PANDUAN INTERNASIONAL TENTANG PERENCANAAN KOTA DAN WILAYAH

PANDUAN INTERNASIONAL TENTANG

PERENCANAAN KOTA DAN WILAYAH

Panduan Internasional tentang Perencanaan Kota dan Wilayah

Diterbitkan pertama kali di Nairobi tahun 2015 oleh UN-Habitat Hak Cipta © United Nations Human Settlements Programme 2015 Hak cipta dilindungi undang-undang United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) P. O. Box 30030, 00100 Nairobi GPO KENYA Tel: 254-020-7623120 (Central Office) www.unhabitat.org HS Number: HS/059/15B

Penyangkalan Peristilahan yang dipergunakan dan presentasi materi dalam penerbitan ini tidak mewakili ungkapan pendapat apapun dari pihak Sekretariat PBB mengenai status hukum dari negara, wilayah, kota atau daerah atau otoritasnya, atau mengenai penandaan batas wilayah. Pandangan-pandangan yang dinyatakan dalam publikasi ini tidak merupakan cerminan pandangan dari the Program Permukiman PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau negara-negara anggotanya. Kutipan dapat direproduksi tanpa izin, dengan syarat menyebutkan sumbernya

PANDUAN INTERNASIONAL TENTANG

PERENCANAAN KOTA DAN WILAYAH

iv Panduan Internasional tentang Perencanaan Kota dan Wilayah

Kata Pengantar Dengan penduduk perkotaan dunia telah melampaui ambang batas lima puluh persen dari penduduk global, telah menjadi semakin jelas bahwa kehidupan urban menjadi masa depan. Urbanisasi maju pesat, khususnya di negara-negara berkembang, dan diikuti dengan berbagai peluang dan tantangan. Aglomerasi memungkinkan adanya skala ekonomi

memungkinkan, dan mengembangkan alat-alat dan

yang signifikan untuk kota dan daerah, tetapi juga

indikator-

menimbulkan berbagai biaya dan eksternalitas yang

indikator lanjutannya untuk pemantauan.” Panduan

terkait dengan kebisingan, kemacetan, dan polusi.

telah dirancang untuk melengkapi Panduan Internasional

Tantangan global seperti perubahan iklim dan terkurasnya sumber daya mempengaruhi banyak bidang dalam berbagai cara dan membutuhkan respons-respons baru yang inovatif.

2

tentang Desentralisasi dan Penguatan Otoritas Lokal (Guidelines on Decentralisation and the Strengthening of Local Authorities, 2007), serta Panduan Internasional tentang Akses terhadap Layanan Dasar bagi Semua

Dalam rangka menghadapi tantangan tersebut,

(International Guidelines on Access to Basic Services for

pendekatan yang berbeda untuk perencanaan telah diuji

All, 2009), yang sebelumnya diadopsi oleh Governing

dan diterapkan di seluruh dunia. Meskipun ada pelajaran

Council UN Habitat dan yang telah dirujuk di sejumlah

berharga yang dipetik dari berbagai ragam upaya yang

negara. Selanjutnya, Panduan Internasional tentang

dilakukan, Panduan Internasional tentang Perencanaan

Perencanaan Kota dan Wilayah dirancang untuk

Kota dan Wilayah (Panduan) dirancang untuk mengisi

mendukung pelaksanaan Agenda Pembangunan

kritisnya kesenjangan dengan menyediakan kerangka

Pasca-2015, dan New Urban Agenda atau Agenda Urban

acuan untuk perencanaan yang berguna di berbagai

Baru dalam Konferensi PBB tentang Perumahan dan

skala dan dapat disesuaikan dengan konteks kekhasan,

Pembangunan Urban Berkelanjutan (Habitat III) pada

baik wilayah, nasional maupun lokal.

tahun 2016.

Sebagai respons terhadap Resolusi 24/3 The Governing

Panduan ini relevan bagi berbagai pengguna: pemerintah

Council UN-Habitat, Panduan ini telah dikembangkan

nasional, pemerintah daerah, masyarakat sipil dan

melalui proses konsultatif yang luas dan disusun di atas

perencana profesional. Panduan ini menekankan peran

serangkaian pengalaman. Panduan ini menyajikan dua

yang dimiliki para aktor dalam menyusun bentuk dan

belas prinsip yang dapat memandu para pengambil

fungsi permukiman manusia. Adalah harapan saya

keputusan dalam mengembangkan atau merevisi

setulusnya bahwa Panduan ini dapat memberikan

kebijakan, rencana, dan desain melalui pendekatan

inspirasi dan arah untuk membantu pembangunan kota-

perencanaan terpadu.

kota dan wilayah yang lebih kompak, inklusif secara

Panduan telah disetujui oleh Governing Council dalam

sosial, terhubungkan, dan terintegrasi secara lebih baik.

Resolusi 25/6 tanggal 23 April 2015. Selain itu pula, Resolusi ini menyerukan kepada "lembaga keuangan internasional, badan-badan pembangunan, dan UN Habitat untuk membantu negara-negara anggota yang berkeinginan menggunakan dan mengadaptasi Panduan

Dr. Joan Clos

ini untuk wilayah mereka dan konteks nasional, sehingga

Direktur Eksekutif, UN-Habitat


v

Daftar Isi I. LATAR BELAKANG............................................................................................................ iv A. Tujuan.............................................................................................................................1 B.

Definisi dan Ruang Lingkup.............................................................................................2

C.

Konteks dan Dasar Pertimbangan...................................................................................4

D.

Proses Penyiapan.............................................................................................................5

II. IPANDUAN INTERNASIONAL TENTANG PERENCANAAN KOTAn DAN WILAYAH..........7 A.

Kebijakan dan Tata Kelola Perkotaan...............................................................................8

B.

Perencanaan Kota dan Wilayah Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan.....................13 B1. Perencanaan Kota dan Wilayah dan Pembangunan Sosial....................................14 B2. Perencanaan Kota dan Wilayah dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berlanjut..........17 B3. Perencanaan Kota dan Wilayah dan Lingkungan Hidup........................................20

C.

Komponen Perencanaan Kota dan Wilayah...................................................................23

D.

Pelaksanaan dan Pemantauan Perencanaan Kota dan Wilayah......................................27

vi

I

LATAR BELAKANG


1

A. Tujuan dengan cepat. Penduduk perkotaan tumbuh dari 746

Tujuan Panduan ini dirumuskan sebagai berikut:

juta pada tahun 1950 (29,6 persen dari populasi dunia) menjadi 2,85 miliar pada tahun 2000 (46,6 persen),

•

untuk mengembangkan kerangka acuan yang

dan telah mencapai 3,96 miliar pada tahun 2015 (54

berlaku universal dalam memandu reformasi

persen). Ini diharapkan mencapai total 5,06 miliar pada

kebijakan perkotaan;

tahun 2030 (60 persen dari populasi dunia). Dalam menanggapi transformasi ini, Panduan Internasional

•

untuk mencatat prinsip-prinsip universal dari

tentang Perencanaan Kota dan Wilayah (Panduan)

pengalaman nasional dan lokal yang dapat

dimaksudkan dapat menjadi kerangka kerja untuk

mendukung pengembangan pendekatan

meningkatkan kebijakan global, rencana, desain dan

perencanaan yang beragam disesuaikan dengan

proses implementasi, yang akan menjadikan kota-

konteks dan skala yang berbeda-beda;

kota dan wilayah yang lebih kompak, inklusif secara sosial, dan terhubungkan dan terintegrasi secara

•

untuk melengkapi dan menghubungkan ke Panduan

lebih baik serta mendorong pembangunan perkotaan

internasional lainnya yang bertujuan mendorong

berkelanjutan dan tangguh terhadap perubahan iklim.

pembangunan perkotaan yang berkelanjutan; •

untuk meningkatkan dimensi kota dan wilayah dalam agenda pembangunan nasional, regional dan pemerintahan daerah.

Pemandangan Paris dari udara © Flickr/Mortimer62

2 Panduan Internasional tentang Perencanaan Kota dan Wilayah

B. Definisi dan Ruang Lingkup Perencanaan kota dan wilayah dapat didefinisikan sebagai

•

Pada tingkat nasional, rencana nasional dapat

proses pengambilan keputusan untuk mewujudkan

mengambil keuntungan dari kutub-kutub ekonomi

tujuan-tujuan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan

dan infrastruktur besar, baik yang ada maupun yang

hidup melalui pengembangan visi tata ruang, strategi

direncanakan dalam rangka untuk mendukung,

dan rencana, dan penerapan seperangkat prinsip-prinsip

menstrukturkan, dan menyeimbangkan sistem kota-

kebijakan, alat-alat, mekanisme partisipatif kelembagaan,

kota, termasuk di koridor perkotaan dan daerah aliran

dan prosedur pengaturan.

sungai, untuk sepenuhnya mampu mewujudkan potensi ekonomi mereka;

Perencanaan kota dan wilayah tak terpisahkan dari fungsi ekonomi yang mendasar. Ini adalah mekanisme yang

•

Pada tingkat wilayah-kota dan metropolitan,

ampuh untuk menyusun kembali bentuk dan fungsi

rencana wilayah secara sub-nasional dapat mendorong

kota-kota dan wilayah untuk menghasilkan pertumbuhan

pembangunan ekonomi dengan mengetengahkan

ekonomi secara endogen, membuka lapangan kerja

skala ekonomi wilayah dan aglomerasi, meningkatkan

dan membangun kemakmuran, sekaligus memenuhi

produktivitas dan kesejahteraan, memperkuat

kebutuhan kelompok yang paling rentan, terpinggirkan

hubungan kota-desa dan adaptasi terhadap dampak

atau yang kurang terlayani.

perubahan iklim, mengurangi risiko bencana dan intensitas penggunaan energi, mengatasi kesenjangan

Panduan ini mengajukan prinsip-prinsip pokok dan

sosial dan tata ruang dan memajukan kohesi wilayah

rekomendasi perencanaan kota dan wilayah yang

dan kesaling-lengkapan pada daerah, baik yang

dapat membantu semua negara dan kota-kota untuk

berkembang maupun yang sedang mengalami

secara efektif mengarahkan perubahan demografi

kemerosotan;

perkotaan (pertumbuhan, stagnasi atau penurunan) dan meningkatkan kualitas hidup di permukiman

•

Pada tingkat kota dan pemerintah daerah, strategi

urban, baik yang ada sekarang maupun yang baru.

pembangunan kota dan rencana pembangunan

Dengan mempertim-bangkan prinsip subsidiaritas atau

terpadu dapat memprioritaskan keputusan investasi

penjenjangan dan pengaturan tata kelola secara spesifik

serta mendorong sinergi dan interaksi di antara

untuk setiap negara, Panduan ini harus digunakan dengan

beberapa kawasan perkotaan yang terpisah. Rencana

memperhatikan kontinum multi-skala perencanaan tata

penggunaan lahan dapat memberikan kontribusi pada

ruang:

perlindungan lingkungan yang sensitif dan melakukan regulasi pasar tanah. Perluasan perkotaan dan rencana

•

Pada tingkat supra-nasional dan lintas-batas,

pengisian kegiatan yang tumbuh dari dalam kawasan

strategi wilayah secara multi-nasional dapat

(infill) dapat meminimalkan biaya transportasi dan

membantu investasi langsung untuk mengatasi isu-

layanan pengiriman, mengoptimalkan penggunaan

isu global seperti perubahan iklim dan efisiensi energi,

lahan serta mendukung pelindungan dan organisasi

memungkinkan perluasan terintegrasi kawasan

ruang terbuka kota. Peningkatan lingkungan perkotaan

perkotaan di wilayah lintas batas, mengurangi risiko

dan rencana penambah-ulangan (retrofitting) dapat

alam dan meningkatkan pengelolaan berkelanjutan

meningkatkan kepadatan perumahan dan kegiatan

sumber daya alam yang dimiliki bersama;

ekonominya serta memajukan komunitas yang secara sosial lebih terpadu;


•

3

Pada tingkat lingkungan perumahan, rencana

panjang yang kokoh dan dapat dipercaya untuk

dan tata letak pengembangan jalan dan ruang

pembangunan perkotaan. Perhatian khusus harus

publik dapat meningkatkan kualitas urban, kohesi

diberikan untuk akuntabilitas, implementabilitas, dan

dan inklusi sosial, serta perlindungan sumber daya

kapasitas dalam menegakkan kerangka hukum di

lokal. Perencanaan dan penganggaran partisipatif,

mana pun berlaku.

perlibatan masyarakat dalam mengelola tanah umum perkotaan, seperti ruang bersama dan jasa umum,

•

Perencanaan dan desain kota yang baik dan

dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan

fleksibel. Perhatian khusus harus diberikan kepada

integrasi dan konektivitas tata ruang, keamanan

perancangan ruang publik karena merupakan salah

dan ketangguhan warga, serta demokrasi lokal dan

satu penyumbang utama untuk menghasilkan

akuntabilitas sosial.

kualitas urban, dengan menyediakan pola jalan dan konektivitas yang tepat, serta alokasi ruang terbuka.

•

Berbagai metode dan praktik perencanaan kota

Sama pentingnya adalah kejelasan dalam tata

dan wilayah telah berlaku dan diuji di banyak

letak bangunan dan lahan, termasuk kekompakan

negara: perencanaan strategis untuk seluruh kota,

yang tepat dan pemanfaatan keragaman kegiatan

perencanaan induk, perencanaan komunitas,

ekonomi di kawasan terbangun untuk mengurangi

perencanaan tata guna lahan, dll. Semuanya

kebutuhan mobilitas dan biaya pelayanan per kapita.

bertujuan untuk mempengaruhi bentuk dan

Akhirnya, desain harus memfasilitasi pembauran dan

fungsi perkotaan dan melakukannya dengan cara

interaksi sosial serta aspek budaya dalam kehidupan

yang berbeda-beda; bahkan rencana yang tidak

kota.

dilaksanakan pun berdampak pada kehidupan nyata, misalnya dengan menjadi hambatan untuk

•

Rencana keuangan untuk keterjangkauan

perubahan yang berkelanjutan. Spektrum metode

dan efektivitas biaya. Keberhasilan pelaksanaan

perencanaan cukup luas dan mencerminkan

rencana kota tergantung pada dasar keuangan

kontinum yang terus berubah dengan pendekatan

yang sehat, termasuk kemampuan awal investasi

top-down dan bottom-up digabungkan dalam

publik untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan

berbagai tingkatan dalam setiap konteks tertentu.

keuangan serta untuk menutupi biaya operasional. Rencana keuangan harus berisi rencana pendapatan

•

Apa pun pendekatannya, keberhasilan pelaksanaan

yang realistis, termasuk pembagian nilai manfaat

rencana selalu membutuhkan kemauan politik yang

perkotaan antara semua pemangku kepentingan,

kuat dan kemitraan yang tepat yang melibatkan

serta penyediaan pembiayaan bagi persyaratan

semua pihak terkait, serta adanya tiga komponen

rencana pembangunan perkotaan.

pendorong utama sebagai berikut: • •

Ketiga komponen yang disebutkan di atas harus

Kerangka hukum yang transparan dan

seimbang untuk memastikan tercapainya hasil-hasil

dapat ditegakkan. Penekanannya harus pada

perkotaan yang positif. Hal ini harus dapat diarahkan

pembentukan sistem tata-aturan dan adanya

pada peningkatan sinergi lintas sektoral, kemitraan

peraturan yang memberikan kerangka hukum jangka

yang terfokus pada hasil nyata, serta prosedur yang sederhana dan efektif.


C. Konteks dan Dasar Pemikiran Panduan ini akan mendukung operasionalisasi dua set

Dalam resolusi 24/3 pada tanggal 19 April 2013,

Panduan sebelumnya yang telah diadopsi oleh Governing

Governing Council meminta UN-Habitat untuk

Council UN-Habitat, yaitu:

mengembangkan, dalam konsultasi dengan Komite Perwakilan Tetap, Panduan Internasional tentang

• Panduan internasional tentang desentralisasi dan

Perencanaan Kota dan Wilayah dan untuk menyampaikan

penguatan pemerintah daerah (international

rancangan Panduan kepada Governing Council untuk

guidelines on decentralization and the strengthening

disetujui dalam sesi pertemuan yang kedua puluh-lima.

of local authorities, 2007) adalah katalis untuk pengembangan kebijakan dan kelembagaan dan

Panduan ini akan membantu negara-negara anggota

reformasi di tingkat nasional untuk memberdayakan

mempromosikan pendekatan terpadu dalam perencanaan

pemerintah daerah dan meningkatkan tata kelola

dan pembangunan kota dan permukiman perkotaan

kota.1 Panduan ini berorientasi pada kebijakan dan

secara berkelanjutan, termasuk dengan mendukung

telah digunakan sebagai referensi di sejumlah negara.

pemerintah daerah, meningkatkan kesadaran publik, dan meningkatkan partisipasi warga perkotaa, termasuk

• Panduan internasional tentang akses terhadap

kelompok miskin, dalam pengambilan keputusan.3

layanan dasar untuk semua (international guidelines on access to basic services for all, 2009) menyediakan

Panduan merupakan instrumen untuk mempromosikan

kerangka pemungkinan untuk meningkatkan

perencanaan kota dan wilayah yang baik di seluruh dunia,

kemitraan dalam penyediaan layanan dasar di tingkat

berdasarkan prinsip-prinsip universal yang disepakati dan

kota.2 Panduan ini berorientasi pada proses dan telah

pengalaman nasional, regional dan lokal, serta kerangka

disesuaikan dengan kondisi nasional berbagai negara.

kerja yang luas untuk memandu reformasi kebijakan perkotaan, dengan mempertimbangkan pendekatan-

Panduan perencanaan kota dan wilayah adalah sebuah

pendekatan spesifik, visi, model dan teknik-teknik yang

kesempatan untuk mengoperasionalkan dua perangkat

dikenal di setiap negara.

Panduan di atas melalui pendekatan lintas sektoral dan multilevel yang kuat. Perencanaan kota dan wilayah

Pemerintah nasional, pemerintah daerah dan para

yang baik memang menjadi sarana untuk memperkuat

mitranya akan menyesuaikan Panduan ini dalam konteks

pemerintah daerah dan untuk memfasilitasi penyediaan

nasional dan lokal mereka dan akan mengembangkan

pelayanan dasar. Panduan juga telah dirancang

dan menerapkan Panduan nasional yang mencerminkan

sebagai kerangka universal, dokumen referensi yang

tata kelembagaan dan kapasitas yang dimiliki, untuk

mengintegrasikan tiga dimensi prinsip kebijakan

menangani tantangan khusus kota dan wilayah mereka.

perkotaan (mengapa merencana?), proses manajemen

Selain itu, Panduan ini akan menjadi penunjuk arah dan

(bagaimana merencanakan) dan produk teknis (apa

alat pemantauan yang efisien bagi pemerintah pusat

itu rencana kota dan wilayah?). Panduan ini juga akan

dan daerah dalam rangka mewujudkan perencanaan

meningkatkan kerja sama dan pertukaran pengalaman

berkelanjutan dan implementasinya yang tepat, dengan

diantara Pemerintah, pemerintah daerah dan mitra

mengacu pada prinsip-prinsip inti yang ditetapkan dalam

lainnya, dengan tetap mempertimbangkan realitas

Panduan.

nasional masing-masing. 1

Disetujui oleh Governing Council dalam resolusi 21/3 dari 20 April 2007.

2

Disetujui oleh Governing Council dalam resolusi 22/8 dari 3 April 2009.

3

"Masa depan yang kita inginkan," resolusi Majelis Umum 66/288, lampiran, ayat 135.


5

D. Proses Penyiapan Sebagai tindak lanjut resolusi 24/3, UN-Habitat

(World Urban Forum) April 2014; untuk pertama

membentuk kelompok para pakar untuk memberikan

kalinya pada integrasi segmen urbanisasi berkelanjutan

nasihat kepada sekretariat tentang struktur, isi, dan

dalam Dewan Ekonomi dan Sosial (EcoSoc) yang

susunan kata dalam Panduan. Kelompok ini secara

diselenggarakan pada 29 Mei 2014 di New York;

geografis berimbang untuk mencerminkan pengalaman

Konperensi Asia Pasifik kelima Para Menteri Perumahan

dan praktik di setiap wilayah di dunia. Peserta

dan Pembangunan Urban (APMCHUD 5), pada 3-5

dinominasikan oleh setiap Pemerintah dan mitra utama;

November 2014 di Seoul; sesi kedua Komite Persiapan

khususnya mereka mewakili otoritas lokal (United Cities

untuk Konferensi PBB Ketiga tentang Perumahan dan

dan Local Government, UCLG) dan asosiasi perencana

Pembangunan Urban Berkelanjutan (Habitat III) dan

profesional (International Society of City and Regional

sesi keduapuluh-lima Governing Council, diadakan

Planners, ISOCARP). Organisasi internasional, seperti

bersamaan di Nairobi pada 14-23 April 2015.

Bank Dunia, Badan Pusat PBB untuk Pembangunan Daerah (UNCRD) dan Organisasi untuk Kerja sama

Panduan telah disetujui oleh Governing Council

Ekonomi dan Pembangunan (OECD), kesemuanya

dalam resolusi 25/6 23 tanggal April 2015, yang

dikonsultasikan.

menyerukan kepada "lembaga keuangan internasional, badan-badan pembangunan, dan UN Habitat untuk

Tiga pertemuan kelompok para pakar diadakan.

membantu negara-negara anggota yang berkeinginan

Pertama diadakan di Paris pada tanggal 24 dan 25

menggunakan dan mengadaptasi Panduan ini untuk

Oktober 2013. Para peserta mengadopsi struktur dan

wilayah mereka dan konteks nasional, dimana

menghasilkan draft awal dari Panduan. Pertemuan

memungkinkan, dan mengembangkan alat-alat dan

kedua diadakan di Medellin, Kolombia, bersamaan

indikator-indikator lanjutannya untuk pemantauan.”

dengan sesi ketujuh World Urban Forum, pada tanggal

Sejalan dengan semangat resolusi ini, studi kasus

10 April 2014. Dari sini dimasukkan pengalaman

telah dikembangkan dan praktik-praktik inspiratif

dari lebih banyak negara, memberikan tempat pada

didokumentasikan untuk menggambarkan kondisi,

berbagai perbedaan pandangan yang muncul dari

tantangan dan manfaat pendekatan perencanaan kota

pertemuan pertama dan mengusulkan pembelajaran

dan wilayah yang efektif. Sarana kerja tambahan harus

yang telah didokumentasikan dimasukkan ke dalam

dirancang untuk mendukung proses aplikasi, yang harus

revisi rancangan Panduan. Rancangan Panduan lebih

dipantau dan didokumentasikan, dan dapat menjadi

lanjut kemudian diproduksi dan disepakati bahwa

masukan bagi program kerja dua-tahunan UN-Habitat.

Panduan akan dilengkapi dengan kumpulan ringkasan

Pemerintah dan para mitra akan diundang untuk

kasus praktik-praktik baik. Pertemuan kelompok

memberikan umpan balik secara langsung kepada UN-

para pakar ketiga dan terakhir diadakan di Fukuoka,

Habitat tentang implementasi Panduan ini.

Jepang, pada tanggal 11 dan 12 November 2014. Pada pertemuan itu Panduan difinalkan untuk diserahkan

Penyusunan Panduan dijalankan secara bersamaan

pada sesi kedua puluh-lima Governing Council.

dengan penjabaran Agenda Pembangunan Pasca-2015, dijadwalkan akan disimpulkan pada bulan September

Konsultasi khusus dengan kantor-kantor regional UN

2015, proses persiapan untuk sesi kedua puluh-satu

Habitat, badan-badan PBB dan kelompok mitra lainnya

Konferensi Para Pihak pada Konvensi Kerangka Kerja

juga dimulai, antara lain, selama: Forum Urban Dunia

PBB untuk Perubahan Iklim (COP 21), dijadwalkan


berlangsung pada bulan Desember 2015, dan

Perlu ditekankan bahwa rekomendasi yang diberikan

Konperensi Habitat III yang dijadwalkan berlangsung

bersifat umum dan dimaksudkan untuk menjadi

pada bulan Oktober 2016. Diharapkan, substansi

sumber inspirasi ketika meninjau, mengembangkan,

Panduan dengan demikian dapat menjadi bahan

dan menerapkan kerangka kerja perencanaan kota

informasi dan memberikan kontribusi pada dokumen

dan wilayah. Pemerintah nasional, pemerintah daerah,

yang dihasilkan dalam proses-proses tersebut.

organisasi masyarakat sipil dan asosiasinya, perencana profesional dan asosiasinya dapat mempertimbangkan

Bagian tulisan berikut berisi Panduan tentang

untuk menyesuaikan Panduan dalam konteks nasional

perencanaan kota dan wilayah. Strukturnya

dan lokal.

dikemas mengikuti tata cara yang lazim dari agenda pembangunan berkelanjutan oleh badan-badan PBB.

Selanjutnya, lembaga keuangan internasional dan

Tulisan dibagi dalam dua bagian yang mencerminkan

masyarakat internasional, sebagai bagian dari komitmen

dimensi-dimensi yang saling terkait dalam agenda

resmi mereka untuk bantuan pembangunan, harus

tersebut, yakni, tata kelola pemerintahan, aspek sosial

mencurahkan lebih banyak perhatian terhadap isu-isu

ekonomi dan lingkungan dalam perencanaan kota dan

perkotaan, termasuk perencanaan kota dan wilayah,

wilayah, diikuti dengan dua bagian tentang komponen

melalui peningkatan dukungan keuangan dan teknis

perencanaan kota dan wilayah berikut pelaksanaan

dalam kerja sama Selatan-Selatan, Utara-Selatan dan

dan pemantauannya. Setiap bagian dimulai dengan

kerja sama segitiga, pendokumentasian dan berbagi

prinsip-prinsip kunci dasar, diikuti oleh serangkaian

pengalaman dan praktik-praktik, serta pengembangan

rekomendasi yang berorientasi pada tindakan.

kapasitas pada semua tingkatan.


II


7

8

A Kebijakan Urban dan Tata Kelola Pemerintahan

Ruang publik di Medellin, Kolombia © Flickr/Eduardo F.

1. Prinsip-prinsip: (a)

Perencanaan kota dan wilayah lebih dari sekadar alat teknis, ini adalah proses pengambilan keputusan yang integratif dan partisipatif membahas persaingan kepentingan dan terkait dengan visi bersama, strategi pembangunan secara keseluruhan dan kebijakan perkotaan nasional, regional, dan lokal;

(b)

Perencanaan kota dan wilayah merupakan komponen inti dari paradigma tata kelola pemerintahan kota yang baru, yaitu mempromosikan demokrasi lokal, partisipasi dan inklusi, transparansi dan akuntabilitas, dengan maksud untuk menjamin urbanisasi berkelanjutan dan kualitas tata ruang.


2.

Pemerintah Nasional, bekerja sama dengan

(iii)

9

Menghubungkan dan mengoordinasikan

bidang-bidang pemerintahan lain dan mitra terkait

rencana kota, metropolitan, wilayah, dan

diharapkan dapat:

nasional serta memastikan koherensi antara tingkat-tingkat intervensi sektoral dan tata

(a)

merumuskan kerangka kebijakan nasional

ruang, berdasarkan prinsip kejenjangan,

kota dan wilayah yang mempromosikan pola

dengan pengaturan yang tepat dalam

urbanisasi berkelanjutan, termasuk standar

menggabungkan pendekatan bottom-up

kehidupan yang layak bagi warga saat ini

dan top-down;

dan masa depan, pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan, sistem yang seimbang

(iv) Menetapkan aturan umum dan mekanisme

untuk kota dan permukiman lainnya serta hak

untuk perencanaan dan manajemen kota

dan kewajiban atas tanah yang jelas bagi semua

dan wilayah yang terkoordinasi;

warga negara, termasuk jaminan hak bermukim pada lahan bagi masyarakat miskin, sebagai dasar

(v)

Secara formal menegaskan kemitraan dan

untuk perencanaan kota dan wilayah di semua

partisipasi masyarakat sebagai prinsip-

tingkatan. Sebagai imbalannya, perencanaan

prinsip kunci dalam kebijakan, dengan

kota dan wilayah akan menjadi sarana untuk

melibatkan masyarakat (perempuan dan

menerjemahkan kebijakan ke dalam rencana dan

laki-laki), organisasi masyarakat sipil dan

tindakan, serta untuk memberikan umpan balik

perwakilan dari sektor swasta dalam

bagi penyesuaian kebijakan;

kegiatan perencanaan kota, memastikan bahwa perencana berperan aktif dan

(b)

Mengembangkan kerangka hukum dan

mendukung pelaksanaan prinsip-

kelembagaan yang memungkinkan bagi

prinsip ini dan membangun mekanisme

perencanaan kota dan wilayah dapat:

konsultasi yang luas dan forum untuk mendorong dialog kebijakan tentang isu-isu

(i)

pembangunan perkotaan;

Memastikan bahwa instrumen dan siklus perencanaan ekonomi dan kebijakan sektoral nasional diperhitungkan dalam

(vi)

Memberikan kontribusi terhadap regulasi

penyusunan rencana kota dan wilayah dan,

tanah dan pasar properti dan perlindungan

sebaliknya, bahwa peran penting ekonomi

lingkungan binaan dan alam;

kota dan wilayah tercermin dengan baik dalam penyusunan perencanaan nasional;

(vii)

Membuka jalan bagi pengembangan kerangka tata-aturan baru untuk

(ii)

Memahami perbedaan situasi wilayah, kota

memfasilitasi pelaksanaan dan revisi

dan lokal serta adanya kebutuhan tata

rencana kota dan wilayah secara iteratif dan

ruang yang koheren dalam suatu wilayah

interaktif;

dan pembangunan daerah yang seimbang;


(viii) Memberikan kesetaraan kepada semua

(g)

Berkolaborasi dengan asosiasi dan jaringan

pemangku kepentingan dalam rangka

perencana profesional, lembaga penelitian

mempromosikan investasi dan transparansi,

dan masyarakat sipil untuk mengembangkan

menghormati aturan hukum, dan

sebuah pengamatan atau observatori tentang

menghindari korupsi;

pendekatan, pola dan praktik perencanaan kota (atau pengaturan serupa lainnya) yang

(c)

Menetapkan, melaksanakan, dan memantau

dapat mendokumentasikan, mengevaluasi dan

desentralisasi dan kebijakan kejenjangan atau

mensintesakan pengalaman negara, melakukan

subsidiaritas dan memperkuat peran, tanggung

dan berbagi studi kasus, menyediakan informasi

jawab, kapasitas perencanaan dan sumber daya

untuk masyarakat umum dan memberikan

pemerintah daerah sesuai dengan panduan

bantuan kepada pemerintah daerah bila

internasional tentang desentralisasi dan penguatan

diperlukan.

pemerintah daerah;

3. (d)

Pemerintah Daerah, bekerja sama dengan

Mempromosikan kerangka kerja sama antar


pemerintahan daerah dan sistem pemerintahan

diharapkan dapat:

berjenjang yang tersambung secara multilevel, dan mendukung pembentukan lembaga antar

(a)

Memberikan kepemimpinan politik untuk

pemerintah daerah dan metropolitan, dengan

pengembangan rencana kota dan wilayah,

kerangka regulasi dan insentif keuangan yang

memastikan artikulasi dan koordinasi dengan

tepat, untuk memastikan skala yang sesuai

rencana sektoral dan rencana tata ruang

pada perencanaan dan manajemen kota dan

lainnya dan dengan wilayah tetangga untuk

pembiayaan proyek-proyek terkait;

merencanakan dan mengelola kota dalam skala yang sesuai;

(e)

Mengajukan ke parlemen perundang-undangan yang menentukan bahwa rencana harus

(b)

Memberikan persetujuan, terus mengawasi dan

dipersiapkan, disetujui dan diperbaharui di bawah

memperbarui (misalnya setiap 5 atau 10 tahun)

kepemimpinan pemerintah daerah dan selaras

rencana kota dan wilayah di bawah kewenangan

dengan kebijakan yang dikembangkan oleh

hukum yang dimiliki;

bidang-bidang lain pemerintahan, sebagaimana seharusnya, sebelum menjadi dokumen yang

(c)

mengikat secara hukum;

Mengintegrasikan proses penyediaan layanan dengan perencanaan dan terlibat dalam kerja sama antar-pemerintah daerah dan kerja sama

(f)

Memperkuat dan memberdayakan pemerintah

berjenjang untuk pengembangan dan pembiayaan

daerah untuk memastikan bahwa ketentuan-

perumahan, infrastruktur, dan pelayanan lainnya;

ketentuan dalam perencanaan dan peraturanperaturannya dapat diterapkan dan secara fungsional efektif;

(d)

Menyatukan perencanaan kota dan manajemen kota dalam pandangan untuk menghubungkan


11

perencanaan hulu dan pelaksanaan hilir serta

dan sektor swasta, dalam persiapan perencanaan

memastikan konsistensi antara tujuan dan

kota dan wilayah dan pelaksanaannya dengan

program jangka panjang dengan kegiatan

membangun mekanisme partisipatif yang

manajerial jangka pendek dan proyek sektoral;

tepat, dan melibatkan perwakilan masyarakat sipil, terutama perempuan dan kaum muda,

(e)

Secara efektif mengawasi perusahaan swasta

dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi

dan jasa profesional yang dikontrak untuk

untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka

persiapan perencanaan kota dan wilayah, untuk

dipertimbangkan dan ditanggapi dalam seluruh

memastikan keselarasan rencana dengan visi

proses perencanaan.

politik lokal, kebijakan nasional dan prinsip-prinsip internasional; (f)

4.

Organisasi masyarakat sipil dan asosiasiasosiasinya diharapkan dapat:

(a)

Berpartisipasi dalam penyusunan, pelaksanaan

Memastikan bahwa peraturan yang berkenaan dengan urusan urban diimplementasikan dan secara fungsional efektif dan diambil tindakan

dan pemantauan rencana kota dan wilayah,

untuk menghindari perkembangan yang

membantu pemerintah daerah mengidentifikasi

melanggar hukum, dengan perhatian khusus pada

kebutuhan dan prioritas dan, sedapat mungkin,

daerah-daerah yang berisiko dan yang memiliki

menggunakan hak mereka untuk dikonsultasikan

nilai sejarah, nilai lingkungan, atau nilai pertanian;

sesuai dengan kerangka hukum yang ada dan perjanjian internasional;

(g)

Mengatur pemantauan oleh para pemangku kepentingan, adanya mekanisme evaluasi dan

(b)

Berkontribusi dalam mobilisasi dan representasi

akuntabilitas untuk melakukan penilaian atas

warga dalam konsultasi publik untuk perencanaan

pelaksanaan rencana secara transparan dan

kota dan wilayah, khususnya masyarakat

memberikan umpan balik dan informasi bagi

miskin dan kelompok rentan dari segala usia

perbaikan yang diperlukan, yang mencakup

dan jenis kelamin, dengan maksud untuk

proyek-proyek dan program-program jangka

mendorong pembangunan perkotaan yang adil,

pendek dan jangka panjang;

mempromosikan hubungan sosial yang damai dan memprioritaskan pengembangan infrastruktur dan

(h)

pelayanan di kawasan perkotaan yang tertinggal;

Berbagi pengalaman tentang perencanaan kota dan wilayah, terlibat dalam kerja sama antarkota untuk mempromosikan dialog kebijakan

(c)

Menyediakan ruang untuk mendorong dan

dan pengembangan kapasitas, dan melibatkan

memungkinkan semua lapisan masyarakat,

asosiasi pemerintah daerah dalam kebijakan dan

khususnya masyarakat miskin dan kelompok

perencanaan di tingkat nasional dan lokal;

rentan dari segala usia dan jenis kelamin, untuk terlibat dalam forum-forum komunitas dan inisiatif

(i)

Memfasilitasi keterlibatan efektif dan adil dari para

perencanaan komunitas dan bermitra dengan

pemangku kepentingan perkotaan, khususnya

pemerintah daerah dalam program peningkatan

kelompok komunitas, organisasi masyarakat sipil

lingkungan perumahan;


(d)

Meningkatkan kesadaran publik dan memobilisasi

untuk mengisi instrumen perencanaan seperti

opini publik untuk mencegah perkembangan

rencana, desain, peraturan, hukum, dan aturan

perkotaan secara ilegal dan spekulatif, terutama

kerja;

yang dapat membahayakan lingkungan alam atau menggusur masyarakat berpenghasilan rendah

(c)

dan kelompok rentan;

Mempromosikan penerapan Panduan dan memberikan saran kepada para pengambil keputusan untuk mengadopsikannya dan, bila

(e)

Berkontribusi untuk menjamin kelangsungan

diperlukan, menyesuaikannya dengan situasi

dalam tujuan jangka panjang dari rencana kota

nasional, regional, dan lokal;

dan wilayah, bahkan di saat terjadinya perubahan politik atau kendala jangka pendek.

(d)

Berkontribusi bagi kemajuan pengetahuan tentang perencanaan kota dan wilayah berdasarkan hasil

5.

Perencana profesional dan asosiasiasosiasinya diharapkan dapat:

penelitian, dan menyelenggarakan seminar dan forum konsultasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang rekomendasi-rekomendasi

(a)

dalam Panduan;

Memfasilitasi proses perencanaan kota dan wilayah dengan menyumbangkan keahlian mereka, baik dalam tahapan persiapan maupun penyusunan

(e)

berkolaborasi dengan lembaga-lembaga

usulan baru, serta menggerakkan kelompok

pendidikan dan pelatihan untuk meninjau kembali

pemangku kepentingan untuk menyampaikan

dan mengembangkan kurikulum universitas

pandangan dan pendapat mereka;

dan profesional tentang perencanaan kota dan wilayah, dalam rangka memperkenalkan isi

(b)

Berperan aktif dalam advokasi untuk

Panduan ke dalam kurikulum, dengan adaptasi

pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan,

yang diperlukan dan elaborasi lebih lanjut, dan

memastikan tidak hanya dalam partisipasi publik

memberikan kontribusi bagi program peningkatan

secara umum dalam perencanaan, tetapi juga

kapasitas.


13

B Perencanaan Kota dan Wilayah untuk Pembangunan Berkelanjutan Pejalan kaki di Tokyo, Jepang © Shutterstock/Thomas La Mela

Perencanaan kota dan wilayah dapat berkontribusi untuk pembangunan berkelanjutan dalam berbagai cara. Ini terkait erat dengan tiga dimensi yang saling melengkapi pembangunan berkelanjutan: pembangunan sosial dan inklusi, pertumbuhan ekonomi yang berlanjut, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Integrasi tiga dimensi secara sinergis memerlukan komitmen politik dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan yang harus berpartisipasi dalam proses perencanaan kota dan wilayah. Rekomendasi tentang peran yang diharapkan kepada organisasi masyarakat sipil dan perencana profesional dan asosiasi masing-masing, seperti diuraikan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 di atas, juga berlaku untuk bagian B ini dan karenanya tidak diulang lagi di bawah ini.

14

B1 Perencanaan Kota dan Wilayah dan Pembangunan Sosial Pasar terbuka di Onitsha, Nigeria © UN-Habitat/Alessandro Scotti


Perencanaan kota dan wilayah terutama bertujuan untuk mewujudkan standar yang layak bagi kehidupan dan kondisi kerja untuk semua segmen masyarakat saat ini dan masa depan, memastikan pemerataan biaya, kesempatan dan manfaat dari pembangunan perkotaan dan terutama mempromosikan inklusi dan kohesi sosial;

(b)

Perencanaan kota dan wilayah merupakan investasi penting di masa depan. Ini merupakan prasyarat untuk kualitas hidup yang lebih baik dan keberhasilan proses globalisasi yang menghormati warisan budaya dan keanekaragaman budaya, dan untuk pengakuan kebutuhan yang berbeda dari berbagai kelompok.


7.

Pemerintah Nasional, bekerja sama dengan

(a)


15

Mempersiapkan dan menyusun rencana kota dan wilayah yang mencakup adanya:

diharapkan dapat: (a)

(i)

Memantau evolusi kondisi perumahan dan

Kerangka prioritas tata ruang yang jelas dan

kehidupan di kota-kota dan wilayah dan

bertahap untuk penyediaan layanan dasar

mendukung upaya perencanaan pemerintah

bagi semua;

daerah dan masyarakat yang bertujuan untuk (ii)

meningkatkan kohesi serta inklusi sosial dan

Panduan strategis dan peta fisik tentang tanah, pembangunan perumahan dan

wilayah;

transportasi, dengan perhatian khusus pada (b)

Berkontribusi untuk menjabarkan dan

kebutuhan masyarakat berpenghasilan

mewujudkan strategi pengurangan kemiskinan,

rendah dan kelompok rentan sosial, baik

mendukung penciptaan lapangan kerja,

untuk saat ini maupun antisipasi yang akan

mempromosikan pekerjaan yang layak untuk

datang;

semua, dan mengatasi kebutuhan spesifik (iii)

kelompok rentan, termasuk kaum migran dan

hak asasi manusia di kota-kota;

pengungsi; (c)

instrumen untuk mendukung realisasi hak-

(iv)

Berkontribusi dalam pembentukan sistem

Peraturan yang mendorong pembauran

pembiayaan perumahan yang progresif untuk

sosial dan penggunaan campuran atas

menjadikan lahan, kapling jadi, dan perumahan

lahan, dengan maksud secara menarik

terjangkau bagi semua;

mendapatkan keterjangkauan spektrum pelayananan, perumahan dan kesempatan

(d)

bekerja bagi berbagai kalangan penduduk;

Memberikan insentif fiskal yang tepat dan subsidi yang ditargetkan dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah untuk memberdayakan

(b)

Mempromosikan inklusi serta integrasi sosial

pemerintah daerah agar dapat memastikan bahwa

dan tata ruang, terutama melalui peningkatan

perencanaan kota dan wilayah memeberikan

akses ke semua bagian kota dan wilayah,

kontribusi untuk mengatasi ketidak-adilan sosial

karena setiap penduduk (termasuk pekerja

dan mempromosikan keragaman budaya;

migran dan pengungsi) harus dapat menikmati kehidupan kota, peluang-peluang sosial

(e)

Mendorong adanya keterpaduan untuk

ekonominya, pelayanan perkotaan dan ruang

identifikasi, perlindungan dan pengembangan

publik, serta turut berkontribusi pada kehidupan

warisan budaya dan warisan alam dalam proses

sosial dan budaya;

perencanaan kota dan wilayah.

(c)

8.

Menyediakan ruang publik yang berkualitas

Pemerintah Dearah, bekerja sama dengan

baik, meningkatkan dan merevitalisasi ruang


publik yang ada, seperti alun-alun, jalan-

diharapkan dapat:

jalan, kawasan hijau dan kompleks olahraga,


menjadikannya lebih aman, sejalan dengan

mempertimbangkan variasi harga tanah dan

kebutuhan dan perspektif perempuan, laki-

rumah di lokasi yang berbeda, serta kebutuhan

laki, anak-anak perempuan dan laki-laki, dan

untuk mendapatkan solusi perumahan yang

sepenuhnya mudah diakses oleh semua. Ini

terjangkau;

harus diperhitungkan bahwa tempat-tempat tersebut merupakan serambi ruang yang sangat

(h)

Meningkatkan keamanan di perkotaan,

diperlukan untuk sebuah kehidupan kota yang

terutama bagi perempuan, kaum muda, orang

inklusif dan bersemangat, serta merupakan

tua, kaum penyandang cacat dan kelompok

dasar untuk pembangunan infrastruktur;

rentan, didasarkan faktor keamanan, keadilan, dan kohesi sosial;

(d)

Memastikan bahwa kawasan masyarakat berpenghasilan rendah, permukiman informal

(i)

Mendorong dan menjamin kesetaraan gender

dan kumuh dibangun dan diremajakan

dalam desain, produksi, dan penggunaan ruang

kembali serta diintegrasikan ke dalam struktur

dan jasa perkotaan dengan mengidentifikasi

kehidupan urban dengan sesedikit mungkin

kebutuhan khusus perempuan dan laki-laki,

mengakibatkan penggusuran, relokasi, atau

anak-anak perempuan dan laki-laki;

gangguan terhadap mata pencaharian rakyat. Kelompok yang terkena dampak harus diberi

(j)

Memastikan bahwa tindakan-tindakan yang

kompensasi yang memadai ketika gangguan

dapat mempengaruhi pasar properti dan tanah

tidak dapat dihindari;

tidak memperburuk keterjangkauan melalui cara-cara yang merugikan bagi rumah tangga

(e)

Memastikan setiap warga memiliki akses

berpendapatan rendah dan usaha kecil;

terhadap air bersih yang layak dan terjangkau serta layanan sanitasi yang memadai;

(k)

Mendorong kegiatan budaya, baik di dalam ruangan (museum, teater, bioskop, ruang

(f)

Memfasilitasi jaminan hak bermukim pada

konser, dll.) maupun di tempat terbuka (seni

lahan dan akses untuk kontrol atas tanah dan

jalanan, parade musik, dll.), dengan memahami

properti, termasuk juga akses pembiayaan bagi

bahwa pengembangan budaya urban dan

rumah tangga yang berpenghasilan rendah;

penghargaan terhadap keragaman sosial adalah bagian dari pembangunan sosial dan memiliki

(g)

Mengurangi waktu perjalanan komuter antara

dimensi tata ruang yang penting;

kawasan tempat tinggal, tempat bekerja dan area pelayanan dengan menerapkan

(l)

Melindungi dan menghargai warisan budaya,

penggunaan campuran atas lahan, serta

termasuk permukiman tradisional dan kawasan

sistem transportasi yang aman, nyaman,

bersejarah, monumen dan situs keagamaan,

terjangkau dan dapat diandalkan, dan dengan

daerah arkeologi dan lanskap budaya.


17

B2 Perencanaan Kota dan Wilayah dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berlanjut Kantor PBB di Casablanca, Moroko © Flickr/Hamza Nuino


Perencanaan kota dan wilayah adalah katalis untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang menyediakan kerangka kerja untuk membuka peluang baru ekonomi, regulasi lahan dan pasar perumahan dan penyediaan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai secara tepat waktu;

(b)

Perencanaan kota dan wilayah merupakan mekanisme pengambilan keputusan yang ampuh untuk memastikan bahwa kelanjutan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan lingkungan yang keberlanjutan berjalan beriringan guna mewujudkan konektivitas yang lebih baik di semua tingkatan wilayah.


10. Pemerintah Nasional, bekerja sama dengan

(e)

Merumuskan kerangka kebijakan teknologi

bidang-bidang pemerintahan lain dan mitra

informasi dan komunikasi yang memperhitungkan

terkait, diharapkan dapat:

kendala dan peluang geografis, serta bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antara satuan

(a)

wilayah dan para pelaku ekonomi.

Menyiapkan dan mendukung pengembangan wilayah perkotaan secara polisentris yang saling terhubungkan, yakni melalui pengelompokan yang

11. Pemerintah Dearah, ibekerja sama dengan

sesuai bagai industri, jasa dan lembaga pendidikan,


sebagai strategi untuk meningkatkan spesialisasi,

diharapkan dapat:

kesaling-lengkapan atau komplementaritas, sinergi dan skala ekonomi, serta membentuk

(a)

Mengakui bahwa peran utama dari perencanaan

aglomerasi antara kota tetangga dan wilayah desa

kota dan wilayah adalah untuk membentuk dasar

pedalaman;

yang kuat bagi pembangunan jalur infrastruktur yang efisien, meningkatkan mobilitas, dan

(b)

mewujudkan simpul-simpul perkotaan;

Terlibat dalam kemitraan yang dinamis, termasuk dengan sektor swasta, untuk memastikan bahwa perencanaan kota dan wilayah akan

(c)

(b)

Memastikan bahwa perencanaan kota dan

mengkoordinasikan lokasi tata ruang dan

wilayah adalah untuk menciptakan kondisi yang

distribusi kegiatan ekonomi, dibangun mengikuti

mendukung pengembangan sistem transit massal

skala ekonomi dan aglomerasi, kedekatan dan

dan angkutan barang yang aman dan terpercaya,

konektivitas sehingga memberikan kontribusi

sekaligus meminimalkan penggunaan kendaraan

untuk peningkatan produktivitas, daya saing, dan

pribadi guna memfasilitasi mobilitas perkotaan

kemakmuran;

yang hemat energi dan terjangkau;

Mendukung kerja sama antar-pemerintah-kota

(c)

Memastikan bahwa perencanaan kota dan wilayah

untuk memastikan mobilisasi optimal sumber

dapat membentuk peningkatan akses infrastruktur

daya dan pemanfaatannya secara berkelanjutan

digital dan pelayananan yang seimbang dan

dan mencegah persaingan tidak sehat di antara

terjangkau bagi pelaku ekonomi dan para warga,

otoritas lokal;

serta mengembangkan kota dan wilayah berbasis pengetahuan;

(d)

Merumuskan kerangka kebijakan pembangunan ekonomi daerah dengan mengetengahkan

(d)

Memasukkan komponen yang jelas dan rinci

konsep-konsep kunci pembangunan ekonomi

tentang perencanaan investasi ke dalam

lokal yang mendorong inisiatif individu dan swasta

perencanaan kota dan wilayah, termasuk

untuk memperluas atau melakukan regenerasi

kontribusi yang diharapkan dari masyarakat

ekonomi lokal dan meningkatkan kesempatan

dan sektor swasta guna mencukupi modal,

kerja lokal dalam proses perencanaan kota dan

biaya operasi dan pemeliharaan dalam rangka

wilayah;

memobilisasi sumber-sumber daya yang diperlukan


(pajak daerah, pendapatan asli, mekanisme

(g)

transfer yang dapat diandalkan, dsb.);

19

Memanfaatkan perencanaan kota dan wilayah guna menyiapkan ruang yang cukup untuk jalan raya, dalam rangka mengembangkan jaringan

(e)

Mengambil manfaat adanya perencanaan kota

jalan yang aman, nyaman dan efisien, yang

dan wilayah berikut peraturan zonasi progresif

memungkinkan tingkat konektivitas yang tinggi

yang terkait, seperti peraturan berdasar bentuk

dan mendukung transportasi tak-bermotor, dalam

fisik bangunan atau zonasi berbasis kinerja,

rangka meningkatkan produktivitas ekonomi dan

untuk mengelola pasar tanah, memungkinkan

memfasilitasi pertumbuhan ekonomi lokal;

peran pasar bagi hak usaha pengembangan dan memobilisasi pembiayaan perkotaan, termasuk

(h)

Menggunakan perencanaan kota dan wilayah

pembiayaan berbasis lahan, dan pengembalian

untuk merancang lingkungan perumahan

kembali bagian investasi publik untuk infrastruktur

dengan kepadatan yang memadai melalui

dan pelayanan perkotaan;

pembangunan dari dalam lingkungan (infill) atau strategi perluasan yang sengaja direncanakan

(f)

Memanfaatkan perencanaan kota dan wilayah

untuk menggerakkan skala ekonomi, mengurangi

untuk memandu dan mendukung pembangunan

kebutuhan perjalanan dan biaya penyediaan

ekonomi lokal, khususnya membuka lapangan

layanan, serta memungkinkan terciptanya sistem

kerja, dalam organisasi komunitas lokal, koperasi,

transportasi umum yang hemat biaya.

usaha kecil dan mikro serta aglomerasi ruang bagi industri dan jasa yang sesuai;

20

B3 Perencanaan Kota dan Wilayah dan Lingkungan Hidup

Pemandangan Shenzhen dari udara, Tiongkok © Flickr/Yuan2003


Perencanaan kota dan wilayah menyediakan kerangka tata ruang untuk melindungi dan mengelola lingkungan alam dan terbangun untuk kota dan wilayah, termasuk keanekaragaman hayati, tanah dan sumber daya alam, dan untuk memastikan pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan;

(b)

Perencanaan kota dan wilayah memberikan sumbangan bagi peningkatan keamanan manusia dengan memperkuat ketangguhan lingkungan dan sosial ekonomi, meningkatkan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta meningkatkan pengelolaan resiko bencana alam dan lingkungan.



21

tujuan untuk meningkatkan akses pada energi


bersih, mengurangi konsumsi bahan bakar


fosil dan mengembangkan secara tepat energi campuran, termasuk efisiensi energi di gedung-

(a)

gedung, industri dan jasa transportasi multimoda.

Menetapkan standar dan peraturan untuk perlindungan air, udara dan sumber daya alam lainnya, lahan pertanian, ruang terbuka hijau, titik-

(b)

14. Pemerintah Daerah, bekerja sama dengan

titik rawan dalam ekosistem dan keanekaragaman


hayati serta pengelolaannya secara berkelanjutan;


Mempromosikan perencanaan kota dan

(a)

Merumuskan rencana kota dan wilayah sebagai

wilayah, meningkatkan kesaling-lengkapan atau

kerangka mitigasi dan adaptasi dalam menanggapi

komplementaritas urban-rural dan ketahanan

perubahan iklim dan untuk meningkatkan

pangan, memperkuat hubungan dan sinergi

ketangguhan permukiman, terutama yang terletak

antar-kota, dan memadukan perencanaan kota

di kawasan informal dan rawan;

dengan pengembangan wilayah guna memastikan kohesi wilayah di tingkat wilayah-kota, termasuk di

(b)

daerah-daerah lintas batas;

Mengatur dan mengadopsi bentuk dan pola pengembangan perkotaan rendah karbon yang efisien sebagai kontribusi untuk meningkatkan

(c)

Meningkatkan penilaian dampak lingkungan

efisiensi energi dan memperbanyak akses dan

melalui pendayagunaan dan pemanfaatan teknik-

pemanfaatan sumber energi terbarukan;

teknik dan metode yang tepat dan menerapkan langkah-langkah regulasi dan sistem insentif;

(c)

Menempatkan pelayanan penting perkotaan, infrastruktur dan pengembangan perumahan

(d)

Mempromosikan kota yang kompak, mengatur

di kawasan berisiko rendah, dan memukimkan

dan mengontrol perkembangan perkotaan yang

kembali, dengan cara partisipatif dan sukarela,

acak, mengembangkan strategi kapadatan lahan

mereka yang tinggal di daerah berisiko tinggi ke

secara progresif yang dikombinasikan dengan

lokasi yang lebih tepat;

regulasi terhadap pasar tanah, mengoptimalkan penggunaan ruang kota, mengurangi biaya

(d)

Menilai implikasi dan potensi dampak perubahan

infrastruktur dan permintaan untuk transportasi,

iklim dan mempersiapkan kelangsungan fungsi-

dan membatasi tapak ekologis kawasan perkotaan

fungsi utama perkotaan pada saat terjadi bencana

agar dapat secara efektif mengatasi tantangan

atau krisis;

perubahan iklim; (e) (e)

menggunakan perencanaan kota dan wilayah

Memastikan bahwa rencana kota dan wilayah

sebagai rencana aksi untuk meningkatkan akses ke

dapat mengatasi kebutuhan layanan untuk

pelayanan air bersih dan sanitasi serta mengurangi

mengembangkan energi berkelanjutan, dengan

polusi udara dan jumlah air yang terbuang sia-sia;


(f)

Menerapkan perencanaan kota dan wilayah untuk

perencanaan tata ruang, termasuk lokasi tempat

mengidentifikasi, merevitalisasi, melindungi dan

pembuangan sampah dan situs daur ulang;

menghasilkan ruang hijau publik yang berkualitas tinggi yang memiliki nilai khusus secara ekologis

(i)

Berkolaborasi dengan penyedia layanan,

atau sebagai warisan alam, mengintegrasikan

pengembang lahan, dan pemilik tanah untuk

kontribusi dari sektor swasta dan organisasi

memperkuat hubungan antara perencanaan

masyarakat sipil dalam usaha tersebut, dan

tata ruang dan perencanaan sektoral serta

untuk menghindari terbentukan kawasan-

meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas sektor

panas atau heat islands pada kota, melindungi

di antara berbagai pelayanan seperti air bersih,

keanekaragaman hayati lokal dan mendukung

saluran limbah dan sanitasi, energi dan listrik,

terciptanya ruang hijau publik multifungsi, seperti

telekomunikasi dan transportasi;

lahan basah untuk resapan dan penampungan air hujan;

(j) Mendorong pembangunan, penambahan komponen dan manajemen "bangunan hijau"

(g)

Mengidentifikasi dan memahami nilai lingkungan

dengan memberikan insentif dan disinsentif, serta

terbangun yang mengalami kerusakan dengan

memantau dampak ekonomi yang terjadi;

maksud untuk dapat melakukan revitalisasi, mengambil manfaat dari aset yang ada, dan memperkuat identitas sosialnya;

(k)

Merancang jalan raya yang mempergiatkan berjalan kaki, berkendaraan tak bermotor dan pemakaian angkutan umum, serta menanam

(h)

Mengintegrasikan pengelolaan limbah padat

pohon untuk keteduhan dan penyerapan karbon

dan cair dan melakukan daur ulang dalam

dioksida.


23

C KomponenKomponen Perencanaan Kota dan Wilayah Jalur pejalan kaki di Moscow, Rusia © Flickr/Stary Arbat


Perencanaan kota dan wilayah menggabungkan beberapa dimensi tata ruang, kelembagaan dan keuangan melalui variasi kurun waktu dan skala geografis. Ini merupakan proses yang berkesinambungan dan berulang, didasarkan pada peraturan berlaku, dengan tujuan untuk membangun kota yang lebih kompak dan terbentuknya sinergi antar wilayah;

(b)

Perencanaan kota dan wilayah mencakup perencanaan tata ruang, yang bertujuan untuk memfasilitasi dan mengartikulasikan keputusan politik berdasarkan beberapa skenario yang berbeda-beda. Keputusan-keputusan ini diterjemahkan ke dalam tindakan yang akan mengubah ruang fisik dan sosial dan yang akan mendukung pengembangan kota dan wilayah secara terintegrasi.



(e)

Mendukung pengembangan lembaga


perencanaan yang terstruktur dengan baik,


dengan sumber daya yang memadai dan dilakukan pengembangan keterampilan yang menerus;

(a)

Mendorong penggunaan tata ruang sebagai mekanisme untuk melakukan fasilitasi secara

(f)

menetapkan kerangka keuangan dan fiskal

fleksibel daripada sebagai cetak biru yang kaku.

yang efektif dalam mendukung pelaksanaan

Rencana tata ruang harus dijabarkan secara

perencanaan kota dan wilayah di tingkat lokal.

partisipatif dan berbagai versinya dapat diakses dan dalam bahasa awam sehingga mudah

17. Pemerintah daerah, bekerja sama dengan

dipahami oleh penduduk pada umumnya;

bidang-bidang pemerintahan lain dan mitra terkait, diharapkan dapat:

(b)

Meningkatkan kesadaran publik dan memperkuat kapasitas tentang konsep perencanaan kota

(a)

Mengembangkan kebersamaan visi tata ruang

dan wilayah, menekankan bahwa hal ini harus

strategis (didukung oleh peta yang memadai)

dipahami baik sebagai sebuah produk (rencana

dan seperangkat tujuan yang disepakati, yang

dan ketentuan serta peraturan yang terkait)

mencerminkan kemauan politik yang jelas;

maupun sebuah proses (mekanisme untuk menguraikan, memperbarui dan melaksanakan rencana) pada skala geografis yang berbeda-beda;

(b)

Mengembangkan dan mengartikulasikan rencana kota dan wilayah yang mencakup beberapa komponen tata ruang seperti:

(c)

Menetapkan dan memelihara basis data informasi, catatan resmi dan sistem pemetaan untuk

(i)

Satu set skenario pembangunan

kependudukan, tanah, sumber daya lingkungan,

berdasarkan analisis mendalam tentang

infrastruktur, layanan dan kebutuhan terkait,

kecenderungan demografi, sosial, ekonomi,

sebagai dasar penyusunan dan revisi rencana tata

dan lingkungan, yang memperhitungkan

ruang dan peraturan-peraturan. Sistem-sistem

hubungan penting antara penggunaan

tersebut harus menggabungkan penggunaan

lahan dan transportasi;

pengetahuan lokal dan komunikasi modern serta teknologi informasi dan memungkinkan untuk

(ii)

Penetapan prioritas dan penahapan yang

melakukan pemilahan menurut spesifikasi daerah

jelas untuk mencapai keberhasilan tata

dan kota;

ruang yang diinginkan dan yang dapat dicapai sepanjang ketersediaan waktu dan

(d)

berdasarkan studi kelayakan yang sesuai;

menerapkan secara umum sistem-sistem pentahapan, pembaruan, pemantauan dan evaluasi yang berlaku untuk rencana kota dan

(iii)

Rencana tata ruang yang mencerminkan

wilayah, bila perlu melalui tindakan legislatif.

skala pertumbuhan perkotaan yang

Indikator kinerja dan partisipasi pemangku

diproyeksikan dan cara menghadapinya

kepentingan harus menjadi bagian penting dari

melalui pengembangan kota yang

sistem-sistem ini;

terencana, pertumbuhan dari dalam dan


25

pembangunan kembali untuk mencapai

membutuhkan lahan untuk pembangunan

kepadatan yang memadai, dan melalui

dan juga memberikan dampak langsung

penyusunan struktur yang menghubungkan

pada nilai tanah;

dengan baik pada sistem jalan raya yang marak dan ruang publik yang berkualitas

(ii)

tinggi;

Kesepakatan perencanaan infrastruktur, antara lain, dengan jaringan pokok dan kisi-kisi arteri, konektivitas jalan raya dan

(iv)

Rencana tata ruang yang berbasis kondisi

jalan lingkungan, peraturan lalu lintas

lingkungan, yang memprioritaskan

dan insentif mobilitas, komunikasi digital,

perlindungan kawasan ekologis berharga

hubungan dengan pelayanan dasar dan

dan daerah rawan bencana dan yang

mitigasi risiko;

terutama memfokuskan pada penggunaan lahan campuran, struktur dan morfologi

(iii)

Komponen kelembagaan dan keuangan

perkotaan, mobilitas dan pembangunan

dalam perencanaan kota dan wilayah saling

infrastruktur, memberikan fleksibilitas ruang

terkait erat dan tersedianya mekanisme

guna mengatasi perkembangan yang tak

pelaksanaan yang tepat untuk tujuan

terduga;

tersebut, seperti penganggaran partisipatif, kemitraan publik-swasta dan skema

(c)

Menyiapkan pengaturan kelembagaan,

pembiayaan multilevel;

kerangka partisipasi dan kemitraan kesepakatan para pemangku kepentingan;

(iv)

Bentuk dan morfologi perkotaan yang ada saat ini sepenuhnya diperhitungkan

(d)

Membuat basis pengetahuan untuk

dalam program perluasan, peningkatan,

menginformasikan proses perencanaan kota

pembaruan dan revitalisasi kota.

dan wilayah, dan untuk memungkinkan usulan-usulan, rencana-rencana, dan hasilnya;

18. Organisasi masyarakat sipil dan asosiasiasosiasinya diharapkan dapat:

Merancang strategi pengembangan sumber

(a)

pemantauan dan evaluasi yang ketat terhadap

(e)

Berpartisipasi dalam pengembangan visi tata

daya manusia untuk memperkuat kapasitas

ruang secara keseluruhan dan penetapan prioritas

lokal, didukung oleh bidang-bidang lain dari

proyek harus dihasilkan dari proses partisipatif

pemerintahan yang sesuai;

yang melibatkan konsultasi di antara semua pihak terkait dan didorong oleh otoritas publik yang

(f)

Memastikan khususnya bahwa: (i)

Penggunaan lahan dan perencanaan

paling dekat dengan masyarakat; (b)

Mendukung upaya perencanaan penggunaan

infrastruktur dan pelaksanaannya secara

lahan dan peraturan-peraturan yang

geografis terkait dan terkoordinasi,

mempromosikan, antara lain, pembauran sosial

sebagaimana halnya bahwa infrastruktur

dan tata ruang, jaminan hak bermukim pada lahan


bagi orang miskin, keterjangkauan, kepadatan

memungkinkan adanya keputusan politik;

lahan yang tepat, penggunaan lahan campuran dan aturan zonasi terkait, ruang publik yang

(c)

memadai dan mudah diakses, pelindungan

Mengidentifikasi dan memastikan sinergi dalam setiap tahap, sektor, dan skala perencanaan;

lahan kritis pertanian dan warisan budaya dan langkah-langkah progresif yang berkaitan dengan

(d)

Menganjurkan solusi inovatif untuk

kepemilikan tanah, sistem pendaftaran tanah,

mempromosikan kota dan wilayah yang kompak

transaksi tanah dan pembiayaan berbasis tanah.

dan terintegrasi, serta solusi terhadap tantangan kemiskinan perkotaan dan daerah kumuh,

19. Perencana profesional dan asosiasiasosiasinya diharapkan dapat:

perubahan iklim dan ketangguhan terhadap bencana, pengelolaan sampah dan masalah perkotaan lainnya yang ada atau akan muncul;

(a)

Mengembangkan teknik-teknik baru dan transfer pengetahuan lintas batas dan lintas sektor yang

(e)

Mendukung pemberdayaan kelompok rentan dan

mempromosikan perencanaan yang integratif,

mereka yang kurang beruntung dan masyarakat

partisipatif, dan strategis;

adat. Membangun dan mendukung pendekatan perencanaan berdasarkan bukti hasilnya.

(b)

Menerjemahkan prakiraan dan proyeksi menjadi alternatif dan skenario perencanaan untuk


27

D Pelaksanaan dan Pemantauan Perencanaan Kota dan Wilayah Suasana jalan di New York, USA © Flickr/Stefan Georgi


Keberhasilan pelaksanaan rencana kota dan wilayah di semua dimensi mereka membutuhkan kepemimpinan politik, kerangka hukum dan kelembagaan yang tepat, manajemen perkotaan yang efisien, peningkatan koordinasi, pendekatan membangun konsensus dan mengurangi duplikasi upayaupaya dalam menanggapi secara koheren dan efektif terhadap tantangan saat ini dan masa depan;

(b)

Pelaksanaan dan evaluasi perencanaan kota dan wilayah yang efektif membutuhkan, khususnya, pemantauan terus menerus, penyesuaian berkala dan kapasitas yang memadai di semua tingkat, serta teknologi dan mekanisme keuangan yang berkelanjutan.



(g)

Mendorong saling berbagi tentang pengalaman


kota, termasuk melalui kerja sama satu kota


dengan kota lainnya, sebagai cara penting untuk meningkatkan perencanaan, pelaksanaan dan

(a)

praktik-praktik manajemen kota;

Menjaga agar undang-undang dan peraturan, sebagai alat implementasi yang penting, dikaji ulang secara kritis dan berkala guna memastikan

(h)

kemudahannya untuk dilaksanakan dan dipatuhi;

Mengembangkan dan mengatur adanya sistem yang kuat untuk pemantauan, evaluasi dan akuntabilitas dalam perencanaan kota dan wilayah,

(b)

Memastikan bahwa semua penduduk,

menggabungkan informasi dan analisis kuantitatif

pengembang lahan, dan real estate, serta para

dan kualitatif, berdasarkan indikator yang

penyedia jasa dapat menghormati aturan hukum;

dirancang untuk melacak kemajuan dalam produk dan prosesnya yang terbuka bagi pengawasan

(c)

Mendorong terwujudnya mekanisme akuntabilitas

publik. Pertukaran internasional dan pengalaman

dan resolusi konflik di antara mitra pelaksana;

pembelajaran harus dibangun berdasarkan sistemsistem nasional dan lokal;

(d)

Menilai pelaksanaan rencana kota dan wilayah dan memberikan insentif keuangan dan fiskal

(i)

Mempromosikan teknologi ramah lingkungan,

serta dukungan teknis kepada pemerintah daerah,

teknologi geospasial untuk pengumpulan data,

terutama untuk mengatasi defisit infrastruktur;

teknologi informasi dan komunikasi, penamaan jalan, pendaftaran tanah dan sistem pencatatan

(e)

Mendukung institusi pendidikan dan pelatihan

properti, serta membangun jejaring dan berbagi

dalam perencanaan kota dan wilayah agar terlibat

pengetahuan untuk mendukung secara teknis dan

dalam pelaksanaan rencana, untuk memajukan

sosial pelaksanaan rencana kota dan wilayah.

tingkat pendidikan tinggi di semua disiplin ilmu yang berhubungan dengan perencanaan dan

(f)

22. Pemerintah daerah, bekerja sama dengan

memberikan pelatihan kerja bagi para profesional


perencana dan manajer kota;


Mendorong dilakukannya pemantauan

(a)

Mengadopsi tata kelembagaan yang efisien

dan pelaporan dalam tahapan pelaksanaan

dan transparan untuk memperjelas peran

perencanaan kota dan wilayah, penyesuaian-

kepemimpinan dan kemitraan untuk pelaksanaan

penyesuaian dan tantangan-tantangan, termasuk

setiap kegiatan tertentu yang ditetapkan dalam

akses serta terbuka dan bebas untuk data dan

rencana kota dan wilayah, dan mengoordinasikan

statistik kota dan wilayah, sebagai bagian integral

tanggung jawab (baik sektoral dan geografis),

bagi kebijakan demokrasi yang harus melibatkan

termasuk di tingkat antar-pemerintahan kota;

para profesional perencana kota, organisasi masyarakat sipil dan media;


(b)

Memilih skenario keuangan yang realistis untuk

(g)

29

Memperkuat pengembangan kapasitas

mendorong perencanaan inkremental dan berta-

kelembagaan dan sumber daya manusia di

hap serta menetapkan secara spesifik semua sum-

tingkat lokal dalam bidang perencanaan, desain,

ber investasi yang diharapkan (dari anggaran atau

manajemen dan pemantauan melalui pelatihan,

di luar anggaran, publik atau swasta, dan lainnya)

pertukaran keahlian dan pengalaman, alih

serta mengembangkan sumber-sumber dan meka-

pengetahuan dan pengkajian organisasi;

nisme pengembalian-biaya (hibah, pinjaman, subsidi, donasi, tarif retribusi, pungutan tanah, pajak)

(h)

mendukung informasi publik, pendidikan dan

untuk memastikan keberlanjutan pembiayaan dan

mobilisasi masyarakat pada semua tahap proses

keterjangkauan sosial;

implementasi, yang melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam desain, pemantauan,

(c)

Memastikan bahwa alokasi sumber daya publik

evaluasi, dan penyesuaian rencana secara iteratif

pada semua tingkat pemerintahan sepadan

dan berulang.

dengan kebutuhan yang diidentifikasikan dalam memanfaatkan sumber-sumber lainnya;

23. Organisasi masyarakat sipil dan asosiasiasosiasinya diharapkan dapat:

memastikan bahwa sumber-sumber keuangan

(a)

rencana dan diprogramkan untuk terangkat guna

(d)

memberikan kontribusi aktif untuk pelaksanaan

inovatif dieksplorasi dan diuji, dievaluasi dan

rencana dengan memobilisasi masyarakat yang

disebarluaskan, bila memang sesuai;

terkait, menjadi penghubung dengan kelompok mitra dan menyuarakan kepentingan publik,

(e)

Memobilisasi dalam waktu yang tepat investasi

termasuk masyarakat perkotaan yang miskin,

swasta dan kemitraan publik-swasta yang

melalui komite-komite yang relevan dan lembaga

transparan, dalam kerangka hukum yang

pengaturan lainnya;

benar sebagaimana ditetapkan dalam panduan internasional tentang akses terhadap layanan dasar untuk semua;

(b)

Memberikan umpan balik kepada pihak berwenang pada tantangan dan peluang yang mungkin muncul dalam tahap implementasi

(f)

Membentuk dan mendukung komite para-mitra,

dan menberikan rekomendasi penyesuaian yang

yang melibatkan, khususnya, sektor swasta dan

diperlukan dan langkah-langkah perbaikan.

masyarakat, untuk menindak-lanjuti pelaksanaan perencanaan kota dan wilayah, secara berkala menilai kemajuan dan membuat rekomendasi strategis;


24. Perencana profesional dan asosiasiasosiasinya diharapkan dapat: (a)

Memberikan bantuan teknis untuk pelaksanaan

kebutuhan untuk akuntabilitas dan pelaksanaan jangka panjang yang berkesinambungan; (c)

Melakukan pelatihan kerja-praktik dan penelitian

berbagai jenis rencana dan mendukung

terapan terkait dengan pelaksanaan rencana,

pengumpulan, analisis, penggunaan, berbagi, dan

dengan maksud untuk belajar dari pengalaman

penyebaran data spasial;

praktis dan memberikan substansi umpan balik untuk pengambil keputusan;

(b)

Mempersiapkan dan mengatur sesi pelatihan bagi para pembuat kebijakan dan pemimpin

(d)

Mendokumentasikan model perencanaan yang

lokal untuk membangun kesadaran tentang

dapat digunakan untuk tujuan pendidikan,

isu-isu perencanaan kota dan wilayah, terutama

peningkatan kesadaran dan mobilisasi masyarakat secara luas.


31

Lampiran 1: Resolusi 25/6 Panduan Internasional tentang Perencanaan Kota dan Wilayah The Governing Council,

terpadu pada perencanaan dan pembangunan kota yang berkelanjutan dan permukiman urban, termasuk dengan

Mengingat resolusi 24/3 tanggal 19 April 2013 tentang

memberikan dukungan kepada pemerintah daerah,

perencanaan kota inklusif dan berkelanjutan dan

meningkatkan kesadaran publik dan meningkatkan

elaborasi panduan internasional tentang perencanaan

partisipasi warga kota, termasuk kaum miskin, dalam

kota dan wilayah, di mana Dewan meminta Direktur

pengambilan keputusan,

Eksekutif Program Permukiman PBB (United Nations Human Settlements Programme), dalam konsultasi

Mengakui koherensi dan kesaling-lengkapan antara

dengan Komite Perwakilan Tetap, untuk memulai

panduan internasional tentang akses pada layanan dasar

penjabaran panduan internasional tentang perencanaan

untuk semua, yang diadopsi oleh resolusi 22/8 tanggal 3

kota dan wilayah yang akan memberikan kerangka

April 2009, panduan internasional tentang desentralisasi dan

global yang tak mengikat untuk digunakan sebagaimana

penguatan otoritas lokal, yang diadopsi oleh resolusi 21/3

mestinya dalam memperbaiki kebijakan, rencana, dan

20 tanggal April 2007, dan panduan internasional tentang

desain untuk kota yang lebih kompak, inklusif secara

perencanaan kota dan wilayah,

sosial, berkelanjutan, lebih terpadu dan terhubung bagi kota-kota dan wilayah, serta untuk menyajikan

Mencatat dari nota sekretariat yang berjudul "Panduan

rancangan panduan kepada Governing Council di sesi

Internasional tentang Perencanaan Kota dan Wilayah:

kedua puluh-lima untuk mendapatkan persetujuan

Kumpulan Praktik-Praktik Inspiratif,”3 dan mencatat pembelajaran dari keragaman konteks dan skala

Setelah mempertimbangkan laporan dari Direktur

perencanaan yang telah diinformasikan pada penyusunan

Eksekutif, menyoroti kemajuan dalam menyusun

panduan internasional tentang kota dan wilayah

panduan internasional tentang perencanaan kota dan

perencanaan,

1

wilayah, Memperhatikan dengan penghargaan kontribusi keuangan Mengingat resolusi Majelis Umum 67/216 tanggal 17

dari Pemerintah Perancis dan Jepang untuk mendukung

Desember 2012 tentang pelaksanaan hasil Konferensi

proses konsultasi dan penyusunan rancangan dokumen

PBB tentang Permukiman (Habitat II) dan penguatan

panduan internasional tentang perencanaan kota dan

Program Permukiman PBB,

wilayah,

Mengingat juga dokumen hasil Konferensi PBB tentang

Menyatakan penghargaan atas peran utama Program

Pembangunan Berkelanjutan yang diselenggarakan di

Permukiman PBB dan kontribusi Komite Perwakilan Tetap,

Rio de Janeiro, Brasil, 20-22 Juni 2012, berjudul "Masa

kantor-kantor regional program, para ahli yang diusulkan

depan kita inginkan," dan menegaskan kembali

oleh negara-negara anggota dan asosiasi internasional untuk

komitmen untuk mempromosikan sebuah pendekatan

otoritas lokal, yang kesemuanya telah berkontribusi melalui

1 HSP/GC/25/2/Add.6.

3 HSP/GC/25/INF/7.

2

2

Resolusi Majelis Umum 66/288, lampiran.


konsultasi inklusif dalam proses rancangan naskah dan

negara anggota yang berkeinginkan menggunakan

penyusunan panduan internasional tentang perencanaan

dan mengadaptasi panduan untuk konteks wilayah dan

kota dan wilayah,

nasional mereka, jika dimungkinan, dan selanjutnya mengembangkan alat-alat dan indikator pemantauan

1.

Menyetujui Panduan Internasional tentang

Perencanaan Kota dan Wilayah yang ditetapkan dalam

sebagai bagian dari dukungan mereka untuk implementasi panduan;

bagian II dari laporan Direktur Eksekutif 19 sebagai Meminta kepada Direktur Eksekutif untuk

panduan berharga yang dapat digunakan bagi pencapaian

5.

pembangunan berkelanjutan;

mengembangkan kemitraan dengan badan-badan PBB lainnya, komisi ekonomi regional, bank pembangunan,

2.

Mendorong negara-negara anggota, sesuai dengan

negara-negara anggota, pemerintah daerah dan

keadaan, kebutuhan, dan prioritas yang dihadapi untuk

asosiasinya, asosiasi profesi internasional yang relevan dan

mempertimbangkan prinsip-prinsip perencanaan kota dan

organisasi nonpemerintah serta mitra Habitat Agenda

wilayah sebagaimana diuraikan dalam panduan sekaligus

lainnya, untuk mendukung adaptasi dan penggunaan

bersamaan mengembangkan, mengkaji dan menerapkan

panduan pada situasi lokal, nasional, dan regional,

kebijakan perkotaan nasional serta kerangka kerja

termasuk melalui pengembangan alat dan kapasitas;

perencanaan kota dan wilayah; 6. 3.

Juga mendorong negara-negara anggota untuk

Mengimbau negara-negara anggota dan para

mitra untuk mendukung tugas masa depan Program

terus terlibat dengan pemerintah daerah dan pemangku

Permukiman PBB bersama semua tingkat pemerintahan

kepentingan lainnya, termasuk masyarakat sipil, untuk

yang berkenaan dengan perencanaan kota dan wilayah,

mempromosikan dan menyempurnakan lebih lanjut

terutama dalam mempromosikan penggunaan panduan

prinsip-prinsip perencanaan kota dan wilayahnya;

tentang perencanaan kota dan wilayah;

4.

Menyerukan kepada lembaga keuangan dan

7.

Meminta kepada Direktur Eksekutif, dalam konsultasi

badan-badan pembangunan internasional, dan meminta

yang erat dengan negara-negara anggota dan pihak

kepada Direktur Eksekutif, dalam rencana strategik dan

terkait lainnya, untuk melaporkan kemajuan yang dicapai

program kerja dua-tahunan, untuk membantu negara-

dalam pelaksanaan resolusi ini kepada Governing Council di sesi kedua puluh-enamnya.

Bacaan lebih lanjut... 3

2

1

4

HABITAT III ISSUE PAPERS 8 – URBAN AND SPATIAL PLANNING AND DESIGN

INTERNATIONAL GUIDELINES ON URBAN AND TERRITORIAL PLANNING

The Evolution of

Towards a Compendium of Inspiring Practices

National Urban Policies

Planned City Extensions: Analysis of Historical Examples

New York, 31 May 2015 (not edited version)

A Global Overview

6

5

7 URBAN PATTERNS FOR A GREEN ECONOMY CLUSTERING FOR COMPETITIVENESS

8

International Guidelines on Decentralisation and Access to Basic Services for all

URBAN PATTERNS FOR A GREEN ECONOMY LEVERAGING DENSITY

UNITED NATION SH UM AN SE T

i

Urban Planning for City Leaders URBAN PATTERNS FOR A GREEN ECONOMY OPTIMIZING INFRASTRUCTURE

ME GRAM PRO TS EN EM TL

URBAN PATTERNS FOR A GREEN ECONOMY WORKING WITH NATURE

i

i

1

1. International Guidelines on Urban and Territorial Planning: Towards a Compendium of Inspiring Practices (2015)

Dokumen ini terdiri dari sampel 26 pengalaman internasional dalam perencanaan kota dan wilayah yang telah dikembangkan oleh Kelompok Ahli Panduan dan jejaring yang terkait. Ini menyajikan berbagai corak kasus-kasus yang ditemukan, yang ambisius dan yang unik, membahas isu-isu bersama tentang pembangunan kota dan wilayah dan menyoroti contoh-contoh sukses bagaimana perencanaan kota dan wilayah dapat membentuk kembali negara dan wilayah menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan.

2. Habitat III Issue Paper 8 - Urban and Spatial Planning and Design (2015) 3. Planned City Extensions: analysis of historical examples (2015) 4. Evolution of National Urban Policies: a Global Overview (2014) 5. Urban Planning for City Leaders (2013) 6. Urban Patterns for a Green Economy: (2012) a) Clustering for Competitiveness

b) Optimizing Infrastructure

c) Leveraging Density

d) Working with Nature

7. Global Report on Human Settlements: Planning Sustainable Cities (2009) 8. International Guidelines on Decentralisation and Access to Basic Services for all (2009) Dapat diunduh dari situs web UN-Habitat di www.unhabitat.org


Perlunya perencanaan tidaklah berlebihan. Urbanisasi

dan perencanaan profesional untuk mempromosikan

berkembang pesat dan kelak pada tahun 2050, tujuh dari

kota dan wilayah yang lebih kompak, inklusif secara

sepuluh orang akan tinggal di kota. Kebijakan rencana

sosial, lebih terpadu dan terhubungkan dengan baik,

dan desain yang kurang tepat telah menyebabkan

menuju pembangunan perkotaan yang berkelanjutan

distribusi tata ruang yang tidak serasi antara manusia

dan tangguh terhadap perubahan iklim.

dan kegiatan-kegiatannya, sehingga menimbulkan kekumuhan, kemacetan, tak adanya akses terhadap pelayanan dasar, degradasi lingkungan, serta segregasi sosial dan ketidakadilan.

Panduan Internasional untuk Perencanaan Kota dan Wilayah ini mencakup dua belas prinsip kunci dan serangkaian rekomendasi berorientasi aksi yang didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, praktik-praktik

Panduan Internasional untuk Perencanaan Kota dan

inspiratif dan pembelajaran dari berbagai daerah dan

Wilayah (The International Guidelines on Urban and

konteksnya. Panduan ini menekankan perlunya sebuah

Territorial Planning) berfungsi baik sebagai sumber

pendekatan terpadu untuk daerah perencanaan dan

inspirasi dan juga penunjuk arah bagi para pengambil

mencakup bidang-bidang kebijakan perkotaan dan tata

keputusan dan profesional perkotaan ketika meninjau

kelola pemerintahan, pembangunan perkotaan yang

ulang sistem perencanaan kota dan wilayah. Panduan

berkelanjutan, komponen perencanaan serta mekanisme

memberikan kerangka acuan global kepada pemerintah

pelaksanaan dan pemantauan.

nasional, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil

HS Number: HS/059/15B

Diproduksi oleh: Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatJl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Telepon: +62-21-27513543 Email: [email protected] www.pu.go.id

United Nations Human Settlements Programme P.O. Box 30030, Nairobi 00100, KENYA Telephone: +254-20-7623120, Fax: +254-20-7624266/7 Email: [email protected] www.unhabitat.org

UB

A

RE

P

SI

KEMENTER IAN

G/BPN UAN AR AT

A

ARIA DAN T GR

LIK IN D ON

E

Didukung oleh: Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Jl. Raden Patah I Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Telp/Fax. +62-21-7395422 www.bpn.go.id

Kemitraan Habitat Jl. Wijaya I No. 68 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Telepon +62-21-96466172 Email: [email protected] Website: kemitraanhabitat.org

PANDUAN INTERNASIONAL TENTANG PERENCANAAN KOTA DAN WILAYAH

Recommend Documents