KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 85 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERLAKUAN KEWAJIBAN MELENGKAPI DAN MENGGUNAKAN SABUK KESELAMATAN MENTERI PERHUBUNGAN, Menimbang
:
a. bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, diatur ketentuan kewajiban untuk melengkapi dan menggunakan sabuk keselamatan; b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1998, pemberlakuan kewajiban melengkapi dan menggunakan sabuk keselamatan ditangguhkan pelaksanaannya dan pemberlakuan kembali diatur dengan Keputusan Menteri Perhubungan; c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pemberlakuan Kewajiban Melengkapi dan Menggunakan Sabuk Keselamatan;
Mengingat
: 1.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor. 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3480);
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Nomor 3839); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor. 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 3529); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1998 tentang Penangguhan Pemberlakuan Kewajiban Melengkapi dan Menggunakan Sabuk Keselamatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3780);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Thhun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 8. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002; 9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor; 10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 45 Tahun 2001; 11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2002 tentang Persyaratan Teknis Sabuk Keselamatan; M E M U T U S K A N: Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBERLAKUAN KEWAJIBAN MELENGKAPI DAN MENGGUNAKAN SABUK KESELAMATAN Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: 1. Sabuk Keselamatan adalah sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2002 tentang Persyaratan Teknis Sabuk Keselamatan. 2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Pasal 2 (1) Setiap pengemudi dan penumpang di samping pengemudi pada kendaraan bermotor yang sudah dilengkapi sabuk keselamatan, wajib menggunakan sabuk keselamatan selama kendaraan bermotor tersebut beroperasi di jalan. (2) Setiap pengemudi kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan sebagaimana dimaksud pacta ayat (1), harus mengingatkan penumpang yang tempat duduknya telah dilengkapi sabuk keselamatan untuk menggunakan sabuk keselamatan.
(3) Setiap pengemudi dan penumpang pada kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan dan belum dilengkapi dengan sabuk keselamatan sebelum Keputusan ini ditetapkan, dibebaskan dari kewajiban untuk melengkapi dan menggunakan sabuk keselamatan. Pasal 3 (1) Kendaraan bermotor yang telah dibuat atau dirakit atau diimpor sebelum Keputusan ini ditetapkan yang telah beredar serta beroperasi di jalan dan tidak/belum dipasang sabuk keselamatan, dibebaskan dari kewajiban melengkapi sabuk keselamatan. (2) Kewajiban melengkapi sabuk keselamatan untuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan 3 (tiga) tahun terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan. (3) Bagi pengemudi dan penumpang yang duduk di samping pengemudi pada kendaraan bermotor yang sudah dilengkapi sabuk keselamatan setelah tenggang waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diwajibkan untuk menggunakan sabuk keselamatan dalam berkendaraan di jalan. Pasal 4 (1) Pelaksanaan kewajiban melengkapi dan menggunakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan secara bertahap melalui sosialisasi pemberlakuan melengkapi dan memasang sabuk keselamatan. (2) Pelaksanaan sosialisasi pemberlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan. (3) Terhitung 1 (satu) tahun setelah Keputusan ini diberlakukan, ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2002 tentang.Persyaratan Teknis Sabuk Keselamatan dan ketentuan pemberlakuan kewajiban melengkapi dan menggunakan sabuk keselamatan untuk kendaraan bermotor yang sudah dilengkapi sabuk keselamatan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini, serta ketentuan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang LLAJ, secara efektif diberlakukan. Pasal 5 (1) Setiap pembuat atau perakit atau pengimpor kendaraan bermotor, diwajibkan melengkapi sabuk keselamatan pada kendaraan bermotor yang dibuat atau dirakit atau diimpor terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.
(2) Kendaraan bermotor yang dibuat atau dirakit atau diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilengkapi dengan sabuk keselamatan pada tempat duduk pengemudi dan penumpang di samping pengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pasal 6 Kendaraan bermotor yang dibuat atau dirakit atau diimpor dalam bentuk landasan dan mesin (chassis engine), tidak diwajibkan untuk dilengkapi dengan sabuk keselamatan. Pasal 7 (1) Pemeriksaan terhadap persyaratan teknis sabuk keselamatan serta pengawasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2002 tentang Persyaratan Teknis Sabuk Keselamatan, dilakukan sejak Keputusan ini ditetapkan. (2) Pemeriksaan persyaratan teknis sabuk keselamatan sebagaimana. dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan rangkaian kegiatan sosialisasi selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2). (3) Pemeriksaaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2), dimaksudkan untuk memberikan penerangan, arahan dan bimbingan kepada masyarakat mengenai perlunya sabuk keselamatan bagi pengemudi dan penumpang di sampingnya dalam berkendaraan di jalan. Pasal 8 Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini. Pasal 9 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 5 Nopember 2002 MENTERI PERHUBUNGAN ttd AGUM GUMELAR, M.Sc.
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : 1. 2. 3. 4. 5.
Para Menteri Kabinet Gotong Royong; Kepala Kepolisian Republik Indonesia; Para Gubemur Provinsi; Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka (ILMEA); Sekjen, Irjen, para Dirjen dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan; 6. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan; 7. Para Kepala Kepolisian Daerah; 8. Para Bupati/Walikota; 9. Para Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Propinsi dan Kabupaten/Kota; 10. DPP ORGANDA; 11. Para Produsen, Perakit, Pengimpor Kendaraan Bermotor dan Sabuk Keselamatan serta Karoseri Kendaraan Bermotor.
