Keterlibatan Peran Adat & Letigasi (Proses Hukum) Dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan Biak Numfor Nama Inovasi Keterlibatan Peran Adat & Letigasi (Proses Hukum) Dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan Biak Numfor Produk Inovasi Strategi Penyelesaian Konflik Pertanahan Melalui Penguatan Keterlibatan Peran Adat & Letigasi (Proses Hukum) di Kabupaten Biak Numfor Penggagas Iwan Ismulyanto Kelompok Inovator Provinsi / Kabupaten / Kota Gambar Ilustrasi
1/5
2/5
Deskripsi Strategi Penyelesaian Konflik Pertanahan didasarkan pada UU No 2 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Perpres No 71 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Kabupaten Biak Numfor adalah salah satu dari 29 Kabupaten yang ada di Provinsi Papua, terletak pada posisi 134° 47’ – 136° Bujur Timur dan 0° 55’ – 1° 27’ Lintang Selatan. Berdasarkan status wilayah administratif, Kabupaten Biak Numfor mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut : - Sebelah Utara : Samudra Pasifik - Sebelah Selatan : Selat Yapen - Sebelah Timur : Samudera Pasifik - Sebelah Barat : Kabupaten Supiori Secara Geografis Kabupaten Biak Numfor adalah Kabupaten Kepulauan yang memiliki luas 22.194,63 km2, terdiri dari luas daratan 9.672,63km2 dan luas lautan 12.522 km2, terdiri dari 19 Wilayah Distrik, dengan 257 Kampung dan 8 Kelurahan. Adapun distrik yang terluas adalah distrik Biak Barat dan Biak Timur. Distrik Biak Barat mencapai seluas 543 km2 atau sama dengan 17,35% dari luas Kabupaten Biak Numfor, serta luas distrik Biak Timur mencapai 436 km2 atau 13.93% dari luas Kabupaten Biak Numfor. Penduduk Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2013 berjumlah 158.689 jiwa terdiri dari laki-laki 82.850 jiwa dan perempuan 75.839 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 45.854 KK. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor memiliki sejumlah lokasi tanah dan bangunan diatasnya yang tercatat sebagai aset pemerintah dan telah digunakan sebagai pusat pelayanan umum pemerintahan bagi kepentingan masyarakat baik dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan dan perhubungan, antara lain adalah Sekolah SD, SMP dan SMA, Puskesmas dan Pustu serta Kantor-kantor Pemerintah yang selama ini telah digunakan. Dalam proses berjalannya waktu, lokasi–lokasi tersebut oleh pemilik adat digugat dengan nilai ganti rugi tanah yang terkadang boleh dikatakan “spektakuler” dan diluar kemampuan keuangan daerah karena tuntutan nilai yang diminta melebihi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bahkan diluar batas kewajaran. Hal ini disebabkan anggapan masyarakat bahwa Pemerintah Daerah “banyak uang” dan apabila hal ini tidak dilayani bisa berakibat pada dipalangnya kantor, sekolah, puskesmas dan sebagainya yang tentunya berdampak bagi terhentinya aktivitas pelayanan pemerintahan. Kondisi tersebut bertolak belakang dengan kenyataan yang ada, artinya diwaktu lalu telah diserahkan oleh yang “mengaku” sebagai pemilik sah dari lokasi dimaksud. Ada dua pokok persoalan di lokasi tanah tersebut yaitu: 1. Pelepasan tanah oleh pemilik tanpa menuntut ganti rugi atau; 2. Telah dilakukan ganti rugi oleh PEMDA, namun kembali digugat oleh keluarga dalam satu Marga/beda, satu Marga satu SIM/beda SIM (kamar) pada satu lokasi yang sama. Hal ini banyak disebabkan karena pengakuan kepemilikan yang tumpang tindih atau “aku mengakui” karena kepentingan sesaat. Kepemilikan yang bersifat ganda dan kolektif secara adat terdiri dari 4 (empat) klasifikasi kepemilikan tanah yakni: • Supri Manggun :Asli • Supri Fno : Keponakan • Supri Mandaman : Pendatang • Supri Mamfamyan : Pertukaran Dari data 147 lokasi tersebut Pemda telah menyelesaikan sebanyak 95 lokasi dan sisa 52 Lokasi, namun lokasi yang telah diselesaikan tersebut masih rawan terjadi gugatan kembali. Adapun tujuan dan manfaat program ini antara lain untuk jangka pendek adalah melahirkan kebijakan Pemerintah Daerah berupa dokumen Keputusan Bupati tentang pedoman dan mekanisme keterlibatan peran adat dalam penyelesaian konflik pertanahan serta penerapan kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya penyelesaian konflik pertanahan melalui keterlibatan peran adat dalam penyelesaian konflik pertanahan untuk mengetahui Supri Manggun (pemilik tanah asli/sebenarnya) dan Letigasi/Proses Hukum. Untuk jangka menengah, tujuannya adalah melahirkan Peraturan Bupati Biak Numfor Tentang Peta Kepemilikan Tanah Adat dari masing-masing Marga pada Distrik Biak Kota dan Samofa serta tujuan jangka panjang adalah melahirkan Perda Biak Numfor Tentang Peta Kepemilikan Tanah Adat dan Besaran Harga Tanah di Kabupaten Biak Numfor. Manfaat awal yang diinginkan saat inisiasi program ini antara lain: (1) Pemerintah Daerah Biak Numfor dan publik dapat mengetahui kepemilikan yang sah dan benar (Supri Manggun) dari satu lokasi tanah; (2) Melaksanakan Letigasi/proses hukum melalui bantuan pengacara negara bagi lokasi tanah yang telah memiliki dokumen yang lengkap atau yang telah dibayar namun dituntut kembali; (3) Menghilangkan stigma negatif tentang adat; (4) Pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang status hukum sertifikat tanah; (5) Tidak lagi kembali terjadi tuntutan ganti rugi tanah pada lokasi yang sama; (6) Tertib administrasi dan pengelolaan aset serta pengamanan aset-aset Pemda. Program ini dilakukan melalui strategi (1) Penyusunan Peraturan Bupati tentang strategi penyelesaian konflik pertanahan melalui penguatan keterlibatan peran adat dan letigasi di Kabupaten Biak Numfor; (2) Sosialisasi Peraturan Bupati kepada para Kepala Distrik/camat, SKPD, BUMN, BUMD, Bank dan Pengusaha; (3) Pelibatan peran adat melalui skema proses peradilan adat untuk mengetahui pemilik sebenarnya (Supri Manggun) dari lokasi kantor pemerintahan yang menjadi sengketa; (4) Melakukan MoU dengan Kejaksaan; dan (5) Melakukan pembayaran lokasi tanah sesuai dengan harga yang disepakati oleh Pemerintah & masyarakat. Jenis Inovasi
3/5
Sumber Daya Manusia Nama Instansi Kabupaten Biak Numfor Unit Instansi Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Inisiasi 2014 Tahun Implementasi 2015 Faktor Pendorong Faktor yang mendorong keberhasilan program Penyelesaian Konflik Pertanahan Melalui Penguatan Keterlibatan Peran Adat & Letigasi (Proses Hukum) Di Kabupaten Biak Numfor antara lain: 1. Adanya kebijakan mengenai penyelesaian konflik pertanahan Kabupaten Biak Numfor. 2. Adanya MoU dengan Kejaksaan Negeri Biak sebagai Pengacara Negara. 3. Adanya sosialisasi kebijakan penyelesaian konflik pertanahan. 4. Adanya keterlibatan peran adat terkait penyelesaian lokasi tanah. 5. Adanya pembayaran tanah oleh Pemda. Faktor Penghambat Yang menjadi faktor penghambat keberhasilan program Penyelesaian Konflik Pertanahan Melalui Penguatan Keterlibatan Peran Adat & Letigasi (Proses Hukum) Di Kabupaten Biak Numfor yakni: 1. Faktor Internal Proses penetapan keputusan Bupati mengenai penyelesaian konflik pertanahan menjadi terganggu dikarenakan Bupati Biak Numfor terlibat kasus suap. Sulitnya berkoordinasi dengan Kabag Hukum Sekretariat Daerah. Biaya untuk melaksanakan program belum dapat dicairkan karena menunggu sidang DPRD. 2. Faktor Eksternal yakni kekhawatiran akan adanya penolakan oleh Dewan Adat dan Masyarakat Adat. Tahapan Proses Tahapan pelaksanaan program Penyelesaian Konflik Pertanahan Melalui Penguatan Keterlibatan Peran Adat & Letigasi (Proses Hukum) Di Kabupaten Biak Numfor adalah sebagai berikut: 1. Pada tahapan jangka pendek dilakukan kegiatan: Perumusan kebijakan Pemerintah Daerah berupa dokumen Keputusan Bupati tentang pedoman dan mekanisme keterlibatan peran adat dalam penyelesaian konflik pertanahan untuk mengetahui Supri Manggun (pemilik tanah asli/sebenarnya) dan Letigasi/Proses Hukum; Penerapan kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya penyelesaian konflik pertanahan melalui keterlibatan peran adat untuk mengetahui Supri Manggun (pemilik tanah asli/sebenarnya) dan Letigasi/Proses Hukum. 2. Pada tahapan jangka menengah, dilakukan perumusan Peraturan BupatiBiak Numfor Tentang Peta Kepemilikan Tanah Adat dari Masing-Masing Marga pada Distrik Biak Kota dan Samofa. 3. Pada tahapan jangka panjang, adanya Peraturan Daerah Biak Numfor Tentang Peta Kepemilikan Tanah Adat dan Besaran Harga Tanah di Kabupaten Biak Numfor.
4/5
Manfaat Program Penyelesaian Konflik Pertanahan Melalui Penguatan Keterlibatan Peran Adat & Letigasi (Proses Hukum) Di Kabupaten Biak Numfor memberikan manfaat antara lain: 1. Terjalinnya kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dengan Kejaksaan Negeri Biak Numfor; 2. Memberikan pengetahuan mengenai kebijakan penyelesaian konflik pertanahan kepada stakeholder; 3. Dapat menyelesaikan konflik pertanahan melalui peradilan adat (menyelesaikan masalah secara bermartabat & menghindari tumpah darah/pembunuhan); 4. Adanya kepastian bagi pemerintah, dunia usaha (investor) dan perorangan/pribadi. Sampai dengan saat ini, program Penyelesaian Konflik Pertanahan Melalui Penguatan Keterlibatan Peran Adat & Letigasi (Proses Hukum) di Kabupaten Biak Numfor sudah mencapai tahapan pelaksanaan sebagai berikut: 1. Dilakukan Pemetaan tanah adat pada lima distrik/kecamatan bagian utara pulau Biak yaitu Distrik Biak Utara, Warsa, Yawosi, Andey dan Bondifuar; 2. Ditetapkannya DPA pembayaran lokasi ganti rugi tanah tahun 2015 sebesar Rp. 2.650.000.000,- dan realisasinya sudah 100% untuk 30 lokasi; 3. Tersusunnya Draft Harga Tanah di Kabupaten Biak Numfor. Prasyarat Replikasi Program Penyelesaian Konflik Pertanahan Melalui Penguatan Keterlibatan Peran Adat & Letigasi (Proses Hukum) Di Kabupaten Biak Numfor ini dapat direplikasi di seluruh wilayah dalam Provinsi Papua, dengan prasyarat tersosialisasikannya program ini dengan baik serta disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik adat daerah setempat. Kontak Person Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor Jl. Majapahit, Biak, Papua HP. 081240003733, 0811485855
[email protected] Sumber Dokumen proyek perubahan Diklatpim & verifikasi Instrumen Direktori Inovasi lewat email Teknik Validasi Data Sekunder Jumlah Dilihat 388 Kali Waktu Dibuat 2016-02-18 00:42:29 Terakhir Diubah
Waktu Diunduh 2017-03-03 06:01:17
5/5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
