KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOK II TAHUN 1989 UNDANC.-UNDANC, REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOK II TAHUN 1989 *

UNDANC.-UNDANC, REPUBLIK INDONESIA N OM OK 4 TAIIIIN 1990 f

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 1991

PF.RPTTSTAKA AN NASIONAI, RI 1992

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOM OR 11 TAHUN 1989 ★

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOM OR 4 TAHUN 1990 *

PERATURAN PEMER1NTAH REPUBLIK INDONESIA N OM OR 70 TAHUN 1991

PER PI STAKAAN NAS I ONAL Rl

1992

Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Tcrbitar (KDT) Indoacsu |Undang-L'ndang. Peraturan. dsb | Kcpulusan Presiden Republik Indonesia ncmcr 11 tahun 1989, Lndang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1990. Peraturan Pemcnnlah Republik Indonesia nomor TC la nun 1991. — Jakarta : Perpustakaan Nasional Rl., 1992 52 film.; 18 cm. ISBN 979-8006-66-6 1. Indonesia - Undang-Undangdanperaluran I. Judul. H. Perpustakaan Nasional. 348.02

PROYEK PEM BINAAN PERPUSTAKAAN NASIONAL Rl 1992/1993

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA N O M O R 11 TAHUN 1989 TENTANG PERPUSTAKAAN NAS ION AL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1989 TENTANG PERPUSTAKAAN NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, iMenimbang:

a. bahwa perpustakaan merupakan salah satu sarana pelestari bahan pustaka sebagai hasil budava dan noempunyai fungsi sebagai sumber informasi ilmu pengelahuan, teknologi dan kebudayaan dalam raogka mencerdaskan kehidupan bangsa dan raenunjang pelaksanaan pcmbaneunan nasional; b. bahwa sehubungan dengan hal di atas dan untuk lebih meningkatkan daya euna dan hasil guna perpustakaan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakai, dipandang perlu mcnetapkan sualu lembaga yang menaneani perpusta­ kaan secara nasional;

Mengingat :

Pasal 4 ap t (1) L'ndang-Undang Dasar 1945; MEMLTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERPUSTAKAAN NASIONAL BAB I KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI Pasal 1 (1) Perpustakaan Nasional, yang dibentuk dcngan Keputusan Presiden ini adalah Lcmbaga Pemerintah Non Dcpartemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. (2) Perpustakaan Nasional dipimpin oleb seorang Kepala. Pasal 2 Perpustakaan Nasional raempunyai lugas pokok raembantu Presi­ den dalam raenyelenggarakan pcngembangan dan perabinaan per­ pustakaan dalam rangka pelestarian bahan pustaka sebagai basil budava dan pelayanan informasi ilmu pcngetahuan, teknologi dan kebudayaan. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perpustakaan Nasional menyelenggarakan fungsi: a. mem bantu Presiden dalam merurauskan kcbijaksanaan raengenai pcngembangan. perabinaan dan pendayagunaan perpusta­ kaan; b. melaksanakan pengerabangan tenaga perpustakaan dan kerjasama antar badan,'lcmbaga termasuk perpustakaan baik di dalam maupun di luar negeri;

6

c. melaksanakan pembinaan atas semua jenis perpustakaan baik perpustakaan di instansi/lembaga Pemerintah ataupun swasta yang ada di pusat dan di daerah; d. melaksanakan pengumpulan, penyimpanan dan pengolahan bahan pustaka dari dalam dan luar negeri; e. melaksanakan jasa perpustakaan, perawatan dan pclestarian bahan pustaka; f. melaksanakan penyusunan naskah bibliografi nasional dan katalog induk nasional: g. melaksanakan penyusunan bahan rujukan berupa indek, bibliografi, subyek, abstrak, dan penyusunan perangkal lunak bibliografi: h. melaksanakan jasa koleksi rujukan dan naskah; i.

melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Presiden;

BAB II ORGAMSASI Bagian Pertama Susunan Organisasi PisaM Perpustakaan Nasional terdiri dari: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kepala; Sekretariat; Direktorat Pengembangan Tcnaga dan Kerjasama Perpustakaan; Direktorat Bina Sislem Perpustakaan dan Pengendalian; Pusat Jasa Perpustakaan. Pusat Deposit dan Konservasi; Perpustakaan Daerab.

7

Bagian Kedua Kepala Pasal 5 Kepala raempunyai tugas: a. memimpin Perpustakaan Nasional sesuai dengan tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional dan membina aparatur Perpus­ takaan Nasional agar berdava guna dan berhasi! guna; b. membina perpustakaan lembaga Pemerintah dan swasta di Pusat dan Daerah serta raelakukan kerjasama antar badan/lembaga termasuk perpustakaan baik di dalam maupun di luar negeri; c. menentukan kebijaksanaao teknis perpustakaan. Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 6 (1) Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala dalam menyelenggarakan administrasi uraum yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala. (2) Sekretariat dipirapin oleh seorang Sekretaris. Pasal7 Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksa­ nakan pembinaan dan pelayanan administrasi unum untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perpustakaan Nasional. Bagian Keerapat Direktorat Pasal 8 (1) Direktorat adalah unsur pembantu Kepala dalam menyeleng-

8

garakan pengembangan tenaga perpustakaan, kerjasama perpustakaan, pembinaan sistem, dan pengendalian perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala. (2) Direktorat dipimpin oleh seorang Kepala Direktorat. Pasal 9 Direktorat Pengembangan Tenaga dan Kerjasama Perpustakaan mempunyai tugas membantu Kepala dal am melaksanakan pembi­ naan dan pengembangan lenaga perpustakaan, melaksanakan peneembangan jaringan informasi. dan kerjasama anlar badan/lembaga termasuk perpustakaan baik di dalam maupim di luar negeri. Pasal 10 Direktorat Bina Sistem Perpustakaan dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan kesislcman di bidang perpustakaan dan pengendalian. Bagian Kelirna Pusil Pasal 11 (1) Pusat adalah unsur penunjang tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional dalam menvelenggarakan jasa perpustakaan, pembi­ naan deposit dan konservasi yang berada di bawah dan ber­ tanggung jawab langsung kepada Kepala. (2) Pusat dipimpin oleh seorang Kepala Pusat. Pasal 12 Pusat Jasa Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pengadaan koleksi dan pengolahan bahan pustaka serta mcmbcrikan jasa perpustakaan.

9

Pasal 13 Pusat Deposit dan Konservasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, penyimpanan dan pclest.tnan terbitan nasional dan international baik yang tercetak niaupun terekam serta melaksanakan konservasi.

Bagian Ketnam Perpustakaan Daerah Pasal 14 (1) Perpustakaan Daerah adalah satuan organisasi di lingkungan Perpustakaan Nasional yang berada di daerah. (2) Perpustakaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang da­ lam melaksanakan tugas memperhatikan pctunjuk dari Gubernur selaku Kepala Wilayah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Perpustakaan Nasional. (3) Pembentukan Perpustakaan Daerah dilakukan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional setelah mendapat persetujuan tertulis lerlebih dahulu dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menleri/Sekretaris Negara.

BAB III TATA KERJA Pasal IS Semua unsur di lingkungan Perpustakaan Nasional dalam raelaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Perpustakaan Nasional sendiri maupun dalam hubungan antar instansi Pemerintah untuk kesatuan gerak scsuai dengan tugasnya.

10

BAB IV KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN Pasal 16 (1) Kepala Perpustakaan Nasional adalah jabatan eselon la. (2) Kepala Dirdaorat, Kepala Pusat dan Sekretaris adalah jabatan eselon 11a (3) Kepala Perpustakaan Daerah adalah jabatan eselon III Pasal 17 (1) Kepala Perpustakaan Nasional diangkat dan dibcrhenlikan oleh Presiden. (2) Pejabat eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional. BAB V ANGGARAN BELANJA Pasal 18 Segala pengurusan admimstrasi organisasi, kepegawaian, dan keuangan yang bersangkutan dengan pelaksanaan tugas Perpusta­ kaan Nasional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. BAB VI KETENTUAN PER^LIHAN Pasal 19 Sarapai dengan terbentuknya organisasi Perpustakaan Nasional secara rinci berdasarkan Keputusan Presiden ini, Pusat Pembinaan Perpustakaan, Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Wilavah di Ibukota Propinsi yang selama ini merupakan satuan organisasi

11

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, terhitung sejak pelantikan Kepala Perpustakaan Nasional melaksanakan tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional.

BAR M l KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Perincian tugas, fungsi. susunan organisasi, dan tata kerja Perpus­ takaan Nasional diatur lebih lanjut oleh Kepala Perpustakaan Na­ sional setelah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri/ Sekretaris Negara. Pasal 21 (1) Terhitung sejak tanggal pelantikan Kepala Perpustakaan Na­ sional seluruh pegawai. keuangan, dan perlengkapan Pusat Pembinaan Perpustakaan, Perpustakaan Nasional, dan Perpus­ takaan Wilayah yang selania ini rnerupakan unit organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dialihkan kepada Perpustakaan Nasional. (2) Dengan terbentuknva organisasi Perpustakaan Nasional seeara rind berdasarkan Keputusan Presiden ini, ketentuan tentang Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berkaitan dengan bidang perpustakaan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presi­ den Nomor 55 Tahun 1988 beserta peraturan pelaksanaannya, dinyatakan tidak berlaku.

12

Pasal 22 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tar.gga] 6 Marti 1989 PRESIDHN RUPUBLOC INDONESIA lid SOEHARTO Salinan scs.ua dengan aslmya SEKRETAR1AT KABINKr JU Kepala Biro Hukum dan Perurdang-uiKlangan tld. Ilarabang Kcsoaro, S JL, L L M

Disalindan salinan sesuai dengan ashnva

PHRPUSTAKAAN NASIONA1. IU

Sekretans ltd D n . Sockarman, M IS NIP 130 163 279

13

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN1990 TENTANG SERAH-SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

16

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

LNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.YiOR 4 TAHUN 1990 TENT.ANG SERAH-SIMPAN KARYA CETAK d a n k a r y a r e k a m

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Menimbang :

a. bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan upava untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudavaan nasional; b. bahwa karya cetak dan karya rekam merupakan salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penling dalam menunjang pembangunan nasio­ nal pada umumnya, khususnya pembangunan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelilian dan penyebaran informasi serta pelestarian kekavaan budava bangsa yang berdasarkan Pancasila; c. bahwa dalam rangka pemanfaalan hasil budaya 17

bangsa tersebut, karya cetak dan karya rekam perlu dihimpun, disimpan, dipelihara, dan dilestarikan di suatu tempat tertenlu sebagai koleksi national. d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Undang-undang tentang Serah-Simpan Karya Celak dan Karya Rekam. Mengingal :

Pasal 5 ayat (1) dan Pa sal 20 ayal Cl) Undang-Undang Dasar 1945; Dengan persetujuan DEW AN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SERAH-SIMPAN KARYA CETAK DAiN KARYA REKAM BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini diinaksud dengan: 1. Karya cetak adalah semua jenis terbilan dari setiap karya intclektual dan atau artislik yang dicelak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta. brosur, dan sejcnisnya yang diperuntukkan bagi umum; 2. Karya rekam adalah jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan alau artistik yangdirekam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan. dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknoloei yang diperuntukkan bagi umum; 3. Penerbit adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum baik

18

milik negara maupun swasta yang menerbitkan karya cetak; 4, Pengusaha rekaman adalah setiap orang, persekutuan. badan hukum baik milik negara maupun swasta yang menghasilkan karya rekam; 5. Perpustakaan Nasional adalah perpustakaan yang berkedudukan di ibukota negara yang mempunyai tugas untuk menghimpun, menvirapan. melestarikan dan raendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di wilayah Republik Indonesia; Gr. Perpustakaan Dae rah adalah perpustakaan yang berkedudukan di ibukota propinsi yang diberi tugas untuk menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya celak dan karya rekam yang dihasilkan di daerah. BAR n

KEWAJIBAN SERAH-SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM Pasal 2 Setiap penerbit yang berada di wilayah negara Republik Indonesia, wajib menyerahkan 2 (dua) buah cetakan dari setiap judul karya cetak yang dihasilkan kepada Perpustakaan Nasional, dan sebuab kepada Perpustakaan Daerah di ibukota propinsi yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan. Pasal 3 (1) Setiap pengusaha rekaman yang berada di wilayah negara Republik Indonesia wajib menyerahkan sebuah rekaman dari setiap judul karya rekam yang dihasilkan kepada Perpustakaan Nasional, dan sebuah kepada Perpustakaan Daerah yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah proses rekaman selesai. (2) Dalam hal karya rekam tersebut raenggunakan bahan baku yang memerlukan penyimpanan secara khusus, maka kewajiban me­ nyerahkan sebagaimana dimaksud dalam aval (1), dilakukan

19

kepada Perpustakaan National atau badan lain yang ditelapkan oleh Pemerintah. (3) Ketenluan mengenai badan penyimpanan basil rekaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih Lanjut dengan Peraturan Pcmerinlah Pasal 4 Kewajiban serah-sinipan karya cetak dan karya rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, berlaku pula terhadap se­ tiap warga negara Republik Indonesia yang hasil karvanya diterbilkan atau direkara di luar negeri. Pasal5 Kewajiban serah-simpan karya cetak dan karya rekam yang diatur dalam Undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan koleksi nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka mcncerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 6 (1) Setiap orang yang memasukkan karya celak dan atau karya rekam mengenai Indonesia dari luar negeri lebih dari 10 (sepuluh) buah setiap judulnya dengan maksud untuk diperdagangkan, wajib menyerahkan sebuah setiap judulnya kepada Per­ pustakaan Nasional, selambat-lambatnya 1 (salu) bulan setelah diterima oleh yang bersangkutan. (2) Setiap orang yang memasukkan karya cetak dan alau karya rekam mengenai Indonesia dari luar negeri kurang dari 10 (sepuluh) buah setiap judul, tetapi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun memasukkan lagi karya yang sama sehingga jumlahnya melebihi 10 (sepuluh) buah, maka berlaku kelentuan pasal 6 ayat (1). (3) Pclaksanaan kewajiban serah-simpan karya rekam dengan menggunakan bahan baku yang raemcrlukan penyimpanan secara khusus, diatur lebih lanjul dengan Peraturan Pemerintah.

20

Pasal 7 Karya cetak dan karya rekam yang diserahkan dan disimpan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, tidak dicianfaatkan untuk tujuan komersial. Pasal 8 (1) Setiap penerbit dan pengusaha rekaman wajib menyerahkan daftar judul terbitan atau rekamannya kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah di propinsi yang bersangkutan sekali setiap 6 (enam) bulan. (2) Dalam hal karya rekam yang berupa rekaman centera dan dokumenter penveraban daftar judul tersebut dilaksanakan kepa­ da Perpustakaan Nasional atau badan lab yang ditetapkan oleh Peraerintah. (3) Kewajiban menyerahkan daftar karya cetak dan karya rekam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku pula bagi setiap orang yang memasukkan karya cetak dan atau karya rekam mengenai Indonesia. Pasal9 Ketentuan pelaksanaan kewajiban serah-simpan karya cetak dan karya rekam diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. BAB 111 PENGELOLAAN HASIL SERAH-SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM Pasal 10 (1) Pengelolaan karya cetak dan karya rekam yang diserahkan un­ tuk disimpan berdasarkan Undang-undang ini dilakukan oleh Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah yang menerimanva, atau badan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah da­ lam hal karya rekam yang berupa film ceritera atau dokumenter.

21

4 (2) Kelentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan karva cetak dan karya rekam sebagaimana dimaksud dalam ayat ( lj diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. BAB rv KETENTUAN PI DANA Pasal 11 (1) Barang siapa melanggar kelentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4. Pasal 6, dan Pasal 7, dipidana denean pidana kurungan selama-selamanya 6 (enam) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (Ema juta ru­ piah). (2) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 2300 000,00 (dua juta lima ranis ribu rupiah). (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan aval (2) adalah pelanggaran. Pasal 12 Pelaksanaan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tidak meniadakan kewajiban untuk tetap meqyerahkan karya cetak atau karya rekam yang diatur dalam Undang-undang itu. BAB V KETENTUAN LAIN Pasal13 (1) Ketentuan Bab I sarapai dengan Bab III dalam Undang-undang ini, berlaku pula bagi badan-oadan Pemerintah yane menerbitkan dan atau memasukkan karya cetak dan karya rekam. (2) Pelaksanaan kewajiban serah-simpan karva cetak dan karya rekam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lan­ jut dengan peraturan pemerintah.

22

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Undang-undang ini tnulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap oranc racngctahuinya, meraennlahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Ne­ gara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 1990 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ltd

SOBHARTO

Dn-ncangka-t di Jakarta Pada tanggal 9 Agustus 1990 MEOTEJU/SEKRETAR1S NEGARA REPUBLIK INDONESIA tW M O ER D IO N O

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1990 NO M OR 48 Salinan sesuai dengan aslinya SHCRETARIAT KABINIH' R1 Biro Hukum

dan Peru ndang-umiar gar ltd Bambang Kcsowo, S JL , LEM . Dtsalindari satinar sesuai dengan aslinya PERPUSTAKAAN NASIONAL RJ

Sekrelars tKL D it. Sockarman. MLS NIP 130 163 T?9

23

24

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPL’BLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1990 TENTANG SERAH-SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

UMUM Pembangunan nasional pada hakekatnva adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya sebagai pengamalan Pancasila, meliputi pembangunan ma­ le riil dan spiritual dengan segala seginva. Maka salah satu upava vang perlu diwujudkan adalah pelestarian dan pemanfaatan hasil karya budaya bangsa. Karya cetak dan karya rekam pada dasamva merupakan sa­ lah satu karya budaya bangsa sebagai perwujudan cipta, rasa, dan karsa manusia. Peranannva sangat penting dalam menunjang pem­ bangunan pada umumnva. khususnya pembangunan pendidikan. penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serla penyebaran informasi. Mengingat pentingnya peranan karya cetak dan karya rekam tersebut,perlu dilaksanakan pern binaan demi pelestariannva dengan mewajibkan kepada setiap penerbit dan pengusaha rekaman unluk menycrahkan beberapa buah karya cetak dan karya rekamnya guna disimpan di Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah, sehingga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Termasuk dalam pengertian karya rekam ini adalah film, piringan, pita video dan atau rekaman suara. Karya rekam tersebut wajib diserahkan kepada Perpustakaan Nasional atau badan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah unluk disimpan. Dalam rangka inilah Undang-undang tentang Serah-Simpan Kar-

25

ya Cetak dan Karya Rekam disusun dalam usaha menghimpun, melestarikan dan mewujudkan koleksi karya cetak dan karya rekam secara nasional. Kewajiban serah-simpan karya cetak dan karya rekam ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan koleksi karya-karva tersebut sebagai hasil budaya bangsa, sehingga terwujudnva suatu koleksi nasional yang lengkap dan dapat memenuhi keperluan dalam rangka pembangunan bangsa dan negara. khususnya dalam usaha meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa Seiring dengan pemikiran di atas, maka pelestarian dan pemanfaalan karya cetak dan karya rekam dilaksanakan mclalui 1cmbaga-lembaga tertentu ditingkat pusat dan tingkat daerah. Di samping memperluas jaringan informasi langkah mi juga dimaksudkan untuk lebih mendekatkan karya-karya tersebut sebagai sumber in­ formasi tenlang budaya bangsa kepada masyarakat. Dengan demikian kewajiban serah-simpan karya cetak dan atau karya rekam ini juga merupakan salah satu realisasi upaya mencapai sasaran pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan penerangan bagi masyarakat. Dengan kerangka pemikiran ini, maka kewajiban serah-simpan karya cetak dan karya rekam tidak hanya ditujukan kepada penerbit atau pengusaha rekaman yang menghasilkan karya cetak dan karya rekam di dalam negeri, tetapi ditujukan pula kepada se­ tiap warga negara Republik Indonesia yang dengan bcrbagai pertimbangan menerbitkan karya-karyanya baik dalam bentuk karya cetak maupun karya rekam di luar negeri. Dalam upaya untuk memperkaya koleksi nasional, khususnya dengan memperhatikan salah satu tujuan vang akan dicapai melalui penvediaan koleksi karya cetak dan karya rekam sebagai salah satu sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka kewaji­ ban ini diperluas pula terhadap karya cetak dan karya rekam dari luar negeri mengenai Indonesia vangdimasukkan ke Indonesia. Masalah lain yang perlu dipertegas adalah kaitan Undangundang im dengan ketentuan Undang-undang nomor 7 tahun 1971 tentang Kearsipan. Undang-undang yang terakhir ini mempunyai obyek pokok arsip dalam arti naskah. Dengan tetap memperhali-

26

kan ketentuan Undang-undang tersebut, maka pengertian naskah pada da&amya dibatasi pada karya-karya yang belum diterbitkan. tidak dipublikasikan dan tidak berwujud buku; maka karya cetak dan karya rekam yang menjadi obyek Undang-undang ini meliputi semua karya akhir dalam bentuk apapun yang dibuat dengan maksud diperuntukkan bagi umum. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Karya cetak yang wajib diserahkan untuk disimpan di Per­ pustakaan Nasional atau Perpustakaan Daerah termasuk cetakan kedua dan seterusnya yang mengalami perubahan isi dan atau bentuk. Pengertian penyerahan setiap karya cetak kepada Perpusta­ kaan Nasional dan Perpustakaan Daerah dalam Undang-un­ dang ini tidak meliputi penyerahan hak ciptanya. Dengan demikian, penyerahan karya cetak dan karya rekam ini hanya untuk disimpan, dilestarikan dan didavaeunakao sesuai dengan tujuan Undang-undang ini. Dalam kaitannya dengan hak cipta, sepenuhnya berlaku ketentuan Undangundang Hak Cipta. Jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan tersebut dihitung sejak penerbitannya, yaitu sejak saat pertama kali diumumkan kepada masyarakat dengan cara dan bentuk apapun, atau apabila tidak diumumkan sejak per­ tama kali dipasarkan Pasal 3 Aval (1) Mengenai pengertian penyerahan karya rekam dan saat penyerahannya, lihat pula penjelasan mengenai hal yang sama pada penjelasan Pasal 2.

27

Mengingat penyimpanan karya rekam yang berupa film, kaset, folo, pirinean, pita, dan yang menggunakan bahan baku yane memerluJcan penyimpanan dan keahlian khusus. maka dimungkinkan untuk menverahkan karya rekam tersebut kepada badan lain yang dikuasai oleh Pemerintah selain Perpuslakaan Nasional yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah. Ayal (2) Cukup jelas Ayal (3) Cukup jelas Pasal4 Jangka waktu penyerahan selarabat-lambalnva 3 (tiga) bulan selelah diterbitkan atau setelah proses produksi perekaman selesai. Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Yang dimaksud dengan orang dalam ayat ini adalah orang perseorangan, persekutuan, badan hukura baik milik negara ira jpun swasta yang memasukkan karya eelak dan karya re­ kam ke Indonesia. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 7 Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga agar pemanfaalan film, lerulama film cerilera yang disimpan di Perpustakaan Nasional atau badan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah

28

berdasarkan Undang-undang ini, tidak merugikan pembuat film yangbersangkutac. Sesuai dengan lujuannya penyimpanan ini hanya ditujukan untuk keperluan pelestarian dan ter wujudnva koleksi nasional. Karya rekam ini tidak boleh diper tunjukkan untuk umum dengan memungul biaya. Oleh kare na itu pemanfaatannya hanya dibatasi untuk tujuan pendidi kan, penelitian atau keperluan lain dalam rangka pengem­ bangan budaya bangsa. Pasal8 Ayat (1) Kewajiban bagi penerbit atau pengusaha rekaman untuk me­ nyerahkan daftar judul terbilan atau rekamannya kepada Per­ pustakaan Daerah hanya berlaku bagi penerbit atau pengusa­ ha rekaman yang berada di wilayah yang bersangkulan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal9 Cukup jelas Pasal10 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal11 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas

29

Aval (3) Cukup jelas Pasal 12 Sesuai dengan tujuan kewajiban serah-simpan ini, yang penling adalah terwujudnya koleksi nasional karya cetak dan kar­ ya rekam. Oleh karena ilu pidana yang diancamkan pada dasamya hanya ditujukan bagi pelanggaran terhadap kewajiban serah-simpan karya cetak dan karya rekam , sedangkan pemenuhannya tetap harus dilakukan sekalipun pidana telah dijatuhkan Pasal13 Ayat (1) Yang dimaksud dengan badan-badan Pemerintah adalah Deparlemen. Kesekretariatan, Lembaga Tertinggi/Tuiggi Nega­ ra, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kejaksaan Agung, Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri, Bank Indonesia, termasuk unit-unit kerja seperti proyek yang bekerja secara mandiri tetapi masih tetap berada di dalam lingkup tugas, fungsi dan tanggung jawab lembaga-lembaga tersebut di alas. Ayal (2) Cukup jelas Pasal14 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3418

30

PERATLRAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 1991 TENTANC PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1990 TENTANG SERAH-SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

PRESIDES REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 1991 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1990 TENTANG SERAH SIM PAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undangundang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, dipandang perlu mengalur pelaksanaan serah-simpan karya cetak dan karya rekam serta pengelolaannya de­ ngan Peraturan Pemerintah;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

33

(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3418); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1990 TENTANG SERAH-SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1. Karya cetak adalah semua jenis lerbitan dari setiap karya intelekiual dan/atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku. majalah, sural kabar, peta, brosur, dan sejenisnya yangdiperuntukkan bagi umum. 2. Karya rekam adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yangdirekam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum. 3. Perpustakaan Nasional adalah perpustakaan yang berkedudukan di ibukota Negara yang mempunyai tugas untuk menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karva cetak dan karya rekam yang dihasilkan di wilayah Negara Republik Indonesia. 4. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan yang berkedudukan di ibukota Propinsi yang diberikan tugas untuk menghimpun, menyimpan. melestarikan, dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di Daerah. 5. Penerbit adalah setiap orang. persekuluan, badan hukum, baik

34

milik Negara maupun swasta yang menerbitkan karya cetak. 6. Pengusaha rekaman adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum, baik milik Negara maupun swasta yang menghasilkan karya rekam. 7. Koleksi adalah kumpulan bahan pustaka, baik tercetak maupun terekam yang disimpan dan dikelola perpustakaan. 8. Bibliografi adalah daftar bahan pustaka, baik tercetak maupun terekam yang disusun menurut sistem tertentu. Pasal 2 Untuk kepentingan pendidikan, pengembangac ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, dan penyebaran informasi serta peleslarian hasil budaya bangsa, setiap: 1. penerbit; 2. pengusaha rekaman; 3. warga negara Indonesia yang hasil karyanya diterbitkan/direkam di luar negeri; 4. orang atau badan usaha yang memasukkan karya cetak dan/ atau karya rekam mengenai Indonesia; wajib menyerahkan hasil karya cetak atau karya rekamnya kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah, atau ba­ dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. BAB II PELAKSANAAN SERAH-SIMPAN KARYA CETAK Pasal3 (1) Setiap penerbit yang berada di wilayah Negara Republik Indo­ nesia yang menghasilkan karya cetak, wajib menyerahkan karya cetaknya sebanyak 2 (dua) buah setiap judulnya kepada Per­ pustakaan Nasional dan sebuah kepada Perpustakaan Daerah yang bersangkutan. (2) Setiap warga Negara Indonesia yang hasil karyanya diterbitkan

35

di luar negeri, wajib menyerahkan 2 (dua) buah setiap judul ke­ pada Perpustakaan Nasional. (3) Penyerahan hasil karya celak scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) selambal-selambatnya 90 (sembilan puluh) haii setelah selesai dilerbitkau. PasalA (1) Setiap orang atau badan yang meraasukkan karya cetak mengenai Indonesia ke dalam wilayah Indonesia dengan maksud diperdagangkan yang jjmlahnya: a. lebih dari 10 (sepuluh} buah setiap judulnya; atau b. kurang dari 10 (sepuluh) buah setiap judul, tetapi dalam jangka waktu dua tahun memasukkan lagi karya yangsaraa sehingga jumlahnya melebihi 10 (sepuluh) buah, wajib raenverahkan sebuah setiap judulnya kepada Perpustakaan Nasional (2) penyerahan karya cetak scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkan dari pabean. Pasal5 (1) Jenis karya cetak yang wajib diserahkan kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah terdiri dari : a. buku fiksi; b. buku non fiksi; c. buku rujukan; d. karya artistik; e. karya ilmiah yang dipublikasikan; f. majalah; g. surat kabar; h.pela; i. brosur; j karya cetak lain yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

36

(2) Selain jenis karya cetak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang termasuk wajib diserahkan adalab edisi cctakan kedua, keliga dan seterusnya. yang mengalami perubahan isi dan/atau bentuk. Pasal 6 (1) Karya cetak yang diserahkan kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah harus memenuhi persyaratan kualitas atau sama dengan yang diedarkan (2) Karya cetak yang diserahkan tidak dalam bentuk foto kopi Pasal 7 (1) Penyerahan karya cetak dapat dilakukan secara langsung atau dikirimkan melaiui Pos tercatat kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah. (2) Pengiriman melaiui Pos sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dengarf cara yang baik dan am an sesuai ketentuan pengi­ riman karya cetak pada uraumnya. (3) Pengiriman dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan dibuktikan tanggal pengiriman karya cetak tersebut. (4) Karya cetak yang telah diterima, selanjutnya dicatat oleh Per­ pustakaan Nasional atau Perpustakaan Daerah yang bersangkutan dan kepada pengirim diberikan tanda bukti penerimaan BAB III PELAKSANAAN SERAH SIM PAN KARYA REKAM Pasal 8 (1) Setiap pengusaha rekaman yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia yang menghasilkan karya rekam dan setiap Warga Negara Indonesia yang hasil karyanya direkam di luar negeri, wajib menyerahkan sebuah karya rekamnya kepada Per­ pustakaan Nasional dan sebuah kepada Perpustakaan Daerah

37

yang bersangkutan. (2) Penyerahan hasil karya rekam tersebut selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) ban sejak disebarluaskan atau dipasarkan. A

Pasal 9 (1) Setiap orang yang raemasukkan karya rekam mengenai Indone­ sia yang jumlahnya: a. lebih dari 10 (sepuluh) buah setiap judulnya. atau b kurang dari 10 (sepuluh) buah setiap judul, tetapi dalam jangka waktu dua tanun memasukkan lagi karya rekam yang sama sehingga jumlahnya melebihi 10 (sepuluh) buah; wajib menyerahkan sebuah setiap judulnya kepada Perpustakaan Nasional. (2) Penyerahan karya rekam sebagairoana dimaksud dalam ayat <1) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) bari sejak dikeluarkan dari pabean Pasal 10 (1) Jenis karya rekam yang wajib diseiahkan kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah terdiri atas karya intelektual dan/atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita atau piringan, seperti film, kaset audio, kaset video, video disk, piringan hitam, disket dan bentuk lain sesuai de­ ngan perkembangan teknologi. (2) Penyerahan, penyimpanan dan pengelolaan karya rekam berua film ceritera atau dokumenter diatur dengan Peraturan emenntah tersendiri.

f

Pasal 11 Karya rekam vang diserahkan kepada Perpustakaan Nasional dan/ atau Perpustakaan Daerah harus memenuni persyaratan kualitas. Pasal 12 (1) Karya rekam yang diserahkan kepada Perpustakaan Nasional

dan/atau Perpustakaan Daerah, dapat dilakukan secara langsung atau dapat pula secara tidak langsung melaiui Pos tercatat. (2) Pengiriman melaiui Pos, harus dilakukan dengan cara yang baik dan aman sesuai dengan ketentuan pengiriman pos. (3) Pengiriman karya rekam dilakukan selambal-Iambatnya dalam waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini, dengan dibuktikan tanggal pengiriman karya rekam tersebut. (4) Karya rekam yang telah diterima, dicatat oleh Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Daerah, dan pengirim diberikantanda bukti penerimaan BAB IV PENYERAHAN DAFTAR JUDUL KARYA CETAK DAN KARYA REKAM Pasal 13 (1) Setiap penerbit di wilayah Negara Republik Indonesia dan se­ tiap orang yang bertaiiggung jawab memasukkan karva cetak mengenai Indonesia ke aalarn wilayah Negara Republik Indo­ nesia, wajib menyerahkan daftar judul karva cetaknya kepada Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Daerah. (2) Daftar judul sebagaimana dimaksud dalam ayal (I) memuat sekurang-kurangnya ketcranean judul karva cetak, nama pengarang/penyusun/peneijeman, nomor cetakan, tempat terbit, na­ ma penerbit, lahun terbit, nomor jilid, jumlah halaman, jenis edisi. (3) Daftar judul karya cetak sebagaimana dimaksud dalam avat (1) disampaikan kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah yangtversangkutan secara berkala dan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan tahun takwin sekali (4) Daftar judul karya cetak ditandalangani oleh penanggung ja ­ wab penerbit atau warga negara Indonesia yang kary anya diterbitkan di luar negeri atau orang yang bertangguhg jawab memasukkan karva cetak mengenai Indonesia ke dalam wila­ yah Negara Republik Indonesia^

39

Pasal 14 (1) Setiap pengusaha rekaman di wilayah Negara Republik Indo­ nesia dan orang yang berlanggung jawab memasukkan karya rekam mengenai Indonesia ke dalam wilayah Negara Repu­ blik Indonesia wajib menyerahkan daftar judul karya rekamnya kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah. (2) Daftar judul karya rekam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat sekurang-kurangnya nama pencipta/komposer/ pengarang/ suI radar a. judul karya rekam, tempat pcrekaman, nama penisahaan rekaman, dan tahun perekaman. (3) Daftar judul karya rekam sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) disampaikan kepada Perpustakaan Nasional dan Perpusta­ kaan Daerah secara berkala dan sekurang-kurangnya 6(enam) bulan tahun takwim sekali. (4) Daftar judul karya rekam sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) ditandalangani oleh penaeggung jawab rekaman, atau war­ ga negara Indonesia yang karyanya direkam di luar negeri atau orang yang berlanggung jawab memasukkan karya rekam me­ ngenai Indonesia ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. BAB V PENGELOLAAN KARYA CETAK, KARYA REKAM DAN DAFTAR JUDUL KARYA CETAK DAN KARYA REKAM Pasal IS (1) Pengelolaan karya cetak dan karya rekam sebagaimana dimak­ sud dalam Peraturan Pernerintah ini dilakukan oleh : a. Perpustakaan Nasional; b. Perpustakaan Daerah. (2) Kepala Perpustakaan Nasional berlanggung jawab atas penge­ lolaan karya cetak dan karya rekam yang diserah-simpankan. (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi

40

penerimaan, penyimpanan, pendavagunaan, pelestarian, pengawasan atas pelaksanaan serah-simpan karya cetak dan karya rekam. Pasal16 (1) Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah wajib membcrikan tanda bukti penerimaan karya cetak atau karya rekam yang roemenuhi persyaratan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 8 atau Pasal 1L (2) Tanda bukti penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) khusus untuk karya cetak memuat keterangan sekurang-kurangnya judul karya cetak, nama pengarang/penyusun/penerjemah, nomor cetakan, tempat terbil, nama penerbit, tahun terbit, no­ mor jilid, jumlah. dan jenis edisi. (3) Tanda bukti penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) khusus untuk karya rekam memuat keterangan sekurang-kurangnyanama pendpta/komposer/pengaransir/sutradara, judul kar­ ya rekam, jumlah rekaman, nama pcrusahaan rekaman dan ta­ hun perekaman. Pasal 17 (1) Karya cetak dan karya rekam yang diterima oleh Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah, dicatat, diolah, disimpan, dilestarikan, dan didayagunakan sesuai dengan ketentuan pe­ ngelolaan karya cetak dan karya rekam. (2) Karya cetak dan karya rekam yang karena sifatnya dilarang Pemerintah untuk diedarkan untuk umum, hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu setelah mendapat i/in khu­ sus dari Kepala Perpustakaan NasionaL (3) Ketentuan pengelolaan karya cetak dan karya rekam sebagai­ mana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

41

Pasal 18 Daftar judul karya cetak dan karya rekam yang diserahkan kepada Perpustakaan Nasional Perpustakaan Daerah, disusun. disimpan, dan digunakan sebagai alat informasi serta sebagai alat pemanta u pelaksanaan serah-simpan karya celak dan karya rekam. Pasal 19 (L) Karya celak dan karya rekam yang telah diserahkan, dirauat dalam Bibliografi Nasional Indonesia yang diterbitkan oleh Perpustakaan NasionaL dan Bibliografi Daerah yang dilerbitkan oleh Perpustakaan Daerah (2) Bibliografi Nasional Indonesia dan Bibliografi Daerah diterbit­ kan secara berkala sekurang-kurangnya sckaii dalam tiga bulan dan kuraulasi tahunan. (3) Bibliografi Nasional Indonesia, Bibliografi Daerah dan kumulasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayal (2) disampaikan kepada orang atau badan yang menyerah-simpankan karya cetak dan alau karya rekam. Pasal 20 (1) Perpustakaan Nasional. dan Perpustakaan Daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan, dapat: a. melakukan pemantauan pelaksanaan serah-simpan karya celak dan karya rekam yang menjadi tanggung jawabnya; b. memberi peringatan kepada para wajib serah-simpan karya celak dan karya rekam yang lalai melakukan kewajibannya; c. mendayagunakan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

42

(2) Pendayagunaan karya cetak dan karya rekam scbagaimana dimaksud dalam ayal (1) huruf c harus memperhatikan keseimbangan antara peningkatan/pengembanganilrau pengetahuan dan kebudayaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 21 Semua ketentuan yang mengatur serah-simpan karya cetak dan karya rekam yang telah ada pada saat diundangkan Peraturan Pemerintah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Pelaksanaan teknis ketentuan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Perpustakaan Nasional

Pasal 23 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundang­ kan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

43

Peraturan Peraerinlab ini dengan penempaiannva dalara Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Dcsember 1991 PRESBJHN REPUBLIK INDONESIA ltd SOEHARTO Diun
Kcpala Biro link uni dan Pcrundarg-uodangan

ltd llanabaagKcswo,SJ1. I J .M Disalin dari sahnanscsvsai dengan aslinya PERPUSIAKAAN NASIONAL RI Sefcrelaris

nd. Drs. Sockaiman. MLS NIP 130 163 279

44

FENJEL4SAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 1991 TENTANG PELAKSANAAN UND.1NG-UND.4NG NOMOR 4 TAHUN 1990 TENTANG SERAH-SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

UMUM Karya cetalt dan karya rekam mempunyai peranan vang sangat pen ting dalam raenunjang pembangunan pada umumnya. khu­ susnya dalam bidang pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyebaran infermas: dalam rangka peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa. Oleh karena itu semua terbitan dan rekaman hasil budaya bangsa perlu dihimpun dan dilestarikan untuk mem bentuk koleksi nasio­ nal yang lengkap. Untuk mewujudkan upaya tersebut, telah diundangkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang SerahSirapan Karya Cetak dan Karya Rekam. Agar Undang-undang ini dapat dilaksanakan, perlu dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tata cara serahsimpan karya cetak dan karya rekam, pengelolaan penerimaan dan penyimpanan karya cetak dan karya rekam serta pelestarian dan pendayagunaan sebagai koleksi nasional. Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan pula sebagai pedoman bagi mereka yang drwajibkan melaksanakan Undang-undang tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

45

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Tcrmasuk kewajiban menyerahkan disini bukan hanya yang tercantum dalam ayal ini saja, telapi badan-badan Pemerintah vang menerbitkan dan atau memasukkan karya cetak dan karva rekam untuk kepentingan masvarakat umum. Pasal 3 Ayat (1) Kewajiban bagi penerbit untuk menyerahkan karya cetak Perpustakaan Daerab hanya berlaku bagi penerbit yang berada di wilayah Perpustakaan Daerah yang bersangkutan. Ayal (2) Cukup jelas Ayal (3) Selesai diterbilkan. dalam arti karya cetak tersebut telah selesai dan siap untuk dipasarkan/disebarluaskan pada masyarakat umum. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 5 Ayat (1) Karya cetak yang dimaksud dalam angka ini tidak termasuk: buku keija/buku agenda/buku harian. kartu undangan/kartu

46

ucapan selamat dan sejenis, kartu nama/tanda pengenal, kalender/tanggalan, surat-surat, karya ilmiah yang tidak dipublikasikan, label/sliker, spanduk, daftar harga, blanko formulir, jadwal perjalanan, neraca keuangan dan yang sejenis, laporan yang tidak dipublikasikan, pelbagai jenis karris, kertas penutup dinding. kertas bungkus dan yang sejenis, dan la in-lain karya cetak vang bukan karya intelektual dan artistik. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Persyaralan kualitas misalnva pcnjilidan. jenis kertas, tulisan jelas, atau kondisi yang memungkinkan wujud karya cetak bisa tab an lama untuk disimpan. Ayal (2) Cukup jelas Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Kewajiban bagi pengusaha rekaman dan warga negara Indo­ nesia yang hasil karyanya direkam di luar negeri untuk me­ nyerahkan kaiya rekam kepada Perpustakaan Daerah hanva berlaku bagi mereka yang berada di wilayah Perpustakaan Daerah yang bersangkutan Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2)

47

Cukup jelas Pasal 9 Ayal (I) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 10 Ayal (I) Jenis karya rekam yang tidak lermasuk dalam ayat ini seperti kaset rekaman rapat, film rekaman keluarga, video permainan, rekaman biru, disket rekaman administrasi kantor, disket permainan, dan yang sejenis Ayal (2) Pengaturan secara tersendiri ini mengingat bahwa karva re­ kam film ceritera atau dokumenter sifatnva memerlukan penanganan secara khusus. Untuk itu perlu adanya sualu badan yang raenyimpan alau mengelola secara khusus pula. Pengaturan lersendiri mi meliputi pengaturan penyimpanan. penyerahan, pengelolaan, dan penetapan badan yang berwenang untuk tnenyimpan atau mengelola film ceritera atau film dokumenter Pengertian film dokumenter disini adalah film dokumenter yang tidak termasuk untuk diserahkan/disimpan di Arsip Na­ sional berdasarkan Undang-undang Kearsipan. Pasal 11 Rekaman yang diserah-simpankan bukan raenipakan reka­ man utama tetapi rekaman hasil penggandaan. KuaLitas disini artinya kualitas rekaman, bahan baku, keutuhan. kelengkapan ceritera setelah lulus sensor, atau yang memungkinkan bisa tahan lama untuk disimpan.

48

Pasal 12 Ayat (I) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas

Pasal IS Ayat (1) Cukup jelas Ayal (2) Cukup jelas Ayal (3) Cukup jelas Pasal 16 Ayal (1) Cukup jelas Ayal (2) Cukup jelas Ayal (3) Cukup jelas Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal19 Aval {1) Cukup jelas

50

Ayal (2) Cukup jelas Ayal (3) Cukup jelas Pasal 20 Ayal (1) Cukup jelas Ayat (2) Karya cetak dan karya rekam yang diserahkan kepada Per­ pustakaan Nasional atau Perpustakaaan Daerah, pada hakekatnya bukan semata-mala untuk disimpan. Namun agar berguna bagi pemakainva, maka karya cetak dan karya rekam lersebul dapat didayagunakan oleh masyarakat baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, maupun kegiatan Iain yang bermanfaat. Untuk itu pendayagunaan dapat dilakukan dengan cara dtpinjamkan misalnya untuk penelitian dengan dibaca, dipelajari, dilihat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendayagunaan yang dilakukan oleh Perpusta­ kaan Nasional atau Perpustakaan Daerah, bukan dalam pengertian yang seluas-luasnya, misalnya untuk dijual. diperbanyak, atau dipertunjukkan di muka umum dengan memungut biaya, tetapi harus tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini, misalnya Undang-undang Hak Cipta, Undang-undang Pengawasan Barang Cetakan yang dapat membahayakan ketertiban umum Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 3457

51

ISBN 979 8006 66 6