Komitmen Parlemen Asia Terhadap Pekerja Migran

PESAN PIMPINAN

Komitmen Parlemen Asia Terhadap Pekerja Migran

Baru-baru ini DPR-RI telah menjadi tuan rumah ad hoc committee on migrant workers atau pertemuan komite ad hoc tentang Tenaga Kerja Migran dan Konferensi Internasional tentang Friendship and Cooperation in Asia atau Konferensi Internasional tentang Persahabatan dan Kerjasama di Asia.

T

ulisan ini diarahkan kepada masalah pekerja migran yang menjadi fokus utama bagi DPR-RI dalam memberikan saran pertimbangan dan langkah-langkah yang harus diambil berkaitan dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Konferensi ini dihadiri oleh 17 delegasi dari berbagai negara Asia dan 2 delegasi tamu, dari Brunai Darussalam dan Hongkong China. Indonesia, melalui delegasinya telah memperjuangkan masuknya resolusi tentang kepentingan Tenaga Kerja Indonesia dengan memasukkan isu-isu penting bagi perlindungan hak-hak Tenaga Kerja Indonesia. Nantinya, resolusi ini akan disahkan di dalam Sidang Pleno Asian Parliamentary Assembly (APA) di Suriah menjelang akhir tahun ini, sesuai mekanisme APA, untuk mendapatkan persetujuan, sehingga mengikat seluruh anggota APA.

Latar Belakang

Isu buruh migran telah menjadi isu global, mengingat isu tersebut mempengaruhi hubungan bernegara. Negara pengirim dan negara penerima sama-sama merasakan dampak positif dari keberadaan pekerja migran.

Hingga saat ini, pekerja migram masih menghadapi sejumlah tantangan seperti kekerasan fisik dan seksual, penyelundupan dan perdagangan manusia, pemberian upah yang tidak memadai serta tidak terpenuhinya hak-hak sebagai pekerja migran. Instrumen penting yang menjadi dasar perlindungan hak-hak bagi pekerja migran adalah konvensi internasional mengenai perlindungan hakhak buruh migran dan keluarganya. Konvensi yang dimaksud adalah The United Nation International Convension on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Theirs Families (UN-ICRMW). Dalam konvensi ini diatur secara konprehensif bentuk-bentuk perlindungan HAM bagi pekerja migran dan keluarganya yang perlu dilakukan oleh negara pengirim, transit, maupun penerima. Konvensi tersebut juga mengatur mengenai subjek dari pekerja migran. Sejumlah kampanye global untuk mendorong ratifikasi universal dari konvensi ini telah dilakukan oleh banyak pihak, termasuk PBB, melalui UN Human Right High Commissioner. Selain adopsi konvensi internasional tersebut, PBB melalui ILO, pada konferensinya ke-100 di Jenewa Swis

| PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLII, 2011 |

pada tahun 2011 telah mengadopsi sebuah konvensi yakni Convention Concerning Decent Work for Domestic Workers yang memberikan pengakuan secara global, bahwa ada hak-hak kerja bagi pekerja rumah tangga, atau dikenal dengan pekerja domestik yang sebagian diantaranya adalah pekerja migran. Lebih dari itu, berbagai Resolusi PBB telah mendesak negara-negara termasuk parlemen-parlemen, untuk meningkatkan perlindungan terhadap para pekerja migran. Salah satu tantangan terbesar yang kini dihadapi oleh negara-negara di dunia berkaitan masalah ini adalah perlindungan terhadap hakhak migran tersebut. Belum pernah terjadi sebelumnya, begitu banyak orang yang bergerak meninggalkan negara asal menuju ke segala penjuru dunia untuk mencari pekerjaan. Data pada bulan Agustus 2009, Organisasi Buruh Internasional (ILO) memperkirakan, terdapat 100 juta tenagakerja migran di seluruh dunia. Dalam perkiraan itu, tentu saja, tenaga migran dari Asia termasuk dari Indonesia, ada didalamnya. Jumlah ini diperkirakan akan terus berkembang seiring dengan semakin terbukanya hubungan

antarnegara dewasa ini, yang menandai babak baru era globalisasi. Salah satu masalah serius yang dihadapi oleh para pekerja migran, khususnya pekerja domestik, adalah adanya pelanggaran terhadap hak-hak mereka dan terlanggarnya kebebasan fundamental yang dialaminya. Sangat ironis, kemajuan ekonomi di kawasan Asia yang sangat luar biasa seperti yang dipublikasikan oleh Bank Pembangunan Asia bulan Mei 2011, ternyata tidak diimbangi dengan kondisi sosial ekonomi dan keamanan para pekerja migran. Ketidakadilan yang dialami para pekerja migran ini beragam, seperti pengupahan dibawah standar gaji, dan bahkan tidak dibayar gajinya, jam kerja yang berlebihan, keselamatan yang terabaikan, perlakuan yang tidak manusiawi seperti penyiksaan fisik, pelecehan seksual, sampai dengan menjadi korban trafficking, dan bahkan ancaman deportasi jika kehadiran mereka dianggap ilegal. Jutaan tenagakerja dari berbagai negara di Asia bermigrasi mencari pekerjaan di negara lain. Bagi tenagakerja, migrasi menawarkan kesempatan untuk mendapatkan upah yang lebih baik daripada di negaranya sendiri. Bagi negara pengirim, migrasi merupakan sarana untuk menawarkan peluang bagi warganya bekerja di luar negeri, sekaligus sebagai sumber devisa negara. Sedangkan bagi negara penerima migrasi tenagakerja, merupakan peluang untuk dapat ikut memberikan latihan dalam pembangunan ekonomi, dengan tersedianya tenagakerja murah dalam tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Posisi Indonesia

Indonesia menyadari, baik negara pengirim maupun penerima mengakui, betapa pentingnya peran dan dampak positif dari perkembangan ekonomi dan arus migrasi dari pekerja migran. Namun demikian parlemen Indonesia berpendapat, implementasi dari kebijakan yang secara kongkret memberikan perlindungan secara menyeluruh

bagi pekerja migran, baik dari negara pengirim maupun penerima, masih belum maksimal dilakukan. Ini terlihat dari masih banyaknya kasus terkait buruh migran yang berdampak, baik secara domestik maupun bilateral dan regional. Kami, mengharapkan negara pengirim untuk: [1] mempersiapkan langkah-langkah yang memadai untuk menjamin kualitas sumberdaya para buruh migran, [2] negara penerima perlu untuk menjamin dibukanya akses yang memadai, termasuk jaminan kesetaraan hukum bagi para pekerja migran, [3] Asia perlu memberikan pesan yang kuat pada dunia bahwa, kami negara-negara Asia terlepas dari status kependudukannya, adalah merupakan sahabat besar yang saling mendukung dan bekerjasama. Berbagai permasalahan tersebut, merupakan tantangan yang perlu diatasi melalui aspek pertimbangan yang lebih luas, semenjak isu pekerja migran melibatkan banyak dimensi termasuk keamanan nasional, hubungan bertetangga antarnegara, juga termasuk dalam penegakan HAM. Tantangan global saat ini adalah untuk membentuk kebijakan dan meletakkan pemahaman tentang pentingnya mengatur migrasi pekerja migran, menjamin bahwa keberadaan mereka akan dapat terus memberikan kontribusi secara positif terhadap negara pengirim dan penerima, dan juga terhadap perlindungan hak-hak pekerja migran itu sendiri.

Solusi Langkah Penanganan terhadap Pekerja Migran

Pertama, parlemen Indonesia sebagai wakil rakyat, memiliki kewajiban untuk mencari cara atau mekanisme yang tepat dalam melindungi dan memajukan hak-hak para pekerja migran, baik di negara asal maupun di negara tujuan. Jalan terbaik yang perlu dilakukan adalah mengupayakan kerjasama yang lebih baik antara negara pengirim dan penerima, untuk memaksimalkan keuntungan yang didapat, serta mengurangi dampak negatif dari migrasi tenagakerja Indo-

nesia yang memang pahit dirasakan oleh sebagian pekerja migran. Komitmen dan kesungguhan dari negara pengirim dan penerima sangat penting dalam upaya melindungi hak asasi para tenaga kerja migran terutama para pekerja di sektor domestik/ rumahtangga. Kedua, mendorong dan memperkuat bagi proses ratifikasi konvensi bagi negara-negara anggota APA. Ini sejalan dengan komitmen Indonesia yang memasukkan upaya ratifikasi konvensi tersebut sebagai bagian dari Rencana Aksi Nasional tentang HAM (RAN-HAM) periode 2011-2014. Ketiga, Konferensi ILO ke-100 di Jenewa Swis merupakan bagian yang tidak kalah penting untuk diakui ke dalam instrumen legislasi/perundang-undangan nasional dari negara-negara anggota APA. Oleh karenanya, saya selaku Ketua DPRRI, menekankan perlunya langkahlangkah strategis untuk menyikapi pelembagaan instrumen legislasi tersebut dalam perundang-undangan nasional Republik Indonesia. DPR-RI kini sedang melakukan revisi terhadap UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Keempat, untuk itulah diperlukan pengembangan kerja sama optimal terutama di antara negara-negara ASEAN untuk mendapatkan kesamaan pandangan dalam perlindungin hak asasi para pekerja migran. Posisi inilah yang harus terus diperjuangkan delegasi Indonesia yang kemarin menjadi tuan rumah ad hoc committee on migrant workers.*


DAFTAR ISI DAFTAR ISI

Parlementaria Edisi 86 Tahun XLII 2011 PESAN PIMPINAN

> Komitmen Parlemen Asia Terhadap Pekerja Migran

LAPORAN UTAMA

Laporan Utama

06 | Menanti APBN Yang Pro Rakyat

Pidato yang sama juga disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dihadapan seluruh Anggota DPR RI pada Rapat Paripurna Agustus lalu dengan agenda penyampaian RAPBN Tahun Anggaran 2012. Menanggapi Pidato tersebut, salah satu media nasional terkemuka Harian Media Indonesia memberikan komentarnya dalam editorial yang berjudul “Anggaran Mandul”. Dalam editorial tersebut dikatakan bahwa RAPBN 2012 mandul terobosan. Ruang fiskal yang tersisa untuk bermanuver tetap sempit karena anggaran habis terpasung untuk belanja rutin yang minim daya pacu pertumbuhan. Sorotan

58 | Petani Garam Diminta

Tingkatkan Kualitas Produksi

Beberapa bulan terakhir, garam menjadi perbincangan hangat banyak kalangan, pasalnya. Indonesia dengan panjang pantai seperti garis Benua Eropa mengimpor ratusan ton garam. Impor garam itulah yang menjadi pemicu perselisihan antara Menteri Kelautan Fadel Muhammad dan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu. Fadel Ingin tidak ada garam yang diimpor saat panen raya garam Agustus ini, tapi Mari Elka Pangestu sudah memberi restu, dan garam impor sudah mendarat di pelabuhan.


> Menanti APBN 2012 Yang Pro Rakyat > Presiden Minta APBN dan APBD Dikelola Secara Cermat, Transpara, dan Akuntabel > DPR Minta Pemerintah Lakukan Efisiensi Anggaran > Pemerintah Belum Tempatkan Infrastruktur Sebagai Skala Prioritas > Fraksi Hanura DPR Ingatkan Neraca Perdagangan RAPBN 2012 Bisa Negatif > Target Pajak Harus Diimbangi Program Pengentasan Kemiskinan > Prioritaskan Program Buat Rakyat Miskin > Pemerintah Diminta Mengedepankan Kesejahteraan Rakyat Sebagai Tujuan Pembangunan Nasional. > APBN 2012 Harus Dorong Percepatan Infrastruktur dan Sektor Pendidikan > Optimis APBN 2012 Untuk Kesejahteraan Rakyat

2 06 09 14 16 18 19 20 21 24 25

PENGAWASAN

> DPR Menunggu Skenario Pengaturan dan Pengendalian BBM Subsidi Dari Pemerintah > Panja Hanya Punya Panah Biasa, Tidak Mungkin Mengalahkan Panah Sakti

26 30

ANGGARAN

> Bunga Utang Semakin Mengkhawatirkan, Hambat Kemandirian Ekonomi

32

LEGISLASI

> RUU P3H Tersendat Karena Pemerintah Tolak Pembentukan Badan Independen > Mana Duluan, Induk Atau Anak-anaknya

PROFIL

> Syaifullah Tamliha (F-PPP)

34 36 38

KUNJUNGAN KERJA DPR

> Kunjungan Kerja Komisi I DPR Ke Provinsi Riau, Maluku Utara dan Sulawesi Utara > Kunjungan Kerja Komisi VII DPR Ke Provinsi Kalimantan Barat > Kunjungan Kerja Komisi X DPR Ke Provinsi Banten

42 45 53

SOROTAN

> Panja Mafia Pemilu Akan Keluarkan Rekomendasi Terkait Surat Palsu MK > Petani Garam Diminta Tingkatkan Kualitas Produksi

56 58

> LIPUTAN KHUSUS

> Secercah Harapan Perubahan, Menyambut 66 Tahun NKRI

SELEBRITIS

> Rudi Sudjarwo

61 64

PERNIK

> Optimalkan Kinerja dan Kapasitas DPR Sesuai Harapan Rakyat > Setjen DPR Siap Dukung Kelancaran Tugas-tugas DPR > Pameran Foto Meriahkan HUT DPR RI

POJOK PARLE > Mudik dan Parpol

66 72 73 76

SUSUNAN REDAKSI PARLEMENTARIA EDISI 86 TH.XLII 2011 Pengawas Umum Pimpinan DPR RI Penanggung Jawab/ Ketua Pengarah Dra. Nining Indra Shaleh, M.Si Wakil Ketua Pengarah Achmad Djuned SH, M.Hum Pimpinan Pelaksana Jaka Dwi Winarko Pimpinan Redaksi Djustiawan Widjaya Wakil Pimpinan Redaksi Liber S. Silitonga, Mediantoro SE

Anggota Redaksi Dra. Trihastuti

Nita Juwita, S.Sos, Sugeng Irianto, S.Sos M. Ibnur Khalid, Iwan Armanias, Suciati, S.Sos Faizah Farah Diba, Agung Sulistiono, SH

Fotografer Rizka Arinindya Sirkulasi Supriyanto Alamat Redaksi/Tata Usaha Bagian Pemberitaan DPR RI Lt. II Gedung Nusantara II DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715350, Fax (021) 5715341 Email : [email protected] www.dpr.go.id/berita

!


LAPORAN UTAMA

Menanti APBN 2012 Yang Pro Rakyat “Jika pemerintah tidak melakukan efisiensi anggaran dan praktik korupsi tetap tinggi, maka ada kemungkinan akan mengalami peristiwa krisis moneter seperti tahun 1998.” Tjahjo Kumolo (F-PDIP)


A

genda rutin setiap tanggal 16 Agustus, Presiden Republik Indonesia menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan UndangUndang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) beserta Nota Keuangannya. Pidato yang sama juga disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dihadapan seluruh Anggota DPR RI pada Rapat Paripurna Agustus lalu dengan agenda penyampaian RAPBN Tahun Anggaran 2012. Menanggapi Pidato tersebut, salah satu media nasional terkemuka Harian Media Indonesia memberikan komentarnya dalam editorial yang berjudul “Anggaran Mandul”. Dalam editorial tersebut dikatakan bahwa RAPBN 2012 mandul terobosan. Ruang fiskal yang tersisa untuk bermanuver tetap sempit karena anggaran habis terpasung untuk belanja rutin yang minim daya pacu pertumbuhan. Menurut editorial tersebut, transfer daerah, anggaran untuk subsidi, belanja pegawai dan barang, serta pembayaran bunga utang dan belanja lain masih menyandera sekitar 80% anggaran negara 2012. Tidak jauh berbeda dari postur APBN tahun-tahun sebelumnya, yakni ratarata 91% pendapatan dalam negeri digunakan untuk membiayai belanja-belanja tersebut. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi XI DPR RI dengan sejumlah ekonom pada pertengahan September lalu, Ekonom Econit Hendri Saparini mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kerap disusun hanya berkutat pada angka, bukan kebijakan yang didasarkan pada kebutuhan. Akibatnya, kontribusi APBN dalam mengangkat kesejahteraan rakyat rendah. Hendri meminta penyusunan APBN mulai diperbaiki dalam pembahasan RAPBN 2012 dan menyesuaikannya dengan kebutuhan rakyat agar tidak terbuang sia-sia. Apalagi, belanja negara cenderung terus me-

Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Rapat Paripurna Agustus 2011 agenda RAPBN 2012

ningkat dari tahun ke tahun. Ia menilai persoalan utama yang dihadapi bangsa seperti kemiskinan, pengangguran, perbaikan gizi dan transportasi harus menjadi dasar bagi pemerintah bersama DPR. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin per Maret 2011 sebanyak 30,2 juta jiwa, hanya turun 1 juta ketimbang 2010. Adapun jumlah penduduk hampir miskin naik 4,13 juta menjadi 27,12 juta jiwa. Dengan demikian, selama setahun ada sekitar 3 juta penduduk golongan menengah yang jatuh ke kelompok hampir miskin, Kelompok itu sangat rentan jatuh miskin dan tidak tersentuh program APBN. Sementara fraksi-fraksi di DPR juga memberikan tanggapannya se-

putar penyampaian RAPBN 2012 yang disampaikan Presiden. Taufik Kurniawan Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PAN mengharapkan APBN 2012 mampu mendorong percepatan pertumbuhan infrastruktur dan peningkatan pada sektor pendidikan khususnya fasilitas dan mutu pada sektor pendidikan di Indonesia. Menurut Taufik, hal yang perlu ditekankan di sini adalah bagaimana mengisi pembangunan yang riil dan kongkret diantaranya menjalankan program-program ekonomi kerakyatan dan infrastruktur yang memiliki dampak yang multiflyer effect. Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Golkar, Roemkono mengatakan, pertumbuhan ekonomi di tahun 2012 idealnya sebesar 7% dari 6,5% pertumbuhan ekonomi yang


LAPORAN UTAMA

telah ditetapkan. Pertumbuhan 7% ini sebetulnya dapat dicapai asalkan kita mau bekerja keras. Kalau pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5%, Pemerintah tidak usah kerja saja pertumbuhan ekonomi sudah mencapai 6,5%. Sekarangpun pertumbuhan ekonomi kita sudah mencapai 6,5%, ekonomi berjalan dengan baik bukan karena keadaan ekonomi global tapi karena kemauan masyarakat untuk berusaha, kemauan masyarakat untuk berinteraksi itu berjalan terus, sehingga perekonomian jalan. Sementara laju inflasi yang diperkirakan 4,61% menurutnya laju inflasi idealnya 5,3%. Karena laju inflasi bisa membengkak, maka tidak ada gunanya mematok dengan angka serendah itu. “Dengan angka itu berbahaya,” katanya. Sebagai anggota Badan Anggaran Komisi V DPR, Roemkono melihat APBN 2012 untuk bidang infrastruktur sama dengan di tahun 2010 dan 2011 dimana anggaran tersebut hanya sebagai pekerjaan rutinitas, terobosan untuk peningkatan infrastruktur dirasa belum ada sampai sekarang. Bidang infrastruktur belum menjadi skala prioritas. Syarifuddin Suding anggota Komisi III dari Fraksi Hanura menilai

anggaran Kepolisian dalam RAPBN 2012 yang diajukan Presiden masih lebih banyak kepada kebutuhan gaji pegawai sehingga menyangkut masalah infrastruktur masih sangat minim, termasuk untuk mendukung anggaran operasional kepolisian seperti kegiatan patroli, baik di darat maupun di perairan. Bagi Wakil Ketua Fraksi Partai Hanura ini, walaupun belum memadai namun anggaran 34,4 triliun rupiah tersebut cukup besar secara keseluruhan dan diharapkan bisa dimanfaatkan institusi Kepolisian untuk meningkatkan kinerja. “Saya kira kita sangat berharap alokasi anggaran yang menurut kita cukup besar, betul-betul dimanfaatkan sesuai peruntukannya, sekali lagi saya katakan anggaran ini berasal dari uang rakyat, kita tuntut peningkatan kinerja dari institusi ini,” tandasnya. Sementara Ma’mur Hasanuddin dari Fraksi PKS melihat angka penerimaan pajak yang lebih dari sepertiga APBN merupakan indikasi bahwa Pemerintah dalam mengelola negara cuma berpangku tangan belaka. “Dengan penerimaan dari pajak lebih dari sepertiga total APBN, ini menandakan sebuah fenomena penerimaan dari ekspor dan produk-


tivitas BUMN yang mestinya dapat menghiasi APBN 2012 tidak dapat menjadi andalan pada penerimaan APBN 2012,”katanya. Anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo meminta pemerintah melakukan efisiensi anggaran dan reformasi birokrasi agar pelaksanaan pembangunan bisa lebih optimal. “Jika pemerintah tidak melakukan efisiensi anggaran dan praktik korupsi tetap tinggi, maka ada kemungkinan akan mengalami peristiwa krisis moneter seperti tahun 1998,” katanya. Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron memberikan penekanan anggaran dimanfaatkan untuk ketahanan pangan seperti pembangunan waduk embung dan merehabilitasi waduk dan embung yang rusak. Keseriusan pemerintah untuk memperhatikan irigasi bagi ketahanan pangan memberikan harapan kepada petani agar mereka tidak mengalami kesulitan di saat musim kemarau yang menyebabkan gagalnya panen. Herman berharap, realokasi dan perhatian anggaran 2012 untuk ketahanan pangan ini dapat membantu memecahkan persoalan yang sering kali dihadapi para petani. (Tim Parle)

D

Presiden Minta APBN dan APBD Dikelola Secara Cermat, Transparan, dan Akuntabel

alam Pidato Presiden penyampaian Keterangan RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 beserta nota keuangannya di depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 16 Agustus lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, di tengah perkembangan ekonomi global yang penuh ketidakpastian, ekonomi Indonesia tahun ini diperkirakan tumbuh 6,5 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun ini, merupakan pertumbuhan tertinggi setelah krisis tahun 1998 didukung

oleh investasi, ekspor, dan konsumsi masyarakat. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi akan digerakkan oleh sektor industri pengolahan, sektor pertanian, dan sektor pertambangan. Sementara itu, kata Presiden, kenaikan harga komoditas dunia serta cuaca ekstrim yang terjadi di beberapa wilayah, telah memberi tekanan pada laju inflasi di dalam negeri. Pada tahun 2010 lalu, laju inflasi mencapai 6,96 persen, sementara hingga bulan Juli tahun ini, inflasi kita secara tahunan mencapai 4,61 persen. Oleh karena itu, jelas Presiden, Pemerintah telah dan akan senantiasa

menempatkan pengendalian hargaharga sebagai prioritas utama, dalam menjaga stabilitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, katanya, nilai tukar rupiah terus mengalami penguatan. Hingga akhir Juli 2011, rata-rata nilai tukar rupiah mencapai Rp8.716 per USD, atau menguat 4,93 persen bila dibandingkan dengan posisinya pada periode yang sama tahun 2010. “Dengan tetap terjaganya kepercayaan terhadap rupiah, tingkat suku bunga BI rate dapat dipertahankan pada tingkat 6,5 persen sepanjang tahun 2010. Pada bulan Februari 2011, suku bunga acuan BI dinaikkan sebe-


LAPORAN UTAMA

Jajaran Pimpinan DPR RI pada Rapat Paripurna Agustus 2011 dengan agenda RAPBN Tahun Anggaran 2012

sar 25 basis point menjadi 6,75 persen, dan masih dipertahankan hingga saat ini,” kata Presiden. Di lain pihak, penyaluran kredit perbankan sampai dengan bulan Juni 2011 meningkat hingga mencapai Rp1.973 triliun, atau tumbuh lebih dari 23 persen. Begitu pula, kondisi kesehatan perbankan juga makin kuat. Rasio kecukupan modal bank umum hingga Mei 2011, relatif terjaga 17,4 persen, sedangkan rasio kredit berma-

salah bank umum berhasil diturunkan menjadi sekitar 2,6 persen pada akhir tahun 2010. Menurut Presiden, hal ini merupakan tingkat terendah dalam lima tahun terakhir. Sementara itu kinerja pasar modal dalam negeri tidak terlepas dari perkembangan pasar global dan regional. Setelah mengalami kenaikan yang spektakuler menembus angka 4.000, Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek

Anggota DPR RI pada Rapat Paripurna Agustus 2011 dengan agenda RAPBN Tahun Anggaran 2012

10


Indonesia mengalami koreksi dalam minggu-minggu terakhir ini menjadi 3.900-an pada minggu kedua Agustus 2011.

RKP Tahun 2012

Berdasarkan perkiraan perkembangan ekonomi global dan domestik, maka sasaran dan asumsi ekonomi makro, yang dijadikan dasar Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, sekaligus sebagai dasar perhitungan besaran RAPBN tahun 2012 adalah : pertumbuhan ekonomi 6,7 persen; laju inflasi 5,3 persen; suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan 6,5 persen; nilai tukar rupiah Rp8.800 per USD; harga minyak USD90,0 per barel; dan lifting minyak 950 ribu barel per hari. Presiden juga menjelaskan, saat ini Indonesia tengah melakukan transformasi ekonomi nasional, dengan orientasi yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, berkualitas dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga saat ini terus meningkat. Momentum pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat itu telah makin memperluas lapangan kerja.

Dengan perluasan lapangan kerja, tingkat pengangguran terbuka dapat diturunkan. Pada awal tahun 2011, jumlah pengangguran terbuka menurun menjadi 8,1 juta orang atau 6,8 persen. Jumlah penduduk miskin juga berkurang, menjadi 30 juta orang atau 12,5 persen. “Upaya ini harus terus ditingkatkan agar tahun depan, jumlah pengangguran terbuka dapat kita turunkan lagi hingga menjadi 6,4 - 6,6 persen, dan jumlah penduduk miskin terus berkurang menjadi sekitar 10,5 - 11,5 persen,” katanya. Dijelaskan pula, berkaitan dengan hal itu, Indonesia perlu menempuh langkah-langkah terobosan. Sejak Desember tahun lalu, Presiden telah mengajak semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kalangan dunia usaha, hingga BUMN untuk bersama-sama terlibat aktif dalam mempercepat dan memperluas perekonomian nasional.

Upaya Percepatan Melalui MP3EI

Upaya ke arah percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi itu, kemudian dituangkan ke dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Kebijakan baru ini, tegas Presiden, merupakan langkah terobosan strategis, untuk melengkapi strategi pembangunan yang bersifat sektoral dan regional, yang dijalankan selama ini. Dalam rancang bangun MP3EI itu digunakan tiga strategi besar. Pertama, mengembangkan enam koridor ekonomi Indonesia, yang meliputi: koridor Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan koridor Papua-Maluku; Kedua, memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara internasional; dan Ketiga, mempercepat kemampuan SDM dan IPTEK, untuk mendukung pengembangan program utama,

dengan meningkatkan nilai tambah di setiap koridor ekonomi. “Pengembangan keenam koridor ekonomi itu diharapkan mampu menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan wilayah,” harap Presiden. Untuk memantau secara intensif pelaksanaan MP3EI, Pemerintah telah membentuk Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI). Sementara itu, pendanaan kegiatan MP3EI dilakukan melalui keterpaduan pendanaan dari APBN, APBD, BUMN, serta pihak swasta dan masyarakat. Pelaksanaan MP3EI ini semaksimal mungkin memberikan peran yang besar kepada pelaku usaha domestik dan sumberdaya dalam negeri. Sejalan dengan itu, Presiden berharap agar anggaran yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, benar-benar dapat diarahkan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan MP3EI. Demikian pula, BUMN diharapkan dapat menjadi pilar dan kontributor utama dalam pelaksanaan MP3EI; bukan hanya komitmen, tetapi harus menjadi investasi nyata. Di samping itu, sebagai upaya terobosan, MP3EI menuntut kerja keras dan meninggalkan pola pikir business as usual.

RKP dan Prioritas Nasional

Menurut Presiden, Rencana Kerja Pemerintah dan prioritas nasional di tahun mendatang, sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBN 2012. Sesuai dengan visi pembangunan dalam RPJMN 2010-2014, Pemerintah terus bekerja keras untuk mewujudkan Indonesia yang makin sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Indonesia yang sejahtera akan diwujudkan dengan memperkuat strategi empat jalur. Dalam kerangka ini, lanjutnya, Pemerintah bersama-sama dengan DPR sepakat untuk menetapkan tema pembangunan nasional pada RKP Tahun 2012, yaitu: “Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”. Berdasarkan tema RKP Tahun 2012, ditetapkan 11 prioritas nasional, yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan iklim usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, dan pasca-konflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Untuk mencapai sasaran pembangunan jangka pendek dan jangka menengah, di tahun-tahun mendatang kebutuhan belanja negara


11

LAPORAN UTAMA

tentu bertambah besar. Pengalaman menunjukkan bahwa komposisi anggaran belanja negara hingga saat ini, masih didominasi belanja wajib seperti belanja pegawai, sebagian belanja barang, pembayaran bunga utang, serta berbagai jenis subsidi dan transfer ke daerah. Kondisi itu menyebabkan dana yang tersedia bagi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan lainnya yang lebih produktif, menjadi terbatas. “Untuk itulah, pada kesempatan yang baik ini saya minta kepada seluruh jajaran pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, agar mengelola APBN dan APBD secara lebih cermat, transparan, dan akuntabel,” kata Presiden. Dari sisi penerimaan, tegas Pre-

efektif, dan efisien. Kebocoran anggaran tidak boleh terjadi. Setiap rupiah yang dibelanjakan, harus digunakan untuk kegiatan dan program yang benar-benar produktif, dan mampu memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Menurut Presiden, dengan rambu-rambu dan kerangka pengelolaan kebijakan fiskal itulah, dalam RAPBN Tahun 2012 pendapatan negara dan hibah direncanakan mencapai Rp1.292,9 triliun. Jumlah ini naik sebesar Rp123,0 triliun atau 10,5 persen dari target pendapatan negara dan hibah pada APBN-P Tahun 2011 sebesar Rp1.169,9 triliun. Sementara itu, belanja negara direncanakan mencapai Rp1.418,5

siden, Pemerintah harus mampu meningkatkan, menggali, dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan negara dan pendapatan asli daerah, agar kapasitas fiskal semakin kuat.

triliun, naik Rp97,7 triliun atau 7,4 persen dari pagu belanja negara pada APBN-P Tahun 2011 sebesar Rp1.320,8 triliun. Dengan konfigurasi ini, pada RAPBN 2012, kita berhasil menekan defisit anggaran menjadi 1,5 persen terhadap PDB,” jelasnya. Pendapatan Negara, tambah Presiden, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal kita, untuk memperluas ruang gerak dalam membiayai pembangunan. Oleh karena itu, Pemerintah berkomitmen untuk

Anggaran Tidak Boleh Bocor

Dari sisi belanja, lanjutnya, Pemerintah harus dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas belanja, baik belanja APBN maupun belanja APBD. Anggaran belanja harus dapat digunakan secara makin berkualitas,

12


terus meningkatkan penggalian dan pengembangan sumber-sumber pendapatan negara, baik penerimaan perpajakan maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP. “Peningkatan pendapatan negara adalah kunci kemandirian kita dalam membiayai pembangunan,” tambahnya. Dengan komitmen itu, dalam RAPBN 2012, penerimaan perpajakan direncanakan mencapai Rp1.019,3 triliun, atau memberi kontribusi hampir 79 persen dari total pendapatan negara dan hibah. Jumlah itu mengalami kenaikan sebesar Rp140,6 triliun, atau sekitar 16 persen dari target APBN-P Tahun 2011. Dengan total penerimaan perpajakan sebesar itu, rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB atau tax ratio mengalami peningkatan dari 12,2 persen di tahun 2011 menjadi 12,6 persen di tahun 2012. Makin meningkatnya penerimaan negara dari pajak, membawa konsekuensi pada pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel. Untuk mengamankan sasaran penerimaan perpajakan itu, Pemerintah terus melanjutkan langkah-langkah reformasi perpajakan, termasuk melanjutkan reformasi peraturan dan perundang-undangan pajak. Menurut Presiden, dalam mengoptimalkan penggalian potensi perpajakan, pada bulan September 2011, Pemerintah berencana melakukan sensus pajak nasional. Melalui kegiatan sensus itu, Pemerintah ingin cakupan potensi pajak terus meningkat, baik dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi perpajakan. Sejalan dengan cara itu, akan disempurnakan pula mekanisme keberatan dan banding untuk meningkatkan pengawasan dan menghindari penyalahgunaan wewenang. Langkahlangkah itu, disertai dengan pemberian sanksi yang lebih berat bagi yang melakukan penyelewengan. Di bidang kepabeanan dan cukai, dilakukan langkah-langkah optimal-

isasi penerimaan, antara lain melalui penyesuaian tarif cukai, pengkajian ekstensifikasi barang kena cukai, dan pengoperasian secara penuh Indonesia National Single Window. Di samping itu, diteruskan langkah-langkah untuk memperkecil kebocoran, meningkatkan intensifikasi pemungutan, serta mengatur dan menangani barang-barang ekspor dan impor dengan lebih cermat dan lebih dalam.

Rencana PNBP 2012 : Rp272,7 Triliun

Sementara itu, kata Presiden, PNBP tahun 2012 direncanakan mencapai Rp272,7 triliun, atau memberi kontribusi sekitar 21 persen dari total pendapatan negara dan hibah. Untuk mengoptimalkan pencapaian target PNBP ini, Pemerintah terus melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan lifting minyak dan efisiensi cost recovery. Sejalan dengan itu, penerimaan dari deviden BUMN dioptimalkan melalui langkah-langkah restrukturisasi BUMN yang makin terarah dan efektif; penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance; dan peningkatan sinergi antar-BUMN. Demikian pula, kata Presiden, penggalian potensi penerimaan yang berasal dari kegiatan pelayanan dan jasa kementerian dan lembaga kita tingkatkan, dengan melakukan langkah-langkah penertiban dan perbaikan administrasi PNBP; penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PNBP; serta penyesuaian tarif dan peninjauan atas cakupan dan fleksibilitas penggunaannya. Peningkatan penerimaan negara dari pajak, cukai dan PNBP ditujukan untuk memperkokoh kemandirian anggaran dan ekonomi nasional. Dengan cara itulah, secara bertahap Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri. Untuk mendukung tercapai-

nya sasaran strategis sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RKP tahun 2012, tandas Presiden, belanja negara dalam RAPBN 2012 direncanakan mencapai Rp1.418,5 triliun. Belanja sebesar itu dialokasikan untuk belanja kementerian dan lembaga, Rp476,6 triliun; belanja non-kementerian dan lembaga, Rp477,5 triliun; dan transfer ke daerah, Rp464,4 triliun.

Dalam upaya menjaga kesinambungan fiskal, Presiden juga menjelaskan tentang defisit anggaran dalam RAPBN 2012. Pada dasarnya, defisit akan kita jaga dan kendalikan

terhadap PDB. Untuk membiayai defisit anggaran itu, Pemerintah berencana menggunakan sumber-sumber pembiayaan baik dari dalam maupun luar negeri. Langkah itu dilakukan dengan tetap berorientasi pada pembiayaan yang stabil dan berkelanjutan, serta beban dan risiko seminimal mungkin. Sumber utama pembiayaan dalam negeri, tetap berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara atau SBN, sedangkan sumber pembiayaan luar negeri berasal dari pinjaman luar negeri, berupa pinjaman program dan pinjaman proyek. Dengan langkah-langkah itulah, diupayakan penurunan rasio utang Pemerintah terhadap PDB dari sekitar 25 persen pada akhir tahun 2011 men-

pada tingkat sebesar Rp125,6 triliun atau 1,5 persen dari Produk Domestik Bruto. Jumlah ini, turun sebesar Rp25,2 triliun dari target defisit anggaran dalam APBN-P 2011 sebesar Rp150,8 triliun atau 2,1 persen terhadap PDB. Menurut Presiden, kita patut bersyukur masih mampu mengendalikan defisit dan menjaga ketahanan fiskal, di saat beberapa negara Eropa mengalami krisis fiskal dan utang pemerintah akibat kenaikan defisit mereka yang mencapai lebih dari 10 persen

jadi sekitar 24 persen pada akhir tahun 2012. Ini merupakan penurunan yang sangat berarti jika dibandingkan dengan rasio utang tahun 2004 yang mencapai 57 persen. Presiden mengatakan, penurunan rasio utang pemerintah terhadap PDB, dapat lebih memperkuat struktur ketahanan fiskal kita, sejalan dengan tujuan Pemerintah untuk mencapai kemandirian fiskal yang berkelanjutan. “Inilah bagian dari upaya kita untuk memelihara ketahanan ekonomi nasional,” pungkasnya. (tt)

Upaya Menjaga Kesinambungan Fiskal


13

LAPORAN UTAMA

DPR Minta Pemerintah Lakukan Efisiensi Anggaran

A

nggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo meminta pemerintah melakukan efisiensi anggaran dan reformasi birokrasi agar pelaksanaan pembangunan bisa lebih optimal. “Jika pemerintah tidak melakukan efisiensi anggaran dan praktik korupsi tetap tinggi, maka ada kemungkinan akan mengalami peristiwa krisis moneter seperti tahun 1998,” katanya usai menghadiri pidato kenegaraan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (16/8). Anggota Komisi I DPR RI ini mengingatkan, indikasi dari kemungkinan akan munculnya krisis moneter terlihat dari pelemahan ekonomi Amerika Serikat dengan menurunnya status utang negara adikuasa tersebut. Pemerintah Indonesia, kata dia, harus berani melepaskan dari dari ketergantungan pada ekonomi Amerika Serikat dan membangun konsensus ekonomi Indonesia sendiri. “Kalau Indonesia tidak berani melepaskan ketergantungannya pada ekonomi Amerika Serikat, maka akan berhadapan China dan Amerika Serikat yang makin merajai ekonomi dunia. Ini akan menjadi monster,” katanya. Tjahjo juga menyoroti kebijakan anggaran pemerintah yang dinilai belum konsisten dan belum berpihak kepada kesejahteraan rakyat. Menurut dia, pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pelantikan 2009 menyatakan bahwa alokasi APBN dibagi dua yakni 50 persen untuk belanja birokrasi dan 50 persen untuk belanja pembangunan. Namun pada pidaro kenegaraan Presiden Yudhoyono kali ini, kata dia, menyatakan, sekitar 70 persen APBN

14


Internet/ danangsusila.blogdetik.com

“Jadi masih perlu dibuktikan kerja keras pemerintah. Dan presiden harus menindak tegas, konsisten terhadap aparatur pemerintahannya, kepada para mentri-menteri yang tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik,” demikian Tjahjo Kumolo.

RAPBN 2012 Belum Menyentuh Kepentingan Rakyat

Kebijakan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2012 menurut Tjahjo yang juga sebagai Ketua Fraksi PDIP di DPR ini, dinilai berbau intervensi asing dan tidak memiliki visi demi menyentuh kepentingan rakyat. “Kebijakan ekonomi Indonesia, sangat tergantung ekonomi asing. Ya, dalam hal ini, intervensi asing berja-

PUSKESMAS yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk kesehatan yang murah

untuk belanja birokrasi. “Dalam konteks tersebut maka pemerintah belum berhasil pada politik anggaran,” katanya. Menurut dia, pemerintah harus memiliki tekad untuk melakukan perubahan progresif pada kebijakan anggaran dengan melakukan efisiensi. Dihadapan wartawan, Tjahjo juga mengingatkan pemerintah untuk merealisasikan APBN Rp 1000 triliun, karena anggaran sebesar itu, tak dibarengi dengan tingkat kesejahteraan suatu daerah. “50 persen plus (anggaran) yang seharusnya untuk belanja infrastruktur, ternyata hampir 70 persen anggaran itu untuk belanja pegawai. Berarti reformasi birokrasi gagal. Pembangu-

Tjahjo kumolo, Anggota DPR RI dari F-PDIP

Internet/ beritabatavia.com

Kebutuhan akan air bersih sudah sangat dibutuhkan oleh masyarakat

nan infrastruktur tidak terlihat dengan baik,” kata Sekjen DPP PDI-P, Tjahjo Kumolo. Kenyataannya, belum tersedianya alokasi distribusi anggaran untuk me-ngatasi kesenjangan sosial, berarti kebijakan politik anggaran yang disusun pemerintah tidak bisa dituntaskan dengan baik. “Kemudian restrukturisasi perpajakan, masih setengah-setengah, belum mutlak dlaksanakan. Selain itu, memperkuat kapasitas APBN dalam memobilisasi sumber daya domestik, belum terwujud dengan baik. Saya khawatir dengan kondisi ekonomi di Amerika dengan menguatnya ekonomi Cina, Indonesia harus tegas memotong konsensus Washington,” papar Tjahjo.

lan,” ungkap Tjahjo. Dirinya menilai pemerintah tak benar-benar jujur dalam menerangkan rencananya ke depan. “Masih banyak yang ditutup-tutupi, banyak hal yang kurang jelas. Utang yang makin tinggi, tapi dibilang menurun. Padahal, ada utang yang dimanipulasi menjadi obligasi,” tambahnya. Secara umum, kata Tjahjo, dari pidato presiden tersebut masih perlu dibuktikan implementasinya. ’’Dengan anggaran yang besar, selama ini apa sih hasilnya,’’ ucapnya. Dia mencontohkan undang-undang yang mengamanatkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen. ’’Saya kira perlu pertanggungjawaban. Ini menyangkut uang rakyat,’’ tegasnya.(nt) ***


15

LAPORAN UTAMA

P

ada Pidato Presiden Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 beserta Nota Keuangannya, 16 Agustus lalu, Presiden mengatakan secara keseluruhan dalam RAPBN 2012 terdapat tujuh kementerian dan lembaga yang mendapat alokasi anggaran di atas Rp 20 triliun . Ketujuh kementerian dan lembaga itu adalah, Kementerian Pertahanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 64,4 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum Rp 61,2 triliun, Kementerian Pendidikan Nasional Rp Rp 57,8 triliun, Kementerian Agama Rp 37,3 triliun, Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp 34,4 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 28,3 triliun dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp 26,8 triliun. Dari ke tujuh kementerian tersebut, dua kementerian merupakan mitra kerja Komisi V DPR yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan. Presiden menyampaikan, prioritas alokasi anggaran pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang berkualitas, terutama untuk mengurangi hambatan di bidang infrastruktur. Transportasi DKI Jakarta juga mendapat prioritas penanganan, untuk memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Semuanya itu sangat penting untuk meningkatkan percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi. Menanggapi RAPBN 2012 yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Anggota Badan Anggaran Komisi V DPR Roemkono mengatakan, APBN 2012 untuk bidang infrastruktur sama dengan di tahun 2010 dan 2011 dimana anggaran tersebut hanya sebagai pekerjaan rutinitas, terobosan untuk peningkatan infrastruktur dirasa belum ada sampai sekarang.

16

Anggaran untuk bidang infrastruktur masih belum memadai dibandingkan dengan kebutuhan yang telah mendesak dalam rangka penanggulangan infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat. Kalau dilihat dari besarannya, seperti Kementerian PU yang mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 61,2 triliun, angka tersebut memang besar. Tapi jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2010, anggaran kementerian ini hanya naik kurang lebih 5 %, atau kurang lebih Rp 3 triliun. Namun, kata Roemkono, perlu diingat bahwa kebutuhan infrastruktur dalam penanganan jalan-jalan nasional, jembatan-jembatan dan semua kepentingan-kepentingan infrastuktur darat, laut dan udara memerlukan dana kurang lebih Rp 87 triliun. “Jadi kita masih ada backlog kurang lebih Rp 27 triliun,” katanya. Begitu juga dari unsur perhubungan, alokasi anggaran di kementerian ini hanya mendapatkan Rp 26,8 triliun, padahal kebutuhannya kurang

lebih Rp 45 triliun. “Coba bayangkan berapa backlognya,” kata politisi Golkar ini. Menurut Roemkono, dia agak pesimistis dengan pagu anggaran yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang diharapkan. Jalan dan jembatan yang dikelola oleh Kementrian Perhubungan hanya 38.000 km, sedangkan jalan provinsi dan jalan kabupaten sebanyak 400.000 km. Dana Rp 61,2 triliun itu hanya untuk jalan yang 38.000 km, bagaimana dengan jalan provinsi dan kabupaten yang 400.000 km yang tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten. Selama ini jalan provinsi dan jalan kabupaten dibiayai oleh dana-dana dari DAK dan DAU. Roemkono mengatakan, RAPBN 2012 yang disampaikan Presiden untuk bidang infrastruktur itu hanya untuk pembiayaan infrastruktur secara nasional, tapi untuk pembiayaan infrastruktur di tingkat provinsi, berada di provinsi dan di daerah ma-

Pemerintah Belum Tempatkan Infrastruktur Sebagai Skala Prioritas

Roem Kono, anggota Komisi V DPR RI


sing-masing. “Bisa dibayangkan 400.000 km jalan di provinsi/kabupaten/kota dengan kemampuan pembiayaannya diambil dari DAU dan DAK yang tidak seberapa besar, bagaimana mungkin dapat membiayai jalan itu. Jadi, memang masih banyak dana yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur dan saya melihat APBN 2012 untuk bidang ini masih belum memadai,” katanya. Dia melihat bidang infrastruktur ini belum menjadi skala prioritas, hal ini jelas-jelas terlihat dalam pembiayaannya dan inilah yang menjadi permasalahan.

Internet/ ngobrolaja.com

Infrastruktur yang buruk seperti banyaknya jalanan yang sudah rusak parah tapi belum juga diperbaiki

Roemkono melihat anggaran pemerintah sekarang lebih banyak terserap untuk subsidi. Seharusnya pemerintah berani dan tegas mengambil resiko menaikkan BBM, kemudian hasil daripada kenaikan BBM tersebut dapat mengurangi subsidi dan hasil daripada pengurangan subsidi itu untuk pembangunan infrastruktur, demi kepentingan rakyat. Jadi walaupun berat kenaikan tersebut dirasakan oleh masyarakat, namun hasil dari kenaikan tersebut dikembalikan ke masyarakat lagi dalam bentuk pembangunan infrastruktur. Yang dilihat sekarang, pemerintah hanya mengharapkan penerimaan dana pajak dan peningkatan defisit anggaran, tapi itupun pemerintah takut tidak mau menaikkan untuk kepentingan belanja infrastruktur. Jadi menurutnya hal ini bertolak belakang di satu sisi pemerintah hanya mengandalkan penerimaan pajak, tetapi pemerintah tidak berani dengan defisit anggaran yang besar, padahal dengan defisit anggaran kalau diperuntukkan untuk belanja modal maka multiplier efeknya pasti ada dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat karena adanya perbaikan jalan. Tapi walaupun bidang infrastruktur belum menjadi skala prioritas, DPR berusaha terus mendorong kementerian terkait dengan anggaran kecil dapat terus meningkatkan kualitas dan efisiensi.

Karena itu, DPR mengarahkan anggaran yang terbatas untuk bidang infrastruktur tersebut dapat digunakan untuk skala-skala prioritas yang menyangkut kesejahteraan rakyat membiayai kegiatan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Contoh, percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan yang dapat dirasakan langsung oleh rakyat. Dalam hal ini, DPR terus mendorong kepada Kementerian Pekerjaan Umum agar memberikan porsi anggaran yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur pedesaan. Masing-masing desa diharapkan mendapat alokasi anggaran Rp 250 juta untuk pembangunan infrastrukturnya dan mereka sudah bisa melaksanakan dengan swakelola sendiri untuk melaksanakan perbaikan desanya, perbaikan jalan-jalan yang menuju industri komoditas pertaniannya dan lain-lain. Proyek swakelola ini dapat dilaksanakan dengan baik dan langsung diawasi oleh rakyat sendiri. Dengan didukung infrastruktur yang baik yang dikerjakan oleh mereka sendiri, maka akan tumbuhlah ekonomi disana, dan pertumbuhan tenaga kerja juga meningkat dengan baik. Roemkono menambahkan, sebaiknya kita jangan bermimpi dulu untuk membangun Selat Sunda. Sebaiknya kita fokus dulu membangun infrastruktur yang betul-betul dirasakan masyarakat, dan yang betul-betul

mendesak dibutuhkan masyarakat. “Kalau yang membangun pihak swasta silahkan saja, tapi kalau dibebankan ke APBN saya kira sangat berat dan kami sangat tidak setuju. Bagaimana kita mau membangun jembatan selat sunda, sementara di seberang sana infrastrukturnya rusak semuanya. Justru prioritas perbaikan infrastruktur di tempat-tempat yang menjadi sentra produksi itulah yang menjadi kebutuhan rakyat,” imbuhnya.

Pertumbuhan Ekonomi Ideal 7%

Menanggapi pertumbuhan ekonomi di tahun 2012 sebesar 6,5%, menurut Roemkono Pemerintah tidak usah kerja saja pertumbuhan ekonomi sudah mencapai 6,5%. Seharusnya, katanya, pertumbuhan ekonomi idealnya 7%, asal kita mau bekerja keras. Sekarang pun pertumbuhan ekonomi kita sudah mencapai 6,5%, ekonomi berjalan dengan baik bukan karena keadaan ekonomi global tapi karena kemauan masyarakat untuk berusaha, kemauan masyarakat untuk berinteraksi itu berjalan terus, sehingga perekonomian jalan. Sementara laju inflasi yang diperkirakan 4,61% menurutnya laju inflasi idealnya 5,3%. Karena laju inflasi bisa membengkak, maka tidak ada gunanya kita mematok dengan angka serendah itu. dengan angka itu berbahaya. Ditambahkannya, kita tidak boleh terlalu optimis dengan laju inflasi 4%, karena melihat situasi dan kondisi sekarang dimana kenaikan harga yang terus membengkak dan inflasi pun sudah terjadi sekarang dari hari demi hari berjalan terus fluktuatifnya disitu. Agar infrastruktur mendapatkan alokasi dana yang memadai, Roemkono berharap Pemerintah harus berani menaikkan harga minyak. Menurutnya, Pemerintah jangan takut terjadi defisit anggaran. Dalam hal ini Pemerintah harus punya keberanian dan jangan hanya berpikir untuk pencitraan saja. (tt)


17

LAPORAN UTAMA

Fraksi Hanura DPR Ingatkan Neraca Perdagangan RAPBN 2012 Bisa Negatif

Ali KAstella, anggota Komisi VII DPR RI

A

da indikasi neraca perdagangan Indonesia menuju angka negatif. Ini dapat dibaca dari meningkatnya impor barang modal dan bahan baku di dalam negeri yang mencapai 32.82 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Angka ini lebih tinggi dari pada laju pertumbuhan ekspor. “Indikasi neraca perdagangan RI yang menuju angka negatif ini apabila tidak menjadi perhatian pemerintah dapat membahayakan perekonomian nasional,” kata Ali Kastella anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Hanura, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu. Terkait angka pertumbuhan ekonomi nasional 6,7 persen seperti yang disampaikan Presiden dalam pidatonya, Ali menyebut asumsi tersebut cukup realistis, bila melihat realisasi semester I tahun 2011 yang telah mencapai 6,5 persen. Namun sebenarnya bisa lebih tinggi apabila pemerintah mampu memacu pertumbuhan industri berbasis sumber daya domestik dan merencanakan berbagai kebijakan strategis yang dapat

18

mendorong perbaikan iklim investasi dan perbaikan infrastruktur di dalam negeri. Anggota Komisi Energi ini secara khusus menggarisbawahi target lifting minyak sebesar 950 bph menurun 10 poin cukup rendah. Ia mengkritisi empat persoalan yang menjadi alasan pemerintah sehingga target menaikkan lifting tidak pernah tercapai yaitu, penurunan alamiah dari setiap sumur minyak, permasalahan percepatan investasi dan operasional pada ber-bagai lapangan minyak, pembebasan lahan serta masalah teknis seperti keterbatasan peralatan/ teknologi, perubahan iklim dan belum optimalnya sumur baru. “Empat hal ini selalu menjadi persoalan bagi pemerintah dan sejauh ini nyaris tidak ada upaya untuk melakukan terobosan baru, mencari langkah inovatif untuk mengatasi hal tersebut,“ tandas Ali Kastella wakil rakyat dari daerah pemilihan Papua ini. Bicara pada kesempatan berbeda anggota Komisi III Syarifuddin Suding secara khusus memberi catatan terhadap anggaran kepolisian dalam RAPBN 2012 yang diajukan Presiden. Baginya fokus anggaran masih lebih banyak kepada kebutuhan gaji pegawai sehingga menyangkut masalah infrastruktur masih sangat minim, termasuk untuk mendukung anggaran operasional kepolisian seperti kegiatan patroli, baik di darat maupun di perairan. Bagi Wakil Ketua Fraksi Partai Hanura ini walaupun belum memadai namun anggaran Rp. 34,4 triliun terse-


but cukup besar secara keseluruhan dan diharapkan bisa dimanfaatkan institusi kepolisian untuk meningkatkan kinerja. “Saya kira kita sangat berharap alokasi anggaran yang menurut kita cukup besar, betul-betul dimanfaatkan sesuai peruntukannya, sekali lagi saya katakan anggaran ini berasal dari uang rakyat, kita tuntut peningkatan kinerja dari institusi ini,” tandasnya. Baik Sudding maupun Kastella sepakat APBN 2012 yang diajukan pemerintah masih belum menyentuh azas keadilan, tidak pro rakyat, dan belum pro pertumbuhan karena prioritas utama belanja modal dibandingkan belanja rutin. Kenaikan Rencana Belanja Negara juga masih menomorduakan daerah, bertumpu pada belanja rutin dan lebih banyak menerapkan politik anggaran yang populis. Hal ini terlihat dari alokasi belanja kementrian dan lembaga sebesar Rp. 476,6 triliun, belanja non kementrian dan lembaga Rp. 477,5 triliun. Sedangkan transfer ke daerah hanya Rp. 464,4 triliun. Terkait dana transfer daerah Kastella menyampaikan apresiasi pada masukan BEM FE Universitas Indonesia yang menekankan perlunya formula baku yang mampu menjamin terlepasnya penyusunan dana transfer ke daerah dari proses lobi maupun mafia anggaran. “Kita perlu menjamin dana transfer daerah benar-benar masuk ke daerah yang membutuhkannya,” tegasnya. Lebih jauh ia mengingatkan penyerapan anggaran yang masih rendah terutama pada awal tahun, berdampak melambatnya pertumbuhan ekonomi. Permasalahannya karena kualitas penggunaan anggaran yang masih rendah dimana sistem dan prosedur yang berbelit disamping kapasitas pengelolaan yang buruk. (iky)

Target Pajak Harus Diimbangi Program Pengentasan Kemisikinan

A

riil masyarakat miskin dengan standar bank dunia yaitu 2 US$ atau sekitar 16 ribu hingga 20 ribu rupiah. Standar kemiskinan Indonesia ini masih tidak manusiawi, ada beberapa pemerintah daerah yang menetapkan standar kemiskinan absolut sebesar penerimaan

Internet/ matanews.com

nggota Komisi IV DPR Ma’mur Hasanuddin melihat, angka penerimaan pajak yang lebih dari sepertiga APBN merupakan indikasi bahwa Peme-rintah dalam mengelola negara cuma berpangku tangan belaka. “Dengan pe-

nyata di area perkotaan juga masih jauh dari harapan. Transportasi masal, jalan raya, hingga pelayanan jasa yang diberikan pemerintah jauh dari kepuasan masyarakat. “Diharapkan, pelayanan publik yang diberikan pemerintah yang seharusnya dilakukan akibat serapan pajak yang dipungut dari masyarakat, mesti dikembalikan dalam bentuk pelayanan baik fisik maupun jasa bukan hanya di

Transportasi massal seperti kereta api yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kurang memadai

Ma’mur Hasanuddin, Anggota Komisi IV DPR RI

nerimaan dari pajak lebih dari sepertiga total APBN, ini menandakan sebuah fenomena penerimaan dari ekspor dan produktivitas BUMN yang mestinya dapat menghiasi APBN 2012 tidak dapat menjadi andalan pada penerimaan APBN 2012,”katanya. Ma’mur menambahkan, apabila agresifitas pemerintah dalam mengejar target APBN dari pajak dilakukan, seharusnya di imbangi dengan perbaikan pelayanan dan program pengentasan kemiskinan yang masih akut di negara ini. Pemerintah mencatat angka kemiskinan di Indonesia sebesar 30 juta jiwa, namun standar miskin yang digunakan pemerintah tidak jelas. “Mesti di tata ulang sensus penduduk untuk mengetahui keadaan

perkotaan saja, tapi mesti menjangkau hingga titik paling jauh di pedalaman sebagai konsekuensi pertanggung jawaban pemerintah dari penerimaan pajak,”jelas Ma’mur. Dia menambahkan, target pajak yang tinggi sebagai komponen penerimaan APBN bukanlah sebuah kebanggaan, namun itu sebagai beban yang berat bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan masyarakat yang maksimal dan tanggung jawab pengentasan kemiskinan sebagaimana amanat UUD 45 pasal 34 ayat 1. Seperti kita ketahui, Pemerintah melalui Menteri Keuangan mentargetkan penerimaan APBN 2012 sebesar Rp 1.292 triliun , 79% nya berasal dari pajak atau sekitar Rp 1.019,3 triliun. (si)

per hari Rp. 7.000,”jelasnya. Ma’mur mengatakan, sumber kemiskinan masyarakat kita ini terdapat di pedesaan dan pesisir, dimana mayoritas penduduknya mengandalkan mata pencaharian bertani dan melaut. Mayoritas penduduk miskin ini yang berusaha menghasilkan pangan untuk kebutuhan dirinya dan orang lain. Padahal, hampir semua negara besar dan maju dicirikan oleh kekuatan yang handal dalam produksi pangannya. “Bagaimana mungkin kita menjadi bangsa yang kuat dan handal, jika tulang punggung yang mencirikan identitas bangsa ini masih dalam keadaan miskin,”paparnya. Selain angka kemiskinan, jelasnya, pelayanan publik yang terlihat


19

LAPORAN UTAMA

Abdul Kadir Karding (F-PKB) :

Prioritaskan Program Buat Rakyat Miskin

Abdul Kadir Karding, Ketua Komisi VIII DPR RI

F

Karding mengatakan, indikator terutama pengurangan kemiskinan dan pengangguran ini menjadi topik kita. Kebetulan Komisi VIII bermitra dengan kementerian sosial dimana ada program-program pemberdayaan masyarakat, ada undang-undang tentang Fakir Miskin. “Ini akan segera kita pacu dan kita creat program-program yang memang bisa ikut membantu Internet/ images.kontan.co.id

KB mendesak pemerintah memprioritaskan program yang berpihak kepada rakyat miskin. “Tentu kita harus menyesuaikan semua program yang diarahkan untuk rakyat miskin,” jelas Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding saat ditemui tim parle usai Rapat Kerja dengan Menteri Sosial, di Gedung Nusantara II DPR, baru-baru ini.

Rumah susun solusi untuk memberikan tempat tinggal yang layak bagi warga miskin.

20


upaya-upaya kita untuk menanggulangi kemiskinan,” paparnya. Menurut Karding, programnya sudah dibuat. Kalau penanganan fakir miskin ada program Kube, bantuan rumah tidak layak huni, program keluarga harapan (PKH) yang nilainya Rp 1 triliyun lebih yang selama ini evaluasi kami relatif sangat membantu. Karding menambahkan, Komisi VIII DPR sudah mengetok dua pagu sementara yaitu pagu sementara untuk Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Terkait dengan masalah rumah singgah anak jalanan atau anak terlantar, politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini mengatakan, rumah singgah itu harus dipertahankan karena manfaatnya besar sekali untuk anak jalanan atau anak terlantar. Karding memberi contoh, anak jalanan atau anak terlantar dapat belajar tulis dan membaca maupun belajar ketrampilan sehingga dapat berdaya guna bagi orang lain dan apa yang dicita-citakan bisa tercapai sesuai dengan harapan, tuturnya. “Kementerian Sosial ‘kan memang hanya menangani permakanannya. Jadi penanganan permakanannya ditambah untuk anak jalanan atau anak terlantar, kalau perlu ditambah anggarannya,” tegasnya. Karding berharap, mudah-mudahan di tahun 2012 nanti sudah tidak ada lagi anak jalanan atau anak terlantar seperti gembel dan pengemis. “Janji Kementerian Sosial ini harus kita support,” imbuhnya.(iw)/foto:iw/ parle.

Pemerintah Diminta Mengedepankan Kesejahteraan Rakyat Sebagai Tujuan Pembangunan Nasional

S

emangat pro poor pro job dan pro growth yang didengungkan pemerintah belum terejawatakan secara jelas dalam Rencana Anggaran Belanja 2012. Dalam Pandangan umum Fraksi Partai Gerindra terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012, disampaikan Fary Djemi Francis, Pemerintah diminta untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas penggunaan anggaran Negara., dengan meningkatkan managemen pengelolaan keuangan Negara dalam tahun 2012 mendatang, serta menerapkan secara penuh penganggaran berbasis kinerja. Berapresiasi dengan tekad pemerintah untuk membangun sistem evaluasi kinerja penganggaran, serta rencana pemerintah yang akan menerapkan kebijakan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja kementerian dan lembaga tahun anggaran sebelumnya. Fary Djemi Francis mengungkapkan bahwa Asumsi Ekonomi Makro Rencana APBN 2012, nampaknya masih bergerak pada level moderat, dengan terus mencemaskan pertumbuhan ekonomi dunia yang cenderung menurun. Pemerintah demikian besarnya menaruh harapan pada stabilitas ekonomi global dan bukan pada penguatan kapasitas fiskal berbasiskan penerimaan domestik dan pertumbuhan ekspor. Hal ini menjadi semakin jelas jika diperhatikan bahwa rencana belanja pemerintah 2012 masih saja didominasi oleh belanja rutin (80,43%), bukan pada belanja modal yang justru

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menilai bahwa RUU APBN 2012 dan Pokok-pokok Nota Keuangan masih jauh dari harapan untuk mengedepankan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan Pembangunan Nasional. dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Kenyataan ini menurut hemat kami merupakan bentuk ketidakefektifan pemerintah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berbasis sektor riil. Dengan logika anggaran seperti ini Fraksi Gerindra mempertanyakan apakah dapat dipertanggungjawabkan target pemerintah menaikan per-

tumbuhan ekonomi 6,5-6,9% untuk mengurangi pengangguran 6,4-6,6% dan penurunan angka kemiskinan 10,5-11,5% ? sekedar mengingatkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 sebesar 6,1 persen setelah pada tahun 2009 hanya 4,6 persen, ternyata hanya bisa mengurangi kemiskinan sebesar 0,82 persen, dari 14,15% pada tahun 2009 menjadi 13,33% pada

Fary Djemi Francis saat menyampaikan pandangan umum Fraksi Partai Gerindra terhadap Rancangan Undang-Undang tentang (APBN) Tahun Anggaran 2012


21

Internet/ bbpjn-1.web.id

LAPORAN UTAMA

Pembangunan jalan dan jembatan untuk perbaikan infrastruktur

2010. begitu juga dengan pengurangan pengangguran terbuka yang pada tahun 2010 hanya berkurang 640 ribu atau berkurang 0,73% saja. Fraksi Partai Gerindra menilai bahwa belum adanya perubahan fundamental terhadap RAPBN 2012 dibandingkan APBN Perubahan 2011. Postur RAPBN 2012 masih belum juga memiliki kejelasan visi pembangunan perekonomian rakyat. Hal itu terlihat dari porsi anggaran yang sangat kecil untuk meningkatkan kesejahteran rakyat. Sebagai perbandingan 31 juta

22

penduduk miskin dialokasikan anggaran Rp.66 Triliun. “Alokasi belanja rutin justru meningkat menjadi 80,43 persen, padahal APBNP 2011 masih 78,49 persen. Postur APBN seperti ini tentunya hanya menyisakan sangat sedikit anggaran pembangunan. Padahal, anggaran pembangunan merupakan tumpuan untuk mendorong pertumbuhan sektor ekonomi berbasis sector riil, dan membiayai proyek infrastruktur penopang pertumbuhan ekonomi,” tegas Fary. Anggaran infrastruktur dalam


APBN 2012 memang meningkat namun peningkatan disektor tersebut belumlah signifikan. Hingga saat ini pemanfaatan anggaran belanja modal untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur tergolong minim, meski pagunya terus meningkat setiap tahun. Fraksi gerindra mengharapkan agar Pemerintah dapat memanfaatkan secara efektif alokasi belanja modal sebesar Rp.168,1 Triliun pada APBN 2012 untuk pembangunan infrastruktur, karena pebangunan infrastruktur nasional hingga saat ini berjalan belum sesuai harapan. Kondisinya diperparah dengan tidak optimalnya penyerapan yang ada. Jika pada tahun 2012 nanti pemerintah merencanakan untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp 61,2 Tiluin, kiranya perlu kejelasan infrastruktur apa yang akan menjadi prioritas pemerintah tahun depan. Apakah local dan national connectivity atau regional connectivity. Masyarakat berharap kebijakan belanja infrastruktur diprioritaskan untuk membangun lokal bahkan village connectivity, karena faktanya kesenjangan infrastruktur di desa-desa masih sangat lebar. Ditegaskannya, peningkatan infrastruktur pertanian dan nelayan perlu mendapat prioritas, karena sektor itu mampu menampung banyak lapangan pekerjaan. Sekaligus mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin, sehingga membatasi kesempatan mereka untuk meningkatkan kesehteraan.

Subsidi 2012

Sebagai bagian dari upaya penghematan, pemerintah akan mengurangi subsidi dengan memperkecil porsi subsidi energi dalam APBN 2012 menjadi Rp.168,6 Triliun dari sebelumnya ditetapkan pemerintah dalam APBN-P 2011 mencapai Rp.195,2 Triliun. Pengurangan porsi subsidi ini dilakukan pemerintah seiring langkah pengendalian subsidi energi pada tahun depan. Dalam APBN 2011, subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM), termasuk

LPG dan Bahan Bakar Nabati (BBN), dianggarkan sebesar Rp.123,6 Triliun. Sedangkan subsidi listrik dipatok Rp.45,1 Terilun, kemudian pemerintah akan berupaya menekan volume subsidi BBM menjadi 40 juta kiloliter. Kebijakan pemerintah mengurangi subsidi bukan hanya berdapak pada kenaikan tarif dasar listrik dan bahan bakar minyak. Lebih jauh lagi, kebijakan tersebut akan mendorong kenaikan harga barang kebutuhan masyarakat termasuk kenaikan biaya transportasi. “Kebijakan tersebut sungguh tidak ramah terhadap kondisi sebagian besar masyarakat bangsa kita yang masih mengalami kesulitan ekonomi,” tegas Fary Djemi Francis. Kondisi tersebut akan semakin membatasi gerak perekonomian rakyat ditengah dominasi sektor swasta yang sudah dominan dalam perekonomian nasional. Seharusnya pemerintah menaruh perhatian untuk melakukan dalam perbaikan dalam tata kelola energi nasional. Pebaikan tata kelola tersebut menjadi peting untuk menekan kerugian negara terutama dalam sektor migas. Kita tahu bahwa selama ini tata kelola migas nasional telah menguntungkan para pemburu rente yang hidup dari buruknya tata kelola migas nasional. Para pemburu rente ini pulalah yang menghidupi praktik korup yang melanggengkan buruknya tata kelola di tingkat produksi, distribusi dan konsumsi.

Akuntabilitas dan kemandirian Anggaran

Dari sisi pendapatan, setiap tahun, penerimaan negara dari sektor pajak selalu naik. Pada RAPBN 2012 direncanakan mendapatkan dari pajak, naik Rp.140,6 Triliun menjadi 1.019,3 Triliun. Hal ini mengesankan dirjen pajak merupakan bagian dari Departemen Keuangan yang selalu sukses menyediakan dana berapapun yang diminta APBN setiap tahun. Fraksi Gerindra mendesak adanya penjelasan yang transparan, berapa sebenarnya penerimaan pajak

oleh negara setiap tahun? sektor mana saja penyumbang pajak? bagaimana audit penerimaan negara dilakukan? mengapa undang-undang dengan sengaja melarang audit penerimaan pajak oleh BPK. Menurut pandangan kami, hal ini merupakan hal yang aneh dan sulit diterima di tengah kebebasan memperoleh informasi yang dijamin oleh undang-undang lainnya. Fraksi kami juga berpandapat bahwa angka penerimaan pajak yang lebih dari sepertiga dalam RAPBN 2012 merupakan indikasi bahwa pemerintah dalam pengelolaan negara hanya berpangku tangan. Meningkatnya penerimaan negara dari pajak seyogyanya membawa konsekuensi pada kewajiban pemerintah memberikan pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel dan bukan sebaliknya, mengalokasikan anggaran yang minim terhadap pelayanan publik. Selain itu, pemerintah juga kurang memaksimalkan pendapatan dari sisi Sumber Daya Alam. Pemerintah merencanakan target peerimaan uang yang berasal dari SDA hanya Rp.172,9 Triliun di 2012. Jumlah ini turun Rp.19,1 Triliun atau sekitar 12,42% ketimbng target penerimaan SDA dalam APBN-P 2011 sebesar Rp.192 Triliun. Dari sisi pembiayaan, kami menilai bahwa orientasi penyusunan anggaran belum bergeser dari kemandirian terhadap utang. Postur APBN 2012 masih dibebani oleh pembayaran cicilan pokok dan bua utang dalam dan luar negeri, dalam jumlah yang sangat besar. Nominal utang pemerintah pada posisi juli 2011 sudah berjumlah Rp.1.733,64 Triliun, dengan ada-

Fary Djemi Francis Fraksi Partai Gerindra

nya pembiayaan defisit utang akan semakin memberatkan posisi utang kita. Menurut pandangan Fraksi Partai Gerindra, penyusunan RAPBN tidak lain hanya upaya untuk meneruskan pembuatan utang-utang baru. “Pemerintah harus terus melakukan upaya restrukturisasi bahkan moratorium utang. Hasilnya diarahkan pada realisasi program yang memihak kesajahteraan rakyat,” desak Fary Djemi Francis. Dana Tranfer Daerah yang banyak mengalami masalah karena pemakaiannya yang didominasi gaji pegawai, dana lainpun banyak dipakai untuk pembangunan fasilitas birokrat. Bahkan banyak pemerintah daerah yang terancam bangkrut dengan struktur seperti ini. Dari segi daerah yang mendapat dana tranferpun masih didominasi kabupaten darah maju yang mencapai Rp.154 Triliun, dibanding kabupaten daerah tertinggal hanya Rp.89 Triliun. Ini menunjukan bahw dana transfer daerah tidak berimbang. Karena itu dana tranfer daerah perlu ditinjau kembali agar secara efektif mampu diarahkan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. (as)


23

LAPORAN UTAMA

Taufik Kurniawan :

APBN 2012 Harus Dorong Percepatan Infrastruktur dan Sektor Pendidikan

Taufik Kurniawan, Wakil Ketua DPR RI

“

Sekarang ini adalah bagaimana mengisi pembangunan yang riil dan kongkret diantaranya menjalankan program-program ekonomi kerakyatan dan infrastruktur karena program ini memiliki dampak yang multiflyer effect,” jelasnya. Melalui program tersebut, jelas Taufik, diharapkan dapat menjalankan urat nadi perekonomian sampai kepelosok desa. “Program padat karya prinsipnya mengurangi pengangguran sehingga dapat tercipta kesejahteraan rakyat. Pasalnya, tidak

24


mustahil bila pondasi makro ekonomi kita kuat dapat mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat, coba bayangkan bagaimana kita sempat mengalami keguncangan krisis moneter pada tahun 1998 lalu, namun saat ini kita dapat bertahan dari krisis ekonomi global,” paparnya. Menurutnya, APBN 2012 merupakan kondisi dan refleksi perekonomian Indonesia selama satu tahun terakhir mulai dari tahun 2010-2011. Karena itu terkait program yang disampaikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, Kata Taufik, perlu kita apresiasi bahwa pemerintah telah meletakan dasar ekonomi yang cukup kuat ditengah kondisi krisis global sekarang yang telah menghantam sejumlah negara Uni eropa seperti Yunani, Spanyol, Inggris bahkan negara maju Amerika Serikat status utangnya turun dari AAA menjadi negatif AA yang diprediksi oleh S&P. Dia melanjutkan, Indonesia relatif aman dari hantaman krisis moneter global. Pasalnya, kondisi fundamental makro ekonomi sekarang ini Internet/ inaberita.com

Taufik Kurniawan Wakil Ketua DPR RI mengharapkan APBN 2012 mampu mendorong percepatan pertumbuhan infrastruktur dan peningkatan pada sektor pendidikan khususnya fasilitas dan mutu pada sektor pendidikan di Indonesia.

Salah satu gedung sekolah yang rusak dan tidak layak untuk kegiatan belajar mengajar

Opitimis APBN 2012 Untuk Kesejahteraan Rakyat Optimis...optimis.

Itulah keyakinan yang dilontarkan Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron/F. Partai Demokrat kepada Parlementaria di sela-sela kesibukannya memimpin rapat DPR RI.

“

Saya optimisme kedepan dengan kenaikan APBN di pergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”, ujarnya. Untuk itu, politikus demokrat ini meminta agar penggunaan APBN harus lebih efektif menghindari belanja yang mubazir seperti digunakan untuk membangun gedung, rumah dinas. Akan sangat bermanfaat apabila digunakan untuk membangun sektor produksi. Penggunaan anggaran harus lebih efektif dan efisien, bahkan menghindari belanja yang mubazir, yaitu seperti membangun gedung, membeli atau membangun

IR. E. Herman Khaeron,M.SI rumah dinas ataupun membeli rumah dinas, ujarnya. Herman mencatat hal penting lainnya ketika ada perhatian khusus terhadap pangan, termasuk kenaikan anggaran Ke-PU-an yang di dalamnya tercantum pembangunan infrastruktur guna didistribusi barang dan jasa yang ujungnya demi ketahanan pangan. (spy) Internet/ mounandar.blogspot.com

sudah cukup kuat menghadapi krisis ekonomi tinggal bagaimana mengisi manfaatnya dan apa yang bisa kita perbuat untuk Negara kita. “Indikasi makro ekonomi menentukan kekuatan pondasinya seperti layaknya rumah bisa kolaps atau ambruk bila tidak kuat, kita melihat harga saham Bursa Efek Indonesia relatif aman walaupun ada impact tidak separah dibandingkan dengan Eropa,” terangnya. Melalui program infrastruktur yang tepat sasaran diharapkan dapat menciptakan program padat karya yang mampu membuka lapangan pekerjaan, melalui program pro job, pro growth, dan pro poor sehingga dapat secara simultan diharapkan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. “Masyarakat ingin sesuatu yang riil di kerjakan oleh pemerintah, melalui program infrastruktur diharapkan dapat mengurangi pengangguran karena memang dampaknya begitu besar, seperti pembangunan jalan tol, maupun infrastruktur,” katanya. Terkait anggaran pendidikan, lanjut Taufik, saat ini alokasi anggaran pendidikan 20 persen masih tersebar di berbagai macam kementerian maupun lembaga. Karena itu kedepannya kita mengharapkan angka 20 persen anggaran pendidikan memang dikhususkan untuk Kementerian Pendidikan Nasional bukan kementerian lainnya. seperti di keuangan, kesehatan dan sebagainya. “Yang dimaksud 20 persen semuanya, secara bertahap dapat dialokasikan kepada Kementerian Diknas tentunya tidak hanya permasalahan penggajian di Kemendiknas yang meningkat, tetapi kedepan 2012 peningkatan mutu pendidikan, dan fasilitas juga menjadi prioritas kedepannya, jangan sampai ada sekolah yang ambruk, dan sekolah yang bocor,”tambahnya. Sekarang ini, tambahnya, anggaran Kemendiknas itu habis untuk pembiayaan gaji. “Jadi anggaran pendidikan itu tidak hanya di Kemendiknas, hal itu ini perlu kita dukung dan luruskan untuk fungsi mutu kependidikan dan fasilitas kedepannya,”paparnya. (sc)

Sektor Industri pabrik pengolahan kayu


25

PENGAWASAN

DPR Menunggu Skenario Pengaturan dan Pengendalian BBM Subsidi Dari Pemerintah

Pemerintah mengklaim telah menjalankan upaya pembatasan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menggunakan sistem tertutup dan pengawasan menggunakan teknologi.

Satya W. Yudha, Anggota Komisi VII DPR RI

S

ejauh ini, kelebihan konsumsi BBM bersubsidi disinyalir lantaran penyalahgunaan yang dilakukan oleh sektor industri, khususnya industri pertambangan, pertanian, dan perkebunan. Pemerintah mengaku akan mengeluarkan kebijakan pengawasan yang diharapkan mampu meminimalisir penyalahgunaan BBM. Menyikapi persoalan tersebut DPR meminta pemerintah bersikap tegas terhadap penggunaan BBM Subsidi.

26

Satya W. Yudha Anggota Komisi VII DPR RI menyatakan permasalahan yang timbul saat ini justru adalah subsidi energi (BBM) dimanfaatkan pada segmen atau pasar yang masih belum tepat sasaran. Hal ini bisa dilihat bahwa esensi subsidi agak digeser sedikit pengertiannya, menurut hemat Yudha bahwa yang namanya subsidi itu mendorong masyarakat yang mempunyai kemampuan daya beli terbatas sehingga dia bisa mempunyai daya beli yang cukup. “Tapi yang terjadi di Indonesia,


orang yang berdaya beli cukup pun tersubsidi,” terang Yuda. Yudha menjelaskan, sebetulnya kesepakatan awal antara DPR dengan pemerintah saat itu, bahwa DPR melihat subsidi belum tepat sasaran. “Sebetulnya ini merupakan sesuatu yang hingga saat ini pemerintah harus mempunyai skenario yang menurut hemat kami bisa dikemukakan dan diterima serta diputuskan,” papar politisi dari Partai Golkar. Skenario yang dimaksudkan adalah disamping pemerintah menaikkan harga ada satu skenario lagi yaitu mengendalikan. Mengendalikan yang dimaksudkan adalah bagaimana caranya volume itu supaya tidak membengkak, dan pengendalian itu melalui mekanisme pengaturan. Dimana mekanisme pengaturan itu kita harus mampu mengidentifikasi segmentasi masyarakat mana yang layak disubsidi dan mana yang tidak disubsidi. Karena yang terjadi saat ini, menurut Yudha pemerintah baru mengisi kebutuhan daripada energi itu baik di listrik ataupun di BBM lantas dipenuhi begitu saja. Hal tersebut tercermin saat hearing Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ad Interim Hatta Radjasa Selasa malam (15/9), dimana DPR dan pemerintah menyepakati bahwa untuk subsidi BBM dan BBN (Bahan Bakar Nabati) sejumlah 40,1 juta kilo liter. “Kami masih belum melihat bah-

wa jumlah tersebut termasuk sudah mengendalikan. Jadi itu berdasaran jumlah permintaan langsung dipenuhi. Dari jumlah volume yang dikemukakan nampak bahwa apa yang akan dilaksanakan ke depan seperti sekarang,” katanya. Jadi masyarakat yang sebetulnya “tidak berhak” menikmati subsidi masih menikmati subsidi. “Perlu ada kajian-kajian di pembahasan-pembahasan berikutnya, agar anggaran kita tidak terbuang percuma untuk hal-hal yang sebetulnya tidak perlu dilaksanakan,” tegas Yudha. Menurut Yudha, pemerintah harus mampu memilah-milah dan mengidentifikasi orang-orang yang berhak mendapatkan subsidi. Karena pemerintah memiliki kelemahan mengenai identitas daripada masyarakat yang disebabkan adanya tumpang tindih dari identitas masyarakat itu sendiri. Itulah yang membuat kesulitan bagi pemerintah untuk mengidentifikasi, tapi itu harus dimulai, sehingga ketika pemerintah melakukan gagasan eKTP misalkan, itu merupakan langkah yang bagus. Karena DPR tidak menginginkan identitas ganda. “Dan perlu diingat bahwa subsidi energi tidak serta merta diberikan hanya kepada masyarakat yang memiliki kendaraan motor atau mobil tetapi harus dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, baik mempunyai kendaraan atau tidak,” imbuhnya. Begitu subsidi itu diwujudkan untuk bantuan langsung tunai, misalkan. Itu betul-betul sampai pada orang yang berhak. “Jangan sampai nanti orangnya sudah meninggal sudah tidak ada tapi masih saja pembayarannya berjalan,” terang Yudha. Sebagaimana kita ketahui bersama selama ini kebijakan-kebijakan yang muncul selalu diarahkan kepada orang yang memiliki kendaraan bermotor. “Subsidi itu diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu yang memiliki daya beli rendah,” jelas Yudha. “Orang yang memiliki kendaraan

mobil katakan lebih dari tiga walaupun mobilnya bukan kelas mobil mewah tapi dia memiliki banyak mobil termasuk orang-orang yang tidak boleh lagi menikmati subsidi,” terang Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur IX. “Kami ingin menegaskan kepada masyarakat bahwa DPR tidak akan sependapat dan tidak akan setuju bahwa subsidi dihilangkan. Karena subsidi ada dalam UUD kita, hanya permasalahannya kepada siapa subsidi itu diberikan,” tegas Yudha. Dijelaskan Yudha bahwa adanya penambahan anggaran dari anggaran yang sudah dialokasikan pemerintah, sebetulnya dikarenakan prediksi awal yang tidak tepat, “Makanya didalam pembahasan APBN pada bulan-bulan Mei dan Juni itu ada APBNP bahkan melakukan revisi, ini sebetulnya yang kita kritisi karena pada saat DPR memberikan pagu anggaran pada tahun 2011 saja sudah cukup besar hampir 187 Trilyun sendiri yang akhirnya dipakai untuk subsidi energi dari total anggaran secara keseluruhan hampir mencapai 20%,” jelasnya. Sebetulnya hal inilah yang meresahkan sistem keuangan negara kita. Kita melakukan pembayaranpembayaran untuk subsidi luar biasa besarnya, sementara pembangunan infrastruktur sangat kecil. Ada pendapat “orang kaya pun berhak untuk menikmati dari pajak yang dia bayarkan”. Menurut ayah dari dua orang anak ini, kata-kata tersebut sangat tepat. “Karena justru

letaknya di sini, perlu adanya skenario dari pemerintah, bagaimana caranya masyarakat itu apabila mereka harus tidak menggunakan BBM Subsidi tapi dia menikmati pembangunan ini, misalnya transportasi yang memadai, infrastruktur jalan yang bagus,” papar Yudha. Yudha merasa yakin masyarakat yang mampu akan sependapat dengan dirinya. Karena yang menjadi permasalahan sekarang adalah mereka dikatakan orang yang tidak berhak mendapatkan BBM Subsidi, namun demikian mereka tidak bisa menikmati sebetulnya uang yang mereka bayarkan untuk pajak digunakan untuk apa. Harus ada satu kesinambungan di satu sisi adalah masyarakat yang berdaya beli rendah yang kita berikan subsidi, namun disisi lain yang sudah mampu berdaya beli sudah bisa menikmati infrastruktur yang diberikan oleh pemerintah. Pemerintah harus mampu memberikan suatu gambaran secara utuh kepada masyarakat, sehingga pada waktunya nanti BBM Subsidi khususnya kalau dikendalikan kalau orang yang tadinya menikmati subsidi itu walaupun dia berkemampuan tinggi lantas dihilangkan, mereka tidak akan merasakan kekecewaannya. Karena dia merasa bahwa dia diambil haknya sedikit, karena kemarin dia bisa menikmati sekarang tidak. Tetapi pemerintah juga sebaliknya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk


27

PENGAWASAN

pemerintah untuk segera kendalikan. Kita penuhi sekarang. Tadi malam (15/9) DPR sepakat untuk memenuhi quota BBM Subsidi,” jelas Yudha. Menurut suami dari Diah Ambarsari bahwa antara pengaturan dan pengendalian subsidi harus berjalan bersama-sama. Karena saat ini yang terjadi adalah masyarakat belum mendapatkan kepastian, kapan sebenarnya BBM Subsidi akan dilaksanakan. Saat ini masyarakat masih dibingungkan. Ada yang mengatakan bahwa tanggal 1 April 2011 di Jabodetabek Mobil Berflat Hitam sudah tidak bisa menikmati BBM Subsidi. Namun tidak kunjung datang peraturannya. Bagaimana cara mengendalikannya, bagaimana kesiapan daripada SPBU. Hal ini memerlukan kesiapan infrastruktur di seluruh pelosok tanah air namun itu juga tidak kunjung pembangunannya, sehingga masyarakat bertanya-tanya kapan sebetulnya kita mau diatur. Apa yang terjadi. Begitu ada satu disparitas harga antara BBM Subsidi dengan Non Subsidi seperti yang kita kenal Pertamax, SuperTT, itu besar sekali, akhinya banyak kelangkaan dimana-mana.

Internet/love-enola.blogspot.com

transportasi umum yang memadai dan infrastruktur yang bagus. “Inilah sebetulnya yang DPR tunggu, skenario-skenario yang demikian. Sehingga pada waktu kita memberikan gambaran secara utuh mengenai APBN kita betul-betul mengalokasikan anggaran untuk pembangunan yang tepat,” harapnya. Dijelaskan Yudha bahwa saat ini hampir 20% APBN untuk BBM Subsidi dan subsidi pangan lebih dari 20%, atau hampir sekitar 200 Trilyun lebih. Tentunya pemerintah harus hatihati, karena 2011 ini kemampuan bayar pemerintah untuk menutup subsidi energi lebih banyak “ditolong” karena adanya sisa anggaran. Padahal jika menolongnya menutupnya dengan sisa-sisa anggaran berarti ada anggaran-anggaran yang sudah dipatok tidak terserap di Kementerian-kementerian atau Lembaga bahkan Transfer ke Daerah. Dengan tidak terserapnya anggaran itu justru akan mengurangi laju pertumbuhan ekonomi, jadi bukan kita beruntung sebetulnya. Kita mendapat sisa anggaran kemudian dipakai untuk subsidi. “Dalam dua hal ini kami mencoba memberikan ultimatum kepada

28


“Dengan adanya kelangkaan orang bisa memainkan disparitas harga, akhirnya quota yang diberikan selalu dikatakan habis, padahal masyarakat membeli BBM Subsidi lebih tinggi daripada BBM Subsidi yang semestinya. Ini yang menjadi permasalahan tersendiri hanya karena pengaturan yang tidak kunjung selesai dari pemerintah,” kata Yudha. Tidak adanya keputusan dari pemerintah yang terjadi adalah penimbunan, hingga akhirnya menimbulkan kelangkaan. Begitu langka, harga dimainkan di pasar. Di SPBUnya habis tapi di pinggir-pinggir jalan dijual sampai Rp 7.000,-,” kata Yudha. Akhirnya masyarakat yang tadinya dianggap layak untuk mendapatkan subsidi tidak ada artinya lagi, karena mereka tidak menikmati subsidi itu. Mereka membayar pada harga yang sebetulnya menuju ke harga keekonomian daripada harga premium yang Rp 7.000,-. “Inilah yang menjadi keprihatinan anggota dewan seperti saya pada waktu melakukan kunjungan kerja, bertemu para konstituen. Mereka selalu mengatakan bahwa “Pak saya membayar bensin itu tidak dengan harga Rp 4.500,- tapi dengan harga Rp 7.000,-,” jelasnya. Di dalam UU APBN 2010 sudah diputuskan, bahwa apabila harga ratarata minyak dunia melebihi harga minyak dunia yang sudah kita patok didalam APBN paling tidak 10% itu kita sudah mengijinkan pemerintah tanpa melalui persetujuan DPR untuk menaikkan harga hingga 10%. “Jadi jika harga bahan bakar itu Rp 4.500,- mereka bisa menaikkan Rp 450,- jadi paling tidak menjadi Rp 5.000,- harganya. DPR sudah memberikan hal kewenangan itu kepada pemerintah untuk melaksanakan tanpa ada persetujuan DPR, karena itu sudah ada dalam UU,” terang Yudha. Menurut yudha, sebetulnya PR (Pekerjaan Rumah) daripada pemerintah pertama adalah lebih kepada mengidentifikasi dan yang kedua bahwa kebijakan subsidi itu tidak bisa

kita letakkan hanya pada satu sektor. Yudha memberikan salah satu contoh kebijakan yang harus berintegrasi antara satu departemen dengan departemen yang lain. Pertama, untuk masalah kemudahan lembaga perbankan memberikan kredit kepada pemilik sepeda motor ataupun mobil harus diantisifasi karena akan membengkaknya laju pertumbuhan kendaraan bermotor yang notabene akan memberatkan subsidi kita. Kedua, perlu ada satu kebijakan dari sisi pajak progresif, dimana orang yang memiliki kendaraan lebih dari satu harus mendapatkan pajak yang lebih. Kemudian ketiga, bagaimana pemerintah mengalokasikan kepada pembangunan infrastruktur apabila kelak di kemudian hari orang-orang yang berkecukupan tadi tidak boleh lagi menggunakan subsidi, mereka akan merasakan kemudahan. Jika kita melihat dari tiga aspek itu saja, sudah jelas tidak bisa dibebankan pada satu sektor saja. “Makanya DPR minta supaya itu di level Menko Perekonomian yang dapat mengatur dampak secara keseluruhan daripada kebijakan subsidi itu sendiri,” papar Yudha. Pemerintah sebetulnya punya Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJPM) yang mengatakan bahwa subsidi itu harus berkurang dari tahun ke tahun. Namun demikian dalam pelaksanaannya walaupun sudah dalam bentuk UU tidak terlaksana dengan baik. Sebetulnya pengurangan volume harus dilakukan dari tahun ke tahun, yang terjadi justru peningkatan. Pemerintah tidak menghubungkan, bahwa peningkatan itu dikarenakan kebijakan sektor lain yang tidak menunjang sektor satunya. “Jadi jika Menteri Perindustrian mengatakan bahwa industri otomotif kita itu bergerak bagus, dinamis, dan daya jual masyarakat tinggi. Mereka tidak sadar bahwa disalah satu sisi di sektor industri kita bangga, di perdagangan juga kita bangga, tapi di sektor subsidi kita kalang kabut. Karena

semua itu menggunakan BBM Subsidi,” jelas Alumni Institute Teknologi Surabaya ini. DPR sebetulnya menginginkan suatu skenario, suatu kajian yang matang yang dilakukan oleh pemerintah, dipresentasikan kepada DPR. “Kita bersama-sama, pemerintah dan DPR untuk memutuskan kira-kira kebijakan mana yang tidak memberatkan masyarakat, yang tidak menimbulkan inflasi lebih tinggi, kita tetap menjaga daya beli daripada masyarakat itu,” harapnya. Jika itu bisa dilaksanakan dengan baik, Yudha yakin keputusan bersama antara DPR dengan pemerintah akan menghasilkan kebijakan publik yang tidak meresahkan. Namun yang terjadi sekarang, DPR sudah memberikan tenggang waktu pada pemerintah untuk segera memberikan suatu kajian-kajian seperti itu, tapi tidak juga kunjung datang, karena didalam pembahasan itu ada skenario yang mengharapkan untuk kenaikan. Namun demikian, pemerintah masih ragu dengan kenaikan. Menurut hematnya lebih baik dinaikkan saja, karena begitu dinaikkan Rp 500,- saja bisa sampai hampir 10 Trilyun. Dan jika dinaikkan Rp 1.000,bisa sampai 22 Trilyun. Bagaimana

kalau 22 Trilyun itu dipakai untuk membangun infrastruktur atau diberikan cash back kepada masyarakat “yang tidak memiliki kendaraan” tapi berhak juga disubsidi. Itu mungkin akan lebih bagus. “Hal-hal skenario demikian sebetulnya yang kita tunggu, supaya dipresentasikan dengan baik oleh pemerintah kepada DPR. Karena DPR tidak bisa melakukan secara komprehensif, DPR tidak mempunyai aparat ataupun budget dalam melakukan penelitian ataupun juga kajian-kajian semacam ini,” kata Yudha. Yudha berharap bahwa ke depan ini akan ada satu kejelasan terhadap rencana-rencana program ke depan. Karena Yudha menyadari bahwa apapun juga bahwa subsidi akan memberatkan keuangan negara. Tetapi tetap mengacu kepada ketepatan pada penerima subsidi tersebut. “Kami mengharapkan pemerintah segera mengajukan kepada DPR skenario-skenario usulan bagaimana mengontrol dan mengendalikan subsidi ini, lantas kita menggunakan anggaran daripada penghematan subsidi tersebut untuk pembangunan-pembangunan infrastruktur,” jelasnya mengakhiri. (sc)

Jajaran Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)


29

PENGAWASAN

Panja Hanya Punya Panah Biasa, Tidak Mungkin Mengalahkan Panah Sakti

Kasus mantan pegawai Ditjen Pajak Gayus Tambunan yang memiliki rekening gendut 25 miliar rupiah dan kelihaiannya ‘menyelinap’ dari kungkungan jeruji besi bahkan di markas pasukan elit Polri, Brigade Mobil, memuat banyak pihak prihatin, termasuk Komisi III DPR RI. Publik bertanya-tanya sedemikian hebatkah Mafia Hukum dan Mafia Pajak di negeri ini?

Benny K Harman, Ketua Komisi III DPR RI

M

enyikapi kondisi itu Komisi III yang membidangi masalah hukum segera me-ngambil langkah. “Rapat internal memutuskan pembentukan Panitia Kerja-Panja pemberantasan mafia hukum dan mafia pajak untuk mencari solusi karena sulitnya pemberantasan mafia pajak yang dihadapi polisi, hingga Gayus bisa bebas keluar masuk penjara. Tapi saya tegaskan Panja tidak dibuat untuk mempolitisir kasus,” kata Ketua Komisi III Benny K. Harman saat menyampaikan keterangan pers di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, awal tahun ini. Saat itu perhatian publik terha-

30

Nudirman Munir, anggota Panja PMHP dari F-PG

dap dugaan sepak terjang mafia di negeri ini demikian besar. Itulah pula yang mendorong pemerintahpun membentuk Satgas Mafia Hukum dipimpin mantan ketua BRR Aceh, Kuntoro Mangkusubroto. Perhatian media terhadap perkembangan isu ini juga luar biasa, rapat Panja hampir selalu dipenuhi wartawan baik cetak maupun elektronik. “Itu dulu.., sekarang setelah bekerja delapan bulan lebih semakin sulit melihat wartawan dalam rapat Panja. Seiring menurunnya tensi kasus ini perhatian publik berkurang, saya lihat sepertinya ini juga mempengaruhi perhatian anggota. Akhirnya kinerja Panja jadi seperti jalan


ditempat,” kata anggota Panja PMHP dari Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat kepada Parle di Jakarta, Rabu (21/9/11). Lebih jauh ia meminta agar seluruh fraksi di Komisi III melakukan evaluasi ulang terhadap langkah kerja Panja, agar capaian akhir bisa optimal. Menurutnya ada 3 hambatan yang membuat kinerja Panja mengendor. Pertama, keseriusan anggota Panja sendiri. Kedua, keseriusan pemerintah untuk mendukung dan ketiga, ‘bejibunnya’ kasus baru yang seakan mengepung negeri ini. Kasus Nazarudin, suap Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kemudian munculnya kesan di tengah masyarakat ternyata mafia itu bukan hanya di perpajakan, bukan hanya di institusi penegakan hukum. Mafia ternyata juga ada di DPR dan sektor pemerintahan lain. Sementara itu anggota Panja PMHP dari FPG, Nudirman Munir menyatakan sudah dapat memperkirakan energi Panja akan terseok di tengah jalan. “Bagaimana mungkin, ini pertarungan saya ibaratkan mau melawan mafia yang punya panah sakti seperti Adipati Karna, sementara kita Panja hanya punya panah biasa, mana mungkin menang senjatanya gak ada. Akibatnya kita tidak bisa berbuat banyak, kita hanya bisa memanggil dan bertanya, tidak punya hak untuk

Internet/streetdirectory.com

klarifikasi, tidak bisa chek dan recheck keterangan pihak-pihak yang kita undang ,” tandasnya. Ia memberi contoh sederhana ketika Panja PMHP memanggil Gayus Tambunan untuk dimintai keterangan. Dalam rapat Gayus menjelaskan ia bekerja tidak sendiri tapi bersama tim yang jumlahnya 25 orang. Didapat pula keterangan kantornya bahkan membentuk 3 tim sejenis. “Dalam rapat Gayus Tambunan bertanya kenapa hanya dia saja yang dipanggil, bagaimana dengan 24 orang anggota tim lainnya, atau 74 orang lainnya. Padahal status Gayus sama dengan 74 orang lainnya, pekerjaannya sama, kegiatannya sama,” imbuhnya. Bagi wakil rakyat dari dapil Sumatera Barat itu seharusnya Panja melakukan penyelidikan terhadap 74 orang ini, tapi ternyata memang tidak bisa karena keterbatasan kewenangan. “Saya tidak mau dianggap kita tidak aktif, kita berupaya proaktif tapi hasilnya kita tidak bisa menindaklanjuti. Itu kelemahan panja.” Contoh lain menurut Nudirman ketika meminta keterangan dari Dirjen Pajak tentang perbedaan antara SK nomor 160 dengan SK nomor 122 yang mengakibatkan terjadinya pembobolan pajak dengan potensi kerugian negara mencapai 65 triliun rupiah. Sampai sekarang Panja tidak mendapat penjelasan memadai soal masalah ini. “Bagi saya satu-satunya cara membuat pekerjaan lebih efektif adalah meningkatkan status Panja menjadi Pansus Angket, kita bisa paksa Dirjen membuka fakta dan temuantemuan,” tegas mantan ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia ini. Kewenangan Hak Angket menurutnya memudahkan DPR menelusuri keterangan yang diperoleh dalam rapat. “Misalnya Gayus mengatakan saya disuruh mereka, kita bisa menelusuri siapa mereka itu. Kita bisa konfrontir lalu mencari nilai-nilai kebenarannya, karena kita punya kewenangan penyelidikan.” Martin Hutabarat juga mendukung hal ini untuk menunjukkan

Kantor Pajak

kepada publik bahwa DPR memiliki keseriusan dalam mendukung upaya pemberantasan mafia hukum dan pajak. Langkah pertama menurutnya dimulai dengan evaluasi yang dilakukan oleh seluruh fraksi kemudian hasilnya disampaikan dalam rapat paripurna. “Ada tiga pilihan yang dapat diputuskan, apa perlu Panja disegarkan lagi atau dibuat Pansus Angket atau pilihan ketiga, ya sudah sampai disini saja,” paparnya. Terkait usulan yang mengemuka dalam rapat Panja terakhir untuk mengkonfrontir keterangan Gayus Tambunan dengan sekretaris Satgas Mafia Hukum, Denny Indrayana, bagi Martin langkah itu sudah kehilangan momentum, sudah jauh dari prioritas utama pemberantasan mafia perpajakan. “Tidak ada prioritasnya mempersoalkan kata-kata yang berbeda dengan Denny soal menjemput atau tidak. Itu upaya mengalihkan persoalan, kita fokus saja pada pemberantasan mafia pajak ini. Kita kejar Gayus dalam rangka memberantas mafia pajak,” ujar wakil rakyat dari dapil Sumut III ini. Masih banyak pertanyaan penting yang sampai sekarang belum terjawab seperti kenapa penggeledahan kantor pajak tertunda begitu lama, padahal DPR sudah memintanya berkali-kali. “Kok jadinya hanya Gayus yang dianggab memiliki harta beratus miliar. Kita tidak percaya dia bisa main

sendiri sama tidak percayanya kalau hanya dia mafia pajaknya.” Anggota Panja PMHP Ruhut Sitompul meminta segenap pihak menilai kinerja Panja dengan mengedepankan kejujuran dan hati yang bersih. “Kalau kita lihat dampaknya Panja tentu ada ya, kita harus jujur beberapa pejabat pajak, bosnya Gayus Tambunan sudah ditindak. Dengan adanya panja saya kebetulan ada didalamnya sudah ada kemajuan,” tandasnya. Ia menambahkan Panja sudah berhasil melakukan fungsifungsi pengawasannya dan mendorong aparat penegak hukum bekerja lebih baik. Politisi Partai Demokrat ini menekankan sudah saatnya menyerahkan penyelesaian kasus kepada kepolisian dan KPK. Terkait beragamnya penilaian kinerja Panja menurutnya karena warna-warni di parlemen yang terlalu banyak, bahkan partai yang tergabung dalam Setgab masih bisa saling berbeda. “Saya selalu sampaikan bahwa tantangan bekerja di DPR dimana partai tidak ada yang menang 50 plus 1, walaupun ada sekretariat gabungan tapi dalam benaknya ada hidden agenda masingmasing. Supaya bisa bekerja efektif parliamentary threshold harus dinaikkan 5 persen, jadi partai di DPR cukup lima atau tiga seperti dulu” demikian Ruhut. (iky)


31

ANGGARAN

Bunga Utang Semakin Mengkhawatirkan, Hambat Kemandirian Ekonomi Seperti kita ketahui, akhir-akhir ini ekonomi dunia dilanda berbagai guncangan, yang mempengaruhi perkembangan ekonomi global di bulan-bulan mendatang. Kondisi ini dapat berpengaruh pula pada perekonomian di negara Indonesia.

Kemal Azis Stamboel

T

ahun ini, pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju dipastikan akan melambat, bila dibandingkan dengan pertumbuhannya di tahun 2010. Perekonomian Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan Inggris diprediksi akan tumbuh melambat. Meskipun pertumbuhan ekonomi Asia khususnya Indonesia masih terlihat optimis namun perlu diwaspadai adanya perlambatan ekonomi karena itu Komisi XI DPR dan pemerintah akhirnya menyepakati asumsi makro APBN 2012 lebih moderat dibandingkan usulan sebelumnya. Asumsi dalam RAPBN 2012, diantaranya mengenai pertumbuhan ekonomi sebesar 6.7 persen, angka inflasi 5.3 persen, nilai tukar rupiah

32

sebesar Rp. 8800 perdollar, dan suku bunga SPN 3 bulan sebesar 6.4 persen. Sementara target lifting minyak mentah sebesar 950 ribu barel perhari dan ICP sebesar 90 dollar per barel. Namun yang sangat kita khawatirkan saat ini yaitu semakin meningkatnya beban utang yang berdampak kepada program kemandirian ekonomi Indonesia kedepannya. Diproyeksikan pada 2012 mendatang akan mencapai 123, 1 Triliun atau setara dengan 12.9 persen dari total belanja pemerintah pusat atau 1.5 persen dari PDB. “Bunga utang telah membebani anggaran dalam skala yang semakin mengkhawatirkan. Pasalnya, beban bunga utang terus meningkat dan se-


jak 2011 telah menembus Rp 100 triliun dan pada 2012 diproyeksikan mencapai Rp 123,1 triliun, setara dengan 12,9% dari total belanja pemerintah pusat atau 1,5 persen dari PDB,”Jelas Anggota DPR dari FPKS Kemal Azis Stamboel baru-baru ini. Kemal mengatakan, seperdelapan belanja pusat untuk membayar bunga utang. Beban akan semakin besar kalau ditambah cicilan pokok utang luar negeri dan pembayaran pokok utang domestik. Beban tersebut mengurangi ruang fiscal kita untuk alokasi anggaran akselerasi pembangunan. Menurutnya, dalam RAPBN 2012 cicilan pokok utang luar negeri mencapai Rp47,26 triliun. Hal tersebut

akan bertambah dengan refinancing atas pelunasan SBN, dimana SBN netto tahun 2012 mencapai Rp 134,56 triliun. “Kedepan sebaiknya penerbitan SBN netto tahun berjalan harus lebih rendah dari tahun sebelumnya. Hal ini agar utang negara menurun tidak hanya sebagai persentase dari PDB, namun juga secara absolute. Sehingga akan menurunkan beban bunga utang secara progresif dari waktu ke waktu”, tegasnya. Menurut Kemal, hal tersebut harus dilakukan jika pemerintah serius ingin menjalankan janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang akan mengurangi jumlah utang pemerintah yang saat ini jumlahnya sudah mencapai Rp 1.733 triliun sebagaimana disampaikan oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa usai sidang kabinet di Istana Presiden. “Kalau benar serius, harusnya ini mulai bisa kita lihat dari disain penarikan utang kita dalam RAPBN 2012 yang sedang dibahas. Sayang kalau hanya menjadi keinginan presiden, tetapi tidak dieksekusi dalam kepustusan politik anggaran yang riil,”tandasnya. Anggota DPR dari Fraksi PKS ini juga meminta agar penarikan pinjaman luar negeri dapat diturunkan secara lebih progresif menuju kemandirian ekonomi secara penuh. “Dalam jangka pendek, penarikan pinjaman uar negeri dilakukan dengan skema yang meningkatkan country ownership disertai perencanaan program yang baik dan pengawasan yang memadai dari DPR. Untuk itu pemerintah perlu sesegera mungkin mengeluarkan sukuk negara dengan underlying proyek (projectbased sukuk),” tambahya. Kemal secara umum memberi apresiasi terhadap upaya konsolidasi fiskal yang diwujudkan dalam penurunan defisit APBN 2012 sebesar 1,5 persen dari PDB. “Jadi tidak perlu kita naikkan defisit. Karena secara umum defisit APBN kita masih bersifat tidak produktif. Hal ini karena masih tingginya subsidi BBM, alokasi angga-

ran belanja barang yang tidak efisen serta potensi kebocoran yang masih tinggi. Sehingga sebenarnya dari sisi belanja yang menyebabkan defisit masih perlu direstrukturisasi kembali agar produktif,”paparnya.

Program unggulan

Menurut Ketua DPR Marzuki Alie, terdapat beberapa program yang harus diprioritaskan diantaranya, yaitu reformasi birokrasi, pendidikan, kesehatan, maupun penanggulangan kemiskinan terakhir yaitu ketahanan pangan. Menyinggung program penanggulangan kemiskinan, terang Marzuki, pemerintah harus mampu memberikan pelayanan masyarakat miskin didaerah pesisir, pulau-pulau terpencil, daerah tertinggal, terdepan, perbatasan maupun daerah terluar, paska bencana, dan daerah pasca konflik. “Perlu kebijakan yang progresif yang diarahkan bagi penyelesaian masalah pada sisi hulu kemiskinan. Perlu kita pahami bahwa kemiskinan berakar dari perdesaan dan pertanian. Karena itu perlu kebijakan berkelanjutan dalam pembangunan pedesaan dan sektor pertanian khususnya,”terangnya. Berdasarkan tema RKP Tahun 2012, Pemerintah telah menetapkan 11 prioritas nasional, yaitu, reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, dan pasca-konflik; serta kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Menurut Kemal, target-target pengurangan kemiskinan sebesar 10,5 – 11,5 persen harus diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi. Pasalnya setiap satu persen pertumbuhan ekonomi dapat menyerap 450.000 tenaga kerja Kemal menyampaikan terkait dengan angka pertumbuhan ekonomi bisa didorong kepada peningkatan secara kualitatif sehingga benar-

benar dapat optimal membuka lapangan kerja dan mereduksi kemiskinan. “Untuk itu kami menegaskan agar terkait belanja modal perlu ditingkatkan dan difokuskan pada pembangunan infrastruktur pertanian, infrastruktur perdesaan, infrastruktur kelautan dan transportasi masal,”paparnya.

Swasembada terukur

Sementara terkait program ketahanan pangan, Anggota Komisi IV DPR RI Akbar Zulfakar mengharapkan target swasembada pangan menjadi program mercusuar yang dapat dinikmati keberlangsungannya oleh rakyat kecil. Seperti diberitakan sebelumnya Kementerian Pertanian mentargetkan lima komoditas pangan utama, yakni Padi, Jagung, Kedelai, Gula, daging Daging sapi, yang menjadi target swasembada berkelanjutan. Padi dan Jagung ditargetkan menjadi swasembada berkelanjutan, sedangkan Kedelai, Gula dan Daging Sapi ditargetkan swasembada 2014. Akbar mempertanyakan indikator tercapainya target swasembada mengingat beberapa komoditas pangan masih diimpor oleh Indonesia dalam jumlah besar. “Pemerintah harus menjelaskan langkah strategis dan taktis yang ditempuh untuk mencapai target program swasembada dan capaian terukur di setiap langkahnya,”lanjutnya. Menurutnya, program peningkatan produksi 39 komoditas unggulan nasional yang direncanakan pemerintah sampai tahun 2014, perlu disesuaikan dengan kecenderungan semakin sempitnya lahan pertanian produktif, terutama di Pulau Jawa. “Harus ada langkah dan strategi dari pemerintah dengan semakin menyempitnya lahan pertanian di sentra produksi pangan di Pulau Jawa sekarang,”ungkapnya. Pada kesempatan yang sama, Akbar mengusulkan perlunya penerapan konsep Pertanian berbasis produksi. Bentuknya, lanjut Akbar, Pemerintah harus menyiapkan rantai ekonomi yang lebih luas untuk menciptakan kesejahteraan petani. (si)


33

LEGISLASI

RUU P3H Tersendat Karena Pemerintah Tolak Pembentukan Badan Independen Pembahasan RUU yang terkait dengan RUU P3H itu masih beberapa Bab dan pasal yang detlok, dengan adanya pasal-pasal yang detlok ini maka ada keinginan dari Komisi IV akan membentuk Badan independent, namun Pemerintah menolak dengan Badan dibentuk Lembaga Independen.

Firman Soebagyo, Ketua Pansus RUU P3H

D

emikian yang dikatakan oleh ketua Pansus RUU P3H Firman Soebagyo di Gedung DPR Senayan, Rabu (16/9) siang.

34

Menurut Firman bahwa perusakan hutan ini sudah merupakan suatu kegiatan yang menurut pandangan Komisi IV dan pandangan dari pada beberapa pakar itu masuk ka-


tegori extra ordinary crime, sehingga perlunya dibentuk Badan yang bersifat independent. Sehingga itu nanti bisa mengisi atau memperkuat dari pada posisi penegakan hukum pada saat pelanggaran yang terkait dengan masalah kehutanan. Firman Soebagyo juga merasa bahwa sudah saatnya melakukan sesuatu yang berarti bagi hutan kita karena label yang diberikan pada bangsa ini sngguh sangat memprihatinkan, yaitu gelar Indonesia sebagai negara dengan daya rusak hutan tercepat di dunia, kata Firman. Kemudian pemikiran yang berkembang dari kawan-kawan adalah mengingat bahwa pasal yang melanggar masalah kehutanan itu adalah sangat sarat dengan permainan oknum-oknum, baik itu oknum dari kepolisian, oknum kehutanan, oknum Kepala Dinas dan juga oknum aparat Pemda Daerah sehingga dianggap bahwa aparat penegak hukum ini juga menjadi bagian dari pada proses perusakan hutan itu. Ketua Pansus Firman Soebagyo juga menambahkan bahwa perlu lembaga yang independent. Hal ini yang menjadi problem, disitulah pemerintah masih menghendaki, dimana yang namanya masalah badan ini, sepakan tentang adanya Lembaga tersebut namun pemerintah menghendaki bahwa ketuanya tetap dibawah Kementerian atau dibawah Menteri yang menjadi ketuanya. Menurut Firman kalau Menteri yang menjadi ketuanya, teman-teman dari Komisi IV berpandangan ya sama saja, toh sekarang ini kan sudah ada Keppres No.5 tahun 2001 mengenai Pemberantasan Pembalakan Liar dibawah ketua hariannya adalah Menkopolkam. Dan hingga saat ini tidak berjalan, kalau hal itu dibentuk

Internet/gambar.mitrasites.com

seperti itu ya sama saja, kita tidak bisa lagi mengoptimalkan masalah perusakan hutan. Padahal yang namanya perusakan hutan itu sekarang tidak hanya karena ditebang, tapi juga karena sebab akibat penambangan, dan kebakaran. Inilah yang kita harus ada kompromi namun kita masih punya satu kali periode masa sidangan ini, dan kemaren sudah melakukan diskusi setengah kamar, dengan Kehutanan. Kehutanan masih saling berkordinasi dan kemudian kami juga akan melakukan rapat internal di Komisi IV untuk mencari langkah-langkahnya yang terbaik, kata Firman Soebagyo. Dia mengemukakan kembali bahwa, mungkin solusinya adalah ketika nanti tidak ada kompromi, dan tidak ada titik temu, kita akan mengajukan usulan refisi salah satunya adalah revisi UU No.41 Tahun 1999, karena UU 41 itu terkait dengan beberapa pasalpasal tentang masalah penegakan hukum sekitar kehutanan itu yang akan kita perkuat, ungkap Firman. Sehingga fungsi dan peran daripada aparat penegak hukum akan berlaku, kemudian ada pemikiran dari Kementerian Kehutanan bahwa penyidik itu akan mengedepankan daripada fungsi peran PPNS, akan tetapi kita melihat bahwa, UU Acara Pidana Penydik itu adalah Polri, sebagai liding sektornya oleh karena itu ini yang akan dipertahankan bahwa kita jangan melanggar ketentuan UU yang sudah ada, seperti Hukum Acara Pidana inilah yang sedang kita rumuskan dan insya allah dalam watu dekat ini kita akan melakukan rapat internal kemudian kita akan segera melakukan konsinyering dan segera juga mengambil keputusan. Firman Soebagyo mengemukakan bahwa, kalau UU ini gagal kita akan mencari alternative lain, dan apabila pemerintah tetap menolak dengan alas an bahwa Lembaga Independen tersebut dengan badan ini secara serta merta dianggap tidak bisa menyelesaikan persoalan. Maka Badan ini kan hanya bersifat ad hoc, karena ad hoc itu kan selama seta-

Penggundulan hutan akibat dari maraknya pembalakan liar dihutan-hutan Indonesia

hun atau dua tahun itu bisa diselesaikan, dan memang dapat mengcover semua persoalan ya Badan ini akan bubar dengan sendirinya, akan tetap kalau hal ini belum bisa menyelesaikan masalah Badan ini terus saja berjalan terus. Hal seperti inilah yang Pemerintah belum mau dan belum sepakan dengan adanya lembaga Independen. Ketua Pansus P3H mengharap semestinya pemerintah harus serius menghadapi masalah pembahasan Rancangan Undang-Undang ini, karena ini betul-betul RUU yang kita harapkan dan dapat membuat efek jera. Contoh soal bahwa didalam UU 41Tahun 1999, bila mana terjadi pembalakan liar, itu yang disita adalah alat angkutnya, padahal alat angkut itukan milik perusahaan-perusahaan yang mengindustri kayu, akan tetapi pelakunya ini atau pencurinya tetap bebas karena ada cukong-cukongnya, ini yang tidak tersentuh dalam UU tersebut. Dalam konsep ini sudah merangkum secara menyeluruh daripada proses yang ada di RUU P3H ini, bahkan didalam RUU ini kita memberikan hukuman yang sangat berat yaitu sampai kepada penyitaan asset daripada milik perusahaan. Hal inilah yang menarik dan nantinya yang dapat diharapkan menjadi efek jera. Ia menambahkan, bahwa UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menurutnya sudah tidak memadai lagi, dan Sangay lemah, karena tidak memiliki fungís pemberantasan. DPR menurutnya sudah mengusulkan di-

lakukan revisi UU No. 41 Tahun 1999, langkah terobosan yang dilakukan Wakil Rakyat di Parlemen adalah mengusulkan RUU PeH yang lebih powerful, untuk mengcover tindakan pidana atau pelanggaran yang ada. Lebih lanjut Firman menambahkan bahwa DPR telah mendapat masukan dari Brazil yang telah berhasil membentuk Badan Independen yang diberi nama IBAMA. Badan yang bersifat ad hoc ini diperkuat oleh orangorang yang memiliki integritas tinggi, pemahaman terhadap pengelolaan hutan, pakar hukum, serta didukung perlengkapan kerja seperti helikopter dan sarana lainnya. Dengan kewenangan penyidikan IBAMA menjadi badan yang disegani di Brazil, dan berhasil menekan laju pembalakan liar dan pengrusakan hutan. Firman Soebagyo juga berharap bahwa langkah kedepanya adalah jika UU ini disepakati maka kelembagaan itu mesti harus independent, akan tetapi jika tidak disepakati kita akan tetap merevisi UU 41 Tahun 1999, agar diberikan penguatan pasalpasal yang terkait dengan masalah penegakan hukum. Dia berharap RUU ini harus selesai dalam waktu persidangan ini, kalau RUU ini tidak dapat diselesaikan sekarang nantinya RUU tersebut akan hangus, kemudian apabila RUU ini tidak selesai dan pemerintah yang dianggap menghabat ya kita umumkan kepada masyarakat bahwa pemerintah tidak serius untuk membahas RUU P3H ini. (Spy)


35

LEGISLASI

Revisi 4 RUU Terkait Penegakan Hukum

Mana Duluan, Induk atau Anak-anaknya

P

intu ruang kerja Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso di Gedung Nusantara III akhirnya terbuka, wartawan bergegas mendekati. Tidak menunggu terlalu lama akhirnya yang dinantipun muncul. Wakil Ketua bidang Korpolkam ini tersenyum lebar dan segera meladeni pertanyaan demi pertanyaan seputar rapat konsultasi dengan pimpinan Komisi III yang baru saja usai.

Komisi III rapat konsultasi itu penting karena revisi empat undang-undang tersebut sangat menentukan kelanjutan reformasi penegakan hukum dan pemberantasan KKN. “Visinya mau dibawa kemana, kita melakukan revisi harus terang konstruksi hukumnya mau dibawa kemana,” tandasnya. Ia juga menyampaikan keprihatinan setelah sekian lama reformasi berjalan tapi bolong-bolong penegakan hukum masih belum berhasil ditambal. Pemerintah yang menyatakan akan menomorsatukan penegakan hukum namun implementasinya dalam kebijakan politik anggaran tidak kelihatan. “Anggarannya masih dibawah 5 persen dari APBN kita,” keluhnya. Kesadaran DPR untuk memperbaiki konstruksi hukum bangsa yang masih bermasalah ini mendapat apresiasi dari Dimas Prasidi peniliti Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan atau biasa disingkat LeIP. “Dalam tatanan yudikatif ini artinya harus ada undang-

Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua DPR RI

“Rapat konsultasi ini sebenarnya pertemuan rutin yang saya lakukan dengan pimpinan komisi. Banyak juga yang kita bahas salah satunya adalah masalah yang berkaitan dengan problem substantif dalam proses penyempurnaan UU terkait penegakan hukum yaitu RUU Kejaksaan, RUU MA, RUU Tipikor dan RUU Kepolisian,” kata Priyo yang siang itu mengenakan stelan jas warna biru tua dan dasi warna merah. Bagi Tjatur Sapto Edi, Wakil Ketua

36

Tjatur Sapto Edi, Wakil Ketua Komisi III DPR RI


undang yang mengatur satu pola sistem peradilan pidana yang terpadu, disitu posisi penyidik polisi, jaksa selaku penuntut umum dan hakim selaku pengadil harus dalam satu sistem terpadu,” jelasnya. Ia mengambarkan sekarang ini polisi seperti memiliki otonomi sendiri, demikian pula jaksa. Penyidik dengan kewenangannya menentukan tersangka, unsur subyektif dalam sistem peradilan membuat proses ini rawan manipulasi. Keruwetan penanganan tersangka tindak pidana bisa terlihat pada kasus penjualan Ipad dengan tertuduh Rendi dan Dian, keduanya ditahan baik oleh penyidik maupun oleh penuntut umum. Publik bahkan sering mencatat tersangka terkait kasus narkoba ditahan tanpa pemberitahuan kepada keluarga. Dimas Prasidi menekankan untuk menyatukan satu sistem peradilan pidana menurutnya, perlu reposisi sekaligus menciptakan satu proses check and balances diantara penegak hukum. “Dalam rancangan KUHAP - Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebenarnya ini diatur, saya menyayangkan kenapa tidak itu dulu yang dibahas DPR, justru yang mengatur aturan main semua lembaga penegak hukum ya KUHAP. Bagi saya undangundang Kejaksaan dan Kepolisian sebenarnya hanya mengatur kelembagaan,” pungkasnya. Koalisi LSM pernah berdiskusi tentang draft RUU KUHAP. Temuan yang mengemuka adalah ada upaya untuk membangun satu perubahan paradigma yaitu penyidik dan penuntut umum tidak bisa otonom. Konsep yang dimunculkan kemudian adalah hadirnya hakim komisaris. Dalam

Internet/anneahira.com

penanganan kasus pidana penyidik berkewajiban untuk membawa kasus ke hakim komisaris sebelum ditindak lanjuti. “Itu yang kita dorong dengan koalisi, jadi KUHAP dulu. Sebenarnya RUU ini sudah ada sejak tahun 2009, diselesaikan pakar hukum Prof. Andi Hamzah tetapi kenapa pemerintah tidak memajukan drart ini ke DPR ya,”imbuhnya. Dimas mengingatkan UU KUHAP yang saat ini digunakan pemerintah menganut sistem civil law, sama dengan Belanda. “Hanya saja mantan penjajah ini sudah melakukan banyak perubahan, aturan hukum seper-

idealnya KUHAP harus menjadi prioritas terlebih dahulu. Ia juga mengaku tidak dapat memahami alasan pemerintah tidak kunjung menyerah-

Komisi III dari Fraksi PKS Nasir Jamil.

“RUU KUHAP itu disiapkan pemerintah. Sebenarnya KUHAP itu kan payung, jadi lucu jugakan kita bicara sekarang tentang anak-anaknya tapi induknya tidak kita perbaiki, padahal anaknya kan bercermin pada induknya,” ti yang ada pada KUHAP pemerintah kita ini sudah lama dibuang ke tempat sampah,” tandasnya. Tatanan hukum modern banyak mengedepan hak tersangka, hak korban, proses chek and balances dan akuntabilitas proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Semangat itulah yang harus ada dalam proses revisi empat UU terkait penegakan hukum, seiring dengan itu harus dihilangkan pula diskresi yang terlalu besar pada lembaga kepolisian dan kejaksaan. “RUU KUHAP itu disiapkan pemerintah. Sebenarnya KUHAP itu kan payung, jadi lucu jugakan kita bicara sekarang tentang anak-anaknya tapi induknya tidak kita perbaiki, padahal anaknya kan bercermin pada induknya,” kata anggota Komisi III dari Fraksi PKS Nasir Jamil. Baginya agar sinkronisasi empat perundangan-undangan di bidang penegakan hukum itu bisa berjalan,

kan rancangannya kepada DPR. “Ada apa, kenapa KUHP dan KUHAP belum dikirim ke DPR. Banyak yang dibahas,

kepetingan keadilan. ”Integrated Criminal Justice System yang harus kita bangun bersama, itu pula yang sedang diupayakan Badan Legislasi DPR,” jelas Wakil Ketua Badan Legislasi Dimyati Natakusumah. Integrated criminal justice system adalah sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan. Sistem tersebut mengatur bagaimana proses berjalannya suatu perkara mulai dari penyelidikan sampai pemasyarakatan. Ia menggambarkan sistem hukum yang baik, benefitnya akan berdampak bagus pada keadilan, sedangkan sistem yang buruk walaupun pelaksanaanya bagus outputnya tetap jelek. Sebagai pimpinan Baleg ia berharap proses revisi UU MA, UU Kejaksaan, UU Kepolisian dan UU Tipikor dapat berjalan sesuai tenggat waktu yang disepakati karena empat revisi ini sudah menjadi bagian Program Legislasi Nasional – Prolegnas tahun 2011. (iky)

Dimyati Natakusumah, Wakil Ketua Baleg DPR RI

tebal, itu pasti. Pemerintah kan sudah membentu tim khusus dan melibatkan banyak ahli,” ujarnya. Intinya adalah bagaimana Indonesia dapat membangun sistem peradilan yang terintegrasi untuk

Nasir Jamil, anggota Komisi III DPR RI


37

PROFIL

Syaifullah Tamliha Menurut Syaifullah dalam pengembangan perekonomian petani, perlu adanya undangundang (UU) perlindungan petani. “UU perlindu-ngan petani penting, terutama dalam kaitan dengan upaya menyejahterakan petani itu sendiri,” tegasnya.

38


S

yaifullah Tamliha, Politikus asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kelahiran Lampihong, Kalimantan Selatan, 18 Mei 1969 ini memulai karier politiknya sejak kuliah. Sejak awal Kuliahnya ia telah disibukkan dengan mengikuti berbagai organisasi kemahasiswaan seperti badan mahasiswa dan akhirnya menjadi anggota senat mahasiswa. Ketertarikannya akan organisasi telah terlihat saat Sekolah Menengah Pertama, Ia mengemban pendidikan SMP nya di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Amuntai Kalimantan selatan. Awalnya Syaiful tidak percaya akan bisa mengemban ilmu disana, karena SMP 4 Amuntai biasanya diisi hanya oleh anak-anak yang berprestasi dan berbakat, tetapi tanpa diduga ia malah terpilih sebagai ketua Osis. Lalu ia melanjutkan bangku pendidikannya ke Sekolah Menengah Negeri Amuntai, saat mengenyam di bangku pendidikan SMA ia terpilih kembali sebagai ketua Osis. Terpilihnya ia sebagai ketua Osis tentunya memberikan banyak pengalaman dan pelajaran-pelajaran dalam berorganisasi dan bersosialisasi dengan kawan-kawannya dan itu yang menjadikan dasarnya untuk memperluas pertemanannya. Awal ia Tertarik kedunia politik karena pertama kali terjun ke organisasi PMII di Banjar baru dan pada saat itu ia ditarik oleh Muhaimin Iskandar menjadi poros besar PMII, “karena masuk menjadi poros besar PMII, semakin membuat saya tertarik untuk terjun ke dunia politik, terlebih lagi ketika istri saya mengizinkan saya untuk berkecimpung di politik,”jelasnya. Atas restu dari istri, Patmah semakin melancarkan niat Chairman Asosiasi Eksportir Usaha Kecil Menengah, Proxindo Indonesia itu untuk mendedikasikan dirinya di kancah dunia perpolitikan. “Ketika saya izin kepada istri saya untuk mengabdikan diri di dunia politik, saya berpesan kepada istri, kalau bekerja di dunia politik itu harus rela di madu, maksud dari rela di madu

yaitu karena, bekerja di dunia politik tidak mengenal waktu, atau mungkin saja saya malah bisa menghabiskan waktu seharian dikantor dengan meninggalkan istri saya,”terangnya. Sebelum ia serius melancarkan dirinya sebagai politikus, ia teringat akan pesan dari KH. Idham Chalid, beliau berpesan kepada Syaifullah

untuk menjadi politisi di masa datang memerlukan kemampuan financial yang cukup besar. Sehingga pada tahun 1998, pesan itu dilakukannya. Dengan keberanian, mantan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan itu meminjam modal usaha sebesar 20 juta kepada


39

PROFIL

Ignatius Mulyono bersama keluarga tercinta

Foto bersama istri dan anak-anak tercinta

relasinya. Dengan modal pinjaman itu, Syaifullah membuat perusahaan jasa persewaan alat berat, khususnya alat berat yang digunakan di pertambangan batubara. Diluar dugaannya, ternyata dalam waktu yang cukup singkat usahanya maju pesat dan pinjamannya terbayar,

40

dan pada tahun 2003, ia mulai terjun ke dunia politik. Baru satu tahun di politik, Syaifullah terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (2004-2009). Pada saat itu juga ia menjadi Ketua Fraksi PPP di DPRD provinsi. Karirnya menanjak naik dan sehingga pada akhirnya Pada Pemilu


Legislatif 2009, dia berhasil meyakinkan masyarakat untuk memilihnya sebagai wakil rakyat di DPR RI. Terlahir dari keluarga harmonis yang biasa, ayahnya yang berprofesi sebagai seorang guru dan ibunya seorang petani membuat motivasi tersendiri baginya untuk menjadi orang yang sukses dan ingin berbuat banyak bagi masyarakat agar seluruh masyarakat Indonesia sejahtera. Sejak terpilih sebagai anggota DPR, ia langsung mendedikasikan dirinya di Komisi IV yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. Ia menganggap Komisi IV lebih banyak berbuat langsung untuk rakyat, karena Komisi IV bersentuhan langsung dengan lapisan masyarakat bawah, petani, dan nelayan. Menurut Syaifullah dalam pengembangan perekonomian petani, perlu adanya undang-undang (UU) perlindungan petani. “UU perlindungan petani penting, terutama dalam kaitan dengan upaya menyejahterakan petani itu sendiri,” tegasnya. Pasalnya, menurut mantan Wakil Sekretaris PW Gerakan Pemuda Ansor Kalimantan Selatan tersebut, tingkat kehidupan petani di Indonesia belum dapat dikatakan sejahtera. Selain itu, banyak pula petani yang seakan terancam kehidupan atau mata pencaharian, karena desakan pembangunan bidang lain, sehingga makin mempersempit ruang gerak mereka. Padahal petani, selain merupakan penduduk terbanyak di Indonesia, juga punya jasa besar, khususnya dalam menyangga ketahanan pangan nasional, termasuk di Kalsel yang terdiri 13 kabupaten/kota dan kini berpenduduk sekitar 3,6 juta jiwa. Selain itu, dengan masuknya ia ke komisi IV tentunya sejalan dengan latar belakang pendidikan yang ia ambil di Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru Kalimantan Selatan, Fakultas Perikanan Jurusan Manajemen Sumber daya Perairan. “Negara kita merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Hingga

kini Indonesia memijiki 17.480 pulau, dengan garis pantai sepanjang 95.181 Km. Karena itu Indonesia mempunyai keunggulan sekaligus ketergantungan yang tinggi terhadap sektor kelautan,”terang Wakil Sekretaris Jendral DPP PPP. Untuk semakin memantapkan ilmunya ayah dari 3 orang anak ini meneruskan S2 nya di Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru Kalimantan Selatan dan lulus pada Tahun 2007.(rr)

JUMLAH DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NEGARA Nama

H. Syaifullah Tamliha, S. Pi, MS

Tempat /Tanggal Lahir

Hulu Sungai Utara, 18 Mei 1968

Agama

Islam

Jabatan

1. Anggota FPPP DPR RI/ MPR RI (Daerah Pemilihan Kalimantan I) 2. Anggota Komisi IV (Empat) DPR RI 3. Anggota Badan Anggaran DPR RI 4. Wakil bendahara Fraksi-PPP DPR RI

Nomor Anggota

A – 313

Alamat Kantor

Gedung DPR/MPR RI, Nusantara I Lt. 15 Ruang 1522 Jalan Gatot Subroto No. 6 Senayan, Jakpus 10270 Telp. 021-5755525 Fax. 021-5755526

Nama Istri

Hj. Patmah, S. Pi

Nama Anak

1. Azizah 2. M. Ibrahim Subhi 3. Ahmad Fudhoil

Riwayat Pedidikan: 1. Sekolah Dasar Negeri Rajawali Amuntai Kalsel (Lulus Tahun 1979) 2. Sekolah Dasar Negeri Tanah Abang Kalsel (Lulus Tahun 1982) 3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Amuntai Kalsel (Lulus Tahun 1985) 4. Sekolah Menengah Atas Negeri Amuntai Kalsel (Lulus Tahun 1988) Perguruan Tinggi: > S1 Fakultas Perikanan Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru Kaliman tan Selatan, Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan (Lulus Tahun 1995) > S2/Magister Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru Kalimantan Selatan (Lulus Tahun 2007) PENGALAMAN ORGANISASI 1. Ketua Umum OSIS SMA Negeri Amuntai Kalimantan Selatan Tahun 1987-1988 2. Ketua IPNU Cabang Amuntai Kalimantan Selatan Tahun 1986-1987 3. Ketua Kelompok Ilmiah Remaja Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 1987-1988 4. Ketua Perkumpulan Filateis Indonesia Wilayah Kalimantan Selatan, Tengah dan Timur Tahun1988-1992 5. Wakil Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Perikanan Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru Tahun1988-1991 6. Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Perikanan Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru Tahun1991-1993 7. Wakil Sekretaris PW Gerakan Pemuda Ansor Kalimantan Selatan Tahun 1992-1996, 2000-2004 8. Ketua Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi DPD KNPI Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 1992-1994 9. Ketua Lembaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (LP3EM) Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) Tahun 1994-1997 10. Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 20032006 11. Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006-2011 12. Ketua Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA-PMII) Tahun 1997-Sekarang 13. Wakil Sekretaris Jendral DPP PPP Masa bakti 2011 - 2016


41

KUNJUNGAN KERJA

Komisi I DPR RI

Perumahan Prajurit Masih Memprihatinkan Persoalan perumahan prajurit TNI yang memprihatinkan masih mengemuka dan ditemukan saat Komisi I melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Riau, Maluku Utara, dan Sulawesi Utara, pada Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2010-2911.

Mahfudz Sidiq, Ketua Komisi I DPR RI

Prajurit TNI yang selalu siap mengemban tugas negara

D 42

alam pertemuan Komisi I DPR yang membidangi Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri dan In-

formasi, dengan Korem 031 Wirabima, Lanal Dumai, serta Lanud, disana Komisi I DPR menemukan persoa-

| PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLI, 2011 |

lan-persoalan perumahan prajurit TNI yang memprihatinkan. Kamis (28/7). Ketua Komisi I DPR Mahfudz Sidiq mengatakan, bahwa Kementerian Pertahanan dan Kementerian Perumahan Rakyat diharapkan dapat segera mensinkronisasikan program perumahan untuk prajurit, walaupun sama-sama PNS tapi kondisi prajurit TNI ini berbeda, terutama dalam hal kesejahteraan perumahan. “Prajurit TNI itu harus siap 24 jam dan untuk efektivitas dengan keadaan saat ini saya rasa tidak bisa karena posisi mereka tersebar dan tidak terkonsentrasi di satu tempat, padahal mereka sama sekali tidak boleh disibukan dengan hal-hal sepele misalnya makan dan tempat tinggal”, ujar Mahfudz Sidiq. Menurut pengamatannya, untuk kesejahteraan tidak semua prajurit menempati rumah dinas dan diantara rumah dinas yang ada, kondisinya banyak yang sudah tidak memadai untuk ditempati karena sudah tua dan banyak yang rusak. Disamping itu juga dengan dukungan fasilitas kesehatan, dalam pelayanan kesehatan berupa rumah sakit dengan tipe 3, namun sarana dan prasarana medis yang dimiliki juga sangat tidak lengkap dan tidak memadai. Mahfudz Siddiq mengatakan, masalah permasalahan lain seperti tanah sebagai lahan yang direncanakan untuk pembangunan perluasan areal Lanud pekan baru kedepan, adalah milik masyarakat yang telah memiliki

sertifikat secara sah, namun Pemda telah memberikan surat himbauan kepada para pemilik tanah di lahan tersebut untuk tidak mendirikan bangunan. Lebih lanjut dikatakan, anjuran tersebut tidak memiliki kekuatan hukum paksa sehingga jalan keluarnya adalah pemda tidak memberikan ijin mendirikan bangunan (IMB) bagi msyarakat yang hendak mendiirikan bangunan diareal tanah tersebut. Pada perkembangannya jumlah bangunan diprekdisi akan terus meningkat sehingga ketika akan dibebaskan harga lahan akan melambung dan akan menimbulkan konflik dengan warga. Terkait dengan hal tersebut, Lanud meminta agar segera dianggarkan pembebasan lahan diareal lahan untuk mencegah konflik yang lebih besar. Berdasarkan hal tersebut, Mahfudz juga meminta Kementerian Pertahanan dan kementerian Perumahan bisa mensinergikan program-program perumahan bagi prajurit TNI, dan setelah reses ini Komisi I DPR akan koordinasikan masalah hal ini. “Kalau masalah uang lauk pauk kan sudah ada dianggaran dan tinggal disalurkan saja,” imbuhnya. Tim Kunker Komisi I DPR juga melakukan pertemuan dengan Pangdam I/Bukit Barisan dengan dihadiri Danrem 031 Wira Bima, Danlanal Dumai Pekanbaru dengan penjelasan tentang peran Kodam I/Bukit Barisan di wilayah dalam mendukung pembangunan di daerah, serta penjelasan tentang peran Lanal dalam mendukung pengamanan wilayah laut sektor barat dan kesiapan mendukung MEF Matra Laut. Selanjutnya Tim Kunker Komisi I DPR melakukan pertemuan dengan Danlanud Pekanbaru dengan penjelasan kemampuan Lanud dengan kekuatannya dalam menjaga, mengamankan Wilayah Udara Nasional Sektor Barat dari berbagai hakekat ancaman, kemudian dilanjutkan peninjauan kelapangan melihat langsung Pesawat Hawk MK-53, kemu-

dian melanjutkan pertemuan dengan Dan Yon Arhanudse 13/Pariga Bhuana Yudha Pekanbaru dengan penjelasan efektifitas alutsista hanud dalam mamayungi wilayah dari serangan udara aktif pihak lawan. Selain itu, saat mengjunjungi Provinsi Maluku Utara, dalam pertemuan dengan Pangdam XVI/Patimura, Danlanal Maluku Utara serta Danlanud Morotai, Senin (25/7), Komisi I DPR RI menilai Pulau Morotai layak dijadikan Pangkalan Militer Tentara Nasional Indonesia (TNI). Letak Geografis Pulau Morotai yang strategis, merupakan pulau terdepan dan wilayah pintu gerbang masuk Indonesia melalui Samudera Pasifik, bertetangga dengan Asia Timur, dan berada pada jalur utama menuju Australia dan Selandia Baru. Demikian dorongan Komisi DPR RI bidang Pertahanan saat melakukan pertemuan dengan Pangdam XVI/ Patimura, Danlanal Maluku Utara serta Danlanud Morotai, Kunjungan Kerja di Provinsi Provinsi Maluku Utara. Anggota Komisi I Teguh Juwarno, menjelaskan Pulau Morotai merupakan wilayah pulau terdepan dari NKRI. Pulau Morotai pernah dipilih Amerika serikat untuk menjadi lokasi Pangkalan militer dalam menghadapi

jepang. Dia menilai ada kontek penentuan tempat. Selain untuk kepentingan pertempuran dengan jepang, tentu ada pemikiran geostrategic lokasi. “Saya mendorong agar lokasi Pulau Morotai dapat dijadikan Pangkalan Militer oleh TNI,” tegas Teguh Juwarno dari Fraksi Partai Amanat Nasional.

Komunikasi dan Informasi

Kondisi pada bidang komunikasi dan informasi di Provinsi Maluku Utara, Komisi I DPR RI menemukan kondisi yang sangat memprihatinkan. Kondisi TVRI hanya mampu relay, peralatan rusak berat dan jangkauan RRI sangat terbatas, serta KPID belum terbentuk. “Rakyat berhak menikmati layanan komunikasi dan informasi publik, maka Pemerintah Pusat dan daerah harus bertanggungjawab untuk percepatan pembangunan bidang komunikasi dan informasi,” tegas pimpinan Kunker Komisi I TB. Hasanuddin, Senin (25/7) di RRI Malut. Telah 12 tahun sejak dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999,seharusnya Maluku Utara yang merupakan daerah sebagai wilayah provinsi selayaknya memiliki perangkat-perangkat informasi

| PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLI, 2011 |

43

KUNJUNGAN KERJA

pimpinan Kunker Komisi I TB. Hasanuddin

publik. Namun Komisi DPR RI yang membidangi Komunikasi dan Informasi menemukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah belum terbentuk. Selain itu, TVRI Maluku Utara belum memiliki stasiun permanen, hanya memiliki 1 pemancar relay dengan 3 karyawan. Selanjutnya, Komisi I DPR RI juga diperlihatkan dengan kondisi peralatan yang dimiliki RRI dalam keadaan lebih dari 50% rusak berat, ditambah lagi jangkauannya hanya memiliki 100 watt yang hanya berkemampuan 3 kilometer. Ironisnya swasta mampu 3000 watt. “Tidak habis pikir negara kalah dengan swasta, bukan dalam urusan duit tetapi urusan kebijakan, “ keluh TB. Hasanuddin. Dia menegaskan demi kepentingan publik, rakyat harus selalu mendapatkan informasi bahwa negara ini masih ada dan negara ini masih berdiri, kemudian memiliki tugas penyelenggaraan, dan rakyat juga harus ikut memeliahara dan menikmati siaran negara yang bernama RRI dan TVRI, tetapi mengapa kita lalai. “Seluruh elemen pemerintah pusat harus bertanggung jawab dan pemerintah daerah juga harus berkomunikatif untuk menyingkapinya,” kata TB. Padahal kondidi geografis daerah Maluku Utara merupakan ber-

44

bukit dan berpulau-pulau, dengan Luas total wilayah Provinsi Maluku Utara mencapai 140.255,32 km². Sebagian besar merupakan wilayah perairan laut, yaitu seluas 106.977,32 km² (76,27%). Sisanya seluas 33.278 km² (23,73%) adalah daratan, dan jumlah pulau sebanyak 1.474. “Seharusnya tidak ada celah kosong, seluruhpenjuru maluku utara hingga seluruh pulau yang ada dapat menikmatinya informasi. Dan itu adalah hak dari rakyat dan bangsa. pemerintah daerah dan pusat harus bertanggung jawab,” tegas TB. Hasanuddin. Komisi I sangat mendukung percepatan pembangunan bidang Komunikasi dan Informasi, seluruh temuan di Provinsi Maluku Utara akan segera dibahas dan ditindaklanjuti dalam rapat kerja dengan Menteri komunikasi dan Informatika, di Jakarta. Sedangkan di provinsi Riau, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq juga menyoroti masalah hubungan yang tidak harmonis serta koordinasi dan komunikasi yang kurang baik khususnya antara unsur-unsur komunikasi dan informasi di daerah dengan pusat. Hal ini terjadi perdebatan antara pelaku kominfo di daerah dengan kominfo pusat/pemerintah dan ada upaya saling menyalahkan terkait persoalan mekanisme perijinan, dukungan ang-

| PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLII, XLI, 2011 2011||

garan dan lain sebagainya. Diungkapkan bahwa Balai Monitor Riau menghadapi tantangan yang cukup erat dalam bidang pengawasan frekuensi ini karena banyak sekali beroperasi radio yang tidak memiliki izin siaran. Pada tahun 2010 PPNS Balai Monitor kelas II Pekanbaru, berhasil melaksanakan proses penyidikan pelanggaran telekomunikasi (spektrum frekuensi radio) sebanyak 3 berkas perkara dan telah mendapatkan putusan pengadilan. Dalam kunjungan langsung ke stasiaun TVRI Pekanbaru Riau, sarana atau perlengkapannya jauh dari kondisi ideal karena kurangnya biaya perawatan. TVRI Riau hanya memiliki i Stasiun Transmisi VHF dengan usia yang sudah sangat tua. Jenis transmisi ini sangat tertinggal jika dibanding dengan jenis transmisi televisi lainnya yang sudah menggunakan UHF. Hal ini berpangaruh terhadap kualitas siaran yang diberikan TVRI Riau di daerah serta daya jangkau siarannyapun hanya 1 km (dari yang seharusnya 10 km) TVRI Riau juga hanya memiliki 1 stodio untuk berita dan wawancara dengan fasilitas seadanya. Mahfudz Siddiq juga mengatakan bahwa permasalahan demi permasalahan dapat dilihat langsung seperti permasalahan di RRI Pekanbaru juga masalah perijinan yang sentralistik sehingga memakan waktu dan proses yang sangat lama. Sebagai contohnya adalah RRI Pro 3 Pekanbaru keberadaannya dianggap sebagai siaran ilegal karena belum memiliki izin. Alasan tidak adanya ijin tersebut adalah proses yang lama dan mekanisme yang berbelit-belit. Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengungkapkan dengan rasa prihatin, bahwa sampai saat ini Pro 3 masih tetap siaran berlindung dibalik uniform sebagai lembaga milik pemerintah. Terkait dengan kasud Pro 3 tersebut, Komisi I DPR melihat adanya disinformasi dan kesenjangan komunikasi antara RRI dengan KPID, Bilmon, Dinas Kominfo Riau dan Kominfo Pusat, tegas Mahfudz Siddiq. (As/Spy)

Komisi VII DPR RI

Pertanyakan Kondisi Pertambangan Kalbar Pasca UU Minerba

Sejumlah Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI (Tim Kunker) ke Provinsi Kalimantan Barat mempertanyakan kondisi usaha pertambangan di Kalimantan Barat pasca disyahkannya UU Mineral dan Batubara (UU Minerba).

H

al tersebut disampaikan saat pertemuan Tim Kunker Komisi VII DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR RI Teuku Riefki Harsya dengan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Cornelis, di Pontianak beberapa waktu lalu. Anggota Tim Kunker dari Fraksi Partai Golkar Satya W. Yudha mempertanyakan hambatan apa yang terjadi pasca disyahkannya UU Minerba. “Peraturan baru UU Minerba mewajibkan adanya regristrasi bagi semua perijinan yang dikeluarkan Bupati-bupati menjadi IUP, apa hambatannya karena ada dateline yang sudah dikeluarkan oleh Dirjen Minerba, di beberapa tempat menyatakan waktunya sangat mendesak, padahal yang tidak terregristasi akan dinyatakan sebagai illegal,” papar Satya. Senada dengan Satya, Anggota Tim Kunker Komisi VII Dito Ganinduto menyatakan UU Minerba semangatnya adalah menertibkan IUP sehingga tidak terjadi tumpang tindih lahan pertambangan. “Apakah ada informasi kondisi pertambangan pasca UU Minerba yang baru?” tanya Dito. Alimin Abdullah Anggota Tim Kunker dari Fraksi PAN menerangkan bahwa berdasarkan informasi dari beberapa daerah lain, bahwa KP yang dikeluarkan Kabupaten tidak

Teuku Riefky Harsya, Ketua Komisi VII DPR RI saat menerima cinderamata dari Gubernur Kalimantan Barat Cornelis

sama dengan yang terdaftar di Dirjen Minerba, hal ini akibat dari tumpang tindih ijin pertambangan yang belum

dilaporkan. “Kalau memang itu terjadi disini mohon segera dilaporkan,” kata Alimin.

| PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLII, XLI, 2011 2011||45 45

KUNJUNGAN KERJA

Sedangkan Asfihani Anggota Tim Kunker dari Fraksi Partai Demokrat mempertanyakan permasalahan yang terjadi di pertambangan Kalbar dan mempertanyakan kepatuhan pengusaha pertambangan terhadap pengelolaan lingkungan. “Kegiatan pertambangan sudah pasti mengakibatkan kerusakan lingkungan. Jika lahan pertambangan tidak dikelola dengan baik, anak cucu kita yang akan mengalami dampak buruknya. Apa semua pengusaha tambang taat pada pengelolaan lingkungannya,” tanyanya. Menjawab pertanyaan tersebut Gubernur Kalbar Cornelis menyatakan semua ijin-ijin tambang dikeluarkan

oleh Bupati sebagai kepala daerah dan masih banyak terjadi kegiatan pertambangan tanpa ijin karena di beberapa daerah usaha pertambangan rakyat sudah menjadi mata pencaharian rakyat setempat. “Kegiatan usaha pertambangan akan selalu mengakibatkan dampak lingkungan karena untuk memproduksi galian tambang harus membuka permukaan tanah. Belum semua pemegang IUP menerapkan kebijakan pengelolaan lingkungan,” terang Cornelis. Walaupun demikian terhadap masalah tersebut Cornelis memaparkan bahwa sudah dilakukan upaya-upaya koordinasi dan sinkro-

nisasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan instansi dalam proses penerbitan IUP, secara berkala melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kegiatan usaha pertambangan, memberikan teguran peringatan kepada pemegang IUP yang kegiatannya belum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian serta pemerintah kabupaten/kota berkaitan dengan penertiban IUP, rekonsiliasi data bagi hasil PNPB ke kabupaten/kota pemerintah pusat, melakukan evaluasi IUP dan menampung permasalahan yang dihadapi pihak perusahaan. (sc) foto:sc/parle ***

DPR RI Minta Pengusaha Tambang Kalbar Taati UU Minerba Amanah UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), bahwa setiap kegiatan mineral tahun 2014 nanti tidak boleh lagi di eksport ke luar negeri dalam bentuk konsentrat.

“

Asfihani, Anggota Komisi VII DPR RI

Itu merupakan suatu keharusan yang harus ditaati oleh pengusaha tambang mineral,” terang Asfihani Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat saat pertemuan dengan beberapa pengusaha tambang di Pontianak, beberapa

46

waktu lalu. Yang menjadi masalah menurut Asfihani, adalah bagaimana pemerintah memberikan semacam intensif kepada pemilik usaha tambang itu dalam rangka menuju tahun 2014. “Artinya mulai dari sekarang pemerintah harus mensosialisasikan


Pertambangan Batubara

kepada para pemilik tambang agar melakukan minimal sudah memiliki perencanaan yang jelas pada tahun 2014 itu sudah ada membangun pabrik smelter,” kata Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat. Pembangunan smelter merupakan perwujudan dari UU Minerba,

yang menetapkan bahwa pengolahan dan pemurnian bahan tambang harus dilakukan di Indonesia. Smelter merupakan pabrik pengolahan atau pemurnian konsentrat dan bijih tambang. “Dengan adanya Undang-undang ini, untuk ke depan sudah tidak memungkinkan bagi kita untuk mengekspor raw materials”, jelasnya. Untuk mengakomodir daripada pengusaha tambang yang memiliki lahan kecil, Asfihani minta agar pemerintah memikirkan hal tersebut. “Bagaimana solusinya sehingga kebijakan perintah amanat UU Minerba itu

harus kita laksanakan,” imbuhnya. Amanah UU Minerba tidak mengharuskan setiap pengusaha tambang untuk membangun smelter-nya, namun jika dari segi perekenomiannya pemilik tambang tersebut tidak ekonomis, dia bisa bekerja sama dengan pihak ketiga yang ingin mengivestasikan pembangunan smelter itu untuk bisa diolah dari bahan pemilik-pemilik tambang yang kecil. “Komisi VII DPR RI juga menghimbau kepada pengusaha tambang, tentunya dalam pelaksanaan pasca tambang ataupun dalam rangka pe-

ngelolaan tambang itu aspek lingkungan harus diperhatikan,” tegas Asfihani. Karena berkaitan dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ada semacam punishment kepada suatu kegiatan yang merusak lingkungan. “Ini bisa mengakibatkan sampai ijin dicabut dan sebagainya bagi pengusaha-pengusaha yang melanggar aturan dari UU lingkungan tersebut,” paparnya mengakhiri. (sc) foto:sc/parle ***

Verifikasi Ijin Usaha Pertambangan di Kalbar Belum Sinkron

Berdasarkan paparan beberapa perusahaan pertambangan di Kalimantan Barat, Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VII DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat menilai Verifikasi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilakukan pemerintah pusat dalam hal ini Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sampai saat ini belum sinkron.

R

iefky menjelaskan bahwa UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) memberikan arah baru kebijakan pertambangan mineral dan batubara Indonesia ke depan, termasuk dalam hal pengaturan Domestic Market Obligation (DMO), kebijakan produksi mineral dan batubara, peningkatan nilai tambah pertambangan, serta pertambangan yang baik dan benar. “UU Minerba mewajibkan regristrasi ulang bagi semua ijin tambang yang dikeluarkan Bupati-bupati, dan berdasarkan data dari Dirjen Minerba ijin yang dikeluarkan para bupati tidak sama dengan daftar di pemerintah pusat dalam hal ini Dirjen Minerba,” terang Riefky. Jika dikaitkan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam hal ini Bupati/Walikota yang mengeluarkan ijin-ijin pertambangan itu sudah menyalahi prosedure. Sementara Asfihani Anggota Tim Kunker Komisi VII DPR RI (F-De-

Teuku Riefky Harsya, Ketua Komisi VII DPR RI saat pertemuan dengan para pengusaha pertambangan

mokrat) menjelaskan bahwa dari pertemuan tersebut menemukan salah satu perusahaan yang mendapatkan ijin usaha pertambangan eksploitasi ternyata perusahaan tersebut masih melakukan ekplorasi. “Inikan kebalik, harusnya prosesnya dalam perijinan dari visibilisi tadi eksplorasi baru ijin produksi,” paparnya. “Ini akan kita tertibkan, dan ini baru salah satu contoh yang ada di

Kalbar. Kita yakin yang 10.000 ijin yang telah dikeluarkan pemerintah daerah itu mungkin kebanyakan seperti ini. Karena dia hanya mengejar ijin keluar. Ijin ini juga belum tentu dia gunakan untuk melakukan kegiatan di lapangan bisa juga untuk kepentingan IPO,” tambah Asfihani. “Melihat kenyataan ini, Komisi VII DPR RI akan melakukan evaluasi berkaitan dengan kewajiban-


47

KUNJUNGAN KERJA

kewajiban dari pemilik tambang dalam rangka melaksanakan UU Nomor 4/2009.” Katanya. Sedangkan mengenai tumpang tindih ijin, Asfihani menjelaskan bahwa yang menjadi persoalan adalah adanya tumpang tindih berkaitan dengan ijin dengan ijin. Misalnya di satu areal ada ijin PKP2B dan ijin KP, tapi kemudian dikeluarkan lagi ijin yang sama. “Hal ini yang harus disikapi, artinya bahwa pemerintah pusat tidak dapat melegalkan atau memverifikasi

ijin yang terakhir/belakangan,” imbuh Asfihani. Jika tumpang tindih berkaitan dengan kegiatan perkebunan dan sebagainya bisa diselesaikan dengan cara B to B, artinya si pemilik lahan yang diatasnya itu ada kegiatan kebun dengan syarat ijin pertambangan lebih dulu diterbitkan, maka tentunya yang menanam diatas kegiatan tambang itu harus legowo untuk menegosiasikan lahannya itu untuk bisa dijadikan areal tambang. Perusahaan pertambangan yang

hadir dalam pertemuan tersebut antara lain PT. Alam Sambas Sejahtera, PT. Alu Sentosa, PT. Dinamika Sejahtera Mandiri, PT. Mega Citra Utama, PT. Persada Pratama Cemerlang, dan PT. Citra Mineral Investindo. Dalam pertemuan, perusahaan pertambangan yang hadir tersebut menyampaikan keluhan tidak adanya sosialisasi yang baik, sehingga persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Dirjen Minerba tidak bisa dilakukan secara optimal. (sc) foto:sc/parle ***

DPR RI Inginkan Peningkatan Rasio Elektrifikasi Sulteng

Rasio elektrifikasi menandakan tingkat perbandingan jumlah penduduk yang menikmati listrik dengan jumlah total penduduk di suatu wilayah atau negara. Rasio elektrifikasi di Provinsi Sulteng baru sekitar 60%, yang berarti belum sepenuhnya penduduk di Sulawesi Tengah dapat menikmati listrik.

P

ernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Sudarto saat pertemuan dengan Tim Kunjungan kerja Komisi VII yang dipimpin oleh Zainudin Amali (F-PG) di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu (27/7).

“Masalah yang dialami Prov. Sulteng saat ini yaitu hampir semua pembangkit masih didominasi oleh system PLTD, yang berarti dalam operasionalnya sangat tergantung dari ketersediaan BBM dan cadangannya semakin menipis,”ujar Sidarto.

Tim Kunjungan Kerja Komisi VII saat pertemuan di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah

48


Konsumen listrik di Prov. Sulawesi Tengah masih didominasi dengan kebutuhan sektor rumah tangga dan bangunan sosial sehingga biaya operasioanl tidak seimbang, yang berakibat subsidi pemerintah dalam hal usaha penyediaan tenaga listrik cukup besar. Sidarto mengatakan, kelistrikan di daerah Prov. Sulawesi tengah belum dapat dikatakan andal, karena suatu sistem kelistrikan dapat dikatakan andal apabila memenuhi tiga unsur yaitu tegangan konstan, frekuensi konstan dan menyala terus menerus. “Berdasarkan data yang ada bahwa ketersediaan daya pembangkit pada suatu system masyarakat yang dilayani oleh system tersebut mengalami pemadaman karena tidak ada cadangan daya. Karena itu diharapkan untuk menambah pasokan daya pada masing-masing system agar masyarakat tidak mengalami pemadaman,”harapnya. Menanggapi hal tersebut, anggota tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI, S Milton Pakpahan (F-PD)

mengatakan keadaan Prov. Sulteng yang sekarang listriknya cukup parah karena 60% masih menggunakan tenaga diesel, sehingga sangat tergantung dari pasokan BBM. “Jika Prov. Sulteng sudah dapat memanfaatkan energy lain untuk listrik baik menggunakan air ataupan gas itu lebih baik, karena daerah penghasil gas tentunya harus mendapatkan prioritas, dan ini demi kesejahteraan bersama dan kedepan listrik di Prov. Sulteng sudah menggunakan gas”tegasnya. Selain itu pemanfaatan energi baru terbarukan lainnya juga masih banyak yang belum digali, harapan Komisi VII DPR RI, PLTMH dan PLTS pun dapat digali lebih lanjut untuk peningkatan rasio elektrifikasi di Provinsi Sulawesi Tengah ini.

DSLNG Harus sesuia CSR

Tim Kunjungan Kerja Komisi VII ke Sulawesi Tengah sangat menginginkan perhatian yang lebih dari pihak Donggi Senoro L&G mengenai program Corporate Social Responsibilty (CSR) proyek DSLNG, karena menurutnya program tersebut dapat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Hal tersebut disampaikan oleh anggota tim kunjungan kerja komisi VII, Idris Lutfi (F-PKS) saat Tim Kunjungan Kerja Komisi VII melakukan Kunjungan Lapangan ke areal Proyek DSLNG, Banggai, Selasa (26/7). “Kami menginginkan agar program-program CSR dibuat lebih banyak dan bervariatif demi kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pemasangan listrik di daerah-daerah yang belum tersentuh listrik, pembangunan sarana ibadah, pembangunan tempat pendidikan, pembangunan sarana kesehatan, dan pembangunan sarana umum lainnya,”jelas Idris. Ahmad Rilyadi (F-PKS) yang biasa disapa Irel mengatakan, selain sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat dibangun, tetapi perlu juga ke-

terlibatan masyarakat dalam proyek DSLNG ini. ”Jadi seperti dibuat proses rekruitmen pegawai dan sebelum diterjunkan langsung ke lapangan, sebaiknya diberi pelatihan-pelatihan khusus terlebih dahulu, agar masyarakat sekitar merasa ikut dilibatkan dalam proyek DSLNG ini, sehingga masyarakat tidak merasa dilupakan maupun ditinggalkan,” tegasnya. “Proyek DSLNG ini kan baru akan beroperasi sekitar tahun 2014, sehingga mulai sekarang dicari bibit-bibit

yang baik, yang dipilih dari masyarakat sekitar, lalu untuk diberi pelatihan, sehingga nanti pada awal tahun 2014, mereka sudah siap terjun,”jelas Irel. Menanggapi hal tersebut, pihak DSLNG mengatakan bahwa pihaknya sedang mengusulkan pembangunan politeknik yang saat ini prosesnya sudah sampai di Dinas Pendidikan, dan mereka yakin, tidak lama lagi sarana pendidikan tersebut akan segera terwujud. (ra) ***

Tim Kunjungan Kerja Komisi VII saat pertemuan di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah


49

KUNJUNGAN KERJA

Kabupaten Banggai

Komisi VII Harapkan Proyek DSLNG Dapat Penuhi Kebutuhan City Gas Kami menginginkan kedepannya proyek Donggi Senoro L&G (DSLNG) kedepannya dapat memenuhi kebutuhan city gas di Kota Luwuk terutama Kabupaten Banggai. Kami tidak ingin proyek yang besar ini tidak menghasilkan apa-apa bagi warganya.

Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR saat pertemuan dengan Bupati Banggai dan jajarannya

pada periode 2004-2009. Menurutnya , proyek DSLNG ini memang sudah sepatutnya memberikan manfaat yang besar bagi warganya tidak saja bagi warga sekitar namun bagi warga Sulawesi pada umumnya. Jika pengelolaan migas ini keliatan sudah dimulai dan 2014 atau di akhir tahun 2013 sudah mulai beroperasi kami ingin keinginan kami terwujud. “Jangan sampai yang berinvestasi di Kab, Banggai berhasil dan di negaranya dapat membangun gedung bertingkat sedangkan disini untuk membangun pagar masjid saja perlu mengemis,”tegasnya. Sofhian mengharapkan agar di Kab. Banggai seluruhnya dapat teraliri

ernyataan tersebut disampaikan Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VII, Ismayatun (F-PDIP) disela-sela pertemuan dengan Bupati Banggai, DPRD Banggai, PT. Pertamina, BPMIGAS, Kementrian ESDM, Kementrian Lingkungan Hidup dan DSLNG di rumah jabatan Bupati Banggai, Sofhian Mile, Senin (25/7). “Jangan sampai hanya Sumber Daya Alamnya saja yang dikeruk tetapi perekonomian warga sekitarnya masih tertinggal. Kami menginginkan agar proyek DSLNG ini dapat berkembang seperti yang telah ada di Bontang dan seluruh warga yang tinggal disekitaran proyek dapat memporeleh manfaatnya,”jelas Ismayatun. Ismayatun mengatakan, perlunya alokasi gas sebesar 25 MMSCFD (million metric standard cubic feet per day) untuk PLN. “Alokasi gas tersebut, nantinya cukup untuk memenuhi konsumsi listrik di seluruh Pulau

listrik dengan adanya proyek DSLNG, “Kami pun tidak ingin didaerah lain dapat terang benderang, yang bukan daerah penghasil migas, sementara kami daerah yang mempunyai daerah

P

50

Sulawesi,”terangnya. Hal senada disampaikan oleh Sofhian Mile, Bupati Banggai yang baru saja menjabat selama kurang lebih satu bulan ini, dahulunya juga pernah menjabat sebagai anggota DPR RI


penghasil gas terbanyak masih gelap gulita,”harapnya. “Tentunya kami dan masyarakat kabupaten Banggai menginginkan, segala macam jenis perusahaan apapun yang mengeruk hasil dari tanah Banggai, akan memberikan side effects yang positif pula bagi warganya, entah di bidang perekonomian, ilmu pengetahuan maupun kesehatan,”jelas Sofhian. Bobby Adhityo Rizaldi (F-PG) mengamini pernyataan Bupati Banggai tersebut, karena menurutnya setiap perusahaan yang mengambil hasil pada suatu daerah tertentu sudah sepatutnya mereka memberikan timbal balik yang sepantasnya, atau yang biasa disebut dengan program Corporate Social Responsibility (CSR). “Bentuk dari program CSR ini harus dipertanyakan dan sudah mesti dirancang program CSR yang bagaimana yang cocok untuk warga sekitar. Program city gas memang sangat baik, karena tentunya warga sekitar tidak perlu lagi memikirkan dan mengkhawatirkan mengenai kelistrikan di daerahnya,”terang Bobby. Bobby menambahkan, tentunya jika program city gas sudah berjalan

akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan warganya dan tentunya akan meningkatkan pembangunan perindustrian di daerah sekitar. Pada awal pertemuan, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VII, Zainudin Amali (F-PG) menyampaikan tujuannya mengunjungi Kabupaten Banggai, menurutnya, Tujuan Tim Kunjungan Kerja Komisi VII mengawali Kunjungannya ke Kabupaten Banggai dikarenakan tim kunjungan menginginkan daerah-daerah yang jauh dari Ibukota Propinsi dapat tetap terakomodir juga segala keinginan dan kebutuhannya. Selain itu, karena di Kabupaten Banggai terdapat proyek nasional dan bahkan di akhir-akhir tahun 2010, proyek tersebut menjadi bernuansa politis, karena adanya pertentangan kebutuhan domestik dan apa yang ingin diambil dari bawah, sehingga Tim Kunjungan Kerja Komisi VII ingin mengetahui secara langsung bagaimana keadaan di lapangan. Karena menurut kabar yang berdedar, eksplorasi dan eksploitasi di daerah ini sudah berjalan, tetapi masyarakatnya belum bisa merasakan hasil yang maksimal. “Untuk itu kami akan mendu-

kung dan akan membackup penuh Kabupaten Banggai, agar seluruh masyarakatnya dapat merasakan hasil yang merata,”jelasnya. (ra)

KABUPATEN KETAPANG

Kelangkaan BBM di Kabupaten Ketapang Akibat Disparitas Harga Tinggi Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI (Tim Kunker) ke Provinsi Kalimantan Barat Dito Ganinduto menyatakan salah satu penyebab kelangkaan BBM di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat adalah akibat adanya disparitas harga yang tinggi sehingga memicu terjadinya penyelewengan.

H

al tersebut disampaikan Anggota Tim Kunker Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar saat menyaksikan antrean panjang masyarakat Ketapang di setiap SPBU akibat berlanjutnya kelangkaan BBM di Kabupaten Ketapang, beberapa waktu lalu. “Selama disparitas harga masih tinggi maka akan terus terjadi penyelewangan,” kata Dito. Menurutnya

dengan hadirnya penyelewengan maka masyarakat akan terus kekurangan BBM dan antrean akan terus terjadi. Hal senada juga diungkapkan Anggota BPH Migas Ibrahim Hasyim yang ikut dalam rombongan Tim Kunker Komisi VII DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat. Menurut Ibrahim kelangkaan

BBM di Ketapang memang sudah sangat memprihatinkan. “Ada dua permasalahan yang mengakibatkan langkanya BBM yaitu pertama kurangnya kuota pasokan dan kedua selama ada daerah pertambangan, maka akan terjadi kekurangan BBM,” terangnya. Dijelaskan Ibrahim bahwa ada indikasi BBM bersubsidi juga diambil


51

KUNJUNGAN KERJA

Dito Ganinduto, Anggota Komisi VII DPR RI.

oleh pertambangan illegal. “Untuk masalah kuota, saat ini sudah ditam-

bah, dan nantinya akan kita bagi setiap kabupaten, tapi untuk Kalbar, kuota premium sudah kelebihan 6 persen, begitu juga dengan solar juga sudah over 6 persen,” jelas Ibrahim. Ia menegaskan, jika masalah pertambangan illegal tidak segera diselesaikan, maka adanya kelangkaan BBM akan terus berkepanjangan. Tentang adanya indikasi penimbunan BBM serta penggunaan BBM bersubsidi di pertambangan illagal, Ibrahim berjanji pihaknya akan menurunkan PPNS untuk melacak dan melakukan investigasi. “Untuk penyelesaian masalah BBM, selain diperlukan penambahan kuota juga perlu investigasi penyalahgunaan BBM di Kabupaten Ketapang,” imbuhnya.

Sementara Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ketapang Cipriana Lestari memaparkan, masalah antrean BBM di kabupaten Ketapang sudah berlangsung lebih dari enam bulan. “Kelangkaan ini, dipicu adanya pertumbuhan kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Ketapang yang mengalami kenaikan sebesar 30 persen, yang tidak imbang dengan penambahan kuota BBM,” katanya. Lestari mengaku saat ini dalam satu bulan terdapat penambahan kendaraan bermotor roda dua sebanyak dua ribu sedangkan kendaraan roda empat 98 kendaraan. Berdasarkan data yang diperolehnya dari tim pengawasan yang ditempatkan di SPBU, terdapat sebanyak 40 persen pelangsir yang melakukan pengisian BBM bersubsidi secara berulang-ulang di sejumlah SBPU. “Menurut laporan dan data yang kami terima, ada yang sampai melakukan pengisian BBM sebanyak 11 kali di SPBU,” ungkapnya. (sc)

Anggota Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VII ke Sulawesi Tenggara Zainudin Amali (F-PG) Ketua Tim Achmad Farial (F-PPP), Achmad Syafi’i (F-PD), Milton Pakpahan (F-PD), Sutan Bhatoegana (F-PD), Heriyanto (F-PD), I Wayan Gunastra (F-PD), Arsyadjuliandi Rachman (F-PG), Bobby Ahityo Rizaldi (F-PG), Markum Singodimejo (F-PG), Syamsul Bachri (F-PG). Anggota lainnya yang tergabung dalam Tim Kunjungan Kerja ini Dewi Aryani Hilman (F-PDIP), Bambang Wuryanto (F-PDIP, Ismayatun (F-PDIP), Irvansyah (F-PDIP), Muhammad Idris Lutfi (F-PKS), Achmad Rilyadi (F-PKS), Zulkifliemansyah (F-PKS), Muhammad Syafrudin (F-PAN), Wa Ode Nurhayati (F-PAN), Nur Yasin (F-PKB), dan Iqbal Alan Abdullah (F-Hanura). Anggota Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VII ke Kalimantan Barat Teuku Riefki Harsya /Golkar (ketua) Fraksi PDIP diikuti oleh Effendi Simbolon, Daryatmo Mardiyanto, Rachmat Hidayat,Irvansyah. Fraksi Partai Demokrat mengikutsertakan Hartanto Edhie W, Asfihani, Teuku Irwan, Albert Yaputra, Sutan Sukarnotomo, Jhonny Allen Marbun, Tri Yulianto. Fraksi Partai Golkar, Dito Ganinduto, Azwir Dainytara, Tri Hanurita, S.W Yudha, Halim Kalla. Berikutnya anggota dari Fraksi PKS yakni Mohammad Sohibul Iman, Sugihono Karyosuwondo. Fraksi PAN Alimin Abdullah, Totok Daryanto. Fraksi PPP Wardatul Asriah, Irna Narulita. Selanjutnya, Fraksi Kebangkitan Bangsa hanya diikuti oleh satu orang yakni Agus Sulistiyono. Dari Partai Gerindra Pius Lustrilanang dan Ali Kastele, terakhir Partai Hanura diikuti oleh Ade Harda.(sc)

52


Komisi X DPR RI

Komisi X Prihatinkan Banyaknya Gedung Sekolah Di Banten Yang Rusak

Sungguh ironis Provinsi Banten yang jaraknya sangat dekat dengan ibu kota Jakarta, bangunan sekolah-sekolah di provinsi tersebut banyak yang mengalamai rusak berat, bahkan beberapa bangunan roboh dan tidak dapat dipergunakan sama sekali.

K

ondisi ini membawa keprihatinan mendalam saat Komisi X DPR melakukan kunjungan ke Provinsi Banten Agustus lalu. Komisi X DPR melihat langsung bangunan gedung dibeberapa sekolah di kabupaten ini kondisinya sangat memprihatinkan, bahkan dikhawatirkan ambruknya gedung sekolah tersebut dapat menimbulkan korban jiwa. Keprihatinan ini disampaikan Tim kunjungan kerja Komisi X DPR saat meninjau beberapa sekolah di Kabupaten Pandeglang, mulai dari sekolah yang kondisinya baik hingga sekolah yang atap bangunannya sudah roboh. Komisi X DPR RI meminta Provinsi Banten untuk lebih memprioritaskan pembangunan fisik gedung-gedung sekolah khususnya sekolah SD yang ada dibeberapa kabupaten di Provinsi Banten. Tim yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR Rully Chairul Azwar meninjau beberapa sekolah yakni SD Negeri 1 Kadu Gemblo, SMP Negeri 3, SMK Negeri 2 dan Rintisan Sekolah Berstandart Internasional (RSBI) Cahaya Madani Boarding School, yang semuanya berlokasi di Pandeglang. Selain ke Provinsi Banten, pada reses masa persidangan kali ini, Komisi X DPR menurunkan dua tim lainnya yakni Provinsi Nusa Tenggara Barat dipimpin Ketua Komisi X Mahyuddin dan ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dipimpin Wakil Ketua Komisi X Utut Adianto. Tim Provinsi Banten diikuti 12 anggota yaitu Fraksi Demokrat, Parlindungan Hutabarat, Theresia E.E. Pardede, Hj. Ratu Siti Romlah, Fraksi

Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR saat meninjau beberapa sekolah di Pandeglang yang rusak

Partai Golkar, Hj. Popong Otje Djundjunan, Ferdiansyah, Zulfadhli, Kahar Muzakir, Fraksi PDI Perjuangan, TB. Dedi Suwandi Gumelar, Asdy Narang, Rohmani (F-PKS), H. Nasrullah (F-PAN) dan H. Hisyam Alie (F-PPP). Ketika meninjau langsung kondisi SD Negeri 1 Kadugemblo, Tim Komisi

X DPR melihat sendiri bangunan SD yang telah ambruk, sehingga muridmurid tersebut diungsikan ke tempat lain agar proses belajar mengajar tetap dapat berjalan seperti biasa. Robohnya bangunan-bangunan sekolah tersebut ironisnya bukan disebabkan karena bencana alam,


53

KUNJUNGAN KERJA

tetapi karena konstruksi bangunannya yang jelek. Melihat banyaknya bangunan SD yang rusak berat, Rully meminta pemerintah daerah menyampaikan data riil kondisi bangunan dan fasilitas sekolah, baik yang rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan. “Kalau ada data lengkap, kami Komisi X bisa memperjuangkan agar pemerintah pusat mengalokasikan bantuan untuk perbaikan bangunan sekolah yang rusak dan pembangunan SMA/sederajat yang masih kurang,” katanya. Ia juga menjelaskan, dalam dana alokasi khusus (DAK) pendidikan 2011, sebagian besar anggaran atau 65 persen untuk pembangunan/perbaikan fisik. “Nilai DAK 2011 mencapai Rp 11 triliun, dengan pembagian 80 persen untuk sekolah dasar dan 20 persen bagi sekolah menengah pertama, dan formulasinya 65 persen fisik dan 35 persen non fisik,” kata Rully. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Abdul Azis menjelaskan, di daerah ini terdapat 880 SD, 134 SMP, 34 SMK dan 28 SMA yang tersebar di 35 kecamatan. “Dari 880 SD tersebut, kurang lebih 200 bangunan SD mengalami rusak berat, belum lagi bangunan yang rusak ringan ratusan jumlahnya,” kata Azis. Jika ditotal, bangunan SD yang mengalami kerusakan hampir mencapai 50 persen, SLTP yang mengalami kerusakan 29 persen dan SMA 14 persen. Azis menambahkan, Kabupaten Pandeglang memang sangat kurang ruang kelas untuk SMA/sederajat. Padahal tingkat animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke SLTA sangat tinggi. Kondisi inilah yang perlu menjadi perhatian pemerintah, dan dia berharap dengan melihat kondisi riil di lapangan, Komisi X DPR dapat memperjuangkan anggaran baik untuk perbaikan fisik maupun untuk penambahan ruang kelas.

54

DPR Prihatin Hilangnya Manuskrip Bernilai Tinggi Aceh

Pada kunjungan ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi X DPR RI prihatin mendapat laporan telah dikuasainya ribuan manuskrip Aceh oleh negara tetangga Malaysia dan Brunai Darussalam. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam M. Nazar dalam pertemuan di Kantor Gubernur NAD di Aceh.

Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR saat pertemuaan dengan Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam M. Nazar

“Manuskrip yang sudah pindah tangan ini sulit, apalagi dikuasai negara lain. Sebenarnya kita sudah mempunyai UU Cagar Budaya untuk memagari kekayaan budaya kita seperti manuskrip, situs, dan lain-lain. Tapi untuk mendapatkan kembali 5.000 manuskrip yang dikuasai Malaysia dan ratusan di Brunai itu sulit, tetapi paling tidak langkah kita ke depan jangan sampai kejadian ini terulang,” kata Ketua Tim Kunker Komisi X di NAD, Utut Adianto. Dalam penjelasannya, Wakil Gubernur Aceh menyebut sejarah mencatat Negeri Serambi Mekah ini dahulu adalah kerajaan besar yang


memperhatikan intelektualitas, termasuk karya dalam bentuk tulisan seperti kitab kuno tentang ilmu agama, medika, seni perang serta politik. “Kita kecolongan di bidang kebudayaan, 5.000 manuskrip Aceh hilang, baik dibeli atau dicuri oleh Malaysia. Mereka beli dengan harga mahal, pemerintah kurang memperhatikan hal ini. Bagi saya manuskrip lebih penting dari apapun, karena ini peradaban,” tandasnya. M. Nazar menyebut Malaysia saat ini sedang membangun pusat

manuskrip terbesar di Asia, koleksinya mayoritas berasal dari Aceh. Pada abad ke 15-19 beberapa bagian Malaysia, seperti Perak, Johor, Pahang dibawah pengendalian Aceh. Kondisi ini berubah setelah penjajah Belanda datang. Ia menyadari untuk mengembalikan kembali kekayaan budaya ini sulit, namun potensi negeri rencong ini untuk menjual wisata sejarah tentu akan berkurang. “Kita bisa contoh Turki yang sukses meng-kapitalkan sejarah, menjualnya kepada para turis. Kita belum berhasil lakukan di Indonesia yang cenderung hanya jual Bali,” ujarnya. Di Aceh, pada abad 16–17

terdapat cukup banyak penulis manuskrip. Misalnya, Hamzah Fansuri, yang dikenal sebagai tokoh sufi ternama pada masanya. Kemudian ada Syekh Nuruddin ar-Raniri alias Syeikh Nuruddin Muhammad ibnu ‘Ali ibnu Hasanji ibnu Muhammad Hamid arRaniri al-Quraisyi. Ia dikenal sebagai ulama yang juga bertugas menjadi Qadhi al-Malik al-Adil dan Mufti Muaddam di Kesultanan Aceh pada kepemimpinan Sultan Iskandar Tsani abad 16. Salah satu karyanya yang terkenal berjudul ”Bustanul Salatin”. Anggota Komisi X dari Fraksi PKS Raihan Iskandar mengatakan UU Cagar Budaya yang baru saja diselesaikan DPR beranjak dari kekhawatiran banyaknya benda-benda cagar budaya seperti manuskrip dibeli oleh pihak luar. Bahkan ketika tsunami menghancurkan gedung arsip Aceh di Blang Padang, ia mendapat masukan beberapa benda bernilai sejarah tinggi hilang, kemudian diperdagangkan. “Kita berharap pemerintah di daerah lebih pro aktif tidak cuma melakukan keluh kesah atau menanti dana mengalir dari atas. Dalam UU ada ancaman kalau pemerintah tidak peduli cagar budaya kena sanksi,” kata politisi dari dapil NAD tersebut. Ia meminta aparat pemerintah segera menuntaskan proses registrasi nasional terhadap seluruh benda cagar budaya di seluruh tanah air, sebagaimana diamanatkan undang undang. Apabila telah terdata, kasus hilangnya manuskrip Aceh bisa diatasi karena memiliki bukti kepemilikan.

bangunan yang didukung masyarakat internasional tersebut sangat fantastis perkembangannya,” ujarnya. Ia meminta segenap pihak di Aceh dapat mempertahankan capaian ini sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat dunia yang telah banyak membantu. Politisi PDIP ini berharap peran para guru dapat dioptimalkan dalam proses kebangkitan Aceh. Para guru menurutnya perlu ditingkatkan kapasitasnya dengan diberi peluang mempelajari pendidikan di negara lain untuk membuka pemahaman terhadap beragam permasalahan pendidikan. Anggota Komisi X dari Fraksi Gerindra Nuroji meminta pemerintah provinsi Aceh lebih banyak membangun SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). Baginya, langkah ini dapat jadi solusi bagi masyarakat terutama generasi muda untuk segera memasuki lapangan pekerjaan. “SMK bisa dibangun lebih banyak, bagi saya ini dapat segera mendukung rakyat Aceh.” Wakil Gubernur Aceh, M. Nazar

mengatakan pendidikan merupakan prioritas sehingga kebijakan anggaran sudah mencapai 20 persen. Peran penting sekolah kejuruan dalam menyiapkan tenaga kerja siap pakai membuat pilihan membangun sekolah kejuruan menjadi pilihan. Bekerja sama dengan Jerman yang dinilai berpengalaman, telah dibangun beberapa SMK baru. “Jerman kita pilih karena disana 80 persen sekolah menengah mereka adalah SMK.” Data pemerintah menunjukkan provinsi terbanyak yang mengirim mahasiswa untuk belajar di Timur Tengah adalah provinsi Aceh, tidak kurang dari 500 mahasiswa. Disana menurut Wagub, mereka tidak hanya belajar ilmu agama, tetapi juga disiplin ilmu lain seperti tehnik. Untuk mendukung anak yatim yang kehilangan orang tua pada saat bencana tsunami, pemprov juga telah menyiapkan beasiswa untuk 80 ribu anak senilai 1,8 juta rupiah pertahun. Wagub menyebut program ini sebagai terobosan. (tt,iky) ***

Pendidikan Aceh Bangkit Pasca Tsunami

Sementara itu anggota Komisi X Itet Tridjajati Sumarijanto memberikan apresiasi pada jajaran pendidikan di Aceh yang telah berhasil bangkit setelah bencana tsunami. “Catatan yang saya miliki bencana yang menarik perhatian dunia itu telah merusak 2.000 sekolah, 2.500 guru meninggal. Pada kunjungan ke dua saya ke Aceh pasca tsunami, saya lihat pem-

Pendidikan di Aceh yang telah berhasil bangkit setelah bencana tsunami


55

SOROTAN

Panja Mafia Pemilu Akan Keluarkan Rekomendasi Terkait Surat Palsu MK Panitia Kerja (Panja) Mafia Pemilu Komisi II DPR mulai ancang-ancang untuk membuat kesimpulan dan rekomendasi terkait kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK). Kesimpulan dan rekomendasi itu akan dikirimkan kepada sejumlah pihak, yaitu Kepolisian, MK, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). untuk menyebutkan nama dalam rekomendasi itu,” ungkap Malik. Menurut Malik, dikirimkannya rekomendasi Panja ke KPU dan MK, bertujuan agar kedua institusi itu memberikan sanksi administratif kepada oknum-oknum yang diduga melakukan pelanggaran. Meskipun juga ada orang di KPU dan MK yang perlu Chairuman Harahap, Ketua Panja dan juga Ketua Komisi II DPR RI ke Polisi. Artinya, tial ini dibenarkan anggota dak semuanya didorong ke Polisi, ada Panja Mafia Pemilu dari yang ke institusinya masing-masing,” Fraksi PKB, Abdul Ma- jelasnya. lik Haramain di Gedung DPR/MPR, Namun sebelum membuat Jakarta, Kamis (8/9). Dikatakannya, rekomendasi, pihaknya masih akan meski begitu, masih ada perbe- melakukan pemanggilan terhadap daan pendapat atas isi rekomendasi beberapa pihak, yaitu KPU, Rara (staf yang akan dibuat Panja. Perbedaan MK), serta Bambang (staf pribadi polipendapat itu terkait penyebutan tisi Partai Hanura, Dewi Yasin Limpo). nama-nama aktor atau pihak yang Pemanggilan itu bertujuan untuk mediduga terlibat dalam kasus itu dalam lengkapi informasi, dan data yang rekomendasi. dibutuhkan oleh Panja. Rencananya, “Bayangan saya, nanti rekomen- pemanggilan akan dilakukan pada dasinya itu akan menyebutkan sekian pekan depan. orang dengan segala peran-perannya, Sementara itu anggota Panja Makemudian perlu diusulkan kepada fia Pemilu dari Fraksi PDIP Arif WiboPolri untuk patut diperiksa selanjut- wo optimis Panja Mafia Pemilu akan nya. Tetapi ada pihak yang menolak segera mengeluarkan rekomendasi

H

56


atau keputusan terkait kasus pemalsuan surat putusan surat Mahkamah Konstitusi(MK), minggu depan. “Keputusan Panja merupakan hasil akhir dari kerja selama ini. Mudah-mudahan minggu depan sudah ada rekomendasi atau keputusan kita tersebut,” kata Arif Wibowo, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (12/9). Ditambahkan Arif, keputusan Panja Mafia Pemilu tersebut diambil setelah mereka melakukan konfrontasi kepada seluruh orang-orang yang dianggap terlibat dalam perkara pemalsuan surat putusan MK. Sementara itu Panja Mafia Pemilu mulai menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai dugaan kecurangan dalam Pemilu 2009. Dari 52 laporan yang sempat masuk ke panja, telah diklasifikasikan menjadi tiga kategori dengan 21 kasus yang meliputi kasus caleg DPR, kasus DPRD, dan Pilkada. Ketua Panja yang juga Ketua Komisi II, Chairuman Harahap mengatakan dari kasus yang ada saat ini benang merah yang bisa diambil yakni penjelasan panitera MK menjadi sangat penting dalam pengambilan keputusan oleh KPU. “Penjelasan panitera MK sangat relevan dengan kasus ini karena selalu, rupanya, penjelasan panitera itulah yang menjadi landasan untuk pengambilan keputusan KPU,” katanya saat ditemui usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU, Selasa (13/9).

Artinya, panitera MK yakni Zainal Arifin Hoesin kemungkinan dipanggil lagi untuk memberikan keterangan mengenai sejumlah kursi legislatif. Dalam waktu dekat pula, panja mafia pemilu berencana untuk memanggil kembali pihak yang terkait dengan kasus kecurangan pemilu 2009 ini. “Pihak yang melaporkan dan pihak terkait akan dipanggil. Nanti panitera akan dipanggil dan diminta kebesaran MK untuk bisa mengklarifikasi masalah ini,” ujarnya. Sebelumnya Panja Mafia Pemilu pada Selasa (13/9) melakukan rapat kerja dengan Komisi Pemilihan Umum, dengan agenda tindak lanjut pengaduan kasus-kasus pemilu (Caleg DPR dan Caleg DPRD) dan Pemilihan Kepala Daerah serta melakukan pendalaman kasus secara bertahap dengan KPU. Berdasarkan laporan singkat yang diterima redaksi atas hasil rapat bersama KPU beberapa waktu lalu tersebut diketahui, KPU tidak bisa menyelesaikan kasus-kasus Pemilu berdasarkan keinginan pihak pengadu. Dalam menetapkan perolehan Kursi, KPU hanya menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi. Bila ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang membingungkan KPU, maka KPU meminta penjelasan kepada MK dan berdasarkan penjelasan itulah KPU akan menetapkan perolehan kursi. Mengenai kasus pengaduan PPP yang mempermasalahkan keabsahan Saudara Ahmad Yani sebagai caleg terpilih. KPU hanya berpedoman kepada keputusan MK yang kemudian ditegaskan kembali oleh Panitera MK bahwa penambahan suara PPP setelah dikabulkan permohonannya di MK adalah untuk caleg PPP yang bernama Ahmad Yani, atas penambahan itu, perolehan suara terbanyak dari caleg PPP adalah Ahmad Yani, dengan demikian KPU menetapkan caleg terpilih atas nama Ahmad Yani. Selanjutnya beberapa caleg DPRD tidak dilantik menjadi anggota DPRD meskipun berdasarkan keputusan KPU dan KPU Daerah bahwa caleg tersebut sudah ditetapkan menjadi

Ketua Panja Chairuman Harahap saat berjabattangan dengan ketua KPU Abdul Hafiz Anshary

caleg. Kasus ini terjadi di Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan dan Kabupaten Bangka Selatan di Provinsi Bangka Belitung. Kepala daerah tidak melakukan proses pergantian anggota DPRD tanpa alasan yang jelas. Dengan demikian masalah ini tidak lagi menjadi kewenangan KPU. Terkait dengan masalah ini, Komisi II DPR RI akan membicarkannya dengan mitra kerja Kementerian Dalam Negeri. Terkait dengan kasus perubahan Dapil seperti yang terjadi di Tangerang Selatan dan di kabupaten Musi Banyuasin. KPU melakukan perubahan dapil berdasarkan ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan legislatif dan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-VII/2009. Dalam raker tersebut, Komisi II DPR RI masih mempertanyakan KPU tentang proses peradilan di Mahkamah Konstitusi. Siapa orangnya dari pihak KPU dan bagaimana KPU memberikan bukti-bukti dalam persidangan di MK sebagai pihak tergugat dan pihak terkait. Karena berdasarkan keterangan dari KPU bahwa ada kesan bahwa bukti yang diberikan KPU pada saat persidangan di MK lebih kuat dari bukti yang diberikan para saksi-saksi Pemohon sehingga permohonan pemohon dikabulkan. Panja Mafia Pemilu Komsisi II DPR masih ingin mendalami tentang proses perubahan Daerah Pemilihan yang dilakukan KPU karena keputusan tersebut sangat janggal karena

dilakukan setelah Pemilihan Umum selesai. Hal itu tentu sangat tidak adil bagi calon yang sudah terpilih, gagal menjadi anggota dewan hanya karena KPU merubah daerah Pemilihan. Panja harus menyepakati untuk memilih kasus-kasus untuk didalami lebih lanjut, karena tidak mungkin semua kasus-kasus ini didalami Panja Mafia Pemilu. oleh karena itu harus ada kriteria tentang pemilihan kasus yang akan didalami. Kriteria itu harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat yang disampaikan pemohon. Pemilihan kasus bisa juga di dasarkan cluster persolan misalnya: kasus DPRD , kasus DPR RI, dan Kasus Pemilukada. Selanjutnya, diharapkan pada pertemuan berikutnya, KPU harus menyiapkan bahan dan bukti-bukti materil terkait dengan kasus-kasus yang sedang dibahas. Selain itu KPU juga harus menghadirkan orang yang terlibat langsung dengan perkara seperti pihak pemohon dan KPU Daerah, sehingga proses rekonstruksi kasus ini dapat dilakukan. Kasus-kasus Pemilu yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya adalah: kasus penetapan kursi bagi caleg PPP di Dapil Sumatera Selatan I, kasus perselisihan perolehan suara antara Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Gerindra di Provinsi Lampung, kasus tentang Perubahan Dapil dan Kuota anggota DPRD di Tangerang Selatan dan kasus-kasus Pilkada.(nt)


57

SOROTAN

Petani Garam Diminta Tingkatkan Kualitas Produksi

Internet/matanews.com

Setelah polemik berkepanjangan tentang impor garam yang terjadi beberapa bulan ini, Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menghentikan impor garam. Keputusan tersebut diambil karena pemerintah akan melaksanakan swasembada garam pada 2014.

Anggota Komisi IV dari Fraksi PKS Ma’mur Hasanuddin

K

onsumsi garam memang tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan seharihari. Fungsi garam sebagai penyedap dalam rutinitas memasak. Sebuah peribahasa mengatakan, “Bagai sayur tanpa garam” Artinya, sesuatu menjadi kurang sempurna tanpa satu unsur yang penting yang memegang peranan. Kita bisa membayangkan betapa hambarnya masakan tanpa garam Beberapa bulan terakhir, garam menjadi perbincangan hangat banyak kalangan, pasalnya. Indonesia dengan panjang pantai seperti garis Benua Eropa mengimpor ratusan ton garam. Impor garam itulah yang menjadi pemicu perselisihan antara Menteri Kelautan Fadel Muhammad dan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu.

58

Fadel Ingin tidak ada garam yang diimpor saat panen raya garam Agustus ini, tapi Mari Elka Pangestu sudah memberi restu, dan garam impor sudah mendarat di pelabuhan. Seperti diberitakan, pada tahun 2011, impor garam tercatat mencapai 298.925 ton. Garam ini berasal dan China, India, dan Australia. Padahal, telah diatur bahwa impor garam tidak boleh dilakukan dalam waktu satu bulan sebelum panen raya Setelah panen raya berlangsung, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Ke-mendag) Deddy Saleh mengklaim produksi garam nasional berada di bawah rata-rata kebutuhan nasional sehingga impor garam menjadi suatu keharusan, lain bagi Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad alasan itu lebih banyak


Petani garam sedang melakukan panen garam

untuk melindungi Importir, dia juga menyesalkan langkah Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu yang mengimpor 900.000 metrik ton garam. Fadel bertekad membakar atau membuang saja garam itu ke laut. Misi untuk impor garam, tepatnya dukungan pemerintah pada kebijakan impor garam, menguatkan pandangan bahwa jalan pintas selalu diambil pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar sekalipun untuk urusan garam impor yang ditentang Menteri Kelautan. Hal ini juga memperlihatkan tidak adanya koordinasi di antara para menteri. Meski namanya garam dan rasanya asin, nilai impornya sungguh manis. Inilah yang dimanfaatkan importir untuk segera memasukkan garam dari berbagai negara walau-

Internet/rozyafrial.wordpress.com

pun ada aturan yang melarangnya, kenyataan itu semakin menyempurnakan sebutan orang bahwa Indonesia negeri impor. Mestinya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian dan Perdagangan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan, kemudian juga bermusyawarah dengan Asosiasi Petani Garam, jika dasar pemikirannya untuk membantu petani garam, meningkatkan produksi garam nasional, dan mengurangi impor berbagai kebutuhan, garam tidak perlu diimpor. Sebagai negara agraris yang juga memiliki garis pantai amat panjang, idealnya, kebutuhan pokok pangan termasuk garam tidak diimpor. Sudah saatnya pemerintah membuat peta keunggulan daerah dan merealisasikannya dengan memberi dukungan sepenuhnya kepada daerah untuk maju dan menjadi simbol penghasil komoditas tertentu. Bukan sebaliknya, dengan alasan memenuhi stok, lalu impor Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Mari Elka Pangestu tetap ingin melakukan impor garam padahal produksi garam dalam negeri mencukupi, hal tersebut membuatnya didesak agar mundur dari jabatannya karena selalu membuat kebijakan yang menyakitkan rakyat. “Padahal dalam kesimpulan rapat Komisi IV dan Menteri KKP (Kelautan dan Perikanan) sepakat impor garam dikurangi dan diberdayakan petani garam kita,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Firman Subagyo. Firman mendukung kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang melakukan penyegelan garam impor dari India. Menurutnya, kebijakan impor garam justru bertolakbelakang dengan keinginan pemerintah mensejahterakan petani garam. “Disisi lain KKP sedang menggalakkan peningkatan produksi garam rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan petani garam justru Mendag membuat kebijakan impor garam sebesar 900.000 MT gram konsumsi dan 1,2 juta ton garam produk-

si,” ujar Firman. Dia berpendapat tampaknya Mendag tidak peduli dengan nasib rakyat. Oleh karena itu sebaiknya mundur dari jabatannya. Jika Mendag tidak berhenti mengimpor garam, Firman mengatakan bahwa DPR akan membongkar mafia impor garam dan permainan kartel garam. “DPR akan mempertanyakan kepada pemerintah kenapa keputusan tentang pengurangan impor garam tidak diindahkan,” ujarnya. Komisi IV DPR mengapresiasi positif tindakan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad yang telah berhasil berkomunikasi dengan Menteri Perdagangan Mari Eka Pangestu untuk menutup kran impor garam di Indonesia. “Menteri Fadel telah membuktikan janjinya untuk masalah garam ini, namun kami mengingatkan penutupan impor garam ini jangan hanya sandiwara belaka,” kata anggota Komisi IV dari Fraksi PKS Ma’mur Hasanuddin. Sebelumnya, pada bulan Juli 2011, ddalam rapat kerja Komisi IV DPR dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Fadel berjanji akan menertibkan impor garam menjelang akan berlangsungnya masa panen raya garam seiiring dengan dimulai-

nya musim kemarau pada tahun ini. Namun hingga pertengahan bulan Agustus 2011, impor garam makin merajalela yang menyebabkan terpuruknya petani garam baik secara ekonomi maupun mental. Ma’mur menambahkan, janji Fadel pada penertiban garam ini baru dilaksanakan setengahnya. Yang penting pada penertiban garam impor ini adalah menggenjot produksi garam hingga titik swasembada garam yang selanjutnya menjadi negara yang surplus garam sehingga kita mampu untuk ekspor garam ke negara lain. Selain kuantitas garam yang diproduksi di dalam negeri, Menteri Kelautan Fadel Muhammad oleh Ma’mur diminta memperhatikan peningkatan kualitas produksi garam rakyat yang dinilai oleh beberapa kalangan masih belum memenuhi standar penggunaan industri. “garam produksi dalam negeri dianggap lembek,” kata Ma’mur. Ma’mur mengatakan, anggaran 96 milyar rupiah untuk peningkatan produksi garam akan dapat segera ditambah hingga menjadi 150 miliar rupiah. Peningkatan anggaran ini diharapkan bukan hanya memacu peningkatan jumlah produksi garam, namun juga meningkatkan kualitas garam.


59

SOROTAN

lautan dan Perikanan di seluruh tanah air. Rencana swasembada tersebut, tidak hanya garam konsumsi. Garam industri pun ditargetkan untuk swasembada tetapi secara bertahap.

Internet/garamku.com

Yang berikutnya, lanjut Ma’mur, penertiban garam impor yang hingga saat ini belum dilakukan adalah dilakukannya re-ekspor garam yang telah masuk di Indonesia. Garam dari India sebanyak 50 ribu tom masih

Mencontoh Brazil

membanjiri pelabuhan. Sebelumnya, 11.800 ton garam yang masuk ke Banten dan 29.050 ton garam masuk ke pelabuhan Belawan Medan juga berhasil di tahan KKP. “Kami meminta kepada menteri Fadel agar segera menuntaskan janjinya dengan mereekspor garam yang masih tertahan di pelabuhan Bali, Banten dan Medan,” jelasnya.

Swasembada Garam

Usai memimpin rapat koordinasi mengenai garam di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (7 September lalu), Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, kita akan bertekad untuk melaksanakan swasembada garam. Untuk itu, Kementerian Perindustrian akan terus meningkatkan produksi garam bersama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk pembinaan petani sekaligus juga membuat lokasi yang ideal untuk (produksi) garam. Menurut Fadel, hal ini sudah teridentifikasi melalui peta yang dibuat Menteri Ke-

60

memenuhi schedulnya, dan sesuai dengan rekomendasi Menteri Perindustrian dan juga sesuai pula dengan ketentuan yang ada di Menteri Perdagangan. Dengan catatan, mereka sudah memenuhi ketentuan termasuk juga menyerap 50% garam rakyat,” tegas Hatta.

“Kita bahkan bertekad juga tidak hanya garam konsumsi yang bisa kita swasembada, akan tetapi secara bertahap kita akan menswasembadakan juga garam industri yang sekarang masih 100%, kita impor,” kata Hatta. Terkait dengan garam impor, katanya, pemerintah akan memberikan dua pilihan sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu garam direekspor atau dimusnahkan. “Pemerintah akan reekspor bagi mereka (importir garam) yang tetap


Sementara Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad menyatakan rasa senangnya atas penghentian impor garam. Menurut Fadel, dalam rapat koordinasi tersebut telah disepakati semuanya setop dengan impor ini. “Kata-kata impor sudah tidak ada lagi,” katanya. Fadel mengatakan, jumlah garam impor yang akan dimusnahkan atau direekspor sebanyak 20 ribuan ton. Sebelumnya, jumlah garam impor yang ditahan sebesar 40.850 ton. Perinciannya 11.800 ton garam impor tertahan di Pelabuhan Ciwenden, Banten dan 29.050 ton garam berada di Pelabuhan Belawan, Medan. Fadel menegaskan, Indonesia perlu mencontoh kebijakan Brazil yang mendukung perkembangan industri dalam negeri. ‘Dia bikin peraturan baru namanya Big Brazil. Itu dasyat peraturannya, sampai-sampai China itu shocked,” katanya. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian pada 2010, rasio antara produksi garam dan kebutuhan sangat jomplang. (lihat grafik). ***

GARAM NASIONAL 2006-2010 (ton) Tahun

Kebutuhan

Produksi

Impor

2006

2.599.250

n/a

1.590.200

2007

2.619.000

1.150.000

1.638.541

2008

2.667.000

1.199.000

1.630.793

2009

2.888.000

1.371.000

1.736.442

2010

3.003.550

30.600

1.905.429 Sumber : Kemenperin

LIPUTAN KHUSUS

Secercah Harapan Perubahan, Menyambut 66 Tahun NKRI

“Indonesia tanah airku Tanah tumpah darahku Disanalah aku berdiri jadi pandu ibuku”

S

etiap perayaan 17 agustus, kita sebagai warga negara menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan khidmat pada acara pengibaran bendera Agustusan. Apalagi bagi pelajar (siswa), PNS mereka sudah harus datang pagi-pagi untuk mengikuti upacara 17 Agustus di tempatnya masing-masing. Dari gegap gempita perayaan 17 agustus baik dilingkungan maupun di kantor, sebagai warga negara seharusnya kita semua merenung dan menyadari bahwa setelah 66 tahun Indonesia merdeka

masih banyak sebagian rakyat yang belum merasakan arti sebuah kemerdekaan. Contohnya, cobalah kita menoleh dipinggir jalan, banyak kita temui pengemis mulai dari yang anak kecil, orang dewasa, cacat hingga orang tua renta mengemis meminta belas kasihan pengendara kendaraan bermotor, mereka itu adalah orangorang yang seharusnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Kita semua mengharapkan pemerintah dapat memberikan solusi cerdas dalam menyelesaikan per-

soalan bangsa yang akut tersebut. Pemberdayaan masyarakat dan anggaran yang tepat sasaran seharusnya menjadi kata kunci dalam menyelesaikan persoalan kebangsaan tersebut. “Merdeka memang sudah dari dulu, sekarang terlihat pemerintahan SBY kurang berpihak pada rakyat, banyak sekolah-sekolah yang rusak tidak segera dibenahi meskipun kita tahu ada dana BOS namun ternyata anggaran itu tidak sampai,”jelas Ita salah satu warga DKI menanggapi Pidato Kenegaraan HUT RI.


61

LIPUTAN KHUSUS

Menurutnya, sekarang ini banyak sekali kasus korupsi, dan terjadinya pemborosan keuangan negara besarbesaran. “Hidup pada zaman sebelum era reformasi kita juga lebih merasa aman apalagi saat naik angkutan umum,”katanya. Dia menambahkan, seharusnya anggaran APBN yang besar dialihkan keprogram yang bermanfaat seperti pemberantasan kemiskinan, pendidikan, perbaikan gizi buruk, maupun infrastruktur jalan serta menciptakan lapangan pekerjaan. “Dana itu lebih bermanfaat jika dialihkan kesana, seharusnya pejabat hidup sederhana,yang kaya itu harusnya rakyat”tandasnya dengan nada penuh semangat. Ita menambahkan, bahwa dirinya

ibarat manusia dewasa yang seharusnya mandiri dan mampu menyelesaikan persoalannya secara arif dan bijaksana dengan berlandaskan UUD 1945. Menyinggung mengenai pidato Kenegaraan HUT RI, Fraksi PDIP DPR menilai pidato tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. “Isi atau pidato yang perlu kita kritisi. Misalnya persoalan kapitalisme global, faktanya tidak seperti itu,”terang Sekretaris Fraksi PDIP DPR Bambang Wuryanto. Pidato SBY tersebut terlalu banyak substansi-substansi yang perlu dikritisi, karena terlalu banyak pernyataan yang tidak sama dengan fakta di lapangan. “Implementasinya

Presiden SBY yang akan menjadikan Indonesia negara maju, bermartabat dan sejahtera dengan memperkokoh kemandirian, daya saing dan perdaban yang unggul. “Itu sudah benar. Tetapi bagaimana faktanya, tidak sesuai dengan kondisi untuk mencapai ke sana,” terangnya. Dia menerangkan, Presiden SBY mau menumbuhkan daya saing, jika kebijakan yang diambil malah memperlemah daya saing. “Saat ini sudah dikeluarkan peraturan Menteri Pertanian yang akan memperbolehkan impor telur dan daging ayam mulai 27 Agustus. Bagaimana nasib peternak ayam lokal tentu sulit untuk bersaing dan lama-kelamaan akan mati. Kita tahu pangan ternak 90 persen dari impor, dinaikkan saja harga pakan, harga ayam dan telur dalam negeri sudah tidak kompetitif,”jelasnya. Berikutnya mengenai peradaban yang unggul. Bagaimana bangsa ini mau membentuk peradaban yang unggul, kata Bambang, jika pola kehidupan yang terjadi sangat bersifat kalkulatif transaksional.

Dukungan koalisi

Ahmad Muzani, (F-Gerindra)

muak dengan pemerintahan sekarang karena hanya menebar janji-janji palsu kepada rakyat, “Rakyat butuh kesejahteraan, rakyat butuh bukti kongkrit, bukan retorika palsu,”tegasnya Sebagai warga negara tanpa disadari atau tidak setelah 66 tahun Indonesia Merdeka, kita seringkali bertanya kapan negara Indonesia dapat mencapai adil dan makmur sesuai cita-cita UUD 1945. Negara kita ini

62

di lapangan jauh berbeda. Terlalu banyak, bila diuraikan, misalnya soal kemiskinan dan kesejahteraan rakyat yang tidak pernah terselesaikan,” paparnya. Karena itu, lanjutnya perlu disusun strategi atau misi untuk mencapai pada tujuan kesejahteraan rakyat itu. “Jangan sampai omongan ke Utara, tapi tindakan ke Selatan,” tandasnya. Dia mencontohkan pandangan


Pada pidato kenegaraan RI, Fraksi Golkar menyambut terbuka ide penataan kembali koalisi yang disampaikan oleh Presiden SBY. Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa koalisi pemerintahan SBY-Boediono didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas pemerintahan dalam rangka pencapaian target pemerintahan yang telah ditetapkan. Fraksi Partai Golkar menyatakan memberikan dukungan kepada pemerintahan SBY-Boediono dalam rangka pencapaian tujuan pemerintahan yaitu menciptakan pemerintahan yang bersih dengan komitmen penuh untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sepanjang periode pemerintahan 2009-2014. Golkar, pada siaran persnya, senantiasa konsisten mendukung visi misi dan komitmen Pemerintahan SBY dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Instruksi

Presiden untuk memberantas korupsi menjadi salah satu landasan fraksi Partai Golkar dalam bersikap karenanya penuntasan kasus Bank Century dan masalah perpajakan dipandang sebagai salah satu upaya memperkuat

Fraksi Demokrat mencatat poinpoin pidato Presiden yang dinilai sesuai dengan kenyataan dan menjanjikan, yaitu dari sisi produksi, pemerintah yakin pertumbuhan ekonomi akan digerakkan oleh sektor

visi misi dan komitmen tersebut dan sebaliknya membiarkan kasus-kasus tersebut tidak ditangani secara serius dan komprehensif, tidak hanya melalui jalur hukum semata, dan tidak akan dapat membongkar akar masalah serta tanpa mengedepankan solusi yang sistemik maka berarti melemahkan visi dan misi pemerintahan SBY-Boediono. Menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah, Pidato Presiden cukup menjanjikan dan menggambarkan fakta. “Kita bisa menekan kemiskinan, buka kesempatan kerja, rupiah menguat, dan seterusnya,” katanya. Jafar mengatakan, pidato Presiden memberikan perspektif bahwa Indonesia tidak sedang mengarah kepada negara yang akan bangkrut. Berbeda dengan kondisi sepuluh tahun lalu. Saat ini, lanjutnya, Indonesia sudah mengalami pemulihan sambil terus mengamati perkembangan pe-rekonomian dunia. “Itu memberikan perspektif, kita tidak mengarah ke negara yang akan bangkrut,”tambahnya.

industri pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Perdagangan internasional neraca transaksi berjalan mengalami surplus hingga 5,6 miliar dollar AS pada tahun 2010 dan sampai 2,3 miliar dollar AS hingga Juni 2011. Fraksi Demokrat juga menilai pemerintah makin perhatian kepa-

da masyarakat dengan meningkatkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RAPBN 2012 di angka Rp 63,6 triliun. Sementara Wakil Ketua Fraksi Partai Hanura DPR RI Syarifuddin Sudding menilai Persiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) penuh dengan kebohongan dan kemunafikan. Karena komitmen SBY untuk memimpin pemberantasan korupsi ternyata omong kosong. “Komitmen SBY selaku kepala negara dan kepala pemerintahan sama sekali tidak menunjukkan integritas dan keseriusannya dalam penegakan hukum. Dalam berbagai kesempatan SBY bilang akan memimpin pemberantasan korupsi. Tapi ternyata tidak sesuai dengan fakta,” tandas Syarifuddin. Dia menegaskan, Partai Hanura mengajak rakyat mengakhiri tindakan kebohongan yang dipertontonkan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu. “Saatnya kita akhiri tindakan SBY yang penuh dengan kepalsuan,”tanyanya. Mari kita tunggu perubahan yang benar-benar berarti bagi rakyat Indonesia, tujuan negara guna mencapai adil dan makmur akan tercapai apabila Rakyat bersama dengan Pemerintah bersama-sama dan bekerja keras menggapai perubahan. Insya allah!. (si/nt)


63

SELEBRITIS

Rudi Sudjarwo

habatan anak, ini kok pas,” imbuhnya. Barulah kemudian ketika terjadi proses brain storming, ide mengalir kenapa bukan film anak tentang pramuka. Kata berjawab gayung bersambut, Kwarnas yang sedang mempersiapkan peringatan HUT Pramuka mendukung ide ini. Dari aspek pemasaran juga sangat visible karena anggota kepanduan di Indonesia tercatat jumlahnya terbesar di dunia, mencapai 30 juta orang dengan anggota aktif 9 juta. “Gak usah segitu kalau yang nonton satu juta pramuka saja, itu angka penonton yang sangat luar biasa. Jadi di atas kertas ini investasi yang sangat mungkin,” kata sutradara yang melejit dengan film Ada Apa dengan Cinta ini. Namun ia sadar ada satu tantangan yang bisa jadi akan menjadi batu sandungan yaitu image Pramuka yang bagi sebagian orang dianggap bukan kegiatan ekstra kurikuler yang populer atau terlalu kaku. “Kita menggarap film ini seringan mungkin, jangan sampai dikasi udah nolak duluan,” jelasnya.

Anak Saya Mending Ikut Pramuka

P

erkenalan sutradara yang memiliki nama lengkap Rudianto Soedjarwo dengan Pramuka sungguh sangat terlambat. Sejak jenjang pendidikan dasar sampai menengah, sedikitpun ia tidak bersentuhan dengan seragam berkacu merah putih ini. Kegiatan yang agak mirip memang pernah digelutinya semasa sekolah menengah yaitu patroli keamanan sekolah, tapi tetap bukan pramuka. “Itulah yang saya sesali seumur hidup, waktu itu saya sekolah Katolik Tarakanita ada kegiatan Pramukanya tapi saya tidak ikut, saya ikutnya patroli keamanan sekolah yang waktu itu diharuskan. Ketika saya garap film ini, saya baru sadar wah gila ya, ada semapur, ada survival game, kegiatan outdoor, kepemimpinan. Dan yang

64

luar biasa dan tidak dimiliki organisasi lain disini diajarkan nasionalisme,” kata Rudi sutradara film 5 elang bersemangat ketika memulai wawancara dengan Parle di Jakarta beberapa waktu lalu. Sedikit flashback ia menjelaskan semuanya seperti sudah diatur. Ayah dua balita ini mengaku mulai merasakan kegelisahan akan kurangnya tantangan hiburan untuk anak-anak. TV nasional sepertinya tidak menggarap segmen ini dengan baik sehingga tayangan berkualitas untuk anak bisa dikatakan nyaris tidak ada. Jalan-jalan ke tempat rekreasi di Jakarta sudah membosankan, itu-itu saja. Baginya kegiatan anak di luar rumah itu keharusan. “Jadi kecemasan seorang ayah itu ada. Nah ketika ada tawaran untuk menggarap film petualangan, persa-


Agar proses kreatif film ini tetap memiliki pegangan pada kepramukaan ia melibatkan pihak Kwarnas serta anggota Pramuka yang tergabung dalam Dewan Kerja Nasional. Film 5 Elang sebenarnya tidak melulu tentang Pramuka tetapi sesuatu yang universal, anak manusia yang melakukan share nilai dalam persahabatan dan petualangan. Bagianbagian film mencoba memotret kondisi realistis anak saat ini, ada karakter yang tidak menyukai Pramuka, anak kota yang malas keluar rumah dan tentu ada karakter lain yang sangat Pramuka. Interaksi selama pembuatan film yang lebih banyak outdoor membuat putra mantan Kapolri Anton Sudjarwo ini semakin memahami kepramukaan. “Saya lihat kalau di pramuka semuanya ada dari kepe-

mimpinan, team work, sampai adventure games, aku merasa kalau disuruh milih untuk anak mending gua suruh ikut pramuka, ada semua disitu. Kesetiakawanan, segala macamnya itukan nilai-nilai yang tidak ada di ekstrakurikuler yang semahal apapun,” jelas sutradara terbaik FFI 2004 ini. Sutradara yang sudah menyelesaikan 9 film ini mengaku terdorong untuk mengemas 5 Elang dengan serius. Ada hal berbeda yang dirasakannya setelah menggarap film ini, berinteraksi dengan anggota Pramuka, muncul rasa kebanggaan menggenakan kacu merah putih, memakai seragam Pramuka. Perasaan yang menurutnya tidak akan dirasakan anak sekolahan yang hanya mengenakan seragam Pramuka sebagai pakaian wajib setiap Sabtu. “Mungkin zaman dulu sosialisasi ke anak-anak salah, kita kayak dipaksa,” jelasnya ketika ditanya kenapa Pramuka gagal jadi pilihan favorit anak muda. Menurutnya yang membuat Pramuka tidak friendly, tidak bisa diterima secara luas karena terkesan kaku. Cara para pembina mensosialisasikan program juga terkesan kaku, jadi sesuatu yang terasa sangat militer. Dalam film 5 elang Pramuka ditampilkan lebih fleksibel, dengan menonjolkan karakter yang menarik perhatian. “Kan biasanya gitukan, harus ada yang kita ikuti, ada follower yang jadi contoh. Itu awalnya yang paling gampang membuat penonton tergerak, habis nonton filmnya merasa berbeda, supaya ada transisi dari kekakuan yang kemudian bisa kita cairkan,” paparnya. Pemerintah ujarnya juga berperan membuat munculnya image kaku pada pramuka. “Kita bisa lihat tiba-tiba semua aparat rame-rame berpakaian pramuka, tapi kelihatan itu formalitas sehingga kembali lagi, itu kaku banget. Kita tidak melihat Pramuka yang playful, yang dimata anak-anak itu play, itu adventure. Padalah hakekat Pramuka itu playful. Dulu saya tidak ikut karena upaya itu tidak kelihatan, yang menonjol stressful,” tambahnya.

Nilai militerisme bisa saja menjadi bagian dari kepanduan tapi fakus pada kedisiplinan, dan jangan menjadi jualan utama. Menata ulang kepanduan Indonesia hampir sama dengan penataan kembali film Indonesia yang menurutnya memasuki periode terlahir kembali pada tahun 2000. Pemilik sekolah film Reload Center ini menyebut setelah 11 tahun ternyata copywriter berkualitas masih jadi barang langka. “Ini masalah kita di sekolah film seakan-akan yang asyik itu hanya jadi sutradara, akhirnya semua berlombalomba jadi sutradara. Padahal script writer itu tidak kalah tajir, mereka bisa mengantongi 80 sampai 100 juta rupiah perfilm. Kalau anda bisa menulis dalam 2 minggu saja, anda bisa lebih kaya dari pada sutradara,” tandasnya. Sistem pendidikan kita yang lebih memposisikan murid sebagai penonton atau pendengar juga membuat banyak orang tidak terlatih untuk bercerita. Bisa dikatakan perfilman Indonesia saat ini sedang mencari bentuknya bagaimana menulis skenario yang tidak membuat penonton bosan, sekaligus tidak kelihatan menyampaikan semuanya dengan verbal. Skenario adalah jantungnya film, seperti blue print saat membangun rumah, jadi kalau sebuah film jantungnya sudah ‘memble’ ya mau gambar seba-

gus apa sudah tidak tertolong. Rudi Sudjarwo berharap pada saatnya kualitas film Indonesia dapat sejajar dengan negara lain. “Kalau mengejar Hollywood sudah terlalu jauh, kalau film kecil bisa tapi secara industri sulit. Kita kejar Thailand dulu saja yang mungkin baru melewati kita dua langkah karena dukungan pemerintah mereka yang luar biasa,” imbuhnya. Bagi Rudi perhatian pemerintah terhadap film Indonesia masih momentum sifatnya, “Kalau ada maunya.” Sudah saatnya pemerintah juga menjadikan film sebagai media komunikasi tidak hanya kepada rakyat sendiri tetapi kepada masyarakat dunia. Ini menurutnya berhasil dilakukan dengan effektif oleh Amerika. “Film alat efektif untuk mengkomunikasikan ide, bicara di handphone banyak kesalahpahaman, nulis sms pake huruf gede dibilang marah padahal enggak. Ngomong langsung kalo mood lagi hancur juga bisa menimbulkan huru hara, kalo film di ruangan yang eksklusif, tertutup, fokus, tidak ada distorsi, ada dramatisasi, ada sound, visual, jadi nyampenya pesan itu lebih cepat pasti. Kita ingin menunjukkan indonesia adalah negara yang kuat, tidak bisa dijajah lagi, itu bisa lewat film. Itu yang tidak dimanfaatkan pemerintah kita,” tuturnya. (iky)


65

PERNIK

Dirgahayu DPR ke-66 (29 Agustus 1945–2011 ) “Komitmen DPR RI Terhadap Peningkatan Kapasitas Kelembagaan”

Optimalkan Kinerja dan Kapasitas DPR Sesuai Harapan Rakyat Dalam usia yang ke-66, lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), terus berupaya keras meningkatkan kinerja dan kapasitas kelembagaan wakil rakyat tersebut, agar bisa melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

A

da tiga fungsi utama DPR, yaitu fungsi legislasi, kontrol dan anggaran (budgeting). “Diperlukan kerja keras dan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan ketiga fungsi tersebut, sesuai harapan rakyat,” kata Ketua DPR Marzuki Alie, di depan rapat paripurna DPR memperingati HUT ke-66 MPR/DPR dan laporan kinerja DPR tahun sidang 2010-2011, di Gedung Nusantara II MPR/DPR, Senayan Jakarta, beberapa waktu yang lalu. “Komitmen DPR Terhadap Peningkatan Kapasitas Kelembagaan”, sebagai tema besar yang diusung DPR memperingati HUT ke-66. “Subtansi tema menggambarkan keteguhan DPR terhadap perlunya secara terus menerus dilakukan peningkatan kapasitas lembaga DPR, lembaga wakil rakyat, tempat melaksanakan tugas bagi bangsa dan negara,” ujar

66

Marzuki. Menurutnya, dengan dukungan serta penguatan yang cukup signifikan baik melalui amandemen UUD 1945 maupun perundangan lainnya, diharapkan DPR mampu mengoptimalisasikan kinerjanya sehingga dapat melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, diakui Marzuki, anggota DPR mendapatkan banyak kritikan dari masyarakat. “Namun, semua kritik harus dijawab, tidak hanya dalam bentuk argumentasi pembenaran, tetapi dengan langkah-langkah nyata,” tegasnya.

Legislasi

Terkait pelaksanaan fungsi legislasi, dalam tahun sidang 2010-2011, DPR memprioritaskan penyelesaian pembahasan 70 Rancangan Undang Undang (RUU) terdiri dari 36 RUU ini-


siatif DPR, dan 34 inisiatif pemerintah. Pembahasan legislasi tersebut, sebagai kelanjutan pelaksanaan fungsi legislasi tahun sidang 2009-2010. Sedangkan untuk program prioritas tahunan tahun sidang 2011 berjumlah 91 RUU, terdiri dari 37 RUU usul inisiatif DPR, 33 RUU inisiatif pemerintah, dan 21 luncuran RUU tahun 2010. Selama 2011, sampai akhir masa persidangan IV, Juli, sejumlah 23 RUU telah dibahas, dan 10 RUU diantaranya telah disetujui menjadi UU. Dalam menjalankan fungsi legislasi, menurut Marzuki, lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD), memberikan kontribusi cukup positif, baik dalam usulan penetapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahunan maupun dalam proses pembahasan RUU. DPD juga telah memberikan usulan beberapa RUU kepada DPR melalui Badan Legislatif (Baleg) DPR. Ia mengakui, dalam proses penyusunan dan pembahasan RUU, banyak kendala yang dihadapi, sehingga penyelesaian suatu RUU untuk disahkan menjadi UU, menjadi terlambat. Diantaranya terbatasnya waktu, padahal seringkali suatu RUU membu-

tuhkan proses panjang dalam pembahasan. Sementara tata tertib (tatib) sudah mengatur batas waktu pembahasan satu RUU, hanya dua kali masa persidangan, dan dapat ditambah satu kali masa persidangan, dengan persetujuan Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Selain ini, sulitnya memperoleh kesamaan pendapat antara DPR dan pemerintah dalam hal substansi RUU yang sedang dibahas, sehingga akhirnya menjadi materi yang cukup krusial. “Namun perbedaan pendapat tersebut, sebagai hal yang wajar karena adanya upaya optimal dengan mempertimbangkan banyak kepentingan untuk mencapai kepentingan masyarakat dan bangsa yang lebih besar,” ujar Marzuki. Sedangkan di bidang pengawasan, antara lain dibentuknya Tim Pengawas Century, Tim Khusus DPR terhadap Penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Saudi Arabia, Tim Pengawas Otonomi Khusus Aceh dan Papua, juga ada Tim Pengawas DPR terhadap Penanggulangan Bencana Alam (PBA) yang terjadi di Provinsi Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Jambi. Selama masa persidangan 1 sampai IV, DPR juga telah membentuk beberapa Panitia Kerja (Panja) antara lain Panja Mafia Pemilu, Panja Aset-aset Negara, Panja Alat Utama Sistem Persenjataan, dan Panja Sistem Pelayanan Kesehatan Dasar dan Sistem Rujukan. Dihadapan anggota sidang paripurna dan undangan yang hadir, Marzuki juga menyampaikan 23 Agustus lalu DPR RI telah menyelesaikan pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN tahun 2010 dengan rekomendasi. DPR meminta pemerintah meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan laporan keuangan, terutama kementerian atau lembaga yang masih mendapat opini audit “tidak menyatakan pendapat” dan opininya menurun dari tahun sebelumnya. Menyoroti tentang pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tidak sesuai UU Keua-

Ketua DPR RI saat membuka acara HUT DPR RI Ke-66 dengan pemotongan tali

Jajaran Pimpinan DPR RI dan anggota DPR RI saat foto bersama pada acara HUT DPR RI Ke-66

ngan Negara, dalam sidang yang juga dihadiri beberapa mantan ketua DPR RI seperti Akbar Tanjung ini, DPR meminta pemerintah segera menyelesaikan penyempurnaan perundangundangan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). “Serta memberikan sanksi kepada lembaga atau kementerian yang mengelola PNBP di luar mekanisme APBN,” tegas Marzuki. Pada kasus-kasus besar, DPR, lanjut Marzuki telah berupaya maksimal melakukan fungsi pengawasan dengan membentuk tim pengawas (timwas) seperti Timwas Century. Tim yang masa kerjanya diperpanjang hingga akhir tahun ini, sepakat melaksanakan audit forensik dan cross examination data dengan KPK. Yang tak kalah penting, DPR juga membentuk tim khusus penanganan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi dan mendesak pemerintah melakukan moratorium (penghen-

tian sementara) pengiriman tenaga kerja tidak terampil ke seluruh negara Timur Tengah. “Karena negara-negara ini (Timur Tengah, red) belum memiliki mekanisme perlindungan hukum dan perjanjian kerja sama dengan Indonesia,” jelas Marzuki. Sedangkan untuk menangani 303 TKI yang terancam hukuman mati di Saudi Arabia dan Malaysia, DPR meminta pemerintah membentuk tim task force. DPR, lanjut Marzuki berjanji akan terus memantau keberlanjutan tim ini dan pemberlakuan moratorium sampai semua draft perbaikan efektif serta upaya hukum dan diplomasi berjalan maksimal. “Ke depan pemerintah diharapkan hanya mengirim tenaga kerja terampil ke luar negeri,” ujar Marzuki. Didampingi para pimpinan DPR RI yang lain, Marzuki menjelaskan hingga saat ini pimpinan dewan telah menerima pengaduan sejumlah 1.525


67

PERNIK

Refleksi 66 Tahun DPR RI

Ketua DPR RI saat membuka acara HUT DPR RI Ke-66 dengan pemotongan tumpeng nasi kuning

surat, 1.347 melalui website dan 1.523 melalui pesan singkat. “Pengaduan yang menonjol terkait masalah pertanahan dan hokum,” jelas Marzuki. Terhadap pengaduan itu, lanjut Marzuki, DPR RI memproses dengan sistem skala prioritas dengan tetap menganggap penting semua pengaduan dan aspirasi masyarakat. “Tidak ada yang dianaktirikan,” tegas Marzuki.

Kooporatif

Dalam Laporan Kinerja DPR tahun 2010-2011, Marzuki Alie pada rapat paripurna tersebut juga menyinggung soal peran pemerintah dalam pembahasan legislasi di DPR. Pemerintah diminta agar lebih kooperatif, terutama dalam membahas RUU, sejak mulai tahap penyampaian Surat Presiden (Surpres) hingga akhir pembahasan. “Hal ini menjadi sangat penting mengingat semua pembahasan RUU, harus mendapat persetujuan bersama DPR dan presiden, sebagaimana diatur dalam konstitusi. Dengan landasan berpikir yang komprehensif , maka pelaksanaan fungsi legislasi, bisa optimal sebagai wujud pertanggungjawaban DPR kepada rakyat,” katanya.

68

Pimpin DPR, lanjut Marzuki, berupaya melakukan terobosan dan serangkaian langkah dalam upaya mengoptimalkan fungsi perundangundangan. Misalnya, keterlibatan pimpinan dewan untuk ikut serta menangani langsung beberapa RUU, konsultasi secara intensif dengan fraksi-fraksi dan alat kelengkapan DPR yang menangani RUU, dan bahkan konsultasi dengan presiden, telah dilakukan. Keterlibatan ini tidak hanya dalam menyepakati substansi, tetapi juga dalam hal mekanisme dan prosedur untuk percepatan penyelesaian RUU. Di bagian lain, Ketua DPR Marzuki Alie juga meminta Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR sebagai lembaga pendukung pelaksanaan fungsi dewan, melakukan penguatan kelembagaan. “Pimpinan selalu meminta adanya penguatan kelembagaan Setjen,” katanya. Ia menyampaikan aspresiasi pada jajaran Setjen DPR, yang telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal DPR tahun 2010. “Kita mengharapkan capaian ini dapat dipertahankan untuk tahuntahun mendatang,” katanya. (lss)


Mewujudkan Kredibilitas DPR RI Dengan Konsisten Menjalankan Rencana Strategis 2010-2014 dan Pembenahan Organisasi Usia 66 tahun sebenarnya usia yang cukup matang bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk bekerja dan berkarya mewujudkan cita-cita bangsa sesuai yang tertuang dalam Mukadimah UUD 1945, mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tapi upaya mewujudkan cita-cita itu kadang mengalami pasang dan sekali waktu surut hingga masyarakat menilai wakil rakyat tidak banyak berbuat untuk kepentingan rakyat dan hanya mengedepankan kepentingan golongan tertentu. Dalam sebuah wawancara saat kunjungan di Medan beberapa waktu lalu seperti ditulis dalam situs berita media nasional, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Marzuki Alie mengatakan tantangan anggota DPR RI saat ini meningkatkan kepercayaan publik kepada anggota dewan yang kian merosot. Marzuki menegaskan DPR mesti “disembuhkan” dengan melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) DPR RI yang telah disepakati sembilan fraksi pada Rapat Paripurna 2009 lalu. “Citacita saya, 2014, DPR itu kredibel,” kata Marzuki. Marzuki meyakini pelaksanaan renstra dapat dimulai dengan membangun tiga pondasi. “Pertama itu, (dibentuknya) badan keahlian, kesekjenan lalu badan pengawasan fungsional. Target saya, pada 2011, pondasi kelembagaan itu sudah terbangun,” tuturnya. Pondasi itu diharapkan meningkatkan sistem pendataan di DPR RI. “DPR tidak punya orang-orang database. Akibatnya, Prolegnas (Program Nasional Legislasi) hanya judulnya saja. Setelah masuk proses perancangan, bingung,” tegas Marzuki. Sejalan dengan pemikiran Marzuki Alie, pengamat politik muda

Jajaran Pimpinan dan Anggota DPR RI saat berfoto bersama rekan-rekan jurnalistik

Muhammad Faisal Aminuddin (29) mengatakan agar renstra lebih bermanfaat, DPR RI perlu melakukan pembenahan empat bidang yaitu penguatan kapasitas legislator, penegakan etika dengan standar hukum yang tegas, menata ulang hubungan eksekutif melalui sekretariat dewan dengan legislator dan meningkatkan kontrol publik. Menurut Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang ini, penguatan kapasitas secara cepat dapat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan tenaga ahli yang bisa bekerja professional dan memiliki kemampuan untuk menunjang kapasitas anggota DPR RI. “Fraksi harus kontinyu melakukan evaluasi terhadap kinerja anggotanya,” kata Faisal. Karena sistem evaluasi yang baik menurut jebolan Magister Ilmu Politik Universitas Gajah Mada ini, memungkinkan anggota DPR belajar keras mencapai tingkat kapasitas standar atau lebih. “Fraksi mempunyai kekuasaan, sebagai representasi partai untuk melakukan recall,” tegas bapak satu anak ini. Agar mempunyai standar hu-

kum yang tegas dalam penegakan etika, perlu penambahan kewenangan Badan Kehormatan DPR RI melakukan investigasi mendalam dan memutuskan agar rekomendasinya mempunyai kekuatan politis yang terukur. Selain itu, lanjut Faisal hubungan antara representasi eksekutif melalui sekretariat dewan (sekwan) dengan legislator perlu ditata ulang. “Selama ini terkesan, sekwan sebagai pelayan legislator,” kata Faisal. Padahal menurut Faisal, sekwan adalah pintu masuk eksekutif mengintervensi DPR RI karena ketergantungan pemenuhan anggaran, fasilitas kerja dan dukungan material lainnya. Tak kalah penting, tegas Faisal, meningkatkan ruang kontrol publik. “Bukan hanya wartawan yang diberi kesempatan bertanya, segenap elemen masyarakat yang berkepentingan seperti LSM, Ormas dan lainnya juga harus mempunyai kesempatan sama bertanya dan memberikan opini terkait progress report dan tingkat polah legislator,” kata Faisal. Mereka berhak mengikuti jalannya sidang dari tempat yang proporsional dan memberikan feedback secara langsung kepada fraksi. “Misalnya setelah menonton sidang, kontituen

bisa menulis catatan pada pimpinan fraksi bahwa si A dari daerah pemilihan (dapil) saya, yang harus ngomong dan memperjuangakan kepentingan dapil saya, kok diam saja,” kata Faisal memberi contoh. Menanggapi hal itu, Taufik Kurniawan Wakil Ketua DPR RI mengatakan ruang keterbukaan publik telah diberikan dengan memberi kesempatan masyarakat mengikuti jalannya rapatrapat DPR RI yang bersifat terbuka. “Memang beberapa sidang dibuat tertutup jika menyangkut rahasia Negara,” jelas Taufik. Masyarakat, lanjut Taufik dapat memberi masukan secara santun, proporsional dan etis.

Kinerja Dewan

Pembenahan-pembenahan harus segera dilakukan karena Faisal mengamati kinerja dewan saat ini masih jauh dari harapan masyarakat. Hal itu bisa dipotret dari tiga indikator utama yaitu dari sisi kelembagaan, akuntabilitas publik dan konstituen. Dari dari sisi kelembagaan banyak terjadi mislead yaitu usaha untuk menerapkan aturan main agar mempunyai daya ikat dari lembaga atau organisasi kepada anggota. Kelemahan ini tampak, misalnya, tidak begitu


69

PERNIK

berfungsinya Badan kehormatan ketika dihadapkan pada persoalan menyangkut pelanggaran etika anggota DPR RI. “Setiap rekomendasi dari Badan Kehormatan (BK) DPR RI, selalu tidak punya taring. Kasusnya lebih banyak dikembalikan kepada fraksi masingmasing atau kalau memang mengandung unsur pidana, bisa di-take over

melanjutkan strata tiganya di salah satu kampus di Berlin, Jerman ini. Sejalan dengan Faisal, Wakil Ketua DPR Pramono Anung menghimbau BK tegas terhadap anggota yang bermasalah hukum. “Badan Kehormatan harus proaktif menjadikan DPR sebagai etalasi terbuka bagi penegakan hukum demi perbaikan citra DPR,” ujar Pramono Anung beberapa

milih (rakyat) dan mereka yang mewakilnya. Legislator, mestinya menjaga kesinambungan hubungannya dengan konstituen. baik melalui perangkat reses atau saluran lainnya seperti organisasi pendukung dan kelompok atau dan komunitas yang ada di daerah pemilihannya. Tapi ternyata diantara 560 wakil rakyat, tidak sampai lima persen yang

aparat penegak hukum,” jelas laki-laki yang akrab dipanggil Faisal ini. Akibatnya, upaya untuk menjaga kehormatan lembaga dan kredibilitas anggota menjadi banyak terkendala. Hubungan intra-organisasi antara anggota DPR dan sekterariat DPR menyangkut penegakan tata tertib organisasi pun tidak mudah dijalankan. “Sekretariat dewan merasa tidak mempunyai kewenangan menegakkan tata tertib yang semestinya sudah disepakati bersama itu,” jelas Faisal. Ia mencontohkan kasus Nazaruddin ternyata masih menerima gaji setiap bulan. “Mestinya, sebagai kepanjangan eksekutif, Sekwan mempunyai insiatif mengajukan permohonan kepada pimpinan lembaga (DPR) agar memberikan keputusan terkait hal tersebut,” tegas dosen yang akan

waktu lalu sebagaimana dikutip dari salah satu situs berita nasional. Selain ketegasan BK, Faisal menyoroti kinerja DPR dalam menjalankan fungsi legislasi yang menurun. “Dari 70 rancangan undang undang (RUU) yang terdaftar di program legislasi nasional hanya 6 yang disahkan menjadi undang-undang,” jelas pengamat yang fokus pada penelitian “Demokratisasi dan Politik Elektoral” ini. Hal ini menurut Faisal menunjukkan tiadanya mekanisme pertanggungjawaban hasil kunjungan kerja ke luar negeri yang mestinya bisa tercatat dalam memori organisasi untuk memudahkan pelacakan dampak signifikan kunjungan tersebut dalam pembuatan legislasi. Faisal pun menilai telah terjadi keterputusan mata rantai antara pe-

senantiasa membuka komunikasi dengan konstituennya, baik secara langsung melalui media elektronik atau jaringan partainya. Jika persoalan konstituen ini tidak bisa diselesaikan, Faisal menengarai hasil legislasi hanya terbentuk dari pola pikir dan kepentingan elitis saja. Sementara kepentingan rakyat tidak banyak tersentuh dan terakomodasi,” jelas Faisal. Persoalan lainnya bisa dijumpai dalam hal penyelesaian kasus, pembagian anggaran, titik konsentrasi pembangunan masyarakat dan distribusi aset publik. “Semuanya menjadi tidak sistematis dan mempunyai alasan yang tepat untuk diajukan dalam penganggaran,” jelas Faisal. Ia menegaskan seharusnya, legislator mempunyai bidang konsentrasi dan menjaga komunikasi secara

70


intens dengan konstituennya seperti yang dilakukan Budiman Sudjatmiko (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) yang konsisten dengan Rancangan Undang Undang tentang Desa. “Legislator juga harus mempunyai skala prioritas dalam bentuk yang fenomenal agar publik bisa melihat konsistensi dan usaha mereka dalam pertarungan di gedung DPR itu,” katanya. Menyikapi hal ini, Taufik mengatakan “Kritik seperti ini sangat konstruktif dan sangat disyukuri. Ini merupakan bagian dari proses.” Taufik meyakini harapan masyarakat

yang tinggi pada DPR RI menunjukkan tingkat ekspektasi masyarakat yang semakin meningkat dalam era keterbukaan publik. Karena itu ia berharap anggota dewan semakin hati-hati menjalankan amanat masyarakat. Mekanisme pelaporan hasil kerja sesuai dengan Undang-Undang terus dijalankan. “Partisipasi masyarakat perlu terus dilibatkan. Terutama terkait penggunaan APBN, jangan sampai tidak transparan dan terbuka,” tegas Taufik. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menambahkan, DPR saat ini

sedang menjalankan rencana besar road map pembenahan kinerja DPR. “Ada pikiran untuk mengefektifkan tugas-tugas konstitusional dewan dari sektor legislasi, anggaran dan pengawasan. ” jelas Priyo. Rencana tersebut, tambah Priyo sebagaimana dikutip dari salah satu berita nasional, masih dalam tahap pematangan agar kinerja dan kredibilitas DPR meningkat. “Kami fokus membenahi kinerja DPR. Ini adalah rencana jangka panjang yang tidak mendadak dapat direalisasikan,” jelas Priyo. [TIM-Parle] ***

RUU yang telah disetujui menjadi Undang-Undang 2010 sd 2011 Tahun 2010 a. b. c. d. e. f. g. h.

RUU Tentang Keprotokolan (DPR RI) RUU tentang Cagar Budaya (DPR RI) RUU tentang Gerakan Pramuka (DPR RI) RUU tentang Hortikultura (DPR RI) RUU tentang Perubaan atas UU nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (DPR RI) RUU tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPR RI) RUU tentang Perubahan UU nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi (pemerintah); dan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Pemerintah)

RUU Kumulatif Terbuka a.

b.

c. d. e. f. g.

Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negra di bagian Barat Selat Singapura, 2009. Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kerjaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negra Brunei Darussalam tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan. Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2008. Perubahan atas UU nomor 47 tahun 2009 tentang APBN Tahun Anggaran 2010. Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2009. APBN Tahun Anggaran 2011. Pencabutan Perpu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tahun 2011 a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

RUU tentang Mata Uang (DPR RI) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (DPR RI) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 9 Tahun 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang (DPR RI) RUU tentang Perubahan atas UU nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (DPR RI) RUU tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundangan-Undangan (DPR RI) RUU tentang Penanganan Fakir Miskin (DPR RI) RUU tentang Transfer Dana (Pemerintah) RUU tentang Informasi Geospasial (pemerintah) RUU tentang Akuntan Publik (Pemerintah) RUU tentang Keimigrasian (Pemerintah)

RUU Kumulatif Terbuka RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN Tahun Anggaran 2011


71

PERNIK

Setjen DPR Siap Dukung Kelancaran Tugas-tugas DPR Sekretaris Jenderal DPR RI Nining Indra Saleh mengatakan, DPR RI di era reformasi sudah berubah sangat luar biasa dan ini tentunya berdampak pada Sekretariat jenderalnya, karena Setjen DPR merupakan supporting system yang harus memberikan dukungan sepenuhnya kepada DPR RI dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Foto bu nining

Sekretaris Jenderal DPR RI Nining Indra Saleh

S

aat ini, untuk meningkatkan profesionalisme seluruh SDM yang ada di jajarannya, Setjen melakukan pembaharuan-pembaharuan baik di dalam tata laksana pelaksanaan tugas-tugas, SDM nya dan penguatan kelembagaannya, katanya saat Dialog Interaktif di RRI Pro 3, beberapa waktu lalu. Dijelaskan pula bahwa DPR periode 2009-2014 untuk pertama kalinya mempunyai Rencana Strategis (Renstra) bagaimana DPR lima tahun ke depan. Dan salah satu bagian dari Renstra itu adalah penguatan duku-

72

ngan dari Sekretariat Jenderal kepada Dewan. Guna meningkatkan kapasitas dari supporting system, ada hal-hal penting yang harus dilaksanakan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam memberikan dukungan kepada para anggota Dewan di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Hal penting pertama adalah dari segi Kelembagaan, karena Setjen DPR sekarang bukan saja memberikan dukungan dari segi teknis dan administratif, tetapi di era reformasi ini Setjen DPR RI fungsinya memberikan dukungan teknis administratif dan keahlian. “Jadi di sini ada perubahan paradigma yang sangat mendasar,” katanya. Menurut Nining, dukungan keahlian ini merupakan dukungan yang sangat penting karena langsung berkaitan dengan kinerja para Anggota DPR. Berkaitan dengan hal tersebut, sekarang sedang diproses akan dibentuk Badan Fungsionaris Keahlian, jadi nantinya akan ada Badan tersendiri yang memberikan dukungan keahlian kepada Dewan. Yang ke dua, penguatan Kehumasan, hal ini juga merupakan bagian penting dari Renstra melalui pengembangan teknologi informasi. Hal penting lainnya, kemandirian


pengelolaan anggaran DPR. Karena DPR sebagai lembaga legislatif tentu ada karakteristik yang berbeda dari sistem penganggarannya, oleh karena itu, inipun masuk didalam tujuan atau tugas-tugas yang telah dirumuskan didalam Renstra. Berikutnya, pengembangan prasarana utama dan pengembangan perpustakaan parlemen. Di negara manapun, kata Nining, perpustakaan parlemen menjadi bagian penting dan menjadi perpustakaan rujukan, karena di situ ada pusat research, hasil-hasil penelitian, himpunan buku-buku dan informasi lengkap yang tentunya sangat dibutuhkan khususnya para tenaga ahli di dalam memberikan dukungan kepada para Anggota Dewan. “Jadi, perpustakaan parlemen ini akan menjadi prioritas ke depan untuk semakin dikembangkan,” tambahnya. Hal penting lain yang masuk dalam Renstra adalah penguatan representasi. Hal ini terkait dengan pengembangan sarana komunikasi melalui pembentukan rumah aspirasi di daerah-daerah pemilihan para anggota. Pengembangan E-Parliament di era informasi dan globalisasi juga menjadi bagian yang sangat penting, karena saat ini teknologi informasi kita sudah berkembang pesat sehingga dengan teknologi ini diharapkan masyarakat akan lebih mudah mendapatkan informasi-informasi dari DPR. Program strategis DPR tersebut, dituangkan dalam sebuah dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis (Renstra) DPR 2010-2014, yang merupakan dokumen perencanaan strategis yang pertama kali dimiliki sepanjang sejarah DPR. Renstra ini menjadi dokumen bagi DPR dalam menyusun program dan kegiatan, guna menyelenggarakan tugas-tugas konstitusional, Sekretariat Jenderal DPR dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPR. “Kami sepakat dan bertekad memperbaiki kinerja sebagaimana menjadi tuntutan masyarakat,” ujarnya. (tt)

D

Pameran Foto Meriahkan HUT DPR RI

idampingi jajaran Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso, Pramono Anung, Anis Matta dan Taufik Kurniawan, peresmian diikuti meninjau secara langsung foto-foto yang ditampilkan. “Ini luar biasa ya ekspresinya,” komentar Ketua DPR ketika memperhatikan foto yang menggambarkan ia sedang memimpin sidang paripurna yang diwarnai protes anggota sampai naik ke mimbar pimpinan. Pameran foto dengan tema “Warna-Warni Parlemen 2011” ini memang merekam ragam kegiatan anggota DPR mulai dari menghadiri persidangan, menerima pengunjuk rasa sampai konperensi pers di ruang wartawan. “Ngambilnya pintar-pintar ya anak-anak,” imbuh Priyo. Ia tersenyum lebar ketika melihat salah satu foto dirinya yang dipotret wartawan di depan mobil dinasnya RI 52. Komentar dan derai tawa semakin menghangat ketika menyaksikan foto rapat paripurna pengesahan RUU Gerakan Pramuka. Dalam foto itu terlihat empat pimpinan sedang menyalami Menteri Pemuda dan Olah Raga, Andi Malarangeng. Ketika Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyadari dirinya tidak terlihat dalam foto itu, iapun memberi tanggapan, “Wah ini foto pertemuan pimpinan koalisi di DPR nih.” Komentar ini disambut tawa pengunjung pameran. Sebelumnya Ketua Panitia Pameran Foto, Charles Ulag menjelaskan seluruh karya yang ditampilkan dalam pameran memang sengaja dipilih mengekspresikan banyak hal seperti keindahan, lucu bahkan dramatik. Ia menambahkan karena keterbatasan tempat dari 500 foto hanya 103 yang bisa dipajang, sisanya ditampilkan dalam bentuk slide show. Charles yang juga wartawan foto

500 foto karya 25 jurnalis yang tergabung dalam Wartawan Foto Parlemen Indonesia ditampilkan dalam pameran foto memperingati ulang tahun MPR/DPR ke 66. Kegiatan yang berlangsung di lobi gedung Nusantara II, komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9) dibuka secara resmi oleh Ketua DPR RI Marzuki Alie.

Ketua DPR RI MArzuki Alie menorehkan tandatangan diatas foto sebagai tanda pameran foto di gedung DPR Senayan dalam rangka memeriahkan HUT DPR RI Ke-66 telah dibuka

harian Suara Pembaruan memberikan masukan kepada Sekjen DPR terkait tidak optimalnya pencahayaan di ruang persidangan. “Ada satu hal yang menurut kami mengganggu dan membuat karja kreatif kami tidak

maksimal yaitu lampu di ruang sidang yang redup, kami terpaksa menggunakan lampu blitz,” ujarnya. Ia berharap pameran foto ini dapat dilaksanakan berkesinambungan, paling tidak setahun sekali. (iky)


73

PERNIK

74


Sekretariat Jenderal DPR Menerima Penghargaan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan 2010 dengan Capaian Standar Tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, diterima Sekjen DPR Nining Indra Saleh pada acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, di Aula Dhanapala Kompleks Kemenkeu, Jakarta, Senin (19/9). | PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLII, 2011 | 75

POJOK PARLE

Mudik dan Parpol Setelah lebaran usai dan kegiatan rapat-rapat dimulai, salah satu rapat yang sangat banyak mendapatkan perhatian wartawan adalah rapat di Komisi V DPR, selain rapat Di Komisi IX yang mengundang Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang hangat membahas soal kasus suap yang ada di kementerian tersebut.

Wakil Ketua Komisi V, Muhidin M Said saat memimpin rapat Komisi V DPR dengan Jajaran Kementerian Perhubungan RI membahas evaluasi mudik lebaran 2011

76


K

omisi V DPR memang telah mengagendakan rapat dengan beberapa mitra terkait evaluasi mudik Lebaran 2011. Masalah ini memang baru menjadi sorotan masyarakat dengan meningkatnya jumlah angka kecelakaan di tahun 2011 sebesar 33,08% dibandingkan tahun 2010. Pada tahun 2010 terjadi 3.010 kasus kecelakaan, sementara tahun 2011 ini terjadi 4.006 kasus kecelakaan Tingginya peningkatan angka kecelakaan ini jelas-jelas menjadi keprihatinan anggota Komisi V DPR sehingga Komisi ini segera mengagendakan pertama kali untuk melakukan rapat dengar pendapat dengan mitramitra terkait. Hadir dalam rapat tersebut Dirjen-Dirjen Kementerian Perhubungan, Dirjen Bina Marga, Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas, Wakakorlantas Mabes Polri, Dirut PT KAI, Dirut PT ASDP, dan Dirut PT, Jasa Marga. Banyaknya mitra yang diundang ditambah banyaknya wartawan yang berjubel di ruangan tersebut menjadikan ruangan itu penuh sesak.

Reporter, cameramen TV terlihat di sana sini, begitu juga dengan fotografer dari berbagai media massa. Paparan pertama diawali dari Dirjen Perhubungan Darat Suroyo Alimoeso sebagai Koordinator Posko Angkutan Lebaran Terpadu Nasional 2011. Setelah itu, giliran Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri, Didik Purnomo menyampaikan laporannya. Didik mengatakan, selama kegiatan pengamanan lebaran juga mengamankan atau melakukan pengawalan terhadap kegiatan mudik bersama. Untuk tahun 2011 ini, tercatat 1.094 bis yang mengikuti mudik bersama. Didik memperlihatkan di layar perusahaan-perusahaan dan pihakpihak pelaksana mudik bersama antara lain, TNI AL dengan kapal angkatan lautnya, Alfa Mart, PT. Holcim, BNI, bahkan PB NU juga sebagai penyelenggara mudik bersama. Selain itu, ada juga Partai Politik seperti Partai Demokrat, Axis, Dinas Perhubungan, dan Pemda Jatim. “Perusahaan/dinas/instansi inilah yang telah melaksanakan mudik bersama dengan start dari Jakarta dan dari Surabaya,” jelas Didik. Di tengah seriusnya Waka Korlantas menyampaikan laporannya, tiba-tiba salah satu Anggota Komisi V dari Fraksi PAN melakukan interupsi. “Pak Didik, apakah nama-nama itu

Kepala Korps lalu lintas Mabes Polri(kiri) dan Jajaran Kementerian Perhubungan

sudah masuk semua atau tidak mudik gratis,” kata anggota tersebut. Kemudian dia pun menambahkan :”Saya lihat di situ yang disebut hanya Partai Demokrat, kebetulan saya Ketua Panitia Mudik Bersama Partai PAN,” tambahnya. Tentu saja interupsi itu mengundang tawa seisi ruangan. Suasana serius pun mendadak cair dengan interupsi tadi. Menyahutlah anggota yang lain: “Bukan hanya PAN saja, tapi Golkar juga, tapi kalau Golkar tidak perlu ditulis, itu sudah kewajiban,” kata anggota tadi dengan candanya. Menjawablah Wakalantas “ Terima kasih pak, sekali lagi saya jelaskan

ini yang menginformasikan kepada kami dan minta pengawalan dan pengamanan di jalur yang akan dilalui, dan yang belum disebut karena tidak menginfomasikan,” kata Didik. Menyahutlah anggota lainnya : “Yang belum disebut illegal…………..illegal,” kata anggota tadi. Wartawan yang tengah bergerombol pun tak mau ketinggalan berkomentar :” Duh ……… maksudnya apa ya bapak-bapak, kok yang tidak disebut protes,” kata wartawan tadi. Menjawablah temannya :” tahu sendirilah kamu” katanya diiringi tawa teman-temannya. (tt)


77

POJOK PARLE

78


Komitmen Parlemen Asia Terhadap Pekerja Migran

Recommend Documents