KOORDINASI PELAKSANAAN PELAYANAN AKTA CATATAN SIPIL DI KECAMATAN SELIMBBAU KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015

Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 http://jurmafis.untan.ac.id

KOORDINASI PELAKSANAAN PELAYANAN AKTA CATATAN SIPIL DI KECAMATAN SELIMBBAU KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 Oleh: BARTHOLOMEUS BETONINO NIM. E42010036 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 E-mail : [email protected]

abstrak Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk membahas koordinasi pelaksanaan pelayanan akta catatan sipil di Kecamatan Selimbau tahun 2014. Pelayanan akta catatan sipil dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan guna memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan koordinasi yang dilakukan dalam pelayanan jemput bola di Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2013. Teori utama yang digunakan adalah mengenai unsur pelaksanaan koordinasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan akta catatan sipil di Kecamatan Selimbau tahun 2013 belum optimal. Hal tersebut dikarenakan pada penelusuran masalah kesatuan tindakan belum dilakukan dengan baik. Penelitian ini berimplikasi pada pemahaman unsur-unsur pelaksanaan koordinasi dalam pelayanan. Kata-kata Kunci : koordinasi, pelayanan, akta catatan sipil

Abstract This thesis is intended to describe, coordination of the implementation of civil registration certificate service in the District Selimbau 2014. certificates of civil registration services implemented by legislation to provide protection and recognition of the determination of the legal status of any significant events experienced by the population. The purpose of this study was to determine the coordination is done in proactive service in the District of Kapuas Hulu Selimbau 2013. The main theory used is the element of coordination. This study uses a qualitative method of data collection techniques such as observation, interviews and documentation. The results showed that the coordination in the implementation of civil registration certificate service in the District Selimbau in 2013 has not been optimal. That is because the search problem unity of action has not been done properly. This research has implications for understanding the elements of coordination in service. Keywords : Coordination, Services, Civil Registration Certificates.

1 BARTHOLOMEUS BETONINO, NIM. E42010036 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


seseorang meliputi pencatatan kelahiran,

A. PENDAHULUAN

perkawinan dan perceraian bagi yang bukan 1.

Latar Belakang Penelitian

beragama

Islam,

Negara Kesatuan Republik Indonesia

pengesahan

pengakuan

anak,

anak,

pengakuan

dan

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

pengesahan anak, pengangkatan anak serta

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

kematian

1945

telah

seperti. bukti-bukti outentik dari hasil

wajib

pelayanan pencatatan peristiwa penting

dalam

digunakan untuk mendukung kepastian

memberikan perlindungan dan pengakuan

kedudukan seseorang dengan adanya akta

terhadap penentuan status pribadi dan status

yang

hukum, adapun peristiwa yang menjadi

Kependudukan

status

diseluruh Indonesia termasuk didalamnya

pada

hakikatnya

mengamanahkan

bahwa

memperhatikan

negara

rakyatnya

warga

negara

adalah

peristiwa

kependudukan dan peristiwa penting yang

pelaporan

peristiwa

dikeluarkan dan

penting

oleh

Dinas

Pencatatan

Sipil

Kabupaten Kapuas Hulu.

dialami oleh penduduk Indonesia yang

Salah satu bentuk koordinasi dalam

berada di dalam dan/atau luar wilayah

penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil

Negara

Indonesia.

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Undang-Undang

Sipil Kabupaten Kapuas Hulu adalah

Sehingga

Kesatuan

Republik

dibuatlah

Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006

dilakukannya

Tentang

catatan sipil dengan sistem

Administrasi

dengan

Kependudukan,

pengelolaan

kependudukan

secara

administrasi

terkoordinir

dan

berkesinambungan. Kabupaten

bertanggung-jawab

pelayanan

akta

jemput bola.

Istilah ini digunakan karena pelayanan dilakukan diluar kantor, dimana petugas pelayanan akta catatan sipil menjemput

Kapuas

Hulu

mengkoordinasikan kependudukan

program

dalam

administrasi berkewajiban

masyarakat

mendekatkan

(bola)

dengan

pelayanan

kecamatan-kecamatan

di

keseluruh Kabupaten

Peraturan

Kapuas Hulu. Adapun tujuannya telah

Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 8

mengacu pada visi Dinas Kependudukan

Tahun

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas

2010

melalui

dan

warga

tentang

Administrasi

Kependudukan. Salah satu administrasi

Hulu

kependudukan

Administrasi

didalamnya

adalah

yaitu:

"Terwujudnya

Tertib

Kependudukan

dan

pencatatan sipil yang merupakan kegiatan

Pencatatan Sipil secara efektif dan efisien”.

pencatatan yang menyangkut keperdataan

Adapun misinya yaitu untuk meningkatkan 2

BARTHOLOMEUS BETONINO, NIM. E42010036 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


efisiensi dan efektifitas pelayanan kepada

menuju Kantor Dinas kependudukan dan

masyarakat dalam kepemilikan dokumen

Pencatatan Sipil Putussibau.

kependudukan berupa akta catatan sipil.

Prosedur

pelaksanaan

pelayanan

Berdasarkan pra penelitian, adapun

dengan sistem jemput bola dibuat oleh

isu utama diadakan pelayanan akta catatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

sipil dengan jemput bola ini, permasalahan

Kabupaten Kapuas Hulu yaitu dengan

dalam Rencana Strategis Tahun 2010 yang

berkoordinasi kepada seluruh kecamatan

tengah dihadapi oleh Dinas Kependudukan

dan masing-masing desa. Ke tiga pihak ini


mempunyai peran masing-masing dalam

Hulu sebagai berikut :

mendukung pelaksanaan pelayanan jemput

1. Jarak

pengurusan

terkonsentrasi sehingga

di

jauh

bola.

Kabupaten/Kota,

banyak

memanfaatkan

yang

calo

pelayanan

yang dengan

harga yang sangat mahal dengan

Berikut pembagian tugas pelayanan akta catatan sipil dengan sistem jemput bola: 1.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan

pertimbangan lebih baik dititip dalam

Sipil pada bidang pencatatan sipil

pembuatan daripada harus pergi ke

bertugas mendatangi dan melayani

kantor.

pembuatan akta catatan sipil kesetiap

2. Sulitnya

memenuhi

kelengkapan

kecamatan. Kepala Bidang pencatatan

seseorang

sipil sebagai koordinator pelayanan

persyaratan-persyaratan

untuk membuat akta catatan sipil.

sitem

Jarak

yang

jemput

bola.

Sedangkan

jauh

menyebabkan

petugas di bidang pencatatan sipil

dalam

kelengkapan

melakukan pendataan, pengecekan

persyaratan pembuatan akta catatan

berkas permohonan dan kemudian

sipil di kantor Dinas Kependudukan

membawa berkas untuk dicek di

dan

kantor Dinas Kependudukan dan

kekurangan

Pencatatan

Sipil

harus

dikembalikan.

Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas

Pelayanan jemput bola sebagai solusi

Hulu.

untuk membantu masyarakat menghadapi permasalahan mempermudah

tersebut masyarakat

yang

2.

Kantor

camat

di

kecamatan

dengan

memfasilitasi waktu dan tempat agar

ingin

pelayanan dapat dilakukan. Camat

melengkapi persyaratan akta catatan sipil

adalah

sebagai

tanpa harus mengeluarkan biaya perjalanan

kecamatan.

koordinator

di 3



3.

Kemudian seluruh kepala desa yang ada

sebagai

petugas

pembantu

pelayanan akta catatan sipil dengan menghimbau

masyarakat

desanya

untuk membuat akta catatan sipil yang

kemudian

mengumpulkan

berkas-berkas persyaratan agar dapat diproses saat pelayanan di kecamatan. Kegiatan pelayanan ini telah dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2013 sampai 25 September 2013. Akan tetapi tidak semua masyarakat kecamatan dapat berpartisipasi dalam proses pelayanan, salah satunya terjadi di Kecamatan Selimbau. Berikut hasil pelayanan akta catatan sipil berupa laporan jumlah permohonan pada bulan September tahun 2013, dimana jumlah permohonan pembuatan akta di Kantor Camat Selimbau pada tabel 1.1. sebagai berikut: Tabel 1.1 Laporan Permohonan Akta Catatan Sipil (Jemput Bola) Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Kecamatan Selimbau Tahun : 2013 No

Jenis Akta

Jumla h Pendu duk

1.

Akta Kelah iran

13.445

2.

Akta Kema tian

13.445

Juml Ketera ah ngan Perm ohon an - Renda 3 hnya partisip asi pendud uk dalam kepeng urusan akte kelahir an - Kurang Tertib dokum en pendud uk

Cat atan

- Kesia pan petug as - Koor dinas i antar petu gas - Partis ipasi

- Renda pend hnya uduk partisip asi pendud - Sosia uk lisasi dalam syara kepeng t dan urusan prose akte dur kemati an - Kurang 3. Akta 13.445 nya Penga optima kuan lisasi Anak sosialis asi syarat dan prosed ur - Renda 4. Akta 13.445 3 hnya Perka partisip winan asi pendud uk dalam kepeng urusan akte perkaw inan - Kurang 5 Akta 13.445 nya Perce optima raian lisasi sosialis asi syarat dan prosed ur Sumber: Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Februari 2014.

Berdasarkan Tabel 1.1. menunjukkan bahwa dari data yang diperoleh, 17 desa yang ada di Kecamatan Selimbau, jumlah pemohon akta catatan sipil hanya 6 warga yang terdiri dari 3 pemohon akta kelahiran, 3 pemohon akta perkawinan. Ini merupakan 4



jumlah paling sedikit diantara seluruh

komunikasi antara kepala desa dengan

Kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas

pihak

Hulu berdasarkan data hasil pencatatan

dilakukan.

dalam buku register bulan September 2013.

kantor

Camat

Selimbau

Fenomena-fenomena

sulit

tersebut

Dimana rata-rata hasil dari jumlah pemohon

merupakan

akta catatan sipil di Kecamatan lain

pelaksanaan pelayanan akta catatan sipil

sebanyak 100-170 pemohon.

dengan sistem jemut bola dimana hasilnya

Permasalahan tersebut tidak terlepas

permasalahan

dalam

menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu

dari perubahan dalam pembagian tugas

perlu

pelayanan yang telah diatur sebelumnya.

permasalahan yang terjadi agar dapat

Seperti kekosongan koordinator Kecamatan

terwujudnya pelaksanaan pelayanan yang

Selimbau, dimana Camat Selimbau tidak

menjadi program kerja pemerintah terutama

berada

program yang berkaitan dengan bidang

ditempat

pelayanan

sehingga

menyerahkan tanggungjawabnya kepada Kasi

Pemerintahan

Selimbau

penyelesaian

berkaitan

dengan

pencatatan sipil.

untuk

menyiapkan tempat tinggal dan tempat

2.

Fokus Penelitian

pelayanan kepada petugas dari Disdukcapil.

Melihat dari permasalahan yang

Dalam hal ini tugas dan tanggungjawab

terjadi, maka peneliti menganggap perlu

Kasi Pemerintahan menjadi dua yaitu selain

adanya fokus penelitian dalam meneliti

harus bekerja dibidangnya, juga harus

masalah yang akan diteliti di lapangan,

mengkoordinir kepala desa yang akan

maka

menyerahkan

memfokuskan

berkas

permohonan

pada

penelitian

ini,

penelitian

ini

peneliti pada

warganya. Walaupun pada umunya telah

koordinasi petugas pelayanan akta catatan

disadari pentingnya seorang koordinator

sipil dalam pelaksanaan pelayanan akta

untuk mengkoordinasikan pekerjaan, tetapi

catatan sipil dengan sistem jemput bola di

dalam prakteknya tidak jarang terdapat

Kecamatan Selimbau.

berbagai kurang

masalah efektifnya

pencapaian

sasaran

yang

menyebabkan

pelaksanaan /tujuan.

dalam

3.

Akses

Rumusan Permasalahan Berdasarkan

uraian

dari

latar

komunikasi juga menjadi permasalahan

belakang tersebut, maka dapat dirumuskan

pada saat pelaksanan pelayanan akta catatan

permasalahan dari penelitian ini yaitu :

sipil karena tidak semua desa di Kecamatan

Bagaimana koordinasi petugas pelayanan

Selimbau

akta

memiliki

sinyal.

Sehingga

catatan

sipil

dalam

pelaksanaan 5



pelayanan akta catatan sipil dengan sistem

menyelesaikan

jemput bola di Kecamatan Selimbau?

pada

pendidikan

Program

Studi

Ilmu

Pemerintahan. 4.

b.

Tujuan Penelitian Adapun

yang

menjadi

tujuan

Bagi lembaga, penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian

penelitian ini adalah untuk mengetahui

guna

menambah

koordinasi petugas pelayanan akta catatan

khususnya

sipil dalam pelaksanaan pelayanan akta

ilmu

catatan sipil dengan sistem jemput bola di

sebagai

Kecamatan Selimbau.

perpustakaan

keilmuan

bagi

mahasiswa

pemerintahan tambahan

dan

referensi

di Universitas

Tanjungpura. 5.

c.

Manfaat Penelitian

dengan

ini

harapkan

memberikan

Obyek

Penelitian,

penelitian ini dapat digunakan

1) Secara Teoritis Penelitian

Bagi

dilakukan

untuk

dapat

kontribusi

bagi

sebagai bahan masukan bagi Dinas

Kependudukan

dan

Pencatatan Sipil Kabupaten

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Kapuas

Politik dan Program Studi Ilmu

Selimbau dan desa-desa dalam

Pemerintahan

berkoordinasi

bidang

khususnya

kajian

pada

Manajemen

Pengelolaan

Hulu.

Kecamatan

pada

pelaksanaan pelayanan akta

Keuangan

catatan sipil.

Pemerintahan Daerah serta sebagai

d.

Bagi masyarakat, penelitian

bahan kajian dan perbandingan

ini

untuk penelitian bidang koordinasi

sebagai bahan masukan agar

pelaksanaan pelayanan.

pelaksanaan pelayanan akta

2) Secara Praktis

catatan sipil selanjutnya dapat

a.

Bagi peneliti, berguna untuk menambah

wawasan

dapat

dimanfaatkan

berjalan dengan baik.

dan

pengetahuan serta kemampuan berfikir teori-teori

guna

menerapkan

yang

B. KERANGKA

diperoleh

TEORI

DAN

METODELOGI

selama masa perkuliahan serta sebagai

syarat

untuk

1.

Kerangka Teori 6



Menurut Leonard D. White (Inu Kencana,

2011:33)

peneyesuaian

dri

Koordinasi dari

adalah

masing-masing

1. Susunan yang teratur dari usaha kelompok (Orderly Arrangement Of Group

Effort)

yaitu

usaha

kerjasama

sebagai

bagian, dan usaha menggerakkan serta

melaksanakan

mengoperasikan bagian-bagian pada waktu

syarat

yang cocok sehingga dengan demikian

koordinasi dengan sebaik-baiknya.

masing-masing bagian dapat memberikan

Adanya pengaturan usaha kelompok

sumbangan terbanyak pada keseluruhan

secara

hasil. G. R. Terry dalam bukunya, Principle

koordinasi

of

dikutip

ditetapkan di dalam kelompok dimana

koordinasi

koordinasi menghasilkan suatu usaha

adalah suatu usaha yang sinkron atau teratur

kelompok yang sangat penting untuk

untuk menyediakan jumlah dan waktu yang

mencapai

efisiensi

dalam

tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk

melaksanakan kegiatan

organisasi.

menghasilkan suatu tindakan yang seragam

Adanya tumpang tindih, kekaburan di

dan harmonispada sasaran yang telah

dalam

ditentukan.

merupakan

pertanda

Menurut James D. Mooney (dalam

sempurnanya

koordinasi

Kencana,

mencapai

Management

Handayaningrat

Inu

yang

(2002:55)

2011)

adapun

unsur

koordinasi adalah

mutlak

teratur

terselenggaranya

disebabkan

adalah

karena

konsep

tugas-tugas

tujuan

yang

pekerjaan kurang

yang

dalam ingin

diinginkan.

1. Susunan yang teratur dari usaha

4. Kesatuan

Tindakan

kelompok (Orderly Arrangement Of

Adjusment)

Group Effort)

koordinasi memerlukan kesadaran

2. Kesatuan Tindakan (Mutual

setiap

Adjusment)

menggunakan

penelitian kajian

anggota

organisasi

3. Tujuan Bersama (Common Purpose) Dalam

pada

(Mutual

ini,

James

atau

satuan

untuk

saling

menyesuaikan dari atau tugasnya dengan

anggota

atau

satuan

D.

organisasi lainnya agar anggota

Mooney (dalam Inu Kencana, 2011) dimana

atau satuan organisasi tersebut tidak

untuk

yang

berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab

dilakukan dalam pelaksanaan pelayanan

itu konsep kesatuan tindakan adalah

akta catatan sipil melalui tiga unsur

inti daripada koordinasi. Kesatuan

koordinasi yaitu

daripada

mengetahui

teori

peneliti

hakekatnya

koordinasi

usaha,

berarti

bahwa 7



pimpinan

harus

mengatur

metode

deskriptif

dengan

sedemikian rupa usaha-usaha dari

pendekatan kualitatif, memberikan bukan

pada tiap kegiatan individu sehingga

hanya

terdapat

penjelasan

adanya

keserassian

di

sekedar

angka-angka

lebih

mendalam

namun berkenaan

dalam mencapai hasil. Kesatuan

dengan masalah yang tertjadi di lapangan.

tindakan ini adalah ,merupakan

Dalam

suatu

kualitatif ini, peneliti dapat mengetahui

kewajiban

dari

pimpinan

metode

untuk memperoleh suatu koordinasi

lebih

yang

permasalahan

baik

dengan

kerjasama

mengatur

berdasarkan

jadwal

waktu agar dapat berjalan sesuai dengan

waktu

yang

apa yang

saja

deskriptif

faktor-faktor

terjadi

sehingga

lapangan. Teknik

Pengumpulan

Data

menggunakan teknik observasi, wawancara

5. Tujuan Bersama (Common Purpose) dalam

dalam,

penelitian

mengakibatkan dampak-dampak masalah di

telah

direncanakan.

Konsep

usaha/tindakan

dan dokumentasi. Untuk mendapatkan data

kesatuan

yang

akurat,

dan

meminta

dipertanggungjawabkan

dapat

kebenarannya,

kesadaran/pengertian kepada semua

peneliti menggunakan teknik analisis data

individu,

menurut

agar

melaksanakan

ikut

serta

tujuan

bersama

Huberman dan Miles dalam

(Sugiyono, 2011) yang terdiri dari tiga alur

sebagai kelompok dimana mereka

kegiatan

bekerja.

sudah

reduction), Penyajian Data (data display),

dijadikan

dan Penarikan Kesimpulan. Selanjutnya

mengarahkan

Teknik Keabsahan Data yang digunakan

semua potensi ke sasaran yang

Peneliti adalah triangulasi sumber, hal ini

sama,

dimaksudkan agar tercapai titik jenuh

Tujuan

disepakati

yang

bersama

pedoman

dalam

sehingga

tidak

terjadi

penyimpangan 2.

penelitian

yaitu:

Reduksi

Data

(data

dalam pengumpulan data.

Metode Penelitian Metode yang Peneliti pakai dalam

penelitian

ini

adalah

Jenis

Penelitian

deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

C. HASIL

PENELITIAN

DAN

PEMBAHASAN

Alasan Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif

dengan

metode

deskriptif

dikarenakan jawaban-jawaban dari temuan 8 BARTHOLOMEUS BETONINO, NIM. E42010036 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


1. Susunan yang teratur dari usaha

jadwal, tempat dan juga apa-apa saja syarat


yang harus dipenuhi dalam permohonan

Group Effort)

pembuatan akta catatan sipil seperti akta

Melalui

wawancara

Kepala

Bidang

Pencatatan Sipil yang mana tugasnya

kelahiran,

perkawinan,

perceraian,

pengangkatan anak serta akta kematian.

didalam pelayanan tersebut adalah sebagai

Pernyataan yang hampir sama juga

koordinator yang mengatur pelaksanaan

didapatkan melalui wawancara dengan

pelayanan akta catatan sipil dengan jemput

semua informan sehingga susunan yang

bola mengatakan bahwa pembagian tugas

teratur dari usaha kelompok dalam pelayan

dalam pelayanan jemput bola sudah diatur

akta catatan sipil dengan jemput bola sudah

kepada

masing-masing

pihak

terkait

menunjukan adanya pengaturan. Masing-

dari

Bidang

masing tugas sudah diatur berdasarkan

Pencatatan Sipil sendiri, dimana petugas

tempat bertugas. Seperti pihak Disdukcapil

yang akan melaksanakan pelayanan sudah

pada Bidang Pencatatan Sipil melakukan

diatur

masing-masing

pekerjaan berdasarkan keahliannya yaitu

bergantian untuk setiap kecamatan. Ini

mencatatat memeriksa dan mengumpulkan

diperkuat dengan hasil observasi peneliti,

berkas

dimana pembagian tugas yang ada di

membuat akta catatan sipil.Tugas tersebut

Bidang Pencatatan Sipil berupa jadwal

dilakukan karena berdasarkan tugas dan

dimana terdapat tempat atau kecamatan,

keahlian yang sesuai dari petugas pelayanan

tanggal pelayanan dan nama-nama petugas

akta catatan sipil.Kemudian pada tugas

pelayanan.

lainnya

pelaksanaannya.

Mulai

jadwalnya

Tidak

dan

hanya

itu

saja,

yang

diperlukan

harus

warga

dibantu

oleh

untuk

pihak

sebelumnya juga sudah menginformasikan

Kecamatan Selimbau seperti memfasilitasi

melalui surat ke setiap kecamatan dengan

tempat pelayanan yang sebelumnya juga

maksud

kecamatan

harus menginformasikan kepada seluruh

memfasilitasi pelayanan jemput bola yang

Kepala Desa agar menghimbau warganya

sebagian besar terpusat di masing-masing

menyiapkan persyaratan pembuatan akta

kantor camat sehingga setiap desa dalam

catatan sipil.

agar

setiap

satu kecamatan dapat dilayani hanya pada satu tempat saja. Untuk seluruh Kepala Desa disetiap kecamatan memiliki tugas

2. Kesatuan

Tindakan

(Mutual

Adjustment)

untuk menyampaikan informasi pelayanan

Inti dari koordinasi adalah kesatuan

jemput bola kepada warganya tentang

tindakan yang berarti harus mengatur 9



sedemikian rupa usaha-usaha tiap kegiatan

tidak berjalan dengan baik atau sumber

individu

adanya

daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan

keserasian dalam mencapai hasil. Demikian

pelayanan akta catatan sipil tetapi tidak

pula dalam koordinasi dalam pelaksanaan

dimiliki seperti komunikasi yang kurang

pelayanan akta catatan sipil dengan sistim

misalnya

jemput bola di Kecamatan Selimbau. Dari

dalam pelaksanaan dan harus bekerjasama

hasil

bahwa

agar dapat berdampak positif pada tujuan

sehingga

terdapat

penelitian

hubungan

menunjukan

memiliki anggota yang terlibat

kerja

dalam

melaksanakan

yang ingin dicapai. Salah satu hal penting

jemput

bola

dalam

batas

dalam kesatuan tindakan adalah jalinan

melakukan tugas yang tidak bisa dikerjakan

komunikasi yang baik. Jika setiap anggota

sendiri, seperti misalnya dalam menyiapkan

tersebut menjalin komunikasi dengan baik

tempat pelayanan dan fasilitas pendukung

maka instansi tersebut mempunyai peluang

lancarnya pelayanan seperti ruangan, kursi

besar

dan

pihak

Komunikasi dalam kesatuan tindakansangat

kecamatan. Begitu juga dalam memberikan

dibutuhkan. Oleh karena itu, setiap anggota

atau menyampaikan informasi kesetiap

mempunyai

warga desa yang tentunya menjadi tugas

mengembangkan komunikasi dari berbagai

kepala desanya. Kerjasama yang dilakukan

pihak, baik itu antara pemimpin, anggota,

tersebut merupakan suatu pekerjaaan saling

dan masyarakat di sekitar lingkungan kerja

membantu agar dapat berjalanan dengan

agar

baik. Beliau juga meyakini bahwa kerangka

kesatuan tindakan yang baik.

pelayan

meja

menjadi

tugas

dari

kerja dalam pelayanan sudah diketahui oleh semua

pihak

kewajiban

membantu

keberhasilan.

untuk

mewujudkan

Titik kelemahan dalam kesatuan tindakan adalah tidak semua anggota tim


diberikan gambaran jelas dan luas tentang

dengan jemput bola tersebut.

visi tim, sehingga visi anggota tim hanya yang

sebatas tugas dan tanggung jawab yang

merupakan

diberikan. Seperti yang diungkapkan oleh

pernyataan yang mengarah kepada waktu

salah seorang Kepala Desa bahwa kurang

persiapan yang cukup panjang sebelum

mengetahui apa saja tujuan dari pada


pelayanan itu sendiri.

peneliti

seluruh

terlibat

dapat

meraih

dalam

Hasil

yang

untuk

dapatkan

wawancara

tersebut

berlangsung. Situasi dan kondisi semacam ini

merupakan

kekuatan

yang

harus

3. Tujuan Bersama (Common Purpose)

dipertahankan. Kesatuan tindakan yang 10 BARTHOLOMEUS BETONINO, NIM. E42010036 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


Tujuan

koordinasi

adalah

tujuan

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan

bersama, kesatuan dari usaha meminta

pertimbangan

suatu pengertian kepada semua individu,

kecamatan banyak terjadi kesalahan, maka

agar ikut serta melaksanakan tujuan sebagai

dari itu diharapkan Dinas Kependudukan

dimana mereka bekerja. Kesatuan tindakan


yang

peneliti

Hulu dapat melayani masyarakat dengan

dimaksudkan agar setiap individu lebih

terjun langsung ke kecamatan yang ada di

mengetahui kesadaran dalam melaksanakan

Kabupaten Kapuas Hulu.

telah

dibahas

oleh

tujuan bersama sebagai kelompok dimana mereka

bekerja.

Tujuan

yang

sudah

jika

dibuat

di

instansi

Keseluruhan hasil wawancara diatas diketahui bahwa pelaksanaan pelayanan

disepakati bersama dijadikan pedoman

akta

dalam mengarahkan semua potensi ke

kebijakan

sasaran yang sama, sehingga tidak terjadi

melaluisurat

penyimpangan.

tujuan

permohonan pembuatan akta catatan sipil

bersama dalam pelayanan akta catatan sipil

dengan cara jemput bola atau dengan terjun

dengan jemput bola menjadi sangat penting

langsung ke kecamatan-kecamatan guna

untuk kepentingan rakyat dan bila tujuan

meningkatkan kepemilikan akta seluruh

daripada masing-masing individu yang

warga Kabupaten Kapuas Hulu.

Sebagaimana

berkoordinasi berbeda, maka akan sulit untuk

dicapai.

hasil

sipil

dan

merupakan

perintah

Bupati

dari

untuk

suatu Bupati

melayani

Koordinasi yang dilakukan dalam

penelitian


menunjukan bahwa untuk melaksanakan

dengan sistem jemput bola dapat berjalan

pelayan jemput bola ini, Bidang Pencatatan

dengan baik jika adanya perincian tugas dan

Sipil mendapat surat langsung dari Bupati

pekerjaan

untuk membantu masyarakat dengan terjun

munculnya perselisihan melalui perincian

langsung kesetiap kecamatan-kecamatan

tugas dan pekerjaan.Cara ini juga dapat

guna melayani permohonan pembuatan akta

menumbuhkan rasa tanggungjawab kepada

catatan sipil. Surat tersebut merupakan

setiap orang yang bekerjasama dalam

kebijakan pelayanan untuk lebih aktif

melaksanakan kegiatan. Oleh karena itu,

dalam melayani masyarakat karena dalam

perlu diadakan pemilahan bagian–bagian

penjelasan Undang-undang nomor 23 tahun

tugas dan membagi-baginya kepada disetiap

2006

individunya.Pembagian

Tentang

Dari

catatan

Administrasi

serta

mampu

menghindari

pekerjaan

memungkinkan

yang

Kependudukan, setiap masyarakat wajib

dispesialisasikan

orang

membuat akta catatan sipil di kantor Dinas

mempelajari keterampilan dan menjadi ahli 11



pada fungsi pekerjaan tertentu. Selain itu

hasil observasi, dimana pembagian

dikarenakan tidak seorangpun secara fisik

tugas yang ada di Bidang Pencatatan

mampu melaksanakan keseluruhan aktifitas

Sipil berupa jadwal dimana terdapat

dalam tugas–tugas yang paling rumit dan

tempat

tidak seorangpun juga memiliki semua

pelayanan dan nama-nama petugas

keterampilan

pelayanan. Pertukaran informasi antara

yang

diperlukan

untuk

melaksanakan berbagai tugas.

atau

kecamatan,

tanggal

pimpinan dan anggota sudah berjalan baik

sehingga

penjelasan

dan

pembagian tugas yang jelas sangat mendukung koordinasi pelayanan akta

D. KESIMPULAN

catatan sipil. Berdasarkan

hasil

penelitian

yang

2.

Kesatuan

Tindakan

(Mutual

dilihat dari pembahasan yang telah peneliti

Adjustment)

jelaskan

beberapa

a. Penilaian lingkungan kerja yang ada

disampaikan

dalam pelayanan akta catatan sipil

sebelumnya,

kesimpulan

yang

berkenaan

dengan

maka

dapat

yang

dengan jemput bola yaitu adanya

pelaksanaan

kerangka kerjasama memungkinkan

pelayanan akta catatan sipil dengan jemput

semua yang terlibat didalamnya

bola

menyebabkan

di

optimal,

faktor-faktor

koordinasi

Kecamatan adapun

Selimbau

belum

dapat lebih cepat menguasai peran

faktor-faktor

yang

dan tugasnya, kemudian adanya

dimaksud yaitu : 1.

Susunan

pejabat

yang

teratur

kerjasama

usaha

merupakan fungsi pimpinan yang


berjalan dengan baik agar semua

Group Effort) Pembagian tugas dalam

pihak yang bertugas dapat lebih

pelayanan akta catatan sipil dengan

terarah dan tidak menyimpangdari

jemput bola sudah diatur kepada

tugasnya.

masing-masing

dari

pengendali

terkait

b. Kurangnya akses komunikasi tidak

pelaksanaannya. Mulai dari Bidang

dapat dihindari dalam mewujudkan

Pencatatan

kesatuan

petugas

pihak

Sipil

yang

sendiri,

akan

dimana

melaksanakan

tindakan,

sehingga

menjadi

terkendala

komunikasi

pelayanan sudah diatur jadwalnya dan

antar sesama petugas pelayanan.

masing-masing bergantian untuk setiap

Tidak adanya sosialisasi kerjasama

kecamatan. Hal ini diperkuat dengan

dalam

mewujudkan

kesatuan 12



tindakan merupakan bagian yang

Hulu. Selain itu, dengan Undang-

seharusnya sangat penting didalam

undang

mencapai

pelaksanaan

administrasi

pelayanan akta catatan sipil dengan

mewajibkan

sistim jemput bola.

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

proses

c. Adanya dukungan dari masyarakat untuk meminta kemudahan dalam membuat

akta

merupakan

hal

catatan positif

untuk

yang

mengatur

tentang

kependudukan, kepada

melayani

Dinas

pembuatan

akta

catatan sipil dengan baik.

sipil dalam

memaksimalkan koordinasi.

E. SARAN

d. Berkas permohonan yang diberikan secara mendadak atau mendekati

Dalam

penelitian

lakukan

untuk

petugas

peneliti ingin memberikan beberapa saran

sipil

yang mungkin akan berguna dan dapat

penumpukan

diperhatikan, berikut saran yang akan

pelayanan dikarenakan

akta

oleh catatan

terjadi

semua berkas sehingga menyulitkan

dalam

kesempatan

ini

peneliti sampaikan :

petugas yang memerlukan waktu

a. Penyebaran informasi secara tepat

yang cukup lama untuk proses

disertai dengan penjelasan prosedur

pemeriksaan berkas.

yang jelas kepada masyarakat harus ditingkatkan

3.

peneliti

jadwal hari pelayanan akan sulit dikerjakan

maka

yang

dengan

Tujuan Bersama (Common Purpose)

menempelkannya

sudah

pengumuman setiap desa-desa.

baik

karena

wawancara

dari

hasil

mengambarkan

di

b. Penyebaraninformasi

papan

mengenai

pemahaman yang hampir sama dalam

pelayanan jemput bola di setiap

melihat suatu kebijakan dan perintah

kecamatan dan desa melalui website

dari Bupati melalui surat Bupati

Dinas

untuk

Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas

melayani

permohonan

pembuatan akta catatan sipil dengan cara jemput bola atau dengan terjun

Kependudukan

dan

Hulu. c. Membentuk forum komunikasi yang

langsung ke kecamatan-kecamatan

memiliki fungsi

yang

berkaitan

guna meningkatkan kepemilikan akta

dengan kependudukan seperi Dinas

seluruh warga Kabupaten Kapuas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 13



Kabupaten Kapuas Hulu, Instansi

hanya

Kecamatan dan Desa menjadi satu

penelitian lapangan.

kelompok. dibuat

Dalam

agenda

kelompok ini

koordinasi

yang

bermanfaat untuk saling transfer informasi

mengenai

program/

kegiatan

berkaitan

dengan

pencatatan sipil, sehingga tidak terjadi

tumpang

tindih

12

hari

untuk

melakukan

2. Jarak tempuh untuk mengumpulkan masing data memakan waktu yang cukup lama.

G. REFERENSI

dalam

pelaksanaan pelayanan jemput bola.

Brantas. 2009. Dasar-dasar Manajemen. Alfabeta : Bandung. Cipta.

d. Pemerintah daerah terutama SKPD pelaksana pelayanan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus

membuat

pelaksanaan

pedoman

dan

melaksanakan

secara rutin dan terjadwal sesuai dengan pedoman

yang

dibuat.

Selain itu mempersiapkan sarana yang

mendukung

untuk

pelaksanaannya, sehingga hasil dari kegiatan pelayanan dapat diukur keberhasilan dan keberlanjutan

Gibson, James L, John M.I dan James H.D, Jr. 1996. Organisasi : Perilaku, Struktur, Proses. Jakarta: Binarupa Aksara. Handayaningrat S. 2002, Pengantar Suatu Ilmu Administrasi Dan Manajemen, Gunung Agung, Jakarta. Hasibuan, Malayu S.P. 2006. Manajemen, Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara. Labolo, M. 2011. Memahami Ilmu Pemerintahan. Rajawali Pers : Jakarta. Manullang, M. 2005. Dasar-dasar Manajemen.Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Moekijat. 1994. Dasar-Dasar Motivasi. Bandung: Subur Bandung.

F. KETERBATASAN PENELITIAN Nawawi, H. 2005. Manajemen Strategik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Selama mengenai

melakukan koordinasi

penelitian pelaksanaan

pelayanan akta catatan sipil di Kecamatan Selimbau adalah sebagai berikut: 1. Waktu penelitian yang dirasa peneliti

Ratminto dan A.S Winarsih, 2008.Manajemen Pelayanan; Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

kurang, karena waktu yang diberikan 14 BARTHOLOMEUS BETONINO, NIM. E42010036 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


Reksohadiprodjo, Sukanto dan G Sudarmo, Indriyo. 2000. Manajemen Produksi. Edisi Keempat., Yogyakarta : BEFE. Siagian, SP. 1987. Penelitian Operasional : Teori Dan Prakte., Jakarta. Ul Sinambela, L.P dkk, 2006, Reformasi Pelayanan Publik; Teori Kebijakan dan Implementasi, Jakarta: Bumi Aksara.

Tanda Penduduk di Kecamatan Pontianak Barat. Pontianak, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Kerjasama FISIP Untan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Erwin Sirnanjuntak. 2007. Koordinasi Antar Instansi Terkait dalam Peningkatan Realisasi Investasi di Kabupaten Sintang. Tesis. Pontianak. Universitas Tanjungpura.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kombinasi. Bandung : Alfabeta. Suradinata, E. 1998.Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Sutarto. 1993. Dasar-dasar Organisasi, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Syafii, I.K. 2011.Manajemen Pemerintahan, Bandung : Pustaka Reka Widodo, J. 2007. Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik. Malang : Bayumedia. Rujukan Lain-lain Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Administrasi Kependudukan. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003

Penelitian, Makalah:

Naskah

Akademik

dan

Dian Putri Utami. 2012. Pengaruh Koordinasi Terhadap Pe1ayanan Kartu 15 BARTHOLOMEUS BETONINO, NIM. E42010036 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

KOORDINASI PELAKSANAAN PELAYANAN AKTA CATATAN SIPIL DI KECAMATAN SELIMBBAU KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015

Recommend Documents