KODE ETIK PEMASOK
Peraturan ini memberikan standard minimum yang bilamana mungkin, harus di lampaui oleh pemasok. Dalam penerapannya, para pemasok harus mengikuti hukum nasional dan hukum lainnya yang dapat di terapkan, dimana ketetapan-ketetapan hukum dan peraturan ini mengarah ke tujuan yang sama, yaitu untuk memperikan perlindungan yang sebesar-besarnya kepada karyawan.
1 . U P A H YA N G D I B AYA R K A N C U K U P U N T U K MEMENUHI KEBUTUHAN HIDUP 1 . 1 Upah dan tunjangan yang dibayarkan untuk standart kerja mingguan adalah pada/diatas batas upah terendah nasional yg di tetapkan oleh undang-undang atau batas tinggi rendahnya upah industry, yaitu yang manapun yang lebih tinggi. Dalam keadaan apapun, upah yang di bayarkan harus dapat memenuhi kebutuhan dasar karyawan dan memberikan penghasilan yang layak. 1 . 2 Seluruh karyawan, sebelum memasuki pekerjaan, diberi keterangan tertulis dan penjelasan yang dapat di mengerti tentang dasar dan
KODE ETIK PEMASOK
perhitungan upah mereka, serta potongan-potongan yang dikenakan. Dan setiap kali pembayaran upah, karyawan di beri keterangan secara tertulis tentang upah mereka untuk periode pembayaran bersangkutan. 1 . 3 Tidak ada pemotongan terhadap upah sebagai ukuran kedisiplinan ataupun pemotongan-pemotongan lainnya yang di buat tanpa pernyataan ijin tertulis dari karyawan yang bersangkutan, kecuali diperlukan secara hukum.
2. JAM KERJA TIDAK BERLEBIHAN 2 . 1 Lingkungan kerja harus sesuai dengan hukum nasional atau standart industry, yaitu yang manapun yang mampu memberikan perlindungan terbesar. Dalam kondisi apapun, karyawan tidak boleh dipaksa untuk bekerja lebih dari 48 jam per minggu secara rutin. 2 . 2 Kerja lembur adalah sukarela, tidak melebihi 12 jam per minggu dan karyawan tidak di tuntut secara rutin, dan selalu di bayar berdasarkan tarip premi. 2 . 3 Para karyawan diperbolehkan paling sedikit libur 1 hari secara rata-rata per minggu.
3 . K O N D I S I K E R J A YA N G A M A N D A N H I G I E N I S 3 . 1 Tersedianya lingkungan kerja yang aman dan higienis bagi para karyawan dengan mempertimbangkan bahaya khusus yang dapat ditimbulkan oleh pekerjaan tersebut.
Adanya langkah-langkah yang
KODE ETIK PEMASOK
memadai
untuk mencegah kecelakan kerja dan hal-hal yang dapat
membahayakan kesehatan karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara meminimalkan sebab-sebab yang dapat menimbulkan bahaya dalam lingkungan kerja tersebut. 3 . 2 Pada saat penerimaan tenaga kerja, karyawan mendapatkan pelatihan tentang kesehatan dan keselamatan kerja, dan setelah itu pelatihan juga di berikan kepada para karyawan secara berkala. Disamping itu, pelatihan juga diberikan kepada karyawan yang di pindah tugaskan kebagian lain dengan potensi resiko yang berbeda. 3 . 3 Karyawan diberi kemudahan untuk menggunakan fasilitas toilet dan air minum yang bersih. Fasilitas untuk penyimpanan makanan juga harus higienis, jika ada. 3 . 4 Jika akomodasi disediakan, akomodasi tersebut harus bersih dan aman, serta memenuhu kebutuhan dasar karyawan. 3 . 5 Senior
Manager
bertanggung
jawab
atas
kesehatan
dan
keselamatan karyawan.
4. TIDAK MEMPERKERJAKAN ANAK-ANAK DIBAWAH UMUR 4 . 1 Tidak ada penerimaan buruh anak-anak. 4 . 2 Jika teridentifikasi adanya buruh anak-anak pada pemasok dan di daerah sekitarnya, pemasok akan memprakarsai atau berpartisipasi dalam suatu program untuk mengalihkan anak-anak yang terlibat dalam buruh anak-anak tersebut ke dalam pendidikan yang berkualitas sampai
KODE ETIK PEMASOK
mereka dewasa dan memenuhi umur. 4 . 3 Tidak ada satupun karyawan di bawah usia 18 tahun yang diperkerjakan pada malam hari ataupun dalam pekerjaan dengan kondisi beresiko bahaya. 4 . 4 Dalam peraturan ini, “anak-anak” adalah siapa saja di bawah usia 15 tahun, kecuali jika hukum setempat atau nasional menetapkan usia wajib sekolah atau batas minimum usia kerja yang lebih tinggi dari 15 tahun, maka dalam hal ini, usia yang lebih tinggi yang akan diterapkan. “Buruh anak-anak” berarti pekerjaan apa saja yang dilakukan oleh anakanak atau remaja, kecuali mereka yang dipertimbangkan dapat diterima sesuai dengan Convensi Usia Minimum Organisasi Buruh International (ILO) tahin 1973 (0138).
5. PEKERJAAN DIPILIH SECARA BEBAS 5 . 1 Tidak ada pemaksaan, pengikatan kerja atau buruh yang di tahan untuk bekerja secara paksa. 5 . 2 Karyawan tidak diharuskan menaruh uang tanggungan, surat-surat tanda pengenal atau pengalaman lainnya pada majikan dan karyawan bebas untuk meninggalkan pekerjaan mereka setelah pemberitahuan yang dapat diterima.
6. TIDAK ADA PRAKTEK DISKRIMINASI 6.1
Tidak ada diskriminasi dalam penerimaan tenaga kerja, upah,
KODE ETIK PEMASOK
kemudahan untuk latihan, kenaikan pangkat, pemutusan hubungan kerja atau pensiun, berdasakan pada ras, kasta, asal daerah, agama, usia, cacat tubuh, jenis kelamin, orientasi seksual, status perkawinan, keanggotaan serikat, afiliasi politik atau dasar lainnya yang tidak berhubungan dengan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan.
7.
TIDAK
ADA
PERLAKUAN
KASAR
ATA U
TIDAK
MANUSIAWI 7 . 1 Kekerasan fisik dan sejenisnya, kekerasan verbal/lisan, ancaman kekerasan fisik,
pelecehan seksual atau perlakuan kekerasan serta
bentuk intimidasi lainnya tidak diperbolehkan dan tidak diterapkan.
8.
KEBEBASAN
DAN
HAK
UNTUK
B E R S E R I K AT,
B E R K U M P U L D A N B E R P E N D A P AT 8 . 1 Seluruh karyawan mempunyai hak untuk membentuk serikat buruh atas pilihan mereka sendiri dan mengeluarkan pendapat bersama. Mereka juga mempunyai hak untuk memilih tidak bergabung dengan serikat buruh. 8 . 2 Pemasok mengambil sikap terbuka terhadap aktivitas serikat buruh dan cara penerimaan anggotanya. 8 . 3 Perwakilan
karyawan
tidak
didiskriminasikan
dan
diijinkan
memasuki area tempat kerja untuk menjalankan fungsi perwakilan terebut.
KODE ETIK PEMASOK
8 . 4 Jika hak-hak kebebasan berkumpul dan berpendapat bersama di larang secara hukum, maka perusahaan harus mendukung pengembangan cara bagi kebebasan karyawan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat bersama.
9 . T E R S E D I A N YA P E K E R J A A N YA N G T E TA P 9 . 1 Sejauh
mungkin,
pekerjaan
diselenggarakan
berdasarkan
hubungan kerja tetap yang di tetapkan melalui ketetapan dan hukum nasional. 9 . 2 Pemasok tidak mencoba untuk menghindari kewajiban normal mereka
sebagai
majikan
terhadap
pekerja
berdasarkan
hukum
ketenagakerjaan dan peraturan jaminan social atau buruh dengan cara mengganti ketentuan hubungan kerja tersebut dengan aturan lainnya, misalnya: buruh kontrak, sub kontrak, bekerja di rumah, cara kerja magang yang secara nyata tidak bertujuan untuk memberi keterampilan atau perekrutan menjadi karyawan tetap, atau perpanjangan kontrak kerja yang melampaui batas.
