Konvensi Hak Penyandang Cacat dan Protokol Opsional terhadap Konvensi
Konvensi Hak-hak Asasi Penyandang Cacat dan Protokol Opsional terhadap Konvensi The Convention on the Human Rights of Persons with Disabilities and The Optional Protocol to the Convention
Konvensi ini disepakati pada tanggal 13 Desember 2006 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa dengan Resolusi 61/106 dan terbuka untuk ditandatangani oleh negara-negara anggota PBB pada tanggal 30 Maret 2007 This Convention text was adopted on December 13, 2006 by the United Nations General Assembly in Resolution 61/106 and opened for signature by States on March 30, 2007 Dokumen ini diterbitkan dengan bantuan hibah dari Uni Eropa melalui program European Initiative for Democracy & Human Rights (EIDHR) dan Irish Aid. Pendapat/ pandangan yang dinyatakan dalam dokumen ini di luar tanggung jawab Uni Eropa atau Irish Aid.
This document has been produced with the financial assistance of the European Commission through the European Initiative for Democracy & Human Rights (EIDHR) programme and Irish Aid. The views expressed herein are those of the members of the Forum for Action on Disability Rights and can therefore in no way be taken to reflect the official opinion of the European Commission or Irish Aid.
Terjemahan tidak resmi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Unofficially translated by The National Human Rights Commission of Indonesia Diedit oleh/ Edited by Handicap International - Indonesia
Kata Pengantar
Preface
Naskah Konvensi Hak-hak Penyandang Cacat ini diterjemahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai bagian dari upaya mereka mendidik dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan berbagai isu hak asasi manusia.
The Convention on the Rights of Persons with Disabilities was translated by the National Human Rights Commission of Indonesia (Komnas HAM) as a part of their efforts to educate and raise awareness of various human rights issues.
HI berterima kasih kepada Komnas HAM atas usahanya tersebut, yang telah memungkinkan organisasi-organisasi kecacatan dan anggota masyarakat sipil lainnya di seluruh Indonesia untuk mengetahui instrumen hukum yang penting ini.
HI expresses its gratitude to Komnas HAM for these efforts, which has made it possible for Disabled People’s Organisations (DPO) and other members of civil society throughout Indonesia to be aware of and learn about this important legal instrument.
Mengingat bahwa naskah terjemahan Konvensi ini belum pernah secara resmi dipublikasikan oleh Komnas HAM, maka ada kemungkinan bahwa terjemahan ini mengandung ketidakakuratan. Oleh karena itu, berdasarkan masukan-masukan dan usulanusulan dari berbagai organisasi penyandang cacat yang menjadi partner kami, serta mempertimbangkan usul atau saran dari berbagai sumber lainnya yang berpengalaman di bidang hukum serta isu kecacatan, HI menyajikan terjemahan yang telah direvisi sehingga ini lebih mencerminkan isi Konvensi versi bahasa Inggris yang resmi dari PBB. Akan tetapi, HI menghimbau pembaca untuk tidak menganggap dan menjadikan naskah Konvensi versi bahasa Indonesia ini sebagai satu-satunya sumber rujukan. Untuk itulah HI menerbitkan naskah Konvensi dalam bahasa Indonesia ini bersisihan dengan naskah aslinya dalam bahasa Inggris untuk setiap pasal yang dimaksud.
Given that this translation has not been officially published by Komnas HAM, it may contain inaccuracies. Therefore, based on suggestions from local DPOs as our partners, as well as taking accounts to suggestions form other reliable sources that are experienced in law and disability issues, we are presenting a revised Bahasa text that more closely reflects the official English version (the “true certified text”) from the UN. Nonetheless, this revised version should not be seen as authoritative and should not be used as the sole reference. It is for this reason that HI has published the revised Bahasa text alongside the English original for each corresponding Article.
i
Kata Pengantar
Preface
i
Segala informasi dan masukan berkaitan dengan isi naskah Konvensi dalam bahasa Indonesia ini dapat ditujukan kepada HI dan atau Komnas HAM dengan alamat di bawah ini:
Any information and feedback concerning the content of the revised Bahasa Convention text may be addressed to HI and or Komnas HAM at the following addresses:
Handicap International Jl Magelang Karangwaru Kidul TR II/22A, Tegalrejo Yogyakarta 55241 Tel/Fax: 0274 556 478/ 545 941 E-mail:
[email protected]
Handicap International Jl Magelang Karangwaru Kidul TR II/22A, Tegalrejo Yogyakarta 55241 Tel/Fax: 0274 556 478/ 545 941 E-mail:
[email protected]
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Jl. Latuharhary No. 4 B Menteng, Jakarta 10310 Telepon: 021 392 5230 Faksimile: 021 391 2026 E-mail:
[email protected]
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Jl. Latuharhary No. 4 B Menteng, Jakarta 10310 Tel: 021 392 5230 Fax: 021 391 2026 E-mail:
[email protected]
Kami sungguh-sungguh berharap Pemerintah Indonesia, sebagai negara yang telah menandatangani perjanjian penting ini, akan segera membuat terjemahan resmi yang benar-benar sesuai dengan dokumen aslinya, baik penyampaiannya dalam kata-kata maupun maksud isinya.
We sincerely hope that the government of Indonesia, as a signatory state to this historic treaty, will soon produce an official translation that fully respects the original document both in letter and spirit.
Handicap International - Indonesia
Handicap International - Indonesia
ii
Kata Pengantar
Preface
ii
Pendahuluan
Introduction
P
eople with disabilities of all ages live in every region and every community of Indonesia. They belong to all of this country's races, social classes, cultural groups and religious groups. They should be using the schools, workplaces, shopping centers, neighbourhoods, public transport and government offices of their communities. People who use wheelchairs, canes, and sign language, people with intellectual disabilities, should be an ordinary part of our world.
enyandang cacat dari semua kelompok umur hidup di setiap wilayah dan kelompok masyarakat di Indonesia. Mereka merupakan bagian dari semua suku, kelas sosial, budaya, dan agama di negara ini. Dalam lingkungan masyarakatnya, mereka seharusnya memanfaatkan fasilitas umum di sekolah-sekolah, tempat kerja, pusat perbelanjaan, lingkungan rumah, transportasi umum dan kantor-kantor pemerintah. Pengguna kursi roda, pengguna tongkat, dan pengguna bahasa isyarat, serta orang-orang yang mengalami cacat mental (atau tunagrahita) seharusnya menjadi bagian yang wajar dari dunia kita. Dalam kenyataannya, sebagian besar penyandang cacat tak terlihat di masyarakat. Kendala lingkungan fisik menghalangi akses orang-orang dengan cacat tubuh (atau tunadaksa) ke ruang publik dan membatasi ruang gerak mereka. Kendala teknologi menghalangi orang-orang yang mengalami cacat pendengaran (atau tunarunggu) dan cacat penglihatan (atau tunanetra) untuk berkomunikasi. Kendala sosial dalam bentuk sikap dan tindakan menunjukkan, secara eksplisit ataupun implisit, bahwa kehadiran penyandang cacat tidak diterima ataupun bahwa mereka dianggap kurang mampu dibanding orang lain. Pada tanggal 30 Maret 2007, pemerintah Indonesia mengambil langkah penting dalam memperkuat komitmen bangsa Indonesia untuk memajukan hak-hak asasi penyandang cacat dengan menandatangani naskah Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Cacat (Convention on the Rights of Persons with Disabilities). Ini merupakan instrumen hak asasi manusia pertama yang secara komprehensif membicarakan dan memberikan perhatian pada kebutuhan khusus orang-orang dengan segala jenis kecacatan. Organisasi-organisasi penyandang cacat dan aliansi mereka di seluruh dunia telah memberikan pengaruh yang besar dalam proses penyusunan Konvensi ini, yaitu dengan cara memberikan banyak masukan yang bernilai dan belum pernah ada sebelumnya. Karena proses yang partisipatoris inilah maka kewajiban yang tercantum dalam Konvensi tersebut mencerminkan prioritas penyandang cacat baik dari negara maju maupun negara sedang berkembang. i iii
Pendahuluan
P
In reality most people with disabilities are not visible in society. Physical barriers obstruct access of people with physical disabilities to public spaces and prevent free movement. Technological barriers prevent people with hearing and visual impairments from communication. Social barriers in the form of attitudes and practices convey, explicitly or implicitly, that people with disabilities are either unwelcome or are considered less capable than everyone else. On March 30, 2007 the Indonesian government took a significant step in strengthening Indonesia's commitment to promote the human rights of people with disabilities by signing the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. This is the first human rights instrument that comprehensively addresses the needs and specific concerns of people with all types of disabilities. Organisations of people with disabilities and their allies from around the world strongly influenced the convention drafting process, providing unprecedented levels of substantive input. It is due to this participatory process that the Convention obligations reflect the priorities of people with disabilities from both developed and developing countries.
Introduction
iii
Konvensi tersebut membantu kita mengubah cara pandang pemerintah dan masyarakat Indonesia terhadap penyandang cacat, meningkatkan pemahaman kita bahwa penyandang cacat memiliki hak asasi yang harus dilindungi. Akan tetapi, Konvensi tersebut tidak merumuskan hak-hak baru bagi para penyandang cacat. Sebaliknya, Konvensi tersebut memungkinkan penyandang cacat untuk menikmati hak-hak yang sama dengan orang lain melalui penegasan dan penerapan konsep-konsep pokok hak asasi manusia, antara lain martabat, kesetaraan dan kebebasan untuk menentukan pilihan, sesuai keadaan mereka. Konvensi ini mengharuskan pemerintah untuk mengambil tindakan proaktif guna menyingkirkan kendala sikap, lingkungan fisik, dan komunikasi yang menghalangi para penyandang cacat berpartisipasi secara penuh di masyarakat. Dengan menandatangani naskah Konvensi ini, pemerintah Indonesia telah menunjukkan niatnya untuk meratifikasi (mengesahkan) Konvensi tersebut dalam waktu dekat. Setelah meratifikasi konvensi tersebut, Indonesia akan menjadi sebuah Negara Pihak pada Konvensi itu, dan pemerintah akan terikat secara hukum untuk melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam Konvensi tersebut di tingkat nasional dan untuk melaporkan pelaksanaannya secara rutin kepada Panitia Pemantau PBB. Oleh karenanya, meratifikasi Konvensi ini merupakan langkah pertama untuk membuat pemerintah bertanggung jawab secara nasional dan internasional dalam pemenuhan hak-hak penyandang cacat di Indonesia. Protokol Opsional terhadap Konvensi ini mengatur lebih lanjut mekanisme pengaduan internasional yang dapat digunakan oleh kelompok maupun perseorangan yang hak-haknya telah dilanggar jika mereka tidak mendapatkan keadilan di negara mereka. Pada saat Protokol Opsional ditandatangani dan disahkan, instrumen hukum ini tentunya akan semakin menguatkan hak penyandang cacat yang diatur dalam Konvensi tersebut. Namun, Pemerintah Indonesia tidak menandatangani Protokol Opsional ini.
iv
Pendahuluan
The Convention will help us change the way the Indonesian government and society thinks about people with disabilities, encouraging the understanding that people with disabilities are holders of human rights that must be protected. However the Convention does not create new rights for people with disabilities. It instead enables people with disabilities to enjoy the same rights as other people by affirming and applying core human rights concepts, such as dignity, equality and the freedom to make one's own choices, to the situation of people with disabilities. It obliges governments to take proactive measures to remove the attitudinal, physical, and communications barriers that prevent people with disabilities' full participation in society. By signing the Convention, the Indonesian government has signaled its intention to ratify it in the near future. Upon ratification, Indonesia will become a State Party to the Convention, and the government will be legally bound to implement the Convention obligations at the national level and to report on this implementation regularly to a UN monitoring committee. Ratification is therefore the first step to making the government nationally and internationally accountable for fulfilling the rights of people with disabilities in Indonesia. The Optional Protocol to the Convention additionally provides for an international complaints mechanism that individuals or groups whose rights have been violated can use if they cannot achieve justice in their country. This instrument could further strengthen the rights of people with disabilities stipulated in the Convention. However the Indonesian government did not sign the Optional Protocol.
Introduction
iv
Memang pemerintah Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional yang berkaitan dengan hak asasi perempuan dan anak-anak, larangan terhadap penganiayaan dan diskriminasi rasial, serta hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Akan tetapi, pemerintah belum menerapkan secara penuh kewajiban-kewajiban hukum yang tercantum di dalam berbagai Konvensi itu, dan ini berarti terus berlanjutnya marjinalisasi terhadap penyandang cacat. Terlebih lagi, walaupun Indonesia telah mengambil langkah positif dengan adanya undang-undang yang secara khusus melindungi hak-hak penyandang cacat, yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, undang-undang ini baik isi maupun pelaksanaannya belum menjamin adanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap seluruh hak-hak penyandang cacat. Karena itu harus ditekankan bahwa penandatanganan naskah Konvensi oleh Pemerintah Indonesia tidak dengan sendirinya menjadi hal yang menjamin pelaksanaan secara penuh seluruh isi Konvensi tersebut. Pemerintah Indonesia harus segera meratifikasi Konvensi ini, mereformasi peraturan perundang-undangan yang ada sehingga selaras dengan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Konvensi, dan yang paling penting melaksanakan kewajibankewajiban tersebut secara penuh. Salah satu kewajiban pemerintah yang dimaksud di atas adalah bahwa penyandang cacat dan organisasi-organisasinya harus disertakan dalam proses pengambilan keputusan yang menentukan seluruh tahapan pelaksanaan Konvensi. Oleh karenanya, pemerintah harus memberikan informasi kepada gerakan kecacatan untuk memungkinkan mereka terlibat dalam proses ini. Hak berpartisipasi ini merupakan suatu hak yang diperjuangkan oleh penyandang cacat dan masyarakat sipil sepanjang proses negosiasi Konvensi. Ini juga merupakan hak yang mendorong gerakan kecacatan di Indonesia untuk ikut bertanggung jawab dalam mendidik diri sendiri dan orang lain mengenai advokasi yang berbasis hak asasi manusia bagi penyandang cacat.
v
Pendahuluan
Indeed, Indonesia has ratified several international conventions, dealing with the human rights of women and children, the prohibition against torture and racial discrimination, as well as civil, political, economic, social and cultural rights. However the government has not fully implemented these legal obligations, which has meant the continued marginalization of people with disabilities. Furthermore, while Indonesia has taken the positive step forward with a law that specifically protects the rights of people with disabilities - Law No 4, 1997 on People with Disabilities - this law both in its content and implementation has yet to ensure respect for, and protection and fulfillment of, all the rights of people with disabilities. It should be stressed therefore that the signing of the Convention by the Indonesian government will not on its own ensure full implementation. The Indonesian government should, without delays, ratify the Convention, reform national laws so that they are in harmony with its obligations and most importantly, fully implement these obligations. One such obligation of the government is that people with disabilities and their organizations must be included in decision making processes shaping all stages of the Convention's implementation. The government should therefore provide information to the disability movement to enable their participation in these processes. This right to participate is one that people with disabilities and civil society fought for throughout the process of negotiating the Convention. This is a right that now imposes a responsibility on the disability movement in Indonesia to educate themselves and others about human rights based advocacy for people with disability.
Introduction
v
Dengan demikian, usaha mempromosikan pelaksanaan Konvensi secara penuh dan menyeluruh harus menjadi agenda bersama bagi penyandang cacat. Untuk alasan ini pula maka penyebarluasan naskah Konvensi dan Protokol Opsionalnya ini penting, sehingga penyandang cacat di Indonesia menyadari dan memahami isi dokumen tersebut.
Therefore, promoting the full implementation of the Convention has to be a common agenda for people with disabilities. It is for this reason that the disseminating of the text of the Convention and its Optional Protocol is necessary, so that people with disabilities in Indonesia will be aware of and understand the content of this document.
Harapan kita adalah bahwa kerjasama antara para penyandang cacat, organisasi yang mewakili mereka, anggota masyarakat lainnya, dan dengan pemerintah, dari tingkat lokal hingga tingkat nasional, akan terjalin dalam suatu usaha bersama untuk mengadvokasi wacana penting ini.
It is our hope that collaboration between people with disabilities, their representative organizations, other members of civil society, and with the government, from the local to the national level, will be established in a collective effort to advocate on this important issue.
vi
Pendahuluan
Introduction
vi
KONVENSI HAK-HAK PENYANDANG CACAT
CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES
Mukadimah Preamble Negara-negara yang berpihak pada Konvensi ini (Negara-negara Pihak), (a) Mengingat prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengakui martabat dan harkat yang melekat dan hak-hak yang setara dan tidak dapat dicabut dari semua anggota umat manusia sebagai dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia, (b) Mengakui bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan dalam Kovenan-kovenan Internasional tentang Hak Asasi Manusia, telah menyatakan dan menyepakati bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum di dalamnya, tanpa pembedaan dalam bentuk apa pun, (c) Menegaskan kembali tentang universalitas, sifat tidak terbagibagi, kesalingtergantungan, dan kesalingterkaitan antara semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar dan kebutuhan penyandang cacat untuk dijamin sepenuhnya penikmatan atas hak asasi manusia dan kebebasan mendasar tersebut tanpa diskriminasi, (d) Mengingat kembali Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, Konvensi tentang Hak Anak, dan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, 1
Mukadimah
The States Parties to the present Convention, (a) Recalling the principles proclaimed in the Charter of the United Nations which recognize the inherent dignity and worth and the equal and inalienable rights of all members of the human family as the foundation of freedom, justice and peace in the world, (b) Recognizing that the United Nations, in the Universal Declaration of Human Rights and in the International Covenants on Human Rights, has proclaimed and agreed that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind, (c) Reaffirming the universality, indivisibility, interdependence and interrelatedness of all human rights and fundamental freedoms and the need for persons with disabilities to be guaranteed their full enjoyment without discrimination, (d) Recalling the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, the Convention on the Rights of the Child, and the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families,
Preamble
1
(e) Mengakui bahwa kecacatan adalah suatu konsep yang berkembang dan bahwa kecacatan adalah hasil dari interaksi antara orang-orang yang tidak sempurna secara fisik dan mental dengan hambatan-hambatan lingkungan yang menghalangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain. (f) Mengakui pentingnya prinsip-prinsip dan panduan-panduan kebijakan yang termuat dalam Program Aksi Dunia tentang Penyandang Cacat dan dalam Peraturan Standar tentang Penyetaraan Kesempatan bagi Penyandang Cacat yang mempengaruhi pemajuan, pembentukan, dan evaluasi kebijakan, perencanaan, program-program, dan aksi-aksi di tingkat nasional, regional, dan internasional demi memajukan penyetaraan kesempatan bagi penyandang cacat, (g) Menekankan pentingnya pengarusutamaan persoalan-persoalan penyandang cacat sebagai bagian yang integral dalam strategistrategi pembangunan berkelanjutan yang berkaitan,
(e) Recognizing that disability is an evolving concept and that disability results from the interaction between persons with impairments and attitudinal and environmental barriers that hinders their full and effective participation in society on an equal basis with others, (f) Recognizing the importance of the principles and policy guidelines contained in the World Programme of Action concerning Disabled Persons and in the Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities in influencing the promotion, formulation and evaluation of the policies, plans, programmes and actions at the national, regional and international levels to further equalize opportunities for persons with disabilities, (g) Emphasizing the importance of mainstreaming disability issues as an integral part of relevant strategies of sustainable development, (h) Recognizing also that discrimination against any person on the basis of disability is a violation of the inherent dignity and worth of the human person,
(h) Juga mengakui bahwa diskriminasi terhadap setiap orang atas dasar kecacatan adalah pelanggaran terhadap martabat yang melekat dan harga diri setiap manusia,
(i) Recognizing further the diversity of persons with disabilities,
(i) Mengakui lebih lanjut keragaman penyandang cacat,
(j) Recognizing the need to promote and protect the human rights of all persons with disabilities, including those who require more intensive support,
(j) Mengakui kebutuhan untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia semua orang penyandang cacat, termasuk mereka yang membutuhkan dukungan yang lebih intensif, (k) Kekhawatiran bahwa, walaupun sudah terdapat berbagai instrumen dan kewajiban, penyandang cacat terus menghadapi hambatan dalam partisipasi mereka sebagai anggota yang setara dalam masyarakat dan mengalami pelanggaran terhadap hak asasi manusia di berbagai wilayah di dunia,
2
Mukadimah
(k) Concerned that, despite these various instruments and undertakings, persons with disabilities continue to face barriers in their participation as equal members of society and violations of their human rights in all parts of the world,
Preamble
2
(l) Mengakui pentingnya kerja sama internasional untuk memperbaiki kondisi kehidupan penyandang cacat di setiap negara, khususnya di negara-negara berkembang,
(l) Recognizing the importance of international cooperation for improving the living conditions of persons with disabilities in every country, particularly in developing countries,
(m) Mengakui adanya kontribusi-kontribusi yang bernilai dan potensial yang dilakukan oleh penyandang cacat bagi kesejahteraan dan keragaman dalam komunitas mereka, dan bahwa pemajuan akan penikmatan penuh hak asasi manusia dan kebebasan mendasar penyandang cacat serta partisipasi penuh penyandang cacat akan membangun rasa memiliki mereka serta peningkatan yang signifikan dalam pembangunan manusia, sosial, dan ekonomi masyarakat serta penghapusan kemiskinan,
(m) Recognizing the valued existing and potential contributions made by persons with disabilities to the overall well-being and diversity of their communities, and that the promotion of the full enjoyment by persons with disabilities of their human rights and fundamental freedoms and of full participation by persons with disabilities will result in their enhanced sense of belonging and in significant advances in the human, social and economic development of society and the eradication of poverty,
(n) Mengakui pentingnya otoritas individu dan kemandirian bagi penyandang cacat, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan mereka sendiri,
(n) Recognizing the importance for persons with disabilities of their individual autonomy and independence, including the freedom to make their own choices,
(o) Mempertimbangkan bahwa penyandang cacat harus memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam proses-proses pengambilan keputusan tentang kebijakan-kebijakan dan programprogram, termasuk yang langsung berkaitan dengan mereka,
(o) Considering that persons with disabilities should have the opportunity to be actively involved in decision-making processes about policies and programmes, including those directly concerning them,
(p) Khawatir tentang kondisi-kondisi yang sulit yang dihadapi oleh penyandang cacat yang menjadi subyek bentuk-bentuk diskriminasi berganda atau semakin memburuk atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, kebangsaan, etnis, asal-asal usul indigenous atau sosial, kepemilikan, status kelahiran, agama atau status lainnya,
(p) Concerned about the difficult conditions faced by persons with disabilities who are subject to multiple or aggravated forms of discrimination on the basis of race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic, indigenous or social origin, property, birth, age or other status,
(q) Mengakui bahwa penyandang cacat perempuan dan anak-anak perempuan sering beresiko tinggi dalam mengalami kekerasan, penyiksaan, pengabaan, penganiayaan, atau eksploitasi baik di dalam maupun di luar rumah,
3
Mukadimah
(q) Recognizing that women and girls with disabilities are often at greater risk, both within and outside the home of violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation,
Preamble
3
(r) Mengakui bahwa penyandang cacat anak-anak harus menikmati semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar secara penuh atas dasar kesetaraan dengan anak-anak lain, dan mengingatkan kembali akan kewajiban Negara-negara Pihak pada Konvensi Hak Anak untuk mewujudkan tujuan tersebut,
(r) Recognizing that children with disabilities should have full enjoyment of all human rights and fundamental freedoms on an equal basis with other children, and recalling obligations to that end undertaken by States Parties to the Convention on the Rights of the Child,
(s) Menekankan kebutuhan untuk memasukkan perspektif gender dalam segala upaya untuk memajukan penikmatan penuh hak asasi manusia dan kebebasan mendasar penyandang cacat,
(s) Emphasizing the need to incorporate a gender perspective in all efforts to promote the full enjoyment of human rights and fundamental freedoms by persons with disabilities,
(t) Menggarisbawahi kenyataan bahwa mayoritas penyandang cacat hidup dalam kemiskinan, dan oleh karenanya mengakui kebutuhan penting untuk menangani dampak negatif kemiskinan terhadap penyandang cacat,
(t) Highlighting the fact that the majority of persons with disabilities live in conditions of poverty, and in this regard recognizing the critical need to address the negative impact of poverty on persons with disabilities,
(u) Mengingat bahwa kondisi perdamaian dan keamanan atas dasar penghormatan penuh terhadap tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pelaksanaan instrumen-instrumen hak asasi manusia adalah sangat diperlukan bagi perlindungan penuh penyandang cacat, khususnya pada saat saat konflik bersenjata dan pendudukan wilayah oleh pihak asing,
(u) Bearing in mind that conditions of peace and security based on full respect for the purposes and principles contained in the Charter of the United Nations and observance of applicable human rights instruments are indispensable for the full protection of persons with disabilities, in particular during armed conflicts and foreign occupation,
(v) Mengakui pentingnya aksesibilitas terhadap lingkungan fisik, sosial, ekonomi, dan budaya, terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan serta terhadap informasi dan komunikasi, untuk memampukan penyandang cacat agar dapat menikmati semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, (w) Menyadari bahwa individu, yang memiliki kewajiban terhadap individu lain dan terhadap masyarakat di mana ia berada, memiliki tanggung jawab untuk berupaya keras bagi pemajuan dan pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam instrumen-instrumen utama hak asasi manusia,
4
Mukadimah
(v) Recognizing the importance of accessibility to the physical, social, economic and cultural environment, to health and education and to information and communication, in enabling persons with disabilities to fully enjoy all human rights and fundamental freedoms, (w) Realizing that the individual, having duties to other individuals and to the community to which he or she belongs, is under a responsibility to strive for the promotion and observance of the rights recognized in the International Bill of Human Rights,
Preamble
4
(x) Percaya bahwa keluarga adalah unit kelompok yang paling alamiah dan mendasar dalam masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan Negara, dan bahwa penyandang cacat dan anggota keluarga mereka harus menerima perlindungan dan bantuan yang diperlukan untuk memampukan keluarga agar dapat berkontribusi pada penikmatan hak-hak penyandang cacat secara penuh dan setara, (y) Percaya bahwa suatu konvensi internasional yang komprehensif dan integral untuk memajukan dan melindungi hak-hak dan martabat penyandang cacat akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya penanganan kesenjangan sosial yang dialami oleh penyandang cacat dan memajukan partisipasi mereka dalam kehidupan sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dengan kesempatan yang sama, baik di negara berkembang maupun negara maju,
(x) Convinced that the family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State, and that persons with disabilities and their family members should receive the necessary protection and assistance to enable families to contribute towards the full and equal enjoyment of the rights of persons with disabilities, (y) Convinced that a comprehensive and integral international convention to promote and protect the rights and dignity of persons with disabilities will make a significant contribution to redressing the profound social disadvantage of persons with disabilities and promote their participation in the civil, political, economic, social and cultural spheres with equal opportunities, in both developing and developed countries, Have agreed as follows:
Telah menyepakati sebagai berikut:
Pasal 1
Article 1
Tujuan
Purpose
Tujuan dari Konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin penikmatan semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar secara penuh dan setara oleh semua orang penyandang cacat, dan untuk memajukan penghormatan atas martabat yang melekat pada diri mereka.
The purpose of the present Convention is to promote, protect and ensure the full and equal enjoyment of all human rights and fundamental freedoms by all persons with disabilities, and to promote respect for their inherent dignity.
Penyandang cacat termasuk mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif berdasarkan pada asas kesetaraan.
5
Pasal 1
Persons with disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others.
Article 1
5
Pasal 2
Article 2
Definisi-definisi
Definitions
Untuk tujuan Konvensi ini:
For the purposes of the present Convention:
“Komunikasi” termasuk bahasa, penampilan teks, Braille, komunikasi tacktile, tulisan dalam ukuran besar, multimedia yang dapat diakses, dan juga berbagai cara, sarana, dan format komunikasi tertulis, audio, dalam bahasa sederhana (plain-language), dapat dibaca manusia (human-reader), serta augmentatif dan alternatif, termasuk teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diakses;
“Communication” includes languages, display of text, Braille, tactile communication, large print, accessible multimedia as well as written, audio, plain-language, human-reader and augmentative and alternative modes, means and formats of communication, including accessible information and communication technology;
“Bahasa” termasuk bahasa lisan dan bahasa isyarat serta bentukbentuk bahasa lainnya yang tidak diucapkan; “Diskriminasi atas dasar kecacatan” berarti pembedaan, eksklusi, atau pembatasan apa pun atas dasar kecacatan yang bertujuan untuk atau berdampak pada perusakan atau penghapusan terhadap pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar dalam hal politik, sosial, budaya, sipil, atau bidang lainnya, berdasarkan kesetaraan dengan orangorang lain. Hal ini termasuk segala bentuk diskriminasi, termasuk penyangkalan atas akomodasi yang layak; “Akomodasi yang layak” berarti modifikasi dan penyesuaian yang diperlukan dan tepat yang tidak memberikan beban yang tidak seimbang atau tidak semestinya ketika diperlukan dalam kasuskasus tertentu, untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar penyandang cacat atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain.
6
Pasal 2
“Language” includes spoken and signed languages and other forms of non spoken languages; “Discrimination on the basis of disability” means any distinction, exclusion or restriction on the basis of disability which has the purpose or effect of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise, on an equal basis with others, of all human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field. It includes all forms of discrimination, including denial of reasonable accommodation; “Reasonable accommodation” means necessary and appropriate modification and adjustments not imposing a disproportionate or undue burden, where needed in a particular case, to ensure to persons with disabilities the enjoyment or exercise on an equal basis with others of all human rights and fundamental freedoms;
Article 2
6
“Rancangan universal” berarti rancangan produk, lingkungan, program, dan pelayanan yang dapat digunakan oleh semua orang yang sedapat mungkin tidak membutuhkan adaptasi atau rancangan khusus. “Rancangan universal” tidak termasuk alat-alat pembantu untuk kelompok penyandang cacat tertentu yang memerlukannya.
“Universal design” means the design of products, environments, programmes and services to be usable by all people, to the greatest extent possible, without the need for adaptation or specialized design. “Universal design” shall not exclude assistive devices for particular groups of persons with disabilities where this is needed.
Pasal 3
Article 3
Prinsip-prinsip umum
General principles
Prinsip-prinsip dari Konvensi ini adalah: (a) Penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemandirian orang-orang; (b) Nondiskriminasi; (c) Partisipasi dan keterlibatan penuh dan efektif dalam masyarakat; (d) Penghormatan atas perbedaan dan penerimaan penyandang cacat sebagai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan; (e) Kesetaraan kesempatan; (f) Aksesibilitas; (g) Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; (h) Penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari penyandang cacat anak-anak dan penghormatan atas hak penyandang cacat anak-anak untuk melindungi identitas mereka.
The principles of the present Convention shall be: (a) Respect for inherent dignity, individual autonomy including the freedom to make one’s own choices, and independence of persons; (b) Non-discrimination; (c) Full and effective participation and inclusion in society; (d) Respect for difference and acceptance of persons with disabilities as part of human diversity and humanity; (e) Equality of opportunity; (f) Accessibility; (g) Equality between men and women; (h) Respect for the evolving capacities of children with disabilities and respect for the right of children with disabilities to preserve their identities.
7
Pasal 3
Article 3
7
Pasal 4
Article 4
Kewajiban-kewajiban umum
General obligations
1. Negara-negara Pihak berkewajiban untuk menjamin dan memajukan pemenuhan semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi semua penyandang cacat tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun atas dasar kecacatan mereka. Untuk itu, Negara- negara Pihak berkewajiban untuk: (a) Mengadopsi semua langkah legislatif, administratif, dan langkah lainnya yang tepat untuk pelaksanaan semua hak yang diakui dalam Konvensi ini; (b) Mengambil semua langkah yang tepat, termasuk peraturan perundang-undangan, untuk memperbaiki atau menghapuskan hukum, kebiasaan, dan praktek-praktek yang diskriminatif terhadap penyandang cacat; (c) Untuk mempertimbangkan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia penyandang cacat dalam semua kebijakan dan program; (d) Untuk menghindari keterlibatan dalam tindakan atau praktek apapun yang tidak sesuai dengan Konvensi ini dan untuk menjamin bahwa pihak berwenang publik dan institusi-institusi publik bertindak sesuai dengan Konvensi ini; (e) Untuk mengambil semua langkah yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi atas dasar kecacatan yang dilakukan oleh orang-orang, organisasi-organisasi, atau perusahaan-perusahaan swasta mana pun; (f) Untuk melakukan atau memajukan penelitian dan pengembangan barang-barang, pelayanan jasa, peralatan, dan fasilitas-fasilitas yang dirancang secara universal, sebagaimana didefinisikan dalam pasal 2 dari Konvensi ini, yang mewajibkan adanya adaptasi yang seminimum mungkin dan biaya serendah mungkin untuk memenuhi kebutuhan khusus seorang penyandang cacat, untuk memajukan ketersediaan dan kegunaannya, serta untuk memajukan rancangan universal dalam pengembangan standar-standar dan panduan-panduan;
1. States Parties undertake to ensure and promote the full realization of all human rights and fundamental freedoms for all persons with disabilities without discrimination of any kind on the basis of disability. To this end, States Parties undertake: (a) To adopt all appropriate legislative, administrative and other measures for the implementation of the rights recognized in the present Convention; (b) To take all appropriate measures, including legislation, to modify or abolish existing laws, regulations, customs and practices that constitute discrimination against persons with disabilities; (c) To take into account the protection and promotion of the human rights of persons with disabilities in all policies and programmes; (d) To refrain from engaging in any act or practice that is inconsistent with the present Convention and to ensure that public authorities and institutions act in conformity with the present Convention; (e) To take all appropriate measures to eliminate discrimination on the basis of disability by any person, organization or private enterprise; (f) To undertake or promote research and development of universally designed goods, services, equipment and facilities, as defined in article 2 of the present Convention, which should require the minimum possible adaptation and the least cost to meet the specific needs of a person with disabilities, to promote their availability and use, and to promote universal design in the development of standards and guidelines;
8
Pasal 4
Article 4
8
(g) Untuk melakukan atau memajukan penelitian dan pengembangan, serta untuk memajukan ketersediaan dan penggunaan teknologi-teknologi baru, termasuk teknologi informasi dan komunikasi, alat-alat bantu gerak, peralatan dan teknologi pendukung yang sesuai bagi penyandang cacat, dengan memberikan prioritas bagi teknologi-teknologi dengan biaya yang terjangkau; (h) Untuk menyediakan informasi yang dapat diakses oleh penyandang cacat mengenai alat-alat bantu gerak, peralatan dan teknologi pembantu, termasuk teknologi-teknologi baru, serta bentuk-bentuk perbantuan lainnya, pelayanan dan fasilitas pendukung; (i) Untuk memajukan pelatihan bagi para profesional dan staf yang bekerja dengan penyandang cacat mengenai hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini dengan tujuan untuk memberikan bantuan dan pelayanan sebagaimana dijamin oleh hak-hak tersebut. 2. Berkaitan dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya, setiap Negara Pihak berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah dengan semaksimal mungkin menggunakan sumber-sumber daya yang tersedia, sekiranya diperlukan, dalam kerangka kerja sama internasional, dengan tujuan untuk mencapai realisasi penuh hakhak tersebut secara progresif, tanpa prasangka terhadap kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Konvensi ini yang harus segera diterapkan berdasarkan hukum internasional. 3. Dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan perundangundangan dan kebijakan untuk melaksanakan Konvensi ini, dan dalam proses-proses pengambilan keputusan lainnya yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penyandang cacat, Negara-negara Pihak harus benar-benar berkonsultasi dan secara aktif melibatkan penyandang cacat, termasuk penyandang cacat anak-anak, melalui organisasiorganisasi perwakilan mereka.
9
Pasal 4
(g) To undertake or promote research and development of, and to promote the availability and use of new technologies, including information and communications technologies, mobility aids, devices and assistive technologies, suitable for persons with disabilities, giving priority to technologies at an affordable cost; (h) To provide accessible information to persons with disabilities about mobility aids, devices and assistive technologies, including new technologies, as well as other forms of assistance, support services and facilities; (i) To promote the training of professionals and staff working with persons with disabilities in the rights recognized in the present Convention so as to better provide the assistance and services guaranteed by those rights. 2. With regard to economic, social and cultural rights, each State Party undertakes to take measures to the maximum of its available resources and, where needed, within the framework of international cooperation, with a view to achieving progressively the full realization of these rights, without prejudice to those obligations contained in the present Convention that are immediately applicable according to international law. 3. In the development and implementation of legislation and policies to implement the present Convention, and in other decisionmaking processes concerning issues relating to persons with disabilities, States Parties shall closely consult with and actively involve persons with disabilities, including children with disabilities, through their representative organizations.
Article 4
9
4. Tidak satu pun dalam Konvensi ini yang akan mempengaruhi ketentuan-ketentuan yang lebih kondusif bagi realisasi hak-hak penyandang cacat yang tercantum dalam hukum Negara Pihak atau hukum internasional yang berlaku bagi Negara tersebut. Tidak boleh ada pembatasan apa pun atau derogasi terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar yang diakui oleh Negara Pihak pada Konvensi ini menurut hukum, konvensi-konvensi, peraturan, atau kebiasaan dengan alasan bahwa Konvensi ini tidak mengakui hak-hak atau kebebasan-kebebasan tersebut atau bahwa Negara Pihak mengakui hak-hak dan kebebasankebebasan tersebut hanya pada tingkatan tertentu. 5. Ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini berlaku untuk semua bagian di negara-negara bagian tanpa pembatasan atau pengecualian apa pun.
4. Nothing in the present Convention shall affect any provisions which are more conducive to the realization of the rights of persons with disabilities and which may be contained in the law of a State Party or international law in force for that State. There shall be no restriction upon or derogation from any of the human rights and fundamental freedoms recognized or existing in any State Party to the present Convention pursuant to law, conventions, regulation or custom on the pretext that the present Convention does not recognize such rights or freedoms or that it recognizes them to a lesser extent. 5. The provisions of the present Convention shall extend to all parts of federal States without any limitations or exceptions.
Pasal 5
Article 5
Kesetaraan dan nondiskriminasi
Equality and non-discrimination
1. Negara-negara Pihak mengakui bahwa semua orang adalah setara didepan hukum dan menurut hukum, dan berhak atas perlindungan dan keuntungan yang sama dari hukum tanpa diskriminasi apapun.
1. States Parties recognize that all persons are equal before and under the law and are entitled without any discrimination to the equal protection and equal benefit of the law.
2. Negara-negara Pihak harus melarang semua diskriminasi atas dasar kecacatan dan menjamin perlindungan hukum yang setara dan efektif bagi penyandang cacat dari diskriminasi atas dasar apapun. 3. Dalam rangka memajukan kesetaraan dan menghapuskan diskriminasi, Negara-negara Pihak harus mengambil langkahlangkah yang tepat untuk menjamin tersedianya akomodasi yang layak. 10
Pasal 5
2. States Parties shall prohibit all discrimination on the basis of disability and guarantee to persons with disabilities equal and effective legal protection against discrimination on all grounds. 3. In order to promote equality and eliminate discrimination, States Parties shall take all appropriate steps to ensure that reasonable accommodation is provided.
Article 5
10
4. Langkah-langkah khusus yang dibutuhkan untuk mempercepat atau mencapai kesetaraan secara de facto bagi penyandang cacat tidak boleh dianggap sebagai diskriminasi atas dasar Konvensi ini.
4. Specific measures which are necessary to accelerate or achieve de facto equality of persons with disabilities shall not be considered discrimination under the terms of the present Convention.
Pasal 6
Article 6
Penyandang cacat perempuan
Women with disabilities
1. Negara-negara Pihak mengakui bahwa penyandang cacat perempuan dan anak-anak perempuan menjadi subyek diskriminasi ganda dan oleh karenanya harus mengambil langkahlangkah untuk menjamin penikmatan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental mereka secara penuh dan setara.
1. States Parties recognize that women and girls with disabilities are subject to multiple discrimination, and in this regard shall take measures to ensure the full and equal enjoyment by them of all human rights and fundamental freedoms.
2. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin pembangunan, pengembangan, dan pemberdayaan penuh perempuan, dengan tujuan memberikan jaminan kepada mereka dalam usaha memperoleh dan menikmati hak asasi manusia dan kebebasan mendasar yang akui dalam Konvensi ini.
2. States Parties shall take all appropriate measures to ensure the full development, advancement and empowerment of women, for the purpose of guaranteeing them the exercise and enjoyment of the human rights and fundamental freedoms set out in the present Convention.
Pasal 7
Article 7
Penyandang cacat anak-anak
Children with disabilities
1. Negara-negara Pihak harus melakukan semua langkah yang diperlukan untuk menjamin penikmatan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar penyandang cacat anak-anak secara penuh atas dasar kesetaraan dengan anak-anak lain.
1. States Parties shall take all necessary measures to ensure the full enjoyment by children with disabilities of all human rights and fundamental freedoms on an equal basis with other children.
11
Pasal 6 & 7
Article 6 & 7
11
2. Dalam segala tindakan berkaitan dengan penyandang cacat anakanak, kepentingan terbaik bagi si anak tersebut harus menjadi bahan pertimbangan utama. 3. Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa penyandang cacat anak-anak mempunyai hak untuk menyatakan pendapat mereka secara bebas mengenai berbagai hal yang mempengaruhi kehidupan mereka atas dasar kesetaraan dengan anak-anak lain, di mana pandangan mereka tersebut dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kedewasaan mereka, dan menjamin bahwa penyandang cacat anak-anak disediakan bantuan yang tepat sesuai dengan kecacatan dan usia mereka demi perwujudan hak tersebut.
2. In all actions concerning children with disabilities, the best interests of the child shall be a primary consideration. 3. States Parties shall ensure that children with disabilities have the right to express their views freely on all matters affecting them, their views being given due weight in accordance with their age and maturity, on an equal basis with other children, and to be provided with disability and age-appropriate assistance to realize that right.
Pasal 8
Article 8
Peningkatan kesadaran
Awareness-raising
1. Negara-negara Pihak harus segera mengadopsi langkah-langkah yang cepat, efektif dan tepat untuk: (a) Meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat, termasuk di tingkat keluarga, berkaitan dengan penyandang cacat, dan memajukan penghormatan terhadap hak-hak dan martabat penyandang cacat; (b) Memerangi stereotipe, prasangka, dan praktik-praktik membahayakan berkaitan dengan penyandang cacat, termasuk yang berdasarkan pada jenis kelamin dan usia, di seluruh bidang kehidupan; (c) Memajukan kesadaran akan kemampuan dan kontribusi penyandang cacat.
1. States Parties undertake to adopt immediate, effective and appropriate measures: (a) To raise awareness throughout society, including at the family level, regarding persons with disabilities, and to foster respect for the rights and dignity of persons with disabilities; (b) To combat stereotypes, prejudices and harmful practices relating to persons with disabilities, including those based on sex and age, in all areas of life; (c) To promote awareness of the capabilities and contributions of persons with disabilities.
12
Pasal 8
Article 8
12
2. Langkah-langkah untuk tujuan tersebut termasuk: (a) Memulai dan meneruskan kampanye publik yang efektif, yang dirancang untuk: (i) Membangun penerimaan terhadap hak-hak penyandang cacat; (ii) Memajukan persepsi positif dan kesadaran sosial yang tinggi terhadap penyandang cacat; (iii) Memajukan pengakuan terhadap keahlian, nilai, dan kemampuan penyandang cacat, dan kontribusi mereka di tempat-tempat kerja dan pasar tenaga kerja; (b) Mendorong suatu sikap penghormatan terhadap hak penyandang cacat di segala tingkatan dalam sistem pendidikan, termasuk bagi semua anak mulai dari usia muda; (c) Mendorong semua bagian dari media untuk menggambarkan penyandang cacat dengan cara yang sesuai dengan tujuan dari Konvensi ini; (d) Memajukan program-program pelatihan peningkatan kesadaran berkaitan dengan penyandang cacat dan hak-hak penyandang cacat.
2. Measures to this end include: (a) Initiating and maintaining effective public awareness campaigns designed: (i) To nurture receptiveness to the rights of persons with disabilities; (ii) To promote positive perceptions and greater social awareness towards persons with disabilities; (iii) To promote recognition of the skills, merits and abilities of persons with disabilities, and of their contributions to the workplace and the labour market; (b) Fostering at all levels of the education system, including in all children from an early age, an attitude of respect for the rights of persons with disabilities; (c) Encouraging all organs of the media to portray persons with disabilities in a manner consistent with the purpose of the present Convention; (d) Promoting awareness-training programmes regarding persons with disabilities and the rights of persons with disabilities.
Pasal 9
Article 9
Aksesibilitas
Accessibility
1. Dalam rangka memampukan penyandang cacat untuk hidup secara mandiri dan berpartisipasi penuh dalam segala aspek kehidupan, Negara-negara Pihak harus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin akses penyandang cacat terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, serta fasilitas dan pelayanan lalinnya yang terbuka atau disediakan bagi publik baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain. Langkah-langkah, yang di dalamnya harus mencakup identifikasi dan penghapusan semua hambatan dan penghalang terhadap aksesibilitas, antara lain harus berlaku bagi:
1. To enable persons with disabilities to live independently and participate fully in all aspects of life, States Parties shall take appropriate measures to ensure to persons with disabilities access, on an equal basis with others, to the physical environment, to transportation, to information and communications, including information and communications technologies and systems, and to other facilities and services open or provided to the public, both in urban and in rural areas. These measures, which shall include the identification and elimination of obstacles and barriers to accessibility, shall apply to, inter alia:
13
Pasal 9
Article 9
13
(a) Bangunan, jalan, transportasi dan fasilitas lainnya, baik di dalam dan luar ruangan, termasuk sekolah, perumahan, fasilitas kesehatan, dan tempat kerja; (b) Informasi, komunikasi, dan pelayanan lainnya, termasuk pelayanan elektronik dan pelayanan gawat darurat; 2. Negara-negara Pihak juga harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk: (a) Membangun, menyebarluaskan, dan memonitor pelaksanaan standar-standar minimum dan panduan bagi aksesibilitas fasilitas dan pelayanan yang terbuka atau disediakan untuk publik; (b) Menjamin bahwa lembaga swasta yang menawarkan fasilitas dan pelayanan yang terbuka atau disediakan untuk publik mempertimbangkan semua aspek dalam hal aksesibilitas bagi penyandang cacat; (c) Menyediakan pelatihan bagi para pemangku kepentingan berkaitan dengan persoalan aksesibilitas yang dihadapi olehpenyandang cacat; (d) Menyediakan tanda-tanda dalam tulisan Braille dan dalam bentuk yang mudah dibaca serta dipahami di bangunan-bangunan dan fasilitas lainnya yang terbuka bagi publik; (e) Menyediakan berbagai bentuk bantuan dan mediasi, termasuk pemandu, pembaca, dan penerjemah bahasa isyarat yang profesional, untuk memfasilitasi aksesibilitas terhadap bangunanbangunan dan fasilitas lainnya yang terbuka bagi publik; (f) Memajukan bentuk-bentuk bantuan dan dukungan lainnya yang tepat bagi penyandang cacat untuk menjamin akses mereka terhadap informasi; (g) Memajukan akses bagi penyandang cacat akan informasi serta teknologi dan sistem komunikasi terbaru, termasuk Internet; (h) Memajukan rancangan, pengembangan, produksi, dan distribusi teknologi dan sistem informasi dan komunikasi pada tingkatan awal, sehingga teknologi dan sistem tersebut dapat diakses dengan biaya yang seminimal mungkin.
14
Pasal 9
(a) Buildings, roads, transportation and other indoor and outdoor facilities, including schools, housing, medical facilities and workplaces; (b) Information, communications and other services, including electronic services and emergency services. 2. States Parties shall also take appropriate measures : (a) To develop, promulgate and monitor the implementation of minimum standards and guidelines for the accessibility of facilities and services open or provided to the public; (b) To ensure that private entities that offer facilities and services which are open or provided to the public take into account all aspects of accessibility for persons with disabilities; (c) To provide training for stakeholders on accessibility issues facing persons with disabilities; (d) To provide in buildings and other facilities open to the public signage in Braille and in easy to read and understand forms; (e) To provide forms of live assistance and intermediaries, including guides, readers and professional sign language interpreters, to facilitate accessibility to buildings and other facilities open to the public; (f) To promote other appropriate forms of assistance and support to persons with disabilities to ensure their access to information; (g) To promote access for persons with disabilities to new information and communications technologies and systems, including the Internet; (h) To promote the design, development, production and distribution of accessible information and communications technologies and systems at an early stage, so that these technologies and systems become accessible at minimum cost.
Article 9
14
Pasal 10
Article 10
Hak hidup
Right to life
Negara-negara Pihak menegaskan kembali bahwa setiap orang memiliki hak hidup yang melekat pada dirinya dan Negara-negara Pihak harus melakukan segala langkah yang diperlukan untuk menjamin penikmatan hak penyandang cacat yang efektif atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lainnya.
States Parties reaffirm that every human being has the inherent right to life and shall take all necessary measures to ensure its effective enjoyment by persons with disabilities on an equal basis with others.
Pasal 11
Article 11
Situasi-situasi beresiko dan darurat kemanusiaan
Situations of risk and humanitarian emergencies
Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjamin perlindungan dan keamanan bagi penyandang cacat dalam situasi beresiko, termasuk situasi-situasi konflik bersenjata, darurat kemanusiaan, dan terjadinya bencana alam, sesuai dengan kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum kemanusaiaan internasional dan hukum hak asasi manusia internasional.
States Parties shall take, in accordance with their obligations under international law, including international humanitarian law and international human rights law, all necessary measures to ensure the protection and safety of persons with disabilities in situations of risk, including situations of armed conflict, humanitarian emergencies and the occurrence of natural disasters.
Pasal 12
Article 12
Pengakuan yang setara di depan hukum
Equal recognition before the law
1. Negara-negara Pihak menegaskan kembali bahwa penyandang cacat memiliki hak atas pengakuan di depan hukum.
1. States Parties reaffirm that persons with disabilities have the right to recognition everywhere as persons before the law.
2. Negara-negara Pihak harus mengakui bahwa penyandang cacat berhak menikmati kapasitas hukum atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain dalam berbagai aspek kehidupan.
2. States Parties shall recognize that persons with disabilities enjoy legal capacity on an equal basis with others in all aspects of life.
15
Pasal 10, 11 & 12
Article 10, 11 & 12
15
3. Negara-negara Pihak harus melakukan langkah-langkah yang tepat untuk menyediakan akses terhadap dukungan yang dibutuhkan oleh penyandang cacat dalam usaha memperoleh kapasitas hukum mereka. 4. Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa semua langkah yang berhubungan dengan usaha memperoleh kapasitas hukum mereka dengan menyediakan usaha perlindungan yang tepat dan efektif untuk mencegah pelanggaran sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional. Usaha perlindungan semacam itu harus menjamin bahwa langkah-langkah yang berhubungan dengan usaha memperoleh kapasitas hukum menghormati hakhak, keinginan dan pilihan orang tersebut, bebas dari konflik kepentingan dan pengaruh yang berlebihan, proporsional dan disesuaikan dengan kondisi orang itu, hanya berlaku untuk jangka waktu yang sependek mungkin, dan menjadi subyek tinjauan berkala oleh yang berwenang atau suatu badan yudisial yang kompeten, independen, dan imparsial. Usaha perlindungan tersebut harus proporsional sehingga langkah-langkah tersebut dapat mempengaruhi hak dan kepentingan orang itu. 5. Tergantung pada ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, Negaranegara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang tepat dan efektif untuk menjamin kesetaraan hak penyandang cacat untuk memiliki atau mewarisi harta kepemilikan, mengontrol urusan finansial mereka dan memiliki akses yang sama atas pinjaman bank, pinjaman dengan jaminan, dan bentuk-bentuk pinjaman lainnya, serta harus menjamin bahwa penyandang cacat tidak dirampas harta kepemilikannya secara sewenang-wenang.
16
Pasal 12
3. States Parties shall take appropriate measures to provide access by persons with disabilities to the support they may require in exercising their legal capacity. 4. States Parties shall ensure that all measures that relate to the exercise of legal capacity provide for appropriate and effective safeguards to prevent abuse in accordance with international human rights law. Such safeguards shall ensure that measures relating to the exercise of legal capacity respect the rights, will and preferences of the person, are free of conflict of interest and undue influence, are proportional and tailored to the person’s circumstances, apply for the shortest time possible and are subject to regular review by a competent, independent and impartial authority or judicial body. The safeguards shall be proportional to the degree to which such measures affect the person’s rights and interests. 5. Subject to the provisions of this article, States Parties shall take all appropriate and effective measures to ensure the equal right of persons with disabilities to own or inherit property, to control their own financial affairs and to have equal access to bank loans, mortgages and other forms of financial credit, and shall ensure that persons with disabilities are not arbitrarily deprived of their property.
Article 12
16
Pasal 13
Article 13
Akses atas keadilan
Access to justice
1. Negara-negara Pihak harus menjamin akses atas keadilan yang efektif bagi penyandang cacat atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lainnya, termasuk melalui ketentuan tentang akomodasi yang prosedural dan sesuai dengan usia, dalam rangka memfasilitasi peran efektif mereka sebagai partisipan langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai saksi-saksi dalam semua proses peradilan, termasuk di tahap penyelidikan dan tahap-tahap awal lainnya.
1. States Parties shall ensure effective access to justice for persons with disabilities on an equal basis with others, including through the provision of procedural and age-appropriate accommodations, in order to facilitate their effective role as direct and indirect participants, including as witnesses, in all legal proceedings, including at investigative and other preliminary stages.
2. Dalam rangka menjamin adanya akses yang efektif atas keadilan bagi penyandang cacat, Negara-negara Pihak harus memajukan pelatihan yang tepat bagi mereka yang bekerja di bidang administrasi peradilan, termasuk polisi dan staf penjara.
2. In order to help to ensure effective access to justice for persons with disabilities, States Parties shall promote appropriate training for those working in the field of administration of justice, including police and prison staff.
Pasal 14
Article 14
Kebebasan dan keamanan seseorang
Liberty and security of person
1. Atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain, Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa penyandang cacat: (a) Menikmati hak atas kebebasan dan keamanan; (b) Tidak dirampas kebebasannya dengan cara yang melawan hukum atau secara sewenang-wenang, dan bahwa setiap perampasan terhadap kebebasan harus dilakukan sesuai dengan hukum, serta bahwa kondisi kecacatan tidak menjadi alasan bagi perampasan kebebasan.
1. States Parties shall ensure that persons with disabilities, on an equal basis with others: (a) Enjoy the right to liberty and security of person; (b) Are not deprived of their liberty unlawfully or arbitrarily, and that any deprivation of liberty is in conformity with the law, and that the existence of a disability shall in no case justify a deprivation of liberty.
17
Pasal 13 & 14
Article 13 & 14
17
2. Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa jika penyandang cacat dirampas kebebasannya melalui suatu proses, maka, atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain, mereka berhak atas jaminan sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional serta harus diperlakukan sesuai dengan tujuan-tujuan dan prinsipprinsip dalam Konvensi ini, termasuk ketentuan mengenai akomodasi yang layak.
2. States Parties shall ensure that if persons with disabilities are deprived of their liberty through any process, they are, on an equal basis with others, entitled to guarantees in accordance with international human rights law and shall be treated in compliance with the objectives and principles of the present Convention, including by provision of reasonable accommodation.
Pasal 15
Article 15
Kebebasan dari penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat
Freedom from torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment
1. Tidak seorang pun boleh menjadi subyek penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Khususnya, tidak seorang pun boleh menjadi subyek percobaan-percobaan medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikannya secara bebas.
1. No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his or her free consent to medical or scientific experimentation.
2. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah legislatif, administratif, yudisial, atau langkah-langkah lainnya untuk mencegah penyandang cacat menjadi subyek penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, atas dasar kesetaraan dengan orangorang lainnya.
18
Pasal 15
2. States Parties shall take all effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent persons with disabilities, on an equal basis with others, from being subjected to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.
Article 15
18
Pasal 16
Article 16
Kebebasan dari eksploitasi, kekerasan, dan penganiayaan
Freedom from exploitation, violence and abuse
1. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah legislatif, administratif, yudisial, atau langkah-langkah lainnya untuk melindungi penyandang cacat dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan penganiayaan, termasuk aspek yang berbasis jenis kelamin, baik di dalam maupun di luar rumah.
1. States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, social, educational and other measures to protect persons with disabilities, both within and outside the home, from all forms of exploitation, violence and abuse, including their gender-based aspects.
2. Negara-negara Pihak juga harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan penganiayaan dengan misalnya, menjamin bentuk-bentuk yang tepat dari bantuan dan dukungan yang sensitif jenis kelamin dan usia bagi penyandang cacat dan keluarga mereka serta orang-orang yang merawat mereka, termasuk melalui ketentuan tentang informasi dan pendidikan tentang bagaimana cara menghindari, mengenali, dan melaporkan kasus-kasus eksploitasi, kekerasan, dan penganiayaan. Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa pelayanan perlindungan tersebut sensitif usia, jenis kelamin, dan kecacatan.
2. States Parties shall also take all appropriate measures to prevent all forms of exploitation, violence and abuse by ensuring, inter alia, appropriate forms of gender- and age-sensitive assistance and support for persons with disabilities and their families and caregivers, including through the provision of information and education on how to avoid, recognize and report instances of exploitation, violence and abuse. States Parties shall ensure that protection services are age-, gender- and disability-sensitive.
3. Dalam rangka mencegah terjadinya segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan penganiayaan, Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa semua fasilitas dan program yang dirancang untuk melayani penyandang cacat dimonitor secara efektif oleh yang berwenang secara independen. 4. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk memajukan pemulihan fisik, kognitif, dan psikologis, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial penyandang cacat yang menjadi korban berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan, atau penganiayaan, termasuk melalui adanya ketentuan mengenai pelayanan perlindungan. Pemulihan dan reintegrasi semacam itu harus terjadi di lingkungan yang mendorong kesehatan, kesejahteraan, penghormatan terhadap diri sendiri, martabat, dan kewenangan orang tersebut, serta mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan khusus berdasarkan jenis kelamin dan usia. 19
Pasal 16
3. In order to prevent the occurrence of all forms of exploitation, violence and abuse, States Parties shall ensure that all facilities and programmes designed to serve persons with disabilities are effectively monitored by independent authorities. 4. States Parties shall take all appropriate measures to promote the physical, cognitive and psychological recovery, rehabilitation and social reintegration of persons with disabilities who become victims of any form of exploitation, violence or abuse, including through the provision of protection services. Such recovery and reintegration shall take place in an environment that fosters the health, welfare, self-respect, dignity and autonomy of the person and takes into account gender- and age-specific needs.
Article 16
19
5. Negara-negara Pihak harus menempatkan peraturan perundangundangan dan kebijakan yang efektif, termasuk peraturan perundangundangan dan kebijakan yang berfokus pada perempuan dan anak, untuk menjamin bahwa kasus-kasus eksploitasi, kekerasan, dan penganiayaan terhadap penyandang cacat dapat diidentifikasi, diselidiki, dan, jika diperlukan, diproses secara hukum.
5. States Parties shall put in place effective legislation and policies, including women- and child-focused legislation and policies, to ensure that instances of exploitation, violence and abuse against persons with disabilities are identified, investigated and, where appropriate, prosecuted.
Pasal 17
Article 17
Perlindungan terhadap integritas seseorang
Protecting the integrity of the person
Setiap orang penyandang cacat memiliki hak atas penghormatan integritas fisik dan mentalnya atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lainnya.
Every person with disabilities has a right to respect for his or her physical and mental integrity on an equal basis with others.
Pasal 18
Article 18
Kebebasan bergerak dan kebangsaan
Liberty of movement and nationality
1. Negara-negara Pihak harus mengakui hak penyandang cacat atas kebebasan bergerak, kebebasan untuk memilih tempat tinggal dan kebangsaan mereka, atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lainnya, termasuk dengan menjamin bahwa penyandang cacat: (a) Memiliki hak untuk mendapatkan dan mengubah kebangsaannya dan untuk tidak dirampas kebangsaannya secara sewenangwenang atau atas dasar kecacatan mereka; (b) Tidak dirampas kemampuannya, atas dasar kecacatan mereka, untuk memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumendokumen kebangsaan mereka atau dokumen-dokumen identifikasi lainnya, atau untuk menggunakan proses-proses yang relevan seperti proses imigrasi, yang mungkin diperlukan untuk memfasilitasi pelaksanaan hak atas kebebasan berpindah; (c) Bebas untuk meninggalkan negara mana pun, termasuk negaranya sendiri;
1. States Parties shall recognize the rights of persons with disabilities to liberty of movement, to freedom to choose their residence and to a nationality, on an equal basis with others, including by ensuring that persons with disabilities: (a) Have the right to acquire and change a nationality and are not deprived of their nationality arbitrarily or on the basis of disability; (b) Are not deprived, on the basis of disability, of their ability to obtain, possess and utilize documentation of their nationality or other documentation of identification, or to utilize relevant processes such as immigration proceedings, that may be needed to facilitate exercise of the right to liberty of movement; (c) Are free to leave any country, including their own;
20
Pasal 17 & 18
Article 17 & 18
20
(d) Tidak dirampas haknya untuk memasuki negaranya sendiri secara sewenang-wenang atau atas dasar kecacatan mereka;
(d) Are not deprived, arbitrarily or on the basis of disability, of the right to enter their own country.
2. Penyandang cacat anak-anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan harus memiliki hak atas nama, hak untuk mendapatkan kebangsaan, dan sejauh mungkin hak untuk mengetahui orangtuanya dan dirawat oleh orangtuanya.
2. Children with disabilities shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality and, as far as possible, the right to know and be cared for by their parents.
Pasal 19
Article 19
Hidup mandiri dan terlibat dalam masyarakat
Living independently and being included in the community
Negara-negara Pihak pada Konvensi ini mengakui hak yang setara bagi semua penyandang cacat untuk hidup dalam masyarakat, dengan pilihan-pilihan yang sama dengan orang-orang lainnya, dan harus mengambil langkah-langkah yang efektif dan tepat untuk memfasilitasi penikmatan penuh penyandang cacat atas hak ini dan keterlibatan serta partisaipasi mereka secara penuh dalam masyarakat, termasuk dengan menjamin bahwa: (a) Penyandang cacat memilih kesempatan untuk memiliki tempat tinggal mereka dan di mana serta dengan dengan siapa mereka bertempat tinggal atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain, serta tidak dipaksa untuk bertempat tinggal dalam suatu pengaturan tempat tinggal yang khusus; (b) Penyandang cacat memiliki akses atas sejumlah pelayanan dukungan dalam-rumah (in-home), tempat tinggal, dan pelayanan dukungan masyarakat lainnya, termasuk bantuan personal yang diperlukan untuk menyokong kehidupan mereka dan keterlibatan dalam masyarakat, serta untuk mencegah isolasi atau pemisahan dari masyarakat; (c) Pelayanan dan fasilitas masyarakat bagi masyarakat umum tersedia bagi penyandang cacat atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain dan harus responsif terhadap kebutuhan mereka.
States Parties to the present Convention recognize the equal right of all persons with disabilities to live in the community, with choices equal to others, and shall take effective and appropriate measures to facilitate full enjoyment by persons with disabilities of this right and their full inclusion and participation in the community, including by ensuring that: (a) Persons with disabilities have the opportunity to choose their place of residence and where and with whom they live on an equal basis with others and are not obliged to live in a particular living arrangement; (b) Persons with disabilities have access to a range of in-home, residential and other community support services, including personal assistance necessary to support living and inclusion in the community, and to prevent isolation or segregation from the community; (c) Community services and facilities for the general population are available on an equal basis to persons with disabilities and are responsive to their needs.
21
Pasal 19
Article 19
21
Pasal 20
Article 20
Mobilitas perorangan
Personal mobility
Negara-negara Pihak harus melakukan langkah-langkah yang efektif untuk menjamin mobilitas perorangan penyandang cacat untuk sedapat mungkin menjamin kemandirian mereka, termasuk dengan: (a) Memfasilitasi mobilitas perorangan penyandang cacat dengan cara dan pada waktu yang mereka pilih sendiri, dan dengan biaya yang terjangkau; (b) Memfasilitasi akses bagi penyandang cacat akan alat bantu gerak, peralatan, teknologi pendukung, dan berbagai bentuk bantuan dan mediasi kehidupan yang berkualitas, termasuk dengan menyediakan hal-hal tersebut dengan biaya yang terjangkau; (c) Menyediakan pelatihan mengenai keahlian mobilitas bagi penyandang cacat dan bagi staf spesialis yang bekerja dengan penyandang cacat; (d) Mendorong lembaga-lembaga yang memproduksi alat bantu gerak, peralatan, dan teknologi pendukung untuk mempertimbangkan segala aspek mobilitas bagi penyandang cacat.
States Parties shall take effective measures to ensure personal mobility with the greatest possible independence for persons with disabilities, including by: (a) Facilitating the personal mobility of persons with disabilities in the manner and at the time of their choice, and at affordable cost; (b) Facilitating access by persons with disabilities to quality mobility aids, devices, assistive technologies and forms of live assistance and intermediaries, including by making them available at affordable cost; (c) Providing training in mobility skills to persons with disabilities and to specialist staff working with persons with disabilities; (d) Encouraging entities that produce mobility aids, devices and assistive technologies to take into account all aspects of mobility for persons with disabilities.
Pasal 21
Article 21
Kebebasan berekspresi dan berpendapat, serta akses terhadap informasi
Freedom of expression and opinion, and access to information
Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa penyandang cacat dapat memperoleh hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan ide-ide atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain, serta melalui segala bentuk komunikasi yang mereka pilih, sebagaimana didefinisikan dalam pasal 2 Konvensi ini, termasuk dengan:
22
Pasal 20 & 21
States Parties shall take all appropriate measures to ensure that persons with disabilities can exercise the right to freedom of expression and opinion, including the freedom to seek, receive and impart information and ideas on an equal basis with others and through all forms of communication of their choice, as defined in article 2 of the present Convention, including by:
Article 20 & 21
22
(a) Menyediakan informasi yang dimaksudkan untuk konsumsi masyarakat umum kepada penyandang cacat dalam bentuk yang dapat diakses dan teknologi yang tepat bagi berbagai jenis kecacatan pada waktu yang tepat dan tanpa adanya biaya tambahan; (b) Menerima dan memfasilitasi penggunaan bahasa isyarat, Braille, komunikasi augmentatif dan alternatif, serta semua sarana, cara dan bentuk komunikasi lain yang dapat diakses, berbagai yang dipilih oleh penyandang cacat dalam interaksi formal; (c) Mendorong lembaga-lembaga swasta yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat umum, termasuk melalui Internet, untuk menyediakan informasi dan pelayanan dalam bentuk yang dapat diakses dan digunakan bagi penyandang cacat; (d) Mendorong media massa, termasuk penyedia informasi melalui Internet, untuk membuat pelayanan yang dapat diakses oleh penyandang cacat; (e) Mengakui dan memajukan penggunaan bahasa isyarat.
(a) Providing information intended for the general public to persons with disabilities in accessible formats and technologies appropriate to different kinds of disabilities in a timely manner and without additional cost; (b) Accepting and facilitating the use of sign languages, Braille, augmentative and alternative communication, and all other accessible means, modes and formats of communication of their choice by persons with disabilities in official interactions; (c) Urging private entities that provide services to the general public, including through the Internet, to provide information and services in accessible and usable formats for persons with disabilities; (d) Encouraging the mass media, including providers of information through the Internet, to make their services accessible to persons with disabilities; (e) Recognizing and promoting the use of sign languages.
Pasal 22
Article 22
Penghormatan terhadap privasi
Respect for privacy
1. Tidak ada penyandang cacat, tanpa memandang tempat tinggal atau bagaimana pengaturan tempat tinggalnya, dapat menjadi subyek intervensi yang sewenang-wenang atau melawan hukum dalam hal privasinya, keluarganya, rumah atau korespondensinya, atau bentuk-bentuk komunikasi lainnya, atau menjadi subyek serangan yang melawan hukum terhadap harga diri dan reputasinya. Penyandang cacat berhak atas perlindungan hukum terhadap intervensi atau serangan semacam itu.
1. No person with disabilities, regardless of place of residence or living arrangements, shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his or her privacy, family, home or correspondence or other types of communication or to unlawful attacks on his or her honour and reputation. Persons with disabilities have the right to the protection of the law against such interference or attacks.
23
Pasal 22
Article 22
23
2. Negara-negara Pihak harus melindungi privasi atas informasi pribadi, informasi kesehatan, dan informasi rehabilitasi penyandang cacat atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain.
2. States Parties shall protect the privacy of personal, health and rehabilitation information of persons with disabilities on an equal basis with others.
Pasal 23
Article 23
Penghormatan terhadap rumah dan keluarga
Respect for home and the family
1. Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang efektif dan tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap penyandang cacat di semua bidang yang berkaitan dengan perkawinan, keluarga, status orangtua dan hubungan pribadi atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain, dengan menjamin bahwa: (a) Hak semua penyandang cacat yang mencapai usia perkawinan untuk menikahi dan untuk membentuk keluarga atas dasar persetujuan yang bebas dan sepenuhnya dari pasangan mereka harus diakui; (b) Hak penyandang cacat untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab atas jumlah dan jarak kelahiran anak-anak mereka serta untuk mendapatkan akses mengenai informasi kelayakan-usia, pendidikan perencanaan keluarga dan reproduksi harus diakui, dan berbagai sarana yang diperlukan untuk memampukan mereka memperoleh hak-hak tersebut harus tersedia; (c) Penyandang cacat, termasuk anak-anak, mempertahankan kesuburan (fertility) mereka atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain.
1. States Parties shall take effective and appropriate measures to eliminate discrimination against persons with disabilities in all matters relating to marriage, family, parenthood and relationships, on an equal basis with others, so as to ensure that: (a) The right of all persons with disabilities who are of marriageable age to marry and to found a family on the basis of free and full consent of the intending spouses is recognized; (b) The rights of persons with disabilities to decide freely and responsibly on the number and spacing of their children and to have access to age-appropriate information, reproductive and family planning education are recognized, and the means necessary to enable them to exercise these rights are provided; (c) Persons with disabilities, including children, retain their fertility on an equal basis with others.
24
Pasal 23
Article 23
24
2. Negara-negara Pihak harus menjamin hak dan tanggung jawab penyandang cacat, berkaitan dengan perwalian dan pengangkatan anak-anak atau institusi-institusi yang serupa, di mana konsep-konsep ini tercantum dalam peraturan perundangundangan nasional; kepentingan terbaik si anak harus menjadi tolak ukur dalam semua kasus. Negara-negara Pihak harus memberikan bantuan yang tepat bagi penyandang cacat dalam melaksanakan tanggung jawab merawat anak-anak mereka. 3. Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa penyandang cacat anak-anak memiliki hak yang setara berkaitan dengan kehidupan keluarga. Dengan tujuan untuk mewujudkan hak-hak ini, dan untuk mencegah penyembunyian, penyia-nyiaan, pengabaian, dan pemisahan penyandang cacat anak-anak, Negara-negara Pihak harus menyediakan informasi, pelayanan dan dukungan yang sedini mungkin dan komprehensif bagi penyandang cacat anak-anak dan keluarga mereka . 4. Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa seorang anak tidak boleh dipisahkan dari orangtuanya tanpa ijin orangtuanya, kecuali ketika pihak berwenang yang kompeten dengan berdasarkan pada suatu tinjauan yudisial dan sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku menentukan bahwa pemisahan tersebut diperlukan bagi kepentingan terbaik si anak. Dalam kasus apapun, seorang anak tidak dapat dipisahkan dari orangtuanya atas dasar kecacatan baik kecacatan si anak maupun kecacatan salah satu atau kedua orangtuanya.
2. States Parties shall ensure the rights and responsibilities of persons with disabilities, with regard to guardianship, wardship, trusteeship, adoption of children or similar institutions, where these concepts exist in national legislation; in all cases the best interests of the child shall be paramount. States Parties shall render appropriate assistance to persons with disabilities in the performance of their child-rearing responsibilities. 3. States Parties shall ensure that children with disabilities have equal rights with respect to family life. With a view to realizing these rights, and to prevent concealment, abandonment, neglect and segregation of children with disabilities, States Parties shall undertake to provide early and comprehensive information, services and support to children with disabilities and their families. 4. States Parties shall ensure that a child shall not be separated from his or her parents against their will, except when competent authorities subject to judicial review determine, in accordance with applicable law and procedures, that such separation is necessary for the best interests of the child. In no case shall a child be separated from parents on the basis of a disability of either the child or one or both of the parents. 5. States Parties shall, where the immediate family is unable to care for a child with disabilities, undertake every effort to provide alternative care within the wider family, and failing that, within the community in a family setting.
5. Ketika keluarga tidak mampu merawat seorang penyandang cacat anak, Negara-negara Pihak harus melakukan segala upaya untuk menyediakan perawatan alternatif di tingkat keluarga besarnya, dan jika hal tersebut tidak dimungkinkan, di tingkatan masyarakat dalam suatu lingkungan keluarga.
25
Pasal 23
Article 23
25
Pasal 24
Article 24
Pendidikan
Education
1. Negara-negara Pihak mengakui hak penyandang cacat atas pendidikan. Dengan tujuan untuk mewujudkan hak ini tanpa diskriminasi dan atas dasar kesetaraan kesempatan, Negaranegara Pihak harus menjamin suatu sistem pendidikan inklusi di semua tingkatan dan pembelajaran seumur hidup yang ditujukan untuk: (a) Pengembangan seutuhnya pada potensi manusia dan martabat dan harga diri, serta penguatan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan mendasar, dan keragaman manusia; (b) Pengembangan diri penyandang cacat dalam kepribadian, bakat, dan kreativitas, serta kemampuan mental dan fisiknya sejauh potensi mereka memungkinkan; (c) Memampukan penyandang cacat untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat luas;
1. States Parties recognize the right of persons with disabilities to education. With a view to realizing this right without discrimination and on the basis of equal opportunity, States Parties shall ensure an inclusive education system at all levels and life long learning directed to: (a) The full development of human potential and sense of dignity and self-worth, and the strengthening of respect for human rights, fundamental freedoms and human diversity; (b) The development by persons with disabilities of their personality, talents and creativity, as well as their mental and physical abilities, to their fullest potential; (c) Enabling persons with disabilities to participate effectively in a free society.
2. Dalam mewujudkan hak ini, Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa: (a) Penyandang cacat tidak disisihkan dari sistem pendidikan umum atas dasar kecacatan, dan bahwa penyandang cacat anak-anak tidak disisihkan dari program wajib belajar yang gratis untuk pendidikan dasar, atau pendidikan lanjut, atas dasar kecacatan; (b) Penyandang cacat anak-anak dapat mengakses pendidikan dasar yang gratis dan pendidikan lanjut yang berkualitas dan inklusif atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain dalam masyarakat di mana mereka tinggal; (c) Akomodasi yang layak yang dibutuhkan oleh individu-individu tersedia; (d) Penyandang cacat menerima dukungan yang dibutuhkan, dalam sistem pendidikan umum, untuk memfasilitasi pendidikan mereka secara efektif;
26
Pasal 24
2. In realizing this right, States Parties shall ensure that: (a) Persons with disabilities are not excluded from the general education system on the basis of disability, and that children with disabilities are not excluded from free and compulsory primary education, or from secondary education, on the basis of disability; (b) Persons with disabilities can access an inclusive, quality and free primary education and secondary education on an equal basis with others in the communities in which they live; (c) Reasonable accommodation of the individual’s requirements is provided; (d) Persons with disabilities receive the support required, within the general education system, to facilitate their effective education;
Article 24
26
(e) Tersedia sarana-sarana pendukung individual yang efektif dalam lingkungan yang memaksimalkan pengembangan akademik dan sosial, yang konsisten dengan tujuan dan inklusi secara penuh. 3. Negara-negara Pihak harus memampukan penyandang cacat untuk belajar mengenai kehidupan dan keahlian pengembangan sosial untuk memfasilitasi partisipasi mereka secara penuh dan setara dalam pendidikan dan sebagai anggota masyarakat. Untuk itu, Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang tepat, termasuk: (a) Memfasilitasi pembelajaran Braille, tulisan alternatif, cara-cara, sarana dan bentuk komunikasi augmentatif dan alternatif, serta keahlian orientasi dan mobilitas, dan memfasilitasi dukungan teman sesama dan mentoring; (b) Memfasilitasi pembelajaran bahasa isyarat dan pemajuan identitas linquisitik masyarakat tunarungu; (c) Menjamin bahwa pendidikan orang-orang, dan khususnya anak-anak, yang tunanetra, tunarungu, serta tunanetra dan tunarungu, diberikan dalam bahasa dan cara yang tepat bagi individu, dan dalam lingkungan yang memaksimalkan pengembangan akademik dan sosial. 4. Dalam rangka membantu menjamin perwujudan hak ini, Negaranegara Pihak harus mengambil langkah-langkah untuk mempekerjakan guru-guru, termasuk guru-guru penyandang cacat, yang berkualifikasi dalam hal bahasa isyarat dan/atau Braille, dan untuk melatih para profesional dan staf yang bekerja di setiap tingkatan pendidikan. Pelatihan semacam itu harus memasukkan penyadaran tentang kecacatan dan penggunaan cara-cara, sarana dan bentuk komunikasi augmentatif dan alternatif yang tepat, teknik-teknik dan materi-materi pendidikan untuk mendukung penyandang cacat.
27
Pasal 24
(e) Effective individualized support measures are provided in environments that maximize academic and social development, consistent with the goal of full inclusion. 3. States Parties shall enable persons with disabilities to learn life and social development skills to facilitate their full and equal participation in education and as members of the community. To this end, States Parties shall take appropriate measures, including: (a) Facilitating the learning of Braille, alternative script, augmentative and alternative modes, means and formats of communication and orientation and mobility skills, and facilitating peer support and mentoring; (b) Facilitating the learning of sign language and the promotion of the linguistic identity of the deaf community; (c) Ensuring that the education of persons, and in particular children, who are blind, deaf or deafblind, is delivered in the most appropriate languages and modes and means of communication for the individual, and in environments which maximize academic and social development. 4. In order to help ensure the realization of this right, States Parties shall take appropriate measures to employ teachers, including teachers with disabilities, who are qualified in sign language and/or Braille, and to train professionals and staff who work at all levels of education. Such training shall incorporate disability awareness and the use of appropriate augmentative and alternative modes, means and formats of communication, educational techniques and materials to support persons with disabilities.
Article 24
27
5. Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa penyandang cacat dapat mengakses pendidikan umum tingkat ketiga, pelatihan kejuruan, pendidikan orang dewasa, dan pembelajaran seumur hidup tanpa diskriminasi dan atas dasar kesetaraan dengan orangorang lain. Untuk itu, Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa akomodasi yang layak tersedia bagi penyandang cacat.
5. States Parties shall ensure that persons with disabilities are able to access general tertiary education, vocational training, adult education and lifelong learning without discrimination and on an equal basis with others. To this end, States Parties shall ensure that reasonable accommodation is provided to persons with disabilities.
Pasal 25
Article 25
Kesehatan
Health
Negara-negara Pihak mengakui bahwa penyandang cacat memiliki hak untuk menikmati pelayanan kesehatan yang setinggi mungkin dapat dicapai tanpa diskriminasi atas dasar kecacatan. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin akses bagi penyandang cacat atas pelayanan kesehatan yang sensitif-jenis kelamin, termasuk rehabilitasi yang berkaitan dengan kesehatan. Khususnya, Negara-negara Pihak harus: (a) Menyediakan pelayanan dan program-program kesehatan yang bebas biaya atau dengan biaya terjangkau bagi penyandang cacat dengan kesamaan tingkat, kualitas, dan standar pelayanan kesehatannya, sebagaimana disediakan bagi orang-orang lain, termasuk di bidang kesehatan seksual dan reproduksi serta program-program kesehatan masyarakat yang berdasarkan pada jumlah penduduk; (b) Menyediakan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh penyandang cacat karena kecacatan mereka, termasuk identifikasi di tahap awal dan intervensi yang diperlukan, serta pelayanan yang dirancang untuk meminimalisir dan mencegah kecacatan lebih lanjut, termasuk di antara anak-anak dan orangorang tua; (c) Menyediakan pelayanan kesehatan yang sedekat mungkin dengan masyarakat di mana orang-orang tersebut bertempat tinggal, termasuk di daerah-daerah pedesaan;
States Parties recognize that persons with disabilities have the right to the enjoyment of the highest attainable standard of health without discrimination on the basis of disability. States Parties shall take all appropriate measures to ensure access for persons with disabilities to health services that are gender-sensitive, including health-related rehabilitation. In particular, States Parties shall: (a) Provide persons with disabilities with the same range, quality and standard of free or affordable health care and programmes as provided to other persons, including in the area of sexual and reproductive health and population-based public health programmes; (b) Provide those health services needed by persons with disabilities specifically because of their disabilities, including early identification and intervention as appropriate, and services designed to minimize and prevent further disabilities, including among children and older persons; (c) Provide these health services as close as possible to people’s own communities, including in rural areas;
28
Pasal 25
Article 25
28
(d) Menyediakan profesional medis untuk memberikan perawatan kepada penyandang cacat dengan kualitas yang sama seperti pada orang-orang lainnya, termasuk atas dasar persetujuan yang diberikan secara bebas dan diketahui secara menyeluruh, misalnya dengan meningkatkan kesadaran tentang hak asasi manusia, martabat manusia, otonomi dan kebutuhan penyandang cacat melalui pelatihan dan penyebarluasan standar-standar etika pelayanan kesehatan publik dan privat; (e) Melarang diskriminasi terhadap penyandang cacat dalam ketentuan tentang asuransi kesehatan, dan asuransi jiwa di mana asuransi semacam itu diperkenankan dalam hukum nasional, yang harus disediakan dengan cara yang adil dan layak; (f) Mencegah diskriminasi atas penyangkalan pemberian perawatan kesehatan atau pelayanan kesehatan atau makanan dan cairan atas dasar kecacatan.
(d) Require health professionals to provide care of the same quality to persons with disabilities as to others, including on the basis of free and informed consent by, inter alia, raising awareness of the human rights, dignity, autonomy and needs of persons with disabilities through training and the promulgation of ethical standards for public and private health care; (e) Prohibit discrimination against persons with disabilities in the provision of health insurance, and life insurance where such insurance is permitted by national law, which shall be provided in a fair and reasonable manner; (f) Prevent discriminatory denial of health care or health services or food and fluids on the basis of disability.
Pasal 26
Article 26
Habilitasi (habilitation) dan Rehabilitasi
Habilitation and rehabilitation
1. Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang efektif dan tepat, termasuk melalui penguatan teman sesama, untuk memampukan penyandang cacat untuk mencapai dan mempertahankan kemandirian yang semaksimal mungkin, kemampuan yang penuh secara fisik, mental, sosial, dan keterampilan khusus, serta keterlibatan dan partisipasi secara penuh dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk itu, Negaranegara Pihak harus mengorganisir, memperkuat, dan memperluas pelayanan dan program-program habilitasi (habilitation) dan rehabilitasi yang komprehensif, khususnya di bidang kesehatan, pekerjaan, pendidikan, dan pelayanan sosial, dalam suatu cara di mana pelayanan dan program-program tersebut:
1. States Parties shall take effective and appropriate measures, including through peer support, to enable persons with disabilities to attain and maintain maximum independence, full physical, mental, social and vocational ability, and full inclusion and participation in all aspects of life. To that end, States Parties shall organize, strengthen and extend comprehensive habilitation and rehabilitation services and programmes, particularly in the areas of health, employment, education and social services, in such a way that these services and programmes:
29
Pasal 26
Article 26
29
(a) Dimulai pada usia sedini mungkin, dan didasarkan pada penilaian multidisipliner dari kebutuhan dan kekuatan setiap individu; (b) Mendukung partisipasi dan keterlibatan dalam masyarakat dan dalam segala aspek masyarakat, bersifat sukarela, dan tersedia bagi penyandang cacat sedekat mungkin dengan masyarakat mereka, termasuk di daerah-daerah pedesaan
(a) Begin at the earliest possible stage, and are based on the multidisciplinary assessment of individual needs and strengths; (b) Support participation and inclusion in the community and all aspects of society, are voluntary, and are available to persons with disabilities as close as possible to their own communities, including in rural areas.
2. Negara-negara Pihak harus memajukan pengembangan pelatihan di tingkat awal dan berkelanjutan bagi para profesional dan staf yang bekerja untuk pelayanan habilitasi (habilitation) dan rehabilitasi.
2. States Parties shall promote the development of initial and continuing training for professionals and staff working in habilitation and rehabilitation services.
3. Negara-negara Pihak harus memajukan ketersediaan, pengetahuan, dan kegunaan peralatan dan teknologi pembantu, yang dirancang bagi penyandang cacat, yang berkaitan dengan habilitasi (habilitation) dan rehabilitasi.
3. States Parties shall promote the availability, knowledge and use of assistive devices and technologies, designed for persons with disabilities, as they relate to habilitation and rehabilitation.
Pasal 27
Article 27
Pekerjaan
Work and employment
1. Negara-negara Pihak mengakui hak penyandang cacat, atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain; termasuk hak atas kesempatan untuk hidup melalui pekerjaan yang dipilih secara bebas atau diterima di pasar tenaga kerja serta lingkungan kerja yang terbuka, inklusif, dan dapat diakses oleh penyandang cacat. Negara-negara Pihak harus menjamin dan memajukan perwujudan hak atas pekerjaan, termasuk bagi mereka yang mengalami kecacatan pada saat melaksanakan pekerjaan, dengan mengambil langkah-langkah yang tepat, termasuk melalui peraturan perundang-undangan antara lain untuk: (a) Melarang diskriminasi atas dasar kecacatan dalam seluruh hal berkaitan dengan segala bentuk pekerjaan, termasuk kondisi rekrutmen, pemberian pekerjaan, keberlanjutan pekerjaan, pengembangan karir, serta kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat;
1. States Parties recognize the right of persons with disabilities to work, on an equal basis with others; this includes the right to the opportunity to gain a living by work freely chosen or accepted in a labour market and work environment that is open, inclusive and accessible to persons with disabilities. States Parties shall safeguard and promote the realization of the right to work, including for those who acquire a disability during the course of employment, by taking appropriate steps, including through legislation, to, inter alia: (a) Prohibit discrimination on the basis of disability with regard to all matters concerning all forms of employment, including conditions of recruitment, hiring and employment, continuance of employment, career advancement and safe and healthy working conditions;
30
Pasal 27
Article 27
30
(b) Melindungi hak penyandang cacat, atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lainnya, atas kondisi kerja yang adil dan menyenangkan, termasuk kesempatan dan penggajian yang setara untuk pekerjaan yang memiliki nilai yang sama, kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat, termasuk perlindungan dari pelecehan, dan pemberian ganti rugi; (c) Menjamin bahwa penyandang cacat mampu melaksanakan hak-hak ketenagakerjaan dan serikat buruh mereka atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain; (d) Memampukan penyandang cacat untuk mendapatkan akses efektif atas program-program panduan teknis dan kejuruan secara umum, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pelatihan kejuruan yang berkelanjutan; (e) Memajukan kesempatan atas pekerjaan dan pengembangan karir bagi penyandang cacat di pasar tenaga kerja, serta bantuan untuk menemukan, memperoleh, meneruskan, dan kembali ke pekerjaan; (f) Memajukan kesempatan untuk bekerja sendiri, berwiraswasta, mengembangkan kerja sama dan memulai bisnis sendiri; (g) Mempekerjakan penyandang cacat di sektor publik; (h) Memajukan pekerjaan penyandang cacat di sektor-sektor swasta melalui kebijakan dan langkah-langkah yang tepat, yang meliputi program-program aksi afirmatif, insentif, dan langkahlangkah lainnya; (i) Menjamin bahwa akomodasi yang layak tersedia bagi penyandang cacat di tempat-tempat kerja; (j) Memajukan akuisisi pengalaman kerja bagi penyandang cacat di pasar tenaga kerja terbuka; (k) Memajukan rehabilitasi kejuruan dan profesional, programprogram pengembalian pekerjaan bagi penyandang cacat. 2. Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa penyandang cacat tidak diperbudak, dan dilindungi dari kerja paksa atau kerja wajib atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain.
31
Pasal 27
(b) Protect the rights of persons with disabilities, on an equal basis with others, to just and favourable conditions of work, including equal opportunities and equal remuneration for work of equal value, safe and healthy working conditions, including protection from harassment, and the redress of grievances; (c) Ensure that persons with disabilities are able to exercise their labour and trade union rights on an equal basis with others; (d) Enable persons with disabilities to have effective access to general technical and vocational guidance programmes, placement services and vocational and continuing training; (e) Promote employment opportunities and career advancement for persons with disabilities in the labour market, as well as assistance in finding, obtaining, maintaining and returning to employment; (f) Promote opportunities for self-employment, entrepreneurship, the development of cooperatives and starting one’s own business; (g) Employ persons with disabilities in the public sector; (h) Promote the employment of persons with disabilities in the private sector through appropriate policies and measures, which may include affirmative action programmes, incentives and other measures; (i) Ensure that reasonable accommodation is provided to persons with disabilities in the workplace; (j) Promote the acquisition by persons with disabilities of work experience in the open labour market; (k) Promote vocational and professional rehabilitation, job retention and return-to-work programmes for persons with disabilities. 2. States Parties shall ensure that persons with disabilities are not held in slavery or in servitude, and are protected, on an equal basis with others, from forced or compulsory labour.
Article 27
31
Pasal 28
Article 28
Standar kehidupan yang layak dan jaminan sosial
Adequate standard of living and social protection
1. Negara-negara Pihak mengakui hak penyandang cacat atas standar kehidupan yang layak bagi diri mereka dan keluarganya, termasuk makanan yang cukup, pakaian, dan perumahan, serta perbaikan berkelanjutan terhadap kondisi kehidupan, dan harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi dan memajukan perwujudan hak ini tanpa diskriminasi atas dasar kecacatan.
1. States Parties recognize the right of persons with disabilities to an adequate standard of living for themselves and their families, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions, and shall take appropriate steps to safeguard and promote the realization of this right without discrimination on the basis of disability.
2. Negara-negara Pihak mengakui hak penyandang cacat atas jaminan sosial dan atas penikmatan hak tersebut tanpa diskriminasi atas dasar kecacatan, dan harus mengambi langkahlangkah yang tepat untuk melindungi dan memajukan perwujudan hak ini, termasuk langkah-langkah: (a) Untuk menjamin akses yang sama bagi penyandang cacat atas pelayanan air bersih, dan untuk menjamin akses terhadap pelayanan, peralatan, dan bantuan lainnya yang layak dan terjangkau untuk kebutuhan yang berkaitan dengan kecacatan; (b) Untuk menjamin akses bagi penyandang cacat atas programprogram jaminan sosial dan program-program pengentasan kemiskinan, khususnya bagi penyandang cacat perempuan dan anak-anak perempuan serta orang-orang tua; (c) Untuk menjamin akses bagi penyandang cacat dan keluarga mereka yang hidup dalam kemiskinan atas bantuan dari Negara melalui anggaran yang berkaitan dengan penyandang cacat, termasuk pelatihan, konseling, bantuan finansial, dan perawatan yang cukup; (d) Untuk menjamin akses bagi penyandang cacat atas programprogram perumahan masyarakat; (e) Untuk menjamin akses yang sama bagi penyandang cacat atas keuntungan dan program-program pensiun.
32
Pasal 28
2. States Parties recognize the right of persons with disabilities to social protection and to the enjoyment of that right without discrimination on the basis of disability, and shall take appropriate steps to safeguard and promote the realization of this right, including measures: (a) To ensure equal access by persons with disabilities to clean water services, and to ensure access to appropriate and affordable services, devices and other assistance for disabilityrelated needs; (b) To ensure access by persons with disabilities, in particular women and girls with disabilities and older persons with disabilities, to social protection programmes and poverty reduction programmes; (c) To ensure access by persons with disabilities and their families living in situations of poverty to assistance from the State with disability-related expenses, including adequate training, counselling, financial assistance and respite care; (d) To ensure access by persons with disabilities to public housing programmes; (e) To ensure equal access by persons with disabilities to retirement benefits and programmes.
Article 28
32
Pasal 29
Article 29
Partisipasi dalam kehidupan politik dan masyarakat
Participation in political and public life
Negara-negara Pihak harus menjamin hak politik penyandang cacat dan kesempatan untuk menikmati hak-hak tersebut atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain, dan harus melakukan tindakan-tindakan untuk: (a) Menjamin bahwa penyandang cacat dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik dan masyarakat secara penuh dan efektif, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang cacat untuk memilih dan dipilih, antara lain dengan: (i) Menjamin bahwa prosedur, fasilitas, dan materi pemilihan tepat, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan; (ii) Melindungi hak penyandang cacat untuk memilih di kotak pemilihan rahasia dalam pemilihan umum dan referendum publik tanpa mengalami intimidasi, serta untuk mengikuti pemilihan dan untuk dipilih sebagai pejabat publik secara efektif dan melaksanakan semua fungsi masyarakat di semua tingkatan pemerintahan, memfasilitasi penggunaan teknologi pendukung dan baru ketika diperlukan; (iii) Menjamin kebebasan berekspresi penyandang cacat sebagai pemilih dan untuk itu, ketika diperlukan dan atas permintaan penyandang cacat, memberikan bantuan dalam proses pemilihan oleh orang yang mereka pilih sendiri; (b) Memajukan secara aktif suatu lingkungan di mana penyandang cacat dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam pelaksanaan persoalan-persoalan masyarakat, tanpa diskriminasi dan atas dasar kesetaraan dengan orangorang lain, dan mendorong partisipasi mereka dalam persoalan-persoalan masyarakat, termasuk:
States Parties shall guarantee to persons with disabilities political rights and the opportunity to enjoy them on an equal basis with others, and shall undertake : (a) To ensure that persons with disabilities can effectively and fully participate in political and public life on an equal basis with others, directly or through freely chosen representatives, including the right and opportunity for persons with disabilities to vote and be elected, inter alia, by: (i) To ensure that voting procedures, facilities and materials are appropriate, accessible and easy to understand and use; (ii) Protecting the right of persons with disabilities to vote by secret ballot in elections and public referendums without intimidation, and to stand for elections, to effectively hold office and perform all public functions at all levels of government, facilitating the use of assistive and new technologies where appropriate; (iii) Guaranteeing the free expression of the will of persons with disabilities as electors and to this end, where necessary, at their request, allowing assistance in voting by a person of their own choice; (b) To promote actively an environment in which persons with disabilities can effectively and fully participate in the conduct of public affairs, without discrimination and on an equal basis with others, and encourage their participation in public affairs, including:
33
Pasal 29
Article 29
33
(i) Partisipasi dalam dalam organisasi-organisasi nonpemerintah dan asosiasi yang perduli terhadap kehidupan masyarakat dan politik dalam negara, dan dalam kegiatan-kegiatan dan administrasi partai-partai politik; (ii) Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang cacat untuk mewakili penyandang cacat di tingkat internasional, nasional, regional, dan daerah.
(i)
Participation in non-governmental organizations and associations concerned with the public and political life of the country, and in the activities and administration of political parties; (ii) Forming and joining organizations of persons with disabilities to represent persons with disabilities at international, national, regional and local levels.
Pasal 30
Article 30
Partisipasi dalam kehidupan budaya, rekreasi, waktu luang, dan olahraga
Participation in cultural life, recreation, leisure and sport
1. Negara-negara Pihak mengakui hak penyandang cacat untuk mengambil bagian dalam kehidupan budaya atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain, dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa penyandang cacat: (a) Menikmati akses terhadap materi-materi budaya dalam bentuk yang dapat diakses; (b) Menikmati akses terhadap program-program televisi, film, teater, dan kegiatan-kegiatan budaya lainnya dalam bentuk yang dapat diakses; (c) Menikmati akses terhadap tempat-tempat pertunjukan atau pelayanan budaya, seperti teater, museum, sinema, perpustakaan, dan pelayanan turisme, dan sejauh mungkin menikmati akses terhadap monumen-monumen dan tempattempat budaya nasional yang penting.
1. States Parties recognize the right of persons with disabilities to take part on an equal basis with others in cultural life, and shall take all appropriate measures to ensure that persons with disabilities: (a) Enjoy access to cultural materials in accessible formats; (b) Enjoy access to television programmes, films, theatre and other cultural activities, in accessible formats; (c) Enjoy access to places for cultural performances or services, such as theatres, museums, cinemas, libraries and tourism services, and, as far as possible, enjoy access to monuments and sites of national cultural importance. 2. States Parties shall take appropriate measures to enable persons with disabilities to have the opportunity to develop and utilize their creative, artistic and intellectual potential, not only for their own benefit, but also for the enrichment of society.
2. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk memampukan penyandang cacat memiliki kesempatan mengembangkan dan menggunakan kreativitas, potensi artistik dan intelektual mereka, tidak hanya bagi keuntungan pribadi mereka tetapi juga bagi peningkatan kekayaan masyarakat.
34
Pasal 30
Article 30
34
3. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat sesuai dengan hukum internasional untuk menjamin bahwa hukum yang melindungi hak kekayaan intelektual tidak memuat hambatan yang tidak beralasan atau diskriminatif bagi akses penyandang cacat atas materi-materi budaya. 4. Atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain, penyandang cacat berhak atas pengakuan dan dukungan terhadap budaya spesifik serta identitas bahasa mereka, termasuk bahasa isyarat dan budaya tunarungu. 5. Dengan tujuan untuk memampukan penyandang cacat untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan rekreasi, waktu luang, dan olahraga atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain, Negaranegara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang tepat: (a) Untuk mendorong dan memajukan partisipasi penyandang cacat dalam pengarusutamaan kegiatan olahraga di segala tingkatan; (b) Untuk menjamin bahwa penyandang cacat memiliki kesempatan untuk mengorganisir, mengembangkan, dan berpartisipasi dalam olahraga khusus untuk penyandang cacat dan kegiatan rekreasi, dan atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain mendorong adanya ketentuan mengenai instruksi, pelatihan, dan sumber daya yang tepat; (c) Untuk menjamin bahwa penyandang cacat memilki akses terhadap tempat-tempat olahraga, rekreasi, dan turisme; (d) Untuk menjamin bahwa anak-anak penyandang cacat memiliki akses yang sama dengan anak-anak lain untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan permainan, rekreasi dan waktu luang, serta olahraga, termasuk kegiatan-kegiatan dalam sistem sekolah; (e) Untuk menjamin bahwa penyandang cacat memiliki akses atas pelayanan dari mereka yang terlibat dalam pengorganisasian kegiatan-kegiatan rekreasi, turisme, waktu luang, dan olahraga.
35
Pasal 30
3. States Parties shall take all appropriate steps, in accordance with international law, to ensure that laws protecting intellectual property rights do not constitute an unreasonable or discriminatory barrier to access by persons with disabilities to cultural materials. 4. Persons with disabilities shall be entitled, on an equal basis with others, to recognition and support of their specific cultural and linguistic identity, including sign languages and deaf culture. 5. With a view to enabling persons with disabilities to participate on an equal basis with others in recreational, leisure and sporting activities, States Parties shall take appropriate measures: (a) To encourage and promote the participation, to the fullest extent possible, of persons with disabilities in mainstream sporting activities at all levels; (b) To ensure that persons with disabilities have an opportunity to organize, develop and participate in disability-specific sporting and recreational activities and, to this end, encourage the provision, on an equal basis with others, of appropriate instruction, training and resources; (c) To ensure that persons with disabilities have access to sporting, recreational and tourism venues; (d) To ensure that children with disabilities have equal access with other children to participation in play, recreation and leisure and sporting activities, including those activities in the school system; (e) To ensure that persons with disabilities have access to services from those involved in the organization of recreational, tourism, leisure and sporting activities.
Article 30
35
Pasal 31
Article 31
Statistik dan pengumpulan data
Statistics and data collection
1. Negara-negara Pihak melakukan pengumpulan informasi yang diperlukan, termasuk data statistik dan data penelitian, untuk memampukan mereka memformulasikan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka memberikan dampak bagi Konvensi ini. Proses pengumpulan dan mendapatkan informasi tersebut harus: (a) Sesuai dengan perlindungan yang telah dibentuk secara sah, termasuk peraturan perundang-undangan tentang perlindungan data untuk menjamin kerahasiaan dan penghormatan terhadap privasi penyandang cacat; (b) Sesuai dengan norma-norma yang diterima secara internasional untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan mendasar serta prinsip-prinsip etika dalam pengumpulan dan penggunaan statistik.
1. States Parties undertake to collect appropriate information, including statistical and research data, to enable them to formulate and implement policies to give effect to the present Convention. The process of collecting and maintaining this information shall: (a) Comply with legally established safeguards, including legislation on data protection, to ensure confidentiality and respect for the privacy of persons with disabilities; (b) Comply with internationally accepted norms to protect human rights and fundamental freedoms and ethical principles in the collection and use of statistics.
2. Informasi yang dikumpulkan yang sesuai dengan pasal ini harus dipisah-pisahkan sekiranya diperlukan, dan digunakan untuk membantu pelaksanaan kewajiban Negara-negara Pihak berdasarkan Konvensi ini serta untuk mengidentifikasi dan menangani hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyandang cacat dalam usaha memperoleh hak mereka.
2. The information collected in accordance with this article shall be disaggregated, as appropriate, and used to help assess the implementation of States Parties’ obligations under the present Convention and to identify and address the barriers faced by persons with disabilities in exercising their rights. 3. States Parties shall assume responsibility for the dissemination of these statistics and ensure their accessibility to persons with disabilities and others.
3. Negara-negara Pihak harus melaksanakan tanggung jawab mereka bagi diseminasi statistik tersebut dan menjamin aksesibilitasnya bagi penyandang cacat dan orang-orang lainnya.
36
Pasal 31
Article 31
36
Pasal 32
Article 32
Kerja sama internasional
International cooperation
1. Negara-negara Pihak mengakui pentingnya kerja sama internasional dan pemajuannya, dalam mendukung upaya nasional bagi perwujudan tujuan Konvensi ini, dan akan mengambil langkah-langkah yang tepat dan efektif berkaitan dengan hal tersebut, antara Negara-negara dan, sebagaimana diperlukan, dalam kemitraan dengan organisasi-organisasi dan masyarakat sipil di tingkat internasional dan regional yang berkaitan, khususnya organisasi penyandang cacat. Langkahlangkah ini dapat termasuk, antara lain: (a) Menjamin bahwa kerja sama internasional, termasuk programprogram pembangunan internasional, bersifat inklusif dan dapat diakses oleh penyandang cacat; (b) Memfasilitasi dan mendukung pengembangan kapasitas, termasuk melalui pertukaran dan berbagi informasi, pengalaman, program-program pelatihan, dan praktek-praktek terbaik; (c) Memfasilitasi kerja sama di bidang penelitian dan akses terhadap pengetahuan ilmiah dan teknis; (d) Sebagaimana diperlukan, menyediakan bantuan teknis dan ekonomi, termasuk dengan memfasilitasi akses terhadap dan pertukaran teknologi pendukung yang dapat diakses, dan melalui transfer teknologi.
1. States Parties recognize the importance of international cooperation and its promotion, in support of national efforts for the realization of the purpose and objectives of the present Convention, and will undertake appropriate and effective measures in this regard, between and among States and, as appropriate, in partnership with relevant international and regional organizations and civil society, in particular organizations of persons with disabilities. Such measures could include, inter alia: (a) Ensuring that international cooperation, including international development programmes, is inclusive of and accessible to persons with disabilities; (b) Facilitating and supporting capacity-building, including through the exchange and sharing of information, experiences, training programmes and best practices; (c) Facilitating cooperation in research and access to scientific and technical knowledge; (d) Providing, as appropriate, technical and economic assistance, including by facilitating access to and sharing of accessible and assistive technologies, and through the transfer of technologies.
2. Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini adalah tanpa prasangka terhadap kewajiban setiap Negara Pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini.
37
Pasal 32
2. The provisions of this article are without prejudice to the obligations of each State Party to fulfil its obligations under the present Convention.
Article 32
37
Pasal 33
Article 33
Pelaksanaan di tingkat nasional dan monitoring
National implementation and monitoring
1. Negara-negara Pihak, sesuai dengan sistem organisasi mereka, harus merancang satu atau lebih departemen dalam pemerintahan yang bertanggung jawab untuk persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan Konvensi ini, dan harus memberikan pertimbangan bagi pembentukan atau pembuatan suatu mekanisme koordinasi di dalam pemerintahan untuk memfasilitasi tindakan yang berkaitan di berbagai sektor dan di berbagai tingkatan yang berbeda.
1. States Parties, in accordance with their system of organization, shall designate one or more focal points within government for matters relating to the implementation of the present Convention, and shall give due consideration to the establishment or designation of a coordination mechanism within government to facilitate related action in different sectors and at different levels.
2. Negara-negara Pihak, sesuai dengan sistem hukum dan administrasi mereka, harus mempertahankan, memperkuat, merancang, atau membentuk suatu kerangka kerja di dalam Negara Pihak termasuk satu atau lebih mekanisme independen, sebagaimana diperlukan, untuk memajukan, melindungi, dan memonitor pelaksanaan Konvensi ini. Ketika merancang atau membentuk mekanisme tersebut, Negara-negara Pihak harus mempertimbangkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan status dan fungsi institusi nasional bagi perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. 3. Masyarakat sipil, khususnya penyandang cacat dan organisasiorganisasi perwakilan mereka, harus dilibatkan dan berpartisipasi penuh dalam proses monitoring.
2. States Parties shall, in accordance with their legal and administrative systems, maintain, strengthen, designate or establish within the State Party, a framework, including one or more independent mechanisms, as appropriate, to promote, protect and monitor implementation of the present Convention. When designating or establishing such a mechanism, States Parties shall take into account the principles relating to the status and functioning of national institutions for protection and promotion of human rights. 3. Civil society, in particular persons with disabilities and their representative organizations, shall be involved and participate fully in the monitoring process.
Pasal 34
Article 34
Komite untuk Hak Penyandang Cacat
Committee on the Rights of Persons with Disabilities
1. Akan dibentuk suatu Komite untuk Hak Penyandang Cacat (setelah ini akan disebut sebagai “Komite”) yang akan melaksanakan fungsi sebagaimana dijabarkan berikut ini.
1. There shall be established a Committee on the Rights of Persons with Disabilities (hereafter referred to as “the Committee”), which shall carry out the functions hereinafter provided.
38
Pasal 33 & 34
Article 33 & 34
38
2. Pada saat Konvensi ini mulai diberlakukan, Komite terdiri dari dua belas ahli. Setelah ada tambahan enam puluh ratifikasi atau aksesi terhadap Konvensi, keanggotaan Komite akan ditambah enam orang anggota, dengan maksimum jumlah anggota delapan belas. 3. Anggota Komite berfungsi dalam kapasitas personal mereka dan harus memiliki moral yang tinggi dan diakui kompetensi dan pengalamannya di bidang yang diuraikan dalam Konvensi ini. Ketika menominasikan kandidatnya, Negara-negara Pihak diundang untuk memberikan pertimbangan bagi ketentuan yang dinyatakan dalam pasal 4, paragraf 3, dari Konvensi ini. 4. Anggota Komite harus dipilih oleh Negara-negara Pihak, dengan pertimbangan diberikan pada distribusi geografis yang setara, perwakilan dari berbagai bentuk peradaban dan prinsip sistem hukum, perwakilan yang seimbang secara gender, serta partisipasi para ahli mengenai kecacatan. 5. Anggota Komite dipilih melalui pemilihan rahasia dari suatu daftar orang-orang yang dinominasikan oleh Negara-negara Pihak yang merupakan warga negara mereka dalam pertemuan-pertemuan Konferensi Negara-negara Pihak. Pada pertemuan-pertemuan tersebut, di mana dua per tiga Negara Pihak harus hadir untuk mencapai quorum, maka orang-orang yang dipilih sebagai Komite adalah mereka yang memperoleh suara terbanyak dan mayoritas absolut dari perwakilan Negara-negara Pihak yang hadir dan memilih. 6. Pemilihan di tahap awal harus dilakukan tidak lebih dari enam bulan setelah tanggal pemberlakuan Konvensi ini. Setidaknya empat bulan sebelum tanggal setiap pemilihan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus mengirimkan surat kepada Negara-negara Pihak yang mengundang mereka untuk memberikan nominasi dalam waktu dua bulan. Sekretaris Jenderal kemudian akan menyiapkan suatu daftar dengan urutan abjad dari semua orang yang dinominasikan tersebut, yang mengindikasikan Negara Pihak yang menominasikan mereka, dan memberikan daftar tersebut kepada Negara-negara Pihak Konvensi ini. 39
Pasal 34
2. The Committee shall consist, at the time of entry into force of the present Convention, of twelve experts. After an additional sixty ratifications or accessions to the Convention, the membership of the Committee shall increase by six members, attaining a maximum number of eighteen members. 3. The members of the Committee shall serve in their personal capacity and shall be of high moral standing and recognized competence and experience in the field covered by the present Convention. When nominating their candidates, States Parties are invited to give due consideration to the provision set out in article 4, paragraph 3, of the present Convention. 4. The members of the Committee shall be elected by States Parties, consideration being given to equitable geographical distribution, representation of the different forms of civilization and of the principal legal systems, balanced gender representation and participation of experts with disabilities. 5. The members of the Committee shall be elected by secret ballot from a list of persons nominated by the States Parties from among their nationals at meetings of the Conference of States Parties. At those meetings, for which two thirds of States Parties shall constitute a quorum, the persons elected to the Committee shall be those who obtain the largest number of votes and an absolute majority of the votes of the representatives of States Parties present and voting. 6. The initial election shall be held no later than six months after the date of entry into force of the present Convention. At least four months before the date of each election, the Secretary-General of the United Nations shall address a letter to the States Parties inviting them to submit the nominations within two months. The Secretary-General shall subsequently prepare a list in alphabetical order of all persons thus nominated, indicating the State Parties which have nominated them, and shall submit it to the States Parties to the present Convention. Article 34
39
7. Anggota Komite akan dipilih untuk jangka waktu empat tahun. Mereka dapat dipilih kembali sebanyak satu kali. Namun, jangka waktu enam dari anggota terpilih pada saat pertama kali akan berakhir pada tahun kedua; segera setelah pemilihan pertama, nama-nama dari enam anggota tersebut harus dipilih melalui pengundian oleh pimpinan pertemuan sebagaimana dirujuk pada ayat 5 dari pasal ini. 8. Pemilihan enam anggota tambahan Komite akan dilaksanakan pada saat permilihan regular, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dari pasal ini.
7. The members of the Committee shall be elected for a term of four years. They shall be eligible for re-election once. However, the term of six of the members elected at the first election shall expire at the end of two years; immediately after the first election, the names of these six members shall be chosen by lot by the chairperson of the meeting referred to in paragraph 5 of this article. 8. The election of the six additional members of the Committee shall be held on the occasion of regular elections, in accordance with the relevant provisions of this article.
9. Jika seorang anggota Komite meninggal dunia atau mengundurkan diri atau menyatakan bahwa dengan suatu alasan ia tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya, maka Negara Pihak yang menominasikan anggota tersebut harus menunjuk seorang ahli lain yang memiliki kualifikasi dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuanketentuan yang berkaitan dalam pasal ini, untuk menggantikan anggota tersebut selama sisa jangka waktunya.
9. If a member of the Committee dies or resigns or declares that for any other cause she or he can no longer perform her or his duties, the State Party which nominated the member shall appoint another expert possessing the qualifications and meeting the requirements set out in the relevant provisions of this article, to serve for the remainder of the term.
10. Komite akan membuat tata cara prosedurnya sendiri.
10. The Committee shall establish its own rules of procedure.
11. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyediakan staf dan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan fungsi Komite secara efektif berdasarkan Konvensi ini, dan harus mengatur pertemuan pertamanya.
11.The Secretary-General of the United Nations shall provide the necessary staff and facilities for the effective performance of the functions of the Committee under the present Convention, and shall convene its initial meeting.
12. Dengan persetujuan Majelis Umum, dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk berdasarkan Konvensi ini akan menerima emoluments dari sumber-sumber Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kondisi-kondisi sebagaimana ditentukan oleh Majelis Umum, sesuai dengan pentingnya tanggung jawab Komite ini.
12.With the approval of the General Assembly, of the United Nations, the members of the Committee established under the present Convention shall receive emoluments from United Nations resources on such terms and conditions as the Assembly may decide, having regard to the importance of the Committee’s responsibilities.
13. Anggota Komite berhak atas fasilitas, keuntungan, dan imunitas yang dimiliki oleh para ahli untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana ditentukan dalam bagian yang berkaitan dalam Konvnesi tentang Keuntungan dan Imunitas Perserikatan BangsaBangsa. 40
Pasal 34
13.The members of the Committee shall be entitled to the facilities, privileges and immunities of experts on mission for the United Nations as laid down in the relevant sections of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations. Article 34
40
Pasal 35
Article 35
Laporan oleh Negara-negara Pihak
Reports by States Parties
1. Setiap Negara Pihak harus menyerahkan suatu laporan yang komprehensif mengenai langkah-langkah yang telah diambil yang memberikan dampak bagi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini dan tentang perkembangan yang dilakukan berkaitan dengan hal tersebut, kepada Komite melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam jangka waktu dua tahun setelah berlakunya Konvensi ini bagi Negara Pihak yang bersangkutan.
1. Each State Party shall submit to the Committee, through the Secretary-General of the United Nations, a comprehensive report on measures taken to give effect to its obligations under the present Convention and on the progress made in that regard, within two years after the entry into force of the present Convention for the State Party concerned.
2. Setelah itu, Negara-negara Pihak harus menyerahkan laporan selanjutnya setiap empat tahun sekali dan ketika diminta oleh Komite. 3. Komite akan menentukan panduan yang dapat digunakan sebagai isi dari laporan. 4. Negara Pihak yang telah menyerahkan laporan awal yang komprehensif kepada Komite tidak perlu mengulangi informasi yang telah diberikan dalam laporan berikutnya. Ketika menyiapkan laporan bagi Komite, Negara-negara Pihak diajak untuk membuat laporan tersebut melalui proses yang terbuka dan transparan dan memberikan pertimbangan bagi ketentuan yang diatur dalam pasal 4, paragraf 3, dari Konvensi ini.
2. Thereafter, States Parties shall submit subsequent reports at least every four years and further whenever the Committee so requests. 3. The Committee shall decide any guidelines applicable to the content of the reports. 4. A State Party which has submitted a comprehensive initial report to the Committee need not, in its subsequent reports, repeat information previously provided. When preparing reports to the Committee, States Parties are invited to consider doing so in an open and transparent process and to give due consideration to the provision set out in article 4, paragraph 3, of the present Convention. 5. Reports may indicate factors and difficulties affecting the degree of fulfilment of obligations under the present Convention.
5. Laporan dapat mengindikasikan faktor-faktor dan kesulitankesulitan yang mempengaruhi tingkat pemenuhan kewajiban berdasarkan Konvensi ini.
41
Pasal 35
Article 35
41
Pasal 36
Article 36
Pertimbangan terhadap laporan
Consideration of reports
1. Setiap laporan akan dipertimbangkan oleh Komite, yang akan memberikan usulan dan rekomendasi umum terhadap laporan tersebut sebagaimana diperlukan dan akan memberikannya kepada Negara Pihak yang bersangkutan. Negara Pihak dapat memberikan reaksi terhadap informasi apa pun yang dipilihnya kepada Komite. Komite dapat meminta informasi lebih dari Negara-negara Pihak berkaitan dengan pelaksanaan Konvensi ini.
1. Each report shall be considered by the Committee, which shall make such suggestions and general recommendations on the report as it may consider appropriate and shall forward these to the State Party concerned. The State Party may respond with any information it chooses to the Committee. The Committee may request further information from States Parties relevant to the implementation of the present Convention.
2. Jika Negara Pihak sangat terlambat menyerahkan laporannya, maka Komite dapat memberitahukan Negara Pihak yang bersangkutan tentang kebutuhan untuk memeriksa pelaksanaan Konvensi ini di Negara Pihak tersebut, atas dasar informasi yang dapat dipercaya yang tersedia bagi Komite, jika laporan yang relevan tidak diberikan dalam jangka waktu tiga bulan setelah pemberitahuan tersebut. Jika Negara Pihak memberikan reaksi dengan menyerahkan laporan yang berkaitan, maka ketentuanketentuan dalam ayat 1 pasal ini akan diberlakukan.
2. If a State Party is significantly overdue in the submission of a report, the Committee may notify the State Party concerned of the need to examine the implementation of the present Convention in that State Party, on the basis of reliable information available to the Committee, if the relevant report is not submitted within three months following the notification. The Committee shall invite the State Party concerned to participate in such examination. Should the State Party respond by submitting the relevant report, the provisions of paragraph 1 of this article will apply.
3. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyediakan semua laporan Negara Pihak.
3. The Secretary-General of the United Nations shall make available the reports to all States Parties.
4. Negara-negara Pihak harus menyediakan laporan mereka terbuka bagi publik di negara mereka sendiri dan memfasilitasi akses terhadap usulan dan rekomendasi umum berkaitan dengan laporan tersebut.
4. States Parties shall make their reports widely available to the public in their own countries and facilitate access to the suggestions and general recommendations relating to these reports.
5. Komite harus memberikan laporan Negara-negara Pihak kepada agen-agen khusus, lembaga-lembaga dana, dan program-program Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta lembaga-lembaga lain yang relevan, dalam rangka menyikapi suatu permintaan atau indikasi akan adanya kebutuhan akan nasihat dan bantuan teknis yang tercantum di sini, sesuai dengan pengamatan dan rekomendasi Komite jika diperlukan atas dasar permintaan atau indikasi tersebut. 42
Pasal 36
5. The Committee shall transmit, as it may consider appropriate, to the specialized agencies, funds and programmes of the United Nations, and other competent bodies, reports from States Parties in order to address a request or indication of a need for technical advice or assistance contained therein, along with the Committee’s observations and recommendations, if any, on these requests or indications.
Article 36
42
Pasal 37
Article 37
Kerja sama antara Negara-negara Pihak dan Komite
Cooperation between States Parties and the Committee
1. Setiap Negara Pihak harus bekerja sama dengan Komite dan membantu anggotanya dalam memenuhi mandat mereka.
1. Each State Party shall cooperate with the Committee and assist its members in the fulfilment of their mandate.
2. Berkaitan dengan Negara-negara Pihak, Komite harus memberikan pertimbangan terhadap cara dan sarana peningkatan kapasitas nasional bagi pelaksanaan Konvensi ini, termasuk melalui kerja sama internasional.
2. In its relationship with States Parties, the Committee shall give due consideration to ways and means of enhancing national capacities for the implementation of the present Convention, including through international cooperation.
Pasal 38
Article 38
Hubungan antara Komite dan badan-badan lainnya
Relationship of the Committee with other bodies
Dalam rangka mendorong pelaksanaan yang efektif dari Konvensi ini dan untuk mendorong kerja sama internasional di bidang yang diuraikan dalam Konvensi: (a) Agen-agen khusus dan organ-organ Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya berhak untuk diwakili pada saat pertimbangan pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut dari Konvensi ini yang sesuai dengan mandat mereka. Komite dapat mengundang agen-agen khusus dan badan-badan kompeten lainnya sebagaimana dipandang diperlukan untuk memberikan nasihat ahli tentang pelaksanaan Konvensi di bidang-bidang yang berada dalam ruang lingkup mandat mereka. Komite dapat mengundang agen-agen khusus dan organ-organ Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya untuk menyerahkan laporan tentang pelaksanaan Konvensi ini di bidang yang berada dalam ruang lingkup kegiatannya; (b) Sebagaimana diperlukan, Komite dapat berkonsultasi dengan badan-badan lain yang berkaitan yang dibentuk oleh perjanjianperjanjian hak asasi manusia internasional dengan tujuan untuk menjamin konsistensi dengan panduan pelaporan mereka, usulan, dan rekomendasi umum, serta untuk mencegah duplikasi dan tumpang tindih dalam pelaksanaan fungsi.
In order to foster the effective implementation of the present Convention and to encourage international cooperation in the field covered by the present Convention: (a) The specialized agencies and other United Nations organs shall be entitled to be represented at the consideration of the implementation of such provisions of the present Convention as fall within the scope of their mandate. The Committee may invite the specialized agencies and other competent bodies as it may consider appropriate to provide expert advice on the implementation of the Convention in areas falling within the scope of their respective mandates. The Committee may invite specialized agencies and other United Nations organs to submit reports on the implementation of the Convention in areas falling within the scope of their activities; (b) The Committee, as it discharges its mandate, shall consult, as appropriate, other relevant bodies instituted by international human rights treaties, with a view to ensuring the consistency of their respective reporting guidelines, suggestions and general recommendations, and avoiding duplication and overlap in the performance of their functions.
43
Pasal 37 & 38
Article 37 & 38
43
Pasal 39
Article 39
Laporan Komite
Report of the Committee
Komite harus menyerahkan laporan setiap dua tahun kepada Majelis Umum dan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial mengenai kegiatankegiatannya, dan dapat memberikan usulan dan rekomendasi umum berdasarkan pemeriksaan terhadap laporan dan informasi yang diterima dari Negara-negara Pihak. Usulan dan rekomendasi umum tersebut harus termasuk dalam laporan Komite beserta dengan komentar-komentar Negara Pihak jika ada.
The Committee shall report every two years to the General Assembly and to the Economic and Social Council on its activities, and may make suggestions and general recommendations based on the examination of reports and information received from the States Parties. Such suggestions and general recommendations shall be included in the report of the Committee together with comments, if any, from States Parties.
Pasal 40
Article 40
Konferensi Negara-negara Pihak
Conference of States Parties
1. Negara-negara Pihak harus bertemu secara berkala dalam suatu Konferensi Negara-negara Pihak dalam rangka membicarakan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan Konvensi ini.
1. The States Parties shall meet regularly in a Conference of States Parties in order to consider any matter with regard to the implementation of the present Convention.
2. Konferensi Negara-negara Pihak harus dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa selambatlambatnya enam bulan setelah berlakunya Konvensi. Pertemuanpertemuan selanjutnya akan dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal bienially atau atas keputusan Konferensi Negara-negara Pihak.
44
Pasal 39 & 40
2. No later than six months after the entry into force of the present Convention, the Conference of States Parties shall be convened by the Secretary-General of the United Nations. The subsequent meetings shall be convened by the Secretary-General biennially or upon the decision of the Conference of States Parties.
Article 39 & 40
44
Pasal 41
Article 41
Penyimpanan
Depositary
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyimpan Konvensi ini.
The Secretary-General of the United Nations shall be the depositary of the present Convention.
Pasal 42
Article 42
Penandatanganan
Signature
Konvensi ini akan terbuka bagi penandatanganan oleh semua Negara dan oleh organisasi-organisasi integrasi di tingkat regional di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York sampai tanggal 30 Maret 2007.
The present Convention shall be open for signature by all States and by regional integration organizations at United Nations Headquarters in New York as of 30 March 2007.
Pasal 43
Article 43
Persetujuan yang mengikat
Consent to be bound
Konvensi ini menjadi subyek ratifikasi oleh Negara-negara penandatangan dan konfirmasi formal oleh organisasi-organisasi integrasi di tingkat regional yang menandatanganinya. Konvensi ini akan terbuka bagi aksesi oleh Negara atau organisasi integrasi regional mana pun yang belum menandatangani Konvensi ini.
The present Convention shall be subject to ratification by signatory States and to formal confirmation by signatory regional integration organizations. It shall be open for accession by any State or regional integration organization which has not signed the Convention.
45
Pasal 41, 42 & 43
Article 41, 42 & 43
45
Pasal 44
Article 44
Organisasi-organisasi integrasi regional
Regional integration organizations
1. “Organisasi-organisasi integrasi regional” berarti suatu organisasi yang dibentuk oleh Negara-negara yang merdeka di suatu wilayah, di mana Negara-negara anggotanya memberikan kompetensinya berkaitan dengan persoalan-persoalan yang diatur dalam Konvensi ini. Organisasi-organisasi semacam ini harus menyatakan kompetensi mereka berkaitan dengan persoalanpersoalan yang diatur dalam Konvensi ini dalam instrumen konfirmasi atau aksesi formal mereka. Kemudian, mereka harus memberikan informasi tentang penyimpanan modifikasi substansial apa pun yang dilakukan berkaitan dengan kompetensi mereka.
1. “Regional integration organization” shall mean an organization constituted by sovereign States of a given region, to which its member States have transferred competence in respect of matters governed by the present Convention. Such organizations shall declare, in their instruments of formal confirmation or accession, the extent of their competence with respect to matters governed by the present Convention. Subsequently, they shall inform the depositary of any substantial modification in the extent of their competence.
2. Rujukan pada “Negara-negara Pihak” dalam Konvensi ini berlaku bagi organisasi-organsiasi dalam keterbatasan kompetensi mereka. 3. Untuk memenuhi tujuan di pasal 45, ayat 1 dan pasal 47 ayat 2 dan 3, dari konvensi ini, maka setiap instrumen yang disimpan oleh organisasi integrasi regional tidak akan diperhitungkan. 4. Organisasi integrasi regional, dalam persoalan yang berada dalam kompetensi mereka, dapat melaksanakan hak untuk memilih pada Konferensi Penyandang Cacat, dengan jumlah suara yang sama dengan jumlah Negara anggota mereka yang menjadi Pihak pada Konvensi ini. Organisasi semacam itu tidak boleh melaksanakan hak untuk memilih jika salah satu anggota Negara melaksanakan hak-hak mereka, dan demikian sebaliknya.
46
Pasal 44
2. References to “States Parties” in the present Convention shall apply to such organizations within the limits of their competence. 3. For the purposes of article 45, paragraph 1, and article 47, paragraphs 2 and 3, of the present Convention, any instrument deposited by a regional integration organization shall not be counted. 4. Regional integration organizations, in matters within their competence, may exercise their right to vote in the Conference of States Parties, with a number of votes equal to the number of their member States that are Parties to the present Convention. Such an organization shall not exercise its right to vote if any of its member States exercises its right, and vice versa.
Article 44
46
Pasal 45
Article 45
Pemberlakuan
Entry into force
1. Konvensi ini berlaku pada hari ketiga belas setelah penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesi yang kedua puluh.
1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day after the deposit of the twentieth instrument of ratification or accession.
2. Bagi setiap Negara atau organisasi integrasi regional yang meratifikasi, mengkonfirmasi secara formal, atau mengaksesi Konvensi setelah penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesi kedua puluh, maka Konvensi akan berlaku pada hari ketiga belas setelah penyimpanan instrumennya.
2. For each State or regional integration organization ratifying, formally confirming or acceding to the present Convention after the deposit of the twentieth such instrument, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after the deposit of its own such instrument.
Pasal 46
Article 46
Reservasi
Reservations
1. Reservasi tidak diperkenankan terhadap obyek dan tujuan Konvensi ini.
1. Reservations incompatible with the object and purpose of the present Convention shall not be permitted.
2. Reservasi dapat ditarik mundur kapanpun.
2. Reservations may be withdrawn at any time.
47
Pasal 45 & 46
Article 45 & 46
47
Pasal 47
Article 47
Amendemen
Amendments
1. Setiap Negara Pihak dapat mengusulkan suatu amendemen terhadap Konvensi ini dan menyerahkannya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal akan mengkomunikasikan usulan amendemen tersebut kepada Negaranegara Pihak, dengan suatu permintaan untuk diberitahukan apakah mereka menginginkan suatu konferensi Negara-negara Pihak untuk mempertimbangkan dan memutuskan proposal tersebut. Dalam hal tersebut, dalam jangka waktu empat bulan setelah komunikasi, setidaknya satu per tiga Negara Pihak menginginkan konferensi, maka Sekretaris Jenderal akan melaksanakan konferensi dengan dukungan Perserikatan BangsaBangsa. Amendemen yang diadopsi oleh mayoritas dua per tiga Negara Pihak yang hadir dan memilih akan diserahkan oleh Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa kepada Majelis Umum agar disetujui dan kemudian kepada semua Negara Pihak untuk diterima.
1. Any State Party may propose an amendment to the present Convention and submit it to the Secretary-General of the United Nations. The Secretary-General shall communicate any proposed amendments to States Parties, with a request to be notified whether they favour a conference of States Parties for the purpose of considering and deciding upon the proposals. In the event that, within four months from the date of such communication, at least one third of the States Parties favour such a conference, the Secretary-General shall convene the conference under the auspices of the United Nations. Any amendment adopted by a majority of two thirds of the States Parties present and voting shall be submitted by the Secretary-General to the General Assembly of United Nations for approval and thereafter to all States Parties for acceptance.
2. Suatu amendemen yang diadopsi dan disetujui sesuai dengan ayat 1 pasal ini akan diberlakukan pada hari ketiga belas setelah jumlah instrumen penerimaan yang disimpan mencapai dua per tiga dari jumlah Negara Pihak pada tanggal adopsi amendemen tersebut. Kemudian, amendemen akan mulai berlaku di Negara Pihak pada hari ketiga belas setelah penyimpanan instrumen penerimaannya. Amendemen bersifat mengikat hanya bagi Negara Pihak yang telah menerimanya. 3. Jika diputuskan demikian oleh Konferensi Negara-negara Pihak melalui consensus, maka suatu amendemen yang diadopsi dan disetujui sesuai dengan ayat 1 pasal ini yang berkaitan secara khusus dengan pasal 34, 38, 39, dan 40 akan mulai diberlakukan di semua Negara Pihak pada hari ketiga belas setelah jumlah instrumen penerimaan yang disimpan mencapai dua per tiga dari jumlah Negara-negara Pihak pada saat adopsi amendemen. 48
Pasal 47
2. An amendment adopted and approved in accordance with paragraph 1 of this article shall enter into force on the thirtieth day after the number of instruments of acceptance deposited reaches two thirds of the number of States Parties at the date of adoption of the amendment. Thereafter, the amendment shall enter into force for any State Party on the thirtieth day following the deposit of its own instrument of acceptance. An amendment shall be binding only on those States Parties which have accepted it. 3. If so decided by the Conference of States Parties by consensus, an amendment adopted and approved in accordance with paragraph 1 of this article which relates exclusively to articles 34, 38, 39 and 40 shall enter into force for all States Parties on the thirtieth day after the number of instruments of acceptance deposited reaches two thirds of the number of States Parties at the date of adoption of the amendment
Article 47
48
Pasal 48
Article 48
Pengaduan (denunciation)
Denunciation
Negara Pihak dapat mengadukan atau melaporkan Konvensi ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pengaduan (denunciation) akan efektif dalam jangka waktu satu tahun setelah tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut oleh Sekretaris Jenderal.
A State Party may denounce the present Convention by written notification to the Secretary-General of the United Nations. The denunciation shall become effective one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.
Pasal 49
Article 49
Bentuk yang dapat diakses
Accessible format
Naskah Konvensi ini harus dibuat dalam segala macam bentuk yang dapat diakses.
The text of the present Convention shall be made available in accessible formats.
Pasal 50
Article 50
Naskah asli
Authentic texts
Naskah konvensi ini dalam bahasa Arab, Cina, Perancis, Rusia, dan Spanyol adalah sama aslinya sebagaimana naskah dalam bahasa Inggris. DISAKSIKAN OLEH ORANG-ORANG YANG BERKUASA PENUH (plenipotentiaries) yang menandatangani, sebagaimana diberikan kewenangan penuh oleh Pemerintahan mereka untuk menandangani Konvensi ini.
The Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of the present Convention shall be equally authentic. IN WITNESS THEREOF the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Convention.
49
Pasal 48, 49 & 50
Article 48, 49 & 50
49
Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Penyandang Cacat
Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities
Negara-negara Pihak pada Protokol ini menyepakati sebagai berikut:
The States Parties to the present Protocol have agreed as follows:
Pasal 1
Article 1
1. Negara Pihak pada Protokol ini ("Negara Pihak") mengakui kompetensi Komite untuk Hak Penyandang Cacat ("Komite") untuk menerima dan mempertimbangkan komunikasi dari dan atas nama individu-individu atau kelompok-kelompok individu berdasarkan yurisdiksinya, yang menyatakan bahwa dirinya merupakan korban suatu pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Konvensi yang dilakukan oleh Negara Pihak.
1. A State Party to the present Protocol (“State Party”) recognizes the competence of the Committee on the Rights of Persons with Disabilities (“the Committee”) to receive and consider communications from or on behalf of individuals or groups of individuals subject to its jurisdiction who claim to be victims of a violation by that State Party of the provisions of the Convention.
2. Komite tidak dapat menerima komunikasi jika hal tersebut berkaitan dengan Negara Pihak pada Konvensi yang tidak menjadi pihak pada Protokol ini.
2. No communication shall be received by the Committee if it concerns a State Party to the Convention that is not a party to the present Protocol.
Pasal 2
Article 2
Komite harus mempertimbangkan bahwa suatu komunikasi tidak dapat diterima ketika:
The Committee shall consider a communication inadmissible when:
(a) Komunikasi tanpa nama; (b) Komunikasi merupakan pelanggaran terhadap hak penyerahan komunikasi semacam itu atau tidak sesuai dengan ketentuanketentuan dalam Konvensi; (c) Persoalan yang sama telah diperiksa oleh Komite, atau telah atau sedang diperiksa oleh prosedur penyelidikan atau penyelesaian masalah internasional lainnya; (d) Tidak semua upaya perbaikan (remedies) di tingkat domestik telah digunakan. Namun hal ini tidak berlaku ketika pelaksanaan upaya perbaikan tersebut mengalami penguluran waktu atau ada kemungkinan bahwa upaya tersebut tidak mengarah pada perbaikan yang efektif;
50
Protokol Opsional Pasal 1 & 2
(a) The communication is anonymous; (b) The communication constitutes an abuse of the right of submission of such communications or is incompatible with the provisions of the Convention; (c) The same matter has already been examined by the Committee or has been or is being examined under another procedure of international investigation or settlement; (d) All available domestic remedies have not been exhausted. This shall not be the rule where the application of the remedies is unreasonably prolonged or unlikely to bring effective relief;
Optional Protocol Article 1 & 2
50
(e) Komunikasi tidak beralasan atau tidak cukup substantif; atau ketika
(e) It is manifestly ill-founded or not sufficiently substantiated; or when
(f) Fakta-fakta mengenai subyek komunikasi terjadi sebelum Protokol ini mulai diberlakukan di Negara Pihak yang bersangkutan kecuali jika fakta-fakta tersebut masih terus berlanjut setelah tangal mulai berlakunya Protokol ini.
(f) The facts that are the subject of the communication occurred prior to the entry into force of the present Protocol for the State Party concerned unless those facts continued after that date.
Pasal 3
Article 3
Dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 dari Protokol ini, Komite harus membawa komunikasi-komunikasi yang diserahkan kepadanya dalam kerahasiaan kepada perhatian Negara Pihak. Dalam enam bulan, Negara Pihak penerima harus menyerahkan penjelasan atau pernyataan secara tertulis kepada Komite yang menjelaskan persoalan tersebut dan, jika ada, upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh Negara tersebut.
Subject to the provisions of article 2 of the present Protocol, the Committee shall bring any communications submitted to it confidentially to the attention of the State Party. Within six months, the receiving State shall submit to the Committee written explanations or statements clarifying the matter and the remedy, if any, that may have been taken by that State.
Pasal 4
Article 4
1. Kapan pun setelah diterimanya komunikasi dan sebelum penentuan akan kepatutannya dicapai, Komite dapat meminta Negara Pihak yang bersangkutan untuk segera mempertimbangkan mengambil langkah-langkah interim yang diperlukan untuk menghindari kerusakan yang tidak dapat diperbaiki yang dapat dialami oleh korban atau korban-korban pelanggaran yang dituduhkan.
1. At any time after the receipt of a communication and before a determination on the merits has been reached, the Committee may transmit to the State Party concerned for its urgent consideration a request that the State Party take such interim measures as may be necessary to avoid possible irreparable damage to the victim or victims of the alleged violation.
2. Ketika Komite melaksanakan kebijaksanaannya berdasarkan ayat 1 pasal ini, hal tersebut tidak secara langsung menunjukkan adanya penentuan admisibilitas atau penentuan kelayakan komunikasi tersebut.
51
Protokol Opsional Pasal 3 & 4
2. Where the Committee exercises its discretion under paragraph 1 of this article, this does not imply a determination on admissibility or on the merits of the communication.
Optional Protocol Article 3 & 4
51
Pasal 5
Article 5
Komite menyelenggarakan pertemuan-pertemuan tertutup ketika memeriksa komunikasi-komunikasi berdasarkan Protokol ini. Setelah memeriksa suatu komunikasi, Komite harus memberikan saran-saran dan rekomendasi-rekomendasinya, jika ada, kepada Negara-negara Pihak yang berkaitan dan kepada pihak pengadu.
The Committee shall hold closed meetings when examining communications under the present Protocol. After examining a communication, the Committee shall forward its suggestions and recommendations, if any, to the State Party concerned and to the petitioner.
Pasal 6
Article 6
1. Jika Komite menerima informasi yang dapat dipertanggungjawabkan yang mengindikasikan terjadinya pelanggaran yang berat atau sistematis oleh suatu Negara Pihak terhadap hak-hak yang diatur dalam Konvensi, maka Komite harus mengundang Negara Pihak tersebut untuk bekerja sama dalam pemeriksaan informasi tersebut dan kemudian menyerahkan hasil pengamatan berkaitan dengan informasi tersebut.
1. If the Committee receives reliable information indicating grave or systematic violations by a State Party of rights set forth in the Convention, the Committee shall invite that State Party to cooperate in the examination of the information and to this end submit observations with regard to the information concerned.
2. Dengan mempertimbangkan pengamatan-pengamatan yang telah diserahkan oleh Negara Pihak yang bersangkutan dan juga informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan, Komite dapat menugaskan satu atau lebih anggotanya untuk melakukan suatu inkuiri dan segara melaporkan hasilnya kepada Komite. Ketika diminta dan dengan persetujuan Negara Pihak, kunjungan ke wilayah Negara Pihak tersebut dapat termasuk dalam proses inkuiri. 3. Setelah memeriksa hasil-hasil temuan dari inkuiri, Komite harus menyerahkan hasil-hasil temuan tersebut kepada Negara Pihak yang bersangkutan bersama dengan komentar-komentar dan rekomendasi-rekomendasi. 4. Dalam jangka waktu enam bulan setelah menerima hasil-hasil temuan, komentar-komentar, dan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh Komite, Negara Pihak yang bersangkutan harus menyerahkan hasil pengamatannya kepada Komite.
2. Taking into account any observations that may have been submitted by the State Party concerned as well as any other reliable information available to it, the Committee may designate one or more of its members to conduct an inquiry and to report urgently to the Committee. Where warranted and with the consent of the State Party, the inquiry may include a visit to its territory. 3. After examining the findings of such an inquiry, the Committee shall transmit these findings to the State Party concerned together with any comments and recommendations. 4. The State Party concerned shall, within six months of receiving the findings, comments and recommendations transmitted by the Committee, submit its observations to the Committee. 5. Such an inquiry shall be conducted confidentially and the cooperation of the State Party shall be sought at all stages of the proceedings.
5. Inkuiri harus dilakukan secara rahasia dan harus melalui kerja sama dengan Negara Pihak di semua tingkatan proses inkuiri. 52
Protokol Opsional Pasal 5 & 6
Optional Protocol Article 5 & 6
52
Pasal 7
Article 7
1. Komite dapat mengundang Negara Pihak yang bersangkutan untuk memasukkan rincian langkah-langkah yang telah diambil berkaitan dengan inkuiri yang dilaksanakan berdasarkan pasal 6 dari Protokol ini dalam laporannya berdasarkan pasal 35 dari Konvensi.
1. The Committee may invite the State Party concerned to include in its report under article 35 of the Convention details of any measures taken in response to an inquiry conducted under article 6 of the present Protocol.
2. Jika diperlukan, pada akhir masa enam bulan sebagaimana dirujuk di pasal 6.4, Komite dapat mengundang Negara Pihak yang bersangkutan untuk memberikan informasi mengenai langkahlangkah yang telah dilakukan berkaitan dengan inkuiri tersebut.
2. The Committee may, if necessary, after the end of the period of six months referred to in article 6.4, invite the State Party concerned to inform it of the measures taken in response to such an inquiry.
Pasal 8
Article 8
Pada saat penandatanganan atau ratifikasi Protokol ini atau aksesi terhadapnya, setiap Negara Pihak dapat menyatakan bahwa Negara Pihak tersebut tidak mengakui kompetensi Komite sebagaimana ditentukan di pasal 6 dan 7.
Each State Party may, at the time of signature or ratification of the present Protocol or accession thereto, declare that it does not recognize the competence of the Committee provided for in articles 6 and 7.
Pasal 9
Article 9
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi tempat penyimpanan Protokol ini.
The Secretary-General of the United Nations shall be the depositary of the present Protocol.
Pasal 10
Article 10
Protokol ini terbuka bagi penandatanganan oleh Negara-negara dan organisasi-organisasi integrasi regional penandatangan Konvensi di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York sejak 30 Maret 2007.
The present Protocol shall be open for signature by signatory States and regional integration organizations of the Convention at United Nations Headquarters in New York as of 30 March 2007.
53
Protokol Opsional Pasal 7, 8, 9 & 10
Optional Protocol Article 7, 8, 9 & 10
53
Pasal 11
Article 11
Protokol ini menjadi subyek ratifikasi oleh Negara-negara penandatangan Protokol ini yang telah meratifikasi atau mengaksesi Konvensi. Protokol ini menjadi subyek konfirmasi formal oleh organisasi-organisasi integrasi regional penandatangan Protokol ini yang telah secara formal mengkorfirmasikan atau mengaksesi Konvensi. Protokol terbuka untuk aksesi oleh Negara atau organisasi integrasi regional mana pun yang telah meratifikasi, mengkonfirmasi secara formal, atau mengaksesi Konvensi dan belum menandatangani Protokol.
The present Protocol shall be subject to ratification by signatory States of this Protocol which have ratified or acceded to the Convention. It shall be subject to formal confirmation by signatory regional integration organizations of this Protocol which have formally confirmed or acceded to the Convention. It shall be open for accession by any State or regional integration organization which has ratified, formally confirmed or acceded to the Convention and which has not signed the Protocol.
Pasal 12
Article 12
1. "Organisasi-organisasi integrasi regional" berarti suatu organisasi yang dibentuk oleh Negara-negara yang merdeka di suatu wilayah, di mana Negara-negara anggotanya memberikan kompetensinya berkaitan dengan persoalan-persoalan yang diatur dalam Konvensi ini. Organisasi-organisasi semacam ini harus menyatakan kompetensi mereka berkaitan dengan persoalanpersoalan yang diatur dalam Konvensi ini dalam instrumen konfirmasi atau aksesi formal mereka. Kemudian, mereka harus memberikan informasi tentang penyimpanan modifikasi substansial apa pun yang dilakukan berkaitan dengan kompetensi mereka.
1. “Regional integration organization” shall mean an organization constituted by sovereign States of a given region, to which its member States have transferred competence in respect of matters governed by the Convention and this Protocol. Such organizations shall declare, in their instruments of formal confirmation or accession, the extent of their competence with respect to matters governed by the Convention and this Protocol. Subsequently, they shall inform the depositary of any substantial modification in the extent of their competence.
2. Rujukan pada "Negara-negara Pihak" dalam Konvensi ini berlaku bagi organisasi-organsiasi dalam keterbatasan kompetensi mereka.
3. For the purposes of article 13, paragraph 1, and article 15, paragraph 2, any instrument deposited by a regional integration organization shall not be counted.
2. References to “States Parties” in the present Protocol shall apply to such organizations within the limits of their competence.
3. Untuk memenuhi tujuan di pasal 13, ayat 1 dan pasal 15 ayat 2 dan 3, maka setiap instrumen yang disimpan oleh organisasi integrasi regional tidak akan diperhitungkan.
54
Protokol Opsional Pasal 11 & 12
Optional Protocol Article 11 & 12
54
4. Organisasi integrasi regional, dalam persoalan yang berada dalam kompetensi mereka, dapat melaksanakan hak untuk memilih pada Konferensi Penyandang Cacat, dengan jumlah suara yang sama dengan jumlah Negara anggota mereka yang menjadi Pihak pada Konvensi ini. Organisasi semacam itu tidak boleh melaksanakan hak untuk memilih jika salah satu anggota Negara melaksanakan hak-hak mereka, dan demikian sebaliknya.
4. Regional integration organizations, in matters within their competence, may exercise their right to vote in the meeting of States Parties, with a number of votes equal to the number of their member States that are Parties to this Protocol. Such an organization shall not exercise its right to vote if any of its member States exercises its right, and vice versa.
Pasal 13
Article 13
1. Dengan merujuk pada waktu pemberlakuan Konvensi, Protokol ini akan mulai diberlakukan pada hari ketiga belas setelah penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesi yang kesepuluh.
1. Subject to the entry into force of the Convention, the present Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the deposit of the tenth instrument of ratification or accession.
2. Bagi setiap Negara atau organisasi integrasi regional yang meratifikasi, mengkonfirmasi secara formal, atau mengaksesi Protokol setelah penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesi kesepuluh, maka Protokol akan berlaku pada hari ketiga belas setelah penyimpanan instrumennya.
2. For each State or regional integration organization ratifying, formally confirming or acceding to the Protocol after the deposit of the tenth such instrument, the Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the deposit of its own such instrument.
Pasal 14
Article 14
1. Reservasi yang tidak sesuai dengan tujuan Protokol ini tidak diperkenankan.
1. Reservations incompatible with the object and purpose of the present Protocol shall not be permitted.
2. Reservasi dapat dibatalkan kapan saja.
2. Reservations may be withdrawn at any time.
55
Protokol Opsional Pasal 13 & 14
Optional Protocol Article 13 & 14
55
Pasal 15
Article 15
1. Setiap Negara Pihak dapat mengusulkan suatu amendemen terhadap Protokol ini dan menyerahkannya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal mengkomunikasikan setiap usulan amendemen kepada Negaranegara Pihak, dengan suatu permintaan untuk diberitahukan apakah mereka menginginkan suatu konferensi Negara-negara Pihak untuk mempertimbangkan dan memutuskan proposal tersebut. Dalam hal tersebut, dalam jangka waktu empat bulan setelah komunikasi, setidaknya satu per tiga Negara Pihak menginginkan konferensi, maka Sekretaris Jenderal akan melaksanakan konferensi dengan dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Amendemen yang diadopsi oleh mayoritas dua per tiga Negara Pihak yang hadir dan memilih akan diserahkan oleh Sekretaris Jenderal kepada Majelis Umum agar disetujui dan kemudian kepada semua Negara Pihak untuk diterima.
1. Any State Party may propose an amendment to the present Protocol and submit it to the Secretary-General of the United Nations. The Secretary-General shall communicate any proposed amendments to States Parties, with a request to be notified whether they favour a meeting of States Parties for the purpose of considering and deciding upon the proposals. In the event that, within four months from the date of such communication, at least one third of the States Parties favour such a meeting, the Secretary-General shall convene the meeting under the auspices of the United Nations. Any amendment adopted by a majority of two thirds of the States Parties present and voting shall be submitted by the Secretary-General to the General Assembly for approval and thereafter to all States Parties for acceptance.
2. Suatu amendemen yang diadopsi dan disetujui sesuai dengan ayat 1 pasal ini akan diberlakukan pada hari ketiga belas setelah jumlah instrumen penerimaan yang disimpan mencapai dua per tiga dari jumlah Negara Pihak pada tanggal adopsi amendemen tersebut. Kemudian, amendemen akan mulai berlaku di Negara Pihak pada hari ketiga belas setelah penyimpanan instrumen penerimaannya. Amendemen bersifat mengikat hanya bagi Negara Pihak yang telah menerimanya.
2. An amendment adopted and approved in accordance with paragraph 1 of this article shall enter into force on the thirtieth day after the number of instruments of acceptance deposited reaches two thirds of the number of States Parties at the date of adoption of the amendment. Thereafter, the amendment shall enter into force for any State Party on the thirtieth day following the deposit of its own instrument of acceptance. An amendment shall be binding only on those States Parties which have accepted it.
Pasal 16
Article 16
Negara Pihak dapat mengundurkan diri dari Protokol ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pengunduran diri akan efektif dalam jangka waktu satu tahun setelah tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut oleh Sekretaris Jenderal.
A State Party may denounce the present Protocol by written notification to the Secretary-General of the United Nations. The denunciation shall become effective one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.
56
Protokol Opsional Pasal 15 & 16
Optional Protocol To The Article 15 & 16
56
Pasal 17
Article 17
Naskah Konvensi ini harus dibuat dalam segala macam bentuk yang dapat diakses.
The text of the present Protocol shall be made available in accessible formats.
Pasal 18
Article 18
Naskah Protokol ini dalam bahasa Arab, Cina, Perancis, Rusia, dan Spanyol adalah sama aslinya sebagaimana naskah dalam bahasa Inggris.
The Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of the present Protocol shall be equally authentic.
Disaksikan oleh orang-orang yang berkuasa penuh (plenipotentiaries) yang menandatangani, sebagaimana diberikan kewenangan penuh oleh Pemerintahan mereka untuk menandangani Protokol ini.
57
Protokol Opsional Pasal 17 & 18
In witness thereof the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Protocol.
Optional Protocol Article 17 & 18
57
Diterbitkan oleh/Published by HANDICAP INTERNATIONAL Jl. Magelang, Karangwaru Kidul TR II/22A, Tegalrejo, Yogyakarta 55241 - INDONESIA Tel/Fax: +62 (0) 274 556 478, +62 (0) 274 545 941
