Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 37 Tahun 1995 Tentang : Pedoman Pelaksanaan Kebersihan Kota Dan Pemberian Penghargaan Adipura
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP Menimbang : a. b.
c.
d.
bahwa sampah yang dihasilkan dari aktivitas penduduk di perkotaan apabila tidak dikelola dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang pada gilirannya akan merugikan kesehatan manusia; bahwa untuk lebih meningkatkan upaya pengelolaan kebersihan kota pemerintah memberikan penghargaan Adipura bagi kota-kota bersih, sehingga diharapkan kota tersebut menjadi kota yang bersih dan nyaman bagi masyarakatnya; bahwa pemberian penghargaan Adipura sejak pelaksanaannya pertama kali pada tahun 1986 telah menampakkan hasil menggembirakan, sehingga perlu pembakuan pedoman pelaksanaan kebersihan kota dan pemberian penghargaan Adipura; bahwa sehubungan dengan hal diatas dan dalam rangka untuk lebih mendorong daerah dan masyarakat dalam mewujudkan kebersihan kota serta memperoleh penghargaan Adipura tersebut, maka perlu ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan hidup tentang Pedoman Pelaksanan Kebersihan Kota dan Pemberian penghargaan Adipura;
Mengingat : 1. 2.
3. 4. 5.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215); Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); Peraturan Pemerintah 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah ; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun
6. 7. 8. 9.
1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 3373); Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI ; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan,TugaS Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara; Keputusan Presiden Nomor 103/M Tahun 1993 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan; Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan; MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTER NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEBERSIHAN KOTA DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN ADIPURA. Pasal 1 Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan: 1. Sampah adalah Limbah padat yang merupakan sisa dari aktivitas manusia / masyarakat yang tidak terpakai baik bersifat organik maupun non organik yang apabila tidak dikelola akan mengganggu kesehatan manusia dan menimbulkan dampak lingkungan. 2. Pengelolaan sampah adalah suatu rangkaian kegiatan yang mencakup penghasil, pengumpul, pengangkut, pengolahan dan pembuangan; 3. ADIPURA adalah suatu penghargaan yang diberikan secara langsung oleh Presiden kepada kota yang berhasil mengelola kebersihan kota sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan; 4. Gubemur adalah Gubenuur Kepala Daerah Tingkat I, Gubemur Kepala Daerah Khusus dan Gubernur Kepala Daerah Istimewa; 5. Kepala Bapedal adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan; 6. Menteri adalah Menteri yang ditugaskan mengelola lingkungan hidup. Pasal 2 (1)
(2)
Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1, mendorong pembiayaan kebersihan kota yang dilaksanakan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bupati/walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II bertanggung jawab atas upaya pelaksanaan kebersihan kota di wilayahnya. Pasal 3
Upaya pelaksanaan kebersihan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi : a) pengelolaan sampah, yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah; b) penyediaan tempat-tempat sampah dan alat pengolahan sampah; c) penyiapan perangkat kelembagaan, peraturan, tenaga operasional, pembiayaan dan dukungan masyarakat dalam pengelolaan sampah; d) lain-lain yang berkaitan dengan pengelolaan sampah yang ditentukan oleh pemerintah. Pasal 4 (1)
(2)
Upaya dan hasil pelaksanaan kebersihan kota sebagainana dimaksud dalam Pasal 2, dinilai setiap tahun oleh Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, melalui Tim Penilai Kebersihan Kota. Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dalam: a) melaksanakan penilaian terhadap hal-hal yang berkenaan dengan kebersihan kota dalam rangka pemberian penghargaan Adipura; b) dalam melaksanakan tugas tim penilai kebersihan kota rnenggunakan ketetentuan/pedoman penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Pasal 5
Susunan keanggotaan Tim Penilal Kebersihan Kota terdiri dari : a) Penanggung jawab, dijabat oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan ; b) Tim Pengarah, Tim Teknis, dan Tim Lapangan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Bapedal. Pasal 6 (1) (2)
(3) (4)
Setiap daerah yang melaksanakan upaya kebersihan kota, berhak atas penilaian kebersihan kota. Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) meliputi : a) Kota Raya/Metropolitan; b) Kota Besar; c) Kota Sedang; d) Kota Kecil. Setiap kota yang dinilai oleh Tim Penilai memenuhi syarat kriteria dan atau ketentuan sebagaimana diatur dalam pedoman/ketentuan teknis, dapat diberikan penghargaan. Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat berupa:
a) Piala Adipura Kencana; b) Piala Adipura; c) Sertifikat Penghargaan Kota Bersih. Pasal 7 (1) (2)
Pengusulan untuk kota kecil yang belum mendapatkan piala Adipura dilakukan oleh Gubernur Kepala daerah Tingkat I Dalam rangka menentukan calon kota kecil yang ikut datam penilaian kebersihan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Gubernur Daerah Tingkat I dapat membentuk tim penilai kebersihan kota di daerah. Pasal 8
(1)
(2) (3)
Piala Adipura Kencana diberikan kepada kota yang sebelumnya telah mendapatkan Piala Adipura, sekurang-kurangnya 4 kali selama 5 tahun terakhir dan memenuhi syarat kriteria penilaian Adipura Kencana. Piala Adipura, diberikan kepada kota yang dinilai berhasil dalam mengelola kebersihan kota. Sertifikat Penghargaan Kota Bersih, diberikan kota yang dinilai cukup berhasil dalam mengelola kebersihan kota. Pasal 9
(1)
Penerimaan penghargaan Piala Adipura Kencana, Piala Adipura dan Sertifikat Penghargaan di tetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup setelah mendapat saran/pertimbangan/masukan dan Tim Penilai dan dengan persetujuan sidang Menteri yang terdiri dan Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kesehatan, Menteri Negara Riset dan Teknologi/ Ketua BPPT dan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat. (2) Piala Adipura Kencana, Piala Adipura dan Sertifikat Pengharaan kota bersih diberikan dalam satu rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. (3) Piala Adipura Kencana dan Piala Adipura (pertama) dikerahkan oleh Bapak Presiden, sedangkan untuk Adipura II - IV (kedua sampai keempat ) diberikan oleh Menteni Negara Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan bersama Menteri Dalam Negeri atas nama Bapak Presiden. (4) Untuk kota yang mendapat Sertifikat Penghargaan Kota Bersih penyerahannya diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas nama Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dan Menteri Dalam Negeri.
Pasal 10 Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas penilaian kebersihan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan kepada anggaran badan Pengendalaian Dampak Lingkungan. Pasal 11 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 31 Juli 1995 Menteri Negara Lingkungan Hidup ttd Sarwono Kusumaatmadja Salinan sesuai dengan aslinya Asisten IV Menteri Negara Lingkungan Hidup, Bidang Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian, ttd Hambar Martono
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NO. 37 TAHUN 1995 TANGGAL 31 JULI 1995 PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN KEBERSIHAN KOTA DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN ADIPURA I. UMUM
a.
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan jangka panjang perlu diupayakan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Untuk itu pengelolaan kebersihan lingkungan pemukiman khususnya di daerah perkotaan perlu diupayakan secara berkelanjutan. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan di dalam : 1) Pasal 1 angka 13 Pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana dengan menggunakan dan mengelola sumberdaya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. 2) Pasal 3 Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. 3) Pasal 5 (1) (2)
Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; Setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran;
4) Pasal 6 ayat (1) Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup; 5) Pasal 8 ayat (1) Pemerintah menggariskan kebijaksanaan dan melakukan tindakan yang mendorong ditingkatkannya upaya pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang menunjang pembangunan yang berkesinambungan. b.
Pertambahan penduduk perkotaan menyebabkan bertambahnya jumlah maupun ragam kegiatan masyarakat dan menimbulkan beban pencemaran yang berat yang harus diselesaikan oleh kota-kota di Indonesia. Pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya dapat menimbulkan dampak pencemaran lingkungan dan pada gilirannya kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya akan terganggu.
Mengingat akan resiko tersebut, maka sampah perlu dikelola dengan sebaik-baiknya untuk menghilangkan atau mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan. II. RUANG LINGKUP Ruang Lingkup Pelaksanaan Kebersihan Kota dan Pemberian Penghargaan ADIPURA, meliputi : 1. Pembinaan kebersihan kota dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelolaan kebersihan kota; 2. Penilaian kebersihan kota yang meliputi aspek materi manajemen, peran serta masyarakat, kesehatan, tata ruang dan penghijauan/ keteduhan kota serta aspek fisik; 3. Pemberian penghargaan ADIPURA. III. TUJUAN Tujuan pelaksanaan kebersihan kota dan pemberian penghargaan Adipura adalah : 1. Terciptanya pelaksanaan pengelolaan kebersihan yang berhasil guna dan berdaya guna, yang merupakan hasil proses pengelolaan, pelaksanaan hukum dan pemanfaatan biaya yang tersedia secara optimal serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam kebersihan kota; 2. Terciptanya lingkungan perkotaan yang bersih, hijau, teduh, indah dan nyaman; 3. Terciptanya pengembangan sistem dalam menentukan alternatif penerapan teknologi tepat guna; 4. Terwujudnya peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran di perkotaan; 5. Terciptanya koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait. IV. SASARAN Sasaran pelaksanaan kebersihan kota dan pemberian penghargaan ADIPURA adalah : 1. Terciptanya lingkungan hidup yang berkualitas tinggi; 2. Terciptanya lingkungan pemukiman yang bersih dan sehat; 3. Meningkatnya kemampuan Pemerintah Daerah TK II di dalam mengelola kebersihan kota; 4. Meningkatnya peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan dampak serta terwujudnya pola hidup bersih, aman dan sehat. V. STRATEGI 1. Pemantapan dan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam pengelolaan kebersihan kota; 2. Peningkatan kerjasama Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan kebersihan kota;
3. 4.
5. 6. 7. 8.
Peningkatan prioritas program pengelolaan kebersihan kota; Penerapan dan pengembangan program minimisasi sampah yang mencakup : a. Pengurangan sampah, yaitu : Upaya mengurangi timbunan sampah dan tingkat bahaya yang ditimbulkan terhadap lingkungan dengan cara mengurangi langsung pada sumbernya. b. Penggunaan kembali, yaitu : Upaya pemanfaatan ulang terhadap sampah, sehingga dapat diperoleh manfaat lain dari sampah tersebut. c. Daur ulang, yaitu : Upaya pemanfaatan suatu sampah dengan melalui pengolahan secara fisika dan atau kimia, baik untuk menghasilkan produk atau bahan yang sejenis ataupun berlainan. d. Perolehan kembali, yaitu : Suatu upaya yang dilakukan melalui suatu proses tertentu yang bertujuan untuk memperoleh bahan-bahan bermanfaat dari sampah. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia di daerah dalam bidang pengelolaan kebersihan kota. Pengkajian dan penerapan teknologi yang sesuai dengan kondisi setempat; Pelaksanaan dan penegakan ketentuan perundang-undangan secara konsekuen dan konsisten dengan tujuan dan sasaran pembinaan kebersihan kota; Mengupayakan terlaksananya "cost recovery"
VI. PERAN, FUNGSI DAN TUGAS INSTANSI TERKAIT Dalam pelaksanaan kebersihan kota, terdapat peran, fungsi, dan tugas dari instansi terkait, baik di tingkat pusat maupun di daerah, antara lain: 1. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan melaksanakan pengendalian kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan, kebijaksanaan teknis dibidang pengelolaan limbah, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemantauan, penilaian kebersihan kota dan koordinasi pembinaan kebersihan kota. 2. Departemen Pekerjaan Umum melaksanakan program-program yang berkaitan dengan pengembangan pengelolaan dan teknis operasional persampahan. 3. Departemen Kesehatan melaksanakan program-program yang berkaitan dengan pengaturan kualitas pengelolaan kebersihan terhadap kesehatan lingkungan dan pengawasan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. 4. Departemen Dalam Negeri melaksanakan program-program pengembangan institusi dan pelaksanaan peraturan-peraturan
5.
6.
serta menegakkannya di dalam pengelolaan kebersihan dan penghijauan. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dalam hal ini Deputi Bidang Analisis Sistem melaksanakan program-program pengembangan sistem dan penerapan teknologi di bidang pengelolaan sampah serta penelitian-penelitian yang menunjang pengembangan sistem maupun penerapan teknologi tersebut. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) melaksanakan program-program yang berkaitan dengan pembinaan peran serta ibu rumah tangga di dalam pemeliharaan kebersihan lingkungan.
VII. PENGHARGAAN ADIPURA ADIPURA adalah suatu penghargaan yang diberikan secara langsung oleh Presiden kepada kota yang berhasil mengelola kebersihan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Adipura bukan merupakan tujuan akhir, melainkan suatu penghargaan yang diberikan untuk mendorong dan memacu Pemda Tingkat II dan masyarakat dalam mewujudkan sikap hidup bersih dalam lingkungannya. Penghargaan Pengelolaan Kota Bersih terdiri atas : 1. Piala Adipura Kencana 2. Piala Adipura 3. Sertifikat Penghargaan Kota Bersih VIII. KATEGORI KOTA Dalam penilaian ADIPURA, kota diklasifikasikan dalam beberapa kategori sebagai berikut : 1. Kota Raya, dengan jumlah penduduk lebih besar 1.000.000 jiwa. 2. Kota Besar, dengan jumlah penduduk antara 500.001 s/d 1.000.000 jiwa. 3. Kota Sedang atau Ibu Kota Propinsi, dengan jumlah penduduk 100.001 s/d 500.000 jiwa. 4. Kota Kecil atau Ibu Kota Kabupaten, dengan jumlah penduduk 20.000 s/d 100.000 jiwa. IX. RUANG LlNGKUP PENILAIAN Penilaian Kebersihan Kota dilakukan terhadap aspek manajemen, peran serta masyarakat, kesehatan dan kondisi fisik kota dengan ruang lingkup sebagai berikut : 1. Penilaian Daftar Isian dan Pertanyaan. Penilaian Daftar Isian dan Pertanyaan meliputi : a. Aspek Kelembagaan : bentuk dan struktur organisasi, personalia, tata laksana kerja dan hasil guna pengelolaan. b. Aspek Hukum : ketentuan hukum, pelaksanaan dan penegakan hukum serta penyebaran informasi. c. Aspek Pembiayaan : sumber pendanaan, struktur pembiayaan dan retribusi kebersihan.
d.
2.
Aspek Teknis Operasional : daerah dan tingkat pelayanan, perencanaan, sistem operasional pelaksanaan kebersihan. e. Aspek Peran Serta Masyarakat dan PKK. f. Aspek Kesehatan. g. Aspek Tata Ruang dan Penghijauan/Keteduhan Kota. Penilaian Kondisi Fisik Kota. Pokok yang dinilai dalam kondisi fisik kota adalah : a. Kawasan Pemukiman : 1. Mewah 2. Sedang 3. Rendah b. Tempat-tempat umum : 1. Pasar 2. Terminal 3. Stasiun 4. Pelabuhan - Udara - Laut 5. Pertokoan 6. Taman Kota/Alun-alun 7. Rumah Sakit 8. Warung makan 9. Tempat hiburan 10. Kolam renang 11. Hotel/Penginapan 12. Tempat ibadah 13. Sekolah c. Perairan terbuka : 1. Saluran/selokan 2. Sungai 3. Anak Sungai 4. Jembatan/Gorong-gorong 5. Danau/Kolam pantai d. Jalan-jalan : 1. Protokol/Utama 2. Kolektor/Penghubung 3. Lokal/Lingkungan e. Sarana Persampahan : 1. Transfer/Dipo 2. TPS 3. TPA f. Tata laksana keindahan : 1. Papan Reklame 2. Poster 3. Papan nama, Rambu-rambu 4. Lampu/Penerangan Jalan 5. Pemanfaatan Lahan
X. TAHAPAN DAN TATA CARA PENILAIAN 1. Pengiriman Daftar Isian dan Pertanyaan untuk kota-kota, meliputi : a. Seluruh Kota Raya, Besar dan Sedang; b. Kota Kecil penerima Adipura, sedangkan untuk Kota Kecil (diluar kota kecil penerima Adipura) diusulkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I sebanyak-banyaknya 8 (delapan) kota untuk setiap propinsi di Pulau Jawa, 7 (tujuh) kota untuk setiap propinsi di Pulau Sumatera dan 5 (lima) kota untuk setiap propinsi diluar Pulau Jawa dan Sumatera. 2.
Pengisian Daftar Isian dan Pertanyaan. Pengisian daftar isian dan pertanyaan disediakan waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman daftar isian dan pertanyaan.
3.
Penerimaan kembali dan evaluasi Daftar Isian dan Pertanyaan. Setelah daftar isian dan pertanyaan diterima kembali oleh Bapedal, tim Bapedal melakukan evaluasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Tim Teknis sesuai arahan Tim Pengarah. Evaluasi daftar isian dan pertanyaan dibuktikan kebenarannya berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud pada angka XIV. Dan bilamana jawaban tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, maka penilaian kuesioner diturunkan serendah-rendahnya nol.
4.
Penilaian Kondisi Kebersihan Fisik Kota. Penilaian lapangan dilakukan oleh Tim Penilai yang dibagi perkelompok, dimana tiap kelompok diketuai oleh wakil dari Bapedal dan anggotanya dibantu oleh wakil dari Bapedal dan wakil dari instansi terkait. Hasil penilaian lapangan dipresentasikan oleh ketua kelompok dihadapan Tim Teknis untuk mengkonfirmasikan hasil penilaian lapangan. Kota-kota yang akan dilakukan penilaian lapangan adalah : a. Seluruh Kota Raya, Besar dan Sedang ditinjau dan penilai kondisi kebersihan kotanya oleh Tim Penilai, berdasarkan kriteria yang ditetapkan. b. Kota kecil penerima ADIPURA tahun sebelumnya dan Kota Kecil yang punya nilai daftar isian dan pertanyaan lebih dari 60 % nilai maksimum. c. Penilaian dilakukan beberapa kali berdasarkan kategori kota dan perolehan Adipura : Tiga kali dalam setahun bagi kota yang akan dan telah memperoleh Adipura Kencana.
-
-
Dua kali dalam setahun bagi kota Raya dan Besar yang belum mendapat Adipura dan yang telah mendapat Adipura kesatu, kedua, dan ketiga dan Kota Sedang dan Kecil yang telah mendapat Adipura kedua dan ketiga. Satu kali dalam setahun bagi kota Sedang dan Kecil yang belum mendapat Adipura dan yang telah mendapat Adipura kesatu.
5.
Perhitungan dan Penentuan Batas Nilai. Bapedal melakukan perhitungan nilai akhir, menyusun daftar urutan kota berdasarkan nilai yang dicapai, penentuan batas nilai yang mendapat penghargaan dan disampaikan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup sebagai bahan rapat antar menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kesehatan dan Ketua BPPT untuk memutuskan kotakota yang memperoleh piala dan sertifikat penghargaan Adipura.
6.
Penerima Adipura Kencana disyaratkan memenuhi kriteria sebagai berikut : Mendapatkan piala Adipura 4 kali berturut-turut atau dalam lima tahun hanya sekali tidak mendapat Piala Adipura. Nilai yang dicapai untuk yang kelima kali minimal 80 % dari nilai maksimum untuk setiap aspek yang dinilai (manajemen, peran serta, kesehatan, kebersihan fisik kota, tata ruang dan keteduhan kota).
7.
Penetapan penerima Adipura Kencana, Adipura dan Surat Penghargaan. Penetapan penerima Adipura Kencana, Adipura dan Surat Penghargaan diputuskan oleh para Menteri terkait dan diumumkan pada upacara peringatan Hari Lingkungan Hidup dan hasil keputusan ditetapkan dengan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup c.q. Kepala Bapedal.
XI. TATA TERTIB PENILAIAN Untuk tetap menjaga eksistensi yang baik dan obyektifitasnya di dalam penilaian kebersihan kota, maka diperlukan adanya tata tertib yang berlaku untuk setiap anggota Tim Penilai yaitu : 1. Penentuan Tim Penilai untuk menilai kota disusun oleh Bapedal dan diupayakan penilaian secara obyektif. 2. Keberangkatan Tim Penilai Adipura dilaksanakan dan dikoordinir oleh Deputi Bidang : Pengendalian dan Pencemaran. 3. Dilarang memberitahukan hari, tanggal dan waktu peninjauan lapangan kepada Pemerintah Daerah/Instansi terkait di daerah yang akan dikunjungi.
4.
5. 6. 7. 8.
9.
Dilarang meminta dan menerima bantuan transportasi (kendaraan) dan akomodasi dari instansi-instansi di bawah naungan Pemerintah Daerah dan kanwil Departemen Sektor di daerah yang akan ditinjau. Di dalam penilaian lapangan harus netral, objektif dan harus sesuai dengan kriteria penilaian lapangan yang ada. Sample yang dinilai minimal 60 persen dari seluruh lokasi yang dinilai. Lamanya penilaian minimal 24 jam di setiap kota. Setiap hasil penilaian pada satu kota harus segera didiskusikan setelah akhir peninjauan pada setiap kota yang ditinjau dengan memperhatikan nilai kota lain yang sudah dinilai, agar tidak terjadi adanya ketidakadilan dalam penilaian. Hasil penilaian dikumpulkan kepada Ketua Tim Bapedal sebelum meninggalkan kota, dan bila mana ada perbedaan yang menyolok akan dibahas dalam rapat tim teknis secara terbuka dengan membandingkan foto-fotonya.
XII. PEMBOBOTAN PENILAIAN ADIPURA a. Bobot Penilaian Kota Raya
b. Bobot Penilaian Kota Besar
c. Bobot Penilaian Kota Sedang
d. Bobot Penilaian Kota Kecil
XIII. DAFTAR PERTANYAAN BAGIAN A Penjelasan Umum Pengelolaan Persampahan dan Penghijauan/ Keteduhan Kabupaten/Kotamadya/Kota Administratif BAGIAN B Peta Kota BAGIAN C Daftar Isian dan Pertanyaan I. UMUM II. PENGELOLAAN PERSAMPAHAN II.1. Aspek Kelembagaan - Pelaksana Pengelolaan Sampah - Struktural Organisasi - Personil - Instansi yang berperan II.2. Aspek Hukum - Dasar hukum - Penerapan sanksi - Sarana penerapan hukum - Penerapan persyaratan kesehatan pengelolaan sampah - Perda pembakaran sampah II.3. Aspek Pembiayaan - Sumber dana
- Bantuan hibah pinjaman - Sumber dana untuk penyediaan prasarana dan sarana dibidang persampahan - Bantuan yang diperlukan dari pemerintah pusat II.4. Aspek Teknis Operasional - Perencanaan - Tingkat Pelayanan - Pengumpulan dan pengangkutan - Pengolahan sampah - Pembuangan akhir - Perairan terbuka - Pengawasan dan Pengendalian III. PERAN SERTA MASYARAKAT - Bentuk usaha - Program penyuluhan dan jumlah personil - Sarana penyuluhan - Organisasi - Usaha pemerintah dalam memasyarakatkan Perda kebersihan - Partisipasi masyarakat diluar retribusi - Pengaduan masyarakat dan tanggapan pemerintah daerah - Jenis lomba kebersihan dan pemenangnya - Lokasi percontohan kebersihan - Upaya masyarakat yang tinggal di bantaran sungai IV. ASPEK KESEHATAN - "Incidence rate" penyakit menular yang berkaitan dengan kebersihan - Pemantauan sampah - Peralatan dan sarana pemantauan - Pengawasan - Tingkat kepadatan lalat - Angka bebas jentik - Pengelolaan sampah rumah sakit - Fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja - Data hasil laboratorium kualitas air sungai bagian hilir (dekat TPA) - Lampiran data - Pemeriksaan laboratorium kualitas air - Data hasil pemeriksaan laboratorium kualitas udara dan debu di pemukiman dekat TPA. V. ASPEK PKK - Sasaran budaya hidup bersih, sehat dan keindahan - Kegiatan pola hidup bersih dan peningkatan rumah sehat - Pelaksanaan program tata laksana rumah tangga - Pewadahan sampah
- Hasil program penyuluhan dan penyediaan sarana kesehatan lingkungan - Kegiatan Tim Penggerak PKK didalam Lomba Kebersihan antar Desa/Kelurahan atau Kecamatan - Jenis tanaman penghijauan dilakukan PKK bersama masyarakat dan Pemda - Memasyarakatkan teknologi pengelolaan sampah pada rumah tangga dan lingkungan sekitarnya - Usaha pemanfaatan barang bekas di rumah - Upaya kegiatan memasyarakatkan teknologi pengadaan air bersih - Peran PKK dalam menciptakan kota bersih - Melestarikan cara hidup bersih - Kelompok Dasawisma VI. TATA RUANG DAN PENGHIJAUAN/KETEDUHAN KOTA VI.1. Tata ruang kota - Produk hukum - Penyebaran informasi RTRK - Realisasi pemanfaatan RTRK VI.2. Pengelolaan penghijauan - Pelaksana pengelolaan penghijauan - Instansi pemerintah yang berperan dalam penghijauan - Perbandingan jumlah antara anggaran Kodya/Kotif/ Kabupaten seluruh sektor dengan anggaran penghijauan - Bantuan penghijauan yang pernah diperoleh dalam penghijauan - Upaya pengembangan proyek penghijauan - Jumlah tanaman yang ditanam dalam gerakan sejuta pohon - Asal pohon yang ditanam untuk penghijauan kota XIV. DAFTAR PERTANYAAN YANG DIBUKTIKAN KEBENARANNYA OLEH TIM PENILAI LAPANGAN I. PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1.1. Hukum - Tanggal, bentuk, lokasi penerapan - Fasilitas/sarana yang digunakan 1.2. Aspek Teknis Operasional - Tong/bin yang tersedia untuk pewadahan - Sarana tempat pemindahan (transfer depo) - Waktu pengangkutan - Pemeliharaan sarana persampahan - Pelaksana - Nama dan lokasi
- Tingkat kemampuan - Pengelolaan sampah - Lokasi Pembuangan sampah dari sumber - Pengkomposan - Instalasi Pembakaran - Pembuangan Akhir - Lokasi - Kegiatan rencana bekas TPA - Metoda - Prasarana di TPA - Sarana Penunjang - Perairan Terbuka - Lokasi percontohan - Fasilitas pengolahan air kotor II. PERAN SERTA MASYARAKAT - Sarana penyuluhan - Usaha memasyarakatkan Perda - Lokasi Pemenang Lomba Kebersihan - Lokasi Proyek Percontohan Kebersihan III. ASPEK KESEHATAN - Pengelolaan Sampah Rumah Sakit - Jumlah timbulan (pemisahan) - Jumlah tempat pembakaran - Jumlah sampah medis di tempat pembakaran - Pembuangan sampah medis - Sarana pengolahan limbah cair - Sumur pemantauan TPA IV. ASPEK PKK - Pewadahan sampah (portable/non portable) - Lomba Kebersihan V. TATA RUANG DAN KETEDUHAN KOTA - Tata Ruang Kota - Sarana pejalan kaki dan penghijauan - Pengelolaan Keteduhan Kota - Pola tanam - Asal pohon - Hutan kota
______________________________________
