keamanan, ketertiban dan semangat kebangsaan. Oleh karena itu rakyat Indonesia khususnya para generasi muda hendaknya selalu mengingat serta melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh para pejuang terdahulu dalam memperebutkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal
ini
sesuai
dengan
apa
yang
dikatakan
oleh
Didik
Mukriyanto, SH., MM. selaku Pengurus Nasional Karang Taruna. Didik menilai bahwa saat ini Negara krisis akan semangat nasionalisme terutama dalam partai politik. Dengan banyaknya partai politik yang tidak sejalan dalam dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya ini, merupakan tantangan yang berat bagi bangsa untuk mempersatukan pendapat. Terlebih lagi generasi muda saat ini yang memasuki jaman kemajuan serta banyaknya ancaman narkoba yang justru menjadi momok ini mebuat Didik ingin menumbuhkan semangat untuk membangun bangsa dan Negara dalam melanjutkan perjuangan para pahlawan yang telah berkuang memperebutkan kemerdekaan bangsa Indonesia. “Bagaimana ancaman narkoba menjadi momok. Inilah semangat yang kita gelorakan bagaimana semangat untuk membangun bangsa yang seiring dengan apa yang telah diperjuangkan oleh para pahlawa,” kata Didik di TMP Nasional Kalibata, Rabu (2/11) saat menghadiri acara tabur bunga. Lebih lanjut Didik juga mengatakan bahwa saat ini pertemuan antara SBY, Wiranto dan Jusuf Kalla adalah untuk membahas bagaimana cara agar bangsa Indonesia lebih kondusif serta aman untuk bagaimana caranya bersama-sama bersatu membangun bangsa dan Negara.. “Generasi kedepan insyaallah bisa mengemban bangsa. Kita tahu
Pak SBY, Pak Wiranranto dan Pak JK ini adalah bagian dari pemimpin bangsa. Tentu pertemuan beliau akan menjadi spirit dalam menghadapi tantangan bangsa. Bagaimana mereka bersamasama bersatu untuk tetap menjaga arah pembangunan bangsa. Beliau semua mempunyai spirit yang sama dalam menjaga keutuhan bangsa, kedamain dalam berpolitik,” pungkasnya. (JOKO)
FORJIM : “PERS Islam Mulai Dibelenggu Kebebasan Menulis” Nusantarapos,- Diblokirnya 11 media online yang disinyalir membuat isu sara mendapat kritikan pedas dari Forum Jurnalis Muslim (Forjim). Mereka menuntut Polri untuk bertindak adil dan professional dalam melaksanakan tugasnya. Bahkan saat berita ini diterima redaksi, Kamis (3/11), menurut Forjim pemerintah sering kali menggunakan alas an keamanan. Hal ini bisa dinilai menjadi ancaman terhadap nilai prinsip dan kaidah penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik. Tanpa keterbukaan, kebijakan keamanan dapat membidani lahirnya negara otoritarian. “Apa yang dilakukan pemerintah, lebih berdimensi politik yang berkait erat dengan kepentingan politik pemerintah. Dalam konteks pemblokiran media Islam dan media online lainnya, pemerintah dinilai pincang, cacat hukum dan represif ideology,” kata Ketua Forjim Adhes Satria. Lebih lanjut, Adhes mengatakan bahwa dalam kasus pembelokiran media Islam, pembatasan dan sensor konten telah dilakukan negara tanpa prosedur hukum. Meski berdasarkan hukum, tetapi aturannya terlalu ambigu, sehingga bertentangan dengan prinsip
keterbukaan. Forjim menilai setidaknya terdapat tiga peraturan perundangundangan yang materinya mengatur mengenai konten internet yaitu: Pertama, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya aturan mengenai konten yang dilarang (kesusilaan, perjudian, penghinaan, pemerasan, kabarbohong, dll). Kedua, UU 44/2008 tentang Pornografi, yang memberikan wewenang bagi pemerintah (termasuk pemerintah daerah) untuk melakukan pemblokiran konten pornografi di internet. Ketiga, UU 28/2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan otoritas bagi pemerintah untuk memblokir laman yang melanggar hak cipta. Masalahnya, ketentuan UU ITE tidak mengatur lebih jauh prosedur dilakukannya pemblokiran, termasuk mekanisme complain dan pemulihannya. Intinya, ada ketidakpastian hukum dalam prosedur pemblokiran konten internet di Indonesia. Keluarnya Permen 19/2014 itu sendiri telah menuai banyak polemik karena dinilai tidak mampu menjawab persoalan kesewenang-wenangan dalam pemblokiran terhadap berbagai media khususnya media Islam. Selain implementasinya yang sering kali bermasalah dan tidak menyediakan mekanisme yang transparan dan akuntabel, bentuk aturannya sendiri dinilai tidak legitimate. Oleh karena itu, Forjim menegaskan, pemblokiran situs media Islam konten merupakan bagian dari pembatasan hak (hak atas informasi, berpendapat, dan ekspresi). Oleh karena itu berdasar Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 dan hukum internasional hak asasi manusia, ketentuan pembatasnya – termasuk prosedurnya- mesti diatur dalam format undang-undang.
Dengan bersandar pada alasan ketertiban umum dan keamanan, pemblokiran tidak boleh semena-mena dilakukan. Namun, prosesnya harus sepenuhnya mengacu pada prinsip pembatasan hak, yakni: diatur oleh hukum, untuk tujuan yang sah, dan dilakukan secara proporsional. Prinsip ini dimaksudkan untuk memastikan tak dilanggarnya hak asasi warga negara. Bangsa ini tentunya tidak ingin kembali jadi bangsa tertutup, negara yang represif, yang secara ketat dan sewenang-wenang mengatur informasi yang dapat diakses oleh warganya. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, telah diatur tentang kebebasan pers. Pasaal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. “Pemerintah telah bersikap panik dan bertindak represif, memasung kebebasan pers dengan memblokir terhadap media yang kritis. Pemblokiran adalah wujud kemunduran negara demokrasi yang seharusnya tidak terjadi,”lanjutnya. Forjim mendesak pemerintah agar menormalisasi situs media Islam yang telah diblokir, dan mendesak aparat penegak hukum segera memproses hukum Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama. (EDTR/JOKO)
Kodim Depok Siapkan 100 Pasukan Bantu Polri dalam
Pengamanan Demo Besok Nusantarapos- Demo yang akan diadakan besok Jumat (4/11) antisipasi untuk pengamananpun disiapkan. Terutama dari Kodim 0508/Depok telah siap dengan 100 personil untuk membantu Polri. Bahkan Kepala Staf Kodim 0508/Depok, Mayor Inf. Mistar mengatakan, “Kami telah menyiapkan sebanyak satu satuan setingkat kompi (SSK) untuk diperbantukan pengamanan di DKI Jakarta bergabung dengan Kodim 0504/Jakarta Selatan.” Mayor Inf Mistarpun belum bisa memastikan sampai kapan pengamanan ini batas waktunya. “Personil Kodim Depok sifatnya hanya perbantuan ke Kodim Jakarta Selatan. Untuk penempatan pasukan tergantung dari perintah Kodim 0504/JS.”lanjutnya. Bahkan ternayata Kesiapan pasukan yang dilakukan Kodim Depok telah dipersiapkan sejak 31 Oktober yang lalu. “Kita sudah siaga sejak 31 Oktober hingga batas waktu yang belum ditentukan. Intinya kita selalu siap untuk tugas perbantuan pengamanan. Saya mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan jangan panik dengan adanya unjuk rasa besok,”pungkasnya. (EDTR/KDMJY)
Yonif Para Raider 502 Gantian Batalyon Infanteri 312 Jaga
Keamanan Perbatasan Indonesia Malaysia Nusantarapos,-Devisi Infanteri 2 Kostrad mengirim salah satu Batalyon andalannya untuk melaksanakan misi pengamanan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia Rabu (2/11) kemarin. Yonif Para Raider 502 Kostrad ini untuk menggantikan Batalyon Infanteri 312/ Kala Hitamm Koda III/Siliwangi. Bahkan dalam pemberangkatannya acara tersebut dipimpin oleh Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad, Mayjen TNI Benny Susianto di Dermaga Ujung, Surabaya. Dalam acara pelepasan tersebut, Mayjen Benny Susianto menyampaikan bahwa Satgas Pamtas Yonif PR 502 Kostrad memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan, menjaga keutuhan NKRI yang berbatasan langsung dengan malaysia, serta mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat serta bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Lebih lanjut, Pangdivif 2 Kostrad mengingatkan bahwa dalam memecahkan setiap permasalahan, agar selalu mengedepankan doktrin sumpah prajurit dan 8 wajib TNI yang di integrasikan pada misi yang diemban. Pangdivif 2 Kostrad mengharapkan satuan yang bertugas mampu mengemban tugas yang mulia demi menjaga kehormatan satuan, kehormatan Kostrad, kehormatan Angkatan Darat, TNI dan keutuhan serta kedaulatan negara kesatuan republik indonesia. Dalam acara pelepasan tersbut hadir juga Kasgartap 3 Surabaya, Kasarmatim dan Komandan Lanud Surabaya.(EDTR/KOSTRAD)
Inilah Sikap Badan Koordinasi Muballigh Se-Indonesia Tentang Demo 4 November Nusantarapos,- Pengurus Pusat Badan Koordinasi Muballigh SeIndonesia (PP Bakomubin) menyatakan sikap dan pandangannya mengenai demo 4 November besok. “Insya Allah kita akan bersama teman-teman lain karena tanggung jawab kita terhadap umat atas penistaan agama yang dilakukan Ahok,” kata Ketua Umum PP Bakomubin Ali Mochtar Ngabalin saat jumpa pers di Hotel Sofyan, Menteng, Jakarta, Kamis (3/11/2016). “Tetap kami mendorong kepada kepolisian negara untuk membuat akses kepada umat, mengikuti secara langsung pemeriksaan BAP Ahok supaya umat, tokoh agama dan ulama benar-benar percaya kepada Kepolisian,” jelasnya. PP Bakomubin akan menurunkan anggotanya sekitar 250 orang pada demo tersebut. “Sekitar 250 terangnya.
orang
jam
10.00
sudah
ada
di
Istiqlal,”
Kepala Bidang Hukum dan HAM PP Bakomubin Fahri Timur, juga menyatakan tiga poin dalam jumpa pers tersebut. “Tiga poin adalah PP Bakomubin mengambil sikap. Pertama adalah mendesak Jokowi, Kepolisian RI untuk segera menetapkan Ahok sebagai tersangka untuk diadili sebagai pelaku penistaan Alquran,” paparnya. Kedua mengingatkan Presiden Joko Widodo, Kepolisian agar Ahok diperiksa secara transparan, jujur dan adil. Ketiga membuka akses masyarakat, wakil umat Islam untuk hadir
dalam pemeriksaan terhadap Ahok. Supaya ada kepercayaan dari masyarakat kepada Kepolisian. (ARS)
LPSK Fasilitasi 9 Korban Bom Thamrin Agar Mendapat Kompensasi dari Negara Nusantarapos,- Pasca ledakan bom Thamrin Januari 2016 silam, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memutuskan untuk memfasilitasi 9 korban agar mendapat kompensasi. LPSK juga mendorong jaksa penuntut umum untuk memasukkan permohonan kompensasi dalam tuntutan salah satu terdakwa. “Korban teroris berhak mendapat bantuan medis, psikologi. Tapi untuk kompensasi harus melalui proses peradilan. Sesuai peraturan yang ada, bantuan medis, psikologi, sosial sudah bisa diberikan. Kompensasi harus berdasarkan putusan pengadilan,” ujar Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai saat jumpa pers di Gedung LPSK, Jakarta, Kamis (3/11/2016). Kompensasi yang dimaksud yaitu ganti rugi dari negara karena pelaku tidak mampu memberi ganti rugi. Dasar hukum itulah yang membuat LPSK melakukan perhitungan kerugian para korban tersebut. Dari beberapa korban bom Thamrin, baru 9 orang yang mengajukan tuntutan kompensasi. “Jumlah mereka ada beberapa tapi yang mengajukan hanya 9 orang,” ungkap Abdul Haris. “Untuk kasus bom Thamrin, total kompensasi yang diajukan 1,39
Milyar dengan nominal yang berbeda tiap korbannya,” jelasnya. LPSK berharap agar tuntutan para korban dikabulkan hakim. “Kami berharap hakim mengabulkan tuntutan korban. Kami mengawal betul agar korban memperoleh haknya,” tandasnya. (ARS)
