Keywords: Denial of medical services, hospitals, and emergency care

JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

PENOLAKAN PELAYANAN MEDIS OLEH RUMAH SAKIT TERHADAP PASIEN YANG MEMBUTUHKAN PERAWATAN DARURAT Cahyo Agi Wibowo, Hari Wahyudi, Sudarto Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya

Abstract Research on the denial of medical care by hospitals to patients who need emergency care, it is a normative research, including a study of the principles of law, the rules of law and systematic law. Primary legal materials derived from legislation, and secondary materials in the form of literature, documents, archives, legal expert opinion and research results to the researchers in the field of criminal law, in this case relating to the issues discussed in this study. In this case the purpose of the study was to determine whether the denial of hospital to patients who need of medical care is a criminal act, and to determine whether accountability to civil hospital for medical treatment refusal. Results from the study of criminal law, written by denial of medical care, including criminal acts, so it can be prosecuted under the criminal law in accordance with Article 304 and 531 Book Of The Criminal Justice Act . If the hospitals that perform denial of medical care to patients who need emergency care, giving rise to the violation of hospital leaders who are responsible for violations of the law, as stipulated in Article 190 paragraph (1) of Law No. 36 Year 2009 on Health. A patient who feels aggrieved over denial of medical care that the hospital, the patient can be sued in a civil suit and claim damages provided for in Article 58 paragraph (1) of Law No. 36 Year 2009 on Health, and in Article 32 letter q Law No. 44 of 2009 on Hospital. Denial of medical services to patients in need of emergency care including patient adverse action, it has been stipulated in Article 1365, 1366, 1367 Book Of The Civil Law. Keywords: Denial of medical services, hospitals, and emergency care

NRI 1945) telah merinci HAM yang

A. Pendahuluan Salah satu prinsip penting yang

tertuang pada Pasal 28 (28 A sampai

wajib dilindungi oleh Indonesia sebagai

dengan 28 J). Salah satu unsur penting

negara hukum adalah hak asasi manusia

hak asasi manusia adalah kesehatan,

(HAM). Kebanyakan Negara di dunia

mengenai hal tersebut konstitusi kita

merinci

dan

menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak

konstitusinya.

hidup sejahtera lahir dan batin bertempat

secara

dicantumkan Demikian

detail

dalam pula

HAM

Indonesia,

pada

tinggal,

dan

mendapatkan

lingkungan

amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 79 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380


kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.”

hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”1 Sebagai

unsur

HAM,

maka

pemenuhan kesehatan

bagi masyarakat

merupakan

tanggung

jawab

utamanya

pemerintah

Dalam masyarakat,

Negara,

sebagai

hak rakyatnya atas kehidupan yang sehat dan terselenggaranya kondisi-kondisi yang

pemajuan,

menentukan

penegakan, dan pemenuhan hak asasi

seperti tertulis dalam Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Undang-Undang menyebutkan

selanjutnya


disebut

Kesehatan yaitu:

Kesehatan.

Kesehatan mengenai

bagian dari

memenuhi azas pembangunan kesehatan

dari pelayanan kesehatan adalah Undang-

Undang-Undang

karena

menjalankan amanat tersebut Negara harus

Bentuk dari peraturan pelaksana

dengan

rakyat,

kehidupan warga Negara, dan untuk

terutama pemerintah.”

yang

kesehatan

kesehatan telah menjadi

manusia adalah tanggung jawab negara,

Kesehatan,

berkewajiban

dan juga berkewajiban untuk memenuhi

Pasal 28I ayat (4) yang menetapkan “Perlindungan,

pemerintah

kesehatan

memastikan warga negaranya tidak sakit

yang

dimaksud UUD NRI 1945 amandemen bahwa,

permasalahan

“Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, dan nondiskriminasi dan norma-norma agama.”

tidak pelayanan

kesehatan pengertian pelayanan kesehatan dirumuskan sebagai Upaya Kesehatan. Upaya Kesehatan diatur dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 36 Tahun

Jika

2009 tentang Kesehatan yang berbunyi:

terpenuhi

“Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan 1

azas

pembangunan

maka

jaminan

dapat

pelayanan

kesehatan bagi masyarakat akan terpenuhi dengan baik dan upaya kesehatan bagi masyarakat akan lebih menyeluruh hingga berbagai

UUD NRI 1945 amandemen Pasal 28H

lapisan

masyarakat.

pelayanan

kesehatan

pentingnya

peran

memperhatikan

tidak

pemerintah

pemenuhan

Dalam kalah untuk

kebutuhan

ayat (1)

sarana dan prasarana layanan kesehatan 80 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380


yang memadai sehingga dapat mencakup

buruknya pelayanan kesehatan yaitu: Dera

semua golongan masyarakat, tidak hanya

meninggal setelah ditolak delapan rumah

untuk

yang

sakit saat membutuhkan perawatan medis.

berpengaruh tetapi termasuk didalamnya

Bayi Dera memiliki kelainan pencernaan

golongan masyarakat tidak mampu, untuk

sehingga kondisi fisiknya naik turun.

menikmati

Hermansyah,

suatu

golongan

kebaikan

tertentu

pelayanan medis

dalam kondisi yang dibutuhkan.

sudah

berusaha

sekuat

tenaga membawa Dera ke Rumah Sakit.

Pelayanan kesehatan, tidak baik

Awalnya, dia membawa bayi itu ke RS

akan berakibat merugikan kepentingan

pemerintah

masyarakat yang memerlukan pelayanan

Fatmawati.

medis. Terlebih apabila rumah sakit tidak

Namun

dikawasan

pihak

Jaksel,

rumah

RS

sakit

memberikan pelayanan yang layak sesuai

mengatakan penuh, tidak ada kamar

prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-

kosong untuk bayi. Kemudian, mereka

Undang

dapat

membawa Dera ke RSCM di Salemba,

menyebabkan pasien menderita kerugian

Jakarta Pusat. Namun hasilnya sama.

sehingga

menderita

Selanjutnya, Eliyas (ayah dera) dengan

kecacatan ataupun kematian maka hal

ditemani ayahnya bergerak ke RS Harapan

tersebut merupakan tindak pidana dan

Kita di Slipi, Jakarta Barat, jawaban yang

dapat dipidanakan sesuai hukum yang

diterima tidak jauh beda, yakni tidak ada

berlaku di Indonesia.

kamar kosong. Mereka terus menyisir

Hukum

Pidana,

yang

mengakibatkan

Pada

dasarnya

kesalahan

atau

seluruh Rumah Sakit besar di Jakarta.

kelalaian yang dilakukan rumah sakit yang

Antara lain, RS Harapan Bunda Pasar

mengakibatkan

kerugian

pasien,

Rebo, RS Tria Dipa, RS Asri Duren Tiga,

adanya

perhatian

RS Budi Asih, dan RS Jakarta Medical

menangani

Center (JMC) Buncit. Namun dalam lima

permasalahan ini lebih serius lagi sehingga

hari tak ada yang bisa merawat putri

tidak akan terjadi kerugian yang lebih

pertama pasangan itu. Akhirnya, Dera

parah bagi masyarakat. Banyaknya kasus

meninggal dunia.2

seharusnya

perlu

pemerintah

Rumah

Sakit

untuk

yang

mengakibatkan

Dalam

kerugian pada pasien merupakan contoh

permasalahan

di

atas

merupakan contoh buruknya pelayanan

buruknya pelayanan rumah sakit terhadap 2

pasien.

Salah

satu

contoh

terhadap

Jawa Pos, selasa 19 Februari 2013,

Hlm.10.

81 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380


kesehatan

terhadap

sehingga

kewajiban yang telah ditentukan oleh

menimbulkan kematian. Bagi pelayanan

hukum ataupun oleh rumah sakit dalam

kesehatan

yang

bentuk memberikan pertolongan terhadap

memberikan pelayanan kesehatan atau

pasien yang seharusnya ditolong, sehingga

pelayanan medis yang tidak selayaknya

mengakibatkan kematian atau cacat pada

dan menyebabkan kerugian bagi pasien,

pasien tersebut sebagai akibat tidak adanya

hal ini dapat dikategorikan tindak pidana

pertolongan.4

atau

pasien

rumah

sakit

hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang

Tindakan malpraktek dalam bidang

Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 304

kesehatan terjadi apabila tindakan tersebut

dan 531 KUHP.

telah melanggar Undang-Undang Nomor

Dalam

buruknya

pelayanan

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, salah

kesehatan ataupun penolakan perawatan

satunya tenaga kesehatan atau rumah sakit

medis terhadap pasien dapat dikatakan

dilarang

sebagai tindakan malprakter, pengertian

membutuhkan

malpraktek kesalahan

“Adanya

yaitu: dokter

dan/atau

unsur

menolak

pasien

pertolongan

yang pertama

dengan alasan apapun.

tenaga

Selain pertanggungjawaban secara

kesehatan, karena tidak mempergunakan

pidana,

pengetahuan

ketrampilan

perdata juga dapat ditempuh sehingga

sesuai dengan profesi yang dimilikinya,

pihak yang dirugikan dapat mendapatkan

sehingga menyebabkan pasien terluka atau

ganti

cacat bahkan sampai meninggal dunia.”3

melakukan penolakan terhadap pelayanan

dan

tingkat

pertanggungjawaban

rugi

dari

rumah

secara

sakit

yang

Malpraktek yang bersifat pidana

medis. Penolakan pelayanan medis oleh

juga terjadi jika ada peristiwa yang berupa

rumah sakit merupakan tidakan melanggar

pembiarkan dan/atau penolakan terhadap

hukum

pasien

alasan

terhadap orang lain, sebagaimana Pasal

ketidakmampuan pasien tersebut untuk

1365 KUHPerdata yaitu: “Tiap perbuatan

membayar

sakit,

yang melanggar hukum dan membawa

pengobatan dan/atau perawatan, baik rawat

kerugian kepada orang lain, mewajibkan

inap maupun rawat jalan. Malpraktek jenis

orang yang menimbulkan kerugian itu

ini terjadi karena tidak adanya pemenuhan

karena kesalahannya untuk menggantikan

yang

datang,

biaya

jasa

dengan

rumah

dan

mengakibatkan

kerugian

kerugian tersebut.” 3

http://alfarisifadjari.com/mengenal-malpraktek-medis/, Diakses pada 26 februari 2016.

4

Ibid.



B. Metode Penelitian

kepada bahan hukum primer, berupa

a.

buku-buku literatur, dokumen, arsip-

Pendekatan masalah Pendekatan

penelitian

yang digunakan dalam

ini

merupakan

arsip, pendapat ahli hukum maupun

pendekatan

hasil penelitian para peneliti dalam

perundang-undangan (Statuta Approach).

bidang hukum pidana yang dalam hal

Dalam

ini

menyusun

mempergunakan

penelitian penelitian

ini yuridis

yang

berkaitan

dengan

permasalahan diatas.

normatif.

c.

b. Sumber Bahan Hukum

Analisa Bahan Hukum Mengingat penelitian ini merupakan

Bahan hukum utama dipergunakan

penelitian hukum normatif dan bahan

dalam penelitian untuk penulisan skripsi

hukum

ini,

studi

sekunder yang terdiri atas bahan primer.

kepustakaan, untuk memperoleh bahan

Analisis datanya dilakukan secara normatif

hukum yang meliputi :

kualitatif, artinya menjabarkan dengan

1) Bahan hukum primer, diperoleh dari

kata-kata sehingga merupakan kalimat

UUD 1945, Undang-Undang Nomor

yang dapat dimengerti, oleh karena itu,

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,

permasalahannya lebih ditujukan kepada

Undang-Undang Nomor 44 tahun

ketentuan-ketentuan,

2009 tentang Rumah Sakit, Undang-

konsep-konsep, dan bahan-bahan hukum


lainnya,

KUHP,

Undang-Undang

permasalahan yang ada dianalisis dan

Hukum Perdata, UU Nomor 29 Tahun

dicari solusinya, yang akhirnya dituangkan

2004 tentang Praktisi Kedokteran,

dalam bentuk pertanyaan.

Kode Etik Rumah sakit Indonesia,

C. Pembahasan

Undang-Undang No 30 Tahun 1999

Pelayanan Kesehatan oleh Rumah Sakit

tentang

Merupakan Hak atau Kewajiban

yaitu

dengan

Kitab

Arbitrase

melakukan

yang

diteliti

bahan

asas-asas

selanjutnya

hukum

hukum,

permasalahan-

dan

Alternatif

Sengketa,

Peraturan

Rumah sakit sebagai salah satu

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

fasilitas pelayanan kesehatan, menjadi

2008 tentang Prosedur Mediasi di

pendukung

Pengadilan.

kesehatan masyarakat. Penyelenggaraan

Penyelesaian

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan

pelayanan

hukum yang memberikan penjelasan

bagi

upaya

kesehatan

di

peningkatan

rumah

sakit

mempunyai karakteristik dan organisasi 83 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380


yang komplek serta mempunyai sifat dan

tentang kewajiban rumah sakit dalam

serta fungsi – fungsi yang khusus.

melakukan pelayanan kesehatan terhadap

ciri

Jasa medik yang diberikan mempunyai

pasien,

jenis

kesehatan

yang

sangat

beragam,

serta

yaitu:

“Memberi

pelayanan

aman,

bermutu,

yang

melibatkan berbagia kelompok profesi.

antidiskriminasi,

Oleh sebab itu hubungan hukum yang

mengutamakan kepentingan pasien sesuai

terjadi

dengan standar pelayanan rumah sakit.”

pada

pelayanan

kesehatan

dan

efektif

dengan

melibatkan pasien dengan berbagai pihak

Sedangkan dalam Pasal 30 huruf b

yang berada di rumah sakit tersebut.

UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah

Hubungan bisa terjadi antara lain:

Sakit mengatur tentang hak rumah sakit

a) Hubungan pasien dengan rumah sakit

setelah memberikan pelayanan kesehatan

b) Hubungan pasien dengan dokter atau

terhadap pasien, yaitu: “Menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.”

tenaga medik c) Pasien dengan apotek, dan lain-lain. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 1 ayat (1), ditetapkan bahwa Rumah Sakit

Hak-hak rumah sakit adalah segala

adalah: “Institusi pelayanan kesehatan yang

menyelenggarakan

sesuatu

pelayanan

yang

berhubungan

dengan

kepentingan rumah sakit dalam melakukan

kesehatan perorangan secara paripurna

pelayanan kesehatan atau pelayanan medis

yang menyediakan pelayanan rawat inap,

yang dilindungi oleh hukum yang berlaku,

rawat jalan, dan gawat darurat.’’

sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) huruf f

Dalam menyelenggaran pelayanan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009

medis, rumah sakit mempunyai hak dan

tentang Rumah Sakit, menetapkan bahwa:

kewajiban untuk memberikan pelayanan

“Mendapatkan perlindungan hukum dalam

kesehatan atau pelayanan medis yang

melaksanakan

sesuai dengan Undang-Undang. Hak dan kewajiban rumah

sakit

pelayanan

kesehatan.”

Sedangkan kewajiban-kewajiban rumah

diatur dalam

sakit


adalah

segala

sesuatu

yang

berhubungan dengan beban atau tanggung

tentang Rumah Sakit Bab VIII, dalam

jawab rumah sakit untuk melaksanakan

Pasal 29 ayat (1) huruf b UU No 44 Tahun

pemenuhan kebutuhan yang menjadi hak

2009 tentang Rumah Sakit mengatur

pasien. Dengan demikian pelayanan medis 84 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380


atau pelayanan kesehatan bukan hak dari

orang-orang yang kurang mampu sesuai

rumah sakit melainkan kewajiban rumah

dengan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-

sakit

Undang Republik Indonesia Nomor 44

untuk

melakukan

pelayanan

kesehatan.

Tahun

2009

tentang

Rumah

Sakit,

Dasar

menetapkan

bahwa:

1945 telah mengatur tentang hak asasi

pembiayaan

pelayanan

manusia

pelayanan

Rumah Sakit bagi fakir miskin, atau orang

kesehatan yang tertuang dalam Pasal 28H

tidak mampu sesuai ketentuan peraturan

ayat (1), yaitu: “Setiap orang berhak hidup

perUndang-Undangan.”

Dalam

dalam

sejahtera tinggal,

Undang-Undang

lahir dan

menerima

dan

batin,

Kewajiban

rumah

kesehatan

sakit

di

untuk

lingkungan

memberikan pelayanan kesehatan bagi

hidup yang baik dan sehat serta berhak

orang-orang yang tidak mampu dalam

memperoleh pelayanan kesehatan.”

Pasal 29 ayat (1) huruf e dan f Undang-

Selain berkewajiban

mendapatkan

bertempat

“Menjamin

rumah

sakit

memberikan

yang

Undang Republik Indonesia Nomor 44

pelayanan

Tahun

2009

tentang

Rumah

Sakit

kesehatan, dokter sebagai tenaga medis

menetapkan bahwa: (e). “Menyediakan

dilingkungan

rumah

sarana dan pelayanan bagi masyarakat

berkewajiban

untuk

sakit

juga

memberikan

tidak

mampu

atau

miskin;

(f).

pasien

“Melaksanakan fungsi sosial antara lain

sebagaimana, diatur dalam Pasal 51 ayat

dengan memberikan fasilitas pelayanan

(1) huruf a Undang-Undang Nomor 29

pasien tidak mampu/ miskin, pelayanan

Tahun 2004 tentang Praktisi Kedokteran,

gawat darurat tanpa uang muka, ambulan

yaitu :

“Memberikan pelayanan medis

gratis, pelayanan korban bencana dan

sesuai dengan standar profesi dan standar

kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi

prosedur

misi kemanusiaan”.

pelayanan

kesehatan

operasional

terhadap

serta

kebutuhan

medis pasien.”

Pasal tersebut diatas merupakan

Kewajiban yang harus dilaksanakan

penjabaran lebih lanjut Pasal 28H ayat (1)

tersebut ditujukan pada orang-orang yang

UUD NRI 1945 yang secara sah tidak

memiliki biaya untuk berobat, melainkan

hanya

pada semua orang termasuk mereka yang

semua pihak yang berkomitmen untuk

tidak mampu secara financial. Dalam hal

mengelola rumah sakit, artinya bahwa

ini Pemerintah menjamin pembiayaan bagi

Pasal tersebut menjadi kewajiban semua

mewajibkan

pemerintah,

tetapi



rumah sakit baik Rumah Sakit Pemerintah

professional

Maupun Rumah Sakit Swasta. Pelanggaran

diterjemahkan kedalam standar perilaku

terhadap Pasal 29 ayat (1) huruf e dan f

anggotanya.

tersebut akan ada konsekuensi hukum bagi

utama adalah keinginan untuk memberikan

rumah sakit baik pidana, perdata maupun

pengabdian kepada masyarakat.7

administrasi.

suatu

Nilai

profesi

professional

yang

paling

Kode etik rumah sakit adalah tata

Kode Etik Pada Pelayanan Medis Rumah

cara yang memuat rangkuman nilai-nilai

Sakit.

dan norma-norma dalam kegiatan rumah Pengertian

(Etimologi),

sakit guna dijadikan pedoman bagi semua

berasal dari bahasa Yunani adalah “Ethos”,

pihak yang terlibat dan berkepentingan

yang berarti watak kesusilaan atau adat

dalam penyelenggaraan dan pengelolaan

kebiasaan.

5

Etika

perumahsakitan di Indonesia.8

Istilah etika pada awalnya yang

Apeldron menyatakan bahwa “ada

merupakan dari istilah mores dan ethos.

peraturan-peraturan tingkah laku lain dari

Kedua kata ini merupakan rangkaian dari

pada hukum, segala peraturan itu yang

konsep mores of a community dan ethos of

mengandung petunjuk bagaimana manusia

the people yang dapat diartikan dengan

bertindak-tanduk, jadi peraturan-peraturan

kesopanan suatu masyarakat dan akhlak

yang menimbulkan kewajiban-kewajiban

manusia.6

bagaimana kita tangkap dengan nama

bersumber

dari

istilah

Latin

Kode etik dapat diartikan pola

etika.”9 Dalam pengertian yang luas etika

aturan, tata cara, tanda, pedoman etis

itu mencakup peraturan hukum, agama,

dalam melakukan suatu kegiatan atau

adat istiadat, sopan santun dan sebagainya.

pekerjaan. Kode etik merupakan pola

Dalam KBBI disebutkan etika adalah nilai

aturan atau tata cara sebagai pedoman

mengenai baik dan buruk, juga mengenai

berperilaku.

hak dan kewajiban moral (akhlak) yang

Dalam

kaitannya

dengan

profesi, bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standart kegiatan anggota suatu profesi. Suatu kode etik

menggambarkan

nilai-nilai

7

http://pakgalih.wordpress.com/2009/04/0 7/pengertian-dan-fungsi-kode-etik/, diakses pada 22 Mei 2016. 8 Aturan Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERASI) 9 Apeldorn, 2000, Pengantar Ilmu Hukum, P.T. Pradmya Paranita, Jakarta. Hlm.22.

5

http://erniritonga123.blogspot.com/2010/ 01/definisi-etika.html. Diakses pada 22 Mei 2016. 6 Bahder Johan Nasution, 2005, Hukum Kesehatan, P.T. Rineka Cipta, Jakarta. Hlm. 9.



dianut

suatu

masyarakat.

golongan

dalam

(KERS) dapat menjadi sarana efektif

10

dalam mengusahakan saling pengertian

Hukum dan etika adalah dua hal

antara berbagai pihak yang terlibat seperti

yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan

dokter,

terkadang

masyarakat

keduanya

juga

mempunyai

pasien,

keluarga

tentang

pasien

berbagai

dan

masalah

sanksi. Bedanya sanksi hukum bersifat

etika, hukum, dan kedokteran di rumah

memaksa, sementara itu sanksi etika lebih

sakit. 11

menyentuh aspek moral. Di era modern ini

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya

berbagai kalangan memformalkan etika

bahwa sanksi etika lebih menyentuh pada

yang secara khusus berlaku dikalangan

aspek moral, sedangkan sanksi hukum

internal mereka yang dikenal dengan nama

bersifat memaksa. Tetapi apakah pada

Kode Etik. Dengan demikian pelayanan

kode etik rumah sakit itu hanya bersifat

kesehatan terdapat Kode Etik Rumah sakit,

moral. Menurut Abdullah Hehamahua,

Kode

sanksi

Etik

Kedokteran,

Kode

Etik

moral

adalah

berupa

surat

Kedokteran Gigi, Kode Etik Keperawatan,

peringatan.12 “Jika sebuah komite etik

Kode Etik Kebidanan, dan Kode Etik

menemukan unsur tindak pidana, maka

Farmasi.

akan dibawa ke ranah hukum dan itu akan

Bila etika berisi nilai-nilai mengenai

dibawa ke bagian penindakan untuk

baik dan buruk, juga mengenai hak dan

diproses, ungkap Abdullah Hehamahua.”13

kewajiban moral (akhlak) yang bersifat

Jika adanya suatu pelanggaran Kode Etik

umum. Maka kode etik hanya ditujukan

Rumah Sakit, dalam hal ini Komite Etik

pada

Rumah

kelompok

tertentu

atau

yang

berkaitan dengan profesi yang disebut

Sakit

berperan

mengambil

keputusan dalam pemberian sanksi.

dengan etika terapan atau etika praktis. Komite

Etik

Rumah

Sakit

Penolakan Kewajiban Pelayanan Medis

merupakan badan yang dibentuk dengan

oleh

anggota dari berbagai disiplin perawatan

Ditinjau dari Hukum Pidana

kesehatan

dalam

rumah

sakit,

Sakit

Terhadap

Pasien

yang

bertujuan membantu pimpinan rumah sakit

11

http://bangkaiemas.blogspot.com/2013/0 4/peran-komite-medik-komite-etik-dan.html, diakses pada 23 Mei 2016. 12 http://www.suarapembaruan.com/home/ abdullah-hehamahua-sanksi-sesuai pelanggaran/9508, diakses pada 23 Mei 2016. 13 Ibid.

menjalankan Kode Etik Rumah Sakit.

10

Rumah

Poerwo Darminto, Kamus Besar Bahasa

Indonesia.



Penolakan rumah sakit terhadap

menolak pasien dan/atau meminta uang

seseorang yang membutuhkan pelayanan

muka.” Dalam pasal ini menyebutkan

medis, hal ini merupakan tindakan yang

dilarang menolak pasien dan/atau meminta

membuat buruk citra pelayanan medis

uang muka, jika rumah sakit melakukan

terhadap

penolakan

masyarakat

di

Indonesia.

Pelayanan kesehatan merupakan hak bagi

bernegara,

maka

Dalam

menyikapi

melihat

penolakan

seorang

pasien.

pasien mampu, hal ini menunjukan bahwa

Sebagaimana yang dimaksud Undang-

pemerintah dalam melakukan pengawasan


dan pembinaan unit pelaksana teknis

Kesehatan

pelayanan

finansial

Pasal

5

ayat

(2),

yang

pelayanan

medis

terjadinya

harus

kemampuan

tanpa

medis

termasuk melakukan perbuatan pidana.

warga negara dalam kehidupan berbangsa dan

pelayanan

kesehatan

kurang

terhadap

optimal

menyebutkan bahwa : “Setiap orang

sehingga masih ada penolakan perawatan

mempunyai

memperoleh

medis yang dilakukan oleh rumah sakit

pelayanan kesehatan yang aman, bermutu

dengan berbagai alasan, seperti yang

dan terjangkau”.

diamanatkan Undang-Undang Nomor 36

hak

Rumah memberikan termasuk

dalam

sakit

yang

pelayanan

melanggar

menolak

Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 14

berarti

ayat 1, yang berbunyi : “Pemerintah

medis

Undang-Undang,

bertanggung

jawab

merencanakan,

selain itu pelayanan medis termasuk

mengatur, menyelenggarakan, membina

perbuatan pidana. Penolakan pasien oleh

dan mengawasi penyelenggaraan upaya

rumah sakit memang tidak secara terang-

kesehatan yang merata dan terjangkau oleh

terangan, dengan berbagai alasan rumah

mayarakat.”

sakit menolak pasien yang kurang mampu

Menurut ketentuan yang diatur dalam

dalam finansial. Penolakan

hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan medis

tersebut

jelas

terdiri dari berikut ini.

melanggar Pasal 32 ayat (2) Undang-

14

a. Kesengajan (dolus), yang dapat dibagi

Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang

menjadi berikut :

Kesehatan larangan menolak pasien yang

1) Kesengajaan dengan maksud, yakni

berbunyi: fasilitas pemerintah

“Dalam pelayanan maupun

keadaan

darurat,

kesehatan, swasta

dimana akibat dari perbuatan itu

baik

dilarang

14

Bahder Johan Nasution, Op.cit. Hlm.73.



diharapkan

timbul,

atau

agar

diterimanya. Maka disini pun

peristiwa pidana itu sendiri terjadi; 2) Kesengajaan sebagai

dengan

suatu

kepastian

kesadaram

keharusan

bahwa

terdapat suatu pertimbangan yang

akibat

menimbulkan

kesadaran

lebih dari

yang

atau

bersifanya

dari

suatu kemungkinan biasa saja.

perbuatan itu sendiri akan terjadi,

Sebab

atau dengan kesadaran sebagai suatu

eventualis ini, juga mengandung

kemungkinan saja.

unsur-unsur

3) Kesengajaan

dalam

mengetahui

dolus

dan

(dolus

menghendaki, walaupun sifatnya

eventualis). Kesengajaan bersyarat di

sangat samar sekali atau dapat

sini diartikan sebagai perbuatan yang

dikatakan hampir tidak terlihat

dilakukan

dengan

sengaja

dan

sama sekali.

diketahui

akibatnya,

yaitu

yang

mengarah

pada

suatu

kesadaran

Sebagaimana yang disebut dalam

akibat

yang

dilarang

Pasal 359, 360, 361 KUHP.15 Delik yang

kemungkinan besar terjadi. Menurut

secara tidak sengaja telah dilakukan oleh

Sudarto sebagai man di kutip Tamba,

pelakunya

bahwa kesengajaan bersyarat atau

kehendaknya).16

bahwa

dolus

bersyarat

sengaja

sekedar

eventualis

Kealpaan (culpa)

(sama

sekali

diluar

disebutnya

Tindak pidana dalam hal penolakan

dengan teori “apa boleh buat” sebab

pelayanan medis diatur dalam Pasal 304

ini keadaan batin dari sipelaku

KUHP: “Barang siapa dengan sengaja

mengalami dua hal, yaitu:

menempatkan atau membiarkan seorang

a) Akibat

itu

ini

b.

sebenarnya

tidak

dalam keadaan sengsara, padahal menurut

dikehendaki, bahkan ia benci atau

hukum yang berlaku baginya atau karena

takut

persetujuan dia wajib memberi kehidupan,

akan

kemungkinan

timbulnya akibat tersebut; b) Meskipun

tidak

itu, diancam dengan pidana penjara paling

menghendakinya, namun apabila

lama dua tahun delapan bulan atau pidana

akibat

ia

perawatan atau pemeliharaan kepada orang

dan keadaan itu timbul

juga, apa boleh buat, kaadaan itu 15

harus diterima. Jadi berarti bahwa

Ibid. Hlm. 54. Muridah Isnawati. Handout Mata Kuliah Hukum Pidana. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. 16

ia sadar akan resiko yang harus 89

Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380


denda paling banyak empat ribu lima ratus

ada pimpinan (direktur) atau tenaga medis

rupiah.”

(dokter), hal ini diperjelas pada Pasal 190

Selain itu, Pasal 531 KUHP juga

ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun

mengatur tentang perbuatan pidana tentang

2009 Tentang Kesehatan.

penolakan pelayanan medis: “Barangsiapa

Jika yang melakukan penolakan

ketika menyaksikan bahwa ada orang yang

pelayanan medis terhadap pasien hanya

sedang menghadapi maut, tidak memberi

seorang karyawan biasa yang bukan

pertolongan yang dapat diberikan padanya

termasuk tenaga kesehatan (dokter) dalam

tanpa selayaknya menimbulkan bahaya

rumah

bagi diriya ataupun orang lain, diancam,

pertanggungjawaban

jika

pimpinan fasilitas kesehatan atau tenaga

kemudian

orang

itu

meninggal,

sakit,

pidana

yaitu

medis,

bulan atau pidana denda paling banyak

dilakukan karyawan ataupun bawahan

empat ribu lima ratus rupiah.’’

tersebut semua kehendak dari pimpinan

merupakan

perbuatan

pasif,

semua

yang

dengan pidana kurungan paling lama tiga

Dalam pasal 304 dan 531 KUHP

karena

maka

perintah

yang

fasilitas kesehatan ataupun tenaga medis

dimana

jika hal ini atas nama peritah jabatan yang

seseorang tidak melakukan perbuatan fisik

diatur dalam Undang-Undang.

apapun, tetapi seseorang tersebut telah

Jika perintah atas nama pribadi

mengabaikan kewajiban hukumnya. Unsur

maka staf karyawan juga dapat dipidana,

pasal 304, dengan sengaja membiarkan

Undang-Undang

seseorang

sengsara,

oleh pimpinan fasilitas kesehatan dan

misalnya: penolakan perawatan medis

tenaga medis dijerat Pasal 190 ayat (1)

yang dilakukan oleh rumah sakit. Dan


dalam Unsur pada pasal 531, dengan

Tentang

sengaja tidak memberikan pertolongan

fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau

terhadap seseorang yang membutuhkan

tenaga kesehatan yang melakukan praktik

perawatan medis diancam pidana.

atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan

dalam

keadaan

mengatur

Kesehatan,

yaitu:

pemidanaan

“Pimpinan

Tindakan penolakan dilakukan oleh

kesehatan yang dengan sengaja tidak

rumah sakit, maka pertanggungjawaban

memberikan pertolongan pertama terhadap

pidana

pimpinan

pasien yang dalam keadaan gawat darurat

fasilitas kesehatan jika atas perintah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32

jabatan, karena dalam rumah sakit pasti

ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana

sepenuhnya

adalah



dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)

Undang Kesehatan lebih memberatkan

tahun

hukuman terhadapan pelaku yang telah

dan

denda

paling

banyak

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).” Apabila

menimbulkan

melakukan tindak pidana.

kematian

Semua tentang aturan hukum yang

dalam penolakan pelayanan medis oleh

menyangkut di bidang kesehatan, dalam

rumah sakit, maka dapat dijerat Pasal 190

beberapa hal yang terdapat kemajuan yang

ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun

mampu menjamin terlaksananya profesi

2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan

kesehatan dan terlaksananya perlindungan

sebagai berikut:

“Dalam hal perbuatan

hukum terhadap pasien dan dokter.17

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Banyaknya aturan hukum yang telah

mengakibatkan terjadinya kecacatan atau

dibuat

kematian, pimpinan fasilitas pelayanan

kesehatan, semata-mata bertujuan untuk

kesehatan

kesehatan

melindungi kepentingan penyelenggaraan

tersebut dipidana dengan pidana penjara

kesehatan bagi masyarakat dan penegakan

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda

hukum itu sendiri.

paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu

Pengertian Hubungan Pasien dan Rumah

miliar rupiah).”

Sakit dari Hukum Perdata

dan/atau

Pimpinan

tenaga

fasilitas

oleh

pemerintah

di

bidang

pelayanan

Hubungan pasien dan rumah sakit

kesehatan juga dapat dijerat Pasal 304

adalah hubungan antara subyek hukum dan

KUHP

terhadap pelayanan kesehatan

subyek hukum. Diatur oleh kaidah-kaidah

yang dilakukan oleh pihak rumah sakit.

Hukum Perdata dan memenuhi hubungan

Dan juga dapat djerat Pasal 531 KUHP,

yang

karena adanya pelanggaran tindak pidana.

kewajiban.18 Didalam rumah sakit dokter

Tetapi pasal-pasal dalam KUHP tidak

bertugas melaksanakan kewajiban rumah

menguntungkan

sakit.

korban

dikarenankan

hukuman yang tidak sebanding dengan

mengatur

tentang

Sedangkan

hak

kedudukan

dan

pasien

kerugian yang ditanggung oleh korban

sebagai pihak yang wajib memberikan

sebagai pihak yang dirugian. Yang sesuai

kontra-prestasi atas pelayanan medis yang

dengan

diberikan pihak rumah sakit. Hubungan

permasalahan

diatas

adalah

menggunakan Pasal 190 ayat (1) dan (2) 17

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009

Bahder Johan Nasution. Op.cit. Hlm. 93. Wila Chandrawila Supriadi, 2001, Hukum Kedokteran, Mandar Maju, Bandung. Hlm. 10. 18

Tentang

Kesehatan,

karena

Undang91

Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380


Rumah sakit dan pasien adalah meliputi

tetapi di Undang-Undang Nomor 44 tahun

pemenuhan hak dan kewajiban dalam

2009 tentang Rumah Sakit juga mengatur

melakukan pelayanan medis secara timbal

hak untuk menuntut rumah sakit apabila

balik.

rumah sakit tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar, hal ini diatur dalam

Tanggung Gugat Rumah Sakit Secara

Pasal 32 huruf q Undang-Undang Nomor

Perdata Atas Penolakan Medis Terhadap

44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit,

Pasien

sebagai berikut: “Menggugat dan/atau Hubungan antara rumah sakit dan

menuntut rumah sakit apabila rumah sakit

pasien merupakan hubugan perdata yang

diduga memberikan pelayanan yang tidak

dalam

sesuai dengan standar baik secara perdata

hubunganya

pelaksanaan

hak-hak

menekankan dan

ataupun pidana.”

kewajiban-

kewajiban antara rumah sakit dan pasien secara

timbal

balik.

Rumah

Barang

sakit

kerugian

siapa

terhadap

menimbulkan

orang

lain

harus

berkewajiban memenuhi hak-hak pasien

memberikan ganti rugi atas kerugian

dan

seseorang

begitu

juga

dengan

pasien

tersebut.

Maka

penolakan

berkewajiban dalam memenuhi hak-hak

perawatan medis yang dilakukan yang

rumah sakit. Jika ada kegagalan rumah

dilakukan

sakit dalam memenuhi hak-hak pasien

menimbulkan

yang berakibat merugikan pasien sehingga

perbuatan

hal ini dapat digugat secara perdata,

tercantum pada Pasal 1365 Kitab Undang-

sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat

Undang Hukum Perdata, yaitu: “Tiap

(1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009

perbuatan yang melanggar hukum dan

tentang Kesehatan, yaitu: “Setiap orang

membawa kerugian kepada orang lain,

berhak menuntut ganti rugi terhadap

mewajibkan orang yang menimbulkan

seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau

kerugian itu karena kesalahannya untuk

penyelenggaraan

menggantikan kerugian tersebut.”

kesehatan

yang

menimbulkan kerugian akibat kesalahan

rumah

sakit

kerugian

melanggar

sehingga

disebut hukum,

juga yang

Dalam Pasal 1365 yang dimaksud

atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan

dengan

yang diterimanya”.

adalah suatu perbuatan yang melanggar

Tidak hanya di Undang-Undang

perbuatan

melanggar

hukum

hukum yang dilakukan oleh seseorang atas

Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

kesalahannya

sehingga

menimbulkan



KUHPerdata.20

akibat kerugian terhadap pihak lain. Dapat

Pasal

1370

Apabila

disimpulkan bahwa kesalahan berdasarkan

kematian pasien terjadi karena kesengajaan

perbuatan melanggar hukum melahirkan

dari pihak Rumah sakit dalam melakukan

pertanggungjawaban hukum, baik terhadap

pelayanan medis, maka dalam hal ini

perbuatannya sendiri maupun terhadap

Rumah sakit yang bertanggung jawab

perbuatan orang yang berada di bawah

untuk memberikan ganti rugi.

tanggung jawab dan pengawasan.19 Dalam hal penolakan rumah sakit

Penyelesaian

Tuntutan

oleh

Pasien

termasuk tindakan malpraktek perdata,

Terhadap Rumah Sakit Tanpa Harus

karena telah menyebabkan luka ataupun

Mengajukan Gugatan di Pengadilan.

mati terhadap seseorang yang diduga

Penyelesaian

kasus

penolakan

disebabkan oleh kelalaian, kesalahan dan

pelayanan medis seharusnya di selesaikan

pelanggaran hukum oleh pihak rumah

melalui pengajuan gugatan di Pengadilan.

sakit.

malpraktek

Dalam pengajuan gugatan di Pengadilan

tidak hanya disebabkan adanya perjanjian

dapat mewujudkan akibat hukum yang

antara pasien dan rumah sakit ataupun

lebih jelas dalam permasalahan pelayanan

wansprestasi, tetapi juga karena tidak

medis.

Pertanggungjawaban

dilaksanakannya

kewajiban-kewajiban

yang

dilakukan

seharusnya

Dalam

menurut

kalangan

kenyataannya

yang

tidak

banyak menyukai

Undang-Undang yang berlaku ataupun

menyelesaikan permasalahannya melalui

standar dalam melaksanankan pelayanan

Pengadilan

medis. Tindakan malpraktek juga termasuk

diantaranya terlalu banyak biaya yang

dalam Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal

harus dikeluarkan, waktu yang terlalu

1367 KUHPerdata, karena dalam ketiga

lama, proses pemeriksaan terbuka dan

pasal didalamnya telah mengatur unsur

vonis yang dijatuhkan berujung pada

kesalahan dan kelalaian.

menang- kalah sehingga menimbulkan

Adapun mengenai hilangnya nyawa

dengan

berbagia

alasan,

hubungan kemitraannya terputus.

seseorang baik karena perbuatan sengaja

Dari hal ini banyak kalangan yang

atau kerena kelalaian adalah diatur dalam

menginginkan lembaga alternatif dalam menyelesaikan permasalahan tanpa harus 20

19

Cansil, 1991, Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia, P.T. Rineka Cipta, Jakarta. Hlm. 244.

Bahder Johan Nasution, Op.cit. Hlm.

67.



melalui

Pengadilan.

diluar

tetapi dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-

Pengadilan sudah diatur dalam Undang-



Arbitrase

Arbitrase

Sengketa menyatakan tentang alternatif

dan

Lembaga

Alternatif

Penyelesaian

Sengketa.

dan

Alternatif

Penyelesaian

penyelesaian sengketa, yang berbunyi: pelayanan

“Penyelesaian sengketa atau beda pendapat

medis antara pasien dan Rumah sakit,

melalui alternatif penyelesaian sengketa

dapat

diluar

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Pengadilan dengan Lembaga Arbitase

diselesaikan dalam pertemuan langsung

menurut

30

oleh para pihak dalam waktu paling lama

dan

14 (empat belas) hari dan hasilnya

Dalam

permasalahan

diselesaiakan

Tahun

dengan

Undang-Undang 1999

tentang

Nomor

Arbitrase

Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan

dituangkan

menggunakan

tertulis.”

metode

negosiasi

dan

mediasi, untuk memberi kemudahan dalam

dalam

suatu

kesepakatan

Dalam penempatan oleh Undang-

menyelesaikan masalah pelayanan medis.


a. Negosiasi

Arbitrase

dan

Sengketa,

Negosiasi

Istilah dari kata negosiasi berasal dari inggris Negotiation yang artinya

pertama

perundingan,

sengketa,

adanya

orang

yang

Alternatif

dalam

Penyelesaian

sebagai

metode

karena

cara

langkah

penyelesaian termurah

dan

mengadakan negosiasi disebut dengan

penyelesaiannya dilakukan lebih tertutup

“negosiator”. Menurut Fisher R dan

sehingga kerahasiaan permasalahan yang

William

telah diselesai dapat terjaga dengan baik

Ury;

Negoisasi

adalah

komunikasi dua arah dirancang untuk

dibangding dengan cara lain.

mencapai

kesepakatan

b. Mediasi

keduabelah

pihak

pada

memiliki

saat

berbagai

Istilah dari kata negosiasi berasal

kepentingan yang sama atau berbeda.21

dari inggris “Mediation” yang artinya

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun

1999

tentang

Arbitrase

penyelesaian sengketa dengan menengahi.

dan

Seseorang yang menjadi penengah dalam

Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak

mediasi

disebut

dengan

“Mediator”.

merumuskan tentang pengertian negosiasi,

Mediasi adalah cara penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga, yaitu pihak ketiga

21

http://pedulihukum.blogspot.com/2009/0 2/negoisasi-dan-mediasi.html, diakses 04 Mei 2016.

yang dapat diterima (accertable) Artinya 94 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380


para pihak yang bersengketa mengizinkan

putusan Komisi Pengawas Persaingan

pihak ketiga untuk membantu para pihak

Usaha, semua sengketa perdata yang

yang bersengketa dan membantu para

diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama

pihak untuk mencapai penyelesaian.22

wajib

Didalam UU No 30 Tahun 1999

lebih

dahulu

penyelesaian melalui perdamaian dengan

Alternatif

bantuan mediator”.

Penyelesaian Sengketa tidak menyebutkan

Selanjutnya

tentang

Arbitrase

dan

diupayakan

kewajiban

hakim

apa pengertian mediasi, tetapi dalam Pasal

untuk melakukan tahapan pra mediasi

6 ayat (3) UU No 30 Tahun 1999

sesuai dengan Pasal 7 Perma No 1 Tahun

menyebutkan orang sebagai penengah

2008 menyatakan:

dalam

“

1) Pada hari sidang yang telah ditentukan

mediator”. Seorang mediator harus netral

yang dihadiri kedua belah pihak, hakim

sehingga

mewajibkan

melakukan

dapat

mediasi

yaitu

menciptakan

keadaan

kondusif, untuk mencapai kesepakatan

para

pihak

untuk

menempuh mediasi.

para pihak yang bersengketa tetapi seorang

2) Ketidak hadiran pihak turut tergugat

mediator tidak mempunyai kewenangan

tidak

untuk memaksa kepada para pihak dalam

mediasi.

mencapai kesepakatan.

menghalangi

pelaksanaan

3) Hakim, melalui kuasa hukum atau

Penyelesaian sengketa di Pengadilan

langsung

kepada

para

pihak,

juga terdapat tahapan mediasi, hal ini

mendorong para pihak untuk berperan

sesuai

langsung atau

dengan

Peraturan

Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2008, Tanggal 31

aktif

dalam

proses

mediasi.

Juli 2008 telah menerbitkan peraturan

4) Kuasa hukum para pihak berkewajiban

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

mendorong para pihak sendiri berperan

Dalam Pasal 4 Perma No 1 Tahun 2008

langsung atau

menyatakan : “Kecuali perkara yang

mediasi.

diselesaikan melalui prosedur Pengadilan

5) Hakim

wajib

aktif

dalam

menunda

proses

proses

Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial,

persidangan perkara untuk memberikan

keberatan atas putusan Badan Penyelesaian

kesempatan

Sengketa Konsumen, dan keberatan atas

menempuh proses mediasi.

22

kepada

para

pihak

Ibid.



6) Hakim wajib menjelaskan prosedur

b. Dalam

pertanggungjawaban perawatan

atas

mediasi dalam Perma ini kepada para

penolakan

medis

yang

pihak yang bersengketa.

termasuk perbuatan melawan hukum

D. Penutup

yang merugikan orang lain (pasien), hal

Kesimpulan

ini telah diatur dalam Pasal 1365, 1366, yang

1367 Kitab Undang-Undang Hukum

dilakukan rumah sakit terhadap pasien

Perdata, jika perbuatan melawan hukum

yang membutuhkan perawatan darurat

sehingga

termasuk perbuatan melawan hukum

nyawa seseorang maka dapat dijerat

dan termasuk tindakan pidana. Dalam

Pasal 1370 KUHPerdata. Gugatan dapat

hal ini seharusnya rumah sakit dilarang

diajukan di Pengadilan Negeri, dalam

menolak pasien yang membutuhkan

hal ini harapan yang ingin dicapai

perawatan medis, dalam Pasal 32 ayat

dalam

(2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun

Pengadilan adalah mewujudkan akibat

2009 tentang Kesehatan telah mengatur:

hukum yang lebih jelas. Tetapi dalam

“Dalam

fasilitas

kenyataannya proses di Pengadilan

pelayanan kesehatan, baik pemerintah

memakan waktu yang begitu lama dan

maupun

biaya yang begitu besar dan banyak

a. Penolakan

perawatan

keadaan

swasta

medis

darurat,

dilarang

menolak

menimbulkan

menyelesaikan

kasus

pasien dan/atau meminta uang muka.”

kalangan

Selain

menyelesaikan di Pengadilan.

itu

perbuatan

perawatan

medis

perbuatan

pidana,

juga

penolakan

tidak

di

suka

Saran

termasuk

sehingga

yang

hilangnya

a. Pemerintah harus lebih memperhatikan

dapat

dituntut secara pidana sesuai dengan

dalam

pelaksanaan

Pasal 304 dan 531 KUHP. Dalam hal

kesehatan, dan pelayanan kesehatan

yang melakukan penolakan perawatan

bagi masyarakat yang tidak mampu,

medis rumah sakit, maka pimpinan

untuk menghindarikan tindak pidana

rumah sakit yang bertanggung jawab

pelanggaran dilakukan rumah sakit.

atas terjadinya pelanggaran hukum,

Penegakan hukum dengan memberikan

sesuai diatur dalam Pasal 190 ayat (1)

sanksi


diperlukan untuk menimbulkan efek

tentang Kesehatan.

jera, sehingga tidak terulang pada

yang

lebih

pelayananan

berat

sangat

rumah sakit yang lain. 96 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380


Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen keempat

b. Peradilan yang cepat, mudah, dan biaya murah, sangat diperlukan sebagaimana amanat pada Undang-Undang Nomor

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman, tetapi kenyataannya proses tidak cepat,

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (LNRI Tahun 2009 Nomor 153)

tidak sederhana dan biaya mahal. Keadaan tersebut merugikan korban. Untuk

mempercepat

penyelesaian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

gugatan ganti rugi tersebut. Pemerintah perlu membentuk lembaga khusus yang menjadi

institusi

penegakan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

untuk

menyelesaikan masalah tersebut. Atau ditegaskan

dalam

pasal

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktisi Kedokteran (LNRI Tahun 2004 Nomor 116)

mengenai

sanksi, misal adalah cacat seumur hidup yang

menimbulkan

korban

Kode Etik Rumah sakit Indonesia

tidak

produktif lagi dikenakan ganti rugi 2

Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (LNRI Tahun 1999 Nomor 138)

milyar, sehingga lebih berat hukuman maka

pelanggaran

akan

lebih

berkurang. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Daftar Pustaka Buku Apeldorn, 2000, Pengantar Ilmu Hukum, P.T. Pradmya Paranita, Jakarta. Bahder Johan Nasution, 2005, Hukum Kesehatan, P.T. Rineka Cipta, Jakarta. Cansil, 1991, Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia, P.T. Rineka Cipta, Jakarta. Wila Chandrawila Supriadi, 2001, Hukum Kedokteran, Mandar Maju, Bandung.

Handout

Peraturan Perundang-undangan

Internet

Muridah Isnawati. Hukum Pidana. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Media Cetak Jawa Pos, selasa 19 Februari 2013. Hlm.10.



http://alfarisifadjari.com/mengenal-malpraktek-medis/, diakses pada 26 februari 2016. http://erniritonga123.blogspot.com/2010/0 1/definisi-etika.html diakses pada 22 Mei 2016. http://pakgalih.wordpress.com/2009/04/07/ pengertian-dan-fungsi-kode-etik/ diakses pada 22 Mei 2016. http://bangkaiemas.blogspot.com/201 3/04/peran-komite-medikkomite-etik-dan.html. Diakses pada 23 Mei 2016. http://www.suarapembaruan.com/hom e/abdullah-hehamahua-sanksisesuaipelanggaran/9508. Diakses pada 23 Mei 2016. http://pedulihukum.blogspot.com/200 9/02/negoisasi-danmediasi.html, diakses pada 04 Mei 2016.

Kamus Poerwo Darminto, ____, Kamus Besar Bahasa Indonesia, _____________


Keywords: Denial of medical services, hospitals, and emergency care

Recommend Documents