PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor:14/M-DAG/PER/3/2006 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT IZIN USAHA JASA SURVEY DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan daya saing kegiatan usaha jasa survey, dipandang perlu untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan jasa survey; b. bahwa untuk melindungi masyarakat dari kegiatan usaha jasa survey yang tidak profesional dan tidak memiliki etika profesi, serta untuk lebih melindungi perusahaan jasa survey dari persaingan usaha yang tidak sehat, perlu ketentuan dan tata cara penerbitan surat izin usaha jasa survey; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan;
Mengingat
: 1. Bedrifsreglementerings Ordonnantie Tahun 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1144) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1467); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di Sektor Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3113) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3734); 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang; 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005; 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005; 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2005; 12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/MDAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/12/ 2005; MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT IZIN USAHA JASA SURVEY. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Survey adalah suatu kegiatan pemeriksaan, penelitian, pengkajian atau pengujian dan pengawasan atas suatu obyek yang ditentukan berupa barang yang meliputi keadaan, kondisi luar, pembungkus atau kemasan, mutu, jumlah, ukuran-ukuran panjang, berat maupun isi dan tanda-tanda pengenalnya serta persyaratan yang ditetapkan, maupun lingkungan hidup yang meliputi baku mutu air, udara, maupun daratan dan lain-lain yang terkait, dan atas hasil kegiatan tersebut dibuktikan dengan
2
diterbitkannya laporan Survey (Survey Report) dan atau Sertifikat Pengawasan (Supervision Certificate) maupun Sertifikat Pemeriksaan (Inspection Certificate). 2. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan jasa survey dan atas prestasi tersebut mendapatkan imbalan dari pengguna jasa. 3. Surveyor adalah seorang yang memiliki keahlian khusus di bidang jasa survey atas dasar disiplin ilmu dan atau memiliki Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi yang telah terakreditasi serta memiliki pengalaman kerja dibidang survey tertentu yang melakukan kegiatan survey untuk mendapatkan kebenaran nyata atau hakiki atas obyek yang di survey. 4. Pengguna Jasa adalah pihak tertentu baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang meminta Perusahaan untuk melakukan kegiatan jasa survey. 5. Sertifikat adalah dokumen yang dikeluarkan Asosiasi/Lembaga yang menyatakan bahwa suatu perusahaan atau Perorangan telah memiliki keahlian tertentu di bidang survey sesuai dengan persyaratan yang berlaku. 6. Standar adalah spesifikasi teknis atau keahlian yang dibakukan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan. 7. Surat Izin Usaha Jasa Survey yang selanjutnya disebut SIUJS adalah surat izin untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa survey. 8. Asosiasi adalah organisasi himpunan perusahaan maupun tenaga profesi di bidang jasa survey. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan. BAB II LINGKUP KEGIATAN Pasal 2 (1)
(2)
Lingkup kegiatan Usaha jasa survey meliputi: a. Survey keadaan barang muatan (Cargo Condition Survey); b. Survey sarana angkutan darat, laut dan udara berikut perlengkapannya; c. Survey sarana keteknikan dan industri termasuk rekayasa teknik (Technical and Industry Survey); d. Survey lingkungan hidup (Ecological Survey); e. Survey terhadap objek-objek pembiayaan atau pengawasan persediaan barang dan pergudangan (Warehousing Supervision); f. Survey dengan atau tanpa merusak objek (Destructive/Non Destructive Testing); g. Survey kuantitas (Quantity Survey); h. Survey kualitas (Quality Survey ); i. Survey pengawasan (Supervision Survey) atas suatu proses kegiatan sesuai standar yang berlaku atau yang disepakati; dan j. Survey mengenai tanah/lapisan tanah (batu-batuan) dan survey mengenai air dipermukaan maupun didalam bumi (Geographical/Geological survey). Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan wajib: a. Membuat perjanjian tertulis antara perusahaan dengan pengguna jasa, dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia; b. Menerapkan standar, prosedur dan tata cara survey; c. Menjaga kerahasiaan laporan survey; d. Bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan surveyor yang termuat dalam laporan survey.
3
Pasal 3 Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat: a. Nama, alamat dan tempat kedudukan para pihak yang terkait; b. Objek yang disurvey; c. Hak dan kewajiban para pihak; d. Jangka waktu perjanjian; e. Pemutusan dan perpanjangan perjanjian; f. Ganti rugi; dan g. Penyelesaian perselisihan. BAB III KEWENANGAN Pasal 4 (1) (2) (3)
Menteri memiliki kewenangan pengaturan kegiatan Usaha Jasa Survey. Menteri melimpahkan kewenangan pelaksanaan pengaturan dan penerbitan SIUJS kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melimpahkan kewenangan penerbitan SIUJS kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. BAB IV SURAT IZIN USAHA JASA SURVEY (SIUJS) Pasal 5
(1) (2)
Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha jasa survey wajib memiliki SIUJS. SIUJS diberikan kepada perusahaan nasional yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Pasal 6
(1) (2)
SIUJS berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang. SIUJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. BAB V KETENAGAKERJAAN Pasal 7
(1)
Perusahaan wajib memiliki paling sedikit 5 (lima) orang surveyor warga negara Indonesia.
4
(2) (3)
Perusahaan dapat mempekerjakan surveyor warga negara asing pendatang sebagai penasehat teknis (technical advisor). Surveyor warga negara asing pendatang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dipekerjakan setelah memiliki izin kerja dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. BAB VI TATA CARA MEMPEROLEH SIUJS Pasal 8
(1)
(2)
Perusahaan mengajukan surat permohonan kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan mengisi formulir isian sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini. Formulir isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditanda tangani diatas materai cukup oleh Direktur Utama atau Penanggung Jawab Perusahaan. Pasal 9
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib dilampirkan formulir isian dan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut: a. Copy Akta Notaris pendirian perusahaan; b. Copy surat pengesahan badan hukum dari Departemen Hukum dan HAM; c. Daftar surveyor paling sedikit 5 (lima) orang dilengkapi dengan: 1. Surat Pernyataan sebagai surveyor; 2. Copy Ijazah Pendidikan Tertinggi dan/atau Sertifikat Profesi; 3. Curriculum Vitae/Daftar Riwayat Hidup disertai dengan Surat Pernyataan tidak bekerja di perusahaan lain diatas kertas bermeterai cukup; 4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); d. Neraca awal Perusahaan; e. Copy KTP Direktur Utama atau Penanggung Jawab Perusahaan; f. Pas photo Direktur Utama atau Penanggung Jawab Perusahaan (sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6); g. Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) bagi perusahaan yang menggunakan tenaga ahli warga negara asing pendatang. Pasal 10 (1) (2)
Perpanjangan SIUJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diajukan 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku SIUJS berakhir. Permohonan perpanjangan SIUJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, dengan dilampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, dan wajib dilengkapi dengan: a. Neraca perusahaan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik; b. Laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b. Pasal 11
(1)
Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan menerbitkan SIUJS dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini
5
(2)
(3)
paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 10. Apabila surat permohonan berikut kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap dan benar, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima surat permohonan tersebut, Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan menerbitkan surat penolakan dengan memberitahukan alasanalasannya. Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan SIUJS dengan mengisi formulir isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. Pasal 12
Setiap Perusahaan yang telah memperoleh SIUJS wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Pasal 13 (1)
(2)
Perusahaan yang telah memiliki SIUJS dan akan membuka Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan, wajib melaporkan secara tertulis kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan tembusan kepada Kantor Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan di Propinsi dan Kabupaten/Kota setempat. Laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampirkan: a. Copy Akta Notaris Pembukaan Kantor Cabang atau Perwakilan; b. Copy SIUJS yang telah dilegalisir; c. Copy KTP Pimpinan/Penanggung jawab Kantor Cabang atau Perwakilan; d. Daftar Surveyor pada Kantor Cabang; dan e. Copy Tanda Daftar Perusahaan Kantor Pusat. BAB VII PERUBAHAN DAN PENGGANTIAN SIUJS Pasal 14
(1)
(2)
Perusahaan yang telah memiliki SIUJS apabila melakukan perubahan data perusahaan yang memuat perubahan modal, nama dan alamat perusahaan, pengurus, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak dilakukan perubahan, wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan melampirkan data pendukung yang berkaitan dengan perubahan dan SIUJS asli. Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan menerbitkan Surat Persetujuan Perubahan SIUJS, dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada Lampiran III Peraturan ini, paling lambat 5 (Lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 15
(1)
Apabila SIUJS yang telah dimiliki hilang atau rusak atau tidak terbaca, Perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian SIUJS secara tertulis kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.
6
(2)
(3)
Permohonan penggantian SIUJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan dilampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian setempat atau SIUJS asli yang rusak atau tidak terbaca. Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan menerbitkan SIUJS dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan penggantian SIUJS sebagaimana dimaksud pada ayat (2). BAB VIII PELAPORAN Pasal 16
(1)
(2) (3)
Setiap Perusahaan yang telah memiliki SIUJS wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Perusahaan kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan setiap 1 (satu) tahun sekali. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan ini. Pasal 17
Perusahaan yang telah memiliki SIUJS wajib memberikan laporan dan data/informasi mengenai pelaksanaan kegiatan usaha, sewaktu-waktu apabila diminta oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 18 Perusahaan yang mempekerjakan Surveyor Warga Negara Asing Pendatang wajib menyampaikan laporan tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Surveyor Warga Negara Asing Pendatang tersebut dipekerjakan. Pasal 19 Perusahaan yang menutup usahanya wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan disertai dengan alasan penutupan dan mengembalikan SIUJS asli. BAB IX SANKSI Pasal 20 (1)
Perusahaan diberi peringatan tertulis apabila: a. Tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19; b. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
7
(2)
Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 minggu terhitung sejak tanggal pengiriman oleh Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini. Pasal 21
(1)
(2)
Perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUJS selama 1 (satu) bulan sejak dikeluarkan penetapan pemberhentian sementara SIUJS oleh Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan. SIUJS yang telah diberhentikan sementara dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan dalam keputusan ini. Pasal 22
Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan mencabut SIUJS apabila perusahaan: a. melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2); b. melakukan pelanggaran yang sama dan telah mendapat peringatan sebelumnya sebagaimana tercantum dalam pasal 20 ayat (2); c. tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); Pasal 23 Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (3), Pasal 12 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB X KETENTUAN LAIN Pasal 24 Pelaksanaan penerbitan SIUJS tidak dikenakan biaya (Rp. 0,-). Pasal 25 Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan.
8
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 26 (1)
(2)
Perusahaan yang telah memiliki izin khusus survey (SIKUS) yang masih berlaku sebelum ditetapkan Peraturan ini dapat memperoleh SIUJS berdasar pada Peraturan ini. Perusahaan yang mengajukan permohonan izin khusus survey (SIKUS) dan sedang dalam proses sebelum ditetapkan Peraturan ini, wajib mengajukan kembali permohonan baru kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan untuk memperoleh SIUJS sesuai ketentuan dalam Peraturan ini. Pasal 27
Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini: 1. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Republik Indonesia Nomor 476/KP/IX/81 tentang Ketentuan Perizinan Usaha Jasa Survey; 2. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Republik Indonesia Nomor 506/KP/IX/81 tentang Ketentuan Keharusan Penyimpanan Jaminan Dalam Bentuk Deposito oleh Perusahaan Surveyor; 3. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Republik Indonesia Nomor 233/KP/VII/82 tentang Perubahan dan Tambahan Pada Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Republik Indonesia Nomor 506/Kp/XI/81; 4. Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 111/DAGRI/KP/IX/81 tentang Pelaksanaan Lebih Lanjut Ketentuan-ketentuan Kegiatan Usaha Perusahaan Perdagangan Jasa Survey. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2006 MENTERI PERDAGANGAN R.I. ttd MARI ELKA PANGESTU
9
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:14/M-DAG/PER/3/2006 TANGGAL:29 Maret 2006
DAFTAR LAMPIRAN
1. 2. 3. 4.
LAMPIRAN I LAMPIRAN II LAMPIRAN III LAMPIRAN IV
5. LAMPIRAN V
: : : :
FORMULIR DAFTAR ISIAN FORMULIR SIUJS SURAT PERSETUJUAN PERUBAHAN SIUJS FORMULIR LAPORAN KEGIATAN USAHA JASA SURVEY (SIUJS) : FORMULIR SURAT PERINGATAN TERTULIS
MENTERI PERDAGANGAN R.I. ttd MARI ELKA PANGESTU
10
Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
11
12
13
Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
14
15
Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
16
Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
17
Lampiran V Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
18
