GUBE RNUR MALUKU KAR E L ALB E R T RALAHALU
WAKIL GUB E RNUR MALUKU Drs. MUHAMMAD A. LATUCONSINA
Terwujudnya tata kehidupan masyarakat Maluku yang rukun, aman, damai, sejahtera, mandiri, berkualitas, maju dan religius, yang dijiwai semangat SIWALIMA melalui pembangunan yang berbasis kelestarian lingkungan ekosistem kepulauan, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
KAREL ALBERTH RALAHALU GUBERNUR MALUKU
1
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
2
(2 TAHUN TAHAP PERTAMA 2003/2004 – 2005) TAHAP PEMULIHAN DAN STABILISASI
Memulihkan kondisi daerah pasca pertikaian dalam berbagai aspek. Mewujudkan performance Kelembagaan Pemerintah Daerah. Mengembangkan wawasan kebangsaan dalam rangka pemantapan stabilitas sosial politik. Melakukan revitalisasi nilai-nilai budaya daerah. Mendorong penegakan hukum dan HAM. Memperbaiki kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Mengembangkan kualitas manusia Maluku.
Stabilitas sosial dan keamanan Pemberdayaan masyarakat Penyiapan berbagai infrastruktur (3 TAHUN TAHAP KEDUA 2006 - 2008) TAHAP PENCIPTAAN DAYA SAING BERKELANJUTAN Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan Pemberdayaan masyarakat Stabilitas sosial dan keamanan 3
4
P e ta W ila ya h P rov ins i M a luk u U U R I N o. 4 6 T hn . 19 99 % 9 290,4%
7 ,6 % 632 Pulau
PETA
PROVINSI MALUKU
Luas = 712.479,69 km2
PEMEKARAN PROVINSI MALUKU DAN MALUKU UTARA (UU. 46 TAHUN 1999)
Ibukota Provinsi Ibukota Kabupaten Batas Provinsi Batas Kabupaten Pemekaran Kabupaten No. 40/2003 - Kab. Seram Bagain Barat - Kab. Seram Bagian Timur - Kab. Kep. Aru
LUAS
: 712.479,69 km2
daratan lautan
: 54.185 km2 ( 7,6 % ) : 658.294 km2 (92,4 %) : 632 pulau garis pantai : 6.000 mil / 11.000 km Ke p . Ka i
K ep . T a ya n d u
TU A L
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU 5
E la t
D ob o
6
NO
KABUPATEN/KOTA
KECAMATAN
1
MALUKU TENGAH
11
165
2
MALUKU TENGGARA
5
114
3
AMBON
3
50
4
MALUKU TENGGARA BARAT
17
188
5
BURU
10
94
6
SERAM BAGIAN BARAT
4
87
7
SERAM BAGIAN TIMUR
4
56
8
KEPULAUAN ARU
3
119
MALUKU
57
873
Provinsi Maluku sebagai salah satu Provinsi Kepulauan, dalam pelaksanaan pembangunan selalu memperhatikan keseimbangan dan kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik dan pemerintahan untuk terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Reorientasi pendekatan pembangunan dari pendekatan sektoral ke pendekatan kewilayahan, telah menempatkan Tata Ruang Wilayah pada posisi yang sangat strategis dalam seluruh aspek perencanaan pembangunan daerah. Konsep Gugus Pulau dan Kawasan Laut Pulau yang dicetuskan jauh sebelum pemberlakukan otonomisasi akan tetap dikembangkan. Dalam rangka membuka akses pasar yang lebih luas kepada masyarakat, juga akan dikembangkan pula pintu-pintu keluar (Multigate System) di beberapa wilayah.
DESA/KEL
7
8
TATA RUANG WILAYAH II. . KAWASAN LAUT PULAU
I. GUGUS PULAU 1. Gugus Pulau I meliputi : Pulau Buru, Seram, Ambon, Haruku, Saparua, Geser, Gorom, Manowoko, Banda, Teon, Nila & Serua. 2. Gusus Pulau II meliputi : Kep. Kei dan Kasui 3. Gugus Pulau III meliputi : Kepulauan Aru 4. Gusus Pulau IV meliputi : Kepulauan Tanimbar (P.Yamdena, Larat,Waliaru,Selaru,Selu,Sera & Molu) 5. Gugus Pulau V meliputi : Kep. Babar dan P. Sermata 6. Gusus Pulau VI meliputi : P.Damar,Romang,Leti,Moa, Lakor,Kisar dan Wetar.
III. . MULTIGATE SYSTEM 1. KOTA AMBON. 2. ILWAKI (P.Wetar) 3. SAUMLAKI (P. Yamdena) 4. WAHAI ( (P. Seram)
V. POLA PENGEMBANGAN
Gugus Pulau I Meliputi : P. Buru, Seram, Ambon, Haruku, Saparua, Geser, Manowoko, Banda Teon, Nila dan Serua
1. Kawasan Laut Pulau Seram. 2. Kawasan Laut Pulau Arafuru 3. Kawasan Laut Pulau Laut Banda
VI. KAWASAN ANDALAN 1. Kawasan Strategis meliputi : Kawasan Seram, Buru dan Kota Ambon, Masohi, Kairatu dan Namlea 2. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPE T) meliputi : Kawasan P .Seram dan sekitarnya. 3. Kawasan Sentra Produksi (KSP) meliputi : P. Seram, P.Buru, P. Ambon, Kei Kecil/Besar, P. Yamdena dan Leti Moa Lakor. 4. Kawasan Tertinggal meliputi :Seram Timur, Buru Utara Barat PP.Babar, Leti Moa Lakor, PP. Terselatan dan PP. Aru. 5. Kawasan Perbatasan Kab. Maluku Tenggara Barat
1. 2. 3. 4. 5.
Pembukaan Pintiu-pintu Keluar lebih banyak Peningkatan pertumbuhan pada pusat-pusat pertumbuhan Pengembangan Sistim Interaksi dai Pintu-pintu Keluar. Pemanfaatan SDA mernilai tinggi dengan orientasi ekspor 9 Pengembangan Wilayah Perbatasan dan KSP.
Gugus Pulau II Meliputi : Kep. Kai dan Kasui
Gugus Pulau VI Meliputi : P. Damar, Romang, Leti, Moa, Lakor, Kisar dan Wetar
Gugus Pulau V Meliputi : Kepulaun Babar dan P. Sermata
Gugus Pulau III Meliputi : Kepulauan Aru
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
Gugus Pulau IV Meliputi : P.Yamdena, Larat, Waliaru, Selaru, Sera, dan Molu 10
6HQVXV PENDUDUK TAHUN 2000 JUMLAH PENDUDUK = 1.200.067 Jiwa Laki-Laki = 603.587 Jiwa Perempuan 596.480 Laju Pertumbuhan = = 0,37 % Jiwa
P ENDUDUK TAHUN 2003
JUMLAH P ENDUDUK = 1.288.813 JIWA
Pendataan Keluarga di Kediaman Gubernur Maluku Mangga Dua
Pertumbuhan = 2,41 % 11
12
HASIL PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2003 622,946
JUMLAH JIWA
623,000
(hasil pendataan keluarga 2003)
622,000
JUMLAH JUMLAH KK KK
::
KELOMPOK UMUR HASIL PENDATAAN KELUARGA 2003
277. 277. 094 094 400,000
621,000 620,000
300,000
618,068
619,000
200,000
618,000
100,000
617,000
-
616,000
0-4
Series1 188,225
615,000 Laki -laki
5-6
7 - 15
16 - 21
60 tahun
67,862
309,395
306,395
68,141
Perempuan
13
14
1.
menggalang komitmen dalam rangka pembentukan kelembagaan KB di
2.
1. meningkatkan dan memantapkan kmitmen politis & operasional utk mendukung pelaksanaan program
3.
3. meningkatkan dan mengembangkan sistim Komunikasi informasi edukasi (KIE) & advkasi melalui berbagai jalur. kemiskinan
secara
terpadu
melalui
POKJA
pembina
wilayah
pengentasan
membagi target pengentasan kemiskinan per tahun 20 % dari keluarga miskin
2. meningkatkan koordinasi dan kemitraan lintas sektor terkait
4. Pengentasan
membentuk
kemiskinan secara berjenjang
tingkat kab./kota.
perlu pelayanan kepada keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I
komite
4.
penanggulangan Provinsi Maluku 5. menertibkan kartu sehat untuk keuarga miskin (GAKIN) sesuai hasil
melibatkan
kelompok
masyarakat
utk
mengentaskan
kemiskinan secara mandiri
pendataan keluarga
5.
6. menyediakan data dan informasi keluarga berbasis data mikro
membentuk assosiasi kelompok UPPKS (AKU) di tingkat provinsi & kab/kota
7. Meningkatkan kualitas SDM pengelola program KB
15
6.
16
mengadakan kerjasama dengan ketua lembaga umat beragama dlm pembinaan tribina
7.
mengembangkan KB parawisata melalui kerjasama dengan Pemda Bali
8.
memberikan perhatian khusu pada daerah terpencil
9.
menggarap remaja melalui sekolah sekolah dalam meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja (RR)
10.
memberikan penghargaan kepada desa – desa yg jumlah peserta KB pria mencapai 25 %
Sambutan Gubernur Maluku Pada acara Hari Keluarga Nasional
17
18
KELOMPOK BINA KELUARGA (TRIBINA) Tahun 2004
UPPKS DI MALUKU 2004 JUMLAH KELOMPOK ; 877
15,000
429
617
10,000
BKR BKL
5,000
434 -
BKB
UPPKS berusaha
UPPKS tdk berusaha
4,532
11,110
anggota
Keterangan : BKB : bina keluarga balita BKR : bina keluarga remaja BKL : bina keluarga lansia
19
20
KEGIATAN BINA KELUARGA LANSIA (BKL)
KEGIATAN BINA KELUARGA BALITA (BKB) 21
22
HASIL PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2003 P E R S E N T AS I T AH AP AN K E L U AR G A S E J AH T E R A (d a la m % )
1 2 0 ,0 0 0 1 0 0 ,0 0 0 8 0 ,0 0 0
6 .9 1
6 0 ,0 0 0
1 9.2 5
2 0 ,0 0 0
KK
3 .8 4
3 7.8 0
Ke lu a r g a Se ja h te ra I Ke lu a r g a Se ja h te ra II
4 0 ,0 0 0
-
Ke lu a r g a Pr a Se ja h te ra
K e lua rg a P ra S e ja hte r
K e lua rg a S e ja hte r a I
K e lua rg a S e ja hte r a II
K e lua rg a S e ja hte r a III
K e lua rg a S e ja hte r a III p lus
1 0 4 ,9 6 7
8 9 ,4 0 4
5 3 ,4 6 5
1 9 ,1 9 7
1 0 ,6 6 1
3 2.2 0
23
Ke lu a r g a Se ja h te ra III Ke lu a r g a Se ja h te ra III p lu s 24
2. KESEHATAN KESEHATAN REPRODUKSI REPRODUKSI REMAJA REMAJA (KRR) (KRR) 2. PRESENTASI PUS PUS MUDA MUDA(( << 20 20 THN THN )) PRESENTASI
K E LU AR GA P R A S E JAH TE R A & S E JAH TE R A I T ah un 2003 10 0, 00 0
6.40% 6.20%
79,622
51,580 37,824 25,345
50 ,0 00 -
6.60%
Ala sa n Ekonom i
6.00%
P ra S
KKR
5.80%
Buka n Ala sa n Ekonom i
5.60%
K .S I
KKR
2001
2002
2003
6.50%
6.10%
5.97%
Keluarga miskin adalah keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I alasan Ekonomi = 131,202 KK (47,25 %) 25
26
3. KELUARGA BERENCANA TFR : angka kelahiran total
10.000 5.000 0.000
1970
1980
1990
2000
TFR 6.888
6.155
4.593
3.388
•
Peserta KB baru tahun 2004 : 21.808 (106%) dari PPM : 20.400 PESERTA.
•
Peserta KB Aktif tahun 2004 dari PPM
: 122.838(107,9%) : 113.800 PESERTA
•
Tingkat prevelensi
: 65,9 % dari PUS: 186.779
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
27
28
4. PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN JARINGAN KB INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP)
K B M AND IR I 5000 4000
2004 38%
3000
2002 29%
2000 1000 0
2003 33%
JUMLAH
29
PPKBD
SUB PPKBD
KELOMPOK KB
842
2257
4750
30
Kelembagaan KB kab/kota terdiri dari : 1. DINAS, 5 BADAN, 2 KANTOR
P E T U GAS L AP AN GAN K B 30 0 25 0 20 0 15 0 10 0 50 0
O R A NG S EBELUM O T O NO M I
S ES UDAH O T O NO M I
S E B E LU M
SESUDAH
278
216
ORANG
1
KAB MALTENG
:
BADAN KEPENDUDUKAN KB DAN CAPIL ( PERDA )
2
KAB MALRA
:
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KB DAERAH (PERDA)
3
KAB M T B
:
BADAN KEPENDUDIKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA (PERDA)
4
KAB BURU
:
DINAS KEPENDUDUKAN DAN KB ( PERDA )
5
KOTA AMBON
6
KAB SBB
:
KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CAPIL ( SK )
7
KAB SBT
:
BADAN KEPENDUDUKAN, KB DAN CAPIL ( SK )
8
KAB KEP ARU
:
KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CAPIL ( SK)
BKKBN ( RANPERDA )
Rasio rata – rata 1 petugas lapangan KB membina 4 – 5 desa
31
32
A. FAKTOR PENDUKUNG 1. perhatian pemerintah dlm penyiapan dana dan prasarana 2. koordinasi yg harmonis antara BKKBN dan instansi terkait 3. kesadaran pemda kab/kota ttg kesinambungan ptogram KB 4. dukungan lembaga keagamaan utk kegiatan program KB di Maluku 5. tingginya kesadaran masayarakat ttg program KB bagi keluarga 6. komitmen dan kerjasama dengan institusi TNI, POLRI, PKK dan instansi terkait utk pelayanan KB
Rangkaian kegiatan TNI manunggal KB Kesehatan (TMKK)
33
34
FAKTOR PENGHAMBAT 1) kondisi geografis wilayah kepulauan 2) masih ada kab/kota melembagakan program KB sebagai Kantor
A. A. DUKUNGAN DUKUNGAN KEBIJAKAN KEBIJAKAN menghimbau, menghimbau, mendorong, mendorong, dan dan menfasilitasi menfasilitasi pemerintah pemerintah kabupaten/kota kabupaten/kota dalam dalam pembentukan pembentukan kelembagaan kelembagaan pengelola pengelola KB KB pasca pasca penyerahan penyerahan P3D P3D
sehingga tdk mempunyai unit pelaksana di tgk. Kecamatan 3) sarana dan prasarana klinik KB sangat terbatas
B. B. DUKUNGAN DUKUNGAN DANA DANA menyiapkan menyiapkan dana dana melalui melalui APBD APBD provinsi provinsi maupun maupun sumber sumber lainnya lainnya baik baik utk utk BKKBN BKKBN Provinsi Provinsi maupun maupun ex ex BKKBN BKKBN kabupaten/kota kabupaten/kota sese- Maluku. Maluku. dana dana yang yang dialokasikan dialokasikan utk utk BKKBN BKKBN Provinsi Provinsi Maluku Maluku ::
4) animo peserta KB hormonal (IMPLANT) sangat tinggi 5) jumlah keluarga miskin di Maluku masih tinggi (47,38 %) 6) kurangnya tenaga lapangan KB
2003 2003
7) tingkat pendidikan masyarakat terutama di pedesaan rendah
2004 2004
8) belum semua PUSKESMAS memiliki tenaga dokter
usulan usulan 2005 2005
:: dana dana operasional operasional :: Rp. Rp. harganas harganas :: Rp. Rp. :: dana dana operasional operasional :: Rp Rp harganas harganas :: Rp. Rp. :: dana dana operasional operasional :: Rp. Rp. harganas harganas :: Rp. Rp.
500.000.000,500.000.000,79.000.000,79.000.000,496.000.000,496.000.000,100.000.000,100.000.000,500.000.000,500.000.000,200.000.000,200.000.000,-
C. C. rencana rencana bantuan bantuan utk utk rehab rehab kantor, kantor, gudang gudang dan dan Balai Balai LITBANG LITBANG 35
D. D. Pembuatan Pembuatan pusat pusat informasi informasi dan dan pelayanan pelayanan KB KB Pria Pria dan dan pusat pusat konsultasi konsultasi reproduksi reproduksi 36 reproduksi reproduksi remaja remaja (KKR) (KKR) :: Rp. Rp. 1.300.000.000 1.300.000.000
RANGKAIAN KEGIATAN HARI KELUARGA NASIONAL (HARGANAS)
TAHUN 2004
V. PENGALAMAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU DALAM PENGELOLAAN PROGRAM KB
37
38
penyerahan P3D tgl 12 Desember 2003 dari 5 kabupaten/kota : 6 Penyerahan sebahagian kewenangan program KB ke kab/kota se- Maluku pada tgl. 12 Desember 2003 tdk mengalami hambatan yg berarti karena sebelum penyerahan P3D sudah disosialisasikan kepada eksekutif & legislatif kab/kota tentang kesinambungan pelaksanaan program KB di kab/kota.
(dua)kabupaten kabupatentelah telahmensahkan mensahkanPERDAnya PERDAnya: : 22(dua) KabupatenBuru Buru( (bentuk bentukDinas) Dinas) Kabupaten •• KabupatenMaluku MalukuTenggara TenggaraBarat Barat(bentuk (bentukBadan) Badan) Kabupaten •• (dua) )kabupaten kabupatenperdanya perdanyadisahkan disahkansetelah setelahpenyerahan penyerahan 22(dua P3D: : P3D KabupatenMaluku MalukuTengah Tengah(bentuk (bentukBadan) Badan) • • Kabupaten KabupatenMaluku MalukuTenggara Tenggara(bentuk (bentukBadan) Badan) • • Kabupaten
6 BKKBN Provinsi Maluku telah mengadakan sosialisasi dan pendekatan sejak Maret 2003 :
Kota Ambon Ambon sampai sampai saat saat ini ini masih masih dalam dalam proses proses Kota pengesahan RANPERDA, RANPERDA, namun namun program program KB KB dan dan pengesahan personilnyasudah sudahtertampung tertampungdalam dalamAPBD APBD Kota KotaAmbon Ambon personilnya
- Penyiapan RANPERDA dikoordinasikan dengan Pemda Maluku dan instansi terkait. - RANPERDA KAB/KOTA dibahas di tingkat Provinsi , selanjutnya dikoordinasikan oleh BKKBN Provinsi Maluku ke pemda kab/kota. 39
ü ü
dari 8 kab/kota, 5 kab/kota induk dan 3 (tiga) kabupaten pemekaran semua pimpinan lembaga sudah dilantik dan berasal dari personil ex BKKBN.
adanya kesepakatan terhadap PP No. 8 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah. 3 kabupaten pemekaran PERDAnya akan disahkan pada saat terbentuknya semua dinas/instansi di masing-masing kabupaten.
ü
Pemda Maluku & BKKBN Provinsi Maluku menfasilitasi kabupaten pemekaran dalam menyiapkan RANPERDA
• Berbagai dukungan operasional maupun kebijakan walaupun ada hambatan namun dapat diatasi sehingga pelaksanaan program KB secara berkesinambungan dan telah memberikan hasil yang sangat berarti. • Hal ini terlihat dengan semakin tinggi tingkat kesertaan ber-KB dan menurunnya TFR serta lembaga pengelola program KB di kabupaten/kota dapat dipertahankan.
tentang pembentukan kelembagaan KEPENDUDUKAN,
KB dan CATATAN SIPIL.
40
• Pemerintah Provinsi Maluku memberikan prioritas terhadap pelaksanaan Program KB dan pembangunan kelurga sejahtera untuk mewujudkan visi ‘“KELUARGA BERKUALITAS”.
terhambatnya pengesahan PERDA Kota Ambon karena belum
ü
(tiga)kabupaten kabupatenpemekaran pemekaran(SBB,SBT. (SBB,SBT.dan danKEP KEPARU) ARU) 33(tiga) sudahmemantapkan memantapkanlembaga lembagapengelola pengelolaprogram programKB KB: : sudah KabupatenSeram SeramBagian BagianBarat Barat(SBB) (SBB)bentuk bentukkantor kantor Kabupaten •• Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) bentuk Badan • Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) bentuk Badan • KabupatenKepulauan KepulauanAru Arubentuk bentukKantor Kantor Kabupaten ••
41
42
Air terjun di Desa Kamariang, Pulau Seram 43
