Kertas Kerja
Analisis Pengalokasian dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) di Daerah Tahun 2013. Oleh Rizki Estrada OP1
I. DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBH-CHT) 1.1. Apa itu DBH-CHT Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi hasil terdiri dari DBH Pajak ( Penghasilan (PPh pasal 21, 25 dan 29), PBB dan Cukai Hasil Tembakau) dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (kehutana, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, gas dan panas bumi), sedangkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau masuk kedalam DBH Pajak, meskipun tidak tegas. Berdasarkan prinsipnya, DBH dapat uraikan sebagai berikut:
DBH Pajak
Tabel-1. Perbedaan Prinsip Umum Dana Bagi Hasil DBH SDA
(1) pengalokasian DBH pada dasarnya dilakukan dengan prinsip by origin ( daerah penghasil) (2) Penyaluran berdasarkan realisasi penerimaan
(1) pengalokasian DBH pada dasarnya dilakukan dengan prinsip by origin ( daerah penghasil) (2) Penyaluran berdasarkan realisasi penerimaan
DBH CHT
Pengalokasikan dibagikan kepda Propinsi penghasil cukai dan tembakau dengan kriteria sbb: (1) Realisasi penerimaan cukai tahun sebelumnya berbobot 58% (2) Produksi tembakau tahun sebelumnya dengan bobot 38% (3) Index pembangunan manusia tahun sebelumnya dengan bobot 4%
Sumber :Hasil Olah 2014. Dari tabel diatas, menunjukan bahwa DBH Pajak ataupun DBH SDA memiliki sifat umum (blockgrant) sementara DBH CHT memiliki sifat khusus (specific grant) dengan pengertian bahwa penggunaannya ditentukan oleh pemerintahan, sebagai contoh penggunaan DBH CHT digunakan untuk mendanai (a) peningkatan kualitas bahan baku, (b) pembinaan industri; (c) pembinaan lingkungan sosial, (d) sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan (e) pemberantasan barang kena cukai ilegal. 1.2. Mengapa dan Darimana DBH-CHT diperoleh? DBH-CHT termasuk kedalam instrumen kebijakan fiskal melalui alokasi Transfer Ke Daerah dalam APBN, yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus serta Dana Penyesuaian. Dana perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan kepada daerah dalam satu kesatuan sistem transfer dana dari pemerintah kepada pemerintah daerah gunan mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah (vertical imbalance) dan mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintah antardaerah
1
Rizki Estrada OP adalah Staf Peneliti Perkumpulan INISIATIF Bandung at www.inisiatif.org
1
(horizontal imbalance). Sementara Dana Otsus dan Dana Penyesuaian dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus di propinsi. DBH-CHT diperoleh dari Cukai yang merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barangbarang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik (i) konsumsi yang dikendalikan, (ii) peredaran yang diawasi, (iii) pemakaiannya yang menimbulkan dampak negatif dan (iv) perlu pembebanan pungutan negada demi keadilan dan keseimbanga, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Cukai2. Dan Pajak Rokok yang merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Dalam konteks cukai hasil tembakau, merupakan barang kena cukai yang terdiri atas sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuayannya. Besaran cukai yang dikenakan berdasarkan diatur melalui peraturan menteri keuangan, yang setiap tahun mungkin saja berubah. Sementara pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap rokok, dengan tarif pajak yang dikenakan sebesar 10% dari cukai rokok. Dan dari setiap penerimaan pajak rokok, baik propinsi atau kabupaten/kota dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.3 Ketentuan mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran pajak rokok diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013. 1.3. Bagaimana DBH-CHT ditetapkan? Mekanisme penetapan alokasi dana bagi hasil cukai tembakau (DBH CHT) yang ditujukan bagi setiap propinsi dibagi kedalam dua tahapan, yaitu Penganggaran penetapan alokasi sementara DBH-CHT dan Alokasi Definitif DBH-CHT, yang diuraikan melalui Bagan-1 dan Bagan-2, berikut:
2 3
Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai. Pasal 28 dan Pasal 31 UU 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2
Bagan-1. Mekanisme Penetapatan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) MEKANISME PENETAPAN ANGGARAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI TEMBAKAU (DBH CHT) MENKEU
DJA
DJPK
DJBC
MULAI
Diten Perkebunanan
Gubernur
1 2
IKD BUN RAPBN
Menyusun IKD dan RDP setelah Koordinasi dengan DJP,DJBC dan BKF
60 hari sebelum TA ybs
60 hari sebelum TA ybs
IKD DBH CHT RPD DBH CHT Realisasi Penerimaan CHT Yang dibuat di Indonesia tahun sebelumnya
APBN
Rata-rata produksi tembakau kering 3 tahun sebelumnya
Rencana Penetapan CHT Sesuai pagu dalam APBN
10 hari kerja sejak APBN ditetapkan
3 Melakukan perhitungan alokasi sementara DBH CHT per propinsi Alokasi sementara DBH CHT per propinsi
Menetapkan pembagian DBH CHT per kabupaten/kota
Ketetapan pembagian dan dasar perhitungan
5 Memberikan Persetujuan
Ketetapan Pembagian per Propinsi dan Kab/ kota
Ya
4
Ketetapan Pembagian per Propinsi dan Kab/ kota
Disampaikan ke Menkeu c.q DJPK tepat waktu?
RPMK
PMK Menetapkan pembagian berdasarkan proporsi tahun sebelumnya
6
Selesai
Keterangan: IKD : Indikasi Kebutuhan Dana IKDP BUN : Indikasi Kebutuhan Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara RDP: Rencana Dana Pengeluaran
TIdak
Keterangan: DJA : Direktorat Jenderal Anggaran DJPK : Dirjen Perimbangan Keuangan DJBC: Dirjen Bea dan Cukai DitBun: Ditjen Perkebunan Kementerian
Keterangan Simbol: Mulai/selesai
Proses
data
Dokumen
keputusan
Sumber: Hasil Olah dari Dirjen Perimbangan Keuangan.
Keterangan : 1. Dirjen Bea Cukai menyampaikan: (i) Realisasi penerimaan CHT di Indonesia tahun sebelumnya yang dirinci per daerah paling lambat 60 hari sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, serta (ii) Rencana peneriaan CHT yang dibuat di Indonesia sesuai dengan pagu yang ditetapkan dalam UU APBN. 2. Dirjen Perkebunan menyampaikan data rata-rata produksi tembakau kering untuk 3 (tiga) tahun sebelumnya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. 3. Berdasarkan data yang telah disampaikan, DJBC, Dirjen Perkebunan dan DJPK melakukan perhitungan alokasi DBH CHT per propinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan menyampaikan kepada Gubernur untuk digunakan sebagai dasar perhitungan alokasi DBH CHT per kabupaten/kota di propinsi tersebut. 4. Gubernur menyampaikan ketetapa pembagian DBH CHT per kabupaten/kota disertai dasar perhitungan kepada menteri keuangan cq. Dirjen PK dengan tembusan kepada bupati/walikota di wilayahnya paling lambat akhir bulan November. 5. Menteri keuangan memberikan persetujuan atas penetapan pembagian DBH CHT per kabupaten /kota yang disampaikan oleh gubernur; dan 6. Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan ketetapan pembagian DBH CHT per kabupaten /kota ,maka Menteri Keuangan menetapkan pembagian berdasarkan proporsi pembagian tahun sebelumnya.
3
Bagan-2. Mekanisme Penetapan Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT)
MEKANISME PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL CUKAI TEMBAKAU (DBH CHT) MENTERI KEUANGAN
DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN
DIJTEN BEA DAN CUKAI
GUBERNUR
MULAI
1 Prognosa Realisasi penerimaan CHT yang dibuat di Indonesia
Minggu ke-I Oktober TA ybs
Alokasi Sementara Menjadi Dasar Penyaluran Triwulan IV
tidak
Disampaikan ke DJPK Tepat Waktu?
Selesai
2
Prognosa realisasi penerimaan CHT yang dibuat di Indonesia
Ya
Melakukan Perhitungan alokasi definitif CHT per propinsi Alokasi Definitif
4 Memberikan persetujuan
Alokasi Definitif Menetapkan pembagian DBH CHT per kabupaten/ kota
Ya
5 Menetapkan pembagian berdasarkan alokasi sementara Ketetapan pembagian per prov;kab/kota Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
Tidak Ketetapan pembagian per prov;kab/ kota Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK)
Ketetapan pembagian per kabupaten/kota disertai dasar perhitungan Akhir November TA ybs
Disampaikan ke Menkeu c.q. DJPK tepat waktu?
3
Selesai
Sumber: Di olah dari Dirjen Perimbangan Keuangan, 2014.
Keterangan : 1. Dirjen Bea dan Cukai menyampaikan prognosa realisasi penerimaan CHT yang dibuat di Indonesia paling lambat minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran bersangkutan. 2. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Dirjen Bea Cukai, Dirjen Perimbangan Keuangan melakukan perhitungan alokasi definitif DB CHT per propinsi dan menyampaikan kepada Gubernur untuk digunakan sebagai dasar perhitungan alokasi DBH CHT per kabupaten/kota di propinsi bersangkutan. 3. Gubernur menyampaikan ketetapan pembagian DBH CHT per kabupaten/kota disertai dengan dasar perhitungan kepada Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Bupati/Walikota di wilayahnya paling lambat akhir bulan November tahun anggaran bersangkutan. 4. Menteri Keuangan memberikan persetujuan atas penetapan pembagian DBH CHT per kabupaten/kota yang disampaikan oleh gubernur. 5. Dalam hal Gubernur TIDAK menyampaikan ketetapan pembagian DBH CHT per kabupaten/kota. Menteri Keuangan menetapkan pembagian berdasarkan alokasi sementara tahun anggaran bersangkutan.
4
II. MENGINTIP PENDAPATAN NEGARA DARI CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2013 Pada periode 2008-2012, pendapatan cukai mengalami pertumbuhan rata-rata 16,7 persen per tahun, dari Rp. 51, 3 triliun (2008) menjadi Rp. 95,0 Triliun (2012). Apabila dilihat dari segi kontribusinya, pendapatan cukai didominasi dari pendapatan cukai hasil tembakau yang memberikan kontribusi rata-rata 96,2 persen, sementara kontribusi pendapatan cukai ethil, alkohol (EA) dan Cukai minuman mengandung Ethil alkohol (MMEA) hanya mencapai 0,4 persen. Tabel-2. Perkembangan Realisasi Pendapatan Cukai , 2008-2013 (Triliun Rupiah) 2008 NO
URAIAN
real.
2009
%thd real. Total
2010
%thd real. Total
2011
%thd real. Total
2012
%thd real. Total
2013
%thd real. Total
%thd Total
a
Pendapatan Cukai Hasil Tembakau
49,9
97,4
55,4
97,6
63,3
95,7
73,3
95,1
90,6
95,3
101
96,2
b
Pendapatan Cukai Ethil Alkohol (EA)
0,4
0,8
0,4
0,7
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,9
1,7
0,9
1,6
2,7
4,1
3,6
4,7
4,3
4,5
3,8
3,6
0,01
0,02
0,02
0,03
0,01
0,02
0,01
0,01
0,02
0,02
0,00
0,00
Pendapatan Cukai Lainnya
0,02
0,03
0,01
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
Jumlah
51,2 100,0
c d e
Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethil Alkohol (MMEA) Pendapatan Denda Administrasi Cukai
56,7 100,0
66,1 100,0
77,1 100,0
95,1 100,0 104,7 100,0
Sumber: Kementerian Keuangan
4
Target pendapatan cukai pada APBNP 2013 sebesar 104,7 triliun, yang diantaranya 100,7 triliun ditargetkan dari cukai hasil tembakau , realisasinya tercapai sebesar 103,57 triliun, jika melihat besaran alokasi definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) di tahun 2013 yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp.2.092.351.910.357, atau setara dengan 2 (dua) persen dari penerimaan negara dari cukai hasil tembakau. Artinya pagu alokasi DBH CHT tersebut selanjutnya dibagikan kepada provinsi penghasil cukai tembakau dan provinsi penghasil tembakau, sebesar 2 (dua) persen dari penerimaan negara dari cukai hasil tembakau.5 Artinya subjek provinsi penerima DBH CHT adalah penghasil cukai dan penghasil tembakau.
Dari hasil analisis menunjukkan, Alokasi DBH CHT yang telah ditetapkan oleh peraturan menteri keuangan hanya dialokasikan bagi 16 propinsi, dimana Propinsi Jawa Barat menduduki urutan ke empat terbesar dalam mendapatkan besaran DBH CHT atau sekitar 9,6%. Sementara, tiga urutan tertinggi penerima DBH CHT terbesar diduduki oleh Propinsi Jawa Timur (48,6%), Propinsi Jawa Tengah (26,1%) dan Nusa Tenggara Barat (10 %). Sedangkan, 14 propinsi lainnya menerima dana bagi hasil cukai tembakau di bawah dari 1 (satu) persen. Artinya, terdapat empat propinsi yang dapat dikategorikan sebagai penghasil cukai tembakau dan hasil tembakau terbesar yang berkontribusi terhadap penerimaan negara. Di samping itu, besaran persentase yang disalurkan ke setiap propinsi, tidaklah selalu sebesar 2 (dua) persen, melainkan lebih dari 2 persen.( lihat Tabel-3 berikut )
4
Nota Keuangan APBN 2014 Pasal 66A ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan Keputusan Mahkamah Konsitusi RI Nomor 54/PUU-VI/2008 tanggal 14 April 2009. 5
5
Tabel-3. Alokasi Definitif DBH CHT tahun 2013 No
Propinsi
1
Jaw a Timur
2
Alok as i De finitif
(%)
Rp1.016.911.731.156
48,6%
Jaw a Tengah
Rp545.556.711.908
26,1%
3
Nusa Tenggara Barat
Rp209.557.143.592
10,0%
4
Jaw a Barat
Rp201.302.529.415
9,6%
5
D.I Yogyakarta
Rp20.144.624.718
1,0%
6
Sumatera Utara
Rp17.500.134.232
0,8%
7
Sulaw esi Selatan
Rp13.697.484.981
0,7%
8
Bali
Rp12.421.737.216
0,6%
9
Aceh
Rp10.012.149.984
0,5%
10
Sumatera Barat
Rp8.396.048.882
0,4%
11
Lampung
Rp8.366.206.340
0,4%
12
Nusa Tenggara Timur
Rp7.630.955.494
0,4%
13
Jambi
Rp5.498.939.027
0,3%
14
Sulaw esi Tengah
Rp5.393.451.472
0,3%
15
Sumatera Selatan
Rp5.222.539.790
0,2%
16
Kalimantan Tengah
Rp4.739.522.150
0,2%
Rp2.092.351.910.357
100,0%
Sumber: Hasil Olah 2014, dari PMK 181/PMK.07/2013
III. ANALISIS PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN DBH-CHT DI DAERAH 3.1. DBH-CHT Propinsi Jawa Barat tahun 2013 Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) tahun 2013 yang diterima oleh Propinsi Jawa Barat yang mencapai 9,6 persen atau sebesar 201 milliar lebih, untuk dibagi kepada kabupaten/kota di wilayah propinsi Jawa Barat dengan imbangan 30 persen diperuntukkan untuk propinsi dan 70 persen untuk kabupaten/kota. Sementara itu, bagian kebupaten/kota dibagi imbangan 40 persen untuk kabupaten/kota penghasil cukai tembakau dan penghasil tembakau serta 30 persennya untuk kabupaten/kota lainnya.6 Artinya, 70% dana bagi hasil cukai tembakau , sebesar 40% -nya diperuntukan bagi kabupaten/kota penghasil cukai dan penghasil tembakau. Dengan begitu, di propinsi Jawa Barat, kabupaten yang merupakan sentra produksi tembakau meliputi Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Majalengka.
6
Pasal 66A ayat 4 UU 39/2007 tentang Cukai
6
Tabel -4. Kabupaten Sentra Produksi Tembakau di Jawa Barat Tahun 2013 No
Kabupaten/Kota
Produksi (ton)
Wujud Produksi
Pemilik
Share (%)
1
Garut
3.509
daun kering
10.650
40%
2
Sumedang
2.346
daun kering
9.096
26%
3
Bandung
1.678
daun kering
2.085
19%
4
Majalengka
769
daun kering
1.808
8,7%
5
Kuningan
237
daun kering
393
2,7%
6
Ciamis
112
daun kering
360
1,3%
7
Bandung Barat
105
daun kering
589
1,2%
8
Cianjur
34
daun kering
235
0,4%
9
Cirebon
27
daun kering
93
0,3%
10
Sukabumi
20
Daun Basah
93
0,2%
11
Subang
14
daun kering
74
0,2%
12
Tasikmalaya
12
daun kering
77
0,1%
13
Kota Tasikmalaya
9
daun kering
Total Propinsi Jabar
8.872
Total
9 kab penghasil
570
Total
4 Kab Penghasil
8.302
Daun kering
48
0,1%
25.601
100%
1.962
6%
23.639
94%
Sumber: Diolah dari Dinas Perkebunan Propinsi Jabar, 2013
Berdasarkan hasil analisis, penerimaan DBH CHT propinsi Jawa Barat tahun 2013 telah sesuai dengan imbangan 30% yang diterima oleh pemerintahan propinsi atau sekitar Rp. 60 miliar, dan bagi kabupaten/kota sebesar 70% atau sekitar Rp.140 miliar yang dibagikan terhadap 26 kabupaten/kota di Jawa Barat. Dan imbangan pembagian dana bagi hasil untuk ke kabupaten/kota adalah 40% diperuntukan bagi kabupaten/kota penghasil cukai dan tembakau, dan 30%-nya bagi kabupaten/kota lainnya. Apabila merujuk pada ketentuan perundang-unrangan, 40% dana bagi hasil sedapatnya dialokasikan bagi 4 (empat) kabupaten sebagai kontributor produksi tembakau di Jawa Barat, yakni Garut, Sumedang, Bandung dan Majalengka dengan kisaran alokasi sebesar Rp. 80.521.011.766, sedangkan 30% nya atau sekitar Rp.60.390.758.825, di peruntukan bagi 22 kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat, meliputi 13 Kabupaten dan 9 kotamadya. Lihat Tabel-5. Hasil analisis menunjukan bila proporsi pengalokasian disesuaikan berdasarkan kabupaten/kota penghasil cukai dan tembakau atau bukan, bahwa 4 (empat) kabupaten seharusnya mampu mendapatkan dana sebesar Rp. 80 miliar lebih atau rata-rata sebesar Rp. 20 miliar per kabupaten, sedangkan 13 kabupaten mampu mendapatkan 18%-nya yaitu sebesar Rp.35,6 miliar dan 9 kotamadya sekitar 12% yaitu 24,7 miliar yang miliki rata-rata sebesar Rp. 2,7 miliar . Akan tetapi, pada kenyataanya didalam pembagiannya propinsi Jawa Barat tidak merujuk pada ketentuan yang telah ditetapkan, hasil analisis menunjukan total 4 (empat) kabupaten yang menjadi sentra produksi tembakau justru mendapat hanya 14% alokasi DBH CHT sebesar 28 ,7 miliar atau rata-rata mencapai 7,1 miliar per kabupaten. Sementara proporsi alokasi dana justru lebih besar pada 13 kabupaten yang bukan kabupaten penghasil, yakni 42% atau sebesar Rp. 84,7 miliar. Sedangkan di 9 (sembilan) kotamadya alokasi dananya meningkat sebesar 2%, menjadi 14% atau setara dengan Rp.27,3 miliar , dari yang seharusnya Rp. 24,7 miliar (12%). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Alokasi DBH CHT yang dibagikan oleh propinsi Jawa Barat tidaklah sesuai dengan ketentuan yang seharusnya pada pasal 66A ayat 4, UU 39/2007 tentang Cukai. lihat Tabel-5.
7
Tabel-5. Hasil Analisis Pengalokasikan DBH CHT Propinsi Jawa Barat Tahun 2013 Penerimaan DBH-CHT 2013 Prop.Jabar Penerimaan Pemerintah Propinsi Jawa Barat Penerimaan bagi 26 PemKab/Kota
Rp201.302.529.415
Imbangan (%)
Rp60.390.758.825
30%
Rp140.911.770.590
70%
Rp201.302.529.415
100%
Penerimaan bagi 26 Kabupaten/Kota (70%) - Bagi 4 (empat) kabupaten sentra ( Garut, Sumedang,Bandung dan Majalengka)
Alokasi Rp80.521.011.766
40%
-Bagi 22 kabupaten/lainya ( 13 kab dan 9 kota)
Rp60.390.758.825
30%
Rp140.911.770.591
70%
Jika menurut ketentuan Imbangan 40% dan 30% - Rata-rata DBH CHT bagi 4 (empat) kabupaten sentra ( Garut, Sumedang,Bandung dan Majalengka)
Imbangan (%)
Total Rata-rata
Total (%)
Rp20.130.252.942
Rp80.521.011.766
-Rata-rata DBH-CHT bagi 13 kabupaten
Rp2.745.034.492
Rp35.685.448.396
18%
-Rata-rata DBH-CHT bagi 9 Kota
Rp2.745.034.492
Rp24.705.310.428
12%
Rp140.911.770.591
70%
Realisasi Pembagian DBH-CHT Jabar 2013
Total Rata-rata
40%
Total (%)
- Rata-rata DBH CHT bagi 4 (empat) kabupaten sentra ( Garut, Sumedang,Bandung dan Majalengka)
Rp7.185.675.403
Rp28.742.701.613
14%
-Rata-rata DBH-CHT bagi 13 kabupaten
Rp6.522.030.301
Rp84.786.393.917
42%
-Rata-rata DBH-CHT bagi 9 Kota
Rp3.042.519.451
Rp27.382.675.060
14%
Rp140.911.770.590
70%
Sumber :Hasil Analisis 2014
Temuan lainnya adalah dari 42% dana yang dibagikan ke 13 kabupaten, 24% dananya dibagikan kepada Kabupaten Bekasi (Rp. 23,1 miliar) dan Kabupaten Karawang (Rp.25,1 miliar), dengan total mencapai Rp.48,3 miliar. Sedangkan 18% dana (Rp.36,4 miliar) dibagikan kepada 11 kabupaten lainnya, kondisi tersebut sangatlah tidak mendasar, apabila ketentuan pembagian tersebut seharusnya pada kabupaten penghasil cukai tembakau dan penghasil tembakau, sementara Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang tidak termasuk kedalam sentra produksi tembakau, dan bila diasumsikan sebagai kabupaten penyumbang cukai tembakau, pertanyaanya bagaimana dengan 9 (sembilan) daerah lain yang berstatus sebagai perkotaan. Dasar penentuan besaran dana yang dibagikan kepada Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang, tidaklah jelas dasar perhitungan dana alokasinya, terdapat kemungkinan jika merujuk pada mekanisme penetapan alokasi sementara dan definitif DBH CHT, bahwa gubernur Jawa Barat tidak menyampaikan ketetapan pembagian DBH CHT per kabupaten/kota secara tepat waktu atau tidak membuat ketetapan termaksud, hal tersebut yang mendorong Menteri Keuangan untuk menetapkan pembagian berdasarkan alokasi sementara tahun 2013 atau berdasarkan proporsi pembagian tahun sebelumnya. Artinya, bisa jadi penetapan alokasi DBH CHT tahun 2013 bagi propinsi Jawa Barat diatur dan di tetapkan dari pusat. 3.2. DBH CHT Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Kabupaten Sumedang, merupakan salah satu daerah kedua penghasil tembakau di propinsi Jawa Barat. Di tahun 2013, kontribusi produksi tembakau dalam bentuk daun kering mencapai 2,346 ton, di tahun yang sama, pemerintahan kabupaten Sumedang memperkirakan alokasi dana bagi hasil cukai tembakau yang diperoleh sebesar 5,9 miliar didalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-nya.
8
Pola pengalokasian DBH CHT 2013 didistribusikan berdasarkan urusan pemerintahan daerah yaitu Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, yang secara langsung melekat pada organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Sumedang. Dalam urusan wajib yang terdiri dari 5 (lima) bidang yaitu Lingkungan Hidup, Koperasi dan usaha kecil menengan, ketahanan pangan, Otonomi daerah dan pemerintahan umum serta bidang sosial, kabupaten mengalokasikan dana sebesar Rp.4,1 miliar atau mencapai 69% dari alokasi dana yang didistribusikan pada 5 (lima) perangkat daerah, sedangkan urusan pilihan terdiri dari Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, Industri/perdagangan dan Pariwisata, dengan alokasi dana sebesar Rp. 2,2 miliar atau 37%-nya. Kendati demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa perhitungan alokasi yang direncanakan Kabupaten Sumedang justru melebihi pagu alokasi dana yang diusulkan, dari yang semula Rp.5,9 miliar menjadi Rp. 6,2 miliar. Dengan demikian, terdapat kelebihan sebesar 6% atau setara dengan Rp. 381 juta. Artinya, pagu alokasi dana yang direncanakan memiliki kekurangan sebesar 6% agar bisa sesuai dengan hasil penjumlahan alokasi dana disetiap OPD menurut urusan pemerintahan kabupaten sumedang. lihat Tabel-6. Tabel-6. Alokasi Belanja Langsung Menurut Urusan Pem erintahan Derah dan Orgisasi Perangkat Daerah yang bersum ber dari DBHCHT NO A 1 2 3 4 5 B 6 7 8 9
URUSAN PEMERINTAH DAERAH URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KETAHANAN PANGAN OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM SOSIAL Sub-Total URUSAN PILIHAN PERTANIAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PARIWISATA INDUSTRI & PERDAGGAN Sub-total TOTAL TOTAL ALOKASI DALAM APBD-PERUBAHAN SELISIH LEBIH/KURANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Badan Lingkungan Hidup Dinas UMKM Badan Ketahanan Pangan Sekertaris Daerah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Dinas Dinas Dinas Dinas
Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Budaya dan Pariw isata Industri dan Perdagangan
Alokasi 2013 (%) 300.000.000 5% 1.247.606.000 21% 1.500.000.000 25% 325.000.000 5% 750.000.000 13% 4.122.606.000 69% 500.000.000 8% 1.250.000.000 21% 100.000.000 2% 350.000.000 6% 2.200.000.000 37% 6.322.606.000 106% 5.941.010.526 381.595.474 6%
Sumber: Hasil Analisis APBDP Kabupaten Sumedang, 2013 Selanjutnya, total pagu dana sebesar Rp.6,3 miliar yang dibagikan kepada 9 (sembilan) Organisasi Perangkat Daerah untuk mendanai kegiatan menurut urusan pemerintahannya. Sebesar 31% dialokasikan untuk belanja pegawai, 67% untuk Belanja Barang dan Jasa serta sebesar 2% untuk belanja modal. Tabel-7. Proporsi Belanja Langsung Organisasi Perangkat Daerah m enurut Kegiatan A
URUSAN WAJIB - Belanja Pegaw ai - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Modal
B
URUSAN PILIHAN - Belanja Pegaw ai - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Modal Total
1 2 3
Total Belanja Pegaw ai Total Belanja Barang dan Jasa Total Belanja Modal Total (1+2+3)
Alokasi 2013 1.585.645.000 2.502.011.000 34.950.000 4.122.606.000
(%) 25% 40% 1% 65%
385.559.500,00 1.724.522.250,00 89.918.250,00 2.200.000.000,00 6.322.606.000,00 1.971.204.500,00 4.226.533.250,00 124.868.250 6.322.606.000,00
6% 27% 1% 35% 100% 31% 67% 2% 100%
9
Pada realisasinya, alokasi definitif yang tetapkan oleh Menteri Keuangan bagi Kabupaten Sumedang adalah sebesar Rp. 7.590.628.335,- sedangkan realisasi Dana Bagi Hasil CHT yang ditranfer dari pusat ke Kabupaten Sumedang adalah Rp.8.003.731.914, atau meningkat sebesar 34,72% dari APBD perubahan sebesar Rp.5.941.010.526 atau sebesar Rp.2.062.721.388. Realisasi tersebut mengalami peningkatan di tahun 2013 akibat dari adanya peningkatan penerimaan Cukai Hasil Tembakau secara nasional sehingga mendorong penambahan pada kabupaten Sumedang.7 Apabila mengacu pada Pagu Dana pada APBD perubahan sebesar Rp. 5.941.010.526, sementara hasil perhitungan kebutuhan belanja organisasi perangkat daerah sebesar Rp. 6.322.606.000, secara prinsip sudah dapat terpenuhi dengan alokasi definitif yang telah di tetapkan oleh Menteri Keuangan yaitu sebesar Rp. 7.590.628.335, dan justru terdapat kelebihan sebesar Rp. 1.268.022.355. Sementara, dengan realisasi tranfer DBH CHT 2013 yang menjadi Rp.8.003.731.914. Artinya, terdapat penambahan dana sebesar Rp.413.103.579, dari alokasi definitif yang mencapai Rp. 7.590.628.335. Dengan demikian, Kabupaten Sumedang memiliki kelebihan tranfer DBH CHT dari pusat mencapai Rp.1.681.125.914, yang belum dialokasikan dan belum jelas penggunaannya. Disamping itu, merujuk pada analisis dalam Laporan pertannggungjawaban Bupati Sumedang tahun 2013, dari alokasi DBH CHT yang dialokasikan pada 9 (sembilan) organisasi perangkat daerah. Hanya sebesar 57% yang dapat direalisasikan. Artinya, masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan yang telah diatur pada ketentuan penggunaan DBH CHT. Adapun total selisih realisasi di 9 (sembilan) OPD mencapai Rp.2.720.977.567.80,- (Tabel-8). Dan jika ditambahkan dengan selisih lebih transfer dari pusat ke Kabupaten Sumedang yang mencapai Rp.1.681.125.914, maka total DBH CHT yang belum jelas pengalokasian dan penggunaannya mencapai Rp.4.402.103.481.80.(terbilang empat miliar empat ratus dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan puluh rupiah). Tabel-8. Realisasi Belanja Kegiatan Pada Orgisasi Perangkat Daerah yang bersum ber dari DBHCHT tahun 2013 NO A 1 2 3 4 5 B 6 7 8 9
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Badan Lingkungan Hidup Dinas UMKM Badan Ketahanan Pangan Sekertaris Daerah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Dinas Dinas Dinas Dinas
Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Budaya dan Pariw isata Industri dan Perdagangan Sub-total TOTAL
Alokasi 2013 (%) Realisasi 300.000.000 5% 292.080.000,00 1.247.606.000 21% 1.185.080.932,20 1.500.000.000 25% 1.465.680.000,00 325.000.000 5% 52.712.500,00 750.000.000 13% 0,00 4.122.606.000 69% 2.995.553.432 500.000.000 8% 1.250.000.000 21% 100.000.000 2% 350.000.000 6% 2.200.000.000 37% 6.322.606.000 106%
(%) Selisih 97,36% 7.920.000,00 96,97% 62.525.067,80 97,17% 34.320.000,00 17,36% 272.287.500,00 0% 750.000.000,00 47% 1.127.052.567,80
0,00 0% 0,00 0% 296.560.000,00 98,41% 309.515.000,00 88,46% 606.075.000 10% 3.601.628.432 57%
500.000.000,00 1.250.000.000,00 (196.560.000,00) 40.485.000,00 1.593.925.000,00 2.720.977.567,80
Sumber: Hasil Analisis LKPJ Bupati, Kabupaten Sumedang 2013
Artinya, bahwa penggunaan DBH CHT belum optimal dialokasikan dan digunakan sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan, meliputi8: 1. Peningkatan kualitas bahan baku, terdiri dari standarisasi kualitas bahan baku; pembudidayaan bahan baku kadar nikotin rendah;pengembangan laboratorium uji dan metode pengujian;penanganan panen dan paska panen bahan baku’serta penguatan kelembagaan petani tembakau. 7
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Kabupaten Sumedang tahun 2013 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan DBH CHT dan Sangsi Penyalahgunaan Alokasi DBH CHT 8
10
2. Pembinaan industri, yang terdiri dari pendataan mesin dan peralatan produksi hasil tembakau dan memberikan tanda khusus;penerapan ketentuan terkait HAKI; pembentukan kawasan industri hasil tembakau; kemitraan UKM & usaha besara dalam bahan baku;penguatan kelembagaan asosiasi industri tembakau; serta pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah 3. Pembinaan lingkungan sosial; terdiri dari pembinaan kemampuan dan keterampulan kerja masyarakat di lingkungan industri tembakau;penerapan manajemen limbah industri hasil tembakau;penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok ditempat umum;peningkatan derajat kesehatan masyarakat;penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 4. Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai dan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal, terdiri dari penyampaian ketentuan bidang cukai kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mengetahui, memahami, dan mematuhi ketentuan di bidang cukai; melakukan pengumpulan informati hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjual eceran;serta pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai diperedaran atau tempat penjualan eceran.
IV. KESIMPULAN Beberapa hal yang dapat ditarik kesimpulan dari analisis pengalokasian dan penggunanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) tahun 2013 di daerah, antara lain: 1.
Penetapan alokasi DBH CHT dari pusat bagi propinsi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66A ayat 1 Undang-Undang 39 tahun 2007 tentang Cukai, akan tetapi besaran yang diterima oleh propinsi penghasil cukai dan penghasil tembakau tidak selalu memiliki besaran 2% dari pagu alokasi definitif yang telah ditetapkan.
2. Perhitungan penetapan alokasi DBH CHT tahun 2013 di Propinsi Jawa Barat belum sesuai dengan ketentuan pasal 66A ayat 4, UU 39/2007 tentang Cukai, bahwa komposisi 40% pembagian bagi kabupaten/kota penghasil, senyatanya hanya 14% atau sebesar Rp.28.742.701.613 atau rata-rata per kabupaten mencapai Rp.7.185.675.403. Khususnya bagi Kabupaten sentra produksi tembakau yaitu Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Majalengka. 3. Propinsi Jawa Barat membagi komposisi terbesar sebesar 56% atau Rp.84.786.393.917 , bagi 22 kabupaten/kota lain, dari yang seharusnya sebesar 30% menurut 66A ayat 4 UU 39/2007 tentang Cukai . Dengan komposisi terbesar dibagikan kepada Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 23,1 miliar dan Kabupaten Karawang sebesar Rp.25,1 miliar, atau total mencapai Rp.48,3 miliar (24%), sementara 32%-nya atau sebesar Rp. 63.8 miliar dibagikan pada 20 kabupaten/kota lainnya. Padahal Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang tidak termasuk kedalam kabupaten produsen tembakau ataupun penghasil cukai tembakau. 4. Pengalokasian dan Penggunaan DBH CHT tahun 2013 yang belum optimal di Kabupaten Sumedang maka total DBH CHT yang belum jelas pengalokasian dan penggunaannya mencapai Rp.4.402.103.481.80.(terbilang empat miliar empat ratus dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan puluh rupiah). Yang diperoleh dari (1) hasil perhitungan kebutuhan belanja 9 (sembilan) organisasi perangkat daerah sebesar Rp. 6.322.606.000, yang dikurangi dengan realisasi tranfer DBH CHT sebesar Rp.8.003.731.914, mencapai Rp.1.681.125.914 (Rp. 1,6 miliar) dan (2) Realisasi pelaksanaan kegiatan DBH CHT di 9 (sembilan) OPD Kabupaten Sumedang yang hanya terealisasi sebesar 57%, sehingga terdapat selisih mencapai Rp.2.720.977.567.80 ( Rp.2,7 miliar).
11
5.
Lemahnya pemantauan dan penetapan sangsi dari Dirjen Perimbangan Keuangan, Menteri Keuangan dan Menteri dalam negeri bagi Gubernur Jawa Barat dan Bupati Kabupaten Sumedang dalam penggunaan DBH CHT tahun 2013, dengan indikasi tentang (1) Perhitungan pembagian bagi kabupaten/kota oleh Propinsi Jawa Barat, yang seharusnya 40% bagi kabupaten/kota penghasil, justru hanya 14%. Sedangkan 56%-nya dialokasikan kepada kabupaten/kota non penghasil, dari yang seharusnya 30%. Dengan demikian, bagaimana Gubernur Jabar melaksanakan Pasal 11 ayat 2, PMK Nomor 84/PMK.07/2008 tentang pelaporan. (2) Sembilan OPD di kabupaten Sumedang hanya mampu merealisasikan alokasi DBH CHT sebesar 57%, dan menyisakan alokasi dana sebesar Rp. Rp.2.720.977.567.80 ( Rp.2,7 miliar). Artinya penerapan pasal 66A ayat 1 , UU 39/2007 belum optimal dapat dilaksanakan dan bagaimana Bupati Sumedang melaksanakan Pasal 11 ayat 2, PMK Nomor 84/PMK.07/2008 tentang pelaporan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri adalah hal yang patut dipertanyakan.
6. Kabupaten Sumedang belum secara efektif mengalokasikan dan menggunakan DBH CHT tahun 2013 untuk meningkatkan kemampuan fiskal dalam mendanai belanja pelayanan publik, merujuk pada pasal 31, Undang-undang 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, minimalnya 50% dari penerimaan pajak rokok perlu dialokasikan untuk mendanai (1) pelayanan kesehatan masyarakat dan (2) penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Sebagai contoh di tahun 2013, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang tidak mendapatkan alokasi DBH CHT. Sementara untuk Aparat berwenang, yang dalam hal ini Pihak Kepolisian atau dibawah OPD bidang Kesbangpolinmas, belum ada data dan informasi yang dipublikasikan. 7.
Pengalokasian dan Penggunaan DBH CHT Kabupaten Sumedang tahun 2013, luput dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tidak ada temuan yang signifikan berkaitan tentang pengalokasian dan penggunaan DBH CHT di Kabupaten Sumedang tahun 2013, padahal sifat DBH CHT merupakan dana yang bersifat khusus (spesific grant) , akan tetapi disetiap laporan pertanggungjawaban Bupati, tidak secara ekplisit dijelaskan, umumnya lebih general yang digabung dengan penyampaian laporan DBH Pajak.
------------------------------------------------------------ooo--------------------------------------------------------
12
