KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI AH (Analisa Terhadap Kekuatan Hukum dan Materinya)

ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam

Vol 1, No 2, Juli – Desember 2016

KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI’AH (Analisa Terhadap Kekuatan Hukum dan Materinya) Hasneni Fakultas Syari’ah IAIN Bukittinggi Email: [email protected] Diterima: 10 Agustus 2016

Direvisi : 14 November 2016

Diterbitkan: 26 Desember 2016

Abstract The economic development of Islam lately very rapidly, both in the academic level as well as a valid system at the global level. In Indonesia, the institutional practice of law mu'amalah. Muamalah started since the establishment of Bank Indonesia (BMI) in 1990. This was followed by a financial institution of Sharia (LKS) others. However, the fact it has urged the clergy and framers of law in Indonesia to make regulations relating to the settlement of the case in such issues, especially those related to economic practice. Thus came the fatwas of innovative products and designs multi revolutionarily of the contract. In the next phase in 2008 was born the rules issued by the Supreme Court, the Economic Law Compilation of Sharia (KHES). This paper wants to present about the fatwa forms and regulations that must have a theoretical basis of Shariah which has its own characteristics that distinguish it from other Islamic country mua'amalah rules ever Keywords: Law Compilation, Economic Syari'ah

Abstrak Perkembangan ekonomi Islam akhir-akhir ini sangat pesat, baik dalam tataran akademis maupun sebagai sebuah sistem yang berlaku di tingkat global. Di Indonesia, secara institusional praktek hukum mu’amalah dimulai semenjak berdirinya Bank Muamalah Indonesia (BMI) pada tahun 1990. Kemudian disusul oleh Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) lainnya. Namun, kenyataan itu telah mendesak para ulama dan perumus hukum di Indonesia untuk membuat regulasi yang berhubungan dengan penyelesaian kasus dalam

masalah tersebut, terutama yang berhubungan dengan praktek ekonomi.

Sehingga muncullah fatwa-fatwa produk-produk inovatif dan desain-desain multi akad secara revolutif.

Pada tahap berikutnya pada tahun 2008 lahirlah aturan yang

dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES). Makalah ini ingin menyajikan tentang bentuk fatwa dan regulasi itu

tentunya

mempunyai landasan teori syari’ah yang mempunyai ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan aturan mua’amalah dinegara Islam lainnya yang pernah ada Kata Kunci: Kompilasi Hukum, Ekonomi Syari’ah

PENDAHULUAN Hukum tentang

dalam bermu’malah

bermasyarakat.

Karena

mengatur tentang bagaimana individu,

memiliki posisi yang sangat penting

lembaga

dalam mengatur hubungan manusia

hubungan, terutama mu’amalah.

Hasneni

ia

205

dan

negara

melakukan

Kompilasi Hukum Ekonomi...


Perkembangan


ekonomi

Islam

dikeluarkan oleh Mahkamah Agung,

akhir-akhir ini begitu pesat, baik dalam

yaitu

tataran

Syari’ah (KHES).

akademis

maupun

sebagai

Kompilasi

Hukum

Ekonomi

sebuah sistem yang berlaku di tingkat

Semua bentuk fatwa dan regulasi

global. Di Indonesia, secara institusional

itu tentunya mempunyai landasan teori

praktek

syari’ah yang

hukum

mu’amalah

dimulai

cukup kuat. Namun

semenjak berdirinya Bank Muamalah

karena aturannya disusun oleh dan

Indonesia

1990.

untuk masyarakat Indonesia, tentunya

Lembaga

ia mempunyai ciri khas tersendiri yang

(BMI)

Kemudian

pada

disusul

tahun

oleh

Keuangan Syari’ah (LKS) lainnya.

membedakannya

Perkembangan ini juga ditandai dengan lahirnya UU no 3 tahun 2006 tentang

Peradilan

Agama,

yang pernah ada.

sebagai

Dengan keluarnya UU no 3 tahun 2006, Agama

EKONOMI

ISLAM

DI

INDONESIA

semula

Perjuangan menegakkan syari’at

yang

Islam di Indonesia telah melampaui

berhubungan dengan keluarga, seperti

berbagai tahap dan telah beberapa kali

nikah, thalak dan rujuk, waris, wasiat,

pula mengalami kegagalan. Hal ini

hibah, wakaf dan shadaqah, selanjutnya

dapat dilihat menjelang kemerdekaan,

juga berkompeten untuk menyelesaikan

setelah

sengketa menyangkut tentang zakat,

mencapai kemerdekaan sejak awal abad

sengketa hak milik dan keperdataan

ke 20, pada akhirnya tim perumus

lainnya antara sesama muslim, dan

(BPUPKI) berhasil merumuskan Piagam

ekonomi syari’ah, sebagaimana yang

Jakarta

tercantum dalam pasal 49.

Mukaddimah UUD 1945. Dalam Piagam

menyelesaikan

yang

aturan

mua’amalah dinegara Islam lainnya

amandemen terhadap UU no 7 1989.A. PRAKTEK Pengadilan

dengan

perkara

Kenyataan itu telah mendesak para ulama

dan perumus hukum di

menempuh

yang

perjuangan

akan

dijadikan

Jakarta dicantumkan lima sila yang menjadi dasar

negara, dimana

sila

Indonesia untuk membuat regulasi yang

pertamanya adalah “Ketuhanan yang

berhubungan

Maha

dengan

penyelesaian

Esa

dengan

kewajiban

kasus dalam masalah tersebut, terutama

melaksanakan

syariat

Islam

yang

pemeluknya.”

Rumusan

itu

berhubungan

dengan

praktek

bagi sudah

ekonomi. Sehingga muncullah fatwa-

merupakan kompromi dari tuntutan

fatwa

dan

Islam sebagai dasar negara. Pemimpin

secara

Islam hanya meminta agar ummat Islam

produk-produk

desain-desain

multi

inovatif akad

revolutif. Pada tahap berikutnya pada

menjalankan

tahun

tuntutan yang telah kompromis itu pun

Hasneni

2008

lahirlah

aturan

yang

206

syari’atnya.

Namun



ditolak.

Sehingga

persatuan

seruh


demi

ini

bertujuan

untuk

menegakkan

Indonesia,

syari’at Islam atau kekuasaan Islam; dan

pemimpin Ummat Islam yang diwakili

kedua, Islam kultural, yang memilih jalur

oleh Ki Bagus Hadikusumo, akhirnya

budaya

merelakan dicabutnya 7 kata “dengan

bertujuan

kewajiban menjalankan syariat Islam

masyarakat Islam, peradaban Islam atau

bagi pemeluknya.”1

masyarakat madani.

Peristiwa

rakyat

menjaga

itu

kemasyarakatan, untuk

yang

menciptakan

oleh

Mengenai pemberlakuan syari’at

seorang pemimpin Masyumi ketika itu,

Islam di tengah masyarakat, Abdul

Muhammad

Roem, sebagai “air susu

Mughits 2 mengatakan bahwa terdapat

yang telah tumpah”, tetapi air susu

perbedaan kesadaran ketika masyarakat

tersebut

mempraktekkan

telah

“membasahi

disebut

dan

telah

keluarga

dengan hukum muamalat. Menurutnya

formulasi

hukum keluarga itu memang telah

syaria’at Islam masih terus berlanjut

dipraktekkan oleh umat Islam sejak

yang

lama

itu

umat

hukum

Islam”.

Karena

sanubari

terlanjur

perjuangan

memuncak

pada

Sidang

dengan

kesadarannya

sendiri,

Konstituante 1959. Dalam forum itu

sehingga telah menjadi bagian dari adat

seluruh partai Islam setuju mengusulkan

istiadat umat Islam. Dalam masyarakat

agar Islam dijadikan sebagai dasar

adat dikenal banyak adagium, seperti

negara. Artinya syari’at Islam bukan

orang Aceh mengatakan ”hukum agon

hanya berlaku untuk ummat Islam,

Adat

tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia.

sipeut” (hukum Islam dan hukum Adat

Namun

tidak dapat dicerai-pisahkan karena

perjuangan

itu

kembali

hantom

lagee’

ngon

erat

peserta yang mendukung lebih kecil

hubungan zat dan sifat suatu barang

dari yang menentangnya.

atau

orang

seperti

Minangkabau

setelah

mengatakan ”Adat dan Syara’ sanda-

mengalami beberapa kegagalan secara

menyanda, Syara’ mengatao Adat memakai”

politik, secara keseluruhan syariat Islam

(hubungan hukum Adat dengan hukum

itu diimplementasikan dalam dua pola;

Islam

pertama,

yang

menopang, karena sesungguhnya yang

menempuh jalan kekuasaan sebagai alat

dinamakan Adat yang benar-benar Adat

untuk menegakkan syari’at Islam. Pola

adalah

pola

demikian,

benda),

hubungannya,

zat

mengalami kegagalan, karena jumlah

Walaupun

sekali

cre’s

Islam

politik,

erat

sekali,

Syara’

saling

itu

topang-

sendiri).

Sedangkan hukum muamalat, secara M. Dawam Raharjo, dalam Adi Warman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. vii 1

Hasneni

Abdul Mughits, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam, Journal Al-Mawarid Edisi XVIII tahun 2008 2

207



umum

belum


dipraktekkan

Tetapi untuk hukum muamalat tidak

dan belum menjadi adat-istiadat umat

demikian,

Islam.

mengatakan

Hukum

kelembangaan

muamalat

hanya

secara

dipraktekkan

meskipun lebih

lain,

memang harus ada yang mengaturnya

masyarakat

karena

perkembangan

hak-hak

dan

menerima

tidak teori

Receptie secara totalitas. Dengan kata

lewat LKS-LKS yang secara hukum menyangkut

untuk

praktek

hukum

mungkin

di

sudah banyak

baru,

yang

sudah

normatifitas

fikih,

kepentingan banyak pihak dan dalam

bergeser

skala

Sehingga

meskipun hal ini perlu pembuktian di

perbedaan tersebut juga berimplikasi

lapangan. Sebagai contoh sederhana

terhadap

adalah

yang

lebih

besar.

perbedaan

proses

positifisasinya.

Islam

Positifisasi gejala

ini berangkat

institusionalisasi

muamalat

yang

hukum

dalam

mayoritas

praktek

bunga

umat bank

konvensional yang dihukumi haram oleh fatwa DSN/MUI. Terlepas dari pertentangan teori

sepenuhnya dipraktekkan oleh seluruh

tersebut, tetapi norma hukum Islam

umat Islam. Jika dilihat langsung di

menghendaki

pemberlakuan

lapangan, justru masih banyak sekali

oleh

pemeluknya.

praktek ekonomi umat Islam yang

bagaimana cara pemberlakuannya, hal

semakin menyimpang dari hukum Islam

itu

dan

menjadi

pendekatannya, karena metode inilah

dalam

yang akan membedakan antara satu

konteks usul al-fiqh, disebut dengan ’urf

ilmu dengan yang lainnya, meskipun

fasid. Bahkan LKS-LKS yang menjadi

obyeknya sama.

semacam

barisan

adat

keterlibatan

belum

semakin

secara

dari

dari

muamalat

mengkristal

kebiasaan.

terdepan

Kalau

dalam

setiap kembali

kepada

hukum Masalah metode

penegakan

Perkembangan aplikasi Ekonomi

hukum muamalat pun juga belum

Islam di Indonesia telah dimulai sejak

sepenuhnya menerapkannya, masih ada

didirikannya Bank Muamalat Indonesia

penyimpangan di sana sini.

(BMI) tahun 1992, dengan landasan

Berbeda halnya dengan kasus

hukumnya UU no 7 tahun 1992 tentang

hukum keluarga, mungkin lebih cocok

perbankan. UU ini selanjutnya direvisi

dengan teori Receptie in Complexu. 3

dalam UU no 10 tahun 1998, yang mengatur landasan hukum dan jenis

Teori ini dipelopori oleh Scholten van Oud Harleem dan Lodewijk Willem Christian van den Berg (1845-1927). Menurut teori ini bahwa hukum (Adat) itu mengikuti agama seseorang.Hukum Adat akan diterima jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Daud Ali, HukumIslam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata 3

Hasneni

usaha

yang

dioperasikan

oleh

Perbankan syari’ah, juga arahan bagi bank konvensional untuk melakukan Hukum di Indonesia, cet ke 3,( Jakarta: PT. Raja Grafindo Rosada, 1993), h. 28-50 208




dual banking system atau konversi.

URGENSI

Selanjutnya

ISLAM DI INDONESIA

berturut-berturut

telah

hadir beberapa regulasi, sebagai bentuk dukungan

pemerintah

HUKUM

Sebagaimana

EKONOMI

telah

dijelaskan

terhadap

bahwa keberlakuan hukum Islam di

kemajuan aplikasi ekonomi Islam di

Indonesia dapat dilihat dari dua pola;

Indonesia. Tahun 1999 lahir UU no 23

yaitu pola kultural dan politik hukum.

yang direvisi dengan UU no. 3 tahun

Secara kultur Indonesia di huni oleh

2004 tentang Bank Indonesia. Kemudian

masyarakat yang mayoritas

disusul dengan disahkannya UU no 19

Islam. Sekurang-kurangnya di daerah-

tahun 2008 tentang Surat Berharga

daerah tertentu, hukum ekonomi Islam

Syari’ah Negara (SBSN). Sedangkan

dalam konteksnya yang sangat luas

yang

pernah

paling

signifikan

adalah

berlaku,

dan

beragama

paling

tidak

disahkannya UU no 21 2008 tentang

sebagian dari padanya masih berlaku

perbankan syari’ah.

sampai sekarang. Sistem bagi hasil

Dalam

perkembangan

dalam bentuk paroan dalam bidang

berikutnya, bentuk praktik ekonomi

pertanian atau peternakan, tidak dapat

Islam

dipungkiri, bahwa masyarakat Islam di

semakin

berkembang

dalam

bentuk kelembagaan. Seperti perbankan

Indonesia

syari’ah,

Syari’ah,

secara Islam. Ajaran Islam yang dianut

modal

dan diamalkan itu secara terus menerus

mikro

pada

Pegadaian syari’ah,

BPRS,

Asuransi

Syari’ah, lembaga

pasar

keuangan

masih

tahap

melaksanakannya

berikutnya

menjadikan

syari’ah, maupun lembaga keuangan

masyarakat berbudaya dengannya. Atas

publik Islam, seperti lembaga pengelola

dasar ini maka sungguh merupakan

zakat dan lembaga pengelola harta

kewajaran bila hukum sebuah negara

wakaf. Semenjak lahir sampai tahun

dipengaruhi oleh agama yang dianut

2013 telah 2872 LKS yang muncul di

oleh bagian terbesar penduduknya.

Indonesia. Terdri dari 11 Bank Unit

Dari

sudut

politik

sistem

hukum

Syari’ah dengan 1858 kantor; 24 Usaha

hukum,

Unit Syari’ah dengn 538 kantor Bank

ekonomi Islam di Indonesia merupakan

umum yang memiliki UUS; dan 159

kebutuhan masyarakat pada umumnya.

Bank Pembiayaan syari’ah dengan 386

Dalam kajian

kantor di seluruh Indonesia.

terdapat teori ubi societas ibi ius, dimana

4

kehadiran

pandang

hukum Barat

ada masyarakat maka disitu ada hukum. Menurut teori ini bahwa hukum itu tumbuh Bank Indonesia, periode Agustus 2013 4

Hasneni

Statistik Bank Syari’ah

dan

berkembang

bersama

masyarakatnya. Oleh karena itu dalam membuat 209

hukum

harus

selalu



mengakomodir masyarakatnya,

kenyataan 5


sosiologis

sangat diperlukan karena hal itu akan

sebagaimana teori

berdampak pada efektifitas dan respon

Anglo Saxon. Dalam hukum Islam

masyarakat

dikenal teori ’urf atau adat, sebagai

ekonomi Islam itu sendiri. Di sinilah

salah satu metode istinbat hukum.

perlunya pendekatan sosiologis dalam

dalam teori ini hukum dirumuskan

legislasi

dengan

dengan pola buttonup. Sejarah mencatat,

mempertimbangkan

adat

istiadat masyarakat. Islam

hukum

prospek

untuk

hukum

masyarakat

pemberlakuan hukum dengan pola sui

Sehingga dalam kajian istinbat hukum

serta

kaidah,

akan menimbulkan keruwetan dalam

”perubahan hukum itu (ditentukan)

penegakannya, karena tidak akomodatif

oleh perubahan waktu, tempat, dan

dan komunikatif dengan kebutuhan

adat-istiadat.”

wilayah

sosiologis masyarakat, dan cenderung

dalam

menjauhi rasa keadilan masyarakat.

masyarakat secara langsung yang sarat

Pengalaman bangsa Indonesia dengan

dimensi

pemberlakuan

BW

dan

telah memberikan isyarat sifat hukum

produkBelanda

secara

paksa

muamalat yang dinamis dan terbuka

cukup menjadi pelajaran.

muamalat

6

itu

dikenal

generis (normatif) dan top-down hanya

Apalagi berkaitan

sosiologisnya.

Nabi

sendiri

dengan mengatakan, ”kamu sekalian yang

lebih

sudah

hukum dikenal

urusan

pendapat tentang pola pembentukan

dengan

hukum. Menurut Friedrich Karl von

fleksibelitas dalam hukum muamalat

Savigny, pendiri Mazhab Sejarah dan

dikenal kaidah, ”semua akad muamalat

Kebudayaan

itu mutlak diperbolehkan sampai ada

setiap

hukum yang melarangnya.”Oleh karena

volksgeistnya sendiri yang berbeda-

itu,

beda antara satu dengan lainnya.

duniamu.”

mengetahui

Dalam kajian

WvS

Kaitannya

akomodasi

terhadap

kenyataan

dalam

masyarakat

hukum,

bahwa

mempunyai 7

sosiologis umat Islam yang berkaitan

Menurut Uegen Ehrlich (1826-1922),

dengan

pelopor Mazhab Ilmu Hukum Sosiologis

praktek

hukum

muamalat

(Socological Zulfa Djoko Basuki. “Mazhab Sejarah dan Pengaruhnya terhadap Pembentukan Hukum Nasional Indonesia” dalam Lili Rasjidi dan B. Arie Sidharta (peny.), Filsafat Hukum,Mazhab dan Reflksinya. (Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya) h. 30 dan; Soerjono Soekanto.. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Cet. 1.( Jakarta: CV. Rajawali,1980), h. 41 6 Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah. 1973. I‘lam alMuwaqqi‘in ‘an Rabb al-‘Alamin.( Beirut: Dar alJail). III, h. 14. 5

Hasneni

Jurisprudence)

bahwa

hukum akan efektif jika digali dari msayarakat.8

Volksgeist adalah filsafat hidup suatu bangsa, pola kebudayaan atau kepribadian yang tumbuh akibat pengalaman dan tradisi masa lalu. Lihat Zulfa Djoko Basuki. Ibid. 8 Soerjono Soekanto. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. (Jakarta: CV. Rajawali, 1980) , cet 1. h. 42 7

210



Dalam samping

bidang

masyarakat

aturan

muamalah


ekonomi,

di

melaksanakan

menyelesaikan

perkara

di

tingkat

dianutnya

pertama antara orang –orang yang

(hukum Islam), perkembangan ekonomi

beragama Islam di bidang ekonomi

di

syariah.

bidang

LKS

kemajuan.

yang

berwenang memeriksa, memutus dan

juga

mengalami

Sebagaimana

hasil

Dalam

aplikasinya,

penghitungan yang di lakukan Bank

amandemen

Indonesia,

penegakkan hukum kontrak bisnis di

berdasarkan

Statistiknya

UU

bahwa sampai akhir tahun 2013 tercatat

lembaga-lembaga

2872 LKS yang beroperasi melayani dan

tersebut

mengelola keuangan masyarakat.

KUHPerdata.

Sebagaimana bahwa

dengan

telah

dijelaskan

berdirinya

Bank

7/1989

keuangan

mengacu

ekonomi

No

sebelum

pada

ini,

syariah ketentuan

Penyelesaian sengketa

9

Syari”ah

di

PN

tentunya

mengalami dilema hukum, sebab dasar

Muamalah Indonesia pada tahun 1992,

hukum

pemerintah

telah

KUHPerdata yang notabene produksi

peraturan

Hukum Belanda, atau bukan Hukum

mengeluarkan

Indonesia beberapa

yang

digunakan

perundang-undangan seperti, UU No. 7

Islam.

Tahun 1992 tentang perbankan, yang

kompetensi Peradilan Agama. Lahirnya

direvisi dengan UU No. 10 tahun 1998,

UU No. 3 tahun 2006 ini membawa

yang mengatur landasan hukum dan

implikasi baru. Sehingga formalisasi

jenis usaha yang dapat dioperasikan

hukum ekonomi Islam di Indonesia

oleh perbankan syari’ah, juga arahan

menjadi suatu kebutuhan yang urgen.

bagi

Dengan UU itu, membawa implikasi

perbankan

konvensional

kemudian

tentunya

absolut

melakukan dual banking system atau

besar

konversi.

yang mengatur harta benda, bisnis dan

Kemudian untuk menyelesaikan

terhadap

menjadi

perundang-undangan

perdagangan secara luas.

sengketa di LKS, pemerintah telah

Ketika

wewenang

mengeluarkan pula UU No. 3 tahun

sengketa

2006 tentang PA sebagai revisi UU No.7

menjadi wewenang absolut hakim PA,

tahun

maka

1989.

Dimana

sebelumnya

hukum

mengadili

kehadiran

KHES

syariah

(Kompilasi

sengketa mengenai perkara ekeonomi

Hukum

diantara umat Islam diselesaikan di PN

komprehensip menjadi urgen, seperti

atau

Syari’ah,

yang pernah dibuat oleh pemerintahan

kemudian menjadi absolut kompetensi

Turki Usmani dengan nama Al-Majallah

Badan

Arbitrase

Ekonomi

ekonomi

Syari’ah)

yang

Peradilan Agama. Sebagaimana yang dituangkan pada pasal 49 point i , bahwa Pengadilan Agama bertugas dan Hasneni

Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik, ( Jakarta: Gema Insani Press , 2001), h. 214. 9

211



Al-Ahkam hukum

al-’Adliyah[14]. ekonomi

kepastian

hukum


Sehingga

pada tahun 1991, yang penyusunannya

memiliki

banyak melibatkan para ulama, pondok

syariah

hakim

pesamtren, akademisi fakultas syari’ah

memiliki rujukan standar. Hal ini juga

beberapa IAIN ternama di Indonesia,

menjadi

masalah

dan praktisi. Namun karena dalam

asuransi syari’ah, reasuransi, pegadaian

penyusunannya KHES ini karena sudah

syari’ah, reksadana syariah, obligasi

didesak oleh kebutuhan, harus diakui

syari’ah, pasar modal syariah, dan

bahwa

berbagai

belum

karya besar dan terobosan baru dalam

memiliki payung hukum yang kuat.

sejarah pemikiran hukum Islam di

Selama

Indonesia.

signifikan

institusi ini

dan

para

karena

lainnya

aturan-aturan

hukum

KHES

adalah

tersebut tersebar ke berbagai tempat.

Secara teori hasil fatwa, KHES

seperti Fatwa DSN, regulasi BI, kitab-

dan aturan-aturan yang berhubungan

kitab fiqih dan fatwa-fatwa ulama klasik

dengan pengaplikasian hukum ekonomi

dan

Islam di Indonesia dikategorikan kepada

kontemporer.

Sehingga

belum

menjadi satu dalam bentuk kodifikasi.

fiqih.

Karena secara terminologi ahli

Kenyataan inilah yang dijawab MA

usul

dengan menghadirkan KHES.

berarti ilmu tentang

al-fiqh

(usuliyyun)

fiqh

hukum-hukum

KHES itu terdiri dari 4 buku, 43

syara’ yang diperoleh melalui ijtihad. 18

bab, 796 pasal. Buku I tentang Subyek

Karean secara garis besar, unsur-unsur

Hukum dan Amwal (3 bab, 19 Pasal),

dalam definisi fiqh ini adalah: (1)

Buku II tentang Akad (29 bab, 655

ilmu tentang hukum syara’; (2) hukum

Pasal). Buku III tentang Zakat dan Hibah

Syara’

(4 bab, 60 Pasal), dan Buku IV tentang

perbuatan mukallaf yang bersifat praktis

Akuntansi Syariah (7 bab, 62 Pasal).

dan

Menurut walaupun

Abdul

penyusunan

Mughits, KHES

ini

tersebut konkret,

berkaitan sehingga

dengan perbuatan

abstrak tidak termasuk dalam wilayah ini;

3)

pengetahuan

itu

diperoleh

nampak seperti tergesa-gesa, karena

dengan cara ijtihad atau istidlal, yaitu

dalam proses penyusunannya kurang

mencurahkan

banyak

memperhatikan

kesempatan dalam rangka mencapai

aspek-aspek sosiologis umat Islam dan

kesimpulan hukum yang diderivatkan

legal

pakar,

dari sumber pokoknya. Dengan kata lain

ulama, pesantren, dan akademisi. Yang

bahwa ilmu ini hanya dapat diperoleh

dilibatkan

oleh

opinion

di

hanya

kalangan sebagain

kecil

orang

segala

yang

potensi

sudah

dan

mencapai

sa. Lain halnya ketika penyusuann

kualifikasi mujtahid, bukan sembarang

Kompilsi Hukum Islam (KHI), yang

orang atau dengan cara main-main saja

dilegalkan dengan instruksi presiden

dan (4) bahwa sumber-sumber hukum

Hasneni

212



tersebut

sudah


terperinci

menurut

Hal ini sekaligus menegaskan

cabangnya masing-masing, baik yang

bahwa secara umum fiqh itu bersifat

bersifat qat’i maupun zanni.

zanni

10

Dari urian term fiqh di atas, maka KHES

dapat

ketika

masih

dalam

tingkatan produk pemikiran, sehingga

sebagai

tidak mengikat setiap muslim. Tetapi,

karena

ketika fiqh itu naik menjadi qanun atau

mencakup empat unsur di atas, yaitu

hokum positif atau menjadi rujukan

berisi tentang hukum Islam (Syari’at);

dalam keputusan hakim di pengadilan

hukum

maka otomatis mengikat setiap umat

produk

dikategorikan

(relatif)

pemikiran

tersebut

fiqh

tentang

perbuatan

mukallaf yang bersifat konkret; bahwa

Islam

hukum

merupakan bentuk dari peng-qanun-an

tersebut

digali

dengan

enggunakan metode ijtihad dan istidlal; yaitu

para

pihak.

KHES

terhadap fiqh.11

dan hukum praktis itu digali dari sumbersumbernya,

atau

Namun

karena

materi

KHES

Al-Qur’an,

pada dasarnya adalah fiqh, sehingga

Sunnah, Ijma’ dan rasio (ra’y). Namun,

kurang tepat jika menggunakan istilah

dalam rangka merumuskan fiqh tersebut

Hukum Ekonomi Syari’ah karena istilah

tidak dapat terlepas dari latar sosial-

Syari’at

budaya masyarakat sekitarnya dan pada

peraturan-peraturan yang bersifat asasi,

zamannya,

sehingga

tetap

membawa

warna

fiqh

selalu

lebih dan

diartikan

lebih

luas

sebagai

cakupannya.

lingkungannya,

Sementara penggunaan istilah hukum

seperti fiqh-nya Imam Abu Hanifah (80-

ekonomisyariah atau perbankan syariah

150

tidak

H/699-767

M)

lebih

bercorak

dapat

menjamin

terwujudnya

kedaerahan Kufah dan Bagdad dan fiqh

nilainilai Syar’i yang bersifat tetap,

Imam Malik (93-179 H/712-795 M) lebih

karena

bercorak lokal Madinah. Demikian juga,

pemikiran manusia, lebih-lebih ketika

KHES

fiqh

adalah

fiqh

yang

sudah

semuanya

itu

telah

adalah

hasil

terkontaminasi

oleh

semestinya bercorak ke-Indonesia-an,

kepentingan kepentingan manusia yang

karena memang lahirnya sebagai respon

bersifat

duniawi-nisbi.

terhadap kebutuhan umat Islam akan

Mahmud

Syaltut,

penerapan

aturan-aturan atau pokok-pokok yang

hukum

ekonomi

di

Indonesia.

ditetapkan manusia

Syari’ah Allah

menjadikannya

Menurut adalah agar sebagai

peraturan dalam hubungannya dengan Tuhan, Sya‘ban Muhammad Isma‘il. 1405/1985. at-Tasyri‘al-Islami, Masadiruh wa Atwaruh.( Kairo: Maktabah an-Nahdah al-Misriyyah, 1985). Cet. 1, h. 13. 10

Hasneni

sesama

Muslim,

sesama

manusia, dan lingkungannya. Menurut 11

213

Abdul Mughits, op.cit. h. 152 Kompilasi Hukum Ekonomi...



Muhammad ’Ali at-Tahanawi, Syari’ah

Indonesia. Namun pada pasal 8 di

itu mencakup seluruh aspek ajaran

tegaskan bahwa: “jenis peraturan perundangundangan selain sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majlis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Bupati/walikota, kepala Desa atau yang setingkat.” Dari pasal 8 tersebut dapat

Islam, meliputi aqidah, ibadah, akhlak, dan

mu’amalat

(sosial).

Mungkin

akan lebih tepat jika menggunakan istilah

Hukum

Ekonomi

Islam,

Perbankan Islam, sebagaimana yang digunakan

di

negara-negara

Islam

lainnya. KEDUDUKAN KHES DALAM TATA HUKUM DI INDONESIA KHES diatur melalui Peraturan Mahkmah

Agung

(Perma).

Secara

yuridis menurut pasal 7 ayat (1) UU no 12 tahun 2011 tentang pembentukan Perundang-undangan dijelaskan tentang apa

saja

yang

termasuk

sebagai

peraturan perundang-undangan. Jenis dan hirarkhinya adalah sebagai berikut: 1. Undang Undang Dasar Negara

bagi

Permusyawaratan Rakyat;

aturan

telah

dijelaskan

terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang

5. Peraturan Presiden;

Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tersebut,

dapat

peraturan

yang

dirumuskan oleh Mahkamah Agung tidak termasuk salah satu jenis dan

Hasneni

dengan

bahwa lahirnya KHES berawal dari

4. Peraturan Pemerintah;

perundang-undangan

terkait

Sebagaimana

Undang

hirarkhis

yang

Undang-Undang yang lebih tinggi.

Pemerintah Pengganti Undang-

bahwa

termasuk

tersebut, sepanjang di perlukan oleh

3. UndangUndang/ Peraturan

dipahami

PERMA

undangan yang diakui dan mengikat

2. Ketetapan Majelis

pasal

bahwa

salah satu jenis peraturan perundang-

Republik Indonesia tahun 1945

Dari

dipahami

di

Tentang Peradilan Agama (UUPA). UU No.3

Tahun

kewenangan

2006

ini

memperluas

PA

sesuai

dengan

perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam Indonesia saat ini. Dengan perluasan kewenangan tersebut, kini PA tidak hanya berwenang menyelesaikan 214




sengketa di bidang perkawinan, waris,

Secara

historis,

norma-norma

wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah saja,

yang bersumber dari hukum Islam di

melainkan juga menangani permohonan

bidang perikatan (transaksi) ini telah

pengangkatan

dan

lama memudar dari perangkat hukum

menyelesaikan sengketa dalam zakat,

yang ada akibat politik penjajah yang

infaq, serta sengketa hak milik dan

secara sistematis mengikis keberlakuan

keperdataan

hukum Islam di Indonesia. Akibatnya

anak

(adopsi)

lainnya

antara

sesama

muslim, dan ekonomi syari’ah.

lembaga

Dalam penjelasan UU tersebut disebutkan dengan

bahwa

ekonomi

yang

dimaksud

syariah

adalah

keuangan

perbankan

dan

lembaga

lainnya,

sangat

terbiasa

menerapkan ketentuan Buku Ke tiga BW (Burgerlijk

Wetboek)

yang

sudah

perbuatan atau kegiatan usaha yang

diterjemahkan. Sehingga untuk memulai

dilaksanakan menurut prinsip syari’ah,

suatu transaksi secara syariah tanpa

antara lain meliputi : a. Bank syariah,

pedoman teknis yang jelas akan sulit

2.Lembaga keuangan mikro syari’ah, c.

sekali dilakukan.

asuransi syari’ah, d. reasurasi syari’ah, e. reksadana syari’ah, f. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah,

g.

sekuritas

Pembiayaan

syari’ah,

syari’ah,

dana

j.

syariah, i.

h.

Pegadaian

pensiun

lembaga

keuangan syari’ah dan k. bisnis syari’ah. Amandemen

ini

membawa

implikasi dalam sejarah hukum ekonomi Islam

di

Indonesia.

wewenang

untuk

Selama

ini,

menangani

perselisihan atau sengketa dalam bidang ekonomi syariah diselesaikan di PN yang

notabene

dasar

hukum

yang

digunakannya belum bisa dianggap sebagai hukum syari’ah, karena dalam aplikasinya, sebelum amandemen UU No 7/1989 ini, penegakkan hukum kontrak

bisnis

di

lembaga-lembaga

Ketika sengketa

Hasneni

hukum

mengadili

ekonomi

syariah

menjadi wewenang absolut hakim PA, maka

kehadiran

Hukum

KHES

Ekonomi

(Kompilasi

Syari’ah)

yang

komprehensip menjadi urgen, seperti yang

dibuat

pemerintahan

Turki

Usmani bernama Al-Majallah Al-Ahkam al-’Adliyah[14].

Sehingga

hukum

ekonomi syariah memiliki kepastian hukum

dan

para

hakim

memiliki

rujukan standar. Hal ini juga menjadi signifikan

karena

masalah

asuransi

syari’ah, reasuransi, pegadaian syari’ah, reksadana syariah, obligasi syari’ah, pasar modal syariah, dan berbagai institusi lainnya belum memiliki payung hukum yang kuat.

keuangan syariah tersebut mengacu pada ketentuan KUH Perdata.

wewenang

Kalaupun

ada

aturan-aturan

hukum tersebut tersebar ke berbagai 215




tempat. seperti Fatwa DSN, regulasi BI,

Dalam pasal inilah sebenarnya fungsi

kitab-kitab fiqih dan fatwa-fatwa ulama

rule making power Mahkamh Agung

klasik

dan

berasal,

belum

menjadi satu

kodifikasi. dijawab

kontemporer. dalam

Kenyataan

MA

Sehingga

Mahkamah

Agung

bentuk

dapat membuat peraturan mengenai

yang

penyelesaian suatu perkara yang tidak

menghadirkan

diatur dalam undang-undang. Tentu

inilah

dengan

dimana

KHES.

saja kewenangan ini juga sebenarnya di dasari atas ketentuan Pasal 10 Undang-

Kehadiran

KHES

berdasarkan

Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang

PERMA No 2 Tahun 2008 tanggal 10

kekuasaan

September,

dan

didalamnya terkandung prinsip hakim

direspon konstruktif dengan melakukan

tidak boleh menolak suatu perkara

studi kritis terhadap materi yang ada di

dikarenakan belum ada atau tidak jelas

dalam KHES yang berisi 4 buku, 43 bab,

hukumnya. Hal ini mutlak dibutuhkan

796 pasal. Buku I tentang Subyek

oleh Mahkamah Agung sebagai badan

Hukum dan Amwal (3 bab, 19 Pasal),

yudikatif

Buku II tentang Akad (29 bab, 655

kekuasaan

Pasal). Buku III tentang Zakat dan Hibah

lambanya reproduksi hukum nasional.

(4 bab, 60 Pasal), dan Buku IV tentang

Berbeda

Akuntansi Syariah (7 bab, 62 Pasal).

administratif yang dapat menggunakan

layak

diapresiasi

kehakiman

dalam di

dimana

sistem

pemisahan

Indonesia,

mengingat

dengan

wilayah

hukum

prinsip freies ermessen Mahkamah Agung Kedudukan Perauran

Mahkamah

dalam

mengisi

kekosongan

hukum

Agung tentang KHES diatas ditinjau

dalam hal penanganan perkara (hukum

dari jenis aturan yang mengikat bagi

acara) harus berdasarkan oleh peraturan

Peradilan

perundang-undangan

Agama

dapat

dianalisa

dengan

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

kewenangan rule making power yang

Agung. Pasal itu berbunyi

sebagai

diberikan oleh pasal 79 Undang-Undang

dapat

No. 14 Tahun 1985 ini sangatlah penting

yang

kedudukanya.

“Mahkamah

mengatur

lebih

lanjut

Agung hal-hal

legalitas.

terikat

dengan Pasal 79 Undang-Undang No.

berikut:

asas

karena

Sehingga

diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan Untuk

peradilan apabila terdapat hal-hal yang

memahami

lebih

jauh

belum cukup diatur dalam Undang-undang

kedudukan PERMA dalam fungsi rule

ini”.

making power Mahkamah Agung, kita juga harus melihat penjelasan dari pasal 79 Undang-Undang tersebut. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa:

Hasneni

216



Apabila terdapat

dalam

jalannya

kekurangan

atau


peradilan kekosongan

wilayah hukum acara dengan tidak melampaui

dan

mencampuri

hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung

pengaturan tentang hak dan kewajiban

berwenang

sebagai

warga negara serta tidak mengatur

pelengkap untuk mengisi kekurangan atau

kekuatan alat pembuktian. Sehingga

kekosongan tadi. Dengan Undang-undang

bentuk

ini

Agung yang dimaksud dalam Pasal 79

membuat

Mahkamah

menentukan

peraturan

Agung

pengaturan

berwenang tentang

cara

produk

hukum

Mahkamah

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985

penyelesaian suatu soal yang belum atau

dapat

dalam bentuk PERMA dan

tidak diatur dalam Undang-undang ini.

SEMA.

Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan

Dengan

demikian

produk

peraturan yang disusun oleh pembentuk

hukum

Undang-undang.

Mahkamah Agung berupa KHES hanya

peradilan

Penyelenggaraan

oleh

dapat berlaku sebagai pedoman bagi

undang ini hanya merupakan bagian dari

hakim di Pengadilan Agama dan tidak

hukum acara secara keseluruhan. Dengan

mengikat.

Karena

demikian Mahkamah Agung tidak akan

konsideran

Peraturan

mencampuri dan melampaui pengaturan

Agung tentang KHES dalam bahagian

tentang hak dan kewajiban warga negara

memutuskan

pada umumnya dan tidak pula mengatur

dikemukakan bahwa:

kekuatan,

dimaksudkan

dirumuskan

Undang-

sifat,

yang

yang

alat

pembuktian

pasal

berdasarkan

1

Mahkamah KHES

itu

serta

penilaiannya atau- pun pembagian beban

(1) Hakim

pembuktian.”

pengadilan

lingkungan

dalam

peradilan

agama

yang memeriksa, mengadili dan Memahami

penjelasan

pasal

79

menyelesaikan

perkara

yang

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985

berkaitan

tersebut dapat disimpulkan

bahwa

syari’ah,

peraturan

dalam

sebagai pedoman prinsip syari’ah

yang

dimaksud

dengan

mempergunakan

penjelasan pasal 79 Undang-Undang

dalam

No. 14 Tahun 1985 ini

Ekonomi syari’ah.

dapat

diartikan

secara harfiah

sebagai

Peraturan

ekonomi

Kompilasi

(2) Mempergunakan

Hukum sebagai

Mahkamah Agung (PERMA). Termasuk

pedoman yang prinsip syari’ah

segala bentuk peraturan yang dibentuk

dalam

Mahkamah Agung yang isinya memuat

Ekonomi Syari’ah sebagaimana

atau berkaitan dengan peraturan yang

dimaksud

mengisi Hasneni

kekosongan

hukum

Kompilasi ayat(1),

Hukum tidak

dalam 217



mengurangi hakim,


tanggung

untuk

jawab

mengadili

menemukan

hukum

dan untuk

akan

semakin

mempersempit

cakupannya. Justru dalam KHES lebih banyak

menyebutkan

kaidah-kaidah

menjamin putusan yang adil dan

fiqhiyyah dalam satu rangkaian yang

benar.

belum diklasifikasikan jenis, cakupan

Oleh sebab itu KHES hanya

dan

fungsinya.

Justru

setiap

topik

dijadikan sebagai salah satu pedoman

itu memerlukan kaidah-kaidah tersebut

bagi

sebagai

hakim

di

pengadilan

dalam

landasan

filosofisnya.

Hal

mengadili dan menyelesaikan perkara

demikian itu akan semakin membuat

ummat Islam yang berhubungan dengan

kesimpangsiuran dalam penerapannya,

kasus ekonomi syari’ah. Mahkamah

sementara yang terjadi masih banyak

Agung

untuk

ikhtilaf dalam hukum mu’amalat di

memenuhi salah satu pilar pengadilan,

kalangan ulama. Persoalan itu akan

yaitu

muncul ketika para pihak yang bertikai

merumuskannya sumber

hukum.

Disebabkan

karena lahirnya UU no 3 tahun 2006

adalah

para

pakar

dalam

yang memperluas wewenang PA yaitu

muamalat. Masih dalam akad, KHES

masalah ekonomi syari’ah.

belum

menyebutkan

hukum

sub-sub

topik

penting dalam akad, masih terlalu ANALISA

TERHADAP

KOMPILASI

HUKUM

MATERI

global. Hal itu akan menimbulkan

EKONOMI

masalah ketika muncul perkara yang

SYARI’AH

tidak ter-cover dalam KHES, sehingga

Kaitannya dengan materi fiqh, menurut

hemat

penulis,

penafsiran hakim yang “dipaksakan” itu

materi

justru akan menimbulkan masalah lain,

KHES ini masih banyak isi yang perlu

yaitu rasa keadilan para pihak. Di

dikritisi dan disempurnakan.. Seperti

sinilah perlunya format hukum yang

dalam

belum

lebih rinci, sehingga dapat menjawab

menyebutkan asas-asas pokok dalam

banyak persoalan. Jika hukum itu terlalu

hukum akad (perjanjian), yakni asas asas

global,

ibahah,

terelakkan,

ketentuan

Akad,

kebebasan

konsensualisme,

mengingat

tak

para

dapat hakim

mempunyai paradigma dan perspektif

keseimbangan, kemaslahatan, amanah,

yang berbeda-beda. Sebagai contoh lain

dan keadilan.

Asas-asas ini sangat

adalah dalam ketentuan Mudarabah

penting sebagai pertimbangan filosofis

tidak menyebutkan ketentuan jaminan,

dalam mengembangkan reinterpretasi

padahal

hukum-hukum

dalam

mudarabah termasuk topik yang sangat

cakupan yang lebih luas, karena ketika

popular kajian fikih dan dalam praktek

hukum

hukum

Hasneni

itu

perbedaan

mengikat,

sudah

janji

berakad,

maka

muamalat

ke

dibakukan

maka

218

masalah

muamalat

jaminan

di

dalam

LKS-LKS.




Dalam akad Qard tidak disinggung

pengaturan tentang masalah transaksi

tentang status hukum riba, sementara

atau aqad, apa yang diatur dalam KHES

larangan riba merupakan ikon dalam

tidak jauh berbeda dengan apa yang

propaganda perbankan syari’ah dan

diatur oleh DSN-MUI.12 Mengenai zakat

ekonomi

disebutkan

aturannya sama dengan yang terdapat

bahwa biaya administrasi dalam akad

dalam UU tentang Pengelolaan Zakat.

Qard

nasabah,

Begitu juga tentang Hibah lebih banyak

dengan tanpa diberi batasan. Hal itu

seperti yang diatur di dalam KHI.

akan

ketika

Namun demikian seharusnya di dalam

kreditur menafsirkan secara berlebihan

KHES juga di atur tentang Wakaf yang

yang terlalu membebani debitur.

juga menjadi wewenang PA.

Islam.

Tetapi

dibebankan menimbulkan

kepada

masalah

Dalam ketentuan Zakat Tanamtanaman

Buah-buahan

ketiga

buku

ini

tidak

menjelaskan Inovasi Produk Perbankan

nisabnya,

dan Keuangan Syariah dalam konteks

sedangkan jenis harta yang lainnya

ke-Indonesiaan, sebagai contoh nyata

disebutkan semuanya. Hal ini akan

bentuk fikih muamalah Indonesia di

menyisakan masalah dalam prakteknya

bidang

nanti ketika menentukan besarnya nisab

syariah. Di bab keempat dipaparkan

yang terkena wajib zakat. Demikian

teori dan praktek hybrid contrak. Teori

juga, dalam ketentuan zakat ini tidak

ini

disebutkan kriteria para mustahiqq dan

penting

muzakki.

produk

dan

industri

perbankan

disebutkan

dan

Bagian

ketentuan

Begitu juga dalam masalah hibah,

keuangan

merupakan

tidak dijelaskan secara rinci tentang

syariah.13

syarat orang yang boleh berhibah. Jika

Dr

dalam

Mabid

dan

salah

perbankan

satu

elemen

melakukan

inovasi

pengembangan dan

Al-Jarhi,

keuangan mantan

dibandingkan dengan ketentuan yang

direktur IRTI IDB pernah mengatakan,

terdapat dalam KHI, di sana disebutkan

kombinasi akad di zaman sekarang

bahwa orang yang boleh memberikan

adalah sebuah keniscayaan. Bentuk akad

hibahnya adalah kalau ia telah berumur Secara keseluruhan materi KHES merupakan kodifikasi terhadap regulasi yang berhubungan dengan kewenangan PA dalam menyelesaikan perkara dalam kasus ekonomi masyarakat Islam di Indonesia

dan

pihak

yang

menundukkan diri kepadanya. Dalam Hasneni

Atho’ Mudzhar dan Muhammad Ma’shum, SYNERGY OR CONFLICT OF LAWS? commparison of the KHES and the DSN’s fatwas, Makalah seminar pada forum kedua Ekonomi Syari’ah dan Keuangan. Kerjasama Bank Indonesia dan IAEN pada tanggal 12 dan 13 2013 di Jakarta 13 Agustianto, Reaktualisasi dan Kontektualisasi Fikih Muamalah Keindonesiaan: Upaya Menciptakan Produk Perbankan dan Keuangan Syari’ah 12

21 tahun.

219



tunggal

sudah

meresponi

tidak

mampu

transaksi

kontemporer.


lagi

keuangan

Metode hybridcontracts

dan

kemunduran

keuangan Semua

dan

pihak

bagi

industri

perbankan yang

ekonomi

syariah.

berkepentingan

seharusnya menjadi unggulan dalam

dengan

syariah,

wajib

pengembangan produk.

memahami dan menerapkan konsep ini,

Dalam konteks itulah Dr.Aliudin

mulai dari dirjen pajak, regulator (BI

Za’tary dalam buku Fiqh Muamalah Al-

dan OJK), bankers/praktisi LKS, DPS,

Maliyah

banyak

notaris, auditor, akuntan, pengacara,

membahas teori dan praktik hybridcontracts

hakim, dosen (akademisi), dsb. Jadi

dalam Islamic finance. Bahkan Dr Nazih

semua

Hammad menulis buku secara khusus

ekonomi dan keuangan syariah wajib

mengenai hybrid contracts.

memahami teori dan praktek ini dengan

al-Muqaran

al-Murakkabah

fî

Damaskus:

Dâr

Demikian

pula

(2008)

Al-’uqûd

14 15

al-Fiqh

al-Islâmy,

al-Qalam, Abdullâh

2005. bin

pihak

yang

terkait

dengan

tepat dan dengan baik. Kesimpulan

Muhammad bin Abdullâh al-‘Imrâni,

Perjuangan menegakkan syari’at

menulis buku Al-’uqûd al-Mâliyah al-

Islam di Indonesia telah melampaui

Murakkabah: Dirâsah Fiqhiyyah Ta’shîliyah

berbagai tahap dan telah beberapa kali

wa Tathbîqiyyah, Riyadh:

Kunûz

pula mengalami kegagalan. Hal ini

Eshbelia li al-Nasyr wa al-Tauzî’, 2006),

dapat dilihat menjelang kemerdekaan,

Selain mereka masih banyak ulama yang

setelah

membahas hybrid contracts

buku-

mencapai kemerdekaan sejak awal abad

buku fiqh muamalah, seperti Dr.Usman

ke 20, pada akhirnya tim perumus

Tsabir dalam buku Fiqh Muamalah

(BPUPKI) berhasil merumuskan Piagam

Maliyah al-Mu’ashirah (2006).

Jakarta

Teori

hybrid

penting

dalam

industri

perbankan

Dâr

di

menempuh

yang

akan

perjuangan

dijadikan

sangat

Mukaddimah UUD 1945. Buah dari

mengembangkan

perjuangan itu ditandai dengan Di

contracts

keuangan

Indonesia, secara institusional praktek

syariah, Tanpa memahami konsep dan

hukum mu’amalah dimulai semenjak

teori hybrid kontracts, maka seluruh stake

berdirinya Bank Muamalah Indonesia

holders ekonomi syariah akan mengalami

(BMI) pada tahun 1990. Kemudian

kesalahan dan kefatalan, sehingga dapat

disusul

menimbulkan kemudhratan, kesulitan

Syari’ah (LKS) lainnya

dan

oleh

Lembaga

Keuangan

Daftar Pustaka Nazhih Hammad, Al-’uqûd al-Murakkabah fî al-Fiqh al-Islâmy, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2005) 14

Hasneni

M. Dawam Raharjo, dalam Adi Warman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fikih 220




dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. vii Abdul Mughits, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam, Journal AlMawarid Edisi XVIII tahun 2008 Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia, cet ke 3,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Rosada, 1993), Bank Indonesia, Statistik Bank Syari’ah periode Agustus 2013

Keuangan. Kerjasama Bank Indonesia dan IAEN pada tanggal 12 dan 13 2013 di Jakarta Agustianto, Reaktualisasi dan Kontektualisasi Fikih Muamalah Keindonesiaan: Upaya Menciptakan Produk Perbankan dan Keuangan Syari’ah Nazhih Hammad, Al-’uqûd alMurakkabah fî al-Fiqh al-Islâmy, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2005)

Zulfa Djoko Basuki. “Mazhab Sejarah dan Pengaruhnya terhadap Pembentukan Hukum Nasional Indonesia” dalam Lili Rasjidi dan B. Arie Sidharta (peny.), Filsafat Hukum,Mazhab dan Reflksinya. (Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya) Soerjono Soekanto.. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Cet. 1.(Jakarta: CV. Rajawali,1980), Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah. 1973. I‘lam al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb al‘Alamin.(Beirut: Dar al-Jail). I Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press , 2001), Sya‘ban Muhammad Isma‘il. 1405/1985. at-Tasyri‘al-Islami, Masadiruh wa Atwaruh.( Kairo: Maktabah anNahdah al-Misriyyah, 1985). Cet. 1, h. 13. Atho’ Mudzhar dan Muhammad Ma’shum, SYNERGY OR CONFLICT OF LAWS? commparison of the KHES and the DSN’s fatwas, Makalah seminar pada forum kedua Ekonomi Syari’ah dan Hasneni

221


KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI AH (Analisa Terhadap Kekuatan Hukum dan Materinya)

Recommend Documents