TANGGAPAN TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN INVESTIGATIF BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS PENGADAAN SURAT SUARA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2004
TEMUAN I Keputusan Rapat Pleno KPU menaikkan harga pencetakan surat suara Pemilu Legislatif menjadi lebih tinggi dari harga yang telah ditetapkan dalam Berita Acara Evaluasi dan Negosiasi harga pencetakan surat suara No. 09/BA-PH/16/II/2004 tanggal 16 Pebruari 2004.
TANGGAPAN 1. Pada saat itu, KPU menghadapi kondisi yang tidak menguntungkan, dimana film Surat Suara untuk DPRD Kabupaten/Kota masih menumpuk di KPU, walaupun sudah ditetapkan perusahaan pencetaknya. Bahkan ada perusahaan yang sudah mengambil film, tetapi kemudian mengembalikan lagi. Percetakan belum mengambil film tersebut dengan alasan masih mempunyai beban untuk menyelesaikan pencetakan surat suara Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi yang lebih dahulu diterima filmnya.
2. Perlu diinformasikan bahwa surat suara Pemilu anggota DPR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Kep. KPU No. 03 Tahun 2004 terdiri dari 1.746 Daerah Pemilihan. Karena Daerah Pemilihan untuk DPRD Kabupaten/Kota adalah Kecamatan atau gabungan Kecamatan, maka volume atau oplaagnya kecil. Jauh lebih kecil dari oplaag Surat Suara untuk DPR, DPD, dan DPRD Provinsi.
3. Berkaitan dengan kondisi menumpuknya film Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota tersebut, beberapa percetakan menyampaikan permintaan kepada KPU, ada yang lisan dan tertulis (data terlampir), tentang adanya keberatan apabila harga satuan cetaknya tetap menggunakan harga hasil negosiasi yang tercantum dalam Berita Acara Evaluasi dan Negosiasi Harga Jasa Pencetakan Surat Suara No. 09/BA-PH/16/II/2004 tanggal 16 Pebruari 2004.
2
Adapun dasar usulan tersebut adalah bahwa pencetakan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota waktunya relatif singkat, jumlah oplaagnya untuk setiap Daerah Pemilihan jauh lebih kecil, sehingga dalam proses pencetakannya lebih sering mengganti plat cetak. Waktu yang pendek dan kensekuensi teknis seperti itu secara obyektif membutuhkan biaya cetak yang lebih tinggi, atau menambah ongkos produksi. Terhadap permintaan tersebut, KPU bisa memahami dan bisa menerima, karena memang didasarkan pada alasan yang obyektif. KPU juga mendapatkan dasar perhitungan kenaikan biaya cetak tersebut dari Konsultan harga KPU yang bekerja secara profesional (data terlampir). Atas dasar pertimbangan pokok bahwa Surat Suara adalah kebutuhan (barang) mutlak, dalam kondisi keterdesakan waktu dan membutuhkan penyelesaian secara cepat, maka Wakil Sekretaris Jenderal melaporkan kondisi tersebut kepada Pimpinan KPU untuk mendapatkan payung keputusan yang lebih tinggi. Selanjutnya diadakan rapat pleno untuk membahas persoalan tersebut pada tanggal 17 Maret 2004, yang menyetujui tuntutan kenaikan harga biaya cetak untuk surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Dalam Berita Acara tersebut diputuskan bahwa Surat Suara Pemilu DPRD Kabupaten/Kota, dengan : a. Oplaag dibawah 100.000 lembar dengan waktu pencetakan pendek (3 hari) dinaikkan sebesar 15 %; b. Oplaag dibawah 100.000 lembar dengan waktu pencetakan normal dinaikkan sekitar 10 %; c.
Oplaag diatas 100.000 lembar dengan waktu pencetakan pendek (3 hari) dinaikkan sebesar 10 %.
4. Pleno KPU mengambil keputusan itu semata-mata sebagai kebijakan penyelamatan pemilu, yakni untuk menjamin ketersediaan Surat Suara untuk DPRD Kabupaten/Kota. Tanggal 17 Maret adalah waktu yang sudah sangat dekat dengan tenggat (batas akhir) ketersediaan surat suara di PPS yang berdasarkan Pasal 45 Ayat 3 UU No. 12 Tahun 2003 adalah sepuluh hari sebelum pemungutan suara. Pada saat itu, belum terbit Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2004 yang menetapkan batas waktunya menjadi 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara. Perppu No. 2 Tahun 2004 baru terbit pada tanggal 2 April 2004.
3
5. Ketersediaan surat suara DPRD Kabupaten/Kota harus tepat pada waktunya, atau sama dengan ketersediaan surat suara untuk DPR, DPD dan DPRD Provinsi, karena berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat 1 UU No. 12 Tahun 2003 dinyatakan bahwa Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus diselenggarakan secara serentak.
6. Menurut temuan BPK, surat suara yang dinaikkan harganya tidak hanya untuk DPRD Kabupaten/Kota tetapi juga DPR, DPD dan DPRD Provinsi. Dalam kaitan dengan temuan tersebut, dapat dijelaskan bahwa biaya cetak untuk Surat Suara DPR, DPD dan DPRD Provinsi tidak dinaikkan harganya, tetapi terjadi perubahan ukuran berdasarkan Memo Wakil Ketua KPU dan Kep. KPU No. 20 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan KPU No. 03 tahun 2003 tentang Surat suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu tahun 2004 (data terlampir). Dalam Keputusan tersebut dinyatakan ukuran surat suara yang semula : -
61 cm x 80,5 cm diubah menjadi 55,6 cm x 80,5 cm ;
-
66 cm x 80,5 cm diubah menjadi 58 cm x 80,5 cm.
Hal itu dilakukan dengan dasar perhitungan bahwa apabila dicetak dengan mesin Sheet akan mengalami keterlambatan dalam proses cetaknya. Oleh karena itu ukurannya terpaksa dirubah, agar bisa dicetak dengan mesin Web (data terlampir). Kecepatan mesin Web jauh lebih tinggi dari mesin Sheet. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa apabila KPU tidak melakukan perubahan ukuran Surat Suara pada jenis tersebut , bisa dipastikan akan terjadi keterlambatan tersedianya Surat Suara pada waktu yang ditetapkan.
4
TEMUAN II Panitia Pengadaan Surat Suara Legislatif tahun 2004 menetapkan jumlah surat suara yang dicetak dalam kontrak lebih tinggi dari kebutuhan yang ditetapkan dalam UU No. 12 tahun 2003 dan Kep. KPU No. 18.1/SK/KPU/2004 tanggal 18 Pebruari 2004. Jumlah Surat Suara yang dicetak berdasarkan Kep. KPU No. 18.1/SK/KPU/2004 tanggal 18 Pebruari 2004 dengan cadangan 10 % seharusnya 641.060.165 lembar. Sedangkan realisasi kontrak-kontrak pencetakan Surat Suara seluruhnya sebanyak 677.968.379 lembar atau kelebihan sebanyak 36.908.214 lembar. TANGGAPAN 1. Penambahan cadangan Surat Suara dari 2,5 % menjadi 10 % bukan dimaksudkan untuk melanggar ketentuan UU. Tetapi merupakan langkah yang harus ditempuh untuk memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik, terutama adalah dalam rangka melayani pemilih di dalam menggunakan haknya. Berbagai pertimbangan yang menjadi dasar kenaikan cadangan Surat Suara tersebut adalah : a. Ketentuan pasal 83 UU No. 12 Tahun 2003 menyatakan bahwa cadangan Surat Suara untuk tiap TPS adalah 2,5 % dari jumlah pemilih di TPS yg bersangkutan. Sedangkan ketentuan Pasal 91 menyatakan bahwa apabila pemilih mendapat Surat Suara yang rusak atau pemilih keliru dalam cara memberikan suara (mencoblos), maka pemilih yang bersangkutan berhak meminta ganti Surat Suara yang baru kepada KPPS, sebanyak 1 (satu) kali. b. Dari ketentuan Pasal 83 dapat dihitung bahwa apabila jumlah pemilih di suatu TPS mencapai 300 orang, maka jumlah cadangan Surat Suaranya adalah 7 (tujuh) lembar. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 91, apabila jumlah pemilih yang meminta penggantian Surat Suara dengan alasan tersebut melebihi jumlah cadangan maksimal 7 lembar, maka jumlah 2,5 % tidak akan mencukupi. KPU mengantisipasi bahwa dengan teknik pemberian suara yang baru, yakni dengan mencoblos tanda gambar dan salah satu calon dan dengan ukuran Surat Suara yang besar, dimungkinkan adanya tingkat kekeliruan cara pemberian suara yang lebih besar.
5
c. Ketentuan pasal 58 ayat 1 UU No. 12 Tahun 2003 menyatakan bahwa pemilih terdaftar, jika kemudian berpindah tempat tinggal atau ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain, dapat menggunakan hak pilihnya tersebut dengan cara melapor ke PPS. Ketentuan pada ayat 4 juga menyatakan bahwa pemilih terdaftar yang karena suatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, dapat menggunakan hak pilihnya di tempat lain dengan menunjukkan Kartu Pemilih. Ketentuan ini belum diantisipasi oleh cadangan Surat Suara yang hanya 2,5 % di TPS, sehingga membutuhkan cadangan tambahan. d. Ketentuan Pasal 116 UU No. 12 Tahun 2003 menyatakan bahwa dengan alasan-alasan dan prosedur khusus yang diatur oleh UU, pemungutan suara dapat diulang. Antisipasi terhadap kemungkinan adanya pemungutan suara ulang juga belum diatur cadangan Surat Suaranya, sehingga cadangan perlu ditambah. e. Cadangan Surat Suara tidak bisa diambil dari Daerah Pemilihan yang lain. Cadangan Surat Suara hanya bisa digunakan secara khusus pada Daerah Pemilihan yang bersangkutan. Pada pemilu-pemilu sebelumnya, cadangan 2,5 % dianggap memadai, karena Surat Suara pada semua Daerah Pemilihan adalah sama, sehingga jika terpaksa membutuhkan Surat Suara cadangan, langsung bisa diambil dari Daerah Pemilihan manapun juga. f. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka cadangan Surat Suara dinaikkan dari 2,5 % menjadi 10 %, yang dituangkan di dalam Keputusan KPU Nomor 18.1/SK/KPU/2004, sematamata untuk menjamin ketercukupan Surat Suara. Karena apabila terjadi kekurangan Surat Suara, sekecil apapun, bisa menjadi penyebab terjadinya persoalan politik yang serius terhadap penyelenggaraan pemilu.
g. Keputusan KPU tentang penambahan cadangan Surat Suara tersebut sudah dilaporkan kepada Komisi II DPR dan Tim Monitoring Pemilihan Umum Komisi II DPR (data terlampir)
6
2. Jumlah Surat Suara yang dicetak berdasarkan Keputusan
KPU No. 18.1/SK/KPU/2004
tanggal 18 Pebruari 2004 dengan cadangan 10 % seharusnya 641.060.165 lembar. Sedangkan realisasi kontrak-kontrak pencetakan Surat Suara seluruhnya sebanyak 677.968.379 lembar atau kelebihan sebanyak 36.908.214 lembar.
a. Perlu menjadi perhatian bahwa tidak semua Surat Suara untuk sebuah Daerah Pemilihan hanya terdiri dari satu lembar. Surat Suara bagi Daerah Pemilihan yang alokasi kursinya di atas 12 kursi, terpaksa terdiri dari 2 (dua) lembar. Karena kalau hanya satu lembar tidak bisa menampung nama-nama Daftar Calon.
Undang-undang mengatur bahwa
jumlah calon maksimal 120 % dari alokasi kursi yang tersedia. Kondisi ini terjadi untuk sebagian Daerah Pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana tergambar pada data berikut ini :
Surat suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi yang tiap setnya terdiri dari 2 lembar adalah No Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah (set)
DKI Jakarta 2, 3, 4 Sumatera Utara 1, 2 Gorontalo 2 Maluku 3 Papua 4 Nusa Tenggara Barat 4 Sulawesi Tenggara 4 Daista Yogyakarta 2, 4 Banten 1, 3 Kep. Riau 4 Sumatera Selatan 1 Bengkulu 3
= = = = = = = = = = = =
Jumlah
5.163.372 2.608.209 290.608 267.022 313.589 717.378 372.696 1.476.245 3.528.840 482.333 987.485 321.644
Jumlah (lembar) = = = = = = = = = = = =
16.529.421
10.326.744 5.216.418 581.216 534.044 627.178 1.434.756 745.392 2.952.490 7.057.680 964.666 1.974.970 643.288
33.058.842
Surat suara Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota yang tiap setnya terdiri dari 2 lembar : No Kabupaten/Kota 1 2 3 4 5
Kotawaringin Barat 2 Barito Utara 1 Lamandau 1 Kota Palangkaraya 1 Kota Balikpapan 4
Jumlah (set) = = = = =
74.314 42.053 24.484 74.338 111.547
Jumlah (lembar) = = = = =
148.628 84.106 48.968 148.676 223.094
7
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Maluku Tenggara 1 Mimika 1 Mappi 1 Kota Sorong 2 Fak Fak 1 Kota Denpasar 1 Kota Denpasar 3 Jembrana 1 Bangli 3 Mataram 3 Kota Cimahi 1 Kota Cimahi 2 Kota Magelang 1 Kota Pekanbaru 3 Bengkalis 5 Kota Mojokerto 2 Kota Bengkulu 1 Kota Rejang Lebong 1 Bangka Belitung 6 Kota Palopo Jumlah Total
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
65.074 43.847 29.553 97.046 23.580 187.812 122.000 94.001 65.650 91.318 385.479 194.248 51.861 153.227 171.376 24.917 98.524 93.398 53.871 45.007 2.418.525 18.947.946
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
130.148 87.694 59.106 194.092 47.160 375.624 244.000 188.002 131.300 182.636 770.958 388.496 103.722 306.454 342.752 49.834 197.048 186.796 107.742 90.014 4.837.050 37.895.892
b. Surat Suara untuk DPR Daerah Pemilihan Jawa Barat V dicetak 2 (dua) kali, karena kesalahan dalam validasi Daftar Calon. Ada Daftar Calon Partai Politik yang seharusnya dimaksudkan untuk ditempatkan pada Daerah Pemilihan Jawa Barat IX, tercatat masuk di Jawa Barat V. Untuk menghindari masalah politik dalam pemilu, maka Surat Suara yang sudah selesai dicetak sebanyak 3.886.476 lembar terpaksa dimusnahkan dan kemudian dicetak kembali Surat Suara baru sebanyak yang dimusnahkan, segera setelah penggantian film Surat Suara. (data terlampir).
c. Adanya permintaan tambahan Surat Suara dari berbagai daerah oleh KPUD, baik Surat Suara DPR, DPD, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota, sebagai akibat dari penambahan jumlah pemilih. Karena situasi yang sudah mendekati hari pemungutan suara, maka setiap permintaan dari KPUD yang disampaikan lewat Posko Pemantauan Distribusi Logistik Pemilu, dipenuhi, setelah mendapatkan persetujuan dari KPU. Beberapa penyebab permintaan penambahan jumlah surat suara adalah karena kerusakan, tenggelam, salah kirim, cetak ulang karena perbaikan validasi dan penambahan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap setelah Kep. KPU No. 16 tahun 2004 berdasarkan usulan dari KPUD (contoh terlampir).
8
d. Dengan demikian, jumlah Surat Suara yang lebih tersebut sudah bisa dijelaskan duduk perkaranya, berdasarkan fakta-fakta yang ada. KESIMPULAN 1. Bahwa berbagai keputusan KPU dalam konteks pengadaan Surat Suara, sebagai tergambar tersebut di atas, adalah jelas merupakan langkah yang harus dilakukan untuk menjamin ketersediaan dan ketercukupan Surat Suara yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Ketersediaan dan ketercukupan Surat Suara, sebagai barang mutlak, adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar dalam rangka suksesnya penyelenggaraan pemilu. 2. Memang berdasarkan angka, biaya untuk pencetakan Surat Suara menjadi lebih besar. Tetapi hal tersebut tidak bisa disimpulkan sebagai penyimpangan, karena konteksnya adalah untuk menyelamatkan penyelenggaraan pemilu. Jika berbagai keputusan tersebut tidak dilakukan, justru akan menjadi ancaman terhadap penyelenggaraan pemilu. Jadi, hal tersebut dilakukan oleh KPU berdasarkan tugas pokok untuk menyelenggarakan pemilu. Misi utama KPU adalah bagaimana pemilu dapat terselenggara dengan baik. 3. Fakta menunjukkan bahwa dengan berbagai tantangan dan persoalan yang dihadapi, KPU dan bangsa Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilu legislatif.
Keberhasilan
penyelenggaraan Pemilu Legislatif adalah langkah awal bagi penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Fakta keberhasilan Pemilu Legislatif tidak bisa dipisahkan dari berbagai keputusan dan kebijakan penyelamatan yang berkaitan dengan pengadaan pencetakan Surat Suara. 4. Data-data yang berkaitan dengan pengadaan pencetakan Surat Suara justru menunjukkan bahwa KPU telah berhasil melakukan penghematan atau menekan biaya yang sangat besar. KPU telah melakukan negosiasi harga secara ketat, sehingga mendapatkan harga jauh di bawah penawaran terendah yang diajukan oleh para pengusaha percetakan.
Dengan
demikian, justru KPU telah nyata-nyata melakukan penghematan, yakni sebesar Rp 83.357.884.041,- (data terlampir). Penghematan tersebut merupakan pelaksanaan Pasal 3 huruf a Keppres No. 18 tahun 2000 yo Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman
9
pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip efisiensi. 5. Dengan demikian, indikasi Kerugian Negara sebesar Rp 12.617.001.152,- ; pada pengadaan pencetakan Surat Suara, dalam konteks penyelenggaraan pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004, adalah kurang berdasar dan tidak kontekstual.
Justru sebaliknya, KPU telah berhasil melakukan penghematan anggaran
Negara dalam jumlah yang besar.
