1. Dinas Pendapatan Daerah Program dan kegiatan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari 6 Program
dan
72
Kegiatan,
dengan
jumlah
38.859.714.000,- dengan realisasi sebesar
anggaran
sebesar
Rp.
Rp. 32.073.794.415,- (82.54
%). Dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut, Dinas Pendapatan Daerah didukung oleh 209 orang pegawai, yang terdiri dari : 61 orang pejabat struktural
(1 orang pejabat eselon II, 5 orang pejabat eselon III, 55 orang
pejabat eselon IV, 1 orang pejabat fungsional dan 133 orang pelaksana sebagaimana terdapat pada Lampiran IV. Sarana dan prasarana pendukung yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah
adalah sebagai berikut : (dapat dilihat pada Lampiran KIB A, B,
C dan E) NO I
URAIAN
III IV V
SATUAN
LENGKAP
KONDISI CUKUP
TANAH (KIB A) 1. Tanah Darat
II
VOL
PERALATAN DAN MESIN (KIB B) a. Roda 2 b. Roda 4 BANGUNAN (KIB C) 1. Gedung Kantor JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN (KIB D) ASET TETAP LAINNYA (KIB E)
1 4517 115 47 1 21 1071
8,095 M2 (Rp. 2,307,075,000) Rp 30.927.438.680
Rp 30,127,658,700 Rp 531.249,843 Rp 221,071,295
Rincian tentang program dan kegiatan, standar pelayanan minimal yang diukur dari
capaian target kinerja untuk masing-masing kegiatan, serta
proses perencanaan pembangunan sebagaimana terdapat dalam Lampiran V. Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi program dan kegiatan selama tahun 2015, sebagai berikut : 1) Masih terdapatnya wajib pajak yang belum sadar dan tertib dalam membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah; 2) Masih Belum banyaknya tenaga juru penilai, juru sita dan pemeriksa pajak daerah yang kompeten dibidangnya; 3) Masih belum terintegrasinya sistem di Dispenda baik dari bidang PBB, Pajak Daerah, BPHTB, Renbang dan Sekretariat (UPT) serta instansi terkait seperti BPN, Notaris (PPAT) dan Bank.
KURANG
Sedangkan
langkah-langkah
yang
diupayakan
untuk
meminimalisir
permasalahan serta menjadikannya sebagai solusi, yaitu : 1) Meningkatkan sosialisasi pajak daerah kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak serta meningkatkan kuantitas dan kualitas pemeriksaan dan pemantauan pajak daerah; 2) Meningkatkan bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan untuk menjadi juru penilai, juru sita dan tenaga pemeriksa pajak daerah di Dispenda; 3) Dilaksanakannya kegiatan integrasi sistem yang akan mengakomodir semua sistem di Dispenda yang terkoneksi dengan baik.
KEPALA DINAS DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
DEDI A. BACHTIAR Pembina Utama Muda NIP. 19620122 198503 1 004
LAMPIRAN III.1 : FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015 KABUPATEN : BOGOR
NO
ASPEK
FOKUS
1 2 9 TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL
3 Serapan dana perimbangan
10 INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBERSUMBER PAD DAN PINJAMAN/OBLIGASI DAERAH 12 PENGELOLAAN POTENSI
Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)
NO
IKK
4 5 32 Dana perimbangan yang terserap dibanding yang di rencanakan
JENIS DATA (TAHUN 2014)
RUMUS/PERHITUNGAN 6 Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan X 100%
7 - Dana perimbangan yang terserap Tahun 2015 sebesar Rp. 2,583,489,732,475
CAPAIAN KINERJA
KETERANGAN
8 99.82%
9 - Dispenda
33.04%
- Dispenda
111.41%
- Dispenda
20.54%
Dispenda
- Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2015, sebesar : Rp. 2,588,169,505,000 35 Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (Realisasi)
Jumlah PAD dibagi jumlah total Pendapatan APBD (Realisasi) X 100%
- PAD APBD Tahun 2015 (realisasi), sebesar Rp. 1,988,989,280,455.59 - Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2015 (realisasi), sebesar Rp. 6,019,627,196,076.59
Peta Potensi Daerah
DAERAH
Peningkatan PAD
40 Realisasi PAD 2015 terhadap potensi PAD 4
41 Peningkatan PAD
Jumlah realisasi PAD 2015
-
dibagi dengan potensi PAD X 100%
Kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu X 100% (PAD 2015 - PAD 2014) : PAD 2013 X 100%
Realisasi PAD Tahun 2015, sebesar Rp.
1,988,989,280,455.59
-
Potensi PAD pada APBD Tahun 2015 Rp. 1,785,300,132,000
-
Total PAD pada Tahun 2015, sebesar Rp 1,785,300,132,000.00
-
Total PAD pada Tahun 2014, sebesar Rp 1,481,027,789,100
Cibinong, Februari 2016 Kepala Dispenda,
DEDI A. BACHTIAR Pembina Utama Muda NIP.196201221987031004
Lampiran III.2 : FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015 KABUPATEN NAMA SKPD URUSAN YANG DILAKSANAKAN
: BOGOR : DINAS PENDAPATAN DAERAH : URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) Urusan
NO
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
RUMUS/PERSAMAAN
JENIS DATA (TAHUN 2013)
CAPAIAN KINERJA
1
2
3
4
5
6
7
8
1 KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional¹ (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1. Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah Program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah Program Nasional x 100%
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2. Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM)
3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN tentang SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN tentang SPM x 100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian Struktur Jabatan
4 Rasio Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100 %
- Jumlah Program Nasional (RKP) sebanyak 3 Program - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 Program Apabila ada, sebutkan ada 9 : yang terdiri dari : 1 Perbup No.35 Tahun 2012 : Petunjuk Pelaksanaan Perda 25/2011 ttg Pajak Reklame 2 Perbup No.36 Tahun 2012 : Petunjuk Pelaksanaan Perda 27/2011 ttg Pajak Parkir 3 Perbup No.37 Tahun 2012 : Petunjuk Pelaksanaan Perda 26/2011 ttg Pajak Mineral 4 Perkadis No.981/01-Perkadis/2014 tentang SOP Pemeriksaan Pajak Daerah 5 Perkadis No.981/02-Perkadis/2014 tentang SOP Pemungutan BPHTB 6 Perkadis No.981/03-Perkadis/2014 tentang SOP Perforasi Benda Berharga 7 Perkadis No.981/04-Perkadis/2014 tentang SOP Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral 8 Draft Perbup tentang SOP Pemungutan PBB P2 9 Perbup No. 3 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kelola Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor - PERDA pelaksanaan sebanyak 13 - PERDA yang seharusnya sebanyak 13 Nama-nama Perda : 1 Perda No.4 Tahun 2010 : Pajak Hotel 2 Perda No.5 Tahun 2010 : Pajak Restoran 3 Perda No.12 Tahun 2010 : Pajak Hiburan 4 Perda No.13 Tahun 2010 : Pajak Penerangan Jalan 5 Perda No.14 Tahun 2010 : Pajak Air Tanah 6 Perda No.15 Tahun 2010 : BPHTB 7 Perda No.27 Tahun 2010 : Pajak Parkir 8 Perda No.8 Tahun 2011 : Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dispenda 9 Perda No.11 Tahun 2011 : PBB P2 10 Perda No.24 Tahun 2011 : Bagian Desa dari Hasil Pendapatan Daerah 11 Perda No.25 Tahun 2011 : Pajak Reklame 12 Perda No.26 Tahun 2011 : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 13 Perda No.5 Tahun 2013 : Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Online - Jabatan yang ada sebanyak 61 - Jabatan yang harus ada, sebanyak
100.00%
5 SOP 3 Juklak 1 Perbup UPT
KETERANGAN 9 Lihat Program Nasional RKP 2014 untuk masing-masing urusan, terlampir
SOP adalah Petunjuk Tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
100%
100%
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2014
NO
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
RUMUS/PERSAMAAN
1
2
3
4
5
6
JENIS DATA (TAHUN 2013)
CAPAIAN KINERJA
7
8
KETERANGAN 9
61
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 Keberadaan Jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
6 Rasio PNS Kabupaten
Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
Apabila ada, Sebutkan nama bidang/jabatan fungsional 1. Arsiparis - PNS SKPD, sebanyak
Ada
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2014
1.05%
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2014
209 Personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 19,985 personil
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
7 Rasio Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100 %
- Pejabat yang memenuhi syarat diklat pim, sebanyak 59 Orang - pejabat yang ada, sebanyak 61 Orang
97%
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2014
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100 %
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan sebanyak 61 Orang - Jabatan yang ada, sebanyak Jabatan
100%
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2014
61 Jabatan 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan program Renja SKPD
9 Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100 %
-
Jumlah Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100 %
-
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Apabila ada . Sebutkan dokumen yang ada tahun 2014 sebanyak 3 jenis yang terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA SKPD
-
-
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
3 jenis dokumen
Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100 %
-
Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 6 Program Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6 Program
100%
Mengacu dokumen RKPD tahun 2014 dan Renja - SKPD ybs
Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 6 Program Program dalam RKA SKPD sebanyak 6 Program
100%
Mengacu dokumen RKA SKPD tahun 2014 dan Renja-SKPD ybs
Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD sebanyak 6 Program
100%
Mengacu dokumen RKA SKPD tahun 2014 dan dokumen DPA SKPD tahun 2014
NO
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
RUMUS/PERSAMAAN
1
2
3
4
5
6
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi Anggaran
13 Anggaran Belanja SKPD terhadap Alokasi Anggaran Belanja SKPD total belanja APBD dibagi total APBD x 100 %
14 Belanja Modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100 %
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD x 100 %
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (Realisasi)
Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100 %
Total Anggaran Belanja SKPD, sebesar Rp Total Belanja APBD, sebesar Rp
-
-
-
-
Laporan Keuangan SKPD
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Manajemen asset SKPD
18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada laporan inventarisasi barang atau asset SKPD 5 tahun terakhir
Penggunaan Asset SKPD
19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan SKPD dibagi total nilai asset dalam rupiah yang dikuasai SKPD x 100 %
Bentuk-bentuk fasilitas/ prasarana partisipasi masyarakat
20 jumlah fasilitas/prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media
Jumlah fasilitas/prasarana partisipasi
8
-
-
Besaran Belanja Pemeliharaan
7 Program dalam DPA SKPD sebanyak 6 Program
-
15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (Realisasi)
CAPAIAN KINERJA
-
-
Besaran Belanja Modal
JENIS DATA (TAHUN 2013)
KETERANGAN 9
1.68%
Mengacu Laporan Keuangan Daerah Tahun 2014
5.66%
Mengacu Laporan Keuangan Daerah Tahun 2014
12.20%
Mengacu Laporan Keuangan Daerah Tahun 2014
3.02%
Mengacu Laporan Keuangan Daerah Tahun 2014
113,523,304,000 6,770,520,774,000
Belanja Modal SKPD, sebesar Rp Total Belanja SKPD sebesar Rp
6,419,894,000 113,523,304,000
Total Belanja pemeliharaan SKPD sebesar, Rp Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar, Rp
3,427,270,000
28,095,232,000
Total Belanja pemeliharaan SKPD sebesar, Rp Total Belanja SKPD sebesar Rp
3,427,270,000 113,523,304,000
Apabila ada, Laporan Keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb
Ada sebanyak 3 jenis
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CALK)
Ada
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 tahun
0.00%
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 tahun
1. Neraca 2. LRA 3. Calk ada/tidak
- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp - Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp Sebutkan jenisnya : 1. Spanduk 2. Sosialisasi di 6 Media Massa sebanyak 3 kali 3. Banner 4. Mobil Pelayanan Keliling 5. Leaflet 6. SMS Pengaduan 7. SIMPAD 8 SISMIOP 9 Sistem BPHTB On Line 10 Website Dispenda 11 Kotak Pengaduan
64,114,493,518 Jumlah sebanyak 12 Jenis
Sebutkan jenis fasilitas /prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada
NO
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
RUMUS/PERSAMAAN
1
2
3
4
5
6
JENIS DATA (TAHUN 2013)
CAPAIAN KINERJA
7
8
KETERANGAN 9
12 Email Dispenda Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan survey kepuasan masyarakat
Ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
Apabila ada, sebutkan survey kepuasan Tentang : Pelayanan terhadap 10 Pajak Daerah
Cibinong, Februari 2016 Kepala Dispenda,
DEDI A. BACHTIAR Pembina Utama Muda NIP.196201221987031004
Ada
Survey Kepuasan masyarakat/ pelanggan yang dilakukan oleh SKPD
LAMPIRAN IV
KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL PER 31 DESEMBER 2015 NAMA SKPD
:
DINAS PENDAPATAN DAERAH
URUSAN YANG
:
Otonomi Daerah
DISELENGGARAKAN
NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)
KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*)
STATUS JABATAN**)
PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)
GOLONGAN/PANGKAT*)
JUMLAH
KETERANGAN
21
22
23
-
-
1
-
1
-
1
-
-
-
1
1
-
-
-
1
1
1
-
-
1
-
1
1
-
-
1
-
1
3
-
-
-
-
3
3
10
2
-
-
-
10
10
19
1
-
-
-
20
20
-
20
-
-
-
-
20
20
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
6
68
59
-
-
-
-
-
-
0
6
68
113
8
0
1
3
55
59
0
0
0
0
0
0
0
0
68
113
8
0
1
3
55
59
ISI
KOSONG
SD
SLTP
SLTA
D1
D2
D3
S1
S2
S3
Non PNS
I
II
III
IV
PIM I
PIM II
PIM III
PIM IV
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Kepala Dinas (Eselon 2)
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
-
1
Sekretaris Dinas (Eselon III/a)
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
-
dan Pengembangan
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
1
-
Kepala Bidang Pajak Daerah
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
Kepala Sub Bagian
3
-
-
-
-
-
-
-
0
2
1
-
-
-
Kepala Seksi
12
-
-
-
-
-
-
2
3
7
-
-
-
-
Kepala UPT Pajak
20
-
-
-
2
-
-
1
11
6
-
-
-
-
Eselon IV/b
20
-
-
-
3
-
-
1
9
7
-
-
-
1
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
Staf
140
-
4
4
63
-
-
6
54
2
-
JUMLAH PNS
202
-
4
4
69
0
0
10
77
30
1
7
-
1
1
4
0
0
0
1
0
0
7
0
209
-
5
5
73
0
0
10
78
30
1
7
6
1
Eselon III/b : Kepala Bidang Perencanaan
Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Kepala Bidang BPHTB dan Dana Transfer Eselon IV/a
Kepala TU UPT Pajak Jabatan Fungsional : Arsiparis
JUMLAH TKK JUMLAH
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
DEDI A. BACHTIAR Pembina Utama Muda NIP. 19620122 1985031 004
2 orang belum Diklatpim IV
1 Diklatpim IV
RINCIAN PROGRAM KEGIATAN SKPD DALAM PELAKSANAAN URUSAN SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWABNYA NAMA SKPD NO 1
1
: DINAS PENDAPATAN DAERAH URUSAN YANG DILAKSANAKAN 2
Urusan Wajib Meningkatnya Pendapatan Daerah
PROGRAM
KEGIATAN
3
4
Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
ALOKASI ANGGARAN 5
REALISASI DANA 6
TINGKAT CAPAIAN % 7
PROSES PERENCANAAN 8
KONDISI SARANA PRASARANA LENGKAP CUKUP KURANG 9 10 11
MASALAH DAN SOLUSI MASALAH SOLUSI 12 13
HAL LAIN YANG PERLU DILAPORKAN 14
582,412,000.00
461,702,300.00
79.27
SESUAI
√
-
-
-
-
-
90,442,000.00
87,204,500.00
96.42
SESUAI
√
-
-
-
-
-
3 Penagihan Pajak Daerah
492,650,000.00
477,307,100.00
96.89
SESUAI
√
-
-
-
-
-
4 Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah
895,863,000.00
813,117,950.00
90.76
SESUAI
√
-
-
-
-
-
5 Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah
146,514,000.00
137,033,000.00
93.53
SESUAI
√
-
-
-
-
-
6 Pengolahan Data Penerimaan Pendapatan Daerah
199,206,000.00
186,748,400.00
93.75
SESUAI
√
-
-
-
-
-
7 Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga
95,660,000.00
92,072,780.00
96.25
SESUAI
√
-
-
-
-
-
8 Penerbitan dan Pengendalian SPPT PBB
3,125,736,000.00
2,674,289,800.00
85.56
SESUAI
√
-
-
-
-
-
9 Sosialisasi Pendapatan Daerah
1,151,423,000.00
976,785,000.00
84.83
SESUAI
√
-
-
-
-
-
10 Pembinaan Aparatur Pelaksana Pemungut Pajak Daerah
418,143,000.00
276,768,300.00
66.19
SESUAI
√
-
-
-
-
-
11 Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak Daerah
310,457,000.00
202,393,010.00
65.19
SESUAI
√
-
-
-
-
-
1,513,101,000.00
997,417,242.00
65.92
SESUAI
√
-
-
-
-
-
13 Pelayanan Validasi BPHTB
590,957,000.00
507,730,419.00
85.92
SESUAI
√
-
-
-
-
-
14 Penelitian dan Verifikasi SSPD BPHTB
306,955,000.00
251,460,400.00
81.92
SESUAI
√
-
-
-
-
-
15 Evaluasi dan Pengendalian BPHTB
198,458,000.00
189,891,039.00
95.68
SESUAI
√
-
-
-
-
-
16 Penagihan dan Pengadministrasian Dana Transfer
317,037,000.00
295,229,867.00
93.12
SESUAI
√
-
-
-
-
-
17 Pendataan Wajib Pajak Daerah
565,408,000.00
465,796,500.00
82.38
SESUAI
√
-
-
-
-
-
18 Pendaftaran Wajib Pajak Daerah
303,877,000.00
243,274,700.00
80.06
SESUAI
√
-
-
-
-
-
19 Penerbitan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
391,664,000.00
349,135,750.00
89.14
SESUAI
√
-
-
-
-
-
20 Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah
284,201,000.00
250,531,900.00
88.15
SESUAI
√
-
-
-
-
-
21 Evaluasi Zona Nilai Tambah
605,941,000.00
542,552,500.00
89.54
SESUAI
√
-
-
-
-
-
2 Penyusunan Data dan Perhitungan Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah
12 Penagihan PBB
KET 15
22 Updating Data PBB
655,626,000.00
619,524,625.00
94.49
SESUAI
√
-
-
-
-
-
1,000,075,000.00
843,815,600.00
84.38
SESUAI
√
-
-
-
-
-
125,420,000.00
115,557,745.00
92.14
SESUAI
√
-
-
-
-
-
2,529,080,000.00
2,469,681,256.00
97.65
SESUAI
√
-
-
-
-
-
26 Penanganan keberatan dan Pengurangan PBB
167,960,000.00
98,441,900.00
58.61
SESUAI
√
-
-
27 Verifikasi Data Obyek Pajak Bumi dan Bangunan
876,576,000.00
740,857,650.00
84.52
SESUAI
√
-
-
28 Monitoring dan Evaluasi PBB
408,953,000.00
314,604,375.00
76.93
SESUAI
√
-
-
29 Penilaian PBB pada sektor Telekomunikasi (Tower/BTS)
511,637,000.00
390,242,036.00
76.27
SESUAI
√
-
-
30 Pengelolaan Teknologi Informasi PBB
805,961,000.00
676,625,200.00
83.95
SESUAI
√
-
-
31 Integrasi Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah
437,900,000.00
394,220,000.00
90.03
SESUAI
√
-
-
32 Pelayanan Mobil Keliling PBB
604,177,000.00
336,016,225.00
55.62
SESUAI
√
-
-
33 Penerapan ISO Pelayanan Pajak Daerah
155,343,000.00
124,567,200.00
80.19
SESUAI
√
-
-
34 Indentifikasi dan Penilaian Individu PBB pada Obyek Pajak
530,522,000.00
425,308,450.00
80.17
SESUAI
√
-
-
21,395,335,000.00
18,027,904,719.00
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
1,920,000,000.00
1,295,579,427.00
67.48
SESUAI
√
-
-
-
-
-
2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
110,225,000.00
49,921,200.00
45.29
SESUAI
√
-
-
-
-
-
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
356,050,000.00
336,577,500.00
94.53
SESUAI
√
-
-
-
-
-
5 Penyedia Alat Tulis Kantor
403,623,000.00
263,390,600.00
65.26
SESUAI
√
-
-
-
-
-
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
204,753,000.00
178,992,150.00
87.42
SESUAI
√
-
-
-
-
-
58,288,000.00
57,292,500.00
98.29
SESUAI
√
-
-
-
-
-
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
151,440,000.00
147,940,800.00
97.69
SESUAI
√
-
-
-
-
-
9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
257,057,000.00
22,815,350.00
8.88
SESUAI
√
-
-
-
-
-
974,000,000.00
704,710,000.00
72.35
SESUAI
√
-
-
-
-
-
23 Pemeliharaan Basis Data Obyek PBB 24 Pengolahan Data BPHTB & Teknologi Informasi 25 Penerapan Sistem Pelaporan Online Pajak Hotel dan Restoran
II
PENUNJANG Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang/ unit kerja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10 Penyediaan Makanan dan Minuman
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
1,153,944,000.00
950,074,000.00
82.33
SESUAI
√
-
-
-
-
-
93,613,000.00
93,389,500.00
99.76
SESUAI
√
-
-
-
-
-
13 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD
421,240,000.00
328,691,500.00
78.03
SESUAI
√
-
-
-
-
-
14 Penyediaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
473,556,000.00
225,176,382.00
47.55
SESUAI
√
-
-
-
-
-
15 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang
292,015,000.00
102,023,800.00
34.94
SESUAI
√
-
-
-
-
-
16 Penyediaan Sewa Tempat
650,000,000.00
649,900,000.00
99.98
SESUAI
√
-
-
-
-
-
1,137,660,000.00 8,657,464,000.00
958,742,500.00 6,365,217,209.00
84.27
SESUAI
√
-
-
-
-
-
1 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
1,375,000,000.00
1,325,367,000.00
96.39
SESUAI
√
-
-
-
-
-
2 Pengadaan Peralatan Kantor
1,190,779,000.00
1,100,506,200.00
92.42
SESUAI
√
-
-
-
-
-
3 Pengadaan Perlengkapan Kantor
1,671,115,000.00
1,585,990,000.00
94.91
SESUAI
√
-
-
-
-
-
4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
2,081,920,000.00
2,015,758,000.00
96.82
SESUAI
√
-
-
-
-
-
5 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional
642,300,000.00
296,028,623.00
46.09
SESUAI
√
-
-
-
-
-
6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
375,500,000.00
327,236,426.00
87.15
SESUAI
√
-
-
-
-
-
SESUAI
√
-
-
-
-
-
SESUAI
√
-
-
-
-
-
SESUAI
√
-
-
-
-
-
12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
17 Pengamanan Sarana dan Prasarana Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7 Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Halaman Kantor 8 Pemeliharaan Rutin / Berkala Instalasi Jaringan Listrik dan Komunikasi 9 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Komputerisasi 10 Pemeliharaan Rutin / Berkala Bangunan / Menara / Sosialisasi
90,000,000.00
-
-
9,802,000.00
-
#DIV/0!
10.89
#DIV/0!
50,000,000.00 7,476,614,000.00
33,660,000.00 6,694,348,249.00
67.32
SESUAI
√
-
-
-
-
-
52,400,000.00
50,670,000.00
96.70
SESUAI
√
-
-
-
-
-
52,400,000.00 26,600,000.00
50,670,000.00 -
-
SESUAI
√
-
-
-
-
-
151,760,000.00
95,800,000.00
63.13
SESUAI
√
-
-
-
-
-
178,360,000.00
95,800,000.00
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
66,689,000.00
62,018,949.00
93.00
SESUAI
√
-
-
-
-
-
2 Penyusunan pelaporan
13,435,000.00
13,434,330.00
100.00
SESUAI
√
-
-
-
-
-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 Pengadaan Pakaian Kerja lapangan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 2 Pembinaan Mental dan Rohani Bagi Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
keuangan semesteran 3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
13,320,000.00
13,320,000.00
100.00
SESUAI
√
-
-
-
-
-
4 Penyusunan Perencanaan Anggaran
197,125,000.00
137,891,359.00
69.95
SESUAI
√
-
-
-
-
-
5 Penatausahaan Keuangan SKPD
422,112,000.00
284,309,260.00
67.35
SESUAI
√
-
-
-
-
-
6 Penyusunan Renja SKPD
40,300,000.00
40,299,900.00
100.00
SESUAI
√
-
-
-
-
-
7 Penyusunan Renstra SKPD
54,593,000.00
53,143,550.00
97.34
SESUAI
8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD
75,967,000.00
73,437,345.00
96.67
SESUAI
√
-
-
-
-
-
216,000,000.00 1,099,541,000.00 38,859,714,000.00
162,000,000.00 839,854,693.00 32,073,794,870.00
75.00
SESUAI
√
-
-
-
-
-
9 Publikasi Kinerja SKPD
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
DEDI A. BACHTIAR Pembina Utama Muda NIP. 19620122 1985031 004
LAMPIRAN VI ANGGARAN, REALISASI PELAKSANA URUSAN WAJIB
BELANJA LANGSUNG NO.
URUSAN WAJIB
1 2
Pendidikan Kesehatan
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Lingkungan Hidup Pekerjaan Umum Tata Ruang Perencanaan Pembangunan Perumahan Kepemudaan dan Olahrga Penanaman Modal Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kependudukan dan Catatan Sipil Ketenagakerjaan Ketahanan Pangan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pertanahan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adminstrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
50 Dinas Pendapatan Daerah 51 Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa
21
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA MODAL
TOTAL BELANJA
REALISASI BELANJA
1,123,727,448,000 126,132,697,000
53,141,021,000 38,631,150,000
123,819,816,200 378,598,700,000
408,998,361,800 160,035,940,000
1,709,686,647,000 703,398,487,000
1,587,420,773,227 656,248,077,878
3,669,392,000.0 28,493,546,000 4,197,129,000.00 7,178,425,000 11,434,052,000 4,277,928,000 5,980,742,000 7,038,175,000 4,591,721,000 6,531,359,000 12,130,225,000 15,005,258,000 13,820,970,000 3,036,319,000 13,738,179,000 836,050,798,000
3,080,710,000.0 25,865,231,000 1,281,795,000.00 7,999,225,000 3,518,545,000 5,884,940,000 5,630,165,000 2,447,850,000 4,569,840,000 3,750,695,000 7,002,370,000 1,407,250,000 4,089,396,000 6,303,945,000 2,871,550,000 822,350,000 14,858,697,000 66,678,073,000
6,398,933,000.0 177,534,318,000 3,454,240,800 7,247,086,000 7,855,338,000 11,510,423,000 5,769,090,000 4,902,048,000 10,191,986,000 4,235,494,000 18,033,447,000 2,243,085,000 5,888,632,000 7,771,471,000 7,813,841,000 2,161,697,200 16,240,622,000 159,243,756,000
1,943,203,000.0 587,121,145,000 848,652,000 2,925,462,000 18,951,367,000 251,709,410,000 1,253,903,000 355,000,000 2,643,676,000 3,677,711,000 4,661,443,000 2,333,852,000 24,668,760,000 16,897,165,000 5,535,319,000 29,933,710,000
15,092,238,000.0 819,014,240,000 9,781,816,800 25,350,198,000 41,759,302,000 273,382,701,000 18,633,900,000 14,743,073,000 21,997,223,000 18,195,259,000 41,827,485,000 3,650,335,000 27,317,138,000 52,565,146,000 30,618,875,000 2,984,047,200 50,372,817,000 1,097,684,247,000
10,198,057,956.0 615,980,768,145 8,986,378,724 22,538,121,596 33,865,131,236 254,752,980,814 17,151,478,561 13,534,095,519 20,070,759,012 16,621,814,396 38,864,635,515 3,523,967,933 26,012,353,999 48,978,258,439 27,059,229,833 2,397,247,770 46,645,125,787 962,501,120,914
74,663,590,000 1,498,896,000
4,344,588,000 4,534,500,000
28,095,232,000 2,495,966,000
641,984,000 1,475,728,000
113,523,304,000 10,005,090,000
105,475,137,341 8,443,333,070
5,648,631,000
4,206,070,000
7,122,543,000
724,860,000
17,702,104,000
15,571,102,560
%
SKPD
92.85 Disdik 93.30 Dinkes, 4 RSUD (Cibinong, Ciawi, Leuwiliang & Cileungsi) 67.57 BLH 75.21 DBMP dan DKP 91.87 DTRP 88.91 Bappeda 81.10 DTBP 93.19 Dispora 92.04 BPT 91.80 Diskop, UKM, Perindag 91.24 Disdukcapil 91.35 Dinsosnakertrans 92.92 BKP5K dan Distanhut 96.54 BPPKB 95.22 BPPKB 93.18 DLLAJ 88.37 Diskominfo 80.34 DTRP 92.60 Satpol PP dan Kankesbangpol 87.68 DPRD, Kepda dan Wakepda, SETDA, Setwan, Inspektorat, BKPP, 40 Kecamatan, Inspektorat Kabupaten BKPP 40 Kecamatan Sekretariat KORPRI, DPKBD, PPKD, Dipenda, KLPBJ PPKD Dipenda KLPBJ 92.91 Dinas Pendapatan Daerah 84.39 Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa 87.96 BPMPD
BELANJA LANGSUNG NO. 22 23 24 25 26
URUSAN WAJIB Sosial Budaya Statistik Kearsipan Perpustakaan Total Belanja Urusan Wajib
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,692,446,000 4,224,534,000 2,150,534,000 2,243,750,508,000
BELANJA PEGAWAI 4,190,930,000 2,052,460,000 1,289,111,000 914,460,000 509,760,000 272,997,589,000
BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA MODAL
9,232,528,000 4,265,650,000 368,188,000 2,142,081,000 209,759,000 984,254,773,200
9,213,214,000 811,060,000 1,334,864,000 234,625,000 1,536,812,702,800
REALISASI BELANJA
TOTAL BELANJA 27,329,118,000 11,353,704,000 1,657,299,000 6,541,939,000 954,144,000 5,043,593,483,000
24,664,393,832 10,787,067,136 1,290,376,450 5,835,786,201 896,219,000 4,472,395,322,433
Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2013 per tanggal 31 Desember 2013 dari DPKBD dan SKPD KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
DEDI A. BACHTIAR Pembina Utama Muda NIP. 19620122 1985031 004
% 90.25 95.01 77.86 89.21 93.93 88.67
SKPD Dinsosnakertrans & BPBD Disbudpar Bappeda KAPD KAPD
