KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REGIONAL MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan dan keahiian aparatur Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Pusat Pendidikfjn dan Pelatihan Regional dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri; Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Departemen; 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 355/M Tahun 1999 tentang Kabinet Persatuan Nasional; 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2000 tentang Kelengkapan Organisasi Departemen-Dalam Negeri;
Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 234/M.PAN/7/2000 tanggal 6 Juli 2000. MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REGIONAL BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSl Pasal 1 (1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Regional yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut PUSDIKLAT Regional adalah Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Departemen Dalam Negeri yang berada di bawah dan bertanggung jawab! kepada Menteri Dalam Negeri dan secara teknis fungsional dibina oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri. (2) PUSDIKLAT Regional dipimpin oleh seorang Kepala. Pasal 2 PUSDIKLAT Regional mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan peiatihan aparatur Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota di
Daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, PUSDIKLAT Regional mempunyai fungsi : a. penyusunan program, penoeiolaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; b. pelaksanaan pembeiajaran dan peiatihan serta bimbingan teknis pendidikan dan peiatihan bidang Teknis Fungsional; c. pelaksanaan pembeiajaran dan peiatihan serta bimbingan teknis pendidikan dan peiatihan bidang Struktural; d. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, administrasi umum, perpustakaan, perlengkapan, sarana pendidikan dan peiatihan serta rumah tangga. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 DIKLAT Regional terdiri dari: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang DIKLAT Teknis Fungsional c. Bidang DIKLAT Struktural; d. Kelompok Tenaga Fungsional. Pasal 5 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan surat menyurat, urusan perpustakaan, perlengkapan, sarana pendidikan dan peiatihan, rumah tangga dan penyusunan laporan pendidikan dan peiatihan. Pasal 6 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. pelaksanaan program; b. pelaksanaan urusan keuangan; c. peiaksanaan urusan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga; d. pelaksanaan urusan perpustakaan. Pasal 7 Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Sub Bagian Program; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Administrasi dan Umum; d. Sub Bagian Perpustakaan. Pasal 8 (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana dan program kerja, pengumpulan dan analisa data, pemantauan dan pelaporan. (2) Sub Bagian Keuangan .mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan dan pembiayaan, perbendaharaan, dan pertanggungjawaban keuangan. (3) Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan, penatausahaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; (4) Sub Bagian Perpustakaan mempunyai tugas melakukan urusan perpustakaan dan
dokumentasi hasii pendidikan dan pelatihan sebagai pusat sumber belajar. Pasal 9 Bidang Teknis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penyusunan rencana dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Teknis Fungsional serta melakukan analisis, penetapan kurikulum dan silabi serta evaluasi data dan alumni. Pasal 10 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bidang DIKLAT Teknis Fungsional mempunyai fungsi: a. pefaksanaan analisis kurikulurn dan silabi serta metode diklat; b. penyusunan rencana kegiato'n dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Teknis Fungsional; c. pelaksanaan evaluasi, data dan alumni. Pasal 11 Bidang DIKLAT Teknis Fungsional terdiri dari a. SeKsi Analisis Kurikulum, Silabi dan Metode Pendidikan dan Pelatihan; b. Seksi Pelaksanaan; c. Seksi Evaiuasi, Data dan Alumni. Pasal 12 (1) Seksi Analisis Kurikulum, Silabi dan Metode Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan analisis, menyusun dan menetapkan kurikulum dan silabi. (2) Seksi Pelaksanaan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Teknis Fungsional. (3) Seksi Evaluasi, Data dan Alumni mempunyai tugas menyusun laporan evaluasi, data dan alumni pendidikan dan pelatihan Teknis Fungsional. Pasal 13 Bidang DIKLAT Struktural mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penyusunan rencana dan peiaksanaan pendidikan dan pelatihan Struktural serta melakukan analisis, penetapan kurikulum dan silabi serta evaluasi data dan alumni. Pasal 14 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang DIKLAT Struktural mempunyai fungsi : a. pelaksanaan analisis kurikuium dan siiabi serta metode diklat; b. penyusunan rencana kegiatan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan Struktural; c. pelaksanaan evaluasi, data dan alumni. Pasal 15 Bidang DIKLAT Struktural terdiri dari : a. Seksi Analisis Kurikuium, Silabi dan Metode Pendidikan dan Pelatihan; b. Seksi Pelaksanaan c. Seksi Evaluasi, Data dan Alumni. Pasal 16 (1) Seksi Analisis Kurikuium, Siiabi dan Metode Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan analisis, menyusun dan menetapkan kurikuium dan siiabi. (2) Seksi Pelaksanaan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Struktural.
(3) Seksi Eavaluasi, Data dan Alumni mempunyai tugas menyusun laporan evaluasi, data dan alumni pendidikan dan pelatihan Strukturai. Pasal 17 Kelompok Tenaga Fungsionai mempunyai tugas melakukan kegiatan pengembangan dan pelaksanaan pendidikan dan peiatihan Teknis Fungsionai dan Struktural sesuai dengan rencana dan program yang telah ditentukan. BAB III KEPANGKATAN Pasal 18 (1) Kepala adalah jabatan eselon II b. (2) Bagian dan Bidang adalah jabatan eselon III b. (3) Sub Bidang dan Seksi adalah jabatan eselon IV b. BAB IV TATA KERJA Pasal 19 Dalam melaksanakan tugas, Kepala PUSDIKLAT Regional, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, keterpaduan serta keserasian tugas dalam lingkungan PUSDIKLAT Regional. Pasal 20 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 21 (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan PUSDIKLAT Regional bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (2) Setiap pirnpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya. (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan iebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan, Pasal 22 Para Kepala Bidang menyampaikan laporan kepada Kepala PUSDIKLAT Regional dan Kepala Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala pendidikan dan pelatihan. BAB V LOKASI Pasal 23 Pada saat Keputusan ini ditetapkan, PUSDIKLAT Regional dengan wilayah kerja sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 24 (1) Bagan Struktur Organisasi PUSDIKLAT Regional sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini. (2) Perubahan Organisasi dan Tatakerja PUSDIKLAT Regional ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara. BAB Vll PENUTUP Pasal 25 Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tatakerja Pendidikan dan Latihan Wilayah dan peraturan perundang-undangan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 26 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2000 MENTERI DALAM NEGERI, ttd SURJADI SOEDIRDJA
