KOTA PANDUAN

N

UA PAND

PENGANGGARAN DAERAH

PEKA PERDAMAIAN

TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Program Peace Through Development in Disadvantages Area (PTDDA) Kerjasama Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) dengan United Nations Development Programme (UNDP)

Panduan Penganggarah Daerah Peka Perdamaian Tingkat Kabupaten/Kota Penanggung Jawab: Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP dan Ir. Simon L. Himawan, MA. Penanggung Jawab Kegiatan: M. Syamsul Tarigan, Ph.D. Koordinator Substansi: Abdul Charis, SE, M.Si. Penulis: Saeful Muluk, Zenni Muryaman, Pius Widiyatmoko Editor: Rizki Estrada O.P. Narasumber: Moh. Yasin, M. Syamsul Tarigan, Abdul Charis, Para Pegiat Perencanaan Perkumpulan INISIATIF Bandung Perancang dan Penata Letak: Pieter P. Setra Hak Cipta PTDDA-Bappenas © 2013 ISBN: 978-602-19767-3-9 x + 69 ; 21,59 x 27,94 cm Cetakan Pertama, Februari 2014 Penerbit Program Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA) Jl. Bappenas No. B5 Kuningan Jakarta 12930 Phone/Fax: +6221 529 06695 http://www.ptd.or.id

Terimakasih Ucapan terimakasih atas kerjasama dan dukungannya dalam pengembangan dan penerbitan Panduan dan Modul ini, disampaikan kepada: 1. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) 2. Conflict Prevention and Recovery Unit - United Nations Development Programme (CPRU-UNDP) 3. Seluruh Staf PMU PTD Nasional dan Daerah 4. Perkumpulan Inisiatif 5. Seluruh tim penulis, narasumber, editor dan penata letak

Sambutan

P

enerapan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 dan berbagai produk hukum tentang perencanaan dan penganggaran pembangunan di Indonesia telah berlangsung cukup lama. Tujuan utama dikeluarkannya Undang-undang/ berbagai peraturan tentang perencanaan dan penganggaran pembangunan adalah untuk menata dan mensingkronisasi seluruh perencanaan dan penganggaran pembangunan baik yang bersifat sektoral maupun wilayah, menjadi satu kerangka perencanaan yang utuh dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah. Namun, seringkali upaya pembangunan yang diharapkan mampu mensejahterakan rakyat, justru memicu konflik sosial di beberapa daerah. Kondisi ini bisa terjadi apabila proses pembangunan itu sendiri tidak dilandasi dengan prinsip-prinsip keadilan, partisipasi, transparansi, netralitas dan akuntabilitas. Proses pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi seharusnya sejak dini sudah dapat memperhitungkan potensi gejolak sosial yang mungkin timbul akibat dari pembangunan itu sendiri. Selain itu, pembangunan juga seharusnya dapat dijadikan media oleh semua pihak untuk mendorong perdamaian dan menciptakan harmoni sosial di antara masyarakat.

Untuk menjawab berbagai persoalan tersebut, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) melalui proyek Peace Through Development in Disadvantaged Areas (PTDDA) mencoba mengembangkan lebih lanjut gagasan tentang perbaikan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang peka perdamaian yang sebelumnya digagas Bappenas melalui proyek Peace Through Development (PTD) pada konteks penganggaran Daerah yang Peka Perdamaian. Gagasan ini sangat relevan mengingat perencanaan dan penganggaran merupakan satu-kesatuan yang saling terkait. Disamping itu, berbagai persoalan pembangunan seringkali muncul sebagai akibat tidak terakomodirnya berbagai kebutuhan masyarakat hasil musrenbang dalam proses penganggaran.

iv

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Untuk mendorong keselarasan antara perencanaan dan penganggaran di daerah, dalam rangka menciptakan kebijakan pembangunan yang peka perdamaian, maka gagasan penyusunan Panduan dan Modul Pelatihan tentang Penganggaran Peka Perdamaian patut mendapatkan apresiasi. Panduan dan Modul ini setidaknya dapat dijadikan rujukan para perencana pembangunan di daerah dalam menyusun anggaran pembangunan yang peka perdamaian dan sekaligus menjaga konsistensi antara penganggaran dengan hasil-hasil perencanaan pembangunan yang di laksanakan di tingkat desa, kecamatan, SKPD dan kabupaten/kota. Akhirnya, saya atas nama Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT), yang sekaligus selaku National Project Director (NPD) dari Proyek Peace Through Development in Disadvantaged Areas (PTDDA) mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan Panduan dan Modul ini, khususnya kepada para penulis, editor, narasumber dan penata letak yang telah bekerjasama dengan baik dalam penyusunan Panduan dan Modul ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada United Nations Development Programme (UNDP) selaku Mitra Pembangunan Pemerintah Indonesia yang telah memberikan dukungan dalam proyek ini. Semoga Panduan dan Modul ini bisa bermanfaat bagi semua pihak, khususnya para Perencana Pembangunan di daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang lebih partisipatif, transparan, akuntabel dan peka perdamaian.

Salam Damai. Jakarta, Februari 2014 Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) selaku National Project Director (NPD)

Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP.

PANDUAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA

v

Kata Pengantar

D

amai merupakan kata kunci dalam mendorong pencapaian hasil-hasil pembangunan yang mensejahterakan rakyat. Demikian sebaliknya, upayaupaya mewujudkan perdamaian juga tidak akan efektif jika tidak didukung oleh proses-proses pembangunan yang dapat mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu, pembangunan dan perdamaian merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lainnya. Pembangunan adalah prasyarat mutlak untuk pencegahan konflik. Sebaliknya, pencegahan konflik juga merupakan prasyarat mutlak untuk pembangunan. Dengan demikian, pada hakekatnya Pemerintah Daerah (baik eksekutif maupun legislatif) dapat mencegah terjadinya konflik kekerasan melalui pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih baik. Meskipun demikian, pembangunan tidak akan mampu untuk mencegah konflik jika tidak direncanakan dan dianggarkan secara baik dan peka terhadap potensi konflik. Atas dasar itulah maka Program PTDDA memberikan perhatian khusus terhadap proses perencanaan pembangunan melalui mekanisme Musrenbang maupun proses pasca Musrenbang sebagai sarana bermusyawarah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menentukan arah dan strategi pembangunan wilayah. Dengan memasukkan aspek ketanggapan konflik ke dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan maka Program PTDDA mengharapkan agar proses ini dapat menjadi alternatif baru untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan dan pada akhirnya, pembangunan yang berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya melengkapi pendekatan-pendekatan pembangunan yang sudah ada, tetapi lebih dari itu, mengajukan tawaran baru model pendekatan yang sensitif terhadap permasalahan konflik di setiap wilayah sesuai karakternya masing-masing. Buku panduan “Penganggaran Daerah Peka Perdamaian” ini memaparkan proses pasca-Musrenbang dimana para pemangku kebijakan mematangkan rancangan perencanaan untuk masuk tahap rancangan anggaran pada tahun anggaran yang direncanakan. Proses penganggaran tidak mengesampingkan proses

vi


perencanaan yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maupun Rencana Kerja Pembangunan Daerah, tetapi juga turut menganalisis dan mengintegrasikan program/kegiatan pencegahan, penghentian, dan pemulihan gejolak konflik sosial ke dalam penyusunan dokumen anggaran sebagai bagian dari kewajiban pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan yang peka perdamaian. Salam Damai.

Jakarta, Februari 2014 National Project Manager (NPM) PMU-PTDDA

M. Syamsul Tarigan, Ph.D.


vii

Daftar Isi Sambutan KPDT ~ iv Kata Pengantar PTDDA ~ vi Daftar Kotak Keterangan ~ ix Daftar Gambar dan Diagram ~ ix Daftar Tabel ~ ix Daftar Istilah dan Singkatan ~ x Pendahuluan Latar Belakang Pengembangan Panduan ~ 3 Tujuan Pengembangan Panduan ~ 4 Pengguna Panduan ~ 4 Struktur Buku Panduan ~ 5 Bagian I: Pengantar Bab 1. Konflik dan Pembangunan ~ 9 Bab 2. Perencanaan dan Penganggaran Daerah Peka Perdamaian ~ 15 Bagian II: Penganggaran Daerah Peka Perdamaian Bab 3. Proses Umum Penganggaran ~ 27 Bab 4. Penyusunan KUA-PPAS Peka Perdamaian ~ 31 Bab 5. Penyusunan RKA Peka Perdamaian ~ 38 Bab 6. Analisis RAPBD Peka Perdamaian ~ 51 Bagian III: Pengawalan dan Sosialisasi Anggaran Daerah Peka Perdamaian Bab 7. Pengawalan Anggaran Peka Perdamaian ~ 59 Bab 8. Sosialisasi Anggaran Peka Perdamaian ~ 64

viii


Daftar Kotak Keterangan Kotak 1 Kotak 2 Kotak 3 Kotak 4 Kotak 5 Kotak 6 Kotak 7

: : : : : : :

Nilai-nilai Perdamaian Catatan Penting 1 Contoh Indikator Kinerja Kegiatan Catatan Penting 2 Contoh Formulir 2.2.1 RKA- SKPD Contoh Perhitungan Total Biaya Kegiatan Menurut ASB Pendidikan dan Pelatihan Contoh Hasil Perhitungan Alokasi Anggaran untuk Setiap Objek Belanja pada Kegiatan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (Kegiatan No. 2) Berdasarkan ASB Pendidikan dan Pelatihan Kotak 8 : Contoh Format Inventarisasi Program dan Kegiatan Peka Perdamaian Kotak 9 : Contoh Format Inventarisasi Kegiatan dan Anggaran Terpadu Peka Perdamaian Kotak 10 : Tips 3D untuk Meyakinkan Pimpinan tentang Program dan Kegiatan Peka Perdamaian

Daftar Gambar dan Diagram Gambar 1 Gambar 2 Gambar 3 Gambar 4 Gambar 5 Gambar 6 Gambar 7 Gambar 8 Gambar 9 Gambar 10 Gambar 11

: : : : : : : : : : :

Konflik Menurut Sasaran dan Perilaku Respon terhadap Berbagai Konflik Eskalasi Sengketa Alur Perencanaan dan Penganggaran Diagram Alir Proses Musrenbang Daerah Skenario Kebijakan Anggaran Substantif Skema Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Bagan Alir RKA-SKPD Asal usul Uang Pemerintah Tahapan Pengembangan Citizen Budget Contoh Citizen Budget

Daftar Tabel Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Tabel 4 Tabel 5 Tabel 6 Tabel 7 Tabel 8 Tabel 9 Tabel 10 Tabel 11 Tabel 12 Tabel 13 Tabel 14

: : : : : : : : : : : : : :

Perbedaan Konflik dan Kekerasan Ragam Pendekatan Penganggaran Pembagian Urusan di Era Otonomi Daerah Skema Pendanaan Program/Kegiatan Peka Perdamaian Tahapan dan Jadwal Penyusunan APBD Perbandingan Prinsip Contoh Tabel Ringkasan Isu Peka Perdamaian dalam RKPD Kabupaten/Kota Contoh Tabel Ringkasan Isu Peka Perdamaian dalam RKPD yang Dimasukkan ke KUA Matrik Prioritas Program dan Plafon Anggaran Pendekatan Penyusunan RKA-SKPD Peka Perdamaian Contoh Rancangan Belanja Kegiatan Pelatihan Wirausahawan (Peka Perdamaian) Kerangka Analisis RAPBD Peka Perdamaian Para Pihak di Proses Penganggaran Karakteristik Citizen Budget


ix

Daftar Istilah dan Singkatan ASB APBD BAPPEDA BAPPENAS DPRD KUA KPDT Musrenbang PPAS PPD PTDDA RAPBD RKPD RPJMD Renstra RKA SKPD TAPD UU PKS CB

x

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Analisa Standar Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kebijakan Umum Anggaran Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Musyawarah Perencanaan Pembangunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perencanaan dan Penganggaran Daerah Peace Through Development in Disadvantages Area Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Strategis Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintahan Daerah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial Citizen Budget


pendahuluan PENDAHULUAN Bagian pertama dalam buku panduan Penganggaran Daerah Peka Perdamaian membahas tentang persoalan konflik sosial yang terjadi dalam proses pembangunan dan memperkenalkan konsep pengembangan perdamaian serta penanganan konflik yang diintegrasikan dalam sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah.

BAGIAN

2

1

PENDAHULUAN


PENDAHULUAN

BAGIAN

1

PENDAHULUAN LATAR BELAKANG

P

embangunan merupakan sebuah proses perubahan yang direncanakan. Di dalam hal ini, pemerintah telah mengembangkan sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan yang merupakan pedoman bagi seluruh pemerintah daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran pembangunan1. Penganggaran peka perdamaian bukan merupakan proses yang terpisah dari sistem perencanaan dan penganggaran yang berlaku saat ini, melainkan terintegrasi di dalamnya. Akan tetapi, penganggaran peka perdamaian memiliki muatan khusus yaitu pengarusutamaan isu perdamaian dalam proses dan substansi penganggarannya. Dasar hukum penganggaran peka perdamaian mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, secara tidak langsung menegaskan bahwa dalam kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk ini, konflik sosial merupakan sebuah keniscayaan. Oleh karenanya, pemerintah di seluruh tingkatan atau pun masyarakat, memerlukan suatu kerangka hukum yang pasti mengenai hal-hal apa yang perlu dilakukan dalam menangani konflik sosial. Dalam hal penganggaran, secara khusus undang-undang ini menjelaskan bahwa pendanaan penanganan konflik digunakan untuk pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik dan menjadi urusan dan tanggungjawab bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dialokasikan pada APBN dan/atau APBD sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

1

Kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahan-perubahannya, UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahan-perubahannya, Permendagri No. 54/ 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8/2008 dan Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun.


3

BAGIAN

1

PENDAHULUAN

TUJUAN PENGEMBANGAN PANDUAN Setelah membuat seri buku panduan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Peka Perdamaian, maka muncul kebutuhan untuk menjamin pendanaan program dan kegiatan yang berasal dari proses partisipatif di tingkat masyarakat. Dasar pengembangan buku Panduan Penganggaran Daerah Peka Perdamaian diarahkan untuk melengkapi buku Panduan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang sebelumnya telah diterbitkan. Selain itu, tujuan pengembangan panduan ini adalah sebagai respon terhadap kebutuhan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan pendekatan peka perdamaian ke dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan. Sedangkan tujuan khususnya diarahkan untuk: •

Menyediakan ide dan informasi, sumberdaya untuk tenaga pelatih mengenai pembangunan perdamaian;

•

Menyediakan bahan interaktif yang mencakup dimensi konseptual dasar pembangunan perdamaian dalam pembangunan daerah;

•

Memberikan pelatihan yang mengidentifikasi dan meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan untuk pembangunan perdamaian, khususnya analisis anggaran;

•

Menyediakan pelatih dengan pilihan yang fleksibel sehingga memungkinkan mereka untuk menyesuaikan pelatihan agar sesuai dengan kebutuhan peserta dan konteks lokal.

PENGGUNA BUKU PANDUAN Panduan Penganggaran Daerah Peka Perdamaian merupakan salah satu rujukan dalam memahami pengarusutamaan perdamaian sebagai bagian integral dari setiap tahap proses pembangunan yang menjadi tugas utama pemerintahan daerah atau pun organisasi masyarakat sipil dan mengintegrasikannya ke dalam mekanisme perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan. Panduan ini disediakan, terutama bagi aparatur pemerintahan daerah, untuk memastikan semua program dan kegiatan yang mendorong perdamaian terbiayai dari proses penganggaran. Organisasi masyarakat sipil, praktisi, media, akademisi dan atau pihak yang berkepentingan lainnya, dapat menggunakan panduan ini untuk memahami caracara kerja aparatur pemerintahan daerah dalam memperjuangkan program dan kegiatan peka perdamaian selama proses penganggaran.

4


PENDAHULUAN

BAGIAN

1

STRUKTUR BUKU PANDUAN Panduan ini secara garis besar terbagi ke dalam 4 (empat) bagian, yang terdiri atas Pendahuluan dan 3 (tiga) bagian yang menjabarkan materi utama sebagaimana berikut: •

Bagian Pertama, merupakan pengantar yang memperkenalkan konsep perdamaian dalam pembangunan serta pendekatan peka perdamaian dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah;

•

Bagian Kedua, akan mengulas secara mendalam bagaimana menyusun anggaran daerah peka perdamaian disertai dengan langkah demi langkah secara sistematis yang akan memandu pembaca pada setiap tahap penganggaran;

•

Bagian Ketiga, berisi materi mengenai bagaimana cara tim perencana dan penganggaran mengawal dan menjamin program dan kegiatan peka perdamaian agar terbiayai sampai pada penetapan APBD. Selain itu, terdapat pemaparan mengenai sosialisasi RAPBD guna memenuhi hak warga untuk mengetahui pengelolaan anggaran publik. Juga bagaimana menyediakan sarana bagi warga untuk memperoleh informasi APBD (termasuk program dan kegiatan peka perdamaian di dalamnya). Panduan ini pun memperkenalkan salah satu alat, yaitu citizen budget.


5

BAGIAN

6

1

PENDAHULUAN


bagian 1 PENGANTAR Bagian pertama dalam buku panduan Penganggaran Daerah Peka Perdamaian membahas tentang persoalan konflik sosial yang terjadi dalam proses pembangunan dan memperkenalkan konsep pengembangan perdamaian serta penanganan konflik yang diintegrasikan dalam sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah.

BAGIAN

8

1

PENGANTAR


Konflik dan Pembangunan

BAB

1

BAB

1

KONFLIK DAN PEMBANGUNAN

MEMAHAMI KONFLIK DAN PENGEMBANGAN PERDAMAIAN

K

onflik dapat terjadi secara alami dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam keseharian, pada umumnya kita juga biasa menyelesaikan konflik dengan cara-cara yang dikembangkan secara spontan, seperti halnya meminta penjelasan, memaafkan, berkomunikasi atau melibatkan pihak ketiga, misalnya pemuka masyarakat yang disegani dan dihormati kedua belah pihak. Konflik muncul karena ada perbedaan kepentingan yang saling bersinggungan. Hal ini tidak dapat dihindari karena pada kesempatan pertama, manusia akan selalu mengedepankan kepentingan diri ataupun kelompoknya lebih dahulu. Ilya Moeliono, dkk2, menawarkan pandangan positif tentang sengketa/konflik, yaitu : • Konflik bisa merupakan penyadaran akan masalahnya; • Konflik merupakan peluang untuk mengembangkan hubungan yang konstruktif antara berbagai pihak yang kepentingannya berbeda; • Konflik bisa membawa penyadaran akan keberadaan pihak lainnya; • Konflik bisa membawa pemecahan masalah yang lebih baik; • Konflik bisa meningkatkan produktivitas; • Konflik bisa merangsang pengembangan kelembagaan; • Konflik bisa menjadi ajang pemberdayaan. Konflik tidak selalu berujung pada kekerasan, konflik tidak sama dengan kekerasan. Simon Fisher3 membedakan konflik dan kekerasan sebagai berikut : • •

2 3

Konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan; Kekerasan meliputi tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial atau lingkungan ataupun menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuh. Ilya Moeliono, dkk, Memadukan Kepentingan Memenangkan Kepentingan, Studio Driya Media, 2003. Simon Fisher, dkk, Mengelola Konflik : Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak, The British CouncilIndonesia, 2001.


9

BAGIAN

1

PENGANTAR

Buku Panduan Musrenbang Peka Perdamaian dari program Peace Through Development4 memakai pengertian yang hampir serupa sebagaimana diuraikan pada Tabel 1:

Tabel 1 - Bab 1 Perbedaan Konflik dan Kekerasan Konflik

Konflik Kekerasan

Pertentangan pendapat dan kepentingan yang berbeda

Pertentangan dengan kata-kata kasar, makian, atau merendahkan martabat

Terjadi secara demokratis dan bertanggung jawab

Tidak demokratis/otoriter, pendekatan kekuasaan

Strategi sesuai norma sosial dan hukum

Strategi tidak sesuai norma sosial dan hukum, menghalalkan segala cara

Tindakan: musyawarah, dialog dan perundingan

Tindakannya menyerang, intimidasi dan merusak atau teror baik secara fisik atau tekanan mental

Ketidakpuasan atas hasil disampaikan melalui komunikasi dan/atau ketaatan terhadap hasil

Ketidakpuasan ditunjukkan dengan boikot, memberontak, menganulir hasil secara sepihak

Sedangkan perdamaian sebagaimana tertuang dalam buku Panduan Musrenbang Peka Perdamaian adalah situasi di mana orang saling memahami dan menghargai perbedaan dan keberagaman serta sikap menjunjung tinggi hak-hak orang lain. Nilai-nilai yang melandasi perdamaian adalah: kejujuran, ketulusan, solidaritas, tenggang rasa/toleransi, keadilan, dan kerendahan hati.

Tabel 2 - Bab 1 Nilai-Nilai Perdamaian Nilai Perdamaian

Kejujuran ( jujur)

4

10

Akibatnya Jika Dilanggar Kecurangan dan korupsi mengurangi anggaran pembangunan sehingga hasil pembangunan tidak maksimal atau malah membahayakan pengguna. Misalnya balai desa atau jembatan mudah roboh saat gempa jika ada dana yang dikorupsi saat pembangunan. Kebohongan membuat salah paham di antara para pelaku pembangunan sehingga saling curiga

Panduan Musrenbang Peka Perdamaian, 2010, Bappenas-UNDP



Nilai Perdamaian

BAB

1

Akibatnya Jika Dilanggar

Ketulusan (tulus)

Pamrih pribadi atau kelompok yang terlalu besar membuat kepentingan pribadi atau kelompok diutamakan di atas kepentingan bersama. Ini menyebabkan perpecahan antarkelompok. Misalnya, ketua proyek pembuatan perpustakaan desa yang mementingkan partai politiknya membuat warga tidak senang

Solidaritas

Solidaritas yang hilang menyebabkan pribadi atau kelompok tidak peka terhadap kepentingan atau masalah orang lain. Akibatnya rasa keadilan bisa luntur. Misalnya pembagian bantuan beras dari pemerintah yang dilakukan kader desa tanpa memperhatikan kebutuhan kelompok lanjut usia menyebabkan beberapa lansia mengeluh karena mengalami kelelahan saat mengantri

Tenggang rasa/ toleransi

Tanpa tenggang rasa, maka pelaku pembangunan tidak memahami adat/budaya lain sehingga bisa menyakiti kelompok lain yang hidup bersama di komunitas. Misalnya, latihan lomba gerak jalan sehat antar-desa mengabaikan jam shalat sehingga beberapa peserta protes

Keadilan (adil)

Ketidakadilan menimbulkan kecemburuan sosial sehingga memunculkan ketegangan sosial. Misalnya, penentuan daftar penerima rumah bambu dari sebuah LSM yang diserahkan ke kader-kader desa tidak berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Akibatnya protes terjadi

Kerendahan hati

Kesombongan menyebabkan pelaku pembangunan tidak mau mendengarkan usulan orang lain karena merasa pendapatnya paling benar. Akibatnya kerja sama sulit dilakukan. Misalnya, kepala desa tidak bersedia mendengarkan usulan warga secara sungguhsungguh sehingga keputusan rembug desa tidak amanah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial mendefinisikan konflik sosial sebagai perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Di dalam proses pembangunan tidak akan terelakkan terjadinya persaingan kepentingan antar-pihak yang mengharapkan dapat menikmati hasil-hasil pembangunan, karena terbatasnya sumber daya yang dikelola. Pemerintah berperan besar menyalurkan sumber daya yang pada dasarnya diperoleh dari rakyat, untuk disalurkan ke semua pihak secara adil. Bentuk kekecewaan dan ketidakpuasan rakyat atas pembangunan semestinya dapat


11

BAGIAN

1

PENGANTAR

menjadi perhatian pemerintah yang memiliki kewajiban untuk menjelaskan alasanalasannya dalam mengambil keputusan untuk memprioritaskan program/kegiatan tertentu. Oleh karenanya, konflik akan selalu berpotensi muncul dalam proses pembangunan, sehingga penting untuk mengenali karakteristiknya secara lebih tajam, agar pemerintah tidak salah merumuskan pendekatan ataupun bentuk intervensi dalam bentuk berupa program/kegiatan pembangunan. Menurut Fisher, konflik dibagi menjadi 4 (empat) situasi yang berbeda berdasarkan sasaran dan perilaku, yaitu: 1. Situasi tanpa konflik. Dalam kesan umum situasi ini adalah lebih baik. Namun, setiap kelompok atau masyarakat yang hidup damai, jika ingin keadaan ini terus berlangsung, harus hidup bersemangat dan dinamis, memanfaatkan konflik perilaku dan tujuan serta mengelola konflik secara kreatif; 2. Situasi konflik laten. Sifatnya tersembunyi dan seperti telah disebutkan, perlu diangkat ke permukaan sehingga dapat ditangani secara efektif; 3. Situasi konflik terbuka. Dalam situasi ini, persoalannnya sangat berakar dan sangat nyata sehingga memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya; 4. Situasi konflik di permukaan. Dalam situasi ini persoalannya memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sasaran, yang dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi.

Gambar 1 - Bab 1 Sasaran dan Perilaku SASARAN

P E R I L A K U

Perilaku il k yang Selaras Tanpa Konflik

Konflik Laten

K flik di Permukaan Konflik P k

K flik Terbuka Konflik T b k

Perilaku yang Bertentangan B

Sumber: Mengelola Konflik, 2001

12



BAB

1

Sedangkan dalam hal menangani situasi konflik yang diilustrasikan pada Gambar2, terdapat 5 (lima) respon, yaitu: •

Pencegahan konflik, bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras

•

Penyelesaian konflik, bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui suatu persetujuan perdamaian

•

Pengelolaan konflik, bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif bagi pihak-pihak yang terlibat

•

Resolusi konflik, menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan

•

Transformasi konflik mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif.

Selanjutnya, hubungan antara respon terhadap konflik yang didasarkan pada situasi konflik, diilustrasikan dalam Gambar 2.

Gambar 2- Bab 1 Respon Terhadap Berbagai Konflik MENING GKATNYA RUANG LIN NGKUP

MENINGKATNYA KEKERASAN

KONFLIK LATEN

KONFLIK DI PERMUKAAN

KONFLIK TERBUKA

PENCEGAHAN KONFLIK PENYELESAIAN KONFLIK PENGELOLAAN KONFLIK RESOLUSI KONFLIK TRANSFORMASI KONFLIK

Sumber: Mengelola Konflik, 2011

Dalam proses pembangunan, pemerintah perlu mengenali potensi konflik laten yang berkembang di masyarakat, dengan mengenal konflik laten tersebut, upaya penyelesaian yang salah satunya dapat ditempuh dengan merancang program/kegiatan melalui siklus perencanaan-penganggaran. Berikutnya pengungkapan konflik laten akan menyasar ke akar konflik yang sesungguhnya. Dengan demikian, harapannya, konflik tidak mencuat ke permukaan apalagi sampai berkembang menjadi konflik terbuka.


13

BAGIAN

1

PENGANTAR

Menurut Ilya Moeliono, konflik sedini mungkin dapat dideteksi dan diselesaikan dengan program/kegiatan pemerintah daerah yang dirancang tepat sasaran, maka de-eskalasi secepat mungkin bisa terjadi. De-eskalasi di sini perlu dipandang sebagai upaya pengembangan perdamaian.

Gambar 3 - Bab 1 Eskalasi Sengketa

Berbagai peristiwa konflik sosial yang terjadi di Indonesia selama ini terjadi dengan ragam skala dan intensitasnya yang merupakan indikasi bahwa ada proses dan hasil pembangunan yang belum sejalan dengan tujuan pembangunan itu sendiri yaitu menciptakan masyarakat yang sejahtera dalam suasana yang aman, tenteram, dan damai. Dalam hal ini, diperlukan sebuah kajian tentang bagaimana melakukan analisis dan penyusunan kebijakan dan anggaran pembangunan untuk menilai sejauh mana pembangunan yang diselenggarakan selain mendorong terwujudnya kesejahteraan juga berupaya untuk mendorong terwujudnya perdamaian.

14


Perencanaan dan Penganggaran Daerah Peka Perdamaian

BAB

2

BAB

2

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

2.1. SISTEM PERENCANAAN – PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

P

roses perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hal ini berlaku baik di tingkat nasional maupun daerah. Perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan sumber daya yang tersedia, dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, top-down dan bottom up. Hasil dari perencanaan adalah berbagai dokumen rencana jangka panjang, menengah dan tahunan dengan alur sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1.

Gambar 1 - Bab 2 Alur Perencanaan dan Penganggaran


15

BAGIAN

1

PENGANTAR

Pendekatan partisipatif dalam perencanaan terlihat nyata dengan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Untuk tingkat kabupaten/kota proses musrenbang di gambarkan pada Gambar 2.

Gambar 2 - Bab 2 Diagram Alur Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan peka perdamaian dilaksanakan dengan menambahkan analisis konflik di dalam setiap jenjang Musrenbang, yang menghasilkan kegiatan penunjang serta kegiatan khusus peka perdamaian. Adapun adopsi kerangka perdamaian dalam perencanaan di setiap jenjang diuraikan seperti berikut ini:

Tabel 1 - Bab 2 Adopsi Kerangka Perdamaian dalam Perencanaan Musrenbang Desa Aspek Pengembangan proses dan metode yang peka perdamaian

Memasukkan aspek peka perdamaian ke dalam instrumen (format)

Musrenbang Desa *) •

Kajian tingkat RW/dusun dengan metoda PRA memasukkan analisis konflik/isu perdamaian

•

Identifikasi masalah dan potensi desa ditambah dengan identifikasi isu-isu potensi konflik dan isu-isu pengembang perdamaian

•

Matriks ranking prioritas masalah desa disusun per bidang program pembangunan desa ditambah kelompok khusus isu pengembangan perdamaian dan pencegahan konflik Matriks ranking prioritas kegiatan yang disusun per bidang program pembangunan desa ditambah dengan (1) Kegiatan penunjang peka perdamaian dan (2) Kegiatan khusus pengembangan perdamaian dan pencegahan konflik Tabel RKP Desa tahunan memasukkan kedua jenis kegiatan perdamaian di atas secara eksplisit

•

•

16



Aspek

Keluaran (output) musrenbang

BAB

2

Musrenbang Desa *) • • • •

Kegiatan prioritas desa per bidang program desa Kegiatan prioritas desa untuk isu konflik/perdamaian Usulan masalah prioritas untuk diajukan ke musrenbang kecamatan per bidang program desa Usulan isu konflik/perdamaian untuk diajukan ke musrenbang kecamatan

*) Panduan Pelaksanaan Musrenbang Desa Peka Perdamaian (Buku 2), Bappenas-UNDP, 2010.

Tabel 2 - Bab 2 Adopsi Kerangka Perdamaian dalam Perencanaan Musrenbang Kecamatan Aspek

Pengembangan proses dan metode yang peka perdamaian


Keluaran (output) musrenbang

Musrenbang Kecamatan*) •

Hasil rekapitulasi seluruh usulan desa/kelurahan kemudian dianalisis secara khusus untuk melakukan identifikasi atau pemetaan isu-isu perdamaian dan pencegahan konflik skala kecamatan dengan seorang narasumber khusus

•

Pembahasan isu-isu perdamaian dan konflik dilakukan oleh kelompok khusus pada saat pelaksanaan musrenbang kecamatan

•

Tabel rekapitulasi seluruh usulan desa/kelurahan skala kecamatan dengan sendirinya memuat usulan-usulan kegiatan bernuansa damai

•

Tabel daftar skala prioritas usulan kecamatan untuk diajukan ke SKPDSKPD memuat (1) Kegiatan penunjang peka perdamaian dan (2) Kegiatan khusus pengembangan perdamaian dan pencegahan konflik

•

Daftar skala prioritas usulan kegiatan kecamatan untuk diajukan ke SKPD-SKPD Kegiatan prioritas skala kecamatan untuk isu konflik/perdamaian

•

*) Panduan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Peka Perdamaian (Buku 3), Bappenas-UNDP, 2010.


17

BAGIAN

1

PENGANTAR

Tabel 3 - Bab 2 Adopsi Kerangka Perdamaian dalam Perencanaan Musrenbang Forum SKPD Aspek

Forum SKPD*) •

Pengembangan proses dan metode yang peka perdamaian

• • •


Keluaran (output) Forum SKPD

• •

Dilakukan kajian rancangan awal Renja SKPD oleh narasumber isu perdamaian/konflik untuk mengidentifikasi dan memberi masukan tentang kegiatan penunjang dan kegiatan tambahan peningkatan perdamaian dan pencegahan konflik yang relevan dengan isu sektoral tersebut Pada saat Forum SKPD dilakukan analisis isu-isu potensial konflik dan isu-isu pengembang perdamaian yang terkait dengan SKPD sektoral Pada saat Forum Gabungan SKPD dilakukan analisis yang sama untuk mewarnai dokumen RKPD dengan isu perdamaian/pencegahan konflik Tabel/matriks rangking prioritas kegiatan sektoral disusun per bidang SKPD ditambah kelompok khusus isu pengembangan perdamaian dan pencegahan konflik Tabel Rencana Kerja SKPD memasukan kegiatan penunjang peka perdamaian dan kegiatan khusus pengembangan perdamaian dan pencegahan konflik Tabel RKPD yang merupakan rekapitulasi kegiatan dari renjarenja SKPD dengan sendirinya memuat kegiatan pengembangan perdamaian dan pencegahan konflik

Kegiatan prioritas per bidang SKPD ditambah dengan kegiatan prioritas sektoral untuk isu konflik/perdamaian

*) Panduan Pelaksanaan Forum SKPD Peka Perdamaian (Buku 4), Bappenas-UNDP, 2010.

Tabel 4 - Bab 2 Adopsi Kerangka Perdamaian dalam Perencanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Musrenbang Kabupaten/Kota*)

Aspek • Pengembangan proses dan metode yang peka perdamaian


18

•

Dilakukan kajian rancangan RKPD oleh narasumber isu perdamaian/ konflik untuk mengidentifikasi dan member masukan tentang kegiatan penunjang dan kegiatan tambahan pengembangan perdamaian dan pencegahan konflik yang dijadikan program prioritas daerah Hasil telaah narasumber ini kemudian dipaparkan pada saat pelaksanaan musrenbang dan kemudian diperdalam dalam diskusi kelompok yang khusus membahas isu perdamaian/konflik

Tabel/matriks RKPD dilengkapi dengan kegiatan penunjang peka perdamaian (kolom) dan kegiatan khusus pengembangan perdamaian dan pencegahan konflik (baris)



2

Musrenbang Kabupaten/Kota*)

Aspek Keluaran (output) forum SKPD

BAB

RKPD yang memuat kegiatan prioritas per bidang program pembangunan daerah ditambah dengan kegiatan prioritas untuk isu konflik/perdamaian

*) Panduan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota (Buku 5), Bappenas-UNDP, 2010.

2.2. ANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN Anggaran peka perdamaian dapat diartikan sebagai bentuk kebijakan dan alokasi anggaran yang dirancang untuk mengembangkan perdamaian maupun diperuntukkan menangani konflik sosial. Dalam hal ini, anggaran mencakup seluruh dana yang dialokasikan baik oleh pemerintah melalui APBN maupun pemerintah daerah melalui APBD dan dari sumber lain yang dalam rancangannya perlu mempertimbangkan aspek pengembangan perdamaian serta secara khusus dirancang untuk penanganan konflik sosial. Suatu anggaran dapat dikatakan peka damai atau sensitif konflik dapat dilihat dari beberapa aspek seperti perspektif terhadap anggaran, orientasi anggaran dan sektor atau isu yang menjadi fokus perhatian. Pada Tabel 2 diuraikan gambaran tentang pendekatan penganggaran peka perdamaian dari anggaran pro poor dan anggaran peka gender.

Tabel 5 - Bab 2 Ragam Pendekatan Penganggaran Aspek yang Dikaji

Peka Perdamaian

Pro Poor

Responsif Gender

Perspektif terhadap anggaran

Anggaran merupakan instrumen kebijakan untuk mewujudkan perlindungan dan rasa aman kepada warga dalam situasi damai maupun konflik

Anggaran merupakan instrumen kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok miskin

Anggaran merupakan instrumen kebijakan untuk mendorong kesetaraan gender dan pemenuhan kebutuhan khusus gender

Orientasi anggaran

Struktur dan alokasi anggaran yang ditujukan untuk menangani konflik dan mengurangi potensi konflik/ mengembangkan perdamaian

Struktur dan alokasi anggaran yang ditujukan untuk mendorong peningkatan pendapatan dan atau mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin

Fokus pada program dan alokasi anggaran untuk kelompok gender tertentu dan dampak anggaran terhadap kelompok gender yang berbeda


19

BAGIAN

1

PENGANTAR

Aspek yang Dikaji

Lingkup isu/sektor

Peka Perdamaian Multisektor, dengan penekanan pada program-program pengembangan perdamaian, pencegahan konflik, penyelesaian konflik dan pemulihan pasca konfik

Pro Poor

Multisektor, dengan penekanan pada program-program dengan sasaran khusus kelompok miskin

Responsif Gender

Multisektor, dengan penekanan pada program dengan sasaran khusus perempuan

Dalam panduan ini, tujuan penganggaran peka perdamaian di golongkan kedalam 2 (dua) tujuan utama, yaitu: 1. Memastikan program atau kegiatan pembangunan peka perdamaian dianggarkan dalam dokumen-dokumen anggaran, yaitu KUA/PPAS, RKA/DPASKPD, dan APBD. Asumsinya, program dan kegiatan peka perdamaian sudah dimuat dalam dokumen RKPD yang disusun dalam proses perencanaan yang peka perdamaian.5 2. Menyusun disain kegiatan dan anggaran peka perdamaian. Berdasarkan program dan plafon anggaran yang telah ditetapkan dalam KUA-PPAS, selanjutnya disusun rancangan kegiatan dan belanjanya beserta disain kinerjanya dengan pendekatan peka perdamaian. Pada tujuan pertama yang tercantum pada poin (1) langkahnya dilakukan pada saat penyusunan dan pembahasan KUA-PPAS. Sementara tujuan kedua yang tercantum pada poin (2) dilakukan pada saat penyusunan RKA-SKPD.

2.3. PENGANGGARAN PEKA PERDAMAIAN DALAM ERA OTONOMI DAERAH Semenjak reformasi 1998, Indonesia telah menerapkan kebijakan otonomi daerah dalam menyelenggarakan urusan publik. Melalui undang-undang tentang pemerintahan daerah dan undang-undang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah daerah dilibatkan aktif untuk mengelola daerahnya masing-masing dalam bentuk pembagian urusan antar-tingkat pemerintahan berikut pendanaannya.

5

20

Perencanaan pembangunan peka perdamaian dikembangkan oleh UNDP dan Bappenas melalui program Peace Throgh Development (PTD). Program ini telah menerbitkan Panduan Penyelenggaraan Musrenbang Peka Perdamaian dari tingkat desa hingga provinsi dan Modul Fasilitasi Musrenbang Peka Perdamaian dari tingkat desa hingga provinsi.



BAB

2

Berdasarkan PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Permendagri No. 30/2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa, terdapat 31 urusan yang dibagi/diserahkan sebagaimana diuraikan pada Tabel 6.

Tabel 6 - Bab 2 Pembagian Urusan di Era Otonomi Daerah No.

Pusat ke Daerah

Kabupaten ke Desa

1.

Pendidikan

Bidang pendidikan dan kebudayaan

2.

Kesehatan

Bidang kesehatan

3.

Pekerjaan Umum

Bidang pekerjaan umum

4.

Perumahan

Bidang permukiman/perumahan

5.

Penataan Ruang

Bidang penataan ruang

6.

Perencanaan Pembangunan

Bidang perencanaan

7.

Perhubungan

Bidang perhubungan

8.

Lingkungan Hidup

Bidang lingkungan hidup

9.

Pertanahan

Bidang pertanahan

10.

Dukcapil

Bidang kependudukan dan catatan sipil

11.

PP dan Perlindungan Anak

Bidang PP dan perlindungan anak

12.

KB & Keluarga Sejahtera

Bidang KB dan keluarga sejahtera

13.

Sosial

Bidang sosial

14.

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Bidang tenaga kerja dan transmigrasi

15.

Koperasi dan UKM

Bidang koperasi dan UKM

16.

Penanaman Modal

Bidang penanaman modal

17.

Kebudayaan dan Pariwisata

Bidang pariwisata

18.

Kepemudaan dan OR

Bidang pemuda dan olahraga

19.

Kesbangpol dalam negeri

Bidang kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan pemerintahan umum

20.

Otda, Pemerintahan, Admin. Keuangan, Perangkat Daerah, Pegawai, Persandian

Bidang otonomi desa


21

BAGIAN

1

PENGANTAR

No.

Pusat ke Daerah

Kabupaten ke Desa

21.

Pemberdayaan Masyarakat & Desa

Bidang pemberdayaan masyarakat desa

22.

Statistik

Bidang statistik

23.

Kearsipan

Bidang arsip dan perpustakaan

24.

Perpustakaan

Bidang perimbangan keuangan

25.

Komunikasi dan Informatika

Bidang penerangan/ informasi, komunikasi

26.

Pertanian dan Ketahanan Pangan

Bidang pertanian dan ketahanan pangan

27.

Kehutanan

Bidang kehutanan dan perkebunan

28.

Energi dan Sumber Daya Mineral

Bidang pertambangan , energi, SDM

29.

Kelautan dan Perikanan

Bidang politik DN, administrasi publik

30.

Perdagangan

Bidang tugas pembantuan

31.

Perindustrian

Bidang perindustrian dan perdagangan

Pemerintah daerah mengorganisasi kewenangannya dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing, tergantung pada situasi daerah. Dalam proses perencanaan-penganggaran tahunan setiap SKPD terlibat merancang program dan kegiatan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan menjawab kebutuhan masyarakat di daerah, termasuk di antaranya program dan kegiatan pengembangan perdamaian, sebagai kegiatan utama ataupun sebagai kegiatan pendukung. Apabila merujuk pada tahapan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, meliputi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca-konflik, maka semua kegiatan akan mendapatkan pendanaannya seperti terlihat pada Tabel 4.

Tabel 7 - Bab 2 Skema Pendanaan Program/Kegiatan Peka Perdamaian Fase

Program/Kegiatan

Pos Pendanaan

Memelihara Kondisi Damai Pencegahan

Mengembangkan Sistem Penyelesaian Meredam Potensi Konflik Membangun Sistem Peringatan Dini

22


Sumber APBN,

Anggaran SKPD/KL

APBD provinsi APBD kab/kota


Fase

Program/Kegiatan

Pos Pendanaan

Penghentian Kekerasan Fisik Penghentian

Penetapan Status Keadaan Konflik Tindakan Darurat Penyelamatan dan Perlindungan Korban

Dana Tak Terduga BUD/ Dana Siap Pakai BUN

Bantuan Penggunaan dan Pengerahan Rekonsiliasi Pemulihan

Rehabilitasi Rekonstruksi

Dana Tak Terduga Anggaran SKPD/KL

BAB

2

Sumber APBN, APBD provinsi APBD kab/kota APBN, APBD provinsi APBD kab/kota

Apabila semua tingkatan di pemerintahan, baik nasional maupun daerah, berperan dalam mendanai kegiatan peka perdamaian, maka akan menghasilkan skema seperti yang diilustrasikan pada Gambar 3.

Gambar 3- Bab 2 Skenario Kebijakan Anggaran Substantif


23

BAGIAN

24

1

PENGANTAR


bagian 2 PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN Bagian kedua merupakan inti dari buku panduan ini. Dalam bagian ini akan mengulas perwujudan pendekatan peka perdamaian dalam proses penganggaran daerah, disertai dengan langkah-langkah praktis apa yang perlu dilakukan tahap demi tahap untuk mengarusutamakan peka perdamaian dalam praktik.

BAGIAN

26

2

KUMPULAN MODUL


Proses Umum Penganggaran

BAB

3

BAB

3

PROSES UMUM PENGANGGARAN

P

enganggaran merupakan proses yang tidak terpisahkan dari Perencanaan dan Penganggaran Daerah (PPD) sebagaimana diulas pada bab sebelumnya dalam panduan ini. Meskipun proses ini merupakan hak budgeting DPRD, namun dalam menyusun anggaran tetap melibatkan pihak eksekutif. Proses perencanaan yang menghasilkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dilanjutkan dalam proses penganggaran yang diawali dengan membuat dokumen KUA, PPAS, RAPBD, hingga APBD, dalam waktu yang bersamaan dengan waktu SKPD membuat RKA SKPD. Pada umumnya, seringkali proses penganggaran dipahami sebagai proses terpisah. Padahal penganggaran berhubungan dengan proses perencanaan, yang dalam hal ini merujuk pada dokumen yang dihasilkan pada proses perencanaan yaitu RKPD. Oleh karena itu, tinjauan RKPD adalah langkah awal dan penting untuk dilakukan dalam penyusunan proses penganggaran. Penyusunan penganggaran terdiri atas sejumlah kegiatan, namun proses intinya dibagi 3 (tiga) kegiatan utama yang meliputi Tinjauan RKPD, Penyusunan KUA PPAS, dan RKA SKPD. Selain itu, proses penyusunan APBD setiap Tahun Anggaran didasarkan prinsip sebagai berikut: 1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 3. Transparan, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD; 4. Melibatkan partisipasi masyarakat; 5. Memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; 6. Substansi APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.


27

BAGIAN

2

PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

Keterkaitan proses perencanaan dan penganggaran dengan kegiatan peka perdamaian, perlu dikaitkan dengan azas penanganan konflik sosial yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, yaitu merujuk pada UU No. 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS). Proses umum penyusunan Penganggaran Daerah terdiri atas Penyusunan RKPD, KUAPPAS, RAPBD, dan APBD. Secara lengkap, hal itu dapat dilihat pada Tabel 1 tentang Tahapan dan Jadwal Penyusunan APBD dan Gambar 1 tentang alur penyusunannya.

Tabel 1 - Bab 3 Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD NO.

28

URAIAN

WAKTU

KETERANGAN

1.

Penyusunan RKPD

Akhir bulan Mei

2.

Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada kepala daerah

Minggu 1 bulan Juni

3.

Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD

Pertengahan bulan Juni

4.

Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati antara kepala daerah dan DPRD

Akhir bulan Juli

5.

Surat Edaran kepala daerah perihal Pedoman RKA-SKPD dan RKA-PPKD

Awal bulan Agustus

1 minggu

6.

Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan APBD

Awal Agustus sampai dengan akhir September

7 minggu

7.

Penyampaian Rancangan APBD kepada DPRD

Minggu pertama bulan Oktober

8.

Pengambilan persetujuan Bersama DPRD dan kepala daerah

Paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan

9.

Hasil evaluasi Rancangan APBD

15 hari kerja (bulan Desember)

10.

Penetapan Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi

Paling lambat akhir Desember (31 Desember)

1 minggu

6 minggu


2 bulan

Proses Umum Penganggaran

BAB

3

Gambar 1 - Bab 3 Skema Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Gambar 7. Skema Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD

KEBIJAKAN BANGNAS & KEUDA KERANGKA EKONOMI MAKRO PEMBANGUNAN

RPJMD

JARING ASMARA MUSRENGDA

RKPD EVALUASI KINERJA MASA

RENSTRA

RKA SKPD

PEMDA SKPD

KUA & PPAS

PER-KDH Pedoman Penyusunan

DPRD

Badan Anggaran

RKA SKPD Klarifikasi

TAPD RAPBD PERDA APBD

Pengajuan Raperda APBD

Sosialisasi kepada Masyarakat

Evaluasi Raperda APBD

Persetujuan Raperda APBD

Pada Gambar 1 dapat dilihat bahwa proses penyusunan anggaran dimulai dari penyusunan RKPD yang merujuk kepada evaluasi pembangunan yang sedang berjalan dan kerangka ekonomi makro kabupaten/kota bersangkutan (merujuk pembangunan nasional dan kebijakan keuangan daerah).


29

BAGIAN

2


Setelah itu RKPD menjadi bahan utama penyusunan KUA PPAS yang dibuat bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar), selanjutnya pemerintahan daerah mengeluarkan Pedoman Penyusunan RKA SKPD sebagai bahan ataupun rujukan SKPD membuat RKA SKPD. Kemudian gabungan RKA SKPD tersebut disusun untuk membentuk Rancangan APBD (RAPBD) yang diajukan kepada DPRD untuk disahkan menjadi APBD.

30


Penyusunan KUA-PPAS Peka Perdamaian

BAB

4

BAB

4

PENYUSUNAN KUA-PPAS PEKA PERDAMAIAN

4.1. PENGERTIAN KUA/PPAS PEKA PERDAMAIAN

S

ecara normatif, Kebijakan Umum APBD (KUA) diartikan sebagai dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang yang didasarkan untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) diartikan sebagai rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD.6 Pengertian KUA/PPAS Peka Perdamaian pada dasarnya sama dengan pengertian normatif tersebut. Akan tetapi, secara substansi terdapat penekanan khusus pada isuisu perdamaian yang dimuat dalam kedua dokumen tersebut. Dengan kata lain, KUA Peka Perdamaian adalah dokumen yang memuat kebijakan anggaran yang mendukung proses pengembangan perdamaian, termasuk di dalamnya penanganan konflik sosial di daerah konflik ataupun daerah berpotensi konflik. Selain itu, PPAS Peka Perdamaian adalah dokumen yang memuat program-program pengembangan perdamaian termasuk program penangangan konflik sosial di daerah konflik sebagai salah satu prioritas pembangunan dengan pagu alokasi anggaran yang memadai.

4.2. PENGERTIAN PENYUSUNAN KUA/PPAS PEKA PERDAMAIAN Dokumen KUA/PPAS Peka Perdamaian bukanlah dokumen yang terpisah dari dokumen KUA/PPAS yang secara rutin disusun pemerintah daerah setiap tahun. Proses penyusunan KUA/PPAS Peka Perdamaian dimulai dari penyusunan rancangan KUA dan PPAS yang didasarkan pada RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun7 . Dengan demikian, penyusunan KUA/PPAS Peka Perdamaian secara proses maupun substansi sangat tergantung pada dokumen RKPD dan pedoman penyusunan APBD tersebut.

6 7

Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 31 dan 32. Permendagri No. 59/2007 tentang Perubahan Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 83 ayat (1).


31

BAGIAN

2


Catatan Penting

Persoalannya adalah apakah dokumen RKPD dan pedoman tersebut mencerminkan substansi dan proses yang peka perdamaian? Untuk menjawab pertanyaan tersebut lihat Kotak 1.

Sebelumnya, program Peace Through Development (PTD) sudah mengembangkan Panduan Fasilitasi Musrenbang Peka Perdamaian dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten dalam rangka menyusunan RKPD Peka Perdamaian. Panduan ini merupakan kelanjutan dan bagian tidak terpisahkan dari panduan tersebut. Panduan ini disusun dengan sebuah asumsi bahwa dokumen RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang menjadi dasar penyusunan KUA/PPAS Peka Perdamaian sudah peka perdamaian.

Penyusunan KUA/PPAS Peka Perdamaian pada dasarnya adalah memastikan substansi peka perdamaian yang termuat dalam dokumen RKPD Peka Perdamaian sepenuhnya dijadikan dasar dalam menyusun KUA/PPAS baik dalam konteks kebijakan anggaran, prioritas program dan plafon anggaran untuk setiap program peka perdamaian.

4.3. PRINSIP PENYUSUNAN KUA/PPAS PEKA PERDAMAIAN Penyusunan KUA/PPAS peka perdamaian adalah tahapan awal dari penyusunan anggaran daerah (APBD) peka perdamaian. Secara keseluruhan, proses penyusunan anggaran daerah peka perdamaian harus mengacu kepada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara/daerah, dan prinsip-prinsip penanganan konflik atau pengembangan perdamaian. Pada Tabel 6 diuraikan prinsip-prinsip dari kedua perspektif tersebut yang perlu dijadikan landasan dalam penyusunan anggaran daerah peka perdamaian.

32



BAB

4

Tabel 1 - Bab 4 Perbandingan Prinsip Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Tertib Taat pada peraturan perundang-undangan Efisien Ekonomis Efektif Transparan Bertanggung jawab Memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

Prinsip Penanganan Konflik (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Kemanusiaan Hak asasi manusia Kebangsaan Kekeluargaan Kebhinneka-tunggal-ikaan Keadilan Kesetaraan gender Ketertiban dan kepastian hukum Keberlanjutan Kearifan lokal Tanggung jawab negara Partisipatif Tidak memihak Tidak membeda-bedakan

4.4. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN KUA/PPAS PEKA PERDAMAIAN Tahapan umum penyusunan KUA/PPAS peka perdamaian mengacu kepada Permendagri No. 59/2007 tentang perubahan Permendgari No.13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penyusunan KUA/PPAS Peka Perdamaian adalah memastikan substansi RKPD Peka Perdamaian telah diadopsi secara utuh ke dalam dokumen KUA/PPAS Peka Perdamaian. Untuk memastikan hal tersebut, maka langkahlangkah penyusunan KUA/PPAS Peka Perdamaian dilakukan dengan langkah sebagai berikut: Langkah 1. Buatlah Ringkasan Isu Peka Perdamaian dalam RKPD Isu peka perdamaian adalah hal-hal yang dinyatakan secara tersurat dalam dokumen RKPD terkait dengan permasalahan, kebijakan dan program untuk mendorong perdamaian ataupun penanganan konflik di daerah. Caranya adalah sebagai berikut:


33

BAGIAN

2


1. Periksa Bab II RKPD, kemudian lihat Sub Bab Kondisi Umum Daerah Dan Sub Bab Permasalahan Pembangunan Daerah. Catatlah isu-isu perdamaian dan penanganan konflik yang dinyatakan dalam bagian tersebut. 2. Periksa Bab III RKPD, kemudian lihat pada Sub Bab Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Sub Bab Arah Kebijakan Keuangan Daerah. Catatlah pernyataan kebijakan ekonomi dan keuangan daerah yang relevan dengan pengembangan perdamaian dan penanganan konflik di daerah. 3. Periksa Bab IV RKPD, kemudian lihat pada Sub Bab Sasaran dan Tujuan Pembangunan dan Sub Bab Prioritas Pembangunan Daerah. Catatlah pernyataan sasaran, tujuan, dan prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan pengembangan perdamaian dan penanganan konflik di daerah. 4. Periksa Bab V RKPD dan lampirannya. Kemudian catatlah program dan kegiatan yang secara khusus diarahkan untuk mengembangkan perdamaian dan menangani konflik di daerah termasuk organisasi penanggung jawab pelaksanaannya. 5. Buat rangkuman. Rangkumlah isu peka perdamaian di dalam RKPD melalui contoh format Tabel 2;

Tabel 2 - Bab 4 Contoh Tabel Ringkasan Isu Peka Perdamaian dalam RKPD Kabupaten/Kota [...] Tahun [...] Bab

Kondisi umum dan permasalahan pembangunan daerah

Arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah.

34

Aspek Kondisi Umum Daerah: Deskripsikan kondisi umum daerah yang terkait dengan pengembangan perdamaian dan penanganan konflik! Permasalahan Pembangunan: Deskripsikan permasalahan pembangunan daerah yang terkait dengan pengembangan perdamaian dan penanganan konflik! Kebijakan ekonomi: Catat pernyataan kebijakan ekonomi yang relevan dengan pengembangan perdamaian dan penanganan konflik! Kebijakan keuangan (anggaran): Catat pernyataan kebijakan keuangan (anggaran) yang relevan dengan pengembangan perdamaian dan penanganan konflik!



Bab

BAB

4

Aspek Sasaran pembangunan: Catat pernyataan sasaran pembangunan yang eksplisit atau relevan dengan pengembangan perdamaian dan penanganan konflik!

Sasaran, tujuan, dan prioritas pembangunan daerah

Tujuan pembangunan: Catat pernyataan tujuan pembangunan yang eksplisit atau relevan dengan pengembangan perdamaian dan penanganan konflik! Prioritas pembangunan: Catat pernyataan prioritas pembangunan yang eksplisit atau relevan dengan pengembangan perdamaian dan penanganan konflik!

Program dan Kegiatan

Program, kegiatan, dan organiasi: Catat program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang eksplisit atau relevan dengan pengembangan perdamaian dan penanganan konflik berikut lembaga atau organisasi yang menjadi pelaksananya.

Langkah 2. Memasukkan hasil rangkuman isu peka perdamaian ke dalam rancangan KUA/PPAS. Proses memasukkan/mengintegrasikan isu, maupun kebijakan dan program peka perdamaian dilakukan dengan memasukkan hasil-hasil rangkuman RKPD peka perdamaian ke dalam rancangan KUA/PPAS yang disusun oleh TAPD. Dengan cara sebagai berikut: 1. Periksa narasi KUA/PPAS. Masukkan semua pernyataan terkait isu peka perdamaian dan penganganan konflik ke dalam narasi dokumen KUA/PPAS sesuai dengan bab dan sub bab yang relevan;


35

BAGIAN

2


Tabel 3 - Bab 4 Contoh Tabel Ringkasan Isu Peka Perdamaian dalam RKPD yang Dimasukan ke KUA Bab dan Sub Bab

Aspek dalam RKPD yang Dimasukan

BAB 1. Pendahuluan • Kondisi/Prestasi yang Telah Berhasil pada Tahun Sebelumnya, Tahun Berjalan dan Tahun Perkiraan Pencapaian pada Tahun yang Akan Datang • Perkiraan Pencapaian yang Akan Datang • Identifikasi Permasalahan dan Tantangan BAB II. Gambaran Umum RKPD • Prioritas Pembangunan Daerah yang Diamanatkan dalam RKPD Untuk Menyelesaikan Permasalahan dan Tantangan Serta untuk Mendukung Upaya Mewujudkan Sasaran dan Tujuan yang Telah Ditetapkan dalam RPJMD BAB III. Kerangka Ekonomi Makro dan Implikasi Terhadap Sumber Pendanaan • Uraian Kebijakan Penganggaran Sesuai dengan Kebijakan Pemerintah • Kondisi yang Berbeda Akan Menghasilan yang Berbeda • Perkiraan Penerimaan untuk Mendanai Seluruh Pengeluaran pada Tahun yang Akan Datang BAB IV. Penutup Uraian Mengenai Hal-hal yang Sudah Disepakati

2. Periksa tabel (matriks) prioritas program dan plafon anggaran dalam dokumen rancangan PPAS. Periksa tabel tersebut, kemudian masukkan prioritas program/ kegiatan, sasaran program/kegiatan, organisasi pelaksana, dan jumlah plafon anggaran untuk program-program peka perdamaian dan/atau penanganan konflik pada tabel prioritas program dan plafon anggaran, seperti tertera pada Tabel 4.

36



BAB

4

Tabel 4 - Bab 4 Matriks Prioritas Program dan Plafon Anggaran NO.

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN

ORGANISASI

JUMLAH PLAFON ANGGARAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. dst. JUMLAH


37

BAGIAN

BAB

5

2


PENYUSUNAN RKA PEKA PERDAMAIAN

5.1. PENGERTIAN RKA SKPD PEKA PERDAMAIAN Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD8. Merujuk pada pengertian normatif tersebut, RKA-SKPD Peka Perdamaian diartikan sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja program dan kegiatan peka perdamaian. Namun demikian, dokumen RKA-SKPD Peka Perdamaian bukanlah dokumen tersendiri yang terpisah dari RKA-SKPD yang biasa disusun oleh SKPD. Pengertian ini lebih menekankan kepada substansi RKA-SKPD.

5.2. PENYUSUNAN RKA SKPD PEKA PERDAMAIAN Proses penyusunan RKA-SKPD dimulai setelah KUA/PPAS disepakati oleh kepala daerah dan DPRD melalui sebuah nota kesepakatan tentang KUA/PPAS yang ditandatangani oleh kepala daerah dan ketua DPRD. Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, kepala daerah menerbitkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKASKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. Surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD tersebut memuat 4 (empat) hal, yaitu: 1. Prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait 2. Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD 3. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD 4. Dokumen sebagai lampiran surat edaran yang terdiri dari KUA, PPAS, analisis standar belanja, dan standar satuan harga

8

38

Pengertian RKA-SKPD menurut Permendagri No. 21/2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pengertian baru ini, rencana pembiayaan tidak termasuk dalam RKA-SKPD.


Penyusunan RKA Peka Perdamaian

BAB

5

Secara normatif, penyusunan RKA-SKPD dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan utama yaitu: 1. Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah. Pendekatan ini dilaksanakan dengan menyusun perkiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan. 2. Pendekatan penganggaran terpadu. Pendekatan ini dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran. 3. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan ini dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Dalam konteks penyusunan RKA-SKPD Peka Perdamaian, selain mengacu pada 3 (tiga) pendekatan tersebut juga perlu ditambahkan pendekatan peka perdamaian. Di dalam praktiknya, kerangka kerja penyusunan RKA-SKPD Peka Perdamaian dapat diuraikan dengan pendekatan seperti yang tertera dalam Tabel 1.

Tabel 1 - Bab 5 Pendekatan Penyusunan RKA-SKPD Peka Perdamaian Pendekatan

Cara Kerja Dalam Penyusunan RKA-SKPD

Perkiraan maju

Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan. Tujuannya, untuk menilai program dan kegiatan yang belum dilaksanakan atau belum diselesaikan untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun anggaran yang direncanakan atau tahun anggaran berikutnya

Penganggaran terpadu

Memadukan seluruh perencanaan dan penganggaran untuk pendapatan, belanja dan pembiayaan di lingkup SKPD

Penganggaran berbasis prestasi kerja (kinerja)

Menyusun rencana kinerja untuk setiap program dan kegiatan. Rencana kinerja tersebut meliputi indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal

Peka perdamaian

Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencegah atau meminimalisir potensi konflik dari pelaksanaan program dan kegiatan


39

BAGIAN

2


5.3. Langkah-Langkah Penyusunan RKA SKPD Peka Perdamaian Secara keseluruhan langkah-langkah penyusunan RKA-SKPD merupakan pengisian sejumlah format dokumen RKA-SKPD yang terdiri dari format pendapatan (Formulir RKASKPD 1), format belanja (Formulir RKA-SKPD 2.1, 2.2, dan 2.2.1, dan format pembiayaan (Formulir 3.1, dan 3.2). Proses pengisian formulir-formulir tersebut digambarkan dalam Gambar 1.

Gambar 1 - Bab 5 Bagan Alir RKA SKPD

Dalam konteks penyusunan RKA-SKPD Peka Perdamaian dalam panduan ini, tidak semua langkah pengisian formulir RKA-SKPD akan dibahas, akan tetapi fokus pada pengisian formulir RKA-SKPD 2.2.1 yang berisi rincian anggaran belanja langsung per kegiatan SKPD. Formulir ini dipilih dikarenakan panduan ini susun untuk memfokuskan pada aspek belanja program dan kegiatan. Sementara aspek pendapatan dan pembiayaan tidak menjadi fokus bahasan utama dalam panduan ini.

40



BAB

5

Pada dasarnya, Formulir 2.2.1 terdiri atas dua substansi pokok yang mencerminkan sebuah disain atau rancangan kegiatan. Dua substansi tersebut mencakup aspek kinerja kegiatan dan rincian belanja kegiatan. Dengan memperhatikan dua subtansi tersebut, berikut ini adalah langkah-langkah penyusunan RKA-SKPD Peka Perdamaian.

Langkah 1. Menyusun rencana kinerja kegiatan peka perdamaian Rencana kinerja yang disusun dalam format RKA-SKPD 2.2.1 mencakup indikator kinerja, tolok ukur kinerja dan target kinerja. Indikator kinerja terdiri dari capaian program, masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome). Untuk menyusun rencana kinerja kegiatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1. Review Renstra dan Rencana Kerja SKPD dua tahun sebelumnya. Tujuannya, untuk memeriksa apakah kegiatan yang direncanakan tersebut merupakan kegiatan lanjutan atau kegiatan baru: • Jika kegiatan lanjutan, evaluasi tingkat pencapaian kinerjanya dengan cara membandingkan nilai indikator kinerja yang direncanakan dalam Renstra dengan nilai yang sudah direalisasikan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, tentukan nilai indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun yang direncanakan • Jika kegiatan baru, lihat indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra untuk program dan kegiatan tersebut. Selanjutnya, tentukan nilai indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun yang direncanakan 2. Periksa berapa anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut kemudian hitung target keluaran yang akan dicapai dengan anggaran yang tersedia. Jika pemerintah daerah sudah menyusun Analisis Standar Belanja (ASB) untuk setiap kegiatan, maka gunakanlah standar tersebut untuk menentukan kewajaran tingkat keluaran yang akan dicapai. Jika tidak ada ASB, buatlah perbandingan dengan kegiatan yang serupa yang pernah dilaksanakan sebelumnya yang sudah dievaluasi tingkat efisiensi dan efektifitasnya. Seperti yang tercantum pada Tabel 2.


41

BAGIAN

2


Tabel 2 - Bab 5 Contoh Indikator Kinerja Kegiatan Program Kegiatan

: Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah : Pelatihan wirausaha muda di daerah pasca konflik

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program

Pemuda yang belum bekerja bisa mengembangkan usaha sendiri

500 orang

Masukan

Anggaran

Rp. 250.000.000

Keluaran

Terlatihnya para pemuda untuk melakukan wirausaha.

20% (100 orang)

Hasil

Pemuda yang mengikuti pelatihan memulai wirausaha

20% (100 orang)

Kelompok Sasaran

Perwakilan pemuda dari wilayah konflik (sebutkan nama wilayahnya)

Keterangan: 1. Tolok ukur dan target kinerja capaian program diisi dari data yang diperoleh hasil review Rencana strategis (Renstra - SKPD) 2. Target kinerja masukan diisi dari data pagu indikatif program/kegiatan yang terdapat dalam PPAS 3. Target kinerja keluaran dihitung berdasarkan Analisis Standar Belanja (ASB) dan perbandingan terhadap target kinerja capaian program 4. Target kinerja hasil sesuai dengan target keluaran 5. Kelompok sasaran diisi subjek penerima manfaat kegiatan yang spesifik

Langkah 2: Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung pelaksanaan program peka perdamaian Dalam konteks pengembangan perdamaian, penting untuk memastikan setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat memberi kontribusi terhadap terwujudnya perdamaian. Dalam contoh kasus tadi, selain faktor lokasi kegiatan, beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan mendukung pengembangan perdamaian antara lain: 1. Sebaran peserta pelatihan. Sedapat mungkin sebaran peserta mewakili setiap wilayah (desa/kecamatan) secara proporsional, terutama dari wilayah-wilayah yang mengalami konflik

42


BAB


5

Catatan Penting

2. Keterwakilan peserta pelatihan. Hindari kemungkinan adanya dominasi dari kelompok tertentu. Kriteria peserta yang akan diundang harus mencerminkan upaya untuk mewujudkan perdamaian, misalnya dari aspek gender, etnis, agama, tingkat sosial ekonomi, dan lain-lain 3. Sosialisasi kegiatan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sosialisasikan kegiatan yang akan dilaksanakan secara terbuka dan transparan melalui berbagai media. Hindari kemungkinan hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang mendapatkan informasi kegiatan ini 4. Pendampingan pasca pelatihan. Untuk memastikan keberlanjutan hasil pelatihan dan proses pengembangan perdamaian lebih jauh, fasilitasi peserta untuk terus mengembangkan komunikasi dan interaksi

Ulasan tadi perlu dijelaskan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan

Langkah 3: Merancang belanja kegiatan peka perdamaian Setiap kegiatan membutuhkan sejumlah input dan sumberdaya untuk dapat mencapai keluaran yang diharapkan. Sebagai contoh kasus, untuk menjalankan kegiatan pelatihan wirausaha diperlukan sejumlah kegiatan belanja untuk memastikan kegiatan tersebut terlaksana dengan baik termasuk kegiatan pendukung peka perdamaiannya, misalnya belanja untuk honor pantia, honor narasumber, fotokopi, barang-barang habis pakai, makan minum, transpor, dan sewa gedung. Tabel 3 dapat digunakan untuk merancang belanja kegiatan.

Tabel 3 - Bab 5. Contoh Rancangan Belanja Kegiatan Pelatihan Wirausaha (Peka Perdamaian) No.

Komponen Kegiatan

1.

Persiapan pelatihan: terutama memastikan perwakilan calon peserta pelatihan sudah memadai dari sisi sebaran dan keterwakilannya

Komponen Biaya

Variabel

Formula Perhitungan Biaya

Konsumsi rapat persiapan di kantor

A. Jumlah peserta rapat B. Frekuensi rapat C. Harga satuan mamin rapat

AxBxC

Perjalanan survei calon peserta di wilayah konflik*

A. Jumlah tenaga survei B. Frekuensi survei C. Harga satuan biaya perjalanan dinas domestik

AxBxC


43

BAGIAN

No.

2.

2


Komponen Kegiatan

Komponen Biaya

Konsumsi pertemuan

AxBxC

Transpor peserta sosialisasi

A. Jumlah peserta pertemuan B. Frekuensi pertemuan C. Harga satuan transpor domestik

AxBxC

A. Jumlah pegawai B. Frekuensi (hari) C. Harga satuan honor

AxBxC

Sosialisasi pelatihan di kantor dinas*

Honor Non PNS (instruktur/fasilitator pelatihan)

4.

Pelaksanaan pelatihan di hotel

Formula Perhitungan Biaya

A. Jumlah peserta pertemuan B. Frekuensi pertemuan C. Harga satuan mamin pertemuan

Honor PNS

3.

Variabel

Fotokopi

A. Jumlah B. Harga satuan

AxB

Bahan habis pakai

A. Jumlah B. Harga satuan

AxB

Paket meeting

A. Jumlah peserta B. Frekuensi (hari) C. Harga satuan paket meeting per hari

AxBxC

Transpor (perjalanan dinas)

A. Jumlah peserta B. Frekuensi (hari) C. Harga satuan transpor/ hari

AxBxC

Honor pendamping

A. Jumlah tenaga pendamping B. Frekuensi pendampingan (hari) C. Harga satuan honor / hari

AxBxC

Perjalanan pendampingan

A. Jumlah pendamping B. Frekuensi perjalanan (hari) C. Harga satuan biaya perjalan dinas/ transportasi

AxBxC

Pendampingan pasca pelatihan*

Keterangan: *) kegiatan-kegiatan pendukung peka perdamaian

Langkah 4: Mengisi Formulir 2.2.1 Setelah memastikan dua substansi utama RKA-SKPD yaitu rencana kinerja dan rancangan belanja, selanjutnya isilah formulir RKA 2.2.1 sesuai dengan petunjuk pengisian dalam Permendagri No. 59 Tahun 2007. Isilah kolom-kolom indikator kinerja dan kolom rincian belanja sesuai dengan perhitungan kinerja dan belanja yang sudah disusun. Lihat Tabel 4. Contoh Formulir 2.2.1 RKA-SKPD untuk kegiatan Pelatihan Wirausaha Muda (Peka Perdamaian).

44


: : : : : :

Program

Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Jumlah Tahun n-1

Jumlah Tahun n

Jumlah Tahun n+1

250.000.000

250.000.000

: : :

Masukan

Keluaran

Hasil

-

Pemuda yang mengikuti pelatihan memulai wirausaha

Terlatihnya para pemuda untuk melakukan warausaha

Anggaran

Pemuda yang belum bekerja dapat mengembangkan usaha sendiri

(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Pelatihan wirausaha muda di daerah paska konflik

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat

: Perwakilan pemuda dari wilayah-wilayah paska konflik (sebutkan nama-nama wilayahnya)

:

Capaian Program

Kelompok Sasaran Kegiatan

Rp

Rp

Rp

Kota X

x.xx.xx.xx.xx

x.xx.xx.xx

x.xx.xx

x.xx

Tolok Ukur Kinerja

:

Organisasi

Indikator

:

Urusan Pemerintahan

KOTA X TAHUN ANGGARAN 2013

Tabel 4 - Bab 5 CONTOH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

250.000.000 20% (100 orang)

20% (100 orang)

Rp

500 orang

Target Kinerja

RKA – SKPD 2.2.1


BAB

5


45

46

2

2

2 2 2

2

2

2

2

2 2

2 2

5

5 5 5

5

5

5


5

5 5

5 5

2 2

2 2

2

2

2

2

1 1 1

1

1

11 11

06 06

03

03

03

01 02 02

01

02

02

26

24

01

01

100.000

175.600.000

202.000.000

48.000.000 48.000.000 36.000.000 12.000.000

0

48.000.000

6 = (3x5)

(Rp)

10 20

100

60

300

Dos Dos

Paket

OH

OH

25.000 10.000

75.000

400.000

400.000

24.000.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 2.900.000 2.200.000 450.000 250.000 200.000 1.750.000

120.000.000

25 Org x 12 Hr

- Biaya Akomodasi Peserta Pelatihan (hotel)

- Biaya Akomodasi Panita dan Instruktur Pelatihan (hotel) 5 Org x 12 Hr Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan - Foto Copy (Modul Pelatihan) 100 Paket Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Rapat Persiapan dan Evaluasi Pelatihan Wirausaha Muda Makan 10 Org x 1 Hari Snack 10 Org x 2 Kali - Rapat Koordinasi Pendampingan Wirausaha Muda

30.000.000

100.000

174.000.000 OH

- Biaya Transportasi Peserta Pelatihan

300

25 Org x 12 Hr

Belanja Transportasi dan Akomodasi

1.600.000

Meter

500.000 500.000

Harga Satuan 5

1.600.000 16

OJ OJ

4

Satuan

JUMLAH

- Biaya Pembuatan Spanduk Kegiatan Pelatihan

4 Lbr x 4 Mtr

72 24

3

Vol

RINCIAN PERHITUNGAN

Belanja Dokumentasi dan Dekorasi

Belanja Jasa Kantor

BELANJA BARANG DAN JASA

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Non PNS Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - Instruktur pelatihan/fasilitator 2 Org x 3 jam x 12 hr - Tenaga pendamping paska pelatihan 1 Org x 3 jam x 8 hr (pendukung peka perdamaian)

Honorarium PN

BELANJA PEGAWAI

BELANJA LANGSUNG

2

URAIAN

2

5

KODE REKENING

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGIAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

2 2

5 5

2 2

2

15 15

11

02

04


3

NAMA

:

:

:

NIP

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

- Dalam rangka pendampingan paska pelatihan (pendukung peka perdamaian) 1 Org x 8 Hr

25.000 10.000

25.000 10.000

250.000.000

4.000.000

12.000.000

4.000.000

1.250.000 500.000 700.000 700.000 500.000 200.000 16.000.000 16.000.000

TANDA TANGAN

NIP. Xxx.xxx.xxx.xxx

Ir. XXXXXXXXX, M.Si

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA X

Januari 2013

500.000

500.000

500.000

Kota X,

JABATAN

Paket

Paket

24 8

Paket

Dos Dos

Dos Dos

8

20 20

50 50

BAB

2

1

NO

Dst.

Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 2.

Keterangan

2

5

Makan 10 Org x 5 Kali Snack 10 Org x 5 Kali Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi Kegiatan - Kegiatan Sosialisasi Pelatihan Wirausaha Muda (pendukung peka perdamaian) Makan 20 Org x 1 Hari Snack 20 Org x 1 Hari Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2 Org x 4 - Dalam rangka survey calon peserta (pendukung perdamaian) Hr 3 Org x 8 - Dalam rangka pelaksanaan pelatihan wirausaha muda Hr


5

47

BAGIAN

2


5.4. ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)9 Analisis Standar Belanja (ASB) adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan. ASB merupakan suatu keharusan bagi pemerintah untuk menjamin pengelolaan kegiatan dilakukan secara efektif, efisien, dan berkeadilan. Secara normatif, penggunaan ASB dalam penyusunan anggaran dinyatakan secara tegas mulai dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 167 Ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 39 Ayat (2), dan Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 93 Ayat (1). Dalam ketentuan-ketentuan tersebut dinyatakan bahwa penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja, indikator kinerja, capaian dan target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal. Dalam penyusunan anggaran daerah, ASB berguna untuk: 1. Menjamin kewajaran beban kerja dan biaya yang digunakan antar SKPD dalam melakukan kegiatan sejenis 2. Mendorong terciptanya anggaran daerah yang efisien dan efektif 3. Memudahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam melakukan verifikasi total belanja yang diajukan oleh setiap RKA-SKPD untuk setiap kegiatan. 4. Memudahkan SKPD dan TAPD dalam menghitung besarnya anggaran total belanja untuk setiap jenis kegiatan berdasarkan target output yang ditetapkan dalam RKASKPD

5.5. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN ASB Berikut ini adalah langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk penyusunan ASB: 1. Mengumpulkan data sekunder berupa kegiatan eksisting pemerintah daerah pada tahun berjalan (dapat berupa RKA atau DPA) dan juga data sekunder berupa standar harga satuan; 2. Memeriksa kesesuai harga satuan yang ada pada RKA/DPA dengan peraturan gubernur/bupati/walikota tentang standar harga satuan; 3. Mengidentifikasi setiap jenis kegiatan tentang output dan cost drivernya; 4. Menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang perlu dan akan dibuatkan ASB-nya 9

48

Disarikan dari makalah Abdul Hafiz Tanjung, SE, M.Si, Ak., Peranan dan Teknik Penyusunan Analisis Standar Belanja Dalam Penyusunan APBD, yang disampaikan dalam Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Biaya Kabupaten Pelalawan Kepulauan Riau, 23 – 24 Maret 2010.



BAB

5

5. Melakukan pengelompokan awal setiap kegiatan yang memiliki kesamaan output dan cost driver-nya menjadi satu kelompok ASB, lalu memberi nama kelompok ASB tersebut; 6. Melakukan diskusi atas pengelompokan awal yang telah dibuat tentang aktivitas, output dan cost driver dari suatu kegiatan. Lalu menyepakati penyempurnaan atas kelompok-kelompok ASB tersebut; 7. Membuat model regresi sederhana masing-masing kelompok ASB yang telah disepakati; 8. Menghitung nilai minimum dan maksimum belanja dari model regresi sederhana dari masing-masing kelompok ASB; 9. Menghitung prosentase alokasi belanja kepada masing-masing objek belanja (aktivitas) pada satu kelompok ASB, baik alokasi belanja rata-rata, alokasi belanja minimum, dan alokasi belanja maksimum; 10. Menyusun buku panduan ASB secara keseluruhan. Beberapa contoh hasil perhitungan dapat dilihat dalam Tabel 5 dan Tabel 6.

Tabel 5 - Bab 5 Contoh Hasil Perhitungan Total Biaya Kegiatan Menurut ASB Pendidikan dan Pelatihan Anggaran di RKA (ribuan)

Output (OH)/ Cost Driver

No.

Kegiatan

1.

Pelatihan Perencanaan Untuk Aparat

75.500

150

2.

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

162.500

3.

Bintek tenaga pengelolaan keuangan

4.

Pelatihan pengelolaan keuangan desa untuk aparat desa

5.

Pelatihan tenaga pendamping KB

6.

Diklat fungsional PNS Daerah

Perhitungan Biaya Menurut ASB RataRata

Keterangan

Min

Maks

76.175

61.825

90.525

360

174.245

141.421

207.069

69.600

180

90.185

73.196

107.174

< biaya minimal

45.900

120

62.165

50.454

73.876

< biaya minimal

50.700

60

34.145

27.713

40.577

> biaya maksimal

264.000

450

216.275

175.533

257.017

> biaya maksimal

Wajar Wajar


49

BAGIAN

2


Keterangan Tabel 5: •

Kegiatan no. 1 dan 2 dinilai wajar karena alokasi anggaran kegiatan tidak kurang dan tidak melebihi standar biaya;

•

Kegiatan no. 3 dan 4 dinilai tidak wajar karena alokasi anggaran kegiatan kurang dari standar biaya minimal yang dapat mengakibatkan tidak efektifnya kegiatan;

•

Kegiatan no. 5 dan 6 juga tidak wajar karena alokasi anggaran kegiatan melebihi batas maksimal standar biaya yang mengindikasikan tidak efisiennya kegiatan tersebut.

Tabel 6 - Bab 5 Contoh Hasil Perhitungan Alokasi Anggaran untuk Setiap Objek Belanja pada Kegiatan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (Kegiatan No. 2) Berdasarkan ASB Pendidikan dan Pelatihan Objek Belanja

Alokasi di RKA

Alokasi Rata-Rata %

Rp

Alokasi Minimum %

Rp

Alokasi Maksimum %

Rp

Honor PNS

12.000

7,58%

13.204

6,15%

10.717

9,01%

15.692

Honor Non PNS

75.000

44,12%

76.879

35,81%

62.397

52,43%

91.362

2.000

1,84%

3.201

1,49%

2.598

2,18%

3.804

Bahan Habis Pakai

13.500

8,50%

14.805

6,90%

12.016

10,10%

17.594

Mamin

20.000

11,56%

20.140

9,38%

16.346

13,74%

23.934

Perjalanan Dinas

25.000

15,08%

26.275

12,24%

21.326

17,92%

31.225

Sewa

15.000

11,33%

19.740

9,19%

16.021

13,46%

23.459

Fotokopi

Jumlah

162.500

174.245

141.421

207.069

Keterangan Tabel 6: Alokasi belanja fotokopi dan sewa dinilai tidak wajar karena jumlahnya dibawah alokasi minimum yang diperbolehkan.

50



BAB

6

BAB

5

ANALISIS RAPBD PEKA PERDAMAIAN

6.1. PENGERTIAN

R

ancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) merupakan dokumen anggaran yang dibahas dalam proses pembahasan APBD di DPRD yang memuat rencana anggaran pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

Analisis RAPBD peka perdamaian merupakan kajian terhadap dokumen RAPBD yang bertujuan mengetahui sejauhmana konsistensi dan keterpaduan kebijakan alokasi anggaran dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peka perdamaian.

6.2. TUJUAN ANALISIS Secara umum, analisis RAPBD peka perdamaian dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya APBD yang peka perdamaian, yaitu APBD yang memuat program dan kegiatan yang mendukung proses dan hasil pembangunan daerah yang peka perdamaian. Secara khusus, analisis RAPBD peka perdamaian ditujukan untuk mengetahui sejauhmana konsistensi dan keterpaduan kebijakan anggaran dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peka perdamaian. Temuan hasil analisis ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan proses pembahasan dan penetapan APBD.

6.3. KERANGKA ANALISIS Secara umum, kerangka analisis RAPBD peka perdamaian dikembangkan sebagai berikut:


51

BAGIAN

2


Tabel 1 - Bab 6 Kerangka Analisis RAPBD Peka Perdamaian Cakupan Analisis

Arah Analisis

Analisis konsistensi kebijakan dan anggaran

Mengidentifikasi apakah kebijakan, program, kegiatan peka perdamaian yang termuat dalam dokumen perencanaan sudah diakomodasi dalam kebijakan dan alokasi anggaran yang dimuat dalam dokumen penganggaran

Analisis keterpaduan

Menilai sejauh mana keterpaduan program, kegiatan dan anggaran peka perdamaian yang dikelola secara lintas sektor dan atau lintas wilayah

6.4. LANGKAH-LANGKAH ANALISIS KONSISTENSI KEBIJAKAN DAN ANGGARAN PEKA PERDAMAIAN Untuk melakukan analisis ini, berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan:

Langkah 1: Menginventarisasi program dan kegiatan peka perdamaian dalam dokumen RKPD dan dokumen RAPBD. Identifikasi dan catat kelompok sasaran, lokasi program/kegiatan peka perdamaian dan jumlah anggaran yang dialokasikan yang dimuat dalam dokumen RKPD dan RAPBD ke dalam format /tabel di bawah ini.

Tabel 2 - Bab 6 Contoh Format Inventarisasi Program dan Kegiatan Peka Perdamaian No.

Program/Kegiatan Peka Perdamaian

Kelompok Sasaran Program/Kegiatan RKPD

RAPBD

Lokasi Program/ Kegiatan RKPD

RAPBD

Anggaran RKPD

RAPBD

Langkah 2: Melakukan perbandingan antara program dan kegiatan yang sudah terinventarisasi dari dokumen RKPD dan RAPBD. Setelah dilakukan inventarisasi program dan kegiatan peka perdamaian, selanjutnya lakukan perbandingan untuk melihat konsistensi antara dokumen perencanaan (RKPD)

52


Analisis RAPBD Peka Perdamaian

BAB

6

dan dokumen penganggaran (RAPBD). Perbandingan difokuskan pada 3 (tiga) aspek utama yaitu kelompok sasaran, lokasi program dan alokasi anggaran dari program dan kegiatan peka perdamaian tersebut. Buatlah catatan jika ditemukan ada perbedaan diantara aspek-aspek tersebut. Misalnya, ada perbedaan kelompok sasaran dan lokasi program yang dimuat dalam RAPBD dibandingkan dalam RKPD. Selanjutnya, analisis lebih jauh apakah perbedaan (inkosistensi) tersebut diperkirakan akan menimbulkan konflik di masyarakat dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan.

Langkah 3: Susunlah rekomendasi kepada pimpinan untuk melakukan perbaikan terhadap RAPBD yang sedang dibahas di DPRD. Jika hasil analisis konsistensi menyimpulkan ada perbedaan yang diperkirakan dapat menimbulkan konflik dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan peka perdamaian tersebut, maka penting untuk memberikan rekomendasi perbaikan terhadap RAPBD yang sedang dibahas dengan merujuk kembali kepada dokumen RKPD yang sudah ditetapkan.

6.5. LANGKAH-LANGKAH ANALISIS KETERPADUAN KEBIJAKAN DAN ANGGARAN PEKA PERDAMAIAN Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan analisis keterpaduan kebijakan dan anggaran peka perdamaian.

Langkah 1: Identifikasi program pembangunan yang dirancang secara terpadu Periksa dalam dokumen RKPD dan RAPBD program-program pembangunan yang akan dilaksanakan secara terpadu baik dari aspek kewilayahan maupun sektoral. Terpadu dari sisi kewilayahan artinya program tersebut melibatkan beberapa wilayah yang saling tergantung satu-sama lain. Program tersebut tidak akan efektif jika tidak melibatkan wilayah lain disekitarnya. Sedangkan keterpaduan dari aspek sektoral artinya program tersebut melibatkan berbagai sektor yang saling melengkapi dan saling mendukung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggal di wilayah atau kawasan tersebut secara utuh.


53

BAGIAN

2


Langkah 2: Inventarisasi kegiatan-kegiatan sektoral yang akan dilaksanakan di kawasan terpadu Identifikasi dan catatlah kegiatan-kegaitan dari setiap sektor yang terkait dengan pelaksanaan program di kawasan terpadu. Catat alokasi anggaran (dari belanja langsung kegiatan) dan lembaga penanggung jawabnya seperti dalam Tabel 3.

Tabel 3 - Bab 6 Contoh Format Inventarisasi Kegiatan dan Anggaran Terpadu Peka Perdamaian Program Kelompok Sasaran Wilayah yang terlibat Sektor yang terlibat No.

: : : :

Pembangunan kawasan desa adat Masyarakat di kawasan Desa Adat Lestari (3 desa) Kawasan Desa Adat Lestari Kota Bahagia (Desa A, B, dan C) Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Sosial

Kegiatan Sektor yang Terlibat

Alokasi Anggaran (Belanja Langsung)

SKPD Penangung Jawab

1.

Pengadaan Infrastruktur Penerangan Desa (Listrik Mikro Hidro)

250.000.000

Dinas PU

2. 3.

Perbaikan Jembatan Jalan Desa Pembangunan Poskesdes

100.000.000 50.000.000

Dinas BPMPD Dinas Kesehatan

4.

Penyelenggaraan Pkbm Keaksaraan Fungsional

25.000.000

Dinas Pendidikan

5.

Pembangunan Rumah Layak Huni

30.000.000

Dinas Sosial

6.

Pembangunan Perpipaan Air Bersih Total Anggaran

150.000.000

Dinas Kimtawil

605.000.000

Langkah 3: Lakukan analisis terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diinventarisasi tersebut Periksa apakah wilayah-wilayah yang dicantumkan dalam RKPD dan RAPBD dapat disebut sebagai kawasan terpadu. Misalnya, dalam kasus penyediaan air bersih, daerah yang memiliki sumber mata air dengan daerah yang memanfaatkan air tersebut harus diperhitungkan sebagai satu kawasan karena keduanya saling membutuhkan. Periksa apakah kegiatan-kegiatan sektoral yang berlokasi di kawasan tersebut sifatnya saling melengkapi dan saling mendukung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kawasan tersebut. Apakah ada tumpang tindih kegiatan, artinya ada kegiatan yang sama yang dilakukan oleh beberapa dinas/SKPD.

54


Analisis RAPBD Peka Perdamaian

BAB

6

Selanjutnya, catatlah jika ada temuan yang menunjukkan ketidakterpaduan program, misalnya wilayah yang tidak tepat atau tumpang tindih kegiatan.

Langkah 4. Susunlah rekomendasi kepada pimpinan untuk melakukan perbaikan terhadap RAPBD yang sedang dibahas di DPRD. Jika hasil analisis keterpaduan menyimpulkan ada wilayah yang tidak tepat atau tumpang tindih kegiatan sektoral, buatlah usulan untuk perbaikan RAPBD dengan merujuk kembali kepada perencanaan program terpadu yang sudah ditetapkan dalam RKPD.


55

BAGIAN

56

2



bagian 3 PENGAWALAN DAN SOSIALISASI ANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN Bagian ini akan mengulas analisis RAPBD dengan mengedepankan pendekatan peka perdamaian. Harapannya untuk meningkatkan kepekaan staf perencana program melalui pendekatan ini sehingga program dan kegiatan peka perdamaian memungkinkan akan terkawal didalam proses penganggaran sampai untuk memastikan pendanaannya.

BAGIAN

58

3

PENGAWALAN DAN SOSIALISASI ANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN


Pengawalan Anggaran Peka Perdamaian

BAB

7

BAB

7

PENGAWALAN ANGGARAN PEKA PERDAMAIAN

7.1. PENGERTIAN PENGAWALAN ANGGARAN PEKA PERDAMAIAN

P

engawalan anggaran peka perdamaian adalah upaya untuk menjaga agar program dan kegiatan peka perdamaian yang sudah direncanakan dapat diakomodasi dalam APBD dengan alokasi anggaran yang memadai.

Dalam konteks panduan ini, pelaku utama pengawalan anggaran peka perdamaian adalah para perencana dan pimpinan di setiap SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang mengusung program dan kegiatan peka perdamaian.

7.2. STRATEGI PENGAWALAN ANGGARAN PEKA PERDAMAIAN Dalam konteks pengawalan tersebut, berikut ini adalah tahapan pengawalan yang dapat dikembangkan sejalan dengan proses penyusunan dan pembahasan anggaran yang dilaksanakan di daerah:

Tahap 1: Identifikasi program dan kegiatan peka perdamaian Diasumsikan bila program dan kegiatan peka perdamaian sudah ditetapkan dalam dokumen RKPD. Dalam hal ini , staf penyusun anggaran mengidentifikasi program dan kegiatan peka perdamaian untuk dimasukkan dalam rancangan KUA-PPAS (lihat Proses Penyusunan KUA-PPAS Peka Perdamaian pada Bab 4).

Tahap 2: Mengawal penyusunan dan pembahasan KUA-PPAS Penyusunan KUA-PPAS biasa dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan sekretaris daerah sebagai ketua dan kepala Bappeda sebagai sekretaris. Anggota TAPD adalah para kepala SKPD. Dalam konteks ini, sudah menjadi tugas kepala SKPD untuk memastikan program dan kegiatan peka perdamaian masuk dalam rancangan KUA-PPAS. Tugas staf penyusun anggaran adalah meyakinkan kepala SKPD. PANDUAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA

59

BAGIAN

3


Pada tingkat pembahasan bersama DPRD, pengawalan program peka perdamaian menjadi tugas dari TAPD. Perencana mungkin dilibatkan sebagai pendamping TAPD untuk menjelaskan hal-hal yang lebih rinci dan teknis. Tugas staf penyusun anggaran dalam tahap ini adalah menyiapkan bahan atau materi yang memadai untuk membantu TAPD meyakinkan anggota DPRD.

Tahap 3: Menyusun disain kegiatan dan anggaran peka perdamaian Setelah program dan pagu anggaran peka perdamaian selanjutnya ditetapkan dalam KUA-PPAS, tugas staf penyusun anggaran selanjutnya adalah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. RKA-SKPD memuat rancangan terperinci berupa kegiatan dan belanja yang akan dilakukan untuk melaksanakan kegiatan yang lengkap dengan target kinerjanya. Tugas staff penyusun anggaran dalam tahap ini adalah merancang sebaik mungkin kegiatan dan penggunaan alokasi anggaran untuk mencapai target kinerja yang ditentukan. Prinsipnya adalah rasionalitas, ekonomis, efisiensi dan efektifitas anggaran serta peka perdamaian (lihat Proses Penyusunan RKA-SKPD Peka Perdamaian pada Bab 3).

Tahap 4: Pembahasan dan Penetapan APBD Setelah penyusunan RKA-SKPD, tahap selanjutnya adalah pembahasan dan penetapan RAPBD. RKA-SKPD yang sudah disusun selanjutnya direkapitulasi ke dalam dokumen RAPBD oleh TAPD, dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang berfungsi sebagai bendahara daerah. Tugas staf penyusun anggaran dalam tahap ini adalah memeriksa apakah RKA kegiatan peka perdamaian telah masuk dalam RAPBD. Pada tahap pembahasan dan penetapan RAPBD oleh DPRD, tugas staf penyusun anggaran adalah melakukan pendampingan pimpinan SKPD dalam pembahasan RAPBD pada tingkat komisi dan Badan Anggaran DPRD. Pada saat Komisi atau Bangar DPRD meminta penjelasan tentang kegiatan peka perdamaian, staf penyusun anggaran dapat membantu menjelaskan kegiatan tersebut.

Tahap 5: Evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Dalam proses penetapan APBD, sebelumnya terdapat kegiatan evaluasi RAPBD Kab/ Kota oleh Pemerintah Provinsi. Dalam hal ini, sebenarnya relatif sedikit ruang gerak bagi pemerintah kabupaten/kota. Namun, apabila program dan kegiatan peka perdamaian dirancang cukup meyakinkan, maka kemungkinan besar upaya pencoretan kegiatan dalam tahap ini semakin kecil.

60


Kotak 1


BAB

7

Kotak 1 - Bab 7 Tips 3D untuk Meyakinkan Pimpinan tentang Program/Kegiatan Peka Perdamaian *)

Untuk meyakinkan pimpinan, baik Kepala Dinas, Sekretaris Daerah, Bupati/Walikota, maupun anggota dan pimpinan DPRD, kita mesti dipersiapkan peluru berupa 3D berikut ini: 1. Data Tidak ada hal yang lebih kuat di dalam diskusi atau rapat dibanding data. Tinggalkan debat kusir atau argumentasi panjang tanpa data. Dibandingkan dengan meyakinkan atasan atau pimpinan dengan kata-kata panjang lebar, lebih baik gunakan data. Contohnya, lebih baik tampilkan data tentang berapa jumlah korban dan kerugian akibat konflik yang terjadi daripada berdebat tentang perbedaan persepsi yang memicu konflik tersebut. Berbicara dengan data akan terlihat lebih objektif daripada menyampaikan persepsi Anda tentang konflik tersebut. 2. Demonstrate (Memperagakan) Dalam banyak kasus, usulan yang diajukan tidak diserta data, karena datanya memang tidak ada. Mungkin usulan itu berupa inovasi baru yang belum pernah ada. Untuk meyakinkan atasan, ide perlu diperagakan dalam bentuk visual berupa barang atau prototype. Cara lain dalam demonstrasi ini adalah membawa atasan yang perlu kita yakinkan ke tempat yang mempunyai produk/layanan lebih bagus. Misalnya, pembentukan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) terbukti sangat bermanfaat dalam mengembangkan perdamaian dan mencegah terjadinya konflik di daerah yang banyak terdapat kelompok-kelompok adat. Anda bisa tunjukkan hasil kajian tentang lembaga masyarakat adat tersebut atau mengajak pimpinan untuk melihat langsung ke daerah yang sudah mengembangkan LMA. 3. Demand (Permintaan) Selain data dan memperagakan (demonstrate), cara lain untuk meyakinkan atasan adalah dengan menunjukkan demand atau permintaan. Permintaan bisa berasal dari: •

Regulasi. Misalnya, dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial mengharuskan Pemerintah Daerah mengembangkan program-program perdamaian.

•

Masyarakat/Konstituen. Misalnya ketika kita mengetahui bahwa pimpinan DPRD atau bupati punya motivasi untuk terpilih lagi dalam pemilukada. Maka kaitkanlah usulan yang kita sampaikan dengan kepentingan politik pimpinan DPRD atau bupati tersebut dengan konstituennya bahwa dengan program ini akan meningkatkan popularitas dan elektabilitas yang bersangkutan di hadapan konstituennya.

Secara singkat, 3D adalah pendekatan dalam meyakinkan para atasan. Ingat, atasan adalah orang-orang sibuk dengan banyak sekali hal yang harus ditangani atau diatasi. Jangan membuang waktu mereka dengan argumentasi tanpa pendekatan yang tepat dan akurat. *) Diadaptasi dari The Coconut Principles, Bagaimana Cara Meyakinkan Atasan? Lihat http://the-coconutprinciples.com.


61

BAGIAN

3


Penempatan peran dalam proses perencanaan, maka peran staf perencana akan terlihat seperti yang diuraikan pada Tabel 12. Menjelang penetapan APBD dan penjabarannya, staf perencana program umumnya absen. Rasionalisasi dan rancangan program/kegiatan yang tidak meyakinkan untuk didanai kemungkinan besar akan dicoret. Hal yang sama bisa terjadi pada program/ kegiatan peka perdamaian. Oleh karena itu, sangatlah penting sejak tahap perancangan program untuk menghadirkan urgensi pendanaan kegiatan peka perdamaian, sehingga dapat dicerna berikut dengan dasar-dasar argumentasinya.

62


KUA-PPAS

TAPD

Aktif

Tahapan

Dokumen

Pelaku

Staf Perencana

Juni

Susun Rancangan KUA-PPAS

Aspek

Aktif

Kepala SKPD

Kepala Daerah, TAPD, Panggar DPRD Aktif

RKA SKPD

Susun RKA SKPD

Juli

MoU KUA-PPA

Bahas KUAPPAS

Juli

Aktif

Aktif

TAPD

Kepala SKPD, PPKD, Komisikomisi di DPRD Aktif

Kepala Daerah, TAPD, Panggar DPRD

Raperda APBD

Raperda APBD

Bahas RKA SKPD

RKA SKPD

Okt Bahas Raperda APBD

Sept Susun Raperda APBD

Agst

Tabel 1 - Bab 7 Para Pihak di Proses Penganggaran

Pasif

Rapat Paripurna (Kepala SKPD, DPRD, Kepala Daerah)

Perda APBD

Keputusan Raperda APBD

Nov

Pasif

Pasif

Kepala Daerah dan DPRD

Perda Apbd dan Perkada Penjabaran APBD Hasil Evaluasi Gubernur

Tim Evaluasi Provinsi

Tetapkan APBD dan Penjabaran APBD

Des

Evaluasi APBD dan Penjabaran APBD

Des


BAB

7


63

BAGIAN

BAB

8

3


SOSIALISASI ANGGARAN PEKA PERDAMAIAN

8.1. PENGERTIAN SOSIALISASI ANGGARAN PEKA PERDAMAIAN

S

osialisasi anggaran peka perdamaian dalam panduan ini adalah kegiatan menyebarluaskan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang sedang didiskusikan dalam proses pembahasan anggaran di DPRD, khususnya informasi program dan kegiatan pembangunan peka perdamaian. Sosialisasi ini penting dilakukan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah selaku pengelola keuangan daerah kepada masyarakat selaku pemilik anggaran daerah yang sesungguhnya. Uang pemerintah adalah uang rakyat. Uang pemerintah bersumber dari pungutan pajak-pajak dan retribusi dari rakyat, ekploitasi sumberdaya alam yang adalah milik rakyat, dan pinjaman yang pada akhirnya harus dibebankan kepada rakyat. Dalam konteks pembangunan peka perdamaian, sosialisasi RAPBD khususnya sosialisasi program dan kegiatan pembangunan peka perdamaian selain sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas juga merupakan proses pengembangan perdamaian itu sendiri. Dengan mensosialisasikan RAPBD, pemerintah dan DPRD memberi kesempatan kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat di wilayah-wilayah pasca konflik untuk memberikan masukan atau koreksi terhadap rancangan anggaran yang sedang disusun. Upaya ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan DPRD dan mendukung proses pengembangan perdamaian.

64


Sosialisasi Anggaran Peka Perdamaian

BAB

8

Gambar 1 - Bab 8 Asal-usul Uang Pemerintah

Sosialisasi RAPBD kepada masyarakat juga merupakan bagian dari proses keterbukaan informasi publik yang dimandatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang penjabarannya termuat dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Pada Pasal 13 (1) d angka 3 menyebutkan anggaran Badan Publik secara umum ataupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya merupakan informasi publik yang wajib tersedia setiap saat. Sedangkan Pasal 13 (1) b Peraturan Komisi Informasi Nomor1 Tahun 2010 juga menyebut informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan badan publik sebagai informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, yaitu sekurang-kurangnya terdiri atas: rancangan peraturan, keputusan tersebut (nomor 4). RAPBD adalah rancangan peraturan, karena nantinya akan dituangkan dalam peraturan daerah. Sedangkan penjabaran APBD


65

BAGIAN

3


juga termasuk kategori peraturan, karena akan tertuang dalam peraturan kepala daerah. Kedua jenis peraturan ini saat masih berbentuk rancangan yang sedang dibahas eksekutif dan legislatif termasuk informasi publik yang wajib tersedia setiap saat.

8.2. TANTANGAN SOSIALISASI RAPBD Informasi anggaran yang terdapat dalam RAPBD seringkali rumit, penuh jargon atau istilah teknis yang sulit dipahami awam. Bagaimana menyediakan informasi anggaran yang sederhana dengan bahasa dan format yang mudah dimengerti oleh awam merupakan tantangan tersendiri. Salah satu model sosialisasi RAPBD yang bisa digunakan untuk menjawab tantangan tersebut adalah Citizen Budget. Citizen Budget adalah sebuah dokumen yang memuat informasi anggaran secara ringkas yang disajikan dan dikemas dalam format dan bahasa yang jelas dan sederhana. Citizen Budget dibedakan dengan bentuk publikasi informasi anggaran lainnya terutama dalam hal pengelolaannya. Citizen Budget dikelola oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah secara aktif perlu merencanakan, memproduksi, serta mendiseminasikannya. Beberapa karakteristik Citizen Budget bisa dilihat dalam Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 - Bab 8 Karakteristik Citizen Budget

66

Citizen Budget

Bukan Citizen Budget

• Diproduksi oleh pemerintah • konsultasi dengan warga dalam penyusunannya • Mendorong warga memahami dan merasa memiliki terhadap anggaran publik • Berfungsi sebagai pintu masuk untuk mendapatkan informasi anggaran yang lebih jauh • Fokus pada dokumen rencana anggaran (RAPBD) • Dipublikasikan bersamaan dengan pembahasan anggaran • Memuat informasi penting tentang anggaran • Menggunakan bahasa yang dipahami warganya • Disebarkan secara luas dalam berbagai bentuk seperti leaflet, booklet, poster, komik, audio (radio), video (youtube), internet, sosial media (misal facebook, twitter, dan lain-lain).

• Diproduksi oleh masyarakat sipil (non pemerintah) • Powerpoint presentation yang disampaikan untuk kalangan tertentu • Dipublikasikan pada waktu yang tidak sejalan dengan proses penyusunan dan penetapan anggaran. • Hanya ringkasan anggaran.



BAB

8

Citizen Budget memberikan manfaat baik bagi warga maupun pemerintah. Bagi warga, Citizen Budget bermanfaat dalam rangka: 1. Meningkatkan pengetahuan warga tentang apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintahnya 2. Meningkatkan kapasitas warga untuk dapat berpartisipasi dalam urusan-urusan pemerintahan, termasuk memantau program dan kegiatan peka perdamaian Sedangkan bagi pemerintah, Citizen Budget bermanfaat dalam hal: 1. Meningkatkan legitimasi pemerintah terhadap publik, karena salah satunya mengedepankan program dan kegiatan yang mendorong terciptanya perdamaian di kalangan masyarakat, dan; 2. Instrumen pendidikan warga.

8.3. TAHAPAN SOSIALISASI RAPBD DENGAN MODEL CITIZEN BUDGET Secara umum, tahapan sosialiasi RAPBD dengan model Citizen Budget tidak jauh berbeda dengan publikasi lainnya yaitu perencanaan, konsultasi, produksi, diseminasi dan evaluasi.

Gambar 2 - Bab 8 Tahapan Mengembangkan Citizen Budget Evaluasi

Per

enc

ana

an

Konsultasi Diseminasi

Produksi


67

BAGIAN

3


Perbedaan sosialisasi RAPBD dengan model Citizen Budget dengan model sosialisasi yang konvensional adalah adanya tahap konsultasi dengan warga. Tahap ini sangat krusial karena sangat menentukan efektivitas sosialisasi RAPBD. Dalam konteks pengembangan perdamaian, proses konsultasi dengan warga, khususnya di daerah-daerah pasca konflik merupakan tahap yang sangat penting bagi proses pengembangan perdamaian itu sendiri. Konsultasi dengan warga dilakukan untuk mengetahui persepsi dan pemikiran warga tentang: 1. Materi atau content informasi anggaran yang dibutuhkan; 2. Audience/kelompok sasaran yang membutuhkan informasi; 3. Format presentasi; 4. Media yang tepat untuk menyampaikannya. Selain menggali dari warga, isi Citizen Budget harus memuat informasi yang penting, sebagai berikut: 1. Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan anggaran; 2. Proses penyusunan anggaran; 3. Proses pengumpulan pendapatan; 4. Prioritas belanjaSektor-sektor khusus, misalnya yang terkait dengan program pembangunan peka perdamaian; 5. Istilah-istilah anggaran; 6. Informasi kontak lebih lanjut.

68



BAB

8

Gambar 3 - Bab 8 Tahapan Mengembangkan Citizen Budget


69

BAGIAN

70

3



KOTA PANDUAN

Recommend Documents