KESANTUNAN LINGUISTIK DALAM RANAH SIDANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA DISERTASI Untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Linguistik pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara dengan wibawa Rektor Universitas Sumatera Utara Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM&H, Sp.A(K) dipertahankan pada tanggal 21 April 2009 di Medan, Sumatera Utara
K O L A
S
C
A
PA
\
N
S
H
E
A S A R JA
SRI MINDA MURNI 058107015/LNG
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009 Sri Minda Murni : Kesantunan Linguistik Dalam Ranah Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, 2009 USU Repository © 2008
KESANTUNAN LINGUISTIK DALAM RANAH SIDANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DISERTASI
SRI MINDA MURNI 058107015
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009
KESANTUNAN LINGUISTIK DALAM RANAH SIDANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DISERTASI Untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Linguistik pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Terbuka Pada Hari : Selasa Tanggal : 21 April 2009 Pukul : 09.00 WIB
Oleh
SRI MINDA MURNI NIM 058107015
Judul Disertasi
:
Nama Mahasiswa NIM Program Studi
: : :
KESANTUNAN LINGUISTIK DALAM RANAH SIDANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA Sri Minda Murni 058107015 Linguistik
Menyetujui Komisi Pembimbing,
Prof. Bahren Umar Siregar, Ph.D. Promotor
Prof. T. Silvana Sinar, M.A., Ph. D. Co-Promotor
Ketua Program Studi,
Prof. T. Silvana Sinar, M.A.,Ph.D
Prof. Dr. Robert Sibarani, M.S. Co-Promotor
Direktur,
Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B.M.Sc.
HASIL PENELITIAN DISERTASI INI TELAH DISETUJUI UNTUK SIDANG TERBUKA TANGGAL 21 APRIL 2009
Oleh Promotor
Prof. Bahren Umar Siregar, Ph.D
Co-Promotor
Prof. T. Silvana Sinar, M.A., Ph.D. NIP. 130809976
Prof. Dr. Robert Sibarani, M.S. NIP. 131674465
Mengetahui Ketua Program Studi Linguistik Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara
Prof. T. Silvana Sinar, M.A., Ph.D. NIP. 130809976
Telah Diuji pada Ujian Tertutup Tanggal 31 Januari 2009 PANITIA PENGUJI DISERTASI Ketua
: Prof. Bahren Umar Siregar, Ph.D.
Anggota
: 1. Prof. T. Silvana Sinar, M.A., Ph.D.
2. Prof. Dr. Robert Sibarani, M.S. 3. Prof. Amrin Saragih, M.A., Ph.D. ` 4. Prof. Dr. Khairil Ansari, M.Pd. 5. Prof. Dr. H. Anas Yasin, M.A. 6. Dr. Eddy Setia, M.Ed., TESP
Dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor : 35/H5.I.R/SPB/2009 Tanggal : 07 Januari 2009
Diuji pada Ujian Akhir Disertasi (Promosi Doktor) Tanggal 21 April 2009
PANITIA PENGUJI DISERTASI
Ketua
: Prof. Bahren Umar Siregar, Ph.D.
Anggota
: 1. Prof. T. Silvana Sinar, M.A., Ph.D. 2. Prof. Dr. Robert Sibarani, M.S. 3. Prof. Amrin Saragih, M.A., Ph.D. ` 4. Prof. Dr. Khairil Ansari, M.Pd. 5. Prof. Dr. H. Anas Yasin, M.A. 6. Dr. Eddy Setia, M.Ed., TESP
Dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor : 483/H5.1.R/SPB/2009 Tanggal : 23 Februari
TIM PROMOTOR
Prof. Bahren Umar Siregar, Ph.D.
Prof. T. Silvana Sinar, M.A., Ph.D.
Prof. Dr. Robert Sibarani, M.S.
TIM PENGUJI LUAR KOMISI
Prof. Amrin Saragih, M.A., Ph.D.
Prof. Dr. Khairil Ansari, M.Pd.
Prof. Dr. H. Anas Yasin, M.A.
Dr. Eddy Setia, M.Ed., TESP
BUKTI PENGESAHAN PERBAIKAN DISERTASI
Judul Disertasi
:
Nama Mahasiswa NIM Program Studi
: : :
KESANTUNAN LINGUISTIK DALAM RANAH SIDANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA Sri Minda Murni 058107015 Linguistik
No
Nama
1
Prof. Bahren Umar Siregar, Ph.D.
2
Prof. T.Silvana Sinar, M.A.,Ph.D.
3
Prof. Dr. Robert Sibarani, M.S.
4
Prof. Amrin Saragih, M.A., Ph.D.
5
Prof. Dr. Khairil Ansari, M.Pd.
6
Prof. Dr. H. Anas Yasin, M.A.
7
Dr. Eddy Setia, M.Ed. TESP.
Tanda Tangan
Tanggal
LEMBAR PERNYATAAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Nama
: Dra. Sri Minda Murni, M.S
No. Registrasi : 058107015 Program Studi : Linguistik Sesungguhnya menyatakan bahwa Disertasi yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister/Doktor dari Program Studi Linguistik Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun pengutipan yang saya lakukan pada bagian-bagian tertentu dari hasil karya orang lain dalam penulisan Tesis/Disertasi ini, telah saya cantumkan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian Disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Medan, 21 April 2009
Dra. Sri Minda Murni, M.S
Persembahan untuk: Ummi dan Buya Alm. Hj. Syarifah Harahap H. Arfan Marwazie, B.A
Suami dan Anak-anakku Dr. H. Mutsyuhito Solin, M,Pd. Syafiq Anshori, M.Solin. Nida Wafiqah Nabila M. Solin Thareq Muhammad M. Solin Aqilah Nadira Safia M. Solin
Saudara-saudariku Dra. H. Sri Milfa Yetty, M.S. Dra. Sri Surya Warni Dra. Sri Kemala Khairani Dra. Sri Faizah Lisna Sari, M.Si. Letkol. Nefra Firdaus Dra. Sri Adelila Sari,M.Si., Ph.D. Chandra Helmi S.E. Kurnia Hendra Putra S.E RIWAYAT HIDUP
Nama Tempat/Tanggal Lahir
: Sri Minda Murni : Padang Sidempuan, 25 Mei 1963.
Riwayat Pendidikan SD : SD Negeri 13 Medan , tamat tahun 1974 SMP : SMP Negeri 2 Medan, tamat tahu 1977 SMA : SPG Negeri 1 Medan, tamat tahun 1981 S1 : Jurusan Bhs Inggeris-FPBS IKIP Medan (sekarang UNIMED), tamat tahun 1987 S2 : Prog. Studi Pengkajian Amerika Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tamat tahun 1992 S3 : Prog Studi Linguistik Universitas Sumatera Utara Medan, tamat tahun 2009 Riwayat Pekerjaan : Dosen Universitas Negeri Medan (1988 – sekarang)
ABSTRAK Disertasi ini berkenaan dengan kajian realisasi kesantunan linguistik dalam ranah sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Prov-SU). Kedudukan DPRD sebagai mitra eksekutif dan fungsi DPRD mengawasi jalannya pembangunan diyakini memberikan kontribusi penting terhadap jenis realisasi kesantunan linguistik di rapat DPRD Prov-SU. Oleh karena itu penggunaan kesantunan linguistik di rapat (DPRD Prov-SU) diasumsikan sebagai hasil tarik menarik antara aspek kolaboratif kemitraan dan aspek distansi/kompetitif pengawasan yang mempersyaratkan sikap kritis, adil, profesional, dan proporsional yang diamanatkan kode etik DPRD Tujuan penelitian ini adalah memerikan a) realisasi kesantunan linguistik dalam tindak tutur meminta penjelasan; b) realisasi kesantunan linguistik dalam memberikan pendapat, dan c) menerangkan perilaku normatif dan perilaku santun di rapat DPRD Prov-SU. Teori utama yang digunakan adalah teori kesantunan linguistik kontemporer yang diperkenalkan Watts (2003). Ia menyatakan bahwa penelitian kesantunan linguistik pada masyarakat praktisi tertentu harus didahului oleh kajian mengenai perilaku berbahasa normatif (politic behavior) yang bersifat lazim dan berterima di dalam masyarakat tersebut. Menurutnya, perilaku santun (polite behavior) yang merupakan tingkah laku berbahasa yang bersifat surplus dari tingkah laku yang lazim tersebut dapat dirumuskan manakala rumusan perilaku normatif sudah ditemukan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Data dikumpulkan dengan teknik observasi partisipatoris yang bersifat pasif, teknik dokumentasi, dan teknik rekam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, dua tindak tutur yakni tindak tutur meminta penjelasan dan memberikan pendapat direalisasi melalui modus, pronomina, pemarkah kesantunan, kata berpagar (hedges), perujuk diri (committers), dan penurun (downtoner). Kedua, perilaku normatif di rapat DPRD Prov-SU direalisasikan melalui: 1) modus interogatif dan imperatif dalam tindak tutur meminta penjelasan dan modus deklaratif dalam tindak tutur memberikan pendapat; 2) pronomina yang mempertahankan kelompok dalam (in-group) terpisah dari kelompok luar (out-group); 3) pemarkah kesantunan; dan 4) perujuk diri (committers). Ketiga, perilaku santun di rapat DPRD Prov-SU direalisasikan melalui: a) modus deklaratif dalam meminta penjelasan dan modus interogatif dan imperatif dalam memberikan pendapat; b) pronomina yang menggabungkan kelompok dalam (ingroup) dengan kelompok luar (outgroup); c) kata berpagar (hedges); dan d) penurun (downtoner).
Kata kunci: perilaku normatif, perilaku santun, masyarakat praktisi ABSTRACT
The dissertation deals with a study on the realization of linguistic politeness in parliament meeting in North Sumatera Province. The Parliament and the executives are bound in a partnership type of relation which implies equality. On the other hand, one of the function of the Parliament to control the government (the executive). It is assumed that linguistic politeness strategies used by members of the parliament in the parliament meeting is influenced by the tug-of-war between the collaborative aspect of partnership and the distance or competitive aspect of control. The aim of the research is to elaborate: a) the realization of linguistic politeness in requesting for information; b) the realization of linguistic politeness in expressing disagreement, and c) the politic behavior and the polite behavior in the parliament meeting. Watts’ (2003) approach was used as the main reference of the research. His theory introduces the recognition of politic behavior and polite behavior. Politic behavior is the normative behavior while polite behavior is a surplus behavior. The research was conducted under qualitative method. Data were collected under passive participatory-observation technique, documentation, and recording technique. The results show firstly, in both speech act requesting for information and expressing disagreement, mood, pronoun, politeness markers, hedges, committers, and downtoner were used by the members. Secondly, the realization of politic behavior are the use of: a) interrogative and imperative moods in requesting for information and the use of declarative mood for expressing disagreement; b) pronoun in which the ingroup is distinguished from the out-group; c)politeness markers, and d) committers. Thirdly, the realization of polite behavior are the use of: a) declarative mood in requesting for information and the interrogative and imperative moods in expressing disagreement; b) pronoun in which the ingroup and the outgroup are seen as a unity; c) hedges; and d) downtoner. Key words: politic behavior, polite behavior, community of practice.
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah saya ucapkan ke hadirat Allah Swt atas segala limpahan rahmat dan rida-Nya sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan. Dengan segala kerendahan hati dan kebahagiaan yang mengiringi, penulis menyadari bahwa sejumlah nama dan lembaga telah turut menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian disertasi ini. Oleh karenanya, izinkanlah saya untuk pertama-tama mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Rektor Universitas Sumatera Utara
Prof.
Chairuddin P. Lubis, DTM&H, Sp.A(K), Direktur Sekolah Pascasarjana
Prof. Dr.
Ir. T. Chairun Nisa, B., M.Sc. beserta para Asisten Direktur, dan Ketua serta Sekretaris Program Studi Linguistik Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya haturkan kepada promotor saya Prof. Bahren Umar Siregar, M.A., Ph.D atas bimbingan, arahan, dukungan, dan kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menjadi Doktor dalam Bidang Ilmu Linguistik. Beliau yang selalu mengakomodasi pemikiran-pemikiran saya dan mengarahkannya sehingga lebih bernuansa linguistik sangat memberi rasa percaya diri yang sangat saya butuhkan dalam proses penyelesaian disertasi ini. Penghargaan serupa saya haturkan kepada Prof. T. Silvana Sinar, M.A., Ph.D., promotor 2 saya. Bimbingan yang beliau berikan selalu menumbuhkan kesadaran pada diri saya bahwa draf demi draf disertasi masih perlu terus direvisi. Ketelitian beliau membaca disertasi ini sangat saya hargai. Kepada Bapak Prof. Dr. Robert Sibarani, M.S, promotor 3 saya, saya sampaikan penghargaan yang tulus atas inspirasi, wawasan, idan kritikan yang beliau
berikan yang telah mendorong saya untuk terus melakukan perbaikan sehingga disertasi ini berkembang menjadi sebuah karya akademik yang layak dipersembahkan. Beliau selalu mampu membantu saya memahami hal-hal yang pelik melalui ilustrasi. Penghargaan yang tulus juga saya sampaikan kepada para penguji saya Prof. Amrin Saragih, M.A., Ph.D., Prof. Dr. Khairil Ansari, M.Pd., Prof. Dr. H. Anas Yasin, M.A., dan Dr. Edy Setia, M.A atas masukan-masukan berharga yang mereka berikan dalam penyempurnaan disertasi ini baik secara lisan maupun tulisan. Terima kasih saya haturkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara yang telah memberi izin kepada saya untuk mengambil data penelitian. Kepada Bapak Nurdin Lubis, S.H., M.M., Sekretaris DPRD Prov-SU saat ini, Bapak-bapak Ketua Komisi, serta tim sekretariat yang telah memberikan semua informasi yang saya butuhkan selama melakukan penelitian, saya haturkan terima kasih. Khusus kepada Anggota DPRD yang telah bersedia saya wawancarai, diantaranya Bapak Ir. Bustinursyah, M.Sc. dari Fraksi Partai Bulan Bintang, Bapak Ibrahim Sakty Batubara dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Bapak Drs. Abul Hasan Harahap dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Amas Muda Siregar, S.H., dari Fraksi Partai Golkar, Ibu Riri dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dll saya haturkan terima kasih. Kepada Rektor Universitas Negeri Medan, Prof. Drs. Syawal Gultom, M.Pd. yang telah memberi saya peluang dan dukungan moril dan materil selama mengikuti pendidkan saya haturkan terima kasih.
Disertasi ini juga tidak akan selesai dengan baik tanpa dukungan Fulbright Program yang telah memberi kesempatan kepada saya mengikuti Doctoral Dissertation Researcher Program di George Washington University Amerika Serikat selama 6 bulan mulai 28 Agustus 2007 sampai dengan 28 Februari 2008. Program ini telah memberi saya kesempatan bekerja di bawah bimbingan peneliti yang bidang linguistic anthropology, Prof. Joel Kuipers, yang dedikasinya menggugah imajinasi intelektual saya. Kesempatan mengikuti American Anthropologial Association Annual Meeting di Washington D.C. selama seminggu yakni sejak 28 Nopember sampai 2 Desember 2007 juga telah memberi saya pengalaman berharga menginterpretasi linguistik dari berbagai sudut pandang dan membawa saya bertemu dengan pencetus teori kesantunan paling monumental dalam sejarah linguistik, Dr. Penelope Brown, yang banyak saya sebut-sebut di dalam disertasi ini. Yang merupakan ikutan lain dari program ini, saya haturkan pula penghargaan dan terima kasih kepada staf Perpustakaan George Washington University, Perpustakaan Konsorsium 8 Universitas di Washington DC, dan Staf Library of Congress yang telah memperkenalkan kepada saya ketersediaan buku yang tidak terhitung jumlahnya, kekayaan intelektual dunia maya, dan prestisiusnya hidup sebagai seorang peneliti. Terima kasih juga saya haturkan kepada Linguistic Politeness Research Group yang berpusat di Inggeris yang telah menerima saya menjadi anggota dan memberi kesempatan mengakses penelitian-penelitian terbaru di bidang kesantunan linguistik.
Penghargaan serupa saya haturkan kepada Prof. Dr. Nur Ahmad Fadil Lubis, M.A., Direktur Eksekutif Perhimpunan Persahabatan IndonesiaAmerika di Medan yang telah merekomendasikan saya mengikuti program Fulbright ini; Prof. Jeannette Steele dari George Washington University dan Prof. Melanie Budianta dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia sebagai tim penyeleksi, atas penghargaan beliau berdua terhadap topik penelitian yang saya pilih; Mr. Michael E. McCoy, Direktur Eksekutif American Indonesian Exchange Foundation (AMINEF); Bapak Piet Hendrardjo, Program Officer AMINEF, serta Ibu Ratna Dewi Manurung, Program Assistance AMINEF yang sangat penuh perhatian memberikan bantuan sebelum dan selama.saya mengikuti program ini. Kedua orang tua saya, H. Arfan Marwazie, B.A dan Alm. Hj. Syarifah Harahap adalah teladan dan sumber inspirasi masa kanak-kanak saya. Banyaknya buku cerita anak yang tersedia di rumah telah menumbuhkan kecintaan saya kepada membaca sejak kecil dan mengilhami masa dewasa saya untuk bekerja di seputar aktifitas itu hingga kini. Terima kasih yang tidak terhingga Ananda sampaikan kepada Buya yang tidak pernah lupa memanjatkan doa untuk keberhasilan Ananda. Kepada kedua mertua saya, Ananda haturkan terima kasih. Suami saya, Dr. H. Mutsyuhito Solin, M.Pd yang sudah lebih dulu menamatkan pendidikannya adalah teladan di usia dewasa saya. Ia menumbuhkan rasa percaya diri bahwa saya dapat mencapai apa saja. Kesempatan yang diberikannya untuk menambah ilmu walau berulang kali harus meninggalkan keluarga dalam waktu yang lama adalah sikap yang sangat menguntungkan saya. Anak-anak kami, Syafiq
Anshori M. Solin, Nida Wafiqah Nabila M. Solin, Thareq Muhammad M. Solin, serta Aqilah Nadira Safia M. Solin, adalah buah hati kepada siapa kami utamanya ingin memberi teladan dan inspirasi, semoga mereka dapat mengikuti langkah-langkah kami orang tuanya. Kepada teman-teman di Jurusan bahasa Inggeris Unimed saya haturkan terima kasih atas kelapangan yang diberikan selama saya mengikuti pendidikan. Medan, 21 April 2009 Sri Minda Murni
DAFTAR ISI ABSTRAK ...................................................................................................... ABSTRACT ...................................................................................................... KATA PENGANTAR .................................................................................... RIWAYAT HIDUP ......................................................................................... DAFTAR ISI ................................................................................................... DAFTAR TABEL ........................................................................................... DAFTAR DIAGRAM ..................................................................................... DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................
i ii iii vii viii xi xiv xv
DAFTAR SINGKATAN ................................................................................
xvi
BAB I PENDAHULUAN ...............................................................................
1
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
Latar Belakang Penelitian ……………………………………………. Rumusan Masalah Penelitian ………………………………………… Tujuan Penelitian …………………………………………………….. Manfaat Penelitian …………………………………………………… Batasan dan Keterbatasan Penelitian ………………………..….……. Klarifikasi Istilah ………………………………………….…….…….
BAB II KAJIAN PUSTAKA………………………………………………… 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
Kesantunan Linguistik dalam Berbagai Dimensi ……….…………… Wilayah Kajian Kesantunan Linguistik ……………………………... Ungkapan dan Interpretasi Kesantunan Linguistik………………….. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara ………. Rambu-rambu Tingkah Laku Berbahasa yang Berterima di Rapat Dewan Perwakilan Rakyat ...................................………….... 2.6 Kesantunan Linguistik dalam Tindak Tutur Meminta Penjelasan (Penelitian Terdahulu) …..………......……..……............ 2.7 Realisasi Kesantunan Linguistik dalam Tindak Tutur Memberikan Pendapat (Penelitian Terdahulu) ………......................………............ 2.8 Taksonomi Kesantunan Linguistik ………………………….............. 2.9 Ujaran yang Bersifat Semi-Formulaik ………………….................... 2.10 Kerangka Konseptual ……………………………………….............. 2.11 Ringkasan ......................................................................................... . BAB III METODE PENELITIAN ................................................................ 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
Pendekatan, Rancangan dan Kerangka Model Penelitian ................... Lokasi Penelitian ……………………………………….……............. Data dan Sumber Data ………………………………………............. Analisis Data …………………………………………………............ Pengecekan Keabsahan Penelitian ..…………………………............
1 21 22 22 24 28 29 29 55 59 66 73 80 92 99 104 105 109 110 110 112 112 116 119
BAB IV REALISASI LAHIRIAH TINDAK TUTUR MEMINTA PENJELASAN DAN MEMBERIKAN PENDAPAT DI DALAM RAPAT DEWAN ………………………………...........................
120
4.1 Pendahuluan …………………………………………………............. 4.2 Modus ………………………….……………………………….......... 4.2.1. Modus Deklaratif ……………………………….…................. 4.2.2. Modus Interogatif …………………………………................. 4.2.3. Modus Imperatif ……………………………………............... 4.3 Pronomina ……………………………………………………............
120 120 121 126 133 137
4.3.1 Penggunaan Pronomina ‘kami’ Sebagai Pengganti Pronomina ‘saya’ ………………………………….................. 4.3.2 Penggunaan Pronomina ‘kita’ Sebagai Pengganti Pronomina ‘saya’ …………………………………................... 4.3.3 Penggunaan Pronomina ‘kita’ Sebagai Pengganti Pronomina ‘kami’ ……………………….................................. 4.3.4 Penggunaan Pronomina ‘kita’ Sebagai Pengganti Pronomina ‘saudara’ ……………………………….................. 4.3.5 Impersonalisasi ……………………………………................... 4.3.6 Menghilangkan Pronomina ….……………………................... 4.4 Pemarkah Kesantunan (tolong, mohon) ………………………............ 4.5 Kata berpagar (kurang, belum, mungkin) …………………….............. 4.6 Perujuk diri (‘menurut saya’) ………………………………................. 4.7 Penurun (‘maaf’) …………………………………………………................ 4.8 Ringkasan ……………………………………………………............... BAB V PEMBAHASAN …………………………………………................ 5.1 Pendahuluan ……………………………………………….......…....... 5.2 Kelangsungan dan Ketidaklangsungan Ujaran …................................. 5.3 Formulaik dan Semi-Formulaik ……………….................................... 5.3.1 Penggunaan Pronomina …………………………...................... 5.3.2 Kata berpagar ………………………………………….................... 5.3.3 Penurun (maaf) ………………………………………….................... 5.4 Kesantunan Linguistik dalam Ranah Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara ……….............. 5.5 Ringkasan ............................................................................................
138 141 144 147 150 154 158 164 172 179 188 201 201 202 210 211 226 231 241 246
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN …………………….......................
253
6.1 Kesimpulan ….………………………………………………............. 6.2 Saran ……………….…………………………………………............
253 255
DAFTAR PUSTAKA ……………………….……………………...............
257
DAFTAR TABEL Nomor
Judul
Halaman
2.1
Komposisi Anggota DPR Berdasarkan Agama dan Jender ......
67
2.2
Komposisi Anggota DPR Menurut Etnis ..................................
68
4.1
Tindak Tutur Meminta Penjelasan Dalam Modus Deklaratif ....
121
4.2
Tindak Tutur Memberikan Pendapat Dalam Modus Deklaratif
123
4.3
Tindak Tutur Meminta Penjelasan dalam Modus Interogatif ...
126
4.4 Tindak Tutur Memberikan Pendapat Dalam Modus Interogatif
128
4.5
Tindak Tutur Meminta Penjelasan Dalam Modus Imperatif ....
133
4.6 Tindak Tutur Memberikan Pendapat Dalam Modus Imperatif .
135
4.7
Penggunaan Pronomina ’Kami’ Sebagai Pengganti Pronomina ’Saya’ Dalam Tindak Tutur Meminta Penjelasan .....................
138
Penggunaan Pronomina ’Kami’ Sebagai Pengganti Pronomina ’Saya’ Dalam Tindak Tutur Memberikan Pendapat ................
140
Penggunaan Pronomina ’Kita’ Sebagai Pengganti Pronomina ’Saya’ Dalam Tindak Tutur Meminta Penjelasan .
141
4.10 Penggunaan Pronomina ’Kita’ Sebagai Pengganti Pronomina ’Saya’ Dalam Tindak Tutur Memberikan Pendapat .................
143
4.11 Penggunaan Pronomina ’Kita’ Sebagai Pengganti Pronomina ’Kami’ Dalam Tindak Tutur Meminta Penjelasan ...................
144
4.12 Penggunaan Pronomina ’Kita’ Sebagai Pengganti Pronomina ’Kami’ Dalam Tindak Tutur Memberikan Pendapat ..............
146
4.13 Penggunaan Pronomina ’Kita’ Sebagai Pengganti Pronomina ’Saudara’ Dalam Tindak Tutur Meminta Penjelasan...............
147
4.14 Penggunaan Pronomina ’Kita’ Sebagai Pengganti Pronomina ’Saudara’ Dalam Tindak Tutur Memberikan Pendapat ..........
148
4.15 Penggunaan Lembaga/Jabatan Untuk Menggantikan Pronomina ’Saudara’ Dalam Tindak Tutur Meminta Penjelasan ...............................................................................
151
4.16 Penggunaan Lembaga/Jabatan Untuk Menggantikan Pronomina ’Saudara’ Dalam Tindak Tutur Pendapat .................................................................................
Memberikan 153
4.8 4.9
4.17 Menghilangkan Pronomina Orang Kedua Dalam Tindak Tutur Meminta Penjelasan .........................................
155
4.18 Menghilangkan Pronomina Orang Kedua Dalam Tindak Tutur Memberikan Pendapat .....................................
157
4.19 Ujaran yang Menggunakan Pemarkah Kesantunan Dalam Tindak Tutur Meminta Penjelasan ..............................
159
4.20 Ujaran yang Menggunakan Pemarkah Kesantunan Dalam Tindak Tutur Memberikan Pendapat ..........................
163
4.21 Penggunaan Leksikal ”Kurang” Dalam Tindak Tutur Meminta Penjelasan ................................................................
165
4.22 Penggunaan Leksikal ”Belum” Dalam Tindak Tutur Memberikan Pendapat ............................................................
167
4.23
Penggunaan Kata Berpagar Dalam Tindak Tutur Meminta Penjelasan ...............................................................................
170
4.24 Penggunaan Kata Berpagar Dalam Tindak Tutur Memberikan Pendapat...................................................................................
171
4.25 Menggunakan Perujuk Diri Dalam Tindak Tutur Meminta Penjelasan ...............................................................................
173
4.26 Menggunakan Perujuk Diri Dalam Tindak Tutur Memberikan Pendapat .................................................................................
176
4.27 Penggunaan Frasa/Leksikal Maaf Dalam Tindak Tutur Meminta Penjelasan ............................................................ .
180
4.28 Penggunaan Leksikal Maaf Dalam Tindak Tutur Memberikan Pendapat ……...................................................
183
5.1 5.2 5.3 5.4
Penggunaan Modus Sebagai Sumber Daya Kesantunan Linguistik ........................................................................
202
Kelangsungan dan Ketidaklangsungan Ujaran dengan Penggunaan Modus ...............................................................
203
Penggunaan Pronomina dalam Mencapai Kesantunan Linguistik ………………………….. ………………….......
211
Kategorisasi Penggunaan Pronomina...............................
216
5.5 Modifikasi Partisipasi Penutur Petutur untuk Mencapai Kesantunan Linguistik ..........................………………..... 5.6
Tiga Dimensi Keterlibatan Dalam Tindak Tutur Meminta Penjelasan dan Memberikan Pendapat ............................
220 ..
222
5.7 5.8 5.9
Kata Berpagar ’kurang’ Sebagai Sumber Daya Kesantunan Linguistik .............................................................................. ....
227
Kata Berpagar ’belum’ Sebagai Sumber Daya Kesantunan Linguistik ............................................................................ ....
228
Kata Berpagar ’mungkin’ Sebagai Sumber Daya Kesantunan Linguistik ............................................................................ ......
229
5.10 Pengunaan Frasa/leksikal maaf dalam Tindak Tutur Meminta Penjelasan .........................................................
......
231
5.11 Pengunaan Leksikal/Frasa maaf dalam Tindak Tutur Memberikan Pendapat ......................................................... ......
232
DAFTAR DIAGRAM Nomor 2.1
Judul
Halaman
Perbandingan x-femisme (Allan dan Burridge, 2006: 33) ........
60
2.2 Kesantunan Linguistik Haverkate dalam Reiter (2000:4) .......
61
2.3
Struktur Komunikasi yang Berterima di Rapat DPR .. ............
76
2.4
Inti Permintaan dan elemen Pendukung dalam tindak tutur Meminta ...................................................................................
82
2.5
Elemen Pendukung dalam Tindak Tutur Meminta/Memohon
89
2.6
Prosedur Identifikasi dan Interpretasi Kesantunan Linguistik ................................................................................
109
3.1
Kerangka Model Penelitian Kesantunan .................................
118
5.1
Perilaku Normatif dan Perilaku Santun dalam Penggunaan Modus ......................................................................................
206
Perbedaan Strategi Kesantunan dalam Tindak Tutur Meminta Aksi dan Informasi ..................................................
210
Perilaku Normatif dan Perilaku Santun dalam Penggunaan Pronomina ................................................................... ...........
213
5.4
Pergeseran Penggunaan Pronomina dalam 1 Unit Ujaran ......
221
5.5
Tiga Dimensi Keterlibatan untuk Mencapai Kesantunan Linguistik ................................................................................
224
Strategi Kesantunan Linguistik dalam Penggunaan Pronomina ...............................................................................
226
Perilaku Normatif dan Perilaku Santun dan Penggunaan Sumber Daya Linguistik .........................................................
241
Realisasi Kesantunan Linguistik dalam Ranah Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara .............
245
5.9 Fungsi, Tujuan, dan Realisasi Kesantunan Linguistik.............
251
5.10 Model Kesantunan Linguistik dalam Struktur Komunikasi Rapat DPRD-SU ......................................................................
252
5.2 5.3
5.6 5.7 5.8
DAFTAR LAMPIRAN Nomor
Judul
Halaman
1
Rapat Paripurna I Tanggal 20 Maret 2007....................
266
2
Rapat Paripurna II Tanggal 28 Maret 2007 ..................
297
3
Transkripsi Rapat Komisi A dengan Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara 19 Februari 2007………........
312
Transkripsi Rapat Komisi B dengan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara 12 Maret 2007..…….
326
4
DAFTAR SINGKATAN 1. PU
: Rapat Paripurna
2. FPBR
: Fraksi Partai Bintang Reformasi
3. FPPP
: Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
4. FPDS
: Fraksi Partai Damai Sejahtera
5. FPKS
: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
6. FPAN
: Fraksi Partai Amanat Nasional
7. FPGOLKAR :Fraksi Partai Golkar 8. FPDIP
: Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
9. FPD
: Fraksi Partai Demokrat
10. KOMISI-A/KAPOLDA : Rapat Komisi A dengan Kepolisian Daerah ProvSU 11. KOMISI-B/DKP 12. PTT
: Rapat Komisi B dengan Dewan Ketahanan Pangan
: Penanda Tindak Tutur
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian Salah satu standar dalam bertingkah laku dalam norma sosial adalah berbicara santun. Di dalam agama Islam, Alquran menampilkan enam prinsip yang dapat dijadikan pegangan saat berbicara 1 . Enam prinsip tersebut adalah, pertama, qaulan sadida (Q.S. 4 an-Nisa: 9), yaitu berbicara dengan benar; kedua, qaulan ma'rufa, (Q.S.4 An-Nisa: 8), yaitu berbicara menggunakan bahasa yang menyedapkan hati, tidak menyinggung atau menyakiti perasaan, sesuai dengan kriteria kebenaran, jujur, tidak mengandung kebohongan, dan tidak berpura-pura; ketiga, qaulan baligha, (Q.S. 4 An-Nisa: 63), yaitu berbicara efektif dengan menggunakan ungkapan yang mengena, mencapai sasaran dan tujuan, atau membekas, bicaranya jelas, terang, tepat; keempat, qaulan maysura, (Q.S.17 Al-Isra: 28), yaitu berbicara dengan baik dan pantas, agar orang tidak kecewa; Kelima, qaulan karima, (Q.S. 17 Al-Isra: 23), yaitu berbicara dengan kata-kata mulia yang menyiratkan kata yang isi, pesan, cara serta tujuannya selalu baik, terpuji, penuh hormat, mencerminkan akhlak terpuji dan mulia; keenam, qaulan layyina, (Q.S. 20 Thaha: 44), yaitu berbicara dengan lembut. Enam prinsip yang terkandung dalam ayat-ayat Alquran di atas merupakan acuan untuk mengetahui
1
Dr. H. Sofyan Sauri, Ingin Mabrur Berbicaralah dengan Santun. Gema Haji 2004/2005. Pikiran Rakyat Cyber Media.
bagaimana seharusnya kita berkomunikasi. Hal ini, menurut Sauri 2 sejalan dengan isyarat Nabi Muhammad SAW bahwa "Muslim yang baik adalah jika Muslim lain merasa tenteram dari perkataan dan perbuatannya". Kesantunan dalam hal ini difahami sebagai pemenuhan perilaku normatif yang dijunjung tinggi. Kesantunan berbahasa juga merupakan salah satu nilai budaya yang sangat dijunjung tinggi di dalam masyarakat Indonesia. Nilai kesantunan bukan sesuatu yang dibawa lahir tetapi merupakan hasil proses sosialisasi dan konstruksi sosial budaya dan sejarah suatu bangsa 3 . Menurut Watts 4
kita tidak mungkin membayangkan
sebuah masyarakat manusia yang tidak mendayagunakan strategi berkomunikasi untuk menghindari friksi interpersonal, menghindari konflik, meminimalkan pertentangan, serta untuk meningkatkan rasa nyaman dan saling pengertian. Selain itu, Deutschman 5 menyatakan bahwa bentuk kesantunan tidak bersifat universal tetapi dibentuk oleh latar sosial sehingga bentuk dan latar tidak boleh dipisahkan. Menurutnya ada tiga hal yang menentukan bentuk kesantunan yang dipilih yakni norma budaya, situasi, dan sifat pesan yang ingin disampaikan.
2
Dr. H. Sofyan Sauri, ibid,
3
Rosina Márquez Reiter, Linguistic politeness in britain and uruguay :A contrastive study of requests and apologie (Philadelphia: John Benjamins Pub. C. ,2000.), p. 3. 4
Richard J. Watts,”Linguistic politeness research: Quo Vadis?” Politeness in Language. Richard Watts, Sachiko Ide, Konrad Ehlich (ed), (New York: Mouton de Gruyter, 2005a), p. xvi 5
Mats Deutshmann, Apologising in British English. (Umea Universitet, . 2003), p 24.
Perkembangan yang terjadi dalam masyarakat sering sekali membawa pergeseran dalam nilai budaya termasuk nilai kesantunan dalam berbahasa. Di dalam konteks Indonesia misalnya, seiring dengan proses demokratisasi dan reformasi yang sedang bergulir di Indonesia, perkembangan pers menunjukkan adanya perubahan watak dari pers yang semula amat santun menjadi pers bebas yang trampil memproduksi teks-teks kritis terhadap pemerintah ataupun sosok kekuasaan lain. Hal ini didukung Siregar di dalam Kompas 6 yang menyatakan bahwa pemilihan kata-kata dalam pemberitaan media massa
cenderung menurun kesantunannya dibanding
sebelum reformasi. Kata-kata yang dipakai cenderung lugas untuk tidak menyebut sebagai kasar. Menurutnya hal ini sangat berbeda dengan zaman pemerintahan Soeharto. Pada masa itu pemakaian bahasa dibingkai secara santun lewat pemilihan kata yang dihaluskan maknanya. Watts 7 menegaskan bahwa perilaku santun tidak sama dengan perilaku normatif. Kesantunan merupakan perilaku yang bersifat surplus yakni berada di atas tataran perilaku normatif. Dengan merujuk kepada pendapat ini, seseorang yang berperilaku santun dipastikan telah memenuhi kriteria berperilaku normatif. Sebaliknya seseorang yang berperilaku normatif belum tentu berperilaku santun.
6
Kompas, Kesantunan Berbahasa Cenderung Turun, 2003 (http://www2.kompas.com/kompascetak/0307/28/dikbud/456905.htm). 7
Richard J. Watts, Politeness. Key topics in sociolinguistics (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), p. 20-21.
Oleh karena kesantunan sering dipandang sama dengan perilaku normatif, maka realisasi perilaku santun dianggap sebagai sesuatu yang sudah semestinya. Perhatian dan penghargaan terhadap perilaku santun menjadi sangat sedikit. Sebaliknya, pelanggaran terhadap perilaku normatif atau ketidaksantunan lebih cepat dikenali dan dibicarakan. Hal ini misalnya jelas terlihat di dalam fenomena rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang banyak disoroti akhir-akhir ini. Dengan dihasilkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang merupakan dasar bagi peralihan sistem pemerintahan yang sentralistis menuju sistem pemerintahan yang desentralistis, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak lagi menjadi bagian dari Pemerintahan Daerah namun merupakan Badan Legislatif Daerah. Kedudukannya dengan demikian sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah. Perubahan kedudukan DPRD ini membawa implikasi pada pemberian tugas dan kewenangan bagi DPRD dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintahan dan pembangunan di daerah antara lain dalam kewenangan mengontrol Pemerintahan Daerah. Namun sebagaimana yang disebutkan oleh Hadiati 8
lembaga legislatif di daerah sering
bertentangan dengan lembaga eksekutif. Banyak kasus menunjukkan seringnya terjadi perdebatan bahkan pertengkaran tentang suatu masalah dalam rapat dan diabaikannya sopan santun. 8
Sri Hadiati, , SH, MBA, dkk. Kompetensi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Jakarta: Pusat Kajian Kinerja Sumber Daya Aparatur Lembaga Administrasi Negara, 2005), p. 2.
Selain itu, banyak kritik yang dilontarkan atas etika berbahasa anggota DPRD di dalam sidang sebagaimana yang dapat dicermati dari sejumlah pemberitaan di media massa. Sebagaimana ditulis pada surat kabar nasional misalnya, Rapat Paripurna DPR-RI yang membahas komposisi keanggotaan komisi-komisi dan alat kelengkapan DPRD lainnya pada tanggal 4 Nopember 2003 diwarnai kericuhan karena sejumlah anggota merasa tidak cukup dengan interupsi melainkan maju ke depan berteriak-teriak bahkan memukul-mukul meja 9 . Demikian juga rapat kerja gabungan Komisi II dan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh pada 17 Februari 2005 diberitakan berlangsung ricuh dipicu pertanyaan seorang anggota DPR, “Masih adakah kemampuan Bapak untuk menegakkan benang basah, sehingga tidak seperti ustadz di kampung maling”. Sebagaimana ditulis di Suara Merdeka10 , Abdul Rahman Saleh minta agar kalimat tersebut dicabut. Kejati Nanggroe Aceh Darussalam diberitakan berdiri dan menggebrak meja sambil mengatakan dengan nada tinggi, "Anggota DPR apa seperti ini. Kita ini rapat, bukan saling menghina, jangan seenaknya bicara". Juga digambarkan bahwa situasi sempat tak terkendali selama 15 menit, apalagi anggota DPR dimaksud tak mau mencabut kalimat yang membuat ricuh
9
Suara Merdeka, Rapat Paripurna DPR Ricuh, (http://www. suaramerdeka-com/ harian/ 0411/10/nas03.htm, 2004). 10
Suara Merdeka, Raker DPR-Kejagung Ricuh, ((http://www. suaramerdeka-com/ harian/ 0502/18/nas01.htm, 2005).
tersebut. Akhirnya rapat selama 6 jam 20 menit untuk membicarakan pemberantasan korupsi itu ditutup dengan hasil nol besar11 . Peristiwa di atas menunjukkan perhatian yang besar terhadap pelanggaran perilaku normatif di rapat DPRD. Hal yang sama yang terjadi pada sidang lanjutan membahas keputusan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Gedung DPR/MPR Rabu 16 Maret 2005 yang diberitakan berlangsung ricuh karena perbedaan pendapat diselesaikan dengan kekuatan fisik, adu dorong, bukan dengan kekuatan nalar dan adu argumen 12 (Pikiran Rakyat, 2005). Sejumlah pesan short message service (SMS) yang berasal dari responden acara Bedah Editorial yang disiarkan pada hari Sabtu, 04 Februari 2006 dengan judul “Etika Bicara di Parlemen” juga menunjukkan kritik yang sama. Hampir semua pesan SMS menyoroti gaya bicara anggota DPRD yang dinilai kurang santun. Pesan SMS tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
1. “Saya sgt setuju anggota DPR yg tdk beretika dan ngomongnya arogan gaya preman kampungan itu dipermak spt itu, biar taurasa dan beretika...!!” (AJIEBogor 6281315073xxx); 2. “DPR HRS akhiri premanisme dan belajar etika berbicara, kalau demokrasi hrs SANTUN dan bijaksana anda dipilih oleh rakyat dan hargai apa yg rakyat sdh percayakan.” (62811489xxx); 3. “Bicara boleh keras tapi harus santun bos.” (6285241002xxx) 4. “DPR JAGA BICARA DAN ETIKAMU, OKEY.” (6281545994xxx);
11
Moh. Samsul Arifin, Kala Etika Diacuhkan Parlemen dan Kejaksaan. Teropong (Jakarta: Pikiran Rakyat Cyber Media, 2002). 12
Pikiran Rakyat, (http://www. pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0305/18/02.htm, 2005).
5. “Anggota DPR RI adalah ahli bicara menyampaikan pendapat tetapi tetap hrs punya etika krn etika itu adalah gambaran akhlak.” (6281349593xxx); 6. ”Mentang2 anggota dewan ngomong seenaknya. Di pikir dong bos.” (6281528248xxx); 7. “Kalau bicara jangan hanya asal bunyi seperti kentut, yg santun ya dik.”(628161857xxx); 8. “Tolong di perbaiki tata krama di ruang parlamen. Selain bicara disaring, handphone di matikan,gaya duduk sopan & jangan tidur tiduran waktu sidang.”(6281372195xxx); 9. “Etika berbicara hrs diperhatikan jgn menimbulkan emosi org yg mendengarnya.” (62811123xxx); 10. ”DPR PERLU DITATAR BERBAHASA LAGI, MASA KALAH OLEH ANAK TK.” (628889201xxx); 11. ”Supaya anggota dewan kita introspeksi untuk lebih dewasa, bijaksana, dan santun erbicara.” (62816901xxx); 12. ”Anggota DPR yth, kalau ngomong pake etika dan sopan jangan asbun.” (6281318999xxx). Sedikit Sekali pesan SMS yang membela gaya bicara anggota dewan sebagai berikut: ”DPR maju kena mundur kena. Bicara keras salah, bicara halus dikira lemah dan loyo...Ekskutif-Legslatif-Yudijatif semua sm sj gak ada yg baik dpt dicontohkan” (62816937xxx); ”ETIKA KOMUNIKASI MEMANG PERLU, TETAPI YG PALING PERLU MAKSUD DAN ISI YG DIKOMUNIKASIKAN (6281524174xxx).” Sejumlah faktor diasumsikan terkait dengan pemberitaan miring mengenai etika berbicara anggota DPRD. Secara keseluruhan persepsi masyarakat Indonesia mengenai sikap politisi memang belum baik. Penelitian Manurung 13 (2000: 35-36) yang mengambil sampel di Kotamadia Medan mengenai persepsi mahasiswa terhadap politisi misalnya menunjukkan bahwa sikap politisi saat ini memang dinilai tidak
13
Ria Manurung, Keberadaan partai Politik di Indonesia (Studi Kasus Persepsi Mahasiswa Kotamadya Medan terhadap Kehidupan Politik. (Medan: Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara, 2000.), p.35-35.
positif. Sebanyak 32% responden melihat politisi hanya berbicara tanpa melakukan tindakan, 21% responden melihat politisi masuk ke partai hanya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi bagi diri sendiri, dan 19% responden melihat politisi suka melupakan janji kepada pemilih. Hal ini sejalan dengan temuan yang digambarkan pada Hadiati 14 bahwa kebijakan yang diambil Anggota DPRD adalah untuk kepentingan individu yang dibungkus seolah-olah untuk kepentingan rakyat. Hal ini lah yang kadang-kadang dinilai menjadi sumber kericuhan di dalam rapat DPRD. Padahal ukuran keberhasilan demokrasi, menurut Koiruddin 15 bisa dillihat dalam kerangka apakah aspirasi konstituen sebagaimana yang dicerminkan dalam janji-janji politik partai terwujud dalam implementasinya. Faktor lain adalah sebagaimana dikemukakan Hadiati 16 yang mengidentifikasi sejumlah kelemahan berbahasa dalam rapat DPRD diantaranya adalah: tidak mampu mengemukakan argumen; belum bisa menerima masukan, kritik dan saran dari fihak luar; kemampuan komunikasinya lemah, apabila bicara atau memberi pandangan justru membingungkan; sering terjadi perdebatan bahkan pertengkaran tentang suatu masalah dalam rapat komisi. Sejumlah hal yang disampaikan di atas menunjukkan bahwa lembaga itu seolah-olah hanya menampilkan ketidaksantunan berbahasa. Padahal kesan yang 14
Sri Hadiati, , SH, MBA, dkk. op. cit. p. 41
15
Koirudin, Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, .
2004), p. 2 16
Sri Hadiati, , SH, MBA, dkk. op. cit. p. 15-53.
tertangkap itu dikarenakan ketidaksantunan sebagai pelanggaran perilaku normatif lebih mudah dikenali. Bila dibandingkan dengan keadaan yang terjadi di negara lain seperti di Amerika Serikat misalnya hal yang sama juga pernah menjadi keprihatinan kaum intelektual. Uslaner 17
menggambarkan bagaimana menurunnya praktik
kesantunan berbahasa di Kongres Amerika Serikat. Dia mengatakan Kongres Amerika dulunya adalah tempat yang menyenangkan yakni ketika kesopanan dan sikap saling menghargai merupakan hal-hal yang diutamakan di dalam tingkahlaku anggota Kongres. Menurutnya, hal tersebut merupakan gambaran mengenai menurunnya sikap hormat di negara tersebut. Pernyataan ini saat itu dipandang sangat kontroversial oleh berbagai kalangan. Demikian juga Cipto 18 dengan merujuk kepada tindak kekerasan yang pernah terjadi di Kongres Amerika dan Parlemen Taiwan, dia menyimpulkan bahwa isu pengendalian dan pengawasan perdebatan di parlemen ternyata bukan hal yang sepele. Dia menggambarkan, secara ideal, dalam perdebatan seorang anggota parlemen sebaiknya menghindari sejauh mungkin kata-kata atau pernyataan-pernyataan yang merusak hubungan pribadi dengan anggota parlemen lainnya. Semua fenomena mengenai rapat Dewan Perwakilan Rakyat di atas dan rapat parlemen di Negara lain jelas menunjukkan kepada kita bahwa pelanggaran perilaku normatif atau yang disebut dengan ketidaksantunan lebih cepat disadari. Dalam 17
Eric M. Uslaner, The Decline of Comity in Congress (Ann Arbor: The University of Michigan, 1993), p. vii. 18
Bambang, Cipto, Drs, MBA, Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Era Pemerintahan ModernIndustrial (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada¸. 1995), p 31-33.
konteks Indonesia, kenyataan sesungguhnya menunjukkan bahwa tidak semua rapat DPR berlangsung ricuh. Walaupun rapat DPRD adalah sebuah genre pengancaman muka, kebanyakan rapat DPR berlangsung mulus. Hal ini menandakan bahwa pemenuhan kriteria perilaku normatif di rapat DPRD lebih umum terjadi dibanding pelanggarannya. Pertanyaannya kemudian adalah apakah hanya pemenuhan perilaku normatif saja yang terjadi di rapat DPRD? Adakah upaya anggota DPRD untuk merealisasi perilaku santun yakni perilaku yang menampilkan mutu ujaran yang lebih tinggi dari sekedar mutu ujaran perilaku normatif? Realisasi kesantunan berbahasa dalam salah satu lembaga nasional yang paling mewakili semangat reformasi yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah penting untuk dikaji sedikitnya karena dua alasan: pertama, karena dapat merefleksikan caracara sebagian orang Indonesia bertutur satu sama lain; kedua, karena dapat merefleksikan perkembangan sosial politik yang ada. Pada zaman Orde Baru, strategi kesantunan Budaya Jawa cenderung dijadikan sebagai model strategi kesantunan berbahasa dalam tataran kehidupan politik dan sosial secara nasional yang ditandai dengan ketidaklangsungan ujaran. Di zaman reformasi, kebebasan memberikan pendapat secara lugas dipandang sebagai cara baru memaknai demokrasi. Kesantunan berbahasa di rapat DPRD sesungguhnya merupakan sebuah hal yang pasti ada. Hal ini sejalan dengan pendapat Goody 19 yang menyatakan bahwa di
19
Esther N. Goody, (ed.), Questions and politeness : Strategies in social interaction (Cambridge: Cambridge University Press, 1978), p.5.
mana saja di dunia ini, setiap orang ingin mengamankan kerjasamanya dengan orang lain. Untuk itu, dia harus menghindari diri dari bersikap menentang orang lain atau dalam istilah Brown dan Levinson 20
menghindari mengancam muka orang lain.
Kesantunan merupakan sistim hubungan interpersonal yang dapat memfasilitasi kebutuhan untuk menghindari atau mengurangi ancaman muka dimaksud. Namun sebagaimana ditegaskan terdahulu, kesantunan sering dianggap sebagai perilaku normatif sehingga pelanggarannya lebih mudah terlihat. Selain itu, karena perilaku normatif dan perilaku santun dianggap identik, perhatian terhadap kesantunan sebagai sebuah perilaku surplus sering diabaikan. Dalam setiap kelompok budaya berbeda, definisi dan realisasi kesantunan juga berbeda. Namun menurut Watts 21 , ada bentuk-bentuk tingkah laku sosial yang diklassifikasikan sebagai kerjasama dalam interaksi sosial (cooperative social interaction) dan sikap mempertimbangkan orang lain (displaying consideration for others).
Walaupun diakui bahwa tidak semua interaksi sosial bertujuan untuk
membina kerjasama seperti perdebatan politik, diskusi tentang issu-issu yang bersifat kontroversial, pertengkaran karena mempertahankan hak dan kepemilikan, dan sejenisnya 22 yang merupakan contoh-contoh dimana konfrontasi dan kompetisi, bukan kolaborasi dan kerjasama yang diutamakan, kesantunan diyakini tetap menjadi bagian 20
Levinson, Penelope Brown dan Stephen C. Levinson, “Universals in Language Usage: Politeness Phenomena”. Questions and Politeness Strategies in Social Interaction. Esther N. Goody (ed) (Cambridge: Cambridge University Press, 1992) pp.10-11, pp 10-11. 21 22
Richard J. Watts (2003), op. cit, p. 14. Richard J. Watts (1992), op.cit. p. 48.
penting di dalamnya. Bila dikaitkan dengan rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perdebatan bukan saja merupakan sesuatu yang diharapkan tetapi juga dihargai. Sifat kompetitif ujaran yang bersifat dominan dalam mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat tidak serta merta dapat dijadikan kesimpulan bahwa perilaku santun ditiadakan. Hal ini disebabkan antara lain bahwa pemenuhan perilaku normatif di rapat DPRD diatur dalam pasal 65, berkewajiban menaati kode etik dan Peraturan tata Tertib DPRD, menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga terkait 23 . Ini sekaligus bermakna bahwa perilaku santun potensial keberadaanya di rapat DPRD. Hal ini telah dibuktikan pada penelitian sebelumnya di rapat parlemen Inggeris. Merujuk kepada temuan penelitian yang dilakukan pada Parlemen Inggeris, Christie 24 menyatakan bahwa perdebatan pada rapat parlemen merupakan genre pengancaman muka, yang tidak dirancang untuk menghindari atau mengurangi konflik, temuan penelitian menunjukkan bahwa ujaran yang bersifat mengancam muka di parlemen tidak selamanya mengancam jalannya rapat. Sering sekali yang terjadi adalah sebaliknya, perdebatan justru memaksimalkan jalannya rapat. Demikian juga halnya di dalam rapat DPRD, tidak semua rapat berjalan kisruh dan ricuh walau di
23
24
Sri Hadiati, , SH, MBA, dkk. op. cit. pp. 12-14.
Chris Christie, Politeness and the Linguistics Construction of Gender in Parliament: An Analysis of Transgressions and Apology Behaviour. Working Papers on the Web., (2005).
dalamnya terjadi perdebatan. Perdebatan sedemikian ini diasumsikan merealisasi perilaku lazim bahkan mungkin perilaku santun di dalamnya. Kesantunan berbahasa anggota DPRD menarik untuk diteliti karena berbagai alasan.
Pertama, kesantunan berbahasa merupakan salah satu nilai yang sangat
diyakini oleh masyarakat Indonesia dan juga merupakan salah satu ikon yang dikenal secara luas tentang Indonesia di dunia internasional. Secara internal, nilai budaya ‘sopan santun’ dan ‘tatakrama’ banyak diinspirasi oleh Al Qur’an sebagaimana yang dikemukakan di awal yang diajarkan turun temurun dari generasi ke generasi. Secara eksternal, nilai budaya ini juga dijadikan nilai identitas diri sebagai rujukan untuk perkenalan diri. Ruth Willner pada Drake 25 menulis bahwa Indonesia dikenal dengan nilai-nilai: saling ketergantungan dan gotong royong, mencapai keputusan melalui musyawarah dan mufakat, meyakini perlunya mengontrol emosi dan menyelamatkan muka, menyesuaikan diri dengan norma-norma dan harapan kelompok, dan menekankan pentingnya menjaga harmoni dan persatuan. Dengan kata lain, nilai perlunya mengontrol emosi dan menyelamatkan muka yang merupakan bagian dari kesantunan berbahasa merupakan nilai-nilai yang kepentingannya sejajar dengan nilai musyawarah mufakat dan realisasi kedua nilai ditemukan dalam rapat DPRD. Oleh karenanya, interaksi antara kedua nilai dalam mengakomodasi pencapaian tujuan demokrasi di dalam persidangan penting dan menarik untuk dikaji. Hal ini sekaligus
25
Christine Drake, “National Integration in Indonesia”. Ethnic and Religious Conflict in Indonesia: a Crisis of Nationhood? (Washington DC: The Woodrow Wilson International Center Asia Program, 1999), p. 5.
akan menerangkan secara akademis fenomena kericuhan sidang yang terjadi sebagaimana digambarkan pada media di atas. Kedua, sebagaimana dinyatakan Sibarani 26 fenomena kesantunan berbahasa penting diperbincangkan di negara berkembang yang sedang mengalami proses reformasi seperti Indonesia karena berbagai alasan, yakni: 1) kesantunan berbahasa sebagai ciri khas masyarakat Indonesia tampaknya telah bergeser atau tidak dihiraukan lagi; 2) kesantunan berbahasa dianggap sebagai warisan budaya feodal yang menghambat kebebasan berfikir; dan 3) kesantunan berbahasa sering disalahtafsirkan menjadi terlalu eufemistis sehingga dapat digunakan pejabat untuk membohongi rakyat. Sementara di sisi lain masih berlaku anggapan bahwa kesantunan berbahasa sangat diperlukan di dalam berkomunikasi dengan sejumlah alasan pula, yakni: 1) kesopansantunan seseorang dinilai dari bahasanya yang santun atau dari ‘budi bahasanya’; 2) bahasa yang santun akan memperlancar penyampaian pesan dalam berkomunikasi; dan 3) bahasa yang kurang santun sering menyakitkan perasan orang lain sehingga tidak jarang menjadi sumber konflik. Ketiga, adanya pergeseran mengenai konsep musyawarah dan mufakat di dalam masyarakat Indonesia sejak berakhirnya orde baru. Pergeseran konsep musyawarah mufakat diperkirakan juga menggeser konsep mengenai kesantunan
26
p. 169.
Robert Sibarani, Kesantunan Bahasa. Antropolinguistik (Medan: Penerbit Poda, 2004),
berbahasa di dalam rapat-rapat DPRD. Menurut Kuipers 27 , format bermusyawarah yang bermakna pencapaian mufakat dalam pengambilan keputusan merupakan sebuah format kesantunan yang pernah sangat dibanggakan.
Bahkan, dengan mengutip
pendapat mantan Presiden Republik Indonesia Soeharto,
musyawarah mufakat
dianggap sebagai salah satu identitas bangsa Indonesia yang khas yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa Barat. Pengambilan keputusan dengan cara voting bukan saja dianggap tidak sesuai dengan tradisi bangsa Indonesia tetapi juga akan menciptakan sikap tersinggung, marah, dan sakit hati pada pihak yang kalah 28 . Namun sejauh pengamatan Kuipers, konsep musyawarah mufakat baik dalam masyarakat kampung maupun dunia politik Indonesia sesungguhnya tidak pernah terjadi dalam tataran praktis empiris tetapi hanya ada dalam tataran ideologi dan citacita. Menurutnya, yang sesungguhnya terjadi adalah sebagian kecil orang mengambil keputusan dan sebagian besar lainnya tinggal menyetujui. Dia juga menyatakan, sejak runtuhnya orde baru konsep musyawarah mufakat versi orde baru semakin tidak menemukan realisasinya lagi yang dibuktikan dengan proses pengangkatan Habibie menggantikan
Soeharto
yang
menurut
Kuipers
adalah
sebuah
penyelaan
(interruptions) yang merupakan gaya berinteraksi dan strategi bermusyawarah masyarakat Barat. Konsep musyawarah dan mufakat yang telah bergeser sejak era reformasi ini mungkin saja memberi dampak pada terbentuknya cara-cara 27
Joel C. Kuipers, Elections and Conflict Resolution in Indonesia: Perspectives on Culture, Language and History. Special Report Ethnic and Religious Conflict in Indonesia: A Crisis of Nationhood?. (Washington DC: The Woodrow Wilson Center Asia Program, 1999), p. 19. 28
Joel C. Kuipers, ibid.
berkomunikasi yang baru yang dapat saja memberi makna baru pula terhadap konsep kesantunan berbahasa antara lain yang dilakonkan di rapat DPRD. Keempat, kesantunan berbahasa merupakan sebuah sistem dan realisasinya berlaku secara khas dalam sebuah masyarakat praktisi tertentu. Dengan istilah ini, anggota masyarakat praktisi lah yang memutuskan apakah sebuah unsur bahasa tertentu santun atau tidak 29 (Mills, 2003: 9). Dengan pernyataan ini, disadari adanya gejala penolakan secara luas terhadap konsep keuniversalan kesantunan sebagaimana yang dikemukakan Brown dan Levinson 30 . Pendapat Mills ini menyatakan bahwa apa yang dianggap tidak santun oleh masyarakat praktisi tertentu dapat saja masih dianggap santun dan berterima di dalam masyarakat praktisi lainnya dan sebaliknya. Interupsi misalnya merupakan sesuatu hal yang lumrah di dalam rapat DPRD namun sedikit sekali dilakukan di dalam rapat akademis atau birokratik. Kelima, sejauh pengetahuan peneliti, belum ada penelitian yang dilakukan tentang kesantunan linguistik di Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang menggunakan pendekatan Watts 31 . Di dalam penjelasannya, Watts membedakan antara perilaku normatif (politic behaviour) dan perilaku santun (polite behavior). Perilaku normatif adalah tingkah laku berbahasa yang berada dalam
29
Sara Mills, Gender and Politeness (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), p.9.
30
Penelope Brown dan Stephen C. Levinson, op. cit, p.14
31
Richard J. Watts op. cit, pp. 20-21.
tataran berterima atau lazim 32 di kalangan masyarakat praktisi tertentu sedangkan perilaku santun adalah tingkah laku berbahasa yang berada di atas tataran itu yakni yang bersifat surplus 33 . Dia juga membedakan antara tingkah laku yang secara sosial mengikat (socially stricted behavior) dan tingkah laku yang dipilih secara strategis oleh individu (strategically chosen by individual). Kajian kesantunan linguistik menurutnya tidak mengkaji tingkah laku yang secara sosial mengikat tetapi hanya mengkaji tingkah laku yang secara strategis dipilih individu-individu dalam peristiwa komunikasi tertentu. Kajian kesantunan berbahasa yang sering dirujuk selama ini yakni Brown dan Levinson dan Leech mencampurkan norma sosial dan penggunaan sumber daya linguistik di dalam strategi kesantunan berbahasa yang mereka kemukakan. Sebagai contoh, Brown dan Levinson mengemukakan strategi yang didasarkan pada norma sosial seperti memberi perhatian, mengupayakan kesepakatan, menghindari perbedaan pendapat; dan strategi yang terkait dengan penggunaan sumber daya linguistik tertentu seperti menghindarkan penggunaan kata ‘saya’ dan ‘kamu’ dalam kajian kesantunan mereka. Bahkan Leech hanya merujuk kepada norma sosial saja dengan maksim yang diajukannya diantaranya maksim kedermawanan dan maksim kerendahhatian. Selain itu, 25 strategi yang diajukan Brown dan Levinson serta 6 maksim yang diajukan Leech, bermakna bahwa strategi kesantunan memiliki rumusan yang tetap. Padahal 32
Pengertian lazim di sini adalah kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tutur tertentu yang sering disebut dengan masyarakat praktisi (community of practice). Oleh sebab itu, hal-hal yang bersifat tidak lazim tidak dapat langsung dianggap sebagai hal yang bersifat metaforis. 33
Chris Christie, op. cit.
sebagaimana dikatakan Mills di atas, strategi kesantunan sebuah kelompok masyarakat berbeda satu dengan lainnya. Selain itu, berbeda dengan pendekatan-pendekatan sebelumnya, pendekatan kesantunan Watts hanya memberikan kerangka bukan formula. Kerangka ini dapat dipergunakan peneliti untuk secara induktif mengidentifikasi sumber daya linguistik yang digunakan di rapat DPRD. Oleh karena itu, pendekatan Watts akan digunakan di dalam disertasi ini dengan harapan akan dapat menjawab pertanyaan mengenai strategi kesantunan yang khas yang dipraktikkan di rapat DPRD. Oleh karena istilah yang digunakan Watts untuk menggambarkan penggunaan sumber daya linguistik tertentu untuk mencapai kesantunan adalah kesantunan linguistik (linguistic politeness) 34 , maka istilah kesantunan linguistik seterusnya akan digunakan di dalam disertasi ini. Alasan lain adalah bahwa beberapa penelitian pendahuluan terhadap ujaranujaran yang digunakan Anggota DPRD di dalam Rapat- rapat DPRD Provinsi Sumatera Utara telah penulis lakukan dan publikasikan seperti pada Murni 35 ; Murni 36 ; Murni
37
; dan Murni 38 . Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa Rapat DPRD
34
Dalam disertasi ini istilah ‘kesantunan linguistik’ dan ‘kesantunan bahasa’ merujuk pada konsep yang sama seperti yang dimaksudkan oleh Watts (2003) 35
Sri Minda Murni, Menyiasati Tuturan: Strategi Kesantunan Positif dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera UtarA, . 2005. 36
Sri Minda Murni, Bald-On Record: Strategi Bertutur Tanpa Basa-Basi dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara. Seminar Internasional Program Studi Linguistik Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, . 2007a. 37
Sri Minda Murni, Mengurangi Tekanan pada Lawan Bicara: Strategi Kesantunan Negatif dalam Ranah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara.
Provinsi Sumatera Utara sangat potensial digunakan sebagai objek kajian kesantunan linguistik. Selain itu, Murni dan Solin 39
juga menegaskan bahwa penelitian
kesantunan dalam berbagai profesi akan memberi wawasan mengenai perlunya meningkatkan mutu interaksi. Sebagaimana terlihat pada tata tertib yang mengatur fungsi DPRD yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, ada dua faktor yang secara dinamis tarik menarik di antara kedua lembaga DPRD dan Pemerintah Daerah, yakni faktor kemitrasejajaran di satu sisi dan fungsi DPRD mengawasi jalannya pembangunan di sisi lain. Faktor kemitrasejajaran mempersyaratkan kolaborasi dan kooperasi sementara faktor pengawasan mempersyaratkan distansi dan kompetisi. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana sebuah sidang dapat berjalan dalam hubungan tarik menarik di antara faktor kolaborasi dan kompetisi ini dengan asumsi bahwa kesantunan berbahasa menjadi kendali yang menyeimbangkan keduanya. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, paling tidak ada dua jenis tindak tutur yang dominan digunakan di dalam rapat DPRD yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ketiga fungsi dimaksud dan yang dianggap potensial mengancam muka yakni tindak tutur meminta penjelasan dan tindak tutur memberikan Kesinambungan dan Pemantapan Bahasa di Asia Tenggara. Paitoon M. Chaiyanara (ed.). (Rancangan Penubuhan Persatuan Linguis ASEAN, . 2007b). 38
Sri Minda Murni, Situasi Berbahasa Kompetitif Dalam Ranah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara. Linguistik Terapan. Jurnal Linguistik Terapan Pascasarjana UNIMED Vol. 4 No. 2 Mei 2007. 39
Sri Minda Murni dan Mutsyuhito Solin, Kesantunan Berbahasa dan Penelitian Kebahasaan di Universitas Negeri Medan. Pelangi Pendidikan. Vol. 12 Juni 2005), pp. 10-11.
pendapat. Reiter
40
menyatakan bahwa tindak tutur meminta (dalam konteks rapat
DPRD tindak tutur memberikan pendapat juga dipandang memiliki sifat yang sama) memiliki sifat menekan petutur sehingga selalu ada kebutuhan untuk menggunakan strategi kesantunan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana strategi kesantunan berbahasa yang digunakan di dalam kedua tindak tutur ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dipilih dengan pertimbangan strategis dan praktis. Strategis karena masyarakat
Sumatera Utara
cenderung dikenal ’keras’ dalam berbahasa; praktis karena peneliti tinggal di daerah ini. Tahap awal penelitian menunjukkan adanya reaksi pesimis dari beberapa Anggota DPRD 41 sendiri tentang apakah akan ditemukannnya data yang diinginkan karena sebagaimana dinyatakan di atas, bahwa bahasa dalam sidang DPRD merupakan genre pengancam muka yang memang tidak dirancang untuk mengurangi ancaman muka, ditambah lagi dengan asumsi bahwa anggota DPRD Sumatera Utara dikenal ’keras’ dalam berbahasa. Namun sebaliknya, sebagaimana tanggapan anggota DPRD lainnya 42 , kesantunan linguistik merupakan sesuatu yang menyatu di dalam
40 41
Rosina Márquez Reiter, op. cit, p.xiv
Di antaranya Amas Muda Siregar, SH yang merupakan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi Partai Golongan Karya yang ketika mendengar peneliti akan meneliti kesantunan berbahasa di DPRD-Prov SU secara spontan mengatakan bahwa peneliti datang ke tempat yang salah. Anggota DPRD lainnya yakni Riri dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Drs. Abul Hasan Harahap anggota DPRD dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan juga menyatakan bahwa kesantunan berbahasa di rapat-rapat DPRD tidak sepenuhnya menggembirakan. 42 Di antaranya Ir. Bustinursyah dari Fraksi Partai Bulan Bintang menyatakan bahwa kesantunan berbahasa sangat bergantung kepada pribadi-pribadi anggota DPRD, ada yang santun dan ada yang kurang santun.
komunikasi manusia, sehingga kesantunan linguistik merupakan hal yang pasti ada di rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provoinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan sumber daya linguistik apa saja yang digunakan aggota DPRD untuk mengurangi tekanan pada lawan bicara atau untuk mengurangi ancaman muka ujaran dan menerangkan apakah sumber daya linguistik dimaksud terbuka terhadap interpretasi perilaku santun atau hanya merupakan perilaku normatif saja.
1.2 Rumusan Masalah Penelitian Untuk melihat secara lebih jelas realisasi kesantunan linguistik dalam rapat DPRD Provinsi Sumatera Utara, penelitian ini mencoba meneliti bagaimana realisasi kesantunan linguistik bahasa anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Secara khusus pertanyaan penelitian adalah 1. Bagaimana realisasi kesantunan linguistik dalam meminta penjelasan? 2. Bagaimana realisasi kesantunan linguistik dalam memberikan pendapat? 3. Bagaimana realisasi kesantunan linguistik yang digunakan di rapat DPRD dapat memisahkan perilaku normatif dari perilaku santun dan menjelaskan kesantuan linguistik sebagai penyeimbang aspek kolaboratif kemitraan dan aspek kompetitif pengawasan yang menjadi ciri hubungan DPRD dengan eksekutif?
1.3 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan kesantunan linguistik bahasa anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam melaksananan fungsi legislasi, anggaran,
dan
pengawasan.
Secara
khusus
tujuan
penelitian
ini
adalah
menggambarkan a) Realisasi kesantunan linguistik dalam meminta penjelasan. b) Realisasi kesantunan linguistik dalam memberikan pendapat. c) Realisasi kesantunan linguistik yang digunakan di rapat DPRD dengan memisahkan perilaku normatif dari perilaku santun dan menjelaskan kesantuan linguistik sebagai penyeimbang aspek kolaboratif kemitraan dan aspek kompetitif pangawasan yang menjadi ciri hubungan DPRD dengan eksekutif.
1.4 Manfaat Penelitian Penelitian ini bermanfaat dalam hal dapat memberikan bukti empirik kepada masyarakat bahwa kesantunan linguistik merupakan sesuatu hal yang melekat di dalam komunikasi manusia termasuk komunikasi di dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan kepada kita bahwa kesantunan linguistik tetap ada dalam perdebatan di rapat DPRD yang belakangan ini praktek kesantunannya banyak disoroti masyarakat dan media massa. Temuan penelitian diharapkan dapat memberi data sekaligus merubah persepsi mengenai mutu perdebatan di DPR/DPRD secara umum dan DPRD Provinsi Sumatera Utara secara khusus.
Dari segi keberadaan kepustakaan di tingkat nasional, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan kepustakaan mengenai kajian kesantunan linguistik yang telah pernah dilakukan di masyarakat Indonesia. Untuk tingkat internasional, penelitian yang sama diharapkan dapat memberi sumbangan kepustakaan mengenai realisasi kesantunan linguistik pada masyarakat Timur yang selama ini masih didominasi oleh temuan penelitian pada masyarakat China dan Jepang. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi sumbangan terhadap model pendekatan kajian kesantunan linguistik yang telah ada. Model penelitian kesantunan selama ini masih banyak didominasi pendekatan yang berfokus kepada norma individual dan sosial yang diperkenalkan Brown & Levinson, Leech, dan Lakoff, sementara penelitian-penelitian kesantunan linguistik terakhir lebih berfokus kepada kajian mengenai pemberdayaan sumber daya linguistik tertentu untuk mencapai kesantunan linguistik sebagaimana yang diajukan Watts. Dengan kata lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu contoh model penelitian dengan pendekatan kesantunan linguistik. Di samping itu, pendekatan penelitian yang selama ini ada juga cenderung memandang kesantunan linguistik sebagai sesuatu yang bersifat universal di dalam sebuah masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran bahwa setiap masyarakat praktisi yang berbeda merealisasi perilaku normatif dan perilaku santun secara berbeda pula sesuai dengan sifat hubungan yang mengatur interaksi komunikasi di dalam masyarakat praktisi itu sendiri.
1.5 Batasan dan Keterbatasan Penelitian Keterbatasan penelitian ini bersifat empirik dibanding teoritik. Keterbatasan yang pertama adalah bahwa penelitian ini hanya mengambil data realisasi kesantunan di dalam rapat DPRD dalam pelaksanaan fungsi DPR dalam menentukan anggaran dan melaksanakan pengawasan. Peneliti tidak mengambil data dari pelaksanaan fungsi yang ketiga yakni fungsi legislasi karena keterbatasan waktu. Data ujaran yang diambil hanya data ujaran berupa tanggapan yang dikemukakan anggota DPRD setelah mendengarkan sajian eksekutif dan pihak-pihak yang diundang. Tanggapan eksekutif dan pihak-pihak yang diundang di dalam rapat tidak turut dikaji karena keterbatasan dalam hal mentranskripsi dan menganalisis ujaran. Alasan lainnya adalah struktur sidang pada rapat DPRD mengatur interaksi komunikasi antara anggota DPRD dan eksekutif sedemikian rupa sehingga hampir tidak ada kesempatan bagi kedua belah pihak untuk memberikan respon secara langsung sebagaimana halnya percakapan non-formal. Dengan adanya jeda yang kadang-kadang lumayan panjang antara pernyataan seorang eksekutif dengan respon yang diberikan anggota DPRD pada pernyataan dimaksud, atau sebaliknya, ditambah lagi dengan respon dimaksud sering sekali ditujukan kepada lembaga bukan kepada individu eksekutif tertentu, secara teknis hal ini mempersulit pencocokan satu tanggapan ke satu pernyataan. Dari seluruh tindak tutur yang mungkin terjadi di rapat DPRD, hanya dipilih dua tindak tutur saja yakni tindak tutur meminta penjelasan dan tindak tutur
memberikan pendapat. Alasannya adalah karena berdasarkan observasi yang dilakukan, dua tindak tutur ini lah yang terlihat paling dominan di rapat DPRD. Tidak semua data ujaran terekam secara sempurna karena alasan-alasan yang bersifat teknis seperti ketika berbicara anggota DPRD kadang-kadang tidak terlalu dekat dengan pengeras suara. Oleh karena itu, sebagian ujaran tidak dapat didengar dengan jelas sehingga tidak dapat ditranskripsi secara sempurna. Hal ini merupakan keterbatasan lain dalam penelitian ini. Tidak dilakukan penghitungan atas frekuensi kemunculan tiap-tiap strategi kesantunan linguistik. Alasannya adalah karena penggunaan satu strategi cenderung ditentukan oleh konteks sehingga penghitungan frekuensi penggunaan dipandang kurang relevan. Hal ini sejalan dengan Sinar 43 yang menyatakan bahwa penggunaan bahasa adalah kontekstual khususnya dalam arti bahwa secara kontekstual bahasa terikat kepada konteks. Demikian juga Reiter 44 menyatakan bahwa kesantunan bukan merupakan sebuah karakteristik yang melekat kepada sebuah tindakan tetapi dibentuk oleh hubungan interaksi yang didasarkan kepada norma yang diyakini bersama, dibangun, dan diproduksi ulang oleh sekelompok orang di dalam sebuah kelompok sosial. Konteks yang dimaksudkan di dalam hal ini adalah konteks perilaku normatif
43
Tengku Silvana Sinar, Teori Analisis Wacana Pendekatan Sistemik-Fungsional (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008). 44
Rosina Márquez Reiter, op. cit, p.3
di rapat DPRD sebab di atas tataran perilaku normatif ini lah perilaku santun dipraktekkan. Hal yang juga termasuk dalam keterbatasan penelitian ini adalah bahwa kajian kesantunan dalam ranah rapat DPRD tidak dikaitkan dengan faktor-faktor yang bersifat sosiologis seperti agama, jenis kelamin, etnis, ideologi partai, dll. Hal ini tidak dimaksudkan untuk menafikan agama (Bertrand 45 , dan Balda 46 ) dan nasionalisme (Anderson 47 , 1983) sebagai penanda identitas kelompok termasuk identitas partaipartai politik di Indonesia yang sangat kuat dan peka. Beberapa penelitian mengenai kesantunan mengaitkan faktor-faktor di atas ke dalam kajian mereka sebagai unsurunsur pada konteks sosial yang memberi pengaruh terhadap strategi kesantunan yang digunakan. Di dalam penelitian ini yang disebut dengan konteks sosial bukan latar belakang sosial yang mencakup latar belakang etnis, usia, jenis kelamin, pendidikan dan lain-lain tetapi adalah konteks perilaku normatif di rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dikatakan demikian karena dalam konteks rapat DPRD, faktor-faktor yang bersifat sosiologis di atas telah melebur ke dalam formalitas sebuah rapat resmi yang memiliki ciri kedudukan kemitraan dan fungsi pengawasan. Faktor-faktor seperti usia, etnis, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan lain-lain dinilai telah melebur
45
Jacques Bertrand, “Language Policy and the Promotion of National identity in Indonesia.” Fighting Words Language Policy and Ethnic Relation in Asia. Michael Brown and Sumit Ganguly (ed). (London: The MIT Press, . 2003), p. 3. 46
Syamsul Balda, dkk. Politik Da’wah Partai Keadilan (Jakarta: DPP Partai Keadilan, 2000).
47
Benedict Anderson, Imagined communities (London: Verso, . 1983).
membentuk konteks sosial baru yakni perilaku lazim yang berterima atau yang disebut dengan perilaku normatif di rapat DPRD. Ketidaksantunan tidak dikaji di dalam penelitian ini karena memiliki arah penelitian yang tidak sama dengan kajian kesantunan. Secara teoritis, menurut Mills 48 ketidaksantunan terdiri dari 2 yakni: a) mock impoliteness yang bermakna secara linguistik tidak santun namun bertujuan untuk menciptakan keakraban; b) pushy impoliteness, yakni secara linguistik santun namun sebetulnya tidak jujur sehingga tidak santun; Selain itu Sibarani 49 memperkenalkan taboo impoliteness, yakni yang secara linguistik tidak santun yang ditandai dengan penggunaan kata-kata yang tabu, tidak disukai, dan tidak dianjurkan dan tujuannya memang untuk menunjukkan pertentangan. Keterbatasan lain adalah kesantunan linguistik yang ditemukan dalam masyarakat praktisi rapat DPRD tidak dilanjutkan dengan penelitian yang sama di dalam masyarakat praktisi yang lain sebagai perbandingan juga karena keterbatasan waktu dan tenaga. Harapannya peneliti-peneliti berikutnya dapat melanjutkan kajian terhadap kesantunan linguistik yang dimiliki masyarakat praktisi lainnya sebagai bandingan.
48
Sara Mills, op. cit, p. 3
49
Rober Sibarani, op. cit. p. 193
1.6 Klarifikasi Istilah politic behavior
: perilaku normatif
polite behavior
: perilaku santun
socially-stricted utterances
: tuturan yang mengikat secara sosial
strategically-chosen utterances: tuturan yang dipilih secara strategis community of practice
: masyarakat praktisi
BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1 Kesantunan linguistik dalam Berbagai Dimensi Disertasi ini merupakan kajian transdisiplin yang melibatkan perspektif dari berbagai bidang ilmu ke dalam kajian linguistik. Oleh sebab itu dalam kajian pustaka ini kesantunan linguistik ditelaah dari berbagai bidang seperti pragmatik, sosiolinguistik, dan analisis wacana. Di sana sini perspektif sosiologis, antropologis, maupun psikologi sosial juga akan mewarnai kajian pustaka ini karena pragmatik, sosiolinguistik, dan analisis wacana juga tidak terlepas dari perspektif tersebut. Sedikitnya ada empat dimensi yang digunakan dalam memandang dan mengkaji kesantunan linguistik berdasarkan beragam perspektif yang disebutkan di atas. Keempat dimensi ini merupakan prinsip-prinsip yang menjadi fondasi bagi pendekatan kesantunan linguistik yang digunakan di dalam penelitian ini. Dimensi dimaksud adalah dimensi: 1) motivasi. 2) fungsi, 3) realisasi, dan 4) konteks situasi. Dimensi pertama adalah dimensi motivasi. Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan ditemukan bahwa apa yang dimaksud dengan kesantunan linguistik hampir tidak berbeda antara satu peneliti dengan peneliti lainnya. Demikian juga halnya dengan motivasi kesantunan linguistik. Merujuk kepada beberapa kepustakaan yang tersedia, definisi dan motivasi kesantunan linguistik dapat disarikan sebagai berikut.
Geertz
50
mendefinisikan kesantunan linguistik sebagai strategi menyesuaikan
bentuk bahasa dengan status sosial. Ia merumuskan definisi ini berdasarkan temuan penelitian yang dilakukannya terhadap masyarakat Jawa yang memiliki strata sosial. Motivasi kesantunan linguistik menurutnya adalah untuk mencapai harmoni. Hal ini sejalan dengan temuan Matsumoto (1988) dan Gu (1990) di dalam Reiter 51 yang menunjukkan bahwa motivasi kesantunan linguistik yang paling utama di dalam masyarakat non-barat adalah kearifan (discernment). Dapat dikatakan bahwa motivasi kesantunan linguistik menurut kedua ahli adalah untuk mencapai harmoni dan kearifan. Brown dan Levinson 52 mendefinisikan kesantunan linguistik sebagai strategi menghindari mengancam muka orang lain. Mereka menyatakan bahwa kesantunan linguistik merupakan upaya memenuhi wajah positif dan wajah negatif
individu
peserta berkomunikasi. Wajah positif adalah keinginan seseorang untuk diterima dan dihargai. Wajah negatif adalah keinginan seseorang untuk tidak diganggu. Tidak berbeda dengan Brown dan Levinson, Yule
53
mendefinisikan kesantunan linguistik
sebagai cara untuk merealisasikan kesadaran akan wajah orang lain. Bentuk realisasinya menurutnya adalah melalui penghormatan (deference) maupun keakraban.
50
Clifford Geertz, “The Background and General Dimensions of Prijaji Belief and Etiquette” The Religion of Java (Chicago: The University of Chicago Press, 1960), pp. 243 -248. 51
Rosina Márquez Reiter, op.cit p. xv
52
Penelope Brown dan Stephen C. Levinson, op.cit pp.10-11
53
George Yule, Pragmatic (Oxford: Oxford University Press, 1996) p. 60
Penghormatan dinilai sebagai realisasi pemenuhan kebutuhan wajah negatif. Keakraban adalah realisasi pemenuhan kebutuhan wajah positif. Motivasi kesantunan linguistik menurut mereka adalah untuk memenuhi kebutuhan wajah individu peserta komunikasi dengan cara menunjukkan penghormatan dan keakraban. Selanjutnya Lakoff
54
mendefinisikan kesantunan linguistik sebagai sebuah
sistim hubungan interpersonal yang dirancang untuk memfasilitasi interaksi. Menurutnya cara yang ditempuh adalah dengan memperkecil potensi konflik dan konfrontasi. Pendapat ini sejalan dengan Zimmermann di dalam Held 55
yang
menyatakan bahwa kesantunan linguistik adalah sebuah penemuan mengenai tingkah laku sehari-hari yang bertujuan untuk menghindari dan mengurangi konflik.Menurut Lakoff dan Zimmerman, kesantunan linguistik adalah untuk memuluskan jalannya interaksi dengan cara menghindari dan mengurangi konflik. Pada Haverkate di dalam Reiter 56 kesantunan linguistik didefinisikan sebagai strategi untuk menghindari tekanan sosial. Menurutnya tekanan sosial hampir selalu ada di dalam peristiwa komunikasi. Motivasi kesantunan linguistik menurut Haverkate adalah untuk menghindari tekanan sosial tersebut. Kesantunan linguistik dengan demikian dimotivasi keinginan untuk menghindari memberikan tekanan sosial kepada petutur.
54
Robin Tolmach Lakoff, “Talking About Language”. Talking Power (USA: Basic Book, 1990), p. 34 55 Gudrun Held,, ”Politeness in linguistic research” Politeness in Language. Richard Watts, Sachiko Ide, Konrad Ehlich (ed), (New York: Mouton de Gruyter, 2005), p. 132. 56 Rosina Márquez Reiter, op. cit. pp. 4-5.
Pada Blum Kulka 57 kesantunan diasosiasikan dengan sikap toleransi, sikap terkendali, menampilkan tingkah laku yang baik, menampilkan rasa hormat, dan bersikap baik pada orang lain. Kesantunan juga dimetaforakan sebagai sebuah amplop yang melindungi peserta interaksi agar tidak terluka dan diterobos wilayahnya selama komunikasi berlangsung. Motivasi kesantunan linguistik menurut Watts 58 adalah menunjukkan pertimbangan kepada orang lain (showing consideration for others). Hal yang sama juga dinyatakan di dalam Lakoff dan Ide 59 . Secara lebih rinci, Allan dan Burridge 60 merumuskan kesantunan linguistik sebagai ’sedikit-dikitnya tidak menyerang dan sebaik-baiknya menyenangkan petutur’ (polite is at least inoffensive and at best pleasing to an audience). Motivasi kesantunan linguistik dengan demikian adalah untuk mempertimbangkan orang lain dengan cara sedikit-dikitnya tidak menyerang dan sebaik-baiknya menyenangkan petutur. Berdasarkan sejumlah hal di atas dapat ditafsirkan bahwa motivasi kesantunan linguistik adalah untuk: a) mencapai kearifan, b) memenuhi kebutuhan wajah individu peserta komunikasi, c) memuluskan jalannya interaksi, dan d) menunjukkan pertimbangan kepada petutur. Cara yang ditempuh antara lain adalah dengan: a) 57
Shosana Blum-Kulka, ”The metapragmatics of politeness in Israeli Society” Politeness in Language. Richard Watts, Sachiko Ide, Konrad Ehlich (ed). (New York: Mouton de Gruyter, 2005), p. 257. 58 Richard J. Watts, op. cit. p. 1. 59
R. T. Lakoff dan Sachiko Ide, Broadening the horizon of linguistic politeness (Philadelphia, PA: John Benjamins Publishing, 2005), p. 4. 60
Keith Alan and Kate Burridge, “Sweet talking and Offensive Language”, Forbidden Words (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), p. 30
mengakomodasi strata sosial, b) menghindari memberikan tekanan sosial kepada petutur, c) mengkomunikasikan penghormatan dan keakraban, d) menghindari dan mengurangi konflik, dan e) sedikit-dikitnya tidak menyerang dan sebaik-baiknya menyenangkan petutur. Dimensi kedua kajian kesantunan linguistik adalah dimensi fungsi. Dimensi ini melihat kesantunan linguistik memiliki fungsi yang berbeda pada tataran individu dan sosial. Janney dan Arndt 61 menyatakan bahwa fungsi kesantunan linguistik sosial adalah memberikan kerangka strategi yang bersifat standar untuk memasuki dan keluar dari interaksi sosial secara anggun, seperti memulai, membina, dan mengakhiri percakapan. Janney dan Arndt 62 menulis, The function of social politeness is mainly to provide a framework of standardised strategies for getting gracefully into, and back out of, recurring social situatons such as: initiating conversation, maintaining conversation, terminating conversation Sementara fungsi kesantunan linguistik individu adalah untuk memberikan kerangka bertingkahlaku dalam hubungan interpersonal yang bersifat suportif seperti tidak mengatakan hal-hal yang mengancam, mengganggu, maupun menyakiti hati orang lain. Mereka mengatakan, Being tactful is not simply a matter of behaving in a socially ”correct”way (following rules of social usage); rather, it is a matter of behaving in an interpersonally supportive way. It involves emphasizing with others, and not saying or doing things that threaten them, offend them, or injure their feelings 63 . 61
Richard W. Janney dan Horst Arndt, ”Intracultural tact versus intercultural tact” Politeness in Language. Richard Watts, Sachiko Ide, Konrad Ehlich (ed) (New York: Mouton de Gruyter, 2005), pp. 22-23. 62 ibid. pp. 22-23 63 Ibid. pp. 22-23
Janney dan Arndt 64 lebih jauh menggambarkan perbedaan kedua fungsi kesantunan linguistik pada masing-masing dimensi individual dan sosial. Mereka mengatakan bahwa kesantunan linguistik individu dan sosial dapat dibedakan secara metaforis. Kesantunan linguistik sosial digambarkan sebagai peraturan lalu lintas sementara kesantunan linguistik individu digambarkan sebagai gaya dan strategi mengemudi seseorang. Menurut mereka yang memampukan seseorang menghindari konflik interpersonal dalam kehidupan sehari-hari adalah kesantunan linguistik individu bukan kesantunan linguistik sosial. Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa pada tataran sosial, kesantunan linguistik merupakan seperangkat norma kolektif. Fungsi kesantunan linguistik pada tataran ini adalah untuk memagari pilihan-pilihan santun yang diambil seorang individu untuk dinilai sebagai santun. Fungsi kesantunan linguistik individu adalah sebagai realisasi pilihan-pilhan santun yang bersifat strategis. Berhubung karena seorang individu hidup dalam sebuah komunitas tertentu, kesantunan linguistik yang direalisasikan seorang penutur semestinya juga difahami sebagai sebuah kesantunan linguistik oleh individu lain (petutur) yang merupakan bagian dari komunitas yang sama. Dalam hal ini lah fungsi kesantunan linguistik sebagai norma kolektif dan sebagai pilihan-pilihan strategis menjadi bermakna. Dimensi ketiga yang digunakan dalam memandang kesantunan linguistik adalah dimensi penggunaan (realisasi). Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, pada tataran individu kesantunan linguistik adalah seperangkat pilihan tindakan yang 64
Ibid. p. 24 .
dilakukan dalam mengungkapkan kesantunan linguistik. Pilihan-pilihan tindakan tersebut bersifat tak terbatas, kreasi yang bersifat individual yang bergerak di dalam pagar kesantunan linguistik sosial. Kajian mengenai realisasi kesantunan linguistik membahas bagaimana manusia menggunakan istilah-istilah yang tersedia di dalam bahasa mereka untuk mencapai kesantunan. 65 Realisasi kesantunan linguistik digambarkan pada Spolsky dan Reiter. Spolsky 66 mengibaratkan seorang individu sebagai seorang aktor yang baik yang dapat mengekspresikan sebuah ujaran dalam rentang emosi yang luas untuk mengisyaratkan kesantunan linguistik. Reiter
67
menggambarkan kesantunan linguistik individu sebagai
suatu hal yang direalisasikan dalam sejumlah alternatif cara yang dapat digunakan seorang aktor untuk melakonkan sebuah adegan dalam bingkai standar yang diakui secara kolektif. Ia menulis, At the individual level politeness is represented by the wide range of alternative ways in which an actor can perform an act within the shared standard. This standard is a collective one. Dari pendapat Spolsky dan Reiter di atas dapat dikatakan bahwa kesantunan linguistik merupakan sejumlah pilihan tak terbatas yang tersedia bagi seorang individu. Seorang individu penutur dapat memilih satu atau lebih dari pilihan tak terbatas itu untuk mengungkapkan kesantunan linguistik. Ia juga dapat berkreasi dalam merealisasikan kesantunan linguistik menurut kadar dan maksud yang
65
Richard J.Watts op. cit. p.xxii.
66
Bernard Spolsky, Sociolinguistics (Oxford: Oxford University Press, 1998), p. 19
67
Rosina Márquez Reiter. op. cit. p.3.
diinginkannya. Agar kesantunan linguistikn seorang individu difahami sebagai sebuah kesantunan linguistik, maka ia harus memastikan bahwa kesantunan linguistiknya berada dalam wilayah standar yang difahami bersama. Realisasi kesantunan linguistik individu dengan demikian memiliki keragaman yang tidak terhitung jumlahnya. Namun realisasi yang tidak mengikat ini tetap dapat difahami sebagai kesantunan linguistik apabila berada dalam bingkai kesantunan linguistik sosial yang diyakini bersama. Realisasi kesantunan linguistik dikenali melalui strategi yang dipilih seorang individu untuk mencapai kesantunan linguistik. Penelitian yang paling monumental dalam mengkaji kesantunan linguistik dari perspektif strateginya adalah Brown dan Levinson. Brown dan Levinson 68 menemukan 25 strategi kesantunan linguistik yang diklasifikasi atas kesantunan linguistik positif dan kesantunan linguistik negatif. Hal ini didasari prinsip bahwa manusia memiliki dua jenis wajah yakni wajah negatif dan wajah positif. Wajah negatif adalah keinginan seseorang agar dirinya diberi ruang untuk bebas berekspresi. Wajah positif adalah keinginan seseorang agar dirinya termasuk pemikirannya dapat diterima dan disukai. Menurut kedua pakar, kesantunan linguistik merupakan strategi untuk memenuhi keinginan dua jenis wajah ini. Strategi kesantunan linguistik positif, dirinci ke dalam 15 sub kategori: 1) memberi perhatian (notice); 2) melebihkan dalam memberikan komentar atau pujian (exaggerate); 3) menegaskan (intensify); 4) menggunakan penanda sebagai anggota kelompok yang sama (use in-group identity markers); 5) Mengupayakan kesepakatan 68
Penelope Brown dan Stephen C. Levinson, op. cit, pp. 101-128.
(seek agreement); 6) Menghindari perbedaan pendapat (avoid disagreement); 7) Mengisyaratkan Menggunakan
kesamaan lelucon
pandangan
(joke);
9)
(presuppose
Menampilkan
common
pengetahuan
ground); penutur
8) dan
mempertimbangkan keinginan petutur (assert S’knowledge and concern for H’s wants); 10) Menawarkan, berjanji (offer, promise); 11) Bersikap optimis
be
optimistic); 12) Menyertakan penutur dan petutur dalam kegiatan include both S and H in the activity); 13) Memberi atau meminta alasan (give reasons); 14) Menerima atau menampilkan sikap timbal balik atau saling (assume or assert reciprocity); 15) Memberi hadiah kepada petutur (give gifts to H). Sementara strategi kesantunan linguistik negatif terdiri dari 10 strategi, yakni: 1) Menggunakan ujaran tidak langsung (be conventionally indirect); 2) Pertanyaan, kalimat berpagar (question, hedge); 3) Bersikap pesimis (be pessimistic); 4) Meminimalkan tekanan (minimize imposition); 5) Memberikan penghormatan (give deference); 6) Meminta maaf (apologize); 7) Menghindarkan penggunaan kata ‘Saya’ dan ‘Kamu’ (impersonalize S and H: avoid the pronouns ‘I’ and ‘You’); 8) Menyatakan tindakan pengancaman muka sebagai aturan yang bersifat umum (state the FTA as a general rule); 9) Nominalisasi (nominalize); 10) Menyatakan terus terang penutur berhutang budi kepada petutur (go on records) 69 .
69
Penelope Brown dan Stephen C. Levinson, op. cit, pp. 109-209.
Realisasi kesantunan linguistik juga ditemukan dalam Leech 70 . menjabarkan strategi kesantunan linguistik ke dalam
Ia
6 maksim yakni maksim
kebijaksanaan (tact maxim), maksim kedermawanan (generosity maxim), maksim pujian (approbation maxim), maksim kerendahhatian (modesty maxim), maksim persetujuan (agreement maxim), dan maksim simpati (sympathy maxim). Penelitian Murni dan Juniati 71 yang merujuk kepada teori Leech menemukan bahwa dalam modus imperatif Bahasa Karo ditemukan 4 maksim kesantunan yakni maksim kebijaksanaan, maksim kedermawanan, maksim persetujuan, dan maksim simpati; sementara 2 maksim lainnya yakni maksim pujian, dan maksim kerendahhatian tidak ditemukan. Realisasi kesantunan linguistik lainnya ditemukan pada Lakoff
72
.
Tiga
dimensi kesantunan linguistik yang diajukannya adalah keformalan (formality), keragu-raguan (hesitancy), dan kesederajatan (camaraderie). Penelitian Murni dan Deborah 73 yang menggunakan teori Lakoff menemukan bahwa dalam short message service (sms) yang dikirim anak kepada orangtua ditemukan realisasi ketiga strategi ini. Selain itu juga ditemukan adanya strategi gabungan dari dua strategi berbeda yakni
70
G. N. Leech,. Principles of pragmatics. London (New York: Longman, 1983), p. 132
71
Sri Minda Murni dan Juniati.. Language Politeness in Karo Language. (Medan: Kumpulan Makalah Pertemuan Linguistik Utara 5 (4-5 Desember 2006) p. 97-106. 72
73
Robin Tolmach Lakoff, op.cit, p. 34
Sri Minda Murni dan Deborah JAH, Strategies of Politeness in Short Message Language. Medan: Kumpulan Makalah Pertemuan Linguistik Utara 5 (4-5 Desember 2006) p. 92-96.
gabungan keformalan dan keragu-raguan, keformalan dan keakraban, dan gabungan keragu-raguan dan keakraban. Sifianou 74 menemukan bahwa ada perbedaan yang bersifat jender dalam memberikan pujian untuk mencapai kesantunan. Temuan penelitiannya menunjukkan komposisi dan persentase sebagai berikut: a) pujian wanita terhadap wanita (67%), b) pujian wanita terhadap pria (12%), c) pujian pria terhadap wanita 16%, dan d) pujian pria terhadap pria (5%). Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa wanita merealisasi pujian lebih banyak dibanding pria dan pujian wanita juga lebih banyak ditujukan kepada sesama wanita dibanding terhadap pria. Sebaliknya, pujian pria terhadap sesama pria justru lebih rendah dibanding pujian pria terhadap wanita. Kajian mengenai realisasi kesantunan linguistik berkembang terus tanpa batas. Hal ini dapat dimaklumi mengingat kesantunan linguistik merupakan seperangkat pilihan tindakan. Yueguo Gu di dalam Eelen 75 misalnya menunjukkan bahwa teori Leech tidak sepenuhnya dapat menggambarkan keseluruhan konsep kesantunan linguistik di China. Berdasarkan kajian yang dilakukannya, Gu memperkenalkan 4 maksim kesantunan linguistik yakni: merendahkan diri (self-denigration), menyapa (address), budi (tact), dan kedermawanan (generosity). Demikian juga Ide di dalam
76
meneliti realisasi kesantunan linguistik di
Jepang. Dia menyimpulkan bahwa di negara ini, realisasi kesantunan linguistik 74
Maria Sifianou “Oh! How appropriate!” Linguistic Politeness Across Boundaries. The case of Greek and Turkish. Arin Bayraktaroglu and Maria Sifianou (ed). (Philadelphia: John Benjamins North America. 2001), p. 401. 75 Gino Eelen, A Critique of Politeness Theories (Manchester: Jerome Publishing, 2001), p.9 76 R. T. Lakoff dan Sachiko Ide, op. cit. pp. 45-64.
didasarkan kepada pilihan bentuk-bentuk honorific dan non-honorific dalam bertutur. Menurutnya, di dalam bahasa Jepang tidak ada bentuk-bentuk yang netral secara sosial. Realisasi kesantunan linguistik yang ditemukannya mencakup: a) bersikap sopan terhadap orang yang memiliki posisi sosial lebih tinggi; b) bersikap sopan terhadap seseorang yang memiliki kekuasaan; c) bersikap sopan terhadap orang yang lebih tua; dan d) bersikap sopan dalam situasi resmi yang ditentukan berdasarkan faktor-faktor peserta tutur, peristiwa, dan topik pembicaraan. Selanjutnya, Bharuthram 77 mengkaji fenomena kesantunan linguistik pada masyarakat India pemakai Bahasa Inggris di sektor Hindu Afrika Selatan. Ia menemukan bahwa
realisasi kesantunan linguistik di sana adalah dengan: a)
menawarkan bantuan dan keramahan; dan b) bertindak yang tidak membuat orang lain merasa tidak nyaman. Realisasi kesantunan dalam bentuk permintaan maaf dalam penelitian Deutschman 78 pada masyarakat British English antara lain menunjukkan bahwa leksem yang digunakan dalam mengungkapkan maaf adalah: sorry (59,2%), pardon (26,5%), excuse (10,4%), sedangkan lainnya yakni afraid, apologise, forgive, dan regret seluruhnya mencakup 3,9%. Dari segi fungsinya dia menemukan komposisi yakni: permintaan maaf yang sesungguhnya (36%), permintaan maaf yang bersifat formulaik
77
Sharita Bharuthram, “Politness phenomena in the Hindu sector of the South African Indian English speaking community”, (Journal of Pragmatics 35 (2003), pp. 1523-1544. 78
Mats Deutshmann, op. cit. p. 51-59.
dengan fungsi tambahan (35%), permintaan maaf yang bersifat formulaik (15%), permintaan maaf karena sudah menyerang wajah orang lain (10%), dan lainnya (4%). Realisasi kesantunan juga mengikuti konteks situasi. Dalam konteks semiformal misalnya, Zeyrek 79 menemukan bahwa penutur menggunakan gabungan sapaan yang bersifat informal dan formal, yakni dengan menggunakan ungkapan keakraban sekaligus penghormatan. Realisasi kesantunan linguistik dengan demikian adalah pilihan-pilihan strategis individu peserta komunikasi. Pilihan-pilihan strategis dimaksud beragam realisasinya sebagaimana ditunjukkan pada temuan-temuan penelitian sebelumnya. Dimensi keempat yang digunakan dalam mengkaji kesantunan linguistik adalah dimensi konteks sosio-kultural yang mempengaruhi kesantunan linguistik. Dalam dimensi ini, kesantunan linguistik difahami sebagai representasi dari nilai-nilai sosial dan budaya yang dianut masyarakat tertentu. Watts, et.al
80
menyatakan bahwa
dalam mengkaji kesantunan linguistik, secara otomatis kita akan mengkaji interaksi sosial dan kepantasan tingkahlaku berdasarkan konvensi sosio-kultural yang berlaku. Dimensi sosio-kultural yang digunakan dalam mengkaji kesantunan linguistik juga berupaya mengungkapkan kecenderungan-kecenderungan yang terlihat dalam komunitas tertentu untuk merealisasikan kesantunan linguistik. Dengan dimensi ini, kecenderungan pola realisasi kesantunan linguistik dari penutur yang berada dalam
79
Denis Zeyrek. “Politeness in Turkish and its manifestation: A socio-cultural perspective.” Linguistic Politeness Across Boundaries. The case of Greek and Turkish. Arin Bayraktaroglu and Maria Sifianou (ed). (Philadelphia: John Benjamins North America, 2001), p. 66. 80 Richard J. Watts, Op.cit, p. 6.
wilayah kebudayaan tertentu diformulasikan untuk melihat keuniversalannya. Dengan dimensi ini pula, perbedaan realisasi kesantunan linguistik dikaji sebagai bagian dari upaya menemukan keunikan realisasi kesantunan linguistik masing-masing budaya. Reaksi terhadap perspektif kesantunan masyarakat Barat misalnya, ditemukan pada Bayraktaroglu dan Sifianou 81 . Mereka menulis, Politeness is probably a universal occurance but the theories of it have so far been constructed in the English speaking west in particular, and the native language of the theoreticians have provided the basic insights involved in theory construction…Consequently, the definition of the term ‘politeness’ reflect northern European norms, where politeness is primarily conceptualized as a means of avoiding conflict in interaction. Remarkably, what is overlooked in such conceptualizations is that politeness, besides being a means of restraining feelings, is also a means of expressing them. Our acts are not only face-threatening (Brown and Levinson ([1978] 1987) but also face-boosting (Bayraktaroglu 1991) or face enhancing (Sifianou 1995)... Kutipan di atas secara implisit menunjukkan dua hal yakni: a) konsep kesantunan bersifat universal; dan b) realisasi kesantunan sangat bergantung kepada aspek-aspek yang bersifat sosio-kultural. Salah satu penelitian paling awal dan klasik karena masih banyak dirujuk sampai saat ini mengenai kesantunan linguistik dalam masyarakat Indonesia dilakukan Geertz pada masyarakat Jawa. Ada tiga prinsip paling utama yang diungkapkan di dalam penelitiannya. Pertama, dia menyatakan bahwa norma-norma kesantunan linguistik pada kelompok priyayi berakar pada nilai-nilai spiritual dan konsep diri, yakni keinginan untuk mendapatkan kedamaian bagi diri sendiri dan orang lain. Tiga
81
Arin Bayraktaroglu dan Maria Sifianou. 2001. “Introduction.” Linguistic Politeness Across Boundaries. The case of Greek and Turkish. Arin Bayraktaroglu and Maria Sifianou (ed). (Philadelphia: John Benjamins North America, 2004), p. 3.
faktor yakni bahasa formal, seni Jawa, dan etiket merupakan sebuah konsep yang utuh karena yang satu berlaku dalam mewujudkan dua lainnya. Dia menulis Formal language, Javanese art, and etiquette were all of a piece. Each person has within him the capital of rasa which is his real riches and which is what makes for smooth relations between people and for peace among them and within people. …This ‘emotional set’ is what is called a capital of rasa, and it is very important. Etiquette, language, and art, such as the gamelan orchestra and the shadow-play, are all intended to build up within the individual this store of rasa capital 82 . Kesantunan linguistik direalisasikan dalam pilihan kata, kalimat, dan dialek yang mencerminkan status sosial dan hubungan kekerabatan antara peserta percakapan. Dia menggambarkan bahwa seseorang yang statusnya lebih tinggi akan menggunakan dialek ngoko kepada seseorang yang statusnya lebih rendah sementara yang bersangkutan akan direspon dengan dialek krama oleh lawan bicaranya. Kedua, salah satu prinsip utama dalam etiket Jawa yang berkaitan langsung dengan kesantunan linguistik adalah prinsip kesesuaian bentuk bahasa dengan status sosial (the proper form for the proper rank). Di dalamnya terkandung pinsip andapasor yang bermakna merendahkan diri (to humble oneself politely) bagi orang yang sederajat atau pun kepada seseorang yang lebih tinggi status sosialnya. Oleh karena itu dia menggambarkan bahwa apabila dua orang priyayi yang belum saling mengenal bertemu satu sama lain, mereka memerlukan waktu dan enerji yang sangat banyak untuk menemukan kedudukan status sosial satu sama lain untuk sampai kepada pemilihan bentuk bahasa yang sesuai. Prinsip andap-asor menurut Geertz dapat menyelamatkan seseorang untuk tidak kehilangan muka. Acuan dalam memperkirakan 82
Clifford Geertz , op. cit, p. 243.
dan menetapkan status sosial seseorang antara lain adalah pakaian, pekerjaan, dan keturunan. Etiket priyayi sangat erat hubungannya dengan kesantunan linguistik. Gerrtz 83
menegaskan bahwa sistem etiket Jawa terangkum secara baik di dalam
kesantunan linguistik (the entire etiquette system is perhaps best summed up and symbolized in the way the Javanese use their language). Hal ketiga yang ditemukan Geertz adalah ketidaklangsungan ujaran sebagai salah satu ciri berbahasa santun di kalangan priyayi. Dia menulis, one must get the rasa of what people are saying, the real content, because alus people often don’t like to say what is on their minds 84 (seorang petutur harus dapat menangkap apa yang sesungguhnya dimaksudkan seorang penutur sebab biasanya seorang yang santun tidak akan mengucapkan secara langsung apa yang dipikirkannya. Namun dalam perkembangan masyarakat sesudahnya terutama di Jakarta, Gunarwan 85 menemukan bahwa bentuk-bentuk yang paling tak langsung ternyata dinilai bukan yang paling santun. Penggunaan Isyarat Halus (IH) misalnya malah dinilai kurang santun dibanding Isyarat Kuat (IK) dan kedua-duanya bahkan dinilai kurang santun dibanding penggunaan Performatif (Pf).
Dari responden diperoleh
alasan bahwa IH dan IK ‘terdengar’ sebagai sindiran.
83
Clifford Geertz , op. cit, p. 248 Clifford Geertz , op. cit, p. 244 85 Asim Gunarwan, “Kesantunan Negatif di Kalangan Dwibahasawan Indonesia-Jawa di Jakarta: Kajian Sosiopragmatik”, PELLBA 7 Pertemuan Linguistik Lembaga Bahasa Atmajaya: Kelima. Bahasa Budaya. Penyunting Bambang Kaswanti Purwo (Jakarta: Lembaga Bahasa Unika Atma Jaya, 1994) p. 98. 84
Dalam perspektif yang lebih luas, Saeed 86 menemukan bahwa penggunaan ujaran tak langsung merupakan strategi kesantunan linguistik yang berakar pada norma budaya Eropa dan Amerika bukan Asia. Penelitian terhadap penggunaan ujaran tak langsung pada Bahasa Inggris dan Jerman serta Bahasa Inggris dan Rusia menunjukkan bahwa penggunaan ujaran tak langsung dalam Bahasa Inggris lebih besar dibanding kedua bahasa Jerman dan Rusia. Perspektif sosio-kultural dalam memandang kesantunan linguistik juga terlihat pada Eelen 87
dan Holmes 88 . Mereka menyatakan bahwa definisi dan strategi
kesantunan linguistik berbeda dari satu budaya ke budaya lain. Mereka mengatakan bahwa satu budaya cenderung menggunakan aturan maupun strategi kesantunan linguistik tertentu.
Menurut Eelen, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa
budaya Eropa cenderung menekankan strategi jarak (distancing), kebudayaan Asia penghormatan (deferential), dan kebudayaan modern Amerika persahabatan (camaraderie). Perspektif sosio-kultural mengkaji pengaruh nilai budaya yang diyakini suatu masyarakat terhadap pilihan-pilihan santun. Sebagai contoh digambarkan bahwa struktur percakapan dalam budaya Asia berbeda dengan budaya Amerika dan hal ini diyakini memberi pengaruh terhadap strategi kesantunan linguistik yang digunakan
86
J. I. Saeed, Semantics (2nd ed.) (Malden, MA: Blackwell Pub,2000) p.218.
87 88
1995), p. 8.
Gino Eelen, op, cit, p. 3 Janet Holmes, Women, men and politeness, (Singapore: Longman Singapore Publisher,
terutama di tingkat wacana. Scollon dan Scollon 89 mengatakan bahwa strukur percakapan pada budaya Asia seperti parabola (parabolic arch), dimulai dari berbicara mengenai hal-hal kecil, inti percakapan, dan ditutup dengan pembicaraan tentang halhal kecil lagi. Sebaliknya, struktur percakapan pada budaya Barat adalah langsung kepada inti percakapan, diikuti pendukung berupa pembicaraan mengeani hal-hal kecil, dan ditutup dengan penegasan berkaitan dengan inti percakapan tadi. Strategi kesantunan linguistik diyakini juga terkait dengan keragaman struktur percakapan ini. Perspektif
sosio-kultural memandang kesantunan linguistik terkait dengan
faktor-faktor sosial lain seperti usia. Aziz
90
menemukan bahwa faktor usia berperan
sangat penting dalam realisasi kesantunan linguistik.
Dari data-data yang
dikumpulkan ditemukan adanya perbedaan yang sangat mencolok pada realisasi kesantunan linguistik yang ditunjukkan oleh kelompok generasi yang berbeda. Perbedaan ini menurutnya menyiratkan adanya perbedaan pandangan dari masingmasing generasi terhadap fenomena santun berbahasa dalam masyarakat penutur bahasa Indonesia. Dibandingkan dengan kelompok responden berusia menengah dan senior, kelompok responden berusia muda lebih menunjukkan sikap berterus terang dalam bertutur untuk menyampaikan maksud tuturannya (direct).
Kelompok
89
R., Scollon, & Scollon, S. W. , Face parameters in east-west discourse. In S. Ting-Toomey (Ed.), The challenge of facework cross-cultura; and interpersonal issues (pp. 133-158). New York: State Univeersiy of New York Press, 1994), p. 135. 90
E. Aminudin Aziz, “Konsep Wajah dan Fenomena Kesantunan Berbahasa pada Masyarakat Cina Moderen: Kasus Shanghai.” Linguistik Indonesia Jurnal Ilmiah Masyarakat Linguistik Indonesia, Tahun ke 23, Nomor 2 ( Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005) p. 211-212.
responden berusia menengah dan senior nampak lebih berhati-hati dalam bertutur, terutama ketika menunjukkan perbedaan pendapat yang bisa menimbulkan konflik. Faktor sosial lain yang memiliki peran yang besar dalam merealisasikan kesantunan linguistik adalah konsep diri dan hubungan sosial. Konsep diri dan konsep hubungan sosial merupakan refleksi dari kepercayaan akan nilai-nilai budaya tertentu. Foley 91 mengatakan bahwa konsep diri di dalam budaya barat bersifat egosentris idividualistis dan konsep diri pada budaya timur bersifat sosiosentris. Secara rinci ia menjelaskannya sebagai berikut: In these cultures, the individual and his autonomy are not singled out as the local understanding of person, rather his embeddedness in the social context is the stuff of his definition as a person. Personhood is, thus, defined in sociocentric term, according to the social position a particular human being occupies. The sociecentric conception of personhood regard the good of the social grouping as fundamental as subordinate individual wants and needs to the collective good.. Pada kutipan di atas, Foley menegaskan bahwa dalam budaya sosiosentris, konsep diri didefinisikan dalam kaitannya dengan konteks sosial, status sosial, dan pengelompokan sosial. Menurutnya hal ini merefleksikan keinginan dan kebutuhan untuk hidup secara kolektif. Pemahaman akan hak penutur merupakan faktor sosio-kultural lain yang berperanan dalam merealisasikan kesantunan linguistik. Spolsky 92 menyatakan, Because speech events regularly include both a speaker-writer and a listenerreader, it is not surprising that language is particularly sensitive, in the rules for speech use, to the relation between the two parties. Just as a good actor can utter a single sentence expressing a wide range of emotional states of the 91
William A. Foley, “Politeness, Face, and the Linguistic construction of Personhood.” Anthropological Linguistics an Introduction.( USA: Blackwell Publishers, 1999), p.266. 92 Bernard Spolsky, op. cit, p. 19
speaker, so the choice of an appropriate message form can be modified to express a wide range of attitudes of the speaker to the listener. Given the same general situation, I can pass information or make a request or simply greet in a whole set of different ways that will define my attitude to the listener and the importance I give him/her. In its simplest terms, politeness consists of this recognition of the listener and his or her rights in the situation. Pada paragraf di atas, Spolsky 93 menyatakan bahwa kesantunan linguistik juga melibatkan pemahaman hak penutur. Ia menyimpulkan, karena peristiwa tutur menyangkut pembicara-penulis dan pendengar-pembaca, tidak mengherankan bila bahasa bersifat sensitif dalam aturan penggunaan tuturan dalam hubungan antara dua orang/kelompok. Sebagaimana halnya seorang aktor yang baik yang dapat mengekspressikan sebuah kalimat dalam sebuah rentang emosi yang luas, begitu juga dengan sejumlah pilihan pesan yang tersedia dapat dimodifikasi oleh penutur untuk mengekspressikan rentangan sikap yang luas kepada petutur.
Sebagai contoh,
memberi informasi, memohon, atau hanya menyapa dapat dilakukan dalam seperangkat pilihan cara yang amat banyak yang paling pas mewakili sikap seorang penutur terhadap petutur dan penting tidaknya petutur bagi penutur. Secara sederhana, dia menyimpulkan kesantunan linguistik terdiri dari pemahaman petutur dan haknya dalam situasi tertentu. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor pemahaman tentang hak petutur pada situasi komunikasi tertentu merupakan faktor penting dalam kesantunan linguistik. Faktor sosio-kultural lain yang berperanan dalam merealisasikan kesantunan linguistik adalah faktor jarak dan kedekatan. Yule 94 (1996) menyatakan,
93 94
Bernard Spolsky, op. cit. p. 19 George Yule, op. cit. p. 160
Politeness, in an interaction, can then be defined as the means employed to show awareness of another person’s face. In this sense, politeness can be accomplished in situations of social distance or closeness. Showing awareness for another person’s face when that other seems socially distant is often described in terms of respect or deference. Showing the equivalent awareness when the other is socially close is often described in terms of friendliness, camaraderie, or solidarity (Yule, 1996: 60) Pada kutipan di atas, Yule 95 menyatakan bahwa jarak dan kedekatan merupakan faktor yang penting dalam kesantunan linguistik. Ia menyimpulkan bahwa di dalam sebuah interaksi, kesantunan linguistik dapat didefinisikan sebagai cara yang digunakan untuk menunjukkan kesadaran tentang wajah orang lain. Artinya adalah bahwa kesantunan linguistik dapat digunakan dalam situasi yang berjarak jauh maupun dekat secara sosial. Menunjukkan kesadaran tentang wajah orang lain yang memiliki jarak sosial menurutnya sering digambarkan sebagai penghormatan. Sementara menunjukkan kesadaran tentang kesamaan kepada seseorang yang memiliki
kedekatan
secara
sosial
sering
digambarkan
sebagai
keakraban,
persahabatan, atau solidaritas. Oleh karena itu, perhitungan yang tepat
mengenai jarak sosial ini sangat
penting. Menurut Ervin-Tripp, perhitungan yang benar mengenai kedua hal ini dapat mempertahankan hubungan sosial
96
. Sebaliknya, perhitungan yang salah dapat
menciptakan konflik dan konfrontasi. Sebagai contoh, menyapa teman dekat sebagai bukan teman dekat dianggap dingin dan menciptakan jarak. Perspektif sosio-kultural dalam memandang kesantunan linguistik juga memasukkan faktor kekuasaan, jarak sosial, dan tingkat keterancaman sebuah tuturan 95 96
ibid. p.60 J. I. Saeed, op. cit, p. 218.
dalam merealisasikan kesantunan linguistik. Brown dan Levinson 97 merinci 3 faktor atau variabel sosial yang berpengaruh dalam praktik kesantunan linguistik, yakni 1) kekuasaan yang dilambangkan dengan P dari kata Power; 2) Jarak yang dilambangkan dengan D dari Distance; dan 3) Tingkatan yang dilambangkan dengan R dari Ranking. Kekuasaan bermakna kemampuan memaksakan kehendak seseorang kepada orang lain. Kekuasaan dalam hal ini adalah perbedaan kekuasaan yang dipersepsi antara penutur dan petutur (the perceived power difference between hearer and speaker). Jarak sosial adalah persepsi mengenai jarak sosial di antara penutur dan petutur (the perceived social distance between them). Ranking adalah ranking budaya tindak tutur, yakni bagaimana ‘mengancam’ atau ‘berbahayanya’ tindak tutur itu di dalam budaya tertentu ( the cultural ranking of the speech act). Sebagai ilustrasi, tindak tutur langsung dalam direktif dinilai kurang santun bila dibanding dengan tindak tutur tidak langsung
98
.
Selanjutnya, perhitungan antara ketiga variabel sosial ini yang
dirumuskan dengan W bermakna weightiness (ukuran/pertimbangan) dieksplisitkan ke dalam formula dimana x bermakna tindak tutur, S bermakna pembicara, H pendengar, dan R tingkat keterancaman sebuah indak tutur: Wx = D (S,H) + P (H.S,) + Rx Perspektif sosio-kultural dalam memandang kesantunan linguistik tidak melepaskan diri dari makna yang terkandung di dalam istilah yang digunakan. Sebagian peneliti membedakan deference dengan kesantunan linguistik. Istilah
97 98
Penelope Brown dan Stephen C. Levinson, op. cit. p. 74-83. J. I. Saeed, op. cit, p. 218.
deference bermakna sikap hormat yang khusus ditujukan kepada yang lebih tua sementara kesantunan linguistik ditujukan kepada semua orang tanpa memandang usia. Bahasa Jepang adalah salah satu contoh dari bahasa yang menggunakan rasa hormat ini secara sistimatis. Ketika menyebut nama seseorang misalnya, mereka akan menambahkan –san seperti Suzuki-san. Ungkapan rasa hormat yang lebih formal ditunjukkan dengan menambahkan kata –sama, dan ungkapan rasa sayang kepada anak-anak diungkapkan dengan menambahkan –chan; para professional seperti guru, dokter, dll disapa dengan menambahkan –sensei di belakang nama mereka 99 . Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dimensi sosio-kultural dalam memandang kesantunan linguistik menunjukkan bahwa kesantunan linguistik difahami sebagai representasi nilai-nilai sosial dan budaya yang dianut masyarakat tertentu termasuk nilai-nilai yang dianut masyarakat praktisi tertentu. Dimensi sosio-kultural juga mengungkapkan kecenderungan-kecenderungan yang terlihat dalam komunitas tertentu sekaligus keunikannya pada masing-masing budaya maupun masyarakat praktisi tertentu. Dari keempat dimensi kesantunan linguistik di atas yakni dimensi motivasi, fungsi,
penggunaan
(realisasi),
dan
perspektif
faktor
sosio-kultural
yang
mempengaruhi kesantunan linguistik, dapat dikatakan sejumlah hal sebagai berikut. Pertama, motivasi kesantunan linguistik adalah untuk: a) mencapai kearifan, b)
99
Zdenek Salzmann, Language, Culture, and Society. An Introduction to Lisnguistics Anthropology. 2nd ed (Colorado. Westview Press, . 1998), ppn 195-196.
memenuhi kebutuhan pemenuhan wajah individu peserta komunikasi, c) memuluskan jalannya interaksi, dan d) menunjukkan pertimbangan kepada petutur. Cara yang ditempuh antara lain adalah dengan: a) mengakomodasi strata sosial, b) menghindari memberikan tekanan sosial kepada petutur; c) mengkomunikasikan penghormatan dan keakraban, dan d) menghindari dan mengurangi konflik, serta e) sedikit-dikitnya tidak menyerang dan sebaik-baiknya menyenangkan petutur. Kedua, dimensi fungsi menemukan bahwa pada tataran individu fungsi kesantunan linguistik adalah untuk merealisasikan pilihan-pilihan tindakan santun yang bersifat strategis dan tidak terbatas. Pada tataran sosial fungsi kesantunan linguistik adalah sebagai norma kolektif yang memastikan tindakan-tindakan santun sebagai tindakan yang difahami sebagai santun. Ketiga, dimensi realisasi menemukan sejumlah strategi yang digunakan baik individu maupun kolektif anggota masyarakat untuk mengungkapkan kesantunan linguistik. Perspektif ini menunjukkan bahwa realisasi dan pemaknaan kesantunan linguistik bersifat unik di dalam kelompok masyarakat yang berbeda-beda. Keempat,
dimensi
sosio-kultural
menunjukkan
bahwa
pilihan-pilihan
kesantunan linguistik tidak terlepas dari faktor-faktor yang bersifat lazim dan berterima secara sosial dan budaya bagi masyarakat praktisi dimana kesantunan linguistik itu digunakan. Dalam penelitian ini, keempat dimensi ini akan digunakan. Dimensi motivasi kesantunan linguistik di rapat DPR, sebagaimana akan dijelaskan lebih jauh nanti, adalah untuk memuluskan jalannya interaksi dengan cara menyeimbangkan aspek
kolaboratif kemitraan dan aspek kompetitif pengawasan. Dimensi fungsi kesantunan linguistik pada rapat DPR terbagi dua yakni fungsi individual yang di dalam disertasi ini dimaknai sebagai pilihan-pilihan strategis anggota DPR yang dibingkai fungsi sosial yang dimaknai sebagai perilaku lazim dan berterima di rapat DPR. Ketiga, dimensi realisasi menemukan sejumlah strategi yang digunakan anggota DPR dalam merealisasi kesantunan linguistik. Keempat, dimensi sosio-kultural menggambarkan bagaimana faktor-faktor yang bersifat etnis, jenis kelami, usia, dan pendidikan melebur dan membentuk perilaku sosial yang bersifat normatif, di atas mana perilaku santun dipraktikkan.
2.2 Wilayah Kajian Kesantunan linguistik Berdasarkan pengamatan Fraser di dalam Watts 100 , penelitian-penelitian kesantunan linguistik diilhami empat sudut pandang yang berbeda yakni sudut pandang norma sosial (the social norm view); sudut pandang maksim percakapan (the conversational maxim view); sudut pandang menjaga muka (face-saving view); dan sudut pandang kontrak percakapan (the conversational-contract view). Secara lebih rinci Reiter 101 menjelaskan masing-masing sudut pandang tersebut. Dia menyatakan, sudut pandang norma sosial menggambarkan kesantunan linguistik sebagai suatu aturan norma sosial yang bersifat historis dan dididikkan orangtua kepada anak-anak mereka. Sudut pandang maksim percakapan merupakan
100 101
Richard J. Watts , op. cit, p. 4. Rosina Márquez Reiter, op. cit, pp. 5-6
gabungan prinsip kesantunan linguistik dan prinsip kerjasama yang dikemukakan Grice. Lakoff dan Leech menurutnya menganut sudut pandang ini. Sudut pandang menjaga muka merupakan gagasan yang dikemukakan Brown dan Levinson 102 . Sudut pandang kontrak percakapan diajukan Fraser dan Nolen 103 yang kemudian ditautkan dengan sudut pandang menjaga muka. Menurut Reiter, sudut pandang terakhir ini lah yang paling luas dianut saat ini. Sejalan dengan pendapat di atas, Eelen pada Watts 104 (2003: 4) membagi kajian kesantunan linguistik ke dalam tiga wilayah berbeda yakni kesantunan linguistik
metapragmatik
(metapragmatic
klasifikatori (classificatory politeness),
politeness),
kesantunan
dan kesantunan linguistik
linguistik ekspressif
(expressive politeness). Kesantunan linguistik metapragmatik menyangkut penilaian atas sifat dan perlunya kesantunan linguistik; kesantunan linguistik klasifikatori adalah komentar peserta komunikasi dan orang di luar mereka mengenai kesantunan linguistik yang terjadi dalam peristiwa komunikasi; kesantunan linguistik ekspressif adalah kesantunan linguistik yang secara ekplisit dilakukan peserta komunikasi. Kajian kesantunan linguistik juga mencakup wilayah pembicara dan pendengar. Fukushima 105 menyatakan bahwa kesantunan mencakup ekspressi 102
Penelope Brown dan Stephen C. Levinson, op. cit,
103
B. Fraser, & Nolen William. (1981). The association of deference with linguistic form. Intl. J. Soc. Lang, 27, 93-109, 1981). 104
Richard J. Watts (2003), op. cit, p. 4. Saeko Fukushima, “Evaluation of politeness: The case of attentiveness. Multilingua – journal of Cross-Cultural and Interlanguage Communication. Volume: 23, Issue: 4, Cover Date: December 2004, Page start: 365 – 387. (Berlin/New York : Walter de Gruyter, 2004), pp. 365-387. 105
pembicara yang disebutnya sebagai ’linguistic politeness’ dan evaluasi pendengar yang disebutnya sebagai ’behavioral politeness’. Penelitian kesantunan menurutnya lebih banyak meneliti ekspressi pembicara dan kurang meneliti evaluasi pendengar. Secara lebih khusus, sejumlah peneliti menempatkan kajian kesantunan linguistik dalam wilayah kajian pragmatik. Pragmatik adalah ilmu yang mengkaji makna kontekstual dan apa yang tersirat pada ujaran 106 . Hal ini sejalan dengan pendapat Wattts 107 bahwa kesantunan linguistik bukan ungkapan makna referensial. Dia mengatakan bahwa kesantunan linguistik merupakan ungkapan makna prosedural (expression of procedural meaning) yang memerlukan prosedur tertentu untuk memahami maknanya. Selanjutnya dia menjelaskan bahwa makna prosedural berada dalam tataran makna interpersonal sehingga interpretasi makna ini dapat mengungkap bagaimana jenis hubungan sosial yang dibangun di dalam peristiwa komunikasi tersebut. Pendapat bahwa kesantunan linguistik berada dalam wilayah kajian pragmatik juga didukung Hoza 108 . Dia menyatakan bahwa kesantunan linguistik berkaitan erat dengan makna sosial, yakni harapan yang dibangun partisipan dalam konteks tertentu. Makna sosial adalah meta-pesan penutur yang tidak diujarkan namun dapat mengkomunikasikan hubungan –sikap satu sama lain, kejadian, dan apa yang sesungguhnya dikatakan.
106
George Yule, op. cit, p. 3 Richard J. Watts (2003), op. cit, p. 175 108 J. Hoza, It's not what you sign, it's how you sign it : Politeness in american sign language (Washington, D.C.: Gallaudet University Press, 2007), P. 14. 107
Lebih rinci lagi, Tracy dan Baratz 109 menegaskan perlunya penelitian kesantunan linguistik dilakukan sebagai studi kasus. Hal ini didorong pendapat mereka mengenai apa yang disebut dengan ’face’ berbeda dengan ’facework’. Mereka mengatakan bahwa konsep wajah merujuk kepada identitas yang diklaim oleh penutur petutur bagi dirinya dalam situasi sosial tertentu (face refers to the identities people claim or attribute to each other in specific social situations); Sedangkan upaya menjaga muka merujuk kepada strategi komunikasi yang dilakukan dalam mengakomodasi identitas tersebut (facework refers to the ’communicative strategies that are the enacment , support, or chalenge of those situated identities). Dalam tataran praktis, sampai saat ini para peneliti masih berpendapat bahwa realisasi kesantunan linguistik hanya dapat diamati melalui realisasi tindak tutur. Dengan kata lain, dalam mengkaji kesantunan linguistik terlebih dahulu perlu ditetapkan realisasi tindak tutur yang akan dikaji dimana kesantunan linguistik tersebut terjadi.
2.3 Ungkapan dan Interpretasi Kesantunan linguistik Untuk lebih mudah memahami kesantunan linguistik, Allan dan Burridge 110 memperkenalkan konsep dysphemism, orthophemism, dan euphemism. Disfemisme
109
K.. Tracy, & Barats, S. The case for case studies of facework. In S. Ting-Toomey (Ed.), He challenge of facework cross-cultura; and interpersonal issues (pp. 287-306), 1994), P. 287. 110
Keith Alan and Kate Burridge“Sweet talking and Offensive Language”. Forbidden Words. (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), p. 31.
adalah ujaran yang bersifat menyerang (speaking offensively), ortofemisme adalah ujaran yang bersifat langsung (straight talking), dan eufemisme adalah ujaran yang menyenangkan (sweet talking). Karena ketiga x-femisme ini berkaitan dengan rasa bahasa yang bersifat relatif, maka ia menganjurkan agar penelitian mengenai kesantunan linguistik difokuskan kepada rasa bahasa kriteria kesantunan linguistik kelas menengah (middle-class politeness criterion = MCPC). Salah satu contoh perbandingan penggunaan bahasa dari ketiga x-femisme ini digambarkan dalam diagram 2.1:
Ungkapan Bahasa (Language expression)
Preferred
Lebih formal/ langsung
(orthophemism)
Dispreferred
Lebih akrab/figuratif
dysphemisme
figurative
-kotoran ( faeces) -menstuasi ( menstruate)
- poo - have a period
- shit - bleed
Diagram 2.1: Perbandingan x-femisme (Allan dan Burridge 2006: 33) Dari diagram ini dapat disimpulkan bahwa kesantunan linguistik berada dalam wilayah ortofemisme dan eufemisme dan bukan pada wilayah dysfemisme. Artinya kesantunan linguistik berada pada wilayah yang berseberangan dengan ujaran yang bersifat menyerang. Haverkate dalam Reiter 111 membagi kesantunan linguistik atas dua bahagian besar yakni kesantunan linguistik yang bersifat komunikatif dan kesantunan linguistik yang bersifat non-komunikatif. Contoh kesantunan linguistik non-komunikatif adalah memberi tempat duduk kepada wanita atau orang yang lebih tua.
Kesantunan
linguistik yang bersifat komunikatif terbagi lagi atas dua bagian yakni kesantunan linguistik dan kesantunan non-linguistik. Kesantunan linguistik adalah kesantunan linguistik yang direalisasi dalam tanda-tanda verbal dengan sejumlah strategi yang
111
Rosina Márquez Reiter, op. cit, p. 4.
bersifat linguistik. Kesantunan linguistik dan non linguistik adalah kesantunan linguistik yang direalisasi dalam gerak gerik tubuh yang diikuti tanda-tanda verbal (paralinguistik) seperti misalnya menepuk bahu seseorang sambil mengucapkan ‘selamat pagi’ dan kesantunan linguistik yang direalisasi dalam bentuk gerak gerik tubuh tanpa tanda-tanda verbal (non-paralinguistik) seperti mengangguk sambil tersenyum kepada seseorang dengan maksud menyapa. Diagram kesantunan linguistik Haverkate sebagai berikut: POLITENESS -/communicative/
+/communicative/ - /linguistic/
-/paralinguistic/
+/paralinguistic/
-/metalinguistic/
-/microlevel/
+/linguistic/
+/macrolevel/
+/metalinguistic/
phatic conversational communication etiquette
reference illocution Diagram 2.2: kesantunan linguistik Haverkate dalam Reiter (2000: 4) Merujuk kepada diagram kesantunan linguistik Haverkate, kesantunan linguistik dibagi atas dua bahagian lagi yakni kesantunan linguistik meta-linguistik dan kesantunan linguistik non-metalinguistik. Kesantunan linguistik metalinguistik adalah kesantunan linguistik yang mencakup phatic communion dan etiket. Contoh realisasi kesantunan linguistik phatic communion adalah tidak diam tetapi mengajak seseorang yang berada di dekat kita untuk berbicara; atau menghindari membicarakan
topik-topik tertentu yang kemungkinan menyinggung perasaan lawan bicara; Contoh realisasi etiket dalam kesantunan linguistik adalah tidak berteriak, memperhatikan pembicaraan lawan bicara, dan tidak menginterupsi. Kesantunan linguistik non-metalinguistik terdiri atas kesantunan linguistik yang bersifat mikro dan kesantunan linguistik yang bersifat makro. Kesantunan linguistik tingkat mikro tidak dijelaskan oleh Haverkate, sementara kesantunan linguistik tingkat makro mencakup kajian aspek referensi dan ilokusi. Di dalam penelitian ini, kesantunan linguistik yang dimaksudkan adalah kesantunan linguistik non-metalinguistik yang bersifat makro. Fokus kajian di dalam kesantunan linguistik ini adalah referensi dan ilokusi. Yang dimaksud dengan referensi adalah tuturantuturan yang digunakan oleh pembicara sedangkan yang dimaksud dengan ilokusi adalah maksud di balik tuturan tersebut. Menurut Watts 112 maksud dibalik tuturan santun adalah mempertimbangkan orang lain; Kesantunan linguistik dengan demikian adalah upaya atau strategi mempertimbangkan orang lain. Secara lebih jelas, kesantunan linguistik
menurut Hoza 113 adalah pilihan-
pilihan linguistik yang dilakukan petutur untuk mencapai kesantunan linguistik. Pilihan-pilihan linguistik ini bersifat tidak mengikat. Penelitian kesantunan linguistik adalah penelitian yang difokuskan kepada kajian mengenai pilihan strategis atas sumber daya linguistik tertentu dalam mencapai kesantunan linguistik. Peneliti pada
112 113
Richard J. Watts , op. cit, p. 1. J. Hoza, op. cit, p. 17
umumnya mengamati bagaimana sumber daya linguistik diberdayakan untuk mencapai kesantunan linguistik dalam tindak tutur tertentu. Maksud tuturan seorang pembicara tentu tidak dapat diperoleh dengan hanya mengkaji aspek referensi tuturan saja. Hal ini dikarenakan kata-kata yang dikenal sebagai pemarkah kesantunan linguistik seperti ’maaf’, ’terimakasih’ tidak secara otomatis menjadikan sebuah tuturan sebagai santun. Kajian kesantunan linguistik dengan demikian memerlukan kontekstualisasi hubungan interaksi yang terjadi pada saat sebuah ujaran digunakan. Sebagaimana telah dinyatakan pada bagian sebelumnya, hal ini sejalan dengan Sinar 114 yang menyatakan bahwa penggunaan bahasa adalah kontekstual khususnya dalam arti bahwa secara kontekstual bahasa terikat kepada konteks. Begitu pula Reiter 115
menyatakan bahwa kesantunan linguistik bukan
merupakan sebuah karakteristik yang melekat kepada sebuah tindakan tetapi dibentuk oleh hubungan interaksi yang didasarkan kepada norma yang diyakini bersama, dibangun, dan diproduksi ulang oleh sekelompok orang di dalam sebuah kelompok sosial. Sejalan dengan Haverkate, Watts 116 mengatakan bahwa kesantunan linguistik dapat ditentukan dengan dua cara, pertama mengenali ekspresi linguistik yang digunakan dan kedua, menginterpretasi ekspresi linguistik dalam keseluruhan interaksi
114
Tengku Silvana Sinar, Teori Analisis Wacana Pendekatan Sistemik-Fungsional (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), p. 28. 115 116
Rosina Márquez Reiter, op. cit, p. 3 Richard J. Watts , op. cit, p. 4.
sosial. Dengan demikian mengenali kesantunan linguistik tidak dapat hanya dengan mengandalkan ekspressi linguistik semata, tetapi kesantunan linguistik sangat bergantung kepada interpretasi tingkah laku dalam keseluruhan interaksi sosial. Watts menulis, It would also seem that whether or not a participant’s behavior is evaluated as polite or impolite is not merely a matter of the linguistic expressions that s/he uses, but rather depends on the interpretation of that behavior in the overall social interaction. Pendapat Watts di atas menegaskan bahwa interpretasi berdasarkan keseluruhan interaksi sosial lah yang menentukan sebuah ungkapan linguistik sebagai santun atau tidak. Hal yang sama juga diungkapkan Holtgraves 117 . Menurutnya interaksi sosial secara implisit melibatkan penilaian kognitif partisipan yang terlibat di dalam interaksi komunikasi. Lebih lanjut Watts membedakan antara ekspressi kesantunan linguistik yang mengikat secara sosial dan ekspressi kesantunan linguistik yang dipilih secara strategis oleh peserta komunikasi dalam sebuah peristiwa komunikasi. Kesantunan linguistik yang mengikat secara sosial bersifat ritual dan formulaik sedangkan kesantunan linguistik yang dipilih secara strategis bersifat semi-formulaik sehingga terbuka untuk diinterpretasi sebagai kesantunan linguistik. Contoh kesantunan linguistik yang bersifat ritual dan formulaik adalah mengucapkan terima kasih setelah menerima pujian orang, mengucapkan kata ”maaf” apabila salah menyebut nama orang, atau
117
T. Holtgraves, Language as social action : Social psychology and language use. (Mahwah, N.J.: Erlbaum, 2002), p. 8.
menggunakan kata ”mohon/tolong” apabila meminta seseorang melakukan sesuatu. Penggunaan kata ”terimakasih”, ”maaf”, dan ”mohon/tolong” dalam konteks yang mengikat secara sosial
ditandai dengan adanya harapan dari pembicara untuk
menerima ucapan tersebut. Oleh karena itu Watts menegaskan ucapan ”terima kasih”, ”maaf” dan ”mohon/tolong” dalam konteks yang mengikat secara sosial tidak dimasukkan ke dalam kajian kesantunan linguistik. Dia juga menegaskan bahwa penggunaan sapaan, bentuk-bentuk penghormatan, ungkapan-ungkapan yang bersifat ritual, ujaran tidak langsung dan sebagainya diinterpretasi sebagai bentuk-bentuk kesatunan linguistik manakala penggunaannya melampaui penggunaan yang bersifat normatif 118 . Fokus kajian kesantunan linguistik menurut Watts adalah ekspressi atau ungkapan kesantunan linguistik yang dipilih secara strategis oleh peserta komunikasi. Sebagai contoh adalah kalimat seperti: ”Mungkin perlu nanti bapak jelaskan kepada kami dulu, bagaimana pula persentasinya ...,” yang diungkapkan seorang Anggota DPR pada sebuah rapat DPR. Ungkapan linguistik ini bersifat semi formulaik dan terbuka terhadap interpretasi kesantunan linguistik. Di dalam konteks rapat DPR, salah satu bentuk ujaran yang bersifat formulaik dan lazim serta memenuhi kriteria atau standar
kesantunan
linguistik
dalam
meminta
penjelasan
adalah
”Mohon
(bapak/saudara) jelaskan...”. Ujaran ”Mungkin perlu nanti bapak jelaskan kepada kami dulu, bagaimana pula persentasinya ...,” jelas melebihi standar kesantunan linguistik
118
Richard J. Watts,. op. cit. p 52.
yang lazim dan berterima, bersifat semi formulaik sehingga terbuka terhadap interpretasi kesantunan linguistik.
2.4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara DPR Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara hasil Pemilu 2004 terdiri dari 85 orang. Berdasarkan agama dan jender, distribusi anggota DPR adalah sebagai berikut: Tabel 2.1 Komposisi Anggota DPR Berdasarkan Agama dan Jender No
Partai Politik
Agama
Jenis Kelamin
Islam
Kristen/ Katholik
Budha
Laki2
Pr
Jumlah
1.
Partai Golkar
17
2
=
17
2
19
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
PDI Perjuangan Partai Demokrat PKS PPP PAN PDS PBR PBB PELOPOR PBSD PIB PATRIOT PANCASILA PNBK
4 8 8 8 8 5 3 -
9 1 6 1 1 1 1
= 1 -
13 8 7 8 8 6 5 3 1 1 1 1
2 1 -
13 10 8 8 8 6 5 3 1 1 1 1
-
1
-
1
-
1
JUMLAH
62
22
1
80
5
85 ORANG
14.
(Sumber: Kantor sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2006)
Selanjutnya, komposisi aggota DPR menurut etnis adalah sebagai berikut: Tabel 2.2 Komposisi Anggota DPR Menurut Etnis No
Etnis
Jumlah
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Melayu Karo Pakpak/Dairi Simalungun Toba/Taput Tapsel/Madina Nias Tapteng/Pesisir Jawa/Banten Aceh Minang Tionghoa
8 orang 6 orang 1 orang 1 orang 21 orang 22 orang 4 orang 3 orang 9 orang 3 orang 6 orang 1 orang
JUMLAH
85 orang
(Sumber: Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2006) Hubungan antar anggota DPR dan kemitraan dengan eksekutif diatur pada Bab VIII Kode Etik DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2005 Pasal 17 119 . Di dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa bentuk hubungan yang dilakukan DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajibannya serta haknya meliputi: a) Hubungan antar anggota DPRD; b) Hubungan DPRD dengan eksekutif; dan c) Hubungan DPRD dengan kelompok kepentingan tertentu. Hubungan antara anggota DPRD diatur pada pasal 18 yang berbunyi: “Di antar sesama Anggota DPRD di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus: a)
119
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. 2004. Keputusan Dewan Perwakilann Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 6/K/2004 tentang Kode Etik DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Memelihara dan memupuk kerjasama yang baik antar sesama Anggota DPRD; b) Saling mempercayai, menghormati, menghargai, membantu dan membangun pengertian antar sesama Anggota DPRD; dan c) Menjaga keharmonisan hubungan antara sesama Anggota DPRD dan menghindarkan persaingan yang tidak sehat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan antara anggota DPRD menekankan kewajiban memelihara dan memupuk kerjasama yang baik yang didasari saling mempercayai, menghormati, menghargai, membantu dan membangun pengertian untuk mencapai keharmonisan hubungan dan menghindarkan persaingan yang tidak sehat. Selanjutnya, hubungan kemitraan Anggota DPRD dengan Eksekutif diatur pada Pasal 19 yang berbunyi: 1) Anggota DPRD adalah Mitra Sejajar dengan Eksekutif dan mempunyai kedudukan yang sederajat; 2) Anggota DPRD wajib bersikap kritis, adil, profesional, dan proporsional dalam melaksanakan hubungan kemitraan dengan Eksekutif; dan 3) Anggota DPRD tidak diperkenankan secara langsung ataupun tidak langsung meminjam dan menggunakan fasilitas maupun materi tertentu dari Eksekutif untuk kepentingan pribadi, di luar tugas-tugas DPRD, kecuali telah mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRD. Dengan demikian, hubungan Anggota DPRD dengan Eksekutif adalah hubungan kemitraan yang sejajar dan kedudukan yang sederajat yang menekankan kewajiban untuk bersikap kritis, adil, profesional, dan proporsional.
Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa secara internal nilai hubungan yang diutamakan adalah keharmonisan hubungan; sebaliknya secara eksternal sikap yang diutamakan adalah kritis, adil, profesional, dan proporsional. Elemen penting lainnya dalam hubungan eksternal adalah Anggota DPRD tidak diperkenankan secara langsung ataupun tidak langsung meminjam dan menggunakan fasilitas maupun materi tertentu dari Eksekutif untuk kepentingan pribadi, di luar tugas-tugas DPRD, kecuali telah mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRD. Dari aturan ini dapat disimpulkan bahwa secara implisit anggota DPR tidak diperkenankan menggunakan kedudukannya untuk keperluan yang bersifat pribadi. Bab XI Keputusan DPR Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 3/K/2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara 120 terutama yang memuat hak dan kewajiban anggota, yakni: a) melakukan interupsi untuk (pasal 88 ayat 1) b) meminta penjelasan mengenai duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan; c) menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan/atau tugasnya; d) Mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau e) Mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
120
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. 2004. Keputusan Dewan Perwakilann Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 3/K/2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Dari kelima hak dan kewajiban anggota DPR di atas, dua tindak tutur yang akan dikaji lebih lanjut adalah tindak tutur meminta penjelasan dan tindak tutur memberikan pendapat. Bila dikaitkan dengan pendapat Leech dalam Eelen 121 tentang situasi berbahasa, kedua jenis tindak tutur adalah bagian dari situasi kompetitif yang bermakna tujuan ilokusi bersaing dengan tujuan sosial. Tiga situasi berbahasa lainnya adalah situasi berbahasa convivial, kolaboratif, dan konfliktif. Menurut Leech, kesantunan linguistik dianggap paling relevan dikaji pada situasi berbahasa kompetitif. Struktur komunikasi yang lazim dan berterima di dalam rapat DPRD berkaitan dengan situasi berbahasa kompetitif ini tersirat pada hak dan kewajiban pimpinan rapat yakni: a. menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan; b. menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya; c. mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan; d. menyimpulkan pembicaraan anggota rapat (pasal 84 ayat 2); e. mengatur giliran berbicara; f. menentukan lamanya anggota rapat berbicara (pasal 87 ayat 1); g. memperingatkan dan meminta supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan (pasal 87 ayat 2); h. membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi;
121
Gino Eelen, op. cit. p.9.
i. memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan (pasal 88 ayat 2). j. memperingatkan dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan (pasal 89 ayat 2). k. memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan
perbuatan
yang
mengganggu
ketertiban
rapat,
atau
menganjurkan untuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum (pasal 90 ayat 1); l. meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (a), dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya (pasal 90 ayat 2); m. melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya (pasal 91 ayat 1); n. meminta yang bersangkutan meninggalkan rapat (pasal 91 ayat 2). Merujuk kepada Labov dan Trudgill (1974), sebagaimana dikutip pada Omoniyi dan White 122 , DPRD termasuk kepada jenis kelompok sosial ekonomi dan ciri utamanya adalah tidak memiliki struktur kelas sosial yang tradisional sehingga keanggotaannya bersifat kompetitif bukan warisan. Dalam hal ini lah kesantunan linguistik yang digunakan diasumsikan memberikan cirinya tersendiri. Dalam
122
Omoniyi, T., & White, G. (2006). The sociolinguistics of identity. London ; New York, NY: Continuum, 2006), p.15.
kaitannya dengan fungsi kemitraan yang bersifat kolaboratif dan fungsi pengawasan yang mempersyaratkan distansi/kompetisi, kesantunan linguistik di rapat DPR dinilai dilakukan sebagai upaya menyeimbangkan keduanya sehingga ujaran di rapat DPR tidak mengisyaratkan kecenderungan yang berat sebelah kepada salah satu dari dua faktor dimaksud yakni tidak condong kepada faktor kolaboratif saja atau kepada faktor distantif/kompetitif saja.
2.5 Rambu-rambu Tingkah Laku Berbahasa yang Berterima di Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Sebagaimana diungkap terdahulu, interpretasi kesantunan linguistik di dalam kelompok sosial tertentu hanya dapat dilakukan manakala kajian terhadap hal-hal yang berterima dan bersifat lazim di dalam kelompok sosial terebut telah dilakukan terlebih dahulu. Merujuk kepada Watts hal-hal yang bersifat lazim dimaksud disebut dengan “politic behavior”. “Politic behavior” adalah tingkah laku yang dinilai memenuhi kriteria kelaziman dan berterima di dalam sebuah kelompok sosial atau yang di dalam disertasi ini disebut dengan perilaku normatif. Berdasarkan kajian atas Tata Tertib DPRD yang mengatur hubungan eksternal anggota DPR dengan eksekutif ditambah dengan hasil interview yang dilakukan pada beberapa anggota DPR dapat ditemukan hal-hal sebagai berikut: Pertama, salah satu elemen penting dan utama dalam tuturan yang lazim dan berterima di dalam rapat DPR dengan eksekutif adalah sikap kritis yang bersifat adil, profesional, dan proporsional. Ciri-ciri tindak tutur yang bersifat kritis adalah
berbahasa lugas dan langsung kepada pokok/substansi persoalan. Hal ini menjadi ciri pertama dari tuturan yang lazim dan berterima di dalam rapat DPR. Kedua, ciri-ciri tuturan yang bersifat adil, profesional, dan proporsional adalah tuturan yang didukung argumentasi dan data-data yang relevan. Hal ini menjadi ciri kedua dari tuturan yang lazim dan berterima di dalam rapat DPR. Ketiga, hal yang paling mendasar dari larangan untuk menggunakan jabatan sebagai anggota DPR untuk mencapai kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi bermakna bahwa anggota DPR tetap konsisten dalam menjalankan fungsi pengawasan yang diembannya. Berdasarkan hasil interview dengan anggota DPR diperoleh masukan bahwa anggota DPR yang secara terang-terangan memuji pribadi, bukan kinerja organisasi, sering dinilai memiliki maksud-maksud tersembunyi untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian, hal ketiga yang menjadi ciri tuturan yang lazim dan berterima di dalam rapat DPR adalah tidak memberikan pujian yang bersifat pribadi. Namun sebaliknya, sikap profesionalitas anggota DPR dipelihara dengan tidak mengaitkan perdebatan dengan hal-hal yang bersifat pribadi pula. Dengan kata lain, kelemahan organisasi eksekutif tidak dipandang sebagai kelemahan pribadi tetapi kelemahan lembaga. Dengan demikian, fokus pembahasan tetap kepada lembaga bukan pribadi. Oleh karena itu, aturan lain yang berkaitan dengan tingkah laku yang berterima di rapat DPR adalah tidak mengkritik atau menyerang pribadi. Ciri ini merupakan ciri keempat dari tuturan yang lazim dan berterima di dalam rapat DPR.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sedikitnya ada empat ciri utama yang menjadi struktur komunikasi tuturan yang lazim dan berterima di dalam rapat DPR yakni: a) tuturan yang bersifat lugas dan langsung kepada pokok/substansi persoalan; b) tuturan yang didukung argumentasi dan data-data yang relevan; c) tuturan yang tidak memuji pribadi; dan d) tuturan yang tidak menyerang atau menyinggung pribadi. Selanjutnya struktur komunikasi yang lazim dan berterima di dalam rapat DPR dapat digambarkan dalam diagram 2.3:
Memberikan pendapat
Fokus Kebijakan
Pagar kemitraan: Tidak memuji pribadi
Meminta penjelasan
Fungsi DPRD
Pagar pengawasan: Tidak menyerang ib di
Didukung argumentasi dan data
Berbicara lugas dan langsung kepada pokok/substansi persoalan
Ketidak santunan
Standar Komunikasi yang berterima di dalam Sidang DPRD
Diagram 2.3 Struktur Komunikasi yang Berterima di Rapat DPR
Kesantuna n linguistik
Dari diagram 2.3 terlihat bahwa keempat pilar yang membentuk struktur komunikasi pada rapat DPR sekaligus membentuk empat pilar yang memagari hal-hal yang lazim dan berterima di dalam rapat DPR yakni tuturan yang: a) bersifat lugas dan langsung kepada pokok/substansi persoalan; b) didukung argumentasi dan datadata yang relevan; c) tidak memuji pribadi; dan d) tidak menyerang atau menyinggung pribadi. Dengan menggunakan Watts
sebagai landasan teoritis, penelitian ini
menggunakan konsep “perilaku normatif” untuk “politic behavior” dan “perilaku santun” untuk “polite behavior”. Apabila tuturan anggota DPR berada di dalam kawasan keempat pilar di atas, tuturan tersebut dinilai sebagai tuturan perilaku normatif yakni yang bersifat lazim dan berterima di dalam rapat DPR atau yang mengikat secara sosial di dalam konteks rapat DPR. Selanjutnya apabila tuturan anggota DPR tidak memenuhi kriteria kelaziman di atas atau kurang dari kriteria kelaziman tersebut, maka tuturan tersebut bermakna ketidaksantunan. Sebaliknya apabila tuturan anggota DPR melebihi kriteria kelaziman yang ditandai dengan adanya upaya strategis individu untuk memberdayakan sumber daya linguistik tertentu dengan tujuan mempertimbangkan orang lain maka tuturan dimaksud merupakan ungkapan kesantunan linguistik atau perilaku santun. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap rapat-rapat DPR, ramburambu tingkah laku berbahasa yang berterima di dalam rapat DPR dapat juga dicermati dari isyarat-isyarat yang dikirimkan melalui ujaran-ujaran yang digunakan pimpinan sidang. Di dalam pembukaan rapat misalnya, pimpinan sidang
mengisyaratkan rambu-rambu tersebut baik kepada eksekutif yang diundang maupun kepada anggota DPR. Kembali kepada diagram 2.3 di atas, dalam kaitannya dengan disertasi ini fokus kajian ditujukan khusus kepada pilar pertama yakni berbicara lugas dan langsung kepada pokok/substansi persoalan karena hal ini dipandang langsung berkaitan dengan kajian kesantunan linguistik. Pada kajian mengenai perilaku normatif akan ditemukan bagaimana realisasi linguistik dari berbicara lugas dan langsung ini. Pada tataran perilaku santun juga akan ditemukan bagaimana upaya lebih yang dilakukan sebagai hal yang bersifat surplus terhadap berbicara lugas dan langsung kepada pokok/substansi persoalan ini. Secara umum, struktur komunikasi yang lazim pada rapat DPR dapat diterangkan sebagai berikut: 1) Tindak tutur meminta penjelasan dan memberi pendapat bukan merupakan sesuatu yang mengancam muka namun sebaliknya merupakan sebuah hal yang lazim karena merupakan bagian dari fungsi rapat DPR, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. 2) Tindak tutur meminta penjelasan dan memberikan pendapat hanya difokuskan kepada kebijakan yang diambil yang dinilai tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak memperhatikan kepentingan rakyat. Dengan demikian kedua tindak tutur tidak difokuskan kepada hal-hal yang bersifat pribadi baik yang bersifat menyerang maupun sebaliknya memuji.
3) Bahasa yang digunakan bersifat lugas dan langsung kepada pokok/substansi persoalan serta harus didukung data dan argumentasi. 4) Berkaitan dengan hal tersebut di atas, struktur linguistik yang digunakan bersifat ritual dan formulaik, yang antara lain ditandai dengan: a) menggunakan modus interogatif dan imperatif
dalam tindak tutur
meminta penjelasan; b) menggunakan modus deklaratif dalam memberikan pendapat; c) menggunakan pronomina ‘saya’ untuk mengungkapkan pribadi penutur dan ‘saudara’ bagi petutur; d) menggunakan pemarkah kesantunan linguistik lain yang lazim dalam rapat formal. Selanjutnya, struktur linguistik yang dinilai melebihi komunikasi yang lazim di dalam rapat DPR dan bertujuan untuk mempertimbangkan orang lain dan dilakukan dengan cara memperlunak dampak perlokusi ujaran disebut sebagai kesantunan linguistik di rapat DPR. Hal ini antara lain dikenali dari penggunaan strategi komunikasi yang bersifat non-ritual dan semi-formulaik. Sejumlah kemungkinan strategi yang digunakan adalah: a) menggunakan modus deklaratif dalam tindak tutur meminta penjelasan; b) menggunakan modus interogatif dan imperatif dalam memberikan pendapat; c) menggunakan pronomina ‘kita’ untuk merujuk petutur;
d) menggunakan penanda kesantunan linguistik lain yang bersifat strategis dan individual. Dari diagram 2.3 dan penjelasan di atas telah tergambar, sebagaimana dinyatakan Mills 123 ,
bahwa kesantunan linguistik sangat erat dengan masyarakat
praktisi tertentu yang kemungkinan besar berbeda dengan kesantunan linguistik yang digunakan di dalam masyarakat praktisi lainnya. Demikian juga pernyataan Watts bahwa kajian kesantunan linguistik pada sebuah kelompok sosial pengguna bahasa hanya dapat dilakukan manakala standar yang lazim di dalam komunitas tersebut telah lebih dahulu dirumuskan, telah tergambar pada diagram 2.3 di atas.
2.6 Kesantunan linguistik dalam Tindak Tutur Meminta Penjelasan (Penelitian Terdahulu) Tindak tutur meminta adalah tindak tutur yang mengawali tindakan yang dinginkan dilakukan oleh petutur. Bowed dan Martin 124 ( 2007: 16) misalnya, mendefinisikan tindak tutur meminta sebagai sebuah isi proposisi yang bertujuan untuk meminta petutur melakukan sesuatu (the propositional content in which the uttering of a request aims to bring about a future act of the hearer). Selanjutnya, Bach dan Harris di dalam Reiter (2000: 35) membagi tindak tutur meminta (request) dalam beberapa sub kategori yakni meminta aksi (request for 123
124
Sara Mills, op. cit. p. 9.
H. J.,Bowe & Martin, K. Communication across cultures : Mutual understanding in a global world. (Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 2007),p. 16.
action), meminta informasi (request for information), meminta perhatian (request for attention), dan meminta simpati (request for symphathy). Keempatnya memiliki kesamaan yakni meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Tindak tutur meminta terdiri setidaknya dari dua unsur. Dalam definisi Searle dalam Kallia 125 yang menyatakan tindak tutur meminta sebagai the conditions that the predicated act is to be performed by the hearer (propositional content condition) and that the speaker wants the hearer to perform the act (sincerity condition) secara eksplisit dinyatakan bahwa tindak tutur meminta terdiri dari dua unsur yakni isi proposisi yaitu tindakan yang diinginkan dan tujuan proposisi yakni keinginan agar tindakan tersebut dilakukan. Hal yang sama diungkap dalam Reiter 126
yang menyatakan bahwa tindak
tutur meminta terdiri dari head act atau core request yakni klausa utama yang berisi permintaan/permohonan dimaksud dan peripheral elements. Secara lebih jelas, kedua elemen berikut contoh ujarannya digambarkan dalam diagram berikut:
Request (Tindak tutur meminta/memohon)
125
A. Kallia, Directness as a source of misunderstanding: The case of requests and suggestions. In R. T. Lakoff, & S. Ide (Eds.), Broadening the horizon of linguistic politeness (pp. 235-244). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2005) p. 235. 126
Rosina Márquez Reiter, op. cit, p. 36
Unsur Inti
Langsung
Get me a glass of
Unsur Pendukung
Tidak langsung konvensional
Tidak langsung non-konvensional
Would it be possible to have a glass of water,
I’m thirsty
Diagram 2.4 Inti permintaan dan elemen pendukung dalam tindak tutur meminta Sejalan dengan pemikiran Reiter di atas, dalam mengekspresikan tindak tutur meminta/memohon secara santun, Holtgraves 127 membagi strateginya atas dua bagian yakni: a) permintaan tidak langsung yang bersifat konvensional (conventional indirect request); dan b) permintaan tidak langsung yang bersifat tidak konvensional (nonconventional indirect request). Ciri-ciri permintaan tidak langsung yang bersifat konvensional adalah: a) menyatakan atau menanyakan keadaan yang memungkinkan dilakukannya perminta; b) Ujaran berisi isi proposisi permintaan; c) sisipan preverbal ‘tolong’. Yang tidak memenuhi ketiga ciri ini disebut dengan permintaan tidak langsung yang bersifat tidak konvensional (non-conventional indirect request). Salah satu
127
T. Holtgraves, op. cit. p. 32.
contohnya adalah pernyataan negatif mengenai situasi (negative state remark) seperti “panas sekali di sini”. Beda antara tindak tutur meminta yang bersifat konvensional dan yang tidak konvensional menurut Holtgraves adalah pada tindak tutur meminta yang tidak konvensional terdapat ciri-ciri: a) tidak ada proposisi mengenai tindakan yang diminta; b) tidak ada sisipan kata ‘tolong’; dan c) tidak menanyakan apakah tindakan mungkin dilakukan. Sebagai konsekuensinya, permintaan yang bersifat tidak konvensional memerlukan inferensi petutur. Dalam kaitannya dengan kesantunan linguistik, tindak tutur meminta yang bersifat tidak konvensional terdiri dari ujaran-ujaran yang bersifat semi formulaik yang membuatnya terbuka kepada interpretasi kesantunan linguistik. Dengan demikian, inferensi menjadi salah satu alat yang digunakan untuk menginterpretasi kesantunan linguistik dimaksud. Hal ini sejalan dengan pendapat Garnham 128 yang menyatakan bahwa inferensi berfungsi untuk berbagai hal antara lain: a) mengidentifikasi kata yang diujarkan secara tidak jelas (unclearly pronounced word); b) mengatasi ambiguitas yang ditimbulkan sebuah kata (to resolve a lexical ambiguity); c) menentukan rujukan pronomina yang digunakan (to determine the referent of a pronoun), dan d) memperkirakan maksud yang diinginkan dari makna literal (to compute an intended message from a literal meaning). Inferensi dalam
128
A. Garnham, Inference in language understanding: What, when, why and how. In R. Dietrich, & C. F. Graumann (Eds.), Language processing in social context (North-Holland Linguistic Series 54 ed., pp. 153-172) (Amsterdam: North Holland. 1989), 153.
tindak tutur meminta untuk menginterpretasi kesantunan linguistik dengan demikian dapat mencakup semua aspek di atas. Salah satu strategi kesantunan linguistik yang ditempuh dalam tindak tutur meminta adalah dengan mengajukan permintaan dalam seperangkat langkah (move) 129 . Artinya tindak tutur meminta tidak direalisasi dalam ujaran yang lugas dan langsung tetapi melalui sejumlah tahapan. Hal yang sama juga ditemukan pada Comrie (1984). Dia menemukan bahwa dalam Bahasa Inggeris dan Rusia, tindak tutur meminta/memohon secara santun direalisasikan ke dalam seperangkat langkah namun dengan struktur wacana yang berbeda. Dia menggambarkan, di dalam Bahasa Inggeris, tindak tutur meminta secara santun direalisasikan dalam tahapan dengan menanyakan a) keinginan petutur melalui elemen linguistik ‘will/would’; dan b) kemampuan petutur melalui elemen linguistik ‘can/could’; Di dalam Bahasa Rusia tindak tutur meminta secara santun direalisasikan dengan: a) menanyakan keinginan petutur; b) menanyakan kemampuan petutur; c) menanyakan niat petutur dalam kalimat future tense; dan d) menggunakan interogatif negatif. Kedua temuan penelitian Holtgraves dan Comrie mengimplikasikan bahwa identifikasi dan interpretasi kesantunan linguistik dapat dilakukan pada tataran wacana. Identifikasi dan interpretasi kesantunan linguistik dalam tindak tutur memohon/meminta (request) juga dapat dilakukan pada tataran modus. Fraser dan Nolen 130 melakukan penelitian tentang bentuk linguistik yang digunakan oleh penutur
129 130
T. Holtgraves, op. cit, p. 36 B. Fraser, & Nolen William, op. cit, p. 103.
bahasa Spanyol dan Inggeris dalam tindak tutur ini. Mereka menemukan bahwa: a) modus kondisional dianggap lebih menunjukkan penghormatan dibanding modus indikatif; b) modus interogatif dinilai lebih menunjukkan penghormatan dibanding modus imperatif, dan c) modus modal positif dinilai lebih menunjukkan penghormatan dibanding modus modal negatif. Penggunaan modus interogatif dalam merelisasikan kesantunan linguistik dalam tindak tutur meminta juga ditemukan dalam Bahasa Inggeris dan Rusia (Comrie, 1984). Dia menemukan bahwa dalam kedua bahasa, tindak tutur meminta/memohon secara santun direalisasikan antara lain ke dalam modus interogatif. Penggunaan modus interogatif dalam merelisasikan kesantunan linguistik dalam tindak tutur meminta juga ditemukan dalam Bahasa Georgia 131 . Menurutnya ada tiga pola modus interogatif yang dapat digunakan untuk melembutkan tindak tutur meminta yakni: a) kalimat tanya dasar (simple yes-no question); b) menanyakan keinginan atau kemampuan petutur; dan c) konstruksi kalimat interogatif tertentu yang menggunakan kata tanya (Q-word). Penggunanan sumber daya linguistik berupa modus sebagai ciri kesantunan linguistik juga ditemukan pada penelitian mengenai tindak tutur meminta dalam
131
B. Comrie, Russian. In W. S. Chisholm Jr. (Ed.), Interrogativity a colloquium on the grammar, typology and pragmatics of questions in seven diverse languages (TSL Volume 4 ed., pp. 746). (Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1984), pp. 4.
hubungannya dengan kesantunan linguistik yang dilakukan Blum-Kulka dkk
132
.
Mereka meneliti hubungan ketidaklangsungan ujaran dengan kesantunan linguistik. Para responden yakni penutur Bahasa Inggeris dan penutur Bahasa Jahudi diminta untuk meranking seperangkat tindak tutur meminta yang diurut secara acak yang berkaitan dengan lima situasi yang berbeda dalam hal kelangsungan dan kesantunan linguistiknya. Mereka
menemukan bahwa ujaran dengan modus imperatif dinilai
kedua penutur bahasa berbeda sebagai yang paling langsung dan pada saat yang sama yang paling rendah kadar kesantunan linguistiknya. Demikian juga Reiter 133
mengkaji kesantunan linguistik pada tindak tutur
meminta/memohon (request) dan meminta maaf (apology) pada masyarakat Britain dan Uruguay. Dia menemukan dalam kedua bahasa, tindak tutur meminta direalisasi ke dalam berbagai modus yakni modus imperatif, interogatif, negatif interogatif, dan deklaratif. Holtgraves 134 menyatakan bahwa dalam tindak tutur meminta, orang yang memiliki kekuasaan lebih, memilih modus yang bersifat direktif. Ujaran bermakna ganda yang diungkapkannya pun akan lebih difahami sebagai direktif. Sebaliknya orang yang berkedudukan lebih rendah tidak mungkin mengungkapkan ujaran yang bersifat direktif. Apabila tindak tutur meminta harus dilakukan seseorang yang
132
Blum-Kulka, Soshana, Juliane House, and Gabriele Kasper (ed.), “Investigating crosscultural pragmatics: an introductory overview.” Cross Cultural Pragmatics: Requests and Apologies. Volume XXXI in the series advances in Discourse Processes (Roy O. Freedle, editor). (New Jersey: Ablex Publishing Corporation, 198). 133 Rosina Márquez Reiter, op. cit, p.36. 134 T. Holtgraves, op. cit, p. 32
memiliki kedudukan lebih rendah kepada seseorang yang memiliki kedudukan lebih tinggi menurut penelitian Goody 135 permintaan itu dikemas dalam modus interogatif. Selanjutnya, Tsuzuki et.al 136
mengkaji bagaimana tindak tutur request
direalisasi secara santun dalam pada masyarakat berbahasa Inggris dan China. Dia menemukan bahwa tindak tutur ini direalisasikan ke dalam modus imperatif dan interogatif pada kedua bahasa untuk mencapai kesantunan linguistik. Mereka juga menemukan bahwa modus imperatif lebih sesuai digunakan di dalam tindak tutur meminta bila petutur adalah teman dekat sedangkan bila petutur memiliki status lebih tinggi maka penggunaan kalimat tanya lebih sesuai. Dengan kata lain, pada mitra sejajar tindak tutur meminta direalisasi di dalam modus imperatif sedangkan bila petutur memiliki kedudukan lebih rendah modus interogatif lah yang digunakan. Dari sejumlah penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa modus merupakan sumber daya linguistik yang dapat diberdayakan untuk mengupayakan kesantunan linguistik. Identifikasi dan interpretasi kesantunan linguistik juga dapat dilakukan dalam tataran frasa dan leksikal. Reiter 137
yang meneliti kesantunan linguistik pada
masyarakat Britania dan Uruguay menemukan bahwa sumber daya linguistik yang digunakan untuk mencapai kesantunan linguistik dilakukan antara lain melalui 135
Esther N. Goody, (ed.). op. cit, p. 32
136
Masako Tsuzuki, et al. Selection of linguistic forms for requests and offers comparison between english and chinese. In R. T. Lakoff, & S. Ide (Eds.), Broadening the horizon of linguistic politeness. (pp. 283-300).(Amsterdam: ohn Benjamins Publishing Company, 2005), p. 283-300. 137
Rosina Márquez Reiter, op. cit, p.36.
modifikasi eksternal dan internal dan pada unsur-unsur pendukung (peripheral elements) nya. Bentuk modifikasi eksternal yang dilakukan adalah dengan memberikan alasan (reasons), pengancang (preparators), pelucut (disarmers), penanya (enquirers), dan mengarah para-komitmen (getting pre-commitments) 138 . Sementara itu, Reiter juga menemukan bentuk ujaran modifikasi internal yang digunakan yakni penurun (downtoner), diminutif (diminutive), adverbial pelunak (softening adverbial), pembujuk (cajoler), berpagar (hedge), dan pemarkah santun (polite marker). Hal ini dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut: Elemen Pendukung dalam Permintaan/Permohonan Perspektif
Menekankan peran petutur
Modifikasi eksternal
Menekankan peran penutur
reasons/grounders -preparators -disarmers -getting pre commitments -promises of reward
Modifikasi Internal
-downtoners -diminutives -softening adverbials -cajolers -hedges
Diagram 2.5 Elemen pendukung dalam tindak tutur meminta/memohon 138
Rosina Márquez Reiter, op. cit, p. 128.
Dari diagram di atas dapat terlihat bahwa kesantunan linguistik digunakan bukan hanya pada elemen inti tetapi juga pada elemen pendukung. Perspektif yang digunakan ada dua yakni perspektif petutur yang bermakna bahwa petutur lebih diutamakan dan perspektif penutur yang bermakna peran penutur lebih ditekankan. Modifikasi yang dilakukan pada elemen pendukung dikategorikan atas 2 yakni modifikasi eksternal dan modifikasi internal. Sumber daya linguistik yang digunakan pada modifikasi eksternal adalah: alasan/pengancang (reasons), pengancang (preparators),
pelucut
(disarmers),
mengarah
pra-komitmen
(getting
pre
commitments), dan menjanjikan hadiah (promises of reward). Modifikasi internal dilakukan
dengan
memberdayakan
sumberdaya
linguistik
seperti:
penurun
(downtoners), diminutif (diminutives), adverbial pelunak (softening adverbials), pembujuk (cajolers), dan berpagar (hedges). Dalam modifikasi eksternal ini, dia menemukan alasan (reason) sebagai sumber daya linguistik tertinggi yang dilakukan kedua masyarakat Britania dan Uruguay. Dengan kata lain, kedua masyarakat sama-sama lebih banyak menggunakan alasan (reason) sebagai sumber daya linguistik dalam tindak tutur meminta. Dalam modifikasi internal, kedua masyarakat
menggunakan strategi yang
berbeda dimana masyarakat Britain cenderung menggunakan penurun (downtoner) sementara masyarakat Uruguay cenderung menggunakan diminutif (diminutive).
Peneliti lain yakni House 139
membandingkan frekuensi penggunaan kata
please dan bitte sebagai pemarkah kesantunan linguistik di masing-masing Bahasa Jerman dan Inggris. Temuan penelitiannya antara lain menunjukkan bahwa hipotesa yang menyatakan wanita lebih banyak menggunakan please/bitte tidak terbukti bagi kedua penutur bahasa sebab perbedaan frekuensi penggunaan kedua kata tersebut pada lelaki dan wanita tidak signifikan. Kedua, hipotesa yang menyatakan bahwa penutur Bahasa Jerman lebih banyak menggunakan kata bitte dibanding penutur Bahasa Inggeris menggunakan kata please juga tidak terbukti. Ketiga, hipotesa yang menyatakan bahwa penutur Bahasa Jerman yang belajar Bahasa Inggeris akan menggunakan kata please lebih sering dibanding penutur Bahasa Inggris sendiri juga ditolak. Secara implisit penelitian ini menunjukkan bahwa kesantunan linguistik dalam tindak tutur meminta antara lain direalisasi dalam tataran leksikal please dan bitte. Masih berkaitan dengan analisis kesantunan linguistik dalam tindak tutur meminta/ memohon dan kaitannya dengan jender, Antonopoulou 140 menemukan dua jenis strategi kesantunan linguistik yang berbeda dalam penelitiannya di sebuah toko agen surat kabar. Penjual dan pembeli yang memiliki jender yang sama cenderung mengikuti norma yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin (gender determined norm), misalnya mengucapkan seluruh ujaran dengan lengkap (fully verbalised)
139
Juliane House, Politeness in English and German: the Functions of Please and Bitte. Cross cultural pragmatics: Requests and apologies.” Volume XXXI in the series advances in Discourse Processes (Roy O. Freedle, editor). (New Jersey: Ablex Publishing Corporation, 1989), p.100. 140 Eleni Antonopoulou, “Brief service encounters: Gender and Politeness.” Linguistic Politeness Across Boundaries. The case of Greek and Turkish. Arin Bayraktaroglu and Maria Sifianou (ed). (Philadelphia: John Benjamins North America, 201), p. 253.
seperti “Saya mencari surat khabar Wall Street Journal” untuk perempuan dan permintaan ellipsis (elliptical request, misal menyebut nama surat kabar saja “Wall Street Journal”) untuk laki-laki. Bila yang terlibat dalam aktifitas jual beli singkat tersebut berbeda jenis kelamin, maka penjual laki-laki akan mengikuti norma ujaran perempuan dan sebaliknya penjual perempuan akan mengikuti norma ujaran laki-laki. Dalam hal ini, persepsi bahwa pembeli adalah raja direalisasi dengan cara mengakomodasi percakapan ke arah norma pembeli. 2.7 Realisasi Kesantunan linguistik dalam Tindak Tutur Memberikan Pendapat (Penelitian Terdahulu) Tindak tutur memberikan pendapat setidaknya terdiri atas dua jenis yakni positif menyetujui/mengkonfirmAsi dan negatif/tidak menyetujui. Ting-Toomey 141 mengatakan ada dimensi moral dalam praktik berkomunikasi baik ketika menyetujui (approving) atau tidak menyetujui (disapproving), maupun ketika mengkonfirmasi (confirming) atau menegasikan atau menidakkan (negating) patner komunikasi. Dengan pernyataan tersebut, Ting-Toomey setidaknya menegaskan dua hal: pertama, menyetujui dan tidak menyetujui serta mengiyakan dan menidakkan tidak dapat dihindari di dalam komunikasi; kedua, keempatnya perlu disampaikan dalam ujaran yang penuh pertimbangan.
141
S. Ting-Toomey, The challenge of facework : Cross-cultural and interpersonal issues. (Albany: State University of New York Press, 1994), p. 34
Schegloff 142 membagi tanggapan atas dua jenis yakni yang disukai (prefereed responses) dan yang tidak disukai (dispreferred responses). Ujaran yang tidak disukai biasanya bersifat bertolak belakang (contrasting configuration of feature. Untuk jenis respon ini biasanya penutur akan melakukan mitigasi yakni upaya mengurangi tekanan. Selanjutnya, ungkapan ketidaksetujuan dapat dibagi atas 2 jenis yakni: ketidaksetujuan
yang
bersifat
kritikal
dan
ketidaksetujuan
yang
bersifat
antagonistik 143 . Ketidaksetujuan yang bersifat kritikal ditandai dengan penilaian yang bersifat kritis atau skeptis terhadap isi sajian. Pada jenis ini, ketidaksetujuan ditujukan pada sebagian saja isi gagasan. Ketidaksetujuan yang bersifat antagonistik ditandai dengan ungkapan menantang, menyerang, dan menunjukkan kesalahan pada pokok pikiran yang disampaikan. Pada jenis ini penutur tidak setuju sama sekali terhadap isi gagasan. Penelitian terdahulu mengenai ungkapan ketidaksetujuan dilakukan Holmes 144 pada masyarakat New Zealand. Dia menegaskan pendapat bahwa perempuan lebih santun dalam berbahasa dibanding laki-laki. Dalam mengungkapkan ketidaksetujuan misalnya, dia menemukan bahwa perempuan lebih berupaya untuk menghindari, meminimalisir, dan mengurangi ancaman muka yang ditimbulkan ketidaksetujuan. Sebaliknya laki-laki mengungkapkan ketidaksetujuan secara terus terang, menantang
142
E. A. Schegloff, Sequence organization in interaction : A primer in conversation analysis I. (Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, 2007), p. 63-63 143 Janet Holmes, op. cit, p. 43-45 144 Janet Holmes, op. cit, p. 66.
pendapat orang lain, menyela dan bersaing tanpa maksud untuk menyerang. Lebih jelasnya dia menulis sebagai berikut: It appeares, then, that at least in some contexts, female and male interactive norms contrast quite dramatically. The overall impression from the various studies discussed here is that male interaction is typically more competitive, agressive, and argumentative than female. Forfemales, being negatively polite involves avoiding, minimising, or mitigating disagreemens; being positively polite involves agreeing with others, encouraging them to talk, expressing support verbally and ensuring they get a fair share of the talking time. For males, different norms appear to prevail. They can disagree baldly, challenge others’ statements, interrupt and compete for the floor wihout intending to cause offense. In some contexts, agressive and competitive verbal behaviour appears to be experienced as thoroughly enjoyable, and mutual insults may even serve as expressions of positive politeness or solidarity. Demikian juga penelitian yang dilakukan Davidson 145 yang berjudul Hypocricy and the Politics of Politeness. Dia menyatakan dalam masyarakat dan budaya Inggeris abad ke 18, kemunafikan merupakan kebenaran moral dan politik (moral and political virtue) dalam caranya sendiri. Dalam perdebatan antara mana yang harus diutamakan, kebenaran atau kesantunan linguistik, penulis abad ke 18 dari Locke sampai Austen menurutnya, memilih berpihak kepada kesantunan linguistik walaupun pada saat yang sama bermakna kemunafikan. Ungkapan ketidaksetujuan juga mempunyai dimensi kekuasaan, yakni mendapatkan status sebagaimana diungkapkan Holmes 146 . Sering sekali ungkapan ketidaksetujuan yang diutarakan secara frontal dilakukan untuk mendapatkan kekuasaan.
145
J. Davidson, Hypocrisy and the politics of politeness : Manners and morals from locke to austen. (New York: Cambridge University Press, 2004). 146
Janet Holmes, op. cit. p. 47
Di sisi lain, ungkapan ketidaksetujuan tidak selalu bermakna mengancam muka. Hal ini bertentangan dengan pendapat Brown dan Levinson Sebaliknya, Holmes
dan Leech.
dan Locher mengatakan bahwa sering sekali partisipan
komunikasi justru menikmati pertukaran ketidaksetujuan di kalangan mereka. Sebagaimana juga telah dikutip terdahulu, Aziz 147
pada penelitiannya
menemukan usia menjadi salah satu faktor penting yang membedakan persepsi para responden tentang nilai-nilai kesantunan linguistik. Dibandingkan dengan kelompok responden berusia menengah dan senior, kelompok responden berusia muda lebih menunjukkan sikap berterus terang dalam bertutur untuk menyampaikan maksud tuturannya (direct). Kelompok responden berusia menengah dan tua lebih berhati-hati dalam bertutur, terutama ketika menunjukkan perbedaan pendapat yang bisa menimbulkan konflik. Penelitian
kesantunan
linguistik
dalam
tindak
tutur
mengungkapkan
ketidaksetujuan juga menemukan bahwa ketidaksetujuan antara lain dilakukan melalui seperangkat langkah (move). Paramasivan 148 meneliti bagaimana struktur linguistik yang digunakan penutur bahasa Melayu Malaysia dalam negosiasi bisnis dengan orang Jepang ketika mengungkapkan ketidaksetujuan. Struktur makro yang dibangun adalah a) meminta klarifikasi, b) menentang usulan yang diajukan, dan c) menjustifikasi b.
147
148
E. Aminudin Az, op. cit. pp.211-212.
S. Paramasivam, Managing disagreement while managing not to disagree" polite disagreement in negotiation discourse. (Journal of Interculural Communication Research, 36, No.2, 91116, (July 2007), p. 104.
Dengan demikian ketidaksetujuan tidak disampaikan secara langsung namun melalui tahapan. Di tingkat frasa dan leksikal, Leech 149 menyatakan bahwa cara yang lazim yang ditempuh dalam mengurangi ancaman muka ketidaksetujuan adalah dengan mengungkapkan penyesalan (expressing regret) dan menyetujui sebagian (partial agreement). Hal ini diperjelas Holmes 150 yang menyatakan bahwa ketidaksetujuan antara lain diperhalus dengan mengucapkan kata ‘maaf’. Permohonan maaf sendiri memiliki tujuan yang beragam sebagaimana dinyatakan pada Bowe dan Martin 151 . Permohonan maaf mengungkapkan penyesalan (an expression of regret), memberikan alasan/penjelasan (explanation of account), mengambil tanggungjawab (taking on responsibility), menjaga petutur (concern for the hearer), menawarkan perbaikan (offer of repair), berjanji untuk tidak mengulangi (offer for forbearance). Penggunaan pronomina juga merupakan salah satu cara dalam mencapai kesantunan linguistik 152 termasuk tentunya dalam mengungkapkan ketidaksetujuan. Hasil penelitian Bayyurt menunjukkan bahwa penggunaan pronomina dapat menunjukkan keakraban sekaligus penghormatan. Sumber daya linguistik ini sangat 149
150
G. N. Leech, (1983). Principles of pragmatics. London ; New York: Longman. (1983). p
Janet Holmes, op. cit.. 154. Martin Kylie & Bowe, H. J. op. cit., 52-53. 152 Bayyurt, Yasemin dan Arin Bayraktaroglu. “The use of pronouns and terms of address in Turkish service encounters.” Linguistic Politeness Across Boundaries. The case of Greek and Turkish. Arin Bayraktaroglu and Maria Sifianou (ed). (Philadelphia: John Benjamins North America, 2001), p. 201 151
potensial digunakan dalam tindak tutur mengungkapkan ketidaksetujuan. Hal ini sejalan dengan temuan Muhlhausler dan Harre
153
yang mengatakan bahwa
penggunaan kata ganti dapat mencerminkan bagaimana seseorang melihat dirinya dalam hubungan sosialnya dengan orang lain apakah bersifat simetris atau nonsimetris 154 . Demikian juga Bowe dan Martin 155 menyatakan bahwa pronomina adalah penanda bagi identitas personal dalam hubungannya dengan identitas kelompok. Pada penelitian lain,
Kurzon 156
meneliti sumber daya linguistik yang
digunakan hakim di Amerika dan Inggeris dalam mengungkapkan ketidaksetujuan atas keputusan hakim sejajar dan di bawahnya. Dalam mengungkapkan persetujuan, tidak ada perbedaan substansial dalam penggunaan sumberdaya linguistik yang digunakan. Namun
dalam
mengungkapkan
ketidaksetujuan,
hakim
Inggeris
cenderung
‘menurunkan’ (tone down) ketidaksetujuan mereka dengan menggunakan sumber daya linguisik: a) “I regret…”, b) impersonalisasi dengan cara mengganti kata ‘you’ menjadi ‘the court’, c) membatasi ketidaksetujuan sebagai pendapat pribadi dengan menggunakan ‘in my view…’, dan d) membatasi ketidaksetujuan pada kasus tertentu saja dengan menggunakan frasa ‘to the present case…’. Sebaliknya hakim Amerika
153
P.Mühlhäusler, & Harré, R., Pronouns and people : The linguistic construction of social and personal identity. (Oxford, UK ; Cambridge, Mass., USA: B. Blackwell, 1990). P.16 . 154 155
156
ibid. p. 131-132 H. J. Bowe & Martin, K. op. cit, p. 95
Dennis Kurzon, “The Politeness of judges: American and English judicial behaviour”. (Journal of Pragmatics 33: 61-85,. 2001), pp 80-83.
cenderung
mengungkapkan
ketidaksetujuan
tanpa
‘menurunkannya’
dengan
menggunakan sumber daya linguistik a) ‘simply incorrect’, b) grossly distort’, dan c) ‘make no sense’. Dari penelitian ini dia menyimpulkan bahwa dalam mengungkapkan ketidaksetujuan, pilihan linguistik hakim Inggeris lebih menyiratkan upaya ke arah kesantunan linguistik dibanding hakim Amerika. Locher 157 , peneliti lainnya, mengkaji bagaimana ungkapan ketidaksetujuan (disagreement) direalisasikan secara santun di dalam sebuah percakapan. Dia menemukan elemen leksikal seperti well, just, uhm, uh, I think, I don’t know, about, let me, kind of, let’s, of course, I mean, little, or?, say, stuff merupakan sumber daya linguistik yang diberdayakan peserta komunikasi untuk tetap santun ketika mengungkapkan ketidaksetujuan. Dari sejumlah sumber daya itu, dia menemukan bahwa penggunaan leksikal ‘well’ lebih tinggi dibanding yang lain yakni 23%. Memberikan pendapat juga dapat mencakup memberikan saran atau nasihat. Penelitian Bayraktaroglu 158 terhadap masyarakat Turki tentang tindak tutur ini menunjukkan bahwa orang Turki memiliki sensitifitas terhadap jarak hubungan dan cenderung mengutamakan solidaritas, kebersamaan, dan keinginan berbagi. Dengan demikian upaya mencari solusi terhadap pemecahan masalah orang lain sangat dominan. Dalam realisasinya, nasihat diberikan dalam bentuk keragu-raguan terutama untuk peserta komunikasi yang tidak akrab; sebaliknya untuk jenis hubungan yang 157
M. A. Locher, (2004). Power and politeness in action : Disagreements in oral communication. Berlin ; New York: M. de Gruyter, p. 115 158 Arin Bayraktaroglu, “Advice-giving in Turkish: ‘Superiority’ or ‘solidarity’?” Linguistic Politeness Across Boundaries. The case of Greek and Turkish. Arin Bayraktaroglu and Maria Sifianou (ed). Philadelphia: John Benjamins North America, 2001) p. 204.
akrab, nasihat diberikan bergantian antara nasihat tanpa polesan (’naked advice’) dan ’ nasihat dengan polesan (’mitigated advice’).
2.8 Taksonomi Kesantunan linguistik House dan Kasper di dalam Watts 159 memberikan tipologi ungkapan linguistik yang sering digunakan sebagai penanda kesantunan linguistik yang disusun dalam taksonomi sebagai berikut: a) Penanda kesantunan linguistik (politeness markers), di dalam Bahasa Inggeris antara lain direalisasikan dengan kata please b) Perangkat sintaksis (play-downs) yang berfungsi untuk menurunkan effek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. House dan Kasper mendefinisikan play-down sebagai syntactic devices which tone down the perlocutionary effect an utterance is likely to have on the addressee (play-down adalah perangkat sintaktik yang merendahkan dampak perlokusi ujaran yang mungkin terjadi pada petutur). Di dalam Bahasa Inggeris, play-down dibagi atas empat sub kategori yakni penggunaan: a) past-tense (I wondered if ..., I thought you might ....); b) past progressive (I was wondering wether ...) ; c) interogatif berisi kata kerja modal (would it be a good idea ...); dan d) interogatif negatif (wouldn’t it be a good idea if ...)
159
Richard J. Watts , op. cit, pp. 182-183.
c) Perangkat konsultatif (consultative device) yang berfungsi untuk melibatkan petutur atau mengundang keterlibatan petutur. Di dalam Bahasa Inggeris dilakukan dengan menggunakan ”Would you mind....? Could you mind....? d) Hedges (berpagar) yang berfungsi menghindari penggunaan isi proposisi yang tertentu. Di dalam Bahasa Inggeris dilakukan dengan penggunaan frasa: kind of, sort of, somehow, more or less, rather, and what have you. e) Understaters (pengecil) yang berfungsi menurunkan isi preposisi dengan menggunakan adverb modifier seperti a bit, a little bit, a second, a moment, briefly. f) Downtoners (penurun) yang berfungsi memodulasi dampak ujaran penutur seperti just, simply, possibly, perhaps, really. g) Committers (perujuk diri) yang berfungsi menurunkan tingkat kommitmen petutur, dilakukan dengan menggunakan frasa I think, I believe, I guess, in my opinion. h) Forewarning (pengingat) yang berfungsi untuk memberikan peringatan awal sebelum tuturan seperti You may find this a little bit boring... i) Hesitators (penunda) yakni jeda yang dilakukan dengan menggunakan fonetik non-leksikal seperti er, uhh, ah.
j) Scope-staters, yang mengungkapkan pendapat subjektif tentang sifat keadaaan seperti: I’m afraid you are in my seat, I’m dissapointed that you couldn’t... k) Agent avoiders (penghindaran), yakni menghindari penggunaan fungsi agent atau impersonalisasi yang dilakukan dengan menggunakan sruktur passif atau dengan menggunakan frasa People don’t do x. Lebih jauh, Edmonson di dalam Watts 160 memperkenalkan dua jenis downgraders yakni cajolers dan appealers. a) Cajolers (pembujuk) berfungsi untuk meningkatkan dan menjaga harmoni antara penutur-petutur yang di dalam Bahasa Inggeris dilakukan dengan penggunaan I mean, you see, you know, actually, basically, really. b) Appealers (penyeru) berfungsi untuk meminta konfirmasi dari petutur yang diselalu diikuti dengan intonasi naik seperti ok’ay, ’right, ’yeah. Selain itu ada ungkapan linguistik lain yang merupakan langkah pendukung lanjut (further supportive move) yang disebut dengan: a) Pengarah (steers), yakni ujaran yang mengarahkan minat petutur seperti , ”Would you mind making a pot of tea? b) Pelatar (grounders), yakni ujaran berupa alasan seperti I’m thirsty. Get me a cocacola, will you?
160
Richard J. Watts , op. cit, pp. 183-183.
c) Pengancang (preparators), yakni pernyataan apa yang penutur ingin petutur lakukan seperti, I’m going to test yor knowledge now. What is...? Taksonomi struktur kesantunan linguistik di atas akan digunakan untuk menginterpretasi kesantunan linguistik yang digunakan di dalam rapat DPR. Selain merujuk kepada taksonomi struktur kesantunan linguistik House dan Kasper di atas, Watts 161 menyatakan bahwa peneliti juga dapat menggunakan ramburambu ungkapan hasil pragmatikalisasi dan ungkapan yang bersifat semi formulaik sebagai penanda kesantunan linguistik. Keduanya dihasilkan dari prinsip dasar kesantunan linguistik yang menurut Watts selalu merupakan ungkapan makna prosedural bukan proposisional. Di samping itu, penggunaan sumber daya linguistik tertentu yang potensial digunakan di dalam sebuah masyarakat juga penting untuk dicermati. Sebagai contoh, pronomina adalah sumber daya linguistik yang sangat besar peranannya dalam mengungkapkan kesantunan linguistik terutama di masyarakat Timur. Konsep hidup kolektif dan sosiosentris masyarakat Timur paling terlihat dari sistim pronomina yang dimiliki masyarakat tersebut. Menurut Muhlhausler dan Harre 162 , sistim pronomina pada bahasa-bahasa di Timur jauh lebih tua dan kompleks bila dibanding dengan sistem pronomina pada bahasa-bahasa di Barat. Hal ini menegaskan kompleksitas hubungan individu yang selalu dikaitkan dengan konteks sosialnya. Demikian juga
161 162
Richard J. Watts , op. cit, pp. 186-200. P. Mühlhäusler, & Harré, R. op. cit, p. 155.
Bowe dan Martin 163 menyatakan bahwa pronomina adalah penanda bagi identitas personal dalam hubungannya dengan identitas kelompok. Dengan demikian pronomina dapat menggambarkan identitas personal dan sosial. Selanjutnya Goodwin 164
mengamati bagaimana pronomina ini digunakan
dalam komunikasi. Dia mengatakan bahwa di dalam sebuah ujaran, penutur secara sistematis memodifikasi tingkat partisipasi yang menunjukkan jenis pelibatan penutur petutur. Secara lebih rinci, Jahandarie 165 membagi pelibatan atau istilah yang dia gunakan adalah involvement ke dalam 3 dimensi yakni: a) pelibatan penutur dengan petutur (the speaker’s involvement with the listener); b) pelibatan penutur dengan orang tertentu (the speakers’ involvement with oneself); dan c) pelibatan penutur dengan realitas di sini dan sekarang (the speaker’s involvement with the reality ‘here and now’. Hal inilah yang dimodifikasi terus menerus oleh seorang penutur dengan salah satu tujuannya adalah mencapai kesantunan linguistik. Muhlhausler dan Harre 166 mengatakan bahwa penggunaan kata ganti dapat mencerminkan bagaimana seseorang melihat dirinya dalam hubungan sosialnya dengan orang lain. Hubungan sosial tersebut dapat bersifat simetris (symmetrical) maupun non-simetris (non-symmetrical) . Adakalanya kesantunan linguistik dicapai 163
H. J.Bowe, & Martin, K. op. cit, p. 16
164
C. Goodwin, & Goodwin, M. H., Participation . In A. Duranti (Ed.), A companion to linguistic antrhopology (Blackwell companion to antrhopology ed., pp. 223-224). (Masachutets: Blackwell Publishing, 2004), p. 222. 165
K. Jahandarie, Spoken and written discourse : A multi-disciplinary perspective. (Stamford, Conn.: Ablex Pub, 1999), P. 139. 166
P. Mühlhäusler, & Harré, R. op. cit, p. 16.
dengan menjaga hubungan tidak simetris tetap terjaga tidak simetris. Sebagai contoh adalah hubungan atasan bawahan yang tetap dijaga oleh bawahan sebagai tidak simetris untuk mencapai kesantunan linguistik selama proses berkomunikasi. Namun adakalanya kesantunan linguistik dicapai dengan mengubah hubungan tidak simetris menjadi simetris. Contohnya adalah seorang atasan yang ingin menciptakan keakraban dengan bawahan. Kedua-duanya dapat dilakukan untuk mencapai kesantunan linguistik.
Hal itu dilakukan antara lain dengan menggunakan pronomina dalam
bentuk jamak atau pronomina orang ketiga, penggunaan ‘inclusive we’ dan ‘exclusive we’, dll 167 .
2.9 Ujaran yang Bersifat Semi-Formulaik Indikator lain yang dapat digunakan untuk menilai sebuah ujaran sebagai ujaran yang terbuka terhadap interpretasi kesantunan linguistik adalah ujaran yang bersifat semi- fromulaik. Di dalam Bahasa Inggeris menurut Watts 168 ujaran ’please’ dapat bersifat formulaik dapat juga bersifat semi-formulaik. Jawaban ’Yes, please’ untuk tawaran ’Would you like some more cofee? merupakan ujaran yang bersifat formulaik. Dikatakan demikian karena ujaran tersebut sudah bersifat keharusan dan ritual dalam percakapan yang berterima secara sosial. Berbeda halnya dengan sisipan ’please’ pada ujaran ’Could I please have another piece of cake’ atau ’May I please get down from the table’ bersifat semi
167 168
P. Mühlhäusler, & Harré, R. op. cit, p. 19 Richard J. Watts , op. cit, p. 186.
formulaik karena merupakan pilihan penutur sendiri. Dikatakan demikian karena mengatakan ’Could I have another piece of cake’ atau ’May I get down from the table’ merupakan ujaran yang berterima dan bersifat formulaik untuk meminta. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa sebuah ujaran juga dapat diinterpretasi terbuka terhadap kesantunan linguistik manakala ujaran tersebut bersifat semi-formulaik yang ditandai dengan upaya individu untuk lebih memperlunak dampak perlokusi ujaran pada petutur.
2.10 Kerangka Konseptual Sebagaimana telah digambarkan di atas, motivasi kesantunan linguistik sangat bergantung kepada masyarakat praktisi tertentu. Rapat DPRD adalah sebuah masyarakat praktisi yang mengakomodasi bahkan menjunjung tinggi perbedaan pendapat. Dengan demikian motivasi kesantunan linguistik di rapat DPR adalah untuk menyeimbangkan faktor kolaboratif kemitraan dan faktor kompetitif pengawasan melalui pemberdayaan sumber daya linguistik. Fungsi kesantunan linguistik individu di rapat DPR adalah merealisasi pilihanpilihan santun yang bersifat strategis, sedangkan fungsi kesantunan linguistik sosial adalah sebagai norma kesantunan linguistik yang bersifat kolektif dan lazim. Sebagai sebuah lembaga formal dengan agenda rapat yang bersifat formal pula, norma-norma sosial yang bersifat kolektif menjadi faktor-faktor sosial yang diperhitungkan di rapat DPR. Faktor-faktor sosial lain seperti etnis, usia, jenis kelamin melebur ke dalam faktor-faktor sosial yang bersifat kolektif. Norma-norma sosial dimaksud adalah
menggunakan bahasa nasional Bahasa Indonesia dari etnis manapun individu berasal dan setiap anggota terikat kepada tindak tutur yang bersifat formal di rapat DPR seperti tindak tutur meminta penjelasan dan memberikan pendapat dan tidak memasukkan tindak tutur yang bersifat informal keakraban Kajian kesantunan linguistik di rapat DPR merupakan kajian pragmatik, dengan demikian melibatkan aspek referensi dan ilokusi. Pada aspek referensi, kesantunan linguistik dikaji dari penggunaan sumber daya linguistik. Pada aspek ilokusi, kesantunan linguistik dikaji berdasarkan interpretasi makna apakah sebuah ujaran santun yang memuat sumber daya linguistik tertentu merupakan perilaku normatif atau perilaku santun. Karena kesantunan linguistik adalah ungkapanungkapan linguistik yang memiliki makna prosedural bukan makna proposisional, maka ujaran-ujaran yang bersifat formulaik dan ritual menjadi perilaku normatif sedangkan ujaran-ujaran yang bersifat non-ritual dan semi-formulaik menjadi perilaku santun. Di dalam disertasi ini, kajian kesantunan linguistik difokuskan kepada dua jenis tindak tutur yakni tindak tutur meminta penjelasan dan tindak tutur memberikan pendapat. Kesantunan linguistik di rapat DPR diidentifikasi dari taksonomi struktur kesantunan linguistik House dan Kasper yang terdapat di dalam Watts (2003) yang telah disesuaikan dengan data yang ada. Berdasarkan pengamatan awal pada data ujaran, unsur-unsur linguistik yang dinilai dominan digunakan di rapat DPR untuk tujuan kesantunan linguistik mencakup sebagai berikut: 1) modus;
2) pronomina; 3) pemarkah kesantunan linguistik (sapaan, ’mohon’, ’tolong’); 4) pagar (hedges, misal ’mungkin’) 5) perujuk diri (committers, misal ’menurut saya’) 6) penurun (downtoner, misal ’kurang’, ’belum’)
Berhubung karena jenis komunikasi yang lazim dan berterima di dalam rapat DPR adalah berbicara lugas dan langsung kepada pokok/substansi persoalan, maka kesantunan linguistik di dalam rapat DPR seyogyanya memuat ujaran-ujaran tidak langsung yang berupaya memperlunak dampak perlokusi pada ujaran. Sebagai ilustrasi awal, seyogyanya modus yang digunakan dalam meminta penjelasan adalah modus interogatif yakni langsung menanyakan informasi yang dibutuhkan atau modus imperatif yakni dengan menggunakan ungkapan ’minta dijelaskan ...’, ’mohon ... jelaskan’ atau ’tolong jelaskan ...’ yang bersifat formulaik. Kesantunan linguistik yang mungkin terjadi adalah ketika anggota DPR menggunakan ungkapan yang bersifat tidak langsung yakni dengan menggunakan modus deklaratif dengan cara mendeklarasikan dirinya tidak tahu tentang informasi yang dia butuhkan. Dengan demikian kesantunan linguistik di rapat DPR akan dikenali dari ketidaklangsungan ujaran. Kesantunan linguistik di rapat DPR juga diidentifikasi melalui penggunaan ujaran yang bersifat semi-formulaik. Kategori ini memuat pilihan strategis anggota
DPR untuk mengupayakan kesantunan linguistik yang melebihi ujaran yang bersifat formulaik. Kesantunan linguistik di dalam rapat DPR juga diidentifikasi dari ujaran-ujaran yang telah mengalami pragmatikalisasi. Sebagai contoh, kata ’mungkin’ pada ujaran ’mungkin data ini salah’ bermakna proposisional. Tetapi ujaran ’mungkin perlu dijelaskan dulu kepada kita darimana persentasinya ini...’ jelas memiliki makna prosedural. Dikatakan demikian karena kata ’mungkin’ pada ujaran yang kedua jelas tidak berkaitan sama sekali dengan makna ’tidak pasti’ tetapi merupakan pilihan strategis anggota DPR untuk bersikap santun dalam meminta penjelasan. 2.11 Ringkasan Dari telaah pustaka di atas, kerangka konsep yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
TINDAK TUTUR MEMINTA PENJELASAN DAN MEMBERIKAN PENDAPAT
LANGSUNG
FORMULAIK
PERILAKU NORMATIF
REALISASI MELALUI PEMBERDAYAA 1. MODUS N: 2. PRONOMINA 3. PEMARKAH KESANTUNA N LINGUISTIK
TIDAK LANGSUNG SEMI FORMULAIK
PERILAKU SANTUN
Diagram 2.6: Prosedur identifikasi dan interpretasi kesantunan linguistik
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Pendekatan, Rancangan dan Kerangka Model Penelitian Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang temuantemuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya 169 . Held 170 menyatakan bahwa pada awalnya, penelitian kesantunan bersifat kuantitatif, namun dalam perkembangannya bergeser ke arah penelitian kualitatif.
Dia
mengatakan bahwa keberhasilan penelitian mengenai kesantunan ditopang dua hal yakni: penggunaan metode kualitatif dan pemanfaatan teori tindak tutur. Held menulis, “the main focus of empirical methods is beginning to move in a qualitative direction: together with the criteria of speech-act theory this seems to guarantee the greatest success in researching politeness” 171 . Pendekatan kualitatif yang dilakukan di dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi secara emik dari informan dengan menggunakan metode wawancara dan pengamatan.
169
Anselm Strauss dan Juliet Corbin, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003). 170
Gudrun Held, op.cit p. 136.
171
Gudrun Held, ibid, p. 136.
Kerangka model penelitian yang digunakan untuk memenuhi kriteria descriptive adequacy dan explanatory adequacy dirancang berdasarkan kerangka model yang dikembangkan Watts 172 yakni dengan melalui prosedur sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi realisasi lahiriah tindak tutur meminta penjelasan dan memberikan pendapat di rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan penggunaan modus, pronomina, pemarkah kesantunan, kata/frasa berpagar, perujuk diri, dan penurun. 2. Merumuskan kriteria perilaku normatif rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan wawancara dan pengamatan dalam bentuk diagram. 3. Membuat kategorisasi ujaran-ujaran yang terbuka dan tidak terbuka terhadap interpretasi kesantunan berdasarkan diagram perilaku normatif yang telah dibuat sebelumnya. 4. Menganalisis ujaran-ujaran yang digunakan di dalam tindak tutur meminta penjelasan dan memberikan pendapat berdasarkan: a) kelangsungan dan ketidaklangsungan ujaran; dan b) formulaik dan semi–formulaik ujaran, untuk
172
Penelitian Watts (2003) sebagai kerangka model didasari atas perkembangan kajian kesantunan linguistik sejak karya monumental Brown dan Levinson (1978). Saat ini Watts (2003) banyak dirujuk dalam penelitian-penelitian mengenai kesantunan. Bahkan ketika penulis memasukkan tulisan pada jurnal yang diterbitkan oleh Linguistic Politeness Research Group yang berpusat di Eropa, editor memberi saran agar tidak hanya merujuk teori-teori lama seperti Brown dan Levinson tetapi mempelajari teori baru diantaranya Watts (2003). Peneliti juga telah mendapat kesempatan bertemu Penelope Brown pada Anthropological Association Annual Meeting yang diselenggarakan di Washington DC pada tanggal 28 Nopember – 2 Desember 2007, yang salah satu sub tema yang dibahas di sana adalah Linguistic Anthropology dimana Brown mengatakan bahwa penelitian kesantunan yang dilakukannya telah banyak memunculkan reaksi dan pendekatan baru yang lebih baik.
menjelaskan perilaku santun sebagai strategi menyeimbangkan sifat kolaboratif sekaligus kompetitif yang menjadi ciri hubungan DPRD dengan eksekutif. 5. Menyimpulkan model perilaku santun di rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3.2 Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di dalam rapat DPRD Provinsi Sumatera Utara yakni rapat paripurna dan rapat komisi. Kedua jenis rapat menghadirkan pihak eksekutif dan pihak-pihak lain yang terkait dengan tujuan rapat. Rapat bersifat terbuka sehingga memungkinkan bagi peneliti untuk duduk di dalam ruangan rapat bersama para wartawan dan orang lain yang memiliki kepentingan masing-masing. Izin pengambilan data diperoleh dari Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Darerah Provinsi Sumatera Utara. Jadwal dan agenda rapat diperoleh dari kantor sekretariat DPRD-Provinsi Sumatera Utara.
3.3 Data dan Sumber Data Data dikumpulkan dari rapat paripurna dan rapat komisi yang berlangsung sejak bulan November 2006 sampai Mei 2007 dengan menggunakan teknik observasi partisipatoris yang bersifat passif 173 atau istilah yang digunakan Adler dan Adler 174
173
James P. Spradley, Doing Participants Observation. Participant Observation (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1980).
observasi non-partisipatoris atau observasi non-intervensionism. Observasi adalah tindakan mengamati sebuah fenomena, dengan menggunakan instrumen, dan rekaman untuk tujuan ilmiah. Observasi bertujuan untuk mengumpulkan kesan-kesan dari dunia sekitar berkaitan dengan objek yang diteliti. Di dalam observasi, pengobservasi tidak memanipulasi dan juga tidak menstimulasi subjeknya. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Instrumen pengumpulan data terdiri dari dua: a) lembar dokumentasi untuk data tertulis; dan b) teknik rekam untuk data lisan. Sumber data penelitian ini terdiri dari dua jenis yakni data tertulis yang diperoleh dari sidang paripurna dan data lisan yang diperoleh dari sidang komisi. Sifat data tulis yang terkontrol menguntungkan peneliti untuk menguji perilaku normatif di rapat dewan. Sebaliknya sifat data lisan yang tidak terkontrol membantu peneliti untuk memahami perilaku santun secara lebih baik. Jadi menggunakan kedua data, menggabungkan, dan membandingkannya dipandang menguntungkan penelitian ini. Data tertulis dikumpulkan dari naskah yang dibacakan masing-masing fraksi pada sidang paripurna. Data lisan diperoleh dengan cara merekam ujaran-ujaran anggota dewan ketika memberikan tanggapan pada sidang Komisi yang ditranskripsi ke dalam bentuk teks. Reduksi data dilakukan setelah menyeleksi ujaran-ujaran yang terekam dengan baik. Hal itu dilakukan karena sebagian ujaran tidak terekam dengan
174
Patricia A. Adler dan Peter Adler “Observational Technique”. Handbook of Qualitative Research. Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (London: Sage Publication, 1994).
sempurna karena hal-hal yang bersifat teknis seperti anggota dewan berbicara tidak dekat kepada pelantang suara di depannya. Hanya tuturan dalam peristiwa yang relevan dengan peristiwa linguistik yang dipilih sebagai sumber data pada penelitian ini. Secara lebih khusus, hanya ujaran yang memiliki muatan kesantunan yang diidentifikasi. Walaupun disadari bahwa rapat dewan merupakan genre pengancaman muka, kesantunan merupakan hal yang dianggap penting di rapat dewan. Kesantunan sering diisyaratkan pimpinan sidang ketika membuka sidang. Contoh rambu-rambu yang diberikan pada pembukaan sidang yang memuat kedua hal itu adalah sebagai berikut: Bapak Kapolda, eh hari ini, komisi A DPRD Sumatera Utara mengundang Bapak, karena Bapak baru bertugas barangkali, kami ingin mendengar, beberapa pokok pemikiran-pemikiran tentang, program-program yang akan diemban Kapolda di Sumatera Utara (...-0:52). Ini merupakan suatu tugas dari Komisi A dimana Komisi A ini adalah komisi yang membidangi pemerintahan. Pemerintahan ini, justru karena itu, termasuk bidang penegakan-penegakan hukum. Jadi oleh karena itu lah, Kapolda, Kajati, Panglima, dan instansi lainnya, selalu kita dengar di dalam dengar pendapat di DPRD Sumatera Utara ini (...- 1:26). Perlu kami perkenalkan Pak, / Komisi A ini adalah Komisi A untuk tahun 2007 ini telah berobah dari Komisi A tahun 2006. Sekarang Komisi A ini terdiri dari saudara Dahlan Hasibuan sebagai ketua, saudara Abul Hasan sebagai sekeretaris, Saudara Hakim Siagian wakil ketua, saudara Arifin Nainggolan anggota, saudara Nurdin Ahmad Kolonel Purnawirawan anggota, saudara Ikhyar Hasibuan anggota, saudara Elbiner, itu yang pakai handphone sekarang ini walaupun rapat masih pakai handphone, hahahahahaha, Elbiner Silitonga, sebelahnya itu adalah Saudara Syamsul Hilal (merdeka Pak). Kalau sudah merdeka tahu Bapak dari fraksi mana dia hahahahaha (2: 28) Jadi Pak, tadi, Pak Dahlan Fraksi Golkar, Abul Hasan P3, Hakim Siagian PAN, Arifin Nainggolan PKS, Saudara Nurdin Ahmad dari Golkar, Ahmad Ikhyar dari Demokrat, Saudara Elbiner katanya belakangan ini dari PDIP hahahahhahaha, PDIP, Saudara Syamsul Hilal PDIP, di sebelahnya Saudara Petrus PDS, Partai Damai Sejahtera. Di sebelahnya, Saudara Syukran
Tanjung dari Fraksi Golkar, dan terakhir saudara Raden Syafei alias Romo, melihat orangnya Pak, dari PBR, Partai Bintang Reformasi (... – 3:11). Ah, jadi Pak, saya pun ini minta maaf kepada Bapak, saya sangat hormat dan terimakasih, anggota komisi A ini kan cuma sebelas, Bapak bawa semuanya anggota Bapak. Tapi bukan berarti kalau ada apa-apa mau menangkap kalian semuanya. Bukan itu maksudnya hahahahahahaha. Ini lah respon Pak Kapolda dia bawa semuanya, supaya bagaimana jalan ceritanya, ha...dengar pendapat ini (...- 3:40). Jadi Pak, kalau pun dengar pendapat biasanya yang pertama itu hanya perkenalan yang duluan. Tapi kalau yang kedua barangkali... Tapi saya sudah sampaikan sama mereka ini, yang pertama ini jangan dimulai. Nanti siapa yang memulai itu yang mengakhiri. Nanti payah kita hahahahhahaha. Jadi oleh karena itu Pak, kami berikan waktu bagi Bapak untuk memberi paparan sehingga barangkali nanti kita kerjasama di Sumatera Utara ini dapat lebih sinergis, dan bagaimana pun Bapak di bidang pengamanan ini lah yang diharapkan masyarakat Sumatera Utara (...- 4:27)... Ini kepada saudara-saudara, ini Pak yang banyak di belakang ini, saudarasaudara teman kita dari media, media cetak media elektronik. Jadi jangan Bapak nanti terkejut, kalau banyak pertanyaan mereka nanti waktu Bapak keluar gitu. Kalau di dalam ini nggak. Kalau di dalam ini masih saya atur Pak, hahahahhahaha tetapi di luar itu ndak bisa lagi (50:23). Dari kutipan di atas dapat terlihat bahwa pimpinan sidang mengisyaratkan kepada Kapolda dan jajarannya bahwa rapat yang sedang berlangsung merupakan hal yang rutin dilakukan. Secara implisit dia ingin mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari cara-cara bertutur anggota dewan nantinya. Dia menyatakan, Karena Bapak baru bertugas barangkali, kami ingin mendengar, beberapa pokok pemikiran-pemikiran tentang, program-program yang akan diemban Kapolda di Sumatera Utara (...-0:52).
Namun pada saat yang sama hal itu juga memberikan isyarat bahwa eksekutif diharap bersiap karena rapat dewan, tidak seperti rapat lain, memang bersifat face threatening genre sebagaimana dinyatakan Christie175 . Dia menyatakan, Tapi saya sudah sampaikan sama mereka ini, yang pertama ini jangan dimulai. Nanti siapa yang memulai itu yang mengakhiri hahahahhaha. Kalau di dalam ini masih saya atur Pak hahahahahaha. Dari kutipan di atas terlihat bahwa pimpinan sidang juga mengisyaratkan kepada eksekutif yang diundang bahwa anggota dewan telah dia atur agar tidak ’memulai’ sesuatu yang tidak berkenan bagi eksekutif. Namun pada saat yang sama dia sesungguhnya juga mengisyaratkan bahwa anggota dewan tidak sepenuhnya dapat diatur dalam menjalankan fungsi mereka. Sifat rapat dewan yang merupakan genre pengancaman muka dimana tindak tutur yang bersifat menjalankan fungsi pengawasan sangat dihargai juga terlihat pada ujaran pimpinan sidang ketika menutup rapat sebagai berikut: Pak sekretaris, pak anggota dewan, oh sudah jelas itu semuanya itu hahahahahahha jadi apa rapat kita kali ini sangat dinamis, hahahahahha dalam arti sangat bagus. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada hari ini bisa bermanfaat unuk kepentingan masyarakat luas Sumatera Utara, dan kita tutup pertemuan ini dengan Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarohatuh. Maju terus majua-jua.(Komisi B- DKP, 02.29.36) Dari ujaran tersebut dapat terlihat bahwa kedinamisan rapat dewan sangat dijunjung tinggi, paling tidak dengan dua alasan: 1) merupakan gambaran dari realisasi
175
Chris Christie, op.cit . p.
pelaksanaan fungsi dewan; b) merupakan gambaran realisasi dari pertanggungjawaban anggota dewan terhadap konstituen.
3.4 Analisis Data Secara umum, analisis yang dilakukan berhubungan dengan interpretasi linguistik dalam wacana dan konteksnya. Makna yang terletak dalam pikiran penutur sulit difahami tanpa konteks yang sesuai. Oleh sebab itu, semua kemungkinan makna diselidiki berdasarkan konteks. Hal ini dipandang dapat mengantisipasi antara lain hal-hal yang terkait dengan luasnya anggapan bahwa bahasa politikus berbeda dengan bahasa awam. Analisis data dilakukan untuk menemukan ciri-ciri realisasi kesantunan linguistik di rapat dewan. Pada tahap ini ujaran-ujaran yang menggambarkan perilaku normatif dipisahkan dari ujaran-ujaran yang menggambarkan perilaku santun. Kesantunan
linguistik
di
dalam
rapat
dewan
adalah
ujaran-ujaran
menggambarkan perilaku santun di rapat dewan. Secara lengkap, kerangka model penelitian ini adalah sebagai berikut:
yang
Tahap 1: Identifikasi Data Identifikasi realisasi tindak tutur meminta penjelasan dan memberikan pendapat berdasarkan sumber daya linguistik yang digunakan: modus, pronomina, pemarkah kesantunan, kata/frasa berpagar, perujuk diri, dan penurun Tahap 2: Kategorisasi Data
Berdasarkan diagram perilaku normatif yang telah dirumuskan, data dikategorisasikan atas 2 kategori: a) Yang terbuka terhadap interpretasi kesantunan b) Yang tidak terbuka terhadap interpretasi kesantunan Tahap 3: Analisis Data Data dianalisis berdasarkan: Kelangsungan dan ketidaklangsungan ujaran Sifat formulaik dan semi-formulaik ujaran Tahap 4: Penarikan Kesimpulan: Model Kesantunan linguistik di rapat DPRD Prov-SU
Diagram 3.1: Kerangka model penelitian kesantunan 3.5 Pengecekan keabsahan Penelitian Pengecekan keabsahan hasil penelitian dilakukan dengan membahas temuan penelitian dengan teman sejawat.
BAB IV REALISASI LAHIRIAH TINDAK TUTUR MEMINTA PENJELASAN DAN MEMBERIKAN PENDAPAT DI DALAM RAPAT DEWAN
4.1 Pendahuluan Di dalam bagian ini disajikan realisasi lahiriah tindak tutur meminta penjelasan dan memberikan pendapat sebagaimana diperoleh dari Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara. Sebagaimana terlihat pada data, tindak tutur meminta penjelasan dan memberikan pendapat direalisasi dengan memberdayakan setidaknya enam
sumber daya linguistik
untuk mencapai kesantunan yakni: 1)
modus; 2) pronomina; 3) pemarkah kesantunan; 4) kata kata berpagar (’kurang, ’belum, dan ’mungkin’); 5) perujuk diri (’menurut saya’); 6) penurun (‘maaf’). Masing-masing data ujaran disajikan di bagian ini bersama-sama dengan makna ilokusinya dan penanda tindak tuturnya. Selanjutnya akan dijelaskan apakah penggunaan unsur linguistik tertentu membuat ujaran pada masing-masing tindak tutur terbuka terhadap interpretasi kesantunan atau tidak. Data disajikan sebagai berikut:
4.2 Modus Modus merupakan sumber daya linguistik yang digunakan di dalam rapat dewan. Modus terdiri dari tiga jenis yakni modus deklaratif, modus interogatif, dan modus imperatif. Data menunjukkan bahwa ketiga modus digunakan Anggota Dewan
untuk merealisasi tindak tutur meminta penjelasan dan memberikan pendapat sebagai berikut:
4.2.1 Modus Deklaratif Modus deklaratif digunakan di rapat dewan untuk merealisasi tindak tutur meminta penjelasan. Sejumlah contoh modus deklaratif yang ditemukan di dalam tindak tutur meminta penjelasan adalah sebagai berikut: Tabel 4.1 Tindak tutur meminta penjelasan dalam modus deklaratif No
CONTOH UJARAN
Makna ilokusi
1.
Berdasarkan Perda No. 29 tahun 1985 ada 8 unit usaha yang dikelola oleh badan usaha ini, tapi kami tidak mengetahui apakah yang 8 unit ini masih beroperasi dengan baik (PU/FPBR/20 Maret/hal 9).
Kami tidak mengetahui Tidak apakah yang 8 unit usaha mengetahui masih berope-rasi atau tidak
2.
Kedua, e..e...bahwa Sumatera Utara sebagai lumbung beras tapi hari ini ada kondisi terjadi alih fungsi. Nah ini dia kami nggak tahu seberapa luasan apa yang terjadi alih fungsi.
Kami tidak tahu Tidak tahu seberapa luas sawah di Sumut yang telah dialih fungsikan
3.
Kami tahu belum ada peraturan yang mengatakan berapa yang bisa ditolerir terhadap beras. Tapi setahu saya ada UU zat lain apa pun tak bisa dimasukkan kepada makanan... Kami nggak pernah dapat itu.
Kami tidak pernah dapat Tidak dapat (informasi) mengenai UU (informasi) yang melarang zat apapun dimasukkan ke dalam makanan.
Lanjutan Tabel 4.1 4. Jadi pak Kapolda, e... tentu sesuatu Kami tidak yang luar biasa, pihak kepolisian, informasi
Ptt
mendapat Tidak mengenai Mendapat
adalah pihak yang tidak mampu, berkas ’Rudolf Pardede (informasi) melengkapi berkas hukum, seperti yang tidak mampu yang direkomendir pihak PSI, untuk dilengkapi kepolisian. menyikapi TKP. saudara Rudolf Pardede. saya kira dengan profesionalisme kita bangun tapi tidak yakin, bahwa komisi tidak mampu melengkapi APA YANG HARUS DILENGKAPI, untuk pelengkapan berkas Rudolf Pardede untuk ditingkatkan kasusnya menjadi terdakwa. …saya mau penjelasan tapi kami tidak mendapat informasi mengenai yang tidak bisa dilengkapi itu apa karna menurut pandangan hukum kan…Tidak ada informasi khusus yang disampaikan kepada kami… Keempat ujaran pada Tabel 4.1 di atas merupakan ujaran tindak tutur meminta penjelasan yang direalisasi ke dalam modus deklaratif. Makna ilokusi yang disampaikan dari contoh ujaran pada kolom 2 adalah ’Kami tidak mengetahui apakah yang 8 unit usaha masih beroperasi atau tidak’(contoh 1); ’Kami tidak tahu seberapa luas sawah di Sumut yang telah dialihfungsikan’ (contoh 2); ’Kami tidak pernah dapat (informasi) mengenai UU yang melarang zat apapun dimasukkan ke dalam makanan’ (contoh 3); dan ’Kami tidak mendapat informasi mengenai berkas Rudolf Pardede
yang
tidak
mampu
dilengkapi
kepolisian’
(contoh
4).
Dengan
mendeklarasikan keadaan sebagaimana tertera pada penanda tindak tutur (ptt) yakni: ’kami tidak mengetahui’,’kami tidak tahu’, ’Kami tidak pernah dapat (informasi)’, dan ’kami tidak mendapat informasi’ yang dalam hal ini seluruhnya negatif, penutur secara pragmatik meminta penjelasan dari petutur.
Modus deklaratif juga digunakan dalam tindak tutur memberikan pendapat, sebagaimana contoh di bawah ini: Tabel 4.2 Tindak tutur memberikan pendapat dalam modus deklaratif No
CONTOH UJARAN
5.
(42: 05) Nah, hal-hal seperti ini, Kami merasa kita belum merasa perspektif seperti ini kenapa perlu bekerja secara benar kami sampaikan karena ada beberapa yang kami merasa kita belum bekerja secara benar. Bagaimana sebenarnya otonomi daerah ini belum kita jadikan sebagai apa namanya, sebagai kekuatan kita untuk mengambil kebijakan-kebijakan/ menentukan kebijakan.
6.
...Saya membaca di/ media massa akan di naekkan e... dana pertanggunan yah, dan ini tentu, otomatis akan meninggikan premi yang akan di bayar oleh masyarakat kepada asuransi ee Jasa Raharja. Saya pikir yang penting, diberikan terus semacam penyuluhan kepada masyarakat tentang hak-hak masyarakat... Sayang sekali banyak kita yang tidak tahu apa saja hak kita terhadap jasa Raharja ini... ini yang saya pikir perlu kepada jasa raharja untuk terus meningkatkan, ee penyuluhannya kepada masyarakat tentang hak-hak daripada ee nasabah itu sendiri,... (29.49) Lanjutan Tabel 4.2 7. (114:40) Yang kedua, saya lihat
Makna ilokusi
Ptt
saya pikir yang penting Pikir diberikan terus semacam penyuluhan kepada masyarakat tentang hakhak masyarakat terhadap Jasa Raharja
Saya lihat bahwa Lihat bahwa diantara semua struktur diantara semua struktur organisasi ini/mungkin saat ini organisasi ini, mungkin banyak tumpang tindih. saat ini banyak tumpang
Yang artinya, tidak memiliki tindih persepsi yang sama terutama dalam penanganan masalah-masalah yang berkaitan dengan pangan ini. 8.
9.
Hemat saya nggak ada manfaatnya ini. Bagi saya ini cuma nol koma nol saja ini, nggak ada manfaatnya ini. Pembentukan ini, kalau menurut saya, selebihnya hanya sekedar basa-basi karena diatur dalam ada PP, ada UU, ada Keppres, lalu kita, karena ingin mengikuti ketentuan itu, kita bentuk sedemikian rupa ... Jadi hemat saya pak ketua, ini kalau saya pribadi, bagi saya ini nggak ada manfaatnya (badan DKP) ini. Jadi ini program sia-sia. Kalau menurut saya seperti itu.
Pembentukan (DKP) hemat saya hemat saya nggak ada manfaatnya,
Mengenai tanggapan tentang anggaran LBH Medan akan berupaya mengalokasikan dana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, kami kurang sependapat dengan jawaban tersebut, karena kami berpendapat bahwa bantuan kepada Lembaga Bantuan Hukum Medan ( LBH ) sangat layak untuk dianggarkan dalam APBD 2007 ini, sebab perjuangannya untuk membela orang-orang yang tidak mampu (orang miskin) membayar biaya perkara.
Kami kurang sependapat sependapat dengan jawaban tersebut, karena kami berpendapat bahwa bantuan kepada Lembaga Bantuan Hukum Medan (LBH) berpendapat sangat layak untuk dianggarkan
bagi saya cuma nol koma bagi saya nol saja, menurut saya hanya menurut saya sekedar basa-basi, kalau kalau saya pribadi bagi pribadi saya ini program sia-sia, kalau menurut seperti itu.
saya
saya menurut saya
Modus deklarasi yang digunakan pada keenam contoh di atas bertujuan untuk merealisasi tindak tutur memberikan pendapat. Makna ilokusi ujaran yang disampaikan adalah: a) ‘Kami merasa kita (Dewan Ketahanan Pangan) belum bekerja secara benar’ b) ‘Saya pikir yang penting diberikan terus semacam penyuluhan kepada masyarakat tentang hak-hak masyarakat terhadap jasa Raharja.’ c) ’Saya lihat bahwa diantara semua struktur organisasi ini (Dewan Ketahanan Pangan atau DKP) saat ini banyak tumpang tindih.’ d) ’Pembentukan (DKP) hemat saya nggak ada manfaatnya, e) bagi saya cuma nol koma nol saja, f) menurut saya hanya sekedar basa-basi, g) kalau saya pribadi bagi saya ini program sia-sia, nggak ada manfaatnya, kalau menurut saya seperti itu.’ h) ’Kami kurang sependapat dengan jawaban tersebut, karena kami berpendapat bahwa bantuan kepada Lembaga Bantuan Hukum Medan (LBH) sangat layak untuk dianggarkan.’
Penanda tindak tutur memberikan pendapat yang digunakan adalah: a) ’kami merasa’; b) ‘saya pikir’; c) ’saya lihat’; d) ’ hemat saya’, e) ’bagi saya; f)’menurut saya’; g) ’kalau saya pribadi’; h) ’bagi saya’; i) kalau menurut saya’; j)’kurang sependapat’; dan k) ’kami berpendapat’
Dengan demikian penelitian ini menemukan bahwa modus deklaratif digunakan anggota dewan untuk merealisasi tindak tutur meminta penjelasan dan memberikan pendapat. Penanda tindak tutur yang digunakan anggota dewan dalam meminta penjelasan adalah ’kami tidak mengetahui’,’kami tidak tahu’, ’Kami nggak pernah dapat (informasi)’, dan ’kami tidak mendapat informasi’. Sedang penanda tindak tutur yang digunakan untuk memberikan pendapat adalah ’kami merasa’; b) ‘saya pikir’; c) ’saya lihat’; d) ’ hemat saya’, e) ’bagi saya; f)’menurut saya’; g) ’kalau saya pribadi’; h) ’bagi saya’; i) kalau menurut saya’; j)’kurang sependapat’; dan k) ’kami berpendapat.’
4.2.2 Modus Interogatif Modus interogatif juga digunakan di dalam tindak tutur meminta penjelasan dan memberikan pendapat. Di dalam tindak tutur meminta penjelasan, sejumlah contoh yang ditemukan adalah sebagai berikut: Tabel 4.3 Tindak tutur meminta penjelasan dalam modus interogatif No
CONTOH UJARAN
Makna ilokusi
Ptt
10.
Kalau memang sejauh ini eh kalau memang kita surplus beras Pak Bintara, memang dari pertanian itu ada datanya, kemudian e.. dari Bulog juga demikian, kenapa juga harga masih di atas itu, gitu.
Kalau memang kita Kenapa surplus beras kenapa harga (beras) masih di atas (harga yang ditetapkan Bulog)?
11.
Oleh karena itu kami mempertanyakan apa yang menjadi kendala Bank Sumut sehingga sampai hari ini tidak
Apa yang menjadi Apa kendala Bank Sumut sehingga sampai hari ini
Lanjutan Tabel 4.3 mengembangkan sayapnya sampai tidak ke seluruh kecamatan yang mengembangkan potensial perekonomiannya sayapnya? ((PU/FPPP/20 Maret/hal ). 12.
Aa, jadi saya sampai sekarang barangkali pak, mohon maaf saya belum, cek tadi... belum ada klem asuransi. Di sini kejadiannya mesti di apa dibayar di madina, apakah memang begitu?
Disini kejadiannya Apa (kecelakaannya) apa(klaim ansuransinya) mesti dibayar di Madina? Apakah memang Apakah begitu?>
13.
Pada rekening 1.02.01.22.13 ditampung anggaran sebesar Rp.196.900.000,00. untuk pencegahan dan pengendalian demam berdarah. Untuk kegiatan apa dana sebesar ini digunakan? Apakah para pasien dirawat secara gratis? (PU/FPDS/20 Maret/15)
Untuk kegiatan Apa apa dana sebesar Rp. 196.900.000 ini digunakan bagi pencegahan dan pengendalian demam berdarah?
Dari contoh di atas dapat terlihat bahwa modus interogatif digunakan dalam meminta penjelasan. Penjelasan yang diminta adalah: a) Kalau memang kita surplus beras kenapa harga (beras) masih di atas (harga yang ditetapkan Bulog)? b) Apa yang menjadi kendala Bank Sumut sehingga sampai hari ini tidak mengembangkan sayapnya? c) Di sini kejadiannya (kecelakaannya) apa (klaim ansuransinya) mesti dibayar di Madina? apakah memang begitu?
d) Untuk kegiatan apa dana sebesar ini digunakan (bagi pencegahan dan pengendalian demam berdarah)? Penanda tindak tutur yang digunakan yang menandakan ujaran sebagai tindak tutur meminta penjelasan adalah: kenapa?, apa?, dan apakah?. Tindak tutur memberikan pendapat juga direalisasi dalam modus interogatif. Sejumlah data yang ditemukan disajikan sebagai berikut: Tabel 4.4 Tindak tutur memberikan pendapat dalam modus interogatif No
CONTOH UJARAN
Makna ilokusi
Ptt
14.
Apakah batu pertama yang diletakkan oleh Bapak Wapres Yusuf Kalla untuk pembangunan Bandara Kuala Namu telah dilanjutkan dengan peletakan batu kedua dan seterusnya? Atau jangan-jangan batu pertama itu sekarang telah menjadi batu nisan? (PU/FPKS/20 Maret/hal 6).
Jangan-jangan batu Jangan-jangan pertama yang telah menjadi diletakkan Bapak Wapres untuk batu nisan? pembangunan Kuala Namu telah menjadi batu nisan?
15.
Mohon penjelasannya data proyek Apakah harga AC Apakah tidak pengadaan AC 2 PK Rp. 9.000.00 tersebut tidak terlalu mahal? dan AC 1 PK Rp.6.500.000 kode rekening 1.05.01.02.09.5.2.3.10.14. terlalu mahal?
16.
Kenapa dalam pembelian ATK di dalam RAPBD 2007 ini, kerap terjadi harga yang berbeda-beda untuk satu jenis barang yang sama, misalnya harga TIP-ex Rp.5.875, Rp.6.000, Rp. 7.000,- dan Rp. 7.200, mohon penjelasan untuk itu. (PU/FPAN/20 Maret/hal 22).
17.
Saya mohon maaf ini, setelah Untuk apa badan Jadi untuk apa? bila tidak mendengarkan paparan dan ini memperhatikan secara cermat memberikan
Kenapa harga Kenapa berbedapembelian ATK beda? yang sama berbeda-beda?
Lanjutan Tabel 4.4 perkembangan terakhir, saya malah berkesimpulan kita bubarkan saja lembaga ini. (96:32) Nah sebagai contoh misalnya, kita tidak merasa aman dengan apa yang kita konsumsi sehari-hari. Tadi disebutkan ada beras yang berklorin. Yang kedua, siapa yang memberikan jaminan apa yang kita konsumsi sehari-hari itu, itu bebas dan sehat. ...Itu daging – daging yang kita beli di pasar, itu yang import tidak bisa dijamin bahwa itu sebetulmya bebas dan itu sudah dianggap sehat. Jadi kalau kita berbicara tentang obat-obatan, ratusan bahkan ribuan obat-obatan yang ternyata palsu beredar di pasaran. Itu yang kita konsumsi sehari-hari. Jadi untuk apa badan ini? 18.
19.
(96:05) Tapi kan, ternyata itu tidak dilaksanakan. Jadi sebetulnya diinternal ini pun tidak ada kesepakatan. Mestinya yang kami dengarkan kemari itu adalah berbagai kebijakan-kebijakan yang Bapakbapak semua sudah sepakat. Bukan justru pertanyaan-pertanyaan dan kebingungan-kebingungan yang datang kemari. Kami lebih bingung lagi kalau begitu. Lalu untuk apa kita rapat?
Namun pertanyaan saya, terhadap kasus korupsi. Kasus yang disini Lanjutan Tabel korupsi dinyatakan cuma 37 kasus. 4.4 Apakah ini tidak salah ketik?
jaminan apa yang kita konsumsi sehari-hari itu bebas dan sehat?
Untuk apa kita Lalu untuk apa? rapat bila di internal (DKP) pun tidak ada kesepakatan?
Apakah jumlah Apakah kasus korupsi yang salah? cuma 37 ini tidak salah ketik?
tidak
Tidak salah printer? Atau bagaimana? Hahahaha (01.19.16) 20.
Untuk apa gedung serba guna? Lebih penting kita memberdayakan petani ini. A...lebih penting ini, lebih prioritas. Kalau gedung serba guna kan tempat pesta-pesta, tempat kumpulkumpul? Jadi tidak terlalu prioritas menurut saya.
Untuk apa gedung Jadi Untuk apa? serba guna bila kita belum mampu memberdayakan petani kita?
21.
Pertanyaan yang timbul adalah mungkinkah angka pertumbuhan ekonomi sebesar 7% itu bisa kita capai dengan investasi yang tidak kunjung bertambah di Sumatera Utara? (PU/FPGolkar/20 Maret/hal 6).
Pertanyaan yang Mungkinkah timbul, pertumbuhan ekonomi sebesar mungkinkah? 7% bisa kita capai dengan investasi yang tidak kunjung bertambah?
22.
Pertanyaan sederhana adalah apakah angka sebesar tersebut di atas sebanding dengan realita pembangunan yang memang benarbenar dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat? (PU/FPKS/20 Maret/hal 6).
Apakah angka sebesar tersebut sebanding dengan realita pembangunan yang benar-benar dapat dirasakan masyarakat?
Pertanyaan sederhana, apakah sebanding?
Contoh-contoh ujaran yang disajikan pada tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa makna ilokusi yang disampaikan adalah memberikan pendapat. Makna ilokusi ini direalisasi ke dalam modus interogatif. Pendapat yang diberikan adalah: a) Jangan-jangan batu pertama yang diletakkan Bapak Wapres untuk pembangunan Kuala Namu telah menjadi batu nisan? b) Apakah harga AC tersebut tidak terlalu mahal?
c) Kenapa harga pembelian ATK yang sama berbeda-beda? d) Untuk apa gedung serba guna bila kita belum mampu memberdayakan petani kita? e) Untuk apa badan ini bila tidak memberikan jaminan apa yang kita konsumsi sehari-hari itu bebas dan sehat? f) Apakah jumlah kasus korupsi yang cuma 37 ini tidak salah ketik? g) Mungkinkah pertumbuhan ekonomi sebesar 7% bisa kita capai dengan investasi yang tidak kunjung bertambah?. h) Apakah angka sebesar tersebut sebanding dengan realita pembangunan yang benar-benar dapat dirasakan masyarakat? Secara pragmatik, pertanyaan di atas bukan bertujuan untuk meminta penjelasan tetapi adalah memberikan pendapat. Pendapat yang sesungguhnya ingin dikemukakan adalah: a) Pembangunan Bandara Kuala Namu berjalan lambat. b) Harga AC tersebut terlalu mahal. c) Harga pembelian ATK berbeda-beda. d) Memberdayakan petani lebih prioritas dibanding pembanguann gedung serba guna. e) Badan ini (DKP) tidak memberikan jaminan apa yang kita konsumsi seharihari itu bebas dan sehat. f) Kasus korupsi yang cuma 37 ini terlalu sedikit.
g) Pertumbuhan ekonomi sebesar 7% tidak mungkin bisa kita capai dengan investasi yang tidak kunjung bertambah. h) Angka sebesar tersebut tidak sebanding dengan realita pembangunan yang benar-benar dapat dirasakan masyarakat. Kata tindak tutur yang digunakan yang secara implisit memberikan pertanda ujaran sebagai tindak tutur memberikan pendapat adalah jangan-jangan?; apakah tidak terlalu?; kenapa berbeda-beda?; jadi untuk apa?; lalu untuk apa?; apakah tidak salah?; jadi untuk apa?;pertanyaan yang timbul,
mungkinkah?;pertanyaan
sederhana, apakah sebanding? Dengan demikian penelitian ini menemukan bahwa modus interogatif digunakan anggota dewan untuk merealisasi tindak tutur meminta penjelasan dan memberikan pendapat. Penanda tindak tutur yang digunakan anggota dewan dalam meminta penjelasan adalah ’kenapa?’,’apa?’, dan ’apakah? Sedang penanda tindak tutur yang digunakan untuk memberikan pendapat adalah jangan-jangan?; apakah tidak terlalu?; kenapa berbeda-beda?; jadi untuk apa?; lalu untuk apa?; apakah tidak salah?; jadi untuk apa?;pertanyaan yang timbul, sederhana, apakah sebanding?
4.2.3 Modus Imperatif
mungkinkah?;pertanyaan
Tindak tutur meminta penjelasan dan memberikan pendapat juga direalisasi dalam modus imperatif. Modus imperatif tindak tutur meminta penjelasan dilakukan dengan contoh sebagai berikut: Tabel 4.5 Tindak tutur meminta penjelasan dalam modus imperatif No
CONTOH UJARAN
Makna ilokusi
23.
Tolong bapak buat dulu analisa usaha taninya produksi padi ini. Supaya jangan kita beda pendapat. Ssungguhnya produksi itu berapa? Misalnya, varietas IR 64 berapa, mulai dari persiapan lahan, bibit, pupuk, obat, kemudian pasca panennya, sampe panen kemudian pasca panen. Ini berapa per kilogtam ini. Untuk ramos berapa, arias berapa, jongkong berapa. Jangan sampe seperti di inpres 13 ini. Ini kan disamaratakan pak. Nggak disebut varietas beras. Padahal kan berbeda itu. Berbeda dia biaya produksi dari masing-masing varietas ini. Nggak boleh disamaratakan dalam hpp itu.
Tolong buat dulu Tolong buat analisa usaha taninya produksi padi ini// supaya jangan kita beda pendapat
24.
Oleh karenanya melalui pemandangan umum ini Fraksi Keadilan Sejahtera meminta agar diberikan rincian nama-nama pejabat di jajaran Pemprovsu yang baru-baru ini dilantik, beserta kelengkapan persyaratan yang dituntut peraturan. (PU/FPKS/20 Maret/hal 11). Lanjutan Tabel 4.5
Ptt
Agar diberikan Agar diberikan rincian nama-nama pejabat di jajaran Pemprovsu yang baru-baru ini dilantik.
25.
Mohon penjelasan bentuk pengawasan atas BDB oleh Pemprovsu/termasuk permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan BDB tersebut selama ini. (PU/FPDIP/20 Maret/15).
26.
(35:43) Kalau cerita tentang masalah, ini cerita beras ya, swasembada. Ketika Pak Harto Presiden pernah Indonesia swasembada? Dapat penghargaan dari PBB. Sudah itu tak ada lagi. Ah, itu kenapa kita dulu begitu? Pak Harto jadi presiden bisa kok dapat swasembada kita negara kita? Dapat penghargaan dari PBB? kok bisa begitu? Kita sekarang kok kek gini? Masalahnya dimana? Rakyat nggak tahu. Tiba-tiba sekarang ini beras naik, ada operasi pasar.... Dimana salahnya? Orang ribut, kok impor beras? ...A, jadi tolong ceritakan lah apa yang terjadi. Biar kami cerita ke konstituen kami, rakyat kami, yang terjadi kek gini?
Mohon penjelasan mohon penjelasan bentuk pengawasan atas BDB oleh Pemprovsu, termasuk permasalahan yang terjadi. Tolong ceritakan Tolong lah apa yang ceritakanlah terjadi saat ini sehingga kita tidak dapat swasembada beras lagi seperti dulu ketika Pak Harto presiden.
Pada tabel enam di atas terlihat realisasi tindak tutur meminta penjelasan di dalam modus imperatif. Penjelasan yang diminta berhubungan dengan: a) Tolong buat dulu analisa usaha taninya produksi padi ini// supaya jangan kita beda pendapat b) Agar diberikan rincian nama-nama pejabat di jajaran Pemprovsu yang barubaru ini dilantik.
c) Mohon penjelasan bentuk pengawasan atas BDB oleh Pemprovsu/termasuk permasalahan yang terjadi. d) Tolong ceritakan lah apa yang terjadi saat ini sehingga kita tidak swasembada beras lagi seperti dulu ketika Pak Harto presiden. Kata tindak tutur meminta penjelasan yang digunakan adalah: tolong buat; agar diberikan; mohon penjelasan; dan tolong ceritakan. Tindak tutur memberikan pendapat dalam modus imperatif dilakukan dalam contoh sebagai berikut: Tabel 4.6 Tindak tutur memberikan pendapat dalam modus imperatif No
CONTOH UJARAN
Makna ilokusi
Ptt
27.
... karna dipersulit mengenai KTP. Kalaupun nggak ada KTP/ cukup lah saya rasa surat keterangan terakhir dari kepala desa atau lurah, ..., bukan KTP tok. Nggak usah kita terpaku pada KTP. Mungkin ada SIM/ mungkin ada ee kartu pelajar kartu mahasiswa/ itu semua kan masih bisa itu. Nggak usah terpaku/ pada KTP saja. Oleh karena itu saya mohon, atau kami, sarankan, jangan hanya tergantung pada ktp. Bisa aja identitas lain misalnya supaya dipermudah... Jadi orang-orang ini nggak usah terpaku pada ktp saja. Diperbolehkanlah identitas yang lain...
Diperbolehkan Diperboleh lah identitas lain kan selain KTP (untuk mengajukan klaim) Lah ansuransi)
28.
…dan kemudian kita berharap Supaya ke depan Supaya pak, pengusutan lebih lanjut sudah diperiksa
diperiksa
Lanjutan Tabel 4.6 pengembangannya kepada pihakpihak yang seharusnya bertanggung jawab … …karena kita tahu, departemen kehutanan kan tak pernah henti… Kita minta, supaya ke depan sudah diperiksa diklarifikasi apa penyebab persoalan pembalakan liar di sumatra utara … 29.
Oleh karena itu, beberapa kasus, yang mendapatkan perhatian dari publik, pada kesempatan ini, sebagai bentuk transparansi kami juga nanti harapkan kebijakan berbagai pihak. Pertama penanganan tentang kasus Pardede… Harusnya barangkali dilimpahkan ke Poldasu saja, kenapa? karna persoalan kasus ini kan kasus yang sebenarnya biasa saja, untuk membuktikan bahwa setiap orang sama di depan hukum, tanpa ada persoalan-persoalan lain…
diklarifikasi apa diklarifikasi penyebab persoalan pembalakan liar di sumatra.
Dilimpahkan ke dilimpahkan saja Poldasu saja karna persoalan kasus (Fudolf Pardede) ini kan kasus yang sebenarnya biasa saja untuk membuktikan bahwa setiap orang sama di depan hukum
Dari ketiga contoh di atas, dapat dilihat bagaimana tindak tutur memberikan pendapat direalisasi dalam modus imperatif. Pendapat yang diberikan secara imperatif adalah: a) Diperbolehkanlah identitas lain selain KTP (untuk mangajukan klaim ansuransi) b) Supaya ke depan sudah diperiksa diklarifikasi apa penyebab persoalan pembalakan liar di sumatra.
c) Dilimpahkan ke Poldasu saja karna persoalan kasus (Rudolf Pardede) ini kan kasus yang sebenarnya biasa saja untuk membuktikan bahwa setiap orang sama di depan hukum Kata-kata yang digunakan yang menjadi penanda tindak tutur memberikan pendapat adalah: diperbolehkanlah; supaya diperiksa diklarifikasi; dilimpahkan saja. Dengan demikian penelitian ini menemukan bahwa modus imperatif digunakan anggota dewan untuk merealisasi tindak tutur meminta penjelasan dan memberikan pendapat. Penanda tindak tutur yang digunakan anggota dewan dalam meminta penjelasan dalam modus imperatif adalah tolong buat; agar diberikan; mohon penjelasan; dan tolong ceritakan. Sedang penanda tindak tutur yang digunakan untuk memberikan pendapat adalah diperbolehkanlah; supaya diperiksa diklarifikasi; dilimpahkan saja.
4.3 Pronomina Data ujaran pada rapat dewan menunjukkan bahwa pronomina merupakan sumber daya linguistik yang diberdayakan dalam melunakkan dampak perlokusi pada lawan bicara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pronomina tertentu digunakan untuk menggantikan pronomina lain yang seharusnya digunakan demi mempertimbangkan lawan bicara. Penggunaan pronomina di dalam rapat dewan diklassifikasi atas penggunaan pronomina: a) ‘kami’ sebagai pengganti pronomina ‘saya’; b) ‘kita’ sebagai pengganti pronomina ‘saya’; c) ’kita’ sebagai pengganti pronomina ’kami’; d) ’kita’ sebagai pengganti pronomina ’saudara’; e) impersonalisasi; dan f) menghilangkan pronomina. Strategi ini dilakukan untuk kedua tindak tutur meminta penjelasan dan memberikan pendapat.
4.3.1 Penggunaan pronomina ‘kami’ sebagai pengganti pronomina ‘saya’ Penggunaan pronomina ‘kami’ sebagai pengganti pronomina ‘saya’ terdapat dalam tindak tutur meminta penjelasan. Beberapa contoh ujaran diberikan di bawah ini.
Tabel 4.7 Penggunaan pronomina ‘kami’ sebagai pengganti pronomina ‘saya’ dalam tindak tutur meminta penjelasan No
Contoh ujaran
30.
Kemudian yang berikutnya Saya melihat ada Perlu diskusi Pak, terhadap ekspose yang beberapa hal yang perlu disampaikan, kami melihat kita diskusikan. ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan.(Komisi AKapolda/19 Februari 2007/.57:23).
31.
Tetapi saya tidak melihat Tidak melihat adanya pembentukan Polres Batubatara.
E, yang terakhir Pak, Buk, ini hanya sekedar apa saja, ... tetapi kami tidak melihat adanya pembentukan Polres Batubatara. Padahal UU tentang pemekaran Propinsi Batubara itu sudah ada tetapi tidak ada dalam rencana Bapak ke depan membentuk Polres Batubara. Itu saja terimakasih. Assw (56:11) Lanjutan Tabel 4.7 32. Kedua, e..e...bahwa Sumatera Utara sebagai lumbung beras tapi hari ini ada kondisi terjadi alih fungsi. Nah ini dia kami nggak tau seberapa luasan apa yang terjadi alih fungsi. 33.
Kami tahu belum ada peraturan yang mengatakan berapa yang bisa ditolerir terhadap beras. Tapi setahu saya ada UU zat lain apa pun tak bisa dimasukkan kepada makanan... Kami nggak pernah dapat itu.
Makna ilokusi
Ptt
Saya nggak tau seberapa Saya nggak tau luasan (sawah) yang terjadi alih fungsi.
Saya tahu belum ada Saya nggak peraturan yang pernah dapat itu mengatakan berapa yang bisa ditolerir terhadap beras. Saya nggak pernah dapat itu.
Pada contoh nomor 1, klausa ”...terhadap ekspose yang disampaikan, kami melihat ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan.” sebetulnya bermaksud ”...terhadap ekspose yang disampaikan, saya melihat ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan.” Klausa ”...kami tidak melihat adanya pembentukan Polres Batubatara.” bermakna ”...saya tidak melihat adanya pembentukan Polres Batubatara.” Demikian juga klausa ”kami nggak tau seberapa luasan, apa, yang terjadi alih fungsi” bermakna ”saya nggak tau seberapa luasan, apa, yang terjadi alih fungsi.” Contoh ke 4 yakni klausa ”...kami nggak pernah dapat itu...” maksudnya adalah ”...saya nggak pernah dapat itu”. Pronomina ‘kami’ sebagai pengganti pronomina ‘saya’ juga ditemukan dalam tindak tutur memberikan pendapat. Contoh penggunaannya disajikan sebagai berikut: Tabel 4.8 Penggunaan pronomina ‘kami’ sebagai pengganti pronomina ‘saya’ dalam tindak tutur memberikan pendapat No
Contoh ujaran
Makna ilokusi
Ptt
34.
(42: 05) Nah, hal-hal seperti ini, perspektif seperti ini kenapa perlu kami sampaikan karena ada beberapa yang kami merasa kita belum bekerja secara benar.
(42: 05) Kenapa perlu saya sampaikan karena ada beberapa yang saya merasa kita belum bekerja secara benar.
Saya merasa
35.
Pertama, juga cukup mengejutkan ada 21 persen... Hemat kami, penambahan jumlah kejahatan sebanyak 21 persen pada ekspose pada halaman 5, ini perlu diamati
Hemat saya, penambahan jumlah kejahatan sebanyak 21 persen pada ekspose pada halaman 5, ini perlu diamati secara
Hemat saya
36.
secara cermat karena memang tentu harus ada langkahlangkah antisipasi ke depan yang kita perlukan,...
cermat karena memang tentu harus ada langkah-langkah antisipasi ke depan yang kita perlukan.
Kedua, sekedar informasi juga kepada Bapak bahwa sebenarnya itu banyak sekali beredar pukat harimau. Dan itu banyak sekali yang tidak punya ijin.... itu kurang lebih 25 unit pukat harimau beroperasi di Pantai Labu. Tidak ada izin sama sekali, dan mereka beroperasi Ini tidak hanya mengganggu kepada penghasilan nelayannelayan tradisional tetapi juga mengganggu kepada .. kita. Oleh karena itu harapan kami ...ini menjadi PR kita bersama.
Kedua, banyak sekali beredar pukat harimau tidak punya ijin. Kurang lebih 25 unit pukat harimau beroperasi di Pantai Labu. Tidak ada izin sama sekali. Oleh karena itu harapan saya ...ini menjadi PR kita bersama.
Harapan saya
Dari ketiga contoh di atas dapat terlihat bahwa pronomina ’kami’ digunakan untuk menggantikan pronomina ’saya’ dengan tujuan memperlunak dampak perlokusi pada lawan bicara dalam tindak tutur memberikan pendapat. Klausa ”...ada beberapa yang kami merasa kita belum bekerja secara benar...” sesungguhnya bermakna ”...ada beberapa yang saya merasa kita belum bekerja secara benar...” Demikian juga frasa ”Hemat kami, penambahan jumlah kejahatan sebanyak 21 persen pada ekspose pada halaman 5, ini perlu diamati secara cermat” bermakna ”Hemat saya, penambahan jumlah kejahatan sebanyak 21 persen pada ekspose pada halaman 5, ini perlu diamati secara cermat.” Klausa ”Oleh karena itu harapan kami ...ini menjadi
PR kita bersama” sesungguhnya bermakna ”Oleh karena itu harapan saya ...ini menjadi PR kita bersama.”
4.3.2 Penggunaan pronomina ‘kita’ sebagai pengganti pronomina ‘saya’ Pronomina ’kita’ sebagai pengganti pronomina ’saya’ juga digunakan dalam tindak tutur meminta penjelasan dan memberi pendapat. Sejumlah contoh penggunaan pronomina ’kita’ untuk menggantikan pronomina ’saya’ dalam tindak tutur meminta penjelasan adalah sebagai berikut: Tabel 4.9 Penggunaan pronomina ‘kita’ sebagai pengganti pronomina ‘saya’ dalam tindak tutur meminta penjelasan No
Contoh ujaran
Kita berharap Bapak Kapolda Lanjutan Tabelbisa 4.9 memberikan penekanan pada persoalan pemalsuan pupuk, kemudian pemalsuan bahan makanan termasuk beras klorin,...
37.
Makna ilokusi
Ptt
Saya berharap Bapak Saya berharap Kapolda bisa memberikan penjelasan penekanan (penjelasan) pada persoalan pemalsuan pupuk, kemudian pemalsuan bahan makanan termasuk beras klorin,...
38.
Kita berharap ekspose Bapak Kapolda karena beberapa kabupaten/kota telah disinyalir ada sampel yang didapatkan bahwa beras yang beredar di masyarakat, dicampur dengan zat klorin ini ... .
39.
Jadi, ee, saya pikir ee perlu Jadi, ee, saya pikir ee Saya pikir lah penjelasan kepada kita, perlu lah penjelasan penjelasan ee tentang hal ini. kepada saya, ee tentang
Saya berharap ekspose Saya Bapak Kapolda mengenai ekspose beras yang beredar di masyarakat, dicampur dengan zat klorin ini ...
berharap
perlu
hal ini. Pada contoh di atas juga terlihat bagaimana pronomina ’kita’ digunakan untuk menggantikan pronomina ’saya’ pada tindak tutur memberikan penjelasan. Pada contoh 1, ”Kita berharap Bapak Kapolda bisa memberikan penekanan pada persoalan pemalsuan pupuk...” sebenarnya bermakna ”Saya berharap Bapak Kapolda bisa memberikan penekanan pada persoalan pemalsuan pupuk...”. Demikian juga contoh nomor 2, ”Kita berharap ekspose Bapak Kapolda...” bermakna ”Saya berharap ekspose Bapak Kapolda...”. Hal yang sama juga terlihat pada contoh, ”Jadi, ee, saya pikir ee perlu lah penjelasan kepada kita...” berarti ”Jadi, ee, saya pikir ee perlu lah penjelasan kepada kita...” Pronomina ’kita’ untuk menggantikan pronomina ’saya’ juga dilakukan dalam tindak tutur memberikan pendapat. Temuan ini disajikan pada tabel berikut: Tabel 4.10 Penggunaan pronomina ‘kita’ sebagai pengganti pronomina ‘saya’ dalam tindak tutur memberikan pendapat No
Contoh ujaran
Makna ilokusi
Ptt
40.
Kita minta, supaya ke depan sudah diperiksa diklarifikasi apa penyebab persoalan pembalakan liar di Sumatra Utara.
Saya minta supaya ke Saya minta depan diperiksa diklarifikasi penyebab persoalan pembalakan liar di Sumatra Utara.
41.
Kita berharap, memang persoalan ini bukan persoalan ENTENG, disamping pemalsuan hukum, saya berharap bapak Kapolda bisa memberikan
Saya berharap bapak Saya berharap Kapolda bisa memberikan penanganan pada persoalan pemalsuan hukum, kemudian pemalsuan makan-
penanganan pada persoalan makanan. pemalsuan hukum. Kemudian pemalsuan makan-makanan. 42.
Oleh karena itu kita berharap, bahwa persoalanpersoalan seperti ini, bisa ditertibkan, khusus, bahwa informasi merupakan harta, bahwa pengetahuan ini merupakan sebagai corong, untuk menyampaikan isu kepada masyarakat…hemat kami harus dipublikasikan, kerja sama yang baik kami dari media, harapan kami di tangan bapak Kapolda akan lebih baik... oleh karena itu kerjasama atau kesepakatan POLRI dengan PWI itu ada, untuk memandu wartawan.
Oleh karena itu saya Saya berharap berharap persoalanpersoalan seperti ini bisa ditertibkan.... Hemat kami harus dipublikasikan.
Pada contoh di atas dapat terlihat bagaimana pronomina ’kita’ digunakan penutur untuk menggantikan pronomina ’saya’ dalam tindak tutur memberikan pendapat. Pada contoh nomor 1, klausa ”Kita minta, supaya ke depan sudah diperiksa diklarifikasi apa penyebab persoalan pembalakan liar di Sumatra Utara...” bermakna ”Saya minta, supaya ke depan sudah diperiksa diklarifikasi apa penyebab persoalan pembalakan liar di Sumatra Utara...” Demikian pula ”Kita berharap.... bapak Kapolda bisa memberikan penanganan pada persoalan pemalsuan hukum, kemudian pemalsuan makan-makanan,” berarti ”Saya berharap... bapak Kapolda bisa memberikan penanganan pada persoalan pemalsuan hukum, kemudian pemalsuan
makan-makanan”. Demikian pula ”Oleh karena itu kita berharap, bahwa persoalanpersoalan seperti ini, bisa ditertibkan...” berarti ”Oleh karena itu saya berharap, bahwa persoalan-persoalan seperti ini, bisa ditertibkan...”
4.3.3 Penggunaan pronomina ’kita’ sebagai pengganti pronomina ’kami’ Penggunaan pronomina ’kita’ untuk menggantikan pronomina ’kami’ juga terdapat di dalam rapat dewan. Dalam tindak tutur memberikan penjelasan, contoh penggunaan pronomina ’kita’ sebagai pengganti pronomina ’kami’ disajikan pada tabel di bawah ini: Tabel 4.11 Penggunaan pronomina ’kita’ sebagai pengganti pronomina ’kami’ dalam tindak tutur meminta penjelasan No
Contoh ujaran
43. Ini merupakan suatu tugas Lanjutan 4.11 A dimana dariTabel Komisi Komisi A ini adalah komisi yang membidangi pemerintahan. ... Jadi oleh karena itu lah, Kapolda, Kajati, Panglima, dan instansi lainnya, selalu kita dengar di dalam dengar pendapat di DPRD Sumatera Utara ini (Komisi A-Kapolda/12 Februari 2007/.- 1:26). 44.
Makna ilokusi
Ptt
Ini merupakan tugas dari Komisi A yang membidangi pemerintahan. Oleh karena itu lah, Kapolda, Kajati, Panglima, dan instansi lainnya, selalu kami dengar di dalam dengar pendapat di DPRD Sumatera Utara ini
Selalu kami dengar
Jadi, ee, saya pikir ee perlu Jadi saya pikir perlu lah Saya pikir lah penjelasan kepada kita, penjelasan kepada kami, penjelasan ee tentang hal ini... ee tentang hal ini...
perlu
Pada contoh di atas, terlihat bagaimana pronomina ’kita’ digunakan untuk menggantikan pronomina ’saya’ atau ’kami’ dalam tindak tutur meminta penjelasan. Klausa ”Ini merupakan suatu tugas dari Komisi A... Jadi oleh karena itu lah, Kapolda, Kajati, Panglima, dan instansi lainnya,
selalu kita dengar di dalam dengar
pendapat...” bermakna ”Ini merupakan suatu tugas dari Komisi A... Jadi oleh karena itu lah, Kapolda, Kajati, Panglima, dan instansi lainnya, selalu kami dengar di dalam dengar pendapat...” Demikian juga ”Jadi, saya pikir perlu lah penjelasan kepada kita, tentang hal ini...” berarti ”Jadi, saya pikir perlu lah penjelasan kepada kami...” Pada tindak tutur memberikan pendapat pun, penggunaan pronomina ’kita’ untuk mengganti pronomina’kami’ juga dilakukan untuk memperlunak dampak perlokusi ujaran pada lawan bicara. Temuan ini dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 4.12 Penggunaan pronomina ’kita’ sebagai pengganti pronomina ’kami’ dalam tindak tutur memberikan pendapat No
Contoh ujaran
Makna ilokusi
Ptt
45.
Banyak eh ekspose yang sudah kita dapatkan tentang bagaimana tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi Dewan Ketahanan Pangan, bagaimana kinerjanya sampai hari ini, dan juga bagaimana ke depan,... (Komisi D-DKP/12 Maret 2007/28:20) positif 11).
Banyak ekspose yang sudah Banyak ekspose kami dapatkan tentang kami dapatkan bagaimana tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi Dewan Ketahanan Pangan, bagaimana kinerjanya sampai hari ini, dan juga bagaimana ke depan,... (Komisi D-DKP/12 Maret 2007/28:20) positif 11).
46.
Sudah barang tentu kita berharap pemerintah Sumatera Utara mampu menemukan kiat-kiat bisnis
Sudah barang tentu kami Kami berharap berharap pemerintah Sumatera Utara mampu menemukan kiat-kiat bisnis
bagaimana memajukan perusahaan daerah menjadi perusahaan modern... (PU/FPAN/20 Maret/hal 9). 47.
bagaimana memajukan perusahaan daerah menjadi perusahaan modern... (PU/FPAN/20 Maret/hal 9).
Kalau kita pak, apa Kalau kita bertitik tolak Kami namanya, kalo kita bertitik pada peraturan memang di mengatakan tolak pada sinilah kadang-kadang peraturan,memang, di akhirnya kalau kami sinilah, kadang-kadang, mengatakan masyarakat akhirnya, ee kalau kita dirugikan oleh klem itu mengatakan masyarakat sendiri. dirugikan oleh, klem itu sendiri. Contoh pada tabel di atas menunjukkan bagaimana pronomina ’kita’ digunakan
untuk menggantikan pronomina ’kami’. Klausa ”Banyak eh ekspose yang sudah kita dapatkan...” bermakna ”Banyak eh ekspose yang sudah kami dapatkan...” Demikian juga klausa ”Sudah barang tentu kita berharap pemerintah Sumatera Utara mampu...” berarti ”Sudah barang tentu kami berharap pemerintah Sumatera Utara mampu...”. Begitu pula klausa ”... kalau kita mengatakan masyarakat dirugikan oleh, klem itu sendiri” berarti ”... kalau kami mengatakan masyarakat dirugikan oleh, klem itu sendiri.”
4.3.4 Penggunaan pronomina ’kita’ sebagai pengganti pronomina ’saudara’ Penggunaan pronomina ’kita’ sebagai pengganti pronomina ’saudara’ juga ditemukan di dalam rapat dewan. Baik dalam tindak tutur meminta penjelasan maupun dalam tindak tutur memberikan pendapat, penggunaan pronomina ’kita’ sebagai pengganti pronomina ’saudara’ juga dilakukan.
Dalam tindak tutur meminta penjelasan, sejumlah contoh penggunaan pronomina ’kita’ sebagai pengganti pronomina ’saudara’ disajikan pada tabel berikut: Tabel 4.13 Penggunaan pronomina ’kita’ sebagai pengganti pronomina ’saudara’ dalam tindak tutur meminta penjelasan No Contoh ujaran 48. ...kalau..berpikirnya orang awam, ya, tentu, kalau sudah ditetapkan, e target klien, ya kalo ada agak banyak klien kalau bisa dipersulit lah, supaya tak jadi kita bayar, ya, supaya beruntung juga lah perusahaan kan begitu, jadi, ee saya pikir ee perlu lah penjelasan kepada kita, ee tentang hal ini ...” (Komisi CJR/ 21 Feb 2007/ …) Lanjutan Tabel 4.13 49. Keempat Pak, yang perlu kami, perlu juga kita klirkan itu. Kami lihat banyak pokjapokja. Ini ada lagi kemarin, kalau nggak salah kami, ada lagi Pokja dua di bawah BKKBN. Apalagi ini kan gitu. Apakah memang Pokja-pokja ini efektif atau tidak. Kalau nggak ngapain? Kenapa nggak kita buat aja satu lembaga apa namanya, satu lembaga yang e lebih sederhana dan jelas otoritasnya.
Makna ilokusi
Ptt
Kalau berpikirnya orang Saya pikir perlu awam, kalau sudah penjelasan ditetapkan target klien, kalau ada agak banyak klien kalau bisa dipersulit lah, supaya tak jadi saudara bayar, supaya beruntung perusahaan. Jadi saya pikir perlu lah penjelasan kepada kita tentang hal ini ...” (Komisi C- JR/ 21 Feb 2007/ …) Keempat Pak, yang perlu saudara klirkan, kami lihat banyak pokja-pokja. Apakah memang Pokjapokja ini efektif atau tidak. Kalau nggak ngapain?
Klausa pada contoh nomor 1 pada tabel di atas yang berbunyi ”Kalau berpikirnya orang awam, kalau sudah ditetapkan target klien dipersulit lah, supaya
tak jadi kita bayar...” bermakna ”Kalau berpikirnya orang awam,kalau sudah ditetapkan target klien, dipersulit lah, supaya tak jadi saudara bayar...”. Demikian pula contoh nomor 2 pada tabel di atas ”Keempat Pak, perlu juga kita klirkan itu. Kami lihat banyak pokja-pokja...” bermakna ”Keempat Pak, perlu juga saudara klirkan itu. Kami lihat banyak pokja-pokja...”
Tabel 4.14 Penggunaan pronomina ’kita’ sebagai pengganti pronomina ’saudara’ dalam tindak tutur memberikan pendapat No Contoh ujaran Lanjutan Tabel 4.14
Makna ilokusi
50. …Kita selalu mempunyai dalih bahwa kita perlu import beras sebagai cadangan. Kita menyatakan bahwa pangan tersedia tapi perlu cadangan....” (Komisi BDKP/12 Maret 2007/AS/30:08).
…Saudara (Pemda, DKP) selalu mempunyai dalih bahwa kita perlu import beras sebagai cadangan. Saudara (eksekutif, DKP) menyatakan bahwa pangan tersedia tapi perlu cadangan....” (Komisi BDKP/12 Maret 2007/AS/30:08). Saudara (Pemda) harus ingat bahwa waktu terus berlalu dan kinerja kita di ruangan ini akan tetap dinanti-nantikan oleh warga kita di Sumatera Utara sepanjang tahun 2007 ini. (PU/FPDIP/20 Maret/hal 5). Mohonlah, saudara (Pemda) jangan tutup mata terhadap masyarakat pesisir ini, karena..” (PA/FPPP/28 Maret/hal 5). Nah sebenarnya angka-angka ini harus saudara kedepankan ke depan supaya kebijakan yang kita lakukan itu betul-betul e...menjadi apa kita, konsern kita dan juga bisa kita pertanggungjawabkan bersama-sama.
51. Kita harus ingat bahwa waktu terus berlalu dan kinerja kita di ruangan ini akan tetap dinanti-nantikan oleh warga kita di Sumatera Utara sepanjang tahun 2007 ini. (PU/FPDIP/20 Maret/hal 5). 52. Mohonlah, kita jangan tutup mata terhadap masyarakat pesisir ini, karena..” (PA/FPPP/28 Maret/hal 5). 53. Nah sebenarnya angka-angka ini harus kita kedepankan ke depan supaya kebijakan yang kita lakukan itu betulbetul e...menjadi apa kita, konsern kita dan juga bisa kita pertanggungjawabkan bersama-sama.
Sebagaimana terlihat pada tabel di atas, pronomina ‘kita’ digunakan untuk menggantikan pronomina ‘saudara’. Klausa“…Kita selalu mempunyai dalih bahwa kita perlu import beras sebagai cadangan” sesungguhnya dimaksudkan sebagai “…Saudara (Pemda/DKP) selalu mempunyai dalih bahwa kita perlu import beras sebagai cadangan.” Demikian juga klausa “Kita menyatakan bahwa pangan tersedia tapi perlu cadangan....” sebenarnya bermakna Saudara (Pemda/DKP) menyatakan bahwa pangan tersedia tapi perlu cadangan....” Demikian juga klausa ”...Kita harus ingat bahwa waktu terus berlalu...” sesungguhnya bermakna ”...Saudara harus ingat bahwa waktu terus berlalu...” dengan alasan ujaran ini ditujukan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan inti pernyataan ini adalah mengingatkan lambannya Pemda mengajukan RAPBD ke DPRD. Demikian juga klausa ”Mohonlah, kita jangan tutup mata terhadap masyarakat pesisir ini, karena..” sesungguhnya bermakna ”Pemda jangan tutup mata....”. Selanjutnya klausa”nah sebenarnya angkaangka ini harus kita kedepankan ke depan supaya kebijakan yang kita lakukan itu betul-betul ...bisa kita pertanggungjawabkan bersama-sama” bermakna ”nah sebenarnya angka-angka ini harus kita kedepankan ke depan supaya kebijakan yang kita lakukan itu betul-betul bisa kita pertanggungjawabkan bersama-sama.”
4.3.5 Impersonalisasi Pada data juga terlihat bahwa Anggota Dewan melakukan impersonalisasi yakni menggunakan lembaga atau jabatan yang dimilikinya untuk menggantikan kata ganti orang kedua yakni ’saudara’ atau ’anda’. Fenomena ini disebut impersonalisasi dan kadang-kadang juga disebut generalisasi sebagaimana dinyatakan oleh House dan Kasper di dalam Watts 176 . Di dalam Brown dan Levinson 177 istilah impersonalisasi juga digunakan untuk merujuk fenomena menghindari penggunaan ’saya’ dan ’kamu’.
Impersonalisasi digunakan baik dalam tindak tutur meminta penjelasan maupun dalam tindak tutur memberikan pendapat. Sejumlah contoh yang ditemukan dalam dalam tindak tutur meminta penjelasan adalah sebagai berikut: Tabel 4.15 Penggunaan lembaga/jabatan untuk menggantikan pronomina ’saudara’ dalam tindak tutur meminta penjelasan No.
Contoh ujaran
Makna ilokusi
54.
”...yang menarik adalah, ee tentu dengan adanya perlindungan undang-undang, akan, penerimaan yang bisa didapat oleh, asuransi Jasa Raharja, asuransi ini asuransi dalam hal ini menetapkan target penerimaan, saya sepakat dengan, ini, cuman
Bagaimana Saudara bisa Bagaimana membuat atau dari mana acuan yang dibuat sehingga target klien pun bisa ditetapkan? Jadi saya pikir perlu lah penjelasan kepada kita tentang hal ini
Ptt
176
Richard J. Watts, Politeness. Key topics in sociolinguistics (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), p. 183 177
Penelope Brown dan Stephen C. Levinson, “Universals in Language Usage: Politeness Phenomena”. Questions and Politeness Strategies in Social Interaction. Esther N. Goody (ed) (Cambridge: Cambridge University Press, 1992).
yang saya pikir, ditetapkan juga target, klien, bagaimana, ee pihak Jasa Raharja bisa, ee membuat, atau dari apa, dari mana acuan yang ee dibuat sehingga target klien pun bisa di, buat ditetapkan,... ,jadi, ee saya pikir ee perlu lah penjelasan kepada kita, ee tentang hal ini ...” (Komisi CJR/ 21 Feb 2007`/ …) 55.
Anggota Dewan dari Fraksi kami, telah beberapa kali menyorot masalah ini dalam pandangan umum tentang permasalahan tanah di Sumatera Utara. Namun, jawaban Eksekutif dari masalah ini tak beranjak dari status semula... (PA/FPPP/28 Maret/hal 6). Lanjutan Tabel 4.15
Jawaban Saudara Jawaban saudara (tentang permasalahan tak beranjak tanah di Sumatera Utara). tak beranjak dari status semula.
56.
Pertanyaan kami tentang Kami anggaran untuk mempertanyakan penentuan tapal batas Sumut dengan Sumbar dan Nanggroe Aceh Darussalam tidak dijawab dengan baik oleh Saudara. Kami mempertanyakan sampai kapan proyek tersebut dilakukan dan berapa jumlah anggaran keseluruhan
Pertanyaan kami tentang anggaran untuk penentuan tapal batas Sumut dengan Sumbar dan Nanggroe Aceh Darussalam yang sudah dilakukan sejak tahun 2003 dengan biaya rata-rata 1 milyar untuk setiap tahun anggaran tidak dijawab dengan baik oleh Saudara Gubernur. Kami mempertanyakan sampai kapan proyek tersebut dilakukan dan berapa jumlah anggaran keseluruhan... (PA/FPDS/28 Maret/hal 8).
Pada tabel di atas yakni pada contoh nomor 1 terlihat bagaimana pronomina orang ketiga digunakan untuk menggantikan pronomina orang kedua dalam tindak tutur meminta penjelasan. Klausa ”...yang menarik adalah, asuransi dalam hal ini menetapkan target penerimaan,” bermakna ”...yang menarik adalah, saudara dalam hal ini menetapkan target penerimaan;” Begitu juga klausa ”... bagaimana pihak Jasa Raharja bisa membuat atau darimana acuan yang dibuat sehingga target klien pun bisa ditetapkan,...” berarti ”... bagaimana saudara bisa membuat atau darimana acuan yang dibuat sehingga target klien pun bisa ditetapkan,...” Pada contoh nomor 2, klausa ” Namun, jawaban Eksekutif dari masalah ini tak beranjak dari status semula...” berarti ”Namun, jawaban saudara dari masalah ini tak beranjak dari status semula...” Pada contoh nomor 3, ”Pertanyaan kami tentang anggaran untuk penentuan tapal batas Sumut dengan Sumbar dan Nanggroe Aceh Darussalam... tidak dijawab dengan baik oleh Saudara Gubernur” bermakna ”Pertanyaan kami tentang anggaran untuk penentuan tapal batas Sumut dengan Sumbar dan Nanggroe Aceh Darussalam tidak dijawab dengan baik oleh Saudara. Pada tindak tutur memberikan pendapat, penggunaan pronomina orang ketiga menggantikan pronomina orang kedua juga terjadi. Pada tabel di bawah ini, sejumlah contoh tentang penggunaan pronomina orang ketiga untuk menggantikan pronomina orang kedua disajikan sebagai berikut:
Tabel 4.16 Penggunaan lembaga/jabatan untuk menggantikan pronomina ’saudara’
dalam tindak tutur memberikan pendapat No
Contoh Ujaran
Makna ilokusi
57.
Terimakasih pimpinan, terimakasih Bapak Kapolda, ... saya tidak menduga bahwa ekpose yang disampaikan oleh Pak Kapolda begitu terperinci... (Komisi AKapolda/19 Feb 2007/PS/56: 40)
Saya tidak menduga Saya bahwa ekpose yang menduga disampaikan oleh Saudara begitu terperinci.
58.
Sejak diangkat menjadi Gubernur menggantikan almarhum T. Rizal Nurdin yang meninggal akibat kecelakaan pesawat Mandala Setahun lalu, kami lihat tidak ada program Kongkrit yang dilakukan saudara Gubernur untuk menekan angka kemiskinan di Sumatera Utara (PPP/RP-1/20 Maret 2007).. Lanjutan Tabel 4.16
59.
Kita semua tahu, mayoritas masyarakat Sumatera Utara menggantungkan hidup kepada komoditas perkebunan, termasuk karet, sawit, kakao, kopi, kemiri dam sebagainya. Namun sangat disayangkan, realitas ini luput, atau memang sengaja diluputkan dari perhatian Pempropsu... (PA/FPPP/28 Maret/hal 7).
Ptt
Kami lihat tidak ada Kami lihat program Kongkrit yang dilakukan saudara untuk menekan angka kemiskinan di Sumatera Utara
Sangat disayangkan, Angat realitas (urgensi disayangkan komoditas perkebunan) ini luput, atau memang sengaja diluputkan dari perhatian Saudara.
tidak
Pada contoh di atas, klausa ” Saya tidak menduga bahwa ekpose yang disampaikan oleh Pak Kapolda begitu terperinci” sesungguhnya bermakna ” Saya tidak menduga bahwa ekpose yang disampaikan oleh Saudara begitu terperinci.” Demikian juga klausa ” Kami lihat tidak ada program Kongkrit yang dilakukan saudara Gubernur untuk menekan angka kemiskinan di Sumatera Utara” bermaksud ”Kami lihat tidak ada program Kongkrit yang dilakukan saudara untuk menekan angka kemiskinan di Sumatera Utara.” Begitu juga klausa ” Sangat disayangkan, realitas (urgensi komoditas perkebunan) ini luput, atau memang sengaja diluputkan dari perhatian Pemprovsu,” sebenarnya dimaksudkan ” Sangat disayangkan, realitas (urgensi komoditas perkebunan) ini luput, atau memang sengaja diluputkan dari perhatian Saudara.”
4.3.6 Menghilangkan pronomina Strategi lain yang digunakan Anggota Dewan berkaitan dengan penggunanan pronomina adalah penghilangan pronomina. Fenomena ini disebut menghindari agen (agent avoiders) sebagaimana dinyatakan pada House dan Kasper di dalam Watts 178 . Dengan penghilangan ini petutur sengaja tidak disebutkan atau petutur dikaburkan. Sebagai konsekuensinya, Anggota Dewan menggunakan struktur verba pasif. Menghilangkan pronomina orang kedua ini dilakukan anggota dewan dalam tindak tutur meminta penjelasan maupun dalam tindak tutur memberikan pendapat.
178
Ibid, p. 185
Penghilangan pronomina orang kedua dalam tindak tutur meminta penjelasan antara lain dilakukan sebagai berikut: Tabel 4.17 Menghilangkan pronomina orang kedua dalam tindak tutur meminta penjelasan No. Contoh ujaran
Makna ilokusi
Ptt
60.
Mohon diberi data yang lengkap mulai dari SD/MI sampai SMU/Aliyah dan sederajat yang memperoleh dana tersebut di Kab/kota. (PU/FPPP/20 Maret/hal 9).
Mohon (saudara) beri data Mohon yang lengkap (kepada data kami) sekolah yang memperoleh dana tersebut di Kab/kota.
61.
Belanja modal pengadaan alatalat Laboratorium kimia sebesar Rp. 1.237.500.000 kode rekening 1.02.01.16.52.5.2.3.20.03. Mohon penjelasan dimana alat ini akan disalurkan. Kemudian spesifikasi dari alat tersebut. (PU/FPAN/20 Maret/20)
Mohon penjelasan dimana Mohon alat alat-alat laboratorium penjelasan kimia ini akan (saudara) salurkan. Kemudian spesifikasi dari alat tersebut.
beri
Lanjutan Tabel 4.17 62.
Di antara pertanyaanpertanyaan, saran-saran, dan kritik-kritik kami, ada yang sudah dijawab, ada yang tidak dijawab, dan ada yang sudah dijawab tetapi tidak memenuhi sasaran... (PA/FPDS/28 Maret/5)
Pertanyaan, saran, dan Pertanyaan kritik kami, ada yang sudah kami ada yang (saudara) jawab, ada yang tidak dijawab. tidak (saudara) jawab, dan ada yang sudah (saudara) jawab tetapi tidak memenuhi sasaran
Pada ketiga contoh pada tabel di atas, terlihat bahwa pronomina orang kedua yakni ’saudara’ sengaja dihilangkan dalam tindak tutur memberikan penjelasan. Klausa ” Mohon diberi data yang lengkap (kepada kami) sekolah yang memperoleh dana tersebut di Kab/kota” bermakna ” Mohon (saudara) beri data yang lengkap (kepada kami) sekolah yang memperoleh dana tersebut di Kab/kota.” Demikian pula klausa ”” Mohon penjelasan dimana alat alat-alat laboratorium kimia ini akan disalurka” bermakna ”Mohon penjelasan dimana alat alat-alat laboratorium kimia ini akan (saudara) salurkan” Selanjutnya klausa ” Pertanyaan, saran, dan kritik kami, ada yang sudah dijawab, ada yang tidak dijawab, dan ada yang sudah dijawab tetapi tidak memenuhi sasaran” bermakna ” Pertanyaan, saran, dan kritik kami, ada yang sudah (saudara) jawab, ada yang tidak (saudara) jawab, dan ada yang sudah (saudara) jawab tetapi tidak memenuhi sasaran” Menghilangkan pronomina orang kedua dalam tindak tutur memberikan pendapat juga dilakukan sebagaimana contoh pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.18 Menghilangkan pronomina orang kedua dalam tindak tutur memberikan pendapat No. Contoh ujaran
Makna ilokusi
63.
Saya lihat organisasi ini saat ini banyak tindih. Yang (saudara) tidak persepsi yang
Yang kedua, saya lihat bahwa diantara semua struktur organisasi ini, mungkin saat ini banyak tumpang tindih. Yang artinya, tidak memiliki persepsi yang sama terutama
Ptt struktur Saya lihat mungkin tumpang artinya, memiliki sama
dalam penanganan masalah- terutama dalam masalah yang berkaitan penanganan masalahdengan pangan ini. masalah yang berkaitan dengan pangan ini. 64.
”...saya pikir yang penting, diberikan, terus, semacam penyuluhan, kepada masyarakat, tentang hak-hak masyarakat,... kita sudah membayar, premi kepada, Jasa Raharja, sayang sekali banyak kita yang tidak tahu, apa saja hak kita, terhadap, jasa Raharja ini,... (Komisi CJR/ 21 Feb 2007/ …)
Saya pikir yang penting, Saya pikir (saudara) berikan terus semacam penyuluhan, kepada masyarakat tentang hak-hak masyarakat.
65.
Tiadanya pembangunan irigasi berskala besar, tentu akan mendatangkan prasangka, apakah ini memang bagian dari strategi untuk menciptakan proyek berskala kecil sehingga luput dari perhatian Dewan? (PA/FPPP/28 Maret/hal 10).
Apakah (tiadanya Apakah memang pembangunan irigasi) ini memang bagian dari strategi (saudara) untuk menciptakan proyek berskala kecil sehingga luput dari perhatian Dewan?
Pada ketiga contoh di atas dapat terlihat bahwa Anggota Dewan menggunakan strategi menghilangkan pronomina. Klausa ” Saya lihat struktur organisasi ini mungkin saat ini banyak tumpang tindih. Yang artinya, tidak memiliki persepsi yang sama terutama dalam penanganan masalah-masalah yang berkaitan dengan pangan ini.” bermakna ” Saya lihat struktur organisasi ini mungkin saat ini banyak tumpang tindih. Yang artinya, (saudara) tidak memiliki persepsi yang sama terutama dalam penanganan masalah-masalah yang berkaitan dengan pangan ini.”. Demikian pula
klausa ” Saya pikir yang penting, diberikan terus semacam penyuluhan, kepada masyarakat tentang hak-hak masyarakat” bermakna ”Saya pikir yang penting, (saudara) berikan terus semacam penyuluhan, kepada masyarakat tentang hak-hak masyarakat.” Selanjutnya klausa ” Apakah (tiadanya pembangunan irigasi) ini memang bagian dari strategi untuk menciptakan proyek berskala kecil sehingga luput dari perhatian Dewan??” bermakna ” Apakah (tiadanya pembangunan irigasi) ini memang bagian dari strategi (saudara) untuk menciptakan proyek berskala kecil sehingga luput dari perhatian Dewan?”
4.4 Pemarkah Kesantunan (tolong, mohon) Sumber daya linguistik lain yang banyak digunakan dalam melunakkan dampak perlokusi pada lawan bicara adalah pemarkah kesantunan. House dan Kasper pada Watts 179 (menyatakan bahwa pemarkah kesantunan atau politeness markers adalah expressions added to the utterance to ‘show deference to the addressee and to bid for cooperative behaviour’ (Pemarkah kesantunan adalah ungkapan yang ditambahkan pada ujaran dengan tujuan untuk menunjukkan rasa hormat dan mengundang sikap bekerjasama). Di dalam Bahasa Inggeris, pemarkah kesantunan antara lain adalah please, if you would’t/don’t mind, tag question berupa kata kerja modal will/would you? Di dalam Bahasa Indonesia, pemarkah kesantunan yang lazim digunakan untuk menunjukkan rasa hormat adalah dengan menggunakan sapaan. Sementara pemarkah 179
Richard J. Watts, op. cit, 183
kesantunan yang lazim digunakan untuk mengundang sikap kerjasama adalah leksikal ‘tolong’ atau ‘mohon’.
Baik pemarkah kesantunan dengan menggunakan sapaan
maupun dengan leksikal ‘tolong’ dan ‘mohon’ ditemukan di dalam rapat dewan baik dalam tindak tutur meminta penjelasan maupun dalam tindak tutur memberikan pendapat. Dalam tindak tutur meminta penjelasan, penggunaan pemarkah kesantunan disajikan dalam beberapa contoh berikut: Tabel 4.19 Ujaran yang menggunakan pemarkah kesantunan dalam tindak tutur meminta penjelasan No
Contoh ujaran
66.
(35:43) Kalau cerita tentang masalah, ini cerita beras ya, swasembada. Ketika Pak Harto Presiden pernah Indonesia swasembada? Dapat penghargaan dari PBB. Sudah itu tak ada lagi. Ah, itu kenapa kita dulu begitu? Pak Harto jadi presiden bisa kok dapat swasembada kita negara kita? Dapat penghargaan dari PBB? kok bisa begitu? Kita sekarang kok kek gini? Masalahnya dimana? Rakyat nggak tahu. Tiba-tiba sekarang ini beras naik, ada operasi pasar.... Dimana salahnya? Orang ribut, kok impor Lanjutan Tabel...A, jadi tolong ceritakan lah beras? 4.19 apa yang terjadi. Biar kami cerita ke konstituen kami, rakyat kami, yang terjadi kek gini? 67.
Tolong bapak buat dulu analisa usaha taninya produksi padi ini. Supaya jangan kita beda pendapat. Sesungguhnya produksi itu berapa? Misalnya, varietas IR 64 berapa, mulai dari persiapan lahan, bibit,
Makna ilokusi
Ptt
tolong ceritakan lah Tolong apa yang terjadi ceritakan (kenapa tiba-tiba sekarang ini beras naik, ada operasi pasar). Dimana salahnya?
tolong bapak buat tolong buat dulu analisa usaha taninya produksi padi tolong bapak ini supaya jangan kita buat beda pendapat.
pupuk, obat, kemudian pasca panennya, sampai panen kemudian pasca panen. Ini berapa per kilogram ini. Untuk ramos berapa, arias berapa, jongkong berapa. Jangan sampe seperti di inpres 13 ini. Ini kan disamaratakan pak. Nggak disebut varietas beras. Padahal kan berbeda itu. Berbeda dia biaya produksi dari masing-masing varietas ini. Nggak boleh disamaratakan dalam hpp itu. 68.
Mohon penjelasan bentuk pengawasan atas BDB oleh Pemprovsu, termasuk permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan BDB tersebut selama ini (PU/FPDIP/20 Maret/15).
mohon penjelasan Mohon bentuk pengawasan penjelasan atas BDB oleh Pemprovsu
Pada rekening 1.02.01.22.32 dicantumkan anggaran untuk pelacakan dan penyebarluasan informasi pencegahan flu burung sebesar Rp. 150.000.000,00 menurut pengamatan kami kegiatan ini kurang diketahui masyarakat. Kami mohon agar dijelaskan jenis kegiatan Lanjutan yangTabeldilakukan dan lokasi 4.19 pelaksanaannya. (PU/FPDS/20 Maret/14-15)
mohon agar Mohon dijelaskan jenis dijelaskan kegiatan yang dilakukan dalam pelacakan dan penyebarluasan pencegah flu burung dan lokasi pelaksanaannya.
70.
mohon diberi data mohon yang lengkap data mengenai sekolah yang memperoleh dana.
69.
Mohon diberi data yang lengkap mulai dari SD/MI sampai SMU/Aliyah dan sederajat yang memperoleh dana tersebut di Kab/kota. (PU/FPPP/20 Maret/hal 9).
diberi
71.
Kemudian berikutnya pak, petani kita, sudah miskin sekarang tertimpa tangga. Kita berharap ekspos dari bapak kapolda, karna beberapa kabupaten kota sudah disinyalir, ADA SAMPEL YANG DIDAPATKAN BAHWA BERAS YANG BEREDAR DALAM MASYARAKAT BERCAMPUR DENGAN ZAT KLORIN INI. Jadi oleh karena itu kami berharap bapak Kapolda bisa menerangkan, sekaligus juga untuk protek terhadap petani kita, yang kian hari pertanian mereka menjadi objek-objek manipulasi termasuk dengan langkanya beras. Oleh karena itu sebagai profesionalisme, hemat kami kapolda bisa menekankan di mana itu yang harus bertanggung jawab terhadap langkanya beras dan makananmakanan lain.
Kemudian berikutnya Pak, pak, kita berharap bapak kapolda. ekspos dari bapak kapolda tentang beras bercampur klorin yang beredar di masyarakat. Kami berharap, bapak Kapolda bisa menerangkan sekaligus juga untuk protek terhadap petani kita.
Dari keenam contoh di atas, terlihat bahwa anggota dewan menggunakan pemarkah kesantunan berupa kata tolong, mohon dalam tindak tutur meminta penjelasan. Ujaran yang digunakan adalah: a) tolong ceritakan lah apa yang terjadi (kenapa tiba-tiba sekarang ini beras naik, ada operasi pasar); b) tolong bapak buat dulu analisa usaha taninya produksi padi ini, supaya jangan kita beda pendapat; c) mohon penjelasan bentuk pengawasan atas BDB oleh Pemprovsu; d) mohon agar dijelaskan jenis kegiatan yang dilakukan dalam pelacakan dan penyebarluasan pencegahan flu burung dan lokasi pelaksanaannya; dan e) mohon diberi data yang lengkap mengenai sekolah yang memperoleh dana. Sedangkan penanda tindak tutur
yang digunakan adalah ‘tolong ceritakan’; ‘tolong buat’; ‘mohon penjelasan’; ‘mohon dijelaskan’; dan ‘mohon diberi (data). Sapaan juga digunakan di dalam tindak tutur meminta penjelasan seperti contoh: a) tolong bapak buat dulu analisa usaha taninya produksi padi ini, supaya jangan kita beda pendapat; b) Kemudian berikutnya pak, kita berharap ekspos dari bapak kapolda tentang beras bercampur klorin yang beredar di masyarakat; c)kami berharap, bapak Kapolda bisa menerangkan sekaligus juga untuk protek terhadap petani kita;Sapaan yang digunakan adalah ‘bapak’, ‘pak’, dan ‘Bapak Kapolda’ Pemarkah kesantunan juga digunakan dalam tindak tutur memberikan pendapat. Pada tabel di bawah ini disajikan sebagian contoh dimaksud sebagai berikut:
Tabel 4.20 Ujaran yang menggunakan pemarkah kesantunan dalam tindak tutur memberikan pendapat No
Contoh ujaran
Makna ilokusi
Ptt
72.
Kalaupun nggak ada KTP, cukup lah saya mohon jangan mohon saya rasa surat keterangan terakhir hanya tergantung hanya dari kepala desa atau lurah... bukan pada ktp (saja). KTP tok. Nggak usah kita terpaku pada KTP. Mungkin ada SIM, mungkin ada ee kartu pelajar kartu mahasiswa, itu semua kan masih bisa itu. Nggak usah terpaku pada KTP saja. Oleh karena itu saya mohon, atau kami sarankan, jangan hanya tergantung pada ktp. Bisa aja identitas lain misalnya supaya dipermudah. Jadi orang-orang ini nggak usah terpaku pada ktp saja. Diperbolehkanlah identitas yang lain.
73.
Tapi dia mengatakan tidak Tolong lah segera tolong melakukan penanganan dalam kasus dituntaskan kasus dituntaskan illegal loging. illegal loging Pengaduan masyarakat dan laporan dari kami itu udah. Ada apa itu? Jangan-jangan juga terikat anggota dewan ini, terima suap komisi A. Tidak pernah ada tindak lanjut dari Kapolda. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang… Saya gak terima itu. Banyak ini terjadi kakaen ini, tolong lah segera dituntaskan. Wassalamualaikum wr. Wb. Terimakasih. (01.25.28)
jangan
Lanjutan Tabel 4.20 74.
Rapat Dewan Yth; Mohonlah, kita jangan tutup mata terhadap masyarakat pesisir ini, karena mereka juga adalah masyarakat kita, yang tingkat grafik kemiskinannya sangat jauh lebih tinggi dari masyarakat yang lainnnya... (PA/FPPP/28 Maret/hal 5).
Mohonlah kita mohonlah jangan tutup mata jangan tutup terhadap mata masyarakat pesisir ini
75.
Jadi kami mohon pada Pak Kasim Siyo Pak, harus adalah mungkin gambaran seperti ini. Karena kami juga dari BPS ya mereka juga nggak mau dipersalahkan tentang data tentang ketahanan pangan ini.
mohon pada Pak mohon Kasim Siyo Pak dari sumber data (ketahanan pangan) diambil dari BPS saja.
diambil
Dari contoh di atas dapat terlihat bahwa pemarkah kesantunan ’mohon’ dan ’tolong’ juga digunakan dalam tindak tutur memberikan pendapat yang diungkapkan dalam ujaran seperti: a) saya mohon jangan hanya tergantung pada ktp (saja); b) tolong lah segera dituntaskan kasus illegal loging; c)mohonlah kita jangan tutup mata terhadap masyarakat pesisir ini. Penanda tindak tutur yang digunakan adalah mohon jangan hanya, tolong segera dituntaskan, mohon jangan tutup mata. Demikian juga pemarkah kesantunan berupa sapaan juga digunakan dalam tindak tutur ini seperti pada ujaran: mohon pada Pak Kasim Siyo Pak sumber data (ketahanan pangan) diambil dari BPS saja.
4.5 Kata berpagar (kurang, belum, mungkin) Kata berpagar berisi leksikal atau frasa yang berfungsi menghindari memberikan isi proposisi yang tertentu dan berfungsi memberi pilihan bagi petutur untuk
menetapkan pilihan sendiri. Definisi ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan Kasper dan House di dalam Watts (2003) menyatakan kata berpagar sebagai the avoidance of giving a precise propositional content and living an option open to the addressee to impose his/her own intent (183). Dengan demikian fungsi kata berpagar adalah menghindari memberikan isi proposisi yang tertentu sehingga dengan cara itu penutur memberi pilihan bagi petutur untuk menetapkan pilihan sendiri. Di dalam Bahasa Inggeris, sebagaimana diungkap dalam Watts (2003), kata berpagar diungkapkan antara lain melalui frasa: kind of, sort of, somehow, more or less, rather, and what have you. Di dalam Bahasa Indonesia kata berpagar yang berfungsi untuk menghindari isi proposisi yang tertentu diungkapkan antara lain dalam leksikal atau frasa seperti ’kira-kira’, ’lebih kurang’, dan ’agak’. Data pada pada rapat dewan menunjukkan bahwa kata berpagar yang banyak digunakan adalah ’belum’ dan ’kurang’. Kata berpagar ini digunakan untuk menggantikan kata ’tidak’ yang bersifat pasti, lugas, dan langsung. Berikut disajikan penggunaan leksikal ’belum’ dan ’kurang’ dalam tindak tutur meminta penjelasan:
Tabel 4.21 Penggunaan leksikal ’kurang’ dalam tindak tutur meminta penjelasan No
Contoh ujaran
Makna Ilokusi
Ptt
76.
(01/04/25) Terima kasih ketua, yang Menurut hemat saya Apa yang akan saya hormati bapak ketua dan bapak ada pembinaan yang dilakukan? kapoda serta rekan-rekannya. Nama barangkali kurang
Lanjutan Tabel 4.21 saya Arifin Nainggolan dari fraksi PKS/ peristiwa penembakan kemaren yaa saya melihat di lingkungan saya, saya kira satu hal yang aa sangat sangat/ mencoreng kepolisian sebagai keamanan di Sumatra Utara. Oleh karena itu saya ingin bertanya kepada bapak Kapolda bentuk pertanggungjawaban apa yang ingin bapak berikan kepada keluarga korban dan kepada korban tentunya. Kemudian, menurut hemat saya, yang dalam ini tentu ada suatu hal yang aa... pembinaan yang/ yang kurang benar ya bukan... (Oloan) penembakan di, (Oloan) iya ya Oloan Oloan ya Oloan. Ada pembinaan barangkali yang yang kurang benar terhadap Polda. Oleh karena itu/ aa saya ingin bertanya juga, apa kekurangan yang diberikan, yang diberikan tentunya kepada anggota kepolisian dan apa kira-kira ke depan yang akan dilakukan oleh Polda untuk pembinaan, AGAR peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi.
benar terhadap Polda. Oleh karena itu saya ingin bertanya apa kirakira ke depan yang akan dilakukan oleh Polda untuk pembinaan agar peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi.
Tindak tutur meminta penjelasan yang dikemukakan di atas berisi ujaran ”Menurut hemat saya ada pembinaan yang barangkali kurang benar terhadap Polda. Oleh karena itu saya ingin bertanya apa kira-kira ke depan yang akan dilakukan oleh Polda untuk pembinaan agar peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi.” Penanda tindak tutur adalah ”Apa yang akan dilakukan?” Penggunaan leksikal ’belum’ dan ’kurang’ juga digunakan dalam tindak tutur memberikan pendapat sebagai berikut:
Tabel 4.22 Penggunaan leksikal ’belum’ dalam tindak tutur memberikan pendapat No
Contoh ujaran
Makna ilokusi
Ptt
77.
Terima kasih pimpinan, sebetulnya apa yang mau saya, sebutkan tanyakan ini, sudah jelas ditanyakan oleh ajudan saya ini, itulah yang mau saya tanyakan tadi, dan sekarang ini, memang, jelas masih ada itu calo-calo di sana, itu gak usah kita, sangkal itu masih ada di calo-calo sana, jadi akibat calo-calo adanya adanya calocalo ini, jadi ada kesulitan mengurus, pengajuan-pengajuan ini, jadi itu yang belum bisa dihapuskan sampai sekarang, kemudian, famili kita pun pak ada petugas, petugas pun agak sulit, karna di persulit mengenai KTP, KTP pun kadang-kadang bisa lama itu gara-gara KTP, padahal saya da jelas itu orangnya itu, kalaupun gak ada KTP, cukup lah saya rasa surat keterangan terakhir dari kepala desa atau lurah, keternagn-keternagn terakhir, buan KTP tok, gak usah kita terpaku pada KTP mungkin ada SIM,
Memang jelas masih Memang ada calo-calo di sana jadi itu yang belum bisa dihapuskan sampai sekarang.
78.
Kami ingin membuka pemandangan umum Fraksi PDIP dengan mengungkapkan data Susenas 2006 yang menunjukkan peningkatan jumlah orang miskin di negara kita ini... Tentu saja Sumut menjadi bagian yang menyumbang angka kemiskinan ini. Data ini jelas sangat merisaukan kita semua. Menurut kami, ada 2 faktor yang menyebabkan hal ini. Pertama, pengaruh kebijakan kenaikan BBM yang fantastis masih berlanjut hingga saat ini. Kedua,
Menurut kami Menuurut Pemerintah Provinsi kami Sumatera Utara masih belum menemukan formula yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan dan menekan angka pengangguran ini.
Lanjutan Tabel 4.22 pemerintah provinsi Sumatera Utara masih belum menemukan formula yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan dan menekan angka pengangguran ini (PU/FPDIP/20 Maret/2). 79.
Berdasarkan rancangan APBD tahun 2007, kami menilai belum berpihak terhadap peningkatan ekonomi kerakyatan, bisa dibuktikan bahwa dalam rancangan APBD tahun 2007 tidak ada gambaran yang menunjukkan program kepada peningkatan ekonomi kerakyatan dalam kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara(PU/FPBR/20 Maret/hal 6-7)..
Kami menilai Kami menilai Rancangan APBD tahun 2007 belum berpihak terhadap peningkatan ekonomi kerakyatan.
80.
...berdasarkan data BPS tahun 2006 ternyata kebijakan pemerintah terhadap ekonomi kerakyatan belum berpihak kepada masyarakat petani(PU/FPBR/20 Maret/hal 6-7).
81.
Berbagai persoalan-persoalan kerakyatan yang sangat penting dan dipandang prioritas untuk dilaksanakan ternyata kurang mendapat perhatian dari RAPBD tahun 2007 ini (PA/FPD/28 Maret/hal 5)
Berdasarkan data BPS Berdasarkan kebijakan pemerintah data BPS terhadap ekonomi kerakyatan belum berpihak kepada masyarakat petani Berbagai persoalan Ternyata kerakyatan yang sangat penting ternyata belum mendapat perhatian RAPBD tahun 2007.
Pandapat yang dikemukakan anggota dewan sebagaimana terlihat pada tabel di atas adalah: 1) Memang jelas masih ada calo-calo di sana jadi itu yang belum bisa dihapuskan sampai sekarang.
2) Kami menilai Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih belum menemukan formula yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan dan menekan angka pengangguran ini. 3) Rancangan APBD tahun 2007 belum berpihak terhadap peningkatan ekonomi kerakyatan 4) Berdasarkan data BPS, kebijakan pemerintah terhadap ekonomi kerakyatan belum berpihak kepada masyarakat petani 5) Berbagai persoalan kerakyatan yang sangat penting belum mendapat perhatian RAPBD tahun 2007. Penanda bahwa tindak tutur di atas merupakan tindak tutur memberikan pendapat terlihat dari rumusan pendapat sebagai berikut: ’memang’; ’menurut kami’;’kami menilai’; ’berdasarkan data’; dan ’ternyata’ Selain kata berpagar ’kurang’ dan ’belum’, di dalam rapat dewan juga ditemukan kata berpagar ’mungkin’ yang bermakna memberi pilihan bagi petutur untuk melakukan pilihannya sendiri. Kata berpagar ini digunakan baik dalam tindak tutur meminta penjelasan maupun dalam tindak tutur memberikan pendapat. Penggunaan kata berpagar ’mungkin’ dalam tindak tutur meminta penjelasan adalah sebagai berikut:
Tabel 4.23 Penggunaan kata berpagar dalam tindak tutur meminta penjelasan
No
Contoh Ujaran
Makna ilokusi
Ptt
82.
Tetapi bisa nanti mungkin diberikan ilustrasi pak/ bagaimana pola pembebanannya/ terhadap/ kendaraan baru/ dan kendaraan/ yang...>
Bisa nanti mungkin Bisa mungkin diberikan ilustrasi diberikan ilustrasi bagaimana pola pembebanan jasa raharja terhadap kendaraan baru dan lama
83.
(55.51) Assalamualaikum wr. Wb. Terima kasih, ee sekertaris komisi, yang terhormat, ee, kepala cabang, jasa raharja, em komisi sumatera utara dan, komisi staf, ee sedikit mungkin pertanyaan, ketika tahun dua ribu, lima yang lalu, ada temuan dprd sumut, di kabupaten tapanuli selatan, atau tepatnya di padang sidempuan di langsat, ketika itu, ada, asuransi ganda, sejenis jasa raharja, yang, diberlakukan bagi, ee pembayar pkb dan bmpkb, yang ketika ee melunasi pajaknya dirangka, nah hal ini sudah seperti apa perkembangannya, mungkin kepada jasa raharja bisa memberikan keterangan kepada kami ... karna yang kita ketahui, yang diwajibkan oleh undang-undang yang jelas, upaya hukumnya adalah jasa raharja,
ee sedikit mungkin sedikit mungkin pertanyaan, sudah pertanyaan sejauhmana perkembangan ansuransi seperti jasa raharja yang pernah ditemuakn di Tapanuli Selatan
mungkin jasa raharja bisa memberikan keterangan kepada kami tentang keberadaan ansuransi ganda ini
mungkin raharja memberikan keterangan
Dari data di atas terlihat bahwa kata berpagar ’mungkin’ digunakan dalam tindak tuur meminta penjelasan seperti pada contoh: a) bisa nanti mungkin diberikan ilustrasi bagaimana pola pembebanan jasa raharja terhadap kendaraan baru dan lama; b) ee sedikit mungkin pertanyaan, sudah sejauhmana perkembangan ansuransi seperti jasa raharja yang pernah ditemukan di Tapanuli Selatan; c) mungkin jasa raharja bisa memberikan keterangan kepada kami tentang keberadaan ansuransi ganda ini. Kata penanda tindak tutur meminta penjelasan yang digunakan adalah: bisa mungkin diberikan ilustrasi; sedikit mungkin pertanyaan; dan mungkin JR bisa memberikan keterangan. Penggunaan kata berpagar ’mungkin’ dalam tindak tutur memberikan pendapat juga ditemukan di rapat dewan seperti yang disajikan pada tabel berikut ini:
Tabel 4.24 Penggunaan kata berpagar dalam tindak tutur memberikan pendapat No
Contoh Ujaran
Makna ilokusi
Ptt
jasa bisa
84.
Artinya hari ini mungkin harus adalah apa yang mau kita gunakan. Apakah BPS? ataukah Dinas Pertanian yang punya otoritas untuk apa (Komisi B-DKP)
Hari ini mungkin harus harus adalah adalah apa yang mau kita gunakan sebagai sumber data apakah BPS ataukah Dinas Pertanian.
85.
Jadi kami mohon pada Pak Kasim Siyo Pak harus adalah mungkin gambaran seperti ini. Karena kami juga dari BPS ya mereka juga nggak mau dipersalahkan tentang data tentang ketahanan pangan ini (Komisi B-DKP)
Mohon pada Pak Kasim Harus adalah Siyo pak mungkin sumber data (ketahanan pangan) diambil dari BPS saja.
86.
(114:40) yang kedua, saya lihat bahwa diantara semua struktur organisasi ini, mungkin saat ini banyak tumpang tindih. Yang artinya, tidak memiliki persepsi yang sama terutama dalam penanganan masalahmasalah yang berkaitan dengan pangan ini.
Saya lihat bahwa Saya lihat diantara semua struktur organisasi ini mungkin saat ini banyak tumpang tindih.
Dari sajian data di tabel 4.22 terlihat bahwa kata berpagar ’mungkin’ digunakan juga dalam tindak tutur memberikan pendapat seperti pada contoh: a) Hari ini mungkin harus adalah apa yang mau kita gunakan sebagai sumber data apakah BPS ataukah Dinas Pertanian; b) Mohon pada Pak Kasim Siyo pak mungkin sumber data (ketahanan pangan) diambil dari BPS saja; an c) saya lihat bahwa diantara semua struktur organisasi ini mungkin saat ini banyak tumpang tindih. Sedang kata penanda tindak tutur yang digunakan adalah: mungkin harus adalah; mungkin diambil dari BPS saja’; dan saya lihat mungkin tumpang tindih.
4.6 Perujuk Diri (’menurut saya’) Sumber daya linguistik lain yang digunakan dalam mengungkapkan tindak tutur meminta penjelasan dan memberikan pendapat adalah frasa yang menunjukkan tingkat komitmen terhadap isi proposisi ujaran. Pada House dan Kasper di dalam Watts 180 , fenomena seperti ini disebut perujuk diri. Perujuk diri (committers) adalah which lower the degree to which the speaker commits her/himself to the propositional content of the utterance (menurunkan tingkat komitmen penutur terhadap isi proposisi ujaran). Hal itu dilakukan untuk mempertimbangkan petutur dengan cara mengesankan penutur tidak memaksakan kehendaknya terhadap penutur. Di dalam Bahasa Inggeris, tingkat komitmen penutur terhadap isi proposisi diungkapkan dalam ungkapan ’I think’; ’I believe’; ’I guess’; ’in my opinion’. Ungkapan ’I believe’ memiliki komitmen yang lebih kuat terhadap kebenaran ujaran yang diungkapkan bila dibandingkan dengan ’I think’ . ’I guess’ dinilai paling lemah komitmennya dari ketiganya. Penggunaan ’in my opinion’ khususnya dapat memberikan kesan bahwa pemikiran tertentu benar namun sebatas pemikiran penutur saja sehingga memberi peluang bagi petutur untuk mempercayai kebenaran yang lain. Di dalam Bahasa Indonesia, perbedaan tingkat komitmen penutur terhadap isi proposisi ujaran dapat direalisasi dengan menggunakan frasa ’saya yakin bahwa’, ’saya pikir’,’saya rasa’; dan ’menurut saya’, ’hemat saya’, ’menurut hemat saya’.
180
Richard J. Watts, op. cit, 183
Di dalam rapat dewan, dampak perlokusi ujaran bagi lawan bicara dalam tindak tutur meminta penjelasan dan memberikan pendapat dilunakkan antara lain dengan cara membatasi ujaran sebatas opini pribadi/fraksi. Sumber daya linguistik yang digunakan adalah frasa: ’menurut saya’; ’menurut hemat saya’; ’saya kira’; ’saya fikir’, ’hemat saya’; ’bagi saya’; ’kalau menurut saya’; ’bagi kami’; ’menurut pengamatan kami’, dst. Dampak perlokusi isi proposisi akan berbeda bila frasa yang digunakan adalah ’kami menilai’; ’kami berkesimpulan’; ’kami berpendapat’ yang tingkat komitmennya lebih tinggi. Di dalam tindak tutur meminta penjelasan, sejumlah contoh penggunaan perujuk diri di rapat dewan disajikan pada tabel berikut: Tabel 4.25 Menggunakan perujuk diri dalam tindak tutur meminta penjelasan No 87.
Contoh ujaran
Kemudian yang kedua, ee saya, saya.. pernah bersuara keras, kepada Kapolda terkait dengan pemanggilan, Lanjutan Tabel 4.25 Majelis Ulama Indonesia, padahal persoalan ini terkait dengan persoalan fatwa… Tentang fatwa bagaimana mengenai hokum. Maka tugas majelis ulama menyampaikan fatwa. Ada yang keberatan, kemudian mengajukannya ke Kapolda, dan saya sangat terkejut adalah pihak Kapolda kemudian melayangkan pemanggilan, untuk di periksa di Mapolda, Majelis Ulama Indonesia. Dan dengan ini saya kemudian membentuk tim advokasi Majelis Ulama. Kalau ada persoalan
Makna ilokusi
Ptt
Bila terkait dengan Apakah? fatwa yang resmi, menurut saya akan lebih elegan kalau pihak kepolisian bertanya kepada ulama daripada memanggil ulama sebagai tersangka ke Mapolda Sumatra Utara Atau apakah memang seperti ini prosedurnya bahwa untuk fatwa yang resmi pun ulama bisa tersangka di Mapolda bukan
yang utama, harus dipanggil karna fatwa, bukan karna kelakuan kalo karna kelakuan saya kira semua tidak ada yang kebal hukum..Ulama juga tidak kebal hokum. Ini juga terkait dengan fatwa yang resmi. Menurut saya akan lebih elegan kalau pihak kepolisian bertanya kepada ulama daripada memanggil ulama sebagai tersangka ke Mapolda Sumatra Utara. Ini menjadi perhatian saya sampaikan kepada bapak Kapolda, apakah memang seperti ini prosedurnya, bahwa untuk fatwa yang resmi pun, ee ulama bisa tersangka di di Mapolda bukan ditanyakan, apa sebernarnya mengenai Lanjutan Tabelfatwa 4.25 ini. 88.
(01/04/25) terima kasih ketua, yang saya hormati, bapak ketua, dan bapak kapoda serta rekan-rekannya. Nnama saya Arifin Nainggolan dari fraksi PKS. Peristiwa penembakan kemarin yaa saya melihat di lingkungan saya, saya kira satu hal yang aa sangat sangat, mencoreng kepolisian sebagai keamanan di Sumatra Utara. Oleh karena itu saya ingin bertanya kepada bapak Kapolda, bentuk pertanggungjawaban apa yang ingin bapak berikan kepada keluarga korban dan kepada korban tentunya. Kemudian, menurut hemat saya, yang dalam ini tentu ada suatu hal yang aa.. pembinaan yang/ yang kurang benar ya bukan.. (Oloan) penembakan di.. (Oloan) iya ya Oloan Oloan ya Oloan. Ada pembinaan barangkali yang yang kurang benar terhadap Polda. Oleh karena itu, aa saya ingin bertanya juga, apa kekurangan yang diberikan, yang diberikan tentunya kepada
ditanyakan sebenarnya mengenai ini?
apa fatwa
Terkait dengan Apakah? kasus penembakan yang dilakukan anggota Polri, menurut hemat saya ada pembinaan yang kurang benar terhadap polda. Apakah kekurangan itu dan apa kira-kira yang akan dilakukan ke depan?
anggota kepolisian dan apa kira-kira ke depan yang akan dilakukan oleh Polda untuk pembinaan AGAR peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi. Karna, aa..diyakini bahwa selama ini kepolisian sudah memberikan banyak ee kenyamanan dan keamanan kepada masyarakat tentu peristiwa ini seperti suatu hal yang tidak kita inginkan lagi ke depan terjadi. Data tuturan meminta penjelasan yang menggunakan perujuk diri sebagaimana terlihat pada contoh di atas adalah: 1) Bila terkait dengan fatwa yang resmi, menurut saya akan lebih elegan kalau pihak kepolisian bertanya kepada ulama daripada memanggil ulama sebagai tersangka ke Mapolda Sumatra Utara. Atau apakah memang seperti ini prosedurnya bahwa untuk fatwa yang resmi pun ulama bisa tersangka di Mapolda bukan ditanyakan apa sebenarnya mengenai fatwa ini? 2) Terkait dengan kasus penembakan yang dilakukan anggota Polri, menurut hemat saya ada pembinaan yang kurang benar terhadap polda. Apakah kekurangan itu dan apa kira-kira yang akan dilakukan ke depan? Penanda bahwa ujaran dimaksud merupakan kategori tindak tutur meminta penjelasan adalah: ‘menurut saya prosedurnya x tetapi apakah demikian prosedur yang benar?’; dan ‘menurut hemat saya ada kelemahan dalam x tetapi tidak tahu apa persisnya kelemahan itu’. Menggunakan perujuk diri juga dilakukan dalam tindak tutur memberikan pendapat sebagaimana disajikan pada contoh di bawah ini:
Tabel 4.26 Menggunakan perujuk diri dalam tindak tutur memberikan pendapat No
Ujaran
Makna ilokusi
Ptt
89.
Baik, terimakasih Pak Pimpinan. Bapak Ketua Harian, Pak Kasim Siyo yang saya hormati dan Bapak-bapak sekalian. Saya mohon maaf ini, setelah mendengarkan paparan dan memperhatikan secara cermat perkembangan terakhir, saya malah berkesimpulan kita bubarkan saja lembaga ini. Hemat saya nggak ada manfaatnya ini.
Hemat saya nggak hemat saya ada manfaatnya (Dewan Ketahanan Pangan) ini.
90.
Apa, kalau dipaparkan tadi adalah Bagi saya DKP ini bagi saya tupoksinya, apa hasil yang sudah kita cuma nol koma nol peroleh dari lembaga yang namanya Dewan Ketahann Pangan ini, nggak ada. Bagi saya ini Cuma nol koma nol saja ini, nggak ada manfaatnya ini. Lanjutan Tabel 4.26 91.
92.
Jadi hemat saya Pak Ketua, ini kalau saya pribadi, bagi saya ini nggak ada manfaatnya ini. Jadi habis waktu kita berbicara seperti ini nggak ada manfaatnya. 203 orang pejabat pemerintah berikut dengan pakar-pakar yang ada di sini. Sepuluh persen dari sini saja pun kalau bekerja cukup. Cukup 20 orang. Jadi ini program siasia kalau menurut saya seperti itu. Terimakasih Pak Ketua.
Hemat saya rapat Hemat saya dengan DKP ini nggak ada manfaatnya.
(99:13) Padahal persoalannya kan sederhana ini. Tapi ada nggak kesungguhan kita. Orientasi kita berjuang ini berpihak kepada rakyat atau nggak. Itu ajanya persoalan ini.
menurut pengamatan kami
Jadi ini program (DKP) sia-sia. Kalau menurut saya seperti itu. Menurut pengamatan kami keuntungan yang terbesar dari tata niaga beras itu
Kalau saya
menurut
Berpihak kepada pedagang atau rakyat (masih) di tangan petani itu. Karena menurut pedagang bukan pengamatan kami, keuntungan yang petani. terbesar itu, dari tata niaga beras itu atau tata niaga gabah ini, mulai dari gabah, sudah sampai beras, itu di tangan pedagang. Jadi bukan di tangan petani sebagai produsen. Jadi persoalan sekarang. 93.
Kita wajar ini mendukung dinas pertanian ini sebagai sebuah komponen yang kita harapkan membina income budidaya pertanian ini. Tadi Pak Kadis sudah menyatakan e...memberikan jaminan tingkat produksi, kualitas dan jumlah produksi mereka siap dengan teknologi yang ada. Dengan pakarpakar yang ada. Saya pikir ini pantas kita dukung dengan RAPBD 2007. Saya terus terang aja Ketua, kalau bisa, itu kan ada di RAPBD 2007 kita, 15 Milyar gedung Lanjutanuntuk Tabel 4.26 serba guna. Itu hilangkan saja. Untuk apa gedung serba guna? Lebih penting kita membudidayakan petani ini. A...lebih penting ini, lebih prioritas. Kalau gedung serba guna kan tempat pesta-pesta, tempatt kumpulkumpul? Belum ada itu, di lapangan merdeka pun masih bisa kita kumpulkumpul sebenarnya. Jadi tidak terlalu prioritas menurut saya. 94.
Jadi tolong menjadi catatan bagi Komisi B agar dana serba guna itu, lanjutan gedung serba gina yang 15 M itu, kita proyeksikan lah pada pembinaan produksi pertanian padi di Sumatera Utara ini supaya memang ke depan apa yang kita harapkan bersama, impor beras itu, ya memang harus kita hentikan lah. Kita berikan prioritas lebih besar kepada petani bangsa kita
Pembangunan menurut saya gedung serba guna menurut saya tidak terlalu prioritas, lebih prioritas saat ini mendukung dinas pertanian.
Kami pikir kita Kami pikir perlu menghargai dan meningkatkan kesejahteraan petani bangsa kita sendiri.
sendiri. Kami pikir ya, kalau bukan kita yang menghargai dan meningkatkan kesejahteraan dari e...petani dari bangsa kita sendiri, nggak mungkin orang dari vietnam yang meningkatkan kesejahertaan petani kita. Itu omong kosong. Nonsense itu kata orang belanda. Terimakasih. Pada tabel di atas kita dapat melihat beberapa contoh realisasi penggunaan perujuk diri dalam tindak tutur memberikan pendapat. Pendapat yang dikemukakan adalah: Hemat saya nggak ada manfaatnya x ini; ’Bagi saya x ini cuma nol koma nol saja’; ’Jadi hemat saya, ini kalau saya pribadi, bagi saya ini nggak ada manfaatnya x ini’, dan klausa ’Jadi x ini program sia-sia kalau menurut saya seperti itu.’ Perujuk diri yang digunakan adalah ‘bagi saya’, ‘hemat saya’,’kalau saya pribadi’, ‘bagi saya’, dan ‘kalau menurut saya’. Pada contoh nomor 86-88, pendapat yang diungkapkan berkaitan dengan perlunya pembelaan pemerintah terhadap petani bukan pedagang. Pendapat yang dikemukakan adalah: 1) Menurut pengamatan kami keuntungan yang terbesar dari tata niaga beras itu (masih) di tangan pedagang bukan petani; 2)Pembangunan gedung serba guna menurut saya tidak terlalu prioritas, lebih prioritas saat ini mendukung dinas pertanian; dan 3)Kami pikir kita perlu menghargai dan meningkatkan kesejahteraan petani bangsa kita sendiri. Penanda tindak tuturnya adalah: menurut pengamatan kami; menurut saya; dan kami pikir. Dari penjelasan di atas dapat terlihat bahwa sumber daya linguistik perujuk diri digunakan anggota dewan baik dalam tindak tutur meminta penjelasan maupun dalam tindak tutur memberikan pendapat. Dalam tindak tutur meminta penjelasan, perujuk diri yang digunakan adalah menurut saya prosedurnya x tetapi apakah demikian yang benar?’; dan ‘menurut hemat saya ada kelemahan dalam x tetapi tidak tahu apa persisnya kelemahan itu’. Sedang di dalam tindak tutur memberikan pendapat perujuk diri yang digunakan adalah: 1) menurut pengamatan kami x masih y; 2) menurut saya x tidak terlalu prioritas; dan 3) kami pikir kita perlu x.
4.7 Penurun (‘maaf’) Penurun adalah perangkat linguistik yang bertujuan memodulasi dampak ujaran. Definisi ini sejalan dengan defini yang dikemukakan House dan Kasper di dalam Watts 181 mendefinisikan penurun sebagai ’which ’modulate’ the impact of the speakers’s utterance (yang memodulasi dampak ujaran penutur). Di dalam rapat dewan salah satu leksikal yang berfungsi sebagai penurun adalah ‘maaf’. Frasa/leksikal ‘maaf’ yang berfungsi menurunkan dampak perlokusi isi proposisi digunakan dalam tindak tutur meminta penjelasan dan memberikan
181
Richard J. Watts, op. cit, 183
pendapat. Contoh penggunaan frasa/leksikal maa’f
dalam tindak tutur meminta
penjelasan adalah sebagai berikut: Tabel 4.27 Penggunaan frasa/leksikal ma’af dalam tindak tutur meminta penjelasan No
Contoh ujaran
Makna Ilokusi
Ptt
95.
ee lantas, yang terakhir pak, saya kebetulan begini, pada haji yang baru lalu, yang pulang kloter pertama, ada keluarga saya, datang dari mandailing, mau menuju ke rumah saya mau menjemput, yah, suaminya, lantas ada kecelakaan di tol,... langsung di tempat, di bawak ke rumah saki PTPN 2, ya, dan yang luka-luka, lukaberat dan luka ringan, delapan yang luka itu, ya antara lain nama yang meninggal itu pak, Daud nasutiion, marga nasution, satu lagi batubara marganya, data-datanya itu, lupa tadi saya bawak ya, a pertanyaan saya, apakah, ee klem asuransi mereka ini, sudah dibayar, apakah belum, jadi saya kebetulan waktu itu gak ada di sini, kembali saya, katanya urus surat inilah surat itulah sehingga pusing semua orang yang ada di situ, karna sudah ditangani polisi, sedangkan, yang nabrak tadi itu, lari, tabrak lari, ya sebenarnya sudah saya laporkan itu, ke kapolda, telah saya bilang, setelah lima hari kemudian lah baru apa, jadi, hanya jawaban dari polantas kita, dia bilang belum dapat pak, cuman mobil katanya, cuman mobil yang sudah di di keluarkan, saya, sedih saya melihat keluarga itu, mengurus kesana kemari, ya, dengan mengambil semua, sebenarnya kalo, bapak lihat ... rumah sakit, bapak data, sebenarnya kan cukup, aa jadi rasanya jadi apalagi, pesakitan lagi, karna ada
Mengapa sampai Mengapa? sekarangbarangkali pak, mohon maaf saya belum, cek tadi, karna seminggu yang lalu kalo gak silap itu- belum di bayar klem asuransinya?
klem katanya, kasian kita, aa jadi saya sampai sekarang barangkali pak, mohon maaf saya belum, cek tadi, karna seminggu yang lalu kalo gak silap itu belum bayar, belum ada klem asuransi, katanya, disini kejadiannya mesti di apa dibayar di madina, apakah memang begitu, 96.
(48.25) ee terima kasih pak ketua, ini memang sudah habis ini, tinggal sisasisa, udah hampir bersamaan, karna itu saya mohon maaf, karna tak saya catat semua pak tadi, ee yang pertama, barangkali ehem barangkali sudah diungkapkan teman saya juga cuman saya, dari versi lain, ini kecelakaan ini kan ada, beberapa, ide, ataupun kalau kendaraan barangkali, pesawat kapal mobil, yah, ee kereta roda dua, kereta api ya, na ini juga tertimpa longsor saya gak tau apakah kena ke asuransi, kecelakaan tadi ini ada beberapa jenis seperti yang disampaikan, tuan apa ni, Togar sianturi ini, ada istilah beliau, meninggal dunia, cacat, luka, berat, luka ringan, yah tapi ini masuk rumah sakit semua, ee 4.27 tolong berikan penjelasan Lanjutan Tabel kepada kita pak, apakah memang kalau terjadi ini, apakah itu, kecelakaan kereta pesawat kapal mobi, dan seterusnya yah, apakah memang pihak asuransi menunggu data-data itu dari, misalnya yang bersangkutan, ya, atau menunggu data ditinjau, dan didatangi si korban, apakah memang, ee seperti itu,
Pertanyaan saya Apakah? sudah hampir bersamaan (dengan sebelumnya), karna itu saya mohon maaf, karna tak saya catat semua pak (pertanyaan) tadi. Barangkali (pertanyaan saya) sudah diungkapkan teman saya juga cuman saya, dari versi lain. Tertimpa longsor saya gak tau apakah kena ke asuransi?
97.
Maaf, saya juga Mengapa? meragukan, mengapa Kapolda yang lama menyatakan tidak
Maaf bapak Kapolda/ saya juga meragukan/ mengapa Kapolda yang lama/ menyatakan/ kami sebagai Kapolda tidak melakukan illegal loging/ pertanyaan besar bagi kami ini/ tidak
pernah jelas perkara ini/ tapi dia mengatakan tidak melakukan penanganan dalam kasus illegal loging/ Pengaduan masyarakat/ dan laporan dari kami itu udah/ Ada apa itu/ janganjangan juga terikat anggota dewan ini/ terima suap/ komisi A / Tidak pernah ada tindak lanjut dari Kapolda/ Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang…Saya gak terima itu…Banyak ini terjadi KKN ini/ tolong lah segera dituntaskan/Wassalamualaikum wr. wb . terima kasih/ (01.25.28)
melakukan illegal loging? pertanyaan besar bagi kami ini. Tidak pernah jelas perkara ini. Pengaduan masyarakat dan laporan dari kami itu sudah. Ada apa itu? Ini kan pertanyaanpertanyaan. Tolong lah segera dituntaskan.
Pada tabel di atas disajikan tiga contoh penggunaan frasa/leksikal ‘maaf’ dalam tindak tutur meminta penjelasan. Ujaran meminta penjelasan yan dikemukakan adalah: 1) Mengapa sampai sekarang- barangkali pak, mohon maaf saya belum, cek tadi, karna seminggu yang lalu kalo gak silap itu- belum di bayar klem asuransinya? 2) Pertanyaan saya sudah hampir bersamaan (dengan sebelumnya), karna itu saya mohon maaf, karna tak saya catat semua pak (pertanyaan)
tadi.
Barangkali (pertanyaan saya) sudah diungkapkan teman saya juga cuman saya, dari versi lain. Tertimpa longsor saya gak tau apakah kena ansuransi? 3) Maaf, saya juga meragukan, mengapa Kapolda yang lama menyatakan tidak melakukan illegal loging? pertanyaan besar bagi kami ini. Tidak pernah jelas perkara ini. Pengaduan masyarakat dan laporan dari kami itu sudah. Ada apa itu? Ini kan pertanyaan-pertanyaan. Tolong lah segera dituntaskan.
Penanda tindak tutur meminta penjelasan di atas adalah: Mengapa - mohon ma’af belum dicek - belum di-x?’; Saya mohon maaf, barangkali sudah diungkapkan, tertimpa longsor apakah x?; dan ’Maaf, mengapa Kapolda yang lama menyatakan tidak melakukan x?’ Dri ketiga contoh di atas, 2 contoh pertama bersifat lazim karena anggota dewan mohon ma’af atas kekurangan dirinya dalam hal meminta penjelasan. Namun pada contoh terakhir, leksikal ma’af diungkapkan untuk memohon izin karena memiliki pendapat yang berbeda. Frasa/leksikal ma’af
juga digunakan anggota dewan dalam tindak tutur
memberikan pendapat sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini: Tabel 4.28 Penggunaan leksikal ma’af dalam tindak tutur memberikan pendapat No
Contoh Ujaran
Nah sebenarnya angka-angka ini 98. (43:25) Lanjutan Tabel 4.28 harus kita kedepankan ke depan supaya kebijakan yang kita lakukan itu betulbetul e...menjadi apa kita, konsern kita dan juga bisa kita pertanggungjawabkan bersama-sama. Sehingga kita tidak lagi masing-masing e...ya mungkin mohon maaf, ada semacam apa, gengsi-gengsi sektoral yang karus kita mulai ke depan ini. Karena apa Pak? Kita harus sadar dengan keterbukaan sekarang ini rakyat lebih apa Pak, lebih kritis dan lebih berani untuk mengapakannya. Dan kita mungkin harus siap menghadapi ini. Itu dia. 99.
Makna ilokusi
Ptt
Sebenarnya angka- Sebenarnya angka ini harus kita kedepankan ke depan sehingga kita tidak lagi masingmasing mungkin mohon maaf, ada semacam gengsigengsi sektoral yang karus kita mulai ke depan ini.
(34.21) Assalamualaikum Wr. Wb. mohon maaf, saya Saya tahu Terima kasih atas kesempatan yang baru di Komisi C
diberikan kepada, saya...yaitu bertukar pikiran, dengan manajemen asuransi Jasa Raharja ini, yang, mohon maaf, saya baru di, di, di Komisi C ini, ya tapi yang namanya Jasa Raharja ini, dari saya masih sekolah pun saya tahu ada asuransi Jasa Raharja ini, yang kita tahu, ini bisa jadi sinterclass, Jasa Raharja, jadi malaikat penolong, tapi juga bisa menjadi lawan, bagi orang yang ketimpa musibah, ... 100. Sebenarnya fungsinya adalah, keluasan, daripada manajemen, jasa raharja itu tadi, untuk, memahami peraturan itu sendiri, kalo kita pak, apa namanya, kalo kita bertitik tolak pada peraturan, memang, di sinilah, kadang-kadang, akhirnya, ee kalo kita mengatakan masyarakat dirugikan oleh, klem itu sendiri, maka pada akhirnya, mohon maaf ini, ee bagi orang yang kena musibah pasti ada agen yang me..yang datang untuk mengurus jasa raharja, pasti datang, Lanjutan Tabel 4.28saya ada dua tiga keluarga saya, begitu, belum kecelakan, belum maut tiba, sudah datang dia, mau kuurus, asuransi kau, lima puluh lima puluh persen, aa itulah dia, sekarang kita gak mengerti, kemana mengurusnya, bagaimana mengurusnya, masalahnya bagaimana, terpaksalah..dan, dan saya bisa buktikan itu, ada keluarga saya, yang lalu, tetap datang yang bisa menguruskan itu, dan memang lima puluh persen lima puluh persen. Nah, 101. ah sebenarnya yang sebaiknya karna memang asuransi itu adalah hak ee korban, sebaiknya barangkali didatangi, dan malah disuruh, diberitahu, karna ketidakmampuan kadang-kadang yah, ketidaktahuan masyarakat ini, ee
ini ya tapi yang namanya Jasa Raharja ini dari saya masih sekolah pun saya tahu, ini bisa jadi sinterclass tapi juga bisa menjadi lawan bagi orang yang ketimpa musibah.
Sebenarnya Sebenarnya fungsinya adalah keluasan manajemen JR itu. Kalau (hanya) bertitik tolak pada peraturan, maka pada akhirnya, mohon ma’af ini, bagi orang yang kena musibah pasti ada agen yang datang mengurus JR.
Sebaiknya, karna Sebaiknya memang asuransi itu adalah hak korban, sebaiknya (korban) barangkali
misalnya kalo di kampung-kampung sana, karna kan ditabrak dia, orang desa, gak tau dia peraturan pak, entah kemana asuransi pun, kadang-kadang ya maaf cakap, ada yang, ada agen oknum ya,
didatangi dan malah diberitahu karena ketidaktahuan kadang-kadang ya maaf cakap, ada agen oknum,
102. Karna saya pun sibuk, sudah saya suruhtugaskan, akhirnya sampai sekarang belum ada itu kejelasan, entah surat rumah sakitlah entah itu, waduh, padahal kalau datangnya petugas asuransi itu kan, ditengoknya kan sebenarnya kan, ya andaikata berturutturut itu kecelakaan, sebenarnya cukupnya itu kalau memang mau kita bulatkan, karena republik kita ini, memang terlalu banya birokrasi, mohon maaf kadang-kadang orang yang mati pun diobjekkan, ini yang mau kadangkadang kita sedih, kalo kita bandingkanlah dengan tetangga kita misalnya lah malaysia, itu ya tak ada Lanjutan Tabel 4.28 seperti kita ini, jadi kadang kita sedih, kalo melihat ini, jadi kalo ada perbaikan lah hal ini pak, yah,
Sebenarnya Sebenarnya cukupnya itu( kalau petugas menjenguk korban ke RS) tapi karena republik kita ini memang terlalu banyak birokrasi, mohon maaf kadangkadang orang yang mati pun diobjekkan.
103. ee mungkin ada terobosan juga dari asuransi ya, supaya dimudahkan sepanjang, artinya betul-betul, fakta, kejadian itu, terjadi, ee dengan sesuai dengan apa yang bapak sajikan ini sesuai undang-undang, tentunya, tidak lain dengan undang-undang, kan bapak gak mau melanggar ini kan, tapi yang saya harapkan, mohon maaf ya, kadangkadang pengamalan ini juga sangat lambat, si korban jadi objek, di mana ini kepedulian apanya..kepedulian, ee terhadap rakyat kita ini, hati nurani, ya supaya bisa, ya membantu rakyat kita ya,
Mungkin ada Mungkin terobosan juga dari (harus) asuransi supaya dimudahkan sepanjang sesuai dengan undangundang. Tapi yang saya harapkan, mohon maaf ya, kadang-kadang pengamalan ini juga sangat lambat, si korban jadi objek.
yang terutama yang bodoh, peraturan ya, kalo yang tau, paling-paling menang ya kan, kalo artis-artis itu akhirnya dapat duit ya kan, kalo ikut campur pengacara, aa tambahlah duitnya, nah itulah Indonesia, jadi, saya kira pak ketua, mohon kalo ada yang menyakitkan hati, artinya bukan dinasehatkan, pandangan dewan lah begitu, baik. (55.37) Pada tabel di atas terlihat penggunaan frasa/leksikal ma’af dalam tindak tutur memberikan pendapat. Pendapat yang dikemukakan adalah: 1) Sebenarnya angka-angka ini harus kita kedepankan ke depan sehingga kita tidak lagi masing-masing mungkin mohon maaf, ada semacam gengsi-gengsi sektoral yang karus kita mulai ke depan ini. 2) mohon maaf, saya baru di Komisi C ini ya tapi yang namanya Jasa Raharja ini dari saya masih sekolah pun saya tahu, ini bisa jadi sinterclass tapi juga bisa menjadi lawan bagi orang yang ketimpa musibah. 3) Sebenarnya fungsinya adalah keluasan manajemen JR itu. Kalau (hanya) bertitik tolak pada peraturan, maka pada akhirnya, mohon ma’af ini, bagi orang yang kena musibah pasti ada agen yang datang mengurus JR. 4) Sebaiknya, karna memang asuransi itu adalah hak korban, sebaiknya (korban) barangkali didatangi dan malah diberitahu karena ketidaktahuan kadang-kadang ya maaf cakap, ada agen oknum.
5) Sebenarnya cukupnya itu( kalau petugas menjenguk korban ke RS) tapi karena republik kita ini memang terlalu banyak birokrasi, mohon maaf kadang-kadang orang yang mati pun diobjekkan. 6) Mungkin ada terobosan juga dari asuransi supaya dimudahkan sepanjang sesuai dengan undang-undang. Tapi yang saya harapkan, mohon maaf ya, kadangkadang pengamalan ini juga sangat lambat, si korban jadi objek.
Penggunaan frasa ’mohon ma’af’ di dalam tindak tutur memberikan pendapat dapat dipolakan sebagai berikut: 1)
Sebenarnya harus x sehingga kita tidak, mungkin mohon maaf, menjadi y.
2)
mohon maaf, saya baru x tapi saya tahu y.
3)
Sebenarnya fungsinya adalah x. Kalau tidak, maka pada akhirnya, mohon ma’af ini, akan menjadi y.
4)
Sebaiknya x karena maaf cakap, yang terjadi adalah y.
5)
Sebenarnya x tapi karena sesuatu, mohon maaf menjadi y.
6)
Mungkin ada x, tapi, mohon maaf ya, kadang-kadang x ini menjadi y. Penggunaan ujaran yang menggunakan leksikal/frasa ‘maaf’ di atas secara
pragmatik bermakna mohon izin untuk memiliki pendapat yang berbeda dan untuk menggunakan istilah-istilah yang lugas untuk menyampaikan pendapat berbeda tersebut.
4. 8 Ringkasan
Dari temuan-temuan di atas dapat dikatakan sejumlah hal sebagai berikut. Kesantunan linguistik di dalam tindak tutur meminta penjelasan dalam modus deklarasi diupayakan anggota dewan dengan memberdayakan fungsi modus dengan cara mendeklarasikan keadaan ’tidak tahu’ dan ’tidak dapat informasi’ yang secara pragmatik bermakna meminta penjelasan secara tidak langsung. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa kesantunan linguistik dalam tindak tutur meminta penjelasan melalui modus deklaratif dicapai dengan strategi penggunaan ujaran tidak langsung. Menimbang bahwa komunikasi yang lazim (politic behavior) dalam rapat dewan adalah komunikasi yang bersifat lugas dan langsung, maka penggunaan modus deklaratif dalam tindak tutur meminta penjelasan terbuka terhadap interpretasi kesantunan. Sebaliknya, dalam tindak tutur memberikan pendapat, penanda tindak tutur yang digunakan adalah ’kami merasa’; b) ‘saya pikir’; c) ’saya lihat’; d) ’ hemat saya’, e) ’bagi saya; f)’menurut saya’; g) ’kalau saya pribadi’; h) ’bagi saya’; i) kalau menurut saya’; j)’kurang sependapat’; dan k) ’kami berpendapat’ yang menandakan bahwa tindak tutur memberikan pendapat tidak setuju disampaikan secara lugas dan langsung. Dengan kata lain, penggunaan modus deklaratif dalam tindak tutur memberikan pendapat bersifat lugas dan langsung. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan modus deklaratif dalam tindak tutur memberikan pendapat merupakan ciri ujaran yang bersifat lazim di rapat dewan sehingga tidak terbuka terhadap interpretasi kesantunan.
Realisasi tindak tutur meminta penjelasan dalam modus interogatif bersifat lugas dan langsung dengan menggunakan kata tanya ’kenapa’?; ’apa’? dan ’apakah? Dengan kata lain, penggunaan modus interogatif dalam tindak tutur meminta pejelasan di dalam rapat dewan bersifat lugas dan langsung. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa penggunaan modus interogatif dalam tindak tutur meminta pendapat merupakan ciri ujaran yang bersifat lazim di rapat dewan sehingga tidak terbuka terhadap interpretasi kesantunan. Sebaliknya, dalam tindak tutur memberikan pendapat, penanda tindak tutur yang digunakan adalah jangan-jangan?; apakah tidak terlalu?; kenapa berbedabeda?; jadi untuk apa?; lalu untuk apa?; apakah tidak salah?; jadi untuk apa?;pertanyaan yang timbul,
mungkinkah?;pertanyaan sederhana, apakah
sebanding?. Hal ini menandakan bahwa penggunaan modus interogatif dalam memberikan pendapat secara pragmatik bermakna mengemukakan pendapat tidak setuju. Dengan kata lain, penggunaan modus interogatif dalam tindak tutur memberikan pendapat bersifat tidak langsung. Dengan demikian penggunaan modus interogatif dalam tindak tutur memberikan pendapat terbuka terhadap interpretasi kesantunan. Realisasi tindak tutur meminta penjelasan dalam modus imperatif bersifat lugas dan langsung dengan menggunakan penanda tindak tutur tolong buat; agar diberikan; mohon penjelasan; dan tolong ceritakan. Dengan kata lain, penggunaan modus imperatif dalam tindak tutur meminta penjelasan di dalam rapat dewan bersifat lugas dan langsung. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan modus imperatif dalam
tindak tutur memberikan pendapat merupakan ciri ujaran yang bersifat lazim di rapat dewan sehingga tidak terbuka terhadap interpretasi kesantunan. Sebaliknya, dalam tindak tutur memberikan pendapat, penanda tindak tutur yang digunakan adalah diperbolehkanlah; supaya diperiksa diklarifikasi; dilimpahkan saja. Hal ini menandakan bahwa secara pragmatik penggunaan modus imperatif dalam tindak tutur ini bukan bermakna menyuruh tetapi bermakna mengemukakan pendapat. Dengan kata lain, penggunaan modus imperatif dalam tindak tutur memberikan pendapat bersifat tidak langsung. Penggunaan modus imperatif dalam tindak tutur memberikan pendapat terbuka terhadap interpretasi kesantunan. Dari penjelasan keseluruhan di atas dapat dikatakan bahwa penggunaan modus dalam merealisasi tindak tutur meminta penjelasan dan memberikan pendapat dikategorikan atas dua yakni: a) yang bersifat lazim di rapat dewan (perilaku normatif) karena mengungkapkan ujaran secara lugas dan langsung; dan b) yang bersifat melebihi kelaziman di rapat dewan (perilaku santun) karena mengungkapkan ujaran secara tidak langsung. Dalam tindak tutur meminta penjelasan, yang bersifat perilaku normatif di rapat dewan adalah menggunakan modus interogatif dan imperatif sedangkan yang bersifat perilaku santun dalam tindak tutur meminta penjelasan adalah penggunaan modus deklaratif. Sebaliknya, dalam tindak tutur memberikan pendapat, yang bersifat perilaku normatif di rapat dewan adalah menggunakan modus deklaratif sedangkan yang bersifat perilaku santun dalam tindak tutur meminta penjelasan adalah penggunaan modus interogatif dan imperatif.
Penggunaan modus dalam kedua tindak tutur merupakan strategi kesantunan linguistik dengan cara merealisasi ujaran secara tidak langsung. Dengan kata lain, strategi penggunaan ujaran tidak langsung merupakan penanda kesantunan linguistik dalam penggunaan modus. Pronomina ’kami’ digunakan untuk menggantikan pronomina ’saya’ baik dalam tindak tutur meminta penjelasan maupun dalam tindak tutur memberikan pendapat. Penggunaan pronomina ’kami’ untuk menggantikan pronomina ’saya’ dapat dikatakan bersifat formulaik di dalam rapat dewan. Sama saja halnya bila anggota dewan menggunakan pronomina ’saya’ untuk dirinya sendiri. Dikatakan demikian karena anggota dewan tidak semata memandang diri sebagai individu tetapi pada saat yang sama juga sebagai anggota komisi, anggota fraksi, dan korps anggota dewan ketika berhadapan dengan eksekutif atau pihak lain yang diundang ke dalam rapat dewan. Dengan demikian dapat diringkaskan bahwa penggunaan pronomina ’kami’ untuk menggantikan pronomina ’saya’ bersifat formulaik dalam hal anggota dewan selalu mengacu dirinya sendiri sebagai bagian dari komisi, fraksi, dan korps anggota dewan yang tampak lebih dominan dibanding yang pertama. Dengan pandangan seperti ini penggunaan pronomina ’kami’ untuk menggantikan pronomina saya dapat dikatakan tidak terbuka terhadap interpretasi kesantunan. Pronomina ’kita’ digunakan untuk menggantikan pronomina ’saya’ baik dalam tindak tutur meminta penjelasan maupun dalam tindak tutur memberikan pendapat. Penggunaan pronomina ’kita’ untuk menggantikan pronomina ’saya’ secara pragmatis jelas bermakna mengesankan anggota luar kelompok (outgroup) sebagai bagian dari
anggota dalam kelompok (in-group) demi mempertimbangkan petutur. Dengan cara ini kesantunan linguistik diupayakan individu. Hal ini dinilai sebagai upaya anggota dewan untuk melakukan hal yang lebih dari sekedar yang lazim. Dengan demikian, penggunaan pronomina’kita’ untuk menggantikan pronomina ’saya’ bersifat semiformulaik sehingga terbuka terhadap interpretasi kesantunan. Pronomina ’kita’ digunakan untuk menggantikan pronomina ’kami’ baik dalam tindak tutur meminta penjelasan maupun dalam tindak tutur memberikan pendapat. Penggunaan pronomina ’kita’ untuk menggantikan pronomina ’kami’ secara pragmatis juga bermakna mengesankan anggota luar kelompok (outgroup) sebagai bagian dari anggota dalam kelompok (in-group) demi mempertimbangkan petutur. Dengan cara ini kesantunan linguistik diupayakan individu dengan cara menggabungkan diri ingroup ke arah dan menjadi bagian dari out-group. Hal ini juga diinterpretasi sebagai upaya anggota dewan untuk melakukan hal yang lebih dari sekedar yang lazim. Penggunaan pronomina’kita’ untuk menggantikan pronomina ’kami’ bersifat semiformulaik sehingga terbuka terhadap interpretasi kesantunan. Pronomina ’kita’ digunakan untuk menggantikan pronomina ’saudara’ baik dalam tindak tutur meminta penjelasan maupun dalam tindak tutur memberikan pendapat. Penggunaan pronomina ’kita’ untuk menggantikan pronomina ’saudara’ secara pragmatis jelas bermakna mengesankan anggota dalam kelompok (in-group) sebagai bagian dari anggota luar kelompok (outgroup) demi mempertimbangkan petutur. Kesantunan linguistik diupayakan individu anggota dewan dengan cara menarik outgroup menjadi bagian dari in-group. Hal ini dinilai sebagai upaya anggota
dewan untuk melakukan hal yang lebih dari sekedar yang lazim. Penggunaan pronomina’kita’ untuk menggantikan pronomina ’saya’ bersifat semi-formulaik sehingga terbuka terhadap interpretasi kesantunan. Dari temuan ini juga dapat dirumuskan bahwa penggunaan lembaga/jabatan untuk menggantikan pronomina ’saudara’ dilakukan baik dalam tindak tutur meminta penjelasan maupun dalam tindak tutur memberikan pendapat. Penggunaan lembaga/jabatan untuk menggantikan pronomina ’saudara’ dinilai bersifat formulaik di dalam rapat dewan karena eksekutif dan pihak lain yang diundang di rapat dewan senantiasa terkait dengan lembaga maupun jabatan yang diembannya. Penggunaan lembaga/jabatan untuk menggantikan pronomina ’saudara’ bersifat formulaik sehingga tidak terbuka terhadap interpretasi kesantunan. Strategi menghilangkan pronomina ’saudara’ di dalam ujaran dilakukan baik dalam tindak tutur meminta penjelasan maupun dalam tindak tutur memberikan pendapat. Strategi menghilangkan pronomina ’saudara’ diinterpretasi bersifat formulaik di dalam rapat dewan karena sifat komunikasi bersifat tatap muka sehingga tanpa disebutkan akan jelas difahami bahwa pronomina yang dihilangkan merujuk kepada referensi ’saudara’. Penghilangan pronomina ’saudara’ bersifat formulaik sehingga tidak terbuka terhadap interpretasi kesantunan. Dari penjelasan di atas dapat diringkaskan bahwa strategi kesantunan linguistik yang digunakan melalui penggunaan sumber daya linguistik pronomina dilakukan dengan cara menggunakan pronomina: a) ’kami sebagai pengganti pronomina ’saya;
b) ‘kita’ sebagai pengganti pronomina ’saya’; c) ’kita’ sebagai pengganti pronomina ’kami’; d) ’kita’ sebagai pengganti pronomina ’saudara’; e) impersonalisasi; dan f) menghilangkan pronomina. Penggunaan pronomina tertentu untuk menggantikan pronomina lain ada yang bersifat formulaik dan semi-formulaik. Dikatakan formulaik manakala hal itu dianggap lazim di rapat dewan. Penggunaan pronomina yang bersifat formulaik adalah:
a) pronomina ’kami’ untuk menggantikan pronomina ’saya’; b) impersonalisasi; dan c) menghilangkan pronomina karena referensinya sudah difahami bersama. Yang bersifat formulaik tidak terbuka terhadap interpretasi kesantunan karena merupakan perilaku normatif. Sebaliknya, dikatakan semi-formulaik karena ada upaya lebih anggota dewan untuk melebihi kelaziman ujaran pada rapat dewan untuk mencapai kesantunan. Yang termasuk di dalam kategori ini adalah penggunaan pronomina: a) ‘kita’ sebagai pengganti pronomina ’saya’; b) ’kita’ sebagai pengganti pronomina ’kami’; c) ’kita’ sebagai pengganti pronomina ’saudara’.
Yang bersifat semi-formulaik terbuka terhadap interpretasi kesantunan dengan demikian merupakan perilaku santun di rapat dewan. Dari temuan ini dapat dikatakan bahwa penggunaan pronomina bersifat formulaik manakala in-group tetap menjadi in-group; impersonalisasi; dan penghilangan pronomina. Sebaliknya penggunaan pronomina yang bersifat semiformulaik adalah yang menggabungkan in-group dengan out-group. Dari temuan di atas juga dapat dideskripsikan bahwa pemarkah kesantunan digunakan baik dalam tindak tutur meminta penjelasan maupun dalam tindak tutur memberikan pendapat. Penggunaan kata ‘tolong’ dan ‘mohon’ sebagaimana terlihat pada data tindak tutur meminta penjelasan bersifat gramatikal. Dikatakan demikian karena ungkapan tersebut bersifat lazim saja, unsur yang satu mengikuti lainnya mengikuti gramatika bahasa. Penggunaan pemarkah kesantunan ‘tolong’ pada ‘tolong ceritakan’ dan ‘mohon’ pada ‘mohon penjelasan’ sama sekali tidak bermakna mempertimbangkan petutur dalam hal memberi kesan kedudukan petutur yang lebih tinggi atau memberi kesan bahwa permintaan tolong dan permohonan dapat saja ditunda atau diabaikan. Demikian juga sapaan yang digunakan yakni ‘pak’, ‘bapak’, dan ‘bapak kapolda’ juga dinilai bersifat formulaik karena tidak memberi kesan bahwa penutur memberi tempat yang lebih tinggi kepada petutur. Hal yang sama juga terlihat pada data tindak tutur memberikan pendapat. Penggunaan kata ‘tolong’ dan ‘mohon’
pada data tindak tutur ini juga bersifat
gramatikal. Dikatakan demikian karena ungkapan tersebut merupakan ujaran santun
yang bersifat lazim saja. Penggunaan pemarkah kesantunan ‘tolong’ pada ‘tolong segera dituntaskan’ dan ‘mohon’ pada ‘mohon jangan hanya’ sama sekali tidak bermakna mempertimbangkan petutur dalam hal memberi kesan kedudukan petutur yang lebih tinggi atau memberi kesan bahwa permintaan tolong dan permohonan dapat saja ditunda atau diabaikan. Demikian juga sapaan yang digunakan yakni ‘pak’ dinilai bersifat formulaik karena tidak memberi kesan bahwa penutur memberi tempat yang lebih tinggi kepada petutur. Sebagai sintesis dapat dikatakan bahwa penggunaan pemarkah kesantunan dalam tidak tutur meminta penjelasan dan memberikan pendapat di rapat dewan bersifat formulaik sehingga tidak terbuka terhadap interpretasi kesantunan. Dari temuan di atas juga dapat dikatakan bahwa kata berpagar ’belum’ dan ’kurang’ digunakan dalam tindak tutur meminta penjelasan dan memberikan pendapat. Dalam meminta penjelasan contoh kata berpagar yang digunakan adalah: Apa yang akan dilakukan untuk x yang
kurang benar? Dalam memberikan pendapat kata
berpagar digunakan dalam ujaran: 1) x belum bisa di-y-kan; 2) Pemprovsu belum menemukan formula untuk x; 3) x belum berpihak terhadap y; 4) x belum berpihak kepada y; 5) x belum mendapat perhatian y. Dari contoh penggunaan kata berpagar ’kurang’ dan ’belum’ dapat dikatakan bahwa kata berpagar digunakan untuk menggantikan leksikal ’tidak’. Dengan demikian ujaran meminta penjelasan ’Apa yang akan dilakukan untuk x yang kurang
benar?’ bermakna ’Apa yang akan dilakukan untuk x yang tidak benar?’ Demikian juga dalam memberikan pendapat kata berpagar yang digunakan dalam ujaran: 1) ’x belum bisa di-y-kan’ bermakna ’x tidak bisa di-y-kan’; 2) Pemprovsu belum menemukan formula untuk x bermakna Pemprovsu belum menemukan formula untuk x; 3) x belum berpihak terhadap y bermakna x tidak berpihak terhadap y 4) ’x belum berpihak kepada y bermakna x tidak berpihak kepada y; 5) x belum mendapat perhatian y bermakna x tidak mendapat perhatian y. Kata berpagar lain yang digunakan adalah yang menggunakan ’mungkin’ baik dalam tindak tutur meminta penjelasan maupun dalam tindak tutur memberikan pendapat. Penanda tindak tutur yang digunakan dalam meminta penjelasan adalah bisa mungkin diberikan x; sedikit mungkin x; dan mungkin x bisa memberikan x. Sedangkan penanda tindak tutur dalam memberikan pendapat adalah mungkin harus x; mungkin diambil dari x saja’; dan saya lihat mungkin x. Dari contoh penggunaan kata berpagar ’mungkin’ baik dalam tindak tutur meminta penjelasan maupun dalam memberikan pendapat, dapat terlihat bahwa leksikal ’mungkin’ telah mengalami pragmatikalisasi. Dikatakan demikian karena leksikal ’mungkin’ dalam konteks ini tidak digunakan dalam makna dasarnya yakni ’bisa ya bisa tidak’. Kata berpagar ’mungkin’ digunakan untuk seolah-olah memberi
petutur peluang untuk melakukan atau tidak melakukan yang diinginkan penutur pada ujaran yang disampaikannya. Namun fakta sesungguhnya adalah anggota dewan adalah sebenarnya meminta penjelasan sehingga harus dijawab (bukan boleh dijawab boleh tidak) dan pendapat yang diberikan adalah yang diyakni benar (bukan bisa benar bisa tidak) pula. Dengan alasan demikian maka kata berpagar yang dalam rapat dewan direalisasi dalam penggunaan leksikal ’mungkin’ dinilai terbuka terhadap interpretasi kesantunan. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa penggunaan kata berpagar dalam tindak tutur meminta penjelasan dan tindak tutur memberikan pendapat sebagaimana contoh yang dikemukakan di atas berfungsi untuk menghindari ujaran yang bersifat lugas dan langsung. Padahal di dalam rapat dewan, ujaran yang bersifat lugas dan langsung merupakan suatu hal yang lazim dan berterima. Dengan kata lain, penggunaan kata berpagar ’kurang’, ’belum’, dan ’mungkin’ dalam rapat dewan terbuka terhadap interpretasi kesantunan. Dari data juga terlihat bahwa anggota dewan menggunakan perujuk diri secara formulaik. Seyogyanya anggota dewan baik secara individu maupun fraksi memiliki sikap mereka sendiri terhadap masalah yang sedang dibicarakan. Penggunaan ’menurut pendapat fraksi’ dalam rapat paripurna atau ’menurut saya’ pada rapat komisi sama-sama memiliki kekuatan. Hal ini dikarenakan fungsi pengawasan melekat pada anggota dewan baik sebagai individu maupun sebagai anggota fraksi. Dengan demikian, penggunaan perujuk diri ’menurut saya’, ’menurut kami’, atau ’menurut
fraksi ...’ bersifat formulaik baik dalam tindak tutur meminta penjelasan maupun dalam tindak tutur memberikan pendapat. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa penurun ‘maaf’ digunakan di dalam rapat dewan baik dalam tindak tutur meminta penjelasan maupun dalam memberikan pendapat. Fungsi penurun ‘maaf’, sebagaimana terlihat pada data, adalah untuk memperlunak dampak perlokusi pada lawan bicara. Variasi penggunaan leksikal ‘maaf’ adalah mungkin mohon ma’af, mohon ma’af, mohon ma’af ini, maaf cakap, mohon ma’af, mohon ma’af ya. Berhubung karena berbicara lugas merupakan sesuatu hal yang lazim dan berterima di rapat dewan dan meminta maaf untuk berbicara lugas dalam mengemukakan pendapat yang berbeda tidak mengikat secara sosial, maka penggunaan penurun ‘maaf’ dinilai terbuka terhadap interpretasi kesantunan. BAB V PEMBAHASAN 5.1 Pendahuluan Di dalam bagian ini disajikan bagaimana realisasi kesantunan linguistik yang digunakan di dalam rapat dewan dapat menerangkan dan memisahkan perilaku normatif dari perilaku santun. linguistik
Hal ini dilakukan untuk menemukan kesantuan
yang khas di dalam rapat dewan, perilaku santun yang mungkin
membedakannya dari kesantunan linguistik yang dimiliki masyarakat praktisi lainnya.
Elemen linguistik yang digunakan untuk menerangkan dan memisahkan perilaku normatif dari perilaku santun adalah: 1) modus, 2) pronomina, 3) pemarkah kesantunan, 4) kata berpagar, 5) perujuk diri, dan 6) penurun. Indikator yang digunakan untuk menilai perilaku normatif di dalam rapat dewan adalah berbicara lugas dan langsung kepada substansi persoalan. Sedangkan indikator yang digunakan untuk menilai perilaku santun di dalam rapat dewan adalah ujaran dengan ciri: a) tidak langsung; dan b) bersifat semi-formulaik. Berdasarkan data yang ada, yang menjadi pedoman dalam pembahasan adalah bahwa perilaku normatif secara linguistik direpresentasikan dalam ujaran yang: a) langsung; b) bersifat formulaik. Sedangkan ujaran yang masuk kategori perilaku santun yakni ujaran yang merupakan ciri kesantunan linguistik di rapat dewan direpresentasikan dalam: a) ujaran tidak langsung; b) ujaran yang bersifat semi-formulaik Dengan demikian, analisis data dilakukan dengan cara membahas sifat data atas kategori: a) kelangsungan versus ketidaklangsungan ujaran; b) formulaik versus semi-formulaik.
5.2 Kelangsungan dan ketidaklangsungan ujaran
Berdasarkan temuan penelitian pada bab 4, salah satu representasi linguistik dari kelangsungan dan ketidaklangsungan ujaran adalah modus. Temuan penelitian di rapat dewan menunjukkan bahwa penggunaan modus dalam tindak tutur meminta penjelasan dan memberikan pendapat dapat diformulasikan sebagai berikut: Tabel 5.1 Penggunaan Modus sebagai sumber daya kesantunan linguistik No
1. 2. 3.
Modus
Meminta penjelasan
Perilaku santun Deklarasi √ Interogatif Imperatif -
Perilaku normatif √ √
Alasan
TL L L
Memberikan pendapat Perilaku Perilaku santun normatif √ √ √ -
Alasan
L TL TL
Catatan: L= langsung; TL= tidak langsung Tabel di atas menunjukkan bahwa ciri perilaku normatif dalam rapat dewan dalam hal penggunaan modus adalah: a)
Menggunakan modus interogatif dan imperatif dalam tindak tutur meminta penjelasan; dan
b)
menggunakan modus deklarasi dalam tindak tutur memberikan pendapat.
Sebaliknya ciri perilaku santun di dalam rapat dewan dalam hal penggunaan modus adalah: a) Menggunakan modus deklarasi dalam meminta penjelasan; dan b) Menggunakan modus interogatif dan imperatif dalam tindak tutur memberikan pendapat.
Kelangsungan dan ketidaklangsungan ujaran di dalam tindak tutur meminta penjelasan dan memberikan pendapat dapat terlihat secara jelas dalam perbandingan penggunaan modus berikut ini: Tabel 5.2 Kelangsungan dan ketidaklangsungan ujaran dengan penggunaan modus No
Modus
Meminta penjelasan
L/ TL
’Kami tidak tahu TL seberapa luas sawah di Sumut yang telah dialihfungsikan.’
Memberikan pendapat
L/ TL
4.
Deklarasi
5.
Interogatif
Kalau memang kita L surplus beras kenapa harga (beras) masih di atas (harga yang ditetapkan Bulog)? Lanjutan Tabel 5.2
Apakah tersebut mahal?
6.
Imperatif
TL Diperbolehkanlah identitas lain selain KTP(untuk mengajukan klaim ansuransi).
Tolong buat dulu L analisa usaha taninya produksi padi ini, supaya jangan kita beda pendapat.
‘Kami merasa kita L (Dewan Ketahanan Pangan) belum bekerja secara benar’ harga AC TL tidak terlalu
Sebagaimana telah dinyatakan pada bagian terdahulu, salah satu ciri strategi bertutur yang lazim di rapat dewan adalah strategi bertutur yang bersifat lugas dan langsung kepada pokok/substansi persoalan. Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa strategi bertutur yang lazim di rapat dewan adalah: a)
Meminta penjelasan melalui modus interogatif. Dengan menggunakan modus interogatif, anggota dewan secara langsung bertanya seperti yang terlihat pada
contoh,” Kalau memang kita surplus beras kenapa harga (beras) masih di atas (harga yang ditetapkan Bulog)?” b)
Meminta penjelasan melalui modus imperatif. Dengan menggunakan modus imperatif, anggota dewan secara lugas meminta eksekutif untuk memberikan penjelasan yang diminta seperti yang terlihat pada contoh, ” Tolong buat dulu analisa usaha taninya produksi padi ini, supaya jangan kita beda pendapat.”
c)
Memberikan pendapat melalui modus deklaratif. Dengan menggunakan modus deklaratif, anggota dewan secara lugas menyampaikan pendapat yang ingin disampaikannya apa adanya sebagaimana yang terlihat pada contoh, ”Kami merasa kita (Dewan Ketahanan Pangan) belum bekerja secara benar.” Selanjutnya, dari tabel di atas juga dapat disimpulkan bahwa kesantunan
linguistik dicapai dengan memberdayakan ketidaklangsungan ujaran. Strategi yang menggunakan ketidaklangsungan ujaran yang disajikan pada tabel menunjukkan halhal sebagai berikut: a)
Meminta penjelasan melalui modus deklarasi bersifat tidak langsung. Dalam meminta penjelasan melalui modus deklarasi, anggota dewan mendeklarasikan keadaan ’tidak tahu’ yang secara pragmatik bermakna meminta penjelasan. Contoh ujaran yang digunakan adalah ’Kami tidak tahu seberapa luas sawah di Sumut yang telah dialihfungsikan.’
b)
Memberikan pendapat melalui modus interogatif bersifat tidak langsung. Contoh ujaran yang digunakan adalah ’Apakah harga AC tersebut tidak terlalu mahal?’ Dalam memberikan pendapat melalui modus interogatif, anggota
dewan seolah-olah mengisyaratkan keraguannya sendiri dan memberi ruang bagi petutur untuk mengungkapkan pendapat yang berbeda. Dengan demikian kesantunan linguistik dalam hal ini juga dicapai dengan menggunakan ketidaklangsungan ujaran. c)
Memberikan pendapat melalui penggunaan modus imperatif
juga bersifat
tidak langsung. Pada contoh ujaran, ”Diperbolehkanlah identitas lain selain KTP(untuk mengajukan klaim ansuransi)” secara tidak langsung berisi pendapat anggota dewan bahwa identitas lain selain KTP seharusnya dapat digunakan untuk mengklaim ansuransi. Penggunaan modus imperatif dalam memberikan pendapat seolah-olah memberi ruang bagi petutur untuk memiliki pendapat yang berbeda. Dengan cara ini lah kesantunan diupayakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perilaku normatif dan perilaku santun di dalam rapat dewan dalam tindak tutur meminta penjelasan dan memberikan pendapat dan yang berkaitan dengan penggunaan modus dapat digambarkan pada diagram berikut:
Diagram 5.1 Perilaku Normatif dan Perilaku Santun dalam Penggunaan Modus Penelitian-penelitian sebelumnya telah menemukan bahwa modus merupakan sumber daya linguistik yang digunakan untuk mencapai kesantunan linguistik Goody 182 , Fraser dan Nolen 183 , Comrie 184 , Harris 185 , Reiter 186 , Holtgraves 187 (2002: 36), dan Tsuzuki et.al. 188
182
Esther N. Goody, (ed.), op.cit. p.32.
183
B. Fraser, & Nolen William. op.cit. p. 103.
Demikian juga, menggunakan ujaran tidak langsung merupakan salah satu strategi kesantunan yang ditemukan Geertz 189 . Ketidaklangsungan ujaran juga merupakan salah satu strategi kesantunan negatif yang diperkenalkan Brown dan Levinson 190 dengan istilah tidak langsung yang konvensional (be conventionally indirect), yang bermakna ketidaklangsungan yang bermakna konvensional. Artinya baik penutur maupun petutur memiliki pemahaman yang sama mengenai makna ujaran yang bersifat tidak langsung tersebut. Hal yang sama juga dikemukakan pada BlumKulka dkk. 191 yang menyatakan bahwa ujaran yang paling langsung dinilai paling rendah kadar kesantunannya yang bermakna bahwa ujaran yang paling tidak langsung
184
B., Comrie, Russian. op.cit. pp. 42-45
185185
Haris, Syamsuddin, “Partai Politik dan Demokratisasi di Indonesia: Perjuangan Panjang Menegakkan Kedaulatan rakyat.” Pergulatan Partai Politik dan Demokratisasi di Masa Krisis Perspektif perbandingan. R Siti Zuhro (Koordinator). Jakarta: PPW LIPI Zuhro, R. siti (Kord), 1999), p. 91-103. 186 187
Rosina Márquez Reiter, op.cit. p 128, 135 T. Holtgraves, op.cit. p. 36
188
Masako Tsuzuki, et al. Selection of linguistic forms for requests and offers comparison between english and chinese. In R. T. Lakoff, & S. Ide (Eds.), Broadening the horizon of linguistic politeness. (pp. 283-300).(Amsterdam: ohn Benjamins Publishing Company, 2005), p. 300. 189
Clifford Geertz, op.cit. p. 243.
190
Penelope Brown dan Stephen C. Levinson, op.cit. p. 132.
191
Blum-Kulka, Soshana, op.cit.
memiliki kadar kesantunan yang tinggi.
Penggunaan ujaran tidak langsung juga
dikemukakan sebagai salah satu strategi kesantunan dalam Saeed 192 . Dalam konteks rapat dewan, data di atas menunjukkan bahwa penggunaan ujaran tidak langsung juga kerap terjadi. Temuan ini dengan kata lain membantah anggapan sebelumnya bahwa ujaran di rapat dewan semuanya besifat lugas dan langsung. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa tidak semua ujaran yang dikemukakan di dalam rapat dewan bersifat lugas dan langsung. Walaupun ujaran yang besifat lugas dan langsung merupakan sesuatu hal yang lazim dan berterima di dalam rapat dewan, penelitian ini menunjukkan bahwa anggota dewan tetap melakukan upaya melebihi kelaziman tersebut untuk mencapai kesantunan. Salah satu bentuk dari upaya mencapai kesantunan tersebut adalah dengan memanfaatkan sumber daya linguistik modus yang mengakomodasi penggunaan ujaran tidak langsung. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesantunan linguistik di rapat dewan salah satunya dicapai dengan penggunaan sumber daya linguistik modus yang memfasilitasi ketidaklangsungan ujaran. Bila dihubungkan lebih detail dengan temuan penelitian Tsuzuki dkk 193 dan Goody 194 yang membandingkan kesantunan berbahasa antara penggunaan bentuk
192
J. I. Saeed, op.cit. p.218.
193
Masako Tsuzuki, et al. op. cit.
194
Esther N. Goody, (ed.), op. cit
imperatif dan interrogatif dalam tindak tutur meminta yang dalam hal ini meminta aksi, mereka menemukan bahwa modus imperatif lebih cocok digunakan bila petutur adalah teman dekat, sedangkan bila petutur memiliki status lebih tinggi maka penggunaan modus interogatif dinilai lebih sesuai. Namun dalam tindak tutur meminta informasi, hal ini tidak berlaku. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian di atas dimana dalam tindak tutur meminta informasi, justru modus deklaratif
lah yang
santun. Dengan kata lain, walaupun sama-sama masuk dalam kategori tindak tutur meminta, strategi kesantunan yang digunakan dalam tindak tutur meminta aksi berbeda dengan strategi kesantunan yang digunakan dalam tindak tutur meminta informasi seperti yang ditunjukkan pada diagram ini:
Diagram 5.2 Perbedaan Strategi Kesantunan dalam tindak tutur meminta aksi dan informasi
5.3 Formulaik dan semi-formulaik Ujaran yang bersifat formulaik adalah ujaran yang mengikat secara sosial. Artinya, siapa saja dalam sebuah masyarakat praktisi tertentu yang berhadapan dengan situasi komunikasi tertentu tersebut hampir dipastikan akan menggunakan ujaran tersebut untuk mengungkapkan tindak tutur tertentu. Sebaliknya ujaran yang bersifat semi-formulaik adalah ujaran yang secara strategis dipilih individu peserta komunikasi. Ujaran jenis ini sangat beragam tergantung kepada pilihan tiap-tiap
individu yang terlibat dalam komunikasi. Tujuan utama dari melakukan upaya melebihi kelaziman ini adalah untuk mencapai kesantunan linguistik.
5.3.1 Penggunaan Pronomina Temuan penelitian menunjukkan bahwa salah satu representasi linguistik dari ujaran yang bersifat formulaik dan semi-formulaik di rapat dewan adalah penggunaan pronomina. Penggunaan pronomina sebagai sumber daya linguistik di dalam rapat dewan dapat diformulasikan sebagai berikut: Tabel 5.3 Penggunaan pronomina dalam mencapai kesantunan linguistik No
Pronomina
7.
’saya’ ’kami’
8.
Perilaku santun menjadi
Ciri
Perilaku normatif
Ciri
-
-
√
’saya’ menjadi ’kita’
√
-
9.
’kami’ menjadi ’kita’
√
-
-
10.
’saudara’ ’kita’
√
-
-
11.
Impersonalisasi
kelompok dalam digabung ke kelompok luar Kelompok dalam digabung ke kelompok luar Kelompok luar digabung ke kelompok dalam -
kelompok dalam tetap menjadi kelompok dalam, terpisah dari kelompok luar. -
√
Tidak membedakan kelompok dalam
menjadi
-
Lanjutan Tabel 5.3 12.
Menghilangkan pronomina
-
-
√
dengan kelompok luar tidak membedakan kelompok dalam dengan kelompok luar
Dari tabel di atas terlihat bahwa prilaku normatif di dalam rapat dewan melalui penggunaan pronomina memiliki ciri: a) Memandang kelompok dalam terpisah dari kelompok luar (’saya’ menjadi ’kami’), dan b) tidak
membedakan
kedua
kelompok
(impersonalisasi,
menghilangkan
pronomina). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang lazim di dalam rapat dewan adalah memisahkan kelompok dalam dengan kelompok luar. Hal ini dapat difahami mengingat fungsi rapat dewan adalah pengawasan yang bersifat memiliki garis batas yang jelas antara pihak yang mengawasi (DPRD) dan pihak yang diawasi (eksekutif). Sebaliknya ciri perilaku santun di dalam rapat dewan melalui penggunaan pronomina dicapai dengan cara menggabungkan kelompok dalam dengan kelompok luar yang dilakukan dengan dua strategi yakni: a) kelompok dalam digabung ke kelompok luar (’kami’ menjadi ’kita’); dan b) kelompok luar digabung ke kelompok dalam (’saudara’ menjadi ’kita’).
Hal ini berarti bahwa selain komunikasi yang lazim, anggota dewan juga melakukan upaya melebihi kelaziman dimaksud untuk mencapai kesantunan linguistik yakni melalui penggabungan pronomina. Kesantunan linguistik di dalam rapat dewan dengan demikian dicapai dengan melibatkan, bukan memisahkan, penutur – petutur di dalam ujaran atau dengan kata lain, kesantunan linguistik diupayakan dengan mengaburkan garis pembatas antara pihak yang mengawasi (DPRD) dan pihak yang diawasi (eksekutif) serta dengan menegaskan kedudukan kedua lembaga sebagai mitra. Bila digambarkan dalam diagram, perilaku normatif dan perilaku santun dalam rapat dewan dalam tindak tutur meminta penjelasan dan memberikan pendapat dapat digambarkan sebagai berikut:
Perilaku santun: kita
Perilaku normatif kelompok dalam: “saya” “kami”
Perilaku normatif kelompok luar: “saudara”
Perilaku normatif:
-impersonalisasi -menghilangkan pronomina
Diagram 5.3: Perilaku Normatif dan Perilaku Santun dalam Penggunaan Pronomina
Dari diagram di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku normatif di rapat dewan dalam tindak tutur meminta penjelasan dan memberikan pendapat dalam kaitannya dengan penggunaan pronomina adalah kelompok dalam dan kelompok luar diperlakukan terpisah serta diberlakukannya impersonalisasi dan penghilangan pronomina. Sebaliknya, perilaku santun di rapat dewan dilakukan dengan cara menggabungkan kelompok dalam dengan kelompok luar sebagai upaya menghapus garis pembatas antara kedua lembaga. Bila
dikaitkan
dengan
penelitian-penelitian
sebelumnya,
penggunaan
pronomina sebagai salah satu strategi kesantunan telah menjadi pembahasan dalam kajian kesantunan sebelumnya. Salah satu strategi kesantunan positif yang dikemukakan dalam Brown dan Levinson 195 adalah menyertakan penutur dan petutur dalam kegiatan atau istilah yang digunakan include both S and H in the activity. Hal ini dipersepsi sama dengan strategi menggabungkan ingroup dengan outgroup. Dengan kata lain, fenomena penggabungan ingroup dan outgroup, sebagaimana diamati oleh Brown dan Levinson, juga terlihat di rapat dewan. Selain itu, Brown dan Levinson 196 juga mengemukakan strategi lain yakni strategi impersonalisasi yang direalisasi dengan cara menghindari penggunaan kata ‘saya’ dan ‘kamu’ (“impersonalize S and H: avoid the pronouns ‘I’ and ‘You’”) yang merupakan bagian dari kesantunan negatif. Sebagaimana terlihat pada data, 195
Penelope Brown dan Stephen C. Levinson, op. cit. p. 127
196
Penelope Brown dan Stephen C. Levinson, op. cit. p. 190
impersonalisasi juga merupakan bagian dari strategi bertutur di rapat dewan. Namun hal ini tidak dianggap sebagai realisasi perilaku santun. Impersonalisasi di rapat dewan dianggap sebagai hal yang lazim, mengingat seorang anggota dewan tidak melihat diri dan dilihat sebagai individu tetapi sebagai bagian dari partai, komisi, dan fraksi sehingga ujaran di dalam sidang lazim merujuk individu dengan jabatannya sebagai anggota dewan atau pimpinan sidang. Demikian pula, anggota dewan tidak memandang eksekutif sebagai individu tetapi sebagai lembaga sebagaimana terlihat pada skema perilaku normatif di rapat dewan yang telah disajikan pada bab II. Dengan kata lain, impersonalisasi yang merupakan bagian dari strategi kesantunan di dalam kajian Brown dan Levinson tidak dinilai sama di dalam rapat dewan. Impersonalisasi di rapat dewan dianggap sebagai sebuah perilaku normatif bukan perilaku santun. Dengan
demikian, temuan penelitian ini membantah
universalitas teori Brown dan Levinson yang menyatakan bahwa strategi impersonalisasi merupakan strategi kesantunan linguistik yang bersifat universal. Di dalam rapat dewan, sebagaimana disajikan di atas, strategi impersonalisasi bukan strategi kesantunan linguistik . Secara lebih rinci pengunaan pronomina di rapat dewan disajikan kembali dalam tabel berikut:
Tabel 5.4 Kategorisasi Penggunaan Pronomina No
Pro
Perilaku santun
Ciri
13.
’saya’ menjadi ’kami’
14.
’saya’ menjadi ’kita’
”Kita berharap Bapak Kapolda bisa memberikan penekanan pada persoalan pemalsuan pupuk...”
Ingroup dilibatkan ke outgroup
15.
’kami’ menja di ’kita’ ’sauda ra’ menja di ’kita’ impersonalis asi
Jadi, saya pikir perlu lah penjelasan kepada kita, tentang hal ini...”
Ingroup dilibatkan ke outgroup Outgroup dilibatkan ke ingroup
-
menghilang kan prono mina
-
16.
17.
18.
Mohonlah, kita jangan tutup mata terhadap masyarakat pesisir ini,
-
Perilaku normatif
Ciri
kami melihat ada ingroup beberapa hal yang tetap perlu kita diskusikan. ingroup, terpisah dari outgroup -
-
-
-
-
-
yang menarik adalah, asuransi dalam hal ini menetapkan target penerimaan,”
tidak merecognize ingroup – outgroup
-
Mohon diberi data yang lengkap (kepada kami) sekolah yang memperoleh dana tersebut di Kab/kota”
tidak merecognize ingroup – outgroup
Sebagaimana terlihat pada tabel di atas, anggota dewan secara sistematis memodifikasi tingkat partisipasi dan pelibatan penutur petutur dengan cara memodifikasi:
a) ‘saya’ menjadi ‘kita’ b) ‘kami’ menjadi ‘kita’ c) ‘saudara’ menjadi ‘kita’ Itu berarti yang dilakukan penutur adalah melibatkan pelibatan penutur – petutur sehingga kelompk dalam bergabung dengan kelompok luar. Hal ini sejalan dengan temuan Jahandarie
197
yang menyatakan bahwa pelibatan penutur dengan
petutur (the speaker’s involvement with the listener) dapat dilakukan untuk mencapai tujuan komunikasi. Sebagaimana terlihat di atas bahwa ‘saya’, ‘kami’, bahkan ‘saudara’ semua dimodifikasi menjadi ‘kita.’ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesantunan linguistik di dalam rapat dewan juga dicapai dengan penggunaan pronomina. Hal ini dimungkinkan karena dengan menggunakan pronomina secara sistematis, anggota dewan dapat memodifikasi tingkat partisipasi atau pelibatan penutur-petutur dalam komunikasi secara sistematis pula. Apabila ujaran yang dikemukakan memiliki potensi pengancaman muka maka untuk mengurangi beban dampak perlokusi tuturan semata kepada petutur, maka anggota dewan akan memperlunaknya dengan menggabungkan kelompok dalam kepada kelompok luar atau sebaliknya menggabungkan kelompok luar kepada kelompok dalam.
197
K. Jahandarie, op.cit p. 139.
Dengan kata lain, apabila penutur – petutur tidak terpisah tetapi terlibat satu dengan lainnya, baik dengan cara penutur melibatkan diri ke petutur atau sebaliknya, maka kesantunan linguistik akan dapat dicapai. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Muhlhausler dan Harre 198
yang mengatakan bahwa penggunaan pronomina
mencerminkan bagaimana seseorang melihat dirinya dalam hubungan sosialnya dengan orang lain. Pelibatan penutur ke petutur atau sebaliknya bermakna anggota dewan mengisyaratkan hubungan kemitraan. Tidak ada ‘saya’,’kami’ atau ‘saudara’; yang ada adalah ‘kita’. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesantunan linguistik di dalam rapat dewan dicapai dengan isyarat hubungan kemitraan ‘kita’. Dalam mencapai kesantunan linguistik, penanda identitas sosial di rapat dewan dirubah dari dua lembaga terpisah menjadi dua lembaga bermitra. Temuan penelitian ini juga relevan dengan temuan Bowe dan Martin199 yang menyatakan bahwa pronomina adalah penanda bagi identitas personal dalam hubungannya dengan identitas kelompok, dan menggambarkan identitas personal dan sosial. Dengan kata lain, kesantunan linguistik di rapat dewan diisyaratkan dengan hubungan kemitraan diantara kedua lembaga. Temuan penelitian ini juga relevan dengan temuan Foley
200
yang mengatakan
bahwa penggunaan pronomina merupakan refleksi dari kepercayaan akan nilai-nilai
198
P.,Mühlhäusler & Harré, op.cit p. 16.
199
H. J. Bowe, & Martin, op.cit p. 95.
200
William A. Foley, op.cit p. 226.
budaya tertentu atau refleksi konsep diri. Pada masyarakat Indonesia, penggabungan kelompok dalam dengan kelompok luar merefleksikan nilai sosiosentris dimana konsep diri didefinisikan dalam kaitannya dengan konteks sosial, status sosial, dan pengelompokan sosial yang merefleksikan keinginan dan kebutuhan untuk hidup secara kolektif. Dengan kata lain perilaku santun di rapat dewan diupayakan dengan merealisasi nilai sosiosentris dimana kelompok dalam tidak dipisahkan dari kelompok luar. Pada bagian sebelumnya juga telah dinyatakan bahwa penggunaan pronomina dalam ujaran dapat mencapai kesantunan linguistik karena memungkinkan seorang penutur memodifikasi tingkat partisipasi penutur-petutur
secara sistematis dalam
komunikasi 201 . Dengan kata lain, kesantunan linguistik dicapai seorang penutur melalui penggunanan pronomina dengan cara memodifikasi partisipasi atau pelibatan penutur-petutur dalam komunikasi. Sebagai ilustrasi, modifikasi tingkat partisipasi penutur petutur dalam rapat dewan dapat terlihat dari pergeseran-pergeseran yang dilakukan penutur dari satu pronomina ke pronomina lain sebagai berikut:
201
C.Goodwin, & Goodwin, op.cit p. 222.
Tabel 5.5 Modifikasi partisipasi penutur petutur untuk mencapai kesantunan linguistik No 19.
20.
Modifikasi dan pergeseran penggunaan pronomina ’saya’ bergeser ke ’kami’ dan bergeser lagi ke ’kita’
’kita’ bergeser ke ’kami’
Contoh ujaran
Keterangan
Pertama, saya tidak menduga bahwa ekpose yang disampaikan oleh Pak Kapolda begitu terperinci... Dan kemudian yang kedua, rasa terimakasih kami bahwa kesempatan ini, ... Oleh karena itu ... kita akan bersama memperjuangkan ke Jakarta agar....Ini harapan kita khususnya....
saya tidak menduga
rasa kami
terimakasih
ini harapan kita
Kita berharap ekspose Bapak kita berharap Kapolda karena beberapa kabupaten/kota telah disinyalir ...Oleh karena itu kami berharap Bapak kami berharap Kapolda bisa...
Dari tabel di atas dapat terlihat bagaimana pergeseran dari satu pronomina ke pronomina lain dilakukan anggota dewan dalam satu unit ujaran. Pergeseran dari pronomina ’saya’ ke ’kita’ dan kembali ke ’kami’ menunjukkan bahwa anggota dewan menggunakan rasa bahasa dalam menyampaikan tuturan dengan dampak perlokusi yang berbeda. Apabila digunakan ilustrasi angka untuk menggambarkan derajat tekanan ujaran yakni 0,1, dan 2, maka dari ujaran di atas dapat terlihat bahwa anggota dewan menggunakan pronomina ’saya’ ketika tuturan tidak memiliki potensi menekan (level tekanan 0), menggunakan ’kita’ ketika tuturan memiliki derajat tekanan yang
lebih tinggi (level tekanan 2), dan menggunakan ’kami’ ketika derajat tekanan tuturan lebih rendah (Level tekanan 1). Pergeseran penggunaan pronomina tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut: KITA
SAYA
KAMI
Diagram 5.4 Pergeseran penggunaan pronomina dalam 1 unit ujaran
Penggunaan pronomina secara strategis untuk mencapai kesantunan linguistik di rapat dewan juga relevan dengan situasi yang digambarkan Goodwin
202
bahwa
penutur secara sistematis meningkatkan keterlibatan penutur- petutur dalam konteks dan masalah yang dibicarakan utnuk mengurangi tekanan. Dalam hal ini, penggunaan pronomina di rapat dewan bukan hanya menggabungkan penutur dan petutur. Pada data ditemukan bahwa anggota dewan selain melibatkan dirinya dengan petutur, juga melibatkan dirinya dengan orang lain yang sedang dibicarakan, dan melibatkan dirinya dengan masalah yang sedang dibicarakan. Hal ini dapat dilihat pada contoh pada tabel berikut: Tabel 5.6 Tiga dimensi keterlibatan dalam tindak tutur meminta penjelasan dan memberikan pendapat No
Tiga dimensi keterlibatan
Contoh ujaran
Keterangan
Seyogyanya kita pada hari ini mendapat pemetaan, pemetaan tentang apa yang menjadi permasalahan secara umum yang dideteksi oleh dewan ketahana pangan.
Seyogyanya saya dan saudara pada hari ini mendapat pemetaan…
21.
Penutur - petutur
22.
Penutur/petutur – Kami pikir ya, kalau bukan kita Kita – petani kita orang lain yang yang menghargai dan dibicarakan meningkatkan kesejahteraan dari e...petani dari bangsa kita sendiri, nggak mungkin orang dari Vietnam yang meningkatkan kesejahertaan petani kita. Itu omong kosong. Nonsense itu kata orang 202
Ibid, p. 222.
Lanjutan Tabel 5.6 23.
Belanda. Terimakasih. Penutur/petutur – Kita selalu mempunyai dalih Kita – masalah masalah yang bahwa kita perlu import beras beras kita dibicarakan sebagai cadangan. Kita menyatakan bahwa pangan tersedia tapi perlu cadangan. Tapi dari beberapa kali pertemuan kita, dari operasi pasar, daripada letak operasi pasar itu, saya bisa ambil kesimpulan bahwa kita sebenarnya sudah kekurangan pangan. Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa penggunaan pronomina di rapat dewan
memiliki tiga dimensi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan pronomina di dalam rapat dewan juga sejalan dengan temuan Jahandarie203 dimana penggunaan kata ganti memiliki 3 dimensi yakni: a) keterlibatan penutur dengan petutur (the speaker’s involvement with the listener); b) keterlibatan penutur dengan orang tertentu (the speakers’ involvement with oneself); dan c) keterlibatan penutur dengan realitas di sini dan sekarang (the speaker’s involvement with the reality ‘here and now’). Untuk lebih jelas, ketiga jenis keterlibatan ini yang terjadi di rapat dewan dapat disajikan sebagai berikut:
203
K. Jahandarie, op. cit, p. 139.
Penutur petutut
Penutur orang lain Penutur – realita sekarang
Diagram 5.5 Tiga dimensi keterlibatan untuk mencapai kesantunan linguistik Dari gambaran pada diagran di atas dapat disimpulkan bahwa kesantunan linguistik di rapat dewan ternyata tidak hanya dicapai dengan menggabungkan ingroup dan out-group saja. Kesantunan linguistik di rapat dewan juga dicapai dengan secara santun menyebutkan orang sedang dibahas di rapat dewan (‘petani kita’ bukan semata ‘petani’ ); dan keterlibatan dengan realita (masalah) yang sedang dibicarakan. Contoh “Kita selalu mempunyai dalih bahwa kita perlu import beras sebagai cadangan”, sesungguhnya bermakna bahwa penutur tidak ikut terlibat dalam merumuskan kebijakan pemerintah tersebut. Namun untuk mengurangi tekanan kepada lawan bicara (petutur merupakan bagian dari pemerintah), maka penutur seolah-olah menempatkan dirinya sebagai orang yang turut merumuskan kebijakan pemerintah tersebut. Kompleksitas penggunaan kata ganti sebagai salah satu strategi kesantunan di dalam rapat dewan secara khusus dan Bahasa Indonesia secara umum jelas terlihat di
dalam penelitian ini. Hal ini sekaligus membuktikan Muhlhausler dan Harre 204 yang menyatakan sistim pronomina pada bahasa-bahasa di Timur lebih kompleks bila dibanding dengan sistem pronomina pada bahasa-bahasa di Barat. Oleh karena itu, temuan penelitian ini telah menyumbangkan wawasan yang berharga terhadap kompleksitas penggunaan kata ganti di dalam Bahasa Indonesia. Lebih jauh lagi, temuan penelitian juga menegaskan peran potensial pronomina ganti dalam mencapai kesantunan linguistik. Penelitian yang ada selama ini baru terbatas kepada penggunaan ‘tu’ dan ‘vu’ sebagai realisasi kesantunan linguistik dalam penggunaan kata ganti 205 atau strategi menghindarkan penggunaan kata ‘saya’ dan ‘kamu’ dalam teori Brown dan Levinson 206 . Di dalam rapat dewan secara khusus dan di dalam Bahasa Indonesia secara umum, bukan hanya penggunaan kata ganti yang beragam tetapi pergeseran dari satu kata ganti ke kata ganti lainnya dengan rujukan yang sama di dalam sebuah unit ujaran dapat menambah wawasan dan teori mengenai penggunaan kata ganti sebagai alat linguistik untuk mencapai kesantunan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa strategi kesantunan linguistik di dalam rapat dewan melalui penggunaan pronomina dapat disarikan sebagai berikut:
204
205 206
P.,Mühlhäusler & Harré, R., op. cit, 155. Yasemin Bayyurt, dan Arin Bayraktaroglu. op. cit, p. 201 Penelope Brown dan Stephen C. Levinson, op. cit. p. 190.
Diagram 5.6 Strategi kesantunan linguistik dalam penggunaan pronomina
5.3.2 Kata berpagar Salah satu representasi dari ujaran yang bersifat semi-formulaik adalah yang menggunakan kata berpagar untuk mencapai kesantunan.
Sebagaimana telah
diungkapkan pada bab sebelumnya, hedges adalah leksikal atau frasa yang berfungsi: a) menghindari memberikan isi proposisi yang tertentu; dan b) memberi pilihan bagi petutur untuk menetapkan pilihan sendiri. Di dalam rapat dewan fungsi pertama direpresentasikan melalui penggunaan leksikal ’kurang’ dan ’belum’ dan fungsi kedua
direpresentasikan oleh penggunaan leksikal ’mungkin’. Masing-masing disajikan pada tabel di bawah ini:
Tabel 5.7 Kata berpagar ’kurang’ sebagai sumber daya kesantunan linguistik No
Fungsi hedges
Contoh ujaran (’kurang’)
24. Menghindari Menurut hemat saya memberikan isi ada pembinaan yang proposisi tertentu barangkali kurang benar terhadap (anggota) Polda.
bandingkan dengan
Keterangan
Menurut hemat saya ’kurang’ ada pembinaan yang lebih santun barangkali tidak benar terhadap (anggota) Polda.
Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa leksikal ’kurang’ merupakan ujaran yang secara strategis dipilih individu anggota dewan. Ujaran tersebut bukan merupakan ujaran yang secara sosial mengikat. Dikatakan demikian karena apabila anggota dewan memilih ujaran yang secara sosial mengikat, sesuai dengan kebenaran fakta yang ada mengenai peristiwa yang sedang dibicarakan, sesungguhnya ia akan mengatakan, ”Menurut hemat saya ada pembinaan yang barangkali tidak benar terhadap (anggota) Polda.” Namun karena pertimbangan individu, penggunaan kata ’tidak’ yang seolah-olah bermakna tidak mempertimbangkan orang lain, diganti menjadi ’kurang’ sehingga frasa ’pembinaan yang tidak benar menjadi pembinaan yang kurang benar. Hal yang sama juga terjadi pada ujaran yang menggunakan leksikal ’belum’ sebagaimana terdapat pada contoh pada tabel berikut:
Tabel 5.8 Kata berpagar ’belum’ sebagai sumber daya kesantunan linguistik No Fungsi hedges
Contoh ’belum’
ujaran bandingkan dengan
25. Menghindari memberikan isi proposisi tertentu
Berdasarkan data BPS, kebijakan pemerintah terhadap ekonomi kerakyatan belum berpihak kepada masyarakat petani
Keterangan
Berdasarkan data ’belum’lebih BPS, kebijakan santun pemerintah terhadap ekonomi kerakyatan tidak berpihak kepada masyarakat petani
Pada Tabel 5.8 di atas, ujaran ”Berdasarkan data BPS, kebijakan pemerintah terhadap ekonomi kerakyatan belum berpihak kepada masyarakat petani” menggunakan leksikal ’belum’. Hal ini juga merupakan pilihan yang bersifat individu yang bertujuan untuk mempertimbangkan petutur untuk mencapai kesantunan. Manakala anggota dewan merujuk kepada kebenaran kenyataan mengenai fakta yang sedang dibahas, maka kemungkinan besar anggota dewan akan menggunakan leksikal ’tidak’, sebagaimana ujaran perbandingan yang disajikan di atas yang berbunyi ”Berdasarkan data BPS, kebijakan pemerintah terhadap ekonomi kerakyatan tidak berpihak kepada masyarakat petani”. Dengan demikian penggunaan leksikal ’belum’ dalam contoh ujaran di atas merupakan ujaran yag bersifat semi-formulaik untuk mengupayakan kesantunan. Demikian juga penggunaan kata berpagar yang ketiga yakni leksikal ’mungkin’
yang
dinilai
sebagai
upaya
individu
anggota
dewan
mempertimbangkan orang lain. Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut:
untuk
Tabel 5.9 Kata berpagar’mungkin’ sebagai sumber daya kesantunan linguistik No Fungsi hedges
Contoh (’mungkin’)
ujaran Bandingkan dengan
26. Memberi pilihan bagi petutur untuk menetapkan pilihan sendiri
Bisa nanti mungkin diberikan ilustrasi bagaimana pola pembebanan jasa raharja terhadap kendaraan baru dan lama.
Keterangan
Bisa nanti diberikan Menggunakan ilustrasi bagaimana ’mungkin’ pola pembebanan lebih santun. jasa raharja terhadap kendaraan baru dan lama
Contoh ujaran pada Tabel 5.9 di atas yang berbunyi ”Bisa nanti mungkin diberikan ilustrasi bagaimana pola pembebanan jasa raharja terhadap kendaraan baru dan lama” menggunakan leksikal ’mungkin’ yang merupakan pilihan strategis yang bersifat individual. Dikatakan demikian karena apabila anggota dewan merujuk kepada kenyataan yang benar mengenai fakta fungsi rapat dewan maka tidak ada pilihan bagi petutur untuk tidak memberikan penjelasan yang diminta. Dengan kata lain, dalam keadaan tersebut, penggunaan leksikal ’mungkin’ tidak relevan dalam aturan yang mengikat secara sosial yakni memberi pilihan bagi petutur untuk menetapkan pilihan sendiri. Dengan demikian penggunaan leksikal ’mungkin’ tersebut merupakan ujaran yang secara strategis dipilih individu sehingga bersifat semiformulaik. Dengan demikian penggunaan kata berpagar dalam mencapai kesantunan linguistik di rapat dewan ditempuh dengan dua cara yakni:
a) menghindari menggunakan kata ‘tidak’ sehingga yang digunakan adalah kata ‘kurang’ dan ‘belum’; dan b) seolah-olah memberi pilihan bagi petutur untuk menetapkan pilihan sendiri. Upaya menghindari penggunaan kata ‘tidak’ dan seolah-olah memberi ruang memilih bagi petutur dilakukan baik dalam tindak tutur meminta penjelasan maupunn dalam tindak tutur memberikan pendapat. Kesantunan linguistik dengan menggunakan kata berpagar dengan demikian dicapai dengan mengurangi kelugasan ujaran. Penggunaan kata berpagar dalam ujaran anggota dewan juga bersifat semiformulaik. Hal itu ditandai dengan ujaran tersebut bersifat individual atau secara strategis dipilih individu anggota dewan untuk mencapai kesantunan. Penggunaan kata berpagar sebagai salah satu strategi dalam mencapai kesantunan linguistik juga telah ditemukan sebelumnya. Reiter 207 menemukan bahwa hedges merupakan sumber daya linguistik yang digunakan untuk mencapai kesantunan melalui modifikasi internal yakni dengan mengurangi dampak perlokusi yang terdapat pada leksikal/frasa yang langsung mengikutinya. Dalam penelitian ini pun hal yang sama ditemukan.
5.3.3 Penurun (maaf) 207
Rosina Márquez Reiter, op. cit, p. 36
House dan Kasper di dalam Watts 208 mendefinisikan penurun sebagai ’which ’modulate’ the impact of the speakers’s utterance (yang memodulasi dampak ujaran penutur). Di dalam rapat dewan salah satu leksikal yang berfungsi sebagai penurun adalah ‘maaf’. Frasa/leksikal ’maaf’ yang berfungsi menurunkan dampak perlokusi isi proposisi digunakan dalam tindak tutur meminta penjelasan dan memberikan pendapat. Salah satu contoh penggunaan frasa/leksikal maa’f
dalam tindak tutur
meminta penjelasan disajikan kembali sebagai berikut: Tabel 5.10 Penggunaan frasa/leksikal maaf dalam tindak tutur meminta penjelasan No
Contoh ujaran
27.
Maaf bapak Kapolda/ saya juga meragukan/ mengapa Kapolda yang lama/ menyatakan/ kami sebagai Kapolda tidak melakukan illegal loging/ pertanyaan besar bagi kami ini/ tidak pernah jelas perkara ini/ tapi dia mengatakan tidak melakukan penanganan dalam kasus illegal loging/ Pengaduan masyarakat/ dan laporan dari kami itu udah/ Ada apa itu/ janganjangan juga terikat anggota dewan ini/ terima suap/ komisi A / Tidak pernah ada tindak lanjut dari Kapolda/ Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang…Saya gak terima itu…Banyak ini terjadi KKN ini/ tolong lah segera dituntaskan/Wassalamualaikum wr. wb . terima kasih/ (01.25.28)
208
Richard J. Watts , op. cit, p. 183
Makna Ilokusi
Ptt
Maaf, saya juga Mengapa? meragukan, mengapa Kapolda yang lama menyatakan tidak menangani illegal loging? pertanyaan besar bagi kami ini. Tidak pernah jelas perkara ini. Pengaduan masyarakat dan laporan dari kami itu sudah. Ada apa itu? Ini kan pertanyaanpertanyaan. Tolong lah segera dituntaskan.
Pada tabel di atas terlihat bahwa penggunaan penurun ’maaf’ digunakan anggota dewan ketika meminta penjelasan. Dari ujaran di atas, jelas sekali bahwa anggota dewan meragukan pernyataan yang disampaikan eksekutif. Dengan menyatakan ”Maaf, saya juga meragukan, mengapa Kapolda yang lama menyatakan tidak menangani illegal loging?”, anggota dewan menyatakan dirinya memiliki pendapat yang berbeda dan ingin mendapatkan kejelasan mengenai hal tersebut. Penurun maaf yang digunakan anggota dewan dalam tindak tutur memberikan pendapat disajikan kembali pada tabel di bawah ini: Tabel 5.11 Penggunaan leksikal/frasa maaf dalam tindak tutur memberikan pendapat No
Contoh Ujaran
28.
(43:25) Nah sebenarnya angka-angka ini harus kita kedepankan ke depan supaya kebijakan yang kita lakukan itu betul-betul e...menjadi apa kita, konsern kita dan juga bisa kita pertanggungjawabkan bersama-sama. Sehingga kita tidak lagi masing-masing e...ya mungkin mohon maaf, ada semacam apa, gengsi-gengsi sektoral yang karus kita mulai atasi ke depan ini. Karena apa Pak? Kita harus sadar dengan keterbukaan sekarang ini rakyat lebih apa Pak, lebih kritis dan lebih berani untuk mengapakannya. Dan kita mungkin harus siap menghadapi ini. Itu dia.
Makna ilokusi
Ptt
Sebenarnya angka- Sebenarnya angka ini harus kita kedepankan ke depan sehingga kita tidak lagi masingmasing mungkin mohon maaf, ada semacam gengsigengsi sektoral yang harus kita mulai atasi ke depan ini.
Pada tabel di atas terlihat penggunaan frasa/leksikal maaf dalam tindak tutur memberikan pendapat digunakan ketika anggota dewan merasa harus menggunakan frasa yang mungkin kurang disukai yakni ’gengsi-gengsi sektoral.’ Fenomena yang dapat diamati dari rapat dewan adalah bahwa ungkapan ketidaksetujuan tidak selalu bermakna mengancam muka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa baik anggota DPRD maupun eksekutif
dapat menerima
pertukaran ketidaksetujuan di kalangan mereka. Hal ini dibuktikan antara lain dengan membandingkan pernyataan dan jawaban yang diberikan Pengurus Dewan Ketahanan Pangan terhadap pernyataan anggota dewan yang mengkritik lemahnya badan ini. Untuk lebih jelasnya, pernyataan anggota dewan dikutip sebagai berikut: Saya mohon maaf ini, setelah mendengarkan paparan dan memperhatikan secara cermat perkembangan terakhir, saya malah berkesimpulan kita bubarkan saja lembaga ini. Hemat saya nggak ada manfaatnya ini. Apa, kalau dipaparkan tadi adalah tupoksinya, apa hasil yang sudah kita peroleh dari lembaga yang namanya Dewan Ketahann Pangan ini, nggak ada. Bagi saya ini cuma nol koma nol saja ini, nggak ada manfaatnya ini. Padahal di sini terlibat, ya saya catat ini, ada 203 jabatan dan semua pejabat. Pejabat sama ahli, para pakar yang duduk di sini. Jadi kalau dikembalikan pun ini kepada tugas masing-masing dinas terkait, saya kira akan lebih bagus. Pembentukan ini, kalau menurut saya, selebihnya hanya sekedar basabasi karena diatur dalam ada PP, ada UU, ada Keppres, lalu kita, karena ingin mengikuti ketentuan itu, kita bentuk sedemikian rupa sehingga di sini terbentuk ada sejumlah nama-nama, jabatan, dan seterusnya yang saya katakan tadi sampai apa, menyebut nama atau jabatan 203 jabatan yang ada dalam Dewan Ketahanan Pangan ini. Tapi kalau dilihat dari hasilnya, saya tidak melihat apa-apa, bahkan kita justru bingung ternyata di forum ini juga bahwa pejabat yang ikut menjadi anggota ini, anggota teras ini, malah menurut saya juga ikut bingung. Jawaban yang diberikan eksekutif terhadap pernyatan itu adalah sebagai berikut: Terima kasih bapak-bapak anggota dewan yang terhormat, ee ini bukan ee bukan membela diri, tapi memberikan penjelasan, ee dewan ini adalah
fungsinya koordinasi, bukan struktural, jadi tidak makanya pejabat-pejabat yang di situ adalah untuk dikoordinasikan, dan terus terang saja memang, dan dananya hanya ada dana rapat, jadi dananya cuma ada dalam rapat, 30 juta, aa dananya ada 30 juta, dana kita kalo ada turun dari sini gak, gak adanya gak, jadi ini mungkin akan kalo akan bukan, jadi ini, ini, ini apanya pak, penjelasannya seperti ini.
Dari dua kutipan di atas terlihat bahwa ungkapan ketidaksetujuan anggota dewan tidak menimbulkan konflik antara dewan dengan DKP. Ungkapan ketidaksetujuan tersebut, sebaliknya, difahami sebagai bagian dari komunikasi rapat dewan. Apabila ujaran anggota dewan dan DKP disederhanakan, pertukaran ketidaksetujuan yang berlangsung secara mulus akan lebih jelas terlihat sebagai berikut: Anggota Dewan : Saya mohon maaf ini...ada sejumlah nama-nama,... 203 jabatan yang ada dalam Dewan Ketahanan Pangan ini. Tapi kalau dilihat dari hasilnya, saya tidak melihat apa-apa,... DKP
: ... ee ini bukan ee bukan membela diri, tapi memberikan penjelasan, ee dewan ini adalah fungsinya koordinasi, bukan struktural, ... makanya pejabat-pejabat yang di situ adalah untuk dikoordinasikan,... Dari kutipan di atas dapat terlihat bahwa penggunaan frasa penurun ‘saya
mohon maaf ini’ yang digunakan anggota dewan sebagai strategi kesantunan jelas memberikan pengaruh terhadap jenis respon yang diberikan Pengurus Dewan Ketahanan Pangan. Pengurus DKP memberikan respon yang baik terhadap pernyataan ini dengan menyatakan ‘...ee ini bukan ee bukan membela diri.’ Temuan penelitian ini
menunjukkan bukti yang berbeda dengan Brown dan Levinson 209 yang mengatakan bahwa mencari persetujuan dan menghindari ketidaksetujuan merupakan strategi kesantunan tidak selamanya berlaku di dalam forum rapat dewan. Genre rapat dewan yang merupakan genre pengancaman muka tampaknya juga difahami secara baik di dalam rapat ini. Secara umum temuan ini menunjukkan pendapat yang sejalan dengan TingToomey 210
yang mengatakan bahwa praktek berkomunikasi manusia memiliki
dimensi moral ketika menyetujui (approving) atau tidak menyetujui (disapproving), maupun ketika mengkonfirmasi (confirming) atau menegasikan (negating) patner komunikasi. Dari pernyataan ketidaksetujuan di atas, terlihat bahwa dimensi moral tersebut direalisasikan dalam penggunaan penurun ‘maaf’ dan fungsinya adalah untuk mengurangi dampak perlokusi isi proposisi terhadap lawan bicara. Temuan penelitian ini juga sejalan dengan pendapat Schegloff 211 yang mengatakan bahwa pada tanggapan yang tidak disukai (dispreferred responses) yakni yang bertolak belakang dengan pendapat sebelumnya, penutur akan melakukan mitigasi yakni upaya mengurangi tekanan untuk mencapai kesantunan linguistik. Dari dua pernyataan di atas, yakni:
209 210
211
Penelope Brown dan Stephen C. Levinson, op.cit, p.112-113 S. Ting-Toomey (Ed.), op. cit, p. 34.
E. A.Schegloff, Sequence organization in interaction : A primer in conversation analysis I. (Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, 2007), pp.63-63.
1)
Maaf, saya juga meragukan, mengapa Kapolda yang lama menyatakan tidak menangani illegal loging?
2)
... Mungkin mohon maaf, ada semacam gengsi-gengsi sektoral yang harus kita mulai atasi ke depan ini.
jelas kedua anggota dewan menyadari bahwa apa yang mereka kemukakan merupakan tanggapan
yang
bertolak
belakang
dengan
pendapat
sebelumnya
sehingga
kemungkinan besar akan kurang disukai. Oleh karenanya, untuk mengurangi dampak perlokusi ujaran terhadap lawan bicara, anggota dewan menggunakan sumber daya linguistik penurun ’maaf’. Selanjutnya, bila dibandingkan dengan penelitian lainnya, temuan penelitian ini juga sejalan dengan Kurzon 212 . Ia menyatakan bahwa tekanan yang ditimbulkan ungkapan ketidaksetujuan dapat diturunkan antara lain dengan menggunakan sumber daya
linguistik
‘saya
menyesal’.
Strategi
lainnya
menurutnya
adalah:
a)
impersonalisasi; b) membatasi ketidaksetujuan sebagai pendapat pribadi; c) membatasi ketidaksetujuan pada kasus tertentu saja. Sebagaimana yang juga telah diungkapkan pada bagian sebelumnya, permohonan maaf memiliki tujuan yang beragam213 , yakni mengungkapkan penyesalan (an expression of regret), memberikan alasan/penjelasan (explanation of account),
mengambil
tanggungjawab
(taking
on
responsibility),
menjaga/mempertimbangkan petutur (concern for the hearer), menawarkan perbaikan 212 213
Dennis Kurzon, op. cit, pp. 80-83. H. J. Bowe, & Martin, op. cit. pp. 52-53
(offer of repair), berjanji untuk tidak mengulangi (offer for forbearance). Fungsi penurun ‘maaf’ sebagaimana yang disajikan di atas jelas bertujuan untuk menjaga/mempertimbangkan petutur. Hal ini sejalan dengan definisi kesantunan yang digunakan di dalam disertasi ini. Ujaran “Maaf, saya juga meragukan, mengapa Kapolda yang lama menyatakan tidak menangani illegal loging?” dan ”... Mungkin mohon maaf, ada semacam gengsi-gengsi sektoral yang harus kita mulai atasi ke depan ini” merupakan upaya santun yang dilakukan anggota dewan untuk mempertimbangkan petutur dengan cara mengurangi dampak perlokusi isi proposisi yang dikemukakannya. Bila ditinjau dari kelugasan pernyataan sebagai bagian dari perilaku normatif di rapat dewan dan meminta penjelasan serta mengungkapkan ketidaksetujuan juga merupakan perilaku yang lazim dan berterima, penggunaan leksikal/frasa ‘maaf’ sebagaimana contoh di atas merupakan gambaran dari upaya melebihi kelaziman untuk mencapai kesantunan. Apabila leksikal ‘maaf’ dihilangkan sehingga ujaran “Maaf, saya juga meragukan, mengapa Kapolda yang lama menyatakan tidak menangani illegal loging?” menjadi “Saya juga meragukan, mengapa Kapolda yang lama menyatakan tidak menangani illegal loging?” pengaruh leksikal ’maaf’ sebagai ungkapan perilaku santun lebih jelas terlihat. Demikian juga apabila frasa maaf dihilangkan sehingga ujaran ”... Mungkin mohon maaf, ada semacam gengsi-gengsi sektoral yang harus kita mulai atasi ke depan ini” menjadi ”... ada semacam gengsigengsi sektoral yang harus kita mulai atasi ke depan ini” ungkapan perilaku santun
yang diisyaratkan frasa m’maaf’ ini semakin jelas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penggunaan penurun ’maaf’ merupakan perilaku santun di rapat dewan. Reiter 214 menyatakan bahwa penurun maaf merupakan sebuah perilaku post event yakni sebuah tindakan yang diambil setelah tindakan yang mendahului. Dia mengatakan bahwa permintaan maaf dilakukan karena penutur menyadari bahwa dirinya telah melanggar sebuah norma sosial. Di dalam rapat dewan, penurun maaf dilakukan sebagai peristiwa awal (pre event) maupun peristiwa akhir (post event). Namun dari data terlihat bahwa ungkapan maaf yang bersifat semi-formulaik adalah ungkapan maaf yang bersifat peristiwa awal sebagaimana digambarkan pada contoh-contoh yang disajikan di atas yakni: 1) 2) 3)
“Maaf, saya juga meragukan, mengapa Kapolda yang lama menyatakan tidak menangani illegal loging?” ”... Mungkin mohon maaf, ada semacam gengsi-gengsi sektoral yang harus kita mulai atasi ke depan ini” “Saya mohon maaf ini, setelah mendengarkan paparan dan memperhatikan secara cermat perkembangan terakhir, saya malah berkesimpulan kita bubarkan saja lembaga ini. Hemat saya nggak ada manfaatnya ini.” Sebaliknya, ungkapan maaf yang diberikan sebagai peristiwa akhir bersifat
formulaik. Dari data jelas terlihat bahwa ujaran-ujaran yang menggunakan maaf merupakan strategi menutup pernyataan yang bersifat formulaik. Contoh-contoh demikian disajikan sebagai berikut: a. Kami mohon maaf kepada Pemprovsu, rekan-rekan anggota dewan, Dan senua elemen masyarakat apabila tutur kata kami dapat menyinggung perasaan Bapakbapak dan Saudara saudara. Kami yakin bahwa kita mempunyai tujuan yang sama meskipun dengan cara yang berbeda yakni memperjuangkan nasib rakyat dan 214
Rosina Márquez Reiter, op. cit, pp. 45-46.
menciptakan Sumut yang lebih baik, sejahtera, makmur, adil dan damai.(PU/FPDS/20 Maret/21) b. Seandainya dalam penyampaian pemandangan umum ini terdapat kata atau kalimat serta subtansi pertanyaan yang tidak berkenan, kami mohon maaf, semua ini kami lakukan didasari oleh rasa tanggung jawab kepada masa depan Provinsi Sumatera Utara.(PU/FPKS0 Maret/hal 14) c. (112:50) saya pikir itu. Terimakasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Semoga ada pemikiran –pemikiran yang sama-sama saya reduksi di sini, kemudian kita bisa membuat sebuah desain yang benar-benar efektif, efisien dan ekonomis sehingga efeknya bisa memberikan kepentingan masyarakat bisa terakomodasi di sini. Terimakasih. Assalamu’alaikum wr. Wb. Ketiga kutipan di atas merupakan ungkapan maaf yang digunakan di rapat paripurna maupun komisi. Ungkapan maaf yang digunakan jelas merupakan strategi yang ditempuh fraksi maupun individu anggota dewan untuk mengakhiri tindak tutur meminta penjelasan dan tindak tutur memberikan pendapat. Dengan temuan ini dapat dinyatakan bahwa penurun maaf yang bersifat semiformulaik - dengan demikian merupakan strategi kesantunan- adalah yang dilakukan sebagai peristiwa awal. Sebaliknya penurun maaf yang bersifat formulaik karena digunakan sebagai strategi mengakhiri pernyataan tidak termasuk dalam strategi kesantunan di rapat dewan. Dari kedua contoh di atas, dapat dikatakan bahwa seperti halnya sumber daya linguistik kata berpagar, penurun ’maaf’ juga berfungsi memperlunak dampak perlokusi frasa/leksikal yang digunakan. Reiter 215 menyatakan bahwa dengan meminta maaf, seorang penutur mengakui telah melanggar norma sosial tertentu.
215
Rosina Márquez Reiter, op. cit, pxiv
Sebagaimana yang telah diisyaratkan di bagian awal bab ini, pembahasan terhadap sumber daya linguistik yang digunakan di rapat dewan bertujuan untuk mengkaji apakah sumber daya linguistik tertentu tebuka terhadap interpretasi kesantunan atau tidak terbuka terhadap interpretasi kesantunan. Untuk memudahkan dilakukannya kajian, maka sumber daya linguistik tertentu dikategorikan kepada dua kategori yakni: a) kelangsungan dan ketidaklangsungan ujaran, dan b) sifat formulaik dan semi-formulaik ujaran. Di bawah kedua kategori tersebut telah dibahas apakah sumber daya linguistik tertentu merealisasikan perilaku santun atau perilaku normatif berdasarkan data-data ujaran. Untuk melengkapi pembahasan, perbandingan temuan penelitian
dengan
temuan
penelitian-penelitian
sebelumnya
juga
dilakukan.
Berdasarkan hal tersebut, temuan penelitian dapat digambarkan dalam diagram berikut:
Perilaku normatif dan perilaku santun
Langsung
Tidak Langsung
Formulaik
Pronomin a
Pemarkah Kesantunan
Semiformulaik
Perujuk diri
Pronom ina
Kata berpagar
Penurun
Diagram 5.7 Perilaku normatif dan perilaku santun dan penggunaan sumber daya linguistik 5.4 Kesantunan Linguistik dalam Ranah Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, kesantunan linguistik di rapat dewan diasumsikan terkait dengan dua faktor yang secara dinamis tarik menarik di antara kedua lembaga DPRD dan Pemerintah Daerah, yakni faktor kemitrasejajaran di satu sisi dan fungsi DPRD mengawasi jalannya pembangunan di sisi lain. Di sana juga telah dinyatakan bahwa faktor kemitrasejajaran mempersyaratkan kolaborasi dan kooperasi sementara faktor pengawasan mempersyaratkan distansi dan kompetisi. Dengan demikian kesantunan linguistik di dalam rapat dewan diasumsikan sebagai upaya anggota dewan untuk menjaga keseimbangan dalam mengimplementasikan kedua faktor kemitraan dan faktor pengawasan atau menjaga keseimbangan faktor kolaborasi dan faktor kompetisi. Temuan penelitian membuktikan kebenaran asumsi ini. Hal ini terbukti dari terdapatnya sejumlah ujaran di rapat dewan yang bersifat langsung dan formulaik sebagai representasi dari faktor distansi dan kompetisi dan terdapat pula sejumlah ujaran yang secara signifikan mengisyaratkan kolaborasi yang direalisasikan oleh ujaran tidak langsung dan non-formulaik. Faktor distansi dan kompetisi direalisasi modus, pemarkah kesantunan, dan perujuk diri. Faktor kolaborasi direalisasi modus, pronomina, kata/frasa berpagar, dan penurun. Perilaku normatif di rapat dewan adalah perilaku yang lazim dan berterima. Perilaku santun di rapat dewan adalah perilaku yang melebihi kelaziman dan
keberterimaan untuk mencapai kesantunan. Realisasi perilaku normatif di rapat dewan adalah penggunaan ujaran-ujaran yang mengikat secara sosial (socially-stricted language) dan ujaran-ujaran yang bersifat formulaik. Realisasi perilaku santun di rapat dewan adalah penggunaan ujaran-ujaran yang secara strategis dipilih individu (strategically chosen by individual) sehingga bersifat semi-formulaik. Realisasi perilaku normatif di rapat dewan adalah: 1) Penggunaan modus interogatif dan imperatif untuk meminta penjelasan dan modus deklaratif untuk memberikan pendapat; 2) Penggunaan pronomina yang mempertahankan kelompok dalam terpisah dari kelompok luar, yang diantaranya direalisasi dengan penggunaan pronomina ‘kami’ untuk menggantikan pronomina ‘saya’; 3) Penggunaan pemarkah kesantunan yakni leksikal ‘tolong’ dan ‘mohon’ yang secara formulaik digunakan di dalam ujaran-ujaran di dalam rapat resmi pada umumnya; dan 4) Penggunaan perujuk diri (‘menurut saya’). Realisasi perilaku santun di rapat dewan ditemukan baik dalam tingkat wacana maupun frasa/leksikal. Pada tingkat wacana, dalam mengisyaratkan kedudukan sebagai mitra, anggota dewan menggunakan pronomina secara strategis yakni dengan menggabungkan kelompok dalam dengan kelompok luar. Salah satu contohnya adalah penggunaan pronomina ‘kita’ untuk menggantikan pronomina ‘saudara.’
Secara
pragmatik, isyarat yang dikirimkan melalui penggunaan pronomina ‘kita’ untuk menggantikan pronomina ‘saya’ diinterpretasi sebagai upaya strategik individu untuk mengupayakan kesantunan melalui penegasan kedudukan kemitraan kedua lembaga. Juga pada tingkat wacana, dalam melaksanakan fungsi pengawasan, anggota dewan
secara strategik menggunakan ujaran tidak langsung melalui modus. Anggota dewan misalnya menggunakan modus interogatif dalam mengemukakan pendapat yang berbeda. Secara pragmatik, hal ini bermakna bahwa anggota dewan tidak memaksakan pendapat terhadap petutur. Di tingkat frasa dan leksikal, anggota dewan menggunakan kata berpagar dan penurun untuk memodulasi ujaran. Keduanya digunakan secara internal yakni dengan melunakkan dampak frasa dan leksikal yang langsung mengikutinya. Sebagi contoh, anggota dewan menggunakan leksikal
‘kurang’ pada frasa ‘kurang benar’ walau
sesunggguhnya yang dimaksudkan adalah ‘tidak benar’. Demikian juga leksikal ‘belum’ digunakan pada frasa ‘belum menemukan’ walau sesungguhnya yang dimaksudkan adalah ‘tidak menemukan.’ Anggota dewan juga seolah-olah memberi pilihan kepada petutur dengan secara strategik memberi isyarat bahwa permintaan akan penjelasan dapat dipenuhi atau dapat juga tidak dipenuhi petutur walau dalam struktur persidangan yang berterima jelas bahwa permintaan akan penjelasan wajib dipenuhi petutur. Isyarat dimaksud disampaikan melalui penggunaan kata berpagar ‘mungkin’ misalnya pada ‘Mungkin bisa nanti dijelaskan kepada kami…’. Masih pada tingkat frasa/leksikal, kelugasan pernyataan juga secara strategik dilemahkan anggota dewan melalui penggunaan penurun
‘maaf’. Penurun
yang
bersifat internal ini juga melemahkan frasa/leksikal yang menyertainya. Sebagai contoh, leksikal maaf’ yang diletakkan pada frasa “mungkin mohon maaf, ada semacam apa, gengsi-gengsi sektoral’ bermakna bahwa anggota dewan ingin melemahkan dampak istilah ‘gengsi-gengsi sektoral’ yang diungkapkannya. Hal
seperti itu tetap dilakukan anggota dewan walau perbedaan pendapat dan pemilihan kata-kata yang tidak ambigu merupakan situasi yang berterima di rapat dewan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat wacana, kesantunan linguistik di rapat dewan terutama direalisasikan dalam elemen linguistik modus dan pronomina.
Dalam
merealisasikan
kedudukan
kemitraan,
anggota
dewan
memberdayakan elemen linguistik pronomina. Sedangkan dalam merealisasikan fungsi pengawasan, angota dewan lebih memberdayakan elemen linguistik modus. Sementara pada tingkat frasa, anggota dewan menggunakan elemen linguistik kata berpagar dan penurun. Kesantunan linguistik di rapat dewan dengan demikian dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut: Fungsi Pengawasan
Kesantunan linguistik
Anggota DPRD
Frasa: Penurun
Wacana: Pronomina
Wacana: Modus
Kedudukan Kemitraan
Eksekutif
Kedudukan Kemitraan
Frasa : Kata Berpagar
Diagram 5.8 Realisasi Kesantunan linguistik dalam ranah sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Sebagaimana terlihat pada diagram 5.8 di atas, kedudukan anggota dewan terhadap eksekutif adalah kemitraan yang bermakna dewan adalah mitra bagi eksekutif dan sebaliknya eksekutif adalah mitra bagi dewan. Namun di sisi lain, salah satu fungsi dewan adalah mengawasi jalannya pembangunan yang dikelola eksekutif dan eksekutif tidak memiliki fungsi mengawasi dewan. Dengan demikian karakteristik kedudukan dewan dan eksekutif bersifat tidak seimbang. Kesantunan linguistik diupayakan anggota dewan untuk menyeimbangkan kedudukan sebagai mitra sekaligus sebagai pengawas jalannya pembangunan. Pada tatatan wacana, kesantunan linguistik direalisasikan penggunaan modus dan pronomina. Pada tataran frasa kesantunan linguistik direalisasikan kata berpagar dan penurun.
5.5 Ringkasan
Dari penjelasan di atas dapat diringkaskan bahwa tidak semua ujaran yang dikemukakan di dalam rapat dewan bersifat lugas dan langsung. Berbicara lugas dan langsung kepada substansi persoalan di rapat dewan merupakan refleksi dari sikap kritis, adil, profesional, dan proporsional yang diamanatkan kode etik DPRD. Selain itu, berbicara lugas dan langsung juga didorong adanya kebutuhan untuk mengutamakan efisiensi dalam berkomunikasi. Walaupun ujaran yang besifat lugas
dan langsung merupakan sesuatu hal yang dikategorikan sebagai perilaku normatif di dalam rapat dewan, penelitian ini menunjukkan bahwa anggota dewan tetap melakukan upaya melebihi kelaziman tersebut untuk mencapai perilaku santun. Kesantunan linguistik di rapat dewan terkait dengan dua faktor yakni faktor kemitrasejajaran yang mempersyaratkan kolaborasi dan koperasi dan faktor pengawasan yang mempersyaratkan distansi dan kompetisi. Kedua faktor ini diseimbangkan melalui kesantunan linguistik. Dengan demikian fungsi kesantunan linguistik di rapat dewan adalah menjaga keseimbangan dalam mengimplementasikan faktor kemitraan yang mempersyaratkan kolaborasi dan kooperasi dan faktor pengawasan yang mempersyaratkan distansi dan kompetisi. Berdasarkan hal ini, kesantunan linguistik di rapat dewan didefinisikan sebagai penggunaan sumber daya linguistik secara strategik dan bersifat semi-formulaik untuk memenuhi kedudukan kemitraan dan pengawasan. Kesantunan
linguistik
di
dalam
rapat
dewan
ditandai
dengan
sifat
ketidaklangsungan ujaran. Ujaran yang tidak langsung adalah ujaran yang memanfaatkan sumber daya linguistik untuk mengungkapkan sesuatu dengan makna lain (express one thing which means another). Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidaklangsungan ujaran dalam rapat dewan diungkapkan dalam modus. Dalam tindak tutur meminta penjelasan, ujaran tidak langsung direalisasikan modus deklaratif dan imperatif. Dalam tindak tutur memberikan pendapat, ujaran tidak langung direalisasikan modus interogatif dan imperatif. Meminta penjelasan melalui modus deklarasi terbukti menyampaikan ujaran secara tidak langsung. Demikian juga
penggunaan modus interogatif dalam tindak tutur memberikan pendapat juga bersifat tidak langsung. Ketidaklangsungan ujaran juga terlihat pada penggunaan modus imperatif dalam tindak tutur memberikan pendapat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesantunan linguistik melalui pemanfaat sumber daya modus dicapai dengan memberdayakan ketidaklangsungan ujaran. Kesantunan linguistik dengan penggunaan pronomina dicapai dengan secara sistematis memodifikasi pelibatan penutur-petutur
untuk mencapai tujuan
komunikasi. Di dalam rapat dewan, anggota dewan secara sistematis memodifikasi tingkat partisipasi dan pelibatan penutur petutur dengan cara memodifikasi: a)‘saya’ menjadi ‘kita’; b) ‘kami’ menjadi ‘kita’; dan c) ‘saudara’ menjadi ‘kita’. Itu berarti yang dilakukan penutur adalah memodifikasi pelibatan penutur – petutur sehingga kelompok dalam tidak terpisah dari kelompok luar. Penggunaan pronomina di rapat dewan sesungguhnya mencerminkan bagaimana anggota dewan melihat dirinya dalam hubungan sosialnya dengan orang lain. Penggunaan ‘kita’ untuk menggantikan ‘saya’,’kami’ atau ‘saudara’ mengisyaratkan hubungan kemitraan ‘kita’ dengan mana kesantunan linguistik diupayakan. Demikian juga,
penggunaan
‘kita’
untuk
merujuk
‘saya’,
‘kami’,
bahkan
‘saudara’
menggambarkan hubungan sosial yang bersifat kolektif dan konsep diri sosiosentris yang dianut di dalam ranah rapat dewan. Kesantunan linguistik dengan strategi penggunaan kata ganti dengan demikian dicapai dengan prinsip mengisyaratkan: a) hubungan yang bersifat simetris; dan b) konsep diri sosiosentris.
Dalam penggunaan kata berpagar, anggota dewan seolah-olah memberi pilihan kepada petutur baik dalam meminta penjelasan maupun memberikan pendapat. Dalam meminta penjelasan, anggota dewan secara strategik memberi isyarat bahwa permintaan akan penjelasan dapat dipenuhi atau dapat juga tidak dipenuhi petutur walau dalam struktur persidangan yang berterima jelas bahwa permintaan akan penjelasan wajib dipenuhi petutur. Kelugasan pernyataan juga secara strategik dilemahkan anggota dewan. Hal itu ditempuh dengan penggunaan penurun ‘maaf’. Hal itu tetap dilakukan anggota dewan walau perbedaan pendapat dan pemilihan kata-kata yang tidak ambigu merupakan situasi yang berterima di rapat dewan. Dari strategi penggunaan sumber daya linguistik di atas, dapat dikatakan bahwa cara yang ditempuh anggota DPRD dalam mencapai kesantunan linguistik adalah dengan memperkuat hubungan kemitraan dan melemahkan fungsi pengawasan. Memperkuat hubungan kemitraan dilakukan dengan pemberdayaan pronomina ’kita’ sedangkan melemahkan fungsi pengawasan dilakukan dengan pemberdayaan ujaran tidak langsung, kata/frasa berpagar, serta penurun. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa baik anggota DPRD maupun eksekutif dapat menerima pertukaran ketidaksetujuan di kalangan mereka. Dengan kata lain, temuan penelitian menunjukkan bukti yang berbeda dengan Brown dan Levinson
yang
mengatakan
bahwa
mencari
persetujuan
dan
menghindari
ketidaksetujuan merupakan strategi kesantunan, tidak berlaku di dalam forum rapat dewan.
Sejumlah sumber daya linguistik yang digunakan di rapat dewan ditemukan sebagai bentuk realisasisasi perilaku normatif. Penggunaan modus interogatif dan imperatif dalam tindak tutur meminta penjelasan dan penggunaan modus deklaratif dalam tindak tutur memberikan pendapat merupakan realisasi dari perilaku normatif tersebut. Selain itu, penggunaan perujuk diri
dan pemarkah kesantunan juga
merupakan realisasi dari perilaku normatif karena tidak memberikan dampak terhadap lunaknya ujaran. Dikatakan demikian karena di rapat dewan, penggunaan perujuk diri dan pemarkah kesantunan bersifat mengikat dan formulaik. Apabila dilihat dari fungsi, tujuan, dan realisasi, model kesantunan linguistik di rapat DPRD-Provsu adalah sebagaimana disajikan pada diagram 5.9 berikut:
Model kesantunan linguistik dalam struktur komunikasi rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara digambarkan sebagai berikut:
Eksekutif
Anggota DPRD KESANTUNAN LINGUISTIK FUNGSI
DEFINISI
REALISASI
Menjaga keseimbangan dalam mengimplementasikan faktor kemitraan yang mempersyaratkan kolaborasi dan kooperasi dan faktor pengawasan yang mempersyaratkan distansi dan kompetisi Eksekutif
Penggunaan sumber daya linguistik secara tidak langsung dan bersifat semi-formulaik untuk memenuhi kedudukan kemitraan dan pengawasan.
1.1 MODUS
1. TIDAK LANGSUNG 2.1 PRONOMINA 2. SEMI FORMULAIK
No table of figures entries fou
kita
2.2.KATA BERPAGAR
kurang, belum, mungkin
2.3 PENURUN
maaf
Diagram
5.9
Fungsi,
tujuan,
dan
realisasi
kesantunan
linguistik
Tindak Tutur Tidak Langsung
Langsung
Interogatif
Meminta Penjelasa
Imperatif Deklaratif
Memberikan Pendapat
Deklaratif
Interogatif Imperatif
Tuturan Ritual dan
Unsur-unsur Tambahan
Perilaku normatif [political behavior (Watts
Perilaku santun [polite behavior (Watts 2003)]
Diagram 5.10 Model Kesantunan Linguistik Dalam Struktur Komunikasi Rapat DPRD-SU
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka sejumlah kesimpulan dapat ditarik sebagai berikut: Realisasi lahiriah tindak tutur meminta penjelasan dan memberikan pendapat di rapat dewan adalah penggunaan modus, pronomina, pemarkah santun, frasa berpagar, perujuk diri, dan penurun. Realisasi perilaku normatif di rapat dewan adalah penggunaan: 1) modus interogatif dan imperatif dalam tindak tutur meminta penjelasan dan modus deklaratif dalam tindak tutur memberikan pendapat; 2) penggunaan pronomina yang mempertahankan kelompok dalam terpisah dari kelompok luar; 3) pemarkah kesantunan yakni leksikal ‘tolong’ dan ‘mohon’; dan 4) perujuk diri. Ciri realisasi
perilaku normatif adalah penggunaan sumber daya linguistik yang secara sosial mengikat dan bersifat formulaik di dalam rapat resmi pada umumnya. Realisasi perilaku santun di rapat dewan adalah penggunaan: a) modus deklaratif dan memberikan pendapat melalui modus interogatif dan imperatif; b) pronomina yang menggabungkan kelompok dalam dengan kelompok luar; c) frasa berpagar ‘belum’, kurang’, dan ‘mungkin; dan d) penurun (ma’af). Ciri realissi perilaku santun adalah penggunaan sumber daya linguistik yang secara secara strategis dipilih individu anggota dewan (semi-formulaik) dengan tujuan untuk mencapai kesantunan. Kesantunan linguistik di rapat dewan dengan demikian dilakukan pada tingkat wacana melalui modus dan pronomina dan di tingkat frasa melalui frasa berpagar dan penurun. Implikasinya adalah tidak semua ujaran yang dikemukakan di dalam rapat dewan bersifat lugas dan langsung. Walaupun berbicara lugas dan langsung kepada substansi persoalan merupakan refleksi dari sikap kritis, adil, profesional,
dan
proporsional yang diamanatkan kode etik DPRD dan didorong adanya kebutuhan untuk mengutamakan efisiensi dalam berkomunikasi, temuan penelitian menunjukkan bahwa anggota dewan tetap melakukan upaya melebihi kelaziman tersebut untuk mencapai kesantunan linguistik. Kesantunan linguistik di rapat dewan berhubungan erat dengan faktor kemitrasejajaran yang mempersyaratkan kolaborasi dan koperasi DPRD dan eksekutif dan faktor pengawasan yang mempersyaratkan distansi dan kompetisi. Kedua faktor ini diseimbangkan melalui kesantunan linguistik. Berdasarkan hal ini, kesantunan linguistik di rapat dewan didefenisikan sebagai penggunaan sumber daya linguistik
secara strategik dan bersifat semi-formulaik untuk memenuhi keseimbangan antara kemitraan dan fungsi pengawasan. Strategi yang ditempuh anggota DPRD dalam mencapai kesantunan linguistik adalah dengan memperkuat hubungan kemitraan dan melemahkan fungsi pengawasan. Memperkuat hubungan kemitraan dilakukan dengan pemberdayaan pronomina ‘kita’ sedangkan melemahkan fungsi pengawasan dilakukan dengan pemberdayaan ujaran tidak langsung, kata/frasa berpagar, serta penurun.
6.2 Saran Sejumlah saran disampaikan sebagai berikut: Penelitian ini baru hanya difokuskan kepada kajian kesantunan linguistik di rapat dewan sebagai sebuah masyrakat praktisi. Peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti kesantunan linguistik yang digunakan dalam masyarakat praktisi lainnya sebagai perbandingan. Penelitian ini juga hanya menyoroti penggunaan sumber daya linguistik yang terbatas dalam mengkaji kesantunan linguistik di rapat dewan. Mengingat masih banyaknya sumber daya linguistik yang dapat digunakan sebagaimana yang terdapat pada taksonomi House dan Kasper, maka disarankan agar peneliti berikutnya menggunakan unsur lain pada taksonomi dimaksud untuk mengkaji kesantunan linguistik baik di rapat dewan maupun di masyrakat praktisi lainnya. Penelitian ini tidak mengaitkan antara komposisi anggota dewan dengan pilihanpilihan linguistik yang mereka lakukan di rapat dewan. Komposisi anggota dewan
dimaksud terkait dengan faktor-faktor yang mungkin saja memberi pengaruh atas pilihan-pilihan linguistik yang digunakan seperti agama, visi partai, etnis, dan jender. Oleh karena itu, peneliti berikutnya dapat lebih memusatkan kajian terhadap pengaruh faktor-faktor dimaksud dalam merealisasi kesantunan. Ketidaksantunan atau rudeness yang mungkin terjadi di rapat dewan juga tidak dikaji di dalam penelitian ini. Ketidaksantunan merupakan kajian yang terpisah dari kesantunan dan saat ini sudah mulai banyak dikembangkan. Oleh karena itu disarankan juga kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji ketidaksantunan atau rudeness yang terjadi di rapat dewan maupun di dalam masyarakat praktisi lainnya. Penelitian kesantunan linguistik yang menggunakan teori Watts (2003) berbeda dengan pendekatan penelitian yang menggunakan teori-teori sebelumnya seperti teori Brown dan Levinson, lakoff, dan Leech. Pendekatan Watts berbeda karena hanya memberi kerangka dan rambu-rambu sedangkan formula peneliti lah yang menemukan dari kekhasan masyarakat praktisi yang ditelitinya. Oleh karena pendekatan Watts belum pernah diterapkan di Indonesia, maka disarankan agar peneliti berikut dapat menggunakan pendekatan ini untuk melihat kekuatan sekaligus kelemahannya. Sebagaimana telah dinyatakan di muka, kelemahan dalam penelitian ini antara lain terdapat pada sumber dan jumlah data yang terbatas. Hasil interview dengan anggota dewan di awal penelitian menunjukkan adanya indikasi strategi berbahasa yang mereka gunakan dalam rapat dengan eksekutif dan lembaga lain yang diundang adakalanya berbeda dengan strategi berbahasa yang mereka gunakan dalam rapat internal dewan dan dengan anggota masyarakat yang datang mengadukan
permasalahan mereka ke rapat dewan. Oleh karena itu peneliti berikutnya disarankan untuk mempertimbangkan pengambilan data yang lebih bervariasi.
DAFTAR PUSTAKA Adler, Patricia A. dan Peter Adler. 1994. “Observational Technique”. Handbook of Qualitative Research. Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln. London: Sage Publication. Alan, Keith and Kate Burridge. 2006. “Sweet talking and Offensive Language”. Forbidden Words. Cambridge: Cambridge University Press. Anderson, Benedict. 1983. Imagined communities. London: Verso. Antonopoulou, Eleni. 2001. 2001. “Brief service encounters: Gender and Politeness.” Linguistic Politeness Across Boundaries. The case of Greek and Turkish. Arin Bayraktaroglu and Maria Sifianou (ed). Philadelphia: John Benjamins North America. Arifin, Moh. Samsul. 2002. Kala Etika Diacuhkan Parlemen dan Kejaksaan. Teropong. Jakarta: Pikiran Rakyat Cyber Media. Aziz, E. Aminudin. 2003. “Usia dan Realisasi Kesantunan Berbahasa: Sebuah Studi Pragmatik pada Para Penutur Bahasa Indonesia”. PELLBA 16 Pertemuan Linguistik Lembaga Bahasa Atmajaya: Kelima. Bahasa Budaya. Penyunting Bambang Kaswanti Purwo. Jakarta: Lembaga Bahasa Unika Atma Jaya. Aziz, E. Aminudin. 2005. “Konsep Wajah dan Fenomena Kesantunan Berbahasa pada Masyarakat Cina Moderen: Kasus Shanghai.” Linguistik Indonesia Jurnal Ilmiah Masyarakat Linguistik Indonesia, Tahun ke 23, Nomor 2. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Balda, Syamsul, dkk. 2000. Politik Da’wah Partai Keadilan. Jakarta: DPP Partai Keadilan. Bayraktaroglu, Arin dan Maria Sifianou. 2001. “Introduction.” Linguistic Politeness Across Boundaries. The case of Greek and Turkish. Arin Bayraktaroglu and Maria Sifianou (ed). Philadelphia: John Benjamins North America. Bayraktaroglu, Arin. 2001. “Advice-giving in Turkish: ‘Superiority’ or ‘solidarity’?” Linguistic Politeness Across Boundaries. The case of Greek and Turkish. Arin Bayraktaroglu and Maria Sifianou (ed). Philadelphia: John Benjamins North America. Bayyurt, Yasemin dan Arin Bayraktaroglu. 2001. “The use of pronouns and terms of address in Turkish service encounters.” Linguistic Politeness Across Boundaries. The case of Greek and Turkish. Arin Bayraktaroglu and Maria Sifianou (ed). Philadelphia: John Benjamins North America. Bertrand, Jacques. 2003. “Language Policy and the Promotion of National identity in Indonesia.” Fighting Words Language Policy and Ethnic Relation in Asia. Michael Brown and Sumit Ganguly (ed). London: The MIT Press. Bharuthram, Sharita. 2003. Politeness phenomena in the Hindu sector of the South African Indian English speaking community. Journal of Pragmatics 35 (2003) 1523 -1544 Blum-Kulka, Soshana, Juliane House, and Gabriele Kasper (ed.). 1989. “Investigating cross-cultural pragmatics: an introductory overview.” Cross Cultural Pragmatics: Requests and Apologies. Volume XXXI in the series advances in Discourse Processes (Roy O. Freedle, editor). New Jersey: Ablex Publishing Corporation. Blum-Kulka, Shoshana. 2005. ”The metapragmatics of politeness in Israeli Society” Politeness in Language. Richard Watts, Sachiko Ide, Konrad Ehlich (ed). New York: Mouton de Gruyter. Bowe, H. J., & Martin, K. (2007). Communication across cultures : Mutual understanding in a global world. Cambridge ; New York: Cambridge University Press. Brown, Penelope dan Stephen C. Levinson. 1998. Politeness Some Universals in Language Usage. Cambridge: Cambridge University Press.
Christie, Chris. (2005). Politeness and the Linguistics Construction of Gender in Parliament: An Analysis of Transgressions and Apology Behaviour. Working Papers on the Web. Cipto, Bambang, Drs, MBA. 1995. Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Era Pemerintahan Modern-Industrial. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Comrie, B. (1984). Russian. In W. S. Chisholm Jr. (Ed.), Interrogativity a colloquium on the grammar, typology and pragmatics of questions in seven diverse languages (TSL Volume 4 ed., pp. 7-46). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. Davidson, J. (2004). Hypocrisy and the politics of politeness : Manners and morals from locke to austen. New York: Cambridge University Press. Deutshmann, Mats. 2003. Apologising in British English. Umea Universitet. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. 2004. Keputusan Dewan Perwakilann Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 3/K/2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. 2004. Keputusan Dewan Perwakilann Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 6/K/2004 tentang Kode Etik DPRD Provinsi Sumatera Utara. Drake, C., Federsspiel, H., Kuipers, J. C., & Hathaway, R. M. (July 1999). Ethnic and religious conflict in indonesia: A crisis of nationhood? No. Special Report). Washington DC: Asia Program Woodrow Wilson International Center for Scholars. Drake, Christine. 1999. “National Integration in Indonesia”. Ethnic and Religious Conflict in Indonesia: a Crisis of Nationhood? Washington DC: The Woodrow Wilson International Center Asia Program. Eelen, Gino. 2001. A Critique of Politeness Theories. Manchester: Jerome Publishing. Foley, William A. 1999. “Politeness, Face, and the Linguistic construction of Personhood.” Anthropological Linguistics an Introduction. USA: Blackwell Publishers. Fraser, B., & Nolen William. (1981). The association of deference with linguistic form. Intl. J. Soc. Lang, 27, 93-109.
Fukushima, Saeko. 2004. “Evaluation of politeness: The case of attentiveness. Multilingua – journal of Cross-Cultural and Interlanguage Communication. Volume: 23, Issue: 4, Cover Date: December 2004, Page start: 365 – 387. Berlin/New York : Walter de Gruyter. Garnham, A. (1989). Inference in language understanding: What, when, why and how. In R. Dietrich, & C. F. Graumann (Eds.), Language processing in social context (North-Holland Linguistic Series 54 ed., pp. 153-172). Amsterdam: North Holland. Geertz, Clifford. 1960. “The Background and General Dimensions of Prijaji Belief and Etiquette.” The Religion of Java. Chicago: The University of Chicago Press. Goody, Esther N (ed.). (1978). Questions and politeness : Strategies in social interaction. Cambridge: Cambridge University Press. Goodwin, C., & Goodwin, M. H. (2004). Participation . In A. Duranti (Ed.), A companion to linguistic antrhopology (Blackwell companion to antrhopology ed., pp. 223-224). Masachutets: Blackwell Publishing. Gunarwan, Asim. 1994. Kesantunan Negatif di Kalangan Dwibahasawan IndonesiaJawa di Jakarta: Kajian Sosiopragmatik. PELLBA 7 Pertemuan Linguistik Lembaga Bahasa Atmajaya: Kelima. Bahasa Budaya. Penyunting Bambang Kaswanti Purwo. Jakarta: Lembaga Bahasa Unika Atma Jaya. Hadiati, Sri, SH, MBA, dkk. 2005. Kompetensi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jakarta: Pusat Kajian Kinerja Sumber Daya Aparatur Lembaga Administrasi Negara. Haris, Syamsuddin. 1999. “Partai Politik dan Demokratisasi di Indonesia: Perjuangan Panjang Menegakkan Kedaulatan rakyat.” Pergulatan Partai Politik dan Demokratisasi di Masa Krisis Perspektif perbandingan. R Siti Zuhro (Koordinator). Jakarta: PPW LIPI Zuhro, R. siti (Kord) Held, Gudrun. 2005. ”Politeness in linguistic research” Politeness in Language. Richard Watts, Sachiko Ide, Konrad Ehlich (ed). New York: Mouton de Gruyter. Holmes, Janet. 1995. “Women, men and politeness.” Singapore: Longman Singapore Publisher.
Holtgraves, T. (2002). Language as social action : Social psychology and language use. Mahwah, N.J.: Erlbaum. House, Juliane. 1989. Politeness in English and German: the Functions of Please and Bitte. Cross cultural pragmatics: Requests and apologies.” Volume XXXI in the series advances in Discourse Processes (Roy O. Freedle, editor). New Jersey: Ablex Publishing Corporation. Hoza, J. (2007). It's not what you sign, it's how you sign it : Politeness in american sign language. Washington, D.C.: Gallaudet University Press. Jahandarie, K. (1999). Spoken and written discourse : A multi-disciplinary perspective. Stamford, Conn.: Ablex Pub. Janney, Richard W. Dan Horst Arndt. 2005. ”Intracultural tact versus intercultural tact” Politeness in Language. Richard Watts, Sachiko Ide, Konrad Ehlich (ed). New York: Mouton de Gruyter. Kallia, A. (2005). Directness as a source of misunderstanding: The case of requests and suggestions . In R. T. Lakoff, & S. Ide (Eds.), Broadening the horizon of linguistic politeness (pp. 235-244). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. Koirudin. 2004. Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Kompas, Kesantunan Berbahasa Cenderung Turun, (http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0307/28/dikbud/456905.htm)
2003
Kuipers, Joel C. 1999. Elections and Conflict Resolution in Indonesia: Perspectives on Culture, Language and History. Special Report Ethnic and Religious Conflict in Indonesia: A Crisis of Nationhood?. Washington DC: The Woodrow Wilson Center Asia Program. Kurzon, Dennis. 2001. “The Politeness of judges: American and English judicial behaviour”. Journal of Pragmatics 33: 61-85. Lakoff, Robin Tolmach. 1990. “Talking About Language”. Talking Power. USA: Basic Book
Leech, G. N. (1983). Principles of pragmatics. London ; New York: Longman. Locher, M. A. (2004). Power and politeness in action : Disagreements in oral communication. Berlin ; New York: M. de Gruyter. Manurung, Ria. 2000. Keberadaan partai Politik di Indonesia (Studi Kasus Persepsi Mahasiswa Kotamadya Medan terhadap Kehidupan Politik. Medan: Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara Mills, Sara. (2003). Gender and Politeness. Cambridge: Cambridge University Press. Mühlhäusler, P., & Harré, R. (1990). Pronouns and people : The linguistic construction of social and personal identity. Oxford, UK ; Cambridge, Mass., USA: B. Blackwell. Murni, Sri Minda dan Mutsyuhito Solin. 2005. Kesantunan Berbahasa dan Penelitian Kebahasaan di Universitas Negeri Medan. Pelangi Pendidikan. Vol. 12 Juni 2005. Murni, Sri Minda. 2005. Menyiasati Tuturan: Strategi Kesantunan Positif dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara. Murni, Sri Minda dan Deborah JAH. 2006. Strategies of Politeness in Short Message Language. Medan: Kumpulan Makalah Pertemuan Linguistik Utara 5 (4-5 Desember 2006) Murni, Sri Minda dan Juniati. 2006. Language Politeness in Karo Language. Medan: Kumpulan Makalah Pertemuan Linguistik Utara 5 (4-5 Desember 2006) Murni, Sri Minda. 2007a. Bald-On Record: Strategi Bertutur Tanpa Basa-Basi dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara. Seminar Internasional Program Studi Linguistik Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Murni, Sri Minda. 2007b. Mengurangi Tekanan pada Lawan Bicara: Strategi Kesantunan Negatif dalam Ranah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara. Kesinambungan dan Pemantapan Bahasa di Asia Tenggara. Paitoon M. Chaiyanara (ed.). Rancangan Penubuhan Persatuan Linguis ASEAN.
Murni, Sri Minda. 2007c. Situasi Berbahasa Kompetitif Dalam Ranah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara. Linguistik Terapan. Jurnal Linguistik Terapan Pascasarjana UNIMED Vol. 4 No. 2 Mei 2007. Omoniyi, T., & White, G. (2006). The sociolinguistics of identity. London ; New York, NY: Continuum. Paramasivam, S. (July 2007). Managing disagreement while managing not to disagree" polite disagreement in negotiation discourse. Journal of Interculural Communication Research, 36, No.2, 91-116. Pikiran Rakyat, 2005 (http://www. pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0305/18/02.htm) Reiter, Rosina Márquez Reiter. (2000.). Linguistic politeness in britain and uruguay :A contrastive study of requests and apologies . Philadelphia: John Benjamins Pub. Co.,. Saeed, J. I. (2003). Semantics (2nd ed.). Malden, MA: Blackwell Pub. Salzmann, Zdenek. 1998. Language, Culture, and Society. An Introduction to Lisnguistics Anthropology. 2nd ed. Colorado. Westview Press. Sauri, Dr. H. Sofyan. 2004. Ingin Mabrur Berbicaralah dengan Santun. Gema Haji 2004/2005. Pikiran Rakyat Cyber Media. Schegloff, E. A. (2007). Sequence organization in interaction : A primer in conversation analysis I. Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press. Scollon, R., & Scollon, S. W. (1994). Face parameters in east-west discourse. In S. Ting-Toomey (Ed.), The challenge of facework cross-cultura; and interpersonal issues (pp. 133-158). New York: State Univeersiy of New York Press. Sibarani, Robert. (2004). Kesantunan Bahasa. Antropolinguistik. Medan: Penerbit Poda. Sinar, Tengku Silvana. 2008. Teori Analisis Wacana Pendekatan SistemikFungsional. Medan: Pustaka Bangsa Press.
Sifianou, Maria. 2001. “Oh! How appropriate!” Linguistic Politeness Across Boundaries. The case of Greek and Turkish. Arin Bayraktaroglu and Maria Sifianou (ed). Philadelphia: John Benjamins North America. Spolsky, Bernard. 1998. Sociolinguistics. Oxford: Oxford University Press Spradley, James P. (1980). Doing Participants Observation. Participant Observation. New York: Holt, Rinehart and Winston. Strauss, Anselm dan Juliet Corbin. 2003. Dasar-dasar Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. Suara Merdeka, Rapat Paripurna DPR Ricuh, 2004 (http://www. suaramerdeka-com/ harian/ 0411/10/nas03.htm) Suara Merdeka, Raker DPR-Kejagung Ricuh, 2005 ((http://www. suaramerdeka-com/ harian/ 0502/18/nas01.htm) Ting-Toomey, S. (1994)a. The challenge of facework : Cross-cultural and interpersonal issues. Albany: State University of New York Press. Ting-Toomey, S. (1994)b. Face and facework : An introduction. In S. ing-Toomey (Ed.), The challenge of facework cross-cultural and interpersonal issues (pp. 1-14). New York: State University of New York Press. Tsuzuki, Masako, et al. (2005). Selection of linguistic forms for requests and offers comparison between english and chinese. In R. T. Lakoff, & S. Ide (Eds.), Broadening the horizon of linguistic politeness. (pp. 283-300). Amsterdam: ohn Benjamins Publishing Company. Uslaner, Eric M. 1993. The Decline of Comity in Congress. Ann Arbor: The University of Michigan. Watts, Richard J. 2003. Politeness. Key topics in sociolinguistics. Cambridge: Cambridge University Press. Watts, Richard J. 2005a. ”Linguistic politeness research: Quo Vadis?” Politeness in Language. Richard Watts, Sachiko Ide, Konrad Ehlich (ed). New York: Mouton de Gruyter. Watts, Richard J. 2005b. ”Linguistic politeness and politic verbal behaviour: Reconsidering claims for universality” Politeness in Language. Richard Watts, Sachiko Ide, Konrad Ehlich (ed). New York: Mouton de Gruyter.
Watts, Richard J., Sachiko Ide, dan Konrad Ehlich. 2005. ”Introduction” Politeness in Language. Richard Watts, Sachiko Ide, Konrad Ehlich (ed). New York: Mouton de Gruyter. Yule, George. 1996. Pragmatics. Oxford: Oxford University Press. Zeyrek, Denis. 2001. “Politeness in Turkish and its manifestation: A socio-cultural perspective.” Linguistic Politeness Across Boundaries. The case of Greek and Turkish. Arin Bayraktaroglu and Maria Sifianou (ed). Philadelphia: John Benjamins North America.
