KM

,rtD ArN

Yanuar & Riza

Certified Public Accountants KANTOR AKUNTAN PUBLI}< YANUAR & RIZA SK MENTERI KEUANGAN No. 451 /KM.I,/zOIO

LAPORAN AKU NTAN INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATT ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM Keoada : Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Riau Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam lampiran dari laporan ini, yang diterapkan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dari lwa Sirwani Bibra, S.Sos.MM, termasuk buku pembantu penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Prosedur-prosedur tersebut telah disepakati oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang bertujuan untuk membantu KPU dalam memahami dan memantau ketaatan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDK oleh Calon Anggota DPD sehubungan dengan audit dana kampanye seperti yang disyaratkan oleh perundang-undangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku.

LPPDK merupakan suatu laporan dana kampanye yang menyajikan informasi mengenai saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir dana kampanye.Lingkup perikatan prosedur yang disepakati hanya mencakup transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercatat dalam LPPDK, dan tidak mencakup saldo awal dan saldo akhir LPPDK.

Kami melaksanakan perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik. Kecukupan dari prosedur yang disepakati tersebut merupakan tanggungjawab KPU. Sebagai konsekwensinya, kami tidak membuat representasi tentang kecukupan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam lampiran dari laporan ini, baik untuk tujuan pelaporan maupun tujuan lainnya. Hasil penerapan prosedur yang disepakati (temuantemuan) adalah sebagaimana disajikan dalam lampiran dari laporan ini. Kami tidak ditugasi dan tidak melakukan perikatan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDK maupun efektifitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK. Oleh karena itu kami tidak menyatakan pendapat atasnya. Seandainya kami diminta untuk melaksanakan prosedur tambahan, mungkin terdapat halhal lain yang dapat kami ketahui dan kami laporkan kepada KPU.

Laporan ini hanya dimaksudkan untuk digunakan oleh KPU dan tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak-pihak yang tidak menyepakati prosedur tersebut dan yang tidak bertanggungjawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan mereka. Kami tidak bertanggungjawab untuk memutakhirkan laporan kami setelah tanggal laporan ini. KAP Yanuar & Riza NIUKAP :451/KM.1/2010

mf9 16A\\ 23\dei2014

Yanuar & Riza

@

Gertlfied Fubllc Accountantg Drs. Yanuar Mulvana. Ak.CPA NIAP : AP 0676

Gedung DPK PT. Jamsostek, Jl. Tangkas Baru No. 1 Gatot Subroto, Jakarta Selatan 12930, lndonesia Telp

/ Fax : (021) 5221589,5272260, E-mail : [email protected], Website : www.kapyanuar-riza.com

AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

A. 1.

UMUM CAKUPAN LAPORAN

Calon Anggota Dewan a) Pasal 135 ayat (2) Perwakilan Daerah (”DPD”) Undang-Undang wajib menyerahkan Laporan Nomor 8 Tahun 2012 Penerimaan dan Pengeluaran b) Pasal 25 ayat (1) dan Dana Kampanye (paling ayat (2) Peraturan lambat 15 (lima belas) hari KPU Nomor 17 Tahun setelah tanggal pemungutan 2013 sebagaimana suara) berikut di bawah ini diubah dengan beserta laporan-laporan Peraturan KPU Nomor lainnya yang terkait. 1 Tahun 2014 Dilengkapi dengan c) Model DK-10 DPD Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye 1) Model DK1-DPD; 2) Model DK2-DPD; 3) Model DK3- DPD; 4) Model DK4- DPD; 5) Model DK5- DPD; 6) Model DK6- DPD; 7) Model DK7- DPD; 8) Model DK8- DPD; 9) Model DK9-DPD; 10) Model DK10- DPD; 11) Model DK11- DPD; 12) Model DK12- DPD; 13) Model DK13- DPD 14) Copy bukti Tagihan/ Utang Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran 15) Pembukuan Dana

PATUH Sesuai dengan tanda terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Calon Anggota DPD Provinsi Riau, yang diterima pada tanggal 26 April 2014 PATUH Sesuai dengan tanda terima LPPDK Calon Anggota DPD Provinsi Riau, yang diterima pada tanggal, 26 April 2014

Dilengkapi dengan Model DK-1 s/d DK12-DPD

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

2.

Kampanye Pihak Lain PERIODE Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 132 ayat (7) PATUH PENCATATA melakukan pencatatan Undang-Undang Calon anggota N DAN penerimaan dan pengeluaran Nomor 8 Tahun 2012 DPD Provinsi PELAPORA Dana Kampanye dimulai sejak Riau, telah b) Pasal 17 ayat (2) N 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Peraturan KPU Nomor melakukan sebagai Calon Anggota DPD 17 Tahun 2013 pencatatan dan ditutup 1 (satu) minggu sebagaimana diubah Penerimaan dan sebelum penyampaian dengan Peraturan Pengeluaran Laporan Penerimaan dan 07 KPU Nomor 1 Tahun sejak Pengeluaran Dana Kampanye November 2013 2014 kepada KAP. s/d 28 Maret 2014.

B

3.

4.

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU RKDKP

BATASAN MAKSIMUM SUMBANGA N

Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 132 ayat (3) dan menempatkan Dana ayat (4) UndangKampanye berupa uang, pada Undang Nomor 8 Rekening Khusus Dana Tahun 2012 Kampanye Calon Anggota DPD b) Pasal 9 dan Pasal 10 pada bank Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014

PATUH Tanggal 06 November 2013, dilakukan setoran awal pada pada Bank BNI Cabang Pekanbaru

Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 132 ayat (2) dan PATUH mematuhi jumlah penerimaan ayat (3) dan Pasal 133 Sesuai dengan sumbangan (mencakup uang, ada ayat (1) dan ayat (2), aturan, barang, dan/atau jasa yang dan ayat (3) Undang- penyumbang dapat dinilai dengan uang, Undang Nomor 8 dari termasuk hutang dan diskon Perseorangan Tahun 2012 pembelian barang atau jasa b) Pasal 12, Pasal 45 seperti yang yang melebihi batas dalam ayat (2) dan Pasal 46 ada kewajaran transaksi jual beli DK1Peraturan KPU Nomor Model secara umum) yang DPD. 17 Tahun 2013 dilaporkan dalam LPPDK tidak sebagaimana diubah Penerimaan boleh melebihi jumlah di dengan Peraturan sumbangan bawah ini): KPU Nomor 1 Tahun dalam bentuk uang tunai dan a) Rp. 250 Juta untuk 2014

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

5.

penyumbang perseorangan; b) Rp. 500 Juta untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah. KETEPATA Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 134 ayat (2 Undang-Undang N WAKTU mematuhi penyerahan Nomor 8 Tahun 2012 PELAPORA laporan sebagai berikut sesuai b) Pasal 15 ayat (2), N KE dengan waktu yang telah Pasal 20 ayat (5) dan KPU(LP-1, ditetapkan : Pasal 22 ayat (4) LP-2, setor Peraturan KPU Nomor a) Penerimaan Sumbangan 17 Tahun Peraturan ke kas Periode I dan Periode II KPU Nomor 17 Tahun negara, b) Pembukaan Rekening 2013 sebagaimana lapor ke diubah dengan Khusus Dana Kampanye KPU Peraturan KPU Nomor c) Laporan Awal Dana 1 Tahun 2014; Kampanye c) Surat KPU Nomor 658/KPU/IX/2013 tanggal 27 September Dilengkapi dengan: 2013 d) Surat KPU Nomor - tanda terima dari KPU 659/KPU/IX/2013 - Daftar Penerimaan tanggal 27 September 2013 Sumbangan Dana KPU Nomor Kampanye Periode I dan e) Surat 811/KPU/XI/ 2013 Periode II tanggal 29 November - Model DK8-DPD (lihat B.1) 2013; - Model DK9-DPD (Lihat B.1) f) Surat KPU Nomor 860/KPU/XII/ 2013 tanggal 24 Desember 2013 g) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014

tidak lebih dari ketentuan.

PATUH Tanda terima Laporan Sumbangan Dana Kampanye periode I dan II sudah diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Riau, tanggal 27 Desember 2013 dan 2 Maret 2014. PATUH Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye di lakukan pada pada tanggal 6 November 2013 Pada Bank BNI Cabang Pekanbaru dengan No. Rek. 0316607428 Laporan Awal Dana Kampanye telah diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Riau, tanggal 28 Pebruari 2014.

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

Apabila terdapat Calon a) Pasal 131 ayat (4) Anggota DPD menerima Undang-Undang sumbangan yang dilarang Nomor 8 Tahun 2012; maka wajib mematuhi b) Pasal 13 ayat (2) dan ketentuan sebagai berikut : ayat (3) Peraturan a) Dilarang menggunakan KPU Nomor 17 Tahun sumbangan tersebut; Peraturan KPU Nomor b) Menyetorkan sumbangan 17 Tahun 2013 yang dilarang ke kas sebagaimana diubah Negara; * dan dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun c) Melaporkan sumbangan 2014. yang dilarang.

6.

* Dilengkapi bukti lapor c) kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Peneriman Negara Bukan Pajak (”SSPNBP”). C

7.

PATUH Sudah sesuai dengan aturan, sumbangan yang diterima bukan berasal dari sumbangan yang dilarang. Sesuai dengan LPPDK ( Model DK10-DPD, ada Penerimaan yang berasal dari sumbangan perseorangan , yang berupa uang tunai.

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU PERIODE LAPORAN PENERIMA AN AWAL

Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 132 ayat (6) dan mematuhi lingkup waktu ayat (7) Undangpencatatan penerimaan dan Undang Nomor 8 pengeluaran Laporan Awal Tahun 2012; Dana Kampanye dan b) Pasal 17 ayat (5) Rekening Khusus Dana Peraturan KPU Nomor Kampanye, meliputi : 17 Tahun 2013 a) Lingkup waktu sebagaimana diubah pencatatan penerimaan dengan Peraturan dan pengeluaran Laporan KPU Nomor 1 Tahun Rekening Khusus Dana 2014; Kampanye yang c) Surat KPU Nomor dilaporkan terhitung 69/KPU/II/ 2013 sejak 3 (tiga) hari tanggal 7 Februari ditetapkan sebagai Calon 2014. Anggota DPD sampai dengan pembukaan

PATUH Calon anggota DPD Provinsi Riau, telah melakukan pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran sejak 06 Nopember 2013 s/d 28 Pebruari 2014. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye tanggal 06 November 2013

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

Rekening Khusus Kampanye .

Dana

b) Lingkup

waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum.

8.

TANGGAL PEMBUKAA N RKDKP

NAMA BANK

NAMA PEMILIK RKDKP

Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 132 ayat (4) dan membuka dan melaporkan ayat (6) dan Pasal 134 Rekening Khusus Dana ayat (2) UndangKampanye: Undang Nomor 8 a) Dimulai 3 (tiga) hari Tahun 2012; setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai b) Pasal 14 ayat (1) dan Calon Anggota DPD dan ayat (3) dan Pasal 15 paling lambat 14 (empat Peraturan KPU Nomor belas) hari sebelum hari pertama jadwal 17 Tahun 2013 pelaksanaan kampanye sebagaimana diubah dalam bentuk rapat dengan Peraturan umum. KPU Nomor 1 Tahun b) Pada bank Pemerintah 2014. atau Bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia c) Atas nama Calon Anggota DPD Catatan: Pastikan rekening khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Calon

pada Bank BNI, Cabang Sudirman Pekanbaru, Nomor Rekening 0316607428 Transaksi Bank mulai tanggal 07 November 2013 s/d 28 Maret 2014.

PATUH RKDKP Dibuka pada tanggal 6 November 2013

RKDKP dibuka pada Bank BNI Cabang Pekanbaru Nama Pemilik RKDK atas nama Iwa Sirwani Bibra PATUH Sesuai dengan aturan, terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD.

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

9.

CAKUPAN LAPORAN

Anggota DPD . Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 133 ayat (3) dan PATUH membuat Rekening Khusus Pasal 134 ayat (2) Sesuai dengan Dana Kampanye yang aturan, Undang-Undang dilaporkan mencakup: Nomor 8 Tahun 2012; perolehan saldo awal b) Pasal 16 ayat (1) pembukaan Peraturan KPU Nomor rekening, 17 Tahun 2013 berasal dari sebagaimana diubah setoran tunai dengan Peraturan a) Sumber perolehan saldo seperti terlihat KPU Nomor 1 Tahun awal atau saldo dari transaksi 2014; pembukaan; bank, tanggal c) Model DK8-DPD. 06 November b) Rincian perhitungan 2013, tentang penerimaan dan setoran awal. pengeluaran yang sudah Pembukaan dilakukan sebelumnya RKDK bukan apabila saldo awal dari sisa merupakan sisa dari penerimaan penerimaan dana dengan perolehan dana peruntukan kampanye kampanye yang diperoleh sebelum sebelum periode pembukaan pembukaan Rekening Khusus Dana RKDK Kampanye PATUH DILENGKAPI: Calon Anggota DPD Provinsi Salinan DK8-DPD yang Riau, telah diserahkan kepada KPU menyerahkan Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye, telah diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Riau, tanggal 02 Maret 2014

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

Calon Anggota DPD wajib membuat Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu yang dilaporkan mencakup:

a) Pasal 133 ayat (3)

10.

a) informasi

daftar

penyumbang;

b) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum;

c) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 19 ayat (2 dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Model DK9-DPD.

PATUH

Calon Anggota DPD telah membuat Laporan Awal Dana Kampanye, yang dilengkapi dengan Model DK1-DPD s/d DK12-DPD, dan bukti – bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. Transaksi penerimaan dan pengeluaran dana berupa uang, barang dan jasa terjadi untuk periode 07 November 2013 s/d 28 Maret 2014.

DILENGKAPI: Salinan DK9-DPD diserahkan kepada KPU

yang

Dalam

LPDK,

Jumlah penerimaan dan pengeluaran

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5 berasal dari transaksi RKDK mulai 7 November s/d 28 Maret 2014. Dalam lampiran Tanda Terima Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPD, Provinsi Riau, terdapat Model DK9DPD. Tanda Terima dari Komisi Pemilihan Umum Riau, tanggal 28 Pebruari 2014.

LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

No.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

TEMUAN

2

5

A.

UMUM

1.

Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Calon Anggota DPD

Tanda terima sudah dibuat beserta catatan atas kelengkapan laporan dan dokumen yang diterima.

2.

a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi

1

penerimaan dan pengeluaran Kampanye dengan cara:

Dana

1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye).

Jumlah Transaksi dalam RKDK seluruhnya baik penerimaan dan pengeluaran ada 26 transaksi. Maka pengujian dilakukan terhadap semua transaksi di RKDK

2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi.

Jumlah transaksi yang di audit ada 30 transaksi

3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.

Jumlah Transaksi dalam LADK dan RKDK ada 30 transaksi

b) menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK. c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan.

B.

REKENING DANA KAMPANYE

Seluruh transaksi tersebut diatas sudah tercatat dalam LPPDK

No.


TEMUAN

1

2

5

3.

Bank Umum (Bank BNI Cabang Pekanbaru)

4.

Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Calon Anggota DPD dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan. Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Calon Anggota DPD, dengan mencantumkan dalam temuan nama Calon Anggota DPD dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut.

C.

PENERIMAAN DANA KAMPANYE

5.

a) Periksa

kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut:

Sesuai dengan rekening yang ada atas nama Iwa Sirwani Bibra

Telah diperiksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaannya. Seluruh penerimaan Dana Kampanye berasal dari Dana Calon Anggota DPD sendiri, dan sumbangan dari perseorangan.

1) Calon Anggota DPD yang bersangkutan; dan 2) sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. (a) perseorangan; Daftar laporan penerimaan sumbangan ada dan dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang.

(b) kelompok; (c) perusahaan/badan usaha nonpemerintah;

(d) Lainnya

(termasuk

hutang

dan

diskon)

b) Jika

Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau LPPDK Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam DSPDK berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Calon Anggota DPD, laporkan dalam temuan.

Telah diperiksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaannya.

No.


1

TEMUAN 5

2 c) Periksa

keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dari Calon Anggota DPD yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut:

1) perseorangan; 2) kelompok; 3) perusahaan/badan

usaha

nonpemerintah; 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan.

6.

Penerimaan berasal dari calon anggota DPD dan sumbangan, perseorangan.

a) Tentukan

keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang Daftar Laporan tercantum dalam Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.

Sudah diperiksa, semua sumbangan sudah dilengkapi dengan surat pernyataan sesuai dengan lampiran LPPDK, Model DK1-DPD dan Model DK2DPD. Telah dilakukan perhitungan ulang, untuk menentukan keakurasian matematis, hasilnya sudah sesuai.

b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan. 7

a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang Daftar Laporan tercantum dalam Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.

Jumlah yang terdapat dalam Model DK1-DPD telah sesuai dengan LPPDK

b) Laporkan

pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.

c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan

Jumlah yang terdapat dalam Model DK1-DPD

No. 1

5

2 melakukan verifikasi atas bukti terkait berdasarkan penjelasan diterima dari Calon Anggota DPD

yang yang

d) Laporkan

dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Calon Anggota DPD dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Calon Anggota DPD.

8

a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk secara akumulatif.

setiap

penyumbang

b) Jika

terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan.

9

TEMUAN


a) Tentukan

kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menenulusuri seluruh transaksi penerimaan yang terncantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang.

telah LPPDK

sesuai

dengan

Jumlah yang terdapat dalam Model DK1-DPD telah sesuai dengan LPPDK Telah dilakukan perhitungan ulang untuk setiap penyumbang secara akumulatif, jumlah sumbangan tiap penyumbang sudah sesuai dengan batasan yang berlaku. Sesuai dengan Model DK2DPD, telah dilampirkan foto copy identitas penyumbang.

b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan. 10.

Prosedur tidak berlaku.

a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi Daftar Laporan penerimaan dalam Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara :

1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang Laporan tercakup dalam Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

Pengujian dilakukan terhadap seluruh penerimaan (1 transaksi)

No.


1

2

TEMUAN 5

2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transasi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup Laporan Penerimaan dalam Daftar Sumbangan Dana Kampanye kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut

Nama dan alamat yang ada dalam Model DK1DPD sudah sesuai dengan surat pernyataan penyumbang, dan dilengkapi dengan indentitasnya.

b) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:

1) Bandingkan

nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut. (a) Identitas penyumbang perorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan bukti-bukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada). (b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan buktibukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada) (c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi

Daftar penyumbang hanya berasal dari perseorangan.

Prosedur tidak berlaku

Prosedur tidak berlaku Sumbangan yang diterima berupa uang tunai dan disetor di RKDK tanggal 6 Nopember 2013

Semua sumbangan sudah

No.


1

2 akta pendirian dan fotokopi NPWP (d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan.

TEMUAN 5 sesuai dengan pendukungnya

bukti

d) Jika

Sudah dilakukan dan bukukan didalam kertas kerja Sumbangan berbentuk tunai dan sudah sesuai dengan keakurasianya.

e) Berdasarkan

Semua sumbangan sudah sesuai dengan bukti pendukungnya.

c) Telusuri

transaksi tersebut kebukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut. terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada):

1) tanggal transaksi;

Sudah dilakukan dan dibukukan dalam kertas kerja

2) nilai transaksi; 3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan;

4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan

5) klasifikasi penerimaan. f)

Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP.

g) Buat daftar konfirmasi terkait

sebagai kertas kerja untuk mendokumen-tasikan pengiriman konfirmasi tersebut.

KAP telah mengirimkan surat konfirmasi kepada para pihak yang memberi sumbangan.

No.


1

2

TEMUAN 5

h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.

Daftar pengiriman konfirmasi telah dibuat dalam kertas kerja.

i)

Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.

j)

Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD.

Jawaban konfirmasi yang diterima sudah diperbandingkan, nilainya sudah sama

k) Laporkan

dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Calon Anggota DPD dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Calon Anggota DPD.

l)

Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima.

Tidak ada perbedaan

Tidak ada perbedaan

Tidak ada perbedaan

m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Calon Anggota DPD tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.


D.

PENGELUARAN DANA KAMPANYE

11.

a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk Dalam Daftar Aktivitas dan pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum (“DAPDK”) Calon Anggota DPD catatan sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk pengeluaran dana kampanye pemilu) dari Calon Anggota DPD memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan

Pengeluaran Dana Kampanye, klasifikasi dan bentuk pengeluaran sudah sesuai dengan ketentuan. DAPDK sebagai pendukung LPPDK

No.


1

2

TEMUAN 5

klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain) menurut ketentuan.

b) Jika DAPDK Calon Anggota DPD dan atau LPPDK Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam DAPDK Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.

12.

a) Tentukan

keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.

b) Jika terdapat ketidak-akuratan matematis,

Dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye, klasifikasi dan bentuk pengeluaran sudah sesuai dengan ketentuan. DAPDK sebagai pendukung LPPDK Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye, telah dilakukan perhitungan ulang, jumlahnya sama dengan yang tercantum dalam LPPDK.

laporkan dalam temuan.

13.

a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDKP.

Jumlah total pengeluaran yang tercantum dalam DAPDK Dan LPPDK sama

b) Laporkan

pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.

c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD. 14.

Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara: a) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas),

Tidak ada perbedaan

Ada 30 transaksi yang diambil dari DAPDK, sesuai dengan klasifikasi pengeluaran. Telah dilakukan pengujian terhadap kelengkapan 30 transaksi

No.


1

5

2 klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK b) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh)transaksi c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. d) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: 1) Telusuri transaksi tersebut kebukti pendukungnya dan ke RKDK. 2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. 3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi yang atas transaksi tersebut yang mencakup (pada): (a) tanggal transaksi; (b) nilai transaksi; (c) Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta (d) sifat dan deskripsi dari transaksi.

4) Untuk

transaksi

TEMUAN

pengeluaran

Dari 30 transaksi yang dipilih, semua ada di DAPDK

Bukti pendukung yang diperoleh dan telah diperiksa dan di dokumentasikan didalam kertas kerja Audit Dana Kampanye.

Tidak ada pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas


dana

terdapat diskon kampanye dalam bentuk bukan kas, Tidak tentukan kesesuaian pencatatan nilai pembelian barang Atau jasa yang pengeluaran tersebut berdasarkan harga sebagaimana tercantum didalam LAPDK yang berlaku di wilayah yang maupun didalam LPPDK. bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan.

5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang

dan

jasa

yang

dicatat

tidak

No. 1


TEMUAN 5

2 berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. 6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan Laporan dicantumkan dalam Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas.

E.

SURAT REPRESENTASI DARI ANGGOTA DPD KEPADA KAP

15.

Dapatkan Surat Representasi Calon Anggota DPD yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Calon Anggota DPD kepada KAP.

Tidak terdapat diskon pembelian barang atau jasa sebagaimana yang tercantum dalam LAPDK maupun LPPDK

Kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan telah sesuai dengan ketentuan

CALON Calon Anggota DPD telah membuat surat Representasi tertanggal 16 April 2014

KM

Recommend Documents