KONSEP PURCHASING POWER PARITY DALAM PENENTUAN KURS MATA UANG Yovita Vivianty Indriadewi Atmadjaja Dosen Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi ABSTRAKSI Salah satu konsep penentuan kurs valuta asing adalah Purchasing Power Parity (PPP). Dasar konsep PPP adalah bahwa perbandingan nilai suatu mata uang ditentukan oleh daya beli uang tersebut terhadap barang dan jasa di masing-masing negara. Terdapat 2 sudut pandang dalam konsep PPP yaitu PPP absolut dan PPP relatif. Dalam perkembangannya, konsep PPP banyak mendapat kritik dan mengalami kegagalan dalam penerapannya, seperti adanya hambatan perdagangan internasional, adanya komoditi yang tidak diperdagangkan secara internasional, persaingan tidak sempurna, adanya ketidakseimbangan neraca transaksi berjalan, dan tingkat harga yang cenderung tegar dalam jangka pendek. Kata Kunci: ekonomi keuangan internasional, kurs valuta asing, purchasing power parity ABSTRACT One concept of foreign exchange rates determination is Purchasing Power Parity (PPP). Basic concept of PPP is that the comparison of the value of a currency is determined by the purchasing power of money for goods and services in each country. There are two viewpoints on the concept of PPP, i.e. absolute PPP and relative PPP. In its development, many criticized the PPP concept and a failure in its implementation, such as the existence of barriers to internasional trade, non-traded goods internationally, imperfect competition, an imbalance in the current account, and the sticky price level in the short term. Keywords: international financial economics, foreign exchange rates, purchasing power parity.
PENDAHULUAN Kurs mata uang timbul karena adanya perdagangan internasional. Perdagangan internasional diperlukan dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi suatu negara dan adanya kenyataan bahwa suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga negara tersebut harus mendatangkan barang kebutuhannya dari negara lain. Sehingga setiap negara melakukan kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ini akan menimbulkan lalu lintas pembayaran internasional. Dalam melakukan pembayaran internasional diperlukan suatu konversi antara mata uang negara satu dengan mata uang negara lain. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan mata uang yang digunakan oleh masing-masing negara yang melakukan perdagangan.
Konversi atau nilai tukar mata uang negara satu dengan mata uang negara lainnya tersebut dinamakan kurs mata uang. Atau dengan kata lain untuk mata uang Indonesia, misalnya, kurs menunjukkan berapa nilai rupiah yang harus dibayarkan untuk satu mata uang asing, dan berapa nilai rupiah yang akan diterima jika seseorang menjual satu mata uang asing. Pada dasarnya kurs dikatakan dalam keseimbangan (kurs yang berlaku sesuai dengan yang diharapkan) apabila kurs tersebut mencerminkan adanya angka perbandingan antara nilai suatu mata uang dengan nilai mata uang negara lain yang ditentukan oleh daya belinya masing-masing. Perbandingan ini disebut Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity = PPP). Konsep PPP ini menjadi dasar dalam menentukan apakah kurs yang berlaku realistis atau tidak. 49
50 ANALISA, Vol. 1, No. 1, April 2013: 49 – 53
KONSEP PPP Konsep Purchasing Power Parity (PPP) pertama kali dikemukakan oleh ahli ekonomi Swedia, Gustav CasselI pada tahun 1918. Konsep ini menekankan hubungan keseimbangan jangka panjang antara kurs dengan tingkat bunga, di mana kurs mata uang mencerminkan perbandingan antara tingkat harga di suatu negara dengan tingkat harga negara lain. Dasar konsep PPP adalah bahwa perbandingan nilai suatu mata uang ditentukan oleh daya beli uang tersebut terhadap barang dan jasa di masingmasing negara. Konsep PPP dapat dilihat dalam 2 (dua) sudut pandang, yaitu PPP absolut dan PPP relatif. Dalam sudut pandang PPP absolut, kurs mata uang merupakan pencerminan dari rasio tingkat harga dalam negeri terhadap tingkat harga luar negeri atau dapat dirumuskan sebagai persamaan berikut:
S
P P*
Di mana S = kurs valuta asing P = harga dalam negeri P* = harga luar negeri Misalkan harga 1 kilogram kentang di Amerika Serikat adalah $1, sedangkan di Indonesia harganya Rp. 9.500, hal ini berarti kurs rupiah terhadap dolar adalah $1 = Rp. 9.500. Persamaan PPP absolut dapat diubah menjadi: P = S x P* Persamaan di atas dikenal sebagai Hukum Satu Harga (Law of One Price) yang menyatakan bahwa untuk barang yang sama dijual dengan harga yang sama di semua negara. Jika harga dalam negeri lebih tinggi daripada harga luar negeri, akan mengakibatkan adanya kenaikan jumlah impor karena harga luar negeri relatif lebih murah sehingga kurs
terdepresiasi. Akibat kurs terdepresiasi, harga dalam negeri akan turun sampai terjadi keseimbangan antara dua harga tersebut. Penyimpangan dari konsep ini dapat mengarah pada keadaan arbitrase. Arbitrase merupakan kegiatan dalam mengambil keuntungan dengan memanfaatkan informasi mengenai perbedaan harga suatu barang di pasar yang berbeda. Seorang arbitrator akan membeli barang dari pasar yang memiliki harga yang rendah (pasar A) dan akan menjual kembali barang tersebut ke pasar lain yang memiliki harga yang lebih tinggi (pasar B), sehingga ia akan memperoleh keuntungan. Namun keadaan ini tidak akan berlangsung dalam jangka panjang, karena adanya kenaikan permintaan barang di pasar A, maka harga barang di pasar A tersebut akan mengalami kenaikan. Dan sebaliknya, harga barang di pasar B akan mengalami penurunan karena adanya kenaikan penawaran. Kondisi ini akan berlanjut sampai dengan hukum satu harga terpenuhi atau harga barang di kedua pasar menjadi sama. PPP relatif menyatakan bahwa persentase perubahan kurs merupakan selisih antara persentase perubahan tingkat harga (tingkat inflasi) dalam negeri dengan perubahan tingkat harga (tingkat inflasi) luar negeri atau dengan persamaan: %S = %P - %P* Dimana, %S = persentase perubahan kurs %P = persentase perubahan tingkat harga dalam negeri %P* = persentase perubahan tingkat harga luar negeri Contoh, jika persentase perubahan tingkat harga atau inflasi Indonesia sebesar 6 persen per tahun dan persentase perubahan tingkat harga atau inflasi Amerika Serikat sebesar 2 persen per tahun, maka berdasarkan PPP relatif kurs
Atmadjaja: Konsep Purchasing Power Parity Dalam Penentuan Kurs Mata Uang 51
rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan terdepresiasi sebesar 3%. Konsep PPP menggunakan asumsi adanya pasar komoditi yang efisien, dalam arti tidak adanya hambatan perdagangan internasional (tarif dan kuota), nbiaya transportasi, komoditi yang diperdagangkan secara internasional harus homogen, dan tidak adanya kesempatan untuk melakukan arbitrase. KRITIK-KRITIK TERHADAP KONSEP PPP Terdapat beberapa kritik yang dilontarkan terhadap konsep PPP, yaitu pertama, menyangkut adanya hambatan perdagangan internasional, yaitu adanya tarif dan kuota serta adanya biaya transportasi, sehingga diduga menimbulkan penyimpangan kurs keseimbangan dari konsep PPP. Kedua, menyangkut terbatasnya variabel yang digunakan dalam menentukan kurs valuta asing (dalam konsep PPP hanya tingkat harga yang digunakan sebagai variabel), sementara banyak variabel lain yang dapat menentukan tingkat kurs, namun tidak diperhitungkan dalam konsep PPP, contohnya tingkat suku bunga, penawaran uang dan pendapatan nasional. Ketiga, adalah kritik yang berhubungan dengan tingkat harga yang digunakan, apakah menggunakan indeks harga konsumen atau indeks harga pedagang besar. Secara teoritis, tingkat harga yang dimaksud adalah indeks harga umum. Namun, data indeks harga umum tidak tersedia, sehingga digunakan indeks harga konsumen atau indeks harga pedagang besar sebagai proxi dari tingkat harga. KEGAGALAN KONSEP PPP Konsep PPP mengalami kegagalan dalam penerapannya. Ada 5 penjelasan mengenai kegagalan tersebut, yaitu adanya hambatan perdagangan internasional, adanya komoditi yang tidak diperdagangkan secara internasional (nontraded goods), persaingan tidak sempurna, adanya ketidakseimbangan
neraca transaksi berjalan, dan tingkat harga yang cenderung sticky dalam jangka pendek. a. Hambatan perdagangan internasional Alasan mendasar yang menyebabkan konsep PPP mengalami kegagalan adalah karena adanya biaya transportasi. Biaya ini menyebabkan perbedaan harga untuk barang yang sama di pasar yang berbeda. Dengan kata lain, hal ini menyimpang dari hukum satu harga dan akan menyebabkan kondisi arbitrase, jika harga yang berlaku ternyata lebih tinggi daripada harga ditambah biaya transportasi. Dalam keadaan demikian, negara yang menetapkan harga lebih tinggi akibat adanya biaya transportasi akan memiliki kurs yang bernilai lebih tingi (overvalued) daripada ketentuan kurs berdasarkan PPP. Selain biaya transportasi, hambatan perdagangan berupa tarif dan kuota juga menyebabkan kegagalan konsep PPP. Hampir setiap negara memberlakukan sistem tarif terhadap komoditi yang akan masuk ke negaranya. Hal ini ditujukan untuk melindungi produksi dalam negeri. Proteksi yang banyak dilakukan adalah proteksi terhadap sektor pertanian. Tarif merupakan pengenaan pajak bagi komoditi impor, sedangkan kuota merupakan pembatasan jumlah komoditi impor. Baik tarif dan kuota menyebabkan kenaikan harga komoditi impor. Di negara yang memberlakukan tarif atau kuota, kurs yang berlaku akan lebih tinggi dari ketentuan konsep PPP (overvalued). Perbedaan pemberlakuan pajak masing-masing negara juga merupakan faktor yang menyebabkan kegagalan konsep PPP. Negara yang menerapkan pajak lebih tinggi dibanding negara lain memiliki kurs berlaku yang lebih tinggi dari kurs yang ditentukan dalam konsep PPP. Hal ini terjadi karena harga komoditi dalam negeri akan relatif lebih tinggi
52 ANALISA, Vol. 1, No. 1, April 2013: 49 – 53
dibandingkan dengan harga komoditi yang sama di luar negeri. b. Komoditi yang tidak diperdagangkan dalam perdagangan internasional Perdagangan jasa merupakan komoditi yang tidak diperdagangkan secara internasional, namun dimasukkan dalam perhitungan indeks harga. Di negara-negara maju, harga jasa, misalkan biaya sewa dan tenaga kerja, lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Hal inilah yang menyebabkan penilaian kurs valuta asing yang terlalu rendah (undervalued) di negara-negara berkembang, karena indeks harga di negara maju jauh lebih tinggi daripada negara berkembang. c. Kompetisi tidak sempurna (imperfect competition) Adanya kompetisi yang tidak sempurna menyebabkan perbedaan harga barang yang diperdagangkan di setiap negara. Perbedaan ini mengakibatkan penyimpangan konsep PPP. Perbedaan harga barang yang diperdagangkan di setiap negara dapat terjadi karena perusahaan memiliki kemampuan untuk menerapkan harga yang berbeda di pasar yang berbeda. Teori diskriminasi harga menyatakan bahwa suatu perusahaan akan memaksimalkan keuntungan dengan meragamkan harga berdasarkan elastisitas permintaan suatu barang. Elastisitas permintaan menunjukkan bahwa bagaimana perubahan jumlah barang yang diminta apabila harga barang tersebut mengalami perubahan. Jika harga suatu barang meningkat 10 persen dan jumlah barang yang diminta turun kurang dari 10 persen, maka permintaan untuk barang ini dikatakan inelastis. Jika harga naik sebesar 10 persen, dan jumlah barang yang diminta turun lebih dari 10 persen, maka permintaan untuk barang ini dikatakan elastis. Penerimaan penjualan meningkat mengikuti kenaikan harga barang yang memiliki permintaan inelastis dan akan
turun mengikuti kenaikan harga barang yang memiliki permintaan elastis. Perusahaan yang menerapkan diskriminasi harga dapat memaksimalkan penerimaannya dengan menerapkan harga yang lebih tinggi di negara yang memiliki permintaan inelastis dibandingkan dengan negara yang memiliki permintaan lebih elastis. Hal ini akan mengakibatkan penilaian kurs yang terlalu tinggi (overvalued) di negara yang memiliki permintaan elastis. d. Ketidakseimbangan neraca transaksi berjalan (current account imbalances) Alasan lain yang menyebabkan harga barang dapat berbeda di setiap negara adalah karena kurs merefleksikan perdagangan internasional bukan hanya menyangkut barang dan jasa tapi juga aktiva finansial (financial assets). Pendekatan PPP dalam mengevaluasi kurs hanya berdasarkan peranan perdagangan komoditi internasional dan mengabaikan perdagangan aktiva. Padahal perdagangan aktiva juga memiliki peranan penting dalam menentukan penawaran dan permintaan valuta asing. Pada gilirannya, aliran aktiva antar negara berkaitan dengan posisi neraca transaksi berjalan masingmasing negara. Neraca transaksi berjalan mengukur aliran barang, jasa, pendapatan investasi dan transfer unilateral internasional. Negara yang memiliki defisit transaksi berjalan akan menarik kapital dari negara lain untuk menutup defisit. Dalam hal ini, negara yang melakukan lebih banyak pembelian dari negara lain (impor) daripada penjualan (ekspor) tersebut akan membiayai defisitnya dengan pinjaman dana dari pihak lain. Sebaliknya, suatu negara yang memiliki surplus transaksi berjalan akan melakukan investasi di negara lai\n. Negara dengan defisit transaksi berjalan cenderung memiliki nilai kurs yang lebih tinggi (overvalued)
Atmadjaja: Konsep Purchasing Power Parity Dalam Penentuan Kurs Mata Uang 53
dibandingkan dengan ketentuan konsep PPP. e. Dalam jangka pendek, tingkat harga cenderung sticky. Konsep PPP tidak dapat bekerja secara seketika, tetapi memerlukan waktu yang cukup lama, karena dalam jangka pendek tingkat harga cenderung sticky. Sehingga dalam jangka pendek, konsep PPP mengalami penyimpangan. Konsep PPP hanya menunjukkan hubungan keseimbangan jangka panjang antara kurs dengan tingkat harga.
PENUTUP Konsep Purchasing Power Parity mencerminkan hubungan jangka panjang antara kurs mata uang dan tingkat harga. Konsep ini terdiri dari 2 pengertian, yaitu pengertian PPP absolut yang menyatakan bahwa kurs mata uang merupakan rasio dari tingkat harga dalam negeri terhadap tingkat harga luar negeri dan yang kedua adalah pengertian PPP relatif yang menyatakan bahwa persentase perubahan kurs mata uang merupakan selisih antara persentase perubahan tingkat harga (tingkat inflasi) dalam negeri dengan persentase perubahan tingkat harga (tingkat inflasi) luar negeri. Meskipun konsep PPP merupakan konsep penting untuk menentukan keseimbangan jangka panjang di pasar valuta asing, konsep ini banyak mendapat kritik dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga dalam penerapannya mengalami kegagalan. Faktor-faktor penyebab kegagalan konsep PPP antara lain, karena adanya hambatan perdagangan internasional, adanya komoditi yang tidak diperdagangkan secara internasional, kompetisi yang tidak sempurna, ketidakseimbangan neraca transaksi berjalan dan tidak harga yang cenderung sticky dalam jangka pendek. Kegagalan penerapan konsep PPP mendorong para ahli untuk melakukan penyempurnaan. Penyempurnaan konsep PPP dengan memasukkan unsur tingkat
suku bunga dan unsur jumlah uang beredar ke dalam model. DAFTAR PUSTAKA Boediono. 2001. Ekonomi Internasional. Seri Simposis Pengantar Ilmu Ekonomi No.3. Edisi Pertama. Cetakan Kedua puluh dua. BPFE. Yogyakarta. Hady H. 2001. Ekonomi Internasional Buku II, Teori dan Kebijakan Keuangan Internasional. Cetakan III. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hadi H. 2001. Valas untuk Manajer. Cetakan IV. Ghalia Indonesia. Jakarta. Madura J. 2000. International Financial Management. 6th Edition. West Publishing Company.
